text
stringlengths 0
4.35M
|
|---|
berita negara republik indonesia pencabutan.untuk meningkatkan realisasi penanaman modal dan melaksanakan peraturan presiden nomor tahun tentang percepatan pelaksanaan berusaha,dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu provinsi, yang selanjutnya disebut dpmptsp provinsi,kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas yang selanjutnya disebudan menengah setelah mendapatkan persetujuan penanaman modal. perizinan berusaha adalah persetujuan yang diperlukan penanam modaloperasi atas pelaksanaan perluasan usaha, khusus untuk sektor industri. kantor perwakilan perusahaan asing, yang selanjutnya disingkat kappa,,yang selanjutnya disingkat kantor perwakilan buka,pimpinan penanggung jawabalam sistem perizinan bkpm (spipise) kawasan strategis pariwisata sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundang undangan terkait kepariwisataekonsentrasi adalah pelimpahan wewenang dari pemerintah kepada gubernurmeriksaan, yang selanjutnya disingkat bap, adalahkegiatan penanaman modal. kementerian lembaga pemerintah non kementerian teknis, yang selanjutnya disebut instansi teknis, adalah perangkat pemerintah yang membidangi urusan tertentu atau melaksanakan tugas tertentu dalam pemerintahan berdasarkan undang undang dasar atau peraturan perundang undangan lainnya. kepala lingkungan adalah unsur penyelenggara pemerintahan desa kelurahan atau yang disebut dengan nama lain wilayah dilaksanakannya penanaman modal. pembatasan adalah tindakan administratif untuk membatasi kegiatan usaha perusahaan. pembekuan adalah tindakan administratifncabutan adalah tindakan administratif yang mengakibatkan dicabutnya perizinan penanaman modal dan atau fasilitas penanaman modal. penutupan adalah tindakan administratif untuk mengakhiri kegiatan kappa, kp3a, kantor perwakilan buka, kappa migas dan kantor cabang perusahaan penanaman modal. bab maksud dan tujuan pedoman dan tata cara pengendalian pelaksanaantuju,,daerah, serta perusahaan penanaman modal,pedoman dan tata cara pengendalian pelaksanaanngendalian pelaksanaan penanaman modal oleh bkpm, dpmptsp provinsi, dpmptsp kabupaten kota, badan pengusahaan kpop dan administrator kek seluruh indonesia. dalam hal penyelenggaraan pengendalian pelaksanaan penanaman modal tidak diatur dalam peraturan badan ini, penyelenggaraan pengendalian pelaksanaan penanaman modal mengikuti norma, standar, prosedur dan kriteria yang diatur dalam peraturan instansi teknis, pembinaan, dan pengawasan. bab: pemerintah pusat dilakukan oleh bkpm melalui deputi bidang pengendalian pelaksanaan penanaman modal atas seluruh perizinan dan fasilitas penanaman modal yang diterbitkan oleh ptsp pusat bkpm: pemerintah daerah provinsi dilakukan oleh dpmptsp provinsi atas seluruh perizinan dan fasilitas penanaman modal yang diterbitkan oleh dpmptsp provinsi, cc. pemerintah daerah kabupaten kota dilakukan oleh dpmptsp kabupaten kota atas seluruh perizinan dan fasilitas penanaman modal yang diterbitkan oleh dpmptsp kabupaten kota, badan pengusahaan kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas atas seluruh perizinan dan fasilitas penanaman modal yang diterbitkan oleh badan pengusahaan kpop, dan administrator kawasan ekonomi khusus atas seluruh perizinan dan fasilitas penanaman modal yang diterbitkan oleh administrator kek. dalam hal perizinan penanaman modal yang diterbitkan ptsp pusat bkpm namun saat ini telah menjadi kewenangan pemerintah daerah provinsi atau pemerintah daerah kabupaten kota atau badan pengusahaan kpop, atau administrator kek, penyelenggaraan pengendalian pelaksanaan penanaman modal dilakukan olehprovinsi,ndpmptsp provinsi dan menyampaikan hasilnya kepada dpmptsp provinsi. hal hal tertentu sebagaimana dimaksud pada dan meliputi: adanya permintaan dari instansi teknis berwenang, adanya permintaan pendampingan dari, sebagaimana dimaksud dalam huruf dilakukan melalui pengumpulan, verifikasi, dan evaluasi terhadap: oleh ptsp pusat bkpm, dpmptsp provinsi, dpmptsp kabupaten kota, ptsp pada badan pengusahaan kpop atau administrator kek, dalam rangka permohonan perizinan berusaha bagi penanam modal, data realisasi penanaman modal yang tercantum dalam lpm dan laporan realisasi impor yang disampaikan oleh penanam modal, laporan kappa, laporan kantor perwakilan buka, laporan kappa migas, laporan realisasi kegiatan perwakilan perusahaan perdagangan asingkegiatan pemantauan dilaksanakan terhadap penanaman modal sejak mendapatkan pendaftaran penanaman modal izin prinsip izin investasi atau izin usaha yang diperoleh tanpa melalui pendaftaran penanaman modal. bkpm, dpmptsp provinsi, dpmptsp kabupaten kota dapat melakukan pemantauan terhadap perusahaan penanaman modal yang izinnya tidak diterbitkan melalui spipise, dengan terlebih dahulu mengunggah izin tersebut dalam spipise. kepala bkpm dapat melakukan pelimpahsebagaimana dimaksud pada ditetapkan dengan peraturan bkpm. perusahaan yang telah memiliki perizinan berusaha sementara, wajib menyampaikanpenyampaian informasi sebagaimana dimaksud pada disampaikan setiap (satu) bulan melalui pemutakhiran folder perusahaan hingga dimulainya pelaksanaan konstruksi. dalam hal periode penyampaian informasi sebagaimana dimaksud pada bertepatan dengan periode pelaporan lpm atau perusahaan telah memulai pelaksanaan konstruksi, informasi perkembangan tersebut disampaikan melalui lpm. penanam modal dapat melakukan pemutakhiran folder perusahaan sebagaimana dimaksud pada sewaktu waktu bila diperlukanevaluasi termasuk mengambil langkah langkah yang diperlukan sesuai dengan kewenangannya terhadapsetiap penanam modal berkewajiban menyampaikan lpm secara daring dan berkala melalui spipise untuk setiap perizinan yang dimiliki. penanam modal yang memiliki lebih dari (satu) bidang usaha dan atau berlokasi lebih dari (satu) daerah kabupaten kota dalam (satu) perizinan, wajib menyampaikan lpm untuk masing masing bidang usaha dan masing masing kabupaten kota tempat lokasi proyek berada. penyampaian lpm sebagaimana dimaksud pada disampaikan dengan ketentuan sebagai berikut: penanam modal yang masih dalam tahap konstruksi, wajib menyampaikan lpm setiap (tiga) bulan triwulan laporan triwulan disampaikan selambat lambatnya tanggal bulan april tahun yang bersangkutan, laporan triwulan disampaikan selambat lambatnya tanggal bulan juli tahun yang bersangkutan, laporan triwulan iii disampaikan selambat lambatnya tanggal bulan oktober tahun yang bersangkutan, dan laporan triwulan disampaikan selambat lambatnya tanggal bulan januari tahun berikutnya. perusahaan yang telah melaksanakan kegiatan produksi operasi wajib menyampaikan lpm setiap (enam) bulan semesterselambat lambatnya tanggal bulan juli tahun yang bersangkutan, dan laporan semester disampaikan selambat lambatnya tanggal bulan januari tahun berikutnya. bagi perusahaan yang memiliki izin usaha yang diperoleh tanpa melalui pendaftaran penanaman modal, penyampaian lpm tahap produksi operasi dilakukan setelah perusahaan menyatakan mulai produksi operasi melalui spipise dengan tanggal diterbitkannya perizinsecara daring terhadap data realisasi penanaman modal yang dicantumkan dalam lpm atas perizinan penanaman modal. dalam hal melakukan verifikasi dan evaluasi data sebagaimana dimaksud. dalam hal penanam modalkappkp3dan laporan semester disampaikan paling lambat tanggal bulan januari tahun berikutnya. kantor perwakilan buka wajib menyampaikan laporan kegiatan tahunan kepada bkpm dan kementerian pekerjaan umum dan perumahan rakyat paling lambat tanggal bulan januari tahun berikutnyappa migas. perusahaan yang telah mendapat fasilitas pembebasan bea masuk mesin dan atau barang dan bahan, wajib menyampaikan laporan realisasi impor kepada bkpm paling lambat (tujuh) hari kerja setelah mendapat surat persetujuan pengeluaran barang spp) dari direktorat jenderal bea dan cukai,penyampaian laporan realisasi impor, sebagaimana dimaksud pada dilakukan secara daring melalui spipise. perusahaan yang telah mendapat angka pengenal importir api) dari bkpm, wajib menyampaikan laporan realisasi impor kepada bkpm,ilakukan secara daring laman dan spipise,bkpm membuat laporan: kumulatif realisasi penanaman modal secara nasional setiap (tiga) bulan dan disampaikan kepada presiden dan instansi teknis terkait,kepada menteri keuangan melalui badan kebijakan fiskcc.d paling sedikit memuat: periode laporan, realisasi investasi pma dan mdn pada periode pelaporan, jumlah proyek dan realisasi investasi berdasarkan lokasi proyek, sektor usaha dan negara untuk pma, dan jumlah proyek dan realisasi investasi berdasarkan lokasi proyek, sektor usaha untuk mdn. dalam rangka meningkatkan kepatuhan perusahaan terhadap kewajiban dan tanggung jawab sebagaimana dalam dan bkpm, dpmptisp provinsi, dpmptsp kabupaten kota, badan pengusahaan kpop dan administrator kek dapat memberikan penghargaan kepada perusahaan perusahaan penanaman modal terbaik sesuai dengan kewenangannya. bagian kedua pembinaan kegiatan pembinaan, sebagaimana dimaksud dalam huruffasilitasi percepatan realisasi investasi proyek berupa kemudahan berusaha bagi penanam modal, atau pengawalan percepatan proyek strategis nasional yang sudah memiliki perizinan penanaman modal. kegiatan pembinakepada penanam modal. pelaksanaannanam modal memohon pembinaan mengenai permasalahan atas pelaksanaan kegiatan penanaman modal,sanakan kegiatan pembinaan sebagaimana dimaksud pada huruf dalam hal fasilitasi penyelesaian permasalahan yang dihadapi penanam modal sebagaimana dimaksud pada huruf terkait dengan permasalahan sengketa antar pemegang saham tidak mencapai kesepakatan penyelesaian, pejabat yangukan pemblokiran hak akses spipiseara pemegang saham telah mencapai kesepakatan penyelesaian permasalahan. permohonan pembinaan sebagaimana dimaksud dalam penanam modal dapat menyampaikan melalui lpm dan atau surat yang ditujukan kepada kepala bkpm atau. atas permohonan pembinaan sebagaimana dimaksud padamelakukan fasilitasi penyelesaian permasalahan penanaman modal melalui tahapaninstansi teknis daerah terkait, dan atau pihak terkait lainnya, dalam hal fasilitasi penyelesaian hambatan atas perizinan berusaha, dilakukan koordinasi dengan satuan tugas nasional, satuan tugas kementerian lembaga, satuan tugas provinsi, satuan tugas kabupaten kota terkait, laporan penyampaian hasil fasilitasi penyelesaian masalah kepada pihak terkait. dalam hal koordinasi sebagaimana dimaksud pada dilakukan dalam bentuk pertemuan, hasil fasilitasi tersebut dituangkan dalam nebula tercantum dalam lampiranmendata dan memonitor perkembangan hasil fasilitasi penyelesaian masalah. bagian ketiga pengawasan kegiatan pengawasan, sebagaimana dimaksud dalam huruf dilakukan sebagai tindak lanjut dari: evaluasi atas pelaksanaan ketentuan penanaman modal berdasarkan perizinan penanaman modal termasuk perizinan berusaha dalam bentuk, pemberian fasilitas pembebasan bea masuk mesin dan atau barang dan bahan, cc. permohonan izin usaha industri, izin perluasan yang diajukan kepada bkpm, dpmptsp provinsi atau dpmptsp kabupaten kota, badan pengusahaan kpop, atau administrator kek, permintaan dari unit deputi bidang pelayanan penanaman modal, bkpm dan atau instansi teknis terkait:usulan pencabutan perizinan penanaman modal, usulan pencabutan perizinan penanaman modal yang diajukan kepada dpmptsp provinsi oleh dpmptsp kabupaten kota untuk proyek yang merupakan kewenangan pemerintah daerah provinsi, atau proses pengenaan dan pencabutan sanksi. kegiatan pengawascara terkoordinasi dan dapat didampingi oleh instansi teknis dan atau instansi terkait. pengawasan, sebagaimana dimaksud dalam huruf dan dapatngawasan, sebagaimana dimaksud dalam huruf dan dilaksanakan oleh bkpm dan dapatdan dapat didampingi oleh instansi pemerintah terkait dan berwenang. pengawasan sebagaimana dimaksud dalam huruf dapat dilaksanakan oleh bkpm danilaksanakan oleh dpmptsp provinsi dan didampingi oleh dpmptsp kabupaten kota. pengawasan sebagaimana dimaksud dalam huruf dilaksanakan dalam waktu paling lambat (lima) hari kerja sejak permohonan dinyatakan lengkap dan benar. pengawasan sebagaimana dimaksud pada dilaksanakan dengan ketentuan: oleh bkpm, untuk nilai investasi kurang dari rp100. (seratus miliar rupiah) dapat dilakukan dengan memanfaatkan teknologi informasi, dan oleh dpmptsp provinsi, dpmptsp kabupaten kota, badan pengusahaan kpop atau administrator kek, dapat dilakukan dengan memanfaatkan teknologi informasi. kegiatan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam dilaksanakan dengan mengirimkan surat pemberitahuan terlebih dahulu paling lambat (tiga) hari kerja sebelum tanggal pelaksanaan pengawasan kepada perusahaan dan dpmptsp provinsi, dpmptsp kabupaten kota, badan pengusahaan kpop, administrator kek dan atau instansi teknis, lokasi kegiatan pengawasansetiap pelaksanaan pengawasan menunjuk petugas pengawasan secara tertulis dalam surat tugas, tercantum dalam lampiran xiv yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan badan ini, dan ditandatangani: bkpm oleh direktur wilayah terkait unit deputi bidang pengendalian pelaksanaan penanaman modal, dpmptsp provinsi oleh kepala dpmptsp provinsi, dpmptsp kabupaten kota oleh kepala dpmptsp kabupaten kota, badan pengusahaan kpop oleh kepala badan pengusahaan kpop, atau kek oleh administrator kekbkpm, dpmptsp provinsi, dmptpsp kabupaten kota, badan pengusahaan kpop atau administrator kek dengan dapat didampingi oleh kepala lingkungan lokasi proyek,bkpm, dpmptsp provinsi, dpmptsp kabupaten kota, badan pengusahaan kpop, atau administrator kek berhak memperoleh penjelasan dan informasi dan atau meminta data penpenap yang dengan instansi teknis terkait dan pimpinan penanggung jawab perusahaan lokasi proyek. dalam hal proyek tidak ditemukan dan atau pimpinan penanggung jawab perusahaan tidak hadir, bap, serta kepala lingkungan tempat lokasi proyek sebagaimana tercantum dalam perizinan penanaman modal. bap dibuat dalamimpinan penanggung jawab perusahaan lokasi proyek menolak untuk menandatangani bap, petugas pengawasan dari bkpm, dpmptsp provinsi, dpmptsp kabupaten kota, badan pengusahaan kpop, atau administrator kek membuat berita acara penolakan tercantum dalam lampiran xvi yang ditandatangani oleh pimpinan penanggung jawab perusahaan. bab vii tindakan administratif dalam rangka pengendalian pelaksanaan penanaman modal bagian kesatu umum tindakan administratif dalam rangka pengendalian pelaksanaan penanaman modal berupa: pencabutan perizinan penanaman modal berdasarkan permohonan perusahaan, pencabutan perizinan penanaman modal berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, penutupan kappa, kp3a, kantor perwakilan buka, kappa migas, dan kantor cabang perusahaan penanaman modal berdasarkan permohonan, pengenaan sanksi. tindakan administratif dalam rangka pengendalian pelaksanaan penanaman modal berdasarkan kewenangannya dilakukan oleh: kepala bkpm atas nama menteri teknis atau deputi bidang pengendalian pelaksanaan penanaman modal untuk kepala bkpm atas nama menteri teknis terkait sesuai dengan izin yang dimandatkan kepada bkpm, deputi bidang pengendalian pelaksanaan penanaman modal atas nama kepala bkpm untuk proyek yang belum memiliki izin usaha, kepala dpmptsp provinsi, kepala dpmptsp kabupaten kota, kepala badan pengusahaan kpop, administrator kek, atau instansi teknis terkait. tindakan administratif sebagaimana dimaksud pada ditandatangani oleh pejabat sesuai dengan kewenangannya dengan: tanda tangan secara elektronik, atau tanda tangan secara manual. pencabutan atau penutupan sebagaimana dimaksud pada dilakukan terhadap perizinan penanaman modal yang masih berlaku. bagian kedua pencabutan perizinan penanaman modal berdasarkan permohonan perusaha, dengan berdasarkan permohonan dari penanam modal untuk: pencabutan karena pembubaran perseroan (likuidasi), pencabutan yang tidak termasuk pembubaran perseroan (likuidasi)masih berminat melakukan usaha indonesia, perusahaan terlebih dahulu harus memperoleh perizinan baru yang dilampirkan dalam permohonan pencabutantidak melampirkan perizinan penanaman modal baru sebagaimana dimaksud pada maka permohonan pencabutan harus disertai dengan pembubaran perseroan (likuidasi)permohonan pencabutan perizinan penanaman modal,sebagai berikut:surat kuasa tanpa hak substitusi dan bermeterai cukup,rekaman identitas penerima kuasa, dalam hal pengurusan permohonan tidak dilakukan secara langsung oleh direksi atau orang yang telah ditunjuk sebagai likuidatoratau pembubaran perusahaan, pencatatan pembubaran perusahaan dari kementerian hukum dan ham, dalam hal terjadinya pembubaran atau likuidasi, perizinan penanaman modal yang akan dicabut, lpm periode terakhir yang telah disetujui atas seluruh proyek dalam hal penanam modal memiliki lebih dari (satu) proyek, npp perusahaan yang telah divalidasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan, dan akta pendirian perusahaan beserta perubahannya disertai dengan pengesahan dan atau penerimaan pemberitahuan dari kementerian hukum dan ham. pencabutan perizinan penanaman modal diterbitkan paling lambat (tiga) hari kerja setelah berkas dinyatakan lengkap dan benar. dalam hal surat keputusan pencabutan perizinan penanaman modal diterbitkan dalam rangka likuidasi, sebagaimana dimaksud dalam huruf surat keputusan pencabutan diikuti dengan penutupan hak akses. bagian ketiga pencabutan perizinan penanaman modal berdasarkan putusan pengadil berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetapma yang hanya memiliki (satu) perizinan, perusahaan harusenanaman modal yang memiliki lebih dari (satu) perizinan, pencabutan diproses tanpaada salah (satu) proyek dalam (satu) perizinan, ditindaklanjuti melalui perubahan perizinan. pencabutan perizinan diterbitkan paling lambat (dua puluh satu) hari kerja setelah tanggal putusan pengadilan berkekuatan hukum tetapbagian keempat penutupan kappa, kp3a, kantor perwakilan buka, kappa migas dan kantor cabang perusahaan penanaman modal berdasarkan permohonan bkpm melakukan penutupan kappa, kp3a, kantor perwakilan buka dan kappa migas. bkpm atau dpmptsp provinsi melakukan penutupan kantor cabang perusahaan penanaman modal. permohonan penutupan, sebagaimana dimaksud pada dan diajukan oleh: kepala kappa, kepala kp3a, kepala kantor perwakilan buka, kepala kappa migas, atau direksi perusahaan penanaman modal yang mendirikan kantor cabang. permohonan penutupan kantor perwakilan: izin kantor perwakilan,: dan laporan kantor perwakilan periode terakhir. permohonan penutupan kantor cabang perusahaan penanaman modal sebagaimana dimaksud dalam diajukan kepada penerbit izin sesuai dengan kewenangannyaizin pembukaan kantor cabang, surat keterangan domisili kantor cabang perusahaan, akta pendirian perusahaan beserta perubahannya, ktp kepala kantor cabang, npp kantor cabang yang telah divalidasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan,dan surat kuasa tanpa hak substitusi dan bermeterai cukup untuk pengurusan permohonan yang tidak dilakukan secara langsung oleh direksiidentitasnya. deputi bidang pengendalian pelaksanaan penanaman modal atas nama kepala bkpm menerbitkan surat penutupan kantor perwakilan tercantum dalam lampiran xix yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan badan ini. deputi bidang pengendalian pelaksanaan penanaman modal atas nama kepala bkpm atau kepala dpmptsp provinsi menerbitkan surat penutupan kantor cabang perusahaan penanaman modal sesuai dengan kewenangannya, tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan badan ini. penerbitan surat penutupan kantor perwakilan dan kantor cabang perusahaan penanaman modal dilakukan paling lama (tiga) hari kerja setelah berkas dinyatakan lengkap dan benar. bagian kelima pengenaan sanksi bkpm, dpmptsp provinsi, dpmptsp kabupaten kota, badan pengusahaan kpop, administrator kek, atau kementerian lembaga terkait sesuai dengan kewenangannya, mengenakan sanksi administratif kepada penanam modal yang: tidak memenuhi salah satu kewajiban sebagaimana dimaksud dalam tidak memenuhi salah satu tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam cc.sebagaimana dimaksud dalam melakukan pelanggaran tertentu dan mendesakdan atau memenuhi kriteria pengenaan sanksi yang diatur oleh instansi teknis terkait. sanksi administratif, sebagaimana dimaksud dalam huruf huruf huruf dan huruf dilakukan dengan cara: peringatan tertulis atau secara daringanksi administratif, sebagaimana dimaksud dalam huruf dilakukan dengan tahapan: peringatan tertulis atau secara daring, penangguhan perizinan berusaha dalam bentuk pemenuhan persyaratan (checklist), cc. penghentian kegiatan sementara, dan atau, pencabutan perizinan berusaha sementara. untuk sanksi administratif, sebagaimana diatur pada huruf huruf dan huruf dapat diikuti dengan pemblokiran hak akses spipise oleh pejabatenanam modal telah memberikan tanggapan tertulis dan tindak lanjut terhadap sanksi administratif, sebagaimana diatur pada huruf huruf dan huruf sanksi administratif, sebagaimana dimaksud pada huruf huruf dan huruf dapat dikenakan secara langsung apabila terjadi pelanggaran tertentu dan mendesak sebagaimana dimaksud dalam huruf dalam rangka pengenaan sanksi administratif, bkpm, dpmptsp provinsi, dpmptsp kabupaten kota, badan pengusahaan kpop,informasi dan data dukung, serta pertimbangan hukum atas pelanggaran yang dilakukan penanam modal. sanksi administratif berupa surat peringatan, sebagaimana dimaksud dalam huruf dikenakan kepada penanam modal sebanyak (tiga) kali berturut turut, dengan tenggang waktu masing masing (tiga puluh) hari kalender terhitung sejak tanggal peringatan sebelumnya diterbitkan. surat peringatanberdasarkan kewenangannya. bentuk surat peringadan ini. sanksi administratif berupa peringatan pertama dan terakhir dapat dikenakan dalam hal sebagai berikut: tidak menyampaikan laporan kegiatan penanaman modal sesuai dengan ketentuan pelaksanaan penanaman modal selama (tiga) periode pelaporan secara berturut turut, dan atauatas surat peringatan pertama dan terakhir, sebagaimana dimaksud pada penanam modal wajib memberikan tanggapan secara tertulis dan tindak lanjut dalam waktu paling lama (tiga puluh) hari kalender terhitung sejak tanggal peringatan diterbitkan. terhadap penanam modal yang dikenakan sanksi administratif berupa peringatan pertama dan terakhirringatan pertama dan terakhir,. sanksi administratif berupa pembatasan kegiatan usaha dapatringatan yang ketiga. pembatasan kegiatan usaha,nanam modal yang memiliki proyek beberapa lokasi, pembatasan kapasitas produksi, bentuk surat pembatasan kegiatan usahatasan kegiatan usahatercantum dalam lampiran xxiv yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan badan ini. atas permohonan pencabutan pembatasan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada apabila diperlukan bkpm, dpmpiatas permohonan pencabutan pembatasan kegiatan usaha menerbitkan surat pencabutan pembatasan kegiatan usahabentuk surat pencabutan pembatasan kegiatan usahadanmbatasan kegiatan usaha. pembekuan kegiatan usaha dan atau fasilitas penanaman modal,nanam modalnanam modal, dan atau tidak dilayaninya permohonan perizinan dan fasilitas penanaman modal. bentuk surat pembekuan kegiatan usaha dan atau fasilitas penanaman modalekuan kegiatan usaha dan atau fasilitas penanaman modal keatas permohonan pencabutan pembekuan kegiatan usaha dan atau fasilitas penanaman modal sebagaimana dimaksud pada apabila diperlukan bkpm, dpmptpencabutan pembekuan kegiatan usaha dan atau fasilitas penanaman modalmbekuan kegiatan usaha terhadap penanam modal yang mendapatkan fasilitas penanaman modal yang diterbitkan oleh bkpm. terhadap penanam modal yang dikenakan sanksi administratif berupa pembekuan kegiatan usaha dan atau fasilitas penanaman modalncabutan pembekuan kegiatan usaha dan atau fasilitas penanaman modal,pat dikenakan kepada penanam modal, dengan berdasarkan: usulan dari bkpm, dpmptsp provinsi, dpmptsp kabupaten kota, badan pengusahaan kpop atau administrator kek, usulan dari instansi teknis terkait, atau cc. evaluasi dari unit kerja yang menjalankan fungsi pengendalian pelaksanakeputusan pencabutan perizinan penanaman modal dan atau fasilitas penanaman modal sesuai dengan kewenangannyancabutan perizinan penanaman modal terhadap penanam modal yang mendapatkan fasilitas penanaman modal yang diterbitkan oleh bkpm. pencabutan perizinan penanaman modal dan atau fasilitassebagaimana dimaksud pada huruf diterbitkan sesuai dengan nomenklatur, format dan ketentuan yang ditetapkan oleh instansi teknis terkait. usulann huruf diajukan dengan kelengkapan berupa surat usulan pencabutan perizinan penanaman modal dan atau fasilitas penanaman modal yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang dari instansi yang mengusulkan sebagaimana format yang tercantum dalam lampiran xxixditerbitkan paling lamailengkapi bap dan atau dokumen pendukung yang ada dalam basis data spipise. sanksi administratif, sebagaimana dimaksud dalam dikenakan dengan ketentuan: untuk perusahaan yang berlokasi kek, pengambilan tindakan didasarkan atas pelaksanaan pengawasan yang dilakukan oleh administrator kek, untuk perusahaan yang berlokasi badan pengusahaan kpop, pengambilan tindakan didasarkan atas pelaksanaan pengawasan yang dilakukan oleh badan pengusahaan kpop, cc. untuk perusahaan yang berlokasi kawasan industri dan, untuk perusahaan yang berlokasi luar kek, kpop, kawasan industri atau. bab vdpmptsp provinsi, ddpmptsp provinsi atau d atauketentuan peralihan selain pelaksanaan lpm secara daring yang sudah berjalan, penyampaian: laporan kantor perwakilan, sebagaimana dimaksud dalam laporan realisasi impor berdasarkan pembebasan bea masuk, sebagaimana dimaksud dalam laporan realisasi impor berdasarkan api, sebagaimana dimaksud dalam permohonan pencabutan perizinan penanaman modal, sebagaimana dimaksud dalam permohonan penutupan kantor perwakilan, sebagaimana dimaksud dalam dan permohonan penutupan kantor cabang perusahaan penanaman modal, sebagaimana dimaksud dalam secara daring menggunakan layanan spipise sebagaimana diatur dalam peraturan badan ini, dilaksanakan secara bertahap. penyampaian laporan, permohonan pencabutan, dan permohonan penutupan sebagaimana dimaksud pada bkpm dimulai paling lambat pada tanggal juli penyampaian laporan, permohonan pencabutan, dan permohonan penutupan sebagaimana dimaksud pada huruf huruf dan huruf dpmptsp provinsi, badan pengusahaan kpop, administrator kek dimulai paling lambat tanggal desember dalam masa transisi sebagaimana dimaksud pada dan bilamana belum memungkinkannya pelaporan, pencabutan dan penutupan sebagaimana dimaksud pada disebabkan sarana dan prasarana yang belum mendukung, dilaksanakan secara luring. dalam hal pelaksanaan pencabutan dan penutupan secara luring sebagaimana dimaksud pada menggunakan formulir pencabutan dan penutupan tercantum dalam lampiran xxx dan lampiran xxxi yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan badan ini. pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam huruf dan huruf dpmptsp kabupaten kota secara bertahap disesuaikan dengan kemampuan sarana dan prasarana pendukung daerah masing masing. dalam hal sarana dan prasarana belum mendukung, sebagaimana dimaksud pada penyampaian laporan dan permohonan pencabutan dilaksanakan secara luring. babbkpm pada tanggal januari dan b.untuk dpmptsp provinsi, dpmptsp kabupaten kota, badan pengusahaan kpop, dan administrator kek paling lambatse"() keterangan perusahaan namaperusahan ji akta pendirian tanggal nama notaris pengesahan menteri hukum dan ham tanggal ' o | nomor pokok wajib pajak npp) alamat lokasi proyek jl. kel. kec. kab kota prov. telp. fax. e mail: alamat korespondensi jl, kel. kec. kab kota prov. telp. fax. e mail: htanggal angka pengenal importir produsen api tanggal fasilitas bea masuk atas impor barang modal (mesin peralatanjul upl atau rkl rpl (amdal) tanggal ' o |izin lingkungan |il tanggal ooo o | izin lokasi |il tanggal ooo hgu, hgb, hak pakai |izin mendirikan bangunan tanggal |izin teknislaannya tanggal hanya diisi sesuai dengan perizinan yang telah dimiliki. iii333j3j aka uu vcs pembelian dan pematangan tanah bangunan gedung otomatis poin otomatis poin impor menggunakan fasilitas bkpm loo lainlain '''' vvv jumlah modal kerjafuntuk tumovey oe ioo total jumlah realisasi| ' ioo000000000oo ) labaditanam kembali joe: too modal pinjaman oh jumlah iv. penggunaan tenaga kerja tenaga kerja perusahaan realisasi tenaga realisasi tenaga kerja pada lpm kerja pada periode periode sebelumnya pelaporan saat ini termasuk realisasi yang belum dilaporkan |i. indonesia & perempuan orang orang | laki laki orang orang asing elo orang orang n $ sub jumlah| orang orang tenaga kerja pihak ketiga kontraktor |(:| poo (l. indonesia ja | perempuan orang orang | laki laki orang orang asing orang orang hub jumlah| orang orang . . total jumlah tenaga kerjah. periode semester pertama januari juni) semester kedua juli desember) keterangan perusahaan namaperusahaan izin usaha tanggal oo nggloo pembelian dan pematangan tanah (:| bangunan gedung mesin peralatan oi: poo lainlain loo modal kerja loo barangan bahan gaji upah dan biaya operasi lainnya suku cadang loo jumlah 0ebook.nan laba ditanam kembali (berlaku untuk perluasan usaha) man jumlah htenis iban yoo neo tenaga kerja pihak ketiga kontraktor agama yoo semana samcommelo coret salah satu. "thkop kappa laporan kantor perwakilan perusahaan asing (kappa) periode pelaporan: semester tahun . |nomorperizinan |. berlaku sampai dengan: ' | peer negeri yang menunjuk bemwaaian oo perwakilan kewarganegaraan perwakilan nana hann.m mayo email: . pera tanda tangan) nama lengkap klan jabatan) tata cara pengisian laporan realisasi kegiatan perusahaan perdagangnegeri diisi nama perusahaan luar negeri yang menunjuk yangdipekerjakan laki perempuan)tekeememmu(nama lengkap). bagian format laporan kantor perwakilan buka data umum nama buka buka alamat kantor induk' oo alamat kantor perwakilan oo nama kepala kantor perwakilan kepersonaliaan indonesia jumlah personil administrasi ' )e i|u io jumlah personil teknis data proyek salah satu nama proyek lokasi pengguna jasa io nilai kontrak (dalamrupiah)h tipe kontrak oo), b tanggal mulai proyek tanggal realisasi|: tanggal selesai proyek realisasi| ulah nama manajer proyeki. diduduki oleh wna dwnovosannwwansawe (lampirkan struktur organisasi . proyek nama tenaga ahli wni sebagai lampirkan tenaga ahli wni, jabatan kerja tenaga ahli wni nama wna yang didampingi oleh tenaga ahli wni lampirkan cv) banana pendamping wna ke lampirkan tenaga ahli wni, jabatan kerja tenaga ahli wni nama wna yang didampingi oleh lampirkan cv) eta mal operasi (lampirkan rekaman kontrak kerjasama operasi operasi nama badan usaha oo: npp badan usaha ii: sbu aan konstruksi subkualifikasi ' subklasifikasi. oo) subklasifikasi. |) , subklasifikasi. ')) mitra lokal drawrwnauuyaan kontribusi modal buka rpsseseenaaa asa fense mitra lokal ii. ' s ose mi. pekerjaan yang dilakukan luar pekerjaan yang dilakukan nama badan usaha ' npp badan usaha sbu nan konstruksi lingkup pekerjaan oo: nilai subkontrak io. sauualifikasi 'ooo)ou subklasifikasi. . subklasifikasi.')j $ .) subklasifikasi. nama badan usaha ji: .) npp badan usaha ' ) e . naa sbu konstruksi lingkup pekerjaan oo: nilai subkontrak io. kualifikasi ')o)))oo u subklasifikasi. ' 'o lah subklasifikasi. lo. subklasifikasi.'o'oo| rekaman kontrak kerjasama operasi. (") manajer proyek (") seluruh tenaga kerja wna ("| seluruh tenaga kerja wni yang ditempatkan sebagai pendamping wna || rekaman pembayaran yang dilakukan kepada subpenyedia jasa ("| rekaman ska skt dari tenaga kerja proyek |") daftar material dan distributor material serta peralatan dan distributor peralatan|, laporan yang disampaikan secara luring ditujukan kepada menteri pekerjaan umumh5.|") ( ,a,b,c, dan hb, untukpencabutan yang dilakukan berdasarkan putusan pengadilan berkekuatan hukuma,e,perlu|danhmigas kop kappa migas laporan kantor perwakilan perusahaan perdagangan asing minyak dan gas bumi (kappa migas) periode pelaporan: semester ii9 tahun . nomor perizinan berlaku sampai dengan: nama perusahaan luar negeri yang menunjuk nama kepala perwakilan kewarganegaraan . u perwakilan npp nomor telepon fax. email: . |bidang kegiatan sub sektor minyak dan gas bumi realisasi kegiatan )?migas direktur negara asal tanda tangan) keju.( nama lengkap bere jabatan) tata cara pengisian laporan tahunan kantor perwakilan perusahaan asing minyak dan gas bumi periode pelaporan diisi tahun pelaporan kapmigas sebagaimana tercantum pada izin kappa migas berlaku sampai dengan diisi dengan masa berlaku izin kappa migas sebagaimana tercantum pada izin kappa migas nama perusahaan luar negeri diisi dengan masa berlaku izin kappa migas sebagaimana yang menunjuk tercantum pada izin kapapmigas sebagaimana tercantum pada izin kappa migas perubahan izin kappa migas terakhir npp diisi nomor pokok wajib pajak npp) kepala perwakilan kappa migas nomor telepon, fax diisi nomor telepon, fax kappa migas atauemail diisi dengan alamat email kappa migas atau kepala perwakilan kapappa migas selama periode pelaporan tenaga kerja asinghomas dikasih lembang teratai is, ip ane ga. au) tel ane sis lal. gl. sii afi log jai ae) ads jas en: s5, isa ses sie kasa asa s|$ fatal sml3 esa sela logo) isis jala skk lal sala e|p elg tai sl? kota) nga v3| izg :|$ sal sil "ig una ls sms sal aan il sela al:ya) fa) ts) ica) ica (aa kel ses isa tai era isa kas aan a03 keras lai got kas an) kana 1iag 'elik a.a seo da3. slg $ssp iss sss3? canada lv) saya lea asas ia5 cce jas moanabil bekel hei bil bel heli bil kel hei telberdasarkan pemilik api laporan rekapitulasi realisasi impor berdasarkan pemilik api nama nomor api (api nilai yang diimpor l jumlah ojo nat waktu tempat pena agenda rapat pon hasil pembahasan sebagai berikut save dia mawkn . batatas eren ranmenynee) oma innola samsenarbarang kankevv l.. melalui telepon fax mann atas perhatian serta kerjasamanya kami ucapkan terima kasih. kepala si:) notion bap yasa esa pada hari ini, loc. tanggal . bulanjj.i! il. keterangan perusahaan fhamemaaan alamat(jera ammamaamemamammaaws izin lokasi amdal ukl dan upl, spl: aan jabatan bkpm atau dpmptsp provinsi dpmptsp kabupaten kota penebel.( nama nama kenkknta anna jabatan beken jabatan) wakil instansi . nama jabatan denda naanaana wakil instansi . nama jabatan pan oa.drshangsur worsens) sisa yang masih akan diimpor iss ana orssnso) pengadaan mesin peralatan dari dalam negeri pengadaan dalam negeri hrp series (y ea90) sisa yang belum diimpor t. ton unit (. jumlah nilai dalam pabean us$ nilai yang telah diimpor us$ sisa yang masih akan diimpor us$ (aa. ot nascars one bab meingfboswamef saran,joss tanggal. sesuai tidak sesuai (anotasi jsf . tanggal . sesuai tidak sesuai amdal ukl upl tanggal mua jo. m2 sesuai hgb atau sewa seluas seluas m2 sesuai perjanjian sewa . tanggal . atau pinjam pakai seluas. m2 sesuai perjanjian pinjam pakai . tanggal. luas bangunan har sesuai imb . tanggal . atau sesuai perjanjian sewa . tanggal s5. kmk fasilitas pembebasan bea masuk hi. produksi mesin peralatan utama nama jenis mesin peralatan jumlah spesifikasi utama e u u kapasitas produksi: jenis produksi mem ,. . namaredyao (3ast iv. investasi dan permodalan investasi modal tetap pembelian dan pematangan tanah rp usd. ra: modal kerja rp usd. untuk turn ove total rp usd. penyertaan dalam modal perseroan sesuai dengan akta . tanggal . dan kumar tanggal . pemegang saham alamat dan nilai nominal yo"#) negara asal saham") peserta asing (.$ nama:. pom ym. nama:. peserta indonesia (. yo) nama. npp :. nama. npp: . jumlah yao) tenaga kerja penggunaan tenaga kerja indonesia laki laki i.orang wanita orang oo jumlah orang cbooo penggunaan tenaga kerja asing laki laki i.orang wanita orang oo jumlah orangdengan bkpm atau dpmptsp provinsi dpmptsp kabupaten kota pena nna anna ana aananaaaaan nama jabatan kenankaknakaaaaaaa wakil instansi . nama jabatan benkkakka anna dan seterusnya sesuai kebutuhan tata cara pengisian berita acara pemeriksaan proyek (bap) aaaazvwmbwb.bvw .,,, ,.,,g".hi. rris www bah spouse aus pada hari ini, cc. tanggal . bulan m.m tahun .iu., kami yang bertanda tangan bawah ini femmrersaman bidang usaha ' oe iu:| oo . bulan . tahun . denda sah mau see men ter bener ben ter mea pes yang menyatakan, penanggung jawab perusahaan cap . nama lengkap mewunsnssassas jabatan) tata cara pengisian berita acara penolakan bubu han.,.,,, ang?. nama serena'), menimbang. ?!! bahwa berdasarkan putusan mahkamah agung nomor s0. tanggal . yang amar putusannya menyatakan . bahwa berdasarkan surat . nama instansi) nomork. tanggal . atas nama pt. mengingat undang undang ., peraturan presiden .: peraturan menteri ., peraturan badan koordinasi penanaman modal .,kerenleatidi mna pada tanggal iii, snnsnneanannen enak#!, bahwa berdasarkan putusan mahkamah agung nomor, annulata, pertama mencabut izin usaha nomor . tanggal . atas nama pt. bidang usaha ., dengan lokasi kabupaten kota ., provisi sexea .iiiiiiseninnin5nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn khusus 25n55n5nnnnnnnnnnnnnnnn.#teperwakilan perusahaan asing kop surat bkpm nomor civil fa. . jakarta,.ocoasa dengan demikian izin kegiatan kantor perwakilan perusahaan asing dimaksud atas nama bidang usaha ii. yang berlokasi di:, kepala dpmptsp provinsi, kepala dpmptsp kabupaten kota. format surat penutupan kantor perwakilan perusahaan perdagangan asing kop surat bkpm nomor pbj feriewannnf utama jakarta yrariarevannenancu. bidang usaha keemeamean yang berlokasi : kepala dpmptsp provinsi, kepala dpmptsp kabupaten kota. format surat penutupan kantor perwakilan badan usaha jasa konstruksi asing kop surat bkpm nomor pbj feriewannnf utama jakarta yrerarevananeaa npp hal penutupan perwakilan badan usaha jasa konstruksi asing yth. kepala kepala kantor perwakilan badan usaha jasa konstruksibadan usaha jasa konstruksi asing dengan nomor sertifikat . tanggal . dan nomor identitas . dengan demikian izin kantor perwakilan badan usaha jasa konstruksi asing dimaksud atas nama cd. bidang usaha jasa wii konstruksi seluruh wilayah republik indonesia dinyatakan tidak berlaku lagi. dengan pembatalan ini maka fasilitas kemudahan yang diberikan kepada . selaku badan usaha jasa konstruksi asing kami nyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi. demikian agar saudara maklum. a.n. menteri pekerjaan umum dan perumahan rakyatpekerjaan umum dan perumahan rakyat, duta besar republik indonesia untuk .oi direktur jenderal pajak. format surat penutupan kantor perwakilan perusahaan asing sub sektor minyak dan gas bumi kop surat bkpm nomor pbj feriewannnf utama jakarta yrerarevananeaa npp hal penutupan kantor perwakilan perusahaan asing sub sektor minyak dan gas bumi yth. kepala kantor perwakilan perusahaan asing sub sektor minyak dan gas bumisub sektor minyak dan gas bumi . tanggal . dengan demikian izin kegiatan kantor perwakilan perusahaan asing sub sektor minyak dan gas bumi dimaksud atas nama . bidang usaha sub sektor minyak dan gas bumi yang berlokasi di., provinsi . dinyatakan tidak berlaku lagi. dengan penutupan ini,sub sektor minyak dan gas bumienergi sumber daya mineralkpm atau dpmptsp provinsi nomor jakarta npp halyth. kepala. tanggal . dengan demikian izin kegiatandimaksud atas nama keke bidang usaha . yang berlokasi ., provinsi kepala dpmptsp provinsi, tembusan: menata mean aan disesuaikan dengan izin kantor cabang perusahaan penanaman modal asing atau penanaman modal dalam negeri.) kepala badan koordinasi penanaman modal republik indonesia,at surat peringatan tertulis pertamanas pesan . barang ana . sifat segera lampiran: perihal peringatan tertulis pertama yth. direksi jpp, seoovewves sehubungan dengan pendaftaran penanaman modal izin prinsip penanaman modal izin investasi nomor . tanggal dan atau izin usaha nomor suk tanggal l.m desu.atas nama peka bidang usaha. ccccc.dengan lokasi kab kota. provinsi. uuco woo. woo woo sesuai ketentuandirektur wilayah i ii iiformat surat peringatan tertulis keduakan poros jas kawasan memnennaana sifat segera lampiran :. perihal peringatan tertulis kedua yth. direksi pik oceanformat surat peringatan tertulis ketignenan emma pemain tassa deasannang anne aaaa mana diri sifat segera lampiran :. peri kepala badan koordinasi penanaman modal republik indonesia, thomas dikasih lembangek pena) saraf lisan dena aon wennasemaasa diri sifat segera lampiran: perihal peringatan tertulis pertama dan terakhir yth. direksi pt. sehubungan dengan izin prinsip penanaman modal nomor . tanggal . m. . atas nama pt. ekses bidang usaha bana dengan lokasi kabupaten kota provinsi keabasardan diterima oleh bkpm, dpmptsp provinsi, di innnnnnn nanutama gea otu sifat segera lampiran hal pembatasan kegiatan usaha yth. direksi. soon . yang disetujui bidang usaha . berlokasi kab kota ju, provinsi ldan lain investasi dan atau izin usaha " ) yth: menteri teknis. kepala bkpm atau kepala denbkpm atau dpmptsp provinsi atau dpmptsp kabupaten kota yang bertanda tangan bawah ini: nama pemohon perusahaan aan alamat kantor perusahaan ansoteensanewerenmeansesaaanenamaana nenas nana kenakan telp fax. see kna lokasi proyek hoeoeweteeeeeae mou mean izin prinsip penanaman modal mof tanggal jekpm atau kepala dpmptsp provinsi atau kepala dpmptsp kabupaten kota atau kepalaesan, roll. benang sifat segera lampiran bma anmnnamnunemnaka perihal pencabutan pembatasan kegiatan usaha yth. dire si seveyang disetujui bidang usaha . berlokasi kab kota. provinsi. liu, dicabut dan perusahaan diizinkan untuk melaku:ro. menang ente . sifat segera lampiran perihal pembekuan kegiatan usaha yth. direksi sesik, serta memperhatikan sanksi administrasi pembatasan kegiatan usaha sesuai surat nomorkekaaame tanggal ec. yang disetujui bidang usaha kang berlokasi di, kab kota mena digol izin prinsip penanaman modal dan ladan izin investasi dan atau izin usaha.) kepala badan koordinasi penanaman modal republik indonesia,mewemnasn saman dsn merang mranemansann olsenbkpm dpmptsp provinsi dmemanas nama nana news perusahaan aas alamat kantor perusahaan ema elp feb lokasi proyek izin prinsip penanaman modal otot le. tanggal.bkpm, dpmptsp provinsi, djewel owen (ee sifat segera lampiran perihal pencabutan pembekuan kegiatan usaha dan atau fasilitas penanaman modal yth. direksi pt, l.ooo woo jaec. tanggal liu,nteng, yang disetujui bidang usaha . berlokasi kab kota. provinsi.ou,ana ppn nun nnnnnnn nun nnnbkpm, dpmptsp provinsi atau dpmptsp kabupaten kota, badan pengusahaan kpop, administrator kek atau instansi teknis terkait kop surat bkpm, dpmptsp provinsi atau dpmptsp kabupaten kota atau badan pengusahaan kpop atau administrator kek atau instansi teknis terkait") yth. kepala bkpm") sehubungan dengan hasil pemantauan pengawasan') yang kami lakukan terhadap pt. keke") nomor . tanggal . bidang usaha . dengan loka cc. dan memperhatikan berita acara pemeriksaan yang dilakukan oleh . pada tanggal . (copy terlampir) dengan hasil sebagai berikut ovenprovinsi atau dpmptsp kabupaten kota badan pengusahaan kpop administrator kek kepala instansi teknis terkait), tanda tangan dan cap nama jelas tembusan: gubernur ., bupati walikota 2een task wenang") . yang bertanda tangan bawah ini nama ena jabatan direksi likuidator kuasa") nama perusahaan akan alamat kedudukan bjl nnntakknkknnann nenek perusahaan kab kota look kode pos sok temp adek knee fax seret erm ail lesson lokasi proyek gki, sncorswaseotrcerasmermne reonamene onn naas kali kota. kommen kemnemeans une nas onu nan kode ros. menenun help kebinasaan ema aaa paktanewersnasnnan santai swasenwiwanaosens nomor izin yang diajukan pencabutan pilih salah satu), dengan alasan uu,::ulir kop perusahaan nomor pmn pemetaan anang krooerkamnemosan anu sara. tanggal . atas nama kemana bidang usaha .. sebagai bahan pertimbangan terlampir disampaikan asli, rekamanrekaman, dan laporan kantor perwakilan periode terakhirkepala kantor perwakilanformulir permohonan penutupan kantor cabang perusahaan penanaman modal kop perusahaan nomor mao makan ena ro. sifat segera lampiran (satu) berkas perihal penutupan kantor cabang perusahaan penanaman modal yth. kepala bkpm sehubungan dengan izin kantor cabang perusahaan penanaman modal nomor . tanggal liu. atas nama keimanamanaperusahaan penanaman modal. sebagai bahan pertimbangan terlampir disampaikan asli izin pembukaan kantor cabang, rekamanktp kepala kantor cabang, npp kantor cabang yang telah divalidasdireksi perusahaan induk yang mendirikan kantor cabangcabang perusahaan penanaman modal) kepala badan koordinasi penanaman modal republik indonesia, thomas dikasih lembang |
sentugas sebagai lembaga online single submission sebagaimana diamanatkan oleh angka dan, perlu melakukanperizinan berusaha, direktorat pengembangan sistem perizinan berusaha, direktorat pelayanan fasilitas berusaha, dan direktorat pemantauan kepatuhan perizinan berusaha. judul bagian ketiga pada bab diubah sehingga berbunyi: bagian ketiga direktorat pelayanan perizinan berusaha ketentuan diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut: direktorat pelayan:operasional perizinan berusaha. ketentuan diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut: direktorat pelayanan perizinan berusaha terdiri atas: subdirektorat pelayanan berbantuan perizinan berusaha, dan subdirektorat pelayanan operasional perizinan berusahaberbantuanterintegrasi secara elektronikterdiri atas: seksi pelayanan konsultasi perizinan berusaha, seksi fasilitasi pelayanan perizinan berusaha, dan cc. seksieksi pelayanan konsultasimelalui media elektronik. seksi fasilitasi pelayananksanaan pelayanan operasional perizinanoperasionalprimer dan tersiersekunderrioritasterdiri atas: seksi pelayanan sektor primer dan tersier, seksi pelayanan sektor sekunder, dan cc. seksi pelayanan prioritas. ketentuan diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut: seksi pelayanan sektor primer dan tersiprimer dan tersier. seksi pelayanan sektor sekundsekunder. seksi pelayanan prioritasprioritaspengembangan sistem perizinan berusahamempunyai tugas melaksanakan koordinasi dan penyusunan kebijakan teknis bidang tata kelola dan integrasi sistem dan pengembangan sistem aplikasirizinan berusaha menyelenggarakan fungsi: penyiapan koordinasi dan penyusunan kebijakan teknis bidang tata kelola dan integrasi sistem, dan penyiapan koordinasi dan penyusunan kebijakan teknis bidang pengembangan sistem aplikasi.terdiri atas: subdirektorat tata kelola dan integrasi sistem, dan subdirektorat pengembangan sistem aplikasimempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi dan penyusunan kebijakan teknis bidang tata kelola dan integrasitata kelola dan integrasi sistem menyelenggarakan fungsi: penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan kebijakan teknis bidang tata kelola teknologi informasi,, dterdiri atas: seksi tata kelola teknologi informasi, seksi integrasi sistem pemerintah pusat, dan seksi integrasi sistem pemerintah daerah. ketentuan diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut: seksi tata kelola teknologi informasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan kebijakan teknis bidang tata kelola teknologi informasi. seksi integrasi sistem pemerintah pusat. seksi integrasi sistem pemerintah daerahpengembangan sistem aplikasi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi dan penyusunan kebijakan teknis bidang pembangunan, pengembangan, dan pengelolaan sistem aplikasi, infrastruktur keamanan, dan jaringan serta dukungan teknispengembangan sistem aplikasi menyelenggarakan fungsi:, dan basis data,, dan jaringan, dan penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan kebijakan teknis bidang dukungan teknis sistem. ketentuan diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut: subdirektorat pengembangan sistem aplikasi terdiri atas: seksi pengembangan sistem aplikasi dan basis data, seksi pengembangan infrastruktur keamanan dan jaringan, dan cc. seksi dukungan teknis sistem. ketentuan diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut: seksi pengembangan sistem aplikasi dan basis data dan basis data. seksi pengembangan infrastruktur keamanan dan jaringan dan jaringan. seksi dukungan teknis sistem mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan kebijakan teknis bidang dukungan teknis sistem. judul bagian kelima pada bab diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut: bagian kelima direktorat pelayanan fasilitas berusaha ketentuan diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut: direktorat pelayanan fasilitasirektorat pelayanan fasilitas berusaha terdiri atas: subdirektorat fasilitas sektor primer dan tersier, dan subdirektorat fasilitas sektor sekunderterdiri atas: seksi pertanian, peternakan, perkebunan, pariwisata, dan prasarana, seksi kehutanan, perikanan, perhubungan, dan telekomunikasi, dan cc. seksiariwisata, dan prasaran. seksi kehutanan, perikanan, perhubungan, dan telekomunikasi mempunyai tugas melaku. seksi pertambangan dan energi, perdagangan,ketentuan diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut: subdirektorat fasilitasjudul bagian keenam pada bab diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut: bagian keenam direktorat pemantauan kepatuhan perizinan berusahaantauan kepatuhterdiri atas: subdirektorat pemantauan kepatuhan perizinan berusaha sektor primer dan tersier, dan subdirektorat pemantauan kepatuhan perizinan berusaha sektor sekunderariwisata, perhubungan, telekomunikasi, dan prasarana lainnyterdiri atas: seksi pertanian, peternakan, perkebunan, perikanan, dan kehutanan, seksi pariwisata, perhubungan, telekomunikasi dan prasarana lainnya, dan cc. seksi pertambangan dan energi, perdaganganerikanan, dan kehutanan. seksi pariwisata, perhubungan, telekomunikasi dan prasarana lainnybidang usaha pariwisata, perhubungan, telekomunikasi, dan prasarana lainnyabidang pengelolaan sistem informasi terdiri atas: subbidang pengelolaan subsistem pelayanan perizinan: dan subbidang pengelolaan subsistem pelayanan informasi. ketentuan diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut: subbidang pengelolaan subperizinan penanaman modal. subbidang pengelolaan subinformasi penanaman modal dan portal bkp |
reformasi birokrasi badan koordinasi penanaman modal melalui perbaikan tata kelola pemerintahan yang baik dan kebijakan penganggaran yang berbasis pada program prioritas nasionalmelalui peraturan kepala badan koordinasi penanaman modalubah ketentuan dalamperaturan kepala bkpmpada periode tumbuh cukup tinggi (rata rata atau lebih tinggi dari periode yaitu namun cenderung melambat sejak triwulan ii,7y6 atau lebih tinggi dari periode yaitu yo. realisasi penanaman modal tumbuh dari rp56, triliun pada tahun menjadi rp136, triliun pada tahun dan mencapai rp463,rp15, triliun) pada tahun menjadi rp38, triliun) pada tahun dan rp156,dibandingkan pma (rata rata ,5y0).rptrilun) ll, terhadap total sekunder triliun) terhadap total gl, tersier rptrillun) terhadap total total realisasi mdn dan pma perwilayah triliun) luar jawa triliun) terhadap total 4l, jawa triliun) terhadap total keterangan: kurs rata rata us$ rp9. kurs tahun triwulan dan triwulan ii) us$ rp9. kurs tahun triwulan iii dan triwulan iv) us$ rp9. kurs tahun triwulan i ii) us$ rp10. kurs tahun triwulan iv) us$ rp11.yo, papua dari menjadi yo, bali dan nusa tenggara dari menjadi yo, maluku dari menjadi yoli bb bbb standar and poor s&p) bb bb moody's investor service badan perubahan perseroan terbatas dalam rangka peniadaan persyaratan modal dasar dan modal disetor,sudah terbe(:yo.rp5. triliun. dari jumlah tersebut, pendanaan pemerintah hanya berkisar atau sekitar rp2. triliun selama (lima) tahun depan, sehingga terdapat selisih pendanaan sekitar rp3.w totalselisih senna vit keseluruhan gene pma nge ageberjalan sumber bank indonesia, catatan berdasarkan bpm6, namun penggunaan tandamenarik, khususnya untuk pendirian kantor pusat, jasa perdagangan global dan investment.yo), gdp ppp (usd bn), gdp ppp per capita (usd tahun), tingkat suku bunga yo), inflasi yo), current account balance gdp), public debt gdp yo), '' p" y y" m" hm" hy y y m km y kyu k6t2y6rp43, juta tahun menjadi rp72, juta pada tahun tingkat pengangguran terbuka turun dari menjadi yoadalah meningkatnya indeks kepuasan masyarakat ikm) atas pelayanan penanaman modalcc.t mewujudkan meningkatkan indeks dari dari dari iklim kualitas kepuasan skala skala skala dari dari penanaman pelayanan masyarakat skala4 skala modal yang penanaman ikm) atas berdaya saing modal yang pelayanan dalam rangka prima dan penanaman mendorong responsif modal penanaman bkpm modal yang meningkatnya nilai rp519, rp594, rp678, berkualitas realisasi realisasi dan penanaman penanaman berkelanjutan modal modal rasio realisasi penanaman modal luar jawa rasio ,60y5paru saing dalam rangka mendorong penanaman modal $ : yang berkualitas dan berkelanjutan arah kebijakan arah strategi dan strategi kerangka regulasi: nasional (rpm peningkatan peningkat proses pe'layanan khususnya provinsi papua dan papua barat penanaman modal wmwetsi iis anna" #singkatan iklim investasi penyelenggaraan ptsp pusat dan daerah kemitraan dengan usaha besar pma dan mdn layanan penanaman imestasya aa, ss aur investasi yang tri menarik dan transparan kerjasama pemerintah swasta kps peraturan uktusrtentana jaa dari pelaksanaan penanaman modal (debottlenecking internasional untuk kepentingan nation undangan domestik kegiatan agar lebih efektif dan terintegrasi man sman gara dhl pet kerusakan bag sasaran strategis kerangka bkpm mn eee::e:e:e:e: : r pendanaan: peningkatan peningkatan efektivitas iklim investasi pembiayaan negera nis bs) saing aeon ego mnanauemanananenansmnanguetn animal maan anna peningkatan indikator kerangka penanaman ben kelembagaan: modal yang meningkatnya indeks penguatan berkualitas dan meningkatnya realisasi investasi boat nan ketam penang akan ena aan kelembagaan berkelanjutan sikat modalrp933 triliun pada tahun dengan kontribusi mdn yang semakin meningkat menjadi ,9y0. berdasarkan perkembangan kondisi ekonomi global dan nasional, target penanaman modal tahun disesuaikan dari triliun menjadi rp765, triliun melalui peraturan presiden nomor tahun tentang rencana kerja pemerintah rkp) tahun dan rencana kerja senja) bkpm tahun sementara itu, target penanaman modal tahun disesuaikan dari rp933, triliun menjadi rp850, triliun melalui peraturan presiden nomor tahun tentang rkp tahun dan senja bkpm tahunv6) asumsi nilai tukar: rp. usd keterangan: berdasarkan target penanaman modal dalam rkp tahun dan senja bkpm tahun berdasarkan target penanaman modal dalam rkp tahun dan senja bkpm tahunrp850 triliun pada tahun dan kontribusi mdn sebesar,fase faseinfrastruktur, termasuk kek dan ki. industri manufaktur, termasuk industri padat karya, industri orientasi ekspor, industri substitusi impor, dan industri hilirisasi. cc. maritim, termasuk perikanan dan cold storage. agrikultur. pariwisata, antara lain destinasi wisata bali baru. industri lifestyle, antara lain ekonomi kreatif dan industri digitaln |
berita negara republik indonesiapencabutan.rincian bidang usaha dan jenis produksi industri pionir dan menyempurnakan pedoman dan tata cara pemberian fasilitas pengurangan pajak penghasilan badan badan koordinasi penanaman modal, bahwa dalam menetapka, perlu memperhatikan surat kementerian koordinator bidang perekonomian nomor d.i.m.ekon tanggal april tentang daftar klasifikasi baku lapangan usaha indonesia kali) yang dapat diberikan fasilitas tax holiday dan surat kementerian koordinator bidang perekonomian nomor d.i.m.ekon tanggal mei tentang daftar klasifikasi baku lapangan usaha indonesia kali) terkait infrastruktur ekonomi yang dapat diberikan insentif tax holidaybaru adalah segala bentuk kegiatan menanam modal dalam rangka pendirian usaha baru maupun perluasan kegiatan usahakonfirmasi pendahuluan advance confirmation) adalah surat pemberitahuan kepada penanam modal mengenai pemenuhan persyaratan industri pionir untuk mendapatkan fasilitas pengurangan pajak penghasilan badan. pendaftaran penanaman modal adalahdalam rangka memulai usaha. usulan pemberiankeputusan penetapan pengurangan pajak penghasilan badbesaran dan jangka waktu pengurangan pajak penghasilan badan pengurangan pajak penghasilan badan diberikan sebesar, ataungurangan pajak penghasilan badan yang diberikan wajib pajak dengan ketentubab iii kriteria dan persyaratan pengurangan pajak penghasilan badanrp500. (lima nilai rencana penanaman modal sebagaimana dimaksud pada huruf adalah nilai sarana produksi dan atau modal tetap bagi penanaman modal baru, tidak termasuk modal kerja. penanaman modal baru sebagaimana dimaksud pada huruf yaitu: pendirian usaha baru yang merupakan pembangunan pabrik baru atau infrastruktur ekonomi untuk menghasilkan barang dan atau jasa, pendirian usaha baru sebagaimana dimaksud pada huruf termasuk pengembangannya yaitu: pengembangan usaha untuk klasifikasi baku lapangan usaha indonesia kali) (lima) digit dan lokasi yang berbeda tercantum dalam izin usaha izin perluasan, pengembangan usaha untuk klasifikasi baku lapangan usaha indonesia kali) (lima) digit yang sama namun lokasi yang berbeda tercantum dalam izin usaha izin perluasan, atau pengembangan usaha untuk klasifikasi baku lapangan usaha indonesia kali) (lima) digit berbeda namun lokasi yang sama tercantum dalam izin usaha izin perluasan, atau cc. perluasan usaha yang merupakan kegiatandengan cakupan produk yang sama dan lokasi yang sama tercantum dalam izin usaha izin perluasan. dalam hal wajib pajak memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam dan dimiliki langsung oleh wajib pajak dalam negeri, wajib pajak harus menunjukkan bahwa seluruh pemegang saham yang tercatat dalam akta pendirian yang diterbitkan oleh direktorat jenderal pajak. bab bidang usaha dan jenis produksi industri pionir yang dapat memperoleh fasilitas pengurangan pajak penghasilan badan wajib pajak badan yang melakukan penanaman modal baru pada industri pionir yangindustri pionir sebagaimana dimaksud pada, cc. industri petrokimia berbasis minyak bumi, gas alam,daftartata cara permohonan dan penerbitan usulan pengurangan pajak penghasilan badan wajib pajak menyampaikan permohonan pengurangan pajak penghasilan bad:permohonan wajib pajak atas pengurangan pajak penghasilan badan disampaikan kepada kepala bkpm dengan dilengkapi dokumen berupaurusan permohonan tidak dilakukan secara langsung oleh wajib pajak, permohonan disampaikan dengan melampirkan surat kuasa bermeterai cukuwajib pajak telah memiliki konfirmasi pendahuluan advance confirmation) yang diterbitkan oleh bkpm, permohonan pengurangan pajak penghasilan badan disampaikan dengan melampirkan dokumen dimaksud. wajib pajak yang mengajukan permohonan pengurangan pajak penghasilan badan sebagaimana dimaksud dalam huruf tidak diwajibkan melengkapi dokumen fotokopi pendaftaran penanaman modal dan rincian modal tetap sebagaimana dimaksud pada huruf atas permohonan wajib pajak sebagaimana dimaksud pada yang dinyatakan lengkap dan benar, bkpm melakukan verifikasi kesesuaian pemenuhan kriteria dan persyaratan. dalam hal permohonan wajib pajak memenuhi kriteria dan persyaratan sebagaimana dimaksud padapenerbitan surat usulan sebagaimana dimaksud pada diterbitkan dalam waktu paling lama (tiga) hari kerja sejak permohonan dinyatakan lengkap dan benar. dalam hal permohonan wajib pajak tidak memenuhi kriteria dan persyaratan sebagaimana dimaksud pada permohonan dikembalikan ditolak melalui surat penolaknanam modal yang berminat untuk mendapatkan fasilitas pengurangan pajak penghasilan badan dapat terlebih dahulu mengajukan permohonan konfirmasi pendahuluan advance confirmation) dengkonfirmasi pendahuluan advance confirmation) sebagaimana dimaksud pada diajukan kepada kepala bkpm dengan melampirkan rencana investasi. rencana investasi sebagaimana dimaksud pada meliputi kegiatan usaha, jenis produksi, penjelasan pemenuhan kriteria industri pionir, dan rencana nilai investasi modal tetapdalam hal dokumen permohonan konfirmasi pendahuluan advance confirmation) sudah lengkap dan benar,atas permohonan konfirmasi pendahuluan advance confirmation) dengan bidang usaha yang sudah tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan badan ini, bkpm dapat langsung menerbitkan surat konfirmasi pendahuluan advance confirmation) paling lama (tiga) hari kerja sejak permohonan diterimaidang usaha dalam permohonan konfirmasi pendahuluan advance confirmation) tidak tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan badan ini, bkpm mengadakan rapat koordinasi dengan mengundang penanam modal, serta paling sedikit melibatkan pejabat kementerian keuangan dan kementerian pembina sektor. dalam rapat koordinasi sebagaimana dimaksud pada penanam modal menyampaikan penjelasan terkait rencana investasi sebagaimana dimaksud pada tanda terimamemenuhi kriteria dan persyaratan, bkpm menerbitkan surat konfirmasi pendahuluan advance confirmation) memuat informasi meliputi bidang usaha, kali, jenis produksi, nilai rencana investasi, besaran pengurangan pajak penghasilan badan sebesar (seratus persen) dari jumlah pajak penghasilan badan dan jangka waktu pengurangan fasilitasdan tidak memenuhi kriteria dan persyaratan, bkpm menerbitkan surat penjelaskonfirmasi pendahuluan advance confirmation) sebagaimana dimaksud pada bukan merupakan surat penetapan pemberian fasilitas pengurangan pajak penghasilan badan. surat konfirmasi pendahuluan advance confirmation) sebagaimana dimaksud pada wajib pajak yang tidak memiliki konfirmasi pendahuluan advance confirmation) dan mengajukan permohonan pengurangan pajak penghasilan badan memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam huruf sampai dengan huruf dan kewajiban perpajakan sebagaimana dimaksud dalam rapat koordinasi antar kementerian. permohonan sebagaimana dimaksud pada disampaikan kepada kepala bkpmdengan melampirkan penjelasan pemenuhan ketentuan sebagai industri pionir sebagaimana diatur dalam angka terhadap bidang usaha yang tidak termasuk dalam daftar rincian permohonan yang disampaikan kepada bkpm sebagaimana dimaksud padarapat koordinasi sebagaimana dimaksud pada dilaksanakan oleh bkpm dengan mengundang wajib pajak, serta melibatkan paling sedikit pejabat dari kementerian keuangan dan kementerian pembina sektor sesuai dengan bidang usaha yang dimohonkan fasilitasnya untuk menentukan kesesuaian bidang usaha wajib pajak dengan kriteria industri pionir. dalam rapat koordinasi sebagaimana dimaksud pada wajib pajak menyampaikan penjelasan secara rinci pemenuhan kriteria sebagai industri pionir.nya tanda terima permohonansebagaimana dimaksud pada. dalam hal permohonan wajib pajak sebagaimana dimaksud pada tidakpenolakanatau surat penolakandapatsanakan setelah deputi bidang pelayanan penanaman modal atas nama kepala bkpm menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada direktur jenderal pajak dengan format surmberitahuan tertulis sebagaimana dimaksud pada disampaikan oleh deputi bidang pelayanan penanaman modal atas nama kepala bkpm kepada direktur jenderal pajak pada saat pengajuan izin usaha izin perluasan oleh wajib pajak. bab vii ketentuan lain lain terhadap wajib pajak yang dilakukan pencabutan pemberian fasilitas pengurangan pajak penghasilan badan oleh menteri keuangan,yang berlaku. terhadap wajib pajak yang memiliki izin prinsip izin investasi pendaftaran penanaman modal, yang diterbitkan oleh kepala bkpmnomor pmk. tentang pemberian fasilitas pengurangan pajak penghasilan badan, dapat menyampaikan permohonan pengurangan pajak penghasilan badan kepada kepala bkpm, dalam hal: memenuhi kriteria dan persyaratan sebagaimana ketentuan dalam dankeuangan nomor pmk. diundangkan pada tanggal april izin prinsip izin investasi sebagaimana dimaksud pada merupakanuntuk memulai usaha, yang diterbitkan paling lama sejak tanggal agustus ketentuan dalam berlaku mutasi mutans terhadap permohonan sebagaimana dimaksud pada bab viii ketentuan peralihan usulan pemberian pengurangan pajak penghasilan badan dari kepala bkpm kepada menteri keuangan sejak tanggal agustus sampai dengan sebelum berlakunya peraturan menteri keuangan nomor pmk.keuangan nomor pmk. bab ketentuan penutup pada saat peraturan badan ini mulai berlaku, ketentuan dan tata cara permohonan fasilitas pembebasan atau pengurangan pajak penghasilan badan tercantum dalam sampai deng tahun jenis produksi industri logam industri logam dasar yang dasar hulu (besi menghasilkan baja bloom baja dan bukan industri turunan dari dan terintegrasi besi baja) beserta dengan industri logam dasar baja atau tanpa bloom turunannya yang industri logam dasar yang terintegrasi, menghasilkan baja billet industri turunan dari dan terintegrasi dengan industri logam dasar baja billet industri logam dasar yang mea menghasilkan baja slab industri turunan dari dan terintegrasi mnlibinadi nas dengan industri logam dasar baja slab industri logam dasar yang menghasilkan aluminium billet industri turunan dari dan terintegrasi a1 dengan industri logam dasar aluminium billet industri logam dasar yang menghasilkan aluminium slab industri turunan dari dan terintegrasi a24 dengan industri logam dasar aluminium slab industri logam dasar yang li) ba2ora menghasilkan aluminium batang industri turunan dari dan terintegrasi a3t dengan industri logam dasar aluminium batang industri logam dasar yang ia) s02ri menghasilkan nikel paduan industri turunan dari dan terintegrasi b14 dengan industri logam dasar nikel paduaindustri logam dasar yang pa2order menghasilkan nikel bukan paduan industri turunan dari dan terintegrasi b24 dengan industri logam dasar nikel bukan paduan industri logam dasar yang menghasilkan aluminium pelat industri turunan dari dan terintegrasi a14 dengan industri logam dasar aluminium pelat industri logam dasar yang pin saa menghasilkan aluminium sheet industri turunan dari dan terintegrasi a2t dengan industri logam dasar aluminium sheet industri logam dasar yang menghasilkan aluminium strip industri turunan dari dan terintegrasi a34 dengan industri logam dasar aluminium strip industri logam dasar yang da) berusia menghasilkan aluminium foil industri turunan dari dan terintegrasi a44 dengan industri logam dasar aluminium foil industri logam dasar yang menghasilkan tembaga plat industri turunan dari dan terintegrasi c14 dengan industri logam dasar tembaga plat industri logam dasar yang an) ana menghasilkan tembaga sheet industri turunan dari dan terintegrasi c2t dengan industri logam dasar tembaga sheet industri logam dasar yang menghasilkan tembaga strip industri turunan dari dan terintegrasi c34 dengan industri logam dasar tembaga strip industri logam dasar yang menghasilkan tembaga foil industri turunan dari dan terintegrasi c44 dengan industri logam dasar tembaga foil industri industri pemurnian dan pengilangan pemurnian dan minyak dan gas bumi yang pengilangan menghasilkan bahan bakar minyak dan gas bumi dengan atau industri pemurnian dan pengilangan tanpa terintegrasi nanya gang dengan industri terintegrasi dengan industri petrokimia: petrokimia industri industri kimia dasar yang petrokimia menghasilkan ethylene berbasis minyak industri turunan dari dan terintegrasbumi, gas alam, dengan industri kimia dasar ethylene dan batubara industri kimia dasar yang beserta atau tanpa menghasilkan prophylene turunannya yang industri turunan dari dan terintegrasi terintegrasi, dengan industri kimia dasar prophylene industri kimia dasar yang s2) menghasilkan butadiena industri turunan dari dan terintegrasi dengan industri kimia dasar butadiena industri kimia dasar yang industri turunan dari dan terintegrasi dengan industri kimia dasar benzene industri kimia dasar yang l7e menghasilkan toluena industri turunan dari dan terintegrasi as) a01 dra dengan industri kimia dasar toluena industri kimia dasar yang menghasilkan byline industri turunan dari dan terintegrasi dengan industri kimia dasar byline industri kimia dasar yang fob inamabss menghasilkan methanol industri turunan dari dan terintegrasi dengan industri kimia dasar methanol industri kimia dasar yang menghasilkan formil acid industri turunan dari dan terintegrasi dengan industri kimia dasar formil acid industri kimia industri kimia dasar anorganik yang dasar anorganik menghasilkan soda kosmik beserta atau tanpa industri turunan dari dan terintegrasi turunannya yang dengan industri kimia dasar terintegrasi, anorganik soda kosmik industri kimia dasar anorganik yang s5) menghasilkan soda abu industri turunan dari dan terintegrasi dengan industri kimia dasar anorganik soda abu industri kimia dasar anorganik yang gr) menghasilkan natrium klorida industri turunan dari dan terintegrasi dengan industri kimia dasar anorganik natrium klorida sm2011 industri kimia dasar anorganik yang se) menghasilkan kalium hidroksida industri turunan dari dan terintegrasi dengan industri kimia dasar anorganik kalium hidroksida industri kimia dasar anorganik yang sea like menghasilkan lithium 20111e industri turunan dari dan terintegrasi dengan industri kimia dasarjanorganiklithium industri kimia dasar anorganik yang c1) las menghasilkan natrium industri turunan dari dan terintegrasi dengan industri kimia dasar anorganik natrium industri kimia dasar anorganik yang menghasilkan kalium industri turunan dari dan terintegrasi dengan industri kimia dasar anorganik kalium 20112a industri kimia dasar anorganik yang menghasilkan zat asam industri turunan dari dan terintegrasi dengan industri kimia dasar anorganik zat asam 20112b industri kimia dasar anorganik yang menghasilkan zat lemas industri turunan dari dan terintegrasi dengan industri kimia dasar anorganik zat lemas 20112c industri kimia dasar anorganik yang menghasilkan zat asam arang industri turunan dari dan terintegrasi dengan industri kimia dasar anorganik zat asam arang industri kimia dasar anorganik yang aan menghasilkan amoniak industri turunan dari dan terintegrasi dengan industri kimia dasar anorganik amoniak 20112e industri kimia dasar anorganik yang menghasilkan dry ice industri turunan dari dan terintegrasi dengan industri kimia dasar anorganik dry ice industri kimia dasar anorganik yang menghasilkan helium industri turunan dari dan terintegrasi dengan industri kimia dasar anorganik helium industri kimia dasar anorganik yang menghasilkan neon industri turunan dari dan terintegrasi dengan industri kimia dasar anorganik neon 20112h industri kimia dasar anorganik yang menghasilkan argon industri turunan dari dan terintegrasi dengan industri kimia dasar anorganik argon industri kimia dasar anorganik yang menghasilkan radon industri turunan dari dan terintegrasi dengan industri kimia dasar anorganik radosnsabiatnsa mia menahan industri kimia industri kimia dasar organik yang dasar organik bersumber dari hasil pertanian, yang bersumber perkebunan, dan kehutanan yang dari hasil menghasilkan betacarotene perkebunan, dan 20115a dengan industri kimia dasar organik kehutanan beserta betacarotene atau tanpa industri kimia dasar organik yang turunannya yang bersumber dari hasil pertanian, terintegrasi, perkebunan, dan kehutanan yang menghasilkan tocopherol industri turunan dari dan terintegrasi dengan industri kimia dasar organik tocopherol industri kimia dasar organik yang bersumber dari hasil pertanian, s1) ran lsg perkebunan, dan kehutanan yang menghasilkan tocotrienol industri turunan dari dan terintegrasi dengan industri kimia dasar organik tocotrienol industri kimia dasar organik yang bersumber dari hasil pertanian, se) lal perkebunan, dan kehutanan yang menghasilkan green diesel industri turunan dari dan terintegrasi d # dengan industri kimia dasar organik green dieselgasoline industri turunan dari dan terintegrasi dengan industri kimia dasar organik green gasolineavtur industri turunan dari dan terintegrasi dengan industri kimia dasar organik green avtur industri kimia dasar organik yang bersumber dari hasil pertanian, re) pan log perkebunan, dan kehutanan yang menghasilkan biolubricant industri turunan dari dan terintegrasi dengan industri kimia dasar organik biolubricant industri kimia dasar organik yang bersumber dari hasil pertanian, lsb perkebunan, dan kehutanan yang menghasilkan biosurfactant industri turunan dari dan terintegrasi dengan industri kimia dasar organik biosurfactantstnsa mia manan industri bahan industri bahan baku utama baku farmasi beserta atau tanpa industri turunan dari dan terintegrasi terintegrasi, pembuatan vaksin industri bahan baku utama farmasi industri turunan dari dan terintegrasi dengan industri bahan baku utama farmasi yang berbasis bioteknologi industri bahan baku utama industri turunan dari dan terintegrasi dengan industri bahan baku utama pembuatan obat yang berbasis darah industri industri pembuatan semi conductor pembuatan semi wafer yang terintegrasi dengan konduktor dan industri pembuatan komputer komponen utama industri pembuatan backlit untuk komputer lainnya lcd yang terintegrasi dengan industri seperti pembuatan komputer semikonduktor industri pembuatan electrical driver wafer, backlit yang terintegrasi dengan industri untuk lcd, pembuatan komputer electrical driver mean industri pembuatan lcd yang desi iadusei 26120d1 terintegrasi dengan industri gan pembuatan pembuatan komputer komputer: industri industri pembuatan semi conductor pembuatan wafer yang terintegrasi dengan komponen utama industri pembuatan telepon seluler peralatan smartphone komunikasi industri pembuatan backlit untuk seperti lcd yang terintegrasi dengan industri semikonduktor pembuatan telepon seluler wafer, backlit smartphone untuk lcd, industri pembuatan electrical driver electrical driver yang terintegrasi dengan industri dan lcd yang ll) pembuatan telepon seluler terintegrasi smartphone dengan industri industri pembuatan lcd yang pembuatan terintegrasi dengan industri telepon seluler la) ana merana san seluler smartphone), smartphone industri industri pembuatan tabung sinar pembuatan 26601a1 yang terintegrasi dengan industri komponen utama pembuatan peralatan iradiasi alat kesehatan industri pembuatan tabung sinar yang terintegrasi 26601a2 yang terintegrasi dengan industri dengan industri pembuatan peralatan elektromedikal pembuatan industri pembuatan tabung sinar peralatan iradiasi, 26601a3 yang terintegrasi dengan industri elektromedikal, pembuatan peralatan elektroterapi dan elektroterapisnsabistnsa m7s mann nsasabanias nembuaun tenan katai pembuatan peralatan iradiasi industri pembuatan kontrol panel pembuatan peralatan elektromedikal industri pembuatan kontrol panel yang terintegrasi dengan industri pembuatan peralatan elektroterapi industri pembuatan screen yang terintegrasi dengan industri pembuatan peralatan iradiasi industri pembuatan screen yang terintegrasi dengan industri pembuatan peralatan elektromedikal industri pembuatan screen yang terintegrasi dengan industri pembuatan peralatan elektroterapi industri pembuatan peralatan sterilisasi yang menggunakan sinar ea) rogorlia ultra violet yang terintegrasi dengan industri pembuatan peralatan iradiasimedikalterapi industri industri pembuatan motor listrik yang pembuatan terintegrasi dengan industri komponen utama pembuatan mesin pengolahan mesin industri makanan dan minuman seperti motor industri pembuatan motor listrik yang listrik atau motor terintegrasi dengan industri pembakaran pembuatan mesin tekstil dalam yang industri pembuatan motor listrik yang terintegrasi terintegrasi dengan industri dengan industri pembuatan mesin pembuat kertas pembuatan mesin, industri pembuatan motor pembakaran dalam yang terintegrasi engan industri pembuatan mesin pengolahan makanan dan minuman industri pembuatan motor bea annan dalam yang terintegrasi engan industri pembuatan mesin tekstil industri pembuatan motor pena dalam yang terintegrasi engan industri pembuatan mesin pembuat kertas industri industri pembuatan piston yang pembuatan terintegrasi dengan industri komponen utama pembuatan kendaraan bermotor rodatnsa mis mann nssnabans mesin, seperti jempatataulebih piston, cylinder industri pembuatan cylinder head head, dan cylinder yang terintegrasi dengan industri block yang pembuatan kendaraan bermotor roda terintegrasi empat atau lebih dengan industri industri pembuatan cylinder block pembuatan kenajisan yang terintegrasi dengan industri kecewa desakan pembuatan kendaraan bermotor roda empat atau lebih, papa aaa industri pembuatan komponen robotik industri pembuatan komponen yang terintegrasi robotik yang menghasilkan robot dengan industri industri yang menjalankan berbagai pembuatan mesin tugas untuk keperluan khusus mesin manufaktur: industri industri pembuatan baling baling pembuatan kapal yang terintegrasi dengan komponen utama industri pembuatan kapal kapal yang industri pembuatan motor terintegrasi pembakaran dalam yang terintegrasi dengan industri dengan industri pembuatan kapal pembuatan kapal, industri pembuatan perlengkapan lambung yang terintegrasi dengan industri pembuatan kapal industri pembuatan akomodasi kerja mesin geladak yang terintegrasi dengan industri pembuatan kapal industri pembuatan alat kemudi yang terintegrasi dengan industri pembuatan kapal industri pembuatan alat bongkar muat yang terintegrasi dengan industri pembuatan kapal industri industri pembuatan engine yang pembuatan terintegrasi dengan industri komponen utama pembuatan pesawat terbang pesawat terbang, industri pembuatan propeller yang seperti engine, terintegrasi dengan industri propeller, rotor pembuatan pesawat terbang dan komponen industri pembuatan rotor yang struktur yang terintegrasi dengan industri terintegrasi pembuatan pesawat terbang dengan industri industri pembuatan komponen pembuatan struktur yang terintegrasi dengan pesawat terbang, industri pembuatan pesawat terbang industri industri pembuatan motor pembuatan pembakaran dalam yang terintegrasi komponen utama dengan industri pembuatan kereta api kereta api, seperti industri pembuatan engine yang engine atau terintegrasi dengan industri transmisi yang pembuatan kereta api terintegrasi industri pembuatan transmisi yan: ausmenag permen ena api: industri mesin industri pembuatan ketel yang pembangkit terintegrasi dengan industri mesin tenaga listrik, pembangkit listrik termasuk industri industri pembuatan generator dan mesin pembangkit komponen bagiannya yang listrik tenaga terintegrasi dengan industri mesin sampah, pembangkit listrik industri pembuatan turbin yang terintegrasi dengan industri mesin pembangkit listrik pengelolaan sampah tidak berbahaya yang terintegrasi dengan industri mesin pembangkit listrik infrastruktur infrastruktur jalan ekonomi infrastruktur ketenagalistrikan kepala badan koordinasi penanaman modal republik indonesia, thomas dikasih lembangketerangan pemohon nama perusahaan nomor dan tanggal izin prinsip izin investasi pendaftaran penanaman modal serta perubahannya") " ) sang sewu memang maman gnsnns kes kanan nomor dan tanggal akta pendirian dan perubahannya anu menon semi knee mma menadenaanms nomor dan tanggal pengesahan badan hukum uni dengan sweet lowest konon mendesak mananunsenwasan alamat kantor pusat ona pen non neasa pers rms maut nanang surat keterangan fiskal##) nama wajib npp nomor surat tanggal surat pajak keterangan keterangan fiskal fiskal its ii. rencana penanaman modal produk ii. estimasi mulai berproduksi (bulan tahun) ii. nilai investasi rp us$)") (modal tetap) pembelian dan nang man ann ninnin pematangan tanah bangunan gedung mon ana ban ana mesin peralatan rare pama taman lain lain ina nan poeta boneka peran men nkmnnlnn medalperseroang# rp us$)") seeeseoonis enam mes mine senat semasa modal dasar naa modal ditempatkan mae bae gen rang toen aan modal disetor tenaga kerja indonesia lkkaanaan makan maka akan orang (tenaga kerja tetap) ii. bagi perusahaan yang bidang usahanya tidak termasuk dalam daftar rincian yang tercantum dalam lampiran wajib menyampaikan penjelasan rinci mengenai pemenuhan ketentuan sebagai industri pionir yaitu: memiliki keterkaitan yang luas, memberi nilai tambah dan eksternalitas yang tinggi: memperkenalkan teknologi baru, dan memiliki nilai strategis bagi perekonomian nasional. iapabila permohonan fasilitas ini ditolak oleh menteri keuangan, kami bersedia tidak bersedia#') untuk melanjutkan permohonan ini fasilitas pajak penghasilan badan tax allowance berdasarkankanan aan aan aan ana ana aan aan nana ten) nama jelas, tanda tangan jabatan, cap perusahaan pilih salah satu "tojkeraganp ironizin diisi dengan nomor, tanggal izin prinsip prinsip izin investasi serta izin prinsip perubahannya atas proyek pendaftaran penanaman |yang diajukan untuk mendapatkan modal serta permohonan usulan fasilitas pengurangan perubahannya pajak penghasilan badan tax holiday.nilai investasi rp. us$) pembelian dan pematangan tanah diisi (modal tetap) sesuai dengan nilai pembelian dan pematangan tanahl. penjelasan pemenuhan melampirkan penjelasan uraian pemenuhan kriteriaftiofieumeeave (selanjutnya disebut sebagai penerima kuasa ) 2nnn5nnnnnnnnnnnnnnnnnunanan khusu s 255x205 5nnnnnnnnnnnntahun . kepada yang terhormat menteri keuanganberdasarkan peraturan menteri keuangan nomor ., dengan ini kami mengusulkan nama wajib pajak mamnonuwomnamen mma name nna nya bidang usaha kali, cakupan produk dan daerah lokasi usaha proyek) .( lokasi usaha proyek). pendaftaran penanaman modal izin investasi izin prinsip serta perubahannya: munesnneananaamanasaees momo aan tanggal) alamat kantor pusat maniak nana usa rencana investasi (modal tetap) rp7 us$ jae estimasi produksi operasi komersial maa untuk kiranya dapat diberikan. (huruf) tahun. sebagai bahan pertimbangan, terlampir kami sampaikan: fotokopi surat permohonan wajib pajak, di. fotokopi izin prinsip izin investasi pendaftaran penanaman modal dan rincian modal tetap, dan surat keterangan fiskal pemegang saham dalam negerikepala dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu provinsi dan kabupaten kota yang bersangkutpermohonan nomor jakarta, lampiran perihal surat penolakan permohonan fasilitas pengurangan pajak penghasilan badan tax holidaykeeps kali cakupan produk momepemnavosemaweutoeenen lokasi lower di. berdasarkan hasil pemeriksaan kriteria dan kelengkapan persyaratan permohonan. atas hal tersebut,permohonan konfirmasi pendahuluan (permohonan advance confirmation) kop perusahaan sekaligus yang mencantumkan alamat lengkap perusahaan) nomor lampiran perihal permohonan konfirmasi pendahuluan fasilitas pengurangan pajak penghasilan badan berdasarkan peraturan menteri keuangan nomor tahun kepada yang terhormat kepala badan koordinasi penanaman modal jakarta sehubungan dengan telah diterbitkantax holiday, kami bermaksud untuk mengajukan permohonan untuk mendapatkan konfirmasi pendahuluan atas rencana investasi yang akan kami lakukan. sebagai bahan pertimbangan dengan ini kami lampirkan data dan informasi antara lain mengenai: profil perusahaan: rencana kegiatan usaha, nilai rencana investasi untuk modal tetap, dan penjelasan pemenuhan kriteria industri pionirpermohonan ini dibuatnama jelas, tanda tangan jabatan, cap perusahaanrencana investasi profil perusahaan (dapat berupa brosur perusahaan leaflet): nama perusahaan |:| alamat korespondensi |:| telepon ooh faksimili oo)! emas rencana kegiatan usaha, bidang kali cakupan kapasitas lokasi tahun usaha produk produksi proyek pelaksanaan nilai rencana investasi untuk modal tetap: rp us$ lu. penjelasan pemenuhan kriteria industri pionir:sudah terima dari received from) nama perusahaan omm enna ann mda mono mean bnn han company name) jenis permohonan permohonan pengurangan pajak penghasilan badan tax holiday) permohonan konfirmasi pendahuluan") pengurusan dilakukan contact profile) nama pemohon dena air ena munas kanan mean nasa pee nna name application nomor identitas identity number hubungan dengan perusahaan annan descent sewaan tengan tenan enmae aaaaaa nea kama maan company relation nomor telepon semen sewaan terapan menahan man munas saman sea phone number nomor faksimili haa pena kena mama mana bnn fax number alamat pemohon pase ana one oon matan mae ker hrn address tata usaha bkpma4.urat konfirmasi pendahuluan (in advance confirmation) kepada yth. sesuai dengan surat permohonan saudara atas nama pt. . nomor . tanggalkan mena bidang usaha cakupan produk menanam nana rencana nilai investasi enemamnnamaa nna menanam lokasi proyek aneh ane nnnnlalmnmkenyn maka atas rencana investasi dimaksud telah memenuhi kriteria sebagai industri pionir, sehingga perusahaan saudara dapat memperolehpemberian fasilitas selama . tahun. selanjutnya saudara dapat mengajukan permohonan pendaftaran penanaman modal dan permohonan fasilitas pengurangan pajak penghasilan badan tax holiday sesuai ketentuan peraturan perundang undangan sebagai persyaratan untuk bkpm usulkan kepada menteri keuangan. demikian, agar menjadi maklum. a.n. kepala badan koordinasi penanaman modal republik indonesia deputi bidang pengembangan iklimkeuangberita acarasuren sasa amenasusameasanus tempat ara nana rana ana kab raba nan perihalbelum dapat menyetujui . dengan bidang usaha . untuk diusulkan mendapatdengan pertimbangan sebagai berikut:. laadapat dari direktorat teknis pembina sektor (pejabat kementerian keuangan (selain direktorat jenderal pajak |jelasan belum memenuhi kriteria industri pionir kepada yth. sesuai dengan surat permohonan saudara atas nama pt. . nomor . tanggal .men mena investama bidang usaha ana nemnnnnaannannn cakupan produk geonemewa aaa rencana nilai investasi esa dan memperhatikan penjelasan saudara dan hasil rapat koordinasi dengan kementerian terkait bkpm tanggal ., maka atas rencana investasi dimaksud tidak memenuhi kriteria sebagai industri pionir, sehingga kepada perusahaan saudara tidak dapat diberikan fasilitas pengurangan pajak penghasilan badan tax holiday dengan pertimbangan . a.n. kepala badan koordinasi penanaman modal republik indonesia deputi bidang yang telah dibahas pada rapat koordinasi dengan kementerian terkait padaasa kali enakemn comma cakupan produk moppnoumoangnswananann daerah berdasarkan hasil rapat koordinasi pada tanggal . antara bkpm, kementerian keuangan, kementerian pembina sektor karena tidak memenuhi kriteria industri pionir sebagaimana diatur dalam peraturan menteri keuangan nomor pmk.mberitahuan tertulis saat mulai berproduksi wajib pajak penerimapemberitahuan saat mulai berproduksi kepada yang terhormat menteri keuangan direktur jenderal pajak jakarta sehubungan dengan permohonan izin usaha atas izin prinsip izin investasi pendaftaran penanaman modal) nomor . tanggal . yang disampaikan oleh pt. ., yang merupakan wajib pajak yang telah mendapatkan keputusan penetapan fasilitas pengurangan pajak penghasilan badan tax holiday nomor . tanggal ., dengan ini kami memberitahukan bahwa perusahaan yang bersangkutan telah siap untuk melaksanakan produksi komersial. berkenaan dengan hal tersebut, mohon kiranya agar dapat dilakukan pemeriksaan lapangan dalam rangka saat mulai berproduksi komersial untuk pemanfaatan fasilitas pengurangan pajak penghasilan badan tax holiday |
pingsurat kementerian koordinator bidang perekonomian nomor b ek. d.i.m.ekon tanggal agustus tentang usulan bidang usaha yang dapat diberikan fasilitas tax holiday"yang baja atau bukan menghasilkan baja, termasuk baja besi baja) tanp(kali 24101a)(kali 24101a(kali 24102a industri pembuatan heavy profile yang terintegrasi dengan industri baja kali 24101aalumina menjadi ingot aluminium sesuai peraturan kepala badan pusat statistik tentang klasifikasi baku lapangan usaha indonesia industri logam dasar yang menghasilkan logam nikel dari bijih dengan menggunakan proses pyrometallurg industri logam dasar yang industri logam dasar yang menghasilkan aluminium dalam bentuk pelat yang berasal dari bahan aku selain scrap yang terintegrasirod yang berasal dari bahan aku selain scrap yang terintegrasi,(kali 24202a2)1d60(kaliindustri ekstrusi aluminium yang terintegrasi dengan industri pembuatan ingot aluminium (kali 24202a2)(kali 24202a2 sambungan (needed pip4terintegrasi dengan industri pembuatan ingot aluminium (24202d industri yang menghasilkan logam tanah jarang industri logam dasar yang berasal dari bahan baku selain sepemurnian atau pengilangan atau pengilangan minyak dan gas bumi minyak dan gas industri petrokimia yang bumi tanpa atau menghasilkan olefin yang terintegrasi beserta turunannya dengan industri pemurnian atau yang terintegrasi pengilangan minyak dan gas bumi (kaliindustri kimia dasar organik yang berbasis minyak menghasilkan ethylene bumi, gas alam, industri kimia dasar organik yang atau batubara menghasilkan prophylene tanpa atau beserta 20117c industri kimia dasar organik yang turunannya yang menghasilkan butadiena integrasi industri kimia dasar organik yang menghasilkan benzene industri kimia dasar organik yang menghasilkan toluena industri kimia dasar organik yang menghasilkan byline industri kimia dasar organik yang menghasilkan methanol 20117h industri kimia dasar organik yang menghasilkan formil acid industri kimia dasar organik yang menghasilkan dimethyl ether sesuai peraturan kepala badan pusat statistik tentang klasifikasi baku lapangan usaha indonesia genre industri kimia dasar organik yang menghasilkan caprolactam industri kimia dasar organik yang industri kimia yang menghasilkan polyethylene yang terintegrasi dengan ethylene (kali 20117a industri kimia yang menghasilkan ethyl benzene yang terintegrasi dengan ethylene (kali 20117a industri kimia yang menghasilkan chloro ethylene yang terintegrasi dengan ethylene (kali 20117a industri kimia yang menghasilkan acrylonitrile yang terintegrasi dengan propilena (kali 20117b industri kimia yang menghasilkan isopropyl alcohol yang terintegrasi dengan propilena (kali 20117b industri kimia yang menghasilkan s1) 20117d1 cyclohexane yang terintegrasi dengan benzene (kali 20117d industri kimia yang menghasilkan pta yang terintegrasi dengan byline kali 20117f industri kimia yang menghasilkan formid acid kali industri kimia yang menghasilkan sirene yang terintegrasi dengan ethylbenzene kali 20117a2) industri kimia yang menghasilkan vinyl chloride monomer yang terintegrasi dengan chloro ethylene (kali 20117a3) ang 20117b3 acetate yang terintegrasi dengan isophropylalcohol (kali b2) industri kimia yang menghasilkan pta yang terintegrasi dengan c pta kali 20117pf1 industri kimia yang menghasilkan dmt yang terintegrasi dengan c pta kali 20117f1 industri kimia yang menghasilkan ethyl asetat yang terintegrasi dengan acetic acid (kali menghasilkan flavour dan fragrance alkil polyester amino sesuai peraturan kepala badan pusat statistik tentang klasifikasi baku lapangan usaha indonesia perpres industri yang menghasilkan resin epoksi silicon industri yang menghasilkan resin industri yang menghasilkan resin polipropilena industri yang menghasilkan resin polivinil klorida(sbacrylonitrile butadiena rubber (nitride rubbeethylene propilena non conjugate tiene rubber (edm(kali industri pembuatan serat (tow), benang (yan), strip filamen buatan poliamida industri pembuatan serat (fow),podiaktirik industri pembuatan serat (tow), benang (yam), strip filamen buatan polipropilena 20302a industri serat staple poliamida industri serat staple poliklinik industri kimia industri kimia dasar organik yang dasar organik yang menghasilkan betacarotene bersumber dari industri kimia dasar organik yang hasil pertanian, menghasilkan tocopherol perkebunan, atau industri kimia dasar organik yang kehutanan tanpa menghasilkan tocotrienol atau beserta industri kimia dasar organik yang turunannya yang menghasilkan green diesel terintegrasi industri kimia dasar organik yang menghasilkan green gasoline 20115f industri kimia dasar organik yang menghasilkan green avtur industri kimia dasar organik yang menghasilkan biolubricant 20115h industri kimia dasar organik yangindustri kimia dasar organik yang menghasilkan bioemulsifier 20115k industri kimia dasar organik yang menghasilkan recovered oil(yan), strip filamen buatan rayon score industri yang menghasilkan serat staple buatan rayon viscosa industri yang menghasilkan serat staple buatan selulosa asetat industri kimia industri penghasil soda kosmik tanpa dasar anorganik atau beserta turunannya yang tanpa atau beserta terintegrasi, yang menggunakan turunannya yang proses selain proses merkuri terintegrasi industri penghasil soda abu tanpa atau beserta turunannya yang terintegrasi20111e industri penghasil lithium tanpaindustri bahan baku utama beku utama farmasi tanpa atau industri bahan baku utama farmasi beserta turunannya ang berbasis bioteknologi yang(kali 21011a)(kali 21011b(kali 21011c industri industri pembuatan tabung sinar pembuatan 26602a industri pembuatan scan peralatan iradiasi, elektromedikal, industri pembuatan magnetic atau elektroterapi resonance imaging mri) industri industri pembuatan semiconductor pembuatan komponen utama industri pembuatan backlit untuk peralatan display elektronika atau )26120c industri pembuatan electrical driver telematika, seperti industri pembuatan display (panel semiconductor layar wafer, backlit untuk liquid crystal display industri pembuatan batu baterai lcd), electrical driver, atau display industri industri pembuatan motor listrik pembuatan mesindan komponen industri pembuatan motor utama mesin pembakaran dalam untuk mesin industri pembuatan mesin furnace logam untuk industri (non elektrik industri pembuatan mesin furnace logam untuk industri (40hp industri pembuatan alat mekanis multifungsi pedesaan amm des industri pembuatan mesin tekstil industri pembuatan komponen robotic yang mendukung industri pembuatan komponen industri pembuatan mesin mesin manufaktur industri industri pembuatan generator pembuatan pembangkit tenaga listrik komponen utama mesin pembangkit 28111a indus kas pembuatan turbin tenaga listrik pembangkit tenaga lis industri industri baterai untuk kendaraan pembuatan bermotor listrik roda empat atau lebih kendaraan industri motor listrik untuk bermotor dan kendaraan bermotor listrik roda komponen utama empat atau lebih kendaraan industri flex engine yang kompatibel bermotormesin kendaraan bermotor roda empat atau lebih, antara lain piston, cylinder head, cylinder block, camshaft, crankshaft, dan connecting rod29300e listrik untuk kendaraan bermotor listrik roda empat atau lebih30912c listrik untuk kendaraan bermotor listrik roda dua atau tiga industri kendaraan listrik roda empat atau lebih yang terintegrasi dengan baterai dan motor listrikksi industri pembuatan motor )28112b pembakaran dalam untuk marine komponen utama used kapal industri industri pembuatan motor pembuatan pembakaran dalam untuk kereta api komponen utama industri pembuatan motor traksi industri pembuatan transmisi kereta industri pembuatan lokomotif kereta api listrik, diesel, dan uapindustri pembuatan aircraft propeller komponen utama industri pembuatan rotor pesawat terbang industri pembuatan komponen dan aktivitas struktur pesawat terbang penumpang industri industri pembuatan pesawat terbang dirgantara yang terintegrasi dengan industri komponen utama pesawat terbang (kali 30300a, 30300b, 30300c, atau 30300d) 22112a industri retreat tyre pesawat terbang kegiatan usaha reparasi dan perawatan pesawat terbang (mro industri industri yang menghasilkan bubur pengolahan kertas (pulp), termasuk dissolving berbasis hasil pulp, yang berbahan baku dari hutan pertanian, tanaman industri perkebunan, atau industri kertas berharga yang kehutanan yang terintegrasi dengan industri yang menghasilkan menghasilkan bubur kertas (pulp) bubur kertas (pulp) kali 17011a tanpa atau beserta industri kertas khusus yang turunannya terintegrasi dengan industri yang menghasilkan bubur kertas (pulp) kali 17011a infrastruktur pembangkit tenaga listrik energi baru ekonomi dan terbarukan pembangunan jalan tol yang mempunyai irr rendah pembangunan pelabuhan yang mempunyai irr rendah kegiatan investasi dan pengoperasian tangki penampungan minyak bumi dan atau bahan bakar minyak (oil rankiekonomi digital aktivitas hosting, dan yang yang mencakup berhubungan dengan itu aktivitas pengolahan data, hosting, dan kei aktivitas telekomunikasi satelithomas dikasih lembang sesuai peraturan kepala badan pusat statistik tentang klasifikasi baku lapangan usaha indonesia |
kenauntuk melaksanakan instruksi presiden republik indonesia nomor tahun tentang percepatan kemudahan berusaha dan untuk lebih meningkatkan kegiatan penanaman modal indonesia khususnya pengembangan industri terintegrasi yang berorientasi ekspor,huruf d'baja atau bukan yang menghasilkan baja, besi baja) tanpa termasuk bajkali 24101akali 24101a a4.kali 24102a industri pembuatan heavy profile yang terintegrasi dengan industri baja kali 24101a 24103d24202a1(alumina menjadi ingot aluminiumturgy menghasilkan katoda tembaga2a2et aluminium kali 24202a2kali 24203c3jensproduksi 24204a industri ekstrusi aluminium yang terintegrasi dengan industri pembuatan inget aluminium kali 24202a2 24205a1 industri tabung aluminium yang terintegrasi dengan industri pembuatan inget aluminium kali 24202a2 24205a3 industri pipa aluminium dengan sambungan (needed pipe) yang terintegrasi dengan industri pembuatan inget aluminium logam tanah jarang 24202eindustri pemurnian atau pemurnian atau pengilangan minyak dan gas pengilangan bumi minyak dan gas industri petrokimia yang bumi tanpa atau menghasilkan olefin yang beserta terintegrasi dengan industri turunannya yang pemurnian atau pengilangan terintegrasi minyak dan gas bumi kali 19291bmenghasilkan synthetic gasterintegrasi dengan industri pemurnian atau pengilangan minyak dan gas bumi (kali petrokimia yang menghasilkan semi kokas bumi, gas alam, menghasilkan ethylene tanpa atau yang menghasilkan prophylene turunannya yang menghasilkan butadiena menghasilkan benzene menghasilkan toluena menghasilkan byline 20117g industri kimia dasar organik yang menghasilkan methanol menghasilkan formil acid menghasilkan dimethyl ether menghasilkan carbon black menghasilkan caprolactam menghasilkan ethylene glycol menghasilkan marine fuel oilethylene kali 20117a 20117a3 industri kimia yang menghasilkan chloro ethylene yang terintegrasi dengan ethylene kali 20117a s1. 20117b1 industri kimia yang menghasilkan acrylonitrile yang terintegrasi dengan propilena kali 20117b) 20117b2 industri kimia yang menghasilkan isopropyl alcohol yang terintegrasi dengan propilena kali 20117bsproduksi menghasilkan cyclohexane yang terintegrasi dengan benzene (kali 20117d 20117f1 industri kimia yang menghasilkan pta yang terintegrasi dengan byline (kali 20117f 20117h1 industri kimia yang menghasilkan acetic acid yang terintegrasi dengan formid acid kali 20117h 20117a4 industri kimia yang menghasilkan sirene yang terintegrasi dengan ethylbenzene kali 20117a2 s7. 20117a5 industri kimia yang menghasilkan vinyl chloride monomer yang terintegrasi dengan chloro ethylene kali 20117a3 20117f2 industri kimia yang menghasilkan pta yang terintegrasi dengan c pta (kali 20117f1 20117f3 industri kimia yang menghasilkan dmt yang terintegrasi dengan c pta (kali 20117f1 20117h2menghasilkan flavour dan fragrance alkil polyester industri yang menghasilkan resin amino poliamida epoksi silicon poliuretapolietilen polipropilena polistirena 20131k industri yang menghasilkan resin selulosa asetat 20131m industri yang menghasilkan resin selulosa nitratacrylonitrile butadiena rubber (nitride rubber yang terintegrasi dengan industri kimia dasar organik kali 20132d(yan), strip filamen buatan poliamida benang (yan), strip filameproduksi |buatan poliklinik 20301c industri pembuatan serat (tow), benang (yam), strip filamen buatan polipropilena dasar organik menghasilkan betacarotene yang bersumber industri kimia dasar organik yang dari hasil menghasilkan tocopherol pertanian, perkebunan, tanpa atau menghasilkan tocotrienol beserta industri kimia dasar organik yang lunaknya yang neng gea menghasilkan green gasoline menghasilkan green avtur menghasilkan biolubricantmenghasilkan bioemulsifier menghasilkan recovered oil industri pembuatan serat (tow), benang (yam), strip filamen buatan selulosa asetat industri pembuatan serat (tow), benang (yama), strip filamen buatan rayon viscosa staple buatan rayon viscosa staple buatan selulosa asetat industri kimia industri penghasil soda kosmik dasar anorganik tanpa atau beserta turunannya tanpa atau yang terintegrasi, yang beserta menggunakan proses selain turunannya yang proses merkuri terintegrasi industri penghasil soda abu tanpa atau beserta turunannya ang terintegrasi industri penghasil natrium klorida tanpa atau beserta turunannya is produksi bebas turunannya yang terintegrasibaku utama pembuatan vaksin farmasi tanpa industri bahan baku utama atau beserta farmasi yang berbasis turunannya yang bioteknologi terintegrasi dengan industribahan baku utama pembuatan obat yang berbasis darah (kali 21011c pembuatan peralatan iradiasi, industri pembuatan magnetic elektromedikal, resonance imaging mri) atau elektroterapi industri industri pembuatan pembuatan semiconductor wafer komponen utama peralatan elektronika atau telematika, seperti industri pembuatan backlit wafer, backlit industri pembuatan electrical lcd), electrical (panel layar) display pembuatan untuk mesin komponen utama pembakaran dalam untuk mesin mesin 28151a industri pembuatan mesin furnace logam untuk industri non elektrik industri pembuatan mesin furnace logam untuk industri multifungsi pedesaan amm des industri industri pembuatan komponen pembuatan robotik komponen robotic yang mendukung industri pembuatan mesin mesin manufakturpnisproduksi pembuatan pembangkit tenagalisttik komponen utama 28111a industri pembuatan turbin mesin pembangkit tenaga listrik pembangkit tenaga listrik industri industri kendaraan listrik roda pembuatan empat atau lebih yang kendaraan terintegrasi dengan baterai dan bermotor dan motor listrik komponen utama kendaraan bermotor industri kendaraan roda empat ataubermotor listrik roda empat atau lebih industri motor listrik untuk kendaraan bermotor listrik roda empat atau lebih29300d2adki kot kandar bemo listrik roda dua atau tiga industri industri pembuatan motor pembuatan pembakaran dalam untuk marine komponen utama used kapal pembuatan pembakaran dalam untuk keretenisproduksi komponen utama| lapi untuk kereta api kereta api kereta api listrik, diesel, dan uap 30200dkomponen utama pesawat terbang industri pembuatan aircraft dan aktivitas sorong pinguin, pembuatan raaf penunjang dirgantara struktur pesawat terbang60b, 30300c, atau 30300d terbang 33153a kegiatan usaha reparasi dan perawatan pesawat terbang mro industri industri yang menghasilkan pengolahan bubur kertas (pulp), termasuk berbasis hasil dissolving pulp, yang berbahan pertanian, baku dari hutan tanaman perkebunan, industri hti) atau kehutanan 17013a industri kertas berharga yang yang terintegrasi dengan industri yang menghasilkan menghasilkan bubur kertas (pulp) bubur kertas kali 17011a (pulp) tanpa atau 17014a industri kertas khusus yang beserta terintegrasi dengan industri yang turunannya menghasilkan bubur kertas (pulp) kali 17011a ekonomi baru dan terbarukan mempunyai irr rendah' jenis produksi pembangunan pelabuhan yang mempunyai irr rendah 52101a kegiatan investasi dan pengoperasian tangki penampungan minyak bumi dan atau bahan bakar minyak oil ranking angkutan jalan rel jarak jauh untuk penumpang yang terintegrasi dengan real estat yang dimiliki sendiri atau disewa kali ekonomi digital aktivitas hosting, dan yang yang mencakup berhubungan dengan itu aktivitas aktivitas telekomunikasi satelit pengolahan data, tahlil lahadalia sesuai peraturan kepala badan pusat statistik tentang klasifikasi baku lapangan usaha indonesiapenyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria penyusunan pelaksanaan promosi merupakan kewenangan pemerintah pusatkoordinasi antar instansi pemerintah dengan pemerintah daerah dalam koordinasi promosi penanaman modal, perlu menyusun norma, standar, prosedur, dan kriteria penyusunan pelaksanaan promo yang selanjutnya disebut dpmptsp provinsiromosi penanaman modal selanjutnya disebut promosiminat investasi adalah kecenderungan keinginan penanam modal mendalami peluang usaha untuk menanamkan modal indonesia. analisis adalah sebuah aktivitas yang memuat kegiatan memilah, mengurai, membedakan sesuatu untuk digolongkan dan dikelompokkan menurut kriteria tertentu lalu dicari ditaksir makna dan kaitannyapameran penanaman modal adalah kegiatan yang diadakan dan atau diikuti baik dalam maupun luar negeri dalam upaya memberikan informasi dan memperkenalkan sektor terkait penanaman modal yang siap ditawarkan pada calon penanam modal. misi penanaman modal, selanjutnya disebut misi, adalah kegiatan kunjungan dari luar negeripenerimaan misi adalah kegiatan menerima kunjungan individual atau sekelompok orang dari luar negeri yang merupakan penanam modal potensialforum bisnis adalah kegiatan penyebaran informasi secara luas tentang potensi dan peluang serta iklim penanaman modal yang diselenggarakan dalam bentuk seminar dan atau diskusi panel kepada pemangku kepentingan baik dalam maupun luar negeri. negara pesaing adalah negara yang berpotensi menjadi pesaing dalam menarik penanaman modal asing. pedoman dan tata cara promosi penanaman modal yang diatur dalam peraturan badan ini dimaksudkan sebagai panduan lingkungan badan koordinasi penanaman modal, dpmptsp provinsi, dan dpmptsp kabupaten kota dalam melaksanakan promosi. bab ruang lingkup ruang lingkup peraturan badan ini meliputi: perumusan strategi promosi untuk mendorong peningkatan minat investasi sebagai acuan pelaksanaan kegiatan promosi, penyediaan sarana promosi berdasarkan hasil perumusan strategi promosi untuk mendukung pelaksanaan kegiatan promosi, kegiatan promosi sesuai dengan hasil perumusan strategi promosi untuk mendorong peningkatan minat investasi, dan koordinasi promosi tingkat pemerintah pusat dan pemerintah daerah untuk penyelenggaraan promosi. bab iii perumusan strategi promosi perumusan strategi promosi sebagaimana dimaksud dalam huruf meliputi: penyusunan analisis negara sumber modal asing, dan penyusunan analisis negara pesaing. penyusunan analisis negara sumber modal asing sebagaimana dimaksud dalam huruf dilakukan melalui beberapa tahap, penetapan negara yang menjadi sumber modal asing, menyusun konsep analisis negara sumber modal assumber modal assumber modal asing atas hasil pembahasan diskusi kelompoksumber modal asing kepada unit dan atau instansi terkait. identifikasi sektor dan wilayah prioritas promosi sebagaimana dimaksud dalam huruf dilakukan dengan mengacu pada: dokumen perencanaan penanaman modal nasional dan daerah jangka panjang, menengah, maupun rencana kerja tahunan, serta sumber informasi terkait penanaman modal lainnya, dokumen perencanaan kewilayahan nasional dan daerah serta sumber informasi terkait perencanaan kewilayahan lainnya, cc. tren penanaman modal global dari berbagai sumber informasi, dan tren penanaman modal regional dari berbagai sumber informasi. sebagaimana dimaksud dalam huruf dapat dilakukan dengan: menganalisis hasil identifikasi sektor dan wilayah prioritas sebagaimana dimaksud dalam dan atau mempertimbangkan program strategis pemerintah bidang penanaman modal. penetapan negara yang menjadi sumber modal asing sebagaimana dimaksud dalam huruf dapat dilakukan dengan kriteria paling sedikit:sumber penanaman modal. penyusunan analisis negara pesaing penanaman modal sebagaimana dimaksud dalam huruf dilakukan melalui beberapa tahapananalisis negara pesaing, cc. evaluasi kekuatan, kelemahan, peluang dan tantangan atas sektor yang ditetapkan dalam huruf penetapan negara pesaing, penyusunan konsep analisis negara pesapesapesaing atas hasil pembahasan diskusi kelompok terarahpesaing kepada unit dan atau instansi terkait. ketentuan identifikasi dan penetapan sektor dan wilayah prioritas promosi sebagaimana dimaksud dalam huruf dan huruf berlaku secara mutasi mutans terhadap huruf dan huruf penetapan negara pesaing sebagaimana dimaksud dalam huruf dapat dilakukan dengan kriteria: hasil evaluasi sebagaimana dimaksud dalam hurufpesaing penanaman modal. bab penyediaan sarana promosi penyediaan saranacakupan materi sarana promosi dengan mempertimbangkan: informasi terkait penanaman modal, sektor dan wilayah prioritas promosi, dan negara sumber modal asing sebagaimana dimaksud dalam huruf dan atau pertimbangan strategis lain yang menjadi program pemerintah bidang penanaman modal. koordinasi dengan unit dan instansi terkait pengumpulan dan pemutakhiran data informasi dari cakupan materi sarana promosi yang telah diidentifikasi, untuk penyusunan materi sarana promosi, penyusunan materi sarana promosi, penentuan format sarana promosi dalam bentuk cetak dan atau elektronik berdasarkan hasil penyusunan materi sarana promosi, pembuatan desain sarana promosi dalam bentuk media cetak dan elektronik berdasarkan format yang telah ditentukan, dan penyediaan sarana promosi dan penyusunan laporan evaluasi penyediaan sarana promosi. cakupan materi sarana promosi sebagaimana dimaksud dalam huruf dapat memuat informasi terkait: prosedur perizinan penanaman modal, insentif penanaman modal, cc. iklim penanaman modal, peluang penanaman modal, biaya melakukan usaha, dan kegiatan promosi. format sarana promosi dalam bentuk cetak sebagaimana dimaksud dalam huruf dapat berupa: selebaran: poster, cc. banner, spanduk, dan baliho, buku informasi, kolom dalam surat kabar dan atau majalah, dan bentuk lain melalui media cetak lainnya. format sarana promosi dalam bentuk elektronik sebagaimana dimaksud dalam huruf dapat berupa: iklan atau siaran melalui media televisi, konten melalui media sosial, cc. konten melalui situs web: kolom dalam surat kabar dan atau majalah online, dan atau bentuk lain melalui media elektronik lainnya. bab pelaksanaan kegiatan promosi kegiatan promosi sebagaimana dimaksud dalam hurufpenyelenggaraan perwakilan bkpm luar negeri, dan tindak lanjut seluruh kegiatan promosi. publikasi informasi melalui sarana promosi media cetak dan elektronik dilakukan melalui: pendistribusian sarana promosi media cetak dapat dilakukan melalui pameran, seminar, forum bisnis, pertemuan tatap muka, penerimaan misi dan atau pendampingan penanam modal, perwakilan bkpm luar negeri, penayangan iklan tentang promosi melalui media cetak dan elektronik pada skala nasional dan internasional, dan atau cc. pengelolaan situs web dan media sosial promosi. pendistribusian sarana promosi media cetak pada kegiatandukungan sarana promosi media cetak pada kegiatan promosi dalam dan luar negeri, koordinasi penyediaan sarana promosi media cetak pada kegiatan promosi dengan unit dan instansi terkait, dan pendistribusian sarana promosi media cetak pada kegiatan promosi. penayangan iklan tentang promosi melalui media cetak dan elektronik skala nasional dan internasional sebagaimana dimaksud dalam huruf dilakukan melalui beberapa tahapan sebagai berikut: identifikasi dan analisis kebutuhan dukungan penayangan iklan, koordinasi penayangan iklan dengan unit dan instansi terkait: penentuan media penayangan iklan, dan pelaksanaan penayangan iklan. pengelolaan situs web dan media sosialfungsi baru yang akan dikembangkan, serta materi yang akan dikelola dan dipublikasikan dalam situs web dan media sosial promosi, koordinasi pengumpulan dan pemutakhiran data dengan unit dan instansi terkait, cc. pengolahan data dan penyusunan desain materi dan konten situs web dan media sosial promosi, dan pengunggahan konten pada situs web dan media sosial promosi. penyelenggaraan dan atau partisipasi pameran penanaman modal berskala dalam dan luar negeri sebagaimana dimaksud dalam huruf dilakukan melalui beberapa tahapan sebagai berikut: penyusunan rencana penyelenggaraan dan atau partisipasi pameran dalam negeri dan luar negeri sesuai dengan sektor dan wilayah prioritas promosi serta isu strategis lainnya, penentuan tema dan atau penyiapan materi pameran, penyiapan konsep desain pameran dan atau stan sesuai dengan tema pameran, koordinasi persiapan penyelenggaran dan atau partisipasi pameran penanaman modal dengan instansi atau pihak terkait, dan pelaksanaan penyelenggaraan dan atau partisipasi pameran penanaman modal. penyelenggaraan kegiatan pameran penanaman modal berskala internasional sebagaimana dimaksud pada dikoordinasikan oleh badan koordinasi penanaman modal. promosi melalui seminar penanaman modal, forum bisnis dan atau pertemuan tatap muka sebagaimana dimaksud dalam huruf dilakukan melalui beberapa tahap sebagai berikut: penentuan tema, potensi penanaman modal serta proyek yang siap untuk dipromosikan berdasarkan sektor dan wilayah prioritas promosi serta isu dan proyek strategis lainnya, penentuan format, target hasil dan keluaran kegiatan, penentuan target penanam modal disesuaikan dengan hasil kajian sebagaimana dimaksud dalam dkoordinasi persiapan dengan instansi, lembaga dan pemangku kepentingan terkait, dan pelaksanaan seminar penanaman modal, forum bisnis dan atau pertemuan tatap muka. penentudilakukan melalui: analisis perkembangan penanaman modal global, regional, dan nasional, serta kebutuhan industri dalam negeri dari berbagai sumber informasi, identifikasi isu strategis bidang penanaman modal cc. identifikasi dan penetapan potensi penanaman modal, identifikasi dan penetapan proyek yang siap dipromosikan, dan atau diskusi kelompok terarah dengan unit atau instansi terkait penanaman modal. penentuan target penanam modal sebagaimana huruf dilakukan melalui beberapa tahapan sebagai berikut: identifikasi target penanam modal potensial dalam dan luar negeri, analisis target penanam modal potensial dari beberapa segi antara lain rekam jejak penanam modal, geografis, politis, dan atau historis, dan penetapan daftar target penanam modal potensial yang berisikan profil dan data terkait penanam modal tersebut. penerimaan dan atau pendampingan misi penanam modal sebagaimana dimaksud dalam huruf dilaksanakan melalui beberapa tahapan sebagai berikut: koordinasi penerimaan dan atau pendampingan misi dengan unit atau instansi teknis terkait lainnya, penyiapan data dan informasi yang mencakup potensi penanaman modal dan peluang penanaman modal serta kebijakan penanaman modal indonesia sesuai dengan substansi yang diharapkan oleh penanam modal, penyelenggaraan penerimaan misi dan atau pendampingan misi penanam modal, dan dalam hal pendampingan misi penanam modal, dapat difasilitasi pertemuan dengan pihak terkait pusat dan daerah serta melakukan kunjungan lokasi. penyelenggaraan perwakilan bkpm luar negeri sebagaimana dimaksud dalam huruf mengacu pada peraturan badan koordinasi penanaman modal yang mengatur tentang perwakilan badan koordinasi penanaman modal luar negeri. tindak lanjut seluruh kegiatan promosi sebagaimana dimaksud dalam huruf dilakukan oleh unit yang melakukan kegiatan. tindak lanjut seluruhcc. laporan rekapitulasi minat penanaman modal, atau formulir penilaian peserta. format tindak lanjut seluruh kegiatan promosi meliputi: laporan evaluasi kegiatan paling sedikit mencakup maksud dan tujuan kegiatan, rangkuman pelaksanaan kegiatan, evaluasi kegiatan serta saran dan tindak lanjut, profil minat penanaman modal tercantum dalam lampiran iii yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan badan ini, laporan rekapitulasi minat penanaman modal tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan badan ini, atau formulir penilaian peserta untuk kegiatan promosi tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan badan ini. tindak lanjut kegiatan promosi sebagaimana dimaksud dalam berkoordinasi dengan unit internal badan koordinasi penanaman modal, dpmptsp provinsi dan dpmptsp kabupaten kota, dan instansi pihak terkait. bab koordinasi promosi pusat dan daerah untuk penyelarasan proses promosi untuk mendorong peningkatan minat investasi oleh badan koordinasi penanaman modal, dpmptsp provinsi, dan dpmptsp kabupaten kota maka diperlukan koordinasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. koordinasi penyelenggaraan promosi dalam meliputi: sarana promosi: dan melaksanakan kegiatan promosi baik dalam dan luar negersumbersumberpesaingpesaingnegara profil minat penanaman modal: investment account profile profil minat investasi bkpm meeting date venue lokasi tanggal pertemuan: . jen contact detail detail kontak full name jabatan www o o telepon www o o address aan aan nenek aan naa aan mean nen era memesan alamat business description existing intended) deskripsi usaha eksisting rencana) company name enanaaaannanaanan aan aan nama perusahaan business field kannananann anna aan bidang usaha preferred location enanaaaannanaanan aan aan preferensi lokasi country origin enanaaaannanaanan aan aan negara asal investment status status new greenfield) baru expansion investasi brownfield) ekspansi capital amount number tmoioees local worker tki foreign worker tka rencana tenaga plan rencana . people orang plan rencana . people orang kerja existing eksisting: . people orang existing eksisting . people orang parent company (if any) induk perusahaan (jika ada) other information informasi lain detail information detail informasi rencana usaha deskripsi proyek business plan project description (termasuk proyek investasi tahun tahun (including investment duration plan years) mendatang) obstacles kendala required action tindak lanjutlaporan rekapitulasi minat penanaman modal lembar inventarisasi minat investasi update per (dd mm yyyyulir penilaian peserta: indonesia investment badan koordinasi penanaman coordinating board modal how are doing? bagaimanapendapat anda? are committed providing you with the kami berkomitmen untuk menyediakan best experience possible, welcome pelayanan terbaik sedapat mungkin, untuk your comments. please fill out this itu kami menerima masukan dari anda. questionnaire and share with your silahkan mengisi kuesioner bawah dan feedback. thank you. sampaikan saran anda. terima kasih. company name: .eoc nama perusahaan .iok sector donkknananannanaanan nana sektor pkaaanaannnnannnnaaaaaan event attended .o.komandan acara yang dihadiri . korean please rate your investment stages. mohon sampaikan tahapan investasi phase initial strategic assessment anda. phase location screening, modelling fase pertimbangan strategis awal and benchmarking fase survei lokasi phase cost comparison fase perbandingan biaya phase site evaluation fase evaluasi lokasi phase investment decision fase keputusan investasi phase re investment and after fase perluasan investasi dan atau care penyelesaian kendala directions: complete the following review petunjuk: istilah lembar penilaian bawah sheet picking the appropriate number and ini dengan menentang nomor yang sesuai providing feedback the bottom the page dengan penilaian anda dan menyampaikan disappointing exceptional masukan pada bagian bawah halaman ini. kurang memuaskan sangat memuaskan please rate your general satisfaction berikan penilaian kepuasan secara level for the event. umum mengenai kegiatan ini disappointing exceptional kurang memuaskan sangat memuaskan was the event informative enough? apakah kegiatan ini cukup informatif? was the event well organized? apakah kegiatan ini diselenggarakan dengan baik? uou4 how was the quality the speakers? bagaimana kualitas pembicara? uou4 area truly satisfied about the event bagian mana dan informasi apa dari and information covered? kegiatan ini yang paling memuaskan anannannnnnnnnannnlnnlnlnnn dan bermanfaat? possible areas for improvement other saran perbaikan dan informasi information needed? tambahan yang masih dibutuhkan? kepala badan koordinasi penanaman modal republik indonesia, ttd. thomas dikasih lembang |
republiktetap menjamin kelancaran pelaksanaan tugas dan kelangsungan tanggung jawab lingkungan badan koordinasi penanaman modal, perlu menunjuk pejabat lain sebagai, perlu disusun mengenai tugas, kewenangan, dan hak dari pelaksana tugas dan pelaksana harian. bab ketentuan umum dalam peraturan badan ini yang dimaksud dengan: pegawai negeri sipil badan koordinasi penanaman modalbadan koordinasi penanaman modalsementara. badan koordinasi penanaman modal yang selanjutnya disingkat bkpmturan badan ini bertujuan untuk: memberikan pedoman dalam penunjukan plt. dan plh. lingkungan bkpm.tugas dan kewenangan plt. dan plh. berwenang melaksanakan tugas, menetapkan keputusan, melakukan tindakan rutin yang menjadi kewenanganlt. dan plh:organisasi sebagaimana dimaksud pada huruf berupa menetapkan perubahan struktur organisasi. perubahan status hukum pada kepegawaian sebagaimana dimaksud pada huruf berupa: pengangkatan pegawai, pemindahan pegawai, atau pemberhentian pegawai. perubahan alokasi anggaran sebagaimana dimaksud pada huruf berupa perubahan yang sudah ditetapkan lokasinya.lt. ditunjuk apabila: pejabat pimpinan tinggi, pejabat administrator, atau pejabat pengawas berhalangan tetap, terdapat jabatan yang belum terisi karena perubahan struktur organisasi. pelaksana harian dapatsementara. berhalangan tetap sebagaimana dimaksud dalam hurufromosisampai dengan (enam) bulan. plt. dan plh. pejabat pimpinan tinggi madya ditunjuk oleh kepala bkpm. plt. dan plh. pejabat pimpinan tinggi pratama, ditunjuk oleh sekretaris utama bkpm. plt. dan plh. pejabat administrator, dan pejabat pengawas ditunjuk oleh kepala biro umum bkpm. pegawai yang dapat ditunjuk sebagai pltdapat ditunjuk sebagai plhmenduduki jabatan pelaksana hanya dapat ditunjuk sebagai plt. dan plh. dalam jabatan pengawas. atasan pejabat yang berhalangan tetap dapat mengusulkan plt. untuk ditunjuk oleh kepala bkpm atau sekretaris utama bkpm. pejabat yang berhalangan sementara dapat mengusulkan plh. untuk ditunjuk oleh kepala bkpm atau sekretaris utama bkpm. plt. dan plh. bukan merupakan jabatan definitif sehingga pegawai yang ditunjuk sebagai plt. dan plh.lt. dan plh.unjukan sebagai plt. danbagian kedua pemberhentian pegawai yang ditunjuk sebagai plt. berakhir jabatannya apabila: telah dilantiknya pejabat definitif, telah ditunjuk plt. yang baru, cc. meninggal dunialt.: dan atau dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang atau tingkat berat. pemberhentian plt. sebagaimana dimaksud pada dilakukan oleh pejabat yang menunjuk plt. pegawai yang ditunjuk sebagai plh. berakhir jabatannya apabila: berakhirnya jangka waktu penugasan, meninggal dunialh.: dan atau dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang atau tingkat berat. pemberhentian plh. sebagaimana dimaksud pada dilakukan oleh pejabat yang menunjuk plh. plt. dan plh.pejabat yang diangkat sebagai plt. dan plh. tidak mendapat tunjangan struktural pada jabatannya sebagapegawai yang ditunjuk sebagai plt. dan plh. untuk jabatan yang setingkat lebih tinggi dengan jabatan definisinya, diberikan tunjangan kinerja jabatan definisinya dan ditambah dengan selisih antara tunjangan kinerja jabatan sebagai plt. dan plh. dengan tunjangan kinerja jabatan definisinyaada saat peraturan badan ini mulai berlaku, pegawai yang telah ditunjuk sebagai plt. dan plh. sebelum diundangkannya peraturan badan ini tetap dapat menjalankan tugas sebagai plt. dan plh. sepanjang tidak bertentangformat surat perintah pelaksana tugas pelaksana harian nomor:.(l) dasar undang undang nomor tahun tentmerintahkan kepada nama bankakanatananananaaaaaa ana pangkat golongan pankakataanaaananaaaa anna jabatan bankakaaanaaanaaaaaaa anadiisi nip pejabat pegawai yang ditunjuk sebagai pelaksana pem diisi pangkat golongan ruang pejabat pegawai yang ditunjuk diisi jabatan definitif pejabat pegawai yang ditunjuk sebagaidiisi tanggal penetapan penunjukan pelaksana tugas pelaksana kepala badan koordinasi penanaman modal republik indonesia, thomas dikasih lembang |
reg. sip. hukum acara juabelt antara tergugat asal dengan orang ke tidak dapat dibatalkan, tanpa di ikut gerakannya orang ke tersebut sebagai tergugat dalam per kara itu putusan: mahkamah agung bnn tanggal oktober sip. demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang maha esa! mahkamah agung mengadili dalam: tingkat kasasi telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara po. pan bertempat tinggal desa kejagung, kecamatan sebanding, kabupaten tuban, pekerjaan kepala desa dari desa ter sebut atas, penggugat untuk kasasi, dahulu. tergugat berbanding: melawan: sampur, bertempat tinggal desa kong, kecamatan sebanding tersebut, makro, bertindak untuk diri sendiri dan sebagai kuasa dari sampoerna, iskandar, ledeng, kesemuanya bertempat tinggal desa kejagung ter sebut, tergugat tergugat dalam kasasi, dahulu penggugat penggugat pembanding, mahkamah apung tersebut: melihat surat surat yang bersangkutan: menimbang bahwa dari surat:surat tersebut ternyata, bahwa sekarang ter gugat tergugat dalam kasasi sebagai penggugat penggugat asli telah. menggugat se karang penggugat untuk kasasi sebagai tergugat tergugat asli. di. muka pengadilan negeri tuban pada pokoknya atas dalil dalil bahwa pada tahun desa kejagung tersebut telah meninggal dunia sepasang suara isteri dengan jarak waktu hari bernama tahap dan ngalinah dengan tidak mempunyai keturunan, bahwa kan tetapi semasa hidupnya almarhum ngalinah tersebut telah mengangkat.seorang anak angkat dari salah seorang anak dari adik kandungnya sendiri yang bernama mariah, yang diambil sejak berumur tahun: bahwa pada tabiin anak angkatnya yang bernama mariah tersebut telah "meninggal dunia dengan me tinggalkan orang anak yaitu penggugat penggugat asti s d yang .kemudian pun kelima orang tersebut diambil dipelihara almarhum ngalinah sebagai anak angkatnya karena ketika ibu mereka meninggal dunia mereka masih bawah umur, bahwa di. samping ibu dan penggugat penggugat asli tersebut almarhum ngalinah tersebut masih ada mengambil anak angkat dari salah seorang anak dari anak kakak kandungnya sendiri yang bernama marian yaitu tergugat asli bahwa selain dari.itu ada meninggalkan barang barang dan tanah tanah asli (lawan), asal dapat warisan ayahnya yang bernama almarhum kapel, seperti disebut pada sub s d s d dan s d dalam surat gugatan yang kesemuanya ditaksir seharga rp. (empat ratus empat puluh tujuh ribu lima ratus 'ru pisah): bahwa setelah meninggalnya almarhum ngalinah tersebut harta harta dan tanah tanah lawan tersebut seluruhnya dikuasai oleh tergugat asli dan kemudian sebagiannya telah dipindah tantangannya kepada orang lain: bahwa penggugat penggugat asli telah berulangkali menegur tergugat asli agar suka membagi bagi harta harta peninggalan tersebut kepada ahliwarisnya yang berhak walaupun dengan secara damai melalui yang berwajib setempat, akan tetapi tidak berhasil: bahwa berdasarkan hal hal tersebut penggugat penggugat asli menuntut kepada pengadilan negeri tuban supaya memberi putusan sebagai berikut mengabulkan gugatan penggugat:ldiwaris anak angkat almarhum madinah: mengesahkan bahwa tanah tanah dalam gugat adalah merupakan tanah tanah peninggalan almarhum npalinah yang belum dibagi waris, menghukum tergugat supaya mengosongkan tanah tanah dalam gugat dari apa dari siapa saja yang mendapat hak dari padanya dan selanjutnya me menyer' masing masing: membatalkan hubungan i perkara ini: ana bahwa gugatan tersebut telah ditolak oleh pengadilan negeri tuban dengan: putusannya tanggal pebruari putusan manasdalam: tingkat: san banding atas permohonan para penggugat telah dibatalkan oleh pengadilan tinggi: surabaya dengan putusannya tanggal pebruari perdata, yang kamarnya berbunyi sebagai berikut menerima permohonan akan pemeriksaan dalam tingkat bandingan dari para penggugat pembanding tersebut: membatalkan putusan pengadilan negeri tubuh tanggal pebruari perdata yang dimintakan peradilan tingkat bandingan. tersebut, dan dengan memberikan peradilan sendiri mengabulkan gugatan penggugat untuk sebagian: dong, ialah para penggugat, bawah anak anak mariah tersebut atas setelah ibunya meninggal dunia lalu diambil dipelihara oleh ngalinah juga sebagai anak angkatnya, karena mereka ketika ibunya meninggal dunia masih kecil kecil: bahwa samping ibu dan para penggugat sendiri diambil anak angkat oleh ngalinah, almarhum ngalinah pada waktu masih hidupnya juga meng: ambil mengasuh anak bernama marian, yaitu kakak kandungnya' almarhum mariah, diambil sebagai anak angkatnya:. bahwa ibrahim, ngalinah selain meninggalkan ahliwaris anak anak angkatnya, ialah almarhum mariah, para penggugat dan tergugat, juga me . tinggalkan 'barang barang tanah tanah asli (lawan) berasal warisan dari almarhum ayahnya kapel berupa.: tenant tanah sawah tegal terletak desa kwang, kecamatan sebanding kabupaten tuban, persil s.iii luas h.a. berbatas utara 4anah sawahnya mariah) timur l. kasi,. selatan nan sarin, barat surai: taksi harga .voodoo.ooommuese rp. #persil iii luas h.a. berbatas utara tanah sawahnya sungai: timur tanah sawahnya seniman, selatan tanah sawahnya sardi: barat tanah sawahnya bini, taksi harga co.id nee rp. pergi luas ha berbatas utara tanah sawahnya sardi, timur sungai: selatan tanah sawahnya seniman, barat tanah sawahnya sabrina: taksi nata l.o.ocooome meinensiam nenek rp: persil uii tuas' berbatas antara tanah sawahnya kami) timur tanah sawahnya basin, selatan tanah sawahnya marian, barat tanah sawahnya kasi, taksi arga oom keren efek rp, persil no, luas berbatas utara tanah sawahnya marian: timur tanah sawahnya sampler: selatan tanah sawahnya manah: barat tanah sawahnya rusdi: taksi harga lacan0ococmennan nan rena anna rp4 persil luas berbatas utara tanah sawahnya sampler: timur tanah sawahnya urban: selatan tanah sawahnya karimah: barat tanah sawahnya saldo, taksi harga l.o#horor owner ngamen rp, tanah tanah tegal sawah terletak desa tanah im) persis luas berbatas utara jalan kereta api timur tanah sawah astro, selatan tanah sawah sakitan: barat tanah sawah kepala desa: taksi harga e.ooo.moon. wo.mdmandannaneinnan rp. jumlah sementara rp. persil luas berbatas utara desa dayung: timur desa dayung: selatan tanah sawahnya tampil: barat tanah sawahnya sukiman: taksi harga senen anna mae alah kaka rp. persil luas berbatas utara desa daun: timur tanah sawahnya sopan: selatan tanah sawahnya tampil: barat tanah sawahnya armani: taksi harga nan nanang rp. persil luas berbatas utara jalan desa: timur jalan babat, selatan tanah sawahnya legion barat tanah sawahnya tami: taksi harga khan senenernen antenna rp, persil no, luas berbatas utara tanah sawahnya asri, timur tanah sawahnya kasihi: selatan tanah sawahnya sungai, barat tanah sawahnya ngapijah: taksi harga woo wanna rp3 persil d. luas berbatas: :. utara tanah sawahnya tami: timur tanah sawahnya lego: bata selatan tanah sawahnya baina, barat tanah sawahnya solo, taksi harga leo mengena amen rp3 persil dd. luas berbatas utara jalan desa) timur tanah sawahnya kasus selatan tanah sawahnya surjan, barat tanahnya sawah kasi: taksi harga sec eiren ena rp, persil no, luas berbatas utara tanah sawahnya asri, timur tanah sawahnya kasihi, . uan selatan tanah sawahnya hasilan: barat tanah sawahnya marian: taksi harga .kolom meter tenanenesne rp3 , versi tuas berbatas utara tanah sawahnya kepala desa, timur tanah sawahnya wasit: selatan tanah sawahnya sakit, barat jalan kereta api, taksi harga pedemern tahan nih nana rp. jumlah sementara rp. tanah tanah sawah tegal terletak desa genaharjo, persil no, luas berbatas utara tanah sawahnya kasi: plan timur tanah sawahnya wars, selatan tanah sawahnya sari karno: barat sungai, taksi harga rider akan emumanaadaa rp. tanghtanah tegal sawah terletak desa kejagung: persil fans berbatas utara tanah sawahnya djuarijah: timur jalan bektiharjo: selatan jalan desa: taksi harga hantu sauna rp. s0. persil luas berbatas utara tanah sawahnya master, timur jalan desa: selatan jalan desa! barat tanah sawahnya karno) taksi harga .oi woo mean rp, persil no, tuas berbatas utara tanah sawahnya bari: timur tanah sawahnya cukup: selatan tanah sawahnya suki: barat tanah sawahnya saingan, taksi essen erna sena snandaaaaan rp, persil iii luas berbatas utara tanah sawahnya kardinal: timur tanah sawahnya wajo: selatan jalan desa: barat jalan desa: taksi arg aon rp, persil no, luas berbatas utara : tanah sawahnya samin ., timur: jalan desa selatan tanah sawahnya cukup, barat tanah sawahnya samin: taksi marga .ooo wo.omonuttnt rp. persil luas berbatas utara tanah sawahnya jas: bla timur jalan bektiharjo, selatan jalan desa: barat tanah sawahnya taslim, taksi harga karena nee maan rp. jumlah sementara rp. persil luas berbatas utara tanah sawahnya ngasljo, timur tanah sawahnya ngasih, selatan tanah sawahnya barat tanah sawahnya sarinah, taksi arg were eos emelaamwe rp3 persil no, luas luas berbatas utara tanah sawahnya lani, timur. jalan desah. haa selatan tanah sawahnya resiko: nana barat tanah sawahnya sirih taksi harga manyar ane rp: persil luas berbatas utara jalan desa! timur tanah sawahnya balik: selatan jalan desa: sabah barat, jalan desa, kanan taksi harga woo. mmneeeeteetaen rp. jumlah seluruhnya. rp. bahwa: setelah ngalinah meninggal dunia, tanah:tanah dalam sengketa ini lau dikuasai dan dikerjakan oleh marian, ialah tergugat, bahwa dengan tidak sepengetahuan dan izin dari 'ahliwaris lainnya tergugat lalu bertindak sendiri mengalihkan hak atas sebagian tanah tanah dalam sengketa kepada'lain orang, pada baba eat bahwa setelah berulang kali penggugat dengan jalan damai 'minta kepada tergugat supaya tarian:tanah dalam sengketa secara adil dibagi waris antara mereka, akan tetapi usaha ini selalu sia sia belaka, meskipun telah melalui kecamatan sebanding, dengan alasan, bahwa tidak merasa: menguasai dan menjual sendiri oleh ngalinah ketika "masih hidupnya, sedang sendiri katanya mendapat panas oleh ngalinah apabila meninggal dunia, maka semua harta bendanya boleh dijual untuk kepentingan pembangunan masjid dan naik haji: naa maka oleh karena itu penggugat mohon dengan hormat kepada pengadilan negeri tuban, supaya mengabulkan gugatan penggugat, . .hliwaris anak angkat almarhum ngalinah: mengesahkan bahwa tanah tanah dalam gugat adalah merupakan tanah tanah peninggalan almarhum ngalinah yang belum dibagi waris: menghukum tergugat supaya mengosongkan tanah tanah dalam gugat dari apa dan siapa saja yang mendapat hak dari padanya dan selanjutnya mence b masing masing: membatalkan hubungan. perkara ini: menimbang, bahwa pada hari persidangan yang ditentukan pada tanggal agustus dan pada hari hari persidangan lanjutan tanggal oktober november november januari dan pebruari kedua belah fihak datang menghadap sendiri sendiri: menimbang, bahwa oleh karena dengan perantaraan hakim telah dicoba memperdebatkan kedua belah fihak akan tetapi tidak berhasil, mohon dimulai lah pemeriksaan perkara ini dengan membacakan gugat para penggugat tersebut atas yang kebenarannya diteguhkan oleh para penggugat: menimbang, bahwa tergugat tidak memajukan jawaban dengan surat, terhadap gugat atas dan selanjutnya memberi keterangan: tergugat bahwa ia' keberatan apabila tanah tanah dalam sengketa ini diminta oleh penggugat untuk dibagi waris karena tanah tanah sawah tegal ini bukannya dari peninggalan almarhum ngalinah saja, akan tetapi juga peninggalan almarhum tarmizi: bahwa bok ngalinah setelah meninggal dunia penggugat beserta saudara saudaranya ini telah menguasai buah rumah desa kwang, kecamatan sebanding kabupaten tuban: dan buah rumah sisinya beserta tanah penayangannya: bahwa mendapat bagian sebagian dari tanah sawah tegal dalam sengketa, karena bok ngalinah tidak mempunyai anak seorang pun dan disuruh menu rasi tanah tanah tegal dalam sengketa: bahwa sebelum mbok ngalinah meninggal dunia tanah tanah sawah tegal dalam sengketa antara lain ada yang dijual kepada marzuki, diberikan kepada tamat, dan tanah tanah tegal sawah yang berasal dari pake nya almarhum tar minin, lalu dikuasai oleh jandanya ialah sori almarhum, semasa hidupnya sort telah diberikan padanya dan ada juga yang diberikan "pada! anak kemenakannya, taksi: bahwa tanah tanah sawah tegal berasal bok ngatinah .dan almarhum tarmizi yang menjadi sengketa ini sebagaimana diterangkan di, bawah ini: bahwa sawah bab a1) dalam gugat berasal dari bok ngalinah' sekarang dikuasai oleh sampler penggugat tag bahwa tanah sawah bab dalam gugat berasal dari sori sekarang dikuasai. nya, bahwa: .bahwa:tanah sawah bab dalam gugat berasal sori sekarang dikuasai oleh camat desa tanah karena pembelian: bahwastanah sawah bab dalam gugat berasal dari bok ngalinah se karang dikuasai oleh ngarsinah karena tukar menukar: bahwa:tanah.sawah bab dalam gugat berasal dari sori sekarang dikuasai: bahwa tanah sawah bab dalam gugat berasal dari bok ngalinah dan semasa hidupnya telah dijual kepada marzuki, bahwa tanah sawah bab dalam gugat berasal dari tarmizi, dan pelanjut nya dikuasai'dan dijual olehnya kepada seniman, bahwa tanah tanah sawah bab dalam gugat berasal dari bok ngalinah selanjutnya dijual kepada soedirman, tan bahwa tanah sawah bab dalam gugat berasal dari sori dan dikuasai bahwa tanah sawah bab dalam gugat berasal dari tarmizi sekarang dikuasai oleh hasilan, bahwa tanah tegal bab dalam gugat berasal dari tarmizi selanjutnya dijual olehnya kepada soeradji: bahwaeri, bahwa tanah sawah bab dalam gugat berasal tarmizi selanjutnya dijual olehnya kepada olivin: bahwa tanah sawah bab dalam gugat berasal dari tarmizi pelanjut nya dikuasai oleh sori lalu diberikan kepada anak kemenakannya bernama temp, bahwa tanah sawah bab dalam gugat berasal dari bok ngalinah diberikan kepada tambo, bahwa tanah sawah tegal bab dalam gugat berasal dari bok ngalinar lalu diberikan kepada si, tea hana bahwa tanah tegal bab dalam gugat berasal dari bok halimah seka rang dikuasai oleh sampler dkk.: pena ape bahwa tanah tegal bab dalam gugat berasal dari sori sekarang dikuasai oleh ngasih, bahwa tegal bab dalam gugat berasal dari tarmizi selanjutnya dijual kepada soeratin, bahwa tanah sawah bab dalam gugat berasal dari tarmizi pelanjut nya diberikan kepada isterinya sori, dan tanah diberikan kepada tami, bahwa.tanah sawah bab dalam gugat berasal mari tarmizi, pelanjut nya dijual kepada alpin: bahwa tanah sawah bub dalam buat berasal bea tarmizi utama dikuasai oleh sori lalu diberikan kepada anak kemeja kalinya bernama aril!" bahwa tanah sawah bab dalam gugat berasal dari bok ngalinah lalu diberikan kepada tambo:, bahwa tanah tegal bab dalam gugat berasal dari bok ngalinah lalu diberikan kepada si: bahwa tanah tegal bab dalam gugat berasal dari bok ngalinah sekarang dikuasai oleh sampler dkk.: bahwa tanah tegal bab dalam gugat berasal dari sori, sekarang dikuasai oleh ngasih, bahwa tanah tegal bab dalam gugat berasal dari bok ngalinah sekarang dikuasai oleh hasilan: bahwa tanah tegal bab dalam gugat berasal dari bok ngalinah sekarang dikuasai oleh sampler: bahwa tanah tegal bab dalam gugat berasal dari tarmizi pelanjut. nya dikuasainya dan akhirnya dijual kepada siman ketika naik haji mekkah pada tahun bahwa tanah tegal bab dalam gugat berasal dari sori selanjutnya dikuasainya dan akhirnya diberikan kepada suki: bahwa tanah tegal bab dalam gugat berasal dari tarmizi selanjutnya dikuasainya dan akhirnya dijual kepada samin: bahwa tanah tegal bab dalam gugat berasal dari tarmizi selanjutnya diberikan kepada isterinya sori dan akhirnya oleh sori diberikan kepada kami: menimbang, bahwa selanjutnya tergugat memajukan bukti buktinya beru pa: surat wastu pengesahan penyerahan kekuasaan desa kejagung, tanggal juli antara halimah dan arsen, perihal penguasaan harta bendanya ngalinah, (bukti product ti, merah): surat perjanjian menjual tanah pekarangan, desa kejagung, tanggal antara marian dan tamsil al. mudrikah, mengenai penjualan tanah pekarangan persil d.ii tuas (bukti product merah): surat perjanjian pemberian tanah desa senaharje, tanggal. juli antara ngalinah mariah dan taksi mudrikah, mengenai pemberian tanah sawah persil 98a s.ii, luas versi 98b luas (bukti product merah), bina surat ketetapan pajak hasil murni, desa genaharjp atas nama taksi mudrikah persil iii, luas : ha persil no, luas (bukti product merah): surat tanda terima kejagung, tanggal dari karsijem bin surai uang sebanyak dia ribu rupiah buat bayar beli tanah sawah yang ukuran no: ii:s. (bukti product merah): surat tanda terima uang dari penjualan tanah pekarangan desa kejagung, antara. marian dan almarhum ngalinah :cs. dalam patok persil no,: d,ii luas (bukti product merah). surat perjanjian pengesahan pembagian warisan tanah desa' kejagung antara marian dan hasilan menaksir dalam persil d.iii luas (bukti product merah), surat perjanjian jual tanah sawah, desa kejagung, antara marian dan poehlman, ukuran akhir persil no, s.il (bukti product merah): surat ketetapan pajak hasil bumi desa tanah atas nama seniman persil luas (bukti product merah). menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan pula persidangan bukti bukti yang terlampir dalam berkas perkara berupa tanda bukti hak milik mardjoeki desa dayung, paling) persil 17a s.ii luas tersebut petak d. no, a.n. ngalinah b: trunodjojo (bukti product a.i merah), tanda bukti hak milik reason pak gamelan desa dayung, persil 17a s.ji luas tersebut petak a.n, ngalinah trunodjojo (bukti product merah) . naa aan menimbang, bahwa disebabkan karena pangkalan tergugat kepada para penggugat dibebani mengadakan pembuktian dan sebelum memajukan replies nya dengan lisan dan saksi saksinya memajukan bukti buktinya berupa ll. surat tanda pendaftaran sementara" tanah milik indonesia buku. pendar taran huruf desa kawung atas nama ngalinah mariah mengenai versi! ki. desa iii luas ha: persil kl, desa iii luas. ha: (ta persil kl. desa ii! luas. ha, been anta persis kl. desa iii luas (bukti product:p, merah), surat tanda pendaftaran sementara tanah milik indonesia buku pendar. taran hur"f: desa genaharjn, atas nama ngalinah mariah mengenai persil kl, desa iii luas ha) versi 98a ki, desa tuas ha: pan (bukti product merah): surat tanda pendaftaran sementara tanah milik indonesia buku pendar. taran huruf desa: kejagung, atas nama ngalinah mengenai persil no, kl, desa tuas ha, persil no, desa luas (bukti product merah): surat tanda pendaftaran sementara tanah milik indonesia, no, buku :pendar. : taran huruf desa kawung, atas nama ngalinah cs. mengenai persil kl. desa iii luas .ha (bukti product merah): . surat. tanda. pendaftaran sementara tanah milik indonesia. buku nendai. taran. huruf c. desa. kawung atas. nama mariah tahap mengenai persil kl. desa iii luas (bukti product merah): surat tanda pendaftaran sementara tanah milik indonesia buku pendar. .taran huruf desa bajegung atas nama ngalinah marilah persil no, kl. desa luas ha: pereli kl! desa tuas ha: pergi no, kl, desa luas ha, persil no, kl. desa iii luas (bukti product merah), yo. menimbang, bahwa para penggugat memajukan replikanya dengan lisan bermaksud bahwa barang barang dalam sengketa sebagian memang berasal milik alma hum ngalinah dan sebagian lainnya berasal milik almarhum tarmizi dan sori: bahwa tanah sawah bab dalam gugat memang berasal dari bok ngalinah dan sekarang dikuasai oleh tergugat bahwa tanah sawah bab dalam gugat bukan dari milik sori, melainkan berasal dari milik bok ngatinah dan sekarang dikuasai oleh resmi: bahwa tanah sawah bab dalam gugat memang berasal dari tarmizi, tetapi entah siapa yang menguasainya: bahwa tanah sawah bab dalam gugat bukan dari sori, melainkan berasal dari bok ngalinah, sekarang dikuasai kasi, bahwa tanah sawah bab dalam gugat memang berasal. dari bok ngalinah sekarang entah siapa yang menguasainya: bahwa tanah sawah bab dalam gugat memang berasal dari sori pening jalan almarhum tarmizi, sekarang dikuasai oleh sabrina: beo bahwa. .tanah .sawah bab. dalam gugat memang. berasal. dari. bok ngalinah dan sekarang dikuasai seorang. dari desa kawung yang tidak dikenal namanya, bahwa tanah sawah bab dalam gugat memang berasal dari. tarmizi sekarang. entah siapa yang menguasai: bahwa tanah sawah bab dalam gugat memang berasal dari bok ngatinah sekarang dikuasai seorang dari desa gedonghombo entah siapa namanya: bahwa tanah sawah bab dalam gugat bukan berasal dari sori, melainkan berasal dari mbok ngalinah sekarang dikuasai oleh kasta, sendi bahwa tanah sawah bab dalam gugat bukan berasal dari tarmizi, mc mainkan berasal dari bok ngalinah, sekarang dikuasai oleh marsilans m6. bahwa tanah bersengketa kecuali tanah tanah no, no, no, dan milik: marzuki dan reason pak gamelan, adalah harta peninggalan almarhum ngalinah:. . menghukum tergugat berbanding .untuk membagi tanah bersengketa tersebut di atas.dengan ketentuan sebagai berikut bea para penggugat pembanding mendapatkan separo bagian dari tanah tersebut atas, ona aan bea pan. tergugat berbanding mendapatkan separo bagian dari tanah tersebut'di atas, membatalkan hubungan antara tergugat berbanding dengan siaparsaja yang men dapatkan hak (peralihan hak) dari padanya, nan menghukum. tergugat berbanding untuk membayar biaya perkara yang jatuh da lam peradilan tingkat bandingan yang sampai pada putusan ini direncanakan sebesar rp. (tiga ratus dua puluh rupiah): . . sertai berkas perkaranya kepada ketua pengadilan negeri tuban |. bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada kedua'belah pihak pada tanggal mei kemudian terhadapnya oleh tergugat:berbanding diajukan permohonan untuk pemeriksaan kasasi secara lisan pada tanggal mel se bagaimana ternyata dari surat keterangan kasasi, yang dibuat .oleh panitera pengadilan negeri tuban permohonan mana kemudian disertai oleh .me , peta sha banana ataeksama, menimbang terlebih:dinyatakan tidak berlaku lagi, namun baik karena bab dari undang undang :tersebut hanya mengatur kedudukan, susunan dan kekuasaan: mahkamah agung maupun. karena undang undang yang menurut ' 'se .melainkan khusus mengenai kedudukan, susunan dan kekuasaan mahkamah agung oleh karena.mana bak: agung indonesia .tersebut: .y9 'bahwa tanah sawah bab dalam gugat memang berasal dari tarmizi, sekarang dikuasai oleh soeradjis. bahwa tanah sawah bab dalam gugat memang berasal dari tarmizi, sekarang dikuasai oleh tami, bahwa tanah sawah bab dalam gugat memang berasal dari tarmizi, sekarang dikuasai oleh ration: bahwa tanah sawah bab dalam gugat memang berasal dari tarmizi, "sekarang dikuasai oleh tami: bahwa tanah sawah bab dalam. gugat memang berasal dari bok ngalinah sekarang dibuat oleh tamsil: bnn bahwa.tanah tegal bab c.: dalam gugat memang berasal: dari bok ngalinah, sekarang dikuasai oleh taksi:: . bahwa . bahwa . bahwa:tanah. tegal bab dalam gugat bukan berasal dari sori, melainkan dari.m bok ngalinah sekarang dikuasai oleh ngasih: . . .: pet tanu bahwa tanah tegal bab dalam.gugat berasal dari bok ngalinah sekarang dikuasai oleh hasilan, bahwa: tanah tegal bab dalam gugat berasal dari bok ngalinah sekarang dikuasai oleh sampler, aman bahwa tanah tegal bab dalam gugat berasal dari tariandaan nah bahwa tanah tegal bab dalam gugat berasal dari' sori, selanjutnya saya kuasai dan akhirnya saya berikan kepada suki, bahwa tanah tegal bab dalam gugat 'berasal dari tarmizi, selanjutnya saya kuasai dan akhirnya saya jual kepada samin,:. malah pat bahwa tanah tegal bab dalam gugat berasal dari tarmizi, selanjutnya diberikan kepada isterinya, sori, dan akhirnya oleh sori diberikan kepada kami, menimbang, bahwa para penggugat selanjutnya memajukan saksi saksinya luar dan di bawah sumpah disidang pengadilan negeri memberikan keterangan pada pokoknya bermaksud: karan saksi penggugat: hasilan ddi luar sumpah) bahwa mereka tidak tahu apa sebabnya'kedua belah fihak bersengketa tentang barang barang peninggalan almarhum mbok ngalinah, akan tetapi tahu mereka masing masing telah: menguasai barang barang peninggalan almarhum bok ngalinah, tae naa bahwa sendiri menguasai tanah tegal dan sawah terletak desa kejagung dan tanah sampai sekarang dan yang membayar pajaknya, dasa pon . bahwa ketika penyerahan tanah tanah ini tidak ada ahliwaris yang lain yang didatangkan, akan tetapi hanya diketahui oleh marian, ialah tergugat: bahwa tanah tanah ini tidak boleh diminta karena telah diberikan kepadanya! marian: bahwa tidak dapat menjelaskan barang barang apa saja peninggalan almarhum bok ngalinah: bahwa tahu mariah ibu para penggugat ini ketika masih berumur tahun sudah ikut bok ngalinah dan tahu karena teman bersekolah s.d.: bahwa bok ngalinah meninggal dunia pada tahun dan ketika meninggal sudah bekerja kepolisian negara lumajang: bahwa setahun marian tergugat tidak ikut dirawat oleh ngalinah, dan eni tahu karena neneknya pernah dikawini oleh mbok lurah kapel almarhum), dan almarhum kapel mempunyai orang anak masing masing tarmizi, ngalinah dan tempi: bahwa tidak tahu' setelah ngalinah meninggal dunia siapakah yang menguasai barang barang peninggalannya, dan almarhum terkenal cukup karena mendapat barang barang warisan dari saudara saudaranya almarhum tempi dan tarmizi aslinya dari ayahnya almarhum kapel: naa bahwa kurang mengerti ngalinah menghubungkan barang barangnya kepada marian tergugat) dan jika benar demikian'tentunya ahliwaris dipanggil: bahwa menurut pendapatnya sebetulnya yang menguasai barang barang bukan marian sama, tetapi harus ahliwaris semua: bahwa penggugat minta barang barang sengketa ini sudah sebenarnya karena ibu penggugat sebagai anak angkatnya: mohamad baron:. bahwa hanya mengetahui ketika kecilnya mariah dipelihara oleh ngalinah sampai dikawinkan dan mempunyai anak anak ialah penggugat: bahwa marian tergugat) saudara kandung mariah akan tetapi lain ayah dan marian tidak ikut dipelihara ngalinah: bahwa ketika mariah meninggal dunia anak anak almarhum masih kecil dan ikut dipelihara oleh ngalinah dan ngalinah terkenal orang kaya mempunyai tanah daa sawah tegal, akan tetapi setelah ngalinah meninggal dunia entah siapa yang menguasai, lag bahwa semasa hidupnya ngalinah tanahnya ada yang dijual padanya. bahwa ia: tidak mendengar kabar setelah ngalinah meninggal: dunia barang barang peninggalannya dibagi waris: menimbang, bahwa sebaliknya untuk menguatkan kebenaran pangkalan tergugat selain memajukan bukti buktinya product ,:t. t7, semuanya merah, memajukan pula saksi saksinya yang dibawah sumpah persidangan memberi keterangan pada pokoknya bermaksud: saksi tergugat: li. admin masalah: nan bahwa mengetahui ketika bok ngalinah menyerahkan harta.bendanya kepada marian, tergugat dan ketika barang barang ini diserahkan bok ngalinah mengatakan apabila tergugat naik haji, supaya menjual barang barangnya bahwa .ia ikut tanda tangan pada surat penyerahan barang barang tersebut yang tertulis diatas kertas bermeterai oleh carik desa kejagung, bahwa setelah ngalinah meninggal dunia barang barang dikuasai kedua belah fihak 'akan:tetapi tidak tahu macam barang barang pembagian yang diterima masing masing! soeradji: bahwa barang barang ngalinah sebelum ngalinah meninggal dunia diserahkan kepada marian: tergugat untuk tambah ongkos naik haji dan 'pengerat an: tersebut dibuatkanisurat.penyerahan tanpa paksaan sedang sendiri ikut menjadi saksi dan. tanda tangan: nana bahwa: barang barang ngalinah sekarang. ada yang:dikuasai oleh penggugat, yaittanah pekarangan desa kejagung dan. juga ada yang telah dikuasai orang lain, bahwa setahun, belum ada pembagian barang barang peninggalan warisan, tetapi perah akan diadakan pembagian tergugat tidak mau (setuju), admin: lam hota bahwa setahun tanah tanah yang menjadi sengketa ini dahulu milik kapel almarhum" dan: setelah kepal meninggal dunia tanah tanah ini lalu diwarisi oleh anak anaknya masing masing ngalinah dan tarmizi, akan tetapi fa"tidak tahu banyaknya barang barang yang diwarisi oleh mereka, bahwa tergugat dulu anak angkat ngalinah, demikian pula para penggugat, karena ibunya mariah semasa hidupnya juga diangkat anak olet: ngalinah, dan mariah meninggal dunia lebih dulu dari pada ngalinah: bahwa setelah ngalinah meninggal dunia yang menguasai barang barang peninggalannya adalah marian tergugat, bahwa tidak tahu apakah ngalinah pernah memberikan barang barangnya kepada cucunya atau tidak:. ngasih: han bahwa tahu bahwa tanah tanah tegal sawah dalam sengketa berasal peninggalan almarhum kapel, yang setelah kapel meninggal dunia dikuasai oleh orang anaknya masing masing bernama: tarmizi dan ngalinah) bahwa setelah tarmizi meninggal dunia tanah tanah ini lalu dikuasai oleh ngalinah sendiri.dan setelah ngalinah meninggal dunia dikuasai oleh: kemenakannya bernama marian dan juga ada yang dikuasai, bahwa semasa :hidupnya ngalinah pernah memelihara anak kemenakannya mariah ibu para penggugat dan setelah mariah meninggal dunia anak almarhum mariah lalu dipelihara oleh ngalinah sampai meninggal dunia: tang bahwa ketika tergugat akan naik haji diperkenankan menjual barang barangnya ngalinah secukupnya: taslim: lgi naa aan bahwa tanah tanah yang dikuasai tergugat berasal dari. tarmizi,: carik tongkol desa. kejagung, dan ada tanah tanah milik tarmizi.yangdiserahkan kepada isterinya bernama sori, akan tetapi selanjutnya oleh sori diserahkan kepada tergugat: pop bahwa penyerahan tanah tanah ini menurut ingatannya dibuatkan pula surat penyerahan bermeterai: . bahwa kenal ngalinah, bude tergugat dan nenek para penggugat iman: ul. bahwa lemah mengetahui ngalinah menyerahkan barang barangnya kepada, margin, tergugat dengan maksud untuk dijual guna biaya naik haji: bahwa penyerahan tersebut dibuatkan surat penyerahan bermeterai dan sendiri menjadi saksi dan tanda tangan: bahwa tidak tahu apakah belum atau sesudahnya ngalinah meninggal dunia diadakan pembagian barang barangnya atau tidak, bahwa ia: tidak tahu siapa yang menjual atau membeli barang barang ngalinah aa. tersebut: taksi:. bahwa pernah diberi tanah sawah. terletak desa genehardjo sebanding) oleh ngalinah semasa masih hidup, karena adalah anak kemenakannya dnegan perjanjian selama ngalinah masih hidup hati! tanamannya menjadi bagian ngalinah: bahwa da.tidak boleh tanah ini diminta kembali, karena tanah ini lebih dulu diberikan ngalinah kepadanya, dari pada ngalinah memberikan barang barangnya kepada tergugat: bahwa kurang jelas barang barang peninggalan ngalinah, akan tetapi hanya tahu para penggugat menguasai. barang barang ngalinah tanah, minta desa kwang: menimbang, bahwa dalam perkara ini pengadilan mengambil saksi saksi lain yang diperlukan dan bawah sumpah persidangan memberi keterangan pada pokoknya bermaksud: masih: bahwa tanah tanah dalam sengketa yang terletak desa kwang berasal dari kapel dan selanjutnya diwarisi tarmizi, sori dan ngalinah, antaranya ada yang dijual oleh ngalinah kepada mohammad, bahwa gitar tanah tanah ngalinah tersebut ada yang dikerjakan oleh sampur ha, tergugat marian), luas ha:. bahwa. ketika desa kwang diadakan kelahiran pada tahun tanah tanah atas mama ngalinah ternyata terdapat selisih, yaitu dalam petak atas nama ngakinah binti kapel terdapat seluas ha, pada hal tanah tanah yang terletak usa tanah, yang asalnya dari almarhum kapel seluas: ha, sehingga terdapat selisih ha: ban widi: bahwa yang4 ketahui olehnya falah sebagai tanah tanah dalam sengketa yang terletak desa mah, sebanding berasal dari ngalinah, dan tanah tanah" mana telah dijual oleh igalinah yaitu, tanah bab dalam gugat dijual kepada harsono dan marzuki, tanete bab dalam gugat dijual kepada sukiman dan surai, tanah bab dalam gugat dijual kepada sukiman, dan tanah bab dijual kepada kasta dan sukiman bahwa budak tahu tanah bab dalam gugat, akan tetapi tanah bab. da lam gugat dikyayyi oleh tami, tanah yang lain dikuasai oleh tergugat.dan diger akan oleh maryam, hai bahwa setahun tidak pernah ada pembagian barang barang ngalinah, bahwa pernah ada pengaduan dari penggugat akan tetapi usaha perdamaian tidak berhasil, maka terjadilah sengketa antara kedua belah fihak: sieben: naa bahwa tahu almarhum ngalinah mempunyai peninggalan tanah sawah desa gencharjo, bahwa tanah ini lemah diminta oleh taksi dengan surat dari kepala desa yang isinya menyatakan bahwa tanah sawah tersebut telah diberikan kepada taksi: bahwa ketika penyerahan itu terjadi ngalinah dalam keadaan sakit, sehingga surat penyerahan itu dicap tempelkan oleh carik kejagung rumah ngalinah, bahwa tidak pernah dengan ada pembagian warisan barang barang peninggalan almarhum ngalinah, imam santoso naa bahwa penggugat lemah datang kantor agraria dengan membawa surat tanda pendaftaran tanah ( petak ) dan setelah dijumlah ternyata luasnya melebihi batas maksimum, dan akan diselesaikan olehnya tetapi tidak berhasil sebab tanah tanah tersebut sudah dibalik atas nama orang lain bukan lagi atas nama ngalinah, bahwa sebagian dari orang orang yang menguasai tanah tanah itu ada yang lapor juga pada agraria, yaitu orang orang yang menguasai tanah tanah yang terletak desa kwang: bahwa maksud penggugat atas" dasar petak petak tersebut akan minta tanah tanah yang menjadi sengketa: tana menimbang, bahwa oleh saksi saksi tersebut diajukan pula buku buku desa dalam mana terdapat tanah tanah sengketa, tercatat: buku desa letter b.i. kwang, terdapat tanah tanah sawah persil iii luas petak atas nama: ngalinah bin kapel, buku desa letter kwang, terdapat nama ngalinah bin kapel no: versi! kl. desa jii, luas ha, pajak js, yasan): buku desa letter b.i. desa tanah, terdapat tanah tanah sawah tegal: persil a25, luas an, marzuki, persil luas a.n. reason, persil 25a tuas a.n. no, marzuki: persil luas a.n. marian, dan tepinya terdapat catatan: dijual kepada sukiman dan surai (luas sukiman, dan luas surai), persil no, 36a d.l, luas ha'a,n. marian, tepinya terdapat ini catatan: dijual kepada kasta sukiman buku desa letter desa tanah, terdapat tanah tanah sawah tegal: an, marzuki persis 23a luas ha: "a.n, reason no, persil 23a luas ha). a.n, marzuki persil 25a luas ha: naa a11, marian persil luas ha'dan dalam buku ini persil tersebut terdapat a.n. sukiman dan surai (pemilik baru). a.n, marian no, persil d.i. luas dan dalam buku ini persil tersebut terdapat a.n. kasta sukiman a.n. marian no, persil iii luas ha) menimbang, bahwa dalam perkara ini telah diperiksa pula buku buku desa kejagung yang diajukan oleh tergugat, selaku kepala desa tersebut dalam mana terdapat tanah tanah sengketa, tercatat: buku desa letter b.i. desa kejagung, terdapat tanah tanah sawah tegal: persil luas an. ngalinah: persil luas a.n, ngalinah, persil luas a.n. ngalinah, . persil iii luas a.n. ngalinah, persil luas a.n. ngalinah: persil luas dari sori koni tepinya tercatat ngalinah persil luas dari sori koni ngalinah, persil luas a.n. djoforeso a.l, marker: persil luas an. sori koni dihasilkan kani wasijem buku desa letters desa kejagung, terdapat tanah tanah sawah tegal persis luas persil luas persil luas persis iii luas persil luas ha, masing masing an. ngalinah versi illus pers luas persil luas ha, masing masing a.n. ngalinah dari persil no, luas a.n. djojoreso al. masam, tepinya sains persil no, luas an. sori kami, luas an. sori kan kani luas diserahkan kepada kani warsijem menimbang, bahwa atas pertanyaan hakim, kedua belah fihak menerangkan, bahwa mereka tidak mempunyai sesuatu lain lagi yang akan ditujukan pada 'persidangan dan mereka lalu mohon keputusan: tentang hukum menimbang, bahwa gugat penggugat sebagaimana diuraikan atas, menimbang, bahwa tergugat dalam jawaban lisan dalam persidangan menerangkan pada pokoknya: peng bahwa tergugat keberatan untuk menyerahkan tanah tanah rumah rumah dalam gugat, sebab barang barang tersebut tidak seluruhnya merupakan barang peninggalan milik almarhum ngalinah, akan tetapi termasuk dalamnyamilik peninggalan almarhum tarmizi: bahwa selain itu penggugat juga sudah menguasai dan mengerjakan rumah desa kwang dan buah rumah sisinya serta penayangannya, bahwa tanah dalam gugat peninggalan ngatinah ada yang dijual oleh ngalinah sendiri sewaktu' masih hidup atau ditukarkan dengan tanah jain, bahwa'tanah dan rumah dalam gugat jelasnya sebagai berikut: tanah sawah bab dari ngalinah dikuasai penggugat tanah tegalkab c.: dari ngalinah dikuasai penggugat, mat barang barang gugat'sub tanah asal dari ngalinah: barang barang'gugat still tanah sawah bab dalam gugat berasal dari bok ngalinah, sekarang dikuasai oleh sampur, penggugat tanah sawah bab dalam gugat berasal dari sori sekarang saya kuasai tanah', tanah sawah bab dalam gugat berasal dari sori sekarang dikuasai oleh camat desa tanah karena pembelian: tanah sawah bab dalam gugat berasal:ari bok ngatinah sekarang dikuasai oleh ngasirnah karena tukar menukar: tana tanah sawah bab dalam gugat berasal dari sori sekarang saya kuasai tanah: sawah bab dalam 'gugat berasal dari. bok ngalinah dan semasa hidupnya telah dijual pada marzuki, tanah sawah bab dalam gugat berasal dari tarmizi, dan selanjutnya saya kuasai lalu saya jual kepada seniman: tanah sawah bab dalam gugat berasal dari bok ngalinah selanjutnya saya jual kepada seniman: ana pes asia tanah sawah bab dalam 'gugat berasal dari sori dan sekarang:saya kuasai, tanah sawah bab dalam gugat berasal dari tarmizi sekarang dikuasai oleh hasilan: las tanah tegal berasal dari tarmizi selanjutnya saya jual kepada soeradji, aanami: tanah sawah bib b. )'berasal dari tarmizi selanjutnya 'saya jual kepada ration: maa tanah sawah bab dalam gugat berasal dari tarmizi selanjutnya dikuasai oleh sori lalu diberikan kepada anak kemenakannya bernama tami: tanah sawah bab dalam gugat berasal dari bok ngalinah lalu diberikankepada tambo, iba tanah tegal bab dalam gugat berasal dari bok ngalinah lalu diberikan kepada si, tag tanah tegal bab dalam gugat berasa! dari bok ngalinah sekarang dikuasai oleh sampler dkk.: ana tanah tegal bab dalam gugat berasal dari sori, sekarang dikuasai oleh ngasih, tanah tegal bab c,. dalam gugat berasal dari bok ngalinah sekarang dikuasai oleh hasilan: tanah tegal bab dalam gugat berasal dari bok ngalinah sekarang dikuasai oleh sampler: bap tanah tegal bab dalam gugat berasal dari tarmizitanah tegal bab dalam gugat berasal dari sori, selanjutnya saya kuasai dan akhirnya saya berikan kepada suki: tanah tegal bab dalam gugat berasa! dari tarmizi, selanjutnya saya kuasai dan akhirnya saya jual kepada sains tanah tegal bab dalam gugat berasal dari tarmizi selanjutnya diberikan kepada isterinya, sori, dan akhirnya oleh diberikan kepada kami! menimbang, bahwa untuk menguatkan tugasnya penggugat mengajukan saksi saksi bawah sumpah masing masing menerangkan pada pokoknya masam: bahwa ngalinah cukup berharta karena mendapat tinggalan saudara saudaranya, dan tidak punya anak: bahwa ibu penggugat duku dirawat oleh ngalinah, sedang tergugat tidak dirawat, bahwa saksi tidak tahu tentang barang barang peninggalan ngalinah dan pembagiannya serta siapa yang menguasainya, mohamad badrul bahwa ibu penggugat yaitu mariah dulu dipelihara ngalinah sampai kawin dan beranak penggugat sedang tergugat tidak dirawat ngalinah: bahwa ngalinah orang kaya, waktu hidup tanah tanah ada yang dijual antara lain kepada saksi, setelah ngalinah meninggal tidak tahu siapa yang menguasai dan "tidak tahu barang barang apa yang dikuasai penggugat: bahwa waktu ngalinah masih hidup tanahnya dikerjakan oleh orang lain setelah meninggal dunia ada yang dikerjakan sampler dengan saudara saudaranya, hasilan (tanpa sumpah sebagai penambah keterangan): bahwa barang barang peninggalan nygalinah sebagian ada yang dikuasai (dikerjakan penggugat, sebagian yang lain dikuasai oleh tergugat, sedang saksi sendiri menguasai mengerjakan tanah tegal desa kejagung dan tanah sawah. desa tanah terhadap tanah tanah ini saksi keberatan kalau diminta kembali karena sudah diberikan: na, aah menimbang, bahwa penggugat selain mengajukan saksi saksi juga mengajukan bukti bukti tertulis: surat tanda pendaftaran sementara tanah milik indonesia buku pendaftaran huruf desa kurang atas nama ngalinah mariah mengenai: persil kl. desa iii luas ha: persil no, kl. desa hii luas ha: taun persil kl, desa tuas ha: persil no, kl. desa iii luas (bukti product merah): surat tanda pendaftaran sementara tanah milik indonesia no, buku pendaftaran huruf desa geneharjo, atas nama ngalinah mariah mengenai persil no, 98h kl, desa iii luas ha, persil 98a kl. desa luas ha: (buktiproductp. merah), surat:tanda pendaftaran sementara tanah milik indonesia buku pendaftaran huruf desa kejagung, atas nama malinau cs. mengenai: persil kl. desa luas ha, persil no:' 'kl, desa luas (bukti product merah), surat'tanda pendaftaran sementara tanah milik indonesia buku pendaftaran huruf c,: "desa kurang atas nama mariah tahap mengenai persil kl. desa kuis: (bukti product merah), surat tanda pendaftaran sementara tanah milik indonesia buku pendaftaran huruf desa kejagung atas nama ngalinah mariah: persil no, ki desa luas ha: persil ki. desa luas ha: persil kl. desa luas ha, persil kl. desa iii luas (bukti product merah) . : menimbang, bahwa untuk menguatkan pangkalannya tergugat mengajukan saksi saksinya di bawah sumpah masing masing pada pokoknya menerangkan: admin al.p.masalah: bahwa saksi mengetahui waktu ngalinah menyerahkan barang barang kepada tergugat, saksi ikut menanda tangani surat penyerahan dalam penyerahan tersebut oleh ngalinah dikatakan apabila tergugat akan naik haji supaya menjual barangebarangnyaj bahwa setelah ngalinah mati barang barangnya dikuasai oleh penggugat dan tergugat, jadi sama sama menerima barang barangnya ngalinah, tergugat dan mariah sama sama dipelihara ngalinah,. . nan soeradji: bahwa .barangebarang ngalinah sebelum ngalinah: meninggal diserahkan kepada marian tergugat) "ntuk tambah ongkos naik haji, penyerahan tersebut dibuatkan surat tanpa paksaan dan saksi ikuttekeny " . bahwa barang barang ngalinah sekarang ada yang dikuasai oleh penggugat tanah rumah desa kejagung dan juga ada yang telah dikuasai oleh orang lain, bahwa setahun bahwa apa pembayaran barang barang peninggalan warisan, pernah akan dada.:an tergugat tidak mau paman: wana mena sena ain bahwa mariah dan tergugat kedua duanya anak angkat ngalinah, ngalinah punya tanah dan rumah berasal dari kapel, orang tuanya, setelah ngalinah mati sebagian tanah rumah dikuasai oleh penggugat sebagian lagi dikuasai tergugat, saksi tidak tahu apakah ngalinah pernah memberikan barang barangnya kepada cucu cucunya atau tidak, tan bem nana ngasih: tan tan bahwa barang barang: sengketa adalah peninggalan ngalinah berasal. dari ayahnya kapel, ngalinah sewaktu hidup memelihara anak anak mariah, setelah ngalinah mati, barang barangnya dikuasai marian tergugat) dan ada yang dikuasai penggugat dan ada yang dijual, dan ditukar dengan saya ketika ngalinah masih hidup, taslim: bahwa barang barang yang dikuasai tergugat antara isin berisi dari tarmizi, sori yang diberikan kepada tergugat desa kejagung dan dibuatkan surat sewaktu sori masih hidup: iman: bahwa pernah mengetahui ngalinah memberikan kurang barangnya tanah rumah kepada tergugat untuk naik haji, penyerahan tersebut dibuatkan surat dan saksi ikut tanda tangan, saksi tidak tahu sebelum sesudah ngalinah meninggal dunia diadakan pembagian barang barangnya atau tidak, dan juga tidak tahu siapa yang menjual membeli barang barang ngatinah taksi: bahwa perah diberi tanah oleh ngalinah sampai sekarang dan tidak belum diminta kembali, hal ini diberikan oleh ngalinah lebih dulu, dari pada ngalinah waktu memberikan barang barangnya kepada tergugat: bahwa tidak tahu jelas barang barang ngalinah, hanya tahu penggugat menguasai barang barang ngalinah, tanah rumah desa kurang: menimbang, bahwa untuk menguatkan pangkalannya tergugat mengajukan bukti bukti tertulis berupa: surat wasiat pengesahan penyerahan kekuasaan desa kejagung, tanggal juli antara ngalinah dan marian, perihal penguasaan harta bendanya ngalinah (bukti product merah), surat perjanjian menjual tanah pekarangan, desa kejagung, tanggal antara marian dan taksi al. mudrikah, mengenai penjualan tanah pekarangan persil tuas (bukti product merah): surat perjanjian pemberian tanah desa genaharjo, tanggal juli antara ngalinah mariah dan taksi mudrikah, mengenai pemberian tanah sawah persil 98a luas persil 98b luas (bukti product merah): surat ketetapan pajak hasil bumi, desa geneharjo no, atas nama taksi mudrikah persil 98b iii luas hh, persil 98a luas (bukti product merah): surat tanda terima kejagung, tanggal dari kasim bin surai uang sebanyak dua ribu rupiah buat bayar beli tanah sawah yang ukuran (bukti product merah) nan surat tanda terima uang dari penjualan tanah pekarangan desa kejagung, antara marian dan almarhum ngalinah cs. dalam petak persil luas. (bukti product merah): surat perjanjian pengesahan pembagian warisan tanah desa kejagung antara marian dan hasilan menaksir dalam persil fil luas ha (bukti product merah), dat surat perjanjian jual tanah sawah, desa kejagung, antara marian dan seniman, ukuran akhir no, persil no, (bukti product merah): surat ketetapan pajak hasil bumi desa tanah no, atas nama:: seniman norang barang sengketa tidak seluruhnya milik almarhum ngalinah akan tetapi adalah sebahagian milik almarhum tarmizi: bahwa tergugat tergugat dalam kasasi penggugat penggugat asli sudah me menguasai sebahagian dari barang barang sengketa: bahwa almarhum ngalinah sudah menjual sebahagian dari barang barang seng kota serasa hidupnya: ham bahwa barang barang sengketa semuanya telah dihibahkan oleh almarhum ngalinah kepada penggugat untuk kasasi tergugat asal semasa hidupnya: bahwa mariah, ibu tergugat tergugat dalam kasasi tidak ada meninggalkan harta pada waktu meninggal dunia, menimbang bahwa keberatan keberatan itu semuanyaberatnetapkan atau karena melanggar pe aturan peraturan hukum yang berlaku sebagaimana yang dimaksud dalam undang undang tahun menimbang bahwa meskipun demikian keputusan pengadilan tinggi harus dibatalkan sekedar mengenai dictum tentang pembatalan hubungan antara ter buat tergugat asal dan orang serta pembagian harta warisan, karena untuk ini orang harus diikut sertakan sebagai tergugat, dan mahkamah agung @kan mengadili sendiri perkara ini yang kamarnya berbunyi seperti yang akan disebut bawah ini, menimbang:r's tersebut: persil no, s.ii luas (bukti product merah), menimbang, bahwa selain itu oleh tergugat diajukan bukti bukti tertulis: surat tanda bukti hak milik mardjocki desa dayung palang) persil 17a luas tersebut petak an. ngalinah trunodjojo (bukti product merah), surat tanda bukti hak milik reason pak gamelan desa dayung, persil 17a luas 'mi2 tersebut petak an. ngalinah trumodjojo (bukti product merah), menimbang, bahwa untuk lebih dapat mempertimbangkan perkara ini pengadilan mengambil saksi saksi lain: yang diperlukan dan bawah sumpah masing masing menerangkan: ii. masih:: bahwa tanah. sengketa yang desa kwang: berasal dari kapel, waris tarmizi, sri dan ngalinah, antaranya ada yang dijual oleh ngalinah kepada mohamad, bahwa antara tanah ngalinah tersebut ada yang dikerjakan oleh sampler penggugat) sedang tergugat ha, dari sawah sawah peninggalan kapel ada sebuah ha, widi: bahwa tanah sengketa asal dari hyalina desa tanah sebanding, tanah tanah dalam gugat sudah dijual ngalinah kepada marzuki dan harsono, tanah bab dalam gugat dijual kepada soedirman dan soeradji tanah bab kepada seniman tanah bab kepada kasino dan seniman tanah bab saksi tak tahu, tanah bab. dikuasai oleh kami, sedang tanah yang lain dikuasai tergugat dan dikerjakan hasilan, setahun tidak pernah pembagian barang barang ngalinah, pernah ada pengaduan penggugat, sieben: bahwa seorang nama trans pernah minta surat dari kepala desa kejagung, yang mengatakan bahwa tanah tersebut telah diberikan kepada taksi waktu itu ngalinah dalam keadaan sakit, tidak pernah dengan ada pembagian warisan barang barang peninggalan ngalinah: imam sutomo bahwa penggugat pernah datang kantor agraria dengan membawa petak, ternyata tanah dalamnya melebihi batas maksimum, dan akan diselesaikan, tetapi tidak berhasil sebab tanah sudah dibalik atas nama orang lain, bukan lagi a.n. ngalinah, dari mereka itu ada yang lapor, bahwa maksud penggugat salah akan minta tanah sengketa: menimbang, bahwa oleh saksi saksi tersebut diajukan pula buku buku desa dalam mana terdapat tanah sengketa tercatat: buku desa letter kwang. terdapat tanah tanah sawah persil iii luas atas nama: ngalinah bin kapel, buku desa letter kwang, terdapat nama: ngalinah bin kapel persil kl. desa iii tuas ha, pajak is.(yasan), buku desa letter b.i desa tanah, terdapat tanah tanah sawah tegal persil 23a s.ii luas a.n. marzuki, persil 23a s.ii luas &.n. reason: persil 25a s.ii luas a.n, marzuki: persil ng. s.i luas an. marian, dan tepinya terdapat catatan dijual kepada sukiman dan soeradji (luas sukiman, dan luas surai): persil 36a d.i. luas a.n. masam tepinya terdapat cacat: dijual kepada kasta sukiman buku letter desa tanah, terdapat tanah tanah sawah tegal: a.n. merujuk! no, persil 23a s.ii luas ha: a.n. reason no, persil s.ii luas ha: a.n, marzuki persis 25a s.ii luas ha: a.n, masam persil no, tuas ha, dan dalam buku, ini versi! tersebut terdapat a.n. sukiman dan surai (pemilik baru): uas gan buku buku desa kejagung yang diajukan oleh tergugat yaitu: buku desa letter b.i, desa kejagung, terdapat tanah tanah tegal: persil luas h.a. a.n. ngalinah: persil no, luas h.a. a.n, ngalinah: persil luas h,a. a.n. ngalinah: persil d.iii luas h.a. a.n. ngalinah: persil luas h.a: an, ngalinah: persis luas dari soni koni tepinya tercatat ngalinah persil luas h.a. dari sori koni ngawi nah: persil luas ha. .n. djojoreso al. masam: djojoreso al, masam: persil luas h.a. sori koni dikalikan koni wasijem buku desa letter desa kejagung, terdapat tanah tanah sawah tegal: persil luas hla.: persil luas ela.: persil d,'ii luas h.la.: persil d.iii luas h.a: persil luas h.a. masing masing a.n. ngalinah ag. persil tuas hla.: persil luas h.a. .masing masing a.n. nganilan br.dari persil luas h.a: an. djojoreso al. marian, tepinya. samin: persil luas1 h.a, a.n, sori koni luas ha, a.n, sori koni luas ha. diserahkan kepada koni warsijem peer menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas pengadiliri negeri dapat mengambil kesimpulan bahwa ibu penggugat, penggugat dan tergugat benar dirawat oleh ngalinah, akan tetapi tidak. beralasan berdasarkan atas landasan sebagai anak angkat sebab dari keterangan penggugat, tergugat, saksi saksi dan bukti bukti yang diajukan persidangan tidak ada yang memberikan alasan alasan atau pun petunjuk kearah pengertian lembaga anak angkat, akan dapat dibenarkan bahwa ibu penggugat, penggugat dan tergugat adalah orang orang yang pernah dirawat diopenl' oleh almarhum ngalinah dan dapat dibenarkan pula bahwa ibu penggugat almarhum, tergugat dan penggugat adalah kemenakan dan cucu kemenakan almarhum ngalinah dan merupakan sebagian dari ahliwaris almarhum ngalinah: nahas dean bahwa barang barang dalam gugat yaitu rumah rumah dan tanah tegal sawah dalam sub. a:b. dan dapat dibenarkan sebagai barang barang peninggalan almarhum ngatinah,. akan tetapi tidak dapat dibenarkan dalil penggugat yang mengatakan bahwa barang barang tersebut belum dibagi waris, sebab ternyata bahwa dari keterangan keterangan (penggugat, tergugat dan 'saksi saksi dibawah sumpah dan saksi sebagai penambah keterangan serta adanya bukti bukti tertulis yang diajukan ternyata bahwa barang barang dalam gugat harta kekayaan almarhum ngalinah, sebelum ngalinah meninggal dunia,dan tanah: sawah desa genaharjo (sub. dalam gugat) pada tanggal juli telah diberikan kepada taksi (bukti'product merah),. badeni tanah sawah bab dalam gugat berasal dari bok ngalinah sekarang dikuasai oleh ngarsinah karena tukar menukar tanah sawah bab dalam" gugat berasal dari bok ngalinah' dan semasa hidupnya telah dijual kepada mardjoekiy tanah sawah bab dalam gugat berasal dari bok ngalinah lalu diberikan kepada tambo, pia amalan tanah tegal bab dalam gugat ,berasal dari bok ngalinah lalu diberikan kepada si, asa ena tanah tegal bab dalam gugat berasal dari bok ngalinah sekarang dikuasai oleh hasilan: bahwa selain itu penggugat sendiri ternyata juga sudah mendapat menguasai tanah tanah dan rumah peninggalan almarhum ngalinah, tanah sawah bab dalam gugat berasal dari bok ngalinah, sekarang dikuasai oleh sampler, penggugat . . tanah tegal bab dalam gugat berasal dari bok ngalinah, sekarang dikuasai oleh sampler dkk.: nan plan tanah tegal bab dalam gugat berasal dari bok ngalinah, sekarang dikuasai oleh sampoerna . tan man tega man bahwa kepada ahliwaris yang lain mula mula mendapat tanah peninggalan almarhum ngalinah tanah bab kepada hasilan, bahwa demikian pula bahwa demikian pula tanah tanah yang berasal dari almarhum tarmizi dan sori telah pula berada tangan ahli warisnya, tanah bab kepada tergugat, tanah bab kepada tergugat dijual kepada seniman: tanah bab kepada tergugat: tanah bab. kepada hasilan: tanah bab kepada tergugat dijual kepada soeradji: tanah bab kepada taksi: tanah bab kepada tergugat dijual kepada ration: tanah bab kepada msi: tanah bab kepada ngasih: tanah bab kepada tergugat dijual kepada siman! tanah bab kepada tergugat diberikan kepada seki, tanah bab kepada tergugat dijual kepada samin, tanah bab kepada kami, bahwa dengan demikian jelas bahwa barang barang peninggalan almarhum ngalinah dan almarhum tarmizi sori telah berada ditangan para ahliwaris yang berhak dan telah diterima dengan baik, telah dikerjakan sebagaimana mestinya dan telah pula rumah dalam buku pendaftaran desa yang bersangkutan: bahwa gugatan yangdiajukan oleh penggugat ternyata setelah sekian tahun penggugat telah menguasai dan mengerjakan tanah peninggalan almarhum ngalinah, sejak almarhum ngalinah masih hidup sampai sekarang tanpa ada perubahan apa apa, dan pula tanpa memasukkan orang orang yang semestinya dapat vo. dimasukkan dalam gugat:. bahwa pengadilan tidak berkehendak untuk merubah keadaan dan pembagian barang barang peninggalan almarhum ngalinah sebagaimana diterima oleh para ahliwaris dan dengan iktikad baik para 'ahliwaris telah mengerjakan dan memiliki menurut tata cara yang wajar dan dapat diterima oleh masyarakat desa dimana para ahliwaris masing masing, . menimbang, bahwa oleh karena itu pengadilan negeri menolak gugat yang diajukan oleh penggugat penggugat dan oleh karenanya penggugat sebagai fihak yang dikalahkan, penggugat dibebani untuk membayar ongkos perkara: mengingat peraturan peraturan yang berlaku dan bersangkutan. memutuskan: menolak gugat penggugat: menghukumpunya tiga puluh lima rapi): dentiklanlah keputusan'ini dijatuhkan pada hari: mat, tanggal pe berlari oleh kami a.indrojoewono s.h, hakim pengadilan negeri tuban, dan diumumkan pada hari itu juga dengan hadirnya panitera joo dan kedua belah fihak dengan panitera, hakim, ttd, ttd, (moeldoko) (aindrojoewono s.h.). membatalkan putusan pengadilan tinggi surabaya tanggal pebruari no, perdata,. dan dengan mengadili sendiri mengabulkan gugatan pengkupal untuk sebahagian: menyatakan para penggugat dan tergugat sebagai ahliwarisalmarhum ngalinah: menyatakan tanah sengketa kecuali dan no, adalah milik almarhum ngalinah: menetapkan masing masing pihak para penggugat dan tergugat berhak atas bagian dari harta warisan tersebut, menyatakan gugatan untuk 'selebihnya tidak dapat diterima: menghukum tergugat, sekarang penggugat untuk kasasi untuk membayar semua biaya perkara baik.rupiah): haa demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan mahkamah agung pada hari sabtu tanggal september dengan prof. subjektif sh, sebagai ketus, miskin kusumah armada sh, dan d.h. lumbanradja sebagai hakim hakim anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka pada hari rabu, tang gal oktober oleh ketua tersebut, dengan dihadiri oleh miskin kusumah armada sh, dan d.h. lumbanradja sh, hakim hakim anggota dan t.s alamiah.dua aid. prof. subjektif s.h., ttd. z. miskin kusumah armada sh, (ttd mi. lumbanradja s.h, panitera pengganti, bana ttd t.s. alamiah sulaeman s.h, putusan pengadilan tinggi surabaya no, perdaterdata. dalam tingkat bandingan dalam sidang permusyawaratan telah menjatuhkan putusan akhir sebagai tertera bawah ini dalam perkaranya sampler, umur tahun, pekerjaan tani, berdiam desa owen, kecamatan seeding, kabupaten tuban, il. untuk diri sendiri dan selaku kuasa dari il. sampoerna, umur tahun, pekerjaan tidak mempunyai, ii. iskandar, umur tahun, pekerjaan tidak mempunyai, ii. lebong, umur tahun, pekerjaan tani, ketiganya ber sebagai pera penggugat pembanding pelan melawan rsa pekerjaan kepala desa dari dan berdiam desa kejagung, kecamatan sebanding, kabupaten tuban, sebagai tergugat berbanding, pengadilan tinggi tersebut, telah membaca semua berkas surat surat dan semua surat surat yang ber hubungan dengan perkara ini, yang dijatuhkan oleh pengadilan negeri tuban dalam perkaranya kedua belah fihak dan yang diucapkan muka umum hadapan mereka pada tanggal peb. ruri perdata, yang pokok putusannya berbunyi sebagai berikut menolak gugat penggal, menghukum penggugattiga puluh lima rupiah), membaca turunan surat pernyataan yang dibuat oleh panitera pengadilan negeri tuban, bahwa pada tanggal maret para penggugat, telah meng ajukan permohonan agar supaya perkaranya melawan tergugat, diperiksa dan di kid 'bandingan tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawannya dengan saksama, menimbang, bahwa para penguat pembanding telah mengajukan "surat pen belasan (memori banding) tertanggal mei yang isinya telah diberitahukan kepada fihak lawannya dengan saksamangohonan tersebut dapatlah diterima: menimbang, bahwa yang menjadi pokok persoalan dalam perkara ini salah sebagai berikut apakah benar bahwa mariah dan marian adalah anak angkat dari nanah, barang barang tanah tanah yang manakah yang sebenarnya masih men jadi peninggalan warisan bok ngalinah dari sekian jumlah tuntutan peng gugat pembanding, menimbang, bahwa keberatan keberatan pokok dalam memori banding yang diajukan oleh para penggugat pembanding adalah sebagai berikut bahwa'tidak ada pangkalan dari tergugat berbanding tentang adanya peng: angkatan anak oleh ngalinah, oleh karenanya harus dibagi merata seluruh harta peninggalannya, b. oleh karena marian kepala desa menjual sawah bersengketa dengan itikad tidak baik, ingin menguasai seluruhnya, karena mengetahui adanya ahliwaris yang masih berhak atas tanah bersengketa, bahwa penjualan tanah hingga kini belum dilaporkan 'oleh marian kantor pendaftaran tanah agraria) setempat: menimbang, bahwa dalam berita acara persidangan dapat diambil kesimpulan sebagai berikut bahwa penggugat penggugat pembanding maupun tergugat berbanding tidak menyangkal tentang pengangkatan anak oleh ngalinah kepada mariah dan marian, ditambah pula keterangan para saksi penggugat menggugat pem banding maupun para saksi tergugat berbanding yang menyatakan bahwa mariah dan marian adalah anak angkat ngalinah, bahwa dari jumlah luas tanah yang menjadi tuntutan penggugat pembanding ternyata belum dibagi waris, sedangkan sebagian dari jumlah tanah sengketa telah dijual oleh tergugat berbanding: cc. bahwa pengakuan tergugat berbanding mengakui bahwa dibebani kewajiban mengurusi tanah tanah bersengketa, menimbang, bahwa oleh karena ternyata mariah dan marian adalan anak angkat ngarlinah dan penggugat pembanding adalah ahliwaris pengganti mariah, maka sudah selayaknyalah ahliwaris pengganti tersebut menerima separo sebagian yang sama jumlahnya yang diterima mariah) menimbang, bahwa berdasarkan surat pendaftaran tanah milik indonesia nomor buku pendaftaran huruf desa kwang atas nama ngalinah mariah mengenai persil no, kl. desa iii luas ha, no, desa luas ha, kl. desa luas ha: kl, desa iii luas ha: jumlah ha: il. surat tanda pendaftaran sementara tanah milik indonesia, buku pen. dataran huruf desa genahardjo, alas nama ngalinah mariah, mengenai persil. b.kl. desa ili luas ha, persil a.kl. desa luas ha, jumlah ha, hi. surat tanda pendaftaran sementara tanah milik indonesia buku pen dataran huruf desa kejagung, atas nama ngalinah cs. mengenai persil kl. desa il luas ha: persis kl. desa dun ha: jumlah ha: iv, surat tanda pendaftaran sementara tanah milik indonesia no, buku. per dataran huruf desa kwang, atas nama ngalinah cs, mengenai persil. no, kl. desa luas ha: surat tanda pendaftaran sementara tanah milik indonesia buku pen dataran huruf desa kwang atas nama mariah taher mengenai persil kl. desa lil luas ha: vi. surat tanda pendaftaran sementara tanah milik indonesia buku pen dataran huruf desa kejagung atas nama ngalinah mariah mengenalgundah ha: menimbang, bahwa tanah tanah tersebut yang ditunjuk untuk mengurusi adalah marian, maka yang bertanggung jawab atas perpindahan hak orang lain adalah marian, yang dalam hal ini ternyata marian tidak dapat member tanggung jawabkan atas tanah tanah bok ngalinah sedangkan jelas dalam buku buku desa bok hyalina' terkenal dengan sebutan bok mariah m bok ngalinah one ko, mariah: menimbang, bahwa telah terbukti pula bahwa jual beli tanah yang dipaku kan tergugat berbanding tidak dapat dibenarkan, karena tanah bersengketa belum dibagi waris kepada para ahliwaris: perubahan hak milik atas tanah bersengketa tanpa memberikan laporan kepada kantor pendaftaran tanah: adanya itikad tidak baik dari marian selaku kepala dosa yang. ingin mong hari atas seluruh barang barang tanah tanah warisan, maka sudah selayar nyala jual beli yang dilakukan oleh tergugat berbanding dibatalkan: menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebut atas seharusnyalah putusan pengadilan negeri tuban tanggal pebruari perdata dibatalkan dan pengadilan tinggi memberikan peradilan sendiri, menimbang, bahwa oleh karena pihak tergugat berbanding ada pihak yang kalah, maka biaya perkara baik tingkat pertama maupun dalam tingkat bandingan seharusnyalah dibebankan kepadanya,an, dari para penggugat pembanding tersebut, membatalkan putusan pengadilan negeri tuban tanggal pebruari no, perdata. yang dimintakan peradilan tingkat bandingan tersebut, dan dengan memberikan peradilan sendiri mengabulkan gugatan penggugat untuk sebagian,, bahwa .tanah. bersengketa kecuali tanah tanah no, dan milik marzuki dan dan reason pak gamelan, adalah harta peninggalan alm. ngalinah: menghukum tergugat berbanding untuk. membagi tanah bersengketa tersebut atas dengan ketentuan sebagai berikut para penggugat pembanding mendapatkan separo bagian dari tanah ter sebut atas, tergugat berbanding mendapatkan separo bagian tanah tersebut atas, membatalkan hubungan antara tergugat berbanding dengan siapa saja yang mendapatkan hak (peralihan hak) dari padanya, menghukum tergugat berbanding untuk membayar biaya perkara yang jatuh dalam peradilan tingkat bandingan yang sampai pada putusan ini direncanakan sebesar rp, (tiga ratus dua puluh rupiah):tuban: demikianlah diputus pada hari: selasa, tanggal pebruari tujuh "puluh satu, oleh kami, juwana hardjawidjaja. s.h. hakim pengadilan tinggi tersebut, dan. pada hari dan tanggal tersebut atas, terus diumumkan oleh kami, hakim tersebut dengan dihadiri oleh panitera pengganti ' . soeharto ba. panitera pengganti hakim: tid, ltd soeharto ba.) (juwana hardjawidjaja se) putusan pengadilan negeri tuban no, demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang maha esa. pengadilan negeri tubansampler, umur tahun, pekerjaan tani, berdiam desa . kwang, kecamatan sebanding, kabupaten tuban:. untuk diri sendiri dan selaku kuasa dari sampoerna, umur tahun, pekerjaan tidak mempunyai: iskandar, umur tahun, pekerjaan tidak mempunyai, mi. ledeng, umur: tahun, pekerjaan tani, ketiganya berpenggugat a melawan marian, pekerjaan kepala desa dari dan berdiam desa kejagung, kecamatan sebanding, kabupaten tuban, terduga tea pengadilan negeri tersebut: telah memeriksa surat surat: telah mendengar kedua belah fihak dan saksi saksi, tentang peristiwa menimbang, bahwa penggugat dengan tugasnya yang dimajukan dengan surat tanggal april dan yang bermaksud sebagai berikut bahwa seorang perempuan bernama ngalinah, dari desa kejagung, ke catatan sebanding, kabupaten tuban, telah meninggal dunia pada tahun bahwa almarhum ngalinah pada waktu hidupnya telah kawin dengan se orang laki laki bernama tahap, akan tetapi telah meninggal dunia juga pada baru harinya, dan dari hubungan perkawinan mereka tidak dilahirkan anak kandung seorangpun, bahwa almarhum ngalinah pada waktu hidupnya telah mengambil anak kemenakannya sendiri bernama mariah, yaitu anak adik kandungnya ngawi nah, bernama tempi almarhum, diambil sejak berumur tahun, sebagai anak angkatnya, akan tetapi mariah lalu meninggal dunia pada tahun "dengan, meninggalkan ahliwaris anak anaknya sebanyak orang, masing masing bernama sampler, sampoerna, makro, iskandar, le |
seri semi warangkiran nomorregister 96k mil tanggalputusan mei majelis hakim german hoediarto, s.h. imron anwar, s.h., n.mh. timur manurung, s.h. klasifikasi pertimbangan lain bagi hakim dalam menjatuhkan putusan dana kaidahhukum: pengadilan militer hi manado karena sekalipun terdakwa terbukti didakwa telah melakukan tindak pidana melakukan perbuatan sebagaimana militer, yang sengaja dengan tindakan tersebut dalan dakwaan, akan tetapi nyata mengancam dengan kekerasan harus dipertimbangkan sebab sebab terhadap atasan, dengan cara sebagai perbuatan tersebut. dalam perkara ini, berikut: majelis hakim kasasi membatalkan pada tanggal maret terdakwa putusan judex facts pengadilan mendekati atasannya, lett info nuri, militer tinggi dan pengadilan militer) sambil mengatakan kamu yang meng dengan alasan telah kurang dalam ikat tangan istri saya bersama sersan pertimbangannya . sekalipun terbukti rustam, nanti saya bunuh kamu, bahwa terdakwa mengeluarkan kata keluargaku banyak , dan terus meng kata yang tidak pantas diucapkan oleh ulangi kata kata itu sambil menunjuk seorang bawahan kepada atasan dalam unjuk lett info nuri. kehidupan keprajuritan, namun akibat perbuatan terdakwa, lett info tindakan tersebut disebabkan luapan nuri merasa malu dan dihina atas kata kejiwaan terdakwa akibat pemerkosaan kata yang dikatakan oleh terdakwa yang dilakukan atasan tersebut depan para saksi yang pangkatnya lebih terhadap istri terdakwa, yang menurut rendah dari saksi lett info nuri. hukum merupakan alasan pemain. karena itu, menurut majelis hakim atas tuntutan editor militer, pengadilan kasasi, adalah beralasan menurut militer manado menyatakan hukum untuk melepaskan terdakwa terdakwa terbukti secara sah dan dari seluruh tuntutan hukum dan meyakinkan bersalah melakukan tindak memulihkan hak terdakwa dalam pidana militer, yang sengaja dengan kemampuan, kedudukan dan harkat tindakan nyata mengancam dengan serta martabatnya. kekerasan terhadap atasan, dan mexicana terdakwa dengan pidana penjara (tujuh) duduk perkara: bulan. tingkat banding, putusan tersebut terdakwa diajukan muka persidangan dikuatkan oleh pengadilan militer tinggi ifi yurisprudensi mahkamah agung surabaya. terdakwatalu mengajukankasasi setelah mengetahui semua peristiwa dengan alasan pengadilan tinggi militer iii itu, majalah terdakwa marah sambil surabaya sangat keliru dalam penerapan mengeluarkan kata kata yang tidak hukumnya dan tidak mencermati secara baik pantas diucapkan oleh seorang perkara guo, sedang majelis hakim bawahan kepada atasan dalam pengadilan militer ini manado menolak kehidupan keprajuritan, namun permohonan terdakwa untuk didampingi tindakan tersebut disebabkan luapan oleh penasehat hukum, dan saksi saksi kejiwaan yang tidak dapat dikontrol yang telah diajukan ada yang tidak oleh terdakwa karena kejadian yang memenuhi syarat. menimpa istri terdakwa, dan tindakan serupa dapat terjadi kepada siapa saja pertimbangan hukum: bila mengalami peristiwa yang warna terlepas dari alasan alasan kasasi, dan tidak akan dapat menguasai diri mahkamah agung berpendapat bahwa untuk melakukan suatu tindakan permohonan kasasi pemohon kasasi sesuai dengan luapan kejayaannya, dapat dibenarkan, karena judex facts yang menurut hukum merupakan pengadilan militer tinggi dan pengadilan alasan pemain. militer) telah kurang dalam amarputusan: pertimbangannya, dengan pertimbangan sebagai berikut: mengabulkan permohonan kasasi dari saksi korban, lett ine achmad mohon kasasi terdakwa, nuri, berdasarkan keputusan membatalkan putusan pengadilan pengadilan yang telah berkekuatan militer tinggi iii surabaya put hukum tetap, telah dijatuhi pidana mt.ji bd g ad!v1 tanggal bala penjara dengn hukuman ana haag lil tambahan pemecatan dari dinas p1yr k pm.iii adi v keprajuritan, karena telah terbukti melakukan perkosaan terhadap istri tanggal mei terdakwa. mengadilisendiri: perkosaan dilakukan oleh saksi korban menyatakan terdakwa terbukti bawah ancaman pistol, dengan melakukan perbuatan sebagaimana dibantu oleh serta rustam tersebut dalam dakwaan editor militer, samar dan serta ariani, akan tetapi perbuatan tersebut tidak dapat dengan mengikat tangan istri dipidana, terdakwa, dan menutup mulut dan melepaskan terdakwa tersebut oleh mata istri terdakwa dengan lamban karena itu dari segala tuntutan hukum, hitam, dan ketika istri terdakwa memulihkan hak terdakwa dalam melawan, ditampar dan tubuhnya kemampuan, kedudukan dan harkat serta dibanding tempat tidur dan martabatnya, disetujui dua kali dan diancam akan membebankan biaya perkara semua dibunuh bila melapor. tingkat peradilan kepada negara. yurisprudensi mahkamah agung putusan k mil demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang maha esa mahkamah agung memeriksa perkara pidana militer dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara terdakwa: nama seri semi warangkiran: pangkat nrp serta jabatan urin pers agen rem stg, kesatuan agen rem santiago: tempatlahir kawangkoan: tanggallahir september jeniskelamin laki laki, kebangsaan indonesia: agama islam: tempattinggal asrama sapi marga viii kelurahan sari tumpuan, kecamatan sari, manado, terdakwa tidak ditahan: yang diajukan muka persidangan pengadilan militer ii manado karena didakwa: bahwa terdakwa pada waktu waktu dan tempat tempat seperti tersebut bawah ini, yaitu pada tanggal enam belas bulan maret tahun dua ribu empat, setidak tidaknya pada waktu waktu dalam tahun dua ribu empat depan ruangan sandi korem stg atau tempat lain, setidak tidaknya tempat dalam daerah hukum pengadilan militer manado tedengan cara cara sebagai berikut: yurisprudensi mahkamah agung bahwa terdakwa menjadi anggota militer tni melalui pendidikan secara pada tahun rindam vii wrb wangurer dan setelah selesai dilantik dengan pangkat prada. kemudian mengikuti pendidikan sustain musik agen bandung dan mendapat penempatan dendam vii wrb dan pada tahun dipindahkan agen rem stg sampai tahun mengikuti pendidikan secara dan setelah dilantik dengan pangkat serta kemudian ditugaskan agen rem stg sampai sekarang. bahwa pada tanggal maret sekira pukul wita sewaktu saksi lett info achmad nuri nrp. sedang berada depan ruangan sandi korem stg tiba tiba datang terdakwa yang berpakaian pdl loreng dan menghentikan sepeda motor, yang dikendarai terdakwa lalu terdakwa turun dari sepeda motornya dan mendekati saksi lett info nuri sambil menatap dan mengatakan kamu yang mengikat tangan isteri saya bersama sersan rustam, nanti saya bunuh kamu, keluargaku banyak , dan kata kata itu terus diulangi terdakwa sambil menunjuk unjuk saksi lett info nuri dengan menggunakan jari tangannya. bahwa kejadian tersebut diketahui dan dilihat oleh saksi kapten info arief suhartono, kemudian saksi arief suhartono melerai keributan tersebut dan memerintahkan terdakwa untuk pulang rumah agar tidak terjadi perkelahian. bahwa selain saksi arief suhartono, yang mengetahui dan melihat terdakwa berkata kata tidak pantas dan menunjuk unjuk saksi lett info nuri tempat kejadian adalah saksi serta hartono, saksi serta fred takapaha, saksi praja edy maramis, saksi lett chk. novi mewah. bahwa pada waktu terdakwa menunjuk unjuk saksi lett info nuri dengan kata pengancaman, terdakwa berpakaian pdl loreng sudah mengetahui serta melihat dengan jelas bahwa saksi lett info nuri yang telah dikenalnya adalah atasan terdakwa yang sama sama berdinas wilayah korem stg. bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi lett info nuri merasa malu dan dihina atas kata kata yang dikatakan oleh terdakwa depan umum apalagi pada waktu itu disaksikan oleh para saksi yang pangkatnya lebih rendah dari saksi lett info nuri. berpendapat bahwa perbuatan. yurisprudensi mahkamah agung mahkamah agung tersebut, membaca tuntutan pidana editor militer pada oditurat militer manado tanggal mei sebagai berikut: menyatakan terdakwasebagaimana diatur dan diancam 105 kuhp. dengan mengingat pm, ketentuan ketentuan perundang undangan lain yang bersangkutan, kami mohon agar terdakwa dijatuhi: pidana: pidana penjara selama (satu) tahun (empat) bulan. membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar rp. (lima ribu rupiah). membaca putusan pengadilan militer manado put k pm.jii div tanggal mei yang amar lengkapnya sebagai berikut: menyatakan terdakwa tersebut atas yaitu: seri semi warangkiran sersan dua nrpmexicana terdakwa oleh karena itu dengan: pidana: penjara (tujuh) bulan. membebankan biaya perkara kepada terdakwa sebesar rp. membaca putusan pengadilan militer tinggi surabaya put k pmt.in bdg ad!vi tanggal juni yang amar lengkapnya sebagai berikut: menyatakan: menerima secara formal permohonan banding yang diajukan oleh terdakwa seri semi warangkiran, serta nrp yurisprudensi mahkamah agung menguatkan putusan pengadilan manado nomor put k pm.iii ad v tanggal mei membebankan biaya perkara pada tingkat banding kepada terdakwa sebesar rp. (sepuluh ribu rupiah).pengadilan militer manado. mengingat akan akta tentang permohonan kasasi apk k viii yang dibuat oleh panitera pada pengadilan militer iii manado yang menerangkan, bahwa pada tanggal agustus terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan pengadilan militer tinggi tersebut, memperhatikan memori kasasi tanggal agustus dari terdakwa sebagai pemohon kasasi yang diterima kepaniteraan pengadilan militer hi manado pada tanggal agustus membaca surat surat yang bersangkutan, menimbang, bahwa putusan pengadilan militer tinggi tersebut telah diberitahukan kepada terdakwa pada tanggal agustus dan terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal agustus serta memori kasusnya telah diterima kepaniteraan pengadilan militer tii manadodakwa pada pokoknya sebagai berikut: bahwa pengadilan tinggi militer iii surabaya dalam memeriksa dan memutus perkara guo sudahlah sangat keliru dalam penerapan hukumnya. bahwa pengadilan tinggi militer ii! surabaya tidak mencermati secara baik akan perkara guo karena secara jelas pemohon kasasi tidak pernah melakukan tindak pidana sebagaimana yang telah dituduhkan, tapi perkara tersebut semata mata hanya direkayasa oleh saksi korban dalam hal ini oleh ahmad nuri selaku atasan pemohon kasasi yang waktu itu berstatus terdakwa dalam kasus tindak pidana pemerkosaan yang dilakukannya terhadap isteri pemohon kasasi yang bernama merry ulang dan sebagai yurisprudensi mahkamah agung mmk buktinya ahmad nuri dalam keputusan pengadilan militer ini manado telah menyatakan bahwa ahmad nuri tersebut terbukti bersalah melakukan tindak pidana pemerkosaan terhadap merry ulasan, isteri dari pemohon kasasi, karenanya dihukum penjara selama (delapan) bulan, keputusan mana telah diperbaiki oleh keputusan pengadilan militer tinggi iii surabaya nomor put k pmt.iii bdg ad v 2005d tanggal mei perbaikan mana adalah yang bersangkutan dipecat dari dinas militer tni ad, kemudian keputusan pengadilan tinggi militer iii surabaya tersebut telah dikuatkan oleh mahkamah agung republik indonesia dalam keputusannya tanggal oktober reg. k mil sebagai bahan pertimbangan mahkamah agung republik indonesia bersama ini dilampirkan foto copy salinan keputusan: keputusan pengadilan militer tinggi iii surabaya nomor put pmt.ii bdg ad v 2005d tanggal1 mei sebagai lampiran keputusan mahkamah agung republik indonesia reg. k mil tanggal oktober sebagai lampiran bahwa dalam pemeriksaan oleh pengadilan militer iii manado, pemohon kasasi sangat dirugikan sebab pada permulaan persidangan tersebut pemohon kasasi telah menyampaikan kepada majelis hakim pengadilan militer iti manado bahwa pemohon kasasi ingin didampingi oleh penasehat hukum namun majelis hakim tersebut menolak akan permintaan dari pemohon kasasi tersebut, padahal permintaan tersebut sesuai kitab undang undang hukum acara pidana: sebagai pertimbangan pula dengan ini dilampirkan: permohonan bantuan penasehat hukum oleh terdakwa kepada kepala ajenrem stg, sebagai lampiran it, permohonan bantuan penasehat hukum oleh kepala ajenrem stg, kepada danrem stg, nomor v 200s tanggal mei sebagai lampiran iv: bahwa saksi saksi yang telah diajukan perkara tersebut ada yang tidak memenuhi syarat menjadi saksi, sehingga tidak dapat dijadikan dasar dalam pertimbangan hukum karena selain saksi saksi tersebut tidak melihat atau mendengar secara langsung terjadinya tindak pidana yang dibawakan tersebut, juga keterangan para saksi tersebut tidak bersesuaian satu warna lain (saling bertentangan). yurisprudensi mahkamah agung menimbang, bahwa terlepas dari alasan alasan kasasi tersebut atas mahkamah agung berpendapat bahwa permohonan kasasi pemohon kasasi dapat dibenarkan, karena judex facts pengadilan militer tinggi dan pengadilan militer) telah kurang dalam pertimbangannya, dengan pertimbangan sebagai berikut: bahwa saksi korban adalah lett ine. achmad nuri, berdasarkan keputusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, telah dijatuhkan pidana bulan penjara dengan hukuman tambahan pemecatan dari dinas keprajuritan, karena telah terbukti melakukan perkosaan terhadap meraih ulasan, yaitu istri terdakwa. bahwa perkosaan yang dilakukan oleh saksi korban adalah lett inf. achmad nuri terhadap istri terdakwa, dilakukan dibawah ancaman pistol, dengan dibantu oleh serta rustam samar dan serta ariani, dengan mengikat tangan istri terdakwa meraih ulasan, dan menutup mulut dan mata istri terdakwa dengan lamban hitam, dan ketika istri terdakwa meraih ulasan melawan, istri terdakwa meraih ulasan ditampar dan tubuhnya dibanding tempat tidur dan disetujui dua kali dan diancam akan dibunuh bila melapor. bahwa adalah wajar setelah mengetahui semua peristiwa tersebut diatas, atas laporan istrinya, terdakwa marah pada saat bertemu dengan saksi pelapor lett info achmad nuri, sambil mengeluarkan kata kata yang tidak pantas diucapkan oleh seorang bawahan kepada atasan dalam kehidupan keprajuritan, namun tindakan tersebut adalah disebabkan luapan kejiwaan yang tidak dapat dikontrol oleh terdakwa, karena kejadian yang menimpa istri terdakwa, dan bahwa tindakan terdakwa tersebut, dapat terjadi kepada semua orang bila mengalami peristiwa yang warna dan tidak akan dapat menguasai diri untuk melakukan suatu tindakan sesuai dengan luapan kejayaannya yang menurut hukum merupakan alasan pemain, dan yang berlaku juga untuk terdakwa. karenanya adalah beralasan menurut hukum untuk melepaskan terdakwa dari seluruh cukup alasan mengabulkan permohonan kasasi dari pemohon kasasi sehingga putusan pengadilan militer tinggi iii surabaya put k pmt.ih bdg ad vi tanggal juni yang menguatkan putusan pengadilan militer manado put k pm.ihi yurisprudensi mahkamah agung ad v tanggal meitu permohonan kasasi terdakwa dikabulkan dan terdakwa dilepaskan dari tuntutan hukumdan undang undang tahun sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan undang undang nomor tahun serta terdakwa seri semi warangkiran, serta nrp. tersebut: membatalkan putusan pengadilan militer tinggi iii surabaya put k pmt.in bdg ad vi1 tanggal juni yang menguatkan putusan pengadilan militer manado put k pm.iii ad v tanggal mei mengadili sendiri: menyatakan terdakwa seri semi warangkiran, serta nrp. terbukti melakukan perbuatan sebagaimana tersebut dalam dakwaan editor militer, akan tetapi perbuatan tersebut tidak dapat dipidana: melepaskan terdakwa tersebutsemua tingkat peradilan kepada negara.german hoediarto, s.h., hakim agung yang ditetapkan oleh ketua mahkamah agung sebagai ketua majelis, imron anwar, s.h., n., mh. dan timur manurudan tanggal itu juga oleh ketua majelis beserta hakim hakim anggota tersebut, dibantu oleh agus suwardi, s.h., panitera pengganti, dan tidak dihadiri oleh pemohon kasasi terdakwa dan editor militer. yurisprudensi mahkamah agung |
mahkamah agung nomor register: pid tanggal putusan november team mapel.is sunu wahai, sh. said harahap, sh. artid allstar, sh. kaidah hukum dalam hal unsur memiliki dengan melawan hukum telah terbukti, maka terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penggelapan se bagaimana dibawakan oleh jaksa penuntut umum, sehingga kepada terdakwa tersebut haruslah dijatuhi hukuman" klasifikasi penggelapan . antar putusan ma ri binaan mengabulkan permohonan kasasi dari pemohon kasasi jaksa penuntut umum pada kebijaksanaan negeri bau bau: membatalkan putusan pengadilan tinggi sulawesi tenggara kendari tanggal maret nomor pid pt. sultra:"penggelapan": mma. dijalani jika kemudian hari. ada putusan yang telah memperoleh kekuatan hu kum tetap, sebelum berakhir masa percobaan selama tempat) bulan, terdakwa dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana: memerintahkan barang bukti berupa:yurisprudensi mahkamah agungrp. (dua ribu lima ratus rupiah): duduk perkara pengadilan negeri bau bau telah mengadili, memeriksa perkara sulit chandra, bahwa terdakwa sulit chandra pada hari urn'at tanggal april melakukan penggelapan, bahwa terdakwa berawal dari kerjasama dalam usaha dagang toko irian antara terdakwa dengan cahyadi chandra (saksi ker ban) yang melanjutkan orang tuanya tinggi ayah saksi korban yang mengurus kelanjutan toko irian: bahwa saksi korban membeli sebuah gudang yang terletak jem batan batu kabupaten buto: bahwa pada tahun terdakwa masih bekerjasama dengan saksi korban dan membuka usaha baru dengan nama toko bali sedangkan toko irian tetap dikelola oleh terdakwa: pertimbangan hukum bahwa judex active telah tidak menerapkan hukum atau menyerap kan hukum tidak sebagaimana mestinya: bahwa dalam perkara ini terbukti adanya perbuatan pidana atau perbuatan kelakuan akibatnya telah adanya korban kerugian yaitu bahwa terdakwa menyewa gudang tersebut pada pihak ketiga: bahwa judex active tidak menerapkan hukum pembuktian yaitu dengan keliru mengambil kesimpulan tentang unsur memiliki salah satu unsur yang dipertimbangkan oleh judex face secara tidak sempurna tidak utuh atau yang disimpulkan tersebut hanya se bagian unsur dengan sengaja memiliki melawan hak sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang hain: bahwa pengadilan tinggi sulawesi tenggara kendari telah salah menerapkan hukum, yurisprudensi mahkamah agung (delapan juta lima ratus ribu rupiah) pertahun mulai april .sampai dengan april adalah perbuatan melawan hak atau bukan haknya atau tanpa seizin dari yang berhak pemilik gudang) cahyadi chandra, maka dengan adanya hal tersebut atas, terbukti bahwa ter dakwa telah menguasai memiliki uang sejumlah rp. (delapan juta lima ratus ribu rupiah) hasil sewa gudang yang bu kan miliknya tetapi adalan milik hak saksi korban cahyadi chandra, bahwa dengan terbukanya, sengaja memiliki dengan melawan hakhukum oleh terdakwa uang sejumlah rp. (delapan juta lima ratus ribu rupiah) yaitu hasil sewa gudang milik saksi korban cahyadi chandra adalah bersesuaian dengan apa yang dikehendaki: keterangan saksi saksi dalam perkara ini, pengakuan. terdakwa dan barang bukti surat bersesuaian pula dengan petunjuk tindak pidana yang terjadi, berdasarkan alat alat bukti yang sah dalam perkara ini yaitu se mua keterangan saksi saksi utamanya. saksi korban cahyadi chandra bahwa yang diderita saksi korban adalah barang tidak dapat dimilikinya bersama gudang miliknya tetapi masih dikuasai dimiliki oleh terdakwa sulit chandra secara melawan hak hukum, tanpa seizin dari pemiliknya yang berhak yaitu cahyadi chandra memohon kasasi) bersalah tentang perbuatan yang di dakwaan kepadanya, dan karena itu terdakwa sulit' chandra harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, menimbang, bahwa keberatan keberatan kasasi ad. sampai dengan ad. dapat dibenarkan karena pengadilan tinggi sulawesi tenggara kendari telah salah menerapkan hukum dengan perti tangan pertimbangan sebagai berikut: bahwa unsur memiliki dengan melawan hukum telah keliru kiper timbangan oleh tide active, karena memiliki dengan melawan hukum adalah merealisir sesuatu keputusan seolah olah terdakwa sebagai pemilik, unsur mana telah direalisir oleh terdakwa dengan cara menyewakan gudang sengketa seolah yang bersangkutan se bagai pemilik: bnn bahwa sedangkan terdakwa belum memperoleh bukti sebagai pemilik, karena gugatan perdata yang diajukan oleh terdakwa be lum mempunyai kekuatan hukum yang tetap, uas yurisprudensi mahkamah agung bahwa sebelum ada putusan pengadilan yang menetapkan ter dakwa sebagai pemilik, maka cahyadi chandra harus tetap siang gap sebagai pernik: bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebut atas maka menurut pendapat mahkamah agung, unsur memiliki dengan melawan hukum:telah terpenuhi: oleh sebab itu terdakwa telah ter bukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pi dana penggelapan , sebagaimana dibawakan oleh jaksa penuntut umum, sehingga kepada terdakwa tersebut haruslah di jatuh hukuman, menimbang, bahwa sebelum majelis hakim menjatuhkan buku man, maka terlebih dahulu haruslah dipertimbangkan hal hal yang memberatkan dan meringankan sebagai berikut hal hal yang memberatkan perbuatan terdakwa telah menimbulkan kerugian orang lain: hal hal yang meringankan: terdakwa bel pernah.dihukum:: terdakwa berlaku sopan persidangan: menimbang, bahwa berdasarkan alasan alasan yang diuraikan atas. mahkamah agung berpendapat, bahwa putusan pengadilan tinggi sulawesi tenggara kendari tanggal maret nomor pid pn. sultrg menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan.dihukum,. maka. biaya perkara dalam semua: tingkat peradilan dibebankan kepada terdakwa: . memperhatikan. undang undang nomor tahun undang undang. nomor tahun. dan undang undang nomorbau bau tersebut, membatalkan putusan pengadilan tinggi sulawesi tenggara kendari tanggal maret nomor p:d pt sultra: yurisprudensi mahkamah agung. melakukan tindak pidana penggelapan" dijalani kecuali jika kemudian hari ada putusan yang telah memperoleh sekuat hukum tetap, sebelum berakhir masa percobaan (empat) bu lan, terdakwa dinyatakan bersalah melakukan tin tanggal api! tetap terlampir dalam berkas perkara,! november oleh sunu wahai, sh. hakim agung yang ditunjuk oleh ketua mahkamah agung sebagai ketua sidang, said harahap, sh. dan artid allstar, sh. sebagai hakim hakim anggota dan ditetsaid harahap, sh. dan artid allstar, s4. hakim hakim anggota, ny. roekmini, sh. panitera pengganti dengan tidak dihadiri oleh pemohon kasasi, hakim hakim anggota, ketua, ttd. ttd. said harahap, sh. sunu wahai, sh. ttd, artid allstar, sh. yurisprudensi mahkamah agung panitera pengganti, ttd. tag ny. roekmini: sh. yurisprudensi mahkamah agung putusan nomor: pid pt. sultan demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang maha esa pengadilan tinggi sulawesi tenggara kendari yang me periksa dannama sulit chandra: tempat lahir bam bau ain umur tanggal lahir tahun: tan jenis kelamin laki laki, antar kewarganegaraan indonesia: tempat tinggal. .: jl. bacan makassar. agama. budha. pekerjaan wiraswasta: nan terdakwa ditahan atas perintah penyidik sejak tanggal mei s d mei penuntut umum, sejak tanggal mei s d juni hakim pengadilan negeri bau bau, sejak tanggal mei s d juni ditangguhkan penahanannya oleh hakim pengadilan negeri bau bau sejak tanggal juni aan malah data santa terdakwa didampingi oleh penasehat hukumnya antonius palette, sh: advokat konsultan hukum berpenduduk dan berkantor makassar jalan kelapa tiga gang iii makassar, marten sama, sh. pengacara penasehat hukum berpenduduk dan berkantor jl. pattimura nomor bau bau: . berdasarkan surat kuasa khusus.tertanggal juni yang ter daftar kepaniteraan pengadilan. negeri: bau bau dengan: nomor pn.bb ama pengadilan tinggi tersebut telah membaca yurisprudensi mahkamah agung berkas pemeriksaan pengadilan negeri bau bau dalam perkara pid. bm1999 pn.bb dan putusan dalam perkara tersebut tanggal agustus pid. pn.bb., yang kamarnya berbunyi sebagai berikut ss3. menyatakan terdakwa sulit chandra tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penggelapan :, oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah melakukan tin !i pembayaran sewa gudang bertangga!sebesar rp. (seribu rupiah: akte permintaan banding yang dibuat oleh ld. iwi panitera peng ganti pengadilan negeri bau bau tanggal agustus yang menyatakan bahwa terdakwa mengajukan permintaan banding ter hadap putusan pengadilan negeri bau bau tanggal agustus nomor pid. pn,bb tersebut dan diikuti pula oleh akte permintaan pemeriksaan banding yang dibuat oleh ld. iwi, tanggal agustus yang menyatakan bahwa jaksa penuntut! umum dalam perkara tersebut, telah pula mengajukan permintaan banding terhadap putusan pengadilan negeri bau bau tanggal agustus nomor pid. pn.bb tersebut, permintaan permintaan banding mana telah diberitahukan kepada jaksa penuntut umum yang bersangkutan dan terdakwa dengan sempurna masing masing pada tanggal agustus pada jaksa penuntut umum dan pada tanggal agustus kepada penasehat hukum terdakwa: yurisprudensi mahkamah agung surat dakwaan jaksa penuntut umum tanggal mei reg. perk r.p yang. ada pada pokoknya terdakwa didakwa sebagai berikut: bahwa terdakwa sulit chandra pada hari junta tanggal april atau setidak tidaknya pada suatu waktu dalam bulan april bertempat kelurahan wale, kecamatan polio ka kabupaten buton atau setidak tidaknya suatu tempat masih ter masuk didalam daerah hukum pengadilan negeri bau bau, telanlain, tetapi.yang ada dalam kekuasaannya bukan karena 'kejahatan yang dilakukan cie terdakwa dengan cara cara dan uraian perbuatan sebagai berikut bahwa.telah dibangun oleh tinggi (almarhum) juga ayah kandung saksi korban, . pada tahun tinggi meninggal dunia lalu posisinya di gantikan oleh saksi korban dalam. mengurus usaha toko irian, dimana untuk pengembangan usaha toko irian saksi korban membeli sebuah gudang yang terletak jembatan batu kelurahan wali kabupaten buton, dimana gudang ter sebut digunakan untuk menampung barang barang yang akan dijual toko'rian dalam pengembangan usaha, saksi korban masih tetap be kerjasama dengan terdakwa, pada tahun saksi korban sebagai orang yang meng ganti: toko irian tetap dikelola oleh terdakwa: untuk pengembangan usahanya, saksi korban telah berulang kali meminta kepada terdakwa untuk: menyerahkan kunci gudang yang terletak dijembatani batu, akan tetapi terdakwa tidak. mau menyerahkan kunci gudang dan tetap menguasai nya, nan laga bahwa kemudian tanpa. persetujuan saksi korban "sebagai pemilik gudang yang terletak jembatan batu, terdakwa menyewakan gudang tersebut kepada teman buono yurisprudensi mahkamah agung seharga rp. per tahun dan uang tersebut telah dipergunakan untuk kepentingan kepentingan sendiri: perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam.pidana dalam kuhp: tuntutan pidana jaksa penuntut umum yang pada pokoknya menuntut supaya majelis hakim pengadilan negeri bau bau yang . memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan menyatakan terdakwa sulit chandra tersebut atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penggelapan , sebagaimana diatur dan diancam pi : selama (dua) bulan dengan perintah tetap berada dalam tahanan:.terdakwaditahan: menetapkan barang bukti yang diajukan dalam persidangan be up3 , menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan perkara ini editing kat banding dari.terdakwa dan jaksa penuntut umum tersebut, telah diajukan. dalam. tenggang waktu dan dengan cara cara serta syarat syarat yang.ditentukan oleh undang undang, sehingga oleh karenanya permintaan pemeriksaan banding tersebut dapat diterima: menimbang, bahwa setelah meneliti dan membaca berita acara serta. salinan resmi putusan pengadilan negeri bau bau tanggai agustus pdt. pn.bb tersebut dengan seksama, pengadilan tinggi berpendapat dengan pertimbangan sebagai tersebut bawah ini: yurisprudensi mahkamah agung menimbang, bahwa terdakwa didakwa melakukan perbuatan pidana sebagaimana diatur dalam kuhp, yang unsur unsurnya dengan sengaja memiliki dengan melawan hak: sesuatu barang baik seluruh atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain: dai barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan: menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi, keterangan terdakwa, dan dihubungkan dengan surat surat bukti, baik yang diadu kan oleh penuntut umum maupun terdakwa, diperoleh kesimpulan adanya fakta fakta hukum sebagai berikut: bnn bahwa benar, terdakwa adalah pengelola pengusaha yang mem: peroleh izin usaha melakukan kegiatan perdagangan dan.penang gung jawab dari usaha toko irian , beralamat jalan kartini bau bau, sebagaimana ternyata dari surat bukti bertanda (berupa surat izin usaha perdagangan atas nama terdakwa) dan surat bukti bertanda (berupa surat izin tempat usaha atas nama terdakwa), eng kan bahwa, benar.gudang yang terletak jembatan batu bau bau, yang berdiri.di atas tanah hak guna bangunan, sertifikat atas nama cahyadi chandra saksi i) adalah tempat usaha ter dakwa dalam melakukan kegiatan penampungan barang barang yang diperdagangkannya di. toko irian, sebagaimana ternyata dari surat bukti bertanda berupa surat izin tempat. usaha yang diberitahukan pada terdakwa! hak bahwa benar, terdakwa telah menyewakan gudang tersebut kepada yanto alexander saksi iv) selama (satu) tahun pada tanggal april sampai dengan tanggal april dengan sewa sebesar rp. (delapan juta lima'ratus ribu rupiah) yang diterima oleh toko irian" sebagaimana tersebut dalam surat bukti kwitansi tertanggal april . menimbang, bahwa dalam hubungannya dengan fakta fakta ter sebut atas, pengadilan tinggi tidak sependapat dengan pertimbangan dan putusan hakim tingkat pertama, yang mengatakan bahwa tei dakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penggelapan, tanpa mempertimbangkan penggunaan gudang sebagai tempat usaha terdakwa dalam melakukan 'kegiatan penampungan barang barang yang diperdagangkan toko dan yurisprudensi mahkamah agung menimbang, bahwa dalam surat dakwaan penuntut umum di uraikan bahwa berawal dari kerja sama usaha dagang toko iran", saksi korban membeli sebuah gudang yang terletak jembatan batu kelurahan wale kabupaten buton, dimana gudang tersebut digunakan untuk penampungan barang barang yang akan dijual toko irian , dan apabila dihubungkan dengan fakta hukum yang terbukti atas, bahwa benar, gudang tersebut diperuntukkan tempat usaha enam pangan barang barang yang akan dijual toko irian , maka gudang tersebut terbukti telah menjadi satu kesatuan dalam usaha dagang toko irian, yang dikelola oleh terdakwa: menimbang, bahwa mengenai status kepailitan gudang, yang tersebut dalam sertifikat nomor atas nama cahyadi chandra saksi korban) terdapat petunjuk petunjuk adanya hal hal sebagai berikut bahwa gudang tersebut menjadi objek sengketa dalam gugatan rekonpensi yang diajukan oleh cahyadi chandra dalam perkara perdata antara cahyadi chandra dengan kawan kawan sebagai pihak penggugat rekonpensi (semula sebagai pihak tergugat asli) melawan sulit chandra (terdakwa) sebagai pihak tergugat rekonpensi (semula sebagai pihak penggugat asli), dan telah memperoleh putusan pengadilan negeri bau bau pada tanggal mei nomor gms997 pn.bb, putusan mans telah dikuatkan. oleh pengadilan tinggi sulawesi tenggara dalam pu tuannya tanggal april nomor pdt1999 pt. sultra, yang pada pokoknya menyatakan bahwa gugatan penggugat dalam re .konvensi cahyadi chandra) ditolak, akan tetapi putusan putusan tersebut belum mempunyai kekuatan hukum tetap karena masih dimohonkan pemeriksaan tingkat kasasi (vide keterangan saksi persidangan pengadilan negeri bau bau dan surat bukti ber tanda t.5dan saksi cahyadi chandra) menerangkan bahwa gudang tersebut, yang mengatasnamakan namanya, bukan miliknya, sebagaimana tersebut dalam surat bukti bertanda berupa surat dari cahyadi chandra yang diajukan kepada sulit chandra (terdakwa): menimbang, bahwa terlepas dari masalah. status kepemilikan gudang tersebut, akan tetapi karena terbukti bahwa gudang tersebut merupakan satu kesatuan dari usaha perdagangan toko rian yang dikelola oleh terdakwa, pengadilan tinggi berpendapat bahwa perbuatan? bukanlah meru pakan perbuatan "memiliki barang dengan melawan hak" sebagaimana yurisprudensi mahkamah agung bahwa unsur memiliki dengan melawan hukum telah keliru kiper timbangan oleh judex active: bahwa terdakwa belum memperoleh bukti sebagai pemilik: yurisprudensi mahkamah agung dimaksud dalam unsur ke dari kitab undang undang hu kum pidana: ana menimbang, bahwa oleh karena perbuatan terdakwa mence akan gudang tersebut bukan merupakan perbuatan melawan hak, maka harus dinyatakan bahwa terdakwa tidak terbukti melakukan "memiliki" dengan melawan hak sesuatu barang yang sama'sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain sebagaimana didakwa kan kepadanya, dan oleh karenanya harus dimakan.tidak terbukti bersalah melakukan perbuatan yang dibawakan dan oleh karenanya terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan tersebut: menimbang, bahwa berdasarkan atas pertimbangan tertimbang an. tersebut diatas, pengadilan tinggi. berpendapat. bahwa putusan pengadilan negeri bau bau tersebut tidak dapat dipertahankan lagi dan harus dibatalkan dan pengadilan tinggi akan. mengadili sendiri perkara ini sebagaimana bawah ini, mer ten menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dibebaskan dari dakwaan maka berdasarkan kurap jo. peraturan pemerintah nomor tahun hak terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dah har kat serta. martabatnya harus dipulihkan dan segala: biaya perkara ini pada kedua tingkat dibebankan kepada negara: naa. mengingat undang undang yang bersangkutan: mengadili menerima permintaan pemeriksaan perkara ini tingkat banding dari terdakwa dan jaksa penuntut umum tersebut: membatalkan putusan pengadilan negeri bau bau tanggal agustus nomor pid. pn.bb, dengan mengadili sendiri menyatakan terdakwa sulit. chandra tersebut atas, tidak ter bukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pi dana sebagaimana dibawakan kepadanya: membebaskan terdakwa oleh karenanyaerintahkan agar barang bukti berupa (satu) rangkap foto copy sertifikat hak guna bangunan tahun dan (satu) lembar kwitansi asli pembayaran yurisprudensi mahkamah agung sewa gudang tertanggal desember dikembalikan kepada saksi cahyadi chandra): (satu) lembar kwitansi.asli pembayaran sewa gudang tentang lik. gal april. dikembalikan kepada saksi yanto alexander, surat surat bukti berupa: foto. copy tetap: dilampirkan dalam bea eberkasperkarai. membebankan segala biaya perkara ini pada' tingkat peradilan kepada negara! demikianlah diputuskan dalam. permusyawaratan majelis hakim pada hari ini sabtu, tanggal maret oleh kami, made arka, sh., ketua pengadilan tinggi sulawesi tenggara, sebagai ketua ma jenis hakim, azwar dalam, sh. dan abuyazid darmokusumo, sh. sebagai hakim hakim anggota, berdasarkan penetapan ketua pengadilan tinggi sulawesi tenggara:tanggal februari nomor pen. pid pt. sultra. putusan mana diucapkan dalam persian gan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh ketua tersebut, dengan: dihadiri. oleh azwar dalam, sh. dan abuyazid daro kusumo. .sh.,: hakim hakim anggota, siradjuddin tutu, sm. hk., panitera pengganti dengan tidak dihadiri oleh terdakwa dan jaksa penuntut umum, hat aan penata majelis hakim tersebut anggota anggota, ketua, ttd, kan ttd, azwardalim, sh. . lmadearka,sh. ttd. abuyazid darmokusumo, sh. panitera pengganti, siradjuddin tutu, smk. yurisprudensi mahkamah agung putusan nomor pid. pn.bb. demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang maha esa pengadilan negeri bau bau yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam peradilan ting kat pertama.telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa ear nama sulit chandra, tempat lahir bau bau: umur tanggal lahir : tahun: jenis kelamin laki laki: dapat tan kewarganegaraan indonesia, hampa tempat tinggal. bacan no makassar" agama budha: pekerjaan wiraswasta: terdakwa ditahan dengan jenis penahanan rutan oleh penyidik sejak tanggal mei s d mei. penuntut umum sejak tanggal mei s d juni hakim pengadilan negeri bau bau sejak tanggal. mei s d juni tang asa ditangguhkan penahanannya oleh hakim pengadilan negeri bau bau sejak tanggal juni terdakwa didampingi oleh penasehat hukumnya: aga siaga antonius palette, sh. advokat konsultan. hukum berbeda :bukan dan berkantor ujung pan dang jalan kelapa tiga gang ii! ujung pandang, marten 'sama bara, sh, pengacara penasehat hukum berkedudukan dan berkantor di jl. pattimura bau bau, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal juni yang ter daftar kepaniteraan pengadilan negeri bau bau dengan nomor pn.bb kanan pengadilan negeri tersebut: yurisprudensi mahkamah agung telah membaca berkas perkara yang bersangkutan: telah mendengar keterangan saksi saksi dan terdakwa persidangan: telah mendengar tuntutan pidana dari penuntut umum yang pada pokoknya menyatakan bahwa dakwahnya telah terbukti secara sah dan meyakinkan dan oleh karenanya agar terdakwa dijatuhkan putusan sebagaiberikut:. . dana penggelapan sebagaimana diatur dan diancam pidana da lam kitab undang undang hukum pidana, dalam surat dakwaan: menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada terdakwa dengan pi dana penjara selama (dua) bulan dengan perintah tetap dalam tahanan, menetapkan agar pidana yang akan dijalani terdakwa dikurangkan sebenarnya.dengan masa penahanan selama terdakwa ditahan: menetapkan barang bukti yang: diajukan dalam persidangan be rupa naa (satu) rangkap foto copy. sertifikat hak. guna bangunan gu dang dan (satu) lembar kwitansi asli pembayaran sewa gu dang tertanggal april tetap terlampir dalam berkas perkara, tan pon (satu) lembar kwitansi: asli pembelian gudang tanggal desember dikembalikan kepada yang paling berhak yakni. tahya chandra:: menetapkan pula agar kepada terpidana dibebani biaya perkara sebesar rp. (dua ribu lima ratusrupiah) telah mendengar pembelaan dari kuasa hukum terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa salah satu unsur dari kuhp yaitu unsur memiliki" tidak. terbuktiterpenuhi menurut hukum serta gudang yang: menjadi: objek penggelapan menurut penuntut umum adalah. merupakan. bagian yang. tidak. terpisahkan dari. aset toko. irian seperti dalam perkara perdata pdt. pn.bb pdt pt. sultra.dan oleh. karenanya penasehat hukum ter dakwa mohon kepada majelis hakim pengadilan negeri bau bau yang memeriksa dan mengadili.perkara ini membebaskan terdakwa" atau setidak tidaknya melepaskan terdakwa dari segala tuntutan hukum", yurisprudensi mahkamah agung menimbang, bahwa atas pledooi pembelaan dari kuasa hukum terdakwa tersebut, penuntut umum mengajukan replika secara tertulis yang pada pokoknya bertatap pada tuntutannya semula, begitu juga atas replika penuntut umum, kuasa hukum terdakwa mengajukan publik secara lisan yang pada pokoknya bertatap pada pembelaannya semua, menimbang, bahwa terdakwa diajukan persidangan pengabdi lan negeri bau bau atas dakwaan penuntut umum berdasarkan surat dakwaan. reg. perk rp tertanggal. mei yang pada pokoknya sebagai berikut bahwa terdakwa sulit chandra pada hari jum'at tang gal api! atau.setidak tidaknya pada suatu waktu pada bulan april bertempat kelurahan wale. kecamatan wale, kecamatan polio kabupaten buton.atau setidak tidaknya suatu tempat masih. termasuk didalam daerah hukum. pengadilan. negeri bau bau, telahjain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara cara dan uraian perbuatan sebagai berikut: berawal dari kerjasama dalam usaha dagang toko irian antar terdakwa. dengan cahyadi .chandra (saksi korban) dalam melanjutkan usaha yang telah.dibangun oleh tinggi almarhum) juga ayah kandung saksi korban joon lhamana untuk. pengembangan usaha. toko rian saksi korban membeli sebuah gudang yang terletak jembatan batik' kelurahan: . dalam perkembangan usaha, .saksi korban masih tetap be kerjasama dengan terdakwa: atas bean pada tahun saksi korban sebagai orang yang menggantikan posisi. tinggi dan sebagai pemilik. gudang: yang terletak jembatan batu, membuka usaha baru dengan hama' toko bali, sedangkan toko irian tetap dikelola oleh terdakwa. kta untuk pengembangan usahanya, saksi korban telah berulang kali meminta kepada terdakwa untuk menyerahkan kunci gudang yang terletak dijembatani batu, akan tetapi terdakwa tidak mau mence bahkan kunci gudang dan tetap menguasainya: yurisprudensi mahkamah agung bahwa kemudian tanpa persetujuan saksi korban sebagai pemilik gudang yang terletak jembatan batu, terdakwa menyewakan gu dang tersebut kepada teman buono seharga rp. per.tahun dan uang tersebut telah dipergunakan untuk kepentingan sendiri: perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam kuhp: menimbang, bahwa atas dakwaan penuntut umum tersebut ter dakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksudnya dan tidak meng ajukan keberatan (eksepsi): menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaan, penuntut umum telah mengajukan saksi saksi cahyadi chandra hoki soe lan iskandar yuwono teman bidiyono dan yanto alex. ander alias yang yang, yang telah bersumpah menurut agamanya masing masing kecuali saksi dan menimbang, bahwa saksi dan tidak dapat hadir persidangan walaupun dipanggil secara patut dan keterangan di bacakan persidangan atas persetujuan terdakwa: saksi tjayadi chandra bahwa saksi tahu sebabnya saksi dimintakan keterangan versi dangan pengadilan negeri bau bau berkaitan dengan masalah gu dang milik saksi yang terletak jembatan batu telah disewakan oleh terdakwa kepada orang lain tanpa terlebih dahulu minta izin kepada saksi: bahwa saksi mengenal terdakwa karena masih ada hubungan ke larga yaitu adik orang tua saksi pernah bekerja sama dengan ter dakwa dalam usaha dagang toko irian: bahwa sepengetahuan saksi, gudang milik saksi yang terletak jembatan batu bau bau telah disewakan oleh terdakwa pada bulan april kepada pengusaha jambu mete bernama teman budi yong melalui yanto dengan harga sewa rp. per tahun: bahwa gudang milik saksi tersebut ada sertifikasinya dan sertifikat tersebut adalah atas nama saksi: bahwa gudang milik saksi yang disewakan oleh terdakwa kepada teman budiyono tersebut. saksi beli pada tahun dari iskandar yuwono dengan harga rp. , : yurisprudensi mahkamah agung bahwa gudang milik: saksi tersebut.disewakan oleh terdakwa kepada teman budioadalah tanpa sepengetahuan dan. seizin saksi sebagai pemiliknya, . : bahwa saksi mengenal barang bukti yang diajukan persidangan yaitu (satu) rangkap foto copy hak guna bangunan gudang dan kwitansi asli pembelian gudang dan saksi membenarkannya: bahwa terhadap barang bukti (satu) lembar kwitansi asli pem bayaran sewa gudang tertanggal april saksi.menyatakan ti dak tahu menahu: menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut atas ter dakwa mengatakan sebagian keterangan saksi benar dan sebagian tidak benar, saksi in: hoki soe lan dea bahwa saksi pernah memberikan'keterangan depan penyidik pol res buton pada hari kamis, tanggal januari sehubungan dengan masalah gudang milik anak saksi cahyadi chandra) yang telah disewakan oleh terdakwa kepada orangan bahwa gudang milik anak saksi yang terletak jembatan batu bau bau tersebut telah disewakan oleh terdakwa kepada orang lain pada bulan april tanpa sepengetahuan anak saksi sebagai pemilik yang sah.gudang tersebut, bentar aer bahwa anak saksi pernah bekerja sama dengan terdakwa dalam usaha dagang dengan nama toko irian, dimana pada tahun anak saksi membeli gudang yang terletak jembatan batu bau bau tersebut yang kemudian digunakan untuk menampung barang barang yang akan dijual toko irian . se. hah bahwa anak saksi membeli gudang yang terletak jembatan' batu bau bau tersebut dengan uang pemberian. suami saksi bernama tinggi) yang sebelum meninggal telah merintis usaha tokosirian' bau bau: ban menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut atas ter dakwa menyatakan ada yang benar dan ada yang tidak benar, . saksi iii: iskandar yuwono s0 seo ana bahwa saksi pernah memberikan keterangan depan penyidik poi res buton pada hari rabu, tanggal. januari. sehubungan terjadinya perselisihan. masalah. gudang yang terletak jembatan batu bau bau antara terdakwa dengan cahyadi chandra yurisprudensi mahkamah agung bahwa benar gudang yang terletak jembatan batu bau bau ter sebut adalah sebelumnya milik saksi yang kemudian dibeli oleh cahyadi chandra pada tahun dengan harga rp. , : bahwa. berdasarkan bukti bukti yang ada yakni sertifikat gudang atas nama cahyadi chandra, kwitansi pembelian gudang dimana yang membayar adalah cahyadi chandra dan gudang tersebut saksi telah jua! kepada. cahyadi chandra, maka saksi yakin benar kalau. gudang tersebut adalah milik cahyadi. chandra dan bukan milik terdakwa: menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut atas ter dakwa menyatakan tidak tahu menahu: saksi iv: teman budiyono bahwa saksi pernah memberikan keterangan depan penyidik pol res. buton pada hari senin, tanggal januari sehubungan terjadinya perselisihan antara terdakwa dengan cahyadi chandra masalah gudang yang terletak jembatan batu bau bau yang te lah saksi sewa dari terdakwa: bahwa benar saksi.telah menyewa gudang tersebut melalui ke pengurusan yanto, dimana. gudang tersebut saksi sewa terhitung sejak tanggal april . bahwa oleh karena saksi menyewa gudang tersebut melalui penyu tuan yanto.maka saksi tidak tahu apakah gudang tersebut disewa dari pemiliknya yang sah atau tidak, dan nanti kemudian hari baru saksi mengetahui kalau gudang tersebut disewa bukan dari pemilik nya yang sah: kanan bahwa saksi menyewa gudang tersebut: dengan harga sewa rp. per tahun:. menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut atas, ter dakwa menyatakan sebagian benar dan sebagian tidak tahu menahu: saksi yanto alexander alias yang yang bahwa saksi pernah memberikan keterangan depan penyidik pol res buton pada hari kamis, tanggal januari sehubungan saksi menyewa gudang yang terletak jembatan. batu bau bau atas suruhan. teman budiyono:. . bahwa: benar saksi telah menyewa gudang tersebut dengan harga sewa: rp: , . per tahun dari terdakwa, dimana: sewaktu saksi menyewa gudang tersebut saksi tidak tahu persis: kalau gudang tersebut ternyata milik cahyadi chandra acak): yurisprudensi mahkamah agung bahwa benar saksi menyewa gudang tersebut terhitung sejak tang gal. april dan saksi pernah 'meminta izin hak bangunan gudang tersebut kepada terdakwa tetapi terdakwa tidak .memberi hatian dan terdakwa hanya meyakinkan saksi bahwa gudang .ter sebut adalah miliknya sehingga .saksi. percaya.dan: kemudian menyewa gudang tersebut. same sok mere bahwa sepengetahuan saksi: uang sewa gudang tersebut telah digunakan oleh terdakwa :untuk kepentingan :pribadi atau :setidak tidaknya untuk biaya pengobatan anak terdakwa surabaya: menimbang, bahwa atas keterangan. saksi tersebut:di atas ter dakwa membenarkan sebagian dan sebagiannya lagi tidak benar: menimbang, bahwa persidangan terdakwa sulit chandra telah memberikan keterangan sebagai berikut: bahwa terdakwa mengerti sebabnya dihadapkan persidangan pengadilan negeri bau bau yaitu sehubungan dengan laporan dari cahyadi chandra acak) karena terdakwa telah menyewa gu dang yang terletak jembatan batu bau bau, bahwa terdakwa kenal dengan cahyadi chandra karena masih ada hubungan keluarga yakni cahyadi chandra adalah ke .memakan terdakwa, tan bahwa asal mulanya toko irian adalah pada tahun ter dakwa membeli tanah tersebut dari seorang bernama upe na mun demikian terdakwa juga menerangkan bahwa tanah yang sekarang menjadi toko irian tersebut terdakwa mendapatkan hibah dari seorang bernama darwis yang adalah keluarga dari orang tua terdakwa: bahwa kemudian pada tahun 'itu juga tanah toko irian) tersebut dibalik nama atas dasar hibah dan kemudian bersertifikat hak guna bangunan: han ata nan bahwa terdakwa kenal dan mengetahui gudang jembatan: batu bau bau adalah bersertifikat atas nama cahyadi chandra: bahwa terdakwa mengaku sebagai pemilik gudang tersebut atas dasar terdakwa memerintahkan dan menyuruh cahyadi chandra untuk membelinya. dane nan ana bat namun karena terdakwa saat itu berada ujung padang' maka gudang. tersebut dalam sertifikat. dipergunakan.nama cahyadi chandra. namun selanjutnya terdakwa juga. mengakui bahwa di . pakainya nama cahyadi chandra dalam sertifikat atas gudang ter sebut tidak berdasarkan perjanjian pinjam pakai nama dengan yurisprudensi mahkamah agung cahyadi chandra ataupun tidak terdapat akta dibawah tangan antara terdakwa dengan cahyadi chandra untuk pinjam pakai nama (sementara) dalam sertifikat: bahwa terdakwa pernah terlibat dalam urusan perdata dengan cahyadi chandra tentang aset toko irian dimana termaksud didalamnya adalah gudang milik cahyadi chandra jembatan batu. bau bau dan atas sengketa perdata tersebut terdakwa mengetahui tantang putusan pengadilan negeri bau bau yaitu pada tanggal mei bahwa benar terdakwa pada tanggal april telah mence akan gudang milik cahyadi chandra jembatan batu kepada sdr. teman budiyono dengan harga sewa rp. (delapan juta lima ratus ribu rupiah) per tahun dengan alasan bahwa gudang dimaksud adalah milik terdakwa bukan cahyadi chandra: bahwa penyewaan atas gudang yang dilakukan terdakwa tersebut adalah pada tanggal april yang diakui oleh terdakwa sebe lum putusan pengadilan negeri atas sengketa perdata diputus pada tanggal mei terdakwa juga. mengakui atas sengketa perdata tersebut atas sampai saat ini belum mendapat putusan pengadilan tinggi (karena ada upaya hukum atas perkara perdata tersebut) dan juga belum ada putusan mahkamah agung atas sengketa dimaksud: bahwa saat terdakwa menyewa gudang milik cahyadi chandra tanpa sepengetahuan dan izin dari cahyadi chandra dan hasil penyewaan gudang tersebut tidak diberikan kepada cahyadi chandra: karena. terdakwa beranggapan gudang tersebut adalah merupakan aset dari toko irian: menimbang, bahwa persidangan penuntut umum mengajukan barang bukti berupa. (satu) rangkap foto copy sertifikat hak guna bangunan gudang: (satu) lembar kwitansi asli pembelian gudang tangga! dekem ber (satu) lembar kwitansi asli pembayaran sewa gudang tertanggal september barang bukti tersebut telah disita sesuai dengan kuhp dan persidangan telah dibenarkan oleh saksi saksi dan terdakwa kecuali bukti (satu) lembar kwitansi asli pembelian gudang tanggal de yurisprudensi mahkamah agung yurisprudensi mahkamah agung sumber. terdakwa menyatakan tidak'tahu menahu, oleh karena nya majelis dapat menerima barang bukti tersebut sebagai alat bukti tambahan yang sah, tag menimbang, . bahwa: kuasa: hukum persidangan mengajukan alat bukti berupa surat surat antara jain: :. . bata fotokopi keputusan menteri perdagangan dan koperasi pmixxx nas tentang pemberian surat izin usaha perda gangan atas nama toko irian tertanggal mei diberi tanda bukti terdakwa typo setan ena sbs fotokopi surat izin usaha no: kabin tertanggal juni diberi tanda bukti terdakwa kana fotokopi surat' izin tempat usaha kab tang gal januari diberi tanda bukti terdakwa fotokopi surat cahyadi chandra kepada sulit chandra tentang gal september diberi tanda bukti terdakwa . fotokopi putusan pengadilan negeri bau bau perkara perdata pdt. pn.bb., diberittanda bukti terdakwa t. . fotokopi putusan pengadilan tinggi sulawesi tenggara perkara perdata pat. pt. sultra. diberi tanda bukti. terdakwa bit. ben menimbang, bahwa bukti surat tersebut telah diberi meterai cu kup, dengan demikian dapatlah diterima sebagai .alat. bukti.tambahan bangsa, . denda pita ses sesat an! menimbang, bahwa berdasarkan keterangan::saksi saksi. yang satu dengan lainnya saling berhubungan dihubungkan dengan ke terangan terdakwa dan barang barang bukti yang terdapat kesesuaian, maka didapatkan fakta fakta hukum seperti berikut sana bahwa benar pada tanggal april terdakwa sulit chandra telah menyewakan gudang jembatan: batu bau bau kepada teman budiyono seharga rp. osis bahwa gudang jembatan batu dimaksud dibeli oleh cahyadi chandra dari iskandar. yuwono pada tahun: seharga rp: ana pata akan bahwa benar sertifikat hak guna' bangunan atas gudang tersebut dimaksud adalah atas nama cahyadi chandra: bahwa benar gudang yang terletak di' jembatan batu bau bau disewakan terdakwa kepada teman budiyono adalah atas atau tanpa sepengetahuan dan tanpa izin'dari cahyadi chandra sebagai yurisprudensi mahkamah agung pemiliknya sesuai bukti sertifikat hak guna bangunan adalah atas nama tjanyadi chandra, bahwa benar gudang jembatan batu bau bau dimaksud sebe umumnya adalah tempat penyimpanan barang barang milik toko irian dan antara terdakwa dan cahyadi chandra adalah mempunyai hubungan keluarga dan juga mempunyai hubungan dagang dalam hal mengelola toko irian: bahwa benar antara terdakwa dan cahyadi chandra pernah ada perkara perdata pengadilan negeri bau bau dan gudang jem batan batu bau bau dimaksud adalah salah satu bagian yang di disengketakan, menimbang, bahwa walaupun telah terbukti adanya fakta fakta sebagaimana yang telah diuraikan atas, namun untuk dapat ter dakwa menyatakan bersalah melakukan tindak pidana yang tidak akan tersebut maka haruslah dibuktikan perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur unsur dari yang dibawakan: menimbang, bahwa terdakwa didakwa melakukan tindak pidana oleh penuntut umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur diancam dengan pidana dalam kuhp: menimbang, bahwa unsur unsur dari kuhp adalah sebagai berikut barang siapa:lain: barang itu ada padanya bukan karena'kejahatan: unsur barang siapa" menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah siapa saja yang dapat dipertanggung jawabkan terhadap tindak pidana yang dilakukannya sebagaimana ditentukan oleh undang undang: menimbang, bahwa dari fakta fakta yang diperoleh persian gan seperti tersebut atas: bahwa dalam perkara ini telah dihadapkan terdakwa: sulit chandra dan telah memberikan keterangan khususnya pengakuan terdakwa sebagaimana identitas dalam surat dakwaan penuntut umum: bahwa identitas tersebut adalah diri terdakwa susilo. chandra sebagaimana telah dibenarkan oleh saksi saksi cahyadi chandra, hoki soe lan, iskandar yuwono, teman yurisprudensi mahkamah agung budiyono dan saksi yanto. alexander, .karena saksi saksi tersebut kenal dengan terdakwa: :. pen asla menimbang, bahwa dari uraian tersebut atas'dengan demikian "unsur barang siapa" telah terbukti secara sah dan meyakinkan menu rut hukum, haa bia bana naas unsurisin" menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja menurut penerapan ini adalah merupakan kehendak yang didasari yang ditunjukkan untuk melakukan kejahatan tersebut dan sengaja sama dengan .dikehendaki,. dengan kata lain bahwa sengaja adalah menghendaki dan menginvasi terjadinya sesuatu tindak pidana beserta akibatnya, yang artinya bahwa seseorang yang melakukan suatu tin akan dengan sengaja haris menghendaki serta 'menginvasi tindakan tersebut atau akibatnya: menimbang, bahwa sedangkan yang dimaksud dengan memiliki menurut arrest home read oktober dan maret ialah pemegang barang yang menguasai atau bertindak sebagai pemiliki barang itu berlawanan dengan hukum yang mengikat padanya sebagai pemegang barang itu dipandang sebagai "memiliki" misalnya menjual, memakan, membuang, mengadakan, membelanjakan uang dan sebagainya: ani menimbang, bahwa sedangkan yang. dimaksud.dengan melawan hak" adalah bertentangan. dengan hukum. atau. peraturan perundang undangan yang berlaku: sera bon dan menimbang, bahwa memiliki dengan. melawan hak adalah berarti bertindak seakan akan pemilik atau bertindak sebagai. pemilik sedang kan bukan pemilik atau tidak.mempunyai hak milik atas barang.itu: menimbang, bahwa dari.fakta fakta yang diperoleh bersidang seperi tersebut di atas, tahu sub some loan han sains bahwa dari keterangan saksi cahyadi chandra 'dan hoe soe lan menerangkan saksi cahyadi chandra memiliki sebuah gudang yang terletak jembatan batu bau bau yang saksi beli dari iskandar yuwono pada.tahun .dengan harga. rp:. :(dua:pu tuh tujuh juta lima ratus ribu upah) essen san bat bahwa sertifikat atas gudang tersebut adalah atas nama cahyadi chandra, kan ana haa bahwa berdasarkan keterangan saksi saksi yang diajukan versi dangan menerangkan yurisprudensi mahkamah agung bahwa terdakwa pernah menyewakan gudang jembatan batu tersebut pada bulan april kepada saksi teman budiyono se harga rp. (delapan juta lima ratus ribu rupiah): bahwa menurut keterangan saksi cahyadi chandra dan hoki soe lan uang hasil persewaan gudang tersebut tidak pernah diserahkan oleh sulit chandra (terdakwa) kepadanya (saksi. cahyadi chandra): menimbang, bahwa dengan dibawakannya gudang yang terletak jembatan batu bau bau oleh terdakwa kepada teman budiyono pada bulan april seharga rp. terdakwa telah ber maksud untuk berbuat seolah olah barang itu adalah miliknya: . menimbang, bahwa dengan demikian unsur dari inipun telah terpenuhi dan.terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum, unsur barang itu ada padanya bukan karena kejahatan" menimbang, bahwa dari keterangan saksi saksi yang diajukan persidangan didapat fakta fakta sebagai berikut bahwa.sejak gudang jembatan batu bau bau dibeli oleh saksi cahyadi chandra. pada tahun gudang tersebut adalah di bawah kekuasaan terdakwa, "ata bahwa antara: terdakwa dengan cahyadi chandra pernah mem punyai hubungan dagang dengan nama toko irian sampai dengan tahun bahwa terdakwa pada.tahun kemudian menyewakan gudang tersebut kepada saksi teman budiyono dengan harga sewa per tahun rp. bahwa uang hasil sewa gudang tersebut terdakwa gunakan sendiri untuk kepentingan pribadi terdakwa karena terdakwa menang gap gudang tersebut adalah milik terdakwa: menimbang, bahwa dengan demikian unsur barang ada padanya bukan karena kejahatan, telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan. menurut hukum, menimbang: bahwa. karena itu semua unsur" dari dakwaan penuntut umum.dalam kuhp telah terpenuhi oleh perbuat terdakwa maka terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dak waan.tersebut, . arak menimbang, bahwa sebelumnya majelis akan mempertimbang kan pembelaan pledooi) dari penasehat hukum terdakwa yang mem persoalan mengenai dakwaan penuntut umum yaitu unsur memiliki" yurisprudensi mahkamah agung yang disyaratkan dalam kuhp tidak terpenuhi serta gudang yang terletak jembatan batu bau bau yang menjadi objek perkara adalah pernah diperkarakan dalam gugatan rekonpensi oleh terdakwa tergugat dalam perkara perdata pdt. pn.bb: menimbang, bahwa majelis tidak sependapat dengan pembela: dari penasehat hukum terdakwa. perbuatan memiliki menurut pengertian kuhp adalah setiap perbuatan penguasaan atas narang atau setiap tindakan yang mewujudkan suatu kehendak untuk melakukan kekuasaan yang nyata dan mutlak atas barang itu hingga tindakan itu merupakan perbuatan sebagai pemilik atas barang itu, menimbang, bahwa pemilikan itu pada umumnya terdiri atas setiap perbuatan yang menghapuskan kesempatan untuk memperoleh kembali barang itu oleh pemilik yang sebenarnya dengan cara cara salah satunya memindah tanganan barang itu kepada orang lain: menimbang, bahwa majelis berpendapat pengertian memindah tanganan barang itu yang dalam perkara perdata ini, terdakwa telah mempersengketakan gudang jembatan batu bau bau yang serif katanya dan yang pembelinya adalah saksi cahyadi chandra, menimbang, bahwa mengenai pendapat penasehat hukum ter dakwa mengenai objek perkara ini telah dipersoalkan oleh saksi cahyadi chandra dalam .perkara gugat rekonpensi perkara perdata id. gi14997 pn.bb. jo. pdt. .pt. sultra adalah meru pakan masalah perkara perdata, majelis tidak sependapat dengan penasehat hukum terdakwa dikarenakan perkara pdt. pn.bb masih belum mempunyai kekuatan hukum yang tetap dengan demikian status gudang jembatan batu bau bau sesuai dengan bukti sertifikat hak adalah milik saksi cahyadi chandra dan bukanlah milik terdakwa: menimbang, bahwa oleh karena alasan alasan pembelaan yang dikemukakan oleh penasehat hukum terdakwa patutiah ditolak menu rut hukum, menimbang, bahwa oleh karena terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan karenanya terdakwa dianggap bersalah melakukan perbuatan yang dibawakan penuntut umum sebagaimana diatur dan diancam dalam kuhp) . ena menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan dalam sidang pengadilan ternyata tidak terdapat hal hal yang bersifat memakan ataupun membenarkan perbuatan terdakwa yang dapat menghapus kan kesalahan terdakwa, dengan demikian terdakwa bersalah beruang gung jawab seluruhnya atas perbuatannya, yurisprudensi mahkamah agung menimbang, bahwa oleh karena pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa adalah pidana bersyarat, majelis berpendapat tidak lah perlu untuk menentukan dalam amar putusan mengenai pengurang terhadap pidana yang sudah dijalani terdakwa dengan pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa kuhp) (vide yurisprudensi mahkamah agung y k tanggal de sumber menimbang, bahwa terhadap masa tahanan yang sudah dijalani terdakwa barulah dapat dikurangkan dengan pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa apabila terdakwa telah melanggar syarat sebagai mana yang ditentukan dalam undang undang sebelum masa pero baan yang sudah ditetapkan berakhir menimbang, bahwa terhadap barang barang bukti yang telah disita secara sah dan diajukan persidangan, maka statusnya akan ditemukan dalam amar putusan perkara ini: menimbang, bahwa karena terdakwa dijatuhi pidana, maka se suai dengan ketentuan kuhp, terdakwa dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan perkara ini: menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap ter dakwa terlebih dahulu dipertimbangkan hal hal yang memberatkan dan hal hal yang meringankan terdakwa: hal hal yang memberatkan: perbuatan terdakwa merugikan orang lain yakni saksi cahyadi chandra: perbuatan terdakwa bertentangan dengan hukum: hal hal yang meringankan terdakwa berlaku sopan selama pemeriksaan persidangan ber langsung, terdakwa belum pernah dihukum: terdakwa mempunyai tanggungan keluarga: terdakwa saat ini dalam keadaan sakit: mengingat ketentuan perundang undangan yang berlaku khusus nya kuhp dan peraturan perundang undangan lainnya yang bersangkutan, yurisprudensi mahkamah agung mengadili yaa tag menyatakan terdakwa sulit chandra tersebut atas telah ter bukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penggelapan"': menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pi dana penjara selama (dua) bulan: menetapkan bahwa pidana tersebut menyatakan barang bukti surp. (seribu rupiah), demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan majelis hakim pengadilan negeri bau bau pada hari senin, tanggal agus tus oleh kami much. zaenal arifin, sh. selaku hakim ketua majelis, mohammad basis, sh. dan eddy, sh. masing masing se bagai hakim anggota, putusan mana pada hari kamis, tanggal agustus diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh hakim ketua majelis dengan didampingi masing masing hakim hakim anggota tersebut atas, dengan dibantu ode iwi, panitera peng ganti dengan dihadiri pula m.natsir hamzah, sh., penuntut umum pada kejaksaan negeri bau bau, serta terdakwa dan penasehat hukumnya, yurisprudensi mahkamah agung hakim hakim anggota, ketua majelis tersebut ttd, ttd. mohammad basis, sh. much. zaenal arifin, sh, ttd. e0dy, sh. panitia pengganti, tid. ode yurisprudensi mahkamah agung putusan . nomor pengadilan negeri bau bau tanggal agus tus nomor pid. pn.bb. dalam putusan mana ter dakwa tana nn: bnn tenn sulit chandra, tempat lahir bau bau, umur tahun, jenis kelamin laki laki, kebangsaan indonesia, tempat tinggal jalan bacan ujung pandang, agama budha, pekerjaan wiraswasta,sulit chandra pada hari jum'at tanggal april alau setidak tidaknya pada suatu waktu. dalam bulan april bertempat kelurahan wale, kecamatan polio kabu paten buton atau setidak tidaknya suatu tempat masih termasuk didalam daerah hukum pengadilan negeri bau bau, telah dengan sengaja memiliki dengan melawan hak barang sesuatu yang sel rohnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi.yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan yang dilakukan cie terdakwa dengan cara cara dan uraian perbuatan sebagai berikut berawal telah dibangun oleh tinggi almarhum) juga ayah kandung saksi korban, mana untuk pengembangan usaha toko irian saksi korban membeli sebuah gudang yang ter letak jembatan batu seluruh yurisprudensi mahkamah agung, dalam pengembangan usaha, saksi korban masih tetap bekerja sama dengan terdakwa, pada tahun saksi korban sebagai orang yang mengganti toko irian tetap dikelola oleh terdakwa, setelah membaca tuntutan jaksa penuntut umum tanggal juni yang isinya adalah sebagai berikutdana penggelapan" sebagaimana diatur dan diancam pi selama (dua) bulan,terdakwa ditahan: menetapkan barang bukti yang diajukan dalam persidangan be rupa:penggelapan". bet yurisprudensi mahkamah agung, menetapkan barang bukti berupa (satu) rangkap foto copy sertifikat..mbebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar rp. (seribu rupiah), putusan mana dalam pemeriksaan pada tingkat banding telah digital kan oleh pengadilan tinggi sulawesi tenggara kendari dengan pu tuannya tanggal maret nomor pid pt. sultra. yang amar lengkapnya berbunyi sebagai berikut:. . . menerima permintaan pemeriksaan perkara''ini ditingkat banding dari terdakwa dan jaksa penuntut umum tersebut membatalkan putusan pengadilan negeri bau bau .tanggal agustus nomor pid. pn.bb: dengan mengadili sendiri? menyatakan terdakwa sulit chandra tersebut tidak terbukti se cara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana se bagaimana dibawakan kepadanya: membebaskan terdakwa oleh karenanya dari dakwaan tersebut, memulihkan hak terdakwa dalam: kemampuan, kedudukan dan harkat dan martabatnya: lag memerintahkan agar barang bukti berupa: (satu) rangkap foto copy sertifikat hak guna bangunan tahun dan satu) lembar kwitansi asli. pembelian gudang tertanggal desember dikembalikan kepada saksi cahyadi chandra), tana yurisprudensi mahkamah agung (satu) lembar kwitansi asli pembayaran sewa gudang ter tanggal april dikembalikan kepada saksi yanto alexander, surat surat bukti berupa foto copy tetap dilampirkan dalam berkas perkara: membebankan segala biaya perkara ini pada kedua tingkat peradilan kepada negara, mengingat akan akta tentang permohonan kasasi nomor akta. pid pn.bb. yang dibuat oleh panitera pada pengadilan negeri bau bau yang menerangkan, bahwa pada tanggal april jaksa pada kejaksaan negeri bau bau telah mengajukan permohonan kasasi ter hadap putusan pengadilan negeri tersebut memperhatikan risalah kasasi bertanggal april dari jaksa sebagai pemohon kasasi yang diterima kepaniteraan pengadilan negeri bau baubau bauurap menentukan bahwa ter . o conan kasasi terhadap putusan pengadilan bawahannya yang mem bebaskan terdakwa, yaitu guna menentukan sudah tepat dan adilan putusan pengadilan bawahannya itu:yurisprudensi mahkamah agung terdakwa itu merupakan pembebasan yang murni sifatnya, maka se suai ketentuan kurap tersebut, permohonan kasasi verse i kan pada penafsiran yanati nya suatu unsur perbuatan yang dibawakan atau apabila pembebasan sebenarnya adalah merupakan putusan lepas dari segala" tuntutan zukuri, atau'du kan sebagai keberatan kasasi) mahkamah aging atas dasar pendapat nya bahwa'pembebasan itu bukan merupakan pembebasan yang murni harus menerima permohonan kasasi tersebut. bahwa. judex facts telah :tidak menerapkan hukum atau menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya, bahwa dalam perkara ini telah terbukti adanya perbuatan pidana atau perbuatan kelakuan dan akibatnya yaitu telah'mengakibatkan adanya korban yang .merasa .dirugikan yaitu. lelaki. cahyadi chandra tanpa sepengetahuannya. hal. ini sebagai pendidik: gudang yang seharusnya gudang tersebut tidak boleh dipindahtangankan, digadaikan, menjual dan sebagainya. . namun terdakwa sulit chandra menyewakan gudang tersebut kepada pihak ketiga: yaitu teman buono untuk kepentingan sendiri senilai rp. (delapan juta lima status ribu rupiah): hal ini pula telah diakui telah terdakwa sulit chandra telah menerima atau memiliki hak saksi korban cahyadi chandra se laku pemilik gudang dengan pertimbangan judex' active bahwa toko durian dan gudang adalah satu kesatuan adalah penafsiran yang keliru dengan tidak sependapat dengan jaksa penuntut umum. adapun kesimpulan: majelis hakim bahwa tidak terbukti adanya perbuatan pidana dalam dakwaan penggelapan di atas bukannya membebaskan terdakwa dari dakwaan vispraak) tetapi seharusnya berakar lepas dari segala tuntutan hukum, oleh karena itu beralasan untuk mengajukan kasasi. bases bahwa judex face tidak menerapkan. hukum pembuktian' yaitu dengan keliru mengambil kesimpulan tentang unsur memilik salah satu unsur yang dipertimbangkan oleh judex fafcfe secara:tidak sempurna, tidak utuh atau yang disimpulkan tersebut hanya se yurisprudensi mahkamah agung bagian unsur dengan sengaja memiliki dengan melawan hak se suatu barang yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain. bahwa penerapan hukum atau setidak tidaknya telah salah melaksanakan hukum atau undang undang dan putusan dapat dilihat dalam putusan judex active terhadap pertimbangan bahwa gudang tersebut merupakan satu kesatuan dalam usaha perda gangan toko. irian yang dikelola oleh terdakwa, majelis hakim berpendapat bahwa perbuatanian. bukanlah merupakan perbuatan "memiliki barang melawan. hukum , jaksa penuntut umum tidak sependapat, karena seharusnya yang harus menerima sewa gudang tersebut seharga rp. (delapan juta lima ratus ribu rupiah) adalah saksi korban cahyadi chandra masih memiliki gudang ter sebut yang. merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan toko fran, jadi seharusnya hasil sewa tersebut dimiliki oleh saksi korban cahyadi chandra sebagai pemilik gudang karena terdakwa menyewa gudang tersebut tanpa izin hak dari saksi korban cahyadi chandra: bahwa menurut majelis hakim bahwa unsur memiliki dengan melawan hak dan pertimbangannya tidak terbukti adalah pena siaran secara tidak utuh separuh separuh tidak sempurna dalam suatu unsur tindak pidana yang terjadi. pertimbangan majelis hakim bahwa kuhp tidak terbukti karena salah satu unsur memiliki tidak terbukti judex active mengartikan secara sempit, sehingga tidak mencapai unsur unsur yang ada dalam tin dak pidana tersebut: perkataan memiliki secara melawan hak bukan yang menurut memori van toelichting ditafsirkan secara melawan hukum menguasai suatu benda atau memiliki sesuatu barang seolah olah adalah pemilik sesuatu barang tersebut yakni barang karena sewa gudang atau karena hasil sewa gudang berupa uang sejuk lah rp. (delapan juga lima ratus ribu rupiah) tersebut padahal terdakwa) bukanlah pemiliknya: unsur itu adalah merupakan unsur obyektif yang merupakan per buatan yang dilarang, bahwa terdakwa dalam perkara ini selaku pengguna gudang milik cahyadi chandra menyalahgunakan kepada pihak ketiga yanto alexander dengan cara menyewakan senilai rp. yurisprudensi mahkamah agung |
mahkamah agung nomor register kun tanggal putusan februari majelis soeharto, sh. achmad kopi as., sh. iskandar kamil, sh. kaidah hukum bahwa tanah yang berasal dari hak barat ( genom) telah kembali kepada negara, maka lurah dan camat tidak berwenang untuk menge luaran surat keterangan tentang status kepe militan atas tanah tersebut: klasifikasi pertanahan duduk perkaranya bahwa penggugat berdasarkan sk. menteri pertanian agraria tanggal juli sk ka memiliki sebidang tanah seperti tersebut da lam surat gugatan dengan status hak milik, bahwa berdasarkan sk. gubernur kdt jateng tanggal agustus sk.da.i hgb tergugat menerbitkan sertifikat hgb atas nama agung bungkus partowidjoyo tanggal september kemudian berubah dipecah menjadi shm tanggal juni dan shm tanggal juni pertimbangan hukum ma: bahwa terlepas dari alasan kasasi tersebut atas menurut pendapat mahkamah agung, judex active salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut judex active telah mempertimbangkan bahwa penggugat asal pemohon kasasi) tidak ada pembuktiannya atas isi surat keterangan kepala ke ckesampingkan (vide putusan p.tun halaman padahal, tanah tersebut berada dari hak barat (c tang status kepemilikan atas tanah tersebut, yang berarti terbitnya serif kat hak milik dan yang menjadi objek dalam perkara ini bertentangan dengan peraturan pemerintah nomor tahun yurisprudensi mahkamah agung bahwa sebelum surat keterangan kepala kelurahan tersebut terbit, ter nyata penggugat telah memperoleh status hak milik atas tanah yang di maksud dalam shm objek sengketa berdasarkan surat keputusan menteri pertanian agraria tanggal juli sk. ka (vide bukti pip ia (in cast pemberian tanda batas dan melakukan pendaftaran tanah) maka pemberian hak tersebut menjadi batal, dan selain juta tanah kembali menjadi milik negara (vide putusan p.tun hala man padahal dalam bukti p.ia tersebut tidak terdapat casual yang memberi batas waktu sebagaimana dimaksud oleh judex active, lebih lebih bupu tuan tanggal agustus sk.da.h hgb tidak menerapkan azas azas umum pemerintahan yang baik (the principle good government), maka terbitnya sertifikat hak milik dan ser tingkat hak milik no, bertentangan dengan peraturan pemerintah nomor tahun sehingga harus dinyatakan batal demi hukum: amar putusan ma: mengadili mengabulkan permohonan kasasi dari pemohon kasasi soeharto kartoatmodjo,tun.sby jo. putusan pengadilan tata usaha negara semarang tanggal oktober tlg tun tn p.tun.smg.: dan mengadili sendiri mengabulkan gugatan penggugat: menyatakan batal demi keputusan tergugat tertanggal juni ten tang sertifikat hak milik dan keduanya terletak ke curahan gajahmungkur, kecamatan gajahmungkur, kotamadya semarang (dahulu) kelurahan wonotingal kecamatan. semarang selatandtpohonan kasasi srt. g.tun ptun. smg., pada tanggal februari sehingga masih dalam tenggang waktu yang diperkenankan undang undang nomor tahun (vide bahwa pemohon kasasi semula penggugat pembanding merasa keberatan terhadap putusan pengadilan. tinggi tata usaha negara surabaya. b tun pt.tun.sby. oleh karena salah dan keliru didalam penerapan hukumnya, bahwa kesalahan kekeliruan putusan pengadilan tinggi tata usaha negara surabaya b tun pt.tun.sby. didalam penerapan hukum nya adalah oleh karena kurang cukup dalam pertimbangannya (onvoldoende gemotiveerd), sehingga menurut yurisprudensi tetap mahkamah agung republik indonesia patut untuk dibatalkan didalam pemeriksaan kasasi, bahwa sekurang cakupan pertimbangan (onvoldoende gemotiveerd) pu tuan banding pt.tun.sby. gro, antara lain dapat ter lihat dan atau ternyata dari pertimbangan (konsiderans) putusan guo tentang hukumnya khususnya halaman alinea terbawah sampai dengan halaman yang terlalu singkat (sumber) dan sekedar mengambil alih per timbangan putusan tingkat pertama, bahwa dengan demikian, mengingat putusan banding guo mengambil alih putusan tingkat pertama, berarti seperti yang tersurat dalam halaman terbawah sampai dengan halaman teratas (dalam gugatan asal) putusan banding guo seluruh pertimbangan tingkat pertama merupakan perti tangan putusan banding guo bahwa dengan demikian pula pertimbangan putusan pengadilan tata usaha negara semarang g.tun ptun. smg, adalah meru pakan pertimbangan putusan banding b tun pt.tun sby., guo (dalam gugatan asli), yang kini dimohonkan kasasi oleh pemohon kasasi semula penggugat pembanding seperti yang termuat dan atau ter surat dalam pertimbangan tingkat pertama g.tun tn ptun. smg. halaman tengah dalam pokok perkara sampai dengan halaman tengah) ji. bahwa seandainya good non putusan pengadilan tata usaha negara se marang g.tun tn ptun. smg. (yang seluruh pertimbangan nya diambil alih dalam putusan banding pt.tun.sby. dalam gugatan gugatan asal) cukup dalam pertimbangannya (voldoende gemotiveerd) maka jelas dan nyata judex active tidak akan menarik ke simpulan (baca halaman tengah putusan tingkat pertama tertutup dengan demikian berdasarkan ketentuan angka dalam bukti p.! a dengan sendirinya. keputusan pemberian hak tanah bukti tersebut batal dan selanjutnya tanah kembali menjadi tanah negara, yurisprudensi mahkamah agung jelas dan nyata pertimbangan putusan judex active adalah salah dan ke biru didalam penerapan hukum oleh bukti p.i a guo, sehingga tidak lengkap serta didasarkan pada data yang diambil secara sepotong sepotong (spalitbare) dengan mengesampingkan (tidak mempertim bangka secara layak dan patut) bukti bukti ta. keputusan panitia penyelesaian persengketaan pembagian dan penunjukan tanah (yang nota bene tidak disangkal menurut hukum berarti diakui oleh tergugat dan atau para intervenient kini para memohon kasasi (vide ketentuan undang undang nomor tahun surat direktorat jenderal agraria kepada gubernur kepala daerah jawa tengah tertanggal! agustus dph. perihal hak milik atas tanah terletak jalan sultan agung sebelah selatan rumah sema rang yang pada pokoknya meminta gubernur kepala . daerah jawa tengah mengadakan penelitian atas bidang tanah dimaksud dan apakah ada pihak ketiga yang men duduki atau menguasainya, serta dasar hukum penguasaan nya dari hal hal tersebut atas, menunjukkan secara amat gamblang judex active telah memutus secara kurang cukup dipertimbangkan (onvoldoende gemotiveerd) dan menyimpang ketentuan huruf jo. huruf maka menurut yurisprudensi tetap mahkamah agung putusan judex active guo layak untuk dibatalkan dalam pemeriksaan kasasi: bahwa jelas dan nyata secara gamblang judex active telah salah dan ke tiru didalam menerapkan hukumnya, oleh karena menyimpang dan atau tidak menerapkan ketentuan huruf dan huruf ejo. undang undang nomor tahun maka menurut hukum layak dan patut untuk dibatalkan didalam pemeriksaan kasasi pada mahkamah agung jakarta: bahwa demikian pula pertimbangan putusan banding dalam gugatan in intervensi (baca putusan banding halaman ternyata 'sangat singkat dan atau kurang cukup dipertimbangkan (ondol donde gemotiveerd) serta jelas sekali menyimpang dari ketentuan jo. hu ruf dan huruf undang undang nomor tahun maka sangat gamblang dan nyata pertimbangan putusan banding guo dalam gugatan intervensi) pun layak dan patut dibatalkan dalam pe pemeriksaan kasasi pada mahkamah agung ri, bahwa oleh karena putusan judex active terutama 'putusan' banding m b tun pt.tun.sby. telah menyimpang ketentuan perundang undangan yang sah (vide jo. huruf dan hu yurisprudensi mahkamah agung ruf serta bertentangan dengan yurisprudensi tetap mahkamah agung (onvoidoende gemotiveerd), maka jelas dan nyata putusan putusan guo ro. tun pt.tun.sby. jo. h g.tun tn ptun. smg) patut untuk dibatalkan dalam pemeriksaan kasusnya, menimbang bahwa terlepas dari alasan alasan kasasi tersebut atas, menurut benda pat mahkamah agung, pengadilan tinggi tata usaha negara surabaya salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut bahwa yang menjadi objek gugatan penggugat asal pemohon kasasi) adalah sertifikat hak milik tanggal juni dengan pemegang sertifikat hak milik tanggal juni dengan pemegang hak terakhir reddy soeharto, keduanya terletak kelurahan gajahmungkur, ke catatan gajahmungkur, kotamadya semarang, yang menurut penggugat asal pemohon kasasi) berdasarkan surat keputusan menteri pertanian agraria tanggal juli sk ka oleh pemerintah telah diberikan kepada penggugat asal pemohon kasasi) dengan status hak milik, bahwa menurut tergugat asal memohon kasasi) penerbitan kedua serta ikat tersebut telah memenuhi ketentuan hukum yang berlaku sesuai dengan mdn nomor tahun jo. mdn nomor tahun dan peraturan pemerintah nomor tahun yakni saudara agung bungkus party widodo tertanggal januari permohonan mana dikabulkan yang pada akhirnya oleh tergugat asli memohon kasasi) menerbitkan sertifikat hak milik wonotingal, kemudian berubah dipecah menjadi kedua serif kat hak milik tersebut atas dan bahwa menurut penggugat asal pemohon kasasi) surat keterangan kepala kelurahan wonotingal yang dijadikan dasar syarat pengajuan oleh agung bangku partowidjojo adalah tidak benar atau palsu, bahwa judex active telah salah menerapkan hukum karena judex active telah mempertimbangkan bahwa penggugat asal pemohon kasasi) tidak ada pembuktiannya mengenai tidak benar atau palsu atas isi surat keterangan kepala kel dikesampingkan (vide putusan ptun halaman padahal, tanah tersebut berasal dari hak barat etang status kepemilikan atas tanah tersebut, yang ber arti terbitnya sertifikat hak milik dan yang menjadi objek dalam perkara ini bertentangan dengan peraturan pemerintah no mor tahun bahwa sebelum surat keterangan kepala kelurahan tersebut terbit, ter nyata tergugat telah memperolah status'hak milik atas tanah yang demak yurisprudensi mahkamah agung sud dalam shm objek sengketa berdasarkan surat keputusan. menteri pertanian agraria tanggal juli sk.i ka (vide bukti p.i bukti p.i a (in cast memberi tanda batas dan pelaku kan pendaftaran tanah) maka pemberian hak tersebut menjadi batal, dan selanjutnya tanah kembali menjadi tanah negara (vide putusan ptun halaman padahal dalam bukti p.i a tersebut tidak terdapat klausul yang memberi batas waktu sebagaimana dimaksud oleh judex active, lebih lebih leputusan tanggal agustus sk.da.ii hgb tidak menerapkan azas azas umum pemerintah yang baik (the principle good government), maka terbitnya sertifikat hak milik dan sertifikat hak milik bertentangan dengan peraturan pemerintah nomor tahun sehinga harus dinyatakan batal demi hukum:o conan kasasi yang diajukan oleh pemohon kasasi: soeharto kartu atmodjo, sh. dan :membatalkan "putusan pengadilan tinggi tata usaha negara surabaya tanggal januari b tun pt.tun.sby, yang menguatkan putusan pengadilan tata usaha negara semarang tanggal oktober g tun tn ptun.smg serta mahkamah agung mengadili sendiri perkara ini dengan. amar seperti yang akan disebutkan bawah ini: man anta, men menimbang, bahwa oleh karena memohon kasasi dan sebagai pihak yang kalah, maka harus membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ber pasarkan ketentuan undang undang nomor tahun memperhatikan dari undang undang nomor tahun undang undang nomor tahun dan undang bidang nomor tahun serta peraturan perundang undangan yang bersangkutan: tang mengadili mengabulkan permohonan kasasi dari pemohon kasasi soeharto kartgatmodijo, sh,.tun.sby. fo. putusan tunsprudensi mahkamah agung pengadilan tata usaha negara semarang tanggal oktober lug tun tn ptun.smg, dan mengadili sendiri mengabulkan gugatan penggugat,:):luas lebih kurang atau sama dengan (seribu meter persegi) seperti yang ter bantam., demikianlah diputus dalam rapat permusyawaratan mahkamah agung pada hari selasa, tanggal februari,, hakim hakim anggota, ketua itd, ttd, achmad kopi as. sh. soeharto, sh. yurisprudensi mahkamah agung ttd, iskandar kamil, sh. panitera pengganti, ttd, zainal agus, sh, biaya biaya perkara mereka ordo eeeoereee anno rp3 reaksi .o.o.i.e eren rp31. administrasi kasasi oom enennnmnkkaan rp. , . tama rerercennenentenanntenenenennnnnanemna (seratus ribu rupiah) yurisprudensi mahkamah agung putusan nomor b tun pt.tun.sby, demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang maha esa pengadilan tinggi tata usaha negara surabaya yang memeriksa dan mengadili sengketa tata usaha negara tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara antara soeharto kartoadmodjo, kewarganegaraan indonesia, pekerjaan pensiunan pembina utama iv e) kejbadan koordinasi intelejen nasional, bertempat tinggal jalan propana raya: harsono hadisuripto, sh., dan memilih komisi tempat kediaman hukum kantor advokat dan pengacara ign. edi cahyono santoso, sh. rekan , berkantor jalan yos sudarso, semarang indah v.iv semarang berdasarkan surat kuasa khusus tanggal oktober selanjutnya disebut sebagai penggugat asal pembanding: melawan: kepala kantor pertanahan kotamadya semarang, ber kedudukan jln. mangunsarkoro semarang, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya budi santoso, sh., kepala sub seksi penyelesaian masalah pertanahan pada kantor pertanahan kotamadya semarang, sudarso, sh., staf sub seksi penyelesaian tanah pada kantor pertanahan kotamadya semarang, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal juni selanjutnya disebut sebagai tergugat asal terbang ding, dan yurisprudensi mahkamah agung il. adi suharno, kewarganegaraan indonesia, pekerjaan swasta, bertempat tinggal jln. imam bondol se marang: dalam hal ini keduanya diwakili oleh kuasanya tan wirjolukito, sh.kn., pekerjaan pengacara dan advokat: soeharto, sh., pekerjaan pengacara nan dan memilih domisili tempat,kediaman hukum kantor advokat! pengacara jln. marta semarang,. berdasarkan surat kuasa khusus masing masing tanggal juli dan novel ber selanjutnya disebut sebagai para penggugat intervensi berbanding, pengadilan tinggi tata usaha negara surabaya tersebut, telah membaca: deni aan nan dan il. penetapan ketua pengadilan tata usaha negara surabaya tertanggal desember pen pt.tun.sby. tentang penunjukan majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini tingkat banding: . ane bai salinan putusan pengadilan tata usaha negara semarang tanggal ok: tower nomor g tun tn ptun.smg. permohonan banding dari penggugat asal pembanding tanggal okto ber iba akta permohonan banding dari penggugat asal pembanding tanggal oktober beserta semua surat surat bukti dari kedua belah pihak di dalam berkas perkara ini: beats tentang duduk sengketa memperhatikan serta mengutip dan menerima keadaan keadaan mengenai duduk perkara ini, seperti tercantum dalam putusan pengadilan an tata usaha ne gara semarang tanggal oktober nomor g tun tn ptun. smg, dalam perkara antara kedua belah pihak tersebut atas, yang kamarnya berbunyi sebagai berikut: kan dalameksepsi: menolak eksepsi tergugat dan pihak intervensi: yurisprudensi mahkamah agungmenimbang, bahwa putusan pengadilan tata usaha negara semarang tersebut telah diucapkan dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh majelis hakim pada tanggal oktober maka tenggang waktu (empat belas) hari untuk mengajukan banding terhitung setelah tanggal oktober (vide undang undang nomor tahun menimbang, bahwa kuasa dari penggugat asal pembanding telah manga bukan permohonan banding pada tanggal oktober permohonan ban ding mana telah diberitahukan secara patut kepada para pihak tanggal ok tower nomor srt. g.tun ptun.smg, menimbang, bahwa memori banding dari penggugat asal pembanding tanggal november yang diterima kepaniteraan pengadilan tata usaha negara semarang tanggal november telah diberitahukan dan diserahkan salinannya secara patut kepada para pihak tanggal november srg. g.tun ptun. smg., menimbang, bahwa kontra memori banding dari kuasa tergugat asal berbandingtelah diberitahukan dan diserahkan salinannya kepada para pihak secara patut tanggal desember srt. g.tun ptun.smg.: menimbang, bahwa kuasa dari para penggugat intervensi berbanding telah pula menyampaikan kontra memori banding,menimbang, bahwa kepada para pihak yang berperkara telah diberi ke sempalan untuk melihat dan memeriksa berkas perkara ini, sebelum dikirim pengadilan tinggi tata usaha negara semarang, secara patut tanggal de sumber w9.d.ptun.at. dan w9.d.ptun.at. tentang pertimbangan hukumnya menimbang, bahwa pernyataan permohonan banding oleh kuasa dari penggugat asal pembanding terhadap putusan pengadilan tata usaha negara semarang tanggal oktober nomor tun tn ptun.smg.,oleh undang undang, oleh karena itu pero conan banding tersebut secara formil dinyatakan dapat diterima, yurisprudensi mahkamah agung menimbang, bahwa putusan pengadilan tata usaha negara semarang tersebut dalam amar putusannya pada pokoknya dinyatakan menolak eksepsi tergugat asal dan menolak gugatan penggugat untuk seluruhnya, menimbang, bahwa majelis hakim pengadilan tinggi tata usaha negara surabaya telah memperhatikan memori banding dari kuasa penggugat asal pembanding, begitu pula kontra memori banding dari kuasa' tergugat asal berbanding mengadili menolak gugatan penggugat seluruhnya: mana menghukum penggugat membayar biaya perkara sebesar rp. (enam putih lima ribu rupiah): bean gni hrd , aisyah, sh.gal februari oleh ketua majelis tersebut di atas, diam ingi oleh hakim hakim anggota, dibantu oleh mulyadi, sh. selaku panitera pengganti, dengan dihadiri oleh kuasa penggugat dan kuasa tergugat: hakim hakim anggota, ketua majelis, tid. ttd, laga ny, poppy yi, sh. ny, marital alma saleh. sh, ttd, tang nylaisyah,sh. panitera pengganti, mulyadi, sh. perincian biaya perkara unta meta$ wardah naa aman rp. redaksi san nononerenamnanan rp. adminstrasi kepaniteraan ., rp. jumlah .ooo wo w mma rp. (tujuh puluh ribu rupiah) yurisprudensi mahkamah agung cantik, sultan agung sebelah timur sultan agung sebelah selatan rumah tedjorahardjo, sh. sebelah barat tanah milik soeharto, sh. yurisprudensi mahkamah agung putusan nomor g tun tn ptun.smg, demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang maha esa pengadilan tata usaha negara semarang yang memetik dan memutus perkara sengketa tata usaha negara pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut bawah ini dalam perkara antara soeharto kartoadmodjo, sh. kewarganegaraan indonesia, pekerjaan pensiunan pembina utama iv e) ke pmakin, tempat tinggal jl. propana raya blok p v kebayoran baru jakarta selatan, selanjutnya disebut penggugat: berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal mei telah memberi kuasa kepada ignatius edi cahyono santoso, sh.: harsono hadisuripto, sh: advokat pengacara berkedudukan jl. yos sudarso, semarang indah b.iv semarang, melawan: nama jabatan kepala 'kantor pertanahan kotamadya semarang, tempat berkedudukan jl. mangunsarkoro semarang, disebut sebagai tergugat, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal juni telah memberi kuasa kepada budi santoso, sh., kepala sub seksi penyelesaian masalah bertanah pada kantor pertanahan kotamadya semarang, sudarso, sh.: staf sub seksi penyelesaian tanah pada kantor per tanaman kotamadya semarang, dan: adi suharno, kewarganegaraan indonesia, pekerjaan swasta, bertempat tinggal jln. imam bonjol semarang, yurisprudensi mahkamah agung reddy susanto, pekerjaan swasta, bertempat tinggal jl. tegalsari semarang: haa berdasarkan surat kuasa khusus masing masing tertanggal juni telah memberi kuasa kepada il. wirjolukito, sh.kn. pekerjaan pengacara dan advokat: berkantor jl. marta semarang: soeharto, sh., pekerjaan pengacara berkantor jl. marta semarang: ena berdasarkan penetapan ketua majelis hakim tanggal juli: pen. g tun ptun.smg,, mereka selanjutnya disebut sebagai pihak intervensi yang bergabung dengan tergugat: pengadilan tata usaha negara tersebut, telah membaca surat penetapan ketua pengadilan tata usaha negara sema rang tanggal mei nomor pen. ptun. smg, tentang pe tunjukkan majelis hakim, aan telah membaca surat penetapan ketua majelis hakim pengadilan tata usaha negara semarang tanggal mei pen. km ptun.smg. tentang penetapan hari persidangan: telah membaca berkas .perkara dan:surat:surat yang berhubungan dengan perkara ini serta surat surat bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak,gugatan penggugat sebagaimana tercantum didalam surat gugatan tertanggal juni dibawah register nomor g tun tn ptun. smg., yang berbunyi sebagai berikut obyek gugatan: sertifikat hak milik tanggal juni sertifikat hak milik tanggal juni keduanya terletak kelurahan gajahmungkur, kecamatan gajahmungkur kotamadya semarang, dahulu kelurahan wonotingal, kecamatan sema rang selatan, kotamadya semarang, bahwa berdasarkan putusan mahkamah agung tanggal november no, pdt risalah pemberitahuan kasasi pdt jo. pdt pn. smg. diterima dari kepaniteraan pengadilan yurisprudensi mahkamah agung negeri semarang oleh penggugat tanggal mei didalam putusan kasasi guo khususnya pada halaman angka memberikan tertimbang selengkapnya sebagai berikut "bahwa untuk tidak merugikan kepentingan pencari keadilan dan dengan berpedoman pada undang undang nomor tahun waktu hari pengajuan gugatan dihitung sejak pemberitahuan putusan mahkamah agung secara patut kepada yang bertentangan duduk perkara: il.down bahwa sebagian tanah:i ari luas atau sama dengan terletak wilayah kelurahan wonotingal, kecamatan semarang selatan, sos) sekarang kelurahan gajahmungkur, kecamatan gajahmungkur (et berdasarkan nomor tahun dengan batas batas sebelah utara rumahyang berdasarkan surat keputusan menteri pertanian agraria tanggal juli sk. ka oleh pemerintah republik indonesia diberikan penggugat dengan status hak milik (pada waktu itu peng gugat menjabat sebagai jaksa pada kejaksaan negeri semarang merangkap dosen universitas diponegoro, selaku salah seorang pendiri dan bertempat tinggal j1. raung semarang), bahwa, ketika penggugat bermaksud ingin mempergunakan tanah termaksud, ternyata penggugat menghadapi kesulitan baik didalam menyuruh memberi tanda batas, maupun membangun atas tanah miliknya sendiri: bahwa menghadapi hambatan seperti atas penggugat telah be usaha mencari penyelesaian oleh panitia penyelesaian bersengketa pembagian dan penunjukkan tanah pst) kotamadya semarang, yang didalam sidangnya tanggal desember yurisprudensi mahkamah agung penggugat telah sah sebagai. pemilik tanah kavling yang ter letak sebelah selatan rumah jalan sultan agung se : bahwa sekalipun penggugat telah mendapat putusan dari instansi pemerink.rp. akan tetapi ternyata usaha peng gugat mendaftarkan dan atau mendaftaran dan pengawasan pendaftaran tanah semarang, ternyata belum berhak bahwa pada tahun penggugat mengajukan permohonan pen dataran tanah miliknya melalui kuasanya, oleh karena penggugat telah berpindah tugas kejaksaan tinggi yogyakarta dan diperoleh jawaban dari pjs. kepala kantor pendaftaran dan pengawasan pen dataran tanah kadaster) bahwa penerbitan sertifikat belum dapat dilaksanakan dan diminta mengisi bianco permohonan yang disewa u tang adanya pihak iii yaitu yang menginginkan atau menghendaki mendapatkan hak atas tanah sengketa bagi dan atau atas nama dirinya (in cast pihak iii), padahal tanah sengketa gud adalah milik sah penggugat: bahwa melalui pelbagai jalur yang berliku didalam mengurus tanah pemberian sah dari pemerintah kepada penggugat, antara lain pada direktorat jenderal agraria dan atau menteri aparatur negara maka menpan berkenan mengutus kolonel! cpm. a.w. darwis, sh, semarang, sehingga pada tanggal september penggugat dipertemukan dengan seorang bernama agung bungkus partowidjojo hadapan ir. suryo kepala direktorat agraria propinsi jawa tengah dan pada saat itu barulah penggugat mengetahui dengan jelas serta pasti causa efisien segala kesulitan yang mengakibatkan kerugian terhadap penggugat adalah sdr. agung bungkus party widodo tersebut dengan itikad buruk dan melawan hukum memberi kan keterangan yang tidak benar, serta didalam pengajuan pero yurisprudensi mahkamah agung conan hak atas tanah sengketa milik penggugat kepada gubernur kdh tingkat jawa tengah sdr. agung bungkus partowidjojo melampirkan surat keterangan yang dibuat oleh kelurahan won tingal sedemikian rupa seolah olah tanah yang dimohonnya (in cast tanah sengketa milik penggugat) dikuasainya secara sah good non, sebagai berikut nama agung bungkus partowidjojo pekerjaan purnawirawan abri, tempat tinggal ji. letjen paman semarang keperluan menerangkan bahwa tanah seluas kurang lebih m3, status tanah negara, terletak ji. sultan agung semarang adalah benar benar sebagai halamannya, benar benar dikuasai oleh yang ber angkutan dan sepengetahuan kami bebas seng kota dengan pihak lain serta penguasaan tanah tersebut telah dipugar bumi oleh yang bersangkut an, bahwa kemudian atas permohonan saudara agung bungkus par hgb telah memberikan hak kepada saudara agung bungkus partowidjojo, padahal sdr. agung bungkus partowidjojo adalah orang yang sama sekali ti dak berhak: bahwa kemudian dengan berdasarkan surat keputusan gubernur kdh tk. jawa tengah tanggal agustus sk.da.ii hgb selanjutnya tergugat telah menerbitkan serif kat tanda bukti hak guna bangunan atas nama agung bungkus partowidjojo pada tanggal september yang kamu dian tanah sengketa guo oleh agung bungkus partowidjojo di terjual belikan, bahwa penerbitan surat keputusan gubernur kdh.tk.i jawa te ngah tanggal agustus sk.da.n hgb dan kemudian sertifikat bukti hak guna bangunan pada tanggal september oleh tergugat selain bertentangan dengan mentan agraria tertanggal juli sk. ka dan menyimpang tata urutan perundang undangan jelas dan nyata me timbulkan kerugian bagi penggugat, sehingga memenuhi unsur unsur undang undang nomor tahun tentang yurisprudensi mahkamah agung peradilan tata usaha negara yang berbunyikanganti rugi atau rela dilintasi: bahwa seperti yang telah dikemukakan pada butir tanah sengketa guo milik penggugat setelah penerbitan sertifikat hgb oleh agung bungkus partowidjojo telah diperjual belikan kepada pihak iii serta telah beralih hak dari hgb menjadi hak milik tertanggal agustus dan kemudian dipecah menjadi sertifikat pada tanggal juni masing masing hm, tuas dan hm. luas bahwa sertifikat masing masing dan nomor guo berasal dari hm. sedangkan hm. berasal dari hgb yang penerbitannya mendasarkan pada sk. gubernur kdh tk. jawa tengah tanggal agustus sk.da.ii hbg maka oleh karena itu sebagai konsekuensinya logis atau yuridis berturut turut sk. gubernur kdh tk. jawa tengah guo beserta segala turunannya yakni sertifikat hgb yang beralih hak menjadi hm. yang dipecah menjadi hm, dan hm. haruslah dinyatakan batal dan tidak sah: haa bahwa berdasarkan fakta yang terurai dalam gugatan ini serta menu rut hukum, jelas dan nyata penerbitan sk. gubernur kdh. tk. jawa tengah tanggal agustus sk. da.ii hbg beserta turunannya berupa penerbitan sertifikat hgb yang beralih hak menajdi hm. yang dipecah menjadi hm. dan hm. adalah bertentangan dengan peraturan perundang undangan yang berlaku dan atau seandainya good non gubernur kdh, tk. jawa tengah sehingga sk. gubernur kdh.tk.i jawa tengah tanggal agustus sk.da.i hbg beserta segala turunannya, penerbitan sertifikat berturut turut hgb yang beralih hak menajdi hm. dipecah menjadi hm. dan hm. oleh tergugat) layak dan patut dinyatakan batal dan tidak sah: alasan gugatan nan bahwa kedua surat keputusan objek gugatan'& guo adalah meru pakan keputusan tata usaha negara yang diterbitkan oleh tergugat, yurisprudensi mahkamah agung atas dasar keputusan pemberian hak guna bangunan atas sebidang tanah yang dibuat oleh gubernur kdh.tk. jateng, dimana keputusan pemberian hak tersebut dibuktikan atas dasar surat keterangan yang dibuat oleh kelurahan wonotingal yang isi nya palsu yang saat ini sedang dalam proses penyidikan ke polisi polri), dengan demikian didalam proses penerbitan keputusan objek sengketa guo, tergugat telah berbuat tidak cermat sebagai mana maksud ketentuan undang undang nomor tahun dikarenakan sebelumnya atas dasar su rat pemberian hak milik dari mentan agraria penggugat juga pernah mencoba mengajukan permohonan sertifikat (pendar taran tanah) terhadap tanah yang sama dalam keputusan objek sengketa pada kantor tergugat, bahwa sebelumnya terhadap tanah dalam sertifikat objek sengketa, mentan agraria telah memberikannya dengan status hak milik kepada penggugat. oleh karena itu gubernur kdh.tk. jateng se laku pejabat tata usaha negara yang lebih rendah tidak berwenang memberikan hak guna bangunan terhadap tanah yang sama kepada pihak lain, tanpa terlebih dahulu ada pencabutan sk. mentan agraria tersebut: maka dengan demikian didalam penerbitan sertifikat objek gugatan, tergugat pun juga telah tidak bertindak cermat dalam meneliti dan atau mempertimbangkan surat yang menjadi syarat pendaftaran tanah perbuatan tersebut merupakan perbuatan melawan hukum, dalam bentuk sewenang wenang seperti diatur dalam huruf undang undang nomor tahun berdasarkan seluruh uraian tersebut atas, dengan hormat memohon perkenan pengadilan tata usaha negara semarang untuk berkenan mengadili dan me putuskan mengabulkan gugatan penggugat: menyatakan bata! keputusan tergugat tertanggal juni tentang sertifikat hak milik nomor dan nomor keduanya terletak kelurahan gajahmungkur, kecamatan gajahmungkur, kotamadya sema rang (dahulu kelurahan wonotingal, keramat an semarang selatan)cantik dalam gambar ikhtisar tertanggal februari dari kantor pengukuran dan pemetaan daerah jawa tengah dengan batas batas sebelah utara rumah jl. sultan agung sebelah timur jl. sultan agung: sebelah selatan rumah tedjorahardjo, sh.: sebelah barat tanah milik soeharto, sh.: menghukum tergugat membayar biaya perkara: atau memberikan putusan yang adil dan bijaksana: menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan untuk penggugat hadir kuasanya harsono hadisuripto, sh. dan untuk tergugat da tang menghadap kuasanya budi santoso, sh. dan sudarso, sh.: sedangkan pihak intervensi yang bergabung dengan tergugat, datang menghadap kuasanya wirjolukite, sh.cn.: menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut kuasa tergugat telah me mengajukan jawaban tertanggal agustus yang berbunyi sebagai berikut dalam eksepsi il. bahwa tergugat menolak secara keseluruhan alasan alasan penggugat melalui gugatannya: bahwa penggugat secara berangsur angsur telah mengetahui tanah yang disengketakan telah terbit sertifikat dari hgb menjadi him. dan sekarang menjadi hm. dan hm. kelurahan won tingal (sekarang gajahmungkur) untuk itu gugatan penggugat telah me lewati ketentuan seperti dalam undang undang nomor tahun bahwa penggugat telah mengajukan gugatan setelah didaftarkan.otingal, sebagai alasan dasar perubahan status hak menjadi dan dengan demikian alasan alasan penggugat tersebut hanyalah mencari cari sehingga gugatannya secara jelas tidak berdasar: berdasarkan uraian uraian tersebut atas, maka tergugat mohon agar majelis hakim berkenan menolak gugatan penggugat secara keseluruhan atau setidak tidaknya gugatan dinyatakan tidak dapat diterima: dalam pokok perkara bahwa secara mutasi dan mutans tergugat mohon kepada majelis hakim agar dalil dalil yang tertera dalam bab eksepsi dianggap termuat dan terbaca kembali melalui bab ini: yurisprudensi mahkamah agung bahwa penggugat pada tanggal februari melalui kuasa hukum nya woerjanto, sh. ditujukan kepada tergugat pada halaman mence bukan sertifikat hgb. desa wonotingal atas nama agung bungkus, dengan demikian secara berangsur angsur penggugat telah mengetahui adanya sertifikat hm. sehingga dipecah menjadi hm. dan hm. wonotingal atas tanah yang disengketakan, bahwa penggugat telah mendapatkan sk. menteri pertanian agraria tanggal juli sk.i ka akan tetapi penggugat hanya memenuhi syarat seperti dalam duduk perkara angka sehingga untuk memperoleh tanda bukti hak atas tanah yang berupa sertifikat, harus memenuhi syarat syarat lain yang terdapat dalam sk. tersebut, yang kepe turunannya berjumlah syarat dan wajib dipenuhi oleh pemohon, se dangkal dalam syarat angka berbunyi bahwa sk. pemberian hak milik ini dengan sendirinya batal, apabila pemohon tidak memenuhi kewajiban ter sebut pada angka s d bahwa tindakan hukum tergugat atas penerbitan sertifikat hgb wonotingal adalah sah dan telah memenuhi prosedur sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, atas dasar adanya pengajuan permohonan sdr. agung bungkus tertanggal januari demikian seterusnya se hingga telah mengalami perubahan menjadi sertifikat yang dipecah menjadi hm. dan hm. wonotingal dan telah memenuhi ketentuan peraturan hukum yang berlaku sesuai dengan mdn tahun jo. mdn tahun dan peraturan pemeran tah nomor tahun bahwa penerbitan sertifikat hgb wonotingal berdasarkan gubenur kdh.tk. jawa tengah tanggal agustus sk.da.vhb seperti yang didalilkan penggugat dalam duduk perkara angka adalah benar yang dasar dasar penguasanya adalah telah sesuai, tanah yang disengketakan berasal dari sebagian tanah yang dikembalikan kepada bekas pemiliknya sebagai ganti rugi tanah tanah yang terkena undang undang nomor tahun bahwa dalam duduk perkara angka penggugat merasa dirugikan se hingga memenuhi unsur undang undang nomor tahun adalah tidak benar karena dalam perkara antara penggugat dengan tong kim pdi. yang amar putusannya berbunyi, me diadili menerangkan bahwa gugatan penggugat tidak dapat diterima berdasarkan atas hukum yang benar, menyatakan bahwa gugatan tersebut tidak dapat diterima dan menghukum penggugat untuk memikul biaya perkara ini, kata lain penggugat tidak menguasai atas tanah sengketa, yurisprudensi mahkamah agung dari pihak intervensi reddy susanto bahwa intervenient baru mengetahui adanya perkara tun tn ptun. smg. yang menyangkut hak dan kepentingan inter tencent sejak saat intervenient panggil oleh pihak pengadilan tata usaha negara semarang untuk didengar keterangannya persidangan pada tanggal juli bahwa intervenient adalah pemegang hak dan yang menguasai secara sah sebidang tanah hak milik seluas my, terletak kelurahan dan kecamatan gajahmungkur, kotamadya semarang, setempat dikenal sebagai jl. sultan agung (sebelah selatan rumah bahwa gugat intervensi ini dibenarkan berdasarkan undang undang nomor tahun iu. eksepsi pertama bahwa penggugat mengatakan dengan tegas' bahwa objek gugatan adalah tanah hm. dan hm. dan petit gugatan adalah mengenai pembatalan sertifikat sertifikat tanah tanah tersebut, bahwa dua bidang tanah itu semula satu yaitu hm. yang semula dari hgb luas m?: bahwa sertifikat tanah hgb ini diterbitkan berdasarkan gubernur kdh.tk, jawa tengah sk.da.ii hgb tanggal agustus atas nama ageng bungkus partowidjojo, purnawirawan abri! bahwa hgb imi diperbaharui dan ditingkatkan haknya menjadi hm. dengan luas sama: .m? berdasarkan sk. ka. kanwil badan pertanahan nasional propinsi jawa tengah sk tanggal juli atas nama reddy susanto, bahwa dengan demikian baik sertifikat hgb maupun sertifikat keduanya diterbitkan berdasarkan surat surat keputusan dari badan atau pejabat tata usaha negara push untuk hgb adalah berdasarkan gubernur kdh.tk. jawa tengah sk.da.ioeharto kartoadmodjo, kewarganegaraan indonesia, pekerjaan pensiunan pembina utama iv e), mantan jaksa agung muda bidang tindak pidana umum dan kini badan koordinasi masalah etnik cina makin, bertempat: tinggal jalan propana raya no, dan harsono hadisuripto, sh., advokat dan pengacara pada kantor advokat dan pena cara ign, edi cahyono santoso, sh. rekan , berkantor jalan yos sudarso, semarang indah v.iv sema rang berdasarkan surat kuasa khusus tanggal februari pemohon kasasi, dahulu penggugat pembanding: melawan: kepala kantor pertanahan kotamadya semarang, berkedudukan jalan mansunsarkoro no, semarang, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya sudarso, sh., staf sub seksi penyelesaian masalah pertanahan pada kan tor pertanahan kotamadya semarang, berkantor jalan mangunsarkoro semarang, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal desember adi suharno, kewarganegaraan indonesia, peter jaan swasta, bertempat tinggal jalan imam bonjol sema rang, dalam hal ini keduanya diwakili oleh kuasanya tirto bukit, sh.cn. dan soeharto, sh., advokat dan pena cara, berkantor jalan marta semarang, berdasarkan yurisprudensi mahkamah agung bahwa jika sertifikat dibawa'upu tuan itu masih dapat digunakan untuk menerbitkan sertifikat lagi,iii. eksepsi kedua ii.,,, antara soeharto kartoatmodjo, sh. dkk. sebagai penggugat, melawan: ageng bunker partowidjojo, .. gubernur kdh.tk. propinsi jawa tengah, cg. pemda tk. kotamadya semarang, cg. kecamatan semarang selatan, cg. lurah monoton gal, sebagai turut tergugat il, teguh setiawan, sebagai turut tergugat iii, reddy susanto, sebagai turut tergugat iv), bahwa dalam perkara tersebut pengadilan negeri semarang dengan putusannyayurisprudensi mahkamah agung mengadili::,,:gtuyurisprudensi, bahwa apa yang diputus oleh mahkamah agung adalah dan hanya , ter nama yaitu woeryanto, sh., mantan hakim, mantan ketua pengadilan negeri semarang, dosen fakultas hukum undip, unta, unusual semarang, pakar hukum, dan tokoh politik indonesia, bahwa advokat senior ini dengan penuh kesadaran dan perti tang,gugat pribadi mempunyai sederet jabatan penting bidang hukum dan gelar besar jangyurisprudensi mahkamah agung undang nomor tahun maka gugatan penggugat harus dito tak, setidak tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima: iv.: secara mutasi mutans dapat dianggap tertua dan terbaca kembali dalam bab pokok perkaraini: bahwa penggugat tidak "secara lengkap dan jujur mengemukakan duduk perkara yang sebenarnya, sehingga berkesan menutupi ke lahan kelemahannya, setidak tidaknya menjadi tidak objektif: bahwa asal usul sejarah. dari tanah sengketa ini adalah sebagai berikut: semula ada tanah seluas lebih kurang dengan eigen dom responding atas nama oei tiong bing terletak jl. sultan agung, kelurahan wonotingal, kecamatan semarang selatan, kotamadya semarang (sekarang kelurahan dan kecamatan gajahmungkur). atas tanah tersebut berdiri bangunan bangunan permanen yang masing masing ada peng harinya: meskipun tanah eigendom itu telah menjadi tanah negara, namun bangunan bangunan permanen itu tetap dikuasai, di miliki dan dihuni oleh keluarga oei tiong bing, yang di antaranya adalah orang yang bernama tong kim: dengan demikian tong kim dan keluarganya secara facto menguasai tanah negara itu dan oci tiong bing adalah tetap pemilik bangunan bangunan serta pemilik tanah bekas hak eigendom tadi: karena oei tiong bing meninggal dunia, maka diadakan pe pecahan dan pemisahan harta'warisan diantara keluarganya: berdasarkan akte pemisahan dan pembagian, yaitu akte tanggal april yang dibuat oleh yoo size lie, sh. notaris surabaya, bangunan bangunan dan tanah bekas hak eigendom 'itu jatuh kepada dan menjadi milik ratna haryanto widjaja, dahulu berta oei giok ing: yurisprudensi mahkamah agung bahwa ratnadaryanti widjaja kemudian menjual bangunan dan bekas tanah eigendom itu kepada bahan wibisono, jual beli mana dilakukan hadapan raden mas suprapto, notaris semarang, menurut akte jual beli tanggal novel ber bahwa hasan wibisono kemudian menjual lagi bangunan bangunan dan tanah bekas cigendom ini kepada ageng boe akur partowidjojo, jual beli mana dilakukan dihadapan raden mas suprapto, notaris semarang, menurut akte tanggal desember bahwa tanah seluas lebih kurang itu oleh ageng boenakur partowidjejo dipecah menjadi beberapa bidang, di antaranya ada satu bidang seluas lebih kurang mm, yang sekarang menjadi sengketa dalam perkara ini, bahwa tanah sengketa yang.dianggap oleh penggugat seluas itu, ternyata setelah diukur ulang hanya seluas m2, kesulitan ini disebabkan adanya pelebaran jalan sultan agung yang diperintahkan oleh pemerintah daerah koda semarang pada tahun tujuh puluhan, bahwa dari fakta fakta dan data data tersebut atas jelas dan tegas penggugat tidak pernah sedetikpun menguasai tanah sengketa, bahwa secara kronologis dituturkan dibawah ini bagaimana usaha dan cara penggugat untuk mendapatkan tanah sengketa ini secara fa tali penggugat menerima surat keputusan dari menteri pertanian agraria sk. ka tertanggal juli bahwa namun demikian ini tidak menunjukkan tanah (objek) sengketa, didalam ini tidak menunjukkan tanah yang mana dan terletak dimana, maka dalam hal ini terjadi error object, bahwa karena bisa menguasai tanah sengketa ini, maka pada tahun penggugat secara ngawur setidak tidaknya main coba coba atau spekulatif mengajukan gugatan perdata kepa tong kim sebagai tergugat, lewat pengadilan negeri semarang terdaftar pdt pn. smg. mengenai tanah ini: pengadilan negeri semarang pada tanggal april memberikan putusan pdt pn. smg. yang kamarnya berbunyi sebagai berikut yurisprudensi mahkamah agung mengadili menyatakan bahwa gugatan penggugat tidak berdasarkan atas hukum yang benar, menyatakan bahwa gugatan penggugat tersebut tidak da pat diterima, menghukum penggugat untuk memikul biaya perkara ini: bahwa pada tingkat banding pengadilan tinggi semarang menjatuhkan putusan pdt' pt. smg., tanggal juni yang kamarnya sebagai berikut mengadili menyatakan bahwa permohonan pemeriksaan perkara da lam peradilan tingkat banding dari penggugat pembanding tersebut diatas dapat diterima: menguatkan keputusan pengadilan negeri semarang ter tanggal april pdt pn. smg. yang demo hunian peradilan dalam tingkat banding itu: menghukum penggugat pembanding untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkatan pemeriksaan, yang dalam peradilan tingkat banding direncanakan sebanyak rp. (tujuh ratus lima puluh lima rupiah), memerintahkan pengiriman salinan resmi dari keputusan ini beserta berkas perkara perdata yang bersangkutan kepada ketua pengadilan negeri semarang: atas putusan pengadilan tinggi semarang, penggugat sebagai pembanding tidak mengajukan upaya hukum kasasi, dengan demikian putusan pengadilan tinggi semarang pdt pt. smg., juncto putusan pengadilan negeri semarang pdt pn. smg. berkekuatan hukum tetap: pada tanggal februari penggugat secara coba coba spekulatif mengajukan lagi gugatan perdata melawan ageng boenakoer partowidjojo sebagai tergugat, lewat pengadilan negeri semarang, perkara ini terdaftar pdt. pn. smg., mengenai sengketa tanah yang sama: pengadilan negeri semarang pada tanggal juni memberikan putusan pdt. pn. smg. yang kamarnya sebagai berikut ang yurisprudensi mahkamah agung mengadili menyatakan gugatan tersebut tidak dapat diterima n.o), menghukum penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini sebesar rp. (lima puluh delapan ribu rupiah): penggugat sebagai pembanding minta peradilan banding atas putusan pengadilan negeri tersebut dan tingkat banding pe pengadilan tinggi semarang menjatuhkan putusannya pdt pt. smg tanggal april yang kamarnya berbunyi sebagai berikut mengadili menerima permohonan banding dari penggugat pem banding: menguatkan keputusan pengadilan negeri semarang ter tanggal juni pdt. pn. smg. yang dimohonkan banding, menghukum penggugat pembanding untuk membayar semua biaya perkara yang dalam tingkat banding sebesar rp. (tubuh ribu lima ratus rupiah), bahwa terhadap putusan pengadilan tinggi semarang ini penggugat sebagai pembanding tidak mengajukan upaya hu kum kasasi, dengan demikian putusan pengadilan tinggi sema rang pdt pt. smg. jo. putusan pengadilan negeri semarang pdt. pn. smg. berkekuatan hukum tetap: sl. bahwa gugatan penggugat tersebut menunjukkan bukti bahwa penggugat tidak pernah menguasai tanah seng kota (bahkan menginjakkan kakinya saja belum pernah), bahwa gugatan gugatan itu bersifat spekulatif belaka, se hingga penggugat kalah total: bahwa berdasarkan akte akte jual beli seperti atas maka ageng boenakoer partowidjojo sebagai pemilik bangunan dan yang menguasai secara facto tanah tanah yang sudah dipecah tadi, maka pada tanggal januari mengajukan permohonan hgb kepada gubernur kdh.tk. jawa tengah lewat kantor agraria koda semarang untuk mendapatkan tanah negara (yang disengketakan sekaran ini) seluas m3: yurisprudensi mahkamah agung karena permohonan memenuhi seluruh persyaratan, maka setelah diadakan pemeriksaan oleh panitia pemeriksaan panitia dan lain lain persyaratan telah terpenuhi menurut ketentuan perundang undangan yang berlaku, maka pero conan itu dikabulkan seperti tertuang dalam sk. gubernur kdh.tk. jawa tengah sk.da.n hgb tanggal agustus dan selanjutnya berdasarkan gubernur ini diterbitkan oleh kantor agraria koda sema rang sertifikat tanah hgb seluas md: bahwa tanah hgb seluas atas nama ageng boenakoer partowidjojo ini kemudian dijual kepada teguh setiawan menurut akte jual beli no, tang gal oktober yang dibuat oleh plat hadi wibisono, sh. notaris semarang: bahwa tanah hgb ini kemudian dijual oleh teguh setiawan kepada reddy susanto intervenient menurut akte jual beli ss viii tanggal agustus yang dibuat oleh plat hadi wibisono, sh. notaris semarang, bahwa tanah hgb ini oleh reddy susanto editing katakan haknya menjadi hak milik hal ini dimungkinkan karena reddy susanto adalah rakyat indonesia golongan pribumi: hasil peningkatan hak ini diperoleh sertifikat hm. luas bahwa tanah no, luas ini dijual sebagian se luas kepada adi suharno intervenient ii, dengan demikian diadakan pemisahan pemecahan terlebih dahulu: bahwa karena penjualan itu maka tanah seluas menjadi hgb luas atas nama adi suharno: hgb luas atas nama reddy susanto: jual beli ini dilakukan hadapan plat tan bian tjong, sh., notaris semarang, menurut akte jual beli semarang selatan tanggal juni bahwa fakta fakta tersebut atas masing masing dapat dibuktikan dengan bukti otentik: bahwa dari fakta fakta tersebut disimpulkan bahwa intervenient tidak pernah mengenal diri penggugat, oleh karena itu tidak mempunyai hubungan apapun: yurisprudensi mahkamah agung bahwa intervenient juga tidak mempunyai hubungan dengan tong kim, ratnadaryanti widjaja, hasan wibisono dan dengan ageng boenakoer partowidjojo, bahwa intervenient secara terbatas hanya pernah berhubung sekali saja dengan teguh setiawan, pada saat teguh setiawan menjual tanah hgb yang disengketakan ini kepada intervenient dengan akte ss viii tanggal agustus dibuat oleh di hadapan plat hadi wibisono, sh, notaris semarang di'atas), bahwa segala peristiwa, segala transaksi dan segala perbuat an, sebelum tanah sengketa menjadi milik teguh setiawan, semuanya secara yuridis dan faktual tidak dapat diketahui dan tidak bersangkut paut dengan diri intervenient bahwa intervenient tidak bisa mengetahui dan sangat tidak etis untuk mencari tahu pada waktu itu, bahwa jual beli yang terjadi antara teguh setiawan dan inter tencent adalah sah karena mengikuti ketentuan ketentuan dalam peraturan pemerintah nomor tahun terutama bahwa semua dokumen dokumen yang ada, yang telah diteliti oleh intervenient sebelum melakukan jual beli, ternyata se mua sah dan tiada cacat, bahkan semuanya dibenarkan oleh instansi pemerintah pertanahan) yang berwenang, bahwa keseluruhan dari fakta fakta ini s d menu bukan bahwa intervenient adalah pihak ketiga yang beritikad baik: bahwa pihak ketiga yang beritikad baik dan benar harus men dapat perlindungan hukum: bal ini sesuai dengan yurisprudensi mahkamah agung menu lit putusan sip tanggal maret pembeli yang beritikad baik harus mendapatkan pelindung hukum bahwa mengenai surat keputusan menteri pertanian agraria sk. ka tanggal juli yang dipegang oleh penggugat sebagai dasar kepemilikan tanah, hal ini harus dibantah ta. bahwa ini menunjuk kepada tanah lain, tidak menyangkut tanah bekas hgb no, atau hm, ataupun hm. dan hm. yurisprudensi mahkamah agung karena bantahan ini penggugat wajib membuktikan bahwa termaksud menunjuk tanah tanah tadi: bahwa karena penggugat tidak pernah menguasai tanah yang dianggap miliknya bahkan tidak pernah menginjakkan kaki nya tanah tersebut dan atas tanah tersebut semula ada bangunan bangunan dan dihuni oleh yang memilikinya, sebab jika benar itu sah good non maka adalah sedemikian cerobohnya aparat menteri pertanian agraria sehingga bisa dikwakfisir merampas bangunan dan tanah bekas hak eigen dom yang masih dimiliki oleh orang lain: bahwa jika sekiranya menteri pertanian agraria itu boleh dianggap benar goud non maka dengan ini intervenient mengajukan keberatan dan bantahan berdasarkan azas ka daluarsaan atau terjaring, bahwa menteri pertanian agraria itu diterbitkan dan diterima oleh penggugat pada tanggal juli dan sam pai hari ini sudah berusia tahun lebih, dalil ini diajukan dengan menunjuk kuh. perdata yang ber bunyi sebagai berikut segala tuntutan hukum, baik yang bersifat perbedaan mau pun yang bersifat perseorangan hapus karena kadaluwarsa dengan lewatnya waktu tiga puluh tahun, sedangkan siapa yang menunjukkan dasawarsa itu tidak usah mempertunjukan kan suatu atas hak, lagi pula tak dapatlah dimajukan ter adanya sesuatu tangkisan yang didasarkan kepada itikad nya yang buruk , maa bahwa menurut ketentuan kuh perdata bw, dalil terjaring dapat dikemukakan dalam pemeriksaan tingkat apapun, dan dengan ini intervenient mohon kepada pengadilan tata usaha negara semarang menerima keberatan dan bantahan ini dan dengan alasan terjaring ini gugatan peng gugat patut ditolak, setidak tidaknya tidak dapat diterima: ll. bahwa jika menteri pertanian agraria ini dianggap bisa diterima good non, maka telah terbukti secara sah (menurut vonis vonis hakim), penggugat sudah tidak mampu meme nui persyaratan yang ditetapkan dalam termaksud dalam waktu yang 'ditentukan, sehingga sk. tersebut menjadi batal demi hukum, bahwa ada syarat yang ditentukan dalam termaksud, di antaranya yang terpenting dan diantara syarat ada yurisprudensi mahkamah agung surat kuasa khusus tanggal juli dan november memohon kasasi dan ii, dahulu tergugat, para penggugat in intervensi berbanding sasi sebagai tergugat muka persidangan pengadilan tata usaha negara semarang pada pokoknya atas dalilka, bahwa sebagian tanah uari luas terletak wilayah kelurahan wonotingal, kecamatan semarang selatan, sekarang kelurahan gajahmungkur, kecamatan gajahmungkur dengan batas batas sebagaimana tersebut dalam surat gugatan yang berdasarkan surat keputusan menteri pertanian agraria tanggal juli sk ka oleh pemerintah diberikan kepada penggugat dengan status hak milik, bahwa ketika penggugat bermaksud ingin mempergunakan tanah ternak sud, ternyata penggugat menghadapi kesulitan baik dalam menyuruh memberi tanda batas, maupun membangun atas tanah miliknya tersebut, bahwa menghadapi hambatan seperti atas, penggugat telah berusaha mencari penyelesaian pada panitia penyelesaian persengketaan pembagian dan penunjukan tanah pst) kotamadya semarang, yang didalam sidangnya tang gal desember telah memutuskan penggugat telah sah sebagai pemilik tanah leveling yang terletak sebelah selatan rumah jalan sultan agung se, bahwa sekalipun penggugat telah mendapat putusan dari instansi pemeran urat keputusanyurisprudensi mahkamah agung syarat yang tidak pernah dipenuhi oleh penggugat sampai saat ini, yaitu syarat ke segala akibat, biaya dan untung rugi yang tana timbul karena pemberian hak milik ini, maupun dari segala tindakan penguasaan atas bidang tanah tersebut, adalah tanggung jawab sepenuhnya dari para pemohon, syarat ke masing masing bidang tanah tersebut harus diberi tanda batas sesuai dengan ketentuan ketentuan da lam peraturan menteri agraria tahun syarat ke untuk memperoleh tanda bukti hak, hak milik yang diberikan tersebut harus dicatatkan dalam daftar daftar umum pada kantor pendaftaran dan pengawasan tanah semarang menurut peraturan pemerintah tahun setelah syarat syarat tersebut angka dan muka dipenuhi, syarat ke sk. pemberi hak milik ini dengan sendirinya batal apabila pemohon tidak memenuhi kewajiban tersebut pada angka s d atas, bahwa menurut kenyataannya, penggugat tidak pernah men catatkan haknya untuk memperoleh tanda bukti hak itu, bahwa dalam hal ini menurut perundang undangan yang berlaku, jika pencatatan pendaftaran haknya itu sudah terlaksana, tentunya menteri pertanian agraria termaksud pasti berada (ditahan) kantor pertanahan koda semarang dan tidak mungkin dipegang oleh penggugat, namun kenyataannya lem bar asi: termaksud sampai saat ini masih ada tangan penggugat yang berarti sudah selama tahun penggugat memegang sk. itu tanpa usaha apapun untuk mendaftarkannya (pertimbangan hakim pengadilan negeri semarang dalam putusan pdt. pn. smg. tanggal mei halaman alinea terakhir dan halaman resume: bahwa dari semua yang telah diuraikan atas, dapat dibuat resume seba gai berikut bahwa objek gugatan menurut penggugat adalah sertifikat, padahal seharusnya surat keputusan badan atau pejabat administrasi negara yang menjadi dasar penerbitan sertifikat tadi, bahwa gugatan diajukan sudah terlambat melebihi hari sejak diketahui adanya badan atau pejabat administrasi negara itu, yurisprudensi mahkamah agung menteri pertanian agraria sk.i ka tanggal juli tidak menunjuk tanah sengketa hm. dan hm. jika dianggap bahwa itu menunjuk tanah sengketa good non maka tersebut sudah kadaluwarsa, kerana berusia lebih dari ta hun (lihat kuh perdata bw), penggugat tidak mampu memenuhi persyaratan persyaratan yang ditetapkan dalam tersebut, meskipun sudah berusaha dengan keras untuk itu, seperti terbukti adanya perkara perdata pdt pn. smg,, jo. pt. smg.: no47 pdt pn, smg,, jo. pdt pt. smg.: pdt. pn. smg., jo. pdt pt. smg., jo. sip ma, selain tidak menguasai tanah, tidak. mendaftarkan mencatatkan haknya, juga menteri pertanian agraria itu sampai detik ini ada ditangan penggugat sendiri, dan itu sudah mati, tidak mungkin disesuaikan lagi dengan perundang undangan yang ber aku undang undang pokok agraria nomor tahun bahwa asal usul sejarah dari tanah sengketa .semula hak eigendom dipecah menjadi beberapa bidang hgbmaka ternyata kesemuanya tidak ada sang kut pautnya dengan diri penggugat, dan tidak bersangkut paut pula dengan mentan agraria sk.i k penggugat tidak pernah sedetikpun menguasai tanah ini, karena atas tanah ini waktu itu masih ada bangunan bangunan bukan milik penggugat: bahwa pada waktu intervenientda semarang dan plat, bahwa jual beli dilakukan hadapan plat hadi wibisono, sh., notaris semarang melalui proses dan prosedur menurut ketentuan peraturan pemerintah nomor tahun dengan demikian intervenient adalah pihak yang beritikad baik dan harus mendapatkan perlindungan hukum, yurisprudensi mahkamah agung vi. permohonan berdasarkan keterangan keterangan, alasan alasan dan dalil dalil atas, dengan ini mohon kepada pengadilan tata usaha negara semarang untuk memeriksa gugatan intervensi ini dantanggapan dari nterpenient adi suharno keterangan dan dasar hukum bahwa intervenient baru mengetahui adanya perkara vg tun in ptun. smg., dimana menyangkut hak dan kepentingan intervenient il, sejak saat intervenient dipanggil oleh pengadilan tata usaha negara semarang untuk didengar keterangan nya persidangan pada tanggal juli bahwa intervenient adalah pemegang hak dan yang menguasai se cara sah sebidang tanah hak milik luas in?, terletak kelurahan dan kecamatan gajahmungkur, koda semarang, stem pat terkenal jl. sultan agung (sebagian dari tanah bahwa gugat intervensi ini dibenarkan berdasarkan ketentuan undang undang nomor tahun il. eksepsi pertama il. bahwa penggugat mengatakan dengan tegas bahwa objek gugatan adalah tanah dan dan petit gugatan adalah mengenai pembatalan sertifikat sertifikat tanah tanah itu, bahwa dua bidang tanah itu semula adalah satu yaitu dan tanah ini mula pertamanya adalah hgb seluas lebih kurang m'', bahwa sertifikat tanah hgb ini diterbitkan berdasarkan su rat keputusan gubernur kdh.tk. jawa tengah sk.da.ii hgb tanggal agustus atas nama ageng boenakoer partowidjojo, purnawirawan abri, bahwa hgb ini diperbaharui dan ditingkatkan haknya menjadi yurisprudensi mahkamah agung dengan luas berdasarkan kepala kanwil bpn propinsi jawa tengah sk tanggal juli atas nama reddy susanto. bahwa dengan demikian baik sertifikat hgb maupun sertifikat keduanya diterbitkan ber pasarkan surat keputusan dari badan atau pejabat tata usaha ne gara cast untuk hgb adalah berdasarkan gubernur kdh.tk. jawa tengah sk.da.nan bahwa jika sertifikat dibatale putusan itu masih dapat digunakan untuk menerbitkan sertifikat lagi:hi. eksepsi i:.., antara soeharto kartoatmodjo, sh. dkk. sebagai penggugat, melawan: ageng bunker partowidjojo,, gubernur kdh.tk. propinsi jawa tengah, cg. pemda tk. kotamadya yurisprudensi mahkamah agung hen semarang, cg. kecamatan semarang selatan, cg. lurah won tingal, sebagai turut tergugat il: teguh setiawan, sebagai turut tergugat ii, reddy susanto, sebagai turut tergugat iv: bahwa pengadilan negeri semarang telah mengambil putusan pdt. pn. smgmengadili: l ,: yurisprudensi mahkamah agung:, il.psus: bahwa apa yang diputus oleh mahkamah agung adalah dan hanyalah..:yurisprudensi mahkamah agu, ter nama yaitu woeryanto, sh., mantan hakim, mantan ketua pengadilan an negeri semarang, dosen fakultas hukum undip, unta, dan tokoh politik, dosen unusual, pakar hukum, bahwa advokat senior ini dengan penuh kesadaran dan pertemuan : gugat pribadi mempunyai sederet jabatan penting bidang hukum dan gelar kesarjanaundang nomor tahun maka gugatan penggugat harus di tolak, setidak tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima, iv,,, secara mutasi mutans dapat dianggap tertulis dan terbaca kembali dalam bab pokok perkara ini: bahwa intervenient berkeberatan dan menolak keras atas gugatan penggugat, khusus mengenai gugatannya yang menyangkut sebidang tanah fim luas terletak jl. sultan agung, yang merupakan sebagian dari tanah yang berdiri rumah dikenal kelurahan dan kecamatan gajahmungkur, koda semarang, bahwa tanah sengketa ini him bersama sama dengan semula merupakan satu kesatuan bidang sel rohnya luas yang menjadi milik dan dikuasai oleh reddy susanto intervenient yurisprudensi mahkamah agung bahwa oleh reddy susanto setelah dipecah menjadi dua bidang, no, dan maka hm. dijual kepada adi suharno intervenient ii, bahwa waktu jual beli tanah ini dilakukan oleh penjual dan pembeli, terbukti tanah yang diperjual belikan sudah ada sertifikasinya, dilangsungkan hadapan plat tan bian tjong, shl, notaris semarang, menurut akte jual beli semarang selatan tanggal juni cc. prosedur dan proses menurut ketentuan dan syarat yang dibentuk kan dalam peraturan pemerintah nomor tahun jual beli terjadi pembayaran tunai dan secara terang terangan, transaksi ini dibenarkan oleh plat tersebut atas, dan juga dibenarkan oleh instansi pemerintah, cast kantor pertanahan kod nama adi su harmon intervenient ti: bahwa intervenient sebagai wni berkewajiban dan harus mem percayai pemerintah ri, dalam hal ini plat, pembuat sertifikat bpn dan bahwa selama akte akte, surat surat, sertifikat dan lain lain dokumen, belum dinyatakan cacat oleh hakim, maka setiap orang indonesia harus mempercayainya sebagai surat surat dokumen dokumen resmi dan sah, bahwa cast sampai saat ini tidak ada suatu keputusan hakim manapun yang menyatakan sertifikat tanah atau semula itu cacat: bahwa sejalan dengan dalil dalil tersebut atas, maka intervenieni sebagai pihak ketiga yang membeli mutlak harus mendapat per lindungan hukum, hal mana sesuai dengan yurisprudensi dalam putusannya sip tanggal maret pembeli yang beritikad baik harus mendapat perlindungan hukum? bahwa cerita dari penggugat mengenai hak kepemilikannya, atas tanah sengketa itu harus ditolak keras, karena intervenient tidak mengeja hanya, tidak bisa mengkaji kebenaran cerita tadi, bahwa semua cerita penggugat tentang kepemilikannya dalam gugatan nya bagi intervenient' tidak penting karena tidak bersangkut paut dengan diri intervenient ii, nan bahwa intervenient tidak bisa mengetahui tidak mencari tahu dan sangat tidak etis untuk mencari tahu hal ihwal sebelum 'terbitnya sertifikat seluas itu, karena usahatusaha mencari yurisprudensi mahkamah agung tahu tentang hal hal itu selain tidak mungkin, juga tidak etis mencari tahu rahasia pribadi orang lain, dan yang lebih penting adalah bahwa jika usaha usaha ini dilaksanakan, berarti tidak mempercayai dokumen dokumen yang diterbitkan oleh negara atau pemerintah kita, permohonan berdasarkan keterangan keterangan, alasan alasan dan dalil dalil yang diuraikan atas, dengan ini intervenient mohon kepada pengadilan tata usaha negara semarang untuk memeriksa gugatan intervensi dari intervenient untuk seluruhnya, serta, atau:: atauntervenient dan tersebut, serta tetap berpegang teguh kepada gugatan penggugat tergugat intervensi: menimbang, bahwa tergugat juga telah mengajukan jawaban tertanggal agustus yang pada pokoknya membenarkan dalil intervensi seluruh nya, yurisprudensi mahkamah agung menimbang, bahwa dalam rangka menguatkan dalil gugatannya, kuasa pengaslinya kecuali surat bukti yang diberi tanda tetapi telah diakui pemerannya oleh kuasa tergugat, surat surat bukti tersebut adalah sebagai berikut: p 1ia surat keputusan mentan agraria tanggal juli sk. ka tentang pemberian hak milik atas sebidang tanah daerah wonotingal, koda semarang kepada soegandhi sandjojo dkk.: p 1b daftar lampiran mentan agraria tanggal juli sk.i ka atas nama ir. soeharto: p 1c surat keterangan dari inspeksi agraria semarang tanggal no member atas nama ir. soeharto tentang ralat usulan luas tanah: surat dari ketua pst kotapraja semarang tanggal desember v215 .t ditujukan kepada soeharto, sh., tentang tanah negara luas jl. sultan agung sebelah selatan rumah telah sah menjadi milik sdr. soeharto, sh.: gambar ikhtisar sebidang tanah negara terletak jl. sultan agung no, semarang luas dibuat oleh kepala kantor penyu kurang pemetaan daerah iii jateng tanggal februari tanda setoran dari kepala kas negara semarang tanggal juli terima uang sebesar rp. dari ir, soeharto untuk mem bayar hak milik tanah jl. sultan agung semarang: gubernur kdh. propinsi jawa tengah sk.da.ii hgb tanggal agustus tentang pemberian hgb kepada ag. boenakoer partowidjojo tanah jl: sultan agung koda semarang: putusan pdt tanggal november antara soeharto k., sh. lawan agung boenakoer partowidjojo: risalah pemberitahuan putusan pdt jo. pdt. pn. smg. kepada soeharto kartoatmodjo, sh., tanggal mei surat dari mendagri tanggal agustus ditujukan kepada gu benar kdh.tk. jawa tengah tentang penelitian tanah jl. sul tan agung sebelah selatan rumah semarang: menimbang, bahwa dalam rangka menguatkan dalil dalil jawabannya kuasa teryaitu sebagai berikut yurisprudensi mahkamah agung rp. akan tetapi ternyata usaha penggugat mendaftarkan dan atau men dataran dan pengawasan pendaftaran tanah semarang, ternyata belum ber hasil: bahwa pada tahun penggugat mengajukan permohonan pendaftaran tanah dan diperoleh jawaban dari pjs. kepala kantor pendaftaran dan pena hasan pendaftaran tanah kadaster) bahwa penerbitan sertifikat belum dapat dilaksanakan dan diminta mengisi blank permohonan yang disedia tang adanya pihak tii yaitu saudara agung bungkus partowidjojo yang menginginkan mendapatkan hak atas tanah sengketa, bahwa dalam usahanya menguasai tanah sengketa, ternyata saudara agung bungkus partowidjojo tersebut telah memberi keterangan yang tidak benar da lam pengajuan permohonan hak atas tanah sengketa milik penggugat kepada gubernur kepala daerah tingkat dimana saudara agung bunker partai jojo melampirkan surat keterangan yang dibuat oleh kelurahan wonotingal sedemikian rupa seolah olah tanah yang dimohonnya dikuasai secara sah: bahwa kemudian atas permohonan saudara agung bunker pari hgb telah memberikan hak kepada saudara agung bunker partowidjojo, .: bahwa kemudian dengan berdasarkan surat keputusan gubernur kepala daerah tingkat jawa tengah guo tergugat telah menerbitkan sertifikat tanda bukti hak guna bangunan atas nama. agung bunker partowidjojo pada tanggal september yang kemudian tanah sengketa guo telah diperjual belikan kepada pihak serta telah beralih hak dari hgb menjadi hak milik tertanggal agustus dan kemudian di pecah menjadi sertifikat pada tanggal juni masing masing hak milik seluas dan hak milik luas m2: bahwa penerbitan sertifikat hak milik tanggal juni dan sertifikat hak milik tanggal juni oleh tergugat'selain beaten tangan dengan surat keputusan menteri pertanian agraria tertanggal juli sk. ka juga menyimpang tata urutan perundang undangan serta menimbulkan kerugian bagi penggugat, karenanya surat keputusan ter gugat guo haruslah dinyatakan batal dan tidak sah: yurisprudensi mahkamah agung t t surat permohonan baik dari ag. boenakoer partowidjojo tanggal januari ditujukan kepada mendagri atas tanah jl. sultan agung semarang, risalah pemeriksaan tanah oleh panitia pemeriksaan tanah tanggal februari terhadap tanah kelurahan wonotingal ko tamasya semarang luas buku tanah bekas eigendom responding surat keputusan gubernur kdh. propinsi jawa tengah sk.da.ii hgb166211 surat permohonan tanggal agustus dari reddy susanto ditujukan kepada mendagri hak milik tanah jl. sultan agung luas mb: skt tanggal agustus atas hgb desa wonotingal tercantum atas nama reddy susanto, konstatering rapor tanggal maret atas nama reddy susanto tentang tanah jl. sutan agung semarang hgb surat keputusan kepala kantor wilayah bpn propinsi jawa ten gah sk. tanggal juli tentang pemberian kepada sdr. reddy susanto atas tanah jl. sultan agung semarang, surat permohonan dari soeharto kartoatmodjo, sh. tanggal fe berlari ditujukan kepada bpn kotamadya semarang, tentang saksi ahli: buku tanah persil jl. sultan agung semarang hgb desa wonotingal, t il buku tanah atas nama reddy susanto dipisahkan menjadi dan menimbang, bahwa dalam rangka menguatkan dalil intervensinya kuasa intervenient dankecuali surat bukti yang diberi tanda ia. s d ia. dan ia. surat aslinya pihak tergugat, serta ja. s d surat aslinya pihak pengadilan negeri semarang, surat surat bukti tersebut sebagai berikut in surat panggilan dari ptun semarang tanggal juli l g tn tun ptun. smg, in surat pengantar tanggal juli .d.ptun. at. yurisprudensi mahkamah agung in surat panggilan dari. ptun semarang tanggal juli g tn tun ptun. smg. in surat pengantar tanggal juli .d.ptun. at. penyampaian panggilan: in sertifikat tanah hgb luas atas nama agung boe maker partowidjojo, in surat keputusan gubernur kdh.tk. propinsi jawa tengah tang gal agustus sk.da.n hbg in sertifikat luas atas nama reddy susanto: in sertifikat luas atas nama adi suharno: in sertifikat luas atas nama reddy susanto, in akta jual beli ss x tanggal oktober: dibuat oleh plat hadi wibisono, sh. in akta jual beli ss viii tanggal agustus dibuat oleh plat hadi wibisono, sh. in akta jual beli ss v1 tanggal juni dibuat oleh plat tan bian tjong, sh.:. in akta notaris tanggal april dibuat oleh yoo size lie, sh. surabaya, in akta notaris tanggal november dibuat oleh notaris suprapto, sh. semarang) . in akta notaris no: tanggal desember dibuat oleh suprapto, sh. di. semarang: dinas in surat jawaban dari kakawin bpn propinsi jawa tengah tanggal agustus in surat dari kakawin bpn propinsi jawa tengah tanggal septum ber in duplex dari kakawin bpn propinsi jawa tengah tangga! sep member in putusan pengadilan negeri semarang tanggal april nomor pdt aan in putusan pengadilan tinggi semarang tanggal juni nomor pdt dan aan nan nan in putusan pengadilan negeri semarang tanggal juni nomor pdr. tag pon yurisprudensi mahkamah agung in putusan pengadilan tinggi semarang tanggal april nomor pdv pt. smg.: in putusan pengadilan negeri semarang tanggal mei nomor pdt. pn. smg, in putusan pengadilan tinggi semarang tanggal april nomor pdt pt. smg: in putusan mahkamah agung tanggal november nomor pdt menimbang, bahwa kedua belah pihak tidak mengajukan saksi saksi dan akhirnya mengajukan kesimpulan masing masing tanggal september selanjutnya kedua belah pihak mohon putusan: menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang tercantum didalam berita acara termasuk pula dalam putusan ini: tentang hukumnya menimbang, bahwa maksud gugatan adalah sebagaimana yang terurai muka yang intinya penggugat menuntut agar keputusan keputusan objek gugatan yang berupa sertifikat tanah hak milik tertanggal juni dengan. pemegang hak terakhir adi suharno dahulu lie hok seng dan hak mili tertanggal juni atas nama reddy susanto dinyatakan batal, dengan alasan yang intinya bahwa kedua keputusan objek gugatan atas berasal dari sertifikat hgb yang telah diubah dan ditingkatkan menjadi sertifikat hak milik dimana sertifikat hgb diterbitkan oleh tergugat atas dasar surat keterangan yang dibuat oleh kepala kelurahan wonotingal yang isinya tidak benar.dan palsu, bahwa terhadap tanah dalam kedua keputusan objek gugatan sebelumnya oleh menteri pertanian agraria pada tanggal juli telah diberikan kepada penggugat: menimbang, bahwa selain dari tuntutan atas penggugat juga mohon agar pengadilan memerintahkan agar tergugat menerbitkan sertifikat peng ganti atas tanah dan dengan status hak milik atas pama penggugat: pes dalam eksepsi menimbang, bahwa terhadap eksepsi tergugat dan pihak intervensi, pe pengadilan mempertimbangkan dan berpendapat sebagai berikut: bahwa memang benar berdasarkan undang undang nomor tahun jo. surat edaran mahkamah agung tahun yurisprudensi mahkamah agung gugatan harus diajukan pengadilan hanya dalam tenggang waktu hari terhitung sejak penggugat menerima keputusan objek gugatan di umumkan atau sejak penggugat mengetahui dan dirugikan adanya kupu tuan objek gugatan, bahwa dalam perkara ini penggugat mengajukan gugatan pengadilan dalam tenggang waktu hari terhitung sejak putusan mahkamah agung pdt tanggal november diterima penggugat seperti yang tertuang dalam halaman angka bukti tentang per timbangan hukum: bahwa pengadilan berpendapat putusan mahkamah agung bukti adalah putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, dan perti tangan hukum dalam halaman angka tersebut adalah pendapat mahkamah agung ri, serta oleh karena isi putusan pengadilan atau mahkamah agung tidak hanya dalam amar putusan saja, termasuk pendapat pendapat dalam pertimbangan hukum: bahwa berdasarkan pertimbangan hukum atas pengadilan berpendapat saat penggugat mengajukan gugatan pengadilan terhitung sejak peng gugat diberitahu secara sah putusan mahkamah agung ri, bukti pada tanggal april (tersebut dalam bukti halaman adalah dapat dibenarkan oleh pengadilan: bahwa tindakan penggugat yang menempatkan sertifikat tanah sebagai objek gugatan adalah sudah benar, karena sertifikat tanah tersebut sudah bersifat final dan berakibat hukum terhadap'status tanah: bahwa setelah meneliti surat surat. gubernur kepala daerah propinsi jawa tengah bukti tentang pemberian hak guna bangun an kepada agung boenakoer partowidjojo dan bukti tentang pemberian hak. milik kepada reddy susanto, pengadilan berpendapat kedua surat tersebut ternyata belum bersifat final dan berakibat hukum, karena kedua surat ter sebut masih memerlukan tindak lanjut yaitu harus didaftarkan kantor pertanahan agraria dan diterbitkan sertifikat (dalam bukti pada hala man angka dan serta dalam bukti pada halaman angka dan bahwa pengadilan juga berpendapat walaupun sudah terbit surat member rian hak bukti dan akan tetapi apabila belum terbit sertifikat tanah maka belum terjadi perubahan hukum terhadap tanah, karena sertifikat tanah adalah merupakan bukti hak terhadap tanah: menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian uraian pertimbangan tentang eksepsi atas, maka eksepsi harus ditolak dan selanjutnya'akan dipertimbang kan tentang pokok perkara: yurisprudensi mahkamah agung dalam pokok perkara. menimbang, bahwa dalam perkara ini berawal dari terbitnya surat pem berikan hak milik kepada penggugat terhadap tanah dalam keputusan objek gugatan yang dibuat oleh menteri pertanian agraria tanggal juli bukti p l mela mas batam menimbang, bahwa surat pemberian hak tanah bukti p 1a atas harus ditindak lanjuti oleh penggugat selaku penerima hak tanah seperti tersebut angka dan dalam bukti p 1a, yang intinya yaitu angka2 masing masing bidang tanah harus diberi tanda batas sesuai dengan ketentuan, angka3 penerima hak wajib membayar uang pemasukan kepada negara, angka4 harus didaftarkan kantor agraria, menimbang, bahwa dalam usaha memenuhi ketentuan surat pemberi hak bukti p 1a tersebut atas, berdasarkan surat gugatan halaman angka ter nyata penggugat menyatakan belum berhasil memenuhi kewajiban seluruhnya, akan.tetapi hanya. berhasil memenuhi kewajiban membayar uang pemasukan kepada negara pada.tanggal juli menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan dalam halaman angka dan yang terurai atas, pengadilan berpendapat sebenarnya sejak peng gugat menerima keputusan pemberian hak bukti p ia tanggal juli sampai dengan tahun dirinya sudah berusaha dua kali selama lebih kurang tahun untuk memenuhi kewajiban kewajiban seperti maksud angka dan dalam keputusan pemberian hak, akan tetapi ternyata penggugat hanya dapat memenuhi kewajiban untuk membayar uang pemasukan kepada negara saja (kewajiban angka sedangkan seharusnya angka dan yaitu memberi tanda batas batas dan melakukan pendaftaran tanah tersebut dalam bukti p 1a sama sekali tidak dapat terpenuhi, dengan demikian berdasarkan ketentuan angka dalam bukti p ia dengan sendirinya keputusan pemberian hak tanah bukti p ia tersebut batal, dan selanjutnya tanah kembali menjadi milik negara, menimbang, bahwa oleh karena tanah telah kembali menjadi tanah ne gara, maka tindakan gubernur kepala daerah propinsi jawa tengah penerbit kan keputusan pemberian hak atas kepada orang lain tersebut dalam bukti tentang pemberian hak guna bangunan kepada agung boenakoer party widodo dan bukti tentang pemberian hak kepada reddy susanto adalah tidak salah, demikian pula tindakan tergugat yang menindak lanjuti penerbit kan sertifikat sertifikat menjadi dan menimbang, bahwa dalam upaya. mempertahankan haknya pihak peng gugat secara perdata juga telah mengajukan gugatan kali kepada pihak yang menguasai tanah dalam keputusan keputusan objek gugatan dimana masing masing telah diputus oleh pengadilan dengan hasil selalu kalah yaitu yurisprudensi mahkamah agung il. perkara penggugat lawan tong kim tersebut dalam putusan pengadilan bukti in. dan aan perkara penggugat cs. lawan ageng boenakoer tersebut dalam putusan pengadilan bukti in dan in perkara penggugat cs. lawan ageng boenakoer partowidjojo dkk verse but dalam putusan pengadilan dan mahkamah agung bukti in in dan in menimbang, bahwa dalam gugatannya penggugat juga mendalilkan surat keputusan pemberian hak yang dikeluarkan gubernur kepala daerah jawa tengah (tanpa merinci pemberian hak bukti atau pemberian hak bukti diterbitkan dengan dasar atau syarat surat keterangan kepala kelurahan wonotingal yang isinya adalah tidak benar atau palsu tersebut dalam gugatan halaman angka dan halaman angka akan tetapi karena dalil tersebut tidak ada pembuktiannya, maka harus dikesampingkan: menimbang, bahwa pertimbangan dan pendapat yang terurai atas ada lah pendapat pengadilan yang dimaksudkan juga untuk menanggapi seluruh gugatan dan jawaban para pihak serta bukti bukti yang diajukan pengadilan, menimbang, bahwa oleh karena alasan gugatan tidak terbukti maka gugat harus ditolak .dan kepada penggugat harus dibebani membayar. biaya perkara, peta rah mengingat peraturan perundang undangan yang berlaku khususnya yang berkaitan dengan perkara aida mengadili dalam eksepsi menolak eksepsi tergugat dari pihak intervensi: .. demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan pada hari senin, tanggal september oleh kami, majelis hakim terdiri dari ratna harmoni, sh.,kn. sebagai hakim ketua, suriya, sh. dan ariyanto, sh. masing masing sebagai hakim anggota, putusan tersebut diucapkan dia lam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari kamis, tanggal oktober oleh majelis hakim tersebut dibantu oleh bas yurisprudensi mahkamah agung panitera pengganti dan dihadiri oleh kuasa penggugat, kuasa tergugat dan kuasa intervenient hakim hakim anggota, ketua ttd. ttd. suriya, sih. ratna harmoni, sh. ttd. ariyanto,sh. manan panitera pengganti, tid. basuki biaya biaya perkara reaksi lo. rp: metal l.oooocooooooooana rp3 kependetaan .ooooooooooo rp3 bumi penahanan emememnmaamame rp3 (seratus tiga puluh sembilan ribu rupiah) yurisprudensi mahkamah agung bahwa berdasarkan hal hal tersebut atas maka penggugatgabulkan gugatan penggugat:, menghukum tergugat untuk menerbitkan sertifikat pada bukti hak milik atas nama penggugat (in cast soeharto kartoatmodjo, sh.) terhadap ob cantik dalam gambar ikhtisar tertanggal februari dari kantor pengukuran dan pemetaan daerah ii! jawa tengah dengan batas batas sebelah utara ramah jl. sultan agung sebelah timur jl. sultan agung, sebelah selatan rumah tedjorahardjo, sh., sebelah barat tanah milik soeharto, sh: menghukum tergugat membayar biaya perkara, atau memberikan putusan yang adil dan bijaksana, bahwa terhadap dalil gugatan penggugat tersebut, tergugat telah manga bukan eksepsi pada pokoknya sebagai berikut bahwa gugatan penggugat telah kadaluarsa sebagaimana yang ditentukan dalam undang undang nomor tahun bahwa penggugat telah mengajukan gugatan yang telah didaftarkan tingal, sebagai atas dasar perubahan status hak menjadi hak milik dan hak milik dengan demikian alasan penggugat tersebut hanyalah men cari cari sehingga gugatannya secara jelas tidak mendasar, bahwa berdasarkan hal hal tersebut.di atas maka gugatan penggugat harus ditolak atau setidak tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima:yurisprudensi mahkamah agung bahwa surat keputusan menteri pertanian agraria sk.i ka tanggal juli tidak menunjukan tanah sengketa hak milik dan bahwa asal usul sejarah dari tanah sengketa semula hak cigendom dipecah menjadi beberapa bidang hak guna bangunanternyata semuanya tidak ada sangkut pautnya dengan penggugat, dan tidak ada sangkut pautnya dengan surat keputusan menteri pertanian agraria sk. ka tanggal juli penggugat tidak pernah menguasai tanah guo, karena atas tanah guo masih ada bangunan yang bukan milik penggugat, bahwa pada waktu penggugat intervensitamadya sema rang dan plat. dengan demikian penggugat intervensi adalah pihak yang beritikad baik dan harus mendapatkan perlindungan hukum:il. versi yang baik dan benar: pas atau memberikan putusan lain yang adil dan berdasarkan: hukum dalam peradilan yang baik: ha.bahwa tanah sengketa bersama sama semula merupakan satu kesatuan bidang seluruhnya luas yang menjadi milik dan dikuasai oleh reddy susanto penggugat intervensi dan oleh penggugat intervensi setelah dipecah menjadi dua bidang yaitu. no, maka dijual kepada penggugat intervensi bahwa pada waktu jual beli tanah no, antara penggugat inter versi dan penggugat intervensi sudah ada sertifikasinya dan jual beli di yurisprudensi mahkamah agung lakukan hadapan plat tan bian tjong, sh., notaris semarang, sesuai akte jual beli semarang selatan tanggal jani bahwa transaksi tersebut atas dibenarkan oleh plat dan dibenarkan oleh instansi pemerintah, cast kantor pertanahan kotamadys nama penggugat intervensi bahwa berdasarkan uraian tersebut atas, maka penggugat intervensi sebagai pihak ketiga yang beritikad baik yang harus mendapatkan perlindungan hukum sesuai dengan yurisprudensi: mahkamah agung k sip tanggal maret versi yang baik dan benar, menolak gugatan para penggugat untuk seluruhnya, setidak tidaknya gugatan para penggugat dinyatakan tidak dapat diterima, menghukum para penggugat membayar semuamenimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut pengadilan tata usaha negara semarang telah mengambil putusan yaitu putusannya tanggal oktober g.tun tn ptun.smg, yang kamarnya berbunyi sebagai berikut dalam eksepsi menolak eksepsi tergugat dan pihak intervensi,putusan mana dalam tingkat banding atas permohonan penggugat telah dibuat kan dengan perbaikan oleh pengadilan tinggi tata usaha negara surabaya dengan putusannya tanggal januari b tun pt.tun.sby., yang kamarnya berbunyi sebagai berikut yurisprudensi mahkamah agung balam gugatan asal menerima permohonan banding dari penggugat asal pembanding: menguatkan putusan pengadilan tata usaha negara semarang g tun tn ptun.smg., tanggal oktober dengan terbaik yaitu menambah rumusan amar putusan dalam gugatan intervensi, se hingga amar selengkapnya sebagai berikut: dalam gugatan intervensi mengabaikan gugatan para penggugat intervensi: dalam gugatan asal. dan intervensi menghukum penggugat asal pem sar rp. (tujuh puluh ribu rupiah),februarig.tun ptun.smg., yang dibuat oleh panitera pengadilan tata usaha negara semarang, permohonan mana kemudian disusul dengan memori kasasi yang memuat alasan alasan yang di tergugat dan para penggugat intervensi yang masing masing pada tanggal maret telah diberitahukan tentang memori kasasi dari penggugat' pembanding diajukan jawaban memori kasasi yang diterima kepaniteraan pengadilan tata usaha negara semarang masing masing pada tanggal maret dan"ialah: . ken anna bahwa terhadap putusan pengadilan tinggi tata usaha negara surabaya tanggal januari pt.tun.sby., yang surat pem beritahukan putusan bandingnya srt. g.tun pt.tun.sby., diterima oleh penggugat pembanding kini pemohon kasasi cg. kuasanya pada tanggal februari telah diajukan permohonan kasasi oleh pemohon kasasi semula penggugat pembanding berdasarkan akta per yurisprudensi mahkamah agung |
mahkamah agung :. kaidah hukum judex active telah salah menerapkan hukum, terutama hukum pembuktian yaitu hanya memperhatikan keterangan seorang saksi, sementara hak hak saksi lainnya diabaikan sekalipun semua saksi disumpah menurut agamanya masing masing anas testis nullius testis), nomor register dan tanggal putusan putusan pn. medan pid. pn.mdn tanggal desember putusan . pid soe tel, desember kasasi terhadap putusan pn.) tanggal putusan desember dan desember majelis german hoediarto, sh. ketua) arbijoto, sh. anggota) achmad kopi as., sh. anggota) klasifikasi xiv tindak pidana lain lain) vide kuhp. duduk perkara: bahwa terdakwa alwi dahulu bernama khong kuang hui selaku salah seorang ahli waris alm. sandi kongsi dahulu bernama khong tong tian yang diketahuinya bahwa sudah tidak berhak lagi atas perusahaan pt. kala gunung, karena sejak tanggal februari jabatan terdakwa selaku presiden komisaris pt. :kala gunung dengan pemberitahuan pengumuman harian analisa tertanggal desember dan sejak saat itu segala urusan kepemim pinang perusahaan diambil alih oleh terdakwa, yang selanjutnya dibuatlah akta berita acara penggantian pengurus yang menetapkan terdakwa selaku presiden direktur pt. kala gunung. yurisprudensi mahkamah agung pertimbangan hukum mahkamah agung bahwa judex active telah salah menerapkan hukum, terutama hukum pembuktian karena perbuatan terdakwa alwi menempatkan keterangan palsu kedalam suatu akta otentik, yakni dalam akta tahun (surat bukti v), dengan mengabaikan hak ahli waris lainnya, denga cara cara segala urusan kepengurusan perusahaaioe widyadikrama kurniadi), akta tahun isinya bertentangan dengaii: lazuardi), cc. akta tahun cast dibuat dalam bentuk akta notaris (vide keterangan saksi iii djadi, sh), ahli waris tidak hanya terdakwa saja, tetapi ada ahli waris lainnya, semuanya ada orang (vide keterangan saksi subiyati): amar putusan mahkamah agung mengabulkan permohonan kasasi jaksa penuntut umum pada kejaksaan negeri medan: membatalkan putusan pengadilan negeri medan tanggal desember pid., pn mdn, mengadili sendiri menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana menyuruh memasukkan keterangan palsu kedalam suatu akta otentik : mexicana terdakwa dengan pidana penjara selama (dua) tahun: menetapkan agar semua barang bukti supaya tetap terlampir dalam berkas perkara ini: membebani memohon kasasi terdakwa tersebutyurisprudensi mahkamah agungbertindak selaku komisaris tanpa saham pt. kala gunung,: kala gunung, selain itu terdakwa juga mengetahui bahwa ': akibat perbuatan terdakwa saksi ahli waris alm. sandi kongsi yang lain mengalami kerugian sebanyak rp , (delapan belas milyar rupiah) atau lebih dari rp. (dua ratus lima puluh rupiah), yurisprudensi mahkamah agung sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam kuhp: setelah membaca tuntutan jaksa penuntut umum tanggal desember yang isinya adalah sebagai berikut menyatakan terdakwa alwi bersalah melakukan tindak pidana pemalsuan , sebagaimana diatur dalam kuh pidana: menjatuhkan pidana terdakwa alwi dengan pidana penjara selama (lima) tahun penjara menyatakan barang bukti berupa asli satu) lembar penetapan pdt. pn. mdn. tanggal januari tentang permohonan ny. sembilan awal: asli satu) lembar penetapan pdt. pn. mdn. tanggal februari tentang permohonan ny. sembilan awal: asli satu) lembar penetapan pdt. pn. mdn. tanggal april tentang permohonan kurniadi: asli 1satu) lembar surat wasiat tanggal maret notaris jasmani sembiring, asli berita acara rapat notaris suprapto tanggal .n. tanggal desember kliping koran analisa asli tanggal desember hal. kolom tentang pemberitahuan,, kliping koran analisa asli tanggal juli hal.! kolom . judul undangan ke kliping koran analisa tanggal juli hal. kolom judul bantahan atas undangan ke yurisprudensi mahkamah agung fotokopi legalised berita acara tanggal september notaris kusmulyanto ongkos,rasmi sembiring: fotokopi legalised berita acara tanggal februari notaris rasmi sembiring, fotokopi legalised berita acara tanggal maret notaris rasmi sembiring, fotokopi panjar pembayaran deviden tanggal januari fotokopi dilegalisir berita acara tanggal januari notaris djadi, sh.: fotokopi surat legalised mengundurkan diri atas mama soemarno tanggal januari copy pernyataan lewat tanggal junirasmi sembiring, sh. medan,.lipa dikembalikan kepada yang berhak, pesan menetapkan supaya terpidana dibebani biaya perkara sebesar rp. , (seribu rupiah), aga ban hana dengan memperhatikan dari peraturan perundang undangan yang bersangkutan, yurisprudensi mahkamah agung menetapkan agar barang bukti berupa fotokopi penetapan pdt. pn. mdn, tanggal januari tentang permohonan alwi: penetapan pdt. pn. mdn. tanggal februari: akte wasiat tanggal maret an: sugandi kongsi khong tong tian, hadapan notaris rasmi sembiring, sh: berita acara rapat tanggal juli atas permintaan kurniadi hadapan notaris suprapto, sh: tambahan berita negara tanggal, membebankan biaya perkara kepada negara, memulihkan hak terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya: mengingat akan akta tentang permohonan kasasi akta. pid pn. mdn. yang dibuat oleh panitera kepala pada pengadilan negeri medan yang menerangkan, bahwa pada tanggal desember jaksa pada kejaksaan negeri medanjanuari dari jaksa sebagai pemohon kasasi yang diterima kepaniteraan pengadilan negeri medan pada tanggal januari melihat surat surat yang bersangkutan: menimbang terlebih. dahulu, bahwa karena berdasarkan kitab undang undang hukum acara pidana undang undang tahun jo. kitab undang undang hukum acara pidana undang undang tahun terhadap putusan pengadilan negeri yurisprudensi mahkamah agung medanmed,kan:negeri medan yang telah menjatuhkan putusan yang kamarnya berbunyi seperti tersebut atas dalam memeriksa dan mengadili perkara tersebut, telah melakukan kekeliruan dengan alasan hanya memperhatikan keterangan seorang saksi sementara hak hak saksi yang lainnya diabaikan dan semua saksi disumpah menurut agamanya masing masing, dengan demikian hakim majelis pengadilan negeri medan telah salah melakukan: tidak menetapkan atau menerapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya yakni dalam: menimbang, bahwa terhadap keberatan keberatan mahkamah agung berpendapat, bahwa keberatan keberatan, tersebut dapat dibesar kan, oleh karena judex active telah salah menerapkan hukum, terutama hukum pembuktian, karena il. perbuatan terdakwa alwi menempatkan keterangan palsu kedalam suatu akta, yakni dalam akta tahun (surat bukti v), dengan mengabaikan hak ahli waris lainnya, dengan cara segala urusan kepengurusjoe widyadikrama kurniadi, vide surat bukti halaman akta tahun (surat bukti isinya bertentangan denganlazuardi): ni. akta tahun cast dibuat dalam bentuk akta notaris (vide keterangan saksi iii djadi, sh.): iv. ahli waris tidak hanya terdakwa saja, tetapi ada ahli waris lainnya, semuanya ada orang (keterangan saksi subiyati), dari hai hal sebagaimana dikemukakan pada ad. s d iv, maka telah terbukti bahwa terdakwa melakukan tindak pidana menyuruh memasukkan keterangan palsu kedalam suatu akta otentik , sebagaimana dibawakan oleh jaksa penuntut umum, dalam dakwaan pertama primaire, yurisprudensi mahkamah agungmedan tanggal desember pid. pn. mdn. tidak.menimbang, oleh karena permohonan kasasi penuntut umum jaksa dikabulkan dan memohon kasasi terdakwa dipidana, maka terdakwa dibebani membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan, memperhatikan undang undang tahun undang undang tahun undang undang tahun dan perundang undangan lainnya yang bersangkutan,medan tersebut, . membatalkan putusan pengadilan negeri di medan .tanggal desember pid. pn. mdn, one mengadili sendiri! tes menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan, melakukan tindak pidana menyuruh memasukkan keterangan palsu kedalam: suatu akta otentik , ' mexicana terdakwa dengan pidana penjara selama (dua) tahun, menetapkan agar barang bukti berupa kanan fotokopi penetapan pdt. pn. mdh. tanggal januari tentang permohonan alwi, penetapan pdt. pn. mdn. tanggal februari.. an. sugandi kongsi khong tong tian, hadapan notaris rasmi sembiring, sh.: berita acara rapat tanggal juli atas permintaan kurniadi hadapan notaris suprapto, sh.: yurisprudensi mahkamah agung tambahan berita negara tanggal februari an. pt, kala gunung: ti. penetapan pdt. pn. mdn. tanggal desember tentang permohonan kurniadi: kliping koran analisa tanggal desember hal: membebaninovemberachmad kopi as, sh. hakim hakim anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari kamis, tanggal desember oleh ketua tersebut, dengan dihadiri arbijoto, sh. dan achmad kopi as, sh. hakim hakim anggota, ny, betina yahya, sh. panitera pengganti dengan tidak dihadiri oleh pemohon kasasi. anggota anggota ketua: ttd. ttd. arbujoto, sh, german hoediarto, sh, ttd. achmad kopi as., sh. panitera pengganti itd, ny. betina yahya, sh. yurisprudensi mahkamah agung putusan pid. pn. mdn. demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang maha esa pengadilan negeri medan yang memeriksa dan mengadili perkara pidana biasa pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa alwimedan, agama budha, pekerjaan wiraswasta, pendidikan sma) terdakwa tidak ditahan: naa majelis hakim pengadilan negeri tersebut: telah membaca dan mempelajari surat pelimpahan perkara dari jaksa penuntut umum nomor et mdn berikut surat dakwaan serta surat lain yang bersangkutan dengan perkara ini, telah membaca dan memperhatikan pula surat penetapan ketua pengadilan negeri medan tanggal agustus pid. pn mdn: telah mendengar keterangan para saksi dan terdakwa persidangan, telah mendengar pembacaan tuntutan pidana oleh jaksa penuntut umum yang pada pokoknya bermaksud: supaya majelis hakim pengadilan negeri medan yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan il. menyatakan terdakwa alwi bersalah melakukan tindak pidana pemalsuan sebagaimana diatur dalam kuh pidana: menjatuhkan pidana terhadap terdakwa alwi dengan pidana penjara selama (lima) tahun penjara, menyatakan barang bukti berupa asli 1satu) lembar penetapan pdt. pn. mdn. tanggal januari tentang permohonan ny. sembilan awal, yurisprudensi mahkamah agung asli satu) lembar penetapan pdt. pn. mdn. tanggal februari tentang permohonan ny. sembilan awal, asli satu) lembar penetapan pdt. pn. mdn. . tanggal april tentang permohonan kurniadi, asli satu) lembar surat wasiat tanggal april notaris jasmani sembiring, asli berita. acara rapat notaris suprapto tanggalh. tanggal desember . kliping koran analisa asli tanggal desember hal. . kolom tentang pemberitahuan:: kliping. koran analisa asli tanggal juli hal. kolom judul undangan ke kliping koran analisa tanggal juli hal, kolom judul bantahan atas undangan ke fotokopi legalised berita acara tanggal september notaris kusmulyanto ongkos:jasmani sembiring, bnn fotokopi legalised berita acara tanggai februari notaris jasmani sembiring: fotokopi legalised berita acara tanggal maret notaris jasmani sembiring: fotokopi panjar pembayaran deviden tanggal januari yurisprudensi mahkamah agung mengetahui kepala seksi kaidah hukum pembuat kaidah hukum ttd. ttd. muchtar, sh. didi supriyadi, sh. yurisprudensi mahkamah agung fotokopi berita acara tanggal januari notaris dididik, sh.: fotokopi surat legalised mengundurkan diri atas nama soemarno tanggal januari fotokopi pernyataan lewat tanggal juni .dikembalikan kepada yang berhak, menetapkan supaya terpidana dibebani biaya perkara sebesar rp. (seribu rupiah): nan tan telah mendengar pula pembelaan penasehat hukum terdakwa yang pada pokoknya mohon agar terdakwa dibebaskan dari tuntutan hukum jaksa penuntut umum, ata telah mendengar replika dari jaksa penuntut umum yang pada pokoknya tetap pada tuntutannya, ngan menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa pena pertama man primaire dgn ban anna bahwa terdakwa alwi selaku ahli waris alm:di. kebenarannya harus dinyatakan oleh akte itu dengan maksud untuk memakai atau menyuruh yurisprudensi mahkamah agunggayc6,:yurisprudensi mahkamah agung sandi kongsi yang lain yaitu alm. ksatria (yang.e.,.bertindak selaku komisaris tanpa saham pt. kala gunung, pembuatan akte notaris yang tanpa kehadiran. rapat umur: yurisprudensi mahkamah agung sembiring, sh. dan dikuatkan lagi dengan keputusan pengadilan medan nomor pdt. pn.lp,ulp, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam kuhp:: kurniadi dahulu khong kuang mendapat bagian sebesar ya: sembilan awal dahulu bernama kim lan mendapat bagian sebesar ye,yurisprudensi mahkamah agungcabut dan pt. sri perak yang bergerak bidang perkebunan kelapa sawit yang seluruh asetnya kurang lebih rp. (tiga puluh satu milyar rupiah) dengan luas areal.pada tanggal november mengaku: sebagai presiden komisaris pt. kala gunung yang membawahi pt,'urusan kepemimpinan perusahaan diambil alih oleh terdakwa, selanjutnya terdakwa mengada medanhristie pada tanggal januari terdakwa datang kantor notaris djadi, jalan yani vii medan dan langsung meminta:dihadapan notaris djadi, tersebut, yang menetapkan dan mengangkat yurisprudensi mahkamah agung terdakwa selaku presiden direktur pt,.saksiya selaku pemegang saham pada pt. kala gunung maupun sebagai pemilik pt. kala gunung tersebutnomor pdt. pulpwa kan. putusan pdt. pulp. medanerdakwa tidak pernah mempertanggung jawabkan keuangan pt. kala gunung dan tidak pernah mengadakan rapat: umum pemegang saham luar biasa untuk mempertanggung jawabkan jabatannya dan laporan keuangan. sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam kuhp, kedua. bahwa terdakwa alwi selaku ahli waris alm. sandi kongsi atau selaku presiden komisaris pt, kala gunung atau selaku presiden direktur pt,.hak sesuatu barang yang sama sekali atau sebahagian termasuk kepunyaan orang lain dan barang itu ada dalan tangannya bukan karena kejahatan yaitu barang berupa uang sebanyak. rp. (tiga ratus juta rupiah) kepunyaan bersama saksi ahli waris alm, sandi kongsi dan terdakwa, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut yurisprudensi mahkamah agung alwi dahulu bernama khong kuang hui mendapat bagian sebesar yot,i.yurisprudensi mahkamah agungi"yurisprudensi mahkamah agung pt. kala gunung dan tidak .. akibat perbuatan terdakwa saksi ahli waris sandi kongsi yang lain mengalami kerugian sebanyak rp. delapan belas milyar rupiah) atau lebih dari rp. (dua ratus lima puluh rupiah), sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam kuhp, menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan .tersebut penasehat hukum terdakwa telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya menyatakan semua dakwaan jaksa penuntut umum terhadap terdakwa alwi sebagaimana disebut dalam surat dakwaan reg. perk. pdm epo. i mdn tanggal agustus batal demi hukum, menimbang, bahwa terhadap eksepsi penasehat hukum terdakwa tersebut, jaksa penuntut umum mengajukan replika yang pada pokoknya bahwa kami berpendapat surat dakwaan tersebut telah disusun dengan cermat dan jelas oleh karena itu. mohon pada majelis pemeriksaan persidangan dapat dilanjutkan : menimbang, bahwa menurut pendapat majelis, eksepsi tersebut telah memasuki materi perkara, maka lebih lanjut akan diputus bersamaan dengan pokok perkara, sai menimbang, bahwa persidangan telah didengar keterangan :saksi saksi dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut saksi ke dioedioe widyagama kurniadi bahwa benar saksi adik kandung dari terdakwa nomor bahwa benar almarhum: orang tua saksi meninggalkan beberapa perusahaan antara lain pt. kala gunung, pt. sri perak, pt. dicabut, pt. sulung laut, dan juga rumah .di. jalan h.o.s. cokroaminoto medan, jalan merbabu medan, jalan polonia medan, dan juga deposito yang berada bank medan dan bank singapore, dimana harta tersebut sampai sekarang belum dibagi: nara bahwa benar surat yang dipalsukan oleh terdakwa adalah akte karena terdakwa tidak memberitahukannya kepada ksatria dan para ahli waris, lainnya, hanya memuat didalam surat kabar yang tidak lemah saksi baca dan terdakwa tidak mengikut sertakan ahli waris sebagai pemegang saham .: nik yurisprudensi mahkamah agung bahwa benar untuk dapat membuat akte terdakwa harus sebagai presiden komisaris, sedangkan terdakwa sejak tahun tidak bagi diangkat sebagai presiden komisaris: bahwa benar terhadap pembuatan akte tersebut saksi mengajukan gugatan perdata yang nomor perkaranya lupa dan sekarang ini berkasnya mahkamah agung dan belum turun: bahwa benar semua anak laki laki almarhum sugandi kongsi merasa keberatan dengan dikeluarkannya akte tersebut: bahwa secara resmi terdakwa tidak ada menyatakan bahwa dia sebagai pemilik mutlak dari perusahaan tersebut: terhadap keterangan saksi tersebut atas terdakwa menanggapi, sebahagian benar, sebahagian lagi tidak: saksi ke ? lazuardi bahwa benar berdasarkan akte terdakwa menyatakan dirinya sebagai direktur pt. kala gunung dan komisarisnya sama sekali tidak saksi kenal: bahwa benar yang berhak mengambil alih perusahaan tersebut waktu presiden direkturnya meninggal adalah presiden komisaris, sedang kan pada tahun saudara alwi tidak lagi sebagai presiden: bahwa benar untuk membuat akte terdakwa harus bertindak sebagai presiden komisaris: bahwa benar dengan keluarnya akte terseut kami merasa dirugikan, karena tidak diikutsertakan lagi sebagai pengurus: bahwa benar pembagian warisan sudah dibuat terdakwa tapi nomornya saksi lupa: saksi ke djadi, bahwa benar pada saat menerbitkan akte yang hadir hadapan saksi adalah terdakwa alwi sebagai pemegang saham dan yang lainnya sebagai undangan rapat, bahwa benar sebelum akte dibuat, terdakwa sebagai pemegang saham telah memuat surat kabar medan pos sebanyak dua kali untuk rapat pemegang saham, tetapi tidak ada pemegang saham yang lain yang hadir yaitu adik adik terdakwa sendiri: bahwa benar pada waktu pembuatan akte tersebut saksi diperlihatkan oleh terdakwa sebuah akte yang menyatakan terdakwa masih sebagai presiden komisaris pt. kala gunung kedudukannyaedan tanggal desember pid. pn. mdn. dalam putusan mana terdakwa wi, tempatrt. medan, agama budha, pekerjaan wiraswasta, memohon kasasi terdakwa berada luar tahanan, yang diajukan dimuka persidangan pengadilan negeri tersebut karena didakwa pertama primaire bahwa terdakwa alwi selaku ahli waris alm. kebenarannya harus dinyatakan oleh akte itu dengan maksud untuk memakai atau menyuruhyurisprudensi mahkamah agung masih berlaku yaitu berita acara nomor yang dibuat notaris rasmi sembiring, sh. tanggal maret bahwa benar berdasarkan akte yang diperlihatkan terdakwa tersebut, terdakwa berhak mengadakan rapat umum pemegang saham karena orang tuanya meninggal dunia, bahwa benar dalam akte hanya pt. kala gunung yang dimasukkan isinya tentang penggantian pengurus saja, bahwa benar menurut saksi akibat dibuatnya akte tidak merugikan adik adik terdakwa sebab sampai sekarang sepengetahuan saksi harta peninggalan orang tua dari pt. kala gunung belum pernah dibagi, malahan dengan pembuatan ate tersebut penyelamat kan perusahaan dari kerugian, bahwa benar pada waktu pembuatan akte saksi hanya mencatat apa yang terjadi didalam rapat, terhadap keterangan saksi ke tersebut atas terdakwa membenarkan nya saksi ke ny. subiyati bahwa benar yang menguasai pt, kala gunung adalah terdakwa dan sampai sekarang belum ada pembagian warisan, bahwa benar terdakwa menggelapkan uang dari pt. kala gunung sebanyak rp. (tiga ratus juta rupiah), saksi hanya dapat kabar dari adik ipar muzu) dan tidak tahu uang tersebut dari mana bank atau kantor), terhadap keterangan saksi ke tersebut atas terdakwa keberatan dengan alasan tidak ada menggelapkan uang perusahaan sebanyak itu, saksi ke sembilan awal . . bahwa saksi adalah isteri kedua dari almarhum sugandi kongsi: bahwa benar harta warisan dari sugandi kongsi sampai sekarang belum dibagi, bahwa benar yang digelapkan oleh terdakwa adalah usaha meninggal almarhum sugandi kongsi, terhadap keterangan saksi tersebut atas terdakwa menyatakan ada yang tidak benar, menimbang, bahwa saksi christie dan saksi lumban tobing serta saksi sunarko tidak hadir persidangan walaupun telah dipanggil secara patut, maka keterangan saksi saksi tersebut dibacakan yurisprudensi mahkamah agung persidangan dan atas keterangan saksi saksi tersebut terdakwa menyatakan keberatan,bersaudara (empat) orang laki laki dan (lima) orang perempuan dari almarhum sandi kongsi dan nyo son iau: bahwa ibu terdakwa nyo son iau meninggal dunia pada tahun dan kemudian sandi kongsi kawin lagi dengan sembilan awal saksi ke bahwa sugandi kongsi meninggal dunia pada tahun dengan meninggalkan beberapa buah perusahaan yaitu pt. kala gunung, pt. sijuabut, pt. sri perak dan pt. sulung laut dan yang menguasai perusahaan tersebut sekarang ini adalah terdakwa selain pt. sulung laut yang dikuasai lazuardi: bahwa sampai saat ini belum ada pembagian waris, masih dalam sengketa dalam perkara perdata pdt. pn mdn dan masih tingkat pemeriksaan kasasi, bahwa benar sugandi kongsi ada meninggalkan surat wasiat, tetapi surat wasiat tersebut tidak dapat dilaksanakan karena sebelum sugandi kongsi kawin dengan sembilan awal ada dibuat akte pemisahan kekayaan dan juga bagian anak perempuan tidak ada dicantumkan dalam surat wasiat tersebut: bahwa akte tersebut dibuat karena sesudah sugandi kongsi meninggal, ibu roda ginting purba, si tidak mau lagi menjadi direktur utama pada perusahaan tersebut, maka diadakanlah rapat perseroan luar biasa dimana terdakwa sebagai presiden komisaris berhak mengambil alih perusahaan tersebut sesuai dengan anggaran dasar: bahwa tidak benar terdakwa ada menggelapkan uang perusahaan sebanyak rp. (tiga ratus juta rupiah) uang tersebut terdakwa pinjam dan ada diberitahu kepada ahli warisnya melalui surat, dan uang tersebut terdakwa pinjam karena perusahaan lagi susah pada waktu itu: menimbang, bahwa persidangan penasehat hukum terdakwa telah mengajukan surat surat bukti terdiri dari fotokopi salinan putusan perkara perdata pdt. pn. mdn. tanggal oktober dalam perkara antara alwi sebagai penggugat lawan ny. sembilan awal, dkk. sebagai yurisprudensi mahkamah agung tergugat tergugat, yang diberi tanda t l (telah disesuaikan dengan aslinya), konten bas ras fotokopi putusan perkara perdata pengadilan tinggi medan pdt pt mdn. tanggal april dalam perkara antara alwi sebagai penggugat lawan ny. sembilan awal .sebagai tergugat tergugat yang diberi tanda t ii, . . fotokopi akte berita acara tanggal maret oleh notaris rasmi sembiring, sh. yang diberi tanda t iti: fotokopi anggaran dasar pt. perusahaan perkebunan, industri dagang kala gunung tanggai oktober yang diberi tanda t iv (telah disesuaikan dengan aslinya): panam fotokopi berita acara tanggal januari oleh notaris djadi, sh. atas perusahaan pt. kala gunung, yang diberi tanda tv, pan fotokopi salinan putusan perkara perdata permohonan pdt. pn mdn. tanggal september .atas nama alwi sebagai pemohon, yang diberi tanda t vt (telah disesuaikan dengan aslinya): fotokopi salinan putusan perkara perdata pdt. pn mdn. tanggal september dalam perkara antara ny. subunit, dkk. sebagai penggugat lawan alwi, dkk. sebagai tergugat terpusat, yang diberi tanda t vii) (telah: disesuaikan dengan aslinya), fotokopi salinan: putusan pengadilan tinggi medan pdt pt mdn. tanggal agustus dalam perkara antara ny. subijati dkk. sebagai pembanding lawan alwi, dkk. sebagai berbanding yang diberi tanda t visit (telah disesuaikan dengan aslinya): haa bangsa menimbang, bahwa sebelum majelis mempertimbangkan dakwaan jaksa penuntut umum, maka majelis akan mempertimbangkan terlebih dahulu fakta yang diperoleh di'persidangan, menimbang, bahwa dari data data keterangan. (delapan. orang saksi) (tiga dibacakan) yang keterangannya didengar .di persidangan, dihubungkan dengan keterangan terdakwa maka diperoleh fakta fakta konkrit sebagai berikut: nan bahwa terdakwa anak yang tertua dari sembilan bersaudara (anak almarhum sugandi kongsi dan nyo son kiat): . yurisprudensi mahkamah agung bahwa yang dipermasalahkan oleh saksi dan dalam perkara ini adalah akte yang dibuat oleh saksi ke notaris djadi, sh.: bahwa terdakwa diadukan oleh adik adiknya dalam rangka pembuatan akte adalah karena tidak mengikutsertakan para ahli waris adik adiknya sebagai pemegang saham dalam pengurusan pt. kala gunung: bahwa menurut adik adik terdakwa yang menjadi saksi menyatakan terdakwa sejak tahun tidak lagi menjadi presiden komisaris: bahwa menurut saksi ke dan yang dipalsukan terdakwa adalah mengaku sebagai presiden komisaris: bahwa saksi ke pernah diperlihatkan oleh terdakwa sebuah akte yang masih berlaku yang menerangkan terdakwa sebagai presiden komisaris dan berhak mengadakan rapat umum pemegang saham: bahwa pembuatan akte menurut saksi ke djadi, sh. tidak merugikan perusahaan, melainkan menguntungkan pt. kala gunung: bahwa saksi ke ny. subijaty yang menerangkan terdakwa menggelapkan uang pt. kala gunung sebanyak rp. (tiga ratus juta rupiah) adalah kesaksian yang audio (hanya mendengar dari adik ipar yang bernama djoedjoe widyagama kurniadi), bahwa harta yang diperebutkan dari pt. kala gunung sampai sekarang belum dibagi, karena menunggu hasil putusan mahkamah agung dalam perkara perdata pdt. pn mdn: bahwa surat bukti bertanda t v tentang anggaran dasar perseroan terbatas pt. kala gunung isinya "jikalau para anggota direksi dibebaskan dari tugas mereka atau karena sebab lain tidak dapat menjalankan kewajiban mereka, atau oleh sebab perseroan tidak mempunyai direksi, maka para komisaris untuk sementara diwajibkan mengurus perseroan. dalam hal itu para komisaris berhak memberikan kekuasaan sementara kepada salah seorang diantara mereka atau orang lain atau lebih : bahwa pada surat bukti tertanda t ii! yaitu tentang berita acara tanggal maret notaris rasmi sembiring, sh. yang menyebutkan pada halaman wi terdakwa jabatannya pt. kala gunung sebagai presiden komisaris: yurisprudensi mahkamah agung bahwa berita acara akte (bukti t v) tanggal januari susunan pengurus pt. kala gunung alwi sebagai presiden direktur (surat bukti yang dipermasalahkan olah adik adik terdakwa dalam perkara ini), bahwa berdasarkan penetapan pdt pn mdn. tanggal september menetapkan menyatakan sah secara hukum akte berita acara tanggal januari tersebut (bukti t v), bahwa ny. subiyati dan kawan kawan dalam perkara pdt. pn mdn. menggugat akte berita acara tanggal januari (gugatan sampai pengadilan tinggi ditolak bahwa saksi ke l, dan adalah orang yang sangat berkepentingan dalam perkara ini (adik dan ibu tiri terdakwa), bahwa perkara ini dalam rangka memperebutkan warisan orang tua terdakwa oleh ibu tiri dan adik adiknya, bahwa dalam perkara pidana yang lain terdakwa mengadukan adiknya lazuardi) saksi ke dan telah diputus bebas oleh majelis hakim yang menyenangkannya (dalam perkara pidana pid. pn mdn.): menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan dakwaan jaksa penuntut umum, majelis akan mempertimbangkan terlebih dahulu surat bukti yang diajukan penasehat hukum terdakwa tersebut, menimbang, bahwa terdakwa telah mengajukan surat bukti bertanda t i s d t viii sehingga majelis akan mempertimbangkan satu persatu apakah ada kaitannya dalam kasus perkara ini, menimbang, bahwa surat bukti bertanda t iv adalah anggaran dasar pt. kala. gunung menimbang, bahwa surat bukti t iv tersebut menurut hemat majelis diajukan oleh terdakwa adalah membuktikan bahwa setelah orang tuanya meninggal dunia sebagai direktur pt, kala gunung, terdakwa sebagai presiden komisaris berhak memberikan kekuasaan sementara kepada salah seorang diantara komisaris menimbang, bahwa surat bukti t iv tersebut adalah merupakan anggaran dasar pt. kala gunung dimana baik bentuk maupun isinya menurut penilaian majelis adalah merupakan akte autentik sebagaimana dimaksud dalam dan kurap, sehingga dapat dijadikan alat bukti dalam perkara ini, inn menimbang, bahwa surat bukti bertanda t iii adalah berita acara tanggal maret yang dibuat oleh notaris rasmi sembiring, yurisprudensi mahkamah agung sh. menurut majelis diajukan oleh terdakwa adalah untuk membuktikan bahwa terdakwa, dalam halaman disebutkan alwi terdakwa jabatannya pt. kala gunung adalah sebagai presiden komisaris yang berhak membuat akta tanggal januari setelah orang tuanya sugandi kongsi meninggal dunia: menimbang, bahwa dari surat bukti tersebut ternyata terdakwa alwi adalah sebagai presiden komisaris pt, kala gunung, dimana surat bukti tersebut merupakan akta autentik sebagaimana dimaksud dalam dan kurap, sehingga surat bukti tersebut menurut penilaian majelis dapat dijadikan bukti yang sangat menentukan dalam kasus perkara ini: menimbang, bahwa surat bukti bertanda t v dan t vi adalah berita acara tanggal januari (yang dijadikan unsur pidana dalam perkara ini) dan penetapan pdt. pn mdn. tanggal september dinyatakan sah secara hukum akte berita acara tanggal januari menimbang, bahwa menurut pendapat majelis surat bukti tersebut diajukan terdakwa adalah untuk membuktikan bawa akte no, dibuat tidak melanggar hukum pidana yang berlaku, menimbang, bahwa surat bukti t v dan t vi menurut penilaian majelis merupakan akta autentik sebagaimana dimaksud dalam dan kurap, sehingga dapat dijadikan alat bukti surat dalam perkara ini). menimbang, bahwa surat bukti t vii adalah gugatan ny. subiyati dan kawan kawan dalam perkara pdt. pn mdn, yang menggugat berita acara tanggal januari dimana gugatan tersebut ditolak dan pengadilan tinggi dikuatkan putusan. pengadilan tinggi pdt pt mdn., menurut hemat majelis diajukan terdakwa adalah untuk menunjukkan bahwa pembuatan akte na. juga tidak melanggar hukum: menimbang, bahwa surat bukti t vhi baik bentuk maupun isinya menurut penilaian majelis merupakan akta autentik sebagaimana dimaksud dalam dan kurap, sehingga menurut pendapat majelis dapat dijadikan alat bukti surat dalam perkara ini, menimbang, bahwa menurut hemat majelis, jaksa penuntut umum mengajukan dakwahnya adalah secara kumulatif sehingga majelis akan mempertimbangkan semua dakwaan, yurisprudensi mahkamah agung menimbang, bahwa dalam dakwaan pertama primaire terdakwa didakwa melanggar kuhp yang mengandung unsur unsur sebagai berikut barang siapa tersebut: dengan maksud mempergunakannya atau menyuruh orang lain untuk mempergunakannya seolah olah keterangan yang telah diberikan adalah sesuai dengan kebenaran, dan apabila dari penggunaan akte tersebut dapat menimbulkan kerugian, menimbang, bahwa menurut hemat majelis unsur yang sangat esensial dari tersebut dalam perkara ini adalah unsur yang ke sehinga majelis akan mempertimbangkannya terlebih dahulu, menimbang, bahwa yang dikwalifiser sebagai unsur kedua dalam ini menurut pendapat majelis adalah' hanya lisan maka dibuatlah akte berita acara penggantian pengurus pt. kala gunung yang menetapkan dan mengangkat terdakwa selaku presiden direktur pt. kala gunung, isteri terdakwa sebagai direktur pen anak terdakwa selaku komisaris, denda saksi christie dan soemarno selaku komisaris tanpa saham, pembuatan akte notaris tanpa kehadiran maupun sepengetahuan ahli waris sugandi kongsi yang lainnya adalah tidak sah atau palsu karenamenimbang, bahwa persidangan saksi djoedjoe widya darma menerangkan bahwa terdakwa sejak tahun tidak lagi diangkat sebagai komisaris, menimbang, bahwa keterangan saksi tersebut jika dihubungkan dengan keterangan saksi ke djadi, sh. notaris yang yurisprudensi mahkamah agung membuat akte terdapat pertentangan perbedaan: menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi ke tersebut jika dihubungkan dengan surat bukti t iii dan keterangan saksi lainnya, jaksa penuntut umum tidak dapat membuktikan bahwa kedudukan terdakwa, setelah orang tuanya meninggal, tidak lagi menjabat sebagai presiden komisaris, dimana majelis lebih mempercayai keterangan saksi ke tersebut, karena sebagai pihak luar yang tidak mempunyai kepentingan apa apa atau terkait dalam perkara ini dan juga mengingat sumpah jabatan sebagai. notaris yang membuat akte tersebut disamping majelis juga sangat meragukan itikad baik dan kejujuran saksi ke dan tersebut karena mereka adalah pihak adik terdakwa yang sangat berkepentingan dalam perkara ini, perkara perdata yang sedang berjalan dalam rangka memperebutkan warisan orang tua mereka, menimbang, bahwa dengan demikian menurut hemat majelis dengan masih berlakunya terdakwa sebagai presiden komisaris, tidaklah dapat dikatakan perbuatan terdakwe tersebut, menimbang, bahwa dari segala sesuatu yang sudah dipertimbangkan atas, tidaklah terbukti menurut hukum unsur menyuruh mencantumkan suatu keterangan yang palsu didalam suatu akte autentik yang kebenarannya dinyatakan oleh akte tersebut : menimbang, bahwa menurut yurisprudensi jika salah satu unsur dari tindak pidana yang dibawakan kepada terdakwa tidak terbukti, maka hakim tidak perlu lagi mempertimbangkan lebih lanjut unsur yang selebihnya dari tindak pidana tersebut: menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan mengenai dakwaan primaire atas tidak terbukti unsur dari tindak pidana yang dibawakan kepada terdakwa, maka menurut hukum terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan tersebut, menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primaire tidak terbukti maka majelis akan mempertimbangkan dakwaan subsidi: menimbang, bahwa didalam dakwaan subsidi terdakwa telah didakwa melanggar kuhp yang mengandung unsur unsur sebagai berikut barang siapa, dengan sengaja mempergunakan surat palsu atau yang dipalsukan itu: yurisprudensi mahkamah agung, menimbang, bahwa menurut hemat majelis unsur esensial dalam perkara ini adalah unsur ke sehinga majelis akan mempertimbangkan nya terlebih dahulu unsur tersebut, menimbang, bahwa menurut kidnap dalam menjatuhkan putusan perkara pidana, hakim harus mendasarkan putusannya tersebut atas hal hal sebagaimana diuraikan oleh penuntut umum dalam surat dakwahnya dan segala sesuatu yang terbukti dalam pemeriksaan persidangan, menimbang, bahwa dalam surat dakwaan subsidi majelis tidak melihat adanya suatu unsur yang dikwalifiser jaksa penuntut umum sebagai unsur ke yakni , menimbang, bahwa dari keterangan saksi ke diairi, sh. dibawah sumpah menerangkan bahwa pembuatan akte tersebut demi menyelamatkan perusahaan dan pembuatan akte tersebut tidak merugikan perusahaan, maka majelis berpendapat unsur tersebut tidak terbukti dilakukan oleh terdakwa: menimbang, bahwa karena unsur tersebut tidak terbukti, maka majelis tidak perlu lagi mempertimbangkan 'unsur yang selebihnya, sehingga terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan subsidi tersebut, menimbang, bahwa selanjutnya karena dakwaan subsidi tidak terbukti maka majelis akan mempertimbangkan .dakwaan kedua yang mengandung unsur unsur sebagai berikut barang siapa: dengan sengaja menguasai secara melawan hukum, sesuatu benda yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain: yang berada padanya bukan karena kejahatan: mean menimbang, bahwa menurut hemat. majelis unsur yang esensial dalam perkara ini adalah unsur ke sehingga majelis hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu unsur tersebut, menimbang, bahwa yang dimaksud unsur tersebut dalam dakwaan jaksa penuntut umum adalah: bahwa terdakwa selaku ahli waris almarhum sugandi kongsi dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang sama sekali atau yurisprudensi mahkamah agung sebagian termasuk kepunyaan orang lain dan barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan yaitu berupa uang sebanyak rp. (tiga ratus juta rupiah) kepunyaan bersama saksi ahli waris almarhum sugandi kongsi dan terdakwa: menimbang, bahwa persidangan saksi ke ny. subiyati menerangkan bahwa yang digelapkan terdakwa adalah uang dari pt. kala gunung sebanyak rp. (tiga ratus juta rupiah) dan keterangan saksi tersebut saksi dengar dari adik iparnya bernama djoedjoe: menimbang, bahwa menurut hukum kesaksian yang dapat dipakai sebagai pembuktian adalah kesaksian yang dialami, didengar atau dilihat langsung oleh saksi, sedangkan kesaksian saksi ny. subiyati menurut majelis adalah kesaksian yang audit (mendengar dari adik ipar djoedjoe) apalagi keterangan tersebut juga dibantah oleh terdakwa: menimbang, bahwa saksi ke sembilan awal persidangan menerangkan yang digelapkan oleh terdakwa adalah usaha peninggalan almarhum sugandi kongsi, menimbang, bahwa saksi sembilan awal tersebut menurut pendapat majelis tidak dapat membuktikan persidangan bahwa apa yang digelapkan oleh terdakwa adalah berupa suatu ujud benda melainkan menyangkut hak atas perusahaan, maka kesaksiannya tidak berkekuatan bukti dalam perkara ini, menimbang, bahwa dengan demikian ternyata dari segala sesuatu yang terurai dalam pertimbangan atas tidaklah terbukti menurut hukum unsur ke tersebut, maka majelis tidak lagi akan mempertimbangkan unsur selebihnya, menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan mengenai dakwaan kedua atas tidak terbukti unsur tindak pidana yang dibawakan kepada terdakwa, maka menurut hukum haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana penggelapan, sehingga karenanya terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan tersebut, menimbang, bahwa dari keseluruhan pertimbangan pertimbangan atas ternyata terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan primaire, subsidi dan dakwaan kedua, sedangkan terdakwa telah berada diluar tahanan, maka menurut majelis sepantasnyalah terdakwa tetap dibebaskan, menimbang, bahwa karena terdakwa harus dibebaskan, maka mengenai barang bukti akan ditentukan sebagaimana tercantum dalam dictum putusan ini: yurisprudensi mahkamah agungo, lemari dahulu bernama khong ruang ou.mendapat bagian sebesar yosrecuteuren testamentain), pada tanggal november sandi kongsi (alm::lebih. rp. (tiga puluh satu milyar) dengan luas areal perkebunan lebih kurang ha.,.'yurisprudensi mahkamah agung menimbang, .bahwa karena terdakwa dibebaskan dari segala dakwaan, maka biaya perkara dibebankan kepada negara (bjo huruf kurap), menimbang, bahwa pada akhirnya terdakwa harus diputus bebas, maka menurut hukum dakwaan memperoleh rehabilitasi yang :bunyinya seperti yang akan dicantumkan dalam amar putusan bawah ini kurap io. peraturan pemerintah nomor tahun tuh ong memperhatikan" selain yang sudah disebutkan di atas, juga ketentuan lainnya dalam undang undang yang bersangkutan, mengadili benman.: menetapkan agar barang bukti berupa fotocapy penetapan pdt. pn mdn. tanggal januari tentang permohonan alwi: akan penetapan pdt. pn mdn. tanggal februari tentang permohonan ny. sembilan awal, cs., an. sugandi kongsi d h khong tong tian, hadapan notaris rasmi sembiring, sh, berita acara rapat tanggal juli atas permintaan kurniadi hadapan notaris suprapto, sh, tambahan berita negara tangga!, kliping koran analisa tanggal juni hal. kolom judul undangan, supaya tetap terlampir dalam berkas perkara ini, membebankan biaya perkara kepada negara, yurisprudensi mahkamah agung memulihkan hak terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya, demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan majelis hakim, pada hari jum'at, tanggal desember oleh kami zainuddin, sh., sebagai ketua, prof. dr. nababan, sh. dan n.k. berbaktisenin, tanggal desember oleh zainuddin, sh., sebagai ketua, prof. dr. nababan, sh. dan taufik, sh. sebagai hakim hakim anggota dibantu oleh lemy sari daulay painter pengganti dengan dihadiri sehat sihombing, sh, jaksa penuntut umum serta terdakwa dan penasehat hukumnya. hakim hakim anggota hakim ketua: ttd, ttd. prof. dr. nababan. sh. zainuddin, sh. ttd. n.k. berbakti, sh. panitera pengganti: ttd. lemy sari daulay yurisprudensi mahkamah agung.di sembiring, sh,.membatalkan putusan nomor pdt. pulp medan. yang menguatkan terdakwa selaku presiden direktur pt. kala gunung, yurisprudensi mahkamah agung, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam kuhp,e,s sembilan awal dahulu bernama kim lan mendapat bagian sebesaro,di. pt. kala gunung tersebut dan terdakwa menguasai asset perusahaan pt. kala gunung, pt, dicabut dan pt. sri perak yang bergerak bidang perkebunan kelapa sawit yurisprudensi mahkamah agung yang seluruhnya kurang lebih rp. , (tiga puluh satu milyar) dengan luas areal perkebunanbari senin tanggal januari dan terbitan tanggal januari untuk rapat.": isteri terdakwa yakni helena selaku direktur pt, pt. kala gunung: yurisprudensi mahkamah agungnya luar biasa, terdakwa juga mengetahui bahwa semua ahli alm,: sandi kongsi no,mem batalkan putusan nomor pdt. pulp medan yang menguatkan terdakwa selaku.: mah sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam kuhp, bahwa terdakwa alwi selaku ahli waris alm. sandi kongsi atau selaku presiden komisaris pt. kala gunung hak sesuatu barang yang sama sekali atau sebahagian termasuk kepunyaan orang lain dam barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan yaitu barang berupa uang sebanyak rp. (tiga ratus juta rupiah) kepunyaan bersama saksi ahli waris alm. sandi kongsi dan terdakwa, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut nan aan alwi dahulu bernama. khong kuang hui.mendapat bagian sebesar dames yurisprudensi mahkamah agungoso,,,. saham tersebut tidak ada seorang ada seorang pun ahli waris alm,yurisprudensi mahkamah agung |
hukum perdata, semenjak akte jual beli ditanda tangani depan pejabat pembuat akte tanah hak milik atas tanah yang dijual beralih ke pada pembeli, putusan mahkamah agung tgl|. teddy sabur. bertempat tinggal jalan dewi sartika |. bandung, penggugat untuk kasasi, dahulu membantah pem banding melawan: ii. adikarya ganda, bertempat tinggal jalan garuda bandung tali tanaka (d h tan lim4, bertempat tinggal jalan pangkur abdul muis) jalan pangkur no, bandung tergugat tergugat dalam kasasi, dahulu terbatas berbanding berbanding mahkamah agung tersebut melihat surat surat yang bersangkutan &. menimbang, bahwa dari surat surat tersebut ternyata kalau seka tank penggugat untuk kasasi sebagai membantah, telah mengajukan ban tahan muka sidang pengadilan negeri bandung terhadap sita jaminan yang dilakukan oleh pengadilan negeri tersebut tanggal maret bdg, dalam perkara mana, terbatas sebagai peng gugat melawan terbatas sebagai tergugat pada pokoknya atas dalil dalil bahwa pada tanggal maret antara membantah dengan ter bantah telah dilakukan jual beli (dua) bidang tanah (sertifikat hak milik tertanggal april gs., no, seluas dan tertanggal april gs., no, seluas m2), terletak jalan dibantu selatan kecamatan ban dung kulon dengan harga rp. (lima juta lima ratus ribu rupiah) sesuai dengan akte perjanjian jual beli tanggal maret no, yang dilakukan dihadapan notaris suara zakaria sh, dan diikuti dengan akte jual beli tanggal maret bdg dari pejabat pembuat akte tanah notaris mari hasen sih bahwa pada waktu akan dilakukan balik nama atas kedua bidang tanah tersebut, datanglah juru sita pengadilan negeri bandung hendak mendaftarkan sita jaminan bdg tanggal maret pada sub direktorat agraria kotamadya bandung bahwa jual beli kedua bidang tanah tersebut antara membantah dengan terbatas adalah syah menurut hukum (vide putusan mali kalah agung reg. sip tanggal juni lagi pula jual beli tersebut dilakukan jauh sebelum juru sita melakukan sita jaminan, dengan demikian membantah adalah beritikad baik, bahwa sengketa perdata bdg. tersebut diantara para terbatas, adalah persoalan mereka sendiri dan tidak membawa akibat kepada membantah sebagai pihak iii dan bahwa membantah adalah penilik satu satunya atas kedua bidang tanah tersebut yang sangat dirugikan dengan diletakkannya sita jaminan tersebut bahwa berdasarkan ajukan alasan tersebut atas membantah ime buntut kepada pengadilan negeri bandung agar memberikan keputusan sebagai berikut primaire menyatakan pelawan adalah pelawan yang syah dan benar menyatakan sebagai hukum pelawan adalah pemilik satu satunya atas kedua bidang tanah (sertifikat sertifikat hak milik tgl. april g.s.no, seluas dan tgl. april g.s, seluas: m2) yang terletak jalan dibantu selatan kecamatan bandung kulon tersebut, menyatakan mengangkat kembali sita jaminan bdg. ttg. maret sepanjang mengenai.kedua bidang tanah jalan dibantu selatan kecamatan bandung kulon yang tercantum datanya. yang merupakan barang milik pelawan menghukum voer baar bij voorraad meskipun timbul verzet atau banding putusan pengadilan negeri bandung tgl. no, bde bant, putusan demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang maha esa pengadilan negeri kl. bandung, yang memeriksa untuk mengadili perkara perkara perdata.di tingkat pertama telah men jatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara teddy sabur, bertempat tinggal jl. dewi sartika bandung, dalam hai ini telah memilih tempat kediaman hukum kantor kuasanya: iskandar seri martadinata sh, advokat dan pengacara, berkantor jl. gandapura no, bandung, berdasarkan surat. kuasa tanggal april selanjutnya di sebut membantah lawan: adikarya ganda, bertempat tinggal jl. garuda no, ban dung, dalam hal ini diwakili kuasanya oei tik kiang sh., ber pasarkan surat kuasa khusus tanggal mei selanjutnya disebut terbatas tali tanaka (djh, tan lim), bertempat tinggal j1. pung kur abdul muis) no, jl, pangkur bandung, selanjutnya disebut terbatas pengadilan negeri tersebut setelah mendengar pihak pihak setelah membaca berkas perkara duduk perkara menimbang, bahwa membantah dalam surat bantuannya tentang gal april yang didaftarkan kepaniteraan pengadilan negeri bandung pada tanggal . dibawah bde. bant, telah mengemukakan pada pokoknya bahwa dengan akta perjanjian pengikatan jual beli tgl. maret yang dilakukan dihadapan notaris busana zakaria pada tanggal maret oleh tertawan tersisa telah dijual kepada pelawan pelawan (dua) bidang tanah yang terletak jalan dibantu selatan kecamatan bandung kulon (sertifikat tanah hak milik tgl. g.s. seluas dan tgl. g.s. seluas m2, yang keluar kan oleh sub direktorat agraria kotamadya bandung seksi pendaftar tanah) dengan harga rp. (lima juta lima ratus ribu rupiah) daan bahwa kemudian akta perjanjian pengikatan jua! beli tgl. maret tersebut atas diikuti dengan akta jual beli ttg, maret no, bdg. dari pejabat pembuat akta tanah notaris mari hasen sh, bahwa pada waktu pelawan hendak melakukan pendaftaran untuk meminta balik warna atas kedua bidang tanah tersebut atas kepada sub direktorat agraria kotamadya bandung seksi pendaftaran tanah mans pada waktu dalam proses penyelesaian pemindahan balik nama nya, tiba tiba datanglah jurusnya dari pengadilan negeri bandung . pada tanggal maret hendak mendaftarkan risalah penyitaan jaminan bdg, tgl. maret tersebut pada sub direktorat agraria kotamadya bandung seksi pendaftaran tanah se hubungan timbul perkara perdata antara tertawan menyita sebagai peng gugat lawan tertawan tersisa sebagai tergugat, sehingga hal itu membawa akibat untuk sementara proses pemindahan balik nama kepada pelawan atas kedua bid tanah tersebut berhentikan bahwa jual beli kedua bidang tanah tersebut atas (vide akta perjanjian pengikatan jual beli tgl, maret no, dihadapi gn notaris busana zakaria akte jual beli tgl. maret bdg. dari pejabat pembuat akta tanah notaris mari hasen sh) menurut hukum adalah syah dan berharga (vide putusan mahkamah agung reg. sip tgl. juni ). bahwa lagi pula jual beli atas kedua bidang tanah tersebut atas telah dilakukan jauh sebelum jurusnya dari pengadilan negeri 4l) bandung meletakkan sita jaminan, sehingga pelawan selaku pembeli yang beritikad baik menurut hukum harus melindunginya, bahwa menurut hukum mengenai sengketa perdata bdg. pengadilan negeri bandung antara tertawan menyita .se : bagai penggugat lawan tertawan tersisa sebagai tergugat tersebut diatas adalah merupakan persoalan mereka sendiri dan tidak dapat membawa akibat kepada pelawan selaku:pihak ketiga bahwa pelawan. selaku pemilik: syah satu satunya atas "kedua bidang tanah yang terletak jalan dibantu selatan kecamatan ban dung kulon sertifikat sertifikat hak milik no, dan no, . kecamatan bandung kulon) sangat dirugikan sekali untuk diletakkan sita jaminan terhadapnya, maka berdasarkan segala apa yang terurai atas, sudah kiranya pengadilan negeri bandiirig berkenan memutuskan primaire menyatakan pelawan adalah pelawan yang syah dan benar menyatakan sebab i hukum pelawan adalah pemilik satu satunya atas kedua bidang tanah. (sertifikat sertifikat hak milik tgl. g.s, seluas dan ttg. gs.bdg. tgl. sepanjang mengenai kedua bidang tanah jl. dibantu selatan kecamatan bandung kulon yang tercantum dalam ad.? yang merupakan barang milik pelawan menghukum . voerbaar bij voorraad) meskipun timbul verzet atau banding. subsidiari dalam peradilan yang baik, mohon keadilan yang. seadil adilnya (ex ago bono). menimbang, bahwa pada hari hari persidangan yang telah dibentuk kan untuk kepentingan membantah hadir kuasanya iskandar seri martadinata sh, untuk kepentingan terbatas hadir kuasanya oei tik kiang sh, sedangkan terbatas tidak pernah hadir bersidang karena tidak diketahui tempat tinggalnya yang pasti indonesia: menimbang, bahwa pengadilan telah berusaha untuk member ramaikan pihak pihak tersebut atas, akan 'tetapi tidak berhasil: menimbang, selanjutnya hakim membacakan surat bantahan yang diajukan oleh membantah tertanggal april yang kemudian membantah menyatakan tetap pada bantuannya menimbang, bahwa atas bantahan membantah tersebut, pihak ter: bantah telah mengajukan jawaban tertulisnya tertanggal mei yangisinyasebagai berikut: jawaban terbatas bahwa tidak benar tertawan tersisa pada tanggal maret telah mengadakan pengikatan jual beli dengan pelawan mengenai dug bidang tanah yang terletak jalan dibantu selatan kecamatan bari dung kulon, kotamadya bandung,tawan tersisa telah ka bur dan meninggalkan indonesia bahwa bila benar pengikatan jual beli tertanggal maret itu di buat, tertanggal maret bdg. dihadapan pejabat pembuat akte tanah mari hasen sh, tidak berarti pemilikan tanah dari tertawan tersisa sudah beralih kepada pelawan atau tegasnya pelawan belum menjadi pemilik tanah itu, bahwa pemilikan akan beralih setelah adanya leveling, yaitu baik penyerahan (leveling) secara formil atau materiel,, dna bahwa dengan belum dibaliknya tanah tersebut elawan dalam: gugat annya dengan hiasan tersebut diatas tertawan menyita mohon agar pe pengadilan negeri bandung menolak bantahan tersebut menimbang, bahwa atas jawaban terbatas tersebut, pihak pem . bantah telah mengajukan jawaban (replika) tertulisnya tertanggal mei yang isinya sebagai berikut replika membantah bahwa adalah keliru mengenai dalil tertawan menyita tentang pembuatan akta perjanjian pengikatan 'jual beli tgl: maret no, yang dilakukan dihadapan notaris busana zakaria sh'atas dua bidang tanah yang terletak di. jalan dibantu: selatan keramat bandung kulon (sertifikat tanah hak milik seluas dan seluas m2) antara pelawan dengan tertawan tersisa itu: bahwa akta perjanjian pengikatan jual beli tersebut atas dapat dilakukan, karena akta tersebut dibuat atas dasar surat kuasa yang telah diberikan pada sa'at pemberi kuasanya masih ada yaitu tgl. agustus dimana copies collationeenya dilekatkan pada akta tersebut: bahwa ternyata sampai sekarang oleh pihak pemberi kuasa cast tertawan tersisa, tidak pernah disangkal kebenarannya tentang pemberi kuasa untuk:menjual tersebut, sehingga menurut hukum surat kuasa ttg. agustus itu adalah syah dan berharga (vide bw): bahwa oleh karena itu akta perjanjian jual bel: ttg. maret yang dibuat dihadapan notaris busana zakaria sh, adalah syah dan berharga bahwa kemudian akta perjanjian pengikatan jual beli tgl. maret no, mana telah dilanjutkan dengan akta jual beli ttg. maret bdg. yang dibuat dihadapan dan oleh pejabat pembuat akta tanah plat) notaris mari hasen sh. bahwa ditinjau dari hukum agraria nasional kita, jual beli yang telah dilakukan antara pelawan dengan tertawan tersisa itu adalah syah dan berharga karena perbuatan hukum tersebut telah memenuhi ke tentukan rupa jo. p.p. .bahwa dalam undang undang pokok agraria rupa) mengenai leveling sudah terjadi terlaksana pada saat akta jual beli ditandatangani, sedangkan mengenai balik nama hanya bersifat administratif belaka (vide keputusan keputusan mahkamah agung tgl. juni na, sip tiga, november sip ! ttel, september no, k 8ip juga prof. subjektif sh, hukum adat indonesia dalam yurisprudensi mahkamah agung , penerbit alumni. hal. dan budi harsono sh, undang un dang pokok agraria , bagian pertama jilid kedua, penerbit jabatan,gl. maret jurusnya pengadilan negeri bandung yang mendaftarkan sita jaminan no, bdg. tgl. maret pada sub derek tomat agraria kotamadya bandung seksi pendaftaran tanah, akan te dimuka, bahwa baik menurut hukum rupa jo. p.p. maupu' lahan kecamatan bandung kulon sertifikat tanah hak milik dan maka berdasarkan segala apa yang terurai atas gugatan perlahan pihak ketiga dari pelawan ini harus dikabulkan menimbang, bahwa atas replika membantah tersebut, pihak ter bantah telah mengajukan publik tertulisnya tertanggal '" yang isinya sebagai berikut publik terbatas bahwa pengikatan jual beli yang dibuat antara pelawan dan ter lawan tersisa, jauh sesudah tertawan tersisa melarikan diri dan me tinggalkan indonesia, maka, kuasa yang dipergunakan oleh pelawan untuk membuatnya disangkal kebenarannya bahwa tentu saja tertawan tersisa tidak menyangkal kuasa tersebut, karena tertawan tersisa tidak menghadiri darrtidak mengetahui perkara. ini bahwa dengan tidak hadirnya tertawan tersisa tidak berarti tesla wan tersisa telah mengakui dalil pelawan, tetapi persoalannya diserah kan pada pihak pihak jain yang hadir dan dengan diangkatnya kuasa dan pengikatan jual beli tersebut oleh tertawan menyita, maka pelawan wajib membuktikan kebenaran dalil dalilnya pan bahwa karena pengikatan jual beli tersebut tidak .sah, maka dengan sendirinya akte jual beli tgl. maret bdg dari pejabat pembuat akte tanah mari hasen sh, yang dibuat berdasarkan pengikatan jual beli yang tidak sah itu batal demi hukum: bahwa tokoh bila jual beli.itu sah good non maka tetap pe penyerahannya belum dilakukan tan inn bahwa penyerahan itu baru terjadi setelah diadakan balik nama, dan selama balik nama belum dilakukan, maka berarti tanah tersebut belum diserahkan nan bahwa karena tanah itu belum diserahkan, maka tanah tersebut masih tetap milik tertawan tersisa bahwa tidak benar dalam undang undang pokok agraria ditebas kan penyerahan (leveling) terjadi pada saat jual beli dilakukan dan di tanda tangani bahwa. kecuali itu, sita jaminan yang' dilakukan oleh pengadilan negeri bandung dengan risalah bdg. ttg. maret belum dinyatakan sal: dan berharga, maka bantahan pelawan ini adalah terlalu prematur bahwa. bantahan mana seharusnya diajukan setelah pengadilan menyatakan sah dan berharga sitaan jaminan tersebut dengan asalan tersebut atas, maka jelas bantahan pelawan harus ditolak atau setidak tidaknya tidak dapat diterima menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi persidangan persidangan untuk singkatnya selanjutnya ditujukan kepada berita acara berita acara pemeriksaan dalam perkara ini menimbang, bahwa akhirnya kedua belah pihak mohon keputusan: tentang hukum menimbang, bahwa maksud. bantahan membantah adalah seperti tersebut atas: menimbang, bahwa untuk mudahnya dimengerti, maka pengadilan negeri akan mempergunakan istilah membantah, terbatas dan ter bantah ii: menimbang, bahwa sungguhpun terbatas sudah dipanggil se bagaimana mestinya akan tetapi tidak datang maka perkara ini dilanjut kan tanpa hadirnya terbatas menimbang, bahwa bantahan membantah adalah merupakan ban tahan pihak .ketiga atau werden verzet terhadap sitaan jaminan yang berdasarkan risalah penyitaan no, bdg, tanggal maret telah dilakukan penyitaan jaminan terhadap (dua) bidang tanah yaitu yang terletak jalan dibantu kecamatan bandung kulon (serta pikat tanah hak milik tanggal g.s, no, seluas dan tanggal g.s, seluas m2) yang dikeluarkan oleh sub direktorat agraria kotamadya bandung seksi pendaftaran tanah menimbang, bahwa membantah mendalilkan tanah tanah tersebut atas adalah tanah membantah atau membantah adalah pemilik sah satu satunya atas kedua bidang tanah tersebut menimbang, bahwa mengenai bantahan tersebut, terbatas pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut bahwa tidak benar terbatas pada tanggal maret telah mengadakan pengikatan jual beli dengan membantah mengenai dua bidang tanah yang terletak jalan dibantu selatan kecamatan ban dung kulon kotamadya bandungbatas telah kabur dan meninggalkan indonesia bahwa bila benar pengikatan jual beli tertanggal maret itu di buat:,, tertanggal maret bdg. dihadapan pejabat pembuat akte tanah mari hasen si, tidak berarti pemilikan tanah dari tertawan. tersisa sudah beralih kepada pelawan atau tegasnya pelawan belum menjadi pemilik tanah itu bahwa pemilikan akan beralih setelah adanya leveling, yaitu bak penyerahan (leveling) secara formil atau materiel tag bahwa dengan belum dibalik nama tanah tersebut.alawan dalam gugatan . nya nata menimbang, bahwa oleh karena bantahan tersebut disangkal maka membantah haruslah membuktikan bahwa pada saat diadakan sitaan jaminan, membantah sudah menjadi pemilik, menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil dalilnya membantah mengajukan surat surat bukti berupa: aan sertifikat hak milik p1), maan sertifikat hak milik p2), akte bawal, tangan perjanjian pengikatan jual beli tanggal no, lap3). tana akte jual beli tanggal' maret pa, permohonan sertifikat (p5), kwitansi ps): tan menimbang, bahwa sebaliknya terbatas menyerahkan .surat surat bukti berupa surat keterangan pendaftaran tanah ti), surat keterangan pendaftaran tanah t2), menimbang, bahwa setelah pengadilan negeri meneliti surat bukti p4, membantah telah membeli tanah sengketa tersebut pada tangga! maret sedangkan sitaan jaminan dilakukan pada tanggal no, bdg, menimbang, bahwa sungguhpun telah terjadi jual beli sebagaimana yang disebut dalam surat bukti p4, ternyata tanah sengketa masih tetap atas nama terbatas menimbang, bahwa mengenai hal tersebut atas membantah me mengemukakan dalah replikanya bahwa ditinjau dari hukum agraria na signal kita, jual beli yang telah dilakukan antara membantah dan ter bantah itu adalah sah dan berharga karena perbuatan hukum tersebut telah memenuhi ketentuan u.u.p.a. pasat p.p. 196i bahwa dalam undang undang pokok agraria u.u.p.a.) mengenai leveling sudah terjadi terlaksana pada saat akte jual beli ditandatangani, sedang mengenai balik nama hanya bersifat administratif belaka (vide keputusan keputusan mahkamah agung tertanggal! juni no, sip tertanggal november sip tertanggal september no, sip juga prof. su bekti sh. hukum adat indonesia dalam yurisprudensi mahkamah agung , penerbit alumni hal. dan budi harsono sh. un. dang undang pokok agraria , bagian pertama jilid kedua, penerbit jabatanangga! maret jurusnya pengadilan negeri bandung yang mendax. tarian sita jaminan bdg. tertanggal maret pada sub direktorat agraria kotamadya bandung seksi pendaftaran . tanah, akan temuka, bahwa baik menurut hukum rupa p.p, alpilat kecamatan bandung kulon (sertifikat tanah hak milik dan menimbang, bahwa terlepas daripada benar tidaknya pendapat pendapat tersebut atas pengadilan negeri akan mengikuti pikiran pikiran atau: pendapat pendapat yang terdapat dalam yurisprudensi, yaitu yang berpendapat bahwa pemindahan hak atas tanah sesudahnya berlaku undangundang pokok agraria undang undang tahun pemindahan hak atas tanah diatur dengan peraturan pemeran tah (lihat undang undang tahun p.p, tahun dan peraturan menteri agraria tahun tanggal september pengadilan tinggi bandung tanggal januari perd. ptb., mahkamah agung tanggal november sip bahwa selanjutnya dalam putusan pengadilan tinggi bandung tanggal april perd ptb, mahkamah agung tang gal april no, sip memutuskan, bahwa peralihan hak yang tidak dilaksanakan menurut ketentuan dalam per aturan pemerintah tahun tentang pendaftaran tanah, l.n. no, tahun undang undang pokok agraria tahun ln. tahun dianggap tidak sah menurut hukum menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut atas maka pe: pengadilan nge i berpendapat bahwa tanah sengketa masih kepunyaan terbatas ii, karena sampai saat sekarang sertifikat tersebut masih atas nama terbatas dan oleh karenanya membantah belum menjadi pe milik dari tanah sengketa menimbang, bahwa oleh karena itu bantahan membantah haruslah ditolak menimbang, bahwa oleh karena membantah adalah dipihak yang kalah maka biaya perkara harus dibebankan kepadanya memperhatikan undang undang dan peraturan hukum yang ber angkutan mengadili menolak bantahan membantah menghukum membantah membayar biaya perkara dan diperhitung kan sebesar rp. , (sembilan belas ribu rupiah). dalam peradilan yang baik, mohon keadilan yang seadiladilnya (ex. aeguoetbono), nan halah ditolak oleh pengadilan negeri bandung, yaitu dengan keputusannya angga) bdg. bant, keputusan mana dalam tingkat banding atas permohonan pem bantah telah dikuatkan oleh pengadilan tinggi bandung, dengan ke putusannya tanggal november perd p.t,b. bahwa sesudah keputusan terakhir ini diberitahukan kepada ke dua belah pihak pada tanggal januari kemudian terhadap: nya oleh membantahno, yang dibuat oleh. panitera pengadilan negeri: bandung, permohonan mana kemudian disusul oleh memori alasan alasannya yang diterima dike panitera pengadilan negeri tersebut pada tanggal pebruari bahwa pada tanggal januari telah diberitahu tentang memori kasasi dari membantah:no, tahun secara keseluruhan, melainkan. demikianlah diputus pada hari selasa, tanggal oktober tujuh puluh tujuh oleh kami djohansjah sh., hakim pengadilan negeri. di. bandung dan diucapkan pada hari itu juga dalam versi dangan terbuka untuk umum, dibantu oleh. bernard simatupang, pa nitra pengganti dan dihadiri oleh kuasa membantah, kuasa terbatas tanpa hadirnya:terbatas ii, tahun sekedar tidak bertentangan dengan undang bi'itu dapat diterima menimbang:bandung tidak melaksanakan hukum, karena apabila majelis kurang yakin tentang ada tidak ada surat kuasa. tertanggal agustus atau salinan soalnya, yang dikatakan di letakkan pada akta perjanjian pengikatan jual beli, seharusnya majelis menjatuhkan putusan sela untuk memerintahkan kepada penggugat untuk kasasi membantah memperlihatkan surat kuasa atau salinannya tersebut depan persidangan,.hal mana tidak dilakukan oleh majelis dan sekarang dilampirkan oleh penggugat untuk kasasi membantah de ngan memori kasasi ini kan bahwa majelis telah keliru mempertimbangkan perjanjian jual beli tanah tanah sengketa jalan dibantu selatan yang terjadi pada tanggal maret yang diikuti dengan pembuatan akta jual beli no, bdp pada tanggal maret dianggap terlebih da hulu telah diadakan conservation besar pada tanggal juni ternyata majelis tidak memperhatikan berita acara penyitaan jaminan tertanggal juni bdg. yang diletakkan sita hanya atas sebidang persil berikut rumah atasnya jalan pangkur no, (ama) (baru) bandung sertifikat hak milik kecamatan regal, dan sebidang tanah blok dibantu bandung sertifikat hak milik kecamatan bandung kulon . bahwa menurut ilmu hukum acara perdata, apabila terhadap tanah tanah sengketa jalan dibantu selatan tersebut telah terlebih dahulu. diletakkan: sita jaminan tanggal juni dalam perkara no, bdg., maka sita jaminan tanggal maret bdg. hanya cukup dicatat, tetapi tidak demikian hal nya, karena pada tanggal maret terhadap tanah tanah sengketa jalan dibantu selatan tersebut masih bebas dari segala sitaan dan baru untuk pertama kali disita untuk menjadi jaminan dalam perkara no, bdg. tanggal maret bahwa sita eksekusi yang dilakukan tanggal april bdg, terhadap tanah sengketa jalan dibantu selatan atas permohonan tergugat dalam kasasi terbatas sudah dilakukan terlebih dahulu.sita jaminan pada tanggal maret no, bdg. adalah merupakan kenyataan bahwa remang benar belum pernah tanah tanah sengketa tersebut disita bahwa menurut undang undang pokok agraria, maupun dok twin, bahkan sudah menjadi yurisprudensi tetap mahkamah agung bahwa terhadap tanah tanah tersebut sudah menjadi milik penggugat untuk kasasi membantah berdasarkan akta jual beli tanggal maret bdg dari pejabat pembuat akte tanah notaris mari hasen sh., akta perjanjian pengikatan jual beli tanggal maret no, notaris suara zakaria sh. (vide prof, su bekti dalam bukunya pembinaan hukum nasional, dan budi har sono dalam bukunya undang undang pokok agraria, keputusan mahkamah agung tanggal april no, sip tanggal september no, sip tanggal november. sip tanggal mei no, sip tanggal juni sip bahwa menurut undang undang pokok agraria jo. peraturan pemerintah juridisch leveling telah terjadi pada tanggal maret yaitu pada saat ditanda tangani akta jual beli bdg dimuka pejabat pembuat akte tanah notaris mari hasen sh, yang mana pada tanggal maret itu terhadap tanah tanah sengketa jalan dibantu selatan (sertifikat tanah hak milik dan kecamatan bandung kulon) masih bebas dari segala sitaan dan masih belum diletakkan sita jamin bdg. tanggal maret maupun sita eksekusi, bdg. tanggal april (vide keputusan mahkamah agung tanggal september sip menimbang bahwa mengenai keberatan keberatan ad. ad. a85 dan ad, dapat dibenarkan, karena semenjak akta jual beli ditanda tangani. depan pejabat pembuat akte tanah hak milik atas tanah yang dijual, beralih kepada pembeli cg. membantah penggugat untuk kasasi sehingga tuntutan tuntutan pokok pelawan membantah dan harusnya dikabulkan bahwa lagi pula pengadilan tinggi bandung kurang cermat dalam mempertimbangkan berita acara sita jaminan no, bdg. tanggal juni (lampiran penggugat asal dari memori kasasi), dalam ad. yang merupakan barang milik membantah menolak bantahan membantah untuk selebihnya, menghukum tergugat tergugat dalam kasasi terbatas untuk mem bayar semua biaya perkara baik yang jatuh dalam peradilan tingkat per tama dan tingkat banding maupun dalam tingkat kasasi, dan biaya per kara dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebanyak rp.indroharto sh, hakim. agung yang. buka pada hari kamis tanggal april oleh ketua sidang verse but, dengan dihadiri oleh hendrotomo sh.dalam berita acara mana" ternyata bahwa yang disita (conservation besar) adalah persil hak. milik kecamatan regal dan tanah hak milik kecamatan bandung kulon, dan bukan tanah sengketa, yaitu hak milik dan kecamatan bandung kulon menimbang bahwa berdasarkan. pertimbangan pertimbangan ter sebut atas dengan tidak perlu mempertimbangkan keberatan keberatan kateddy sabur tersebut dan untuk membatalkan ke putusan. pengadilan tinggi bandung serta keputusan pengadilan negeri bandung.kan seperti bawah ini menimbang bahwa tergugat tergugat dalam kasasi terbatas ter bantah sebagai: pihak yang kalah, harus membayar semua biaya per kara baik yang jatuh dalam peradilan tingkat pertama.dan .tingkat banding maupun dalam tingkat kasasi memperhatikan undang undang tahun un teddy sabur tersebut, membatalkan keputusan pengadilan tinggi bandung tanggal november no, perd p.t.b. dan keputusan pengadilan negeri bandung tanggal oktober bdg bant: dan dengan mengadili sendiri mengabulkan bantahan membantah untuk sebagian menyatakan membantah adalah membantah yang syah dan besar menyatakan sebagai hukum membantah adalah pemilik satu satunya atas kedua bidang tanah (sertifikat sertifikat hak milik ter tanggal april g.s, no, seluas dan tertanggal aprilno, bdg, tertanggal maret sepanjang mengenai kedua bidang tanah jalan dibantu selatan kecamatan bandung kulon yang tercantum putusan pengadilan tinggi bandung tgl. perd. ptb ann putusan demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang maha esa po.bawah ini dalam perkara antara teddy sabur, bertempat tinggal j1. dewi sartika ban : dung: semula membantah, sekarang pembanding lawan: adikarya ganda, bertempat tinggal jl. garuda ban dung manan tag tali tanaka tan lim), bertempat tinggal pangkur no, bandung, semula terbatas dan terbatas ji, sekarang para berbanding: tang mengutip uraian tentang hal ini segala pertimbangan dalam putus pengadilan negeri bandung, tertanggal oktober bdg bant, yang kamarnya berbunyi sebagai berikut: menolak bantahan pemberita menghukum membantah membayar biaya perkara dan diperhitung kan sebesar rp. (sembilan belas riburupiah) menimbang, bahwa pembanding, semula membantah, pada tanggal oktober'diberitahu kan kepada pihak lawannya'pada tanggal september: menimbang, bahwa pihak pembanding, semula membantah, telah mengajukan memori bandingnya, memori banding mana telah diterima kepaniteraan pengadilan negeri bandung pada tanggal maret dan telah diberitahukan kepada pihak:lawannya pada tangga! sep member dengan seksama . tentang hukumnya menimbang, bahwa permohonan untuk pemeriksaan dalam ting kat banding terhadap putusan tersebut atas, diajukan oleh emban ding, semula membantah, dalam tenggang waktu dan dengan cara serta memenuhmperhatikan memori banding yang telah diajukan dalam pe ketaksaan tingkat banding ini menimbang, bahwa dari salinan perjanjian pengikatan jual bei terhadap tanah tanah sengketa, antara membantah, sekarang emban ding teddy sabur, yang bertindak atas nama tuan tali tanaka, ter bantah berdasarkan surat kuasa dibawah tangan tertanggal agus tus sebagai penjual dan teddy sabur untuk diri sendiri sebagai pembeli, akan tetapi tidak ternyata adanya surat kuasa tersebut baik aslinya ataupun salinan sahnya copies collationnae walaupun menurut salinan perjanjian pengikatan jual beli tersebut dilekatkan padanya, sehingga dengan demikian surat kuasa tersebut dianggap tidak ada, dan perjanjian pengikat jual beli tanah sengketa adalah batal karena hukum menimbang, bahwa terlepas dari ada atau tidaknya surat kuasa tersebut, andaikatapurt surat kuasa itu benar ada, balita perjanjian pe ngikasan jani beli tanah sengketa terjadi pada tanggal maret yang dikbud dengan perbuatan akte jual beli bdg paria tanggal maret sedangkan terhadap tanah sengketa telah ter lebih dahulu diadakan conservation besar, yakni pada tanggal juni bdg, dan oleh karena perjanjian pengikatan jual beli atas tanah sengketa, merupakan tindakan pemindahan atas barang sengketa yang telah dilakukan sita jaminan, dari terbatas ji, sekarang berbanding ii, kepada membantah, sekarang pembanding, yang beaten tangan dengan h,i.r, maka jual beli tanah sengketa dinyana kan batal menurut hukum menimbang, bahwa atas dasar alasan tersebut atas, pengadilan tinggi dengan dasar alasan sendiri, menguatkan putusan hakim per tama tersebut dengan sekedar perbaikan bunyi dictum putusannya yang harus menyebutkan membantah,: sekarang pembanding, adalah membantah yang tidak beralasan dan tidak benar menimbang, bahwa tentang biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ini dibebankan kepada pihak pembanding, semula emban tah, sebagai pihak yang dikalahkan memperhatikan akan dalam undang undang dan ketan oktober bdg bant, dengan sekedar perbaikan dictum putusannya yang selengkapnya liars berbunyi dan dibaca se bagai berikut menyatakan pembantu, sekarang berbanding, adalah emban tah yang tidak beralasan dan tidak benar menolak bantahan membantah menghukum membantah, sekarang pembanding, untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan tersebut, yang dalam ting kat banding ini adalah sebesar rp. (tujuh ribu lima ratus dua puluh lina rupiah) demikianlah diputuskan pada hari ini selasa tanggal november tujuh puluh delapan dalam sidang permusyawaratan majelis pengadilan tinggi bandung oleh kami much. kurdi sh, wakil ke tua pengadilan tinggi bandung, sebagai hakim ketua, soemarmo reksowardc c"! joktober perd ptb, putusan mana diucapkan dimuka umum dalam persidangan terbuka yang di adakan pada :hari itu juga "dengan dihadiri: oleh panitera pengganti riza arogan, tetapi tanpa hadirnya kedua belah. pihak yang ber perkara,zakat, info dan shadaoah dengan rahmat tuhan yang maha esa walikota sungai penuh, menimbang bahwa mengeluarkan zakat merupakan kewajiban bagi umat islam yang mampuhadagah harus dikelola secara baik, benar dan profesional sesuai syariat islam serta pelaksanaannya dapat dipertanggung , perlu adanya pengaturan mengenai pengelolaan zakat, infak dan shada dan shada, infak dan shadamil zakat nasional nomor tahun tentang pembentukan dan tata kerja unit pengumpul zakatngai penuh yang selanjutnya disebut panas kota adalah badan amil zakat kota sungai penuh. unit pengumpul zakat yang disingkat dengan upz adalah satuan organisasi yang dibentuk oleh panas kota sungai penuh untuk membantu pengumpulan zakat. bab ketentuan pidana setiap orang yang dengan sengaja dan melawan hukum dlima puluh juta rupiah). bab ketentuan peralihan paling lamsampaiota sungai penuh dan dana social keagamaan lainnyakota yaitu dan pendayagunaan zakat, panas dapat membentuk unit pengumpul zakat upz) pada instansi pemerintah, bumn, bumi, perusahaan swasta dan tingkat kecamatan, kelurahan dan desa atau kelompok sosial lainnykotaota sungai penuho allahda walikota meliputi pelaporan pelaksanaan pengelolaan zakat, infak shadagah dan dana soczakat dari penghasilanngelolaan zakat adalah kegiatan perencanaan, pelaksanaan dan pengorganisasian dalam pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat badan atau lembaga yang melaksanakan pengelolewan pertimbangan panas kota adalah unsur organisasi panas kota yang memberikan pertimbangan kepada badan pelaksana panas kota. komisi pengawas panas kota adalah unsur organisasi panas kotpanas kota. badan pelaksana panas kota adalah unsur organisasi panas kota yang melaksanakan pengeloladalrta temuan yang bernilaiuatu barang yang baru dilaksanakan sesudah pemberi wasiat meninggal dunia. aparat adalah denda wajib yang dibayarkan oleh yang melanggar ketentuan agama. setiap orang adalah orang perseorangan atau badan hukumtarif atau prosentase zakat yang harus dikeluarkan. bab asas, maksud dan tujuan pengelolaan zakat berasaskan: syariat islam al our'an dan hadis), amanah, kemanfaatan: keadilan, kepastian hukum, terintegrasi, dan akuntabilitas. maksud ditetapkannya peraturan daerah ini adalah untuk memberikan perlindungan, pembinaan dan pelayanan kepada muzakki, mustahil dan amil zakat. tujuan ditetapkannya peraturan daerah ini adalahpelayanan bagi masyarakat dalam menunaikan zakat sesuai dengan ketentuan agama islam. bab iii subjek, jenis dan obyek zakat subjek zakat adalah: setiap aparatur sipil negara yang beragama islam, karyawan badan usaha milik daerah yang beragama islam, badan usaha milik orang islam yang berkedudukan daerah, dan setiap warga yang beragama islam yang mempunyai kewajiban membayar zakat menurut syariat islam. jenis zakat adalah zakat maal dan zakat fitrah. objekrhitungan zakat maal dan zakat fitrah dilaksanakan sesuai dengan syariat islam. bab organisasi pengelola zakat bagian kesatu badan amil zakat nasional kota dalam rangka pelaksanaan pengelolaan zakat pada tingkat kota dibentuk panas kota. panas kotamempunyai tugas pokok mengumpulkan, mencatat, mendistribusikan dan mendayagunakan zakat sesuai dengan ketentuan syariat islam. dalam melaksanakan tugasnya, panas kota bertanggungjawab kepada panas provinsi dan walikota. panas kota berkewajiban: menyusun rencana kerja dan anggaran, melaksanakan rencana kerja dan anggaran yang telah dibuat, mengutamakan pendistribusian dan pendayagunaan kepada mustahil yang berada kota sungai penuh, menyusun laporan tahunan yang termasuk dalamnya laporan keuangan yang disusun sesuai standar atau pedoman akuntansi organisasi pengelolaan zakat yang berlaku dan menyampaikannya kepada panas provinsi, walikota dan dprd,dan mempublikasikan laporan keuangan yang telah diaudit oleh kantor akuntan publik atau satuan audit internal yang berwenang melalui media massa selambat lambatnya (enam) bulan setelah tahun buku berakhir. panas kota merupakan lembaga pemerintah yang bersifat non struktural yang berada bawah dan juga bertanggung jawab kepada panas provinsi dan walikota. bagian kedua tugas dan fungsi panas kota merupakan lembaga yang berwenang melakukan tugas pengelolaan zakatdesa atau kelompok sosial lainnya daerah. ketentuan lebih lanjut mengenai organisasi dan tata kerja panas kota diatur dalam peraturan walikota. bagian ketiga pembiayaan untuk melaksanakan tugasnya, panasota untuk keperluan hak keuangan pimpinan yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah sebagaimana dimaksud dalam diatur dengan peraturan walikota. pelaporan penggunaan hak amil dilaksankan sesuai ketentuan peraturan perundang undangan. bagian keempat pengurus(empat) orang wakil ketua. ketua dan wakil ketua panas kota dipilih dari dan oleh anggota. pimpinan panas kota sebagaimana dimaksud pada berasal dari unsur masyarakat yang meliputi: ulama: profesional, dan tokoh masyarakat. pimpinanwalikotapersyaratan untuk dapat diangkat sebagai pengurus panas kotapidana penjara paling singkat (lima) tahun. masa kerja pengurus panas kota adalah (lima) tahun dan dapat dipilih kembali untuk (satu) periode berikutnya. pengurus panas kotaengurus. dalam melaksanakan tugasnya, panas kota dibantu oleh pelaksana. pelaksana sebagaimana dimaksud pada diangkat dan dikukuhkan oleh ketua panas kotalaksanaketua panas kota. ketentuan lebih lanjut mengenai organisasi dan tata kerja pelaksana panas kota sebagaimana dimaksud pada diatur dalam peraturan lembaga yang ditetapkan dengan keputusan ketua panas kotamuzakki tidak dapat menghitung sendiri kewajiban zakatnya, muzakki dapat meminta bantuan panas kota. aparatur sipil negara dan karyawan badan usaha milik daerah diwilayah daerah berkewajiban menyalurkan zakatnya panas kota. karyawan pada badan usaha milik negara dan perusahaan swasta dalam wilayah daerah dianjurkan untuk menyalurkan zakatnya panas kota. khusus untuk zakat profesi bagi aparatur sipil negara dan penyelenggara pemerintahan lainnya, karyawan badan usaha milik negara badan usaha milik daerah dan karyawan perusahaan swasta dikumpulkan oleh petugas pengumpulan zakat. petugas pengumpul zakat selaku upz dalam mengumpulkan zakat profesi sebagaimana dimaksud pada menyetorkan hasil pengumpulan rekening panas kota pada bank yang ditunjuk atau disalurkan langsung panas kota. panas kota dapat bekerjasama dengan bank dalam pengumpulan zakat maal muzakki yang berada bank atas permintaan muzakki dan memasukkan kedalam rekening panas kota. panas kota dapat menerima dana selain zakat, seperti infak, shadagah dan dana sosial keagamaan lainnyakota dikurangkan dari penghasilan kena pajak. panas kota wajib memberikan bukti setoranterppada diatur dengan peraturan walikota. bagian keempat pengelolaan infak, shadagah, dan dana sosial keagamaan lainnya selain menerima zakat, panas kota juga dapat menerima infak, shadagah dan dana sosial keagamaan lainnya. pendistribusian dan pendayagunaan infak, shadagota wajib menyampaikan laporan pelaksanaan pengelolaan zakat, infak, shadagahketentuan lebih lanjut mengenai pelaporan panas kotaterhadap panas kota. pembinaan sebagaimana: dan memberikan saran untuk meningkatkan kinerja panas kotaadaghiburhibujdih.pangandarankab.go.idcc. jdih.pangandarankab.go.idkeberatan dan banding wajib pajak dapat mengajukan keberatan kepada bupati melalui kepala bpskpd, skpdkbt, skpd, atau skpd asli, bukti pembayaran pajak yang telah dilakukan, cc.tata cara penyelesaian keberatan diatur xiitatacara pembukuan atau pencatatan sebagaimana dimaksud pada diatur lebih lanjutdih.pangandarankab.go.idibudar kabupaten pangandaran pada tanggal oktober bupati pangandaran, serba by: setda jahat syahid. s.h., si, ttd cap iia tingkat iv benyelenggara hiburan adalah perseorangan atau badan yang menyelenggarakan baik untuk atas nama diri sendiri atau untuk danuntuk melihat dan atau mendengar atau menikmati atau menggunakan fasilitas yang disediakan penyelenggara hiburan. dikecualikan dari pengertian penonton atau pengunjung adalah penyelenggara, karyawan, artis, dan petugas yang menghadiri hiburan atau menikmati hiburjdih.pangandaran, harga tanda masuk yang selanjutnya disingkat htm adalah nilai nominal atau nilai jual yang tercantum pada tanda masuk yang harus dibayar oleh penonton atau pengunjung untuk menonton atau menikmati hibusesuaibab pelaksanaan pendataan, pendaftaran dan pengelolaan data wajib pajak pendataan objek pajak dilakukan dengan memberikan formulir pendaftaran kepada orang atau badan penyelenggara hiburan sebelum memulai usahanyaorang atau badan penyelenggara hiburan atau kuasanya kemudian dikembalikan kepada bpk. berdasarkan formulir pendaftaran sebagaimana dimaksud pada orang atau badan penyelenggara hiburan atau kuasanya selaku subjek pajak dapat didaftarkan untuk menjadi wajib pajak daerah. formulir pendaftaranbasis data wajib pajak, bpk melakukan pengolahan data wajibebagai berikut: nama dan alamat tempat hiburan, nama dan alamat pemilik tempat hiburan, cc. nama dan alamat pengelola tempat hiburan, jenis hiburan, jumlah hiburan untuk setiap jenis hiburan, tarif hiburan dengan rincian (untuk hari biasa, hari libur, hari raya atau hari tertentu), prosentase rata rata pengunjungdan pendokumentasian atas hasil kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf dan dan melaporkannya kepada kepala bpk. jdih.pangandarankab.go.idtempat hiburan, menghitung dan mencatat pengunjung tempat hiburan pada hari hari tertentu seperti musim liburan. tata cara pendataan yang tidak diatur danalam hal penyelenggara hiburan tidak memungut pajak hiburan atau memberikan potongan harga atau tiket cuma cuma, maka besarnya pajak hiburan yang terutang dibayar oleh penyelenggara hiburan. dikenakan tarif pajak sebesar (sepagelaran kesenian berkelas nasional, pagelaran musik berkelas nasional, cc. pagelaran seni tari berkelas nasional, pagelaran busana berkelas nasional, sirkus, akrobat dan sulap berkelas nasional, sirkus, akrobat dan sulap berkelas internasional. dikenakan tarif pajak sebesar (dua kontes kecantikan, binaraga dan sejenisnya berkelas nasional, kontes kecantikan, binaraga dan sejenisnya berkelas internasional, cc. pameran yang bersifat komersial, diskotik, panti pijat, refleksi, mandi uap spa, karaoke, klab malam dan sejenisnya, permainan milyar dan bowling, pacuan kuda berkelas nasional, balapan kendaraan bermotor berkelas nasional: balapan kendaraan bermotor berkelas internasional, pertandingan olah raga berkelas nasional, permainan atau olah raga air. untuk hiburan dan tontonan film gedung bioskop atau mobil keliling, dikenakan tarif pajak sebagai berikut jdih.pangandarankabnerbitan, pengisianpada setiap akhir bulan kepadadisampaikan kepada bupati melalui kepala bpapat dilakudanperingatan, apabila tanggal setiap bulannya danteguran, apabila dalam (tujuh) hari setelah penerimaan surat teguran wajib pajak belum mengembalikan speed, maka(tiga) rangkap dengan peruntukan: lembar pertama (warna putih) untuk arsip bpk, lembar kedua (warna merah) untuk wajib pajak, lembar ketiga (warna kuning untuk arsip bpk. bentuk dan tata cara pengisian formulir dan skpd terdiri dari (empat) rangkap dengan peruntukan sebagai berikut, bentuk dan tata cara pengisian formulirpungutan pajak oleh penyelenggara hiburan kepada penonton atau pengunjung dilakukan dengan menggunakan tanda masuk yang telah disahkan oleh bpk. bentuk dan tata cara pengesahan sebagaimana dimaksud pada ditetapkan dengan keputusan bupati.bpk. seluruh pendapatan pajak disetor rekening kas daerah.jdih.pangandarankab.go.idiburiburan. formulir ssd terdiri dari (lima) rangkap, dengan peruntukan: lembar pertama (warna kuning) untuk wajib pajak, lembar kedua (warna merah muda) untuk arsip bidang pendataan dan pendaftaran bpk, lembar ketiga (warna hijau) untuk arsip bidang penagihan dan keberatan bpk, lembar keempat (warna biru) untuk arsip bpk, lembar kelima (warna biru muda) untuk arsip bpk. formulir sts terdiri dari (tujuh) rangkap,arsip bpk, lembar keenam (warna kuning) untuk arsip bpk, lembar ketujuh (warna hijau) untuk arsipyampaian speed dan atau sejak tanggal penerbitan skpd, skpdkbt atau std, permohonan sebagaimana dimaksud pada sekurang jdih.pangandarankab.go.idviijdih.pangandarankab.go.id |
neo tayan walikota subulussalam provinsi aceh peraturan walikota subulussal bismillahirrahmanirrahiim dengan rahmat allah yang maha kuasa walikota subulussalambulussalamsubulussala. bab! ketentuan umum dalam peraturan walikota ini yang dimaksud denganprotokol kesehatan adalah kegiatan memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak dan menghindari kerumunan. physical distancing adalah pembatasan fisik dengan menjaga ate aaa nogugus tugas percepatan penanganan covid kota adalah gugus tugas percepatan penanganan covid kota subulussalam. bab ruang lingkup ruang lingkup peraturan walikota setiap perorangan wajib melakukan kegiatan pelaku usaha wajib menyiapkan sarana dan prasarana bagi karyawan dan pengunjung yang datang. pengelola, penyelenggara, atau penanggung jawab tempat dan fasilitas umum wajib menyiapkan sarana dan prasaranabagi dirinya dan karyawan, tidak melayani pelanggan yang tidak melaksanakan 4tempat ibadah, terminal, pelabuhan dan bandar udara, transportasi umum, toko, mali plaza pasar modern dan pasar tradisional, apotek dan toko obat:tempat wisata dan usaha kepariwisataan, fasilitas pelayanan kesehatan, dan fasilitas olahraga, area publik dan tempat lainnya yang dapat memungkinkan adanya kerumunan massa,rhadap. pembinaan sebagaimana dimaksud pada dilakukan dalam bentuk: sosialisasi dan himbauan pembagian masker ditempat, dan kegiatan kegiatan lain yang dianggap perlu, bagi aparatur pemerintah kota, pemerintah mukim, pemerintah kampong dan lembaga kemasyarakatan lainnya melakukan sosialisasi secara terus menerus kepada masyarakat untuk selalu melaksanakan(membersihkan fasilitas umum atau area publik) minimal (tiga puluh) menit, atau denda administratif sebesar rp. (lima puluh ribu rupiah) dan atau kerja sosial (membersihkan fasilitas umum atau area publik) minimal enam puluh) menit untuk pelanggaran pertamaesar rp. (seratus ribu rupiah)esar rp. (seratus ribu rupiah), dandan huruf angka disetorkan transfer kas daerah. dalam haiaceh cabang subulussalam dengan nomor rekening atas nama kas umum daerah kota subulussalperangkat daerah tni polri dan instansi terkait lainnya. bab sosialisasi dan partisipasi walikota melalui gugus tugas percepatan penanganan covid kota melakukan sosialisasi terkait informasi edukasi cara:subulussalamseptember aram1442 salam alfian diundangkan subulussalam pada tanggal september muharram sek aris daerah subulussalam, taufik hid lembaran daerah kota subulussalam tahun nomor |
pokok gugatan: saat mengajukan memori kasasi tidak dapat dianggap sebagai saat mengadukan permohonan kasi, putusan mahkamah agung tgl. nop. sip susunan majelis: wk. ketua abdurrahman s.h. hakim anggota lumbenradja s.h. sri biodjati wiranto sekita s.h. panitera pengganti luar biasa moekandar. demi keadilan berdasarkan ketuhanan jang.ambo dalle, tinggal didesa wt, rappang, penggugat untuk kasasi, dahulu tergugat il pembanding, melawan: ba. indo sahara, tinggal lautan salo rappang, tergugat dalam kasasi, dahulu penggugatterbanding, latto ambo aria, tinggal dikampung rappang, turut tergugat dalam kasasi, dahulu tergugat i ikut berbanding: mahkamah agung tersebut," kasasi sebagai tergugat? asli dimuka pengadilan. negeri sidenreng rappang pada pokoknya atas dalil, bahwa kira2 tahun (zaman: jepang) suami. penggugat adi bernama tjikulu me tinggal dunia dengan meninggalkan petak sawah, jaitu petak luas ha. terletak" dikampung magic rappang dam. petak"luas has. terletak di kampung datang rappang kalibata, dengar bat ws2 seperti: disebut dalami :gu gatal, bahwa: karena ana k2nja pada waktu itu belum .dewasa, maka sawah2 tersebut beserta surat rentenir diserahkan' kepada saudara almarhum" tjikulu bernama deja ambo manggung, balita setahun kemudian sawah2 tersebut digadaikan oleh deja ambo marigkung kepada tergugat asli tuk uang sebesar rp. uang jepang, pakaian mana pada tahun 195i ditambah rp. mendjadi semuanja rp. , : bahwa pada tahu: penggugat asli bermaksud untuk menebus kembali sawah? tersebut aka tetapi tergugat asli tidak mau memberikannya dengan alasan bahwa sawah" tersebut telah dibelinya putra dari were, ibu armatum tjikulus bahwa kemudian ternyata sawah2 tersebut oleh tergugat asli dijual kepada tergugat asli ii, bahwa perbuatan tergugat asli itu adalah melawan hukum karen: menjual sawah2 penggugat asli tanpa. hak, maka oleh karena itu penggugat asli menuntut supaja pengadilan negeri sidenreng rappang memberi putus sebagai berikut: menghukum tergugat? untuk menjerahkan kembali sawah2 sengketa pada penggugat untuk ditebus sebanyak rp. , : menghukum tergugat? untuk membayar segala ongkos dalam perkara ini: bahwa terhadap tuntutan tersebut pengadilan negeri sidenreng rappang telah mengambil putusan, jaitu putusannya tgl. pebruari (mestinya april p.n sidrap jang amarna berbunyi sebagaiberikut: menetapkan "bahwa gugatan penggugat indo sahara tersebut dinyatakan diterima: menetapkan bahwa sawah jang sebanyak (lima) petak terletak tamatan rijang wt. rappang masing2 dipompa padang dan jompo bet: masuk persis iii, luasnya ha. serta persil no: ii, luasnya ha, adalah sawah milik tjikulu penggugat:, menetapkan bahwa sawah bersengketa tersebut adalah terhadap kepada: pihak tergugat satu tjo ambo aria sebanyak rp. (seribu lime ratus rupiah), menghukum kepada pihak tergugat ambo date menjerahkan awak bersengketa tersebut kepada pihak penggugat dengan ketentuan bahwa kru gian jang diderita pihak tergugat dua tersebut dibebankan kepada terduga satu tjo ambo aria, menghukum kepada pihak tergugat satu dan dua membayar ongkos .per kara jang hingga kini dianggap sebanyak rp. (seribu dua ratus tig: puluh sembilan rupiah) setara tanggung menanggung: bahwa terhadap putusan pengadilan negeri tersebut oleh tergugat ajukan permohonan banding, akan tetapi permohonan banding itu dinyatakan tidak dapat diterima oleh pengadilan tinggi makassar dengan putusannya: tang: gal. agustus p.t pdt.: ona ham ola bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada tergugat ii tuanya ha, adalah sawah milik tjakulu penggugat: menetapkan bahwa sawah bersengketa tersebut adalah terhadap kepada. pihak tergugat satu tjo ambo aria sebanyak rp. (seribu lima ratus rupiah), menghukum kepada pihak tergugat ambo dalle menjerahkan sawah .bersengketa tersebut kepada pihak penggugat dengan ketentuan bahwa kerugian jang diderita pihak tergugat dua tersebut dibebankan kepada, tergugat satu tjo ambo arisan menghukum kepada pihak tergugat satu' dan dua membayar ongkos 'per kara'jang hingga kini dianggap sebanyak rp, seribu dua ratus tiga puluh sembilan so rupiah) setara tanggung menanggung. pembanding pada tanggal maret kemudian terhadapnya oleh terigu gat it pembanding itu diajukan permohonan untuk pemeriksaan kasasi se tiara lisan pada tanggal april sebagaimana ternyata darissurat keterangan yang dibuat oleh panitera pengadilan negeri sidenreng rappanggal april menimbang terlebih dahulu, bahwa meskipun berdasarkan jari undang2 tahun sejak undang2 tersebut mulai berlaku pada yang:: dang undangtersebut diterima pada tanggal april sedang pemberitahuan putusan pengadilan tinggi dilakukan pada tanggal maret dengan demikian permohonan kasasi itu diajukan dalam tenggang waktu dan dengan tiara jang ditentukan dalam undang? alat undang2 mahkamah agung indonesia): bahwa akan tetapi karena memori kasasinja baru diterima pada tanggal april sedang permohonan kasasi telah diterima pada tanggal april maka memori kasasi tersebut diajukannya dengan melampaui tenggang waktu jang ditentukan dalam alat undang2 mahkamah agung indonesia: menimbang bahwa meskipun seandainya tanggal penerimaan memori ka sasi dapat dianggap sebagai tanggal diajukannya permohonan kasasi, maka permohonan kasasi itu diajukan masih didalam tenggang waktu (enam) minggu terhitung mulai hari pemberitahuan putusan pengadilan tinggi (tang: gal maret namun mahkamah agung tidak dapat menyimpang dari ketentuan alat undang2 mahkamah agung indonesia tersebut di atas sebagai suatu ketentuan hukum atara jang pada atasnya bersifat memaksa: menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan? diatas permohonan kasasi jang diajukan oleh penggugat untuk kasasi hadji ambo dalleno, tahun memutuskan menyatakan bahwa permohonan kasasi dari penggugat untuk kasasi: hadji ambo dalildua ratus sebelas rupiah). putusan pengadilan tinggi makasar no, p.t pdt. demi keadilan berdasarkan ketuhanan jang maha esa pengadilan tinggi makassar bersidang dengan hakim tung gal, mengadili. perkara perkara perdata dalamhadji ambo dalle, tinggal didesa wt. rappang. tergugat ii pembanding: lawan: indo sahara, tinggal lautan sale rappang. penggugat berbanding: pengadilan tinggi tersebut, telah .membawa berkas surat? perkara dan semua. surat jang berhubungan dengan perkara ini, tentang kejadian kejadian mengutip uraian termuat dalam keputusan jang dijatuhkan oleh pena dilan negeri sidenreng rappang tertanggal pebruari pn sidrap dalam perkara tergugat ii pembanding lawan penggugat berbanding ter sebut, jang diucapkan pada hari itu djuga dimuka umum dihadapan kedua belah pihak jang berperkara jang pokok putusannya berbunyi: a. & menetapkan bahwa gugatan penggugat indo sahara tersebut dinyatakan diterima, menetapkan bahwa sawah jang sebanyak (lima) petak terletak ke tamatan rijang wt. rappang: masing2 dipompa padang dan jompo. peta masuk percent no, s.ih luasnya ha. serta percil s.ii luasnya ha, adalah awali musik tjikulu penggugat, bh, menetapkan bahwa sawah bersengketa tersebut adalah terhadap kepada pihak tergugat satu tjo ambo aria sebanyak rp. (seribu lima ratus rupiah): menghukum kepada pihak tergugat dua ab, dalle menjerahkan sawah bersengketa tersebut kepada pihak penggugat, dengan ketentuan bahwa kerugian jang diderita pihak tergugat dua tersebut dibebankan kepada tergugat satu tjo ab. aria, menghukum kepada pihak tergugat satu dan dua membayar ongkos per kara jang hingga kini dianggap sebanyak rp. (seribu dua ratus tiga puluh sembilan rupiah) setara tanggung menanggung. dan selanjutnya: membawa surat pernyataan jang dibuat oleh panitera pengadilan negeri sidrap jang menyatakan bahwa pada tanggal desember ambo dalle tergugat il pembanding mengajukan permohonan agar supaja perkaranya la wan indo sahara penggugat berbanding, jang diputus oleh pengadilan negeri sidenreng rappang dengan putusannya tanggal april p.n. sitrep telah diberi tahunan kepada pihak lawan indo sahara penggugat berbanding pada tanggal desember tentang pertimbangan hukum menimbang, bahwa permohonan bandingan oleh tergugat i pembanding ambo dalle, tidak diajukan dalam tenggang (jangka waktu) jang telah ditentukan oleh undang2, jaitu tidak dalam empat belas hari terhitung. mulai hari berikutnya sesudah hari pengumuman putusan kepada jang berkepentingan dan oleh karena itu permohonan tersebut tidak dapat diterima, memperhatikan undang2 jang bersangkutan, mengadili menyatakan, bahwa permohonan banding oleh tergugat ni pembanding ambo dalil, tidak dapat diterima, menghukum tergugat pembanding untuk menanggung biasa atara jang jatuh dalam tingkat bandingan ini jang hingga kini dianggap sebesar rp, dua ratus dua puluh sembilan rupiah). keputusan pengadilan negeri sidenreng rappang p.n. sidrap, tan atas nama keadilan keputusan (hakim pengadilan negeri sidenreng rappang, jang berisi dang kantor kejaksaan negeri sidenreng rappang rappang pada hari senin tanggal pebruari enam puluh lima, jang mengadili perkara perdata dalam tingkat pertama telah mengambil keputusan dalam hal sengketa tara: indo sahara, umur tahun, lahir dikampung lautan sato rap pang, bertempat tinggal dikampung lautan said rappang, kerja matan rijang dati sidenreng rappang, pekerdjaan dijual jualan, selanjutnya disebut sebagai pihak penggugat. lawan: tjo ambo aria, umur tahun, lahir dikampung bulo, ber tempat tinggal terakhir dikampung rappang, pekerdjaan tani, selain djutnja sebagai tergugat pertama. hadji ambo dale, umur tahun, lahir dan tinggal dikampung wi. rappang, pekerdjaan dagang, selanjutnya sebagai pihak ter gugat kedua. pengadilan negeri tersebut: telah membawa surat gugatan penggugat tersebut, telah mendengar keterangan penggugat dan tergugat satu dan dua serta para saksi saksi kedua belah pihak tersebut: maag telah membawa surat pembuktian serta pula surat berita atara kiper hidangan: tentang duduknya perkara menimbang bahwa dipihak penggugat menuntut kepada pihak tergugat dengan jabatan gugatan lisan tertanggal juli jang didaftarkan di kepaniteraan pengadilan negeri sidenreng rappang pada tanggal juni dengan daftar no, pn. sidrap dimana pihak penggugat menuntut pi hak tergugat pertama dan kedua sebagai berikut: (lima) petak sawah terletak dikampung wit. rappang, kecamatan rijang jang masing2: (dua) petak sawah terletak dipompa padang masuk percent mi, luasnya ha. jang mana berbatas sebelah utaranya terdapat sa wah lantang, sebelah timurnya terdapat sawah mallabang, sebelah sela tanja terdapat batas jompo dan sebelah baratnya terdapat sawah ball jang mana ditaksir harganya rp. (tiga) petak sawah terletak dipompa beta masuk percent no, luasnya ha. jang mana terbatas pada sebelah utaranya terdapat batas jompo, sebelah timurnya terdapat sawah miru, sebelah selatannya terdapat sawah naru dan sebelah baratnya terdapat sawah dju jang mana ditaksir harganya rp. bahwa kira2 tahun ataupun diwaktu jepang indonesia ini se waktu suami penggugat meninggal dunia, maka dia tinggalkan petak sawah jang seperti tersebut diatas, dan dimana waktu itu surat landrentenja diserah kan kepada ab. manggung saudara suami saja penggugat, oleh karena anak. nja belum dewasa. maka kira2 setahun. kemudian maka dette ab. mang kung gantikan sawah tersebut kepada tergugat satu tjo ab. aria sebanyak rp. wang jepang: maka disekitar tahun maka ibu tjikulu suami saja penggugat jang menyuruh kepada manggung pergi kepada tergugat satu tjo untuk minta tambahan gadai sawah tersebut sebanyak rp. dimana jumlah kesatu. tuannya rp.' maka disekitar tahun maka saja penggugat menghubungi tergugat satu dengan maksud untuk terus sawah tersebut, akan tetapi dipihak tergugat satu tidak mau dengan alasan bahwa sawah tersebut dia telah beli dari nenek malaria ibu tjikulu, sewaktu dia mengambil tambahan sebanyak rp. maka entah tahun berapa maka pihak tergugat satu tjo menjual sawah tersebut kepada tergugat aino delle, oleh karena adanja tindakan tergugat. satu tjo tersebut demikian hendak memiliki sawah bersengketa itu dengan alasan bahwa dia telah beli dari ibu tjikulu dan selanjutnya dia tergugat satu tjo telah menjualnya kepada tergugat dua tanpa hak, maka saja penggugat mohon kehadapan hakim pena dilan negeri agar memberikan keputusan: menetapkan bahwa sawah jang sebanyak lima petak masing2 dipompa padang percent hi, luasnya ha. serta dipompa beta'percent ii, luasnya ha, adalah sawah tjikulu almarhum suami penggugat: atas menetapkan bahwa sawah tersebut adalah terhadap kepada tergugat satu tjo ab, aria sebanyak rp. cc.) menghukum kepada pihak tergugat dua ab. dalle menjerahkan sawah tersebut kepada saja penggugat tanpa syarat, oleh karena tergugat satu la. tjo menjual sawah tersebut tanpa hak serta dengan'itikad buruk. menghukum pula pihak tergugat tergugat membayar ongkos perkara: jang timbul dalam perkara ini. menimbang. bahwa dipihak penggugat dan tergugat satu maupun tergugat dua masing2 telah datang menghadiri persidangan setelah mereka dipanggil dengan sepatutnya serta tenggang waktu tiga'hari sebelum hari sidang: menimbang bahwa persidangan pertama jabatan gugatan lisan penggugat ter lebih dahulu dikatakan dimana dia' bertatap akan isi gugatannya semula. tentang pertimbangan hukum maan nana menimbang bahwa dipihak penggugat: menuntut kepada pihak tergugat seperti gugatannya tersebut diatas, dimana: penggugat menuntut kepada pihak tergugat satu bahwa sawah jang bersengketa tersebut adalah sawah jang" bernama tji kulu telah meninggal dunia dimana ibunya. dan saudaranya .masing2 bernama ab, manggung menggadaikan sebanyak rp. kemudian: ibu. tjikulu mengambil tambahan sebanyak rp. , . menimbang bahwa dipihak tergugat satu tjo menerangkan bahwa sa wah jang mendjadi sengketa sekarang ini dia tergugat satu telah membeli dari manggung sewaktu dia mengambil tambahan. sebanyak rp. dimana pula saja tergugat satu telah dijual sawah tersebut. kepada tergugat dua ab. dalle sebanyak rp. dimana ditambah petak sawah lain, . menimbang bahwa keterangan tergugat kedua menerangkan bahwa. sawah ter sebut. itu dia telah beli dari tergugat satu sebanyak rp: dimana terjadi kira2 tahun jang lalu, dimana jang 'mengetahuinya hanja jujube, menimbang bahwa dipihak tergugat satu tjo menolak sebahagian gugatan penggugat tersebut bahwa dia pada mulanya .tergugat satu: pegang gadai sawah bersengketa itu dari manggung maka .dipihak tergugat tersebut dia telah beli dari manggung sebanyak rp. is. menimbang bahwa dipihak tergugat satu tjo memajukan pembuktiannya berupa surat dibawah tangan tertanggal juni jang mana surat pembuka tian tersebut saksi saksi tidak menaruh jempol tangan tanda tangan, begitu pula pihak penjual dan pembeli kecuali sara radja jang mana dimuka si dang tidak diajukan oleh pihak tergugat satu tersebut. dag ana menimbang bahwa dipihak penggugat memajukan pembuktian berupa surat rintisan an. tjikulu suami penggugat, serta duplicata tanda pendaftaran tanah milik an. tjikulu kecuali percent. no, luasnya ha, di: toba tgl. juni ci, serta.pula pihak penggugat mernadjukan saksi?nja masing2 bernama baka, sell dan manggung, jang dimana disumpah menurut tiara agamanya islam), kecuali saksi tidak di periksa oleh karena tergugat satu dan dua menolaknya. menimbang bahwa keterangan saksi pertama penggugat: baka menyerang: kan bahwa sawah jang bersengketa itu saja pernah pegang gadai kepada tjikulu disekitar tahun sebanyak rp, dan selanjutnya saksi ter sebut menerangkan 'bahwa. sawah itu adalah milik tjikulu suami penggugat. menimbang bahwa keterangan saksi kedua penggugat menerangkan bahwa saja pernah minta pegang gadai sawah bersengketa dari dato ibu tjikulu, akan tetapi dia tidak mau karena sawah itu adalah milik tjikulu. menimbang bahwa dipihak tergugat dua telah memajukan' surat landrente an. dia tergugat dua tahuntertanda tangan, baik saksi saksi maupun pihak 'penjual dan pembeli, maka atas surat pembuktian tersebut tidak dapat diambil suatu bahan pembuktian.bertanda ta ngan baik saksi, maupun pihak penjual dan pembeli maka atas surat pem buktikan tersebut tidak dapat diambil suatu alat pembuktian baik berupa surat bukti: menimbang bahwa mengingat akan pembuktian penggugat tersebut jang mana dibuka rintisan ar, suami penggugat serta dibuka lr. begitu pula keterangan saksi pertama dan kedua jang mana disumpah terlebih dahulu "menurut tiara keyakinannya islam jang mana keterangan tersebut selain berhubungan dengan alat2 pembuktian lainnya jang berupa surat lr, serta buku rintisan untuk membuktikan bahwa sawah bersengketa sekarang ini adalah sawah suami penggugat jang bernama tjikulu. menimbang bahwa dipihak tergugat satu tsb. telah adanja pengakuan bahwa sawah bersengketa sekarang ini dia telah dijual kepada tergugat dua ab. dalil dimana pula tergugat telah mengakui serta adanja surat lr. an. tergugat dua tersebut telah melahirkan pembuktian jang terang serta mnejakinan bahwa "sawah bersengketa ini dia tergugat dua telah beli dari tergugat satu dengan itikad baik, menimbang bahwa mengingat akan segala pembuktian kedua belah pihak peng pusat dan tergugat satu dah dua tersebut maka telah jelas serta meyakinkan atas kedudukan hal sengketa tersebut menimbang bahwa adanja pihak tergugat dua abd. dalle membeli: setara itikad baik maka tidaklah pada tempatnya dibebankan kerugian: tag mengingat akan jang bersangkutan: memutuskan menetapkan bahwa gugatan penggugat indo sahara tersebut dinyatakan diterima. menetapkan bahwa sawah jang sebanyak (lima) petak terletak' kerja: (matan rijang wt. rappang masing2 dipompa padang dan lokasi beta masuk percent if, luasnya ha. serta percent no:: s1ie: |
naa reg. sip hukum acara perdata permohonan kasasi diajukan sendiri oleh tergugat asli pembanding|peng gugat untuk kasasi, memori kasasi ditanda tangani oleh dan karenanya harus dianggap dibuat dan diajukan oleh lokasi dt. karuhun, sedangkan dalan surat kuasa tidak disebutkan bahwa zakaria dt. malam diberi kuasa untuk manga bukan permohonan pemeriksaan kasasi maupun mengajukan. memori kasasi, muka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut harus dianggap tidak disertai mentor kasasi dan harus dinyatakan tdak dapat diterima, putusan mahkamah agung tanggal agustusolling pr, suku kumbang, kampung dan tinggal bukit kurungan dekat bak air, padang panjang, penggugat. untuk kasasi dahulu tergugat pembanding: melawan: il. haji drama pr) ahmad gelar intan kalo, dan nurani pr., ketiga ketiganya suku pisang, semuanya bertempat nurani pr., ketiga tiganya suku pisang, semuanya bertempat tinggal pasar usang, patung panjang, tergugat tergugat dalam kasasi dahulu penggugat penggugat berbanding, pilar pr, kisah pf, kisah pr, ketiga tiganya suku hanyalah, semuanya bertemu pat tinggal kubu ambang, kenegerian penyalaan, padang panjang, turut tergugat tergugat dalam kasasi dahulu tergugat tergugat ikut berbanding: mahkamah agung tersebut: melihat surat surat yang bersangkutan sa? menimbang, bahwa dari surat surat tersebut ternyata bahwa "sekarang tergugat tergugat' dalam kasasi sebagus penggugat penggugat asli telah menggugat sekarang.padang panjang pada pokoknya atas dalil dalil: bahwa penggugat penggugat asli mempunyai hak atas sebidang tanah yang terletak'di bawah bak air bukit kurungan padang panjang sepanjang lebar &. 13m. yang berharga sekarang rp. (dua ratus ribu rupiah) yang balas batasnya seperti disebut dalam surat. gugatan: "bahwa pada tanggal april penggugat penggugat asli telah seakan tanah pekarangan tersebut kepada tergugat tergugat asli untuk.selama tahun dengan sewa needing isi sukat padi setahun dan dengan ketentuan setelah berakhirnya perjanjian tersebut tergugat tergugat asti akan pengembali kannya kepada penggugat penggugat asli: bahwa sewaktu tergugat tergugat asli menguasai tanah tersebut telah mendirikan pondok pondok tempat berjualan, kemudian setelah berakhirnya. waktu sewa tersebut, tergugat tergugat asli telah menyerahkannya kepada tergugat asli dengan tanpa kemauan penggugat penggugat asli, bahwa kenyataannya kemudian tergugatasti telah menyerahkan tanah tersebut, akan tetapi pondok yang berdiri alas tanah tersebut telah dijualnya kepada tergugat asli bahwa penggugat penggugat asli telah berulang ulang kali minta pada tergugat. tergugat asli dan tergugat asli agar suka mengosongkan tanah tersebut, walaupun dengan secara damai dan dengan melalui yang berwajib setempat, akan tetapi'tidak berhasil,panjang supaya memberi putusan sebagai berikut mengabulkan gugat penggugat penggugat, nah menyatakan bahwa tanah yang diperkarakan adalah kepunyaan bersama daria telah berakhir padarian dari tanah tersebut dengan membawa luar segala hak milik mereka dan hak milik orang lain yang bahwa persewaan ini adalah sebagai lanjutan persewaan tahun antara ayah tergugat dengan pri, bahwa medal lepas yang berdiri atas tanah yang diperkarakan ini pada tanggal oktober telah dijual oleh tergugat tergugat kepada rolling, ter gugat bahwa tanah yang diperkarakan adalah hak tergugat dan sekali kali bukan kepunyaan penggugat bahwa batas batas, panjang dan lebar tanah yang diperkarakan tidak benar seperti diterangkan penggugat penggugat bahwa benar tergugat membeli lapau atas tanah yang diperkarakan kepada tergugat menimbang, oleh karena ada bantahan dari tergugat maka penggugat mohon supaya pengadilan negeri melakukan pemeriksaan setempat, pemeriksaan ini telah dilakukan oleh anus. sutan karuhun, panitera pengganti pada pengadilan negeri bukit tinggi tanggal juni dan hasil pemeriksaan tersebut sebagai tertera dalam berita acara dan diakui kebenarannya oleh kedua belah pihak menimbang, bahwa untuk meneguhkan pendirian masing masing pihak, telah didengar persidangan bawah sumpah agamanya, saksi saksi dari pengguna gatpenggugat yaitu syamsudin gelar dt, bandara sati dan djalil gelar dt, batuah dan sati serta menyerahkan suratesurat bukti s d daerah dan saksi dari. tergugatrtergugat menyatakan tidak ada saksi yang akan dikemukakan dan selanjutnya menyerah kan surat bukti biru memperhatikan.hal ihwal dan soal jawab secara tertulis sebagai: tertulis dalam berita acara persidangan persidangan dalam perkara ini, yang:untuk sing katanya tidak dikutip sini akan tetapi bila perlu dapat dipergunakan menimbang, bahwa akhirnya kedua belah pihak menerangkan tidakrada yang hendak dikemukakan dan selanjutnya telah mohon keputusan: tentang hukum menimbang, bahwa ujud gugatan adalah seperti tertera di: atas. menimbang, bahwa karena pengakuan kedua belah pihak atau'setidak tidaknya karena tidak ada sengkalan dari satu pihak terhadap keterangan pihak lainnya, harus dianggap terang dan terbukti hal hal yang berikut: bahwa sebagian dari tanah yang diperkarakan semenjak tahun' secara terus menerus dipersilakan keluarga penggugat penggugat kepadatergugatetorgugat tanpa ada gangguan duri pihak pihak jalan terutama dari. tergugat b.: bahwa yang dijual tergugat tergugat kepada tergugat. adalah lapau: saja yang berdiri atas tanah yang diperkarakan, tanpa tanah .perubahannya, menimbang, bahwa karena pangkalan dari tergugat maka terbebanlah bukti kepada penggugat untuk membuktikan, bahwa tanah yang diperkarakan '"! menimbang, bahwa untuk ini telah didengar persidangan bawah sumpah agamanya saksi saksi dari penggugat penggugat, yang pada pokoknya menerangkan syamsudin gelar: untuk bandara sati bahwa setahu: saksi tanah yang diperkarakan sekarang ini adalah kepunyaan perempuan idah, dan sejatinya dikuasai anaknya pf'i gelar sutan karuhun bahwa sebagian tanah ini oleh piri dipersilakan kepada pilah bersama suaminya, guna untuk perumahan lapau ong bahwa saksi' dapat menerangkan demikian, karena tanah yang diperkarakan ini ke.sebelah selatan' berbatas dengan tanah saksi "sendiri djalil gelar datuk batuah nan sati: bahwa saksi mendapat keterangan dari pr. idah sendiri ketika masih hidup, bahwa tanah yang diperkarakan sekarang ini adalah kepunyaannya sendiri bahwa. setelah pr. ija meninggal dunia, saksi lihat menguasai tanah ini adalah pr, kisah, ibu dari haji drama naa bahwa'sebagian tanah ini sebagian dipersilakan kepada pilah untuk perumahan lapau tana menimbang, bahwa dari keterangan orang saksi tersebut atas beserta surat surat bukti s d merah, yang tidak disangkal kebenarannya oleh tergugat tergugat, maka pengadilan berpendapat, penggugat penggugat telah berhasil membuktikan gugatannya dan oleh karena itu gugatan penggugat penggugat dapat diterima, menimbang, bahwa gugatan supaya keputusan ini dapat jalankan dengan segera sekalipun dibantah dibanding, karena terdapat cukup alasan menurut hukum, dapat dikabulkan menimbang, bahwa tergugat tergugat dan pihak yang dikalahkan maka ongkos ongkos yang timbul dalam perkara ini harus dipikirkan kepada tergugatetergugat dan untuk membayarnya, masing masing sepeda seorang memperhatikan hukum yang bersangkutan mengadili mengabulkan gugat penggugatspenggugat seluruhnya menyatakan, bahwa tanah yang diperkarakan adalah kepunyaan bersama dari penggugat penggugat menyatakan,ta, menyatakant dari tahun s d keliling sukat padi (sembilan puluh) sukat padi dan ditambah dengan (tiga puluh) sukat padi tiapetiap tahun sampai tanah tersebut diserahkan kepada penggugat penggugat menghukum tergugat tergugat dan membayar ongkosesekalipun dibantah atau dibanding demikianlah diputuskan pada hari kamis, tanggal dua puluh tiga juli enam puluh empat, oleh kami, firdaus sh., hakim dari pengadilan negeri bukit tinggi dan keputusan tersebut diucapkan oleh hakim hadapan umum dengan dihadiri oleh anas gelar sutan karuhun, panitera pengganti dan kedua belah pihak yang berperkara panitera pengganti, hakim, ttd anas gelar sutan karuhun. ttd firdaus si ann nana ara eee lama ana panda menghukum ampai dengar tahun keliling sukat pusat membayar ongkos ongkos yang timbul dalam perkara ini, menyatakan keputusan ini dapat dijalankan dengan sesegera, sekalipun dibantah atau dibanding, bahwa terhadap ugalan tersebut pengadilan negeri padang panjang telah mengambil putusan, yaitu putusannya tangggal juli perda ta, yang kamarnya berbunyi sebagai berikut mengabulkan gugat penggugat penggugat seluruhnya, menyatakan. bahwa tanah yang diperkarakan "adalah kepunyaan bersama dari penggugatmenyatakan bahwa tergugat telah menguasai tanah. yang. diperkarakan secara tidak syah, yaitu telah menempati tanah itu tanpa setahu.. dari tanah tersebut. dengan membawa .dan ko song kepada penggugat penggugat: menghukum tergugat tergugat membayar sewa tanah yang diperkarakan dari tahun sampai dengan 14k keliling sukat,gugat dan membayar ongkos ya rupiah), masing masing untuk sepeda seorang, menyatakan keputusan ini dapat dijalankan dengan segera, #sekalipun di. bantah atau dibanding, tuan putusan mana dalam tingkat banding. atas permohonan tergugat telah dikuatkan oleh pengadilan tinggi padang dengan putusannya tanggal agustus pt.bt,: nga'ter'dari surat keterangan yang dibuat oleh panitera pengadilan negeri batu sangkar, permohonan mana kemudian disusul: oleh memori alasan alasannya yang dibuat dan ditanda tangani oleh kuasanya yang bernama zakaria dt. karuhunjanuari telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan carekana.:, menimbang, bahwa dalam perkara ini yang mengajukan memori kasasi ialah zakaria dt. karuhun berdasarkan surat kuasa bermeterai tertanggal pebruari yang dibuat oleh penggugat untuk kasasi (dahulu tergugat asal b), akan tetapi dalam surat kuasa itu tidak disebutkan bahwa zakaria dt. karuhun tersebut diberi kuasa untuk mengajukan permohonan pemeriksaan kasasi maupun mengajukan memori kasasi, maka oleh karena demikian permohonan kasasi harus dinyatakan tidak dapat diterima: memperhatikan undang undang. yang bersangkutan, peraturan mahkamah agung indonesia tahun dan undang undang no, tahun memutuskan:. . menyatakan, bahwa permohonan kasasi dari penggugat untuk kasasi rolling tersebut tidak dapat diterimaratus delapan puluhubjektif sh., sebagai ketua, rz. miskin kusumah armada sh, dan indroharto. sh., sebagai hakim hakim anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka pada hari.itu juga, oleh ketua tersebut, dengan dihadiri oleh r.z, miskin kusumah armada ii. dan indroharto sh., hakim hakim anggota dan sultan, panitera pengganti .b., dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak, hakim hakim anggota ketua, itd r.z. miskin kusumah. armada sh, itd prof. subjektif sh. tidlndroharto. sh, nana panitera pengganti i.b., tid s sultan. putusan pengadilan tinggi padang pt.bt. demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang maha esa:kedua belah pi hak yang dilakukan antara.: rolling pr., suku kumbang, kampung dan:tinggal bukit kurungan dekat buk air padang panjang, pekerjaan tani, se lanjutnya disebut tergugat pembanding, . melawan: haji drama pr., ahmad gir. intan kalo, dan tan nurani pr. ketigastiganya suku pisang,, tinggal di pasar ane usang patung panjang, pekerjaan tani, selanjutnya disebut para penggugat berbanding, ban pilah pr, kisah pr, ann kisah pr, ketiga tiganya suku hanyalah, tinggal kubu ambang, kenegerian penyalaan, padang panjang, pekerjaan tani, selanjutnya disebut para tergugat sikut berbanding:: pengadilan tinggi tersebut tan telah membaca berkas suratesurat perkara dan sama surat yangberhubungan dengan "perkara ini kan tana sasa tentang duduknya perkara mengutip "uraian tentang hal ini yang termuat dalam salinan putusan yang dijatuhkan"'oleh pengadilan negeri padang panjang dalam perkaranya. kedua belah pihak dan yang diucapkan muka umum hadapan mereka, tertanggal juli. perdata no, padang panjang, yang amar putusannya berbunyi sebagai berikut mengabulkan gugatan penggugat penggugat seluruhnya menyalakan bahwa tanah yang diperkarakan adalah kepunyaan bersama gari penggugat penggugat menyatakan bahwa perjanjian sewa menyewa tertanggal antara penggugat penggugat dengan tergugat tergugat telah berakhir pada tanggal d4.bditersebut kepada penggugat:penggugat dari tahun s d tahun keliling 'sukat padi (sembilan puluh) sukat padi dan ditambah dengan (tiga puluh) sukat padi wap lap tahun tanah tersebut diserahkan kepada penggugat penggugat | . menghukum tergugat tergugat dan pan menghukum tergugat tergugat dan membayar berjumlah rp:meskipun dibantah atau dibanding, membaca surat pernyataan yang dibuat oleh panitera pengadilan negeri padang panjang, yang menyatakan bahwa pada tanggal juli zakaria gelar datuk karuhun berdasarkan surat kuasa yang diperbuat hadapan. panitera pengadilan negeri padang panjang tertanggal pebruari bertindak: selaku wakil kuasa dari rolling pr, tergugat pembanding, mengacu kan permohonan agar supaya perkaranya melawan para penggugatterbanding dan para tergugat ikutcterbanding yang diputuskan oleh pengadilan negeri padang panjang dengan putusannya tanggal juli perdata padang panjang diperiksa dan diputus: dalam peradilan tingkat banding menimbang, bahwa permohonan akan pemeriksaan dalam tingkat bandingan tersebut lelah diberitahukan kepada para penggugat berbanding dan para tergugat ikutterbanding dengan laksana pada. tanggal agustus menimbang, bahwa kedua belah pihak masing masing telah mengajukan surat penjelasan (memorie dan contra memorie van appel), dari pihak pembanding tanggal juli maret dan dari pihak berbanding tanggal juli dari surat surat penjelasan mana telah disampaikan pula kepada kedua belah pihak tersebut dengan saksama oleh pengadilan tinggi telah diperhatikan: tentang hukumnya menimbang, bahwa permohonan akun pemeriksaan dalam tingkat bandingan dari tergugat b pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditetapkan, oleh undangundang dan oleh karena itu permohonan tersebut dapatlah diterima menimbang, bahwa pengadilan tinggi tidak dapat membenarkan alasan alasan tergugat pembanding dalam risalah bandingnya tertanggal' juni. yang menyatakan bahwa tanah berperkara adalah tanah ul: yang teguh .bahkan oleh injak dialah kepada tergugat b pembanding: karena alasan. nya itu disangkal oleh para penggugatsterbanding dalam contra disalah bandingnya tertanggal juli dan surat keterangan tertanggal juni:. yang dilampirkan. oleh tergugat. b pembanding dalam risalah: bandingnya tersebut atas dinilai oleh pengadilan tinggi sebagai keterangan luar sumpah dan belum dapat membuktikan adanya hak tergugat b.pembanding atas.tanah.berperkara menimbang, bahwa pengadilan negeri padang panjang dengan putusannya yang dimintakan pemeriksaan dalam tingkat bandingan atas. dasurdusar yang diuraikan dalamnya sudah tepat dan benar mengabulkan gugatan para penggugat berbanding dan karena itu maka putusan pengadilan negeri tersebut haruslah dikuatkan menimbang, bahwa karena tergugat b pembanding adalah.pihak yang kalah maka biaya perkara dalam tingkat bandingan haruslah dibebankan kepadanya mengingat akan dari undang undang yang bersangkutan: menerima permohonan akan pemeriksaan dalam tingkat: bandingan dari tergugat b pembanding nami . menguatkan putusan pengadilan negeri padang: panjang tanggal, juli perdata padang panjang, dalam perkara antara mereka. kedua belah pihak yang dimintakan. pemeriksaan dalam tingkat. bandingan:. . menghukum tergugat pembanding untuk membayar biaya' perkara ini dalam peradilan tingkat bandingan sampai pada putusan ini ditaksir banyaknya rp, (seribu tiga ratus lima puluh s0 rupiah):padang panjang batu sangkar demikianlah: diputuskan pada hari senin, tanggal agustus tujuh puluh satu, oleh kami st. mansur mahmud sh., wakil ketua pengadilan tinggi tersebut, yang ditunjuk oleh ketua sebagai hakim tunggal untuk memeriksa dar memutus perkara ini, dan pada hari dan tanggal tersebut atas putusan ini diucapkan dalan sidang terbuka, oleh kami dengan dihadiri oleh bustami nusjire wan, panitera pengganti, dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak dalam perkara tersebut, panitera pengganti, hakim tunggal, ttd bustami' usjirwan ttd st. mansur mahmud sh. putusan pengadilan negeri padang panjang padang meta panjang, atas nama keadilan kedua belah pihak yang dilakukan antara :'. haji drama pr. pai ahmad gelar intan kalo, dan . nurani pr,, ketiga tiganya suku pisang, tinggal pasar usang, padang panjang, pekerjaan tani, penggugatpenggugat: berlawan dengan pilah pr, kalimah pr: kisah pr, ketiga tiganya suku hanyalah, tinggal kubu am bacang, kengerian penyalaan, padang panjang, pekerjaan tani, tergugat tergugat tata ana rolling pr., suku kumbang, kampung dan tinggal bukit kurungan dekat bak air, padang panjang, pekerjaan tani, ter gugat aan nas pengadilan negeri tersebut: telah membaca surat surat dalam perkara ini (asma telah mendengar kedua belah pihak dan: saksi saksi tentang duduknya perkara menimbang, bahwa penggugat penggugat dengan surat gugatannya tertanggal desember telah menggugat utamanya sebagai berikut bahwa adalah sebidang tanah kepunyaan bersama dari penggugatrpenggugat terletak bawah bak air bukit kurungan padang panjang sepanjang lebih kurang meter, lebar lebih kurang meter, patut harga sekarang rp. (dua ratus dbu rupiah) dan berbatas sebelah mudik dengan bak air kepunyaan pemerintah hilir dengan tanah kepunyaan kemenakan dt. bandara sati purun dengan jalan raya dari padang panjang bukit tinggi ujung dengan tanah kepunyaan kemenakan dt, putih: bahwa berdasarkan perjanjian sewa menyewa tanah tertanggal penggugat telah mempersilakan tanah yang diperkarakan atas kepada tergugat tergugat untuk selama delapan tahun dengan sewa (satu setengah) keliling isi (dua puluh) sukat padi setahun, perjanjian mana mulai berlaku tanggal dan terakhir tanggal dengan ketentuan bahwa pada berakhirnya perjanjian tersebut tergugat tergugat akan mengembalikan tanah tersebut. kepada penggugat bahwa atas tanah tersebut oleh tergugatstergugat dibuatnya pondok pondok tempat berjualan, pondok mana pada kira kira dekat berakhirnya per janjikan sewa menyewa ini, tanpa setahu dan luar kemauan dari penggugat oleh bergulat telah diserahkannya saja kepada tergugat bahwa setelah berakhir sewa menyewa tanah tersebut antara penggugat: penggugat dengan tergugat tergugat agar menyerahkan kembali tanah yang siswanya itu kepada penggugat penggugat akan tetapi tergugat tergugat me sedangkan, bahwa mereka tidak lagi menguasainya sekarang adalah tergugat karena pondok yang berdiri atas tanah tersebut telah dijualnya kepada tergugat bahwa secara baik baik penggugat penggugat lalu mendatangi pula tergugat agar keluar. dari tanah penggugat tersebut, serta mengosongkan segala hak miliknya"yang berada atas tanah tersebut, karena telah menempati tanah ?& tersebut tanpa setahu dan luar keinginan dari penggugat penggugat, akan tetapi tergugat. keras saja tidak mau. keluar dari tanah tersebut: bahwa segala daya upaya mencari penyelesaian secara damai telah penggugat penggugat usahakan mulai dari ninik mamak dalam kampung, kepala: nagari dan terakhir kepada camat dan polisi akan tetapi tergugat tidak bersedia dan tidak mau mengindahkan usul damai dari penggugat penggugat tersebut, godang sewa tanah tersebut sebanyak keliling isi sukat padi tidak pula dibayar oleh tergugatstergugat kepada penggugat sejak mulai tahun d: tahun keliling sukat padi sukat padi mean bahwasatas. perbuatan tergugat tergugat tersebut tidak ada jalan lain dari penggugatapenggugat, selain dari memajukan persoalan ini kepada pengadilan negeri naa bahwa berhubung dengan hal hal yang diuraikan atas, penggugat penggugat memohonkan ke hadapan bapak, agar pada suatu hari yang akan ditetapkan memerintahkan: kani kedua belah pihak yang bersengketa datang menghadap sidang pengadilan. negeri padang panjang dengan memberi keputusan mengabulkan gugat penggugat penggugat menyatakan:bahwa tanah yang diperkarakan adalah kepunyaan bersama dari menyatakan: bahwa perjanjian sewa menyewa tanah tertanggal antara. penggugat penggugat dengan tergugatstergugat telah berakhir pada tanggal menyatakan bahwa tergugat telah menguasai tanah yang diperkarakan secara tidak: syah, yaitu.telah menempati tanah itu tanpa setahu dan. tanpa. seizin dari penggugatspehggugat sebagai pemilik yang syah dari tanah. tersebut menghukum tergugat tergugat dan keluar dari tanah tersebut dengan membawa: keluar: segala hak milik mereka dan hak milik orang lain yang ada bawah:: ' d tahunxit keliling :x sukat :.penggugat penggugat menghukum tergugatstergugat membayar ongkos ongkos yang timbul dalam perkara ini menyatakan keputusan ini dapat jalankan dengan sesegera, sekalipun dibantah atau dibanding menimbang, bahwa meskipun telah diusahakan akan tetapi kedua belah pihak tidak berhasil didamaikan, maka diperbacakanlah surat gugatan, dan peng gugat penggugat atas pertanyaan menerangkan tetap dengan isi gugatannya, kecuali tentang tergugat johannis mohon dicabut dan diganti dengan kisah, dan atas perubahan tersebut tergugat tergugat menerangkan tidak menaruh ker beratap menimbang, bahwa jawaban tergugat tergugat dan pada pokoknya menyatakan bahwa tergugatstergugat mengakui telah menyewa tanah yang diperkarakan kepada penggugat sejak tanggal april untuk selama tahun dengan sewa .sukat padi setahun |
tete mahkamah: agung kaidah hukum meski kedudukan para penggugat berbeda, tetapi sama sama berkepentingan atas objek sengketa, demi tercapainya peradilan yang cepat, murah dan biaya ringan beralasan para penggugat secara bersama sama dan sekaligus mengajukan gugatan? ika nomor register pdt snn: bnn tanggal putusan juli . penata nama mani majelis . . german hoediarto, sel. ie. ny. hj. supraptini suharto, sh. . .m, said harahap, sel. eksis klasifikasi tentang tanah ana duduk perkara: bahwadari perkawinan alin, emas bin uti dengan beku essay. suntasih binti: sunda dari dari "perkawinan yang kedua dengan 'alm: masih "bin gadis, meninggalkan ahli waris yaitu: penggugat s d dan juga meninggalkan warisan tanah adat blok yang berbatasan dengan tanah kehutanan gunung lantamal timur yaitu persil seluas rana bahwa alm emas bin uci semasa hidupnya hanya menggarap dari selebihnya diberikan kepada masyarakat untuk digarap: bahwa penggugat s d adalah ahli waris more penguatan. hei lina bahwa tanah sengketa terkena proyek plta akibatnya pemilik dan penggarap kehilangan mata pencaharian dari hasil tanah sengketa'dan belum mendapat ganti rugi. asas bahwa kantor pertanahan purwakarta menerbitkan hgb desa ditambang tanggal april atas nama tergugat ii, bahwa para penggugat menuntut pengembalian tanah milik adat yang diklaim oleh tergugat dan sekarang dikuasai tergugat yang peralihannya dilakukan tergugat iii dengan memaksakan kehendak yang bertentangan dengan hukum. bahwa para penggugat menuntut ganti rugi atas tanaman yang ditebang oleh tergugat sebesar yurisprudensi mahkamah agung rp. seratus enam puluh dua milyar lima ratus sembilan puluh satu juta empat . ratus tiga puluh tujuh ribu dua ratus rupiah) mohon sita jaminan diletakkan diatas tanah tani amn sengketa, pertimbangan hukum mahkamah agung bahwa pengadilan tinggi salah menerapkan hukum: bahwa para tergugat s d adalah sama sama berkepentingan terhadap tanah sengketa yaitu sebagai ahli waris dari emas bin uci yang berhak atas tanah sengketa, sedangkan penggugat s d adalah ahli waris dari para penggarap yang haknya'harus diakui dan mempunyai kepentingan atas ganti rugi atas tanaman yang ditebang. peta demi untuk mencapai. peradilan yang cepat, murah dan biaya ringan sudah tepat. dan. beralasan.para penggugat. mengajukan gugatan ini secara bersama sama dan. sekaligus karena objek yang. sama yaitu berkaitan dengan sengketa dan. para terkuatnya jaga: oo. amar putusan mahkamah agung mengabulkan permohonan kasasi ls d su membatalkan putusan pengadilan tinggi. bandung tanggal april pdt pt. bdg putusan. pengadilan negeri purwakarta tanggal juli pdt. pn. pwk:. dan mengadili sendiri memerintahkan. pengadilan tinggi memeriksa dan memutus pokok perkara. menghukum. memohon kasasi membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi sebesar rp. seratus lima puluh ribu rupiah). aan pembuat kaidah hukum ban ngak npnsanatl ena deh klemenfina siagian, sh. yurisprudensi' mahkamah agung bahwa sedang dalam proses.untuk mencari penyelesaian. secara baik ternyata kantor pertanahan purwakarta tergugat telah memaksakan kehendak menerbitkan sertifikat hak guna bangunan desa ditambang yang: diterbitkan pada tanggal april atas nama tergugat hal ini terungkap pada pertemuan .terakhir yang diadakan kodim purwakarta yang dihadiri oleh dandim kepala itwilkap. purwakarta dan dari polres purwakarta pihak perhutani tergugat pihak pbb dan. pihak kantor pertanahan purwakarta tergugat hal ini diinformasikan langsung oleh tergugat dihadapan rapat, tetapi secara formal penggugat belum diberitahu. bahwa penggugat khawatir,pembuatan sertifikat. hgb tersebut. illegal. karena membuat keterangan tergugat hgb desa ditambang tersebut ditandatangani dan diterbitkannya oleh tergugat sewaktu tanggal april. sedangkan tergugat sewaktu april tidak berada indonesia apalagi di. purwakarta. karena pada waktu tersebut tergugat berada negara arab saudi sedang. menunaikan ibadah haji, hal inilah yang perlu diungkapkan pengadilan,.atas terbitnya hgb tersebut. bahwa penggugat menuntut untuk pengembalian tanah milik adat yang diklaim oleh tergugat dan sekarang telah dikuasai dan dimiliki oleh tergugat dibangun proses peralihannya oleh tergugat dengan cara telah merasakan suatu kehendak yang bertentangan dengan hukum, maka jelas sikap dan perbuatan hukum tersebut telah melakukan pelanggaran dan perbuatan melawan hukum. bahwa berdasarkan hgb desa ditambang seluas 'atas nama t.pln pjb sektor dirata, sedangkan jumlah tanah ketiga blok tersebut disentuh, gun gun, ganda) adalah seluruhnya jadi masih ada selisih sisa yang dikuasai oleh tergugat seluas ha, sehingga dengan' demikian tergugat harus menyerahkan tanah berikut segala tanaman yang tumbuh atasnya kepada penggugat tanpa kecuali dan beban apapun, begitu segala tanaman yang tumbuh atasnya seluas kepada penggugat tanpa kecuali 'dan'beban apapun. bahwa selanjutnya penggugat tidak cukup hanya menuntut pengembalian tanah saja dan penguasaan tergugat dan tergugat melainkan akan:menuntut:pula ganti rugi tanaman yang telah ditebang oleh tergugat karena telah dirampasnya hak kepemilikan penggugat berikut segala tumbuh tumbuhan yang. ada diatasnya, tanpa dasar dan prosedur hukum yang benar serta bukti kepemilikan yang sah selama tahun penggugat dan masyarakat penggarap tersiksa.lahir batin sebagai korban oknum dalam rejim orde baru dan sekarang sudah waktunya penggugat bangkit untuk meminta keadilan dan pertanggungjawaban dalam.era reformasi ini. bahwa sehubungan pihak tergugat dan telah merugikan penggugat secara riil dan nyata terbukti dari hasil. pemilihan dan penebangan tanaman tumbuhan tegakan pada ketiga blok tanah tersebut yaitu blok disentuh, blok gun gun, blok ganda pada proses pembebasan oleh proyek plta dirata antara tahun dan segi jumlah pelaku pemilihan dan penebangan, lamanya penebangan dan jumlah aneka tanamannya yang terperinci seperti tersebut dalam surat gugatan. yurisprudensi mahkamah agung bahwa jumlah keseluruhan ganti rugi yang harus dibayar oleh pihak tergugat adalah rp. (seratus enam puluh dua milyar lima ratus sembilan puluh satu. juta empat ratus tiga puluh tujuh ribu dua ratus rupiah). bahwa untuk menjamin gugatan ini tidak sia sia maka mohon pengadilan untuk meletakkan sita jaminan atas tanah sengketa tersebut blok disentuh, gun gun, ganda yang jumlah keseluruhannya adalah ha. bahwa gugatan ini didasarkan kepada bukti bukti dan fakta yang kuat yang dibenarkan oleh hukum dan telah. memenuhi persyaratan hir maka penggugat mohon agar pengadilan menyatakan putusan uit voerbaar bij vooraad, walaupun ada banding maupun kasasi hal tersebut sesuai dengan undang undang tahun telah menegaskan peradilan dilakukan sederhana, cepat dan biaya ringan. bahwa berdasarkan hal hal tersebut atas para penggugat mohon kepada pengadilan negeri purwakarta untuk memberikan putusan sebagai berikut pengadilan negeri surabaya berkenan memutus perkara tersebut primaire mengabaikan gugatan penggugat seluruhnya. menyatakan penggugat s d adalah ahli waris keturunan emas bin uci (almarhum). menyatakan penggugat s d adalah selaku pemilik atas tanah milik adat asal peninggalan emas bin uci yaitu . blok disentuh tuas: ha, yang tercatat dalam letter desa ama s d dengan batas batas sebagai berikut dinas sebelah: utara kali citarum. b. sebelah selatan tanah: kehutanan. bin sebelah timur tanah persil (blok gun gun). wes issue sebelah barat: tanah kehutanan. blok gun gun persil luas ha, yang tercatat dalam letter desa s d dengan batas batas sebagai berikut ya, sebelah utara kali citarum. ( be sebelah selatan tanah kehutanan. sebelah timur tanah persil (blok ganda). sebelah barat tanah persis (blok disentuh) blok ganda no persil luas ha. yang semua tercatat dalam letter desa s d dengan batas batas sebagai berikut sebelah utara : kali citarum. sebelah selatan tanah kehutanan. c.' sebelah timur kali citarum sebelah barat tanah persil (blok gun gun) yurisprudensi mahkamah agung bahwa semua tanah tersebut sekarang :terletak: desa: sejati,: kecamatan manis, kabupaten: dati purwakarta, uses nani ing sat menyatakan penggugat s d adalah ahli waris penggarap' dari soleh' almarhum. menyatakan penggugat adalah ahli waris penggarap kuat almarhum.: menyatakan penggugat s d adalah ahli. waris penggarap dari h. goals almarhum. menyatakan penggugat adalah ahli waris penggarap oto kartini. .,., menyatakan penggugat s d adalah ahli waris penggarap azhari almarhum. bea menyatakan penggugat s d adalah ahli waris penggarap padma almarhum. ara menyatakan penggugat 's d adalah ahli waris keturunan yang' memiliki desa s d desa oia menyatakan tergugat dan telah melakukan perbuatan" melawan melekatkan dan menyatakan sah dan berharga sita jaminan atas tanah berperkara tersebut. nan menyatakan surat sertifikat hak guna bangunan desa ditambang yang diterbitkan tergugat atas nama tergugat pt. pln pjb sektor dirata) adalah cacat hukum dengan segala akibat hukum" yang 'diterbitkannya. menghukum tergugat dan untuk menyerahkan tanah masing masing tergugat seluas dan tergugat seluas dalam keadaan utuh dan tanpa beban apapun kepada penggugat. menghukum tergugat untuk. membayar ganti rugi. tegakan sesuai dengan perincian jumlah vang tuntutan ganti rugi penggugat yang jumlah keseluruhannya sebesar rp. (seratus enam puluh dua milyar lima ratus sembilan puluh satu juta empat ratus tiga puluh tujuh ibu dua ratus rupiah) kepada penggugat secara tunai dan sekaligus, apabila tergugat terlambat melaksanakan putusan ini, maka dikenakan uang paksa sebesar rp. (lima puluh ribu rupiah) setiap hari keterlambatan. menyatakan putusan dalam perkara tersebut dapat dilakukan terlebih dahulu (uitvoerbaar bij voorraad) walaupun ada banding, maupun kasasi. menghukum tergugat dan untuk, membayar biaya yang timbul dalam apabila pengadilan berpendapat lain, maka mohon keadilan yang seadil yurisprudensi mahkamah agung bahwa terhadap gugatan tersebut pengadilan negeri purwakarta.telah mengambil putusan, yaitu putusannya tanggal juli pdt. pn. pwk yang kamarnya.sebagai berikut ala dalam eksepsi toe moh menolak eksepsi tergugat dan ihi seluruhnya dalam pokok perkara mengabulkan gugatan penggugat sebagian. . menyatakan penggugat sampai dengan penggugat adalah ahli waris keturunan emas bin uci almarhum. menyatakan penggugat sampai dengan penggugat adalah pemilik atas tanah milik adat asal peninggalan emas bin uci almarhum yaitu tanah blok disentuh luas: ha, yang tercatat dalam letter desa s d dengan batas batas sebagai berikut . sebelah utara: kali citarum. b. sebelah selatan tanah kehutanan. .&. sebelah timur tanah persil (blok gun gun). o.d sebelah barat tanah kehutanan. blok. gun gun persil .luas ha. yang tercatat dalam letter kem desa s d dengan batas batas sebagai berikut . sebelah. utara .: kali citarum. nana sebelah selatan tanah kehutanan. sebelah timur tanah persil (blok ganda). ken sebelah barat tanah persil (blok disentuh blok ganda persil luas ha. yang semua tercatat dalam . letter desa s d dengan batas batas sebagai berikut c0. sebelah utara kali citarum. kan sssssabu. sebelah selatan tanah kehutanan. nan sebelah timur kali citarum . sebelah barat tanah persil (blok gun gun) menyatakan penggugat .s d. adalah ahli waris penggarap dari soleh almarhum. menyatakan penggugat adalah ahli waris penggarap kuat almarhum. menyatakan penggugat s d adalah ahli waris penggarap dan goals almarhum. menyatakan penggugat adalah ahli waris penggarap oto kartini. menyatakan penggugat s d adalah ahli waris penggarap azhari almarhum. yurisprudensi mahkamah agung menyatakan penggugat s d: adalah ahli waris penggarap emang: menyatakan penggugat s d adalah ahli waris penggarap padma. menyatakan bahwa penggugat sid adalah ahli waris keturunan yang memiliki desa s d desa menyatakan tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum. menghukum tergugat untuk membayar ganti rugi tegakan sebesar rp. (empat ratus enam puluh lima juta enam. ratus ribu rupiah) kepada para penggugat. pen asia menghukum tergugat untuk membayar ganti rugi atas tanah sengketa yang telah diserahkan oleh tergugat kepada tergugat seluas ha dan ditambah yang dikuasai oleh tergugat sehingga seluruhnya berjumlah rp. per meter persegi rp. (delapan milyar delapan ratus sembilan puluh juta rupiah) kepada para penggugat. menghukum tergugat untuk membayar ongkos perkara sebesar rp: (empat juta tiga ratus dua puluh delapan ribu rupiah). dab ena menolak gugatan selebihnya.bandung dengan putusannya tanggal april pdt yang kamarnya sebagai berikut: bagas menerima permohonan banding dan pembanding berbanding semula tergugat dan berbanding pembanding semula penggugat'di atas: membatalkan putusan pengadilan negeri purwakarta tanggal juli pdt. pn, pwk. nan mengadili sendiri . instan dalam eksepsi menolak eksepsi tergugat dan iii seluruhnya nan dalam pokok perkara. soo tan uas menyatakan gugatan para penggugat sekarang berbanding pembanding, tidak dapat diterima. anna mesin nara penataan menghukum berbanding pembanding semula penggugat membayar biaya perkara ini dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat pertama sebesar rp , tempat juta tiga ratus dua puluh. delapan ribu rupiah) dan dalam tingkat banding sebesar rp. (tujuh puluh jima ribu rupiah). yurisprudensi mahkamah agung bahwa sesudah. putusan terakhir ini diberitahukan kepada penggugat berbanding pembanding pada. tanggal. juli kemudian terhadapnya oleh penggugat berbanding pemno, pdt. pt. bag no:: pdt. pn pwk. yang dibuat oleh panitera pengadilan negeri. purwakarta permohonan mana kemudian disusul dengan disertai oleh memori kasasi:"atu bahwa:setelah itu oleh tergugat pembanding berbanding yang pada tanggal september telah beritahu tentang memori kasasi dari penggugat berbanding pembanding diajukan jawaban: memori kasasi yang diterima kepaniteraan pengadilan negeri purw. kasusnya tersebut pada pokoknya ialah bahwa judex facts telah salah menerapkan hukum' acara yaitu kesimpulan kesimpulan yang diambil tidak berdasar pada pembuktian yang diajukan dalam persidangan. sebagaimana. yang tercantum dalam berita. acara persidangan, dimana jelas para. penggugat adalah adalah sebagai pihak yang berhak atas css, tanah sengketa yang dikuasai oleh pihak memohon kasasi dan memohon kasasi tampa hak dan melawan hak, sehinggapara pemohon kasasi mengajukan gugatan ini secara bersama sama dan serentak serta sekaligus, sehingga tidak perlu memisah disahkan pihak para penggugat, karena objeknya sama yaitu tanah dan tegakan, hal ini akan mempersulit dalam pembuktian. bahwa pertimbangan putusan pengadilan negeri sudah tepat dan beralasan yang menempatkan para penggugat s d sebagai ahli waris almarhum emas bin uci yang berhak atas tanah sengketa dan penggugat sampai kan, dengan penggugat sebagai para ahli waris dan para penggugat yang masih hidup yang berhak atas tanaman tegakan atas tanah sengketa sehingga para penggugat dalam mengajukan gugatan ini tidak dapat dipisahkan karena yang menjadi objek sengketa adalah merupakan lahan dan tegakan yang mana lahan is" tanahnya telah dipergunakan oleh memohon kasasi dan memohon kasasi yang sampai saat ini belum dibebaskan dan diganti rugi, begitu juga hak para penggugat'lainnya yaitu mengenai tanaman tegakan yang tumbuh atasnya samapai sekarang belum mendapat ganti rugi. yurisprudensi mahkamah agung bahwa judex facts telah menerapkan hukum yang menyatakan'hanya penggugat: s d yang'mempunyai kepentingan, sedangkan para penggugat yang lainnya : yaitu penggugat s d penggugat tidak ada kepentingan atas: tanah: sengketa, disini judex facts tidak mempertimbangkan dengan .seksama bukti : bukti yang diajukan oleh para. penggugat . para. pemohon kasasi sebagai. para penggarap yang harus. ditempatkan hak utama atas'tanah garapannya, yaitu bukti desa s d dimana para penggarap tersebut telah menanam macam macam pepohonan sebagaimana telah diuraikan dalam gugatan penggugat. bahwa judex facts telah menerapkan:hukum .yang.memberikan pendapat: dan, penilaian yang keliru terhadap kedudukan pata penggugat harus dipisah pisahkan,: jika saja judex facts.turun melihat lokasi :tanah sengketa, yang sudah: dipergunakan: pihak. memohon kasasi :dan memohon kasasi sedangkan: para pemilik yang. berhak atas tanah: sengketa. maupun para penggarap yang. berhak atas tegaknya belum pernah mendapatkan 'ganti rugi atau pembayaran atas tanah serta tanaman tegakan yang ada atas tanah tersebut. bahwa putusan pengadilan tinggi harus dibatalkan, karena kurang cukup pertimbangannya onvoldoende gemotiveerd), karena dalam putusannya hanya mempertimbangkan luar jalur persoalan dan mengesampingkan keberatan . keberatan yang diajukan dalam menteri banding (pembanding) sekarang pemohon kasasi, dan tanpa memeriksa perkara itu kembali, baik mengenai fakta faktanya maupun mengenai soal penerapan hukumnya.: . bahwa judex facts telah salah menerapkan hukum dengan tidak mempertimbangkan". surat surat bukti dan keadaan yang:nyata para penggugat yang sudah sekian puluh: tahun menguasai memiliki tanah tersebutlah' telah tahun menderita". dan tidak pernah mendapatkan perlindungan hukum yang dipandang patut: '. dan:adil sesuai dengan rasa keadilan. apabila para penggugat harus menempatkan dirinya 'satu "persatu sebagai penggugat, para" tergugat 'asal para' memohon kasasi yang akhirnya akan mengarah seperti kasus kedungombo atau kasus ohe irian jaya papua), dimana rakyat lemah diajak injak hak aslinya. bon mengenai keberatan keberatan ad. dan terasa aki bahwa keberatan keberatan tersebut,.dapat dibenarkan, oleh karena judex facts pengadilan tingkat banding salah menerapkan hukum. bahwa. para penggugat s d penggugat adalah sama sama berkepentingan terhadap tanah sengketa yaitu sebagai ahli waris dan emas bin uci yang merasa: berhak memiliki tanah sengketa, sedangkan penggugat s d adalah ahli waris para penggarap yang hak haknya juga harus diakui atas tanah sengketa dan. yurisprudensi mahkamah agung merasa: mempunyai kepentingan atas ganti rugi yang belum dibayar oleh tergugat ataseditebanginya pohon pohon yang ditanam atas tanah sengketa oleh para penggarap. "us demimengajukan gugatan ini secara bersama sama dan sekaligus, karena obyek yang sama yaitu berkaitan dengan tanah sengketa dan para terkuatnya juga sama. menimbang,dilan tinggi bandung tanggal'tanggal april pdt wpt. bdg yang telah membatalkan putusan pengadilan negeri purwakarta tanggal tanggal juli pdt. pn.p wk, serta mahkamah agung akan memeriksa dmemohon kasasi sebagai pihak yang kalah berperkara, maka dihukum untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan memperhatikan dan undang undang tahun undang undang tahun dan peraturan lain yang bersangkutan. mengadili mengabulkan permohonan kasasi dan para pemohon kasasi arah binti emas, omah binti emas, idi bin emas, empat binti emas, syair bin cce, ubah juara, martini, aep bin icon, jenis binti icon, nanah kurniadi, ayi sarinah binti icon, adang kurnia bin icon, yunus al. among gunung, endang tina bin madi, nazaruddin, may icon bin sun, warta bin ibo, idi salinan bin tari, ahmad mumi hakim bin azhar, uci bin sanusi flu.p. jamaluddin, ita bim enteng, kosasih, entry sandi bin riding, cce komarudin bin saham, kisah, ijo bin armada, hanafi bin cohen, kamar bin soleh, apin bin soleh, dibina bin soleh, .use bin soleh, sadikin bin soleh, yahudi bin soem, sholihin bin soleh, akar bin kuat, .ageng goals bin goals, aep bin goals uus bin goals, pisah janda alm. oto kartini, baum bin azhari, dawan bin azhari, eden bin azhari, didik hasanuddin bin emang, d syarifudin bin emang, kencang sopiyani, judi bin padma, suriya bin padma, das bin padma, nang apud bin padma, .eden bin padma isa bin padma, tersebut. yurisprudensi. mahkamah agung membatalkan putusan pengadilan tinggi bandung tanggal april pdt pt. bdg putusan pengadilan negeri purwakarta tanggal juli pdt. pn. pwk, marun kehna dan mengadili sendiri memerintahkan pengadilan tinggi memeriksa dan memutus pokok perkara. menghukum memohon kasasi membayar biaya perkara tingkat kasasi ini ditetapkan sebanyak rp. (seratus jjuli oleh: german hoediarto, sh. ketua muda yang ditunjuk oleh ketua mahkamah agung sebagai ketua sidang dengan dihadiri oleh hj. ny. .supraptini suharto, sh. dan:m. said: harahap, sh. sebagai hakim hakim anggota dan ditetapkan dalam sidangterbuka: untuk umum pada hari itu juga oleh ketua sidang tersebut dengan dihadiri oleh hj. ny. supraptini suharto, sh. dan m,:said harahap, sh. hakim hakim anggota, agus subjektif,sh. panitera pengganti dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak. . . hakim hakim anggota hanan pinang ketua ny. hj. supraptini suharto, sh. eh, german hoediarto, sh. .m. said harahap, sh. dus bada dona agus subjektif,. sel.o. bia a bia damn main kan dana mta lee kabel nan rp3 ana redaksi kareena antenna administrasi kasasi .ooo.ooo rp. bnn yurisprudensi mahkamah agung rj. nan name putusan senatasih arah binti emas,. omah binti emas, idi bin emas, dan aan nana empat binti emas, s d sama bertempat tinggal kampung rawa gempol rt. desa. yati, kecamatan manis, kabupaten tii purwakarta . . syair bin cce, beralamat di'desa tegalsari kampung cibeureum ses girang rt12 kec. cikalong kulon kabupaten: dt. cianjur. ubah juara: beralamat: kampung: nenggeleng rt. desa tegalsari, kec. cikalong kulon kabupaten: dt. cianjur. martini, beralamat karangan muda:: rt. desa karangan, kec. gunung :puteri,' kabupaten bogor. aep bin icon, beralamat di kp. cibeureum girang ri. rw. desa tegalsari, kecamatan cikalong: kulon, kabupaten dt.ii jenis binti icon, beralamat di. kamp: halimun rt. desa warudoyong, kecamatan cikalong kulon, kabupaten dt, cianjur. eni suren nanah kurniadi, beralamat kp. nenggeleng rt. rw. desa tegalsari, kecamatan cikalong kulon, kabupaten dt.ii cianjur. lan ita dare ayi sarinah binti icon, spot adang kurnia bin icon, dan sama beralamat kampung nenggeleng rt. rw. desa tegalsari, kecamatan cikalong kulon, kabupaten dt.ii cianjur. yunus al. among gunung, beralamat kampung cikeusik r1. desa mekar sari, kecamatan manis kabupaten dt. purwakarta: asa yurisprudensi mahkamah agung endang tina bin madi, beralamat kampung dijaga rt. desa sirnagalih, kecamatan, manis, kabupaten dt. purwakarta: nazaruddin, beralamat kampung babakan, rt. desa senar simnagalih, kecamatan cipeundeuy, kabupaten dt. bandung, may beralamat kampung cianjur rt. desa mekar sari, kecamatan larangan, kabupaten dt. purwakarta, cun bin sun, beralamat kampung cibanggala, rt. desa sejati, kecamatan manis, kabupaten dt. purwakarta: haa warta bin ibo, beralamat naked, rt. desa kampung ditambang, kecamatan manis, kabupaten dt, purwakarta: idi salinan bin tari, beralamat kampung cipinang rt. desa ditambang, kecamatan manis, kabupaten dt. purwakarta: ahmad mumi hakim bin azhar, beralamat kampung palumbon rt. o1, desa. ditambang, kabupaten dt. erunesan purwakarta, cina uci sanusi beralamat kampung cipinang rt. desa ditambang. kec. manis kabupaten purwakarta khusus r20 jamaluddin, beralamat kampung sindangsari rt. dee desa ciroyom, kec: cipeundeuy, kabupaten dt.h bandung. gee bta: bin enteng, beralamat kampung cibanggala, desa size ditambang, kec: manis: kabupaten dt.ii purwakarta. kosasih, beralamat kampung sirnagalih, desa ditambang, kec, manis kabupaten dt.ii purwakarta. entry sandi bin riding, beralamat kampung palumbon aste r10101 desa: sejati: kec. manis kabupaten dt.ji purwakarta. cce komarudin bin saham, beralamat kampung cikal, desa ditambang, kec. manis kabupaten dt.ii purwakarta. kisah, r8, ijo bin armada, dan sama beralamat kampung ditambang desa sirnagalih, kec. manis kabupaten dt.ii purwakarta, pelan tara hanafi bin soleh, kamar bin soleh, apin bin soleh, didik bin soleh, sean use bin soleh,. . sadikin bin soleh, pahrudin bin soleh, yurisprudensi mahkamah agung k001136 sholihin: bin soleh, 29s d 'sama'beralamat desa sejati, kec, manis kabupaten dl. purwakarta: si tukar bin kuat, beralamat kampung cikal, desa ditambang, kec.: manis: kabupaten dt.ii purwakarta: hai ageng goals bin goals, uus bin goals, s d sama beralamat desa sirnagalih, poly kec, cipeundeuy kabupaten dt. bandung. open pisah janda :alm. oto kartini, beralamat kampung stress palumbon,. desa ditambang, kec. manis, kabupaten dt. selo wputwakasea. istat dosen tata bean baum bin azhari, pune dawan bin azhari, eden bin azhari, s d sama beralamat desa sirnagalih: tan kec. manis kabupaten dt.ii purwakarta. ji. didik hasanuddin bin emang, . io, d,syarifudin. bin emang,: ono iss kencang sopiyani, s d47 sami'beralamat'di kampung dijaga, . desa sirnagalih, kec. manis kabupaten dt.f purwakarta judi bin padma,: beralamat desa" sirnagalih, kec! manis sans kabupaten tii purwakarta: onta ganas tatanan suriya bin padma, mag apud bin padma sea asa eden bin padma, gabah. armin padma, s d sama beralamat desa sirnagalih, kec. manis' kabupaten dt.ii purwakarta donna besa (. kesemuanya dalam hal.ini diwakili oleh kuasanya komarudin, sih. dan. . tebal nugraha, sh. pengacara berkantor jl. soekarno hatta bandung. berdasarkan surat kuasa khusus tanggal juli para pemohon kasasi dahulu para penggugat berbanding pembanding. pemerintah ri. cg menteri kehutanan per departemen kehutanan r.i cg. direktur jenderal anu perhutani cg. kantor wilayah'kehutanan yurisprudensi mahkamah agung set propinsi dati jawa barat cg. kantor perhutani purwakarta, ah, panen dee pemerintah r.i, cg menteri pertambangan dan energi r.i cg pt. pln (persero) proyek induk pembangkit jawa barat jakarta raya pt. pln pjb sektor dirata co. proyek induk plta dirata binesunsin mep kata,| nara tan pemerintah rl. cg. menteri agraria kepala badan lou. pertanahan nasional r.i. cg. kantor wilayah pertanahan propinsi jawa barat co. kantor pertanahan kabupaten purwakarta purwakarta memohon kasasi dan dahulu para tergugat dan pembanding berbanding. aan naa "s! mahkamah agung: tersebut. bana membaca surat surat yang bersangkutan. menimbang, bahwa dan. asli. dimuka persidangan pengadilan negeri purwakarta pada pokoknya: atas. dalil dalil: . bahwa semasa hidupnya emas bin uci pada tahun :telah menikah dengan suntasih binti sunda dan dikarunia orang anak masing masing bernama cce, icon. benar saman bahwa setelah mempunyai dua orang anak isteri emas bin uci. meninggal dunia, yang kemudian pada tahun emas bin uci menikah. lagi yang kedua kalinya dengan bin gadis dan mempunyai orang anak masing masing arah, omah, idi empat, jadi jumlah anak bapak emas bin uci tersebut adalah orang. bahwa, icon:anak: kedua emas bin uci telah: menikah dengan jenis bin amid dan mempunyai orang anak. masing masing: martini,: acp, jenis, ubah nuansa, ayi sarinah, nanah kurnia, adang kurnia, sedangkan anak kesatu emas bin uci yaitu hanya mempunyai anak tunggal yaitu syair. gl. bahwa emas bin uci meninggal dunia pada tahun ibu suntasih meninggal dunia pada tahun ibu. masih meninggal.dunia pada tahun ibu ois meninggal dunia pada tahun bapak icon meninggal dunia pada tahun bapak cce meninggal dunia pada tahun sehingga ahli waris emas bin uci yang masih hidup adalah orang anak yaitu penggugat sampai dengan bahwa emas bin uci disamping, meninggalkan ahli waris juga meninggalkan harta kekayaan berupa tanah milik adat di (tiga): blok yang berbatas dengan tanah kehutanan. gunung cantatas: timur yaitu santet bnn yurisprudensi mahkamah agung blok disentuh persil luas. ha, blok gun gun persil luas ha. blok ganda persil. luas ha. aan jumlah dinas semua adalah hal tersebut tergambar pula dalam detail peta desa tahun oud blad yang kemudian pada tahun semasa penjajahan jepang persil tanah milik adat emas bin uci tersebut mengalami perubahan menjadi yaitu blok disentuh yang semula persil menjadi persil: luas ha. bea dia kasasi blok gun gun persil menjadi persil no: luas: ha. blok ganda persil menjadi persil luas ha: yang masing masing batas batasnya seperti tersebut. dalam surat gugatan. sedangkan luasnya tidak mengalami perubahan masing masing tetap seperti semula, hal tersebut tergambar pula dalam detail peta desa tahun: gradasi xxxix oud blad daan ena abad based pesat bahwa emas bin uci semasa hidupnya hanya mampu. menggarap' dalam versi! iii. choir sedangkan selebihnya: diberikan garapan kepada masyarakat penggarap. bahwa ketika blok tanah tersebut terbagi menjadi sekitar wajib pajak yang masing masing tercatat dalam letter desa dan sampai dengan dengan perincian sebagai berikut il. persil blok disentuh terdiri dari akhir desa masing masing . persil d.iii luas: atas nama wajib pajak yunus among. aa, ieh data persil d.iii luas 35000m? atas nama wajib pajak goals b.h. romli. batas persil no:d. iii luas atas nana wajib pajak ahmad mumi bin azhar harfiah. persil no didih luas atas nama wajib pajak oto kartini bin mahdi. ken persil dili luas atas nama wajib pajak entry sandi bin riding. persil d.iii luas atas nama wajib pajak cce jamaluddin bin saham, ii. tanah persil nomor blok gun gun tersebut menjadi akhir desa masing masing yurisprudensi mahkamah agung persil diri luas atas nama wajib'pajak kuat al. datang. persil d.ih luas atas nama wajib pajak soleh bin ting, persil luas atas nama wajib pajak emang bin rois. persil no:d. d.iii luas' 'atas' nama wajib pajak azhari persil d.jii luas atas nama wajib pajak endang pmi madi emban persil diri luas atas nama wajib pajak sn. maman: najarudia didi murtad: persil d.hi luas atas nama wajib pajak padma bin asasi, persil d.iii luas atas nama wajib pajak h.u. paroki bin udi. persil no:d: d.iii luas: atas nama wajib pajak biner kisah bin hasan." jen por bea persil luas atas nama wajib pajak mean kosasih. bin app persil d.i luas atas nama wajib pajak uii. persil blok ganda terbagi atas akhir desa masing masing dik persil d.im luas atas nama wajib pajak bin armada musa nan persil diri luas atas nama wajib pajak ita bin enteng ses persil 'd.iii luas atas nama wajib pajak al. cum bin aum. sh. persil d.iii luas atas nama wajib pajak sanusi bin uhi dong rodium. mas persil. d.in luas atas nama wajib pajak warta bin ibo. b3. kanan lg. persik d.iii luas. atas nama wajib pajak idi bin santan. tan .ih. persik d.iil luas atas nama wajib pajak emas dai bnn bahwa penggugat sid adalah selaku ahli waris emas bin uci yang berhak atas seluruh harta peninggalannya berupa tanah milik adat persil persil persil . ana ran yurisprudensi mahkamah agung bahwa penggugat s d: ahli waris penggarap. dari soleh almarhum yang memiliki letter desa d.in persil blok gun gun luas desa sejati, kecamatan manis, kabupaten purwakarta: dns son ini bahwa penggugat adalah ahli waris penggarap dari kuat almarhum yang memiliki letter desa d.iii persil. luas persil blok gun gun sejati, kecamatan manis, kabupaten purwakarta. .i bahwa penggugat s d adalah ahli waris penggarap dari goals almarhum yang memiliki letter desa mii persil blok disentuh luas: desa sejati, kecamatan manis, kabupaten purwakarta. mae bai bahwa penggugat adalah janda dari oto kartini almarhum yang memiliki letter desa persil blok disentuh luas desa sejati, kecamatan manis, kabupaten purwakarta. masa sesi ana tasya bahwa penggugat s d adalah ahli waris penggarap dari azhari almarhum yang memiliki letter desa d.iii luas blok gun gun desa sejati, kecamatan manis, kabupaten purwakarta. :. . bahwa penggugat s d adalah ahli waris keturunan penggarap dari padma almarhum yang memiliki letter desa dari persil luas blok disentuh desa sejati, kecamatan manis, kabupaten purwakarta. bahwa penggugat s d adalah ahli waris keturunan penggarap padma almarhum yang memiliki letter desa. nii.persil tuas blok disentuh, desa sejati,. kecamatan manis, kabupaten purwakarta. bahwa tanah milik adat emas bin uci yang (tiga) blok tersebut sejak tahun telah ditanami berbagai jenis pepohonan dan buah buahan, kayu hutan, bambu, kopi dan berbagai. jenis tanaman lainnya. ann min aneh penata bahwa pada waktu penjajahan belanda blok tanah disentuh adalah merupakan perkampungan yang disebut. kampung babakan datar salak karena" disitu tempat perkebunan buah buahan salak pada waktu itu. yang kemudian antara tahun: kampung tersebut sering diganggu oleh binatang buas sehingga kampung tersebut ditinggal oleh para penghuninya. . se. mises semoga bahwa menjelang pembebasan tanah oleh proyek plta: dirata, tanah:tanah kepunyaan emas bin uci tersebut telah diukur oleh kph warung jeruk diketuai oleh kph purwakarta yang disaksikan oleh pihak pln seperti terbukti dalam peta tanggal september dimana telah dinyatakan secara jelas batas batas antara tanah kehutanan dengan tanah milik adat. bea aan bahwa dari semenjak adanya pembebasan tanah oleh proyek. plta. dirata, terhadap tanah tersebut antara.tahun seluruhnya baik pemilik.maupun . . para penggarap atas tanah emas bin uci tersebut.telah kehilangan'iwata pencaharian dari hasil tanah ketiga blok tersebut. : . solo sega ara bahwa baik pemilik maupun masyarakat penggarap belum mendapat ganti rugi atas tanah dan gerakannya yang dikuasai dan digunakan oleh proyek plta dirata tergugat tana pang mencinta rta yurisprudensi mahkamah agung bahwa setelah beberapa: tahun pemilik penggugat) maupun masyarakat penggarap telah berjuang semaksimal mungkin. untuk mendapat ganti rugi atas tanah dan gerakannya, akan tetapi tetap tidak ditanggapi pihak. perhutani tergugat maupun pihak. plta: dirata tergugat ). . bahwa" pada tanggal september kantor pelayanan pajak bumi dan bangunan purwakarta telah memberikan penjelasan bahwa tanah persil no,d. persil: dan persil yang mana isi penjelasan tersebut tersirat dalam surat dari kepala: kantor pelayanan: pajak bumi dan bangunan no: wpi. ot kb. tan wos bahwa bukti tersebut telah diperkuat lagi oleh surat dari kepala kantor pertanahan kabupaten purwakarta tanggal juli yang ditujukan kepada bupati kepala daerah tingkat purwakarta yang isinya surat: tersebut. adalah sebagai berikut: memenuhi surat bapak tanggal juli huk perihal tersebut pada pokok surat atas bersama ini dapat kami jelaskan bahwa tanah di blok: catatan tersebut belum terdaftar di' kantor pertanahan kabupaten purwakarta. oo dengan menunjuk surat dan kepala kantor pelayanan pajak bumi dan bangunan tanggal oktober wpi o7kb: perihal (cs yang sama dijelaskan bahwa tanah tersebut tercatat peta desa sebagai tanah obyek pajak (milik adat), demikian menurut bunyi surat tersebut. bahwa para penggugat melalui kuasanya telah beberapa kali mencari solusi yang terbaik dalam penyelesaian sengketa tanah tersebut baik dengan pihak perhutani unit til jawa barat. dan: perhutani pusat, maupun dengan pihak departemen kehutanan dan pihak peta: dirata baik jakarta maupun bandung termasuk purwakarta akan tetapi masih ada: kendala: pan nana bahwa oleh karena itu penggugat pada tanggal juli melalui kuasa hukumnya memohon penegasan kepada topografi dam iii siliwangi mengenai detail peta desa ditambang yang pernah diberikan pihak topografi dam iji siliwangi kepada' kantor' pbb purwakarta pada tanggal juli bahwa penggugat mendapatkan pelayanan dam perhatian baik dari pihak topografi dam iii siliwangi, maka pada tanggal juli pihak topografi dam iii siliwangi turun lapangan yang bantu oleh pihak koramil, aparat kepolisian dan aparat pemerintah kecamatan dan desa' serta para tokoh masyarakat untuk mencocokari batas batas yang ada pada peta desa tahun jo. peta desa blad dengan cara melakukan pemasokan guna pengembalian batas antara batas tanah kehutanan dengan batas tanah milik adat masyarakat penggugat). bahwa pada tanggal agustus penggugat menerima surat tembusan dari topografi dam iii siliwangi viii tanggal agustus yang isinya memperkuat batas batas antara tanah kehutanan dan tanah milik adat. yurisprudensi mahkamah agung |
putusan ma: no: k paw1992 gea asn aaa tanggal oktober mph putusan lk pdt pt. aceh' tanggal songo april ana saat samad nas putusan pn pdt pn. lhokseumawe tanggal sus p19 november199 paman klasifikasi pihak dalam perkara bosan bahwa pengadilan tinggi telah 'keliru'dalam 'l stand yudicio, padahal cabang adalah 'perpanjangan tangan dari kantor pusat oleh karena.itu dapat digugat dan'menggugat: sehingga. gugatan yang ditujukan kepada alamsyah hamid selaku manager operasional bank duta cabang: lhokseumawe dalam kapasitas nya sebagai' manager berdasarkan perjanjian akte 'perjanjian'kredit' dalam rangka.perikatan dengan permohonan kasasi adalah' mempunyai legitimasi dalam jabatannya mewakili bank duta cabang lhokseumawe, oleh karena itu gugatan tersebut adalah sah menurut hukum. sos esai kasus posisi: hhe nenas kanan ses membantah pada tanggal: juni dihadapan notaris ridwan usman, sh. telah mengikat perjanjian dengan terbatas, dalam hal ini bank duta cabang lhokseumawe. membantah mengajukan kredit sebesar rp. untuk :usaha #dagang. sana akan ana laa terbatas memberikan kredit dalam 24dua bentuk yaitu pinjaman kredit investasi kecil kik) sebesar rp: pinjaman kredit modal permanent kmp) sebesar rp. yang seluruhnya berjumlah rp. see sales emas dengan perjanjian membantah harus menyelesaikan pinjaman tersebut berikut.bunganya dalam jangka waktu bulan, terhitung'tanggal juni :s d tanggal juni ban sangan genset permohonan membantah:yang"diajukan kepada terbatas'sebesar rp. karena terjadi kemacetan dalam" pembayaran bunga: terbatas hanya mengabulkan sebesar rp. sea tiba tiba pn: lhokseumawe mengajukan somasi: kepada membantah, yang mengatakan membantah sampai tanggal agustus "telah putusan nomor pdt. plw pn. lsm. demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang maha esa pengadilan negeri lhokseumawe, yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam tingkat pertama, bersidang gedung yang daten tukan untuk itu pengadilan negeri lhokseumawe, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara antara muhammad alinafiah, pekerjaan wiraswasta, alamat desa lagu selatan, kecamatan banda sakti lhokseumawe, selanjutnya disebut pelawan: lawan alamsyah hamid, pekerj: selanjutnya disebut tertawan, pengadilan negeri tersebut: telah membaca surat surat perkara, setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara, tentang duduk perkara menimbang, bahwa pelawan dengan surat perlawanannya, tanggal november yang didaftarkan kepaniteraan pengadilan negeri lhokseumawe, tanggal november pdt. pn, lsm. telah mengemukakan sebagai berikut bahwa membantah pada tangga! juni hadapan notaris ridwan usman, sh. telah mengikat suatu perjanjian hutang dengan terbatas dalam hal ini bank duta cabang lhokseumawe. bahwa membantah mengajukan permohonan kredit pada terbatas sebesar rp. (empat puluh lima juta rupiah) yang kiper gunakan oleh membantah untuk untuk usaha dagang. bantah terbatas dalam hal ini bank duta cabang lhokseumawe, menyetujui atau memberikan kredit kepada membantah sebesar rp. (tiga puluh juta rupiah) yang terdiri dari dua bentuk pinjaman yaitu pinjaman kredit investasi kecil kik) sebesar rp. pinjaman kredit modal kerja permanent kmp) sebesar rp. keseluruhannya rp. (tiga puluh juta rupiah). bahwa berdasarkan surat perjanjian hutang antara membantah dengan terbatas dibuat dan dilaksanakan hadapan notaris ridwan usman, sh. pada tanggal juni dengan nomor untuk pinjaman kredit investasi kecil kik), sebesar rp. dengan per janjikmulai tanggal juni s d tanggal juni bahwa berdasarkan surat perjanjian hutang antara membantah dibuat dan dilaksanakan hadapan notaris ridwan usman, sh., pada tanggal juni dengan nomor untuk pinjaman kredit modal kerja permanent kmp) sebesar rp. , . dengan perjanjisejak tanggal juni sampai dengan tanggal juni bahwa benar terjadi kemacetan dalam pembayaran: bunga .dari membantah terhadap terbatas, oleh karena permohonan membantah yang diajukan kepada terbatas sebesar rp. (empat puluh lima juta rupiah), dan oleh terbatas hanya mengabulkan dari: kedua bentuk pinjaman tersebut sebesar rp. (tiga puluh juta rupiah), sehingga terjadinya. kemacetan dalam pembayaran bunga dikarenakan tidak sesuai dengan permohonan yang membantah. ajukan dengan pemberian yang. diberikan oleh terbatas, . . . . bahwa terbatas dalam hal ini bank duta cabang lhokseumawe tidak menunjukkan beritikad baik, kepada membantah karena terbatas setiap saat mendesak kepada membantah untuk menyelesaikan bunga, sering kelancaran usaha dagang membantah menjadi macet atau terganggu nya kelancaran usaha dagang dari membantah dan hilangnya tepercaya masyarakat terhadap usaha usaha dagang, pen bahwa secara tiba tiba terbatas pada tanggal agustus melalui surat perintah ketua pengadilan negeri lhokseumawe, tanggal agustus telah mengajukan somasi som pn. lsm. kepada membantah dimana dinyatakan bahwa membantah mempunyai hutang' pada bank duta cabang lhokseumawe, sampai tanggal agustus sebesar pokoknya rp. (tiga puluh satu juta dua puluh lima ribu rupiah), biaya tambahan akibat tunggakan rp. belum termasuk ongkos ongkos. selanjutnya apabila membantah tidak bersedia melaksanakan wajib an kewajiban pembayaran hutangnya pada terbatas, maka personal annya akan disalurkan menurut jalur hukum: bahwa kemudian terbatas mengajukan kepada pengadilan negeri lhokseumawe agar borg jaminan hutang membantah berupa sebidang tanah hak milik atas nama ali hadiah, sertifikat nomor tanggal juli akan dilelang muka umum. bahwa selanjutnya oleh ketua pengadilan negeri lhokseumawe telah mengeluarkan penetapan pdt. eks pn. lsm. tanggal november dan sekaligus mengajukan aanmaning (teguran) kepada membantah supaya segera' melakukan pembayaran hutang kepada terbatas sebesar rp. (tiga puluh tujuh juta tiga ratus dua puluh enam ribu empat ratus dua puluh delapan rupiah), dan apabila tidak membantah bayar hutang tersebut, maka borg jaminan yang membantah anggukan kepada terbatas akan dilelang muka umum: bahwa tindakan terbatas melakukan rencana pelelangan borg jamin an, atas hutang membantah melalui pengadilan negeri lhokseumawe adalah secara hukum belum waktunya karena waktu berakhirnya masa pembayaran hutang tersebut tanggal juni maka dengan de makian tindakan membantah tersebut menjadi prematur (belum waktu nyadiajukan)) bahwa tindakan terbatas mengajukan pelelangan atas borg jaminan kredit membantah melalui pengadilan negeri lhokseumawe' adalah merupakan perbuatan melawan hukum, karena sesuai dengan perjanjian kredit telah ditentukan jangka waktu kredit: baik kik) maupun (kmp) tersebut, selama (empat puluh delapan) bulan, atau (empat) tahun, sejak dibuatnya perjanjian kredit tanggal juni bahwa penetapan ketua pengadilan negeri lhokseumawe, pdt. eks pn. lsm. tentang pelelangan borg jaminan tanah milik membantah, sedangkan jangka waktu pembayaran kredit baru akan berakhir pada tanggal juni maka dengan demikian penetapan ketua pengadilan negeri lhokseumawe, tersebut haruslah dibatalkan atau dinyatakan tidak berkekuatan hukum tetap, berdasarkan uraian uraian atas, membantah dengan ini mohon'kepada pengadilan negeri lhokseumawe, berkenan memutuskan perkara ini sebagai berikut sala haa menerima membantah seluruhnya menyatakan membantah adalah pembaruan yang benar, membatalkan penetapan ketua pengadilan negeri lhokseumawe, pdt. eks pn, lsm: tanggal november menyatakan hutang membantah yang ada pada terbatas seperti ter sebut dalam surat hutang 'dengan jaminan no: dan yang dibuat di hadapan notaris ridwan usman, sh. jangka waktu pembayaran berakhir tanggal juni jatuh tempo), obati menyatakan permohonan lelang eksekusi dari terbatasi kepada pe keadilan negeri lhokseumawe atas: borg jaminan kredit membantah adalah belum waktunya diajukan (prematur), dan karena ttir harus ditolak: ona menghukum terbatas untuk membayar biaya perkara ini, ' mohon dalam peradilan yang baik diberikan putusan yang adil: menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk pelawan telah datang menghadap sendiri, sedangkan tertawan:telah datang menghadap kuasanya eko evidolo, sh. dan mauluddin yacob, sh: menimbang, bahwa pengadilan telah berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara, akan'tetapi tidak berhasil setelah mana perlawanan pelawan dibacakan, dan atas pertanyaan tetap atas isi gugatannya, lag besar menimbang, atas perlawanan pelawan tersebut, tertawan telah me mengajukan tanggapan tertulis tertanggal desember: pada pokoknya sebagai berikut nasa manga napas bahwa tertawan menolak dengan tegas" seluruh: dalil dalil pelawan, kecuali secara tegas diakui, mata ana bahwa tertawan menolak bantahan pelawan karena'tidak ada dasarnya sama sekali: deh adi han bahwa benar tertawan telah memberikan kredit investasi kecil sebesar rp. (dua puluh empat juta rupiah), dan kredit modal kerja permanent sebesar rp. (enam juta rupiah), kepada pelawan, pada tanggal juni sesuai deng: bahwa berdasark jangka waktu kredit berakhir tahun tetapi karena pelawan tidak mempunyai iktikad baik dalam hal pengembalian kredit, dimana pelawan tidak pernah membayar kewajiban kreditnya 'agi sejak bulan juli dan berdasarkan grosse. akte tersebut.di atas, maka dengan demikian dapatlah sita eksekusi terhadap jaminan kredit dijalankan: bahwa tidak benar terdakwa tidak mempunyai iktikad baik dalam hal menagih pembayaran bunga dan kewajiban lainnya kepada pelawan, apalagi sebagai penyebab usaha pelawan menjadi macet, karena dalam hal ini penagihan tersebut tertawan selalu melakukannya dengan secara musyawarah dan mufakat dan secara kekeluargaan, yang berarti telah dilakukan secara patut dan benar. yang mana hal tersebutpun tidak mendapat tanggapan positif dari pelawan: bahwa tidak benar tertawan secara tiba tiba mengajukan somasi melalui pengadilan negeri lhokseumawe, kepada pelawan, karena dari jauh hari sebelumnya, sejak tahun sampai dengan juni tertawan telah datang kepada pelawan untuk. memberikan teguran, baik secara tulisan maupun lisan yang dibuktikan dengan pembuatan berita acara.penagihan yang ditanda tangani oleh: pelawan.: jadi dengan demikian terbukti bahwa tertawan dalam hal ini mempunyai iktikad baik dalam hal. penagihan kewajiban pelawan, dan tertawan telah me lakukan penagihan tersebut secara patut dan benar, berdasarkan uraian uraian tersebut atas, maka tertawan mohon kepada bapak ketua pengadilan negeri, sudah kiranya mengabulkan permohonan tertawan sebagai berikut menolak semua bantahan pelawan, menerima tanggapan tertawan: menyatakan bahwa permohonan sita eksekusi dapat dilaksanakan saat lini walaupun ada banding maupun kasasi, . menghukum pelawan untuk membayar ongkos perkara ini, menimbang, bahwa selanjutnya para pihak telah menyerahkan 'a. replika pelawan tanggal desember publik tertawan tanpa tanggal, kesimpulan (konklusi) pelawan, tanggal januari kesimpulan tertawan tanpa tanggal, menimbang, bahwa pelawan untuk menguatkan perlawanannya telah menyerahkan bukti surat surat berupa surat pengakuan hutang akte surat pengakuan hutang akte . surat peringatan pertama, tanggal oktober vbd ls x (p. surat peringatan kedua, tanggal desember bd ls xii (p. surat peringatan ketiga, tanggal april bd ls iv p.s, mam surat peringatan terakhir tanggal pebruari bd ls ti (p. surat permintaan pengosongan dari tertawan, tanggal november bd ls x1 (p.t): surat kedua tertawan tentang permintaan pengosongan, tanggal juli bd ls vih (p8. surat permohonan kredit, tangal pebruari surat berita acara aanmaning, tanggal november surat panggilan tanggal oktober p1). haa surat relatas peringatan (somasi), tangal agustus ). kesemuanya telah dicocokkan sesuai aslinya dan telah diberi bermaterai, karenanya dapat dipakai sebagai alat bukti yang sah, menimbang, bahwa demikian juga tertawan untuk menguatkan ban tahannya tertawan telah menyerahkan bukti surat surat berupa surat peringatan terakhir dan pengenaan denda, tanggal pebruari bd ls (t. maa surat panggilan peringatan tanggal juni bd ls vyv (t. bnn surat permintaan pengosongan toko sebagai barang jaminan tanggal november bd ls xi (t. eps berita acara penagihan tanggal pebruari yang berisi ternyata pelawan berita acara penagihan tanggal april yang berisi pernyataan dari pelawan berita acara penagihan tanggal april berita acara penagihantanggal mei t.7y berita acara penagihan tanggal mei han akta perjanjian hutang dengan jaminan akta perjanjian hutang dengan jaminan . li. buku tanah atas nama muhammad ali nafkah buku tanah hipotek pad surat peringatan tanggal agustus yang mana semua bukti surat surat tersebut atas telah disesuaikan dengan aslinya dan telah diberi bermaterai secukupnya karenanya dapat dipakai sebagai bukti yang sah: menimbang, bahwa selanjutnya telah berlaku peristiwa peristiwa yang untuk jelas serta singkatnya, maka berita acara persidangan dianggap pula sebagai termasuk dalam putusan, has menimbang, bahwa kedua belah pihak telah memohon keputusan: tentang pertimbangan hukum menimbang, bahwa adapun maksud dan tujuan pelawan mengajukan perlawanannya adalah seperti tersebut atas: menimbang, bahwa pelawan mengakui berdasarkan perjanjian kredit investasi dan kredit modal kerja permanent yang tertuang dalam akta dan (bukti p.i dan benar ada berhutang kepada pt. bank duta lhokseumawe, sebesar rp. (tiga: puluh juta rupiah): menimbang, bahwa dalam akta tersebut atas, hutang berikut bunganya harus dibayar dalam jangka waktu bulan, terhitung mulai tanggal juni dan berakhir selambat lambatnya pada tanggal juni yang akan disetor tanggal dua puluh sampai tiga puluh tiap tiap bulan, untuk pertama kalinya pada bulan juli selanjutnya tiap tiap bulan dengan mengindahkan jangka waktu pembayaran "seperti tersebut dalam akta perjanjian: beat menimbang, bahwa dalam akta pengakuan. hutang no: dan tanggal juni dicantumkan. suatu klausul yaitu pada point dan point dinyatakan sebagai berikut, dengan tidak mengindahkan peraturan peraturan pembayaran yang telah ditetapkan, apabila pihak pertama tidak membayar (dua) bulan, bunganya: berturut turut dan atau tidak memenuhi salah satu dari kewajiban kewajiban itu telah cukup menjadi bukti akan kelalaian dan atau kesalahannya, sehingga peringatan dengan jurusnya atau surat surat lain serupa itu tidak diperlukan lagi, menimbang, bahwa sejak diperbuatnya akta perjanjian kredit, baik hutang pokok maupun bunganya, pelawan tidak pernah melakukan cicilan sebagaimana yang diperjanjikan, menimbang, bahwa dalam berita acara surat penagihan yang telah dilakukan sebanyak lima kali, yaitu berdasarkan bukti tanggal pebruari bukti tanggal april bukti tanggal april bukti tanggal mei dan bukti tanggal mei dalamserta berjanji akan mengosongkan dan menyerahkan jaminan hutang kepada bank duta, yang dalam kenyataannya tidak pernah dilaksanakan, menimbang, bahwa tanpa memandang alasan apapun yang dike makanan pelawan sebagai penyebab menunggak pembayaran kredit tersebut pelawan tetap berkewajiban untuk membayar hutangnya sesuai dengan yang telah disanggupkannya dalam akta perjanjian, apalagi pelawan tidak ada menunjukkan atau memperlihatkan itikad baik, dengan berusaha mencuci hutang pokok beserta bunganya: menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat surat tersebut atas, pelawan belum berhasil membuktikan bahwa adalah pelawan yang benar oleh karena mana perlawanan pelawan harus ditolak seluruhnya, menimbang, bahwa karena pelawan ditolak, maka ongkos perkara dibebankan kepada pelawan, memperhatikan undang undang dan peraturan lain yang bersangkutan, memutuskan:, menghukum pelawan membayar ongkos perkara yang hingga kini ditaksir sebesar rp. (empat puluh ribu rupiah), demikianlah diputuskan pada hari rabu, tanggal januari sembilan puluh dua oleh kami muhammad nasution, sh. hakim pengadilan negeri lhokseumawe, berdasarkan surat penetapan penunjukan hakim tunggal oleh ketua pengadilan negeri lhokseumawe, tanggal november nomor perd pn. lsm. putusan mana diumumkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum, dengan dibantu oleh margin, panitera pengadilan negeri tersebut serta dihadiri oleh kuasa tertawan, tanpa dihadiri oleh pelawan, mempunyai hutang kepada:berbanding sebesar rp. berikut ongkos ongkos. min ara kemudian terbatas mengajukan kepada pn: lhokseumawe.agar borg membantah berupa sebidang tanah atas nama membantah sertifikat: hak milik tanggal. juli: dilelang dan sekaligus melakukan aanmaning supaya membantah segera membayar hutang sebesar rp. , , bila tidak membantah bayar tanah tersebut akan dilelang. perbuatan terbatas tersebut adalah merupakan perbuatan melawan hukum, sebab perjanjian kredit ditentukan dalam jangka waktu bulan . dan berakhir tanggal juni tai petit: beat seat tan ana pra ban menerima membantah seluruhnya. dea nba daan menyatakan membantah adalah membantah yang benar: membatalkan. penetapan: ketua. pn:: lhokseumawe nos: pdt. eks pn. lsm. tanggal november dena hasan menyatakan hutang. membantah yang: ada pada terbatas seperti ter sebut dalam surat hutang. dengan jaminan no: dan yang dibuat .di hadapan notaris. ridwan: usman, sh., jangka: waktu pembayaran berakhir tanggal juni (jatuh tempo). menyatakan permohonan lelang eksekusi dari terbatas kepada pn. lhokseumawe atas barang jaminan kredit membantah 'adalah belum waktunya diajukan,.dan.karena itu harus ditolak: site deras poin been eka ter gn: pengadilan negeri: betandkanga hakim pertama yang mengadili perkara ini dalam putusannya: mem berikan pertimbangan yang pada pokoknya bahwa pelawan benar. ada. berhutang kepada pt. bank lhokseumawe sebesar rp: snsd ina pada bahwa, dalam akte pengakuan hutang no: dan: .tanggal juni dicantumkan, suatu klausul yaitu pada point dan point dinyatakan.: apabila pihak pertama tidak memenuhi: salahsatu dari kewajiban kewajiban .itu telah cukup .menjadi.bukti kelalaian: dah ana ena bahwa sejak dibuatnya sita perjanjian: kredit, baik hutang pokok mau pun bunganya, pelawan tidak. pernah: melakukan: cicilan yang kiper #janjikan. jose ena diana are ena bahwa dalam berita acara surat penagihan yang telah dilakukan lima kali, yaitu bukti t.s, dan dandan menyerahkan jaminan hutang kepada bank duta, yang pada kenyataannya tidak pernah dilaksanakan: sos. pelawan sebagai penyebab menunggak pembayaran 'kredit'tersebut pelawan tetap berkewajiban untuk membayar hutangnya sesuai dengan yang. telah disanggupkannya dalam. akte perjanjian, apalagi pelawan tidak ada menunjukkan itikad baik. hanya hanya: memutuskan :. bhi panai::: menghukum pelawan membayar ongkos perkara sebesar rp. pengadilan tinggi terhadap putusan hakim pengadilan negeri tersebut di atas, maka pihak pelawan. mengajukan pemeriksaan banding kepada pengadilan tinggi. penata date nana esai bahwa pertimbangan dan putusan pengadilan negeri sudah tepat dan benar. kanan dengan alasan ini maka pengadilan tinggi memberikan putusan dengan dictum menguatkan putusan pengadilan negeri. . boa mahkamah agung atas putusan pengadilan tinggi tersebut atas, pihak pelawan mepengadilan tinggi dinilai salah menerapkan hukum, pelanjut nya mahkamah agung akan mengadili sendiri perkara'ini: atas putusan pengadilan tinggi tersebut, pemohon kasasi mengajukan keberatan kasasi yakni sbb. hanan bana bra putusan pengadilan tinggi telah salah menerapkan hukum yang me nyatakan bahwa bank duta cabang lhokseumawe hanya merupakan cabang dari badan hukum pusat, yang tidak mempunyai legitimasi persona stand judicial, seharusnya cabang merupakan perpanjangan tangan dari kantor pusat, karenanya. menurut acara perdata dan sesuai s3.dengan yurisprudensi dapat digugat dan menggugat: mus bahwa: segala tindakan hukum: dilakukan oleh alamsyah hamid dalam rangka: perbuatan. dengan pemohon kasasi adalah mempunyai legitimasi dalam jabatan mewakili bank duta cabang lhokseumawe. "el pertimbangan mahkamah: agung. tersebut di atas: didasari oleh per timbangan hukum yang intisarinya dapat dikutip sbb :. bahwa: keberatan. pemohon kasasi tersebut. dapat dibenarkan karena pengadilan tinggi telah salah menerapkan hukum, yang meny. bahwa, gugatan yang: ditujukan: kepada alamsyah hamid: selaku manager operasional bank duta: cabang lhokseumawe dalam ka 'kapasitasnya sebagai manager berdasarkan aktetumawe, oleh karena itu gugatan:tersebut adalah sah menurut hukum. dengan pertimbangan hukum yang intisarinya dikutip atas, akhirnya mahkamah agung memberikan putusan sebagai berikut mengadili nan mengabulkan permohonan kasasi dari pemohon kasasi muhammad alihafiah membatalkan putusan pengadilan tinggi banda aceh tanggal april pdt pt. aceh. memerintahkan pt. banda aceh untuk membuka kembali persidangan dalam perkara ini untuk memeriksa pokok perkara. menghukum memohon kasasi untuklhokseumawe. oo. on, pdt. iw pn. lsm tanggal november . pengadilan tinggi aceh masa bean anna perd pt. aceh, tanggal april. . mahkamah agung :. sos loop ena bai pdt tanggal oktober . majelis. hakim. soeharto, sh., selaku: ketua sidang didampingi hakim agung djohansyah, sh. dan ny. murah, sh. bags buru san spot ane beda ain nomor: k pa199d sela bias demi keadilan berdasarkan ketuhanan benenaaa aan yang mahasiswa osis ses ate dan ban ons mahkamah agung asi saat memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah mengambil putusan: sebagai berikut dalam perkara sos soo seruan abah muhammad alinafiah, bertempat tinggal desa, lagu. selatan, kecamatan banda sakti lhokseumawe, pemohon kasasi, dahulu pelawan pembanding, |. dengan akamojahi koni bermata yin, mandela lhokseumawe, dalam hal ini diwakili oleh gunawan wibisono, sh. dan sofyan rasyid, sh: yang bertindak selaku kuasa direksi bank duta berdasarkan surat kuasa tanggal november memberi kuasa kepada eko evidolo, sh. dan mualuddin yacob, sh. memohon mahkamah agung tersebut membaca surat surat yang bersangkutan?kasasi sebagai tertawan' muka persidangan pengadilan negeri pada. pokoknya atas dalifedalil bahwa membantah tanggal juni hadapan notaris ridwan usman, sh. mengikat perjanjian hutang dengan terbatas dalam hal ini bank duta cabang lhokseumawe, . oka bahwa membantah mengajukan kredit sebenarnya. rp, (empat puluh lima juta rupiah) tetapi yang disetujui bank duta hanya rp. (tiga puluh juta rupiah) yang dituangkan dalam akte perjanjian kredit dan masing masing rp. dan: rp. dengan perjanjian bahwa membantah. harus menyelesaikan bunga berikut pokoknya lunas selama bulan jadi berakhir juni bahwa setelah itu oleh tertawan berbanding yang pada tangga! juli .telah diberitahukan tentang memori kasasi dari pelawan pembanding diajukan jawaban memori.kasasi yang diterima di kepaniteraan pengadilan negeri lhokseumawe pada tanggal agustus menimbang, bahwa. permohonan kasasi:a guo beserta alasan alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan: dengan: saksama: diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang undang, maka.oleh karena. itu permohonan. kasasi tersebut formil dapat diterima: menimbang, bahwa. keberatan keberatan: yang diajukan oleh. pemohon: kasasi dalam memori kasasinyatersebut pada pokoknya ialah bahwa keliru putusan pengadilan tinggi yang menyatakan bahwa bank duta cabang lhokseumawe hanya merupakan. cabang: dari badan hukum. pusat yang: demikian: tidak mempunyai legitimasi persona stand judicial seharusnya cabang merupakan perpanjangan tangan dari kantor pusat karenanya menurut acara perdata dan sesuai dengan yurisprudensi dapat menggugat dan digugat, jatuh . bahwa: gugatan: ditujukan kepada" alamsyah hamide perjanjian kredit yang: bertindak: adalah alamsyah hamid lagi pula saat berperkara yang bersangkutan telah memberikan kuasa kepada gunawan wibisono, sh. dan' sofyan rasjid,. sh. yang: bertindak: dalam kapasitasnya kuasa: direksi: bank duta selanjutnya: diserahkan kepada: eko evidolo, sh: maka kon sekwensinya segala tindakan hukum dilakukan oleh alamsyah hamid dalam rangka perbuatan dengan pemohon kasasi adalah. mempunyai legitimasi dalam jabatan mewakili bank duta cabang lhokseumawe. . bahwa keliru pula pengadilan negeri lhokseumawe yang menyatakan pemohon. kasasi tidak beritikad baik karena. tidak: berusaha. mencuci hutang pokok beserta bunga sedangkan kenyataannya pemohon: kasasi telah berkali kali membayar angsuran bulan agustus september :s1991 dll: hal.ini tidak dipertimbangkan sama. sekali: #i0 note? .:. bahwa: keliru pengadilan negeri membenarkan lelang eksekusi dengan: menolak gugatan pemohon' kasasi: sedangkan jangka" waktu "pem: bayaran kredit jatuh.tempo tanggal : juni.: sesuai akte pengakuan hutang. dengan: jaminan: no: : dan: s d. sehingga eksekusi, yang akan dilakukan menjadi prematur owl menimbang mengenai keberatan ad, dan ad. pan bag dengan pertimbangan sebagai berikut: beban nan bahwa pengadilan tinggi telah keliru dalam : bahwa gugatan yang ditujukan kepada alamsyah hamid selakuaumawe, oleh karena itu gugatan tersebut adalah sah menurut hukum: menimbang, berdasarkan pertimbangan tersebut atas dengan tidak perlu lagi mempertimbangkan alasan alasan kasasi lainnya menurut pen dapat mahkamah agung terdapat cukup alasan untuk mengabulkan per pohonan kasasi yang diajukan oleh pemohon kasasi muhammad alinafiah tersebut dan membatalkan putusan pengadilan tinggi banda aceh tanggal april pdt pt. aceh, menimbang, oleh karena pengadilan tinggi banda aceh belum me periksa pokok perkara, maka mahkamah agung menganggap perlu me perintahkan kepada pengadilan tinggi untuk memeriksa pokok per karyanya:kasasi muhammad alinafiah tersebut: membatalkan putusan pengadilan tinggi banda aceh tanggal april pdt pt. aceh: memerintahkan pengadilan tinggi banda aceh untuk membuka kem bali persidangan dalam perkara ini untuk memeriksa pokok perkaranya, menghukum memohon kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi inisoeharto, sh. hakim agung yang ditunjuk oleh ketua mahkamah agung sebagai ketua sidang, djohansjah, sh. dan ny. murah bustami, sh. hakim hakim anggotasjohansjah, sh. dan dr. ign. gde jaksa, sh. sc. hakim hakim anggota, ny. dilema salim, sh. panitera pengganti luar biasa dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak. putusan. seen katun sasa nomor perd pt. aceh. demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang maha esa bin aan pengadilan tinggi aceh banda aceh, yang mengadili ata muhammad alindfiah, pekerjaan wiraswasta, alamat desa lagu selatan, kecamatan banda sakti lhokseumawe: selanjutnya disebut sebagai pelawan pembanding, alamsyah hamid, 'pekerja , selanjutnya disebut sebagai tertawan berbanding, bana aman pesan pun pengadilan tinggi tersebut, kan telah membaca berita acara dan semua surat surat yang berhubungan tentang duduk perkara memperhatikan dan menerima keadaan keadaan mengenai duduknya perkara yang tertera dalam putusan pengadilan negeri lhokseumawe tang gal januari pdt iw pn. lsm., yang kamarnya berbunyi sebagai berikut laga aan menolak perlawanan pelawan untuk seluruhnya: menyatakan bahwa pelawan adalah pelawan yang tidak baik, . . menghukum pelawan membayar ongkos.perkara yang hingga kini di taksi sebesar rp. (empat puluh riburupiah), |
|. alasan yang diperbolehkan" (een geoorloofde oorzaak)"' berdasarkan b.w. yang dalam hal 'ini merupakan suatu "tujuan bersama" (gezamenlijke doelydari kedua belah pihak .atas dasar mana kemudian diadakan perjanjian dan bukan merupakan hal yang mengenai akibat pada waktu pelaksanaan perjanjian. putusan mahkamah agung tg. agustus sip . demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang maha esa mahkamah agung: tata bae susunan majelis den ketua prof. sarwono hakim anggota miskin kusumah armada s.h. indroharto hasan mengadili dalam tingkat kasasi telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara: . ono date bbt senapan bae meja ny. lie lian jun, tidak bekerja, bertempat tinggal ji. cisangkuy no, bandung, penggugat untuk kasasi tergugat dalam aksesi, dahulu penggugat terbandiap: naa arthur tutuarima,. pegawai tinggi. pada departemen. ikatan darat pindah), bertempat tinggal bandung, jl. cisangkuy paviliun), tergugat dalam kasasi menggugat untuk. kasasi debu tergugat pem banding nan nata mahkamah agung tersebut) . oo. coco owns eps melihat surat surat yang bersangkutan! os. baung tana menimbang bahwa dari surat sitrat'tersebut ternyata, .bahwa:sekarang penggugat untuk kasasi tergugat dalam kasasi sebagai penggugat:asli telah menggugat sekarang tergugat dalam kasasi penggugat untuk: kasasi.sebagai tergugat asli dimuka penpudiian negeri bandung pada pokoknya atas dalil. bahwa penggugat asli dengan keluarga sejak tahun adalah pen huni utama yang syah dari rumah'induk (hoofdebouw) yang terletak: jl, cisangkuy bandung so rosea garis sebab bahwa sejak tahun tergugat asli masuk pula dalam rumah verse but sebagai penghuni paviliun. wib setiuosan mas bahwa pada tahun penggugat asli telah mengajukan permohonan la7 kepada panitia pelaksana penguasa milik belanda p3mb) untuk membeli seluruh rumah.tersebut: dll bahwa pada tahun tergugat asli mengajukan permohonan yang sama kepada p3.m.b. atas rumah itu: | . . bahwa pada tahun. tergugat asli mengatakan kepada penggugat asli, bahwa tergugat asli mempunyai kans lebih besar untuk dapat ijin pembelian rumah tersebut hanya tergugat asli tidak mempunyai uang: bahwa kemudian terjadi perjanjian lisan antara penggugat asli dengan tergugat asli bahwa kalau ijin bagi tergugat asli sudah: keluar, maka peng gugat asli akan membayar harga yang ditetapkan dan kemudian penggugat asli akan menjadi pemilik hoofdgebouw. dan tergugat asli akan menjadi pemilik paviliun: bahwa atas dasar perjanjian ini tergugat asli telah menerima dari penggugat asli uang sebanyak rp. ul. (lima ratus sembilan puluh lima ribu rupiah uang lama), sedangkan harga yang ditetapkan pemerintah adalah rp. u.!. (empat ratus sebelas ribu tujuh ratus lima puluh rupiah uang lama), bahwa pada tahun penggugat asli baru mengetahui dari p3m.b., bahwa rumah tersebut telah berhasi! dibeli oleh tergugat asli pada akhir tahun akan tetapi tergugat asli tidak mau melaksanakan perjanjian tersebut: bahwa berdasarkan hal hal tersebut diatas penggugat asli menuntut kepada pengadilan negeri bandung supaya memberikan putusan sebagai berikut untuk menyerahkan semua hak haknya rumah induk (hoofdgebouw) dari pada rumah tersebut kepada penggugat:'tanah: memberi kuasa kepada penggugat, untuk: dan atas nama tergugat menghadap kepada pejabat pembuat akte tanah tersebut dan mence bahkan semua hak hak dari pada tergugat atas rumah induk (hoofd bobelum melaksanakan penyerahan itu:kang menghukum tergugat untuk membayar semua ongkos perkara, bahwa tergugat asli telah menyangkal kebenaran dari gugatan pengguna gat asli tersebut dan sebaiknya mengajukan gugatan balik rekonpensi 'yang'pada' pokoknya atas dali dalih haa telah keluar: maka pembelian:rumah tersebut seluruhnya akan dibiayai oleh penggugat dan jika jual beli rumah itu antara pemerintah dan tergugat telah terlaksana. maka tergugat harus menyerahkan semua 'hak haknya atas rumah induk kepada: penggugat dan tergugat akan memperoleh paviliun dengan percuma: has nan bahwa oleh karena hubungan yangguna atakan kepada adiknya max tutuarima dengan surat kuasa ttg. agustus bahwa berdasarkan surat kuasa tersebut max tutuarima telah meng ambil uang pula pada penggugat berturut turut: tgl. sebesar rp. tujuh puluh lima ribu ru pisah). igl. sebesar rp. (dua puluh lima ribu rupiah). tgl. sebesar rp. (dua puluh lima ribu ru pisah). tgl. sebesar rp. (dua pula lima ribu ru pisah). tgl. sebesar rp. (lima puluh ribu rupiah). tgi. sebesar rp. (seratus ribu rupiah). bahwa dengan demikian jumlah uang yang sudah diterima oleh ter gugat dari penggugat untuk pembelian rumah tersebut seluruhnya telah berjumlah rp. (lima ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) suatu jumlah yang tidak sedikit artinya dalam tahun bahwa harga rumah itu oleh pemerintah ditetapkan sebesar rp411. tempatratus sebelas ribu tujuh ratus lima puluh rupiah bahwa pada akhir tahun tergugat: telah berhasi! membeli rumah tersebut dari pemerintah, hal mana baru. diketahui oleh penggugat dari p3mb dalam bulan maret bahwa setelah tergugat berhasil!tukana bahwa penggugat berkepentingan sekali, agar perjanjian sebagaimana diuraikan diatas dilaksanakan karena penggugat dengan keluarganya tinggal. dirumah induk tersebut, yang: kesemuanya (termasuk. penggugat) berjumlah sebelas) jiwa saba nah bahwa jika perjanjian tersebut tidak dilaksanakan, penggugat. tidak mempunyai jaminan, bahwa tergugat tidak akan mengadakan segala macan tara dan. tipu daya untuk tokoh mengusir penggugat, kesimpulan: berdasarkan hal hal tersebut diatas, penggiat dengan segala hormat pada ketua pengadilan negeri, agar berkenan memutuskan: il. menyatakan bahwa perjanjian antara penggugat dan tergugat tersebut syah dan mempunyai kekuatan hukum. menghukum tergugat untuk melaksanakan perjanjian tersebut. menghukum.tergugat untuk menyerahkan semua hak haknya atas ru mah induk (hoofdgebouw) dari pada rumah tersebut kepada penggugat. tanah: memberi kuasa kepada penggugat, untuk dan atas nama tergugat menghadap kepada pejabat pembuat akte tanah melaksanakan penyerahan itu.menghukum tergugat untuk membayar semua ongkos perkara. menimbang, bahwa berdasarkan perimbangan dari hakim pertama didalam putusannya tersebut diatas yang disetujui dan selanjutnya dijadikan alasannya sendiri oleh pengadilan tinggi, kesimpulan hakim pertama untuk menyatakan bahwa perjanjian penyerahan rumah induk ada dari penggugat kepada tergugat adalah tepat dan dibenarkan oleh pengadilan tinggi. bahwa disamping alasan alasan ini dapat pula dibuktikan dari senjata an kenyataan seperti dibawah ini: aa. surat surat urusan pembelian rumah sengketa tidak akan diserahkan kepada penggugat kalau perjanjian penyerahan rumah induk tidak ada. bahwa lain halnya apabila surat surat yang dimaksud diserahkan kepada penggugat untuk jaminan atas pinjaman uang yang untuk ini tergugat tidak berhasil membuktikannya. dalam kwitansi penerimaan uang' sebesar rp. (dua ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) tergugat menerangkan keperluan ari uang ini dengan menuliskan bahwa uang yang diterimanya dari ny. lie lian jun alias ny. die hong joe adalah untuk ,,mengurus pem bayaran rumah jalan cisangkuy bandung . bahwa kalimat yang akhir ini menunjukkan bahwa ada perjanjian pe penyerahan rumah induk tersebut. aan cc. ''bahwa adalah mustahil dan tidak "masuk 'akal, bahwa didalam per kajian pinjam meminjam yang jumlahnya sebegitu besar tidak ada sedikit juga syarat syaratnya mengenai pembayaran kembali, bunga dan seterusnya, menimbang, bahwa berhubung dengan ke anggaran tergugat pem banding untuk melaksanakan perjanjian, maka telah sepatutnya untuk memperoleh ,,de materiel waarheid pengadilan meninjau apakah peran jian, yang dibuat itu sempurna, bahwa dengan tidak berlebihan, pengadilan perlu menjelaskan bah perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik yang berarti, bahwa perjanjian itu haruslah suatu perjanjian yang patut dan'adil (naar redelijkheid billijkheid), bahwa dengan demikian pengadilan harus mempertimbangkan apakah didalam persoalan yang dikemukakan kepadanya ada keputusan dan ke dilan bahwa karena lembaga kepatutan dan keadilan adalah ketertiban umumkan openbare orde), maka apabila kepatutan dan keadilan tidak terdapat didalam perjanjian yang bersangkutan, pengadilan dapat mengada kan perubahan dalam arti merubah isi perjanjian itu diluar kata katanya: bahwa isi perjanjian, ditentukan tidak hanya oleh rangkaian kata kata yang disusun oleh kedua belah fihak, tetapi ditentukan juga oleh kepatutan dan keadilan: menimbang, bahwa persoalan yang dihadapi sekarang oleh pengadilan ialah, bahwa tergugat pembanding arthur tutuarima sebagai pegawai negeri yang utama berhak membeli rumah sengketa dan yang sekarang telah dimilikinya berdasarkan perjanjian yang dibuatnya sedangkan penggugat berbanding mendapat hanya sebahagian kecil yaitu hanya paviliun saja, sedangkan penggugat berbanding yang bukan pegawai negeri, mendapat bahagian yang besar, yaitu rumah induk (hoofdgebouw): bahwa kenyataan ini dianggap oleh pengadilan tidak patut dan adil, walaupun harga pembelian semuanya dibayar oleh penggugat berbanding ny. lie lian jun, para bahwa berdasarkan lembaga tersebut diatas pengadilan ingin meng adakan perubahan dalam isi dari perjanjian yang dibuat oleh kedua belah fihak dan menyesuaikannya dengan kepatutan dan keadilan karena norma norma inilah yang turut menentukan isi dari perjanjian dan tidak akan berarti bahwa pengadilan merubah perjanjian, bahwa karena perubahan yang demikian tidak diminta, pengadilan tidak dapat berbuat sesuatu, aan bahwa dari pertimbangannya ternyata juga, bahwa hakim .pertama tidak menyelidiki apakah ini perjanjian itu memenuhi syarat syarat dari kepatutan dan keadilan menurut syarat syarat mana perjanjian harus dilaksanakan (pedoman dan b.w.):. menimbang, bahwa baik penggugat berbanding maupun tergugat pem banding rupanya tidak tahu, bahwa dalam hal perjanjian tidak ditaati dan dalam: hal tidak mungkin. dilaksanakan, perselisihan (mengenai akibat akibatnya dapat juga. diselesaikan dengan ketentuan ketentuan tercantum didalam buku ketiga dari b.w. titel pertama afdeling ke empat dan pasai dan . menimbang, bahwa dari tuntutannya, ternyata, bahwa penggugat ter banding. semata mata. menghendaki supaya perjanjian dilaksanakan, se dangkal pelaksanaannya oleh pengadilan tinggi dianggap tidak mungkin, karena bertentangan dengan kepatutan dan keadilan: bahwa selanjutnya dan b.w. yang dipergunakan sebagai pedoman didalam perkara ini tidak pula memberi kekuasaan kepada pengadilan untuk merubah atau untuk meniadakan perjanjian yang dibuat oleh kedua belah fihak: menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan seba gimana diuraikan diatas, ada alasan bagi pengadilan tinggi untuk me nyatakan gugatan penggugat berbanding tidak dapat diterima (niet ont vankelijk):. menimbang, bahwa mengenai tuntutan rekonpensi dari tergugat pem banding yang menuntut sewa kepada penggugat berbanding karena hak milik dari rumah sengketa dikaburkan atau ditempatkan dalam keadaan terkatung katung oleh perjanjian mereka maka tuntutan tergugat pem banding dalam rekognisi mengenai ini harus juga dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijk): memperhatikan undang undang yang bersangkutan dan dengan mem batalkan keputusan hakim pertama tuntutan penggugat berbanding dan tergugat pembanding baik dalam konvensi maupun didalam rekonpensi akan diadili sendiri oleh pengadilan tinggi: mengadili: menerima permohonan banding dari tergugat: membatalkan putusan pengadilan negeri bandung tertanggal pe berlari mengadili lagi: dalam konvensi menyatakan gugatan penggugat dalam konvensi, tergugat dalam rekan pensi tidak dapat diterima (niet ontvankelijk), '. mencabut sitaan jaminan atau barang sengketa yang dilakukan oleh panitera pengadilan negeri bandung sondjaja s.h: tanggal januari dalam rekonpensi bang tema bai menyatakan tuntutan penggugat dalam. rekonpensi, tergugat. dalam konvensi tidak dapat diterima (niet ontvankelijk). ena menetapkan ongkos perkara nihil. demikian diputuskan pada hari rabu, tanggal juri tujuh penuh oleh kami noerdin s.h, wakil ketua pengadilan tinggi ban dung sebagai hakim tunggal berdasarkan penetapan dari ketua pengadilan tinggi bandung tertanggal mei perd p.t.b., kupu lisan mana pada hari itu juga diucapkan oleh hakim tersebut dihadapan asse kadang, panitera pengganti pengadilan tinggi tersebut tetapi tanpa hadirnya kedua belah fihak. putusan pengadilan negeri bandung sipil demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang maha esa putusan pengadilan negeri bandung yang mengadili perkara perkara berkata dalam tingkat pertama,telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini, didalam perkara antara: ny. lie liar jun, tidak bekerja, bertempat tingga! bandung, jalan cisangkuy dalam hal ini memilih tempat kediaman ban dung, jalan citarum pada alamat kuasanya ny. nini karim sh.: penggugat dalam konvensi, tergugat dalam rekonpensi, ani awan arthur tutuarima, pegawai tinggi pada departemen angkatan darat pin dat), bertempat tinggal bandung. jalan cisangkuy paviliun), dalam .hal ini memilih tempat kediaman pada alamat kuasanya segi jatuh sh., berkantor pindad kiaracondong bandung: tergugat dalam konvensi, tan mann penggugat dalam rekonpensi. bnn pengadilan negeri tersebut naa telah membaca segala surat surat: telah mendengar kedua belah pihak dan saksi saksi: tentang duduknya perkara: naa menimbang, bahwa penggugat dalam konvensi, tergugat dalam 'rekan pensi, tengah surat gugatannya tertanggal wars 1yoo terdaftar ht panitera pengadilan negeri bandung tanggal maret reg. sipil) pada pokok gugatannya telah mengemukakan seperti' berikut: bahwa penggugat bersama keluarganya sejak tahun adalah peng huni yang syah dari rumah induk (hoofdgebouw) dari rumah yang terletak dalam kota bandung, jalan cisangkuy dengan status penghuni utama (hoofdbewoner) dari rumah seluruhnya: bahwa sejak tahun tergugat masuk pula dalam rumah tersebut sebagai penghuni dari paviliun: bahwa pada tahun penggugat telah mengajukan permohonan pada panitia pelaksana penguasa milik belanda p3mb) daerah berisi denan priangan untuk membeli seluruh rumah tersebut: bahwa pada tahun tergugat juga mengajukan permohonan yang sama pada p3imb: bahwa pada tahun tergugat menghubungi penggugat dan me nyatakan hal hal yang isinya adalah sb.: bahwa ternyata penggugat dan tergugat telah sama sama mengajukan permohonan pada pib untuk membeli seluruh rumah berikut sekarang annya yang terletak jalan cisangkuy tersebut:adalahan, bahwa oleh karena itu tergugat mengusulkan kepada penggugat, jika tergugat di larga tergugat adalah baik sekali, bahkan keluarga tergugat sering men dapat bantuan secara kekeluargaan dari penggugat: bahwa oleh karena itu tidak ada alasan bagi penggugat untuk men curigai maksud maksud tergugat, oleh karena mana penggugat menerima baik usul tergugat seperti diuraikan diatas: telah keluar, maka pembelian rumah tersebut seluruhnya akan. dibiayai oleh penggugat dan jika jual beli rumah:itu antara pemerintah dan tergugat telah terlaksana, maka tergugat harus menyerahkan semua hak haknya atas rumah induk kepada penggugat dan tergugat akan memperoleh paviliun dengan percuma. bahwa oleh karena hubungan yang. guusahakan kepada adiknya max tutuarima dengan surat kuasa ttg. agustus bahwa berdasarkan surat kuasa tergugat max tatarica telah meng ambil uang pula pada penggugat. berturut turut: bai .1gl. sebesar rp. (tujuh puluh lima ribu rupa bea ah) yai6l (dua puluh lima ribu rupiah) (dua puluh lima ribu rupiah) (dua puluh lima ribu rupiah) lima puluh ribu rupiah) (seratus ribu rupiah): bahwa dengan demikian jumlah uang yang sudah diterima oleh terigu gat dari penggugat untuk pembelian rumah tersebut seluruhnya telah ber jumlah rp. (lima ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) suatu jumlah yang tidak sedikit artinya tahun bahwa harga rumah 'itu oleh pemerintah ditetapkan sebesar rp. , (empat ratus sebelas ribu tujuh ratus lima puluh rupiah): bahwa pada akhir tahun tergugat telah berhasil membeli rumah tersebut dari pemerintah, hal mana baru diketahui oleh penggugat dari p3mb dalam bulan maret bahwa setelah tergugat berhasilrupdna bahwa penggugat berkepentingan sekali, agar perjanjian sebagaimana diuraikan diatas dilaksanakan, karena penggugat dengan keluarganya tinggal dirumah induk tersebut, yang kesemuanya (termasuk penggugat) berjumlah (sebelas) jiwa: ban bahwa jika perjanjian tersebut tidak dilaksanakan, penggugat tidak pengadilan negeri bandung:tertanggal pebruari no:: sipil, dalam perkaranya. kedua: belahfihak tersebut diatas,'yangamarnya berbunyi sebagai berikut: kuna bini ana bah dalam konvensi: sb mengabulkan gugatan penggugat dalam konvensi, tergugat dalam .rekonpensi.: dalam konvensi, penggugat dalam rekonpensi adalah syah dan mempunyai kekuatan hukum, menghukum. tergugat dalam '.itu, hoofdgebouw dari rumah tersebut menjadi 'hal miliknya penggugat dalam rekonpensi. menyatakan syah.dan berharga penyitaan 'pengko. menghukum tergugat pula, untuk membayar ongkos ongkos perkara yang hingga sekarang ditaksir sejumlah rp. , (dua ribu dua puluh rupiah). hana dalam rekonpensi: menolak gugatan penggugat dalam rekonpensi,: tergugat dalam kon pensi, dak menetapkan, bahwa. ongkos ongkos. perkara dibagian rekonpensi ini sebanyak nihil. menimbang, bahwa menurut berita acara yang dibuat oleh panitera pengadilan negeri. bandung tertanggal pebruari tergugat telah mengajukan banding, pernyataan banding mana pada tanggal pebruari. telah diberitahukan kepada fihak lawannya dengan. sak sama, tentang hukumnya: telah membaca memorie banding dan memorie bantahan dari emban ding dan berbanding yaitu: bnn @. tertanggal april (.zb. tertanggal mei cc. tertanggal juni menimbang, bahwa terhadap putusan hakim pertama tergugat me mohon peradilan bandingan, permohonan mana diajukan dalam tenggang dan dengan cara syarat syarat menurut undang undang, oleh karena mana permohonan tersebut dapat diterima:. . "gs maka dengan keterangan tersebut diatas kami mohon kepada bapak: ketua pengadilan negeri agar diputuskan menurut hukum: menolak permohonan penggugat' konvensi tergugat rekonpensi: menerima dan mengabulkan gugatan balasan dari penggugat rekan pensi: nan j3. menghukum penggugat konvensi tergugat tekonpensi untuk membayar uang sewa sejak permulaan dengan sewa rp: setiap bulan! menghukum tergugat rekonpensi penggugat konvensi untuk membayar perkara ini baik mengenai gugatan konvensi maupun gugatan rekan pensi: menimbang, bahwa penggugat dalam konvensi, tergugat dalam rekan pensi sebagai replika dan jawaban terhadap gugat balas dari penggugat tekonpensi telah mengemukakan seperti berikut: bahwa ny. lie. ldan jun menyangkal semua dalil dalil arthur tutuarima, kecuali yang secara tegas diakui dinyatakan benar oleh ny. lie lian jun dibawah ini: dalam konvensi bahwa setelah diadakannya perjanjian penyerahan rumah induk, maka tergugat menyerahkan semua surat surat urusan pembelian rumah tersebut pada penggugat:. mma bahwa semua: surat surat urusan pembelian rumah tersebut diserahkan oleh tergugat pada penggugat, karena memang penggugat yang menurut perjanjian akan mendapat rumah induk, lebih berkepentingan untuk me memang surat surat urusan pembelian rumah tersebut dari pada tergugat yang hanya akan memperoleh paviliun.yang jauh lebih kecil: . bahwa kemudian surat surat ini diambil kembali oleh tergugat karena diperlukannya untuk pengurusan selanjutnya pembelian rumah tersebut dan kepada penggugat disuruhnya membuat foto foto saja untuk bisa disimpan sebagai pegangan, oma aan bahwa fotokopi fotokopi dari surat surat mengenai urusan pembelian versi! jalan cisangkuy tersebut, keseluruhannya helai, pada waktunya akan diserahkan oleh penggugat kepada pengadilan sebagai bahan bukti: bahwa jika antara penggugat'dan tergugat tidak ada perjanjian tersebut dan hanya.ada hubungan pinjam meminjam yang sebagaimana ingin dilatih kan oleh tergugat, maka tidak dapatlah dimengerti, apa sebabnya tergugat menganggap perlu untuk menyerahkan semua surat surat yang' bersaing hutan dengan urusan pembelian rumah tersebut kepada penggugat dan tidak dapat pulalah dimengerti apa sebabnya penggugat menganggap perlu untuk membuatkan fotokopi fotokopi dari surat surat tersebut : bahwa jika memang tidak ada perjanjian tersebut, penggugat tidak mempunyai kepentingan untuk membuatkan dan menyimpan fotokopi fotokopi dari surat surat urusan pembelian rumah tersebut, oleh karena ini tidak menyangkut kepentingannya: bahwa jika antara penggugat dan tergugat hanya ada hubungan pinjam meninjau. uang, maka, penggugat.hanya berkepentingan, bahwa uang yang dipinjam itu dibayar kembali, laintidak dan penggugat tidak.ada hak untuk mencampuri.urusan pembelian rumah tersebut:. oo. bahwa jika hanya.ada hubungan pinjam meminjam uang, maka dalam kwintansi penerimaan uang sebesar rp. (dua ratus sembilan puluh lima ribu. rupiah) tergugat tidak akan menuliskan bahwa uang yang diterimanya: dari: ny. lie lian jun, alias ny. die: hong joe tersebut adalah untuk mengurus pembayaran rumah jalan cisangkuy. bandung", tetapi tentu hanya menulis bahwa uang itu adalah untuk pin jaman (foto kopi.dari kwitansi akan. diusulkan). sebab jika memang pinjaman, penggugat tidak mempunyai kepentingan untuk mengetahui nang yang dipindahkannya itu akan dipakai untuk apa. penggugat hanya berkepentingan, bahwa uang pinjaman tersebut di bayar kembali: bahwa berbahaya pikiran tergugat yang hendak menguap suatu per janjikan penyerahan rumah menjadi suatu hubungan pinjam meminjam uang, ialah karena adanya penilaian kembali uang rupiah pada akhir tahun yang menyebabkan uang rp. menjadi bernilai rp. , : faktor politis: ketegangan politik antara negara republik indonesia dan republik rakyat cina setelah pecahnya peristiwa gestalt pki juga pada akhir tahun dan kemarahan bangsa indonesia pada rrc, kemarahan mana pada waktu itu tidak begitu .membedakan antara wna dan wni keturunan cina: bahwa dengan adanya penilaian kembali uang rupiah tersebut tergugat memperhitungkan, bahwa dengan menyangkal adanya perjanjian penyu bahan rumah dan hanya mengakui seolah olah hubungan yang ada antara penggugat dan tergugat hanyalah pinjaman uang, maka dengan membayar kembali (super seribu saja dari jumlah yang telah diterimanya dari penggugat untuk pembayaran harga pembelian rumah tersebut dari pe perintah, sudah tidak berkewajiban lagi untuk menyerahkan rumah induk pada penggugat sesuai dengan perjanjian semua, bahwa hal ini tentunya sangat menguntungkan bagi tergugat, bahwa dengan adanya faktor ketegangan politik tadi, tergugat berupa .kuasi, bahwa orang orang cina, termasuk wni wni keturunan cina tidak akan mendapat perlindungan hukum bagi dari. negara spekulasi mana menimbulkan buah pikirannya untuk bertindak sewenang wenang terhadap menggugat dan mengingkari perjanjian penyerahan rumah yang telah dada kan antara penggugat dan tergugat: nan bahwa pada waktunya. tentang adanya perjanjian ini menggugat akan mengajukan saksi saksi dan bukti bukti tertulis: bahwa tergugat tidak menyangkal, karena itu mengakui, bahwa telah memberikan kuasa kepada adiknya max. tutuarima kantuk mengurus pembelian rumah:tersebut: . mao bahwa tergugat asli hanya meminjam uang sebanyak rp. ul. (dua ratus sembilan puluh lima ribu rupiah uang lama) dari penggugat: asli: bahwa sebaliknya penggugat asli telah tidak membayar sewa rumah pada pemiliknya, yaitu tergugat asli selama bulan sejak bulan januari dan oleh karena itu tergugat asli mengajukan gugatan dalam rekan pensi supaya pengadilan negeri bandung memberi putusan sebagai berikut: ii: menolak permohonan penggugat konvensi tergugat reconvensi: menerima dan mengabulkan gugatan balasan dari penggugat teconven: sis menghukum penggugat konvensi tergugat reconvensi untuk membayar uang sewa sejak permulaan dengan sewa rp. setiap bulan: menghukum tergugat reconvensi penggugat konvensi untuk membayar biaya perkara ini baik mengenai gugatan konvensi maupun gugatan reconvensi:pebruari sipil, yang kamarnya berbunyi sebagai berikut: dalam konvensi: mengabulkan gugatan penggugat dalam konvensi, tergugat dalam rekonpensi:: menghukum tergugat dalam konvensi, penggugat dalam rekonpensj': menolak gugatan penggugat dalam rekonpensi, tergugat dalam kon pensi: menyatakan, bahwa ongkos ongkos perkara dibagian rekonpensi ini sebanyak nihil: putusan mana dalam tingkat banding atas permohonan bahwa mengenai penyerahan penyerahan jumlah uang dari penggugat kepada max tutuarima sebagai kuasa dari tergugat seperti disebutkan dalam surat gugatan penggugat tertanggal hal hal pada waktu nya penggugat akan mengajukan saksi saksi dan bukti bukti tertulis: bahwa bagaimanapun juga tidak masuk akal, bahwa uang nang ter sebut diberikan sebagai pinjaman oleh penggugat kepada tergugat, dalam jumlah yang begitu besar, tanpa suatu rente dan tanpa sesuatu borg: dalam rekonpensi bahwa adalah tidak benar dalil penggugat d.r.bahwa tergugat d.r. sejak bulan januari tidak pernah membayar sewa dari rumah induk jalan cisangkuy no, tersebut: bahwa sewa untuk tahun telah dibayar dengan lengkap hal mana terbukti dari kwintansi kwitansi pembayaran yang pada waktunya akan disampaikan oleh tergugat d.r. kepada pengadilan sebagai bahan bukti: bahwa sewa untuk bulan bulan januari s d juni juga telah dibayar oleh tergugat d.r. kepada p3imb, akan tetapi p3mb mengirim kembali postwissel pembayaran uang sewa tersebut kepada tergugat d.r. fotokopi fotokopi dari postwissel serta surat pengantar yang bersangkutan akan diusulkan): bahwa berhubung rumah tersebut masih dalam sengketa, dengan sen dirinya tergugat d.r. berkeberatan untuk membayar sewa pada penggugat dr. oleh karena menurut perjanjian penyerahan rumah antara penggugat dr. dan tergugat dr. yang berhak atas rumah induk adalah tergugat d.r. sendiri. oleh karena adalah tidak masuk akal untuk mengharapkan dari tergugat d.r. bahwa akan bayar sewa pada penggugat d.r.: bahwa sewa yang dibayar selama ini oleh tergugat d.r. kepada p3mb untuk rumah seluruhnya telah rp. (enam: ratus delapan puluh tujuh rupiah lima puluh sen, ann bahwa tergugat d.r. telah tinggal dirumah induk sejak'tahun jadi jauh sebelum penggugat d.r. membeli rumah tersebut dari pib: bahwa menurut ketentuan ketentuan yang berlaku, pemilik rumah tidak dapat menaikkan sewa rumah dengan begitu saja, apalagi jika penghuni penghuni dalah penghuni penghuni lama yang telah tinggal dalam rumah tersebut sebelum rumah itu jatuh menjadi milik dari pemilik rumah: bahwa oleh karena itu andai kata pun penggugat d.r. adalah pemilik yang syah dari rumah jalan cisangkuy tersebut tidak dapat secara sewenang sewenang menaikkan sewa dari rp. (enam ratus delapan puluh tujuh rupiah lima utuh sen). menjadi rp. (dua ribu rupiah) setiap bulan, jadi kurang lebih lipat: pen kesimpulan berdasarkan hal hal tersebut diatas hak ny. lie lian jun tetap pada gugatannya: danang dalam konvensi dalam rekonpensi deras agen mannen sean aneh mohon agar: gugatan fihak arthur tutuarima ditolak atau setidak tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima, mohon' agar fihak arthur tutuarima dihukum membayar ongkos ongkos perkara: menimbang selanjutnya, bahwa segala yang dikemukakan dan bukti bukti yang diajukan oleh fihak fihak ditunjukkan pada beritaacara berita acara pemeriksaan bersangkutan dan untuk peningkatan dapatlah dianggap sebagai sebagai termuat dalam putusan ini: menimbang, bahwa akhirnya kedua belah fihak meminta putusan: tentang pertimbangan hukum: dalam konvensi: menimbang, bahwa maksud gugatan penggugat adalah seperti diurai kan diatas: menimbang, bahwa surat permohonan penggugat yang meminta penyu than pengenalan conservation besar) terhadap rumah yang sekarang di jadikan sengketa dan untuk dijadikan jaminan gugatan penggugat, peng adilan negeri anggap bahwa permintaannya itu tidak bertentangan dengan undang undang, sehingga permintaannya dapat dikabulkan, menimbang, bahwa tergugat menyangkal gugatan penggugat tersebut dan menyatakan keberatan terhadap penyitaan pengenalan terhadap rumah yang dijadikan sengketa itu, menimbang, bahwa dengan diangkatnya itu maka penggugat berke wajibkan untuk membuktikan dalil dalilnya, dan untuk keperluan pembuat itu telah menyerahkan surat surat bukti yang diberi tanda hitam p.s, dan serta atas permintaannya telah kiper dengarkan sebagai saksi saksi: die hong joe, kwee feng sen, abubakar alwi aksi dan ny. wang wen, saksi saksi mana kecuali saksi ke die hong joedie hong joe: saksi kenal fihak fihak dan kepada bukan isteri, hanya tinggal bersama dalam satu rumah dan masing masing tinggal jalan cisangkuy ban dung serta mempunyai s.1i.m., bahwa pada tahun yang bulan dan tanggalnya sudah tidak ingat lagi, tergugat datang tempat penggugat dan mengatakan ingin membeli rumah jl. cisangkuy dari pib akan tetapi tidak punya uang: bahwa selanjutnya tergugat meminta pada penggugat supaya penggugat yang membayar harga seluruhnya berikut ongkos ongkosnya dan jika ber hasil, rumah induk untuk penggugat dan paviliun dari rumah tersebut untuk tergugat: cs.: bahwa uang untuk pembelian rumah tersebut:dan yang memakai tanda penerimaan (kwitansi) yang ditandai tangani oleh tergugat sendiri sebesar rp. xx), bahwa uang uang yang lainnya yang jumlahnya sudah tidak ingat lagi diterima oleh max tutuarima kuasa dan adik tergugat sendiri, bahwa semua uang yang telah diserahkan itu adalah untuk pembelian dan ongkos ongkosnya: bahwa selain tergugat yang mengajukan permohonan pembelian rumah kepada p3mb juga ada orang orang lainnya yang memajukan permohonan termaksud, termasuk penggugat sendiri, kwee feng sen saksi kenal kepada fihak fihak akan tetapi tidak ada hubungan keluar terhadap mereka, bahwa saksi menyaksikan sendiri tatkala max tutuarima menerima uang sebesar rp. dari penggugat, akan tetapi saksi tidak turu! menghitung dan dihitung sendiri oleh max tutuarima, bahwa sebelumnya penggugat meminta davies terlebih dahulu pads saksi tentang permintaan max tutuarima dan jawab saksi baik berikan bil: memang diperlukan untuk ongkos pembelian rumah jl. cisangkuy itu: bahwa max tutuarima pernah menerangkan kepada saksi bahwa uang sejumlah rp. untuk ongkos terakhir dari pembelian rumah ji. cisangkuy bahwa surat menyaksikan tertanggal september isinya benar dan ditanda tangani oleh saksi sendiri: abubakar alwi aksi saksi kenal kepada fihak fihak tetapi tidak ada hubungan keluarga terhadap mereka: bahwa saksi mengetahuinya adanya perjanjian antara penggugat dan tergugat dari penggugat sendiri dan dari die hong joe: bahwa die orig joe adalah salah seorang pegawai dari saksi punya perusahaan, bahwa saksi sering berkunjung rumah penggugat jl. cisangkuy dan ada kalanya dua'atau tiga kali dalam tempo seminggu: bahwa saksi pernah mengusulkan supaya rumah jl. cisangkuy dibeli oleh penggugat dan telah ada beberapa orang termasuk penggugat sendiri yang mengajukan permohonan untuk membeli: rumah tersebut kepada p3mb dan diantaranya juga ada seorang letnan kolonel, bahwa die hong joe pernah mengatakan kepada saksi bahwa antara penggugat dan tergugat telah diadakan perjanjian mengenai pembelian rumah tersebut, yaitu semua ongkos ongkos dipikul oleh penggugat dan jika berhasil, tergugat mendapatkannya, hoofdgebouw bagi penggugat dan tergugat mendapatkan paviliun dari rumah tersebut: bahwa atas permintaannya' die hong joe saksi pernah memberi pin: jaman:uang kepadanya pada tahun yang jumlahnya :yang pasti sudah tidak ingat magis bee tas bahwa saksi pernah melihat kwitansi penerimaan uang yang ditanda tangani oleh tergugat yang kalau tidak salah isinya itu mengenai ongkos ongkos pembelian rumah ji. cisangkuy bahwa saksi mengetahui hubungan baik antara penggugat dengan tergugat sebelum adanya sengketa sekarang: . bahwa saksi tidak mengetahui apakah penggugat dengan die hong joe menikah syah atau tidak, akan tetapi menurut: keterangannya mereka tidak menikah syah: ny, wang wen: bahwa.saksi kenal fihak fihak tapi tidak ada hubungan keluarga ter. hadap mereka: bahwa saksi mengetahui ada perjanjian antara penggugat dan tergugat mengenai rumah cisangkuy dengar dari penggugat sendiri dan dengar tatkala penggugat bercakap cakap kantor p3mb dimana saksi atas permintaan penggugat turut mengantarnya: bahwa disana penggugat mengatakan kepada tn. kaja petugas p3mb bahwa penggugat dan tergugat telah mengadakan perjanjian, sering rumah jalan cisangkuy itu sebenarnya untuk penggugat: bahwa saksi tidak mengetahui adanya perjanjian tertulis dan. tidak mengetahui penggugat memberikan uang pada tergugat, bahwa saksi tidak.pernah menanyakan hal hal tersebut pada tergugat: menimbang, bahwa dari surat surat bukti dan saksi saksi dan pula dari pengakuan tergugat sendiri ternyata: bahwa uang sebesar rp. yang dikeluarkan oleh penggugat, yang diakui oleh tergugat ialah sebesar rp. yaitu rp. dengan kwitansi yang ditanda tangani oleh tergugat sendiri dan rp. yang diakui dan diterima oleh max tutuarima: bahwa menurut keterangan saksi kwee feng sen, dan yang disaksikan sendiri olehnya, max tutuarima menerima dari penggugat uang sebesar rp. menimbang, bahwa dari surat keterangan ny. career, matilda cath rina dan keterangan saksi saksi lainnya kecuali die hong jie telah menu bukan adanya. perjanjian antara penggugat dan tergugat sebagaimana disebutkan dalam surat gugatan penggugat, sehingga oleh karenanya peng gugat telah. berhasil untuk. membuktikan dalil dalilnya, kecuali ada bukti lain dari tergugat yang dapat. melumpuhkan membuktikan dari penggugat tersebut: nan bnn menimbang, bahwa. tergugat untuk membuktikan pangkalan sang jalannya itu telah menyerahkan berupa surat surat yang diberi tanda t.i., t.a, t.s, dan serta atas permintaan tergugat telah kiper dengarkan sebagai saksi saksi: ir. handoko, kolonel inf, dan jan parents sahertian, saksi saksi manaaan haridojor bahwa saksi kenal tergugat karena adalah salah seorang karyawan pindad: aan ken bahwa saksi mengetahui bahwa tergugat untuk mendapatkan rumah jl. cisangkuy mendapat bantuan dari pindad, bahwa bantuan yang berupa materiel diantaranya berupa uang, tergugat mendapat pinjaman dari pindad sebesar rp. pada tahun bahwa menurut pendapat saksi, tergugat berhasil memilikinya rumah cisangkuy adalah bantuan dari pindad dan kolega koleganya yang turut aktif membantu: bahwa menurut laporan, harga rumah jl. cisangkuy itu sebesar rp. bahwa saksi tidak mengetahui adanya perjanjian antara penggugat dengan tergugat: bahwa yang mempunyai hak memiliki rumah jl. cisangkuy itu adalah tergugat: jan parent$ sahertian: bahwa saksi kenal hak fihak dan isteri saksi ipar dari tergugat: bahwa saksi tidak menyaksikan sendiri penggugat memberikan uang kepada max tutuarima, akan tetapi hanya: mendengar dari penggugat dan tergugat: dane bahwa kwitarisi penerimaan'siang sebesar rp. dari pengguna pat ditanda tangani sendiri oleh: tergugat tatkala sebelum tergugat pergi keluar negeri: danau asn bahwa selama tergugat diluar negeri pengurusan pembelian rumah j1. cisangkuy dikatakan kepada max tutuarima adik tergugat sendiri:: bahwa menurut keterangan dari penggugat.uang yang diberikannya.itu sebesar lebih kurang rp. s00. akan tetapi menurut keterangannya max tutuarima hanya kira idea sebesar rps4002000, one bahwa saksi pernah menyarankan kepada penggugat bila memberikan uang kepada max: tutuarima harus diminta tanda penerimaannya, . bahwa hubungan antara: penggugat dan tergugat semula: adalah baik dan.seperti keluarga sendiri, dan tatkala kematian isteri tergugat, penggugat memberikan: pinjaman uang: kepada: tergugat. yang diterima sendiri. oleh saksi sebagai yang mengurus:kematian isteri tergugat tersebut) bahwa saksi atas permintaan penggugat: telah mmemperdamaikan per sengketa mereka: agu hat bahwa penggugat juga sama mengajukan permohonan: untuk membeli rumah jalan cisangkuy kepada p3mb) soon lan bahwa penggugat pernah mengatakan kepada::saksi bahwa segala bantuan: yang. diberikan kepada tergugat.tidak akan diminta, bila. tidak terjadi perselisihan, san tni bahwa saksi tidak mengetahui dan tidak menyaksikan adanya peran jan nisan antara penggugat dengan tergugat mengenai rumah jalan pisang kuy 12tersebut, menimbang, bahwa dari keterangan saksi saksi dan surat surat bukti tergugat tersebut ternyata: bahwa baik bantuan model maupun materiel yang diberikan pin dad kepada tergugat bila dianggap mengikat, hanya mengikat terhadap tergugat sendiri, dan dalam hal berhasilnya pembelian rumah il. cisangkuy hak pemilihannya adalah untuk tergugat dan bukan bagi pindad: bahwa pinjaman uang sebesar rp. yang diberikan pindad kepada tergugat dilakukan pada tahun dan dalam nilai uang baru, sedangkan pengambilan uang sebesar yang diakui oleh tergugat rp. dilaksanakan dalam tahun dan dalam nilai uang lama, menimbang, bahwa keterangan saksi ir. handoko yang tidak menge tahun adanya perjanjian antara penggugat dan tergugat dan keterangan saksi lan parents sahertian dan surat surat bukti yang diajukan tergugat tidak dapat melumpuhkanpembuktian dari penggugat, dan bahwa justeru keterangan saksi jan parents sahertian yang menunjukkan adanya per janjikan antara penggugat dan tergugat tersebut: menimbang, bahwa oleh karena itu pangkalan dari tergugat tersebut tidaklah dapat diterima: dalam rekonpensi: menimbang, bahwa segala apa yang dipertimbangkan dibagian konten harus dianggap sebagai dipertimbangkan dibagian rekonpensi ini: menimbang, bahwa sebagaimana terbukti dari surat surat yang di ajukan tergugat dalam rekonpensi ternyata, bahwa tergugat untuk men diami rumah jl. cisangkuy mendapat s.i.m.: menimbang, bahwa tergugat untuk sewa tahun telah membayar uang sewa dan tidak diterimanya oleh p3mb karena sejak bulan desember rumah jl. cisangkuy: telah menjadi miliknya penggugat dalam mekongensis menimbang, bahwa seperti dipertimbangkan dibagian konvensi, bahwa perjanjian antara penggugat: dan tergugat adalah syah, maka tergugat rekonpensinya ini tidak berkewajiban untuk membayar uang sewa karena adalah juga mempunyai hak memiliki rumah jalan cisangkuy itu: menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan diatas, maka gugatan penggugat yang meminta supaya tergugat membayar uang sewa sebesar rp. tiap tiap bulan sejak: beralihnya hak milik rumah jl: cisangkuy kepada penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima dan harus ditolak: menimbang, bahwa adalah'adil pula apabila penggugat sebagai fihak yang dikalahkannya diharuskan untuk membayar ongkos ongkos perkara dibagian rekonpensi inis: phat pan uga asas uban salah memperhatikan futsal futsal dari undang undang dan hukum yang bersangkutan, ben manus memutuskan: dalam konvensi: bnn mengabulkan gugatan penggugat dalam .konvensi, tergugat .dalam rekonpensi: sana menyatakan, bahwa perjanjian antara. penggugat dalam konvensi, tergugat dalam rekonpensi dengan tergugat dalam. gugat dalam konvensi, tergugat dalam rekonpensi, sedangkan paviln:bonus lana menolak gugatan penggugat dalam rekonpensi, tergugat dalam kon pensi: menetapkan, bahwa ongkos ongkos perkara dibagian rekonpensi ini sebanyak nihil. demikian diputuskan bandung pada hari semen, tanggal pebruari limapuluh sembilan, oleh kami rd. sudirman suparman s.h., hakim pengadilan negeri bandung, dan pada saat itu.juga putusan tersebut diumumkan dengan dihadiri oleh kedua belah fihak dan panitera pengganti haris.i. kueri asia1 diposisikan open iergagn tinggi. sandang dengan putusan nya tanggal juni p,t.b:, yang: siarnya: berbunyi sebagai berikut: one data menerima permohonan banding dari tergugat: membatalkan putusan pengadilan negeri: bandung tertanggal pebruari ,, s.: sea mengadili lagi dalam konvensi: menyatakan gugatan penggugat dalam konvensi, tergugat dalam rekonpensi.tidak dapat diterima (niet ontvankelijk):.: mencabut sitaan jaminan atas barang sengketa yang dilakukan oleh panitera pengadilan negeri bandung sondjaja sh. tanggal januari dalam rekonpensi: menyatakan tuntutan penggugat dalam rekonpensi, tergugat dalam konvensi tidak dapat diterima (niet ontvankelijk): menetapkan ongkos perkara rihik: bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada penggugat berbanding pada tangga! agustus dan kepada tergugat pembanding pada tanggal agustus kemudian terhadapnya oleh penggugat berbanding.dan tergugat pembanding masing maagustus dan tanggal september sebagai mana ternyata dari surat keterangan dan no, yang dibuat oleh panitera pengadilan negeri bandung, permohonan mana kemudian, disusul oleh memori alasan alasannya yang diterima kepang terapan pengadilan negeri tersebut masing masing pada tanggal september dan tangga! septiketentuan dalam undang undang mahkamah agung indonesia tersebut: mea, lte bae ing menimbang bahwa permohonan kasasi dari kedua belah pihak beserta alasan alasannya .penggugat asal ny. lie lian jauh: bahwa telah terbukti adanya perjanjian antara penggugat asal dengan tergugat asal, hal mana juga diakui oleh pengadilan tinggi akan tetap? keputusan pengadilan negeri dibatalkan dengan alasan, bahwa per janjikan tersebut tidak dilaksanakan sesuai dengan dan pasa! b.w.: bahwa pengadilan tinggi berpendapat tidak patut dan tidak adil kalau penggugat asal mendapat rumah induk sedangkan tergugat asal men dapat paviliun, hal mana adalah kabur dan tanpa dasar hukum sama sekali: ann naa menimbang bahwa keberatan keberatan yang diajukan oleh penggugat untuk kasasi tergugat asal arthur tutuarima: ii. bahwa. keputusan pengadilan tinggi adalah bertentangan dengan b.w. jo. b.w. jo. b.w.: bahwa pengadilan tinggi menyatakan gugatan reconvensi tidak dapat diterima karena terbukti ada perjanjian, bahwa rumah induk pada penggugat asal tergugat reconvensi, pendapat mana adalah tanpa dasar, bahwa seandainya ada perjanjian maka masih harus dipertimbangkan apakah perjanjian tersebut tidak melanggar lembaga keputusan dan ke adilan yang adalah ketertiban umum (van openbare orde) sebagai yang dipaparkan dalam pertimbangan pengadilan tinggi: kan bahwa berdasarkan b.w. untuk ayahnya suatu ikatan per janjikan antara jain harus ada sebab yang halal, dan' kalau "sebab" tersebut terlarang maka perjanjian tidak. mempunyai kekuatan hukum. dengan demikian inti (slot) pendapat pengadilan tinggi bukan tidak dapat diterima (niet ontvankelijk) melainkan "absolut niet bahwa pengadilan tinggi melanggar hak milik penggugataintuk kasasi tergugat asal b.w. jo. .b.w.: menimbang mengenai keberatan keberatan yang diajukan oleh peng gugat untuk kasasi penggugat asal ny. lie lian jun!i bahwa keberatan keberatan tersebut dapat diterima, karena pengadilan tinggi salah menerapkan jo: b.w., sebelumnya dijelaskan disini bahwa hubungan antara penggugat asal dan tergugat asa! merupakan hubungan hukum antar tata hukum intern yang dikuasai oleh hukum barat, karena tergugat asal dianggap dengan kemauan sendiri tunduk pada syarat syarat yang ditentukan oleh dan peraturan peraturan hukum yang berlaku bagi tergugat asal atau yang dalam yurisprudensi tetap dikenal dengan perumusan ,,secara sukarela masuk dalam lingkungan hukum orang lain . dalam hal ini yang dimaksudkan oleh pengadilan tinggi seharusnya. ,,alasan yang diperbolehkan (cen peoorloofde ocorzaak) berdasarkan b.w, karena apa yang dipertimbangkan secara yuridis merupakan suatu ,,tujuan bersama (gezamenlijke doel) dari kedua belah pihak atas dasar mana kemudian diadakan perjanjian tersebut dan bukan. merupakan hal yang mengenai akibat pada waktu pelaksanaan perjanjian: menimbang mengenai keberatan keberatan yang diajukan oleh peng gugat untuk kasasi tergugat asal arthur tutuarima: mengenai keberatan keberatan s d bahwa keberatan keberatan ini tidak dapat diterima, karena alasan alasan yang akan diuraikan dibawah ini: sebagai yang diuraikan mengenai keberatan kasasi penggugat untuk kasasi penggugat asal, apa yang dipertimbangkan pengadilan tinggi se bagai tidak patut dan adil dalam melaksanakan perjanjian diatas, sebenar nya merupakan alasan (oorzaak) dari pada perjanjian yang harus dipetik bangka apakah ,,geoorloofd" atau ,,ongeoorloofd . dalam kai ini tujuan dari pada perjanjian ialah bahwa penggugat asal akan memperoleh bangun induk (hoofdgebouw) sedangkan tergugat asal akan memperoleh paviliun jl. cisangkuy bandung: bahwa menurut pendapat mahkamah agung, hal ini adalah kiper bolehkah (gecorloofd) karena sudah wajar bahwa penggugat asal yang telah membayar seluruh harga rumah tersebut dan yang mempunyai keluarga yang lebih besar orang) mendapat akomodasi yang lebih besar pula sedangkan tergugat asal yang terdiri orang mendapat (secara gratis) akomodasi yang lebih kecil: mengenai keberatan bahwa keberatan. ini juga tidak dapat diterima, karena berdasarkan pertimbangan diatas hoofdgebouw harus diserahkan sebagai milik pada penggugat asal oleh tergugat asal) menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan diatas menurut pendapat mahkamah agung terdapat cukup alasan untuk mem batalkan keputusan pengadilan tinggi dalam perkara ini dan mahkamah agung akan memberi keadilannya sendiri dalam perkara ini, dengan menguatkan keputusan pengadilan negeri dengan perbaikan karena kurang lengkap sedemikian rupa sehingga amar pertama dari putusan pengadilan negeri yang berbunyi mengabulkan gugatan penggugat dalam konvensi, tergugat dalam rekonpensi dirubah menjadi berbunyi: mengabulkan gugatan penggugat dalam konvensi, tergugat dalam rekonpensi untuk sebagian", kemudian menambah pula dengan amar yang berbunyi: menolak gugatan penggugat dalam konvensi, tergugat dalam rekan pensi untuk selebihnya", kan sehingga seluruh kamarnya berbunyi seperti yang akan disebutkan pada :sinar putusan dibawah ini: inn aantahun . memutuskan: menerima permohonan kasasi dari penggugat untuk kasasi: ny, lie lian jun tersebut: membatalkan putusan pengadilan tinggi bandung tangga! juni perd. p.t.b. dan dengan mengadili sendiri oo. dan menguatkan putusan pengadilan negeri bandung tanggal pebruari no, sipil, dengan perbaikan sedemikian rupa sehingga kamarnya berbunyi: dalam konvensi: paha mengabulkan gugatan penggugat dalam konvensi, tergugat dalam rekonpensi untuk sebagian: menyatakan bahwa perjanjian antara penggugat dalam konvensi, ter dung itu, hoofdgebouw dari rumah tersebut menjadi hak miliknya penggugat dalam konvensi, tergugat dalam rekonpensi, sedangkan paviliun nya dari rumah tersebut menjadi hak miliknya tergugat dalam konvensi, pengolak gugatan penggugat dalam konvensi, tergugat dalam rekan pensi untuk selebihnya:' ribu dua puluh rupiah): dalam rekonpensi: menolak gugatan penggugat dalam 'rekonpensi, tergugat dalam .konvensi: menetapkan bahwa ongkos ongkos perkara dibagian rekonpensi se banyak nihil: menolak permohonan kasasi dari penggugat untuk kasasi: arthur turuarima tersebut, menghukum penggugat untuk kasasi tergugat asal arthur tutuarima untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ditetapkan se bayak rp. (tujuhh. wakil ketua sebagai ketua, miskin kusumah media sh, dan indroharto shi., sebagai hakim armada sh. dan indro harto sh, hakim hakim anggota dan alamiah sulaiman si.prd p.t.b, demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang maha esa putusankeputusan seperti di bawah ini dalam perkara: ny. lie lian jun, tidak bekerja, bertempat tinggal bandung, jalan cisangkuy dalam hal ini memilih tempat kediaman bandung, jalan citarum pada alamat kuasanya ny. nini karim s.h, dulu sebagai penggugat, sekarang sebagai berbanding: lawan: arthur tut terima, pegawai tinggi pada departemen angkatan darat perindustrian pindad), bertempat tinggal bandung, jalan ci sangkut paviliun), dulu sebagai tergugat, sekarang sebagai pem banding.tentang duduknya perkara: . mengutip tentang .hal ini seperti termuat dalam turunan keputusan mempunyai jaminan, bahwa tergugat tidak akan mengadakan segala macam cara dan tipu'daya'tokoh mengusir penggugat: os. enam kesimpulan: berdasarkan hal hal tersebut diatas, penggugat dengan segala hormat mohon pada ketua pengadilan negeri, agar berkenan memutuskan. untuk menyerahkan semua hak haknya rumah induk (hoofdgebouw).dari pada rumah tersebut kepada penggugat: menunjuk pejabat pembuat akte tanah dihadapan siapa skie penc. seorang pejabat pembuat akte tanah: memberi kuasa kepada penggugat, untuk dan. atas.nama tergugat menghadap kepada pejabat pembuat 'skie tanah :. putusan ini, tergugat masih belum melaksanakan penyerahan itu: pan pan nanti menentukan batas halaman depan dan halaman belakang dari rumah induk dan paviliun dasi ranah tersebut: pama dah bak ass menghukum sangat untuk membayar semua ongkos perkara: menimbang, bahwa pada hari hari persidangan yang telah ditentukan kedua belah fihak tersebut masing masing datang menghadap sendiri menimbang, bahwa penggugat dalam konvensi, tergugat dalam rekan pensi dengan dibantu oleh kuasanya ny. nini karim s.h. mengatakan tetap pada gugatannya tersebut: peta pan menimbang, bahwa tergugat dalam konvensi, penggugat dalam rekan pensi dengan dibantu oleh kuasanya soegijatno .s.h. sebagai jawaban dan gugat batasnya telah mengemukakan sebagai berikut . :. kami menyangkal keterangannya, bahwa.kami telah mengadakan per janjikan antara tergugat konvensi penggugat rekonpensi.dengan penggugat konvensi tergugat rekonpensi bahwa. jika izin pembelian rumah telah keluar, naa una yang ada adalah kami pinjam. uang sebanyak rp. (dua ratus sembilan puluh ribu rupiah) u.l: yang akan kami.kembalikan.sesuai dengan kurs yang layak: . laga bah ani sebaliknya bahwa penggugat konvensi tergugat rekonpensi telah se lama bulan tidak membayar sewa'kepada pemilik tergugat konvensi penggugat rekonpensi) sejak januari: . sebab mulai 'akhir.: kapten tit. tutuarima menjadi pemilik: 0s. lgu sama menimbang, bahwa penggugat pada' pokoknya mengemukakan: seperti. berikut: bahwa penggugat dengan keluarganya semenjak tahun adalah penghuni. yang syah dari. rumah induk (hoofdgebouw) terletak jalan cisangkuy no, bandung dengan status penghuni utama (hoofdbewoner) dari seluruh rumah: bahwa kemudian semenjak tahun tergugat masuk dalam rumah tersebut sebagai penghuni dari paviliun, . bahwa dalam tahun penggugat memajukan permohonan untuk membeli rumah tersebut kepada panitia pelaksana penguasa milik belanda p3imb) daerah keresidenan priangan untuk membeli seluruh rumah ter sebut: bahwa pada tahun tergugat juga mengajukan permohonan yang sama pada pmb, bahwa pada tahun tergugat menghubungi penggugat dan manga akan hal hal yang isinya adalah sebagai berikut: bahwa ternyata penggugat dan tergugat telah sama sama mengajukan permohonan pada p3mb: untuk membeli seluruh rumah berikut sekarang annya yang terletak jalan cisangkuy tersebut,: bahwa oleh karena itu tergugat mengusulkan kepada penggugat, jika tergugat di'i.luarga tergugat adalah baik sekali, bahkan keluarga tergugat sering mendapat bantuan secara kekeluargaan dari penggugat: bahwa'oleh karena itu tidak ada alasan bagi penggugat untuk men curigaimaksud maksud tergugat, oleh: karena mana penggugat menerima baik usul:tergugat seperti diuraikan diatas, |
mahkamah agung kaidah hukum permohonan perlawanan untuk membatalkan putusan arbiter adalah cacat formil bila diajukan melebihi tenggang waktu hari. nomor register pdi tanggal putusan mei majelis drs. syamsuhadi irsyad, sh.mh. drs. andi syamsul alam, sh.mh. drs. habiburrahman, hum. klasifikasi perlawanan terhadap penetapan eksekusi putusan arbiter. duduk perkara ! . bahwa pelawan mengajukan perlawanan terhadap penetapan eksekusi atas putusan arbitrase dengan dalih sebagai berikut putusan arbiter tunggal yang diputus oleh tertawan dalam perkara antara tertawan dan iii dengan pelawan, cacat hukum karena tidak ada dasar hukumnya sebab sudah dibentuk panel arbitrase yang terdiri dari orang yaitu seorang kuasa dan anggota panel. bahwa salah seorang dari anggota panel mengundurkan diri dan digantikan oleh tertawan bahwa tertawan menganggap ketua panel tidak qualified dan tertawan tidak mau melaksanakan tugas dan para tertawan mendalilkan jangka waktu menurut sudah habis dan minta ditetapkan panel arbitrase baru dan karena pelawan tidak menunjukkan arbiter baru maka tertawan bertindak sebagai arbiter tunggal dalam menyelesaikan masalah. bahwa berdasarkan undang undang tahun rv, pelawan mengajukan permohonan agar pn. yurisprudensi mahkamah agung menetapkan panel arbiter yang sah, dan mengeluarkan penetapan tertanggal februari no, pdt pn. jak. sel, jauh lebih dulu dari penetapan amazing tertanggal maret eks. arb pn. jkt. sel. bahwa pembentukan arbiter tunggal tidak sesuai dengan ketentuan undang undang sehingga putusannya tidak sah. pertimbangan hukum mahkamah agung bahwa judex activeewat waktu. berdasarkan undang undang tahun permohonan pembatalan harus diajukan secara tertulis dalam jangka waktu hari terhitung sejak penyerahan dan pendaftaran putusan arbitrase pada panitera pengadilan negeri. bahwa putusan arbitrase didaftarkan kepaniteraan pengadilan negeri jakarta selatan pada tanggal desember sedang perlawanan didaftarkan pada kepaniteraan pengadilan negeri jakarta selatan pada tanggal juli amar putusan mahkamah agung mengabulkan permohonan kasasi dari pemohon kasasi societe auxiliary d'enterprise internasional. pt. waskita karya dan pemohon kasasi ii, soelistio, sh. membatalkan putusan pt. d.k.i. jakarta tanggal november pdt pt.dki dan putusan pn. jakarta selatan tanggal februari pdt. pn. jak. sel. mengadili sendiri dalam eksepsi menerima eksepsi para tertawan, dalam konvensi menyatakan perlahan pelawan tidak dapat diterima. yurisprudensi mahkamah agung memberikan putusan, sehingga demi hukum kekuasaan dan kewenangan mereka sebagai arbiter telah berakhir, bahwa pembentukan dan pengangkatan pemohon kasasi ii tertawan sebagai arbiter tunggal pada tanggal agustus mengacu pada ketentuan dan articles agreement, sekalipun pada saat itu undang undang arbitrase belum ada dan belum berlaku tetapi ketentuan dalam rv. mengenai prosedur pengangkatan. dan berakhirnya kewenangan arbiter tidak bertentangan dengan undang undang tahun bahwa pembentukan dan pengangkatan pemohon kasasi il tertawan sebagai arbiter tunggal tunduk pada ketentuan ketentuan diatas dan juga tunduk pada articles agreement yang telah disepakati oleh para pemohon kasasi tertawan dan ini tertawan sebagai arsiteknya dan hat ini telah diberitahukan kepada memohon kasasi pelajariiiil, bahwa pengangkatan pembentukan dan eksistensi serta status pemohon kasasi tertawan arbiter, maka ketua pengadilan negeri menunjuk arbiter dan. majelis arbiter, namun apabila para pihak' tentayurisprudensi mahkamah agung status hukum pemohon kasasi irawan tidak mengajukan jawaban dan tidak mengajukan pembelaan, juga tidak mengajukan tuntutan, dengan demikian menurut hukum memohon kasasi pelawan dianggap telah melepaskan haknya, karenanya putusan yang telah diambil. pemohon kasasi iijudex facts kurang dalam pertimbangan hukumnya (onvoldoende gemotiveerrd) untuk membatalkan putusan arbitrase guo, karena judex facts tidak mempunyai alasan hukum bahwa putusan yang bersifat menghukum (condemnation) dan yang bersifat menyatakan (declaration) dapat dicampur adukan, apalagi antara fundamental petani yang satu dengan lainnya saling bertentangan hal ini disebabkan judex facts disatu sisi menyatakan pembatalan putusan arbitrase guo bukan didasarkan pada undang undang tahun hal tersebut berarti judex facts mengakui bahwa prosedur pembentukan dantentang arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa: bahwa judex facts mengatakan bahwa dasar dari pembatalan putusan arbitrase guo adalah kaidah hukum umum, tetapi judex facts tidak menjelaskan secara detail kaidah hukum yang mana yang dimaksud, karena judex facts seharusnya menunjuk pada satu ketentuan hukum yang pasti: alasan kasasi. pemohon kasasi il: suseno antelop il. bahwa perlawanan memohon kasasi pelawan kabur dan tidak jelas (obscura libel) dikarenakan pertimbangan judex facts dalam bagian eksepsi halaman alinea terakhir telah menggabungkan dua sifat putusan dalam satu tuntutan, yurisprudensi mahkamah agung yaitu putusan yang bersifat menghukum (condemnation) dan putusan yang bersifat menyatakan (declaration): bahwa judex facts telah salah menerapkan hukum, judex facts tidak mempunyai alasan hukum yang dapat dijadikan dasar untuk membatalkan putusan arbitrase guo, dan pemohon kasasi tertawan keberatan dengan pertimbangan judex facts pada halaman alinea terakhir hal ini dikarenakan judex facts disatu sisi mengatakan bahwa pembatalan putusan arbitrase guo bukan didasarkan pada undang undang tahun hal ini berarti judex facts mengakui bahwa prosedur pembentukan sertabahwa judex facts juga mengatakan dasar dan pembatalan putusan arbitrase guo adalah kaidah hukum umum, pertimbangan tersebut adalah sesat, karena judex facts tidak menjelaskan secara detail kaidah hukum umum yang mana yang dipakainya, sehingga pertimbangan yang demikian bertentangan dengan hukum positif, bahwa pemohon kasasi il tertawan keberatan terhadap pertimbangan judex facts yang mendalilkan pembatalan putusan arbitrase tidak didasarkan pada undang undang tahun karena tersebut satu satunya yang bisa dijadikan dasar hukum bagi pembatalan putusan arbitrase dan merupakan unsur yang bersifat limitation karena dalam itu tidak ada klausul yang memungkinkan untuk mengembangkan atau menambah unsur bagi pembatalan putusan arbitrase, sehingga putusan arbitrase giro tidak dapat dibatalkan, dan berlaku sebagai putusan yang final dan mengikat: bahwa seandainya pun benar goud non terdapat dasar hukum untuk membatalkan suatu putusan arbitrase termasuk putusan arbitrase guo, maka jangka waktu pembatalannya pun terikat undang undang tahun yaitu selama bari sejak penyerahan dan pendaftaran putusan arbitrase kepada panitera pengadilan negeri, riaa putusan judex facts yang tidak menerapkan undang undang tahun harus dinyatakan sebagai suatu kesalahan dalam penerapan undang undang: bahwa pemohon kasasi il tertawan tidak sependapat dengan judex active dalam pertimbangannya yang menyatakan pemohon kasasi tertawan telah menjalankan kewajibannya sebagai arbiter dengan itikad tidak baik, apabila hal tersebut dipakai sebagai alasan maka sesuai dengan yang dikaitkan dengan undang undang tahun pihak pihak yang berperkara dalam arbitrase dapat mengajukan tuntutan hak ingkar, akan tetapi sejak semula dan sampai sekarang memohon kasasi pelawan tidak pernah mengajukan tuntutan hak ingkar, dengan demikian berarti. memohon kasasi pelawan telah mengakui bahwa pemohon kasasi hi tertawan telah menjalankan yurisprudensi mahkamah agung tugasnya sebagai arbiter dengan itikad baik, disamping itu dalam undang undang tahun tidak menentukan bahwa adanya itikad tidak baik merupakan dasar hukum untuk membatalkan putusan arbitrase, yang relevan bila terjadi hal yang demikian para pihak yang dirugikan dapat melakukan tuntutan hak ingkar sehingga arbiter yang dianggap tidak benar berdasarkan bukti bukti yang sah harus berhenti sebagai arbiter, .: bahwa pemohon kasasi il tertawan tidak sependapat dengan pertimbangan hakim tingkat pertama halaman alinea pertama, karena mengenai first order the panel arbitration tidak pernah ditanda tangani oleh para pihak, hal ini juga telah diakui oleh hakim tingkat pertama dalam pertimbangan tersebut, dengan demikian first order the panel arbitration tidak pernah disetujui oleh memohon kasasi pelawan maupun para pemohon kasasi para tertawan, oleh karena itu first order the panel arbitration tersebut tidak dapat digunakan dalam pemeriksaan, bahwa pemohon kasasi ii tertawan tidak sependapat dengan pertimbangan hakim pertama pada halaman alinea karena sesuaiyang berlaku pada saat pembentukan arbiter tersebut mengacu pada s d rv. bahwa prosedur pembentukan dan pengangkatan pemohon kasasi ti tertawan sebagai arbiter tunggal pada tanggal agustus mengacu pada ketentuan (sebagai hukum yang berlaku saat itu) dan articlesnya segala sesuatu mengenai prosedur pengangkatan pemilihan arbiter serta berakhirnya kekuasaan mereka sebagai arbiter mutlak mengacu pada ketentuan s d rv, sehingga pemberlakuan dan undang undang tahun oleh majelis hakim tingkat pertama adalah tidak sesuai dengan hukum positif. bahwa selanjutnyaternyata sesuai fakta hukum selama (enam) bulan arbiter tidak dapat menyelesaikan tugasnya untuk memberikan putusan terhadap perkara tersebut, sehingga mengakibatkan kekuasaan serta kewenangan mereka sebagai arbiter secara otomatis telah berakhir demi hukum, bahwa pemohon kasasi il tertawan tidak sependapat dengan pertimbangan majelis hakim tingkat pertama pada halaman alinea pertama, karena sesuai fakta hukum bahwa first order the panel arbitration tersebut tidak pernah disetujui oleh para pihak dan pemohon kasasi tidak pernah memperpanjang masa berlakunya, yang ada adalah bahwa masa (enam) bulan untuk memutus perkara tersebut telah terlampaui tanpa ada putusan, yurisprudensi mahkamah agung bahwa pemohon kasasi: il tertawan tidak sependapat dengan pertimbangan majelis hakim tingkat pertama dalam halaman alinea kedua hingga halaman alinea pertama, karena pertimbangan tersebut sangat keliru dengan alasan sebagai berikut: bahwa pembentukan dan pengangkatan pemohon kasasi ii tertawan sebagai arbiter tunggal telah terbentuk pada tanggal agustus dengan mengacu pada ketentuan dan articles agreement, sekalipun pada. saat undang undang arbitrase belum ada dan belum berlaku tetapi ketentuan dalan mengenai prosedur pengangkatan dan berakhirnya kewenangan arbiter tidak bertentangan dengan undang undang. tahun bahwa pembentukan dan pengangkatan pemohon kasasi i( tertawan tunduk pada ketentuan ketentuan diatas dan jaga pada articles agreement yang telah disepakati oleh para pemohon kasasi tertawan dan iiiiil tertawan sebagai arsiteknya dan hal ini telah diberitahukan kepada memohon kasasi pelawan: bahwa. pengangkatan pembentukan dan eksistensi serta status. pemohon kasasi tertawan..arbiter, maka ketua pengadilan negeri menunjuk arbiter dan majelis arbiter, namun apabila para pihak. tentang yurisprudensi mahkamah agustatus hukum pemohon kasasiiilawan. tidak mengajukan jawaban, dan tidak mengajukan pembelaan, juga tidak mengajukan tuntutan, dengan demikian menurut hukum termchon kasasi pelawan dianggap telah melepaskan haknya, karenanya putusan yang telah diambil pemohon kasasi i!aan bahwa persetujuan pemohon kasasi tertawan untuk diangkat sebagai arbiter tunggal tidak dapat dinyatakan sebagai beritikad tidak baik karena pemohon kasasi tertawan menjadi arbiter tunggal bukan atas keinginan atau upaya (yang tidak sah) dan pemohon kasasi tertawan melainkan semata mata akibat dan proses hukum dalam penunjukan majelis arbitrase (baru) berdasar jo. majelis yang sebelumnya habis masanya karena lewat waktu, pan bahwa pemohon kasasi il tertawan tidak pernah menyembunyikan penunjukannya itu dan selalu bersikap correct dalam melaksanakan persidangan, dota bahwa sebagaimana telah dibuktikan diatas, penunjukan pemohon kasasi il tertawan sebagai arbiter tunggal adalah sah berdasarkan hukum, dan selama menjalankan persidangan telah bertindak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku: inn nan bahwa pada hakekatnya memohon kasasi pelawan telah mengetahui pemohon kasasi tertawan sebagai arbiter tunggal yang sah, sehingga dengan berbagai alasan mengajukan perlawanan ini, walaupun setiap ada persidangan arbitrase yurisprudensi mahkamah agung memohon. kasasi pelawan telah diberitahu patut. tetapi. tidak. mau hadir dan juga tidak mengajukan tuntutan hak ingkar, maka perlawanan ini bukanlah proses untuk pembatalan putusan arbitrase yang telah diputuskan oleh pemohon kasasi ii tertawan hal itu disebabkan berdasarkan undang undang tahun dengan tidak hadirnya memohon kasasi pelawan dalam persidangan arbitrase maka tuntutan pemohon arbiter dapat dikabulkan seluruhnya setelah arbiter mempelajari dengan seksama tuntutan pemohon arbitrase: menimbang mengenai keberatan pemohon kasasi ad,ampau waktu, dimana sesuai ketentuan undang undang tahun permohonan pembatalan harus diajukan secara tertulis dalam waktu paling lama (tiga puluh) hari terhitung sejak penyerahan dan pendaftaran putusan arbitrase pada panitera pengadilan negeri, bahwa putusan arbitrase guo, telah didaftarkan pada kepaniteraan pengadilan negeri jakarta selatan pada tanggal desember sedangkan perlawanan baru didaftarkan pada kepaniteraan pengadilan negeri jakarta selatan pada tanggal juli bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut perlawanan pelawan adalah cacat formil, menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut eksepsi yang diajukan oleh tertawan dan iii adalah beralasan dan dapat dikabulkan: menimbang, bahwa berdasarkan alasan alasan tersebut diatas, terdapat cukup alasan bagi mahkamah agung untuk membatalkan putusan pengadilan tinggi dki jakarta tanggal november nomor pdt pt.dki. dan putusan pengadilan negeri jakarta selatan tanggal februari nomor pdt. 200wpn. jaksel. dan selanjutnya mahkamah agung akan mengadili sendiri perkara ini dengan amar selengkapnya seperti yang akan disebutkan dibawah ini, menimbang, bahwa oleh karena memohon kasasi sebagai pihak yang kalah, maka memohon kasasi harus dihukum untuk membayar seluruhociete auxiliary d'enterprise international, pt. waskita karya (persero) dan pemohon kasasi soelistio, s.h tersebut: membatalkan putusan pengadilan tinggi dki. jakarta tanggal november nomor pdy pt.dkl. dan putusan pengadilan negeri jakarta selatan tanggal februari nomor pdt. pn.fkt. sel.: mengadili sendiri dalam eksepsi menerima eksepsi para tertawan: dalam konvensi menyatakan perlawanan pelawan tidak dapat diterima, menghukum memohon kasasi untuk membayar seluruhn rapat permusyawaratan mahkamah agung pada hari rabu, tanggal api! dengan drs. syamsuhadi irsyad, s.h.,m. dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari rabu, tanggal mei oleh ketua sidang tersebut dengan dihadiri oleh drs. andi syamsul alam, s.h.,m.h. dan drs. habiburrahman, hum, hakim hakim anggota dan drs. edi riyadi, s.h.,mh. panitera pengganti, dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak: hakim hakim anggota, ketua ttd. ttd. drs. andi syamsul alam, sh.mh. drs. syamsuhadi irsyad, sh.mh. ttd. drs. habiburrahmar, hum. yurisprudensi mahkamah. agung panitera pengganti, ttd, drs. edi riyadi, sh.mh. biaya biaya melerai loco oma rp3 redaksi lenacnneneramna rp. administrasi kasasi . rp. jumlah. rp, catatan tidak dilengkapi putusan banding pt) dan putusan tingkat pertama pn). yurisprudensi mahkota agung menghukum memohon kasasi(lima ratus ribu rupiah). pembuat kaidah hukum tid, clementine siagian, sh. yurisprudensi mahkamah agung putusan.societe auxiliary d'enterprise international, berkantor jl. bangka raya pela mampang jakarta selatan, pt. waskita karya (persero), berkantor jl. biru laut kav cawang jakarta timur, keduanya diwakili oleh kuasanya darwin aritonang, s.h. advokat pada lubis, santosa maulana, law office berkantor wisma bank armada lt. jl. jenderal sudirman kav jakarta selatan, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal april dan. april para pemohon kasasi datum tertawan dan 1ih pembanding dan ii, soelistio, sh. dalam hil ini memberi kuasa kepada rgk. hindari, s.h. pengacara pada law office sufistik anggiani associates, beralamat wisma fair banks gedung pantai jl. pintu gelora senayan, jakarta, dahulu beralamat di wisma argo manunggal lantai jl. jenderal gatot subroto kav jakarta selatan, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal april pemohon kasasi dahulu tertawan pembanding iii, pt. angkasa hinterland, berkantor puri casablanca tower dahlia lt3 jl. casablanca kav jakarta selatan, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya yan paul, advokat pada kantor advokat konsultan hukum yan paul rekan beralamat jl. h. agus salim jakarta pusat, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal juni memohon kasasi dahulu: pelawan berbanding, dan pre. dr. sudarso gautam, s.h. beralamat jl. medan merdeka timur jakarta. yurisprudensi mahkamah agung ny. santoso:: s.h. beralamat jl. selembar tengah jakarta, para turut memohon kasasi dahulu para turut tertawan turut berbandinglawan telah mengajukan perlawanan terhadap penetapan eksekusi eks. arb pn. jkt. sel. muka persidangan pengadilan negeri jakarta selatan pada pokoknya atas dalil dalil bahwa pelawan telah aanmaning oleh pengadilan negeri jakarta selatan melalui penetapan eks. arb pn. jkt. sel. tanggal maret untuk . melaksanakan putusan arbitrase tunggal tertanggal desember yang telah diputus oleh tertawan dalam perkara antara tertawan dan dengan pelawan: bahwa putusan arbitrase tangga? adalah putusan yang cacat hukum, karena prosedur pembentukan arbitrase tangga? bertentangan dengan hukum, dengan alasan sebagai berikut bahwa tindakan tertawan selaku arbiter tunggal tidak ada dasar hukumnya, karena untuk menyelesaikan sengketa antara pelawan dengan tertawan dan iii sudah dibentuk panel arbitrase yang terdiri dari prof, dr. sudarso gautam, s.h turut tertawan sebagai kuasa panel, ny, santoso, s.h, turut tertawan ii) sebagai anggota panel, hamid saham, sebagai anggota panel: bahwa panel arbitrase tersebut sudah mulai menjalankan tugasnya, dengan mulai mengadakan pertemuan pertama untuk membahas aturan pelaksanaan arbitrase pada tanggal oktober yang selanjutnya dituangkan dalam bentuk the first order the panel arbitration , namun kemudian arbiter tang ir. hamid saham mengundurkan diri karena sakit pada tanggal november dan sebagai penggantinya tertawan dan menunjuk tertawan bahwa dengan adanya penggantian tersebut, susunan panel arbitrase yang baru tersebut menjadi prof dr. sudarso gautarna, s.h. turut tertawan sebagai kuasa panel, ny. santoso, s.h, turut tertawan ii) sebagai anggota panel, soelistio, sf. tertawan sebagai anggota panel, bahwa panel arbitrase baru tersebut tidak dapat melanjutkan tugasnya, karena tertawan tidak mau melaksanakan tugasnya sebagai arbiter, yurisprudensi mahkamah agung malahan tertawan mulai mempermasalahkan prof dr. sudarso gautam, s.h. tugu tertawan selaku ketua panel, dengan alasan turut tertawan tidak qualified, padahal tertawan tidak berhak mempersoalkan hal ini karena tertawan hanyalah sebagai pengganti dan ir. hamid saham, sehingga hanya meneruskan saja tugas dan yang digantikan, hal ini sesuai dengan tahun bahwa tindakan tidak terpuji dan tertawan menyebabkan panel tidak dapat bekerja sejak tanggal desember hingga sekarang, bahwa kemudian para tertawan mendalilkan jangka waktu menurut sudah habis, dan kemudian minta ditetapkan panel arbitrase baru, dan karena pelawan tidak menunjuk arbiter baru, maka tertawan bertindak selaku arbiter tunggal, bahwa tindakan tertawan sebagai arbiter tunggal bertentangan dengan hukum, karena saat pembahasan aturan pelaksanaan arbitrase para pihak telah setuju memperpanjang waktu (enam) bulan berdasarkan (vide the first order the panel arbitration), sehingga panel yang terbentuk tidak otomatis bubar dengan lewatnya waktu (enam) bulan: bahwa penafsiran para tertawan yang menyatakan waktu (enam) bulan yang diatur dalam sudah lewat adalah tidak tepat, karena lewatnya waktu tersebut disebabkan tertawan tidak mau bekerja sebagai anggota panel, bahwa seandainya para tertawan menganggap jangka waktu (enam) bulan menurut telah habis, maka pelawan tidak perlu menunjuk arbiter baru, karena ny. santosa, s.h. masih sebagai arbiter pelawan, sedangkan yang seharusnya dilakukan adalah memperpanjang jangka waktu kerja arbiter, bukan membentuk panel arbitrase baru, bahwa oleh karena tertawan tidak mau melaksanakan tugasnya sebagai arbiter, maka pelawan telah mengajukan permohonan kepada ketua pengadilan negeri jakarta selatan untuk menetapkan panel arbiter yang sah dan segera memeriksa dan memutus perkara arbitrase antara pelawan dengan para tertawan dan atas permohonan tersebut pengadilan negeri jakarta selatan telah mengeluarkan penetapan tertanggal pebruari pdt pn. ikt. sel., jauh lebih dulu dan pada penetapan aanmaning tertanggal maret eks. arb pn. jkt. sel., penetapan yang diajukan pelawan tersebut didasarkan pada tahun jo. rv, bahwa setelah ada penetapan panel arbitrase dan pengadilan negeri jakarta selatan tersebut turut tertawan mengajak para arbiter untuk memulai proses arbitrase, akan tetapi tertawan menolak sesuai surat suratnya yaitu surat gi1 saa, tanggal pebruari dan g ii saa, tanggal pebruari yurisprudensi mahkamah agung . bahwa pembentukan arbitrase tunggal oleh tertawan tidak memenuhi syarat yang ditentukan dalam undang undang, yaitu tanpa penetapan ketua pengadilan negeri, sehingga putusannya juga tidak sah menurut hukum, bahwa perlawanan ini diajukan dengan disertai bukti bukti otentik, oleh karena mohon agar putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu fuitvoerbaar bij voorraad): bahwa berdasarkan hal hal tersebut atas, pelawan memohon kepada pengadilan negeri jakarta selatan agar memutuskan sebagai berikut primaire mengabulkan perlawanan pelawan untuk seluruhnya, menyatakan pelawan adalah pelawan yang benar, menyatakan prosedur pembentukan arbiter tunggal soelistio, tidak berdasarkan hukum: menyatakan putusan arbitrase tunggal tertanggal desember yang diputus oleh tertawan tidak sah atau setidak tidaknya tidak mempunyai kekuatan hukum: menyatakan penetapan eks. arb jak. sel. tanggal maret berserta penetapan lanjutannya tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum, karenanya tidak dapat dilaksanakan, menyatakan penetapan pengadilan negeri jakarta selatan pdw' pn. jkt. sel. tanggal pebruari sah dan berharga, oleh karenanya panel arbitrase harus segera melaksanakan tugasnya, menyatakan memberhentikan soelistio, s.h dan kedudukannya sebagai arbiter dalam panel arbitrase, menyatakan memerintahkan ketua pengadilan negeri jakarta selatan untuk mengangkat arbiter baru sebagai pengganti soelistio, s.h, menghukum turut tertawan dan mematuhi putusan ini: menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu, walaupun ada upaya hukum lain, il. menghukum tertawan untuk membayar ongkos perkara: subsidi ago bono,. bahwa selanjutnya terhadap gugatan tersebut telah diajukan eksepsi oleh tertawan dan iii yang pada pokoknya atas dalil dalil sebagai berikut yurisprudensi mahkamah agung eksepsi tertawan bahwa perlawanan pelawan kabur tidak jelas obscura libel, karena pelawan telah mencampur adukan petit yang berbeda substansi hukumnya yaitu disatu pihak melakukan perlahan berhadapan penetapan eksekusi eks. arb pn. jkt. l, namun dilain pihak juga mengajukan pelita sebagaimana biasa diajukan atas perkara gugatan perdata tanpa didukung dengan polita yang jelas: bahwa terdapat (dua) petit yang saling bertentangan yaitu pada petit butir meminta agar penetapan pengadilan negeri jakarta selatan pdt. pn. jkt. sel (yang berisi penetapan tertawan turut tertawan dan sebagai arbiter) adalah sah dan berharga dan untuk segera dilaksanakan, tetapi pada petit butir dan meminta agar tertawan diberhentikan sebagai arbiter, begitu pula pada petit yang menyatakan agar ketua pengadilan negeri jakarta selatan untuk mengangkat arbiter baru adalah petit yang kabur dan sangat tidak jelas obscura live bahwa perlawanan pelawan error persona, karendalamn tindakannya tersebut, sehingga oleh karena tindakan terlihat telah berdasarkan hukum dan didasari dengan itikad yang baik, maka gugatan perlawanan terhadap tertawan adalah salah alamat error persona, bahwa berdasarkan alasan alasan tersebut, perlawanan pelawan harus ditolak atau setidak tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima, eksepsi tertawan dan !ii poin bahwa perlawanan pelawan adalah mengenai permohonan pembatalan putusan arbitrase tanggal desember dengan demikian berdasarkan pasa! undang undang tahun pembatalan putusan arbitrase harus diajukan dalam tenggang waktu hari sejak penyerahan dan pendaftaran putusan arbitrase kepada panitera pengadilan negeri, padahal putusan tersebut telah didaftarkan kepaniteraan pengadilan negeri jakarta selatan tertanggal desember dan dalam tenggang waktu hari tersebut, pelawan atau pihak manapun tidak pernah mengajukan pembatalan, oleh karena itu permohonan pembatalan dalam perlawanan ini telah kadaluarsa (lewat waktu), tata dosa bahwa terdapat petit dan pelawan yang saling bertentangan 'satu dengan yang lainnya yaitu antara petit butir dengan petit butir disamping itu pelawan juga telah menggabungkan dua sifat tuntutan yaitu condemnation dan declaration yang seharusnya sesuai hukum acara perdata tidak dapat digabungkan, hat ini terlihat pada petit dengan demikian perlawanan pelawan kabur dan tidak jelas (obscura libel), yurisprudensi mahkamah agung bahwa berdasarkan hal hal tersebut diatas perlawanan pelawan harus tolak atau setidak tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima, bahwa terhadap perlawanan tersebut pengadilan negeri jakarta selatan telah mengambil putusan, yaitu putusannya tanggal februari nomor pdt. pn. jaksel. yang kamarnya berbunyi sebagai berikut dalam eksepsi menolak eksepsi tertawan dan iii seluruhnya, dalam. pokok perkara mengabulkan perlawanan pelawan untuk sebahagian, menyatakan pelawan adalah pelawan yang benar: menyatakan prosedur pembentukan arbiter tunggal sufistik, s.h tidak berdasarkan hukum: menyatakan putusan arbitrase tunggal tanggal desember yang diputus oleh tertawan tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum, menyatakan penetapan pengadilan negeri jakarta selatan eks. arb pn. jak. sel. tanggal maret beserta penetapan lanjutannya tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum karenanya tidak dapat dilaksanakan: menghukum turut tertawan dan mematuhi putusan ini, menyatakan perlawanan pelawan angka dan tidak dapat diterima: menghukum tertawan dan iii dan turut tertawan membayar biaya perkara yang hingga saat ini berjumlah rp. (tiga ratus tiga puluh sembilan ribu): menolak perlawanan pelawan selain dan selebihnya, putusan mana dalam tingkat banding atas permohonan tertawan dan iii, telah dikuatkan oleh pengadilan tinggi jakarta dengan putusannya tanggal november nomor pdt pt.dki. bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada tertawan dan hi para pembanding pada tanggal april kemudian terhadapnya oleh tertawan dan ili para pembanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan surat kuasa khusus masing masing tanggal april dan tanggal april diajukan permohonan kasasi secara lisan masing masing pada tanggal mei dan tangga! mei sebagaimana ternyata dan akta permohonan kasasi nomor pdt. 200wpn. jkt memori kasasi yang memuat alasan yurisprudensi mahkamah agung alasannya yang diterima kepaniteraan pengadilan negeri tersebut masing masing pada tanggal mei dan tanggal mei bahwa setelah itu oleh pelawan berbanding, yang pada tanggal juni telah diberitahu tentang memori kasasi dan para tertawan parajunjalnaran yang diajukan oleh pemohon kasasi dan dalam memori kasusnya tersebut pada pokoknya adalah alasan kasasi pemohon kasasi bahwa judex facts telah salah menerapkan hukum dalam pertimbangan hukumnya pada halaman alinea terakhir dan halaman alinea terakhir tentang eksepsi yang diajukan oleh para pemohon kasasi tertawan dan hi, karena perlawanan dan memohon kasasi pelawan kabur dan tidak jelas (obscura libel) sehingga tuntutan yang obscura libel tersebut harus ditolak atau setidak tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima, bahwa judex facts tidak konsisten dalam menilai berlaku dan mengikatnya first .ksporder the panel arbitration, hal ini dapat dilihat dari pertimbangan judex facts pada halaman alinea pertama, dalam pertimbangan tersebut judex facts mengakui bahwa first order the panel arbitration belum ditanda tangani kedua belah pihak, dan memang pakta hukum yang sebenarnya kedua belah pihak tidak pernah menyetujui apalagi menanda tangannya, bahwa berdasarkanhukum yang berlaku pada saat pembentukan arbiter tersebut harus mengacu pada s d rv. pengangkatan pemohon kasasi tertawan sebagai arbiter tunggal pada tanggal agustus telah mengacu pada ketentuan sebagai hukum yang berlaku saat itu dan article pembentukan arbiter tersebut mengacu pada ketentuan s d rv, maka pemberlakuan dan undang undang tahun tentang arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa adalah tidak sesuai dengan hukum positif.sesuai fakta hukum membuktikan masa (enam) bulan telah terlewati tetapi ternyata arbiter tidak dapat menyelesaikan tugasnya untuk yurisprudensi mahkamah agung |
hukum pidana, pertanggungan jawab pidana atas suatu tulisan yang dengan dung pernyataan seperti termaksud dalam k.u.h.p. diletakkan pada penulisnya (terdakwa): "dan: tidak: dapat dialihkan pada penanggung jawab surat kabar seperti dimaksud. oleh undang undang tentang ketentuan pokok pers. fitnah merupakan suatu pencemaran tertulis (smaadschrift) apabila dakwa diperbolehkan membuktikan kebenaran dari padu tuduhan yang tercantum dalam tulisannya tetapi tidak dapat membuktikannya, dan tuduhan itu dilakukan bertentangan dengan apa yang diketahuinya. putusan mahkamah agung, tgi. maret no, krsampit tanggal juni pid. sum. spt. dalam putusan mana tertuduh dari bakri ba., umur tahun, lahir sampit, bertempat tinggal jalan iskandar, pekerjaan pimpinan percetakan pem bangunan sampit. san penuntut kasasi berada luar tahanan. yang diajukan muka persidangan pengadilan negeri tersebut karena dituduh primaire bahwa tersangka, dalam bulan april tahun atau setidak tidaknya antara bulan maret dan april sampit, ilyas, kepala kantor departemen agama ka kabupaten kotawaringin timur dengan cara memuat tulisan dalam harian banjarmasin post edisi tanggal april dalam rubrik surat pembaca yang berjudul tindakan kep. kandea agama bottom keterlaluan , yang berisikan tuduhan bahwa kepala kantor departs men agama kabupaten kotawaringin timur cg. (n. sirip ilyas) melakukan pungutan pungutan kepada abituren plan tahun sam jdengan maksud yang nyata akan tersebarnya tuduhan itu. melanggar dari k.u.h subsidi bahwa tersangka, pada waktu dan tempat seperti dalam tuduh primaire telah menista dengan tulisan terhadap kepala kantor de parlemen agama kabupaten kotawaringin timur cg. (n, sirip ilyas), dengan cara memuat tulisan dalam harian banjarmasin post edisi no! dalam rubrik surat pembaca yang berjudul tindakan kep. kandea bottom keterlaluan ,sedang tidak dapat membuktikan tuduhan itu, dan tuduhan itu di pasukannya sedang diketahuinya tidak benar, ana melanggar dari k.u.h.p. dengan memperhatikan k.u.h.p."kemudian hari ada perintah lain dalam .keputusan hakim oleh karena terhukum sebelum lampau masa perr dipecat dari jabat annya karena membaca do'a di'salah satu pertemuan, dengan maksud yang nyata akan tersebarnya tuduhan itu. melanggar dari k.u.h.p. subsidi bahwa tersangka, pada waktu dan tempat seperti dalam tuduhan primaire telah menista dengan tulisan terhadap kepala kantor departs men agama kabupaten kotawaringin timur nsi (n, sirip ilyas), dengan cara memuat tulisan dalam harian banjarmasin post edisi dalam rubrik surat pembaca yang berjudul tindakan kep. kan dep kodim keterlaluan 'a salah satu pertemuan, sedang tidak dapat membuktikan tuduhannya itu, dan tuduhan itu dipaku kannya sedang diketahuinya tidak benar. melanggar dari k.u.h.p, menimbang, bahwa terdakwa telah memungkiri semua yang di tuduhan kepadanya baik tuduhan primaire maupun tuduhan subsidi menimbang, bahwa terdakwa persidangan telah memberikan keterangan sebagai berikut bahwa benar, sejak tahun sampai sekarang terdakwa bekerja sebagai pimpinan percetakan pembangunan bahwa benar, terdakwa telah mengirim berita kepada harian ban farmasi post dan berita tersebut telah dimuat pada penerbitan tanggal april bahwa benar, berita yang terdakwa kirimkan tersebut. antara lain menurut penegasan pembenaran berita yang dimuat pada harian banjar masin post tertanggal april bahwa benar, berita yang dimuat tanggal april tersebut dengan judul tindakan kep. kandea agama kodim keterlaluan bahwa benar, yang dimaksudkan oleh terdakwa dengan nsi ada lah sirip ilyas selaku kepala kantor departemen agama kabupaten kotawaringin timur: bahwa benar, maksud pemberitaan yang dikirimkan oleh,terdakwa tersebut adalah untuk membela kepentingan masyarakat, supaya orang banyak jangan jadi korban bahwa benar, terdakwa telah mengetahui: gunanya pemerintah mengadakan balai nikah ialah supaya'orang selalu melakukan pernah balai nikah dan bukan rumah bahwa benar, tentang pemungutan jarig sebesar" rp. kepada para abituren terdakwa tidak mengetahui betul apakah sudah dilaksanakan atau belum .bahwa benar, terdakwa tidak mengetahui pula secara pasti tentang biaya nikah, talang dan rujuk bahwa benar, terdakwa pernah bertanya kepada saksi h.m. noor: pak haji saya dengar pak haji dimarahi oleh sirip ilyas karena pak haji membaca do'a muka umum, dan saya dengar akibat perbuatan pak haji tersebut, pak haji akan dipecat dan atas bertanya terdakwa tersebut saksi h.n. noor memberi jawaban "memang, saya dengar dengar juga begitu" .bahwa benar terdakwa tidak pernah menanyakan kepada saksi sirip ilyas tentang benar tidaknya berita bahwa saksi sirip ilyas pernah memarahi saksi h,m. noor tersebut bahwa benar, terhadap surat surat bukti terdakwa mengetahuinya menimbang, bahwa persidangan telah didengar keterangan dari saksi saksi yang telah memberikan keterangan mereka atas sumpah persidangan sebagai berikut saksi sirip ilyasbin ilyas bahwa benar, sejak tanggal oktober saksi diangkat sebagai kepala kantor departemen agama kabupaten kotawaringin timur. bahwa benar, saksi tidak membenarkan adanya berita yang dimuat oleh terdakwa pada harian banjarmasin post tertanggal april dalam rubrik surat pembaca yang berjudul tindakan kep. kandea agama kodim keterlaluan , bahwa benar, saksi pernah mengadukan kepada kejaksaan negeri sampit tentang pemuatan .berita tersebut dan memohon agar supaya penulis berita tersebut sdr. dari bakri b.a:) diadakan pengusul an. bahwa benar, saksi pernah mengirim surat undangan kepada para abituren plan sampit untuk berkumpul pada tanggal maret kantor departemen agama kabupaten kotawaringin timur, guna merumuskan cara pengambilan ijazah asli yang hingga sekarang masih berada jakarta. bahwa benar, pada tanggal maret tersebut saksi sedang berada samudra mengikut rombongan bupati kepada daerah dalam rangka penyerahan uang bantuan madrasah babulyakin kelamaan besar dan madrasah kabilah muhtadin aya karet, bahwa benar, yang memimpin rapat dengan para abituren plan tersebut adalah kepala seksi pendidikan agama islam dan sub, bagian tata usaha kantor departemen agama kabupaten kotawaringin timur yaitu sdr. hasan basri dan sdr. rais. bahwa benar, para abituren plan yang belum mendapatkan ijazah aslinya tersebut adalah lulusan dari tahun sampai dengan sekarang. bahwa benar, sesuai dengan nobulan rapat maka biaya sebesar rp. tiap orang untuk pengambilan ijazah asli jakarta belum. lagi disyahkan akan tetapi menunggu keputusan rapat tanggal april bahwa benar, rapat pada tanggal april tersebut hanya ada beberapa orang yang hadir, sehingga ketentuan atau keputusan tentang biaya sebesar rp. untuk pengambilan ijazah tersebut tidak jadi dilaksanakan, bahwa tidak benar, saksi pernah memungut keuangan sebesar rp. kepada abituren abituren plan sampit bahwa tidak benar, saksi pernah meminta keuangan keuangan kepada orang yang meminta surat cerai bahwa benar, setiap orang yang melakukan perceraian diwajibkan dua kali (2x) membayar, yaitu satu kantor peradilan agama untuk biaya sidang dan yang kedua kantor agama untuk biaya surat surat talak bahwa benar, biaya pernikahan yang dilakukan balai nikah sebesar rp. dan bila dilakukan rumah dikenakan tambahan biaya sebesar rp. kebijaksanaan tambahan biaya ini dilakukan guna mencegah agar orang jangan melakukan pernikahan rumah, akan tetapi agar. supaya selalu mau melakukan pernikahan balai nikah sesuai apa yang dikehendaki oleh yang bersangkutan rumah nya, maka biaya tambahan tersebut digunakan untuk kesejahteraan karyawan departemen agama kabupaten kotawaringin timur bukan untuk pribadi saksi seperti yang diberitakan dalam harian banjarmasin post oleh terdakwa bahwa benar, saksi tidak pernah memarahi saksi h.m, noor baik langsung maupun tidak langsung bahwa benar, atasan saksi h.m. noor adalah sdr. akil noor, oleh karena itu saksi tidak mempunyai wewenang untuk menegur saksi h.m. noor apalagi mau memecatnya seperti yang diberitakan oleh terdakwa saksi hm. noor bin junaidi bahwa benar, saksi sejak tahun diangkat sebagai penghulu atau p3ntr bahwa benar, atasan saksi adalah sdr. akil noor yang juga men jabat sebagai kepala urusan agama: kecamatan mentaya tengah bahwa tidak benar: saksi pernah dimarahi oleh saksi sirip ilyas baik secara langsung maupun dengan perantaraan orang lain bahwa benar, saksi pernah dinasihati oleh sdr. akil noor agar jangan membaca do'a dalam suatu pertemuan bahwa tidak benar, saksi pernah mengatakan pada terdakwa bahwa saksi pernah dimarahi oleh saksi sirip ilyas: bahwa benar, sejak tahun sampai dengan sekarang ini saksi tidak pernah dimarahi oleh saksi sirip ilyas menimbang, bahwa samping saksi saksi tersebut atas ter dakwa telah pula mengajukan saksi:saksi charge, saksi saksi mana telah memberikan keterangan mereka atas sumpah muka bersidang an, yang pada pokoknya sebagai berikut saksi lasribin dullah tag bahwa benar, pada tanggal oktober saksi pernah di undang kampung pelanggan untuk mengawinkan keluarga bahwa benar, sdr. mortar telah menyerahkan keuangan sebesar rp. kepada sdr. akil noor untuk biaya pernikahannya bahwa benar, saksi sirip ilyas tidak pernah memungut biaya nikah kepada saksi saksi syahrini bin supardi resimen bahwa benar, saksi pernah nikah kantor balai nikah pada tanggal juli bahwa benar. saksi telah menyerahkan keuangan sebesar rp. kepada sdr. akil noor untuk biaya nikah tersebut bahwa benar, saksi sirip ilyas tidak pernah memungut biaya nikah dari saksi saksi rohani binti saksi nana bahwa benar, saksi pernah melakukan perceraian pada tanggal mei kantor peradilan agama sampit bahwa benar, saksi pernah menyerahkan uang sebesar rp. untuk panjar biaya perkara perceraian tersebut kantor peradilan agama sampit bahwa benar, saksi telah pula menyerahkan uang sebesar rp. kantor agama untuk mengambil surat talak, dan ke tangannya diserahkan kepada sdr. ardi pegawai kantor agama bahwa benar, keuangan yang telah diserahkan saksi untuk biaya perceraian tersebut saksi tidak pernah diberi kwitansi bahwa benar, saksi sirip ilyas tidak pernah meminta biaya per gerakan dari saksi saksi migraine bin saleh bahwa benar, saksi adalah abituren plan sampit lulusan tahun dan masih belum mempunyai ijazah asli bahwa benar, saksi pernah menerima undangan untuk rabat pada tanggal maret jam pagi aula balai nikah bahwa benar, rapat tersebut dipimpin oleh sdr, hasan bakrie, sekretaris departemen agama kotawaringin timur, karena saksi sirip ilyas sedang bepergian samudra bahwa benar, dalam rapat tersebut telah dibahas tentang cara bagaimana mendapatkan ijazah asli dari para abituren plan sampit bahwa benar, salah seorang pegawai departemen agama kota waringin timur telah menyarankan. bahwa dia mempunyai saudara jakarta dan pernah mengurutkan ijazah serupa dengan biaya sebesar rp.$ dan pegawai tersebut juga menyarankan bila para abituren iau mendapatkan ijazah itu dengan mengeluarkan uang sebesar rp, dia bersedia menghubungkan dengan keluarganya yang berada jakarta bahwa benar, rapat ditunda sampai dengan tanggal april tersebut hanya ada beberapa orang saja yang hadir, maka keputusan tentang biaya sebesar rp. untuk pengurusan ijazah asli tersebut tidak jadi dilaksanakan bahwa benar, saksi telah bersedia dan tidak keberatan untuk mengeluarkan biaya sebesar rp. , sampai dengan rp. demi untuk mendapatkan ijazah asli tersebut bahwa benar, ijazah asli tersebut sangat diperlukan oleh saksi bahwa tidak benar, saksi sirip ilyas pernah memungut kerang sebesar rp. kepada para abituren saksi said alwi bin hasan ba'bud bahwa benar, sejak tahun sampai dengan sekarang saksi bertempat tinggal sampit 'bahwa benar, saksi tidak mengetahui sendiri bahwa saksi sirip ilyas pernah memarahi saksi h.m. noor, bahwa benar, saksi hanya mengetahui dari sdr. akil noor 'bahwa benar, saksi tidak pernah mence tentang kebenaran berita ini baik. kepada saksi sirip ilyas maupun kepada saksi h.m. roof': saksi malan sapi bahwa benar, saksi pada tahun telah pernah kawin :. : bahwa benar, saksi baru kemarin kenal dengan terdakwa : bahwa benar, saksi pernah melakukan: perceraian peradilan agama kotawaringin timur. dengan membayar biaya. perkara sebesar rp. aa. pak bahwa benar, untuk mendapatkan surat cerai tersebut saksi telah pula membayar uang sebesar rp. yang diserahkan kepada sdr, akil noor bahwa benar, untuk mendapatkan surat cerai tersebut saksi tidak keberatan membayar berapa.saja bahwa benar, saksi tidak pernah. membayar biaya perceraiannya kepada saksi sirip ilyas bahwa benar, saksi sirip ilyas tidak pernah meminta memungut biaya perceraian kepada saksi. baik secara dinas maupun secara pribadi saksi ahmad fauzi bin said zen basis bahwa benar, saksi belum mendapatkan'ijazah 'asli dan lulus dari plan sampit tahun bnn bahwa benar. yang mengeluarkan ijazah asli tersebut adalah di rektorat jenderal pendidikan agama jakarta bahwa benar, saksi pernah menerima undangan rapat yang akan dilangsungkan pada tanggal maret aula balai nikah . bahwa benar, dalam rapat tersebut telah dibicarakan tentang cara bagaimana mendapatkan ijazah asli plan sampit. yang masih ada jakarta ata bahwa benar, dalam: rapat tanggal maret tersebutsaksi sirip has tidak hadir bahwa benar, para abituren yang hadir hanya sebanyak orang bahwa benar, dalam rapat tersebut telah direncanakan akan diutus salah seorang abituren plan sampit untuk berangkat jakarta, akan tetapi tidak ada yang bersedia berangkat karena biaya terlalu mahal bahwa benar, sdr. rais pegawai kantor agama kotawaringin timur telah menyarankan bahwa sdr. rais mempunyai keluarga jakarta dan pernah mengurutkan ijazah serupa dengan biaya sebesar rp. naa bahwa benar, biaya sebesar rp. tersebut adalah hasil musyawarah bersama guna keperluan pengurusan ijazah asli jakarta, dan pelaksanaannya akan dilakukan pada pertemuan tanggal april bertempat aula balai nikah bahwa benar, pada rapat yang dilaksanakan tanggal april tersebut hanya ada beberapa orang abituren saja yang hadir sehingga ketentuan mengenai biaya sebesar rp. untuk peng urusan ijazah asli tersebut tidak jadi dilaksanakan bahwa benar, saksi secara pribadi keras keberatan bila mem bayar rp. untuk biaya pengurusan ijazah asli tersebut ber hubung saksi pada saat ini tidak punya uang menimbang, bahwa karena dalam pembelaan (pledooi) terdakwa telah diajukan suatu eksepsi, maka sebelum majelis mempertimbangkan tentang tuduhan yang dituduhkan kepada terdakwa, terlebih dahulu majelis akan mempertimbangkan eksepsi yang diajukan oleh terdakwa menimbang, bahwa perlukah sini diutarakan, untuk diketahui, bahwa mengenai eksepsi ini majelis dapat menyetujui pendapat jaksa penuntut umum bahwa suatu eksepsi atas relative kompetensi dari pengadilan seharusnya diajukan pada awal persidangan pemeriksaan perkara ini, sedang hal tersebut tidak pernah diajukan oleh terdakwa menimbang, bahwa mengapa terdakwa tidak mengajukan eksepsi tersebut pada awal persidangan perkara ini oleh terdakwa telah dike makanan suatu alasan bahwa mengenai hal ini tidak pernah ditanyakan oleh majelis kepada terdakwa menimbang, bahwa terhadap alasan dari terdakwa tersebut maka di sini majelis menegaskan bahwa tidak ada suatu pun dalam hukum acara h.r) yang mewajibkan atau mengharuskan majelis menanyakan hal ini kepada terdakwa tentang apakah akan mengacu kan eksepsi atau tidak bahwa dengan demikian seyogyanya eksepsi tersebut, kalau ada, diajukan oleh terdakwa tanpa perlu ada pertanyaan dari majelis menimbang, bahwa walaupun terdakwa mengajukan eksepsi: atas relative kompetensi dari pengadilan pada waktu terdakwa mem bacakan pledooinya, majelis merasa perlu mempertimbangkan eksepsi tersebut sebagaimana mestinya menimbang, bahwa eksepsi yang diajukan oleh terdakwa pada pokoknya berisi bahwa pengadilan negeri sampit tidak berwenang untuk meng adil perkara ini, karena yang bertanggung jawab atas surat yang dikirim oleh terdakwa adalah penanggung jawab banjarmasin post bahwa karena yang bertanggung jawab adalah penanggung jawab banjarmasin post maka locus selectie dari perbuatan tersebut sesuai dengan teori ler yan het instrument, adalah tempat. dimana surat kabar tersebut dicetak bahwa dengan demikian maka yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini adalah pengadilan negeri banjarmasin dimana surat kabar tersebut dicetak dan diterbitkan menimbang, bahwa terhadap eksepsi terdakwa ini majelis mem pertimbangannya sebagai berikut bahwa sebelum menentukan pengadilan negeri mana yang ber wenang mengadili seseorang terdakwa. maka perlukah ditentukan ter lebih dahulu dimana locus selectie dari perbuatan pidana yang ber angkutan bahwa begitu pula sebelum menentukan locus selectie perlukah ditentukan terlebih dahulu siapa pelaku dari perbuatan pidana itu: menimbang, bahwa dengan demikian perlukah dijawab terlebih dahulu pertanyaan siapa pelaku (kader, leger) dalam perkara yang. sekarang dihadapi ini menimbang, bahwa tulisan yang ditulis oleh terdakwa termuat dalam ruang surat pembaca dalam surat mana dicantumkan nama dan alamat jelas dari terdakwa bahwa karena termuat dalam ruang surat pembaca.maka jelas hal ini merupakan sebuah surat yang dikirim untuk disiarkan dalam ruang pembaca jadi bukan berita yang dibuat oleh wartawan surat kabar yang bersangkutan tara menimbang. bahwa kalau berita surat kabar yang dibuat oleh wartawan surat kabar yang bersangkutan maka pemuatan .berita ter sebut adalah menjadi tanggung jawab surat kabar itu dan oleh karena . nya menjadi tanggung jawab penanggung jawabnya mona ta, menimbang, bahwa karena surat tersebut dibuat oleh terdakwa, maka yang bertanggung jawab atas surat tersebut: adalah terdakwa sendiri menimbang, bahwa karena surat terdakwa itu dimuat dalam suatu surat kabar banjarmasin post) maka sekarang perlu dijawab pertanyaan siapa yang menjadi pelaku (kader, leger)'dari perbuatan pidana yang dituduhkan bnn menimbang, bahwa terhadap pertanyaan ini majelis berpendapat bahwa sebagai pelaku (kader, leger) dari perbuatan pidana itu adalah terdakwa, sedang penanggung jawab dari surat kabar yang menyiarkan surat tersebut adalah: sebagai medeplichtig dari perbuatan pidana yang dituduhkan menimbang, bahwa karena dalam perbuatan pidana ini ada pe iau dan medeplichtignya, maka siapa yang akan diajukan dan di tuntut muka persidangan oleh jaksa penuntut umum, sesuai dengan pokok kejaksaan dan opportunities begins yang adu pada penuh tut umum hal. ini menjadi wewenang sepenuhnya dari jaksa penuntut umum menimbang: bahwa sekarang sampailah majelis kepada persoalan tentang locus: teliti duri perbuatan pidana yang dituduhkan kepada terdakwa menimbang, bahwa untuk menentukan tentang focus detroit dari perbuatan pidana, ada baiknya terlebih dahulu diuraikan doctrine ilmu hukum pidana tentang locus teliti bahwa doctrine ilmu hukum pidana mengenal beberapa theories untuk menentukan tentang locus teliti dari perbuatan pidana, yaitu aliran yang menentukan satu tempat adalah tempat terdakwa berbuat aliran yang menentukan beberapa tempat (mungkin tempat dari pada kelakuan, dan mungkin pula tempat dari pada akibat) aliran pertama terdapat theories leer der lichamelijke dead, tempat dimana kelakuan terjadi leer van het instrument, dimana alat yang dipergunakan ter dakwa bekerja aliran kedua: berpendapat boleh pilih antara tempat dimana per buatan pidana dimulai dengan perbuatan terdakwa atau perbuatan pidana selesai dengan timbulnya akibat atau kalau menurut simons strafbaar feat adalah handling gevolg (lihat hamel, jones, bemmelen, prof. mulyani): menimbang, bahwa dalam arrest arrest h.r. dan m.a. maka semua theories ini pernah dipergunakan dalam putusan putihnya ki. menimbang, bahwa dalam menentukan pendapatnya dalam per kara ini mengenai locus teliti maka majelis berpedoman kepada uu. tahun dan h.i.r. maka majelis sependapat dengan 'theories"leer der lichamelijke dead dan aliran kedua yang berpendapat locus 'teliti adalah tempat dimana kelakuan terjadi dan perbuatan pidana dimulai, bahwa berdasarkan hal ini maka dengan sendiri tempat dimana kelakuan terjadi dan perbuatan pidana dimulai adalah sampit bahwa dengan demikian locus teliti dari perbuatan pidana yang dilakukan terdakwa adalah sampit, karena itu pula" pengadilan negeri sampit berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara'ini menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut 'except dari ter dakwa karenanya harus ditolak hen menimbang, bahwa setelah majelis mempertimbangkan except yang diajukan oleh terdakwa maka sekarang majelis akan mempertim bangka tuduhan yang dituduhkan kepada terdakwa s. menimbang, bahwa dalam tuduhan primaire terdakwa telah dituduh melakukan perbuatan pidana seperti diatur dan diancam dengan hu . kuman dalam k.u.h.p. min menimbang, bahwa terdakwa dalam pembelaannya telah menge makanan dalil bahwa perbuatan yang dilakukannya tersebut semata mata adalah untuk kepentingan umum karenanya menurut terdakwa dia tidak dapat dituntut karena melanggar tersebut dan baginya bersatulah kuhp dan haruslah dibebaskan dari tuduhan kan naa menimbang, bahwa majelis dapat menyetujui pendapat terdakwa bahwa apabila perbuatan tersebut adalah untuk kepentingan umum maka bagi terdakwa bersatulah ketentuan yang tercantum dalam kuhp maa menimbang, bahwa sekarang yang perlu dipertimbangkan apakah perbuatan terdakwa tersebut untuk kepentingan umum 'atau tidak bahwa apabila ternyata perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa adalah untuk kepentingan umum maka.terdakwa atas izin hakim di izinkan atau diperkenankan untuk membuktikan apa yang ditulisnya adalah benar menimbang, bahwa dalam surat terdakwa yang: dimuat'dalam harian banjarmasin post, terdakwa telah menulis hal hal yang dianggap nya sebagai suatu yang keliru dan kalimat terakhir dari suratnya ber bunyi atas hal hal yang demikian diharapkan pihak kanwil depag cobaan yang lamanya (satu) tahun telah melakukan suatu perbuatan yang boleh.perkara ini dibebankan kepada terdakwa. putusan mana dalam pemeriksaan pada tingkat banding telah di perbaiki oleh pengadilan tinggi banjarmasin dengan putusannya tanggal juni pid. pt. bjm. yang amar lengkapnya berbunyi sebagai berikutmengingat akan akta tentang penuntutan kasasi pid. k.s spt. yang dibuat oleh panitera kepala pada pengadilan negeri sampitertuduh sebagai penuntut kasasi tersebut yang diterima kepaniteraan peng adilan negeri sampit pada tanggal september melihat kesimpulan tertulis dari jaksa agung tangga! novem: undang no, tahun. tentang ketentuan pokok kekuasaan. ke halaman, yang telah mencabut undang undang tahun tentang: ketentuan pokok kekuasaan kehakiman (yang lama): dan hukum acara kasasi seperti yang dimaksudkan dalam prop. kalteng segera memberikan tindakan tegas sehingga menjaga wibawa pejabat daerah tersebut. bahwa dari kalimat kalimat. dalam surat terdakwa dan kalimat terakhir surat tersebut, terdakwa bermaksud menunjukkan kekeliruan kekeliruan kep. kandea agama kodim kepada atasannya, maka majelis berpendapat apa yang telah dilakukan oleh terdakwa adalah untuk kepentingan umum menimbang, bahwa karena apa yang telah dilakukan oleh terdakwa dinilai oleh majelis untuk kepentingan umum, maka majelis memberi kesempatan kepada terdakwa untuk membuktikan kebenaran apa yang ditulisnya dalam surat pembaca pada harian banjarmasin post menimbang, bahwa karena tuduhan jaksa penuntut umum ber kisah atas surat terdakwa sebagaimana termuat dalam harian banjar masin post tanggal api! maka pembuktian yang di lakukan oleh terdakwa haruslah berkisar atas tuduhan jaksa tersebut menimbang, bahwa untuk lebih jelasnya apa yang harus dibuat kan oleh terdakwa, ada baiknya dikucilkan surat tersebut selengkapnya sebagai berikut tindakan kep. kandea agama kodim keterlaluan membaca pemberitaan banjarmasin post terbitan april perihal pungutan oleh kepala kantor departemen agama kodim sampit n.si kepada abituren plan sampit saya tertarik dan hal itu memang benar bahkan ada tindakan tindakan n.si lainnya yang dinilai masyarat kat sangat keterlaluan tindakan itu antara lain meminta pembayaran apabila ada orang mengambil surat cerai, padahal pengadilan agama sudah dipenuhi biaya biaya administrasinya. dengan demikian apabila orang tidak mengerti, dikira biaya tambahan yang diminta n.si itu adalah untuk pengadilan agama padahal bukan demikian hanya, ada tindakan yang cukup tercela karena memarahi muhammad nor penghulu) karena muhammad noor membaca do'a salah satu pertemuan. selain dimarahi, penghulu diancam akan dipecat dari jabat annya. atas hal hal yang demikian diharapkan pihak kanwil depag, prop. kalteng segera memberikan tindakan tegas sehingga menjaga wi bawa pejabat daerah tersebut. bahwa dari surat terdakwa yang dimuat dalam harian banjarmasin post tersebut maka yang harus dibuktikan oleh terdakwa adalah: adanya pungutan oleh kep. kantor departemen agama kodim atas abituren plan sampit: n.si meminta pembayaran apabila orang mengambil surat cerai bnn memarahi muhammad noor karena membaca do'a salah satu pertemuan dan diancam akan dipecat dari jabatannya menimbang, bahwa dari saksi saksi' migrasi bin saleh, akhmad fans dan saksi sirip ilyas dapat diketahui bahwa memang benar kep. kandea agama kodim ada mengirim undangan kepada abituren plan sampit untuk merumuskan pengurusan ijazah asli plan sampit yang sejak tahun tidak pernah diterima oleh yang bersangkutan karena ijazah asli dikeluarkan: oleh bagian pendidikan departemen agama jakarta, pertemuan maria sesuai dengan undangan diadakan pada tanggal maret bahwa dalam pertemuan tanggal maret telah dirumuskan bersama antara yang hadir (saksi sirip ilyas tidak hadir dalam pertemuan tersebut karena sedang bepergian samudra) antara lain il. mengirim utusan jakarta (kalau ada yang mau berangkat mengurus ijazah ini) intan meminta pertolongan kepada keluarga salah seorang pegawai kantor departemen agama kotawaringin timur yang ada jakarta dengan mengirim biaya biaya untuk keperluanini bana pada tanggal tersebut diperkirakan pengurusan ijazah tersebut memerlukan biaya sebesar rp. yang disetujui oleh sebagian besar yang hadir dalam rapat (pertemuan) itu untuk merumuskan lebih lanjut mengenai hal ini rapat telah ditunda sampai tanggal april menimbang, bahwa dari kenyataan kenyataan' di' atas' ternyata biaya biaya pengurusan ijazah plan dari abituren plan sampit bukan diminta oleh kep. kandea agama kodim akan tetapi dimasa arahkan dengan abituren plan yang hadir dalam pertemuan ter sebut menimbang, bahwa dari hal hal tersebut terbukti bahwa apa yang ditulis oleh terdakwa dalam surat pembaca mengenai pungutan oleh kep. kandea agama kodim mengenai hal ini terbukti tidak benar sama sekali menimbang, bahwa sekarang mengenai hal yang kedua yaitu me minta pembayaran dalam pengambilan surat cerai bahwa dari keterangan saksi saksi rohani dan mantan bin dari, mereka pada waktu akan bercerai terlebih dahulu mengajukan per jalannya kepada peradilan agama sampit bahwa oleh peradilan agama mereka telah diminta untuk mem bayar biaya sidang bahwa setelah perceraian dikabulkan oleh pengadilan agama, maka mereka mengambil surat gerainya kantor urusan agama dan sini mereka membayar biaya lagi sebelum menerima surat cerai tersebut menimbang, bahwa tidak seorangpun dari saksi saksi yang diajukan persidangan yang menerangkan telah dimintai pembayaran oleh n.si dalam pengambilan surat cerai tersebut menimbang, bahwa menurut keputusan menteri agama tahun maka setiap orang yang memasukkan perkara kepada peradilan agama terlebih dahulu harus menyetor persekat ongkos perkara peradilan agama bahwa untuk pencatatan nikah, talang rujuk menurut keputusan menteri agama no, tahun pun dikenakan biaya biaya menimbang, bahwa dengan demikian ada kali pembayaran yang diharuskan oleh peraturan yang harus dibayar apabila orang akan bercerai yaitu peradilan agama dan kantor urusan agama menimbang, berdasarkan hal hal yang telah diuraikan atas maka apa yang ditulis oleh terdakwa bahwa n,si meminta pembayaran adalah tidak benar sama sekali karena pembayaran tersebut dibayar per adilan agama dan kantor urusan agama menimbang, bahwa sekarang hai yang ketiga yang ditulis oleh terdakwa yaitu tindakan yang cukup tercela karena memarahi h.m, noor karena yang bersangkutan membaca do'a salah satu pertemuan: menimbang, bahwa persidangan telah didengar keterangan saksi saksi h.m, noor, sirip ilyas dan said alwi bin hasan ba'bud, tidaklah ada ternyata bahwa n.si telah memarahi h.m, noor karena membaca do'a salah satu pertemuan bahwa saksi h.m. noor sendiri menerangkan tidak.pernah di marah oleh n.si nai bahwa saksi sirip ilyas sendiri menerangkan tidak pernah me marah h.m. noor atau mengancam akan memecatnya inn bahwa saksi said alwi bin hasan ba'bud hanya mendengar dari orang lain yaitu akil noor yang menerangkan bahwa nsi memarahi h.m. noor: boh . bahwa dengan demikian saksi hasan ba'bud tidak mengetahui sendiri tentang hal ini ' . menimbang, bahwa berdasarkan hal hal yang telah dipertimbang kan atas maka majelis berpendapat bahwa apa yang telah ditulis oleh terdakwa dalam suratnya ruang surat pembaca mengenai hal ini adalah tidak benar sama sekali menimbang, bahwa karena apa yang ditulis oleh terdakwa dalam suratnya ruang surat pembaca harian banjarmasin post semuanya tidak dapat dibuktikan kebenarannya dan dengan demikian terbukti tidak benar sama sekali, maka surat terdakwa tersebut bukan .berupa kan smaadschrift lagi sifatnya akan tetapi telah berubah menjadi menista (master) seperti termuat dalam tuduhan subsidi sebagai mana diatur dan diancam dengan hukuman dalam k.u.h.p.: menimbang, bahwa berdasarkan hal hai tersebut maka majelis berpendapat bahwa apa yang dituduhkan dalam tuduhan primaire tidak terbukti secara sah dan meyakinkan karena itu terdakwa haruslah di bebaskan dari tuduhan primaire menimbang, bahwa berdasarkan bukti dan kenyataan yang telah terbukti maka majelis berpendapat bahwa apa yang dituduhkan dalam tuduhan subsidi telah terbukti secara sah dan meyakinkan karena itu terdakwa haruslah. dinyatakan bersalah akan perbuatan pidana ter sebut dan dijatuhi hukuman menimbang, bahwa sebelum majelis sampai kepada hukuman yang akan dijatuhkan kepada terdakwa, naka majelis mempertimbangkan pula hal hal yang meringankan terdakwa bersikap sopan muka persidangan terdakwa masih berusia muda terdakwa belum pernah dihukum yang memberatkan tulisan dalam surat terdakwa tersebut tanpa penyelidikan yang mendalam dari apa yang ditulisnya dan hanya mendengar dari orang lain tulisan dalam surat terdakwa tersebut ditujukan kepada pejabat departemen agama yang kemungkinan akan menimbulkan akibat yang negatif masyarakat terdakwa memungkiri tuduhan yang dituduhkan kepadanya menimbang, bahwa karena terdakwa akan dinyatakan bersalah akan perbuatan pidana tersebut maka segala biaya dalam perkara ini haruslah dibebankan kepada terdakwa aan mengingat k.u.h.p. dalam peraturan peraturan yang berhubungan ini mengadilimemfitnah nnjalan: kan terkecualikalau kemudian hari ada perintah jain dalam keputus hakim oleh karena terhukum sebelum lampau masa percobaan yang lamanya (satu) tahun telah melakukan suatu perbuatan yang bolehdalam perkara ini dibebankan kepada terdakwa demikianlah diputuskan pada hari kamis, tanggal juni oleh majelis hakim pengadilan negeri sampit, keputusan mana pada hari itu juga diucapkan muka umum oleh djafar oesman sh, hakim ketua, karena asmotijoso dan rahayu johar sh, hakim hakim anggota, dengan dihadiri oleh ardilla bowman, jaksa pada kejaksaan negeri sampit, material noor, panitera pengganti pada pengadilan negeri tersebut dan terdakwa. naa marka: tahun kecuali kalau bertentangan dengan undang undang tahun nan 'i4mengajukan permohonan kasasi pada tanggal agustus serta risalah kasasi pada tanggal september kepaniteraan pengadilan negeri sampit, dengan demikian per p'kasasi tersebut formil dapat diterima, tan bahwa tidaklah tepat jika pengadilan negeri sampit memeriksa dan mengadili penuntut kasasi sebagai terdakwa dalam satu. kasus yang diancam dengan pidana seperti apa yang dimaksud dalam k.u.h.p., yang seharusnya menjadi terdakwa adalah penanggung jawab surat kabar harian banjarmasin post. beta bana bahwa dalam k.u.h.p. dimintakan harus ada unsur unsur yang dapat membuktikan tulisan itu, jika.tidak dapat maka haruslah dapat dihukum, hal inipun dalam. persidangan persidangan. yang telah dilakukan dalam tingkat.pertama penuntut kasasi dapat membuktikan apa apa: yang dicantumkan dalam tulisan suratnya harian banjarmasin post. menimbang, bahwa keberatan keberatan tersebut tidak dapat di benarkan oleh karena pertanggungan jawab pidana atas suatu tulisan dalam hal ini diletakkan pada orang yang mengeluarkan pernyataan seperti dimaksudkan dalam k.u.hp, dan tidak dapat dialihkan pada penanggung jawab seperti dimaksud oleh undang undang tentang ketentuan pokok pers undang undang no, tahun l.n. tahun bahwa hal tersebut merupakan penilaian terhadap hasil pembuat yang tidak dapat dipertimbangkan dalam tingkat kasasi. bahwa fitnah adalah suatu pencemaran tertulis (smaadschrift), apabila kepada tertuduh diperbolehkan untuk membuktikan tentang kebenaran dari tuduhan dalam pencemaran tertulis dan tertuduh tidak dapat membuktikannya dan tuduhan dilakukan bertentangan dengan apa yang diketahuinya bahwa diperbolehkan pembuktian akan kebenaran. dari tuduhan apabila hakim memandang perlu untuk memeriksa guna menimbang keterangan terdakwa bahwa perbuatannya dilakukan demi kepentingan umum dan karena terpaksa untuk membela diri seperti dimaksudkan oleh k.u.hp. yang dalam hal ini merupakan suatu penghapus pidana dan diajukan oleh terdakwa, bahwa terdakwa me lakukan pencemaran tertulis untuk kepentingan umum atau karena terpaksa untuk membela diri bahwa setelah dikemukakan oleh terdakwa bahwa melakukan pencemaran tertulis untuk kepentingan umum dan dipandang perlu hakim untuk memeriksa kebenaran dari tuduhan yang dilakukan olehnya, baru dapat dipertimbangkan fitnah apabila terdakwa tidak membuktikannya bahwa untuk mengajukan pertimbangan dilakukan pencemaran tertulis untuk kepentingan umum tidak ditempuh oleh terdakwa dan berdasarkan atas hal yang dikemukakan terdakwa belum diikuti hakim acara tersebut yang dijadikan dasar untuk memperkenankan terdakwa membuktikan tentang kebenaran dari tuduhan tersebut bahwa oleh karena itu belum dicapai urutan, yang membenarkan disimpulkan perbuatan fitnah yang dilakukan terdakwa dan tuduhan bahwa kepala kantor departemen agama kabupaten kotawaringin timur cg. n.si (n. sirip ilyas) dalam harian banjarmasin post edisi dalam rubrik surat pembaca yang berjudul tindakan kepala kantor departemen agama kotamadya timur keterlaluan itu berupa kan pencemaran tertulis menurut k.u.h.p., tanpa adanya sanggahan k.u.hlp. dan kesempatan kepada. ter dakwa untuk. membuktikan kebenaran dari tuduhan menurut dan k.u.hlp. bahwa mahkamah agung karena itu berpendapat terdakwa dat dipersalahkan atas tuduhan primaire dan tidak atas tuduhan subsidi dan bahwa tanggung jawab pidana undang undang pokok pers tidak mengurangi pertanggungan jawab sebagai pelaku dari tulisan yang merupakan pencemaran tertulis menimbang, bahwa berdasarkan alasan alasan yang diuraikan,di atas mahkamah agung berpendapat, bahwa putusan pengadilan ting banjarmasin dan pengadilan negeri sampit tidak.dapat'kiper tahanan lagi, oleh karena manadari bakri ba, tersebut membatalkan putusan pengadilan tinggi banjarmasin tanggal juli pid pt. bjm. dan putusan pengadilan negeri sampit tanggal juni pid.i sum. sp. dan mengadili sendiri. menyatakan tertuduh m., dari bakri tersebut bersalah me lakukan kejahatan pencemaran tertulis aan ata menghukum tertuduh karena itu dengan hukuman penjara selama (tiga) bulan dada memerintahkan bahwa hukuman' ini tidak akan dijalankan kecuali jika kemudian hari ada putusan hakim yang menentukan jain karena tertuduh melakukan perbuatan pidana sebelum masa percobaan: satu tahun habis menghukum tertuduh tersebut untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan pada hari sabtu tanggal maret dan ganti luar biasa, serta tidak dihadiri oleh perkutut kasasi. putusan pengadilan tinggi banjarmasin, tgl. juni pid. pt, bjm. keputusan demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang pengadilan tinggi banjarmasin yang mengadili perkara perkara pidana dalam tingkat banding dalam sidang perlunya daratan, telah menjatuhkan keputusani jalan iskandar sampit. (terdakwa berada luar tahanan), dengan mengingat akan penetapan ketua pengadilan tinggi banjarmasin tanggal januari pid. p.t. bjm. yang memerintahkan bahwa perkara pidana atas nama terdakwa tersebut atas akan diperiksa dan diadili dengan hakim majelis pengadilan tinggi tersebut setelah membaca berkas perkara dan semua surat surat yang di terima kepaniteraan pengadilan tinggi banjarmasin tanggal ja nuri yang berhubungan dengan perkara ini berita acara pemeriksaan pengadilan negeri sampit tersebut dan keputusan dalam perkara itu tanggal juni no, pid. sum. spt. yang diutus. menyatakan terdakwa bersalah atas kejahatan di: kemudian hari ada perintah jain dalam keputusan hakim oleh karena terhukum sebelum lampau masa mencoba an yang lamanya (satu) tahun telah melakukan suatu perbuatan yang menetapkan surat surat yang menjadi bukti dalam perkara ini tetap: terlampir dalam berkas perkara. menetapkan segala biaya dalam perkara ini dibebankan kepada ter dakwa, b. akte permohonan banding yang dibuat oleh material noor, panitera pengganti pada pengadilan negeri sampit bahwa pada tanggal juni no, pid. sum. spt. sdr, ardilla bowman, jaksa pada kejaksaan negeri sampit mengajukan permohonan bandingrter hadap keputusan pengadilan negeri sampit tanggal juni pid. sum. spt. dan terdakwa sdr. dari bakri juga meng ajukan permohonan banding pada tanggal juli pid. sum. spt. terhadap keputusan pengadilan negeri sampit tersebut atas menimbang, bahwa jaksa pada kejaksaan negeri sampit dan ter dakwa untuk membanding terhadap keputusan pengadilan negeri ter sebut dimajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang dibentuk kan menurut undang undang oleh karena itu permohonan banding ter sebut dapat diterima menimbang, bahwa jaksa pada kejaksaan negeri sampit tidak mengajukan memori bandingnya dan terdakwa mengajukan memori banding tertanggal desember yang isinya oleh pengadilan tinggi telah dipertimbangkan sebagaimana mestinya tetapi tidak me muat hal hal baru, oleh karena itu oleh pengadilan tinggi disamping kan menimbang, bahwa hakim pertama dalam :keputusannya telah memberikan pertimbangan dan alasan alasan yang cukup untuk kenya akan kesalahan terdakwa dan telah tepat pula memberikan kualifikasi nya dan strafmaatnya atas kejahatan yang telah dilakukan terdakwa, oleh karena itu alasan alasan dan pertimbangan pengadilan negeri tersebut yang disetujui oleh pengadilan tinggi dover sebagai perti tangan sendiri dalam memutuskan perkara .yang bersangkutan, maka keputusan pengadilan negeri tersebut dapat dikuatkan, hanya dalam pertimbangan pengadilan negeri perlu diperbaiki ann ban nana menimbang, bahwa tuduhan yang dituduhkan jaksa penuntut umum merupakan tuduhan alternatif bukan kumulatif: dalam tuduhan alternatif bila tuduhan primaire tidak terbukti maka keputusannya semestinya berbunyi dikesampingkan bukan dibebaskan, jain halnya dalam tuduhan kumulatif bila salah satu tuduhan tidak terbukti ke putusan berbunyi dibebaskan bahwa dalil demikian satu dan lainnya berkenaan dengan kekuasan hakim banding: untuk menilai kembali seluruh perkara, apakah perbuatan pidana yang dilakukan terdakwa, kualifikasinya dan staf matanya yang dibuat oleh: hakim. pertama sudah tepat atau belum, sehingga salah satu sifat judicial tyranny berupa mengurangi wewenang hakim banding yakni mengarahkan hakim banding menjatuhkan ke putusan tertentu dapat dihindarkan bahwa berdasarkan alasan diuraikan atas maka keputusan hakim pertama haruslah diperbaiki sekadarnya sebagai terurai bawah ni: mengingat bunyi dari undang undang yang bersangkut ang mengadilidemikianlah diputuskan pada hari kamis tanggal juni oleh majelis pengadilan tinggi banjarmasin, dengan enoch teman binti sh, wakil ketua pengadilan tinggi banjarmasin sebagai ketua, ujung metallic dan h.a. kusir masing masing sebagai hakim tinggi anggota,: keputusan mana diucapkan pada hari itu juga dalih persidangan terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh ariani held, panitera pengganti pada pengadilan tinggi tersebut. putusan pengadilan negeri sampit, tgl. juni pid. sum. spt. demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang mahesa. pengadilan negeri sampit yang memeriksa dan meng dili perkara perkara pidana pada tingkat pertama telah memberikan keputusan seperti tersebutal jalan iskandar sampit. terdakwa berada luar tahanan, pengadilan negeri tersebut: membaca berkasperkara terdakwa, mendengar terdakwa dan saksi saksi persidangan mendengar pula reguisitoir jaksa.yang berpendapat bahwa kesalah yang dituduhkan kepada terdakwa pada bagian primaire telah ter bukti secara sah dan meyakinkan dan menuntut agar terdakwa dijatuhi dengan hukuman penjara selama hari dengan perintah agar terdakwa dimasukkan dalam tahanan, memperhatikan pembelaan (pleidooi) yang diucapkan terdakwa muka persidangan menimbang, bahwa terdakwa dihadapkan muka. persidangan atas tuduhan masa primaire bahwa tersangka, dalam bulan april tahun atau setidak tidaknya antara bulan" maret dan april sampit: ilyas, kepala kantor departemen agama kabupaten kotawaringin timur dengan cara memuat tulisan dalam harian banjar masin post edisi tanggal april dalam rubrik surat pembaca yang berjudul tindakan kep. kandea agama kodim meter laluan yang berisikan tuduhan bahwa kepala kantor. departemen agama kabupaten kotawaringin nsi (n. sirip ilyas) melakukan pungutan pungutan kepada abituren plan tahun sampit, meminta |
mana aman hukum perdata, dalam hal ini b,w. berlaku terhadap perjanjian sewa 'tersebut, yakni yang menyewakan tidak dapat menghentikan sewa dengan menyatakan hendak memulai sendiri barang yang di seakan, putusan reg, pdt demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang mana esathung hook seng, bertempat tinggal desa posto, kaca matan larantuka, kabupaten daerah tingkat flores timur, 'pemohon kasasi dahulu tergugat pembanding: melawan anton keras, il. theodore token keras, hi. batasan leopold keras, iv. maria dolorosa keras, hendrik kelenteng keras, kesemuanya bertempat ting: gal desa lewolere, kecamatan larantuka, kabupaten daerah tingkat flores timur, tersohor memohon kasasi dahulu penggugat penggugat berbanding: mahkamah agung tersebut: melihat surat surat yang bersangkutan: tag menimbang, bahwa dari surat surat tersebut ternyata bahwa seka rang memohon termolion kasasi sebagai penggugat penggugat asli telah menggugat sekarang pemohon kasasi sebagai tergugat asli dimuka per hidangan pengadilan negeri larantuka pada pokoknya atas dalil dalil: bahwa ayah penggugat asli yang bernama sino keras meninggal dunia dengan meninggalkan penggugat asli sebagai ahli warisnya dan tanah pekarangan yang letak, luas dari batas batasnya tersebut dalam su 'rat gugatan, bahwa diatas tanah pekarangan tersebut telah dibangun oleh ayah penggugat asli sebuah rumah tinggal toko, yang terbagi atas tiga petak rumah masing masing berukuran meter: bahwa dari ketiga petak rumah rumah tersebut, petak sebelah ti mur telah dijual oleh penggugat asli kepada f,x, hungary (anak kan dung tergugat asli) dan petak yang tengah telah dijual kepada har sono kontes, sedangkan petak yang disebelah barat (yang sekarang persengketaan) disewakan kepada tergugat asli: bahwa sewa menyewa petak rumah toko sengketa tersebut terjadi sejak tahun sampai dengan tahun dengan orang tua peng gugat asli dengan tanpa memakai kontrak, sedangkan sejak tahun sampai dengan mei dengan penggugat asli sebagai ahli waris dari sino keras: bahwa karena petak rumah toko sengketa tersebut sangat dibunuh kan oleh penggugat asti, maka penggugat asli minta kepada tergugat asli agar sejak tanggal januari petak rumah toko tersebut dikosony kan dan diserahkan kepada penggugat asli, akan tetapi permintaan ter sebut tidak dihiraukan oleh tergugat asli: bahwa sejak tangga! juni tergugat asli tidak pernah mem bayar sewa kepada penggugat asli: bahwa menurut perhitungan penggugat asli sampai akhir jumlah uang sewanya adalah sebesar rp. sebagaimana ter kerinci dalam surat gugatan: bahwa berdasarkan hal hal! tersebut penggugat asli mohon kepada pengadilan negeri larantuka agar meletakkan conservation besar terle bih dahulu atas petak rumah toko sengketa dan selanjutnya menuntut kepada pengadilan negeri tersebutsecara buku bahwa petak rumah toko tersebut adalah warisan dari ayah penggugat sino keras: menyatakan secara hukum bahwa penggugat adalah ahli waris syah dari almarhum since keras: menyatakan secara hukum bahwa penggugat berhak atas petak ru mah toko tersebut: menyatakan bahwa sewa menyewa antara penggugat dan tergugat atas sebuah petak rumah toko sejak tanggal juni sampai dengan tanggal agustus adalah syah menurut hukum: menghukum tergugat untuk membayar kepada penggugat uang sewa menerima permohonan banding dari terlarantuka untuk membuka kembali pemeriksaan persidangan dalam tingkat pertama dalam perkara ini yang selepas lepasnya harus ditetapkan oleh. ketua pengadilan. negeri tersebut, dengan memanggil kedua belah pihak yang berperkara dalam melaksanakan perintah pengadilan tinggi yang diuraikan diatas dengan seksama, dan selepas lepasnya menyampaikan berita acara pemeriksaan tambahan itu kepada pengadilan tinggi kupang: menunda putusan tentang biaya perkara sampai putusan akhir. memerintahkan panitera pengadilan tinggi kupang untuk.mengirimkan turunan resin keputusan ini beserta berkas perkaranya kepada ketua pengadilan negeri larantuka: tea menimbang, bahwa menurut berita acara pemeriksaan pengadilan negeri larantuka tanggal agustus perintah untuk pelaksana kan pemeriksaan tambahan telah dipenuhi: menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian ke putusan, ini perhatikanlah keterangan keterangan tentang keadaan se perti tercantum dalam berita acara pemeriksaan persidangan tersebut: tentang hukum. sela tersebut: menimbang, bahwa tergugat pembanding. dalam memori banding nya mengemukakan bahwa penggugat lain yakni penggugat sampai dengan dalam keputusan. pengadilan negeri tidak diikut sertakan, maka putusan tersebut harus dibatalkan: menimbang, bahwa atas bantahan tersebut pengadilan tinggi ber pendapat bahwa setiap perkataan "penggugat" dalam perkara 'ini:harus diartikan meliputi penggugat dan karena penggugat sampai dengan telah memberikan kuasa kepada penggugat berdasarkan surat kuasa tanggal agustus i pn.ltk sk menimbang bahwa selanjutnya pembanding mengemukakan bahwa berbanding tidak dapat membuktikan bahwa petak rumah toko itu ke punya penggugat namun pengadilan tinggi berpendapat bahwa .oleh karena tergugat pembanding telah mengakui surat bukti dan yang didalamnya menyebutkan bahwa petak rumah toko tersebut ke punya almarhum sino keras ayah para penggugat berbanding, ma pengakuan tergugat pembanding atas kedua surat bukti tersebut me liput pengakuan atas pemilikan petak rumah toko tersebut, meskipun terhadap kedua bukti tersebut tergugat pembanding mendalilkan bahwa kedua bukti itu dibuat hanya formalitas belaka untuk celeng kapi permohonan permintaan hak pakai atas tanahnya dari penggugat berbanding akan tetapi ternyata dimuka sidang tiada suatu buktikan yang menguatkan keterangan tergugat pembanding tersebut sehingga pengakuannya harus dipandang benar adanya: menimbang, bahwa pengadilan tinggi sependapat dengan hakim pertama telah terbukti adanya sewa menyewa antara penggugat ter banding dengan tergugat pembanding atas petak rumah toko yang di disengketakan: menimbang, bahwa akan tetapi menurut hakim pertama oleh ka rena tergugat pembanding tidak melakukan kewajiban untuk membayar uang sewanya, maka perjanjian sewa menyewa mengenai petak rumah toko yang disengketakan antara penggugat berbanding dengan tergugat pembanding demi hukum putus: menimbang, bahwa pengadilan tinggi tidak dapat menyetujui pendirian hakim pertama tersebut, karena kelambatan atau tidak di layarnya uang sewa adalah merupakan alasan untuk menuntut agar pembayar uang sewa itu dipenuhi akan tetapi tidak merupakan batal nya sewa menyewa itu demi hukum, menimbang, bahwa alasan penggugat berbanding untuk memutus kan sewa menyewa tersebut adalah selain alasan yang telah diutarakan diatas yakni tergugat pembanding tidak membayar uang sewa rumah toko dari tahun hingga sekarang, juga karena rumah toko tersebut akan dipakai sendiri oleh penggugat berbanding, menimbang, bahwa, oleh karena dalam perjanjian sewa menyewa antara penggugat berbanding dan tergugat pembanding ini, pihak ter gugat pembanding adalah seorang tionghoa maka ketentuan berlaku dalam perjanjian sewa menyewa tersebut yakni bahwa pi hak yang menyewakan tidak dapat menghentikan sewa dengan kenya akan hendak memakai sendiri barangnya yang disewakan: menimbang, bahwa berdasarkan alasan alasan tersebut diatas maka tuntutan pemutusan sewa menyewa atas rumah toko sengketa harus di tolak: menimbang, bahwa selain itu dalam sewa menyewa ini lebih dititik beratkan pada fungsi bangunan itu sebagai tempat usaha yakni toko dari pada fungsinya sebagai rumah tinggal, karena letaknya didalam kompleks pertokoan, menimbang, bahwa toko tersebut masih digunakan oleh tergugat pembanding namun oleh karena ditutup berdasarkan surat keputusan bupati kepala daerah tingkat flores timur sejak bulan mei tahun hingga kini belum dibuka gi: menimbang, bahwa mengenai besarnya uang sewa petak rumah toko tersebut pengadilan tinggi akan mempedomani pendapat per timbangan pemerintah daerah tingkat flores timur yang termuat dalam berita acara tambahan berdasarkan putusan sela pengadilan tinggi kupang.tanggal juli no, ptk pdt' yang dalam hal ini diwakili oleh saudara drs. yos dawan, karena kabupaten ini belum ada panitia perumahan: menimbang, bahwa menurut pertimbangan pemerintah daerah tersebut raksasa sewa rumah toko yang jadi sengketa tersebut dibentuk kan sebagai berikut: tahun sebulan rp. tahun sebulan rp. , . ana tahun sebulan rp. lama tahun sebulan rp. tahun sebulan rp. tahun sebulan rp. bena perhitungan ini didasarkan taksiran harga petak rumah toko itu sebesar rp. ,. : menimbang, bahwa oleh karena itu besarnya uang sewa yang harus ana dibayar tergugat pembanding kepada penguat berbanding diperhitung kan sebagai berikut: dari tanggai juni s d bulan desember tahun rp. rp. dari bulan januari tahun s d bulan. april tahun rp. rp, dari bulan juni tahun s d bulan desember tahun rp. rp, dari bulan januari tahun s d bulan agustus tahun rp. jumlah rp. menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas tergugat berbanding harus dihukum untuk membayar sewa rumah toko tersebut diatas kepada penggugat berbanding sebesar rp, yang dibulatkan menjadi rp. ,. : menimbang, bahwa berdasarkan alasan alasan tersebut diatas maka putusan guo tentang hal itu harus diperbaiki sebagaimana yang tertera putusan sela, ptk pdt pom data dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai tersebut: dibawah ini dalam perkara antara: thung hook seng, bertempat tingga! didesa post, kecamatan larantuka, kabupaten daerah tingkat flores timur, pekerja pedagang: selanjutnya disebut tergugat pembanding: melawan anton keras, umur tahun, bertempat tinggal jalan ki limit ende, kota ende, kabupaten dati ende, untuk sementara waktu bertempat tinggal didesa lewolere, kaca ikatan larantuka, kabupaten daerah tingkat flores timur, pekerjaan pengusaha: selanjutnya disebut penggugat berbanding: pengadilan tinggi tersebut: telah membaca berkas perkara serta surat surat yang berhubung dengan perkara ini: tentang duduknya perkara membaca serta memperhatikan uraian tentang hal ini yang ter muat dalam turunan resmi putusan pengadilan negeri larantuka tanggal pebruari pn, ltk pdt. 1n1 yang kamarnya ber bunyi sebagaidari ayah penggugat sino keras: menyatakan bahwa penggugat adalah ahliwaris syah dari almarhum sino keras: menyatakan secara hukum penggugath menurut hukum, menghukum tergugat untuk membayar uang sewa sejak tanggal juni sampai dengan desember dan januari sampai de ngan april dan sejak tanggal juni sampai dengan agustus sebesar rp, (tujuh ratus dua belas ribu lima ratus rupiah): menyatakan demi hukum perjanjian sewa menyewa antara penggugat dan tergugat mengenai petak rumah toko tersebut putus: memerintahkan kepada tergugat untuk segera meng rangka adalah syah dan berharga: menghukum tergugat untuk membayar biaya yang timbul: nan menolak gugatan selebihnya: menimbang, bahwa pembanding dahulu tergugat telah mengajukan permohonan pemeriksaan dalam. tingkat banding terhadap putusan pe. pengadilan negeri tersebut pada tangga! pebruari permohonan banding mana telah diberitahukan kepada pihak lawannya pada tanggal pebruari menimbang, bahwa berkenaan dengan permohonan banding ter sebut, tergugat pembanding telah mengajukan memori bandingnya tan tanggal maret memori banding mana dengan seksama" telah diberitahukan kepada penggugat berbanding pada april memori banding tersebu:t oleh pengadilan tinggi telah diperhatikan: menimbang, bahwa sehubungan dengan memori banding tersebut, dari penggugat berbanding, tidak ternyata mengajukan kontra memori banding: tentang hukum menimbang, bahwa permohonan. banding dari tergugat emban ding telah diajukan dalam lenggang waktu dan menurut cara cara yang ditentukan undang undang, karena itu dapat diterima: menimbang, bahwa setelah mempelajari dengan seksama berkas perkara yang dimohon banding, pengadilan tinggi berpendapat bahwa pemeriksaan dalam tingkat pertama masih kurang lengkap karena itu harus disempurnakan: menimbang, bahwa oleh karena itu sebelum pengadilan tinggi me mengambil putusan akhir memandang perlu untuk mengadakan pemeriksa tambahan dalam perkara ini mengenai besarnya harga rumah seng dituduh kecuali secara kumulatif juga secara alternatif, sedangkan yang kumulatif primaire sudah dipertimbangkan dan ada yang telah dianggap terbukti maka dengan demikian tuduhan yang subsidi haruslah dike sampingan: menimbang, bahwa sebelum pengadilan menjatuhkan hukuman terlebih dahulu pengadilan akan mempertimbangkan hal hal yang me inginkan maupun memberatkan bagi terdakwa: yang memberatkan: bahwa para terdakwa selalu mungkin keras: bahwa nilai barang yang digelapkan.cukup besar apa lagi kalau diingat keadaan sosial ekonomi para saksi yang menjadi sasaran tindak pidana: bahwa kecuali itu barang yang digelapkan para terdakwa mempunyai nilai yang sangat bersifat pribadi bagi para saksi mengingat barang tur sebut barang kenangan warisan dari orang tuanya: bahwa para terdakwa yang cukur kaya, masih tega melakukan perbuat: yang sangat tidak terhormat: pan bahwa terdakwa pernah dihukum yaitu pada tahun terdakwa satu) bulan penjara, terdakwa (satu) tahun penjara: yang meringankan: bahwa para terdakwa sudah berusia agak lanjut: bahwa apa lagi untuk terdakwa ny. nina sedang menderita sakit tum: puh sebelah: para terdakwa bersikap sopan persidangan: menimbang, bahwa karena terdakwa kwek hoo wie ditahan se belum mendapat keputusan yang mempunyai kekuatan pasti maka waktu selama" terdakwa ditahan diperhitungkan untuk mengurangi masa hukuman yang dijatuhkan kepadanya: boa menimbang, bahwa tentang ongkos. perkara haruslah dibebankan kepada para.terdakwa: menimbang, bahwa tentang bukti surat haruslah dilampirkan da lam berkas perkara, sedangkan uang bukti rp. , seperti yag dipertimbangkan diatas bahwa uang tersebut dimaksudkan oleh saksi ny, surgawi untuk melunasi hutangnya pada terdakwa dan uang sudah diterima oleh terdakwa lagi pula uang tersebut ternyata disita dari rekening terdakwa, maka uang sebesar rp. haruslah di kembalikan kepada terdakwa ii, mengingat kuhp, kuhp dan se mua peraturan yang berkaitan dengan perkara ini: memutuskan menyatakan bahwa terdakwa yos kim lian alias ny. nina alias ny. kwek hov wie salah melakukan tindak pidana turut serta melakukan penggelapan , hadiwidjaya alias kwek hoo wie, salah melakukan tindak pidana penggelapan". menghukum karena itu kepada para terdakwa ny, yoe kim lian alias ny, nina alias ny, kwek hoo wie dengan hukuman penjara selama (sembilan) bulan: terdakwa hadiwidjaya alias kwek hoo wie dengan.hukuman penjara selama satu tahun: menetapkan bahwa waktu selama terdakwa kwek hoo wie alias hadiwidjaya ditahan sebelum mendapat keputusan yang mempu , membebaskan terdakwa terdakwa dari tuduhan primaire kedua, mengesampingkan tuduhan subsidi kesatu maupun kedua, memerintahkan agar surat surat bukti dilampirkan dalam berkas perkara dan uang bukti sebenar rp. , kembali dakwa ii. menghukum para terdakwa untuk membayar ongkos perkara masing masing rp. (seribu rupiah). demikianlah diputus pada hari ini: selasa, tanggal april delapan puluh dua oleh kami soesilo, sh. hakim pengadilan negeri pati yang dibantu oleh wasit panitera pengganti pada pengadilan ne peri tersebut, dan pada hari itu juga putusan diucapkan dimuka umum dengan dihadiri oleh semadi bc. hk. jaksa pada kejaksaan negeri pati, serta terdakwa terdakwa tersebut. petak rumah toko tersebut sejak tanggal: juni sampai dengan tanggal agustus sebesar rp. (satu juta sembilan ratus dua ribu lima ratus rupiah): san menyatakan secara hukum bahwa perjanjian sewa menyewa antara penggugat dan tergugat mengenai petak rumah toko 'tersebut putus: memerintahkan kepada tergugat untuk segera mengosongkan dan merantuka, adalah syah dan berharga: menghukum tergugat untuk membayar segala biaya biaya yang tim bul dalam perkara ini: bean bahwa terhadap gugatan tersebut pengadilan negeri larantuka lelah mengambil putusan, yaitu putusannya tanggal pebruari pn. ltk. ih yang kamarnya berbunyi sebaga:'dari ayah penggugat sino keras: menyatakan bahwa penggugat adalah ahli waris syah dari almarhum sino keras: menyatakan secara hukum bahwa penggugat berhak atas retak ru ri menurut hukum: menghukum .tergugat untuk membayar uang sewa sejak tanggal nang juni sampai dengan desember dan januari sampai dengan april. dan sejak tanggal juni:! sampai dengan agustus sebesar rp. , (tujuh ratus dua bebas ribu lima ratus rupiah): nan ban menyatakan demi hukum perjanjian sewa menyewa ntara peng gugat mengenai petak rumah toko tersebut putus, memerintahkan kepada tergugat untuk segera ine .k: negeri larantuka adalah syah dan berharga: menghukum tergugat untuk membayar biaya yang timbul: tana nun bean menolak gugatan selebihnya: . co. putusan mana dalam tingkat banding atas permohonan tergugat .telah: diperbaiki oleh pengadilan tinggi kupang dengan putusannya tanggal oktober ptk pdt, yang amar lengkap nya berbunyi sebagai berikut: memperbaiki putusan pengadilan negeri larantuka tanggal pebruari s pn. ltk pdt. ini, yang dimohon banding, sehingga amar lengkapnya berbunyi sebagai berikut: mengabulkan gugatan penggugat berbanding untuk sebagian, menyatakan secara hukum bahwa petak rumah toko adalah warisan lari ayah penggugat berbanding sino keras: menyatakan bahwa penggugat berbanding adalah ahli waris yang sah gari almarhum sino keras: menyatakan secara hukum bahwa penggugat berbandingberbanding adalah sah menurut hukum: menghukum tergugat pembanding untuk membayar sewa rumah sejak tanggal juni sampai dengan desember dan januari sampa dengan april dan sejak tanggal juni sampai dengan agustus sebesar rp. ,. (seratus tiga puluh ribu lima ratus rupiah): menolak gugatan selebihnya: memerintahkan mengangkat sita jaminan yang telah diletakkan oleh pengadilan negeri larantuka pada tanggal oktober mpn.ltk pdt.g atas petak rumah toko sengketa: menghukum tergugat pembanding untuk membayar ongkos perkara dalam kedua tingkatan peradilan yang untuk tingkat banding saja di anggar sebesar rp. . (seribu tujuh puluh lima rupiah): memerintahkan kepada panitera pengadilan tinggi kupang agar salinan resmi keputusan ini beserta berkas perkaranya disampaikan :$. kembali kepada pengadilan negeri larantukanovember dan tang. gal novemberga! desember sebagaimana ternyata dari surat ke terangan no, pn. ltk l.g yang dibuat oleh panitera pena dilan negeri larantuka, permohonan mana dengan disertai oleh me : bahwa pada tanggal desember telah diberitahu tentang memori kasasi dari tergugat pembanding, kepada pihak lawan dengan cara saksama, pan . menimbang terlebih dahulu.i.kupang telah keliru dalam menafsirkan dan membenarkan kedudukan memohon kasasi pengruge asal dalam perkarainis . dalam perkara ini penggugat asalnya ada orang: tetapi dalam putusan pengadilan negeri larantuka maupun putusan pengadilan tinggi kupang hanya disebutkan seorang saja (penggugat tunggal saja): bahwa disamping itu kuasa yang diberikan oleh penggugat asal sam pai dengan kepada penggugat asal i hanya berlaku untuk pena dilan negeri saja dan tidak berlaku lagi ditingkat pengadilan tinggi: bahwa pengadilan tinggi kupang telah tidak menerapkan hukum secara murni, atau salah menerapkan hukum, karena dalam putusannya telah menyatakan bahwa sewa menyewa petak rumah toko antara peng gugat berbanding dengan tergugat berbanding adalah sah, karena dengan dinyatakannya sewa menyewa itu sah, maka pengadilan tinggi kupang telah menyimpang. dari ketentuan yang termaktub dalam bahwa sewa menyewa adalah sah apabila memenuhi semua unsur b,w. terpenuhi, kenyataannya selama tahun lamanya pemohon kasasi tergugat asal menempati petak: rumah toko sengketa tidak, ter us. dapat suatu perjanjian sewa menyewa dengan memohon kasasi peng gugat asal: bahwa dengan tidak terpenuhinya unsur unsur b.w., maka harus dinyatakan sewa menyewa tersebut adalah tidak sah, bahwa pemohon.kasasi tergugat asal dihukum membayar uang sewa sejak tahun hingga tahun sebesar rp. adalah tidak tepat dan bertentangan dengan ketentuan b.w, bahwa. dengan. tidak adanya perjanjian sewa menyewa antara pemohon kasasi tergugat asal dengan memohon kasasi penggugat asal, maka pe mohon kasasi tergugat asal tidak dapat dibebani membayar uang sewa sebesar rp, tersebut, bahwa bukti dan tidak mempunyai kekuatan pembuktian untuk membuktikan adanya sewa menyewa petak rumahjtoko sengketa sejak tahun hingga sekarang: menimbang: mengenai keberat, ha. mengenai keberatan keberatan dan bahwa keberatan keberatan ini juga tidak dapat dibenarkan, ka yen hal ini pada hakekatnya adalah mengenai penilaian hasil pembuat yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak daat dipertimbangkan dalam pemeriksaan dalam tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalamikan dalam undang undang.upang dalam perkara ini bertentangan: dengan hukum dan atau un dang undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh pemohon ka sasi thung hook seng tersebut harus ditolak: memperhatikan undang ulang tahun undang undang tahun dan undang undang tahun mengadili menolak permohonan kasasi dari perolicn kasasi: thung hook seng tersebut, nharyadi daro kusumo sh, hakim agung yang ditunjuk oleh ketua mahkamah agung sebagai ketua sidang, amiroeddin noer dan nasrani bauran sh, sebagai hakim hakim anggota, dan diucapkan dalam sidang ter lu. buka pada hari sabtu tanggal juni oleh ketua sidang tersebut, dengan dihadiri oleh amiroeddin noer dan nasrani bauran hakim hakim anggota dan soesilo hadimarsono sh, panitera peng ganti, dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak. putusan no, ptk pdt,i bawah ini dalam perkara antara: thung hook seng, tinggal berdiam didesa post, kecamatan larantuka, kabupaten daerah tingkat flores timur, peter jaan pedagang: selanjutnya disebut tergugat pembanding: melawan anton keras, umur. tahun, tinggal berdiam dijalan ke mutu ende, kota ende, kabupaten daerah tingkat ende, untuk sementara waktu bertempat tinggal didesa lewolere, kecamatan larantuka, kabupaten daerah tingkat flores timur, pekerjaan pengusaha, dalam hat ini bertindak untuk diri sendiri, dan berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal agus tus yang telah pula dilegalisir oleh pengadilan negeri larantuka pada tanggal agustus dengan nomor pn. ltk sk bertindak untuk dan atas nama: ii, theodore token keras, umur tahun, pekerjaan tani: ih. batasan leopold keras, umur tahun, pekerjaan tani: iv. maria dolorosa keras, umur tahun, pekerjaan turut suami: hendrik kelenteng keras, umur tahun, pekerjaan sopir: bean selanjutnya disebut penggugat berbanding: pengadilan tinggi term but: telah membaca kembar.i berkas: perkara sertyang tertera dalam keputusan sela pengadilan tinggi ku pang tanggal juli no, ptk pdt, yang kamarnya ber bunyi sebagai berikut: |
mahkamah agung kaidah hukum bahwa seseorang yang mendalilkan mempunyai hak atas tanah berdasarkan hibah, harus dapat membuka ikan kepemilikan atas hibah tersebut sebagai dimaksud oleh khi dan apabila diperoleh berdasarkan hibah maka segera tanah tersebut dibalik namakan, atas nama penerima hibah, jika tidak demikian kalau timbul sengketa dikemudian hari, maka status tanah tersebut tetap seperti semula kecuali benar benar dapat dibuktikan perubahan status kepemilikan nya. nomor register k agi2002 tanggal putusan februari majelis il. drs. syamsuhadi irsyad, sh.mh. drs. habiburrahman, mh. hamdan, sh.meh. klasifikasi hibah duduk perkara bahwa penggugat asli memiliki sebidang tanah pertanian seluas are yang terletak subak bali. yang mengenai perincian letaknya terdapat didalam polita putusan mahkamah agung, tanah sengketa tersebut diperoleh dan hibah yang diberikan oleh paman penggugat asli aman alias abdul hamid yang merupakan ayah kandung tergugat asli serta kakek tergugat asli s d sekitar tahun yang lalu. bahwa tanah yang dihibahkan almarhum aman mali alias abdul hamid seluas are diberikan kepada orang masing masing kepada penggugat asli seluas are dan kepada buhari seluas are, kepada beberapa orang dengan cara kopling diantaranya anwar pada tahun sedangkan penggugat asli masih tetap menggarap sendiri, bahwa penggugat asli orang yang buta huruf dan lugu, oleh karenanya tanah sengketa tersebut belum dirubah namanya walaupun sudah tahun yurisprudensi mahkamah agung menerima hibah tersebut dan sampai saat ini tanah tersebut, masih atas nama aman mali. bahwa sekitar tahundan namun tidak berhasil.ketiga, maka mohon agar tanah sengketa tersebut diletakkan sita jaminan cb) terlebih dahulu. pertimbangan hukum mahkamah agungh(t) kompilasi hukum islam. diubah tanah, maka seharusnya tanah yang dihibahkan tersebut telah dibalik . amar putusan mahkamah agung mengadili mengabulkan, permohonan kasasi dan pemohon kasasi siri bukti bin abd hamid, madah alias za'rah binti abd hamid, selusin bin abd kadir dan star bin abd. kadir tersebut, membatalkan putusan pengadilan tinggi agama mataram tanggal juli bertepatan dengan tanggal radius awal pdt. pta. mtr dan pengadilan agama giri menang tgl desember bertepatan dengan isi ramadhan pdt. pa.gm. mengadili sendiri menolak gugatan penggugat tersebut, yurisprudensi mahkamah agung desember bertepatan dengan tanggal10 ramadhan dalam perkara antara kedua belah pihak yang amar putusannya berbunyi sebagai berikut il.tujuh ratus tiga puluh ribu lima atas rupiah), bahwa putusan tersebut telah dibacakan oleh hakim pengadilan agama giri menang dalam sidangnya yang dinyatakan terbuka untuk umum pada tanggal desember diluar hadirnya tergugat pembanding dan kepadanya telah disampaikan isi putusan tersebut pada tanggal desember bahwa terhadap putusan pengadilan agama tersebut, tergugat pembanding merasa tidak puas dan menyatakan banding pengadilan tinggi agama mataram melalui kepaniteraan pengadilan agama giri menang sesuai akta banding tanggal desember pernyataan banding mana telah sampaikan kepada berbanding pada tanggal januari bahwa pembanding telah mengajukan memori banding dan diterima kepaniteraan pengadilan agama giri menang pada tangga! pebruari yang isi pokoknya sebagai berikut il. bahwa hakim pengadilan agama giri menang, dalam putusannya nomor pdt. pa.gm, kurang tepat dalam pertimbangan hukumnya dimana penggugat berbanding dalam gugatannya telah mendalilkan bahwa penggugat berbanding memiliki tanah seluas are yang diperoleh dari pemberian hibah oleh orang yang bernama aman mali tahun yang lalu, dimana tanah tersebut berasal dari tanah seluas are, yang diberikan masing masing kepada penggugat berbanding seluas are dan kepada buhari seluas are dan buhari telah menjual bagiannya secara kalangan kepada anwar pada tahun sementara penggugat berbanding tetap menguasainya sampai dirampas tahun oleh para tergugat pembanding. bahwa terhadap gugatan, para tergugat membantah dengan mendalilkan bahwa tidak pernah ada hibah serta tanah sengketa tetap dikerjakan dan dinikmati sendiri hasilnya oleh almarhum aman mali alias haji abdul hamid, sampai meninggal dunia pada tahun yurisprudensi mahkamah agung dan tanah tersebut baru dikuasai oleh penggugat pembanding setelah hari kesembilan, dimana tidak satu orangtua dan saksi saksi penggugat berbanding yang menyaksikan tanah tersebut dikuasai dari tahun yang jalu dan tidak ada satupun saksi yang menyaksikan bahwa buhari telah menjual bagiannya secara kalangan pada tahun bahkan saksi dan penggugat berbanding sendiri yaitu anwar yang didalilkan sebagai pembeli, menyaksikan dibawah sumpah bahwa sewaktu aman mali masih hidup tanah sengketa dikerjakan oleh aman mali dan setelah aman mali meninggal tetap dikuasai oleh madah putusan hal. dan hal itu akan lebih jelas terlihat dan kesaksian saksi tergugat pembanding masing masing khalid, idrus dan saudi dan hal ini akan lebih jelas terlihat dan bukti tertulis tergugat pembanding yaitu bukti berupa berita acara pemeriksaan desa, dimana menurut buhari saksi saksi hibah tidak ada dan dia menguasai tanah sengketa sejak tahun setelah meninggalnya aman mali, bahwa kesaksian dan buhari yang dijadikan dasar oleh hakim pengadilan agama giri menang untuk mengabulkan gugatan penggugat berbanding perlu dan patut diragukan kebenarannya karena hal itu bertentangan dengan pernyataannya sendiri dihadapan kepala desa pemenang timur pada tanggal september apalagi buhari terlibat berkepentingan secara langsung terhadap perbuatan hukum (hibah) yang mereka dialihkan dan kalau mau jujur, maka kesaksian buhari itu sangat patut untuk diragukan kebenarannya, dimana dia juga menyaksikan bahwa setelah itu aman mali menyerahkan tanah tersebut pada saat itu pula saudi menerima dari menguasainya, hal ini sangat bertentangan dengan saksi saksi yang lain yaitu anwar dan ing sarinah yang menyatakan tanah sengketa sewaktu aman mali masih hidup tanah sengketa dikerjakan oleh aman mali dan setelah meninggal dunia dikerjakan oleh madah: bahwa pertimbangan hakim pengadilan agama giri menang halaman yang menyatakan tanah sengketa dikerjakan sendiri, dikuasai dan dinikmati sendiri hasilnya sampai meninggal dunia pada tahun tidak beralasan hukum karena tidak didukung oleh bukti bukti yang sah dan sempurna, atau setidak tidaknya dapat melemahkan bukti penggugat tersebut diatas . alinea terakhir adalah salah dan keliru, karena berdasarkan bukti bukti para penguat pembanding baik surat maupun saksi serta saksi penggugat berbanding sendiri yaitu anwar bin muh. nur, menyaksikan bahwa selama aman mali hidup tanah sengketa dikerjakan sendiri olehnya dan madah sampai meninggal dunia pada tahun (vide saksi saudi bin aman saudi, idrus bin mustar, khalid bin ramah dan anwar bin muh. nur): bahwa penafsiran hakim pengadilan agama giri menang tentang dalil tergugat pembanding yang menyatakan mengerjakan sendiri dan menikmati sendiri hasilnya sampai aman mali meninggal dunia (pertimbangan hal alinea terakhir) adalah keliru, dimana sebutkan bahwa . pernah menyewa dan membeli tahunan dan madah kesaksian tersebut bertentangan dengan dalil yurisprudensi mahkamah agung tergugat yang menyatakan . oleh aman mali sampai meninggal dunia adalah kurang tepat karena dengan kesaksian saksi saksi tersebut terbukti bahwa dalil penggugat berbanding yang menyatakan mengerjakan dan menguasai sejak tahun yang lalu (gugatan poin tidak terbukti dan terbatas serta tidak benar, bahwa pertimbangan hakim pengadilan agama giri menang halaman alinea kedua yang menyatakan: . tidak ternyata adanya cacat baik yang menyangkut rukun dan syarat hibah, syah menurut hukum, adalah tidak tepat karena berdasarkan bukti tergugat pembanding khususnya bukti yang menyatakan bahwa pada waktu meninggal aman mali hanya meninggalkan warisan berupa tanah seluas are yang diakui dihibahkan oleh penggugat berbanding, dan maupun ini benar maka bertentangan dengan syarat sahnya hibah yaitu dan tanah yang dimiliki aman mali. oleh karenanya hibah tersebut telah melanggar syarat sahnya hibah, maka menjadi bata! demi hukum. bahwa berdasarkan hal hal tersebut atas para tergugat pembanding mohon kepada ketua pengadilan tinggi agama mataram melalui majelis hakim yang memeriksa perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang kamarnya sebagai berikut menerima permohonan banding tergugat pembanding): membatalkan putusan pengadilan agama giri menang nomor pd. pa. gm, tanggal desember dan mengadili sendiri menolak gugatan penggugat seluruhnya, menghukum penggugat untuk membayar biaya perkara, bahwa berbanding telah mengajukan kontra memori banding dan diterima pengadilan agama giri menang pada tanggal februari. kontra memori banding mana telah disampaikan kepada pembanding pada tanggal pebruari yang isi pokoknya antara lain sebagai berikut bahwa apa yang didalilkan oleh tergugat pembanding dalam memori bandingnya sebelumnya, dan juga telah dipertimbangkan oleh judex active pada halaman putusannya, namun nampaknya tergugat pembanding tidak mengerti substansi dari putusan pengadilan agama giri menang nomor pdt pa. gm, tanggal desember tersebut, bahwa inti persoalan dalam perkara ini bukan terletak pada apakah tanah tersebut dikuasai langsung oleh penggugat berbanding ataukah tidak sebagaimana dikatakan oleh tergugat pembanding, naman terletak pada apakah benar aman mali telah menghibahkan tanah sengketa kepada penggugat ataukah tidak? dalam kaitan ini penggugat berbanding sependapat dengan apa yang disimpulkan oleh pengadilan agama giri menang yang menyatakan bahwa telah terbukti yurisprudensi mahkamah agung almarhum aman mali alias abd hamid telah menghibahkan tanah miliknya seluas are kepada saudi penggugat berbanding) petak are) dan kepada buhari petak are). (vide putusan pengadilan agama giri menang nomor pdt. pa.gm halaman alma h5: bahwa mengenai keberatan tergugat pembanding pada poin memorinya tentang kesaksian buhari, sebenarnya juga telah dipertimbangkan secara tepat oleh judex facts pada putusannya halaman alinea dan menurut penggugat berbanding pertimbangan tersebut sangat tepat dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, bahwa adapun keberatan tergugat pembanding pada poin dan memorinya adalah keberatan yang sangat tidak beralasan, karena disamping saksi saksi yang disebutkan tergugat pembanding dalam memorinya tersebut tidak menyatakan secara tegas bahwa almarhum aman mali menguasai tanah sengketa sampai meninggal dunia, juga persoalan penguasaan tersebut dalam perkara ini bukanlah merupakan persoalan pokok sebagaimana telah disinggung pada poin kontra memori diatas, dan hal tersebut telah dipertimbangkan secara jelas dan yuridis oleh judex active dalam putusannya pada halaman alinea dan alinea bahwa mengenai keberatan tergugat pembanding pada poin memorinya, yang mengatakan bahwa aman mali sewaktu meninggal dunia hanya meninggalkan warisan berupa tanah seluas are yang dihibahkan kepada penggugat berbanding dan buhari tersebut adalah tidak benar sama sekali, karena secara facto bahwa almarhum aman mali alias abd. hamid sewaktu meninggal dunia meninggalkan banyak harta warisan berupa tanah sawah, tanah kebun dan tanah pekarangan beserta rumah diatasnya, yang kesemuanya itu dikuasai dan dinikmati sendiri oleh para tergugat pembanding dan pemberian hibah kepada penggugat berbanding dan buhari tersebut sebenarnya adalah merupakan tindakan pengamanan atau pencegahan yang bersifat preventif dan almarhum aman mali kepada penggugat berbanding dan buhari agar tidak lagi meminta bagian warisan kepada para tergugat pembanding, dan hal ini telah dipertegas oleh hampir semua saksi depan persidangan pengadilan agama giri menang, karenanya dalil tergugat pembanding tersebut adalah sangat tidak benar dan mengada ada serta bertentangan dengan fakta hukum yang ada, karenanya dalil dalil memori banding tergugat pembanding tersebut harus ditolak untuk seluruhnya dan atau harus dikesampingkan, bahwa berdasarkan segala hal yang telah terurai atas, kiranya tidak berlebihan jika penggugat berbanding menyimpulkan bahwa putusan pengadilan agama giri menang nomor pdt. pa.gm, tanggal desember adalah putusan yang sangat tepat, karena telah memenuhi rasa keadilan, kebenaran dan kepastian hukum, yurisprudensi mahkamah agung oleh karena itu, maka mohon kepada bapak ketua pengadilan tinggi agama mataram cg. majelis hakim tinggi agama untuk menguatkan putusan pengadilan agama giri menang nomor pdi. pa.gm, tanggal desember bahwa pengadilan tinggi agama mataram setelah mempelajari duduk perkaranya serta meneliti surat surat dan bukti lainnya yang berhubungan dengan perkara ini secara seksama, mengambil kesimpulan sebagai berikut, tentang hukumnya menimbang, bahwa permohonan banding ini telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara cara sesuai ketentuan perundang undangan yang berlaku, maka permohonan banding tersebut harus dinyatakan dapat diterima: menimbang, bahwa perkara ini telah diputus oleh pengadilan agama giri menang dan terhadap putusan tersebut tergugat pembanding merasa tidak puas dan mengajukan banding pengadilan tinggi mataram dengan mengajukan keberatan keberatannya sebagaimana tertera dalam memori bandingnya tanggal februari yang pada prinsipnya mengajukan tuntutan agar perkara ini dapat diperiksa ulang pada tingkat banding dan membatalkan putusan pengadilan agama giri menang tersebut, dan terhadap memori banding tersebut, bertanding telah membantahnya sebagaimana tertera dalam kontra memori banding tanggal februari yang pada prinsipnya menolak permohonan banding pembanding dan mohon kepada pengadilan tinggi agama mataram agar menguatkan putusan pengadilan agama giri menang tersebut, menimbang, bahwa atas memori dan kontra memori tersebut dipertimbangkan sebagai berikut bahwa keberatan keberatan pembanding yang termuat dalam memori bandingnya, pada prinsipnya telah dikemukakan dalam proses pemeriksaan tingkat pertama dan sesuai pula tanggapan dan keberatan berbanding yang telah membantahnya sebagaimana tertuang dalam kontra memorinya tersebut, bahwa penilaian alat bukti yang diberikan oleh pembanding, hakim banding tidak sependapat, karena telah dinilai secara benar oleh judex active ditingkat pertama, penilaian alat bukti mana hakim banding setuju dan sependapat dengan penilaian hakim pertama, menimbang, bahwa tersebut atas, hakim banding pembanding tidak relevan dengan keberatan tersebut dikesampingkan: menimbang, bahwa hakim pertama dalam putusannya, atas dasar apa yang telah dipertimbangkan didalamnya, adalah sudah tepat dan benar menjatuhkan putusan dan pertimbangan mana telah menjadi pertimbangan hakim banding dalam memutus perkara ini ditingkat banding, oleh karenanya putusan tingkat pertama tersebut haruslah dikuatkan, yurisprudensi mahkamah agung menimbang, bahwa oleh karena pihak penggugat berbanding adalah pihak yang kalah maka sesuai patuttah dibebankan kepadanya untuk membayar biaya perkara sesuai amar putusan, mengingat akan segala peraturan perundang undangan yang berlaku dan ketentuan hukum syar'i yang berhubungan dengan perkara ini, mengadili menerima permohonan banding pembanding untuk diperiksa ditingkat banding, ii. menguatkan putusan pengadilan agama giri menang nomor pdt. pa.gm. tanggal desember bertepatan dengan tanggal ramadhan hj, ik. membebankan kepada pembanding untuk membayar biaya perkara tingkat banding sebesar rp. seratus lima ribu lima ratus rupiah): demikian putusan pengadilan tinggi agama mataram yang dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan majelis hakim pada hari ini sabtu tanggal juni bertepatan dengan tanggai radius awal oleh kami. drs. abd. kadir amri. sh. sebagai hakim ketua majelis, didampingi oleh drs. nurdin abubakar, sh. dan drs. bustami'uddin ibrahim, sh. masing masing sebagai hakim anggota, dan mudik ramli, sh. sebagai panitera pengganti, dan pada hari itu juga dibacakan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum tanpa dihadiri oleh pembanding dan berbanding, hakim anggota hakim ketua ttd. itd. drs. nadia abubakar, sh. drs. abd kadir amri, sh. ttd. drs. bustami'uddin ibrahim, sh. panitera, ttd mudik ramli, sh. yurisprudensi mahkamah agung rincian biaya perkara mentah me.ooo eenmamaa rp: reaksi. sentana meraeemmeema rp3 minisefasi lo. rp. jumlah rp. seratus lima ribu lima ratus rupiah) yurisprudensi mahkamah agung putusan nomor pdt. pa.gm bismillahirrahmanirrahim demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang maha esa pengadilan agama giri menang yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah memeriksa dan menjatuhkan putusan dalam perkara gugatan hibah antara saudi bin tali, agama islam, pekerjaan tani, tempat tinggal karang sebagai, desa pasar, pemenang barat, kecamatan pembantu pemenang, kabupaten lombok barat, selanjutnya disebut sebagai penggugat, berlawanan dengan 'madah alias hujjah za'rah binti abd hamid: siri bukti bin abd kadir: samsudin bin bh, abd kadir, star bin abd kadir, sama samalanjutnya disebut sebagai para tergugat: pengadilan agama tersebut, telah meneliti berkas berkas perkara ini dan telah pula mendengar keterangan para pihak kuasanya) serta saksi saksi persidangan, tentang duduknya perkara menimbang, bahwa penggugat berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal agustus nomor sk pdt. pa.gm memberikan kuasa kepada kaharuddin, sh. agama islam, pekerjaan advokat dan pengacara, alamat jl. tgh. rais perempuan, kecamatan labuan, kabupaten lombok barat, terdaftar yurisprudensi mahkamah agung kepaniteraan pengadilan tinggi agama mataram pada tanggal oktober nomor pta.x hk. selanjutnya disebut kuasa penggugat: menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan tertanggal agustus terdaftar kepaniteraan pengadilan agama giri menang tanggal agustus nomor pdt. pa.gm dengan tambahan dan perubahan dimuka persidangan kuasa penggugat mengemukakan hal hal sebagai berikut bahwa penggugat kecamatan pembantu pemenang, kabupaten lombok barat dengan batas batas sebelah selatan aman masih, sebelah utara tanah pecatur, sebelah timur jalan bangsal, sebelah barat sawah buhari rumah anwar, yang untuk selanjutnya disebut sebagai tanah sengketa, bahwa tanah sengketa tersebut penggugat peroleh dan hibah yang diberikan oleh paman penggugat bernama aman mali alias abdul hamid yang juga merupakan ayah kandung tergugat serta kakek tergugat s d pada sekitar tahun yang lalu, bahwa tanah yang dihibahkan oleh almarhum aman mali alias abd hamid tersebut sebenarnya seluas are yang telah diberikan kepada dua orang, masing masing kepada penggugat seluas are dan kepada buhari seluas are, namun buhari sendiri telah menjual tanah bagiannya seluas are tersebut kepada beberapa orang dengan secara kalangan, diantaranya bernama anwar pada sekitar tahun sedangkan penggugat masih tetap menggarap sendiri tanah sengketa tersebut, bahwa oleh karena penggugat adalah orang yang buta huruf dan sangat lugu serta tidak mengerti masalah surat menyurat, maka penggugat belum merubah tanah sengketa tersebut keatasnama penggugat walaupun sudah empat puluhan tahun penguat menerima hibah tersebut menguasai serta menikmati tanah sengketa tersebut tanpa ada gangguan dari pihak manapun sehingga sampai saat ini tanah sengketa tersebut masih atas nama aman mali, bahwa pada sekitar pertengahan tahun tiba tiba para tergugat merampas dan mengambil secara paksa tanah sengketa tersebut dari penguasaan penggugat tanpa alasan yang jelas. bahwa penggugat telah berulang kali meminta kembali tanah sengketa tersebut kepada para tergugat, namun para tergugat tetap tidak mau menyerahkan tanah sengketa tersebut kepada penggugat, sehingga akhirnya terpaksa penggugat mengajukan perkara ini pengadilan agama giri menang dengan harapan agar mendapatkan menyelesaikan secara hukum. yurisprudensi mahkamah agung bahwa untuk menjamin gugatan penggugat dan untuk menjaga agar tanah sengketa tidak pindah tanganan oleh para tergugat kepada pihak ketiga, maka mohon agar terhadap tanah sengketa tersebut diletakkan sita jaminan sc) terlebih dahulu: bahwa berdasarkan segala hal yang telah terurai diatas, maka giri menang cg. majelis hakim yang terhormat berkenan untuk memeriksa perkara ini dan menjatuhkan putusan sebagai berikut primer mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya: menyatakan hukum bahwa hibah yang telah diberikan oleh aman mali alias abd hamid kepada penggugat atas tanah sengketa adalah syperbuatan para tergugat yang telah merampas dan menguasai tanah sengketa dari tangan penggugat adalah merupakan perbuatan melawan hukum, menghukum para tergugat dan: menyatakan syah dan berharga sita jaminan yang telah diletakkan oleh pengadilan, ti. menghukum kepada para tergugat untuk membayar biaya perkara. menimbang, bahwa tergugat berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal september nomor sk pdt.s w pa.gm. memberi kuasa kepada lalu murtajal, sh., agama islam, pekerjaan pengacara praktek alamat kebun orang dusun baru kediri lombok barat, terdaftar kepaniteraan pta. mataram pada tanggal september nomor pta. x hk. selanjutnya disebut kuasa tergugat, menimbang, pada hari persidangan perkara ini baik kuasa penggugat manapun kuasa tergugat telah hadir persidangan, selanjutnya majelis hakim berupaya menghadirkan kedua pihak berperkara namun tidak berhasil, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini dimulai dengan pembacaan surat gugatan:. pembuat kaidah hukum ttd, timur abimanyu, sh. yurisprudensi mahkamah agung menimbang, bahwa atas gugatan tersebut kuasa tergugat telah mengajukan jawaban tertulis sebagaimana suratnya tertanggal oktober dengan perubahan olehnya dimuka persidangan yang pada pokoknya disimpulkan berikut bahwa gugatan penggugat kabur, karena penggugat dalam gugatannya telah menjadikan orang yang tidak mempunyai hubungan hukum dengan tanah sengketa sebagai para pihak yaitu tergugat (star bin haji hamid), karena walaupun tergugat seayah dengan tergugat dan th! namun ibu kandungnya berbeda dimana ibu kandung tergugat dan yaitu tergugat yaitu madah alias hujjah za'rah binti haji abd. hamid sedangkan tergugat orang lain, dimana tanah yang disengketakan adalah peninggalan orang tua tergugat bahwa tidak benar alasan penggugat poin yang menyatakan telah menerima hibah dari ayah kandung tergugat (aman mali alias haji abd. hamid) sekitar tahun yang lalu karena sepanjang pengetahuan tergugat, aman mali alias haji abd. hamid dalam hidupnya tidak pernah menghibahkan, memberikan atau berjanji untuk memberikan tanah sengketa kepada siapapun juga termasuk kepada penggugat dan tanah sengketa dikerjakan sendiri, dikuasai dan dinikmati hasilnya sendiri oleh aman mali sampai dia meninggal dunia pada tahun dan setelah hari kesembilan dari meninggalnya aman mali, penggugat baru menguasai tanah sengketa secara paksa, bahwa tidak benar alasan penggugat yang menyatakan tanah sengketa diberikan kepada orang yaitu penggugat dan buhari dan buhari telah menjual bagiannya secara kalangan kepada beberapa orang pada tahun karena mana mungkin tanah sengketa akan dikuasai oleh penggugat dan buhari sementara pewaris aman mali masih hidup dan perlu juga para tergugat jelaskan disini bahwa. penggugat dan tergugat telah menyelesaikan perkara ini kantor kepala desa, pemenangan timur pada tahun dimana dihadapan penghulu desa dan tokoh tokoh agama dan masyarakat, penggugat mengakui dari tahun setelah hari meninggalnya aman mali, jadi akan tidak masuk diawal tanah sengketa telah dijual secara kalangan oleh orang lain sementara tanah itu masih dikuasai oleh pemiliknya sendiri, bahwa tidak benar alasan penggugat yang menyatakan telah menerima hibah dan menguasai tanah sengketa selama tahun tanpa ada gangguan dari pihak manapun karena yang adalah penggugat mengusai tanah sengketa tanpa ada sejak setelah hari sembilan hari meninggalnya aman mali, dan sudah pantas dan patut pula menurut hukum kalau tanah sengketa yang merupakan harta warisan dari kakek dan ayah para tergugat ambil lagi dari penggugat, dan ini pulalah yang kami lakukan pada tahun melalui kantor kepala desa pemenang timur dan sejak itulah tanah sengketa berada pada penguasaan tergugat yurisprudensi mahkamah agung bahwa tidak benar alasan penggugat poin yanng menyatakan pada pertengahan tahun para tergugat merampas dan mengambil secara paksa tanah sengketa dari tangan penggugat, karena tanah sengketa tergugat ambil setelah melakukan tuntutan melalui kantor desa pemenang timur, kalau penggugat menuduh tergugat merampas tanah sengketa seharusnya perkara ini dilaporkan polisi bukannya pengadilan agama, bahwa dalil gugatan poin tidak penggugat tanggapi karena bukan merupakan alasan hukum: bahwa permohonan penggugat untuk meletakkan sita jaringan tidak mendasar karena tanah sengketa merupakan warisan peninggalan ayah dan kakek para tergugat dan para tergugat tidak sekali kali mempunyai hasrat untuk mengalihkan kepada siapapun: bahwa berdasarkan hal hal tersebut, para tergugat mohon perkara ini diputuskan sebagai berikut bahwa gugatan penggugat seluruhnya atau setidak tidaknya menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima: menghukum penggugat membayar biaya perkara: menimbang, bahwa atas jawaban tersebut kuasa penggugatlah menyampaikan replika secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatan, sedang kuasa tergugat menyatakan tetap pada jawabannya, menimbang, bahwa untuk menguatkan gugatannya penggugat telah mengajukan empat orang saksi yang telah memberikan kesaksian bawah sumpahnya pada pokoknya disimpulkan sebagai berikut buhari bin buhari, umur tahun, agama islam, pekerjaan tani, alamat dusun karang petak, desa pemenang timur kecamatan pemenang, lombok barat: bahwa saksi kenal dengan penggugat, tergugat, maupun aman mali karena ada hubungan keluarga: bahwa saksi tanah sengketa yakni tanah dusun karang petak luas are petak) dengan batas batas sebelah selatan aman mali sebelah utara tanah gede pengisi sebelah barat jalan sebelah timur tanah anwar bahwa tanah tersebut berasal dari aman mali dan selain tanah tersebut aman mali masih punya lain baik sawah maupun kebun, yurisprudensi mahkamah agung bahwa tanah sengketa telah dihibahkan aman mali kepada saudi pada jaman sukarno tapi saksi lupa tahunnya, bahwa pemberian tersebut dilakukan break aman mali, yang dihadiri dan disaksikan kepala desa abd. salah), penghulu mukhtar), dan kilang abd. murad): bahwa saksi mendengar aman mali menyatakan memberikan tanah tersebut kepada saudi dengan ikhlas dengan syarat saudi tidak menggugat tanah aman mali lainnya. bahwa tanah tersebut semula petak, petak bahkan pada saudi dan petak are) dihibahkan kepada saksi, bahwa sejak pemberian tersebut aman mali tidak pernah mencabut dan tidak ada yang keberatan atas pemberian tersebut, bahwa tanah petak yang saksi kuasai telah saksi jual kepada aman menikah dan pada anwar bahwa saksi bertemu kali dimana madah marah marah kepada saksi dan menyatakan tidak minta tanah kepada saksi tetapi kepada saudi, bahwa pemberian tersebut tidak dibulatkan surat meskipun dihadiri kepala desa, bahwa tanah tersebut sekarang dikuasai siri bukti dan saifuddin, ii. masud bin mualim, umur tahun, agama islam, pekerjaan tani, alamat karang lebah, desa pemenang timur, kecamatan pemenang, lombok barat, bahwa saksi tahu dan'kenal dengan penggugat dan tergugat, tetapi tidak ada hubungan keluarga: bahwa saksi tahu aman mali, punya anak bernama madah, sedang penggugat adalah saudara aman mali, bahwa saksi tahu sengketa yaitu terletak karang petak pemenang, dengan batas batas sebelah utara tanah pecatur sebelah selatan aman madah abd hurdi sebelah barat jalan sebelah timur tanah anwar bahwa tanah tersebut seluas are dan berasal dari aman mali: bahwa tanah tersebut dikuasai saudi sejak jaman sukarno, bahwa madah pernah meminta tanah tersebut dari saudi tapi saudi tidak mau karena saudi sudah memberi madah woo. sejak tahun tersebut dikembalikan tetapi tidak jadi, yurisprudensi mahkamah. agung bahwa saksi mendengar sendiri ucapan madah ketika meminta uang belanja karena madah tahu tanah tersebut telah dihibahkan kepada saudi dan buhari, bahwa tanah tersebut sekarang dikuasai siri bukti dan saifuddin: hi. anwar bin mur nur, umur tahun, agama islam, pekerjaan tani, alamat karang petak, desa pemenang timur, kecamatan pemenang, lombok barat, bahwa saksi kenal dengan penggugat dan tergugat karena istri saksi ada hubungan keluarga dengan penggugat dan tergugat, bahwa saksi tahu tanah sengketa tersebut karena saksi pernah menyapa tanah tersebut dari saudi tahun yang lalu, dan tanah sisa tersebut telah saksi beli dari buhari: bahwa tanah tersebut milik saudi dan madah tuntutan tersebut saksi sewa: bahwa saksi berani beli dari buhari serta menyewa kepada saudi karena buhari cerita tanah tersebut telah dihibahkan aman mali, dan madah tidak keberatan: bahwa sewaktu aman mali hidup tanah tersebut digarap madah dan setelah aman mali meninggal tetap dikuasai madah: bahwa tanah tersebut sekarang dikuasai star: iv. info sarinah binti aliah, umur tahun, agama islam, pekerjaan ibu rumah tangga, alamat karang petak, desa pemenang timur, kecamatan pemenang, lombok barat, bahwa saksi kenal penggugat dan tergugat maupun aman mali, karena masih ada hubungan keluarga jauh, bahwa aman mali telah meninggal dunia dengan meninggalkan satu orang anak perempuan yaitu madah: . bahwa aman mali punya tanah karang petak pemenang, tanah tersebut telah dihibahkan kepada saudi dan buhari: bahwa pemberian tersebut berlangsung break aman mali dengan dihadiri fatimah, anwar, murad, salah, dan mukhtar: bahwa saksi tahu karena saksi hadir dan ketika itu saksi sengaja dipanggil untuk memasak buat orang orang yang menyaksikan hibah tersebut: bahwa saksi mendengar sendiri ucapan aman mali menghibahkan tanah tersebut kepada saudi, bahwa pada waktu itu madah juga hadir dan tidak keberatan, yurisprudensi mahkamah agung bahwa setelah peristiwa tersebut saksi tidak tahu apakah langsung dikerjakan saudi atau tidak tahu apakah dibuat surat atau tidak, menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut kuasa penggugat membenarkan kecuali kesaksian saksi anwar sepanjang menyangkut penguasaan madah, sedang kuasa tergugat menyatakan akan memberikan tanggapan dalam kesimpulan, menimbang, bahwa untuk menguatkan dalilnya tergugat telah mengajukan bukti surat yang telah dicocokkan dengan aslinya dan telah dibubuhi materai, yaitu foto copy spot, pbb atas nama aman mali tertanggal januari selanjutnya ditandai t.i, foto copy surat keterangan warisan tertanggal januari tandai foto copy berita acara pemeriksaan tertanggal september ditandai menimbang, bahwa samping bukti surat tergugat juga telah mengajukan (tiga) orang saksi yang telah memberi kesaksian bawah sumpah serta satu orang tanpa sampah yang pada pokoknya disimpulkan sebagai berikut lh. khalid bin mo. ramah, umur tahun, agama islam, pekerjaan penghulu, alamat desa pemenang timur kec. pemenang, lombok barat, bahwa saksi kenal dengan penggugat dan tergugat maupun aman mali, bahwa aman mali meninggal dan saksi ikut prosesi pemakamannya, bahwa saksi pernah ikut mendamaikan penggugat dengan tergugat tahun yang lalu karena pada permasalahan atas tanah sengketa, bahwa yang hadir pada waktu itu antara lain kepala desa dan kepala dusun, inisiatif pergaulan dari kepala dusun karena dikhawatirkan terjadi bentrok: bahwa upaya perdamaian tersebut tidak berhasil: bahwa waktu itu saksi bertanya kepada saudi apakah ada saksi hibah, dijawab sudah tidak ada, bahwa upaya perdamaian tersebut dibuatkan berita acara tetapi penggugat tidak ikut tanda tangan, ii. idrus bin mukhtar, umur tahun, agama islam, pekerjaan tam, alamat pemenang timur, kecamatan pemenang, lombok barat, bahwa saksi kenal dengan penggugat dan tergugat serta aman mali, bahwa aman mali meninggal pada tahun yurisprudensi mahkamah agung bahwa saksi tahu tanah sengketa tersebut, bahwa saksi pernah menyewa tahunan tanah tersebut kepada madah antara tahun sampai dengan petak: bahwa saksi menyewa kepada madah karena satu satunya anak aman mali: bahwa aman mali tidak keberatan pada waktu saksi menyewa tanah tersebut: bahwa tanah yang satu petak lagi digarap aman masih, bahwa aman mali tidak satu rumah dengan madah akan tetapi aman mali meninggal rumah madah, bahwa setelah aman mali meninggal, tanah tersebut digarap oleh saudi dan buhari, bahwa selain tanah sengketa aman mali juga punya tanah sire, tetapi telah dibubarkan kepada madah, ili. saudi bin aman saudi, umur tahun, agama islam, pekerjaan tani, alamat karang panser, desa pemenang barat, kecamatan pemenang, lombok barat: bahwa saksi kenal penggugat, tergugat maupun aman mali, bahwa saksi tahu tanah sengketa karena saksi pernah membeli tahunan seluas are petak) yaitu tanah sebelah timur, selama tahun dari madah, bahwa ketika saksi beli tahunan, aman mali masih hidup: bahwa setelah selesai kontrak saksi mengembalikan kepada madah, bahwa tanah yang dua petak saksi tidak tahu siapa yang mengerjakan saudi dan tidak pernah dengar adanya hibah: bahwa aman mali semula tinggal sire akan tetapi meninggalnya ramah madah, bahwa tanah tersebut sekarang dikuasai siri bukti dan saifuddin: menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut kuasa tergugat membenarkan sedangkan kuasa penggugat menolak, iv. ridwan bin mustafa, umur tahun, agama islam, pekerjaan kepala desa pemenang timur, alamat pemenang timur, kecamatan pemenang lombok barat, memberi keterangan tanpa disumpah pada pokoknya sebagai berikut bahwa saksi kenal dengan penggugat dan tergugat, bahwa saksi hanya menjelaskan tentang upaya perdamaian desa, yurisprudensi mahkamah agung bahwa awalnya ada laporan tentang masalah tanah sengketa yang dikuasai saudi: bahwa kemudian diupayakan perdamaian, dan ketika saudi diminta bukti ternyata tidak ada sehingga dikembalikan untuk dibagi waris, bahwa upaya perdamaian tersebut dibuat berita acara sehingga kemudian, akan tetapi saudi tidak ikut mendatangi atau menyetujui berita acara tersebut, menimbang, bahwa majelis hakim telah pula mengadakan pemeriksaan setempat pada tanggal november menimbang, bahwa terhadap tanah tersebut telah pula diletakkan sita jaminan pada tanggal november menimbang, bahwa karena penggugat telah menyampaikan kesimpulannya sesuai surat tertanggal november sedang kuasa tergugat tidak hadir sehingga tergugat il! prinsipal menyampaikan keberatan yang pada pokoknya menolak buhari sebagai penerima hibah menjadi saksi, menimbang, untuk meringkas uraian putusan ini ditunjuk hal ihwal sebagai mana berita acara persidangan yang merupakan satu kesatuan dengan putusan ini, tentang hukumnya menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat maupun jawaban tergugat adalah seperti diuraikan diatas, menimbang, bahwa baik kuasa penggugat maupun kuasa tergugat telah hadir persidangan dan kehadirannya telah ternyata didasarkan atas surat kuasa yang khusus untuk itu, menimbang, bahwa meskipun majelis hakim telah berupaya mendamaikan kedua pihak berperkara namun tidak berhasil, menimbang pertama tama, penggugat dalam gugatannya mendalilkan pada pokoknya bahwa penggugat memiliki tanah seluas are yang terletak subak bali dusun karang petak pemenang dengan batas batas seperti tersebut dalam gugatan, diperoleh penggugat atas dasar hibah dari aman mali papan penggugat) tanah tersebut telah diambil para tergugat tanpa alasan yang jelas atas dasar itu penggugat mohon agar hibah tersebut syah menurut hukum serta menghukum tergugat menyerahkan tanah tersebut kepada penggugat: menimbang, bahwa dalam jawabannya tergugat membantah adanya hibah tersebut dengan dalil bahwa aman mali alias abdul hamid tidak pernah menghibahkan atau berjanji memberikan kepada siapapun termasuk kepada penggugat dan tanah tersebut tetap dikuasai serta dinikmati sendiri hasilnya oleh aman mali yurisprudensi mahkamah agung sampai meninggal tahun tanah tersebut baru dikuasai penggugat setelah hari kesembilan kematian aman mali. bahwa oleh karena tanah tersebut merupakan harta warisan ayah kakek tergugat sampai dengan maka wajar para tergugat mengambil alih tanah tersebut dari penggugat. atas dasar itu tergugat mohon gugatan ditolak atau setidak tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima, menimbang, bahwa yang menjadi obyek perkara ini adalah tanah pertanian seluas are yang terletak subak bali dusun karang petak pemenang timur, menimbang, bahwa berdasarkan sidang pemeriksaan setempat ternyata tanah yang ditunjuk kedua pihak adalah sama, sehingga adanya perbedaan penyebutan batas sebelah selatan tidak menjadi permasalahan hukum. oleh karena itu pula batas batas tanah sengketa dalam putusan ini resmi berita acara pemeriksaan setempat, menimbang, bahwa keberatan tergugat prinsipal tentang obyek perkara hanya are, dan seharusnya are yakni termasuk tanah yang berdasarkan pemeriksaan setempat dikuasai oleh anwar dan kerani, tidak dapat dipertimbangkan dan harus dikesampingkan karena tanah yang digugat hanya seluas are yang memang dikuasai tergugat. menimbang, bahwa tentang asal usul tanah sengketa sebagai milik aman mali alias abdul hamid telah tidak dipersengketakan para pihak berperkara sehingga sepanjang menyangkut hat tersebut telah menjadi fakta tetap: bahwa yang dipersengketakan para pihak dan oleh karena itu menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah apakah benar aman mali telah menghibahkan tanah sengketa kepada penggugat? penggugat mendalilkan tanah tersebut telah dihibahkan kepada penggugat sedangkan tergugat membantah adanya hibah, menimbang, bahwa oleh karena dalil penggugat dibantah maka pembuktian dalam perkara ini dibebankan kepada kedua pihak dengan ketentuan pembuktian pertama tama dibebankan kepada penggugat, menimbang, bahwa oleh karena bukti tergugat (bukti t.l. sampai dengan telah dicocokkan dengan aslinya dan telah dibubuhi materai, usaha telah memenuhi syarat normal alat bukti surat. demikian juga saksi penggugat dan saksi tergugat kecuali saksi tergugat bernama ridwan bin mustafa (saksi iv) oleh karena telah sumpah, maka telah memenuhi syarat formal pembuktian saksi vide rbg. kuh. perdata) adapun saksi disumpah maka tidak merupakan alat bukti saksi (vide kuh. perdata jo. yurisprudensi mahkamah agung sip tertanggal juli menimbang, bahwa sebelum lebih jauh mempertimbangkan pokok permasalahan diatas, terlebih dahulu majelis hakim akan mempertimbangkan sanggahan tergugat tentang formal gugatan sebagaimana tersebut pada angka jawaban yang pada pokoknya mendalilkan gugatan kabur dengan alasan dalam gugatan penggugat telah mengikuti sertakan tergugat yang tidak mempunyai hubungan hukum dengan tanah sengketa, yurisprudensi mahkamah agung menimbang, bahwa setelah meneliti secara seksama dalil gugatan penggugat, ternyata dari penggugat yang menyangkut hubungan hukum tergugat dengan tanah sengketa adalah karena ikut menguasai tanah sengketa (vide angka gugatan), bukan karena hubungan kali warisan tergugat dengan tergugat lainnya atau pun aman mali, sehingga adalah beralasan tergugat dilibatkan sebagai pihak dalam perkara ini. ataupun ternyata tidak terbuka tergugat turut menguasai obyek gugatan, dan tidak mempuyai kepentingan atas tanah sengketa tidak berakibat gugatan menjadi kabur, atas dasar itu sanggahan tersebut tidak beralasan dan oleh karena itu harus ditolak: menimbang selanjutnya, bahwa setelah meneliti dan mempelajari bukti bukti para pihak, terhadap pokok permasalahan diatas majelis hakim mempertimbangkan sebagai tersebut dibawah ini, menimbang, bahwa berdasarkan kesaksian saksi penggugat bernama ing sarinah binti among aliah dan mubalig bin aman buhari yang dibawah sumpahnya menyatakan mendengar langsung ucapan aman mali dihadapan aman salah, mukhtar dan aman murad break aman mali, dimana kesaksian tersebut satu sama lain saling mendukung dan bersesuaian sehingga dapat diterima (vide rbe. kuh. perdata), terbukti semasa hidupnya aman mali alias abdul hamid telah menghibahkan tanah miliknya yang terletak subak bali dusun karang petak desa pemenang timur, lombok barat luas ha. kepada saudi petak are) dan kepada buhari petak are): menimbang, bahwa keberatan tergugat terhadap buhari sebagai saksi adalah tidak beralasan hukum meskipun buhari juga menerima hibah are dari aman mali bukan berarti secara hukum tidak boleh dan atau dilarang menjadi saksi dalam perkara ini, mengingat berdasarkan ketentuan rbg. yang dapat didengar sebagai saksi adalah pihak ketiga dan bukan salah satu pihak berperkara. bahwa meskipun saksi buhari juga menerima hibah are dari aman mali, akan tetapi oleh karena tanah tersebut tidak merupakan obyek perkara ini, maka buhari adalah pihak ketiga dalam perkara ini dan bukan pihak: berdasarkan ketentuan jo. kuh. perdata, yang tidak boleh menjadi saksi adalah anggota keluarga sedarah dan semena dalam garis keturunan lurus dari salah satu pihak: k5. bahwa ternyata buhari bukan keluarga sedarah atau semena menurut keturunan lurus dari penggugat sehingga oleh karena itu tidak terhalang menjadi saksi: menimbang, bahwa atas dasar hal tersebut, keberatan tergugat terhadap buhari sebagai saksi patut untuk ditolak: menimbang, bahwa bantahan tergugat tentang adanya hibah dengan dalil aman mali alias abdul hamid dalam hidupnya tidak pernah menghibahkan, memberikan yurisprudensi mahkamah agung teri atau berjanji untuk memberi tanah sengketa kepada siapapun termasuk penggugat dan tanah sengketa dikerjakan sendiri, dikuasai dan dinikmati sendiri hasilnya oleh aman mali sampai meninggal pada tahun tidak beralasan hukum karena tidak didukung bukti bukti yang sah dan sempurna, atau setidak tidaknya tidak dapat melemahkan bukti penggugat diatas, menimbang, bahwa bukti tergugat yang ditandai t.i berupa foto copy spot, pbb atas nama aman mali tertanggal januari hanyalah bukti atas nama wajib pajak tahun sehingga tidak dapat dijadikan dasar bahwa tanah sengketa tetap dikerjakan dan dikuasai aman mali sampai meninggal dan meskipun tanah tersebut masih tetap tercatat atas nama wajib pajak aman mali tidak dapat melemahkan adanya hibah karena mutasi atas nama bukan merupakan syarat ayahnya hibah, sedang, bukti tergugat yang ditandai yakni foto copy surat keterangan warisan tertanggal januari adalah pernyataan sepihak para tergugat tentang tanah sengketa, hal mana tidak mengikat kepada penggugat, demikian juga bukti yang foto copy berita acara pemeriksaan tertanggal september adalah pernyataan yang dibuat secara sepihak oleh kepala desa pemenang timur tampa persetujuan penggugat, sehingga tidak mengikat bagi penggugat oleh karena itu tidak dapat melemahkan bukti penggugat, menimbang, bahwa saksi tergugat bernama khalid bin mg. ramadan dan ridwan bin mustafa, hanyalah menyangkut adanya upaya perdamaian terhadap permasalahan tanah sengketa yang dilakukan desa sebagaimana bukti oleh karena tidak tercapai perdamaian, maka tidak mengikat secara hukum sehingga tidak dapat melemahkan bukti penggugat, menimbang, bahwa adapun saksi tergugat bernama idrus bin mukhtar dan nurdin bin aman nurdin yang dibawah sumpahnya pada pokoknya menyatakan pernah menyewa dan membeli tahunan tanah aman mali tersebut dari madah tidak memiliki nilai pembuktian atas dalil tergugat karena kesaksian tersebut bertentangan dengan dalil tergugat yang menyatakan tanah tersebut dikerjakan sendiri dan dinikmati sendiri hasilnya oleh aman mali sampai meninggal, hal ini sesuai dalam kitab sem male juz halaman yang berbunyi tdk boa plr3 artinya diabaikan tidak diterima . kesaksian yang menyalahi dalil, menimbang, bahwa oleh karena telah terbukti adanya hibah dan aman mali kepada saudi dan tidak ternyata adanya cacat baik yang menyangkut rukun dan syarat hibah, maka majelis hakim berpendapat hibah tersebut adalah sah menurut hukum, oleh karena itu pula petit gugatan penggugat sepanjang menyangkut keabsahan hibah maupun petit cordemnator patut dikabulkan, yurisprudensi mahkamah agung putusan nomor k agiri bukti bin abd. hamid, bertempat tinggal dusun karang sebagai, desa pabar, kecamatan pembantu pemenang, kabupaten lombok barat, bertindak untuk diri sendiri dan berdasarkan surat kuasa nomor sk pdt. pa.gm. tanggal juli juga bertindak untuk dan atas nana madah alias rah bing abd. hamid, saifuddin bin abd. kadir, star bin abd. kadir, kesemuanya bertempat tinggal karang bebek, dusun karang sebagai, desa pabar, kecamatan pembantu pamenang, kabupaten lombok barat, para pemohon kasasi dahulu tergugat pembanding: lawan saudi bin taslim, bertempat tinggal dusun karang sebagai, desa pabar pamenang barat, kecamatan pembantu pemenang, kabupaten lombok barat, memohon kasasi dahulu penggugat'pemohon kasasi dahulu sebagai tergugat asli telah mengajukan gugatan hibah terhadap memohon kasasi dahulu sebagai penggugat asli depan persidangan pengadilan agama giri menang pada pokoknya atas dalil dalil bahwa penggugat asli, kecamatan pembantu pemenang, kabupaten lombok barat dengan batas batas sebagaimana dengan jelas dalam surat gugatan selanjutnya disebut sebagai tanah sengketa, yurisprudensi mahkamah agung menimbang, bahwa adapun pelita dan gugatan, oleh karena perkara ini bukan menyangkut sengketa hak atau perkara tuntutan ganti rugi, maka pelita tersebut tidak dapat diterima, menimbang, bahwa dengan demikian maka gugatan penggugat patut dikabulkan sebagian dan menerima selain dan selebihnya, menimbang, bahwa oleh karena tergugat dipihak yang kalah maka biaya perkara ini dibebankan kepada tergugat yang jumlahnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini: mengingat, ibarat dalam kitab sed opo juz iii halaman ber bunyi ka: batin dog han gel kara dung lalai artinya hibah adalah pemindahan hak milik yang merupakan sewaktu transaksi yang diperbolehkan atas harta yang telah jelas dikenal wujudnya, dapat diserahkan dan penyerahan tersebut merupakan penyerahan yang tidak wajib dan dilakukan semasa yang mengubah masih hidup tanpa imbalan apapun, mengingat ibarat dalam kitab e&krisis css juz halaman yang ber bunyi gas! daki pap artinya apabila penghibur meninggal, maka ahli warisan yang bertindak menyerahkan kepada yang diberi: mengingat segala ketentuan hukum dan yang berkaitan dengan perkara ini: mengadili memutuskan mengabulkan gugatan penggugat untuk sebagian: menyatakan hukum sah hibah yang dilakukan mali alias abdul,tersebut: menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang diletakkan atas tanah tersebut: yurisprudensi mahkamah agungdemikian dijatuhkan putusan ini pada hari rabu tanggal desember bertepatan dengan tanggal ramadhan oleh majelis hakim pengadilan giri menang dengan susunan muhammad ha. rahmah, hakim yang ditunjuk oleh ketua pengadilan agama giri menang sebagai ketua majelis dengan didampingi oleh drs. walton siahaan, dan drs. nurkamah sebagai hakim anggota serta dibantu oleh lalu murtajal, sebagai panitera pengganti putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum dengan dihadiri kuasa penggugat dan diluar hadirnya kuasa tergugat, hakim hakim anggota ketua ttd, ttd. drs. wagon siahaan, sh. muhammad ha. rahmah, sh. ttd. drs. nurkamah panitera pengganti. ttd. lalu muasal, sh. perincian biaya perkara il. kas neg afa leo. rp. inisiasi loco rp. apk aavnennnenaneanennanaa rp3 panggilan penggugat. rp. panggilan tergugat. rp. sita jaminan merana rp. sumpah .ooocoococooounue rp. redaksi become rp, moke lrccorernamemnsannannmaaan rp3 jumlah rp. tujuh ratus tiga puluh ribu lima ratus rupiah) yurisprudensi mahkamah agung bahwa tanah sengketa tersebut diperoleh dari hibah yang diberikan oleh paman penggugat asli yang bernama aman mali alias abdul hamid yang juga merupakan ayah kandung tergugat asli serta kakek tergugat asli s d sekitar tahun yang lalu, bahwa tanah yang dihibahkan oleh almarhum aman mali alias abdul hamid sebenarnya seluas are yang telah diberikan kepada dua orang masing masing kepada penggugat asli seluas are, dan kepada buhari seluas are, namun buhari telah menjualnya seluas are kepada beberapa orang dengan cara kalangan, antaranya bernama anwar sekitar tahun sedangkan penggugat asli masih tetap menggarap sendiri: bahwa oleh karena penggugat asli orang yang buta huruf dan sangat lugu, maka penggugat asli belum merubah tanah sengketa tersebut atas namanya walaupun sudah empat puluhan tahun penggugat asli menerima hibah tersebut, sehingga sampai saat ini tanah sengketa masih atas nama aman mali, bahwa pada sekitar pertengahan tahun tiba tibabahwa, namun tidak berhasil sehingga akhirnya terpaksa penggugat asli mengajukan perkara ini pengadilan agama giri menang dengan harapan agar mendapatkan penyelesaian secara hukum,tiga, maka mohon agar tanah sengketa tersebut diletakkan sita jaminan cb) terlebih dahulu, bahwa berdasarkan hal hal tersebut atas, penggugat asli memohon kepada pengadilan agama giri menang agar memutuskan sebagai berikut primer mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya, pak menyatakan hukum bahwa hibah yang telah diberikan oleh aman mali alias abdul hamid kepada penggugat atas tanah sengketa adalah sbahwa perbuatan para tergugat yang telah merampas dan menguasai tanah sengketa dan tangan penggugat adalah merupakan perbuatan melawan hukum, menghukum para, yurisprudensi mahkamah. agung menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang telah diletakkan oleh pengadilan, menghukum kepada para tergugat untuk membayar biaya perkara,: bahwa terhadap gugatan tersebut pengadilan agama giri menang telah menjatuhkan putusan tanggal desember bertepatan dengan tanggal ramadhan nomor pde. g 200wpa.gm.bahwa putusan tersebut, dalam tingkat banding atas gugatan penggugat, telah dikuatkan oleh pengadilan tinggi agama mataram dengan putusannya tanggal juni bertepatan dengan tanggal rabi'ul awal nomor pdt. pta. mir.: bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada tergugat pembanding pada tanggal juni kemudian terhadapnya oleh tergugat pembanding, diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal juli sebagaimana ternyata dan akta permohonan kasasi nomor pdt. pa.gm. yang dibuat oleh panitera pengadilan agama giri menan tergugat pembanding, akan tetapi penggugat berbanding tidak mengajukan kontra memori kasasi:yurisprudensi mahkamah agujudex facts secara nyata telah melampaui kewenangan mengadili, salah menerapkan hukum dan bahkan melanggar hukum yang berlaku, karena gugatan penggugat bukan masalah hibah akan tetapi mengenai tuntutan hak, mana penggugat mendalilkan bahwa objek sengketa sebagai hak miliknya yang diperoleh atas dasar hibah dan aman mali yang telah dirampas oleh para tergugat, bahwa putusan judex facts yang menyatakan telah terbukti adanya hibah serta telah memenuhi syarat rukun hibah dan disaksikan oleh dua orang saksi, telah melanggar azas dan kaidah hukum pembuktian (kesaksian). sebab salah seorang saksi yang diajukan oleh penggugat yaitu buhari memberikan kesaksian atas diri sendiri. berdasarkan hal tersebut kesaksian saksi sharif tidak memiliki nilai pembuktian sesuai dengan kuh perdata, menimbang, bahwa terlepas dari alasan alasan yang diajukan oleh pemohon kasasi tersebut menurut pendapat mahkamah agung, pengadilan tinggi agama mataram telah salah dalam menerapkan hukum kurang pertimbangan, menimbang,lkompilasi hukum islam. hibahkan tanah, maka seharusnya tanah yang dihibahkan tersebut telah dibalikaikan permohonan kasasi yang diajukan pemohon kasasi siri bukti bin abd. hamid, dkk. tersebut, dan membatalkan putusan pengadilan tinggi agama mataram yang menguatkan putusan pengadilan agama giri menang, sehingga mahkamah agung akan mengadili sendiri perkara ini yang amar sebagaimana disebutkan bawah ini: menimbang, bahwa oleh karena memohon kasasi sebagai pihak yang kalah, maka memohon kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkatiri bukti bin abd. hamid, madah alias za'rah binti abd. hamid, saifuddin bin abd. kadir, dan star bin abd. kadir tersebut: membatalkan putusan pengadilan tinggi agama mataram tanggal juli bertepatan dengan tanggal rabi'ul awal nomor pdt. g 2001y pta. mur. dan pengadilan agama giri menang tanggal desember bertepatan dengan tanggal ramadhan nomor pdi. pa.gm.: mengadili sendiri menolak gugatan penggugat tersebut:, demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan mahkamah agung pada hari kamis, tanggal oktoberh.mh. sebagai hakim hakim anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka pada hari kamis, tanggal februari oleh ketua sidang tersebut dengan dihadiri oleh drs. habiburrahman, hum. dan drs. hamdan, sh.mh, hakim hakim anggota dan drs. edi riyadi, sh.m drs. syamsuhadi irsyad, sh.mh. drs. habiburrahman, hum. ttd. drs. hamdan, sh.mh. panitera pengganti: ttd. drs, edi riyadi, s.h.,m.h. yurisprudensi mahkamah agung biaya kasasi melerai loose rp, redaksi w.oo wooomocanennnnnnanna rp3 administrasi sasi laku rp. jumlah rp. yurisprudensi mahkamah agung putusan nomor pdt. pta.mtr bismillabirrahmanirrahim demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang maha esa pengadilan tinggi agama mataram telah mengadili dalam tingkat banding perkara perkara perdata agama pada tingkat banding dalam sidangnya telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam perkara sire bukti bin abd. kadir. umur . tahun, agama islam, pekerjaan,mula sebagai tergugat tergugat sekarang sebagai pembanding selanjutnya disebut tergugat pembanding, berdasarkan surat kuasa khusus nomor sk pdt. pa.gm, tanggal desember atas nama diri dan pemberi kuasa masing masing il. madah alias hj. za'rah binti abd. hamid, saifuddin bin abd. kadir: star bin abd. kadir, kesemuanya bertempat tinggal sama penerima kuasa pembanding:, melawan saudi bin tali, umur . tahun, pekerjaan tani, bertempat tinggal karang sebagai, desa pabar pemenang barat, kecamatan pembantu pemenang, kabupaten lombok barat semula sebagai penggugat sekarang berbanding, selanjutnya disebut penggugat berbanding: pengadilan tinggi agama tersebut, telah membaca berkas perkara dan surat surat yang berhubungan dengan perkara ini: tentang duduk perkaranya bahwa dengan mengutip sepenuhnya segala uraian, yang dimuat dalam turunan putusan pengadilan agama giri menang nomor pdt. pa.gm, tanggal yurisprudensi mahkamah agung |
mahkamah agung sasa kaidah hukum pon saat aan ahad ala putusan judex tactic kasasi telah salah dalam menerapkan hukum, dalam pertimbangan hukumnya. bahwa pembuktian terhadap unsur.memperdaya publik atau seseorang, namun seseorang: tersebut tidak pernah didengar keterangannya .dimuka persidangan, keterangan saksi yang didengar dan orang lain harus dikategorikan sebagai testimoni audit dan karenanya tidak dapat dijadikan alat bukti: been nomor tgl. puts. puisi pn. jakarta pusat pid. bamonpn. ikt. pst. tgl. desember pb. putusan kasasi pid. tgl. damai ye. putusan peninjavankembali pk pid tgl. juli majelis german hoediarto, sh. ketua) arbijoto, sel sun fla shd kanan model mane. mm. said harahap. sh. anggota) klasifikasi eps harta kekayaan vide bis kuhp elo dna persaingan curang) duduk perkara bahwa terdakwa tjandra sugiana: selaku gm. marketing internasional pt. martina berths yang tugasnya mengembangkan pemasaran .produk luar indonesia khususnya negara asia, pada tanggal oktober bertempat cisadane pav. jakarta pusat ja. telah melakukan sesuatu perbuatan menipu untuk mengalirkan orang banyak atau seorang, yang dengan maksud, akan mendirikan atau membesarkan hasil perdagangannya suatu perusahaannya sendiri, atau kepunyaan orang lain, yang lakukan terdakwa dengan cara terdakwa mendaftarkan tan domain name mustika ratu com amerika dengan menggunakan network solution, dengan penggunaan nama domain mustika ratu com oleh terdakwa pt. martina berths,, dilain pihak dapat menarik keuntungan bagi pt. martian berths, rangkaian perbuatan ini lakukan karenakan terdakwa telah menduga bahwa pt. mustika ratu tidak aktif lagi, sehingga tidak dapat menemukan informasi mengenai pt. mustika ratu yang sudah dikenal baik didalam maupun diluar negeri: yurisprudensi mahkamah agung pertimbangan hukum abadi bahwa tindakan terdakwa telah mengakibatkan kebingungan dikalangan ntara dagang (calon mitra dagang) didalam maupun diluar negeri yang dapat membawa citra tidak baik bagi pt, mustika ratu tbk. didasarkan "pada adanya fax, namun fax cast tidak pernah dijadikan alat bukti, tepatnya fax. tersebut tidak tercantum dalam daftar barang barang bukti, bagi pula fax tersebut tidak ditunjukan aslinya serta dikonfirmasi dan kbri atau konjen. atau perwakilan ri diluar negeri: langabdul rachman.als zohaifi bros. arab saudi dan medical supplier malaysia, bahkan kedua orang tersebut tidak pernah didengar keterangannya dimuka persidangan, akan tetapi keterangan terdakwa telah memperdaya publikharus dikategorikan sebagai testimoni audit dan karenanya tidak dapat dijadikan alat bukti, amar putusan menerima permohonan peninjauankembali dan pemohon peninjauan kembali tjandra sugiana, tersebut, nn, membatalkan putusan mahkamah agung tanggal januari nomor pid. megan mengadili sendiri menyatakan bahwa terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan pidana sebagaimana dakwaan jaksa penuntut umum: membebaskan terpidana dan segala dakwaan tersebut,kembali kepada negara, mengetahui, kepala seksi kaidah hukum" pembuat kaidah hukum eko nugroho, didi supriyadi, yurisprudensi mahkamah agung menimbang, bahwa berdasarkan hal hal sebagaimana dipertimbangkan pada ad. sampai dengan ad. iii. agung tanggal. januari nomor:: k p idrehabilitasi), yang amar selengkapnya sebagaimana dinyatakan dibawah ini: menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali dan pemohon peninjauan kembali dikabulkan maka biaya perkara dalam semua tingkat peradilan dibebankan kepada negara: memperhatikan huruf huruf kitab undang undang hukum acara pidana,erima permohonan peninjauan kembali dari pemohon peninjauan kembali tjandra sugiana, tersebut: bae membatalkan putusan mahkamah agung tanggal januari nomor pid mengadili kembali menyatakan bahwa terpidana tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan pidana sebagaimana:dakwaan: jaksa penuntut umum, membebaskan terpidana dari segala dakwaan tersebut: kembali kepada negara: demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan mahkamah agung pada hari senin tanggal juni oleh german hoediarte, sh, ketua muda yang ditunjuk oleh ketua mahkamah agung sebagai ketua sidang, arbijoto, dan said harahap, sebagai hakim anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari jumat, tanggal juli oleh ketua sidang tersebut dengan dihadiri oleh arbijoto, sh, dan said harahap, s.h, sebagai hakim hakim anggota. yurisprudensi mahkamah agung (en hakim hakim anggota ana ketua ben std binti astra ttd, arbijoto, sh. h. german hoediarto, sh. said harahap, sh. panitera pengganti ata ny. umi kalimah, untuk salinan mahkamah agung kepala direktorat pidana card, moegihardjo, sh. hoa nip, yurisprudensi mahkamah agung aga asem pmslusa note reg. k p id demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang maha esa goo mahkamah agung memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah mengambil putusan sebagai mahkamah agung tersebut, ban maman membaca putusan pengadilan negeri. jakarta pusat tanggal desember nomor pid.b pn.jkt.pst.dalam putusan.mana terdakwa tjandra sugiana tempat lahir jakarta, umur tahun, jenis kelamin laki laki, kebangsaan indonesia, tempat tinggal jl. cisadane pav. rt: . so21004 memohon kasasi terdakwa berada diluartahanan, yang diajukan muka persidangan pengadilan negeri tersebut. karena didakwa bahwa terdakwa tjandra sugiana pada tanggal oktober atau setidak tidaknya pada waktu lain: dalam bulan oktober: bertempat jalan. cisadane pav: jakarta pusat ja:: atau:setidak tidaknya pada" tempat '. mendirikan atau membesarkan hasil perdagangannya atau.perusahaannya sendiri atau kepunyaan orang lain, yang dilakukan terdakwa dengan cara.sebagai:berikut :. . dede matan seni bahwa terdakwa pada waktu dan tempat tersebut diatas telah mendaftarkan .nama domain name mustika ratu. com di. amerika dengan menggunakan network solution memakai alamat jalan: cisadane. pav. jakarta pusat ja. bahwa terdakwa bekerja pt. martina berths.sejak bulan september sampai dengan jabatan sebagai g. target pemasaran yang ditetapkan perusahaan, . io. yurisprudensi mahkamah agung bahwa dengan didaftarkan penggunaan nama domain mustika ratu. com oleh terdakwa pt. martina berths. mustika ratu tidak aktif lagi sehingga tidak dapat menemukan informasi mengenai pt. mustika ratu: dan terdakwa mengetahui pt. mustika ratu sudah dikenal namanya dan.. menyampaikan yang berkedudukan saudi arabi, bahwa akibat danl: perbuatan terdakwa melanggar bis kuhp. kedua bahwa'imaupun bersama sama pelaku usaha jain, yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat berikut menghalangi konsumen atau pelanggan pelaku usaha persaingan.m. internasional marketing dengan memakai alamat jalan cisadane pav. jakarta pusat. bahwa terdakwa bekerja pt. martina berths sejak bulan september sampai dengan, bahwa terdakwa bekerja pt. martina berths bergerak dibidang produk kosmetika dan jamu (obat tradisional.) yang pemasarannya indonesia dan luar negeri yaitu malaysia, filipina, vietnam, brunei darussalam, singapura, jepang, hongkong, korea, yurisprudensi mahkamah agung sesi bahwa dengan didaftarkan penggunaan: nama: domain. mustika ratu. ses com oleh terdakwa pt. martino berths: maka pt. mustika ratu.. dapat menemukan informasi mengenai pt. mustika ratu: bahwa terdakwa mengetahui pt. mustika ratu sudah dikenal namanya dan telah terdaftar baik dalam maupun diluar negeri, bahwa pihak pt. mustika ratu mengetahui adanya kejadian ini dari regional eksport manager yang berkedudukan saudi arabia menyampaikan dan meras pt. martina berths): ' bahwa akibat perbuatan terdakwa selaku g., merugikan pt. mustika ratu' baik dari segi materiil maupun materiil) perbuatan terdakwa melanggar huruf undang undang tentang larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak setelah membaca tuntutan jaksa penuntut hukum tanggal november yang isinya adalah sebagai berikut: ma. pidana bersaingan curang sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam kuhp pada dakwaan kesatu.praktik monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam huruf undang undang tahun tentang larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat dalam dakwaan kedua. menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa tjandra sugiana selama (empat) bulan. bin aan menata membayar denda sebesar rp. (tiga puluh juta rupiah), subsidiari (tiga) bulan kurungan. menetapkan barang bukti berupa. yurisprudensi mahkamah agung sll (satu) bundel foto copy makalah pengalaman commerce oleh chandra sugi international marketing dan internet martha miliar group, sms (satu bundel foto copy: berkas presentasi aspek hukum: dari domain name internet. bada ebi bananas daftar domain name under jago emas. foto copy surat pengangkatan sebagai gm, international marketing an. chandra sugiana sp mb pers xii tgl. desember (satu) bundel surat dokumen name mustika ratu. com kepada network solution ine. oleh chandra sugi. . (satu) bundel jawaban network solution tgl. oktober melalui lawyer jonathan jack! tentang penghapusan domain name mustika dilampirkan dalam berkas perkara. . menetapkan terdakwa membayar biaya perkara sebesar. rp. (dua ribu .dima ratus rupiah), dengan memperhatikan kurap, terdakwa .menyatakan bahwa tindak pidana dan yang dibawakan .n segala dakwaan tersebut (urijspraak). menyatakan memulihkan hak hak terdakwa dalam kemampuan kedudukan ssh dan harkat serta martabatnya, banned '" menetapkan biaya ongkos perkara ini dibebankan kepada negara, mengingat akan akta tentang permohonan kasasi nomor akta, pid pn.ikt.pst, yang dibuat oleh panitera pada pengadilan negeri jakarta pusat telah menerangkan, bahwa pada tanggal desember jaksa penuntut umumnegeri tersebut: memperhatikan memori kasasi tertanggal desember dari jaksa penuntut umum sebagai pemohon kasasi' yang diterima kepaniteraan pengadilan negeri jakarta pusat pada tanggal desember melihat surat surat yang bersangkutan,jakarta pusat tersebut did yurisprudensi mahkamah agung tidak dapat dimintakan banding, maka terhadap putusan tersebut secara langsung sedapat dimintakan kasasi ass pena etnis bana menimbang, bahwa putusan pengadilan negeri tersebut telah diberitahukan kepada pemohon kasasi jaksa penuntut umum pada tanggal desember dan pemohon kasasi jaksa penuntut umum mengajukan 'permohonan kasasi pada tanggal desember serta memori 'kasusnya telah diterima kepaniteraan pengadilan negeri di: jakarta. pusat..keberatan keberatan yang .diajukan oleh pemohon kasasi jaksa penuntut umum pada pokoknya adalah sebagai berikut bahwa penafsiran yang keliru (vide putusan reg. pid lope3 putaran halaman inti pub enp (os mb, ternyata dimana terdakwa telah mendaftarkan domain name mustika ratu. com: itu tidak. dapat dikatakan bahwa terdakwa :telah melakukan perbuatan menipu oleh karena terdakwa memberikan nama dan alamat ls. yang jelas dijalan cisadane pav. rt. kelurahan menteng jakarta pusat. bana, bean namanya mana . bahwa selain ito terdakwa mendaftarkannya. disuatu badan organisasi ta: resmi yang bernama icon internet. corporation. assigned and numbers) dan tercantum.dalam www can.org yang berlaku mengikat kepada semua.pengguna internet di. dunia internet global community). bahwa ketentuan mengenai sistem penamaan domain domain name) e0. internet adalah dengan 'dasar.amanat dan tanggung jawab dari pihak sen yang menggunakan internet itu sendiri dan di.dalam ketentuan tersebut hak. yang memohon: nama domain .di internet. registrar) bahwa memberikan informasi yang valid :dan tidak bermaksud niat buruk untuk . merugikan kepentingan kepentingan pihak.lain dan atau tidak mempunyai tujuan yang bertentangan dengan hukum. . bahwa ternyata sepanjang persidangan perkara ini terdakwa belum sempat memperoleh keuntungan atau merugikan :pihak jain. pt. mustika ratu) akibat telah didaftarkannya domain name dari mustika ratu. com tersebut "dan hal mana dari pihak pt. mustika ratu sendirian juga tidak dapat |. membuktikan secara nyata jelas dan terperinci tentang kerugian yang telah dialami tersebut. yurisprudensi mahkamah agung bisnis bahwa ternyata: majelis: hakim menafsirkan sebutan: perbuatan menipu adalah tidak tepat cukup, jika hal itu hanya dihubungkan dengan terdakwa memberikan nama dan alamat yang jelas kepada sms. badan resmi di. usa dan jaminan kepada registrar bahwa terdakwa l. .memberikan.informasi. yang. valid dan tidak bermaksud niat buruk o. untuk merugikan kepentingan kepentingan pihak lain. meheseal bahwa siapa saja bisa melakukan penipuan dengan memberikan identitas sosok messecard lengkap, sedangkan informasi valid dan tidak bermaksud untuk tanda merugikan kepentingan kepentingan pihak lain tersebut ditujukan kepada registrar:bukan kepada pt.: mustika ratu. bahwa seharusnya sebutan menipu tersebut dikaitkan dengan lanjutan kalimat nama, alamat, kontak administrasi . dst secara lengkap menyeluruh, tidak cukup hanya sampai nama dan alamat jelas saja. bahwa ternyata majelis hakim menafsirkan sebutan kerugian adalah tidak tepat, jika hal itu hanya dihubungkan dengan terdakwa belum sempat memperoleh keuntungan atau merugikan pt. mustika ratu dan pt. mustika ratu juga tidak dapat membuktikan secara nyata jelas dan: terperinci tentang kerugian yang telah dialaminya. tersebut. bahwa seharusnya majelis hakimbawah sumpah kus wisnu warni, meng khairul, canang wijarnako,: edmund: makarim, mariana hag wes yang semuanya saling bersesuaian menerangkan bahwa benar akibat lee perbuatan terdakwa selaku marketing international pt. marina kompas berths yang mendaftarkan domain name' mustika ratu. com tanpa ijin dan sepengetahuan mustika ratu maka mustika ratu yang piala adalah pesaing dari martina bert mengalami kerugian yaitu mustika ratu tidak dapat melakukan berkurangnya transaksi dagang dengan calon mitra usaha yang berada diluar negeri yang diperkirakan yes ses kurang lebih rp: milyar. yel bahwa seharusnya juga sebutan kerugian tersebut harus diartikan dapat menimbulkan kerugian bagi saingannya sendiri atau saingan orang lain bis kuhp). asti dapat menimbulkan kerugian adalah berpotensi menimbulkan kerugian: bahwa hukum itu adalah logika, artinya sudah lebih tahun sejak terdakwa mendaftarkan domain name tersebut, terdakwa tidak ada usaha segera menawarkan mustika ratu dengan alasan hukum prioritas. dengan demikian jelas mustika ratu yang bergerak yurisprudensi mahkamah agung dibidang bisnis kosmetika mengalami kerugian, minimal berkurang tan transaksi dagang dengan mitra usahanya diluar negeri. bahwa pertimbangan yang saling bertentangan sema no: tahun pes putusan reg: no: pid putusan halaman menyebutkan: mb. lebih lanjut sewaktu terdakwa mendaftarkan domain name mustika ratu com tersebut, terdakwa tidak lagi selaku karyawan dengan jabatan manager international marketing. martina berths akan tetapi terdakwa pimpinan dari perusahaan yang bernama jago mas yang bergerak dibidang internet atau tidak ada kaitannya hubungannya dengan produk kosmetikandan kecantikan. putusan halaman: menyebutkan laga bahwa sewaktu terdakwa mendaftarkan domain name mustika ratu. com,.tidak. memberitahukan. kepada pimpinan martina. bert, karena posisinya sebagai direktur jago mas meskipun saat itu . juga menjabat sebagai general manager international marketing do. martina bert. . pnteteset ong bahwa pertimbangan yang bertentangan satu dengan yang lain tersebut talas dapat menimbulkan sesuatu kelalaian dalam acara: vormverzuim) nn: yang berakibat batalnya putusan tersebut. cb. majelis hakim melampaui batas wewenangnya pertimbangan non yuridis petani dijadikan dasar "membebaskan terdakwa). en putusan'halaman menyebutkan? m.b. selain hal hal yang dikemukakan tersebut diatas sepanjang yes persidangan ini baik dari keterangan saksi saksi dan terdakwa sendiri cast oleh majelis'dapat ditarik kesimpulan bahwa internet sebagai sumber 0ne es! daya'informasi yang berorientasi: kemanusiaan, internet memberikan nut kepada pemakai diseluruh dunia untuk berkomunikasi'dari memakai bersama sumber daya informasi, bahwa manusia. yang "mampu eter berkomunikasi secara bebas: atau memilih untuk bersikap sosial dan (lee tidak mementingkan diri sendiri, bahwa internet adalah forum global pertama' dimana'setiap pemakai dapat berpartisipasi dalam segala hal men internet tidak pernah tutup) dengan kata lain'internet bebas hambatan, mena bahwa dalang'internet dapat'dikatakan tidak'ada hukum dan tidak ada lan peraturanytegasnya untuk pertama kali dalam sejarah, manusia dalam jumlah tak terbatas dapat berkomunikasi secara cepat dan mudah. m.be dari pertimbangan pertimbangan tersebut diatas maka majelis berpendapat tentang bis: kuhp dalam dakwaan kesatu yurisprudensi mahkamah agung yang dibawakan: kepada terdakwa tidak: terbukti: secara sah dan meyakinkan maka terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan kesatu tersebut vrijspraak). bahwa. seharusnya putusan majelis hakim didasarkan pada fakta fakta yang terungkap. persidangan berdasarkan alat bukti (yuridis) bukan berdasarkan hal hal yang non jurus seperti masalah internet itu sendiri, padahal internet dalam perkara ini adalah alat yang digunakan terdakwa untuk melakukan kejahats d. bahwa keberatan keberatan tersebut dapat dibenarkan, oleh karena jaksa penuntut umum dapat membuktikan bahwa pembebasan atas diri terdakwa tersebut merupakan pembebasan yang tidak murni dengan pertimbangan sebagai berikut: menimbang, bahwa mengenai dakwaan kesatu, mahkamah agung berpendapat bahwa berdasarkan keterangan terdakwa dan saksi saksi kus wisnu warni, chairil, canang wijanarko, demon makarim, dan m.s. mariana hag yang didengar dibawah sumpah persidangan, telah terbukti bahwa benar terdakwa telah mendaftarkan domain name mustika ratu com di network solution pada tanggal oktober atas nama terdakwa selaku g.m. marketing internasional pt, martina berths dengan. alamat jl. cisadane pav. rt. kelurahan menteng jakarta pusat tanpa seizin atau sepengetahuan pt. mustika ratu: menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut telah memperdaya publik atau seseorang tertentu. yaitu abdul. rahman zokaifi. arab saudi dan medical supplier di. malaysia, karena. ketika memasuki website pada internet mustika ratu. com. ternyata mereka. temukan website mustika ratu. com yang: isinya.menunjukan produk produk belia yang. merupakan produk perusahaan sari ayu. bahwa dengan perbuatan terdakwa tersebut maka pengguna internet yang: mengakses domain name: mustika ratu. com yang terdaftar atas nama terdakwa selaku. g.m. marketing internasional pt. martina berths akan dituntun atau diarahkan kepada website. dengan nama belia online. com dengan cara menyatakan mereka. adalah mustika ratu yang merupakan pesaing dari pt. martina berths mengalami kerugian setidak tidaknya dapat menimbulkan kerugian bagi pt. mustika ratu karena. tidak dapat. melakukan.atau mengurangi transaksi dagang dengan calon mitra usaha yang berada diluar negeri dan dilain pihak dapat menarik keuntungan bagi pt. martina berths: yurisprudensi. mahkamah agung bondan putusan, ago nomor pk pia .demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang maha.esa (ne! tjandra sugiana, tempat lahir jakarta, umur tahun, jenis kelamin laki laki, kebangsaan indonesia, tempat tinggal jalan cisadane pav. rt.: pemohon peninjauan kembali berada didalam tahanan, mahkamah agung tersebut: |. mass sea . membaca surat dakwaan jaksa penuntut umum pada: kejaksaan: negeri jakarta pusat yang berbunyi sebagai berikut nia bahwa terdakwa tjandra sugiana pada tanggal oktober atau setidak tidaknya pada waktu j mendirikan atau membesarkan hasil perdagangannya atau perusahaannya sendiri atau kepunyaan orang lain, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut: . ojo bahwa terdakwa pada waktu dan tempat tersebut data telah mendaftarkan nama domain name mustika ratu. com amerika dengan menggunakan network . solution memakai alamat jalan cisadane pav. jakarta pusat ja. bahwa terdakwa: bekerja di pt. martina berths :sejak bulan september sampai dengan juni jabatan sebagai g:, target pemasaran yang ditetapkan perusahaan, . yurisprudensi mahkamah agung menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka perbuatan yang dibawakan kepada terdakwa dalam :dakwaan kesatu seperti diatur dan diancam pidana dalam bis kuhp yang unsur unsurnya terdakwa harus melakukan suatu perbuatan menipu. perbuatan itu untuk memperdaya publik atau seseorang tertentu. . perbuatan itu dilakukan untuk menarik suatu keuntungan dalam perdagangan atau perusahaan sendiri atau orang lain. perbuatan itu dapat menimbulkan kerugian bagi saingannya. saingan tersebut adalah saingan terdakwa sendiri atau yang dibela oleh terdakwa: telah terpenuhi dan: telah .terbukti, sehingga terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, ' . menimbang, bahwa mengenai dakwaan kedua, oleh karena undang undang tahun tentang larangan praktek monopoli dan persaingan usaha . tidak sehat baru berlaku secara efektif.pada tanggal maret sedangkan perbuatan yang dibawakan pada terdakwa dilakukan pada tanggal oktober atau setidak tidaknya dalam bulan oktober sehingga undang undang tahun tersebut belum berlaku oleh terdakwa. bahwa atas dasar tersebut maka perbuatan yang dibawakan dalam dakwaan. kedua tidak terbukti sehingga terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan kedua tersebut, menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusannya perlu dipetik bangka hal hal yang meringankan dan memberatkan sebagai berikut hal hal yang meringankan! tan terdakwa menyesali peristiwa 'ini dari domain name mustika ratu. com telah dicabut serta terdakwa belum pernah dihukum: hal hal yang memberatkan tindakan terdakwa telah mengakibatkan kebingungan dikalangan mitra dagang calon mitra dagang dalam maupun luar negeri dan hal tersebut dapat membawa citra tidak baik bagi pt. mustika ratunegeri jakarta pusat tanggal desember nomor pid.b pn.jkt.pst. tidak dapat dipertahankan agi, oleh karena itu harus dibatalkan dan mahkamah agung akan mengadili sendiri perkara ini, dengan amar seperti tertera dibawah ini, menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dihukum maka terdakwa dibebani untuk membayar ongkos perkara dalam semua tingkat peradilan, tan pan yurisprudensi mahkamah agung memperhatikan undang undang no: tahun: undang undang tahun dan undang undang tahun mengadili nanpusat. tersebut: membatalkan putusan pengadilan negeri jakarta pusat tanggal desember nomor pid.b pnjktlpst. mengadili sendiri tan menyatakan perbuatan dibawakan terhadap terdakwa tjandra sugiana tersebut diatas dalam dakwaan kedua tidak terbukti secara sah dan meyakinkan. membebaskan. terdakwa oleh karena. ita. dari dakwaan kedua tersebut. dibawakan dalam dakwaan kesatu.. menetapkan barang bukti berupa satu) bundel foto copy: print out pendaftaran nama domain name mustika ratu com chandra sugiana cisadane pav. jakarta: (satu) bundel foto copy makalah pengalaman. commerce oleh chandra sugi international. marketing dan internet martha miliar group. (satu) bundel foto.copy berkas presentasi aspek. hukum. dari domain name internet. tan daftar domain name under jago emas. foto copy surat pengangkatan sebagai. gm. international marketing an. chandra sugiana sp mb pers xii tanggal desember (satu) bundel surat dokumen name mustika ratu. com kepada network solution inc. oleh chandra sugi (satu) lembar jawaban network solution tgl. oktober melalui lawyer' jonathan jacket tentang penghapusan domain name mustika ratu. com. oo was bean dilampirkan dalam berkas perkara:.jum'at tanggal januari dengan hi. soeharto, sh. ketua muda yang ditunjuk oleh ketua mahkamah agung sebagai ketua sidang, h.a. kadir mapping, sh. dan usman karimkadir mapping, dan usman karim, sh. hakim hakim anggota, samantha, sh. panitera pengganti dan tidak dihadiri oleh pemohon kasasi. hakim hakim anggota naa ketua ttd. ttd. kadir mapping, sh on. soeharto, usman karim, pan bara peka maan untuk salinan mahkamah agung panitera pengganti kepala direktorat pidana ad. pan nan ttd. samantha, nan moegihardjo, nip, dos. pengadilan. negeri jakarta pusat a.n. panitera ttd. hadi cahyono,sh ip. pen yurisprudensi mahkamah agung bahwa dengan didaftarkan penggunaan'nama domain mustika ratu. com oleh terdakwa pt. martina. berths., mustika ratu tidak aktif lagi sehingga tidak dapat. menemukan informasi' mengenai pt. mustika ratu. dan terdakwa mengetahui pt. mustika ratu sudah dikenal namanya dan menyampaikan yang berkedudukan saudi arabi. sar: ayu, bahwa akibat dariil, perbuatan terdakwa melanggar bis kuhp . kedua bahwsendiri maupun bersama sama pelaku usaha lain, yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli, dan atau perusahaan tidak sehat berupa menghalangi konsumen atau pelanggan pelaku usaha persaingannyam. internasionals dengan memakai alamat jalan cisadane pav. jakarta pusat ja. bahwa terdakwa bekerja pt. martina berths sejak bulan september s d: bahwa pt. martina berths bergerak dibidang produk kosmetika dan jamu (obat tradisional). yang pemasarannya indonesia dan luar negeri (os yaitu malaysia, filipina, vietnam, brunei darussalam, singapura, jepang, hongkong, korea, ain ana bahwa dengan didaftarkan penggunaan. nama domain mustika ratu. com oleh terdakwa pt. martina berths maka pt. mustika ratu yurisprudensi mahkamah agung lose dapat menemukan informasi mengenai pt, mustika ratus. ann bahwa terdakwa mengetahui pt, mustika ratu sudah dikenal namanya dan telah terdaftar baik didalam maupun diluar negeri: . bahwa pihak pt. mustika ratu mengetahui adanya kejadian ini dan regional . ekspor manager yang berkedudukan saudi arabia menyampaikan dan meras: belia yang merupakan produk sari ayu pt. martina berths), data bahwa akibat perbuatan terdakwa selaku g: merugikan pt. mustika ratu baik dari segi materiil maupun materiil. maa perbuatan terdakwa melanggar jo. huruf tentang larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat: membaca tuntutan hukum jaksa penuntut umum pada tanggal november yang isinya adalah sebagai berikut bnbersaingan. curang sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam bis kuhp pada dakwaan kesatu, .:: menyatakan terdakwa tjandra sugiana telah terbukti secara.sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam huruf tahun tentang larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat dalam dakwaan kedua! menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa tjandra sugiana selama (empat) bulan, dan bana membayar denda sebesar rp. (tiga"puluh juta rupiah) subsidi (tiga) bulan kurungan: menetapkan barang bukti berupa nan (satu) bundel foto copy print out pendaftaran nama domain name mustika ratu. com an: chandra sugiana cisadane pav. jakarta, : martha miliar group, yurisprudensi mahkamah agung jas se! (satu) bundel:foto copy: berkas. presentasi (hukum dan domain name (ee internet, daftar domain name under jago emas, foto copy surat pengangkatan sebagai gm. internasional marketing an. chandra sugiana sp mb pers xii tgl. desember (satu) bender surat dokumen permohonan penghapusan domain name mustika ratu. com kepada network solution inc. oleh tjandra sugiana: (satu) lembar jawaban network solution tanggal oktober melalui beb delayed jonathan e:. jacket: tentang penghapusan domain. name mustika bed ratu. com: bean pen naas akar .dilampirkan dalam berkas perkara. bea menetapkan terdakwa membayar biaya perkara sebesar rp. (dua ribu ima'ratus rupiah): membaca putusan pengadilan negeri jakarta pusat tanggal desember nomor pid.b pn.jkp.pst. yang amar lengkapnya berbunyi sebagai berikut menyatakan bahwa tindak pidana dan yang dibawakan ri segala dakwaan tersebut so wrijspraak), basa ana kan boa menyatakan memulihkan hak hak terdakwa dalam kemampuan. kedudukan dan harkat serta martabatnya, menetapkan biaya ongkos perkara ini dibebankan kepada negara,. membaca putusan mahkamah agung tanggal januari nomor pid yang. amar lengkapnya berbunyi sebagai berikut mengabulkan permohonan kasasi dan: pemohon kasasi jaksa penuntut umum pada kejaksaan negeri jakarta pusat tersebut, membatalkan putusan pengadilan negeri jakarta pusat desember nomor: pid b pn.iktlpst, baa mengadili sendiri '' menyatakan perbuatan yang dibawakan terhadap terdakwa tjandra sugiana tersebut diatas dalam. dakwaan kedua tidak terbukti secara sah dan meyakinkan. membebaskan terdakwa oleh karena itu dan dakwaan kedua tersebut, yurisprudensi mahkamah agung: dibawakan dalam :dakwaan kesatu: hota tenan lai bata ja,: ( martha miliar group dana. naa ata (satu) bundel. foto copy berkas. presentasi aspek hukum dan domain name internet, ban daftar domain name under jago.emas,. .&. foto copy surat pengangkatan sebagai gm. internasional marketing an. . chandra sugiana sp mu pers xii tgl. desember few (satu) bundel surat dokumen name mustika ratu. com kepada network solution inc.oleh tjandra sugiana, . .& (satu) lembar jawaban network solution tanggal oktober melalui lawyer jonathan fe. jacket tentang penghapusan domain name mustika ratu com, dilampirkan. dalam berkas perkara . denah men aa. ratus rupiah): membaca surat permohonan peninjauan kembali bertanggal april yang diterima kepaniteraan pengadilan negeri jakarta pusat pada tanggal april dan pemohon peninjauan kembali sebagai terpidana, yang memohon agar putusan mahkamah agung tersebut dapat ditinjau kembali, . . . melihat surat surat yang bersangkutan: nan kena menimbang, bahwa putusan mahkamah agung tersebut telah diberitahukan kepada pemohon peninjauan kembali pada tanggal april dengan demikian putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap) menimbang, bahwa keberatan keberatan yang diajukan pemohon peninjauan kembali pada pokoknya sebagai berikut adanya kekhilafan atau kekeliruan yang nyata sebagaimana disebutkan dalam butir kurap: yurisprudensi mahkamah agung bahwa dalam perkara pemohon peninjauan: kembali tjandra sugiana), jaksa penuntut umum dalam memori kasusnya sama sekali tidak membuktikan dan tidak memberikan alasan alasan bahwa putusan is. pengadilan tingkat pertama tersebut adalah bukan. bebas. murni atau yang seharusnya penuntut umum memberikan. alasan alasan. sehingga berkesimpulan bahwa diutusnya berbunyi lepas dari segala tuntutan hukum tetapi dalam hal ini jaksa penuntut umum langsung mengupas dan membahas pembuktian unsur unsur delik yaitu bis kuhp, bahwa mahkamah agung didalam putusan kasasi halaman menyatakan bahwa keberatan keberatan yang diajukan oleh jaksa penuntut umum dapat dibenarkan oleh karena jaksa penuntut umum dapat membuktikan pembebasan atas diri terdakwa merupakan pembebasan yang tidak murni namun keberatan pertama yang diajukan oleh jaksa penuntut umum, dan dibenarkan oleh mahkamah agung adalah mengenai penilaian pembuktian dimana jaksa penuntut umum didalam keberatannya menyatakan bahwa seharusnya majelis hakim pengadilan negeri)dibawah sumpah . dan sebagainya: bahwa demikian pula dengan keberatan kedua dan ketiga dan jaksa penuntut umum yang sama sekali tidak mengemukakan hal hal yang dapat membuktikan bahwa pembebasan terdakwa menurut putusan pengadilan negeri jakarta pusat pid. pn. jkt.pst. tanggal desember bukan pembebasan yang murni, melainkan pembebasan karena tidak terbukanya kesalahan terdakwa, dengan demikian mahkamah agung dalam putusannya yang menerima pemohon kasasi penuntut umum telah melakukan kekeliruan yang nyata dan bertentangan dengan kurap, bahwa putusan mahkamah agung tersebut telah memperlihatkan kekhilafan atau kekeliruan yang nyata, meskipun dalam putusan dicantumkan keadaan yang meringankan dan yang memberatkan terdakwa, tetapi untuk pertimbangan yang memberatkan dikatakan tindakan terdakwa telah mengakibatkan kebingungan dikalangan mitra dagang (c . adapun yang dijadikan dasar adanya kebingungan dikalangan mitra dagang didalam maupun luar negeri didasarkan pada adanya fax yang tidak yurisprudensi mahkamah agung pernah dijadikan alat bukti tidak.tercantum dalam daftar. barang bukti dan fax tersebut tidak ditunjukkan aslinya serta tidak ada konfirmasi dari kbri atau konjen atau perwakilan luar, negeri: demikian juga regional export manager yang katanya menjadi sumber informasi, pada proses persidangan tidak pernah dihadirkan dan tidak pernah diperiksa sebagai saksi, dengan demikian laporannya beserta fax yang didapatnya tidak valid, sehingga dengan demikian dalam putusan kasasi tersebut, yang disebutkan sebagai keadaan yang memberatkan itu null, void atau tidak ada sehingga pertimbangan yang memberatkan didasari hal hal yang tidak ada, hal mana bertentangan dengan kurap: bahwa dalam putusan kasasi mahkamah agung tersebut telah menjadikan . pertimbangan dalam pembuktian .terhadap unsur memperdaya publik atau seorang tertentu yaitu abdul rahman zoadf arab saudi dan . medical supplier malaysia, sedang keduanya tidak pernah didengar keterangannya persidangan:. . keterangan tentang hal itu diberikan oleh saksi kaswisnuwardami, presiden direktur pt. mustika ratu tbk. yang menyatakan menerima kabar dan regional ekspor manager pt. mustika ratu tbk. pada.tanggal juli bahwa pt. mustika ratu tbk, menerima fax dan abdul rahman zohaifi dan abdul rahman zoadf bros. co, yang berkedudukan arth saudi dan menerima fax dan medical supplier sabah) malaysia tanpa menunjukkan 'isi fax tersebut dan. tidak dijadikan barang bukti . dalam persidangan. keterangan tersebut semestinya dikesampingkan oleh majelis kasasi, dengan alasan bahwa kesaksian yang didengar dan orang lain tidak dapat dijadikan alat. bukti (testimoni audit): jadi putusan mahkamah agung: tersebut jelas telah memperlihatkan kekhilafan hakim atau kekeliruan yang nyata: sebagaimana dimaksud dalam huruf kurap, . nanas bahwa mahkamah agung dalam putusannya tidak memuat dictum berupa perintah penahanan, tetap dalam tahanan atau pembebasan sebagaimana diwajibkan oleh huruf kurap dan tidak mencantumkan nama penuntut umum sebagaimana diwajibkan oleh huruf kurap! hal ini memperlihatkan kekhilafan hakim atau kekeliruan yang nyata yang dimaksud huruf kurap. yurisprudensi mahkamah agung 2s: bahwa' menurut keterangan ahli edmund makarim,' sh. yang dalam kebijakan yang digariskan oleh icon dengan ketentuan yang disebut uniform domain name dispute resolution policy udp) menyatakan . sengketa nama domain dapat diselesaikan dengan perundingan para pihak atau dengan keputusan atau dengan arbitrase yang dikenal oleh icon tersebut: menimbang, bahwa atas keberatan keberatan tersebut mahkamah agung berpendapat mengenai kel keberatan ad. bahwa keberatan tersebut dapat dibenarkan, oleh karena majelis kasasi dalam pertimbangan hukumnya menyatakan bahwa tindakan pemohon kasasi telah mengakibatkan kebingungan dikalangan mitra dagang (g: bahwa yang dijadikan dasar adanya kebingungan dikalangan mitra dagang didalam maupun diluar negeri didasarkan pada adanya fax, namun fax cast tidak pernah dijadikan alat bukti, tegasnya fax tersebut tidak tercantum dalam daftar barang barang bukti, bagi pula fax tersebut tidak hee ditunjukkan aslinya serta tidak ada konfirmasi dari kbri atau konjen atau perwakilan diluar negeri:' bahwa dalam putusan kasasi telah menjadikan pertimbangan dalam pembuktian terhadap unsur memperdaya publik' atau seseorang tertentu yaitu abdul rachman zohaifi bros. arab saudi dan medical supplier malaysia, namun kedua orang tersebut tidak pernah didengar keterangannya dimuka persidangan pengadilan negeri,kedua orang tersebut diatas, akan tetapinamun dengan tidak menunjukkan isi fax tersebut, lagi pula fax tersebut tidak dijadikan . barang bukti dalam persidangan pengadilan negeri karenanya keterangan (saksi tersebut menurut hukum oleh majelis kasasi harus dikesampingkan, keterangan saksi yang didengar dan orang lain, harus dikategorikan sebagai testimoni audit dan karenanya tidak dapat dijadikan alat bukti, iii. bahwa karena unsur memperdaya publik atau seorang dan perbuatan yang dibawakan. jaksa penuntut. umum tidak terbukti, maka menurut hukum seharusnya terdakwa dinyatakan dibebaskan dari dakwaan jaksa penuntut umum, yurisprudensi: mahkamah agung |
mahkamah agung kaidah hukum bahwa apabila telah terjadi perceraian, maka akibat perceraian harus ditetapkan sesuai dengan kebutuhan hidup minimum berdasarkan kepatutan dan keadilan, dan untuk menjamin kepastian dan masa depan anak perlu ditetapkan kewajiban suami untuk membiayai nafkah anak anaknya. nomor register k ag tanggal putusan november majelis drs. andi ayam alam, sh.mh. drs. hamdan, sh.mh. drs. abdul manan, sh.s.ip.m. hum. klasifikasi cerai talak duduk perkara bahwa pemohon dan memohon telah memang sungkan pernikahan pada tanggal januari dan telah tercatat pegawai urusan agama cilandak bahwa pemohon memohon telah dikarunia anak orang anak. bahwa sejak oktober kurang lebih tahun bulan, pemohon dan memohon telah pisah ranjang bahwa keretakan yang terjadi telah memenuhi ketentuan dan perlu ditetapkan nafkah, naskah dan kiswah selama iddah serta biaya anak anak mereka. pertimbangan hukum mahkamah agung bahwa oleh karena jumlah nilai nafkah, naskah, dan kiswah selama masa iddah yang telah ditetapkan oleh judex activenaskah dan kiswah selama masa iddah tersebut, sebagaimana akan ditetapkan dalam amar putusan ini. yurisprudensi mahkamah agung amar putusan mahkamah agung mengadili mengabulkan permohonan kasasi dari pemohon kasasi abdullah gobel bin tayub gobel tersebut, membatalkan putusan pengadilan tinggi agama jakarta tanggal februari bertempat dengan tanggal muharram nomor pdt pta.jk: mengadili sendiri mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya: mengijinkan kepada pemohon abdullah gobel bin drs. tayub gobel) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap memohon anggaran surya armada binti oscar surya remaja) didepan sidang pengadilan agama jakarta selatan: menghukum pemohon untuk membayar kepada memohon muf p'ah berupa satu buah rumah terletak jl. puri mutiara kelurahan cite selatan, kecamatan cilandak, jakarta selatan: nafkah, kisaran dan naskah selama masa iddah sebanyak rp. (dua puluh lima juta rupiah): nafkah dua orang anak rp. (satu juta rupiah).alui tempat tinggal: menolak permohonan pemohon untuk selain dan seluruhnya:,:pembuat kaidah hukum itd. timur abimanyu, sh. yurisprudensi mahkamah agung (anggaran surya armada:tino,membaca akta permohonan banding yang dibuat oleh panitera pengadilan agama jakarta selatan, bahwa kuasa hukum termehon pembanding pada tanggal juni telah mengajukan permohonan banding ataspermohonan banding mana telah secara patut diberitahukan kepada pihak pemohon berbanding pada tanggal juni memperhatikan memori banding yang diajukan oleh kuasa hukum memohon pembanding tertanggal september dan kontra memori banding yang diajukan oleh pemohon berbanding tertanggal oktober tentang hukumnya bahwa permohonan banding yang diajukan oleh memohon pembanding terhadap putusan pengadilan agama jakarta selatan tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu banding dan dengan cara cara serta telah memenuhi syarat syarat menurut perundang undangan yang berlaku, oleh karena itu permohonan banding tersebut harus dinyatakan dapat diterima, menimbang, bahwa hakim tingkat banding telah mempelajari dan meneliti dengan seksama perkara tersebut yang terdiri dari berita acara pemeriksaan persidangan, surat surat bukti yang diajukan oleh para pihak berperkara, salinan resmi?'u! akhir memori banding yang diajukan oleh kuasa hukum memohon pembanding tanggal september kontra memori.banding yang diajukan oleh pemohon berbanding tanggal oktober maka pengadilan tinggi agama jakarta mempertimbangkan sebagai berikut: menimbang, bahwa pemohon berbanding dalam permohonan dan replikanya menerangkan tentang kondisi rumah tangganya dengan termohen pembanding sudah tidak ada kecocokan lagi, karena telah terjadi perselisihan terus menerus, yang sulit yurisprudensi mahkamah agung diatasi, sebab pemohon berbanding dan memohon pembanding beda pendapat dalam membina rumah tangga, memohon pembanding tidak menjalankan kewajibannya sebagaimana layaknya suami isteri, menimbang, bahwa memohon pembanding dalam jawaban dan publiknya menerangkan bahwa kondisi rumah tangganya dengan pemohon berbanding rukun saja sebagaimana layaknya suami isteri. perbedaan pendapat masih dapat dimusyawarahkan dengan baik dan kewajibannya sebagaimana layaknya isteri terhadap suaminya sampai saat ini masih dilakukan dengan sebaik baiknya, menimbang, bahwa meskipun dalil gugat yang diajukan oleh pemohon berbanding dapat diterima oleh majelis hakim tingkat pertama, akan tetapi pengadilan tinggi agama jakarta dalil gugatan dalam permohonan tersebut tidak didukung oleh bukti bukti yang akurat dan meyakinkan, hal ini dapat dilihat bahwa dan keterangan keterangan saksi saksi, baik dan pemohon berbanding maupun dan memohon pembanding yang diberikan dibawah sumpah tidak ada menunjukan bukti bahwa antara pemohon berbanding dan memohon pembanding telah terjadi perselisihan dan percekcokan yang terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi sebagaimana diatur dalam peraturan pemerintah nomor tahun seperti yang terdapat dalam pertimbangan putusan hakim tingkat pertama, bahwa demikian pula sikap pemohon berbanding dinyatakan telah kehilangan rasa cinta dan kasih sayangnya, sehingga kehidupan perkawinan pemohon berbanding dan tersohor pembanding akan menjadi belenggu bagi kedua belah pihak, belum terbukti secara meyakinkan, bahwa mengingat masing masing pihak meskipun mengakui telah berpisah tempat tinggal sejak bulan januari (baru lebih kurang bulan) dimana memohon pembanding cisarua dan memohon pembanding tetap cite jakarta selatan, akan tetapi pemohon berbanding menurut saksi hj. rayah gobel pusaran, binti rajawali muhamad husada masih sering pulang, meskipun tidak menginap, bahkan menjelang bulan puasa, menurut saksi emma mariam gobel bin muhamad gobel, mereka masih bersama sama' membaca do'a dan ketika anak mereka berulang tahun terlihat mereka ngobrol dan bermain main dengan anak, dan dr. sutedjo bin rie node, menyatakan pada bulan oktober dan bulan april mereka terlihat saling bahu membahu dalam upacara ulang tahun anak: menimbang, bahwa dengan demikian pengadilan tinggi agama jakarta berpendapat alasan alasan yang diajukan oleh pemohon berbanding dipandang belum cukup terbukti, oleh karenanya permohonan pemohon berbanding harus dinyatakan ditolak, menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan hakim tingkat pertama tidak dapat dipertahankan lagi dan harus dinyatakan yurisprudensi mahkamah agung batal, dan majelis hakim tingkat banding akan mengadili sendiri dengan amar seperti tersebut dibawah ini, menimbang, bahwa oleh karena pihak memohon pembanding adalah pihak yang mengajukan permohonan banding, maka sesuai undang undang nomor tahun kepadanya patut dibebani untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam tingkat banding: memperhatikan dalil dalil syar'i dan ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku dan bersangkutan dengan perkara ini mengadili menyatakan, permohonan banding dan memohon pembanding dapat diterima, membatalkandius akhir dengan mengadili sendir. (seratus tiga puluh empat ribu rupiah): demikian diputus dalam permusyawaratan majelis hakim pengadilan tinggi agama jakarta pada hari kamis tanggal pebruari bertepatan dengan tanggal muharram oleh kami drs. muditahidin, sh, yang ditunjuk oleh ketua pengadilan tinggi agama jakarta sebagai ketua majelis, drs. ahmad ahmadi, dan drs. zurrihan ahmad, sh.mh, masing masing sebagai hakim anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh wahyuni, selaku panitera pengganti dengan tanpa dihadiri oleh para pihak yang berperkara, hakim anggota ketua majelis tid ttd drs. ahmad ahmadi, sh. drs. mujahidin, sh. ttd drs. zurrihan ahmad, sh.mh. yurisprudensi mahkamah agung panitera pengganti ttd wahyuni, sh. biaya biaya.: biaya administrasi kepaniteraan. rp. biaya materai oom rp. biaya ppr uses lor merwaeme rp30 jumlah rp. (seratus tiga puluh empat ribu) yurisprudensi mahkamah agung putusan nomor pdt. pass bismillahirrahmanirrahim demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang maha esa pengadilan agama jakarta selatan telah memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dan telah memberikan putusan perkara cerai talak yang diajukan olehkecamatan cite, selatan, kecamatan cilandak kota jakarta selatan selanjutnya disebut sebagai pemohon , lawan anggaran surya armada binti oscar surya armada, umur tahun, agama islam, pekerjaan swasta, tempat tinggal jl. puri mutiara kelurahan cite selatan, kecamatan cilandak, kota jakarta selatan, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada ny. sri boediarti, abi tisnadisastra sh., adang iskandar, sh,. ronald firman, sh., titisan jaya putra, wisnu wardhana, advokat konsultan hukum, pengacara pada kantor konsultan hukum sri boediarti tisnadisastra yang berkantor ft. laksana iii blok. kebayoran baru kota jakarta selatan, sesuai surat kuasa khusus tanggal februari selanjutnya disebut tersohor:: pengadilan agama tersebut, setelah mempelajari berkas perkara ini: setelah mendengar keterangan pemohon dan memohon serta saksi saksi persidangan tentang duduknya perkara menimbang, bahwa pemohon dengan surat permohonannya tertanggal februari dan telah terdaftar kepaniteraan pengadilan agama jakarta selatan yurisprudensi mahkamah agung dengan nomor perkara pdt. pa.js telah mengemukakan sebagai berikut bahwa, pada hari minggu, tanggal januari telah dilangsungkan pernikahan antara pemohon dan memohon tercatat ppn kua kecamatan cilandak, dengan kutipan akta nikah nomor tertanggal januari bahwa, sejak menikah sampai dengan oktober kehidupan rumah tangga pemohon dengan memohon masih rukun sebagaimana layaknya suami isteri, meskipun pernah timbul perselisihan namun masih dapat diatasi. pada waktu rukun berumah tangga berkediaman alamat sebagaimana tersebut diatas, bahwa dan pernikahan tersebut telah dikaruniai (dua) orang anak yang bernama aulia rahmah nur cucian gobel, lahir muhammad asyari purnama gobel, lahir bahwa, sejak oktober sampai sekarang kehidupan rumah tangga pemohon dengan memohon sering terjadi perselisihan pertengkaran secara terus menerus yang sulit diatasi sehingga membawa akibat buruk bagi kelangsungan hidup berumah tangga yang selama ini telah dibina bersama, bahwa, sebab sebab terjadinya perselisihan tersebut karena memohon dan pemohon beda pendapat dalam membina ramah tangga: memohon tidak menjalankan kewajibannya sebagaimana layaknya suami isteri: dana bahwa, akibat dari perselisihan tersebut akhirnya sejak oktober hingga sekarang ini tahun bulan, pemohon dengan memohon telah pisah ranjang yang mana dalam pisah tersebut pemohon dan memohon masih tinggal alamat sebagaimana tersebut diatas. dan selama itu pula pemohon dengan memohon sudah tidak berhubungan suami isteri: bahwa pemohon telah berupaya mengatasi masalah tersebut dengan cara musyawarah keluarga agar rumah tangga kami rukun kembali namun tidak berhasil: b8. bahwa, dengan sebab sebab tersebut diatas, maka pemohon merasa rumah tangganya tidak bisa dipertahankan lagi, mengingat perselisihan yang terus menerus berkepanjangan. oleh karena itu mohon kiranya kepada bapak ketua pengadilan agama jakarta selatan dapat memberikan izin kepada pemohon untuk menceraikan memohon: berdasarkan alasan alasan tersebut alas, maka pemohon konvensi mohon kepada bapak ketua pengadilan agama jakarta selatan agar dapat memutuskan hal hal sebagai berikut yurisprudensi mahkamah agung mengabaikan permohonan pemohon seluruhnya, menetapkan,aturan perundang undangan yang berlaku, atau menjatuhkan putusan perkara ini dengan seadil adilnya, menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditentukan pemohon hadir dan memohon hadir, menimbang, bahwa majelis hakim berusaha mendamaikan kedua belah pihak, agar rukun kembali dalam membina kehidupan rumah tangganya, namun tidak berhasil, menimbang, bahwa kemudian dibacakan permohonan pemohon dan pemohon tetap mempertahankan isi dan maksud permohonannya tersebut, menimbang, bahwa atas permohonan pemohon memohon memberikan jawaban sebagai berikut bahwa memohon menolak seluruh dalil dalil pemohon dalam permohonan cerai anaknya, kecuali yang diakui secara tegas oleh memohon dalam memori jawaban ini, bahwa, benar memohon telah melangsungkan pernikahan dengan permohonan pada tanggal januari hadapan pejabat kantor urusan agama kecamatan cilandak, sebagaimana kutipan akta nikah tertanggal januari bahwa benar dan perkawinan tersebut, memohon dan pemohon telah dikaruniai (dua) orang anak yang masih dibawah umur yang masing masing bernama aulia rahmah nursuciani gobel, lahir pada tunggal april dan mohammad asyari purnama gobel, lahir pada tanggal oktober bahwa sejak menikah sampai saat ini kehidupan rumah tangga memohon dengan pemohon masih rukun sebagaimana layaknya suami istri yang dalam menjalankan bahtera rumah tangga kadangkala timbul perbedaan pendapat akan tetapi hal tersebut masih dapat dimusyawarahkan dengan baik antara memohon dengan pemohon. bahwa memohon menolak dalil pemohon pada angka permohonan cerai anaknya, karena sangat bertentangan dengan fakta yang sebenarnya terjadi dimana perselisihan yang terjadi diantara memohon dengan pemohon tidak pernah menjurus kepada pertengkaran, dan perselisihan tersebut juga tidak terjadi secara terus menerus dan masih dalam batas yang wajar terjadi dalam suatu yurisprudensi mahkamah agung rumah tangga, karena memohon juga selalu berusaha untuk menetralisir keadaan tersebut dengan membicarakannya secara baik baik dengan pemohon sehingga dengan demikian dalil pemohon pada angka permohonan cerai anaknyabaik pada angka maupun pada angka karena apa yang didalilkan oleh pemohon tersebut sangatlah tidak tepat, dimana dalam suatu rumah tangga adanya perbedaan pendapat diantara suami isteri adalah merupakan hal yang pantas, apalagi jika perbedaan pendapat tersebut dijadikan bahan pembicaraan antara memohon dan pemohon dan bertujuan untuk meningkatkan kwalitas pembinaan dalam rumah tangga memohon dan pemohon agar menjadi keluarga yang sarinah, mawaddah dan penuh rahmah, jadi sangatlah tidak beralasan apabila pemohon dalam permohonan cerai anaknya mendalilkan adanya suatu perbedaan pendapat saja tanpa memberitahu alasan perbedaan pendapat macam apa yang dimaksud pemohon, bahwa mengenai kewajiban memohon terhadap pemohon dalam melakukan kewajibannya sebagaimana layaknya istri terhadap suaminya sampai saat ini pun masih memohon lakukan dengan sebaik baiknya, walaupun seandainya memohon pernah tidak melakukan kewajibannya secara baik kepada pemohon good non hal tersebut terjadi semata mata karena disebabkan oleh pemohon saja yang kurang toleran terhadap keadaan memohon yang mana hal tersebut selalu memohon hadapi dengan penuh kesabaran, karena memohon selain sebagai ibu rumah tangga yang bertugas mengurus anak anak serta keperluan pemohon sendiri, memohon juga bekerja suatu perusahaan swasta sehingga dalil pemohon haruslah ditolak atau dikesampingkan: bahwa memohon menolak dalil pemohon pada angka permohonan cerai anaknya, karena dalil tersebut sangat bertentangan dengan fakta yang sebenarnya terjadi: dimana memohon hingga saat ini masih berusaha untuk melaksanakan kewajiban kewajibannya dengan sebaik baiknya akan tetapi justru pemohonlah yang seringkali tidak mau melaksanakan kewajibannya sebagai suami kepada isteri dengan baik akan tetapi hal tersebut memohon tidak terlalu diragukan karena memohon beranggapan bahwa pemohon mungkin sedang letih sehingga tidak dapat melakukan kewajibannya dengan baik, sebab jika berbicara mengenai kewajiban dalam suatu rumah tangga bukan hanya pihak isteri saja (dalam hal ini memohon) yang harus melaksanakan kewajibannya dengan sebaik baiknya, akan tetapi pemohon sebagai suara juga harus melaksanakan kewajibannya dengan baik oleh karenanya dalil pemohon tersebutkarena justru sebaliknya memohon lah yang berupaya melakukan musyawarah dengan keluarga pemohon untuk mendapatkan jalan keluar atas masalah rumah tangga memohon dan pemohon, diantaranya yurisprudensi mahkamah agung pertama, pertemuan dengan beberapa orang kakak pemohon dan ibu kandung pemohon sendiri, tanpa dihadiri pemohon, yang hasil musyawarahnya mengatakan bahwa perkawinan memohon dan pemohon masih dapat dipertahankan: kedua, diadakan pertemuan antara keluarga memohon dengan keluarga pemohon yang dilaksanakan pada bulan desember dimana memohon dan pemohon tidak hadir dalam pertemuan tersebut, dan pertemuan tersebut menyimpulkan baha perkawinan antara memohon dan pemohon masih dapat dipertahankan: dan terakhir diadakan pertemuan kembali yang juga dihadiri oleh pihak keluarga memohon dan pemohon yang mana hasil dan pertemuan atau musyawarah tersebut mengatakan bahwa perkawinan antara memohon dan pemohon masih dapat dipertahankan dan dalam pertemuan terakhir ini, memohon maupun pemohon tidak hadir, bahwa memohon menolak dalil pemohon pada angka permohonan cerai anaknya, karena memohon berkeyakinan bahwa perkawinan antara memohon dengan pemohon masih dapat dipertahankan, yang mana hal tersebut dikarenakan hingga saat ini tidak terjadi keretakan hubungan bathin antara memohon dengan pemohon disamping itu anak anak yang lahir dalam perkawinan antara memohon dengan pemohon masih dibawah umur, dan memohon berharap anak anak tersebut dapat memperoleh perhatian dan kasih sayang yang utuh dan kedua orang tuanya, kecuali apabila pemohon memang sudah tidak peduli atau tidak menghiraukan lagi anak anaknya yang masih sangat membutuhkan kasih sayang yang utuh dari kedua orang tuanya: bahwa berdasarkan hal hal yang dikemukakan atas, memohon mohon kepada majelis hakim pengadilan agama jakarta selatan agar berkenan untuk memutuskan menolak permohonan cerai talak pemohon seluruhnya, menimbang, bahwa pemohon mengajukan replika pada tanggal maret selengkapnya replika tersebut cukup menunjuk pada berita acara perkara ini, menimbang, bahwa memohon mengajukan publik pada tanggal maret selengkapnya publik tersebut cukup menunjuk pada berita acara perkara ini, menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil! permohonannya pemohon mengajukan alat bukti berupa bukti surat bi. poto copy kartu tanda penduduk atas nama pemohon bermaterai cukup tidak disesuaikan dengan aslinya, p2. kutipan akta nikah atas namayurisprudensi mahkamah agung keterangan saksi edi supriyadi bin subroto, yang memberikan keterangan bawah sumpahnya sebagai berikut saksi kenal dengan pemohon, sejak saksi bekerja pada pt. nasional gobel sekitar tahun saksi kenal dengan memohon, sejak tahun lamanya pemohon dengan memohon sudah pisah kami dimana pemohon tidur dilantai bawah sedangkan memohon tidur dilantai atas, sepengetahuan saksi pemohonpagi langsung masuk kamar bawah dan beberapa kali pemohon pesan kepada saksi minta dibangunkan pagi pagi dan ketika dikutuk ketuk pintunya saksi hanya melihat pemohon tidur sendirian, dan memohon bila pulang bekerja langsung naik lantai atas, sepengetahuan saksi, sekitar bulan februari dilantai bawah saksi pernah mendengar pemohon dengan memohon bertengkar dan keduanya sama sama berteriak namun yang terdengar keras adalah teriakan pemohon, sepengetahuan saksi, sejak februari hingga sekarang ini pemohon dengan memohon, aji purnomo bangun bin supardi, yang menerangkan dibawah sumpahnya sebagai berikut saksi kenal dengan pemohon dan memohon, sejak tahun sepengetahuan saksi, sudah (satu) tahun antara pemohon dengen memohon. pisah ranjang, dimana pemohon dilantai bawah sedangkan memohon dilantai atas: saksi yang bertugas membersihkan ruangan atas dan ruangan bawah termasuk membersihkan kamar pemohon den kamar memohon, sepengetahuan saksi mereka sekarang sudah pisah rumah dimana pemohon sekarang tinggal cisarua sedangkan memohon tinggal kediaman bersama, sepengetahuan saksi, sekitar (tiga atau (empat) bulan yang lalu pada malam hari lantai bawah, saksi mendengar mereka bertengkar keduanya sama sama berteriak namun yang terdengar keras teriakan pemohon, menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya memohon mengajukan alat bukti berupalah gobel bin drs. tayub gobel, bertempat tinggal j1. puri mutiara rt. kelurahan cite selatan, kecamatan cilandak, jakarta selatan, pemohon kasasi dahulu pemohon berbanding, lawan anggaran surya armada binti oscar surya armada, bertempat tinggal jl. puri mutiara rt. kelurahan cite selatan, kecamatan cilandak, jakarta selatan, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya abi tisnadisastra, sh., titisan jaya putra, s.h., advokat pengacara beralamat jl. laksana iii blok kebayoran baru jakarta selatan, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal mei memohon kasasi dahulu memohon pem, pemohon kasasi dahulu sebagai pemohon telah mengajukan permohonan cerai talak terhadap memohon kasasi dahulu sebagai memohon depan persidangan pengadilan agama jakarta selatan pada pokoknya atas dalil dalil bahwa pemohon dan memohon telah melangsungkan pernikahan pada tanggal januari telah tercatat pegawai pencatat nikah kantor urusan agama kecamatan cilandak dengan kutipan akta nikah nomor bahwa pemohon dan memohon telah dikaruniai (dua) orang anak yang bernama yurisprudensi mahkamah agung bukti surat ti. poto copy kartu tanda penduduk atas nama memohon bermaterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya, y2. kutipan akta nikah atas itemsf3. poto copy kartu keluarga yang dikeluarkan oleh kelurahan cite selatan kecamatan cilandak, koda jakarta selatan bermaterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya, t4. poto copy kutipan akta kelahiran anak atas items aulia rahmah nursucianni dengan nomor u is tanggal april bermaterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya: ls. poto copy kutipan akta kelahiran anak atas nama mohammad asyari purnama dengan nomor disp js tertanggal september bermaterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya, keterangan saksi dra. buli oscar surya armada binti limusin lubis, yang memberikan keterangan bawah sumpahnya sebagai berikut saksi adalah ibu pengganti memohon: rumah saksi dengan rumah memohon hanya berjarak: (satu) rumah: saksi jarang berkunjung tempat memohon dengan pemohon kecuali apabila ada keperluan maka saksi berkunjung tempat memohon dan pemohon: sepengetahuan saksi selama ini hingga bulan desember yang lalu kehidupan rumah tangga mereka baik baik saja, namun sekarang ini rumah tangga mereka sedang bermasalah hingga sampai pengadilan ini: sepengetahuan saksi penyebabnya adalah karena adanya perbedaan cara hidup dan pola pikir diantara mereka yang menimbulkan pertengkaran antara mereka: sekitar surat tahun memohon menelpon saksi juga mendatangi saksi dan bercerita sambil menangis dengan mengatakan bahwa mereka bertengkar dan dalam pertengkaran tersebut pemohon mengeluarkan kata kata yang berlebihan: sepengetahuan saksi. sejak bulan januari pemohon telah pindah cisarua karena pemohon mempunyai rumah cisarua sedangkan memohon tetap tinggal jakarta, yurisprudensi mahkamah agung pihak keluarga sudah mendamaikan memohon dengan pemohon namun tidak berhasil: hj. rayah gobel, pusaran, binti rajawali muhamad husada, yang memberikan keterangan bawah sumpahnya sebagai berikut saksi adalah ibu pemohon, semula saksi berdomisili palu, namun sekitar awal januari saksi sudah tinggal jakarta, saksi semula tinggal soepomo, kemudian saksi tinggal cite rumah pemohon dengan memohon hingga sekarang,, saksi tidak mengetahui apakah mereka masih tinggal serumah, memang pemohon mempunyai rumah cisarua dan sekarang pemohon, saksi sudah berulang kali mendamaikan memohon dengan pemohon namun tidak berhasil: emma mariam gobel binti muhamad gobelkandung pemohongobrol dan bermain main dengan anak anak, saksi tidak mengetahui kalau pemohon pernah memanggil keluarga untuk meminta bantuan menyelesaikan masalah rumah tangganya: sepengetahuan saksi, memang pernah ada beberapa kali dilakukan pertemuan dan saksi beserta memohon memang menghadirinya, saksi sering bertemu dan berbicara bermacam macam hal dengan memohon tidak spesifik membicarakan masalah rumah tangga memohon dengan pemohon, termasuk termbox pernah meminta nasihat: yurisprudensi mahkamah agung dr. studio bin rie nodeipar pemohon:menjelang bulan puasa yang lalu mereka terlihat bersama sama dengan berzikir bersama dan saling memaafkan dan ketikagar acara ulang tahun tersebut berjalan lancar,,, saksi sudah berusaha mendamaikan mereka namun tidak berhasil, menimbang, bahwa p, menimbang, bahwa m: menimbang, bahwa jalannya pemeriksaan telah dicatat selengkapnya dalam berita acara perkara ini dan untuk menyingkat uraian putusan ini pengadilan cukup menunjuk berita acara perkara tersebut, tentang hukumnya menimbang, bahwa isi dan maksud permohonan pemohon adalah sebagaimana yang diuraikan atas: menimbang, bahwa pemohon dan memohon adalah sunny istri yang sah, menikah pada tanggal januari kantor urusan agama kecamatan cilandak, sesuai dengan kutipan akta nikah nomor tertanggal januari menimbang bahwa selama dalan perkawinan, pemohon dengan memohon sudah dikaruniai (dua) orang anak masing masing bernama yurisprudensi mahkamah agung auliarahmah nursucianni gobel, lahir pada tanggal april dan mohammad asyari purnama gobel, lahir pada tanggal oktober menimbang, bahwa majelis hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak berperkara tetapi tidak berhasil, menimbang, bahwa alasan yang diajukan pemohon pada pokoknya adalah antara pemohon dengan memohon sejak bulan oktober hingga sekarang sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan adanya perbedaan pendapat dalam membina rumah tangga dan memohon tidak menjalankan kewajibannya sebagaimana layaknya seorang isteri. akibat dari kondisi yang demikian maka sejak bulan oktober hingga sekarang ini tahun bulan pemohon dengan memohon telah pisah ranjang, menimbang, bahwa memohon menyangkal dalil dalil pemohon, menimbang, bahwa oleh karena memohon menyangkal dalil dalil pemohon, maka pemohon dibebani pembuktian, menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil dalilnya pemohon telah mengajukan alat bukti saksi masing masing edi supriyadi bin subroto, yang memberikan keterangan bawah sumpahnya antara lain, saksi kenal dengan pemohon sejak saksi bekerja pada nasional gobel sekitar tahun adapun perkenalan dengan memohon dimulai ketika) tahun lamanya pemohon dengan memohon sudah pisah kamar dimana pemohon tidur dilantai bawah sedangkan memohon tidur lantai atas. saksilangsung masuk kamar bawah dan beberapa kali pemohon minta dibangunkan pagi pagi dan ketiga saksi membangunkan pemohon, saksi melihat pemohon tidur sendirian. selanjutnya jika memohon pulang bekerja langsung naik lantai atas. sekitar bulan februari saksi pernah mendengar pemohon dengan memohon bertengkar lantai bawah, mereka sama sama berteriak namun yang terdengar keras adalah teriakan pemohon. sepengetahuan saksi sejak februari hingga sekarang ini pemohon dengan memohon tetap tinggal jl. puri mutiara rt. kelurahan cite selatan, kecamatan cilandak, kota jakarta selatan. kemudian aji purnomo bangun bin supardi, yang menerangkan dibawah sumpahnya antara lain, sepengetahuan saksi antara pemohon dengan memohon telah pisah kamar selama tahun, pemohon dilamar bawah sedangkan memohon dilamar atas. saksi mengetahui hal itu karena saksi yang bertugas membersihkan ruangan atas dan ruangan bawah: termasuk membersihkan kamar pemohon dan kamar memohon. sepengetahuan saksi mereka sekarang sudah pisah rumah, pemohon tinggal cisarua sedangkan memohon tinggal yurisprudensi mahkamah agung kediaman bersama. sekitar (tiga) atau (empat) bulan yang lalu pada malam hari. saksi mendengar mereka bertengkar lantai bawah keduanya sama sama berteriak namun yang terdengar keras teriakan pemohon: menimbang, bahwa memohon telah menghadirkan saksi masing masing dra. buli oscar surya umadija binti limusin lubis yang memberikan keterangan bawah sumpahnya antara lain, sepengetahuan saksi ini hingga bulan desember yang lalu kehidupan rumah tangga mereka baik baik saja, namun pada saat ini rumah tangga mereka sedang bermasalah sampai pengadilan ini. hal ini disebabkan adanya perbedaan cara hidup dan pola pikir diantara mereka yang menimbulkan pertengkaran dan perselisihan. sekitar awal tahun memohon menelpon bahkan mendatangi saksi dan bercerita sambil menangis mereka telah bertengkar dan dalam pertengkaran tersebut pemohon mengeluarkan kata kata yang berlebihan. sepengetahuan saksi, sejak bulan januari pemohon telah pindah cisarua karena pemohon mempunyai rumah cisarua sedangkan terimohon tetap tinggal jakarta, pihak keluarga sudah mendamaikan memohon dengan pemohon namun tidak berhasil. selanjutnya hj. rayah gobel pusaran, sh, binti rajawali muhamad husada, yang memberikan keterangan bawah sumpahnya antara lain, saksi semula berdomisili palu, dan sekitar awal januari saksi tinggal jakarta, semula tinggal jl. soepomo, kemudian cepat rumah pemohon dengan memohon sampai sekarang.. sepengetahuan saksi pemohon mempunyai rumah cisarua dan sekarang ini. saksi sudah berulang kali mendamaikan memohon dengan pemohon namun tidak berhasil. selanjutnya emma mariam gobel binti muhamad gobeldan bermain main dengan anak anak. saksi tidak mengetahui kalu pemohon pernah memanggil keluarga untuk meminta bantuan menyelesaikan masalah rumah tangganya. sepengetahuan saksi telah beberapa kali dilakukan pertemuan dan saksi beserta memohon menghadirinya. saksi sering bertemu dan berbicara berbagai hal dengan memohon namun tidak spesifik membicarakan masalah rumah tangga memohon dengan pemohon. kemudian dr. sutedjo bin rie nodeyurisprudensi mahkamah agung menjelang bulan puasa yang lalu mereka terlihat bersama sama berzikir dan saling memaafkan padmembantu agar acara ulang tahun tersebut berjalan lancar... saksi sudah berusaha mendamaikan mereka namun tidak berhasil: menimbang, bahwa dari dalil pemohon dan memohon serta keterangan para saksi dari kedua belah pihak, diperoleh fakta antara lain sebagai berikut antara pemohon den memohon selalu terjadi pertengkaran dan perselisihan, akibat dari pertengkaran tersebut atas kedua belah pihak selama (satu) tahun (empat) bulan telah pisah ranjang dan pisah kamar dan sejak bulan februari hingga sekarang kedua belah pihak dijalan puri mutiara rt. kelurahan cite selatan, kecamatan cilandak, koda jakarta selatan, menimbang, bahwa dari fakta fakta tersebut diatas majelis hakim berkesimpulan rumah tangga pemohon dengan memohon telah pecah dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, menimbang, bahwa kesimpulan tersebut didasarkan pada pertimbangan sebagai berikut menimbang, bahwa terwujudnya tujuan perkawinan, sebagaimana yang maksudkan oleh undang undang nomor tahun tentang perkawinan, yaitu terbentuknya rumah tangga yang kekal berdasarkan ketuhanan yang maha fsa, diperlukan adanya unsur saling mencintai dan saling menyayangi diantara kedua belah pihak sebagai suami isteri, sebagaimana yang disyaratkan dalam al gurun surat ar rum yang berbunyi artinya dan diantara tanda tanda kekuasaan nya ialah, dia menciptakan untukmu isteri isteri dari jenis sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikan nya diantara . menimbang, bahwa rumah tangga yang bahagia, kekal dan sejahtera akan terwujud jika antara suami istri saling mencintai dan menyayangi satu sama lain. yurisprudensi mahkamah agung apabila salah satu pihak sudah kehilangan rasa cinta dan kasih sayangnya, maka cita ideal bagi suatu kehidupan ramah tangga tersebut tidak akan pernah menjadi kenyataan bahkan kehidupan perkawinan itu akan menjadi belenggu kehidupan bagi kedua belah pihak: menimbang, bahwa sebagaimana ternyata antara pemohon dengan memohon sering terjadi perselisihan yang berdampak kedua belah pihak telah berpisah tempat tinggal dan sebagaimana ternyata upaya upaya kedua belah pihak untuk menyelesaikan kemlu rumah tangganya itu tidak membuahkan hasil. pemohon tetap ingin bercerai dengan memohon sedangkan memohon berketetapan untuk mempertahankan keutuhan rumah tangganya: menimbang, bahwa salah satu unsur terpenting dalam membina rumah tangga yang bahagia dan harmonis adalah adanya kemesraan hubungan sebagaimana kehidupan berumah tangga, jika faktor penting itu terabaikan sebagaimana yang tengah dihadapi oleh pemohon dengan memohon saat ini, maka majelis hakim menilai kehidupan rumah tangga pemohon dengan memohon telah kehilangan makna sebuah perkawinan yaitu adanya saling menyayangi dan mencintai satu sama lain: menimbang, bahwa sebagaimana diuraikan dalam permohonannya, sejak bulan oktober hingga kini (satu) tahun (empat) bulan antara pemohon dengan memohon sudah tidak bagi melakukan hubungan suami isteri, namun demikian memohon menyatakan sebagai isteri masih melaksanakan kewajibannya dengan sebaik baiknya, walaupun seandainya memohon pernah tidak melaksanakan kewajibannya secara baik kepada pemohon, hal itu terjadi karena semata mata pemohon saja yang kurang toleran terhadap memohon: menimbang, bahwa majelis hakim telah berusaha secara maksimal mengupayakan perdamaian bagi kedua belah pihak antara lain dengan memberikan waktu yang cukup kepada mereka untuk islah dan melalui orang tua kedua belah pihak masing masing bernama ny. hj. rayah gobel dan ny. hj. buli oscar surjaatmadjia, namun sebagaimana ternyata upaya upaya tersebut tidak membuahkan hasil: menimbang, bahwa sebagaimana terungkap dalam persidangan antara pemohon dengan memohon sejak oktober hingga kini telah pisah ranjang, pisah kamar dan terakhir sejak bulan februari tahun pemohon tinggal cisarua sedangkan memohon masih tetap tinggal disediakan yang lama. sebagaimana diakui oleh pemohon, pemohon masih sering pulang tempat kediaman yang lama namun hanya untuk menengok dan mencurahkan kasih sayangnya kepada anak anaknya tersebut: menimbang, bahwa dengan kondisi objektif kehidupan ramah tangga seperti terurai diatas, majelis hakim menilai ramah tangga seperti itu tidak lagi mencerminkan sebagai ramah tangga yang harmonis dan bahagia karena masing masing hidup secara terpisah yang pada gilirannya telah menimbulkan hambatan komunikasi kedua belah pihak: yurisprudensi mahkamah agung menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan sebagai tersebut atas, majelis hakim menilai kehidupan rumah tangga pemohon dengan memohon sudah sangat sulit untuk didamaikan lagi. jika perkawinan tersebut tetap dipertahankan, majelis hakim berpendapat perkawinan tersebut tidak akan sesuai lagi dengan cita cita dan tujuan perkawinan yakni kehidupan rumah tangga yang sarinah mawaddah dan rahmah, menimbang, bahwa dari fakta fakta tersebut atas, kedua belah pihak telah kehilangan hakikat dan makna suatu perkawinan. ikatan perkawinan pemohon dengan memohon sudah tidak bisa dipertahankan lagi karena mempertahankan suatu ikatan perkawinan yang telah rapuh seperti itu tidak akan membawa malahan, bahkan akan menyebabkan melarat yang lebih besar bagi kedua belah pihak, menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut atas, alasan permohonan pemohon telah memenuhi unsur unsur yang terkandung dalam undang undang nomor tahun (f) nomor tahun dan sejalan pula dengan kompilasi hukum islam (f) dan oleh karena majelis hakim dapat menerima alasan dan mengabulkan permohonan pemohon, memang, bahwa kendatipun memohon tidak menuntut nafkah iddah dan mut terhadap pemohon, namun majelis hakim karena jabatannya secara officio akan mempertimbangkan agar pemohon dihukum untuk membayar nafkah iddah dun mut'ah kepada memohon, menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan dan kompilasi hukum islam, bilamana perkawinan putus karena talak, bekas suami wajib memberikan mut'ah dan wajib pula memberi nafkah, makan dan kiswah kepada bekas isteri, selanjutnya kompilasi hukum islam, menyatakan bahwa istri berhak mendapat nafkah iddah dan batas suaminya kecuali bila nusyuz, menimbang, bahwa dalam persidangan pemohon menyatakan selama ini pemohon membelikan nafkah kepada memohon sebesar rp. (enam juta rupiah) lebih dan menyatakan akan memberikan mut'ah berupa sebuah rumah jl. puri mutiara no, rt. kelurahan cite selatan, kecamatan cilandak, koda jakarta selatan dan sebuah mobil carved dengan pol. kepada memohon, menimbang, bahwa melalui kesekretariatan hj. buli oscar surya armada dan hj. rayah gobel, telah mengajukan permohonan kepada majelis hakim yang intinya mohon agar antara pemohon dengan memohon dapat diislamkan dengan memberikan waktu dan mengarahkannya bp menimbang, bahwa kendatipun permohonan'itu sampaikan diluar persidangan, namun majelis hakim perlu mempertimbangkan sebagai berikut oleh karena pengadilan agama jakarta selatan telah mengupayakan perdamaian secara maksimal kepada kedua belah pihak, termasuk antara jain dengan yurisprudensi mahkamah agung ditunjuknya hj: rayah gobel sebagai hakim dan pihak pemohon dan hj. buli oscar surya armada dan pihak memohon, bahwa majelis hakim sesuai dengan ketentuan hir undang undang undang undang kompilasi hukum islam telah mengupayakan perdamaian dan tidak ada kewajiban bagi majelis hakim untuk mengarahkan kepada lembaga lain, menimbang, bahwa perdamaian sebenarnya telah diupayakan akan tetapi tidak berhasil, sehingga dengan demikian surat tersebut harus dikesampingkan, menimbang, bahwa semua dalil dalil dan alat bukti yang diajukan penggugat dengan tergugat sepanjang tidak dipertimbangkan oleh majelis hakim harus dinyatakan dikesampingkan, menimbang, bahwa sesuai dengan undang undang nomor tahun tentang peradilan agama maka penggugat dibebani membayar biaya perkara ini: mengingat, ketentuan ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku dan ketentuan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini: mengadili mengabulkan permohonan pemohon, memberi izin kepada pemohon abdullah gobel bin dra. tayub gobel) untuk mengucapkan ikrar talak satu raj'ie terhadap memohon anggaran surya armada binti oscar surya amali,demikianlah putusan ini dijatuhkan dalam rapat musyawarah majelis hakim pengadilan agama jakarta selatan pada hari rabu tanggal juni bertepatan dengan tanggal radius akhir oleh kami dra. zainuddin fajar, sh. selaku ketua majelis, drs. alias jas, sh. dan drs. h.m. noer, masing yurisprudensi mahkamah agung masing selaku hakim anggota dan pada hari ita juga diucapkan dalam sidang terbuka suntuk umum dengan dibantu oleh ratu khilafah, sh. selaku pengganti, dengan dihadiri pemohon dan memohon serta kuasa hukumnya, hakim hakim anggora ketua ttd, ttd. drs. alias jas, sh. drs. zainuddin fajar, sh. ttd. drs. h.m. noer panitera pengganti. ttd. risma kamal, sh. perincian biaya il. pencatatan .ooooooo rp. minisetfasi leo pengenaan rp. biaya panggilan. rp: lain dati apk loco rp3 maleat rconsenseemnna rp. jumlah rp. (dua ratus tujuh belas ribu rupiah). yurisprudensi mahkamah agung aulia rahman nur cucian gobel, lahir tanggal april muhammad asyari purnama gobel, lahir tanggal oktober bahwa sejak oktober hingga tahun bulan, pemohon dan memohon telah pisah ranjang, sebab sebab terjadinya perselisihan tersebut adalah: pemohon dan memohon beda pendapat dalam membina rumah tangga, memohon tidak menjalankan kewajibannya sebagaimana layaknya suami isteri: dan selama itu pula pemohon dan memohon sudah tidak berhubungan suami isteri, maka pemohon merasa rumah tangganya sudah tidak bisa dipertahankan lagi, mengingat perselisihan yang terus menerus berkepanjangan, bahwa berdasarkan hal hal tersebut atas, pemohon memohon kepada pengadilan agama jakarta selatan agar memutuskan sebagai berikut mengabulkan permohonan pemohon seluruhnya, menetapkanundang undangan yang berlaku, atau menjatuhkan putusan perkara ini dengan seadil adilnya, bahwa terhadap permohonan tersebut pengadilan agama jakarta selatan telah menjatuhkan putusan tanggal juni bertepatan dengan tanggal rabi'ul akhir nomor pdt. pa.js, yang kamarnya berbunyi sebagai berikut terhadap memohon anggaran surya armadajakarta selatan dan sebuah mobil caramel dengan pol, bahwa putusan tersebut, dalam tingkat banding atas permohonan memohon, telah dibatalkan oleh pengadilan tinggi agama jakarta dengan putusannya tanggal februari bertepatan dengan tanggal muharram nomor pdt pta.jk. yang kamarnya berbunyi sebagai berikut yurisprudensi mahkamah agung menyatakan, permohonan banding dan memohon pembanding dapat diterima: membatalkan putusan pengadilan agama jakarta selatan nomor pdt. pa.is. tanggal juni bertepatan dengan tanggal rabi'ul akhir h.: dengan mengadili send, (seratus tiga puluh empat ribu rupiah): bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada pemohon berbanding pada tanggal maret kemudian terhadapnya oleh berbanding, diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal april sebagaimana ternyata dan akta permohonan kasasi nomor pdt. pa.is. yang dibuat olehapril bahwa setelah itu oleh memohon pembanding, yang pada tanggal mei telah diberitahu tentang memori kasasi dan pemohonmeputusan pengadilan tinggi agama jakarta pdt pta.jk, telah salah menerapkan hukum dengan dak menimbang, mempelajari dan meneliti bukti bukti yang ada maupun yang baru dengan seksama, bahwa putusan pengadilan tinggi agama jakarta pdt pta.jk. telah salah menilai arti dan ikatan silaturrahmi antara bapak dan anak anaknya: bahwa permohonan cerai talak adalah yang terbaik karena pemohon kasasi ingin perceraian dengan memohon kasasi saja yang mengalaminya dan merasakannya, serta pemohon kasasi sudah membuat surat pernyataan yang juga telah diterima bahkan ditanda tangan oleh memohon kasasi sendiri: bahwa telah ada keretakan lahir dan bathin antara pemohon kasasi dan memohon kasasi dimana telah (satu) tahun (empat) bulan sudah pisah ranjang, sudah pisah kamar sejak oktober hingga sekarang tahun lebih dan bahkan yurisprudensi mahkamah agung sudah pisah rumah sejak februari hingga kini tahun lebih dahulu jl. puri mutiara rt. kelurahan cite selatan, kecamatan cilandak, jakarta selatan, sekarang beralamat desa sukagalih rt. kampung oleh, kecamatan megamendung, kabupaten bogor jawa barat, bahwa majelis hakim pengadilan agama jakarta selatan yang telah berusaha secara maksimal mengupayakan perdamaian bagi pemohon kasasi dan memohon kasasi dengan cara memberikan waktu yang cukup kepada pemohon kasasi dan memohon kasasi untuk islah melalui ditunjukkannya orang tua kedua belah pihak yang bernama ny. hj. rayah gobel ibu dan pemohon kasasi dan ny. hj. buli oscar surya armada ibu dan memohon kasasi dan ternyata upaya tersebut tidak membuahkan hasil, karena pemohon kasasi tetap pada pendiriannya yaitu cerai talak adalah yang terbaik, bahwa telah selalu terjadi pertengkaran dan perselisihan sesuai keterangan dan saksi saksi yang telah berusaha untuk mendamaikan namun tidak berhasil seperti yang disampaikan menurut saksi dra. hj. buli oscar surya armada binti limusin lubis, saksi hj. rayah gobel pusaran, sh. binti rajawali muhammad husada dan saksi dr. sutedjo bin ris node, menimbang, bahwa atas alasan alasan tersebut mahkamah agung berpendar pat mengenai alasan alasan ad. dan bahwa alasan alasan ini dapat dibenarkan dimana antara pemohon dengan memohon telah berpisah selama (satu) tahun (empat) bulan akibat adanya perselisihan dan pertengkaran dan sudah diupayakan perdamaian secara maksimal dengan mendengar keterangan keluarga kedua belah pihak tapi tidak berhasil. oleh karenanya maka rumah tangga tersebut sudah pecah dan sulit untuk diturunkan kembali. dengan demikian maka permohonan pemohon untuk menceraikan memohon dengan jalan talak telah memenuhi ketentuan huruf (f) dan peraturan pemerintah nomor tahun jo. dan undang undang nomor tahun sehingga patut dikabulkan dan pendirian hakim tingkat banding yang menyatakan bahwa tidak cukup bukti antara pemohon dan memohon terjadi perselisihan terus menerus tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan, bahwa oleh karena jumlah nilai nafkah, makan dan kiswah selama masa iddah yang telah ditetapkan oleh judex factsmakan dan kiswah selama masa iddah tersebut, sebagaimana akan ditetapkan dalam amar putusan ini, menimbang, bahwa dikarenakan kedua anak pemohon dan memohon berada dalam hasanah memohon maka untuk menjamin kepastian dan masa depan anak maka perlu ditetapkan kewajiban bagi pemohon untuk memberikan nafkah (dua) yurisprudensi mahkamah agung orang anak tersebut yang banyaknya sebagaimana akan disebutkan dalam putusan ini, menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebut atas, dengan tanpa mempertimbangkan keberatan kasasi lainnya abdullah gobel bin drs. tayub gobel tersebut, dan membatalkan putusan pengadilan tinggi agamadengan penambahan dan penyempurnaan amar seperlunya sebagaimana akan disebutkan bawah ini,abdullah gobel bin drs. tayub gobel tersebut, membatalkan putusan pengadilan tinggi agama jakarta tanggal februari bertepatan dengan tanggal muharram nomor pdt2003 pta.jk.: mengadili sendiri l. mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya: mengizinkan kepada pemohon abdullah gobel bin drs. tayub gobel) untuk menjatuhkan talak satu rafi terhadap memohon anggaran surya umadija binti oscar surya atmadyja) depan sidang pengadilan agama jakarta selatan: menghukum pemohon untuk membayar kepada. memohon mut'ah berupa satu buah rumah terletak jl. puri mutiara rt. ol, kelurahan. cite selatan, kecamatan cilandak, jakarta selatan: nafkah, kiswah dan makan selama masa iddah sebanyak rp. (dua puluh lima juta rupiah): nafkah (dua) orang anak minimal masing masing sebanyak rp. (satu juta rupiah), setiap bulan sejak pemohon menjatuhkan talak terhadap memohon sampai anak tersebut berumur tahun (dewasa), yurisprudensi mahkamah agungiputi tempat tinggal pemohon dan memohon dan kepada pegawai pencatat nikah tempat perkawinan pemohon dan memohon dilangsungkan untuk catat dalam daftar yang disediakan untuk itu, menolak permohonan pemohon untuk selain dan selebihnya,:, tanggal november dengan drs. andi syamsul alam, se.,m.h. ketua muda yang ditunjuk oleh ketua mahkamah agung sebagai ketua sidang, drs. hamdan, sh.,m.h. dan drs. abdul manan, sh.,s.ip,,m. hum. sebagai hakim hakim anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka pada hari itu juga, oleh ketua sidang tersebut dengan dihadiri oleh drs. hamdan, sh.,m.h, dan drs. abdul manan, sh.,s.ip.,m. hum. hakim hakim anggota dan empuk saifuddin, s. hamdan, sh.mh. drs. andi syamsul alam, sh.mh. ttd. drs. abdul mana, sh.s.ip,m. hum. panitera pengganti. ttd. empuk saifuddin, sh. yurisprudensi mahkamah agung biaya kasasi il. mel lenarconk kenamaan rp. reaksi laraanananaennrennaanan rp3 administrasi kasasi. rp. jumlah rp. (lima ratus ribu rupiah) yurisprudensi mahkamah agung putusan nomor pdt pta.jkkarta yang mengadili perkara perdata agama dalam tingkat banding, dalam persidangan majelis hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara antara anggaran surya armada binti oscar serta armada, umur tahun, agama islam, pekerjaan swasta, tempat tinggal fl. puri mutiara rt. kelurahan cite selatan, kecamatan cilandak, jakarta selatan. dalam hal ini diwakili kuasa hukumnya abi tisnadisastra, dkk sesuai dengan surat kuasa khusus tanggal juni selanjutnya disebut memohon pembanding,. melawanrt. ol, kelurahan cite selatan, kecamatan cilandak, jakarta selatan. selanjutnya disebut pemohon berbanding.yang kamarnya berbunyi sebagai berikut li.e terhadap memohon yurisprudensi mahkamah agung |
sg, putusan nomor php.d 1banyuasin tahun yang diajukan oleh: i1. perkara nomor php.d ix nama dodi reza alex: warga negara indonesia, pekerjaan anggota dpr periode alamat jalan merdeka, palembang, nama islan hanura: warga negara indonesia, pekerjaan wakil bupati kabupaten musi banyuasin periode alamat jalan medan nomor kelurahan balai agung, kecamatan sedayu, musi banyuasin, palembrudy alfonso, s.h.: misbahudin gasma, s.h.: heru widodo, s.h., hum.: mona bidi, s.h.: samsul huda, s.h., m.h.: daniel tanpa musik, s.h.: bonifasius gunung, s.h.: samsul hid, s.h., dan totok prasetyanto s.h., para advokat konsultan hukum pada alfonso partners law firm , beralamat palma one building 5th floor suite jalan hr. rasa said kav. nomor jakartaperkara nomor php.d ix nama sungai paku ali, sip.: warga negara indonesia, pekerjaan anggota dprd provinsi sumatera selatan: alamat perumahan pimpinan dprd muba jalan kol. wahid udin, sedayu, musi banyuasin, nama suara, warga negara indonesia, pekerjaan ketua pondok pesantren azhar indonesia, sungai lilin, muba, alamat sungai lilin, musi banyuasidr. muhammad amrun, s.h., m.h.: dobel amir, s.h., kn.: merlin, s.h.: vinsensius rantealo, s.h.: satu pali, s.h.: samsudin, s.h.: kristiani musik, s.h.: dan robinson, s.h., para advokat dan asisten advokat pada dr.il, survei terhadap para kandidat bupati dan wakil bupati, termasuk terhadap rencana pencalonan dirinya: bahwa sebelumnya, bupati incumbent telah mengajak serta para pejabat dinas dan skpd lingkungan pemda kabupaten musi banyuasin dalam acara peresmian posko sahabat pari pada tanggal april bertempat kecamatan lais, yang juga dihadiri oleh tim pemenangan bakal pasangan calon incumbent beserta para pns dari desa lainnya: bahwa pertemuan tersebut bukan yang pertama dan terakhir, tetapi telah didahului kegiatan kegiatan yang secara terang terangan untuk memenangkan bupati incumbent, yakni dengan melibatkan kepala satpol atas nama mat data pada tanggal juni dengan cara mengajak seluruh tenaga kerja sukarela satpol untuk memilih bupati incumbent yang akan maju lagi dalam pemilukada september dan kepada mereka diminta untuk mengajak (dua puluh) orang untuk memilih pasangan calon incumbent nantinya: bahwa tindakan melibatkan kepala satpol musi banyuasin bernama mat data, berlanjut pada tanggal juni dalam acara pernikahan, yang bersangkutan mengajak tamu undangan yang hadir untuk mendukung dan memenangkan bupati incumbent yang akan maju lagi dalam pemilukada september hal mana pelanggaran tersebut telah dilaporkan oleh pemohon kepada bawaslu, tetapi bukti laporan tersebut dihilangkan: bahwa kemudian pada bulan juli bupati incumbent secara tiba tiba mengangkat tenaga kerja sukarela satuan polisi pamong praja kabupaten musi banyuasin dalam dua gelombang sebanyak orang, yang bertujuan untuk mendukung pemenangan dirinya yang akan maju kembali dalam pemilukada musi banyuasin tahun sebagaimana pemohon buktikan dengan keterangan saksi sdr. puja kusuma beralamat sedayu yang berprofesi sebagai wartawan dan rekaman cd nya, bahwa bupati incumbent juga melibatkan kepala bkd musi banyuasin dan camat sungai keruh drs. habib rahman sebagai mesin kemenangannya, yang meskipun dalam acara pernikahan warga pada tanggal juli pejabat tersebut mengajak warga masyarakat desa kertasnya, kecamatan sungai keruh, untuk memenangkan bupati incumbent, bahwa dalam kesempatan kunjungan kerja kecamatan babat toman tanggal juli bupati musi banyuasin menggunakan acara kedinasan masukan dan usulan tersebut dari pemohon tersebut maka memohon kpu kabupaten musi banyuasin) mengadakan rapat pleno dan mengundang seluruh ppk kecamatan kabupaten musi banyuasin untuk mengadakan pengecekan ulang terhadap hasil penetapan dpt tanggal agustus tersebut. akhirnya pada tanggal september seluruh ppk kecamatan se kabupaten musi banyuasin melaporkan hasil pengecekan verifikasi ulang dpt tersebut. kemudian pada rapat pleno pada tanggal september tersebut pihak memohon mengundang semua ppk dan saksi para calon kandidat, pada rapat pleno tersebut ada lagi masukan masukan pada rapat pleno tanggal september tersebut dari pihak pemohon, antara lain menunda pilkada, akan tetapi dalam hal ini memohon atas masukan tersebut menginstruksikan kembali kepada seluruh ppk dan pps se kabupaten musi banyuasin untuk mengecek kembali tentang temuan temuan dan masukan masukan dari pihak pemohon tersebut dalam tenggang waktu hari, selanjutnya pada tanggal september memohon mengadakan rapat pleno kembali dengan ppk kecamatan se kabupaten musi banyuasin untuk menerima laporan hasil pengecekan verifikasi ulang terhadap dpt tersebut, selanjutnya pada pukul wib. tanggal september memohon mengadakan rapat pleno untuk membuat penetapan perbaikan dpt tertanggal agustus dengan menghasilkan penetapan pada tanggal september jadi kesimpulannya bahwa jumlah pemilu tetap dpt pada tanggal agustuspleno seperti diuraikan diatas pada tanggal agustus dan menghasilkan keputusan mengenai jumlah dpt menjadi dan jumlah tps menjadi akan tetapi pemohon masih tidak puas sehingga mengajukan gugatan pengadilan tata usaha negara palembang terdaftar nomor reg. ptun plg dan dalam sengketa dpt tersebut pengadilan tata usaha negara palembang mengadili gugatan pemohon dengan amar putusan menolak gugatan pemohon tersebut atas nama pasangan calon dodi reza alex dengan islan hanura, oleh karenanya tidak benar dalil pemohon yang menyatakan bahwa usulan usulan tentang dpt dari pemohon tidak komodor oleh memohon maka berdasarkan putusan pengadilan tata usaha negara nomor ptun plg sudah seharusnya permohonan pemohon tentang dpt untuk ditolak oleh mahkamah konstitusi, berdasarkan seluruh uraian yuridis diatas memohon memohon kepada mahkamah konstitusi untuk berkenaan memeriksa dan mengadili serta memutus perkara guo dengan amar putusan sebagai berikut: dalam eksepsi: menyatakan menerima eksepsi dari memohon kpu kabupaten musi banyuasin): menghukum memohon membayar biaya perkara. i2ii,titumnya, memohon kutip sebagai berikut mengabulkan permohonan keberatan yang diajukan oleh memohon untuk seluruhnya, menyatakan kpu) yang berlaku: menyatakan dan memerintahkan, agar komisi pemilihan umum kabupaten musi banyuasin menyelenggarakan pemungutan suara ulang tps se kabupaten musi banyuasin tahun selambat lambatnya hari sejak putusan mahkamah konstitusi dibacakan, bahwa setelah memohon membacakan dan meneliti permohonan pemohon tersebut, dalam petitumnya pada butir atas dan membacakan serta mempelajari polita pemohon, mulai dari polita nomor sampai dengan polita nomor halaman permohonannya, bahwa inti pokok yang disengketakan dalam posisinya adalah sengketa hasil penghitungan suara pemilukada yaitutahun nomor ba x tertanggal oktober (vide lampiran bahwa dalam polita pemohon nomor iv halaman dan pemohon mendalilkan bahwa pemilukada untuk memilih bupati dan wakil bupati kabupaten musi banyuasin tahun telah laksanakan pada tanggal oktober dengan perolehan suara masing masing pasangan calon sebagai berikut pasangan nomor urut pasangan dodi reza alex dan islan hanura, st, memperoleh suara sebesar suara: pasangan nomor urut pasangan calon sungai paku ali dan suara, memperoleh suara suara sebesar: suara: pasangan nomor urut pasangan pari azhari dan beni terjadi, amd, memperoleh suara sebesar: suara, bahwa permohonan pemohon sungai paku ali s.ip dan suara, ba) dalam posisinya ternyata secara fakta hukum tidak memuat tentang hasil penghitungan suara yang benar menurut pemohon, bahwa dalam permohonan pemohon hanya memuat hasil penghitungan yang tetapkan oleh memohon sebagaimana bukti pemohon: bahwa sudah merupakan persyaratan mutlak dalam mengajukan permohonan tentang hasil penghitungan suara dalam pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah, pemohon wajibkan dalam posisinya permohonannya memuat hasil perolehan suara yang benar menurut pemohon itu sendiri: bahwa secara fakta hukum pemohon tidak menguraikan dalam polita maupun dalam petit permohonannya tentang jumlah penghitungan suara yang benar menurut pemohon, maka permohonan pemohon tidak memenuhi persyaratan sebagaimana pmk tahun tentang pedoman berbicara dalam perselisihan hasil pemilu kepala daerah dan wakil kepala daerah dan tidak memenuhi syarat permohonan sebagaimana ketentuan huruf (b) butiradapun bunyi huruf butir ke dan ke peraturan mahkamah konstitusi nomor tahun yang untuk jelasnya kami kutip sebagai berikut bunyi huruf butir ketetapkan oleh memohon: permintaan petit untuk membatalkan hasil penghitungan suara yang syaratan permohonan untuk membatalkan hasil penghitungan suara yang tetapkan oleh memohon, yaitu ada (dua) syarat mutlak yang harus muat dalam polita maupun petit pemohon, sebagaimana yang disyaratkan menurut ketentuan huruf butir ke dan butir ke sebagaimana telah memohon kutip atas, yaitu permohonan harus memuat kesalahsecara fakta hukum dalam permohonan pemohon sungai paku ali dan suara) baik dalam polita maupun dalam petitumnya, tidak memuat uraian yang jelas tentang kesalahan hasil penghitungan suara yang tetapkan oleh memohon dan tidak memuat pula tentang permintaan petit untuk menetapkan hasil perhitungan suara yang benar menurut pemohon. oleh karenanya, permohonan pemohon tidak memenuhi persyaratan sebagaimana atur dalam huruf ke ke danmaka sudah sepatunya permohonan pemohon sungai paku ali dan suara) dinyatakan tidak dapat terima oleh mahkamah konstitusi, bahwa pemohon sungai paku ali dan suara) dalam posisinya menyatakan bahwa perolehan suara yang peroleh dalam pemilukada kabupaten musi banyuasin tahun adalah hanya memperoleh sebesar suara, sebagaimana perolehan suara pemohon yang ditetapkan oleh memohon, akan tetapi dalam permohonan guo pemohon tidak menguraikan dengan jelas berapa perolehan suara yang benar menurut pemohon sendiri, sehingga tidak terdapat perselisihan hasil penghitungan suara dalam perkara ago. maka dengan demikian permohonan yang ajukan oleh pemohon, sudah seharusnya tidak dapat diterima, dalam pokok perkara bahwa memohon menolak secara tegas seluruh dalil pemohon, baik dalam polita maupun petitumnya: bahwa segala hal ihwal yang termuat dalam uraian pada seluruh dalil eksepsi memohon atas, mohon anggap termasuk pula dari hal yang tidak terpisahkan dari pokok perkara ini: bahwa memohon menolak secara tegas dalil pemohon poin iv. polita, yang menyatakan penyelenggaraan pemilukada kabupaten musi banyuasin dilaksanakan sarat dengan pelanggaran yang bersifat sistematis, terstruktur, dan masif serta terjadinya pembicaraan segenap pelanggaran tersebut oleh komisi pemilihan umum kabupaten musi banyuasin, bahwa dalil pemohon sungai paku ali, sip dan suara) tersebut atas adalah dalil yang hanya mengada ada saja karena pemohon tidak menjelaskan dalam permohonannya perbuatan apa yang lakukan oleh memohon yang bersifat sistematis dan pemohon tidak menguraikan dengan jelas perbuatan apa yang dilakukan oleh memohon yang bersifat masif tersebut, bahwa dengan tidak menguraikan secara jelas, hal hal tersebut atas, maka sudah jelas gugatan pemohon adalah gugatan yang tidak beralasan hukum atau tidak berdasar dan sudah seharusnya gugatan pemohon ditolak oleh mahkamah konstitusi: bahwa memohon menolak secara tegas dalil pemohon pada posisinya tentang politik uang, pemakaian fasilitas negara: hilangnya hak memberikan suara, akibat ketidak berpesan masalah dpt. bahwa memohon menanggapi tentang politik uang yang didalilkan oleh pemohon tersebut atas, bahwa tentang politik uang (money politic) bukanlah ranah dari peradilan mahkamah konstitusi, akan tetapi kasus politik uang adalah tentang tindak pidana pemilu yang kewenangan pihak kepolisian untuk mengadakan penyidikan dan akan adil dalam kompetensi peradilan umum dan bukan adil pada mahkamah konstitusi, oleh karenanya gugatan pemohon tidak berdasar dan sudah sepatutnya untuk ditolak mahkamah konstitusi atau setidak tidaknya permohonan pemohon tidak dapat diterima, bahwa tentang dalil pemohon yang menyatakan memakai fasilitas negara, bahwa alasan ini pun bukan merupakan ranah mahkamah konstitusi, karena tentang ada atau tidaknya para calon menggunakan fasilitas negara adalah kewenangan panwaslukada, yang berwenang untuk menindaklanjuti setiap pelanggaran pelanggaran dalam pemilukada, sebagaimana atur dalam ketentuan undang undang nomor tahun tentang otonomi daerah yang telah ubah dengan undang undang tentang perubahan kedua undang undang nomor tahun juncto peraturan pemerintah nomor tahun bahwa alasan pemohon tentang hilangnya hak memberikan suara akibat ketidakberesan penetapan dpt, menurut memohon dalil ini hanyalah perasaan pemohon saja, mungkin karena pemohon memperoleh suara sangat sedikit atau yang terendah yaitu hanya sebesar suara, sehingga pemohon sangat kecewa atas perolehan suara tersebut, bahwa persoalan dpt telah diajukan oleh salah satu kandidat pasangan calon bupati dan wakil bupati pengadilan tata usaha negara palembang dan telah diadili diputus mengenai sengketa dpt oleh pengadilan tata usaha negara dengan nomor register ptun plg, pada tanggal september dan dalam hal ini pihak memohon (dalam hal ini kpud muba) menangkan oleh pengadilan tata usaha negara, yaitu dengan putusan menolak gugatan penggugat (vide bukti maka oleh karenanya sudah cukup alasan hukum, kiranya mahkamah konstitusi menolak gugatan pemohon untuk seluruhnya: berdasarkan seluruh uraian yuridis diatas, selanjutnya mohon kepada mahkamah konstitusi untuk berkenan memberikan putusan dengan amar sebagai berikut: dalam eksepsi menyatakan menerima eksepsi memohon: menyatakan permohonan pemohon dinyatakan tidak dapat diterima, dalam pokok perkara menyatakan menolak permohonan pemohon sdr. sungai paku ali dan suara untuk seluruhnya. menimbang bahwa untuk membuktikan bantuannya terhadap pemohon dan pemohon iiema r.i nomor tahun tentang penunjukan teknis sengketa mengenai pemilihan umum kepala daerah pilkada): bukti fotokopi putusan pengadilan tata usaha negara palembang dengan register perkara nomor ptun plg, tertanggal september bukti fotokopi keputusan kpubukti fotokopi berita acara rapat pleno tertanggal agustus tentang penyusunan dan penetapan rekapitulasi jumlah pemilih terdaftar dan daftar pemilih tetap dpt) pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah tahun bukti fotokopi surat kpu nomor kpu kab tertanggal september, perihal undangan rapat pembahasan dpt tanggal september (terlampir undangan dan daftar hadir): bukti fotokopi berita acara rapat pleno nomor ba ix tertanggal september tentang penyampaian hasil verifikasi daftar pemilih tetap oleh komisi pemilihan umum kabupaten musi banyuasin bukti fotokopi surat pernyataan dari kades muara kerang tentang penghapusan dpt dari desa muara merang, bukti fotokopi surat kpu nomor kpu kab 1x tertanggal september perihal penggunaan hak suara pemilihan bupati dan wakil bupati musi banyuasin tahun bukti fotokopi surat kpu nomor kpu kab 1x tertanggal september perihal untuk menggunakan hak memilih sudah terdaftar dalam dps tapi tidak terdaftar dalam dpt: bukti fotokopi berita acara rapat pleno nomor ba x tertanggal oktobukti fotokopi keputusan komisi pemilihan umum kabupaten musi banyuasin, nomor pts kpu kab tertanggal oktober tentang penetapan pasangan calon bupati dan wakil bupati musi banyuasin oleh komisi pemilihan umum kabupaten musi banyuasin, bukti fotokopi peta wilayah dan surat dari sekretariat musi banyuasin, nomor perihal letak, lokasi areal calon pengganti kawasan hutan sako subang kabupaten musi banyuasin, bukti fotokopi kartu keluarga penduduk musi banyuasin desa sako subang yang terdaftar dalam dpt dalam pemilihan bupati dan wakil bupati muba tahun bukti fotokopi kartu color surat suara dalam pemilukada musi banyuasin tahun bahwa disamping mengajukan bukti tertulis, memohon juga mengajukan (tujuh) saksikurniadi saksi adalah perangkat desa suko subang, kabupaten musi banyuasin: bahwa tidak benar ada persoalan yang menyangkut masalah tps berada dalam wilayah musi rawas: bahwa semua pemilih yang ada daftar pemilih adalah warga saksi. ironi ppk kecamatan) bahwawilayah ppk kecamatan batanghari leo terletak dalam wilayah kecamatan batanghari leo: bahwa saksi membuktikan dengan kartu keluarga dan ktp. hakim ppk kecamatan) bahwa tps desa sako subang, kecamatan batanghari leo adalah wilayah kabupaten musi banyuasin. iskandar saksi adalah anggota pps desa sako subang: bahwatidak ada persoalan dalam pemilukada, warga yang didata bukanlah warga musi rawas. senen saksi adalah kepala dusun iii, desa sako subang dan juga sebagai kpps: bahwa tidak benar warga musi rawas menjadi pemilih untuk musi. banyuasin. alamsyah saksi adalah masyarakat subang iv: bahwa tapal batas menentukan wilayah tersebut adalah wilayah muba. yanto saksi adalah masyarakat subang: saksi mengetahui terdapat tps subang iv, bahwa ada peta yang menunjukkan daerah tersebut adalah wilayah mubterhadap permohonan pemohon dan pemohon ii, yang disampaikan dalam persidangan tanggal oktober sebagai berikut: ihusus mengenai tersebut dengan menyelipkan ajakan untuk memenangkan pencalonan dirinya pada saat memberikan sambutan pada acara kunjungan kerja hadapan seluruh guru sd, smp dan sma se kecamatan babat toman dan kecamatan lawang wetan yang berjumlah orang, kemudian mengarahkan guru guru peserta pembinaan awal tahun pelajaran yang hadir untuk memperagakan simbol jari metal , yang dimaksudkan sebagai simbol pasangan calon incumbent, yakni pasangan calon nomor urut (saksi ali amin): bahwa sdr. suryadi dari bumi agung desa suka jadi, kecamatan jalan, yang mewakili kepala sekolah, bersama camat jalan menghadiri undangan sekda dalam sebuah pertemuan, yang tidak lain, maksud dari pertemuan tersebut adalah pengarahan dan ajakan sekda kepada seluruh peserta yang hadir, dengan mengatakan: guru guru harus mendukung pari, kalo tidak bisa dibina maka akan dibinasakan : bahwa bupati incumbent juga melibatkan pns dalam peresmian operasional smk negeri batang hari leo pada tanggal mei yang dihadiri oleh calon wakil bupati sdr. beny kennedy dan asisten drs. sopan majid, kepala dinas perindustrian dan perdagangan ir. hwan muslimin, kepala dinas bina marga ir. suami, kepala dinas pendidikan drs. yusuf amelia, kepala dinas pemberdayaan masyarakat desa drs. fahmi darmayasa, kepala dinas perhubungan sofyan wahidin, staf ahli sudirman, s.h., kepala dinas kesehatan dr. taufik rusdi, kepala dinas pemuda olahraga dan pariwisata drs. kaharuddin dan beberapa kepala bagian serta banyak pns. pada saat menyampaikan sambutan, bupati incumbent menyebut secara jelas sdr. beny kennedy sebagai calon wakil bupati musi banyuasin tahun sedangkan diketahui bahwa sdr. beny kennedy yang duduk persis samping bupati incumbent tersebut adalah pengusaha swasta murni dan bukan pejabat dalam jajaran pemda kabupaten musi banyuasin yang kehadirannya tidak lain disengaja untuk diperkenalkan oleh bupati incumbent dalam acara kedinasan tersebut: bahwa bupati incumbent menggunakan kegiatan kedinasan untuk kepentingan kemenangannya, yakni bersama kadis pub ir. suhani, camat kecamatan lais, dedy alfian, sk.mm. kes, plt. dinas pertambangan marwan saragih, asisten saham majid, mengajak serta ketua tim sukses pari azhari, alfian anda melakukan kunjungan kerja desa tanjung agung,:alam hal ini adalah pasangan calon bupati dan wakil bupati kabupaten musi banyuasin periode tahun atas nama pari azhari dan beni werneri sebagaimana yang telah ditetapkan oleh kpu kabupaten musi banyuasin dengan surat keputusan kpu(vide bukti pt bahwa pada tanggal juni kpu kabupaten musi banyuasin menetapkan nomor urut pasangan calon dengan suratmusi banyuasin tahun (vide bukti pt sehingga pasangan calon bupati dan wakil bupati dalam pemilukada kabupaten musi banyuasin tahun adalah sebagai berikut: tabel nomor urut dan nama pasangan calon nomor nama pasangan calon urutni werneri sumber: keputusan kpu kabupaten musi banyuasin nomor pts kab dan keputusan kpu kabupaten musi banyuasin nomor pts kab tahun bahwa pemungutan suara dan penghitungan suara pemilukada kabupaten musi banyuasin tahun dilaksanakan pada tanggal septembermulai tanggal september hasil rekapitulasi ppk tersebut kemudian rekapitulasi oleh kpu kabupaten musi banyuasin padanomor ba x tertanggal oktober (vide bukti ptlampiran model kwk.kpu) (pt serta berita acara rapat pleno nomor ba x tertanggal oktober (vide bukti pt pada tanggal oktober kpu kabupaten musi banyuasin menetapkan pasangan calon bupati dan wakil bupati terpilih kabupaten musi banyuasin periode tahun adalah pasangan calon nomor urut (tiga), yaitu: pari azhari dan beni werneri, deng(vide buktmusi banyuasin nomor nama jumlah urut pasangan calon perolehan suarai werneri jumlah suara sah jumlah suara tidak sah berdasarkan model lampiran .kwk.kpu bahwa pada tanggal oktober pasangan calon nomor urut pari azhari dan beni werneri mengetahui bahwa pasangan calon nomor urut dodi reza alex dan islan hanuramusi banyuasin berita acara nomor ba x tertanggal oktober yang telah registrasi oleh panitera mahkamah konstitusi tanggal oktober dengan nomor registrasi php.d x bahwa berdasarkan uraian atas maka kami sebagai salah satu pasangan calon pemilukada kabupaten musi banyuasin tahun yang dalam hal ini bertindak sebagai pihak terkait adalah sah dan php.d dan nomor registrasi php.d x iii. dalam eksepsi bahwa permohonan memohon terdiri dari (tiga belas) issue mulai dari huruf sampai dengan huruf bahwa dari issue yang ada dalam permohonan pemohon nomor urut maupun pemohon nomor urut tidak ada sama sekali yang mempermasalahkan penghitungan suara dan rekapitulasi suara yang dilaksanakan oleh memohon.bahwa berdasarkanbahwa yang terpenting dalam sebuah permohonan perselisihan pemilukada dengan pendekatan isu terstruktur, sistematis, dan masif adalah apakah pelanggaran dimaksud telah mempengaruhi hasil perolehan suara. kalaupun telah mempengaruhi suara yang harus kongkrit adalah tps mana pelanggaran itu terjadi. sehingga ketika dijumlahkan perolehan suara pemohon akan berkurang secara signifikan berpengaruh secara signifikan, dan selisih perolehan suara yang seharusnya dapatkan oleh pemohon dapat mempengaruhi hasil penghitungan suara dalam pemilukada sebagai dasar putusan (objek perselisihan) yang ditetapkan oleh memohon. bahwa dalam permohonan pemohon pasangan calon nomor urut dan pasangan calon nomor urut tidak ada sedikitpun pernyataan yang menyatakan bahwa jika pelanggaran terstruktur, sistematis, dan masif yang dialihkan pemohon terbukti maka akan mempengaruhi perolehan suara memohon secara signifikan. berdasarkan uraian angka s.d eksepsi atas, menurut hemat pihak terkait permohonan pemohon tidak memenuhi syarat formil sebuah permohonan perselisihan hasil pemilukada. sehingga sudah selayaknyalah permohonan pemohon nomor urut dan permohonan pemohon nomor urut tidak dapat diterima. iv. dalam pokok pokok permohonan nomor php.d x bahwa dalil dalil permohonan pemohon huruf angka angka angka dan angka yang mana pemohon menuduh pihak terkait melalui kepala sat. pol untuk mengajak tenaga kerja sukarela tks) dan mengajak hadirin dalam acara pernikahan tanggal juni untuk memenangkan pihak terkait adalah tidak berdasar dan hanya merupakan tuduhan tuduhan belaka oleh sebab itu tuduhan tuduhan yang tidak didasarkan pada bukti bukti bukanlah fakta hukum. bahwa dalil dalil permohonan pemohon huruf angka halaman yang menuduh bahwa pihak terkait (bupati incumbent) secara tiba tiba pada bulan juli telah mengangkat tenaga kerja sukarela tks) sebanyak dilingkungan sat. pol kabupaten musi banyuasin adalah mengada ngada, karena dalam kurun waktu bulan juni s.d permohonan ini diperiksa mahkamah konstitusi oktober pihak terkait tidak pernah mengeluarkan sk. pengangkatan tks dilingkungan sat. pol kabupaten musi banyuasin. bahwa dalil dalil permohonan pemohon huruf angka angka angka halaman s.d hanyalah tuduhan tuduhan yang tidak mendasar. bahwa dalil permohonan pemohon huruf angka halaman perlu kami sampaikan bahwa kapasitas saudara beni werneri dalam acara tersebut adalah sebagai salah satu undangan tokoh masyarakat ketua pdip kabupaten musi banyuasin) kecamatan batanghari leo untuk menghadiri peresmian smk negeri batanghari leo, yang mana saudara beni werneri memang tinggal dan dibesarkan wilayah tersebut (vide bukti mengenai hal ini pihak terkait akan menghadirkan saksi yang juga undang hadir sebagai tokoh masyarakat batang leo. bahwa dalil permohonan pemohon huruf angka angka angka angka angka angka angka angka angka angka angka angka angka dan angka halaman s.d sepanjang mengenai pelibatan pns lingkungan pem kabupaten muba adalah tuduhan tuduhan yang tidak mendasar sama sekali dan tidak dilakukan oleh pihak terkait. bahwa semua tuduhan tuduhan pemohon dalam permohonan khususnya bagian permohonan huruf angka s.d halaman s.d ibarat kata pepatah menepuk air dulang memetik muka sendiri bahw, hal ini dapat pihak terkait uraikan mulai dari tanggal januari s.d september (satu hari sebelum pemungutan suara pemilukada kabupaten muba tahun pemohon dengan menggunakan tangan gubernur sumatera selatan alex noerdin telah mempersiapkan kecurangan secara terstruktur, sistematis masif, antara lain adalah sebagai berikut: bahwa sebelum pihak terkait menguraikan keterlibatan pns provinsi sumatera selatan dalam memenangkan pemilukada kabupaten musi banyuasin tahun perlu kami jelaskan terlebih dahulu bahwa pemohon nomor urut yaitu calon bupati dodi reza alex adalah putra tertua dari gubernur sumatera selatan yaitu alex noerdin yang juga menjadi tim kampanye pemohon. bahwa alex noerdin sebelum menjadi gubernur sumatera selatan periode adalah bupati musi banyuasin periode yang mana wakil bupatinya adalah pari azhari pihak terkait). bahwa pada tanggal januari gubernur sumatera yang juga sekaligus orang tua dari pemohon dodi reza alex telah menjelek jelekkan kepemimpinan pari azhari pihak terkait) dalam kampanye terselubung yang dikemas dalam kunjungan kerja kabupaten musi banyuasin, bertempat sekolah tinggi ilmu ekonomi rahmania ster) sedayu kota sedayu adalah ibu kota kabupaten muba). adapun kata kata dalam pidato gubernur tersebut adalah. dalam hal ini pihak terkait telah melaporkannya kepada panas kabupaten muba dengan bukti lapor nomor lp pemilukada muba vii (vide bukti pt selain itu terdapat pula bukti rekaman (cakram padat) bukti (pt dan dalam bentuk transkrip (vide bukti pt bahwa pada tanggal april gubernur sumatera selatan alex noerdin bertempat kecamatan sungai lilin melakukan kampanye luar jadwal dengan kemasan kunjungan kerja berpidato depan umum menghina pihak terkait. karena pihak terkait sadar betul akan fungsi dari panas pemilukada maka pihak terkait dengan kesadaran tinggi melaporkan hal tersebut kepada panas kabupaten muba dengan bukti lapor nomor lp pemilukada muba vii bukti (vide bukti pt dan rekaman (vide bukti pt serta transkrip (vide bukti pt bahwa pada tanggal mei pemohon dodi reza alex bersama sama dengan bapaknya alex noerdin telah menghina pihak terkait dalam acara deklarasi pasangan calon dodi reza alex dan islan hanura bertempat stable berkuda sedayu. hal ini telah dilaporkan kepada panas kabupaten muba dengan nomor lp pemilukada muba! vii (vide bukti pt bukti rekaman (vide bukti pt bukti transkrip (vide bukti pt bahwa pada tanggal juli salah satu tim kampanye pemohon nomor urut yaitu saudara alamsyah telah melakukan kampanye luar jadwal dalam acara silaturahmi tim kemenangan pasangan calon nomor urut bertempat desa sido rahayu kecamatan plakat tinggi, dilaporkan kepada panas kabupaten dengan nomor lp pemilukada mual vjuli bertempat kantor depag sedayu, alex noerdin telah melakukan kampanye luar jadwal selain mengkampanyekan anaknya sebagai calon bupati muba alex noerdin dalam pidatonya telah pula menghina pihak terkait hal ini telah dilaporkan panas muba dengan bukti lapor nomor lp pemilukada muba viagustus tim kampanye pemohon nomor urut telah menyebarkan selebaran yang berisi kampanye visi misi bertempat masjid al gusto kelurahan soal baru, kecamatan sedayu pada saat sholat tarawih, telah dilaporkan panas muba dengan nomor lp pemilukada muba viii bukti milik panas. bahwa pada tanggal agustus pemohon nomor telah melakukan kampanye luar jadwal dengan melibatkan kepala desa rukun rahayu kecamatan sungai keruh yang pada intinya kades tersebut bersama sama dengan pemohon nomor urut mengajak masyarakat untuk memilih dodi reza alex dalam pemilukada(vide bukti pt bahwa pada tanggal agustus bertempat desa kecamatan peluang gubernur sumatera selatan alex noerdin telah melakukan pembagian sembako dengan kata kata mengajak masyarakat untuk memilihahwa pada tanggal agustus bertempat gedung dharma wanita sedayu gubernur sumatera selatan alex noerdin telah melakukan luar jadwal sekaligus menyerahkan bantuan dari pemprov sumsel untuk para kades seluruh kabupaten muba masing masing berjumlah rp. (dua puluh juta rupiah) sehingga berjumlah total adalah rp. desa rp. milyar. hal ini telah dilaporkan kepada panas kabupaten muba dengan nomor lp pemilukada muba xii1 (vide bukti pt dan bukti rekaman (vide bukti pt serta bukti transkrip (vide bukti pt bahwa pada tanggal agustus bertempat kecamatan lawang wetan gubernur sumatera selatan alex noerdin telah melakukan kampanye luar jadwal dan telah dilaporkan pula kepada panas kabupaten musi banyuasin dengan nomor lp pemilukada muba xi11 (vide bukti pt dan bukti koran harian umum berita pagi tanggal agustus hal. berjudul warga lawang wetan terima bingkisan (vide bukti pt bahwa pada tanggal agustus bertempat stadion serapan sekte sedayu gubernur alex noerdin telah melakukan kampanye luar jadwal dengan disertai pembagian uang rp. (seratus ribu rupiah) kepada para tukang ojek, petugas kebersihan dan tukang becak sebanyak kurang lebih seribu orang, sehingga uang yang dibagi bagikan tersebut berjumlah lebih kurang rp. juta.ukti amplop berisi uang dan bukti foto (vide bukti pt a). bahwa setelah membagi bagikan uang stadion serapan sekte sedayu sebagaimana tersebut diatas, gubernur sumatera selatan alex noerdin pada hari itu juga (tanggal agustus dengan menggunakan helikopter mendarat desa biji mulyo kecamatan tunggal jaya pukul wib untuk melakukan kampanye luar jadwal dan pembagian sembako. hal ini telah dilaporkan panas kabupaten musi banyuasin dengan nomor lp pemilukada muba il1 (vide bukti pt dan bukti rekaman vcd (vide bukti pt 32a). bahwa pada tanggal september bertempat desa air putih ulu c1) kecamatan plakat tinggi gubernur sumatera selatan alex noerdin melakukan kampanye luar jadwal. hal ini telah dilaporkan panas kabupaten musi banyuasin dengan nomor lp pemilukada muba l (vide bukti pt bukti transkrip video (vide bukti pt rekaman vcd ada pada panas kabupaten. bahwa pada tanggal september pihak terkait telah didera dengan kampanye hitam lewat jejaring facebook yang berisi foto asusila hasil direkayasa yang upload dalam akun jameela milik dona purnamasari yang tak lain dan tak bukan adalah anggota tim gemilang dodi reza alexix serta dilaporkan polres muba dengan tanda bukti lapor nomor tbl 1x sumselresmuba (vide bukti pt bahwa pada tanggal september bertempat desa jarak kecamatan sungai keruh pada saat kampanye akbar pemohon nomor urut telah melibatkan pns pemprov sumatera selatan yang bernama bayu safransyah dan anitawati. hal ini telah dilaporkan panas kabupaten musi banyuasin dengan nomor lp pemilukada muba l bukti (vide bukti pt bukti foto (vide bukti pt dan video rekaman ada pada panas kabupaten. bahwa pada tanggal september bertempat kecamatan sungai lilin gubernur sumatera selatan alex noerdin melakukan kampanye dengan menghina dan menjelek jelekkan pihak terkait. hal ini telah dilaporkan panas kabupaten musi kecamatan lais, yang kemudian memanfaatkan kegiatan tersebut untuk bersosialisasi dengan menyanyikan lagu yel yel sahabat" yang merupakan nama tim suksesnya (rekaman cd), bahwa selain itu, bupati incumbent juga melibatkan pejabat pemda musi banyuasin lainnya, yakni lurah gula sdr. nehru, kepala cabang dinas diknas paku alam, kepala dinas catatan sipil rahman kepala books mufasir, staf ahli umar nawawi, kepala dinas perkebunan rusli, sp, camat sanga desa sayur, kabar humas setda musi banyuasin sholeh nai'm yang diajak serta untuk menghadiri acara konsolidasi partai pdip (partai pengusung pasangan calon nomor urut kecamatan sanga desa, banyak pns pemda musi banyuasin, pejabat pejabat tersebut berjoget atas panggung (rekaman cd): bahwa bupati incumbent juga melibatkan banyak pns pemda, guru guru dan pejabat pemda lainnya, yakni kasubdin dinas koperasi dan penanaman modal pengelolaan pasar gender azim, kades bandar jaya ardi dalam acara deklarasi pasangan calon bertempat steel berkuda kemudian bupati incumbent membagikan tas berlogo pemda musi banyuasin dan bergambar bupati musi banyuasin. hal tersebut dibuktikan dengan banyaknya peserta yang menggunakan tas bergambar bupati musi banyuasin (rekaman cd): bahwa bupati incumbent juga melibatkan pejabat pemda musi banyuasin lainnya, yakni kepala dinas kependudukan dan catatan sipil ir. rahman staf ahli ir. umar nawawi, kepala dinas perindustrian dan perdangangan drs. ikhwan muslimin, kepala badam ketahanan pangan ir. amir syamsuddin, kepala dinas kehutanan ir. lazim azim, anggota dprd musi banyuasin perlindungan harahap, dan banyak pns dalam acara konsolidasi struktural mesin partai pdip se kecamatan sedayu steel berkuda, sedayu, musi banyuasin, bahwa bupati incumbent menggunakan acara kunjungan kerja bupati sungai keruh desa, jarak, kecamatan sungai keruh, musi banyuasin, untuk kepentingan kemenangannya, dengan cara memasang spanduk dalam acara tersebut, yang bertuliskan kami siap membantu program bapak menuju muba smart lanjutkan . bahkan antara warga yang hadir, dihadirkan pula anak anak yang masih dibawah umur, yang kemudian diajari dan diminta meneriakkan yel yel pari beny . hadir pejabat pemda musi banyuasin antara banyuasin dengan nomor lp pemilukada muba ix bukti (vide bukti pt bahwa pada tanggal september pasangan calon nomor urut telah melakukan kampanye akbar desa ber jaya timur b2) kecamatan tunggal jaya dengan melibatkan pns yang bernama zaki alam satuan kerja perangkat daerah skpd) pemprov sumseldan foto cetak (vide bukti pt bahwa pada tanggal september bertempat desa ber jaya timur b2) kecamatan tunggal jaya telah dilakukan kampanye akbar yang mana didalam kampanye tersebut dodi reza alex dan islan hanura pasangan calon nomor urut serta alex noerdin gubernur sumsel) telah menghina pihak terkaitdan bukti rekaman video dvd ada pada panas kabupaten. bahwa pada tanggal september bertempat kecamatan babat toman telah diadakan kampanye akbar pasangan calon nomor urut dengan melibatkan skpd pemprov sumsel yang bernama efendi syaman, ikal alisahbanacetak bukti dan video rekaman bukti ada pada panas kabupaten. bahwa pada tanggal september bertempat desa sindang marga kecamatan sungai keruh telah terjadi money politic yang dilakukan oleh gubernur sumatera selatan alex noerdin dengan bentuk bantuan dana terhadap masjid masjid yang masing masing berjumlah rp. (lima juta rupiah) dalam bentuk uang tunai. hal ini telah dilaporkan kepada panas kabupaten musi banyuasin dengan lp pemilukada muba ix (vide bukti pt danbertempat desa sindang marga kecamatan sungai keruh pasangan calon nomor urut telah melakukan kampanye luar jadwal yang sudah ditentudalam acara debat kandidat gedung dharma wanita sedayu dan disiarkan langsung oleh tvri sumsel pasangan calon nomor urut telah melibatkan skpd pemprov sumsel yang masing masing bernama: johnson, abdul subur, ir. robert heri, marwan pansori, dan mukti sulaiman untuk menjadi supportebukti ada pada panas kabupaten. bahwa pada tanggal september bertempat lapangan sepakbola smpn payung lendir telah terjadi money politic dengan cara membagikan kupon door prize, uang, sepeda motor, kulkas, televisi, dan dispenser pada saat kampanye akbarekaman (vide bukti pt bukti transkrip (vide bukti pt bukti foto cetak dan bukti kupon door prize ada pada panas kabupaten. bahwa pada tanggal september bertempat lapangan sepakbola smpn kecamatan payung lendir dalam kampanye akbar pasangan calon nomor urut telah melibatkan anak anakfoto cetak (vide bukti pt bahwa pada tanggal september bertempat desa mekar sari kecamatan tunggal jaya tim pemenangan pasangan calon nomor urut telah melakukan kampanye luar jadwal yang telah ditetapl bukti (vide bukti pt bukti rekaman vcd (vide bukti pt dan bukti cetak foto ada pada panas kabupaten. bahwa pada tanggal september bertempat desa purwosari kecamatan lais pasangan calon nomor urut calon wakil bupati islan hanura telah melakukan kampanye luar jadwal (masa tenang) dan money politic. hal ini telah dilaporkan kepada panas kabupaten muba dengan nomor lp pemilukada muba ix (vide bukti pt bukti rekaman vcd (vide bukti pt dan bukti transkrip vcd (vide bukti pt bukti cetak foto ada pada panas kabupaten. bahwa pada tanggal september bertempat kecamatan peluang tim pemenangan pasangan calon nomor urut telah melakukan politik uang, membagikan bingkisan yang berisi radio merk dodi, cangkir mug, surat yasin dan buku visi misi pasangan calon nomor urut berdasarkan laporan nomor lp.k pemilukada muba ix bukti ada pada panas kabupaten. bahwa pada tanggal september (masa tenang) bertempat desa simpang tunggal kecamatan tunggal jaya telah terjadi penyebaran koran harian umum berita pagi, fakta bicara, koran bebas merdeka yang isinya menjelek jelekkan pihak terkait yang dilakukan oleh rudi iskandar dan daud yang tak lain adalah karyawan harian umum berita pagi, (vide bukti pt atas perintah ridwan tumenggung yang tak lain adalah tim kampanye pasangan calon nomor urut bukti. hal ini telah dilaporkan kepada panas kabupaten musi banyuasin dengan nomor lp.tj pemilukada muba ix adapun bukti berita acara pemeriksaan atas nama rudi iskandar dan daud merupakan dokumen panas kabupaten. bahwa pada tanggal september telah terjadi money politic desa gula iii kecamatan sanga desa yang dilakukan oleh darwin, eddy firmansyah, cermin irwandi, junaidi, sos, span, ismail ahmad, herman, ahmad rivai masing masing adalah skpd lingkungan dinas sosial pemprov sumsel yang dalam pengakuannya diperintah oleh kepala dinas sosial pemprov sumsel. bukti konfirmasi panas kabupaten musi banyuasin. saksi alpina andra. bahwa dalam permohonan permohonan pasangan calon nomor urut dinyatakan bahwa bupati incumbent pihak terkait) melakukan pemecatan, mutasi dan emosi terhadap para pns lingkungan pemkab musi banyuasin. bahwa pihak terkait sebagai bupati incumbent sampai hari ini belum pernah mengeluarkan sk. pemecatan sebagaimana yang dituduhkan pemohon pasangan calon nomor urut atas nama nama: drs. faisal andalas, ar, si: drs. efendi syaman, drs. already, si: marwan pansori: justin: marwan saragih: richard cahyadi: muhammad zaki alam: ardiansyah syari, sos, riki junaidi: nova riana, sri suami: iskandar, siti sarjana: fajar ibnu safari. bahwa pihak terkait sebagai bupati incumbent melakukan mutasi atas pegawai pegawai lingkungan pemkab musi banyuasin selalu didasari pada peraturan perundang undangan yang berlaku. hal ini dapat dibuktikan dengan tidak adanya teguran dari mendagri berkenaan dengan tindakan yang dilakukan oleh pihak terkait. bahwa justru keputusan gubernur sumatera selatan alex noerdin yang berkenaan dengan pemindahan skpd kabupaten musi banyuasin secara masif adalah tidak sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku.ns kabupaten musi banyuasin oleh gubernur sumatera selatan dengan nomor surat bukti (vide bukti pt bahwa tuduhan pemohon pasangan calon nomor urut terhadap pihak terkait telah melakukan pemecatan, mutasi dan emosi lingkungan pemkab muba untuk kepentingan pemilukada kabupaten musi banyuasin tahun adalah maling teriak maling karena justru pemohon pasangan calon nomor urut lah yang melakukan penarikan skpd lingkungan pemkab musi banyuasin secara masif pemprov sumatera selatan. bahwa selama bulan juli terjadi penarikan secara terstruktur, sistematis, masif dan terorganisir para skpd lingkungan pemkab musi banyuasin pemprov sumatera selatan, antara lain: hariadhi, se, si, pns sekretariat daerah kabupaten musi banyuasin dipindahkan staf sekretariat daerah provinsi.riani si, badan kembang politik dan lintas kabupaten musi banyuasin dipindahkan menjadi staf sekretariatkhwanuddin, sos, si, pns dinas perkebunan kabupaten musi banyuasin dipindahkan menjadi staf sekretariat daerah propgus yudiantoro, si, pns setda kabupaten musi banyuasin dipindahkan staf setdar. ngatijan, mm: pns sekretariat daerah kabupaten musi banyuasin dipindahkan badan pendidikan pelatihfebruari (vide bukti pt sulfa, semei (vide bukti pt ir. marwan saragih, m.t, kepala bidang energi dinas pertambangan dan energi kabupaten muba dipindahkan dinas pertambangan dan energihj. matzah, perawat penyelia pada puskesmas balai agung dinas kesehatan kabupaten musi banyuasin dipindahkan utd dinas pendapatan daerahsri ida yulia lestari, st, staf dinas pertambangan energi kabupaten muba(vide bukti pt bayu sapransyah, se, staf dinas pertambangan energi kabupaten musi banyuasinmuhammad label alisahbana, ssp, pns kantor camat sungai keruh dipindah tugaskan biro pemerintahan setda provinsi sumsel dengan sk.da periang, st, mt, kasubbid akusisi pengolahan penyimpanan arsip statis dan dokumentasi badan perpustakaan, arsip dan dokumentasi kabupaten muba dipindahkan dinas pekerjaan umum bina marga provinsi sumsel dengan nomornurbaiti, pns negeri talang bobot kecamatan lais, kabupaten musi banyuasin dipindah tugasdwi henti nugraheni, s.aid ferdinand, pns dinas pendapatan pengelolaan keuangan dan aset daerahtertanggal juli (vide bukti pt emi romana, sskandar kurbanfrizal, st, pns dinas pekerjaan umum bina marga, kabupaten musi banyuasin dipindahkan dinas pekerjaan umum pengairannitawati apalagi, pns kantor lurah serapan jaya kabupaten mubamuda kusuma, si. pns dinas perhubungan kabupaten musi banyuasin dipindahkan utd dinas pendapatanbahwa seluruh sk. pemindahan para skpd yang tersebut atas pada konsiderans memperhatikan disebutkan bahwa surat wakil bupati musi banyuasin nomor tanggal juni persetujuan gubernur sumatera selatan tanggal juli anehnya surat nomor tersebutyang merupakan pasangan calon nomor urut. bahwa uraian keterangan tertulis pihak terkait dari angka s.d angka dan uraian s.d adalah bukti bagaimana pemohon pasangan calon nomor urut telah melakukan pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif dengan menggerakkan bapaknya alex noerdin yang notabene adalah gubernur provinsi sumatera selatan yang sekaligus juga merupakan tim pemenangan pasangan calon nomor (vide bukti pt bahwa dalil permohonan pemohon huruf angka angka angka angka halaman s.d yang pada intinya menuduh pihak terkait telah menggunakan dana apbd untuk pemenangan pihak terkait berupa pembiayaan baliho, membayar tagihan koran dan pembiayaan pari azhari cup adalah tuduhan yang sangat mendasar dengan tegas menolak tuduhan tuduhan tersebut dan pihak terkait mohon pemohon pasangan calon nomor urut agar dapat membuktikannya. bahwa dalil permohonan pemohon huruf angka angka angka angka halaman s.d yang menyatakan pihak terkait telah menggunakan fasilitas pemerintah daerah berupa penggunaan rumah dinas untuk pertemuan, pemasangan baliho, spanduk dan penggunaan kendaraan sangatlah kabur karena pemohon pasangan calon nomor urut tidak sama sekali menyebutkan waktu kejadian dalam dalil tersebut sehingga dengan tegas pihak terkait menolak dalil dalil tersebut atas. bahwa dalil permohonan pemohon huruf angka angka angka angka sangatlah kabur karena dalil tersebut tanpa menyebutkan tempat dan waktu kapan peristiwa itu terjadi untuk itulah pihak terkait menolak dalil dalil tersebut dan tidak tertuju secara jelas kepada siapa hal itu ditujukan. bahwa dalil permohonan pemohon huruf angka dan angka haruslah ditolak sebab dalam dokumen model da2. kwk. kpu yang ada pada saksi ppk pihak terkait dinyatakan nihil, (vide bukti pt bahwa dalil permohonan pemohon huruf angka angka angka haruslah ditolak sebab, jika pemohon pasangan calon nomor urut memahami peraturan perundang undangan mengenai pemilukada maka pemohon pasangan calon nomor urut sudah selayaknya melaporkan hal tersebut kepada panas kabupaten yang memang berwenang menangani pelanggaran pelanggaran dalam proses pelaksanaan pemilukada. bahwa dalil permohonan pemohon huruf angka dan angka pihak terkait menolak secara tegas karena dalil tersebut sangat mengada ada dan hanya bersifat tuduhan tuduhan yang tanpa dasar kapan dan dimana pihak terkait mendatangkan pemilih yang tidak terdaftar dalam dpt? dan tps mana orang orang tersebut diarahkan untuk mencoblos. bahwa dalil permohonan pemohon huruf angka angka angka angka dan angka bukan domain pihak terkait untuk menjawabnya. lain asisten sopan majid, camat sungai keruh habib rahman, kepala bkd ruslan, kepala bappeda ir. akmal edy, pegawai dinas kesehatan serif topik, kepala dinas perindustrian dan perdagangan ir. iwan muslimin dan banyak lagi pns lainnya. dalam acara tersebut pasangan calon nomor urut dengan lantang meneriakkan lanjutkan! . lokasi pelaksanaan acara juga dipenuhi bendera bendera partai pendukung, bahwa dalam kegiatan kunjungan bupati musi banyuasin dalam rangka peresmian rumah gratis untuk penduduk tepi sungai desa lubuk binti alo kecamatan batang hari leo, yang pembiayaannya dimintakan camat batang hari leo bantuan dana kepada pemda musi banyuasin, bupati incumbent dalam memberikan sambutannya menggunakan kegiatan tersebut untuk pemenangan pasangan calon nomor urut dimana dalam kegiatan kedinasan tersebut sdr. bupati incumbent, selain mengajak serta sdr. beny werneri sebagai pasangan calon wakil bupati yang duduk bersebelahan, juga memasang umbul umbul kampanye bertuliskan sahabat pari dari muba untuk muba, lanjutkan? dan dalam umbul tersebut juga terpampang gambar pasangan calon nomor urut bahwa bupati incumbent juga melibatkan kepala desa tenggara kecamatan peluang, untuk mengarahkan warga dusun lumbung betok desa tenggara dengan menggunakan mobil milik kepala desa jenis kijang krista bg1135 dan kijang untuk memilih dan memenangkan pasangan calon nomor urut bahwa bupati incumbent menggunakan sarana pendidikan untuk pemenangan pasangan calon nomor urut dengan cara melakukan kampanye dengan menempel gambar pasangan calon tersebut pada majalah dinding sekolah sma payung kincir, kecamatan tunggal jaya: bahwa bupati incumbent menggunakan sekretaris kecamatan plakat tinggi sdr. alpen husein, skm, mm, untuk pemenangan pasangan calon nomor urut yang pada saat memberikan kata sambutan pada acara pasar murah tanggal september lapangan bola suka damai kecamatan plakat tinggi, mengarahkan warga yang hadir tempat itu untuk memilih dan memenangkan pasangan calon nomor urut bahwa selain itu, penggunaan dan keberpihakan jajaran pejabat untuk pemenangan pasangan calon nomor urut semakin nampak dari adanya bahwa dalil permohonan pemohon huruf dan huruf halaman s.d halaman selama berkenaan dengan objek perselisihan masalah dp4, dps dan dpt pihak terkait tunduk pada putusan pengadilan tun palembang yang telah memeriksa gugatan pasangan calon nomor dodi reza alex dan islan hanura penggugat) melawan kpu kabupaten musi banyuasin tergugat) putusan nomor ptun plg, tanggal september (satu hari sebelum pemungutan suara pemilukada kabupaten musi banyuasin) (vide bukti pt bahwa dalam putusan ptun palembang nomor ptun plg, pada bagian menimbang halaman paragraf disebutkan bahwa menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut atas, majelis hakim berpendapat bahwa tindakan tergugat dalam proses penerbitan objek sengketa guo sud, dengan demikian majelis hakim berkesimpulan sudah seharusnya gugatan penggugat dinyatakan ditolak untuk seluruhnya , bahwa dalil pemohon nomor urut huruf angka dan halaman s.d adalah domain dari memohon untuk menjawabnya. bahwa dalil pemohon nomor urut huruf halaman mengenai tidak segelnya kotak suara merupakan domain dari memohon. bahwa dalil pemohon nomor urut huruf halaman adalah domain dari memohon, sehingga termohonlah yang dapat menjawab dalil tersebut. bahwa dalil pemohon nomor urut huruf halaman s.d halaman adalah domain dari memohon untuk menjawabnya. dalam pokok pokok permohonan nomor php.d x bahwa semua dalil dalil pihak terkait yang tercantum dalam keterangan tertulis ini, juga gunakan untuk menjawab seluruh isu dalil dalil permohonan pemohon pasangan calon nomor urut atas nama sungai paku ali, sip dan suara, dengan nomor registrasi php.d x vipasangan calon nomor urut atas nama dodi reza alex dan islan hanura, pasangan calon nomor urut atas nama sungai paku ali, sip dan suara ini berkenan mengadili yangyatakan tidak dapat diterimapasangan calon nomor urut atas nama sungai paku ali, sip dan suara nomor registrasi php.d x menolak secara keseluruhannomor urut atas nama sungai paku ali dan suara, nomor registrasi php.do01 fotokopi ktp pasangan calon pihak terkait, atas nama pari azhari: bukti fotokopi ktp pasangan calon pihak terkait, atas nama beni werneri: bukti fotokopi keputusan kpu kabupaten musi banyuasin nomor pts kpu kab tahunbukti pt fotokopi), tertanggal oktolampiran model db1 kwk.kpu): bukti fotokopi berita acara rapat pleno kpu kabupaten muba nomor ba x tertanggal oktober bukti pt fotokopibukti pt fotokopi tanda bukti lapor bawaslu kabupaten musi banyuasin nomor lp pemilukada muba! vi bukti pt alat bukti laporan nomor pemilukada muba vii bukti fotokopi dokumen transkrip alat bukti laporan nomor pemilukada muba!pemilukada muba vii bukti fotokopi alat bukti dokumen transkrip laporan nomor:cdba valdokumen alat bukti koran harian umum berita pagi tanggal agustus berjudul warga lawang wetan terima bingkisan"1a alat bukti amplop berisi uang dan bukti foto, bukti2a vcd bukti rekaman laporan nomor lp pemilukada muba)an kepolisian nomor: tbl 1x sumselresmuba,alat bukticd, laporan nomor lp pemilukada muba bukti pt fotokopi dokumen transkrip alat bukti laporan nomor cetakpenerimaan laporan nomor pemilukada muba bukti pt fotokopi surat kementrian dalam negeri nomor sj:i tertanggal februari bukti pt fotokopi gubernur sumatera selatan nomor pts bkd.ii tertanggal mei bukti pt fotokopi gubenur sumatera selatan nomor pts bkd.i tertanggal juli1 tertanggal juli bukti fotokopi surat keputusan tim kampanye gabungan partai politik calon bupati dodi reza alex, lic, econ, mba dan calon wakil bupati islan hanura, s.t., m.m. periode bukti fotokopi model da2. kwk. kpu saksi ppk pihak terkait: bukti fotokopi putusan pengadilan tun palembang nomor ptun plg, tanggal september bukti fotokopi model da, da1, lampiran da1, model da2 kecamatan sungai keruh: bukti fotokopi model da, da1, lampiran da1, model da2 kecamatan tunggal jaya, bukti fotokopi model da, da1, lampiran da1, model da2 kecamatan peluang: bukti fotokopi model da, da1, lampiran da1, model da2 kecamatan plakat tinggi, bukti fotokopi model da, da1, lampiran da1, model da2 kecamatan batang hari leo: bukti fotokopi model da, da1, lampiran da1, model da2 kecamatan sedayu, bukti fotokopi model da, da1, lampiran da1, model da2 kecamatan babat surat: bukti fotokopi model da, da1, lampiran da1, model da2 kecamatan lais: bukti fotokopi model da, da1, lampiran da1, model da2 kecamatan lawang wetan, bukti fotokopi model da, da1, lampiran da1, model da2 kecamatan sanga desa, bukti fotokopi model da, da1, lampiran da1, model da2 kecamatan jalan: bukti fotokopi model da, da1, lampiran da1, model da2 kecamatan payung lendir, bukti fotokopi model da, da1, lampiran da1, model da2 kecamatan sungai lilin: bukti fotokopi model da, da1, lampiran da1, model da2 kecamatan babat toman. bahwa disamping itu, pihak terkait mengajukan (limaarif novel saksi hadir dalam pembagian sembako pada tanggal agustus sebelum waktu kampanye, pada saat kampanye hadir gubernur dan membagikan uang rp. juta untuk setiap desa (ada desa), pada tanggal agustus saksi melihat desa biji mulyo ada penjualan sembako murah dan juga dihadiri oleh gubernur, bahwa ada rekaman kegiatan tersebut dan disampaikan bawaslu. aneka saksi adalah kepala desa sungai napal kecamatan batanghari leo, bahwa ada dpt dpt fiktif desa sungai napal. riyanto saksi adalah kepala desa kalibaru, saksi melihat ada pns ikut berkampanye untuk pemohon: bahwa verifikasi dpt hanya kepada salah satu tim. idris saksi adalah tim sukses laskar matahari: saksi melihat pemohon melibatkan pns dalam kampanye: bahwa pasangan calon nomor urut berkampanye luar jadwal. subianto kunjungan bapak bupati muba batanghari leo dalam rangka peresmian smk negeri bapak bupati menerangkan bahwa anggaran batanghari leo selama ini hanya bawah milyar, sekarang sudah meningkat menjadi milyar. rizal kunjungan gubernur sumatera selatan menghujat salah satu pasangan calon dan menunjukkan kekuasaan dengan memindahkan pns yang ada kecamatan sungai keruh. berlin kasasi saksi adalah tim sukses dari laskar matahari, banyak pns lingkungan provinsi sumatera selatan mengikuti kampanye: ada kampanye hitam berupa buletin yang isinya menjelek jelekkan bupati. happy chandra saksi adalah tukang ojek: gubernur memberikan uang kepada tukang ojek, petugas kebersihan, dan pasukan kuning. zulkarnain gubernur memberi uang ribu dan meminta tolong, saksi tidak tahu gubernur minta tolong apa. yus sudarlin saksi melihat ada pns dari dinas sosial provinsi sumatra selatan yang melakukan money politic, bahwa oknum pns tersebut telah diamankan kepada bawaslu dan kepolisian setempat. fauzi balik saksi adalah satgas merah putih: saksi membantu menangkap pns yang melakukan money politic. nazaruddin saksi adalah ketua tim sukses pari: pada tanggal september telah tertangkap tangan tim pasangan calon nomor urut membagi bagikan bingkisan, oknum tersebut telah dilaporkan kepada bawaslu. suharyo bahwa pembagian bingkisan tersebut dilakukan oleh tim kandidat atau tim sukses pasangan calon nomor urut pada masa tenang. zaidatulher pada tanggal agustus gubernur membagikan amplop yang berwarna putih yang berisi uang ribu, bahwa temuan tersebut telah dilaporkan kepada bawaslu. umar fauzi saksi melihat gubernur turun dari pesawat helikopter: saksi melihat tim sukses pasangan calon nomor urut membagi bagikan amplop berisi uang. i2. menimbang bahwa panitia pengawas pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah kabupaten musi banyuasin menyampaikan keterangan tertulis yang diterima oleh kepaniteraan pada tanggal oktober yang pada pokoknya sebagai berikut: bahwa total laporan yang masuk dalam kategori pelanggaran pemilukada berjumlah laporan, yakni terdiri dari: sebanyak laporan pelanggaran pidana, masing masing: dokumentasi kepala dinas ir. suami, kepala dinas punk ir. sulaiman zakaria, kepala dinas pendidikan nasional drs. yusuf alilin, bupati musi banyuasin yang adalah calon nomor urut bersama pejabat pejabat lainnya melakukan foto bersama berlatar belakang foto pasangan calon nomor urut bertuliskan dari muba untuk muba, lanjutkan! desa pulai gading kecamatan payung lendir: bahwa bupati incumbent juga menggunakan para pns guru bernama padi dan kawan kawannya mengarahkan masyarakat desa tenggara kecamatan peluang untuk memilih dan memenangkan pasangan calon nomor urut bahwa pemohon juga mempunyai fakta tentang keterlibatan dan keberpihakan para kepala desa dan perangkatnya dalam pemilukada kabupaten musi banyuasin, untuk memenangkan pasangan calon incumbent, sebagaimana akan pemohon buktikan dengan menghadirkan saksi saksi sdr. lukman, fery pajak, tabbirulludin, dan sdr. jong: bahwa penggunaan struktur kekuasaan semakin nampak dengan menghadirkan kepala dinas pertambangan energi zulfikar, kepala polip mat data, kepala bagian umum perlengkapan setda musi banyuasin syamsuddin fei pada pelaksanaan pleno rekapitulasi penghitungan suara ruang pleno ppk penghitungan suara kecamatan sungai keruh: bahwa pelanggaran lainnya, adalah dengan melibatkan kepala bkd sar. ruslan, tepatnya pada tanggal september meminta kepada sdr. iskandar untuk membantu mendukung pari dan diberi uang rp. kemudian pada tanggal september pukul kepala sekolah yang bernama dermawan mengumpulkan massa sekitar orang dirumahnya, bupati incumbent melakukan pemecatan, mutasi, dan emosi terhadap para pns bahwa pelanggaran bupati incumbent yang menjadi pasangan calon nomor urut dalam menggunakan kekuasaan yang melekat pada dirinya untuk memenangkan pencalonan kembali dalam pemilukada september yakni dengan melakukan pemecatan, mutasi, dan emosi kepada jajaran pejabat dan pegawai yang tidak bersedia mendukung dan memenangkan pasangan calon nomor urut sebagaimana fakta hukum sebagai berikut: laporan diteruskan polres musi banyuasin: laporan diantaranya khusus keterlibatan pns masuk dalam pelanggaran disiplin pns sesuai tahun tentang disiplin mengawasi negeri sipil): sebanyak laporan pelanggaran administrasi, masing masing: laporan diteruskan kpud musi banyuasin, laporan tidak diteruskan karena tidak terpenuhi syarat formasebanyak laporan pelanggaran kode etik, masing masing: laporan diteruskan bawaslu ri kpu muba,bahwa total laporan yang masuk kategori bukan pelanggaran pemilukada berjumlah laporan, tidak diteruskan karena luar kewenangan panwaslukada: bahwa total laporan yang masuk kategori sengketa pemilukada berjumlah laporan, diselesaikan melalui mekanisme musyawarah yang difasilitasi panwaslukaddengan pendiriannya: i2. menimbang bahwa pemohodmusi banyuasianggal juni dan keputusan komisi pemilihan umumanggal juni pemohon dan pemohon adalah pasangan calon bupati dan wakil bupati kabupaten musi banyuasin tahuusi banyuasinadalah hari(vide bukti pi dan pllbertanggal oktober (vide bukti pi dan il 2a), i3 menimbang bahwa pemohon dan pemohon mendalilkan telah terjadi pelanggaran dalam pemilukada kabupaten musi banyuasi pemohon mengajukan bukti bukti surat tertulis yang diberi tanda bukti pl sampai dengan bukti pi serta (dua puluh tujuh) orang saksi dan pemohon mengajukan bukti bukti surat tertulis yang diberi tanda bukti pll sampai dengan bukti p1i serta (dua puluh tigterhadap permohonan pemohon dan pemohon tkeseluruhanyang dimaksud dalam dan pmk(tujuh) orang saksi yang telah didengarkan keterangannya dalam persidangan tanggal oktooktoberoktooktober telah disampaikan keterangan tertulis panwaslukada kabupaten musi banyuasin, selengkapnya termuat dalam bagian duduk perkara: i3. menimbang bahwa pemohon dan pemohon iidengan pendiriannya masing masing,dan pemohon tidak memenuhi syarat yang dimaksud dalam dan pmk dan eksepsi pihak terkait bahwasekda musi banyuasin, drs. h.a. faisal andalas, ar, m.si., atas usul bupati incumbent dengan surat nomor bkd.diklat tanggal oktober tentang usul pengangkatan sekretaris daerah kabupaten musi banyuasin, dan diangkat oleh gubernur sumatera selatan dengan nomor pts bkd.ii tanggal februari tentang penetapan drs. h.a. faisal andalas, ar, m.si. dan telah disetujui oleh menteri dalam negeri dengan surat nomor sj tanggal februari tentang persetujuan pengangkatan calon sekretaris daerah kabupaten musi banyuasin agar gubernur sumatera selatan menetapkan pengangkatan drs. faisal, ar, si., namun setelah diangkat dan dilantik, kemudian bupati incumbent memintanya untuk menjadi tim sukses sebagai mesin pemenangan pasangan calon nomor urut tetapi sekda tidak bersedia, yang bersangkutan dinon job kan dari fungsi dan tanggung jawab sewajarnya sebagai sekretaris daerah pemda kabupaten musi banyuasin: bahwa bupati incumbent mencopot drs. efendi syaman dari jabatannya selaku kepala dinas tenaga kerja dan transmigrasi karena tidak bersedia menjadi tim sukses pasangan calon nomor urut bahwa bupati incumbent memutari drs. already, dari jabatan kepala diknas menjadi staf ahli bupati, namun setelah dipanggil oleh bupati pada tanggal november diminta untuk menjadi tim suksesnya pada pemilukada tahun karena permintaan tersebut ditolak, kemudian yang bersangkutan dicopot dari jabatannya dan dinon job kan tanpa alasan yang jelas: saksi pribadi): bahwa bupati incumbent juga mencopot sdr. marwan pansori dari jabatannya selaku camat sedayu kemudian dipindahkan menjadi staf biasa non job karena tidak bersedia menjadi tim pemenangan pasangan calon nomor urut bahwa bupati incumbent mencopot sdr. justin dari jabatannya selaku kepala bagian batas wilayah karena tidak bersedia menjadi mesin pemenangan pasangan calon nomor urut bahwa bupati incumbent mengemasi sdr. marwan saragih dari jabatannya sebagai plt. dinas pertambangan menjadi staf biasa dinas sekretariat daerah provinsi sumatera selatan karena tidak bersedia menjadi tim pemenangan pasangan calon nomor uruterdasarkan pertimbangan bahwa mahkamah tidak hanya mengadili perselisihan hasil penghitungan angka semata, maka eksepsi memohon dan pihak terkait adalah tidak tepat dan tidak beralasan hukum: tentang pokok permohonan i3. menimbang bahwa pemohon dan pemohon mendalilkan, pihak terkait melibatkan aparat pemerintah daerah kabupaten musi banyuasin untuk memenangkan dirinya, untuk membuktikan dalilnya, pemohon dan pemohon mengajukan bukti antaranya, bukti pi sampai dengan bukti pi dan bukti sampai dengan bukti bukti sampai dengan bukti bukti serta bukti berupa surat perintah nomor spin sat.pol bertanggal september yang dianggap pemohon pada praktiknya dimanfaatkan untuk memenangkan pihak terkait, daftar hadir tenaga kerja sukarela satuan polisi pamong praja kabupaten musi banyuasin, surat pernyataan puja kusuma, video rekaman yang sebagian telah diperdengarkan dalam persidangan, serta akta affidavit mengenai pernyataan tentang pihak terkait sebagai petahana telah mengundang camat, satuan kerja perangkat daerah, kepala kepala badan kepala dinas, rumah pribadi untuk persiapan pemenangan dan keterlibatan kepala satpol dalam memenangkan pihak terkait: dan bukti ii sampai dengan bukti 1l 3c berupa surat lembaga intelijen pers reformasi republik indonesia, bukti 1i 6j berupa foto serta keterangan saksi, antaranya, zaki alam, pribadi, eka satria, alamsyah, pd., baharuddin, marwan ansari, riki junaidi, siti nurjanah, syafii, saparudin, ariyanto, dan maulid, pihak terkait dalam keterangannya menyatakan, tuduhan tuduhan pemohon tersebut tidak berdasar dan ibarat kata pepatah menepuk air dulang, memetik muka sendiri karen. menurut pihak terkait, pemohon melibatkan pegawai negeri sipil provinsi sumatera selatan, mengingat calon bupati dodi reza alex pemohon adalah putra tertua gubernur sumatera selatan alex noerdin) yang juga menjadi tim kampanye pemohon alex noerdin sebelum menjadi gubernur sumatera selatan periode juga merupakan bupati musi banyuasin periode dengan wakil bupati pari azhari pihak terkait) (vide bukti pt sampai dengan bukti pt dan. pihak terkait juga membawa bukti video tentang keterlibatan gubernur dalam berkampanye yang sebagian antaranya disetel persidangan. mahkamah menilai, berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan dan bukti bukti yang diajukan, termasuk tidak adanya upaya yang cukup untuk membantah tuduhan tuduhan baik dari pemohon kepada pihak terkait, maupun sebaliknya, memang benar ada keterlibatan aparat pemerintah untuk memenangkan pasangan calon tertentu, baik untuk memenangkan pemohon maupun pihak terkait, artinya dalam fakta persidangan yang berusaha melibatkan aparat adalah pihak pemohon maupun pihak terkait. akan tetapi, walau terdapat keterlibatan aparat pemerintah untuk kedua pihak tersebut, mahkamah meyakiniapalagi ternyata pihak memohon kpu kabupaten musi banyuasin) berdasarkan pemeriksaan persidangan tidak terlibat langsung maupun tidak langsung dalam pengerahan aparat itu. dengan demikian, dalil pemohon guo tidak beralasan hukum, i3. menimbang bahwa pemohon mendalilkan, pihak terkait melakukan pemecatan, mutasi, dan emosi kepada pejabat dan pegawai pemerintah daerah yang tidak bersedia mendukung dan memenangkan dirinya (vide bukti dan bukti berupa surat keputusan mutasi, emosi, dan pemecatan, bukti sampai dengan bukti berupa putusan pengadilan tata usaha negara, bukti 1i berupa akta affidavit atas nama hamka, richard cahyadi, riki junaidi, pribadi, syamsudin, dan etilena, bukti berupa akta affidavit atas nama marwan saragih, serta keterangan saksi, antaranya, zaki alam, pribadi, zailani, sri selasih, nova riana, siti nurjanah, riki junaidi, marwan ansari, baharuddin, faisal andalas, muhammad ali amin, djuliyanto, dan fajar ibnu safari): pihak terkait dalam keterangannya menjelaskan, pihak terkait sebagai petahana sampai hari ini belum pernah mengeluarkan surat keputusan pemecatan orang sebagaimana yang dituduhkan pemohon pihak terkait melakukan mutasi atas pegawai pegawai lingkungan pemerintahan kabupaten musi banyuasin didasari pada peraturan perundang undangan yang berlaku. hal tersebut dibuktikan dengan tidak adanya teguran dari menteri dalam negeri. sebaliknya, justru keputusan gubernur sumatera selatan alex noerdin yang melakukan pemindahan satuan kerja perangkat daerah skpd) kabupaten musi banyuasin secara masif pada bulan juli adalah tidak sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku (vide bukti pt sampai dengan bukti ptegawai negeri sipil kabupaten musi banyuasin oleh gubernur sumatera selatan dengan nomor surat bukti (vide bukti pt menurut pihak terkait, seluruh surat keputusan pemindahan para skpd pada konsiderans memperhatikan disebutkan bahwa surat wakil bupati musi banyuasin nomor: tanggal juni persetujuan gubernur sumatera selatan, tanggal juli yang mana surat yang tersebut pada nomor: konsideransislan hanura yang juga merupakan pasangan calon nomor urut pemohon, mahkamah menilai, pemohon tidak mengajukan bukti yang cukup untuk dapat meyakinkan mahkamah bahwa pemecatan, mutasi, dan emosi tersebut terkait langsung dengan pemilukada, apalagi pihak kementerian dalam negeri tidak mempersiapkannya. seandainyapun ada pemecatan, mutasi, dan emosi yang bertentangan dengan peraturan perundang undangan, maka ada upaya hukum, yaitu mengajukan hal tersebut pada pengadilan tata usaha negara sebagaimana ditunjukkan pada bukti sampai dengan bukti selain itu, mahkamah menilaidengan demikian, dalil pemohon guo tidak terbukti menurut hukum, i3. menimbang bahwa pemohon mendalilkan, pihak terkait menggunakan anggaran pendapatan belanja daerah untuk memenangkan dirinya dalam bentuk pembuatan baliho dan sosialisasi program atau pemilukada melalui media cetak, kegiatan turnamen, dan lain lain (vide bukti bukti, antaranya, bukti bukti sampai dengan bukti berupa dokumentasi foto, dan keterangan saksi edi supaya dan anitawati apalagi), mahkamah menilai, dalil pemohon guopada butir alinea ketujuh sudah ditegaskan bahwa pelanggaran yang seperti ini tidak bisa dijadikan dasar pembatalan hasil pemilukada karena pengaruhnya tidak bisa ditaksir tetapi kalau hal itu ada maka bisa diperkarakan peradilan umum atau ptun. sehubungan dengan dugaan penggunaan dana anggaran pendapatan belanja daerah yang tidak sepantasnya tersebut, mahkamah menilai, penemuannya dapat dilakukan oleh pemeriksa keuangan sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku yang manakala ada penyalahgunaan dapat dibawa peradilan umum. dengan demikian,nggunakan fasilitas pemerintah daerah untuk menyelenggarakan pertemuan dengan elemen masyarakat, kegiatan kampanye dan kegiatan lainnya dalam upaya pemenangan dirinya. untuk membuktikan dalilnya, pemohon mengajukan bukti, antaranya, bukti sampai dengan bukti dan bukti sampai dengan bukti berupa video rekaman, bukti dan bukti serta bukti ii 6j, mahkamah menilai,tersebut harus dikesampingkan: i3. menimbang bahwa pemohon mendalilkan, pihak terkait melakukan intimidasi terhadap warga pendukung pemohon (vide bukti berupa surat pernyataan berbentuk akta bawah tangan, bukti berupa akta affidavit, dan keterangan saksi antaranya baharuddin dan yusuf bin abdul kadir), pihak terkait dalam keterangannya menjelaskan, dalil permohonan pemohon sebagian sangatlah kabur karena dalil tersebut tidak menyebutkan tempat dan waktu kapan peristiwa itu terjadi. selain itu, terhadap kejadian ppk toman dan tps lingkungan kecamatan babat toman, dalam dokumen model da2.kwk.kpu, pernyataan keberatan saksi pasangan calon adalah nihil (vide pt mahkamah menilai, bukti bukti yang diajukan pemohon tidak cukup meyakinkan mahkamah bahwa ada pelanggaran pemilukada yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif, sertalakukan praktik politik uang (money politic). untuk membuktikan dalilnya, pemohon mengajukan bukti, antaranya, bukti berupa akuntansi dan bukti 1i 3b sampai dengan bukti 1l 3c berupa surat lembaga intelijen pers reformasi republik indonesia dan keterangan saksi yusuf bin abdul kadir, suparman, islan, rusdi. pihak terkait dalam keterangannya menjelaskan, pemohon sudah selayaknya melaporkan hal tersebut kepada panwaslukada kabupaten musi banyuasin yang memang berwenang menangani pelanggaran pelanggaran dalam proses pelaksanaan pemilukada. selain itu, pihak terkait mengajukan saksi saksi yang pada pokoknya menerangkan, pemohon yang kerap melakukan politik uang (money politic) dengan bantuan gubernur provinsi sumatera selatan alex noerdin) (vide: ketua panwaslukada kabupaten musi banyuasin, drs. ibrahim hasan, dalam persidangan kamis, oktober menyatakan, laporan pelanggaran money politic yang dilakukan pemohon lebih banyak dari pihak terkait. sehubungan dengan hal tersebut, mahkamah menerima surat nomor bawaslu bertanggal oktober dari badan pengawas pemilihan umum bawaslu) yang pada pokoknya menyatakan, bawaslu tidak merekomendasikan panwaslukada kabupaten musi banyuasin memberikan keterangan lisan mahkamah, hanya merekomendasikan agar panwaslukada memberikan keterangan tertulis, serta mahkamah juga menerima surat pernyataan zainuddin, s.e., anggota panwaslukada kabupaten musi banyuasin) yang pada pokoknya menyatakan, menolak pernyataan lisan ketua panwaslukada kabupaten musi banyuasin dalam persidangan. mahkamah perlu menerangkan bahwa pernyataan lisan ketua panwaslukada kabupaten musi banyuasin dibuat tanpa surat perintah tugas, akan tetapi keterangan tersebut bukan satu satunya bahan pertimbangan mahkamah, apalagi selain menjelaskan secara lisan drs. ibrahim hasan juga menyerahkan bahan tertulis seperti yang direkomendasikan oleh bawaslu. terlebih lagi keterangan tersebut hanya memperkuat kesaksian atau bukti bukti lain dari para pihak sebelumnya, karena pada prinsipnya mahkamah mengambil kebenaran materiil dalam setiap pemeriksaan perkara dari keseluruhan fakta yang saling terkait: bahwa mahkamah juga menerima keterangan tertulis dari panwaslukada yang diterima kepaniteraan mahkamah pada tanggal oktober yang pada pokoknya menguraikan jumlah dan daftar laporan temuan dugaan pelanggaran pemilukada musi banyuasin periode april september dalam keterangan tertulis tersebut tertera adanya laporan mengenai dugaan pidana politik uang yang dilakukan pemohon maupun pihak terkait: mahkamah menilai, bukti bukti yang diajukan pemohon tidak menunjukkan adanya pelanggaran pemilukada yang terstruktur, sistematis, dan masif. adanya akuntansi pemasangan listrik bergambar pihak terkait yang dikuatkan keterangan saksi tidak menunjukkan kebenaran dugaan tersebut dan sifat hasilnya. demikian juga atas keterangan saksi saksi lainnya. selain itu, tidak ada bukti yang menunjukkan pengaruhdengan demikian, dalil pemohon guo harus dikesampingkan, i3 menimbang bahwa pemohon dan pemohon mendalilkan, pihak terkait memobilisasi pemilih dari daerah lain, yaitu penggunaan (sembilan) bus untuk mendatangkan penduduk kabupaten musi banyuasin yang tidak terdaftar dalam dpt karena sudah pindah, serta didatangkannya para pemilih dari kabupaten musi rawas, serta adanya pembuatan surat keterangan domisili secara masal untuk orang. untuk membuktikan dalil guo, pemohon mengajukan bukti antaranya, bukti berupa surat keterangan domisili kepada warga oleh kepala desa srimulat, pihak terkait dalam keterangannya menjelaskan, dalil pemohon sangat mengada ada dan hanya bersifat tuduhan tuduhan yang tanpa dasar, yaitu tidak menunjukkan kapan dan dimana pihak terkait mendatangkan pemilih yang tidak terdaftar dalam dpt dan tps mana orang orang tersebut diarahkan untuk mencoblos, mahkamah menilai, pemohon tidak dapat mengajukan bukti bukti yang cukup atas upaya mobilisasi pemilih tersebut. pada prinsipnya, pemohon seharusnya dapat membuktikan apakah mobilisasi tersebut terkait langsung dengan proses pemilihan atau pencoblosan pasangan calon tertentu. bukti adanya mobilisasi yang diajukan tidak menunjukkan adanya keterkaitan dengan hasil pemilukada seperti yang ditunjukkan dalam formulir hasil penghitungan suara tingkat tps yang tidak pula diajukan oleh pemohon. tidak ada penjelasan kapan, dimana, dan tps berapa saja pemilih pemilih yang tidak berhak itu didatangkan. dengan demikian, dalil pemohon guo harus dikesampingkan: i3. menimbang bahwa pemohon dan pemohon mendalilkan, adanya permasalahan daftar pemilih potensial pemilih dp3), daftar pemilih sementara dps), dan daftar pemilih tetap dpt).bukti sampai dengan bukti pi bukti sampai dengan bukti bukti bukti bukti 1i sampai dengan bukti ii 6f, bukti il 6h sampai dengan bukti il 6i serta bukti il dan keterangan saksi, antaranya, rabi dan sudirman: memohon dalam jawabannya menerangkan, memohon telah melakukan revisi terhadap dpt berdasarkan permintaan pemohon. jumlah pemilih pada dpt bertanggal agustus adalahrapat pleno pada tanggal agustus dan menghasilkan keputusan dengan jumlah pemilih pada dpt menjadi dan jumlah tps menjadi (vide bukti akan tetapi pemohon tidak puas sehingga mengajukan gugatan pengadilan tata usaha negara palembang dengan putusan nomor ptun.plg, bertanggal september menyatakan, (vide bukti. selain itu, pemohon juga mengajukan bukti ii berupa surat edaran komisi pemilihan umum kabupaten musi banyuasin, bertanggal september yang pada pokoknya berisi pemberitahuan bahwa pemilih yang tidak terdaftar dalam dpt tetapi sudah terdaftar dalam dps masih dapat memberikan suaranya tps dengan ketentuan membawa identitas diri yang sah kepada ketua kpps seperti ktp kartu keluarga (vide bukti sehubungan dengan hal tersebut, pemohon memang mendalilkan adanya pemilih yang ditolak untuk memilih walau sudah terdaftar dalam dps, akan tetapi bukti yang diajukan berupa surat pernyataan akta bawah tangan tidak mempunyai nilai pembuktian yang cukup dan jumlahnya sangat tidak signifikan untuk mengubah kedudukan masing masing pasangan calon. selain itu, ada dua hal yang membebaskan memohon dari persoalan ini. pertama, daftar pemilih itu bersumber secara resmi dari dinas kependudukan sebagaimana terungkap dalam persidangan. kedua, persoalan itu telah diputus oleh pengadilan tata usaha negara. seumpamapun kelak ada putusan lain dari pengadilan tinggi tata usaha negara namun hal tersebut tidak berpengaruh pada putusan mahkamah ini sebab putusan pengadilan tata usaha negara dalam putusan ini hanya sebagian kecil dari fakta hukumadanya orang yang memilih dua kali dan kartu pemilih ganda, serta orang yang belum cukup umur dan belum menikah, meninggal dunia, sudah pindah yang diberi kartu pemilih sejumlah orang (vide bukti sampai dengan bukti bukti bukti dan keterangan saksi antaranya, keterangan informandum saksi bawah umur melawan): mahkamah menilai, fakta yang disampaikan oleh pemohon berupa jumlah kejadian atau pemilih tidaklah signifikan untuk dapat mengubah perolehan suara masing masing pasangan calon,memohon melakukan pelanggaran dengan tidak menyegel semua kotak suara dalam pemilukada kabupaten musi banyuasin yang dibuktikan dengan surat yang ditandatangani oleh pps dalam(vide keterangan saksi rizal efendi): mahkamah menilai, terdapat kontradiksi antara pernyataan tidak menyegel semua kotak suara dalam pemilukada dan fakta yang disampaikan berdasarkan, sehingga menyebabkan dalil pemohon guo kabur. selain itu, menurut mahkamah, adanya kotak yang tidak tersegel tidak terkait dengan perolehan suara apabila tidak dibuktikan adanya perbedaan hasil suara masing masing pasangan calon tingkat tps, ppk, ataupun kabupaten. dalam kenyataannya, pemohon tidak membuktikan hal demikian, sehingga dalil pemohon guo harus dikesampingkan, i3 menimbang bahwa pemohon mendalilkan, memohon tidak membagikan undangan kepada pemilih (vide bukti berupa undangan yang tidak diberikan sejumlah pemilih): bahwa bupati incumbent mencopot sdr. ricard cahyadi dari jabatannya selaku kepala bidang tpu dinas kebersihan dan penerangan karena tidak mau menjadi tim pemenangan pasangan calon nomor urut bahwa bupati incumbent memberhentikan sdr. zaki alam dari jabatannya sebagai camat lais karena tidak bersedia berpihak dan menjadi tim pemenangan pasangan calon nomor urut serta tidak bersedia mempengaruhi serta mengarahkan warga kecamatan lais untuk memilih pasangan calon nomor urut bahwa bupati incumbent memberhentikan sdr. endian syari, sos. dari jabatannya selaku sekretaris dinas pemberdayaan masyarakat desa karena tidak bersedia berpihak dan menjadi tim pemenangan pasangan calon nomor urut dalam pemilukada musi banyuasin tahun bahwa bupati incumbent juga memberhentikan sdr. riki junaidi dari jabatannya sebagai kepala satpol dan dimutasikan menjadi kabid perpustakaan karena tidak bersedia berpihak kepada pasangan calon nomor urut dan tidak bersedia untuk membantu memenangkan pasangan calon nomor urut bahwa melalui kepanjangan tangannya pada dinas kebersihan dan pertamanan dkp), bupati incumbent memberhentikan dua orang petugas kebersihan berstatus honorer karena tidak mau mendukung pasangan calon nomor urut dan mengancam akan memecat sejumlah orang petugas kebersihan honorer lainnya pada dinas dkp apabila tidak bersedia mendukung pasangan calon nomor urut bahwa mutasi pegawai menjelang pemilukada kabupaten musi banyuasin juga terjadi atau menimpa sdr. nova riana seorang bidan desa banjar agung kecamatan jalan dipindahkan dimutasi rsud sedayu tanpa menghadirkan bidan pengganti desa tersebut, yang untuk mencapai tempat kerja barunya dari desa banjar agung menuju sedayu harus menggunakan kapal motor boat dan dilanjutkan perjalanan darat dengan waktu tempuh sekitar enam jam, tanpa alasan yang jelas, sementara bidan tersebut sebenarnya sangat dibutuhkan sebagai tenaga medis desa tersebut, hanya karena bapak sang bidan tersebut yang merupakan tokoh masyarakat mendukung dodi islan pemohon). fakta lainnya, bahwa sebelum dimutasi, bidan tersebut bersama tenaga para medis lainnya diminta oleh kepala sehubungan dengan hal tersebut, memohon mengajukan bukti berupa surat edaran nomor kpu kab 1x bertanggal september yang pada pokoknya menyatakan apabila ada penduduk yang sudah memenuhi syarat serta sudah terdaftar dalam dpt yang belum menerima undangan untuk memilih formulir kwk.kpu) agar segera menghubungi ketua kpps atau ketua pps tempatnya masing masing dengan menunjukkan identitas diri yang sah: mahkamah menilai, pemohon dalam permohonannya tidak menerangkan secara jelas dan terperinci mana wilayah yang tidak dibagikan undangan kepada pemilih, sehingga dalil pemohon guo kabur. walaupun kemudian setelah mahkamah memeriksa bukti bukti pemohon, terdapat bukti berupa undangan yang tidak diberikan sejumlah pemilih, akan tetapi jumlahnya pun tidak signifikan untuk mengubah kedudukan masing masing pasangan calon. selain itu, memohon telah menunjukkan iktikad baik dengan mengeluarkan surat edaran yang menyalahkan pemilih untuk meminta surat undangan memilih kepada masing masing kpps atau pps wilayahnya. dengan demikian, dalil pemohon guo harus dikesampingkan: i3. menimbang bahwa pemohon mendalilkan, adanya penempatan tps desa sakosuban, kecamatan batanghari leo, kabupaten musi banyuasin kabupaten musi rawas (vide bukti sampai dengan bukti dan keterangan saksi, antaranya, joo bin cek awi, sendi yanto, dan zailani): untuk membantah dalil pemohon guo, memohon mengajukan saksi kurniadi, ironi, hakim, iskandar, senen, alamsyah, dan yanto, serta bukti berupa surat kepala desa sako subang kecamatan batanghari leo, kabupaten musi banyuasin nomor bts sks x bertanggal oktober yang ditujukan kepada bupati cg. kabar. batas kabupaten musi banyuasin yang pada pokoknya meminta agar dipasang pilar permanen antar kabupaten musi banyuasin dan kabupaten musi rawas yang melampirkan berita acara kesepakatan pelacakan batas daerah antara kabupaten musi rawas dengan kabupaten musi banyuasin: mahkamah menilai, bantahan memohon beralasan hukum. selain itu, seandainyapun benar terdapat penduduk kabupaten musi rawas yang berada perbatasan antara kabupaten musi banyuasin dan kabupaten musi rawas ternyata ikut diundang dan memilih tps desa sakosuban, kecamatan batanghari leo, kabupaten musi banyuasin, apabila dilakukan pemungutan suara tps tersebut tidaklah dapat secara signifikan mengubah kedudukan masing masing pasangan calonterlebih lagi memohon mampu membuktikan adanya daftar pemilih tps tersebut yang semuanya beralamat wilayah musi banyuasin lengkap dengan daftar kartu keluarga masing masing, sedangkan saat konfrontasi depan sidang, pemohon mengajukan dua nama orang yang diketahui mengaku merupakan penduduk kabupaten musi rawas, yaitu rahmat dan rusli, namun pemohon tidak mampu membuktikan secara meyakinkan. dengan demikian, dalil pemohon guo harus dikesampingkan: i3 menimbangmeskipun begitu pelanggaran pelanggaran pidana yang terjadi secara sporadis yang dilakukan oleh pihak terkait maupun memohon dapat diteruskan peradilan umum tanpa dikaitkan dengan keabsahan pemilukada, i3an pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu: i4. eksepsi memohon dan pihak terkait tidak beralasan hukum: dalil dalil pemohon delapan belas bulan oktodan achmad edi subiantttd. achmad edi subianto luthfi widodo eddyono puskesmas jalan untuk memilih dan memenangkan pasangan bupati incumbent, namun tidak merespon permintaan tersebut: bahwa tindakan menggunakan kekuasaan juga terjadi dan menimpa sri suami, petugas harian lepas dinas kebersihan, dengan cara melarang membeli beras bazar murah hipmi pondok dumai, dan mengancam akan dipecat sebagai tenaga harian lepas karena dituduh berpihak dodi islan dan tidak bersedia membantu memenangkan pasangan calon nomor urut bahwa tindakan pemberhentian juga terjadi dan menimpa sdr. iskandar yang merupakan perangkat desa jera, kecamatan sungai keruh hanya karena dituduh berpihak pasangan dodi islan dan tidak bersedia menjadi bagian dari tim pemenangan pasangan calon nomor urut bahwa selain itu, terjadi pula tindakan oleh wakil kepala sekolah desa karang makmur, kepala sekolah irianto dan kepala utd ahmad samurai terhadap sdr. siti sarjana yang merupakan guru honor, yang mengancam akan memutari dirinya apabila suaminya tidak berhenti mendukung dodi islan dan tidak bersedia menjadi bagian dari tim pemenangan pasangan calon nomor urut bahwa tindakan pemindahan juga terjadi dan menimpa sejumlah orang guru pns yang dilandasi alasan karena tidak bersedia berpihak pada pasangan calon nomor urut sdr. fajar ibnu safari, mantan kepala desa margo mulyo, tunggal jaya, diberhentikan karena dituduh berpihak kepada dodi islan, kemudian menggugat pengadilan tata usaha negara palembang dan memenangkannya. penggunaan dana apbd untuk pemenangan pasangan calon nomor urut bahwa bupati incumbent telah menggunakan dana apbd kabupaten musi banyuasin untuk memenangkan pasangan calon nomor urut dalam pemilukada kabupaten musi banyuasin, sebagaimana fakta berikutpembuatan baliho dan sosialisasi pemilukada melalui media cetak, dengan cara cara: dalam baliho tersebut dibuat hanya bergambar bupati incumbent, tanpa gambar wakil bupati, yang dipasang banyak tempat wilayah musi banyuasin, namun selain dimuat tulisan: pesan pembangunan maupun ucapan selamat hari hari besar, juga dengan jelas dicantumkan pula slogan pasangan calon nomor urut yakni dari muba untuk muba, lanjutkan, padahal dana yang digunakan untuk pembuatan baliho tersebutpada belanja jasa publikasi :membayar tagihan koran dan majalah belanja liputan khusus) yang telah meliput kegiatan bupati. fakta ini dibuktikan dengan fakta fakta sebagai berikut: (i) belanja bahan bacaan jasa publikasi dan liputan khusus. dengan dana tersebut, incumbent melakukan promosi secara besar besaran media cetak, tanpa melibatkan wakil bupati, (il) dana yang digunakan oleh pasangan calon nomor urut itu. faktanya dalam beberapa kegiatan yang menggunakan apbd tersebut, calon incumbent selalu didampingi oleh calon wakil bupati: bahwa calon incumbent pasangan calon nomor urut telah menggunakan dana apbd untuk kepentingan kemenangannya dengan cara mengadakan kegiatan pari azhari cup sepak bola kecamatan payung lendir pada bulan januari pari azhari cup kecamatan sungai lilin: pari azhari cup bola voli kelurahan gula bulan desember muba sastra pari azhari cup tahun turnamen voli pari azhari cup kecamatan jalan tahun dan forum masyarakat muba religius bulan maret dengan menggunakan dana secara keseluruhan sebesar kurang lebih rp. (dua ratus delapan juta rupiah): bahwa calon incumbent telah menggunakan dana pada dinas kesehatan, dan dinas perkebunan dan perindustrian untuk kepentingan pemenangan pasangan calon nomor urut penggunaan fasilitas pemerintah daerah oleh pasangan calon nomor urut bahwa pasangan calon nomor urut dengan menggunakan kekuatan kekuasaannya selaku incumbent telah menggunakan fasilitas negara untuk penyelenggaraan pertemuan dengan elemen masyarakat, kegiatan kampanye, dan lain lain kegiatan yang bertujuan untuk pemenangan dirinya, sebagaimana dibuktikan dengan fakta fakta hukum sebagai berikut: bupati incumbent menggunakan rumah dinas bupati untuk mengadakan pertemuan dalam rangka pemenangan dirinya yang dikemas dalam bentuk kegiatan silaturahmi dengan warga etnis tionghoa padang, yang dihadiri oleh calon wakil bupati pasangan calon nomor urut kepala dinas punk sleman zakaria, kepala bagian protokol ridwan, asisten sopan majid, asisten iii yuliyansah, anggota dprd fraksi pan drs. azhari ahmad, staf protokol, kepala skpd lainnya serta tim sukses pasangan calon nomor antara lain wahab dengan memakai baju tim kampanye nomor (rekaman cd), pemasangan baliho lanjutkan milik pasangan calon nomor urut dalam halaman kantor lurah gula kecamatan sanga desa: pemasangan spanduk bergambar pasangan calon nomor urut jendela dinding ruang sekolah sekolah, yakni negeri air hitam kecamatan sanga desa, sdn desa terusan kecamatan sanga desa, negeri desa kebun kecamatan sanga desa, mts iklan desa kebun ii, kecamatan sanga desa, sdn sugi raya kecamatan babat toman, sdn muara kunjung kecamatan babat toman, sdn sugi waras kecamatan babat toman, kantor lurah balai agung kecamatan sedayu, kantor camat sedayu, sdn sedayu, kantor desa tebing bulang kecamatan sungai keruh, stadion kolam renang sedayu, stadion olahraga season skate, sedayu (rekaman cd): penggunaan fasilitas negara berupa kendaraan dinasnya bz, camat kecamatan sanga desa sar. sayur, untuk keperluan pemenangan posko pari beni nomor selain itu, rumah dinas camat juga digunakan untuk pengumpulan massa pari nomor serta untuk latihan yel yel dalam rangka kampanye akbar pari beni. terhadap: komisi pemilihan umum kabupaten musi banyuasin, berkedudukan jalan merdeka lingkungan sedayu kabupaten musi banyuasin: berdasarkan surat kuasa bertanggal oktober memberi kuasa kepada alamsyah harafiah, s.h., herlina mardi, s.h.: f.m. muslim, s.h.: zulkarnain, s.h.: kopiah tria hany, s.h.: bernard runtukahu, s.h.: dan freddy oktanugraha d., s.h., advokat pada law office alamsyah harafiah, s.h. partners , advocates and legal consultant, sk. menteri kehakiman nomor kp. beralamat jalan letjen suprapto, ruko cempaka mas boulevard barat blok nomor jakarta pusat, dan jalan jenderal sudirman nomor palembang nama pari azhari, pekerjaan bupati musi banyuasin: warga negara indonesia, alamat jalan kolonel wahid udin, kelurahan balai agung, kecamatan sedayu, kabupaten musi banyuasin, provinsi sumatera selatan: nama beni werneri, pekerjaan wiraswasta, warga negara indonesia, alamat desa bukit seribu trans mbi ii, kecamatan batanghari leo, kabupaten musi banyuasin, provinsi sumatera selatan: pasangan calon bupati dan wakil bupati pasangan calon terpilih)adanya intimidasi untuk kepentingan pemenangan pasangan calon tertentu bahwa pasangan calon nomor urut dalam memenangkan pemilukada melakukan intimidasi terhadap warga yang secara sukarela mendukung pemohon, baik sendiri maupun bersama sama memohon, agar berbalik mendukungnya, sebagaimana fakta hukum yang dialami secara langsung oleh saksi saksi pemohon sebagai berikut bahwa camat tunggal jaya dan camat lais mengancam warga akan mengambil alih tanah yang sudah mereka kuasai apabila mereka tidak mendukung pasangan calon nomor urut (incumbent) karena tanah tersebut masih berstatus tanah hak pakai, tim sukses pasangan calon nomor urut menjanjikan pemasangan listrik desa karang rejo, kecamatan jalan asalkan warga memilih pasangan calon nomor urut dalam pemilukada musi banyuasin tahun dan kemudian ada warga yang sudah membayar biaya pemasangan listrik sebesar rp. tetapi sampai sekarang listrik belum terpasang karena warga tersebut merupakan pendukung pasangan calon nomor urut dalam akuntansi pembayaran biaya pemasangan listrik terdapat gambar pasangan calon nomor urut (incumbent): sdr. baharuddin, guru gula yang pada bulan juni dipanggil oleh kepala utd kemudian diancam saudara jangan macam macam masalah pilkada, kalau masih bertingkah, akan dipindahkan , ketua tps memaksa seorang saksi utama pasangan calon nomor urut pemohon) sdr. rudy hartono tps desa gula iii untuk menandatangani surat kwk sebelum kwk dan berita acara dibuka atau belum diketahui hasilnya, ppk babat toman mengintimidasi saksi saksi pemohon, yaitu sabda tangga, idrus, buhari muslim, dan azhari, hz, bsc untuk tidak menyampaikan sanggahan dalam rapat pleno tanggal september dan harus mengikuti apa yang dilakukan oleh ppk. kejadian tersebut dibuktikan dengan surat pernyataan tertanggal september demikian juga saksi pemohon tps dan tps iii sdr. kadir dan julian mengalami intimidasi yang sama yang dilakukan oleh kpps: terjadi intimidasi oleh ketua pps iii kelurahan babat terhadap sdr. idrus beralamat lingkungan iii kelurahan babat kecamatan babat toman supaya menandatangani model berita acara perhitungan suara), sedangkan terjadi kesalahan saat perhitungan suara, pencoblosan tembus pada gambar dra dinyatakan tidak sah oleh kpps. demikian juga tps desa mereka dimana surat suara dicoblos tembus (gambar dodi alex) dinyatakan tidak sah oleh kpps. peristiwa intimidasi tersebut akan dibuktikan oleh pemohon dengan surat pernyataan yang bersangkutan: rudi hartono adalah saksi nomor desa gula kecamatan sanga desa. bahwa diminta oleh nuri ketua pps untuk menandatangani berkas kosong bahwa pasangan calon nomor urut juga telah melakukan praktek politik uang (money politic) dalam pelaksanaan pemilukada bupati dan wakil bupati musi banyuasin tahun sebagaimana fakta fakta hukum berikut ini: bupati incumbent menjanjikan pemasangan listrik desa karang rejo, kecamatan jalan, dengan syarat asal warga memilih kembali dirinya sebagai pasangan calon bupati dan wakil bupati dalam pemilukada musi banyuasin tahun kejadian tersebut dibuktikan oleh pernyataan tertulis atas kertas bermaterai oleh beberapa orang warga yang mendengar dan menyaksikan langsung peristiwa tersebut: pasangan calon nomor urut melalui kepanjangan tangannya yang bernama jon kendi anggota dprd kabupaten musi banyuasin memberikan sejumlah uang masing masing sebesar rp. kepada paling kurang (lima) orang warga desa bruce kecamatan babat toman: pasangan calon nomor urut melaui sekdes desa pandan sari, kecamatan tunggal jaya, membagi bagi uang kepada warga desa pandan sari, kecamatan tunggal jaya pada jam sore hari minggu tanggal september yang pada saat pembagian, sekdes menyampaikan bahwa uang tersebut adalah titipan dari pari azhari selaku calon bupati musi banyuasin dan agar memenangkan beliau pada pemilukada september mobilisasi pemilih dari daerah lain bahwa selain itu, untuk meningkatkan perolehan suaranya, pasangan calon nomor urut telah mobilisasi penduduk dari daerah lain luar kabupaten musi banyuasin untuk ikut mencoblos beberapa tps yang berpengaruh secara signifikan terhadap perolehan suara dan kemenangan pasangan calon nomor urut incumbent), sebagaimana fakta hukum sebagai berikut: bupati incumbent dengan menggunakan (sembilan) bus mendatangkan penduduk musi banyuasin yang tidak terdaftar dalam dpt karena sudah berpindah dan telah menjadi warga yang tersebar beberapa kabupaten jawa barat, untuk memilih dan memenangkan pasangan calon nomor urut bupati incumbent juga mendatangkan para pemilih dari kabupaten musiklawas yang mencoblos beberapa tps musi banyuasin: bahwa perbuatan memohon guo jelas bertentangan dengan asas asas penyelenggara pemilu sebagaimana diatur undang undang nomor tahun tentang penyelenggara pemilihan umum, yang menentukan, : bahwa perbuatan memohon juga secara nyata bertentangan deng , bahwa adanya fakta perbedaan yang sangat besar dan tidak wajar antara jumlah yang ditetapkan oleh memohon dalam berita acara rapat pleno objek cast object itis permohonan dengan data pemilih pada saat pelaksanaan pemilihan umum terakhir yaitu pemilu presiden yang digunakan kabupaten musi banyuasin membuktikantersebut. perbuatan memohon dimaksud jelas bertentangan denganyang menyatakan, daftarbahwa hal yang sama juga ditegaskan olemenyatakan, . kemudian menentukan bahwa, bahwa perbuatan memohon sebagaimana diuraikan atas juga merupakan pelanggaran nyata terhadappemilih dalam pemilihan umum kepada daerah dan wakil kepala daerah, yangterakhir , bahwa selain itu, pelanggaran yang terjadi dalam proses pemilukada kabupaten musi banyuasin, juga dilakukan oleh memohon, sebagaimana fakta hukum berikut: masalah daftar pemilih potensial pemilu (dp4) dan daftar pemilih sementara (dps) bahwa berkenaan dengan dengan tugas dan fungsi mahkamah konstitusi sebagai peradilan konstitusi yang diberi mandat untuk mengawal, menjaga, dan menjamin konstitusi agar dilaksanakan secara bertanggung jawab dan konsisten sesuai dengan aspirasi rakyat dan cita cita demokrasi serta menjamin penyelenggaraan pemerintahan yang stabil, dinamis dan demokratis, maka perluasan kewenangan substantif mahkamah untuk juga menilai dan mempertimbangkan seluruh penyimpangan dalam proses dan tahapan pemilukada yang berpengaruh secara mendasar pada hasil penghitungan suara, jelas merupakan terobosan hukum bidang konstitusi yang sangat bermakna bagi kehidupan demokrasi nkri, bahwa berkaitan dengan dan diperparah oleh pelanggaran dan penyimpangan yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif yang dilakukan oleh memohon dan incumbent pasangan calon nomor urut sebagaimana dibuktikan dengan fakta fakta sebagai berikut: pada tanggal maret jumlah data penduduk potensial pemilih pemilukada kabupaten musi banyuasin tahun berdasarkan surat kepala dinas kependudukan dan catatan sipil kabupaten musi banyuasin nomor duk dapil perihal penyampaian daftar penduduk potensial pemilih pemilu dp4) tanggal maret dan adalah sebesar jiwa atau pemilih. fakta tersebut jugabahwa (dua puluh) hari kemudian, yaitu tanggal maret daftar penduduk potensial pemilih pemilu dp4) sebagaimana tercantumyang diserahkan oleh kepala dinas kependudukan dan catatan sipil kabupaten musi banyuasin kepada memohon mengalami perubahan signifikan, yaitu menjadi sebesar jiwa pemilih, sehingga terjadi penurunan jumlah dp4 sebesar jiwa,jumlah data penduduk potensial pemilih pemilu dp4) sebesar pemilih tersebut adalah tidak akurat. sebagai perbandingan, jumlah pemilih tetap dalam pemilihan umum tahun bagi anggota dprd provinsi kabupaten musi banyuasin hanya sebesar jumlah pemilih, (vide penetapan badan pelaksana dan daftar pemilih tetap dalam pemilihan umum tahun bagi anggota provinsi tanggal maret kabupaten musi banyuasin). maksudnya, bahwa dalam waktu kurang lebih (dua) tahun, terjadi peningkatan jumlah pemilih sebesar pemtim kampanyefakta fakta tersebut membuktikan secara nyata bahwa terdapat kesimpangsiuran jumlah penduduk dinas kependudukan dan catatan sipil kabupaten musi banyuasin sehingga sangatlah beralasan untuk berkesimpulan bahwa dp4 yang diajukan oleh diaduk dan dapil kepada memohon masih penuh dengan masalah dan karenanya tidak layak untuk dijadikan acuan dalam menentukan dpt, berikut adalah tabel yang membuktikan larut barunya dpt yang digunakan memohon dalam pilkada musi banyuasin: dpt dp4 tgl tgl dpt dpt pleno pilpres maret agustus september hasil tgl oktober were jaya are jane jane perbandingan daftar pemilih pada tabel atas menunjukkan bahwa memohon sangat amburadul dan penuh rekayasa dalam melaksanakan pemilukada kabupaten musi banyuasin dengan memanipulasi dpt: masalah daftar pemilih tetap (dpt) bahwa,mengalami kenaikan dari dp4 sebesar jiwa pemilih, menjadi jiwa pempemilih: bahwa apabilpemilih dalam pilpres tahun maka terdapat selisih yang sangat besar yaitu sebanyak kurang lebihrupakan fakta tentang telah terjadinya penggelembungan suara yang sangat besar. untuk itulah pemohon telah meminta kepadrespon dan tidak juga memperlihatkan kesungguhannya untuk menyelesaikan masalah dpt tersebut: bahwa rapat pleno penetapan dpt yang diselenggartelah dilaksanakan dengan sejumlah kejanggalan yang sangat nyata, yaitu antara lain: undangan nomor kpu. kab viii perihal: fakta diatas terjadi karena kesengajaan yang dilakukan bupati incumbent untuk mengacaukan jumlah pemilih dengan cara menyusun sistem administrasi kependudukan ganda dinas kependudukan dan catatan sipil kabupaten musi banyuasin. masalah ini sangat jelas terlihat pada perbandingan jumlah penduduk yang tercantum dalam dp4 tertanggal maret yang berjumlah jiwa dengan yang tercantum dalam dp4 tertanggal maret yaitu berjumlah jiwa. dalam rapat pleno tersebut, tim kampanye pasangan calon nomor urut cast pemohon telah mengajukan keberatan dan protes tegas terhadap berbagai kejanggalan yang terjadi setiap desa paling kurang (sembilan) kecamatan, disertai pengajuan bukti bukti pelanggaran, antara lain sebagai berikut: terdapat kurang lebih nama pemilih yang tidak mempunyai nomor induk kependudukan nik) yang tersebar (sembilan) kecamatan, yaitu: weber kecamatan pem tanpa peluang jumlah pemilih tanpa pss bea telah terjadi pembuatan surat keterangan domisili secara masal oleh kepala desa srimulat, kecamatan baba toman: ditemukan penambahan jumlah pemilih fiktif sebanyak desa muara merang kecamatan payung lendir. menurut pengakuan sekdes, data tersebut disodorkan sdr. yani untuk ditandatangani oleh sekdes bersangkutan atas kertas kop desa dan menggunakan stempel palsu:elah tidak ditandatangani dalam rapat pleno terbuka untuk umum oleh kpu kabupaten musi banyuasin melainkan ruang tertutup setelah rapat pleno untuk umum ditutup, memohon sebagai pengemban tugas publik dalam konteks penyelenggaraan pemilukada kabupaten musi banyuasin tidak memberi respon secara tepat terhadap keberatan yang diajukan oleh tim kampanye pemohon. hal tersebut dibuktikan oleh fakta bahwa pada satu sisi memohon memberikan kesempatan kepada tim kampanye pemohon menyampaikan keberatan dalam rapat pleno, tapi pada sisi lain, tidak mengambil langkah langkah yang seharusnya untuk memperbaiki dpt yang bermasalah, bahkan menandatangani berita acara rapat pleno yang tidak terbuka untuk umum, bahwa untuk membahas persoalan daftar pemilih tetap dpt) yang masih bermasalah, pada tanggal september memohon mengundang ketua ppk se kabupaten musi banyuasin, ketua tim kampanye pasangan calon bupati dan wakil bupati kabupaten musi banyuasin dan panitia pengawas kabupaten musi banyuasin untuk menghadiri rapat pembahasan dpt ruang rapat kpu kabupaten musi banyuasin pada tanggal september dalam rapat pleno tersebut, tim kampanye pasangan calon nomor urut cast pemohon dan tim kampanye pasangan calon nomor urut menyampaikan kembali berbagai masalah terkait dengan penetapan dpt sebagaimana dimaksud atas serentak menuntut agar memohon melakukan verifikasi faktual ulang secara menyeluruh terhadap dpt yang bermasalah seluruh kecamatan kabupaten musi banyuasin atau setidak tidaknya (sembilan) kecamatan sebagaimana dimaksud atas, bahwa dalam rapat pleno tertanggal september tersebut juga terjadi perbedaan pendapat yang sangat tajam antara tim kampanye pemohon dan tim kampanye pasangan calon nomor urut satu pihak versus tim kampanye pasangan calon nomor urut yang berpihak kepada memohon. perbedaan pendapat dan sikap antara tim kampanye pasangan calon terkait dengan beberapa masalah sebagai berikut: tim kampanye pemohon dan tim kampanye pasangan calon nomor urut menyampaikan tuntutan kepada memohon untuk memperbaiki seluruh dpt bermasalah paling kurang (sembilan) kecamatan dengan cara melakukan verifikasi faktual. karena kegiatan verifikasi faktual akan menghabiskan waktu yang cukup lama, maka konsekuensinya tahapan pemungutan suara pemilukada kabupaten musi banyuasin tahun harus ditunda. tim kampanye pasangan calon nomor urut menolak dengan tegas usulan yang disampaikan oleh pemohon dengan alasan bahwa dpt sudah tidak bermasalah dan kpu kabupaten musi banyuasin telah melakukan seluruh wewenang, berdasarkan surat kuasa bertanggal oktober memberi kuasa kepada sebuah rahman, s.h.: ahmad zulkarnain, s.h., gabriel fuad, s.h.: suparman, s.h., dhabi sumatra, s.h., m.h.: syamsul bahri, s.h.: ahmad fahmi, s.h.: nagori ahmad, s.h.: hendro setiawan, s.h.: dan candi subroto, s.h., m.h. adalah advokat dan konsultan hukum dari law office fag partners', beralamat jalan letnan hadir nomor palembang dan kantor hukum suparman doa and partners, beralamat komplek perkantoran darul hitam, jalan kh. mas mansyur nomor c d, dan pemohon ii, mendengar keterangan dari pemohon dan pemohon ii dan pemohon ii, memohon, dan pihak terkait, mendengar keterangan saksi dari pemohon dan pemohon ii, memohon, dan pihak terkait: membaca keterangan tertulis dari bawaslu kabupaten musi banyuasin, membaca kesimpulan tertulis dari pemohon dan pemohon iifungsi dan tugasnya sesuai dengan peraturan yang berlaku. karenanya tahapan pemungutan suara tidak boleh ditunda, beberapa orang ketua dan anggota ppk yang hadir menyampaikan fakta mengenai berbagai masalah dan kejanggalan yang terkandung dalam dpt. mereka bersedia melakukan verifikasi faktual ulang terhadap dpt yang masih bermasalah: tim kampanye pasangan calon nomor urut menolak dengan tegas fakta yang disampaikan oleh para ketua dan anggota ppk tersebut. bahkan seorang bernama darwin, anggota dprd kabupaten musi banyuasin fraksi pdip yang juga menjadi tim sukses pasangan calon nomor urut secara terbuka mengancam para ketua ppk dan anggota ppk dengan mengatakan antara lain .kalian akan berhadapan dengan saya, kalian akan saya laporkan kepada polisi, kalian digaji dengan uang negara, kalian bisa dituduh melakukan perbuatan korupsi. walaupun diancam, para ketua dan anggota ppk tersebut tetap pada pengakuan bahwa memang benar dpt masih bermasalah dan dengan tegas menyatakan bersedia melakukan verifikasi ulang:tim kampanye, bahwa berdasarkan posisi yang tercermin dalam pendapat dan sikap yang diambil oleh tim kampanye pemohon, tim kampanye pasangan calon nomor urut versus tim kampanye pasangan calon nomor urut dan memohon sebagaimana diuraikan dalam butir atas, secara jelas menunjukan adanya hal hal sebagai berikut: pemohon dan pasangan calon nomor urut mempunyai komitmen yang kuat terhadap pelaksanaan pemilukada yang bersih, jujur, adil dan fair: dpt adalah jantung pemilukada sehingga seluruh masalah yang berkaitan dengan dpt harus diselesaikan dengan sebaik baiknya tanpa ada rekayasa dalam bentuk apapun serta dilakukan secara terbuka, kesamaan sikap antara memohon dengan pasangan calon nomor urut terkait dengan: (i) pelaksanaan verifikasi faktual ulang secara menyeluruh terhadap dpt yang masih bermasalah, (ii) penolakan untuk melakukan penundaan pelaksanaan pemilukada khusus untuk tahap pemungutan suara, dan iii) sikap yang tidak patut dan tidak terbuka terhadap fakta tentang dpt yang bermasalah sebagaimana disampaikan oleh para ketua dan anggota ppk mengindikasikan adanya kerja sama yang erat antara mereka, hal mana merupakan bagian yang tidak terpisahkan upaya sistematis dan terstruktur untuk memenangkan pasangan calon nomor urut ancaman untuk melaporkan para ketua dan anggota ppk kepada polisi dan akan dijerat dengan perbuatan korupsi yang disampaikan secara terbuka didepan rapat pleno oleh seorang anggota dprd yang merupakan pendukung pasangan calon nomor urut ancaman mana dibiarkan begitu saja oleh pimpinan sidang , menunjukan adanya skenario bersama yang bersifat konspirasi antara memohon dengan tim kampanye pasangan calon nomor urut untuk menutup nutupi fakta adanya berbagai masalah yang terkandung dalam dpt: berdasarkan hal hal tersebut atas, terdapat cukup fakta hukum yang menunjukkan bahwa memohon terbukti tidak independen dalam menjalankan wewenang, fungsi dan tugasnya sebagai penyelenggara pemilukada, yang bertujuan untuk memenangkan pasangan calon nomor urut bahwa setelah pembahasan dpt yang diwarnai oleh perbedaan posisi sebagaimana tercermin dalam pendapat dan sikap antara tim kampanye pemohon dan tim kampanye pasangan calon nomor urut satu pihak versus memohon dan pasangan calon nomor urut pihak lain, rapat pleno untuk umum ditutup oleh ketua kpu kabupaten musi banyuasin selaku pimpinan rapat. kemudian komisioner melakukan rapat pleno tertutup untuk membuat berita acara. dalam rapat pleno tertutup itulah komisioner membuat (dua) sekaligus yaitu berita acara rapat pleno nomor ba ix tanggal september yang berisi (satu) kesimpulan yang berbunyi:, dan berita acara rapat pleno nomor ba 1ix tanggal september yang berisi (tiga) kesimpulan ditambah satu kesimpulan yaitu butir (empat) yang dibuat oleh memohon sendiri sebagaimana tertuang dalam berita acara rapat pleno nomor iba ix tanggal september sebagai berikut: masukan tentang dpt yang bermasalah beberapa kecamatan dari tim pasangan calon nomor urut akan ditindaklanjuti oleh ppk, pps, dan ppp: verifikasi akan dilaksanakan pada tanggal september hingga tanggal september tim sukses dari masing masing pasangan calon hanya bersifat memantau proses verifikasi yang dilakukan oleh ppk, pps, dan ppp terhadap dpt yang masih bermasalah:bahwa kesimpulan butir (empat) bukanlah kesimpulan yang dicapai dalam rapat pleno tetapi merupakan kesimpulan yang sengaja disisipkan oleh memohon sendiri, untuk menguntungkan pasangan calon tertentu. bahwa untuk menindaklanjuti kesimpulan rapat pleno nomor ba 1ix tanggal september maka dari tanggal september ppk beberapa kecamatan melakukan verifikasi ulang terhadap dpt yang bermasalah, dipantau oleh tim kampanye pemohon. masalah yang ditemukan adalah sebagai berikut: setelah dpt bermasalah kecamatan sedayu dianalisis dengan menggunakan tools, ditemukan sejumlah kurang lebih nama ganda dengan modus satu nama dengan tempat dan tanggal lahir yang sama tapi muncul dibeberapa tempat. fakta tersebut membuktikan bahwa dugaan pemohon tentang adanya berbagai persoalan dalam dpt termasuk mengenai nama nama ganda adalah benar. hal tersebut dikuatkan oleh keterangan saksi ketua ppk kecamatan sedayu. terdapat penambahan jumlah pemilih fiktif sebanyak desa muara merang kecamatan payung lendir. menurut sekdes, data tersebut disodorkan oleh staf kpu kabupaten musi banyuasin bernama yani yang memaksa sekdes yang bersangkutan untuk menandatangani data pemilih fiktif tersebut yang sudah tertulis atas kertas kop desa dan menggunakan stempel palsu yang dibuat oleh sdr. yani: desa yang sama juga ditemukan berbagai kasus lain, yaitu antara lain: ()) ada pemilih yang mempunyai nik tapi tidak masuk dalam dpt karena tidak tercantum dalam dp4, (ii) ada pemilih yang tidak mempunyai nik tetapi tercantum dalam dpt, iii) ada nama pemilih tapi tidak ada orangnya, dan (iv) ada nama tapi ik nya berbeda. semua masalah tersebut akan dibuktikan oleh pemohon dalam sidang pembuktian depan mahkamah: kepala desa srimulat kecamatan babat toman telah membuat surat keterangan domisili secara kolektif sebanyak lembar, yang ternyata merupakan rekayasa untuk memenangkan calon tertentu. hal tersebut dibuktikan oleh pernyataan beberapa orang yang namanya tercantum dalam surat keterangan tersebut bahwa mereka tidak berdomisili desa srimulat: desa muara meda ditemukan masalah penggelembungan suara sebanyak kurang lebih suara. demikian juga kelurahan payung terjadi penggelembungan suara, bahwa sementara verifikasi ulang baru dilaksanakan selama (tiga) hari yaitu dari tanggal sampai tanggal september memohon dengan sangat arogan menghentikan proses pelaksanaan verifikasi ulang tanpa alasan yang jelas. lalu tiba tiba pada tanggal september pkl. wib, memohon menyampaikan undangan kepada tim kampanye pemohon untuk menghadiri rapat pleno pada tanggal september pkl. wib. hal tersebut mengakibatkan proses verifikasi dpt bermasalah tidak bisa dilaksanakan secara keseluruhan (sembilan) kecamatan sebagaimana disampaikan oleh tim kampanye pemohon dalam rapat ple fakta ini membuktikan bahwa memohon sesungguhnya menghendaki supaya seluruh masalah dpt tidak terungkap. sikap memohon ini jelas merupakan pelanggaran terhadap peraturan perundang undangan pemilu, yang pada akhirnya merusak sistem demokrasi indonesia, bahwa hal yang sangat mengejutkan pemohon adalah bahwa dalam kegiatan verifikasi ulang sejak tanggal september ditemukan fakta berupa pengakuan dari (lima belas) anggota ppk yang menyatakan bahwa daftar pemilih tetap yang ditetapkan oleh memohon memang penuh dengan masalah dan rekayasa. untuk menguatkan pengakuannya, ke anggota ppk tersebut telah membuat pernyataan tertulis yang akan dijadikan bukti dalam perkara ini. anehnya, temuan tersebut sama sekali tidak dijadikan masukan untuk dipertimbangkan oleh memohon dalam rangka memperbaiki dpt yang secara nyata nyata bermasalah: bahwa selain itu, bukti lain yang membuktikan ketidakkonsistenan memohon terlihat sangat jelas pada fakta sebagai berikut: pada rapat pleno pembahasan dpt pada tanggal september memohon telah membuat dan menandatangani (dua) berita acara sekaligus, yaitu berita acara rapat pleno nomor ba ix tanggal september dan berita acara rapat pleno nomor ba ix tanggal september dalam berita acara rapat pleno nomor ba ix tanggal september memohon dengan jelas menyatakan bahwa: sedangkan dalam berita acara rapat pleno nomor: ba ix tanggal september butir (empat), menyimpulkan bahwapadahal pemohon sangat keberatan dengan hal tersebut karena letak masalah dpt yang sangat serius justru pada fakta adanya kurang lebih lebih pemilih dalam dpt yang tidak mempunyai nik, yang disinyalir sebagai pemilih siluman: dalam berita acara rapat pleno nomor ba ix tanggal september juga secara jelas tertulis bahwa verifikasi akan dilaksanakan pada tanggal sampai dengan tanggal september anehnya, waktu verifikasi ulang belum lampau, memohon sudah mengundang para calon bupati dan calon wakil bupati untuk mengikuti kegiatan deklarasi damai pada tanggal september setelah melakukan verifikasi ulang sejak tanggal sampai tanggal september memohon tidak segera mengadakan rapat pleno untuk melakukan perbaikan terhadap dpt yang bermasalah dengan memasukkan hasil verifikasi oleh ppk, pps dan ppp dengan mengundang tim kampanye pasangan calon. padahal, verifikasi ulang dilakukan atas tuntutan tim sukses kampanye calon nomor urut cast pemohon: sementara masalah dpt belum tuntas, pemohon dan pasangan calon yang lain sudah diharuskan mengikuti agenda pemaparan visi dan misi calon hadapan anggota dprd kabupaten musi banyuasin pada tanggal september pada tanggal september memohon baru mengadakan rapat pleno yang isinya sebagaimana tercantum dalam berita acara rapat pleno nomor ba ix tanggal september tentang penyampaian hasil verifikasi daftar pemilih tetap dpt) oleh kpu kabupaten musi banyuasin. dalam berita acara dimaksud, memohon menyimpulkan bahwa kpu kabupaten musi banyuasin menetapkan perubahan jumlah daftar pemilih tetap dpt) kabupaten musi banyuasin hasil verifikasi menindaklanjuti masukan dari tim kampanye pasangan calon bupati dan wakil bupati kabupaten musi banyuasin adalah sebesar pemilih dengan tps, faktanya, berbagai masalah berkaitan dengan dpt yang disampaikan oleh tim kampanye pemohon pada rapat pleno tanggal agustus dan tanggal september ternyata tidak diakomodir. perubahan dpt yang ditetapkan pada tangggal agustus setelah dilakukan verifikasi hanyalah pada jumlah dpt yang berkurang sebanyak pemilih tanpa ada penjelasan sebab sebab terjadinya pengurangan dpt. sedangkan masalah pembuatan surat keterangan domisili secara masal oleh kepala desa srimulat, masalah pemilih tanpa nik yang jumlahnya kurang lebih pemilih, dan berbagai persoalan dpt lainnya sama sekali tidak diselesaikan oleh memohon, bahwa fakta bahwa memohon sama sekali tidak mengakomodir berbagai masukan yang diajukan oleh tim kampanye pemohon dibuktikan oleh fakta fakta yang ditemukan dalam dpt yang digunakan dalam pemilukada musi banyuasin tahun sebagai berikut: jumlah warga masyarakat yang mempunyai hak pilih tetapi tidak terdaftar dalam dps maupun dpt. bahwa larut marut dpt yang sejak awal dipermasalahkan oleh pemohon telah mengakibatkan warga yang sudah memenuhi syarat menjadi pemilih, bahkan sebagaian besar antara mereka telah mengikuti pilpres tahun pileg tahun dan pemilukada gubernur dan wakil gubernur sumsel tahun tidak ikut memilih pada pemilukada kabupaten musi banyuasin karena nama nama mereka tidak dicantumkan dalam dps dan dpt, yakni warga masing masing dari dua kecamatan, yaitu kecamatan tunggal jaya orang, dan kecamatan payung lendir orang, sebaliknya terdapat orang pemilih desa tebing bulang yang bukan merupakan penduduk kabupaten musi banyuasin, tetapi dapat memilihtetap. bahwa pelanggaran dan penyimpangan yang paling membahayakan sistem demokrasi langsung indonesia yang dengan sengaja dilakukan secara sistematis, terstruktur dan masif oleh memohon adalah menghilangkan hak puluhan ribu warga negara kab. musi banyuasin yang berhak memilih dengan cara tidak memberikan undangan. bahkan ketika warga muba yang berhak memilih datang tps untuk mencoblos dengan membawa ktp asli, petugas pps melarang mereka untuk menggunakan haknya karena tidak dapat menunjukan undangan. peristiwa ini terjadi hampir diseluruh tps se kabupaten musi banyuasin. untuk membuktikan peristiwa tersebut, sejumlah kurang lebih orang yang tidak menggunakan haknya karena tidak diundang telah membuat dan menandatangani surat pernyataan atas kertas bermaterai. selain itu, pemohon akan menghadirkan saksi saksi yang melihat dan merasakan langsung terjadinya peristiwa tersebut: adanya orang yang memilih dua kali dan kartu pemilih ganda bahwa meskipun terdapat puluhan ribu orang yang tidak ikut memilih karena tidak diberikan undangan untuk mencoblos, tapi memohon justru memberi kesempatan kepada sejumlah orang warga musi banyuasin yang berpihak dan mendukung pasangan calon incumbent untuk memilih dua kali: bahwa sejak awal pemohon mempunyai komitmen yang sangat kuat terhadap penyelenggaraan pemilukada tahun kabupaten musi banyuasin yang bebas, langsung, umum, rahasia, jujur dan adil. komitmen pemohon dibuktikan dengan telah dilakukannya berbagai upaya untuk meminta semua instansi terkait terutama kpu, bawaslu, dan kpu provinsi sumatera selatan agar mendesak memohon untuk melaksanakan wewenang, tugas dan fungsinya secara independen, imperial dan profesional. bahkan pemohon telah mengajukan gugatan kepada pengadilan tata usaha negara palembang untuk membatalkandan berita acara rapat plenoanggal september dalam perkara nomor ptun plg ptun palembang, bahwa menanggapi surat pemohon, kpu provinsi sumatera selatan sebagai atasan memohon telah mengirim surat sebanyak (dua) kali kepada ketua komisi pemilihan umum kabupaten musi banyuasin, yaitu: ()) surat nomor kpu. prov ix perihal: dpt pemilukada kabupaten musi banyuasin tanggal september yang antara lain menegaskan bahwa: butir klarifikasi dan verifikasi dpt dimaksud, agar dapat diselesaikan dalam waktu (lima) hari terhitung sejak hari ini sampai dengan tanggal september . : butir apabila dalam jangka waktu tersebut atas, kpu kab. musi banyuasin tidak dapat menyelesaikan permasalahan dpt kabupaten musi banyuasin, kpu provinsi sumatera selatan sesuai dengan kewenangannya sebagaimana diatur dalam undang undang nomor tahun tentang penyelenggara pemilihan umum mempertimbangkan untuk melakukan pengambilalihan tahapan penetapan dpt : (ii) surat nomor kpu. prov perihal tindak lanjut dpt pemilukada kabupaten musi banyuasin tanggal september menegaskan sebagai berikut: butir berdasarkan hasil rapat pleno kpu provinsi sumatera selatan pada hari kamis tanggal september dan hari jum'at tanggal september dalam rangka menyikapi perkembangan penyelesaian dpt pemilukada kabupaten musi banyuasin, kami mengingatkan kembali bahwa sesuai surat kami terdahulu nomor: kpu. prov ix tanggal september limit waktu untuk penyelesaian dpt ini adalah tanggal september butir dalam rangka percepatan upaya penyelesaian dpt pemilukada kabupaten musi banyuasin untuk waktu yang tersisa ini, kami minta agar segera mengundang tim kampanye masing masing pasangan calon sebelum proses tahapan berikutnya dilaksanakan, sehingga pengurangan maupun penambahan dpt adalah sudah dikoordinasikan dan disepakati dengan masing masing pasangan calon . butir apabila sebelum waktu penyampaian visi misi pasangan calon pada paripurna dprd kabupaten musi banyuasin tanggal september penyelesaian permasalahan dpt pemilukada kabupaten musi banyuasin diprediksi belum tuntas, kami minta untuk segera dipertimbangkan dan segera dilakukan penundaan tahapan tahapan berikutnya sebagaimana atur dalam dalam peraturan pemerintah nomor tahun bahwa ternyata sampai tanggal september memohon belum menyelesaikan dpt bermasalah. hal ini membuktikan memohon telah tidak memenuhi tenggat waktu yang diberikan oleh kpu provinsi sumatera selatan yang mengharuskan memohon menyelesaikan dpt bermasalah selama (lima) hari terhitung sejak tanggal september ternyata juga bahwa pada tanggal september memohon telah mengundang para pasangan calon untuk melakukan deklarasi damai kantor kpu kabupaten musi banyuasin, kemudian tanggal september para pasangan calon menyampaikan visi dan misi hadapan sidang paripurna dprd kab. musi banyuasin, membuktikan memohon tidak mengikuti saran kpu provinsi sumatera selatan untuk menunda tahapan pemilukada selanjutnya apabila dpt bermasalah belum dituntaskan. perbuatan memohon menghentikan proses verifikasi ulang tanggal september membuktikan bahwa memohon juga telah melanggar salah satu isi surat kpu provinsi sumsel. yang menegaskan bahwa limit waktu untuk penyelesaian dpt sampai tanggal september berbagai pelanggaran yang dilakukan oleh memohon tersebut menegaskan sikapnya yang tidak segan melanggar peraturan perundang undangan, arogan, tidak terbuka dan tidak mau menerima masukan dari pihak manapun: bahwa telah menjadi fakta hukum bahwa ternyata sampai dengan tanggal september memohon tidak dapat menyelesaikan permasalahan dpt pemilukada kabupaten musi banyuasin tahun hal ini dibuktikan dengan tidak diadakannya rapat pleno oleh memohon untuk memperbaiki dpt yang bermasalah berdasarkan fakta atau data data yang ditemukan dalam kegiatan verifikasi yang dilaksanakan tanggal sampai tanggal september yang seharusnya sampai tanggal september artinya, bahwa memohon terbukti tidak mampu menyelesaikan masalah dpt pemilukada kabupaten musi banyuasin tahun bahwa selain karena alasan sebagaimana telah diuraikan atas, keberatan pemohon didasarkan pada berbagai fakta pelanggaran dan penyimpangan yang dilakukan oleh memohon bersama pasangan calon nomor urut sebagaimana diuraikan sebagai berikut: kewenangan mahkamah konstitusi bahwa uudmudian: bahwa untuk mewujudkan amanat konstitusi sebagaimana dimaksud juncto uud tersebut, maka undang undang dasarwewenang konstitusional kepada, bahwa ketika dalam perkara pemilukada, mahkamah menemukan berbagai fakta yang membuktikan terjadinya pelanggaran terhadap asas asas pemilihan umum yang bebas, rahasia, jujur dan adil sebagaimana ditegaskan oleh uud maka mahkamah dalam kedudukannya sebagai pengawal konstitusi, telah menjatuhkan beberapa keputusan yang mengutamakan keadilan substantif (substantive justice) dan mengesampingkan aturan aturan keadilan prosedural (procedural justice) manakala aturan keadilan prosedural itu berpotensi menghalangi atau setidaknya menghambat terwujudnya keadilan substantif. hal tersebut menghadirkan konsekuensi yuridis, dimana mahkamah tidak hanya memeriksa dan mengadili masalah hasil perhitungan suara tapi juga soal: adanya orang yang memilih dua kali dan kartu pemilih ganda, orang yang belum cukup umur, belum menikah, meninggal dunia, sudah pindah tetapi diberi kartu pemilih dan kartu pemilih ganda bahwa pemohon menemukan fakta hukum pelanggaran yang secara sengaja dilakukan oleh memohon untuk kepentingan pemenangan bupati incumbent, yakni sebagaimana fakta hukum berikut bahwa terdapatnya sejumlah orang warga musi banyuasin yang justru diberikan kesempatan oleh memohon untuk memilih lebih dari satu kali, dengan rincian identitas dan jumlah orang orang yang telah memilih (dua) kali, diantaranya dilakukan oleh sdr. haryadi, kepala sekolah sma plakat tinggi, dia mencoblos tps serasanjaya kemudian mencoblos kembali tps desa suka damai. demikian juga dengan anak sdr. haryadi yang mencoblos tps serasanjaya dan memilih juga tps serasanjaya bahwa memohon dengan sengaja mencantumkan orang yang belum cukup umur, belum menikah, telah meninggal dunia, sudah pindah tetapi diberi kartu pemilih dan kartu pemilih ganda yakni sebagaimana fakta berikut sdr. antang saputra, lahir kertas, tanggal agustus bawah umur, tetapi mencoblos tps desa kertas kecamatan sungai keruh, sdr. melawan lahir juni dibawah umur tetapi memilih tps desa sarekat kecamatan babat toman: sdr. alami lahir tanggal oktober belum cukup umur tetapi memilih tps desa babat surat: sdr. usul kojima, lahir sedayu, januari tapi tertulis kartu pemilih lahir pada tanggal januari tps seri. rahmania dan hairunisa yang sudah meninggal dunia tapi diberikan kartu pemilih untuk ikut memilih tps seri. ardiansyah sudah pindah bangka tapi masih diberikan kartu pemilih tps sdr. khofifah sudah pindah jawa tapi masih diberi kartu pemilih tps sdr. okta putra nadi mendapat dua kartu pemilih tps dan tps sdr. hendra syahputra mendapat dua kartu pemilih tps dan tps j)) sdr. melawan usia mencoblos tps sdr. klorida, mengetahui anaknya yang dibawah umur disuruh memilih kecamatan peluang: sdr. suherman mengetahui anaknya yang dibawah umur diberi hak memilih sedayu: memohon tidak menyegel kotak suara bahwa pemohon menemukan fakta hukum pelanggaran yang secara sengaja dilakukan oleh memohon dengan tidak menyegel semua kotak suara dalam pemilukada bupati dan wakil bupati musi banyuasin tahun sebagaimana dibuktikan dengan surat yang ditandatangani oleh pps sebagaimana tercatat dalam berita acara pergantian kotak suara nomor pps sb 1x tanggal september mencatat bahwa seluruh kotak suara sebanyak buah diterima pps dalam keadaan tidak tersegel . bahwa saksi saksi pemohon mempertanyakan dan menyampaikan keberatan kepada memohon atas kondisi kotak suara tersebut, petugas kpu muba cast memohon menjawab bahwa kotak suara harus disampaikan dalam keadaan segel tidak diatur dalam peraturan kpu : bahwa pelanggaran tersebut dilakukan oleh memohon untuk dengan leluasa memanipulasi perolehan surat suara untuk kepentingan pasangan calon tertentu, dimana dalam berbagai peristiwa lainnya terdapat kesesuaian antara tindakan memohon yang tidak independen dalam pelaksanaan pemilukada dan diskriminatif terhadap tim kampanye pemohon, terlihat jelas adanya benang merah yang menghubungkan suatu kejadian atau peristiwa dengan kejadian atau peristiwa lainnya, memohon tidak membagikan undangan kepada pemilih bahwa memohon juga dengan sengaja tidak menyebarkan undangan untuk mencoblos kepada warga yang berhak memilih yang notabene adalah pendukung pemohon, sehingga banyak warga kabupaten musi banyuasin yang tidak bisa menggunakan haknya untuk memilih karena undangan untuk mereka tidak diedarkan diberikan oleh memohon: selain itu, ada pelanggaran lain berupa tidak dapat memilih atau mencoblos karena terlambat yang antara lain dialami oleh hasbullah, berumur tahun, pemilih tps talang benar, penempatan tps kabupaten lain bahwa pelanggaran terstruktur, masif, dan sistematis telah dilakukan memohon dan pasangan calon nomor urut (incumbent) dengan berbagai cara atau modus oleh termasuk dengan cara menempatkan tempat pemungutan suara kabupaten lain, yaitu dusun vi, desa beringin makmur ii, kecamatan rawas ilir, kabupaten musiklawas, padahal dalam data administrasi memohon, tps guo disebut sebagai tps desa sakosuban, kecamatan batanghari leo, kabupaten musi banyuasin: bahwa dalam dpt untuk tps desa sakosuban, kecamatan batanghari leo, kabupaten musi banyu asin terdapat warga dusun vi, desa beringin makmur ii, kecamatan rawas ilir, kabupaten musiklawas, yang terdapat dpt dan ikut mencoblos, pemohon akan membuktikan peristiwa dengan menghadirkan saksi saksi yang menyaksikan langsung adanya tps tersebut. bahwa berdasarkan uraian pelanggaran pelanggaran sebagaimana pemohon uraikan di maupun oleh penyelenggara pemerintahanpara camat, para kepala desa, yang keseluruhan fakta hukum pelanggaran pelanggaran tersebut di,disertai tindakan penggunaan dana apbd dan pemberian uang kepada masyarakat pemilih, yang menyertakan para pejabat se kabupaten musi banyuasinpetit bahwa berdasarkan hal hal tersebut atas, pemohon memohon kepada mahkamah yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut menerima dan mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya, menyatakan batal dan tidak mengikatmenyatakan batal dan tidak mengikat sampai dengan bukti pi sebagai berikut: bukti pi fotokopi surat komisi pemilihan umum kabupaten musi banyuasin bertanggal juni nomor kpu kab v1 ditujukan kepada pasangan calon bupati dan wakil bupati, dodi reza alex, lic, econ, mba dan islan hanura, st. mm, perihal penyampaian surat keputusan nomor pts kpu kab bukti plbukti pi fotokopianggal agustus bukti pi fotokopi berita acara rapat pleno nomor ba ix tanggal september bukti pi fotokopi keputusan komisi pemilihan umumtanggal februari bukti pl fotokopi surat perintah nomor spin sat.pol tanggal september bukti pl fotokopi daftar hadir tenaga kerja sukarela satuan polisi pamong praja kabupaten musi banyuasin gelombang dan gelombang sebanyak orang pada bulan juli bukti pl fotokopi surat pernyataan yang dibuat dan ditandatangani oleh sdr. puja kusuma, bukti pi fotokopi surat bupati musi banyuasin mengenai mutasi, emosi, pemecatan pns dan pegawai honorer atas nama drs. pribadi, marwan matsuri, richard cahyadi: riki junaidi, ap, msi, anitawati apalagi: sri suami:, bayu sapransyah: aisyah: taliban, nurbaiti, subianto, syamsudin, etilena bakar, hamka, endian syari, djuliyanto, sulfa, s.e, muhamad ali amin pd: bukti pi fotokopi, yang menyebutkan bahwa jumlah dp4 dalam pemilukada tahun sebesar pemilih: bukti pl fotokopidari dinas kependudukan dan catatan sipil kabupaten musi banyuasin: bukti pl fotokopi berita acara rapat pleno kpubukti pi fotokopi berita acara rapat pleno nomor ba ix tertanggal september yang menetapkan perubahan jumlah dpt kpu musi banyuasin sebesar bukti pi fotokopi surat kpu provinsi sumatera selatan nomor kpu. prov tanggal september tentang dpt pemilukada musi banyuasin:indah purnama dengan nomor urut tps kelurahan peninggalan kec. tunggal jaya,geri yang menggunakan hak pilih kelurahan bandar jaya kec. sedayu, bukti pi fotokopi surat pernyataan laporan yang dibuat oleh ibrahim col pada tanggal september isinya menerangkan tentang ada anak dibawah umur yang terdaftar dalam dpt, mempunyai kartu pemilih dan menggunakan hak pilih, antara lain veri widianto alami, menggunakan hak pilih tps desa lais, kecamatan lais: arif hid, menggunakan hak pilih tps desa lais, kecamatan lais: edi suparno, menggunakan hak pilih tps desa lais, kecamatan lais: abel mz, menggunakan hak pilih tps desa lais, kecamatan lais: dengki bin kaisar, menggunakan hak pilih tps desa lais, kecamatan lais: bukti pi fotokopi surat pernyataan laporan yang dibuat oleh joni, isinya menerangkan bahwa terdapat anak dibawah umur yang menggunakan hak pilih tps desa kelurahan tegal mulyo, kecamatan peluang atas nama joni iskandar: bukti pi fotokopi surat kementerian dalam negeri republik indonesia nomor tanggal maret tentang pengangkatan sekretaris daerah kabupaten musi banyuasin, bukti pi fotokopi surat pernyataan anggota panwaslukada kabupaten musi banyuasin atas nama zainuddin, s.e., divisi pengawasan dan hubungan masyarakat: bukti pi fotokopi daftar surat pemberitahuan waktu dan tempat pemungutan suara kpu musi banyuasin desa penggagas, kecamatan sanga desa beserta lampiran dpt desa penggagas, kecamatan sanga desa, bukti pl fotokopi akuntansi tanda terima pemasangan kwh listrik sebesar satu juta rupiah yang didalamnya terdapat gambar pari azhari dengan slogan pari peduli, lanjutkan pembangunan muba" desa karang rejo kecamatan jalan: bukti pi fotokopi sejumlah surat keterangan domisili yang dibuat oleh kepala desa srimulat: bukti pi fotokopi surat pernyataan beberapa staf sekretariat kwartir cabang gerakan pramuka musi banyuasin tanggal oktober bukti pi fotokopi buah surat pemberitahuan waktu dan tempat pemungutan suara kpu kabupaten musi banyuasin bukti pi fotokopi sensus penduduk kabupaten musi rawas kecamatan rawas ilir desa beringin makmur bukti pi fotokopi daftar pemilih tetap pemilukada kabupaten musi banyuasin desa sakosuban kecamatan batang hari leo, bukti pi fotokopi surat keterangan kepala dusun dan desa beringin makmur atas nama sebdiyanto dan zailani yang menyatakan mengenai warganya yang terdaftar dalam dpt dan ikut mencoblos: bukti psako subang kecamatan batang hari leo, bukti pi fotokopi dokumentasi foto tps desa sako subang kecamatan batang hari leo yang terdapat dusun desa beringin makmur kecamatan rawas ilir kabupaten musi rawas: bukti pi fotokopi buah dan ktp warga desa beringin makmur kecamatan rawas ilir yang terdaftar dalam dpt kabupaten musi banyuasin: bukti pl fotokopi nota dinas dan bukti pembayaran oleh kuasa pengguna anggaran pejabat pengelola keuangan daerah kabupaten musi banyuasin dari kepala dinas pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah kabupaten musi banyuasin, yaitu: nota dinas nomor: pekan tanggal maret bukti pengeluaran tahun dinas tahun kode rekening nomor: gambar reklame calon bupati incumbent menuju mubasmart membangun umat berbasis agama" pari azhari: nota dinas nomor: pekan tanggal desember bukti pengeluaran tahun dinas tahun kode rekening nomor: bukti pengeluaran tahun dinas tahun kode rekening nomor: nota dinas nomor: pekan tanggal februari bukti pengeluaran tahun dinas tahun kode rekening nomor: nota dinas nomor: pekan tanggal juni :bukti pembayaran oleh kuasa pengguna anggaran tahun dinas kode rekening nota dinas nomor: dppkad tanggal januari bukti pengeluaran dari kuasa pengguna anggaran tahun dinas kode rekening nomor: nota dinas nomor: pekan tanggal juni bukti pengeluaran tahun dinas nomor: nota dinas nomor: pekan tanggal november bukti pengeluaran kuasa pengguna anggaran nomor: nota dinas nomor: pekan tanggal maret bukti pengeluaran kuasa pengguna anggaran tahun dinas nomor: nota dinas nomor: pekan tanggal maret bukti pengeluaran kuasa pengguna anggaran nomor: nota dinas nomor: pekan tanggal septpejabatnota bahwa sikap mahkamah tersebut dapat dibaca dalam putusan atas perkara pemilukada gubernur wakil gubernur jawa timur sebagaimana diuraikan dalam pertimbangan hukumnya, .rhitungan suara bagi masing masing pasangan calon, yang sekarang telah menjadi , (vide hukum acara mahkamah konstitusi republik indonesia karangan dr. maruarar siahaan, s.h., sinar grafika, edisi kedua, hal. bahwa sikap mahkamah itu ditegaskan lagi dalam beberapa putusannya, antara lain putusan nomor php.d vi dan putusan nomor php.d vi menegaskan bahwaperaturan perundang undangan dan praktik mahkamah sebagaimana telah diuraikan atas, maka sengketa hasil pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah kabupaten musi banyuasin tahun yang pemohon ajukan mahkamah terbukti menjadi kewenangan mahkamah untuk memeriksa, mengadili, dan memutuskannya. oleh karena itu permohonan pemohon beralasan hukum untuk diterima, kedudukan hukum (legal standing) pemohon bahwadinas nomor: pekan tanggal mei bukti pengeluaran skpd nomor:i fotokopipu, tertanggal oktober bukti fotokopi daftar pemilih fiktif pemilih siluman) yang berhasil ketua desa soal baru, kecamatan sedayu dalam pemilukada kabupaten musi banyuasin tahun bukti pi fotokopi daftar pemilih ganda yang terjadi desa beji mulyo, desa peninggalan, desa simpang tunggal, desa lompatan, desa sungai lilin dan desa payung lendir yang berjumlah pemilih: bukti pi fotokopi undangan yang tidak diberikan oleh petugas kpps karena pemilih adalah pendukung pemohon yang terdapat desa sri gunung, kecamatan sungai lilin dan kelurahan rangsang kecamatan payung lendir yang berjumlah pemilih: bukti pi fotokopi daftar nama penduduk yang mencoblos akan tetapi tidak mempunyai nik dan hanya berdasarkan domisili yang dapat dari kepala desa desa margo mulyo, kecamatan tunggal jaya sebanyak bukti pi fotokopi surat pernyataan yang dibuat oleh sdr. rabi, hs, tertanggal september tentang adanya pelanggaran oleh pns kabupaten muba kasat pol pp) yang melakukan kampanye kecamatan sungai keruh agar masyarakat rakyat memilih pasangan calon nomor urut bukti pi fotokopi surat undangan pemilih model c6.kwk kpu) yang diberikan kepada orang sudah meninggal sebanyak orang desa tebing bulang, kecamatan sungai keruh: bukti pi fotokopi pemilih yang masih bawah umur namun terdaftar dalam dpt desa kertas, kecamatan sungai keruh sebanyak orang yaitu antang saputra dan teguh indra, bukti pl fotokopi surat undangan model c6.kwk kpu) desa kertas, kecamatan sungai keruh dan desa rantau panjang kecamatan lawang wetan: bukti pl fotokopi kartu pemilih ganda sebanyak desa lompatan kecamatan sedayu: bukti pi fotokopi dokumentasi video kampanye terselubung kepala bkd kabupaten muba dan camat sungai keruh mengkampanyekan pari azhari pada acara pernikahan warga kertasnya kec. sungai keruh: bukti pi fotokopi dokumentasi video kampanye terselubung pari azhari dalam kunjungan kerja bupati muba ponpes fatah, kecamatan babat surat: bukti pi fotokopi dokumentasi video bupati muba berkantor sehari kecamatan batang hari leo, mengajak serta beni (calon wakil bupati pasangannya) mengikuti acara kedinasan, bukti pi fotokopi dokumentasi video kerja bupati muba desa pulai gading kepayang dan rangsang kec. payung kincir, menggunakan atribut kampanye pasangan calon bupati dan wakil bupati pari beni berupa backdrop acara, bendera serta umbul umbul: bukti pi fotokopi dokumentasi video kampanye politis pada kunjungan kerja bupati muba pesantren hikmah kec. plakat tinggi, bukti pi fotokopi dokumentasi video keterlibatan anak anak pada kampanye pasangan nomor urut pari beni: bukti pi fotokopi dokumentasi video dokumentasi video kumpulan kegiatan bupati muba, yang melakukan kampanye terselubung dalam setiap agenda kerja dinas, bukti pi fotokopi dokumentasi video pemasangan bendera bergambar pasangan pasangan nomor urut pari beni kantor desa tebing bulan kecamatan sungai penuh, bukti pl fotokopi putusan ptun palembang nomor ptun plg.tanggal april dalam perkara antara justin, sos,justin, sos, si. bukti pi fotokopi putusan ptun palembang nomor ptun plg tanggal april dalam perkara antara richard cahyadi, a.p.richard cahyadi, a.p. bukti pi fotokopi putusan ptun palembang nomor ptun plg.tanggal april dalam perkara antara marwan, sos, zaki, ap.sip. msi lawan bupati musi banyuasin:januari tentang pemberhentian pns dalam jabatan struktural atas nama marwan, sos, zaki, ap.sip. msi bukti pi fotokopi putusan ptun palembang nomor ptun plg.tanggal april dalam perkara antara fajar ibnu safaritahun tanggal desember asin: bukti pi fotokopi keputusan bupati musi banyuasin nomor tahunasin tanggal desember bukti pi fotokopi akta afidaffit nomor s.d. dansurat gubernur sumatera selatan nomor perihal izin cuti luar tanggungan negara kampanye pemilu bupati dan wakil bupati musi banyuasin atas nama sdr. pari azhari selaku bupati musi banyuasin dan sdr. islan hanura st,mm selaku wakil bupati musi banyuasindokumentasi foto baliho bupati musi banyuasin yang menggunakan dana apbd bukti pi dokumentasi foto baliho foto bupati pari azhari sekolah sekolah umum seluruh kabupaten musi banyuasin bukti pi dokumentasi foto poster poster dan spanduk bupati pari azhari yang terpasang masjid masjid dan langgar bukti pi fotokopi surat badan pengawas pemilihan umum republik indonesia nomor bawaslu ix kepada ketua panwaslukada kab. musi banyuasin, tanggal september perihal: pelimpahan laporan tim advokasi pasangan calon bupati dan wakil bupati dodi reza alex islan hanura, bukti pi fotokopi surat nomor tim kampanye ix perihal pelimpahan wewenang badan pengawas pemilihan umum republik indonesia, bukti pi fotokopi keputusan gubernur sumatera selatan nomor pts tentang bantuan keuangan pemerintah provinsi kepada pemerintahan desa kelurahan se sumatera selatan tahun anggaran bukti pi berita harian berita pagi mengenai pelanggaran pelanggaran yang dilakukan oleh penyelenggara pemilukada kabupaten musi banyuasin tahun bukti pi bukti rekaman video kampanye terselubung pari azhari pada acara deklarasi gabungan masyarakat cinta muba yang menggunakan pendopo kabupaten musi banyuasin, bukti pi bukti rekaman video kepala satpol musi banyuasin atas nama mat data dengan menggunakan pakaian dinas lengkap pada acara pernikahan desa kertasnya kecamatan sungai keruh: bukti pi dokumentasi video kunjungan kerja gubernur sumsel kabupaten pagar alam: bukti pi dokumentasi video kunjungan kerja gubernur sumsel kabupaten banyuasin: bukti pi softcopy perbandingan dpt ganda, tanpa nik dan nik ganda. bahwa samping mengajukan bukti tertulis, pemohon juga mengajukan (duapuluh tujuhzaki alam saksi adalah mantan camat lais yang pernah dikumpulkan untuk mendapat arahan dan pembentukan tim sukses bupati pada bulan agustus saksi bersifat netral, sehingga dicopot dari jabatan camat. pribadi saksi diminta bupati untuk menjadi tim sukses. akan tetapi, saksi menolak, pada tanggal januari tanpa sebab dan prosedur, saksi dimutasi dari kadis pendidikan menjadi staf ahli bupati: pada mei201 saksi dicopot menjadi staf biasa. rabi saksi adalah tim sukses pasangan calon nomor urut saksi mengetahui permasalahan dpt, saksi melakukan olah data menggunakan teknologi komputer dan menemukan kurang lebih nik ganda, antara lain orangnya berbeda, dan nik sama, terdapat oknum kepala sekolah yang mencoblos dua kali bernama haryadi tps serapan jaya dan tps sukadana, terdapat banyak nama ganda pada dpt. saksi meminta data kepada kpu dan baru diberikan data tersebut pada agustus sebelum putusan ptun. joo bin cek awi tps ada rumah warga bernama ami joo: pada tanggal september camat batanghari leo, iskandar, menyampaikan petunjuk depan warga desa beringin makmur rawas ilir agar masyarakat ikut serta mencoblos nomor urut sendi yanto ada masyarakat dusun desa beringin makmur rawas ilir memilih tps sako subang, kabupaten musi banyuasin. edi supaya saksi adalah mantan bendahara bantuan sosial kemasyarakatan kabupaten muba, bupati mengeluarkan banyak dana untuk pembuatan pari azhari cup, dll: bpk telah memperingatkan agar anggaran dikeluarkan tidak untuk hal hal seperti itu. zailani saksi adalah kepala dusun vi, desa beringin makmur ii, musi rawas, saksi melihat ada tps suko subang, musi banyuasin berada musi rawas dan yang mencoblos kurang lebih orang warga musi rawas. sri selasih saksi adalah petugas kebersihan sedayu: saksi dipecat karena membeli beras murah yang diselenggarakan oleh hipmi sedayu. bayu sapransyah adanya penggunaan dana apbd kurang lebih untuk pencitraan dalam pemilukada berupa iklan koran, baliho dan spanduk. nova riana saksi adalah pns yang dimutasi pari azhari karena ayah saksi menjadi tim sukses pemohon pasangan nomor urut saksi dinding iming bila berhasil membujuk ayah saksi maka akan dimutasi tempat lebih baik atau dikembalikan lagi puskesmas: siti nurjanah saksi adalah guru honorer diancam mutasi bila suami saksi mendukung bupati, setiap guru diminta untuk mengisi daftar nama pendukung pihak terkait. eka satria satpol selalu diminta untuk mendukung pihak terkait: saksi diminta untuk mencarikan orang yang dapat memilih pihak terkait: bahwa satpol tersebut diminta menghadiri kampanye pihak terkait, sedangkan pada giliran pasangan lain tidak diperbolehkan, pada saat pencoblosan saksi dijanjikan bila memilih pihak terkait akan diberi uang dan akan diangkat menjadi tenaga honorer. riki junaidi saksi adalah mantan kepala satpol yang diturunkan jabatannya tanpa melalui prosedur yang benar, saksi melihat beberapa kunjungan kerja bupati diselingi dengan kegiatan peresmian posko tim pemenangan bupati. marwan ansari saksi adalah mantan camat dan dimutasi menjadi staf biasa karena tidak mendukung pihak terkait. baharuddin saksi adalah guru pns, saksi pernah dipanggil kuat dan dinyatakan berpihak pada pasangan calon, bahwa kuat selalu memberi pengarahan agar mendukung pihak terkait: bahwa sekolah sekolah diadakan daftar isian yang berjudul mendukung pak pari azhari : saksi dimutasi kecamatan paling ujung kabupaten musi banyuasin. faisal andalas saksi sudah dilantik sebagai sekda, tetapi tidak diakui oleh bupati: bahwa saksi dianggap tidak bisa bekerja sama dalam memenangkan dan tidak mendukung pihak terkait. alamsyah, saksi adalah tenaga guru honorer, bupati mengundang saksi dan para guru wajib hadir pada acara menyambut tahun ajaran baru pada acara tersebut meminta undangan untuk menyebut yel yel mendukung bupati. iskandar a.s. bahwa pada tanggal september saksi didatangi saudara ruslan dan meminta supaya keluarga dan teman saksi ikut memenangkan pasangan calon nomor urut pada tanggal september saksi melihat dermawan, kepala sekolah sd, sardi, kepala desa, dan herman, kepala sekolah talang bandung mengumpulkan massa pada pukul malam, saksi diberi oleh ruslan uang sebesar suryadi pada tanggal juni seluruh kepala sekolah, baik sd, smp, dan sma dikumpulkan aula kecamatan jalan yang dihadiri oleh camat dan sekda: saksi dan guru guru yang hadir diminta untuk memberikan mendukung kepada pari azhari. muhammad ali amin bahwa saksi diminta untuk menyiapkan acara kunjungan bupati bersilaturahmi dengan seluruh guru kecamatan babat toman, saksi menggunakan dana bos apbn dalam menyelenggarakan acara kunjungan kedinasan bupati tersebut: saksi dimutasi jauh dari domisili karena dianggap tidak mendukung bupati. semadi bahwa pengurus kuatir cabang gerakan pramuka musi banyuasin diminta mendukung nomor urut adanya penggunaan dana apbd musi banyuasin dalam kegiatan tersebut. fajar ibnu safari saksi diperintahkan oleh tim sukses pemenangan nomor urut menyebarkan kalender dan jika saksi tidak mau diancam akan diberhentikan: saksi dipecat sebagai kepala desa karena dinilai mendukung pemohon. marwan saragih saksi diberhentikan sebagai kepala bidang menjadi staf sekda musi banyuasin: saksi dimutasi karena tidak mendukung bupati. melawan (tidak bersumpah) informandum. saksi adalah siswa bawah umur yang memperoleh undangan pemilukada, saksi diminta mencoblos padahal bawah umur. mansyur (ad informandum) bahwa pada saat memasuki tahapan daftar mata pilih tambahan yang akan menjadi daftar mata pilih tetap, ada penambahan sebanyak orang dan tidak ada nik nya, bahwa antara orang tersebut bukan penduduk musi banyuasin. yusuf bin abdul kadir saksi menemukan adanya akuntansi listrik yang ada gambar pihak terkait, pari azhari. rahmat (ad informandum) saksi adalah warga kabupaten musi rawas.berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil . kemudian menyatakanbahwa , bahwa selanjutnya, sampyang dapat menjadi pemohon dalam mengajukan sengketa hasil pemilihan umum adalah: para pihak yang mempunyai kepentingan langsung dalam perselisihan hasil pemilukada, yaitu (a) pasangan calon sebagai pemohon, dantelah ditetapkan sebagai pasangan calon bupati dan wakil bupati kabupaten musi banyuasin tahun dengan nomor urut berdasarkan berita acara nomor ba vi tentang rapat pleno komisi pemilihan umum kabupaten musi banyuasin tanggal juni juncto keputusan komisi pemilihan umum kabupaten musi banyuasin nomor pts kpu kab tentang penetapbahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana dimaksud dalam keputusan memohon pada butir (empat) atas, maka pemohon adalah pasangan calonrmohona(vide bukti p 1musi banyuasin periodehasil penghitungan suara pemilukada kabupaten musi banyuasipada tanggal oktoberoktober yang mana permohonan pemohon didaftarkan kepaniteraan mahkamah pada tanggal oktoberuo. iv. pokok permohonan iv. bahwa pemilihan umum kepala daerah dan wakil daerah pemilukada) kabupaten musi banyuasin telah diikuti oleh pasangan calon bupati dan wakil bupati bukti p 1aj, yaitu urut calon bupati calon wakil bupati dodi reza alex, lic, econ, mba islan hanura, s.t., sungai pakai, suara, ir. pari azhari beni werneri, md. iv.calon bupati calon wakil perolehan suara masing bupati masing pasangan calon dodi reza alex, lic,| islan hanura, econ, mba s.t., sungai pakai, ip| suara, ir. pari azhari beni werneri, md. hasil perolehan suara pemilukada tersebut atas dapat dibandingkan dengan hasil rekapitulasi masyarakat buktimusi banyuasiumum kepala daerah dan wakilmusi banyuasin bukti p 3a, 3b, 3c|musi banyuasin periode sebagaimana digambarkan dalam pernyataan sikap, tanggal oktober bukti p 5j) dan pernyataan tim independen nomor independen k ix tertanggal september bukti p 8j, yang dapat diuraikan secara lebih lanjut dengan bukti bukti berikut ini: iv. .a. politik uang money politic) praktik money politic juga terjadi dalam pemilukada musi banyuasin secara tersebar dan berbagai modus bukti p 7j. bahwa fakta yang ditemukan oleh tim sukses pemohon adalah pemberian uang (money politic) dan sejumlah barang kepada pemilih dengan perjanjian untuk memilih pasangan tertentu payung kincir dan beberapa kecamatan musi banyuasin. iv. .b. pemakaian fasilitas negara bahwa secara nyata pihak terkait (incumbent) telah menggunakan kekuasaannya untuk memakai fasilitas negara dalam berkampanye maupun kegiatan lain yang bertujuan untuk memenangkan pihak terkait. iv. .c. hilangnya hak memberikan suara akibat ketidakberesan dpt iv. .c. bahwa sangat sulit dibenarkan bahwanaik menjadi jiwa mata pmata pilih, iv. .c. bahwa jikmata pilih dalam pilpres tahun maka terdapat selisih yang sangat besar yaitu sebanyak kurang lebih matamata piv. .c. bahwa rapat pleno yang diadmengandung sejumlah kejanggalan yang sangat nyata, yaitu antara lain: undangan nomor kpu. kab vi11 perihal:. iv. .c. sejumlah pemilih tidak dapat memberikan suara karena alasan tidak terdaftar pada dpt daftar pemilih tetap), tetapi sesungguhnya mereka telah terdaftar dalam dps daftar pemilih sementara) (vide bukti p 6a, p 6b, p 6c|. penolakan pemberian suara oleh petugas tps itu bertentangan dengan surat edaran kpu kabupaten musi banyuasin nomor kpu kab 1x tertanggal september vide bukti p 9j. sebagai representasi atau contoh penduduk kabupaten musi banyuasin yang gagal memberikan suara adalah sebagai berikutjajbjc|djejfj iv. .c.. iv. .c. .a. bahwa pemohon telah melakukan berbagai upaya untuk mendesak memohon melakukan upaya serius memperbaiki dpt yang penuh dengan masalah, termasuk menyurati kpu provinsi sumatera selatan untuk membentuk dewan kehormatan guna melakukan pemeriksaan sidang kode etik terhadap memohon. surat pemohon tersebut dihembuskan kepada kpu, bawaslu dan kepada berbagai pihak. bahkan pemohon telah melaporkan berbagai pelanggaran yang dilakukan oleh memohon kepada kpu dan bawaslu. hal tersebut membuktikan bahwa pemohon sejak awal telah berusaha agar pemilukada pemilihan bupati dan wakil bupati musi banyuasin tahun berjalan secara demokratis, jujur dan adil tanpa rekayasa, manipulasi dan berbagai kecurangan lainnya, oleh karena, sehingga hak hak penduduk musi banyuasin dapat diberikan kembali kesempatan memberikan suara dalam pemilukada ulang kabupaten musi banyuasin dalam waktu hari sejak keputusan dibacakan. iv. .d. netralitas penyelenggara negara pns: pengerahan pns dan atau pejabat lingkungan pemerintah daerah kabupaten sampai tingkat kecamatan dan desa dilakukan untuk memenangkan calon yang memenangkan pemilukada kabupaten musi banyuasin muba), dengan berbagai modus mulai dari pengerahan masa kampanye sampai untuk mempengaruhi pemilih. bahwa sebagai incumbent, pihak terkait telah mengerahkan skpd lingkungan pemda musi banyuasin untuk mendukung pemenangan pihak terkait menjadi bupati musi banyuasin petit kehadiran pasangan calon bupati wakil bupati dalam pemilukada kabupaten musi banyuasimusi banyuasimusi banyuasii: menyatakan dan memerintahkan agar komisi pemilihan umum kabupaten musi banyuasin menyelenggarakan pemungutan suara ulang diseluruh tps se kabupaten musi banyuasin tahun selambat lambatnya sembilan puluh hari) sejak putusan mahkamah konstitusi dibacakan. apabila majelis hakim mahkamah konstitusi berpendapat lain maka pemohon mohon putusan yang seadil adiknya berdasarkan prinsip gul sampai dengan bukti pii sebagai berikut: bukti p: bukti pll 1akomisi pemilihan umum kabupaten musi banyuasin nomor ba x model db kwk.kpu), bukti pll fotokopi laporan hasil perolehan suara per ppk, bukti pll 2a: fotokopisebagai pihak yang berkepentingkedudukan atau legal standing pemohon mengajukan permohonan telah terbukti, maka permohonan pemohon beralasan hukum untuk diterimanghitungan suara pemilukada kabupaten musi banyuasin dilakukan oleh memohon pada tanggal oktomohon mengajukan permohonan keberatan terhadap penetapan hasil penghitungan suara cast objek permohonan pada tanggal oktober sehingga pengajuan permohonan pemohon diajukan sesuai dengan tenggang waktu sebagaimana diatur dalam pmk nomor tahun permohonan pemohon oleh karenanya sah menurut hukum dan harus diterima,si banyuasin tahun telah menerbitkan keputusan komisi pemilihan umum kabupaten musi banyuasin musi banyuasin tahun oleh komisi pemilihan umum kabupaten musi banyuasin: bukti p1i fotokopi surat lembaga intelijen pers reformasi republik indonesia nomor liter ri pd.mb ix perihal dugaan adanya pelanggaran dalam kinerja penyelenggara pemilukada, tanggal september ditujukan kepada ketua bawaslu kabupaten musi banyuasin: bukti pll 3abcp1i fotokopi sertifikat nomor pts kpu kab dikeluarkan oleh komisi pemilihan umum kabupaten musi banyuasin, bukti pii fotokopi pernyataan sikap, tanggal oktober bukti pii fotokopia: fotokopib: fotokopic: fotokopid: fotokopie: fotokopif: fotokopig: fotokopi surat pernyataan masyarakat kabupaten musi banyuasin mendapat intimidasi agar memilih calon nomor urut sejumlah (seratus sebelas) orang: bukti il 6h: fotokopi surat pernyataan masyarakat kabupaten musi banyuasin yang tidak bisa memilih karena tidak mendapat undangan untuk memilih sejumlah (seratus lima) orang: bukti pii 6i: fotokopi surat pernyataan masyarakat kabupaten musi banyuasin yang tidak terdapat dalam dpt daftar pemilih tetap) dan tidak dapat memilih sejumlah (seratus sembilan belas) orang, bukti il 6j: fotokopi dokumentasi berupa foto adanya keterlibatan pegawai negeri sipil pns) dalam kampanye untuk pasangan calon nomor urut serta adanya penggunaan kendaraan dinas dalam kampanye pasangan calon nomor urut bukti il 6k: fotokopi surat keputusan bupati musi banyuasin nomor kep bkd.diklat tanggal maret bukti pll 6l: fotokopi surat keputusan bupati musi banyuasin nomor kep bkd.diklat tanggal april bukti pll 6m: fotokopi dokumentasi berupa foto adanya penggunaan dana apbd dalam pembuatan baliho pasangan calon nomor urut bukti il 6n: fotokopi dokumentasi berupa rekaman acara rapat rekapitulasi yang berlangsung pada tanggal oktober bukti pii fotokopi laporan praktik politik uang oleh zainuddin kepada panitia pengawas pemilu kecamatan plakat tinggi, tertanggal september bukti il fotokopi pernyataan tim independen nomor independen k ix tertanggal september bukti pii fotokopi surat edaran kpu kabupaten musi banyuasin nomor kpu kab 1x tentang penduduk dapat memberikan suara sekalipun tidak terdaftar dalam dpt, tetapi terdaftar dalam dps, tertanggal september bukti pii fotokopi surat pengumuman komisi pemilihan umum musi banyuasin nomor p kpu kab tanggal februari tentang seleksi pembentukan anggota ppk dan pps pada pemilukada kabupaten musi banyuasin bukti pii fotokopi surat nomor tun hm perihal somasi (terakhir) yang ditujukan kepada sekretaris jenderal komisi pemilihan umum. bahwa samping mengajukan bukti tertulis, pemohon juga mengajukan (duapuluh tigpriadi adi ibrahim bahwa pada tanggal september dilakukan penghitungan buka kotak ppk atas perintah ketua kpu, surat kpu kabupaten musi banyuasin nomor tanggal september tidak sampai kpps: pada tanggal oktober pasangan calon nomor urut dan pasangan calon nomor urut ngotot agar kotak suara yang belum dibuka segera dibuka namun kpu tidak dibukanya: bahwa ada kecamatan yang dpt nya tidak sah dan tidak ditandatangani oleh pps, kemas khairul mukhlis saksi adalah mantan anggota kpu kota palembang, bahwa salah satu anggota kpu kabupaten musi banyuasin, wanna razak, tidak sah menjadi anggota kpu karena dia juga anggota ppk kota palembang. safitri irawan saksi adalah mantan ketua kpu provinsi sumatera selatan: bahwa master surat suara yang bakal dicetak dititipkan pemda muba oleh sekretaris kpu kabupaten muba tanpa adanya pleno kpu muba terlebih dahulu, bahwa saksi mengetahui permasalahan dpt kabupaten muba dari koran. tirta srikandi saksi adalah mantan ketua kpu kabupaten muba, bahwa dpt yang digunakan oleh kpu muba tidak valid: dpt baru disampaikan kepada pasangan calon dan masyarakat dua hari sebelum pencoblosan. abdul hadi saksi adalah mantan anggota kpu kabupaten muba tahun saksi menjelaskan perkembangan mata pilih dari pemilu presiden dan pemilu legislatif tahun muchril ali (ad informandum) saksi adalah ketua tim independen. bahwa dalam surat kpu kabupaten muba nomor disebutkan nama yang terdaftar pada dps boleh memilih, sementara dpt sudah ditetapkan oleh kpu dalam rapat ple syafii adanya keterlibatan pns lingkungan kecamatan dan anggota pemungutan suara mendukung calon nomor undangan diterima dua hari sebelum pencoblosan. rusdi adanya money politik desa saksi: tim nomor urut membentuk tim bayangan tps dan dibayar ribu dan ribu per kepala. islan saksi adalah tim sukses nomor urut pada tanggal november bertemu dengan suparman yang sedang membagi amplop berisi uang kepada masyarakat untuk color nomor urut menurut saksi suparman disuruh imam, tim sukses nomor suparman saksi diberi uang oleh imam, tim sukses nomor urut untuk dibagikan kepada orang. saparudin saksi adalah anggota lembaga intelijen pers reformasi republik indonesia: saksi melihat ada pns kabupaten muba berada atas panggung saat kampanye nomor urut pada tanggal september dan september saksi juga melihat pns tempat kampanye nomor urut ariyanto banyak pejabat pemda dan pns ikut kampanye nomor urut kepala dinas binaraga membentuk tim rekrut masa pns dan mengarahkan untuk mencoblos pasangan nomor urut maulid saksi adalah pemantau pilkada, saksi mengetahui pada saat kampanye pari azhari menggunakan fasilitas negara, kendaraan dinas. grafik pada tanggal september menerima sms dari wartawan musi ekspres, soal mencoblos lebih dari satu kali yang dilakukan oleh haryadi, saksi menanyakan soal tersebut kepada haryadi dan membenarkan dia telah mencoblos dua kali. ahmadi kelurahan balai agung, sedayu, ada (sepuluh) kotak pemilihan dan (satu) tidak tersegel. rizal efendi pada tanggal september saksi bersama dengan ahmadi melihat satu kotak pemilihan tidak tersegel. sudirman saksi mempunyai keluarga yang tidak terdaftar dpt kurang lebih ada orang, pada tanggal september sebelum melakukan pemilihan sudah melapor kpps, tetapi tidak bisa milih karena tidak terdaftar dpt. azwar saksi menyaksikan salah satu tps sedayu, ada saksi tidak tahu arti color tembus, bahwa surat edaran kpu datang setelah pencoblosan dilakukan. falatehan saksi adalah wakil ketua tim pasangan nomor urut pada tanggal september menemukan ada kejanggalan dalam tinta sidik jari, tinta tersebut mudah luntur dan memungkinkan orang mencoblos lebih dari satu kali. agus muhaimin saksi melihat tinta sidik jari mudah luntur. taliban saksi adalah pegawai negeri sipil rumah sakit umum sedayu, saksi diminta untuk melepaskan baliho pasangan calon nomor urut dan pasangan calon nomor urut yang ditempel rumah orang tua saksi: saksi dimutasi oleh karena tidak mau melepas baliho yang ada rumah orang tuanya. anitawati apalagi saksi adalah pegawai humas pada pemda musi banyuasin: bahwa saksi melihat ada pemasangan baliho dengan kata2 lanjutan dari calon nomor urut setiap kecamatan: bahwa setiap baliho tertulis dkp. djuliyanto saksi diberhentikan secara langsung tanpa melalui tahapan pemberhentian: saksi diberhentikan dari tempat kerja dinas kebersihan kotarkara guo tidak memenuhi persyaratan peraturan mahkamah konstitusi nomor tahun sebagaimana yang diatur dalam dan peraturan mahkamah konstitusi tersebut. bahwa setelah memohon komisi pemilihan umum kabupaten musi banyuasin) membaca dan mempelajari serta meneliti surat permohonan yang diajukan oleh pemohon kepada mahkamah konstitusi pada tanggal oktober ternyata secara fakta hukum surat permohonan pemohon dodi reza alex dan islan hanura) yang telah diajukan kepada mahkamah konstitusi tersebut adalah tidak memenuhi persyarat: permohonan pemohon tidak memenuhi persyaratan sebagaimana yang diatur dalam dan peraturan mahkamah konstitusi nomor tahun tersebut: bahwa didalam ketentuan dan huruf huruf dan huruf peraturan mahkamah konstitusi nomor tahun menyatakan: permohonan pemohountuk membuktikan bahwa permohonan pemohon dodi reza alex dan islan hanura) tidak memenuhi persyaratan permohontersebut akan memohon komisi pemilihan umum kabupaten musi banyuasin) uraikan dalam eksepsi adalah sebagai berikut: bahwa untuk lebih jelasnya memohon kutip bunyi dan isi dari ketentuansecara fakta hukum setelah memohon komisi pemilihan umum kabupaten musi banyuasin) meneliti permohonan pemohon mulai dari halaman sampai dengan halaman poin sampai dengan poin dalam posisinya tidak satu kalimat pun yang mempersoalkan atau menjadikan objek sengketa tentang perselisihan hasil perhitungan suara pemilihan pemilukada kabupaten musi banyuasin tahun tersebut. ternyata objek sengketa yang diuraikan oleh pemohon dalam permohonannya mulai dari polita poin sampai dengan poin yaitu mengenai objek sengketa yang diajukan oleh pemohon adalah daftar pemilih tetap dpt) pemilukada kabupaten musi banyuasin yang dibandingkan dengan selisih daftar pemilih tetap dpt) pilpres tahun bahwa sebagai alasan alasan pemohon dalam permohonannya halaman poin dalam posisinya s.d. polita point adalah uraian yang memuat masalah daftar pemilih potensial dp4) dan daftar pemilih sementara dps) serta masalah daftar pemilih tetap dpt) dalam pemilu tahun pemilihan presiden tahun dibandingkan oleh pemohon dengan daftar pemilih tetap dpt) pemilihan bupati dan wakil bupati kabupaten tahun dapat memohon simpulkan bahwa yang dijadikan alasan oleh pemohon sebagai objek sengketa adalah perselisihan daftar pemilih sementara dps) dan daftar pemilih tetap dpt) pemilu dengan perselisihan daftar pemilih sementara dps) dan daftar pemilih tetap dpt) pemilukada kabupaten musi banyuasin tahun bahwa ternyata yang digunakan sebagai alasan permohonan adalah perselisihan penghitungan jumlah daftar pemilih tetap dpt) pemilihan presiden pilpres) tahun dengan daftar pemilih tetap dpt) pemilihan bupati dan wakil bupati kabupaten musi banyuasin tahun dan bukan tentang perselisihan hasil perhitungan suara pemilihan umum kepala daerah dan wakil kabupaten musi banyuasin tahun yang sebagaimana diatur dalam dan huruf (b) peraturan mahkamah konstitusi nomor tahun tersebut: bahwa permohonan pemohon tidak bersesuaian antara uraian yang muat dalam polita dengan permintaan atau petit pemohon adapun polita pemohon memuat alasan uraian tentang perselisihan jumlah daftar pemilih sementara dps) dan daftar pemilih tetap dpt) pemilihan umum tahun dengan jumlah daftar pemilih sementara dps) dan daftar pemilihan tetap dpt) pemilukada kabupaten musi banyuasin tahun sedangkan petit pemohon dalam poin halaman adalah memohotersebut. maka tidak terdapat bersesuaian antara polita dengan petit pemohon yang mengakibatkan permohonan pemohon menjadi kabur (tidak jelas) dan permohonan pemohon tidak memenuhi syarat huruf (b) butir dan peraturan mahkamah konstitusi nomor tahun untuk lebih jelasnya kami kutip bunyijuncto lampiran keputusan komisi pemilihan umum kabupaten musi banyuasinsi banyuasin, bahwa pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah (selanjutnya disebut pemilukada) untuk memilih bupati dan wakil bupati musi banyuasin tahun diikuti oleh tiga pasangan calon, yaitu: uaf calonbupat calonwart buatperolehan suara calon bupati calon wakil bupati masing masing pasangan calon dodi reza alex, islan hanura, kelamin jerami sungai pakai, suara, nanakan tetapi dalam politadapun yang dimuat oleh pemohon dalam posisinya yaitu uraian mengenai perselisihan antara daftar pemilih tetap dpt) pemilu pemilihan presiden tahun dengan daftar pemilih tetap dpt) pemilu pilkada kabupaten musi banyuasin tahun dan bukan memuat uraian polita tentang kesalahan hasil perhitungan suara yang ditetapkan oleh memohon (sebagaimana diatur dalam huruf butir ke peraturan mahkamah konstitusi nomor tahun bahwa setelah memohon) komisi pemilihan umum kabupaten musi banyuasin meneliti dan mempelajari makna dari ketentuan huruf butir ke dan dalam huruf butir ke peraturan mahkamah konstitusi tahun tersebut yang mana untuk uraian polita pemohon diatur dalam huruf butir ke , sedangkan untuk petit permintaan pemohon diatur dalam huruf butir ke dan butir ke peraturan mahkamah konstitusi tahun tersebut. dimana antara polita dan petit harus selaras dan bersesuaian yaitu: polita: mengenai kesalahan hasil perhitungan suara yang ditetapkan oleh memohon petit ke permintaan untuk membatalkan hasil perhitungan suara yang ditetapkan oleh memohon, dan petit keiatas karena polita pemohon memuat alasan yang menyangkut objek sengketa tentang perselisihan jumlah daftar pemilih tetap dpt) pemilihan presiden tahun dengan jumlah daftar pemilih tetap pemilihan bupati dan wakil bupati musi banyuasin tahun maka sudah jelas gugatan penggugat kabur tidak jelas karena tidak ada bersesuaian antara polita dan petit dan tidak memenuhi syarat yang ditetapkan huruf butir ke , butir ke dan butir ke peraturan mahkamah konstitusi nomor tahun tersebut oleh karenanya sudah cukup alasan hukum, kiranya majelis hakim panel mahkamah konstitusi untuk menyatakan permohonan pemohon dinyatakan tidak dapat diterima huruf (a) peraturan mahkamah konstitusi nomor tahun bahwa pemohon telah keliru menafsirkan tentang sekalipun polita tidak diuraikan, dan dalam petit hanya secara umum diminta.untuk memutus permohonan ago bono yang diartikan sebagai pemoho (vide hukum acara mahkamah konstitusi republik indonesia, karangan dr. manuarar siahaan, sh. sinar grafika, edisi kedua, halaman vide dalil pemohon halaman point bahwa yang dimaksud istilah hukum ago bono, yang artinya mohon putusan yang seadil adilnya, kepada hakim, bukan berarti hakim sebebas bebasnya untuk mengadili suatu perkara dan memberikan putusan yang tidak dimintakan dalam petit. karena ada batasan dan larangan bagi hakim dalam mengadili suatu perkara. yaitu larangan bagi hakim untuk mengadili dan mengabulkan yang tidak diminta dalam petit atau dimohonkan oleh pemohon penggugat penuntut dalam suatu perkara . bahwa atas guo bono adalah suatu permintaan dalam perkara perdata. istilah ini ada dalam hukum acara perdata dalam peradilan umum. akan tetapi permintaan guo bono bisa terjadi apabila dalam suatu perkara terhadap objek sengketa tidak ada peraturan perundang undangan yang membatasi tentang hal itu akan tetapi apabila ada peraturan yang secara jelas dan tegas membatasinya atau membatasi kewenangan hakim tersebut, maka hakim tersebut tidak dibenarkan untuk menyimpang dari kewenangannya. bahwa permohonan ago bono yang memohon putusan yang seadil adilnya tersebut tidak bisa keluar dari inti pokok petit atau permintaan pemohon penggugat. maka dalam hukum acara peradilan indonesia antara lain hukum acara peradilan umum hukum acara peradilan tata usaha negara hukum acara peradilan agama hukum acara peradilan militer hukum acara peradilan tipikor hukum acara peradilan mahkamah agung yudisial regia) hukum acara peradilan niaga hukum acara peradilan mahkamah konstitusi yudisial review) semua peradilan tersebut atas mempunyai hukum acara masing masing atau pedoman acara masing masing yang tidak boleh diintervensi atau mengambil kewenangan peradilan satu sama lainnya, maka dalam ketentuan hukum acara peradilan mengatur tentang eksepsi kompetensi absolut dan eksepsi kompetensi relatif tentang kewenangan mengadili. hal ini membuktikan bahwa setiap peradilan mempunyai kewenangan masing masing supaya terdapat ketertiban dalam peradilan indonesia, dan membatasi kewenangan untuk mengadili dalam setiap objek dan subjek hukum yang bersengketa maka mahkamah agung r.i telah mengeluarkan sema tahun tentang petunjuk teknis sengketa mengenai pemilihan umum kepala daerah pilkada) yang isinya kami kutip sebagai berikutketentuan tersebut secara tegas dan eksplisit menyebutkan hasil pemilihan umum , hal mana menunjuryang dimaksud oleh huruf undang undang tentang peradilan tata usaha negara tersebutyang dirumuskan dalam perkecualian huruf tersebut u proses dan jadwal pelaksanaan pemilu. bahwa dari ketentuan surat edaran mahkamah agung tersebut atas telah membatasi kewenangan peradilan tata usaha negara untuk mengadili objek sengketa hasil dalam sengketa pemilihan umum kepala daerah. adapun yang dibatasi kewenangan peradilan tata usaha negara yaitu tidak berwenang peradilan ptun untuk mengadili sengketa pemilihan umum kepala daerah tentang hasil pemilihan umum yang menyangkut hal perselisihan jumlah hasil perhitungan suara, akan tetapi selain dari hasil pemilihan umum perkecualian sebagaimana yang dimaksud oleh huruf undang undang peradilan tata usaha negara yaitu putusan putusan dalam tahapan tahapan, misalnya tahap pendaftaran pemilih dpt). tahap pencalonan peserta. tahap tahap masa kampanye dan sebagainya. pada tahapan tahapan tersebut sudah ada keputusan keputusan komisi pemilihan umum tingkat pusat dan daerah. dan putusan putusan tahapan tersebut tidak termasuk hasil pemilihan umum . maka putusan putusan tahapan sebagaimana tersebut atas termasuk tahapan daftar pemilih tetap dpt) merupakan tetap menjadi wewenang pengadilan tata usaha negara (lihat bukti sema nomor bahwa semua uraian yang dimuat oleh pemohon dalam perkara guo yaitu dalam seluruh posisinya yang digunakan sebagai alasan pengajuan gugatan permohonan termuat pada halaman mulai polita nomor s.d. polita terakhir nomor adalah menyangkut tentang tahapan daftar pemilih tetap dpt) yang sebelumnya dalam sengketa objek yang sama telah digugat oleh pemohon kepada pengadilan tata usaha negara jakarta. bahwa perlu memohon sampaikan kepada mahkamah konstitusi yang mengadili perkara guo, bahwa sengketa tentang daftar pemilih sementara dps) dan daftar pemilih tetap dpt) yang dijadikan objek sengketa dalam polita perkara guo adalah sudah diajukan gugatan oleh pemohon kepada pengadilan tata usaha negara palembang ptun plg) terdaftar dalam nomor register perkara nomor ptun.plg pada tanggal september pihak yang berperkara dalam perkara guo yaitu yaitu dodi reza alex dan islan hanura yang disebut sebagai penggugat lawan komisi pemilihan umum kabupaten musi banyuasin, yang selanjutnya disebut sebagai tergugat dan pari azhari dan beni terjadi yang selanjutnya disebut sebagai tergugat intervensi. dan sudah diputus oleh pengadilan tata usaha negara palembang pada tanggal september dengan amar putusannya sebagai berikut dalam eksepsi menolak eksepsi tergugat dan tergugat intervensi untuk seluruhnyayang timbul dalam perkara ini sejumlah rp. (empat puluh satu ribu rupiah). demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan majelis hakim pada hari senin, tanggal september oleh joko agus sugianto, selaku hakim ketua majelis, panca yunior utomo, dan ayi solehudin, sh, m.h. masing masing selaku hakim anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh majelis hakim tersebut dengan dibantu oleh hj. anita, sh., selaku panitera pengganti pengadilan tata usaha negara palembang, serta dihadiri oleh kuasa hukum penggugat, kuasa hukum tergugat dan kuasa hukum tergugat intervensi , ( lihat bukti bahwa mengingat perkara objek sengketa tentang dps dan dpt yang menurut pendapat pemohon terdapat kurang lebih nama pemilih yang tidak mempunyai nomor induk kependudukan nik) polita pemohon halaman dan pada polita halaman yang tidak mempunyai nik sebesar kurang lebih lebih pemilih dalam dpt yang tidak mempunyai nik, dan pemohon menyatakan bahwadalam pemilihan bupati dan wakil bupati kabupaten musi banyuasin tahun dalam posisinya poin halaman bahwa semua dalil pemohon tentang dps dan dpt dalam permohonannya tersebut telah diajukan gugatan kepada pengadilan tata usaha negara palembang nomor ptun plg yang memohon pembatalan berita acara rapat pleno tentang daftar pemilih tetap dpt) pemilukada kab. muba tahunentang september dan meminta dibatalkan pula rapat pleno tertanggal agustus oleh karenanya seluruh permasalahan daftar pemilih tetap dan jumlah pemilih yang terdaftar pada pemilihan umum bupati dan wakil bupati kab musi banyuasin tahun objeknya sudah diperiksa dan diadili serta diputus oleh pengadilan tata usaha negara palembang sebagaimana putusannya tersebut atas (vide bukti bahwa mengenai putusan mahkamah konstitusi, nomor php.d.d vi dan nomor php.d.d vi berdasarkan konstitusi dan undang undang nomor tahun tentang mahkamah konstitusi yang didalilkan oleh para pemohon polita nomor halaman bahwa mahkamah konstitusi tidak saja berwenang memeriksabersengketa , tanggapan memohon atas dalil pemohon tersebut atas bahwa yang dimaksud dalam pertimbangan putusan mahkamah konstitusi tersebut yaitu, dalam rangka mahkamah konstitusi mengadili hasil perselisihan penghitungan suara hasil pemilu, tidak hanya mengadili dalam arti teknis matematis, tapi juga berwenang menilai terhadap pelanggaran pelanggaran yang menyebabkan terjadinya hasil penghitungan suara yang disengketakan, maka menurut hemat memohon kewenangan mahkamah konstitusi tetap pada pokoknya mengadili tentang hasil perselisihan penghitungan suara pemilu dan berwenang mempertimbangkan untuk menilai pelanggaran pelanggaran sebagai penyebab terjadinya perselisihan hasil penghitungan suara yang mempengaruhi yaitu penentuan pasangan calon yang dapat mengikuti putaran ke pemilukada atau terpilihnya pasangan calon sebagai kepala daerah dan wakil kepala daerah. huruf dan huruf peraturan mahkamah konstitusi nomor tahun jadi dalam hal ini mahkamah konstitusi dalam putusannya tersebut diatas yaitu menerapkan asas hukum kausalitas, yaitu asas sebab akibat yang memang dapat dibenarkan menurut undang undang, tetapi yang dinilai hanya pelanggaran pelanggaran penyebab terjadinya perselisihan penghitungan suara hasil pemilihan umum tersebut: bahwa oleh karena itu alasan pemohon yang menggunakan dasar gugatan yaitu karena adanya perselisihan tentang dpt pilpres tahun pemilu dengan dpt pemilukada kabupaten musi banyuasin tahun tersebut adalah tidak dapat digunakan sebagai alasan sebagai penyebab tentang hasil perselisihan penghitungan suara dalam pilkada kabupaten musi banyuasin periode sebab perselisihan dpt pemilu tahun dengan dpt pemilu bupati dan wakil bupati kabupaten musi banyuasin tahun tidak ada relevansinya dengan hasil penghitungan suara pemilukada bupati dan wakil bupati tahun bahwa dalam dpt pemilu pilpres tahun tidak semuanya masyarakat kabupaten musi banyuasin yang terdaftar dalam dpt pilpres tahun tersebut menggunakan hak pilihnya, ada juga yang tidak menggunakan hak pilihnya pada pilpres tahun tersebut alias golput: begitu juga tidak semua masyarakat kabupaten musi banyuasin yang terdaftar dalam dpt pemilihan bupati dan wakil bupati tahun menggunakan hak pilihnya semua, hal ini terbukti dalam pemilukada kabupaten musi banyuasin tahun ini, pemilu yang terdapat dalam daftar pemilih tetap dpt) tidak menggunakan hak pilihnya alias golput sebesar orang, dan yang menggunakan hak pilihnya sebesar orang, bahwa hal ini membuktikan alasan pemohon tentang dpt pilpres dibandingkan dengan dpt pilkada kabupaten musi banyuasin tahun yang digunakan pemohon adalah alasan yang tidak relevan dalam perkara guo, dan perkara nomor php.d ix yang diadili oleh mahkamah konstitusi tidak sama sangat berbeda objek sengketanya yang dimohonkan pemohon dalam perkara ago. berdasarkan hal tersebut diatas maka sudah seharusnya permohonan pemohon dinyatakan tidak dapat diterima, bahwa petit pemohon poin halaman pemohon memohon kepada mahkamah konstitusi agar menyatakan bataloleh komisi pemilihan umum kabupaten musi banyuasin, nomor ba x tanggal oktober bahwa memohon akan menanggapi permohonan tersebut petit pemohon tersebut diatas sebab, bahwa objek sengketa yang dimohonkan untuk dibatalkan yaitu surat berita acara rapat pleno rekapitulasi hasil penghitungan suara pemilu kepala daerah dan wakil kepala daerah ba x tanggal oktober yang dilaksanakan oleh komisi pemilihan umum kabupaten musi banyuasin : bahwa berita acara rapat pleno rekapitulasi penghitungan suara ba x tanggal oktober tersebut bukanlah objek sengketa mahkamah konstitusi sebagaimana yang dimaksud objek sengketa dalam peraturan mahkamah konstitusi, atau, terpilihnya pasangan calon sebagai kepala daerah dan wakil kepala daerah. bahwa perlu digaris bawahi objek sengketa mahkamah konstitusi dalam peraturan mahkamah konstitusi tersebut diatas yaitu hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh memohon. adapun hasil penghitungan suara yang yang ditetapkan oleh memohon adalah tercantum dalam surat keputusan dan penetapan komisi pemilihan umum kabupaten musi banyuasin nomor ba x tanggal oktober tentang penetapan perolehan suara bupati dan wakil bupati terpilih pemilukada kabupaten musi banyuasin tahun yang menetapkan hasil penghitungan suara dan yang memperoleh suara terbanyak dengan terpilihnya pasangan calon nomor urut (tiga), maka dapat memohon simpulkan bahwa permohonan pemohon yang minta dibatalkannya berita acara rapat plenomusi banyuasin nomor ba x adalah permohonan yang tidak memenuhi persyaratan peraturan mahkamah konstitusi karena salah objek sengketanya. bahwa permohonan pemohon juga tidak memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam peraturan mahkamah konstitusi tahun bahwa dalam ketentuan berbunyi permohonan diajukan secara tertulis dalam bahasa indonesia sebanyak bahwa pemungutan suara pada pemilukada kabupaten musi banyuasikepadamusi banyuasipasangan calon incumbent melibatkan aparat pemda kabupaten musi banyuasin untuk memenangkan dirinya bahwa pasangan calon bupati incumbent invasi pasangan calon nomor urut dengan menggunakan kekuasaannya melibatkan jajaran aparat pemda dan birokrasi kabupaten musi banyuasin sejak sebelum tahapan pelaksanaan pemilukada tahun untuk memenangkan dirinya, sebagaimana fakta hukum sebagai berikut: bahwa bupati incumbent musi banyuasin yang kemudian ditetapkan sebagai pasangan calon nomor urut pada bulan juli menyelenggarakan pertemuan bertempat rumah kediaman pribadi mengajak seluruh camat se kabupaten musi banyuasin, kepala dinas, dan kepala badan untuk mengikuti rapat persiapan kemenangannya dalam pemilukada tahun yang untuk satu tujuan, yakni menjelaskan hasil survei awal yang dilakukan oleh lembaga (dua belas) rangkap yang ditanda tangani oleh pemohon atau kuasa hukumnya yang mendapatkan surat kuasa khusus dari pemohon, bahwa yang dimaksud dengan dibuat (dua belas) rangkap yang ditandatangani oleh pemohon dalam tersebut, adalah permohonan sebanyak rangkap tersebut ditanda tangani semua oleh pemohon, sedangkan dalam permohonan pemohon dibuat dengan tanda tangan asli hanya (satu) rangkap saja dan (sebelas) rangkap lainnya hanya berupa permohonan fotokopi saja, permohonan yang diterima oleh memohon yang diantar oleh panitera mahkamah konstitusi pada hari senin tanggal oktober hanya fotokopi permohonan: bahwa dengan permohonan fotokopi disini berarti permohonan tersebut tidak memenuhi persyaratan rangkap (dua belas) yang ditandatangani oleh pemohon: bahwa menurut hemat memohon yang dimaksud rangkap yang ditandatangani oleh pemohon yang berarti rangkap tersebut wajib ditandatangani semua oleh pemohon bukan tanda tangan fotokopi seperti permohonan guo ( di dalam yuridis surat fotokopi bukan lah alat bukti yang sah ): bahwa berdasarkan alasan tersebut diatas maka permohonan pemohon tidak memenuhi syarat peraturan mahkamah konstitusi tahun hal ini membuktikan bahwa permohonan pemohon dengan fotokopi tersebut tidak dibuat secara sungguh sungguh dan tidak dibuat secara proporsional haruslah dinyatakan tidak dapat diterima: bahwa dalam (c)untuk memutus pembubaran partai politik dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum , bahwa yang tersirat dalam undang undang dasar tersebut, bahwa mahkamah konstitusi berwenang memutus perselisihan tentang hasil penghitungan suara, hasil dari pemilihan umum dan bukan mengadili tentang persoalan masalah tahapan tahapan pilkada, dan yang seharusnya berwenang mengadili tahapan pilkada adalah kewenangan peradilan umum apabila dalam tahapan tersebut terjadi tindak pidana dalam pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah (ex. dan undang undang tahun dan merupakan menjadi kewenangan pengadilan tata usaha negara ptun) apabila dalam tahapan pemilukada terjadi masalah dalam keputusan keputusan kpu sebelum meningkat pada tahap pemungutan suara dan penghitungan suara yang telah dilakukan berbagai pertahanan, misalnya tahap pendaftaran pemilih tetap (dpt), tahap pencalonan peserta dan tahapan kampanye. pada tahapan tahapanputusan komisi pemilihan umum pada tingkat pusat dan daerah. keputusan keputusan tersebut belum atau tidak merupakan hasil pemilihan umum dapat digolongkan sebagai keputusan pemerintahan dan oleh karenanya, mana dimaksud oleh huruf undang undang peradilan tata usaha negara, sedangkan mengenai keputusansehingga tidak menjadi kewenangan peradilan tata usaha negara (dikutip dari surat edaran mahkamah agung nomor tahun ) (vide bukti. bahwa mengingat sengketa tentang dpt yang diajukan oleh pemohon kepada kepada mahkamah konstitusi dalam perkara ago telah diajukan oleh pemohon sebelumnya kepada peradilan tata usaha negara palembang dan pengadilan tata usaha negara palembang telah memutus sengketa tentang dpt kpu kabupaten musi banyuasin vide bukti. .(putusan ptun): bahwa menurut uraian memohon tersebut diatas, maka sudah cukup alasan yuridis kiranya mahkamah konstitusi untuk menyatakan permohonan pemohon dinyatakan tidak dapat diterima, karena permohonan pemohon tidak memenuhi persyaratan permohonan sebagaimana diatur dalam dan peraturan mahkamah konstitusi nomor tahun bahwa diatur dalam ketentuan dalam tentang putusan mahkamah konstitusi bahwa amar putusan dapat menyatakan permohonan tidak dapat diterima apabila pemohon dan atau permohonan pemohon tidak memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam dan dan peraturan mahkamah konstitusi nomor tahun bahwa ternyata secara fakta hukumsebagaimana memohon uraikan dalam eksepsi ini poin sampai dengan diatas, oleh karenanya memohon memohon kepada mahkamah konstitusi untuk menyatakan tidak dapat menerima permohonan pemohon tersebut: dalam pokok perkara bahwa memohon menolak secara tegas seluruh dalil pemohon, baik dalam polita permohonannya maupun dalam petitumnya: bahwa memohon, memohon kepada mahkamah konstitusi, tentang apa yang memohon utarakan dan wakilkan dalam seluruh eksepsi memohon tersebut diatas, mohon dianggap termasuk pula dan suatu hal yang tidak terpisahkan dalam jawaban memohon dalam pokok perkara ini, bahwa permohonan pemohon dodi reza alex dan islan hanura) yang diajukan kepada mahkamah konstitusi dengan alasan hukum yang digunakan dalam posisinya, mulai halaman polita point s d halaman bahwa penyimpangan yang terjadi pada pemilukada bupati dan wakil bupati musi banyuasin tahun adalah masalah daftar pemilih potensial pemilu dp4) dan daftar pemilih sementara dps) dan daftar pemilih tetap dpt) berdasarkan penetapan badan pelaksana dan daftar pemilih tetap dpt) dalam pemilihan umum tahun tanggal maret kabupaten musi banyuasin: dengan alasan pemohon dalam waktu tahun terjadi peningkatan jumlah pemilih sebesar mata pmenimbulkan pertanyaan bahkan dugaan kuat telah terjadinya penggelembungan suara yang sangat besar polita pemohon halaman bahwa memohon tidak sependapat dengan dalil pemohon tersebut diatas karena baik dps maupun dpt pemilu tahun kemudian tahun dan sekarang tahun sudah berjalan kurun waktu tahun, dan persoalan dps, dpt yang dijadikan sebagai alasan objek sengketa dalam perkara ago adalah sama dengan dalil objek sengketa yang telah pemohon ajukan gugatannya kepada pengadilan tata usaha negara palembang, terdaftar dalam perkara nomor ptun.plg. bahwa permohonan pemohon dalam polita perkara yang diajukan mahkamah konstitusi ini adalah sama persis dengan objek sengketanya dengan alasan gugatan yang diajukan pengadilan tata usaha negara palembang tersebut: bahwa untuk objek sengketa masalah dpt telah diadili oleh pengadilan tata usaha negara dalam sengketa tahapan pemilukada tentang dpt tersebut. maka permohonan pemohon tidak berdasar dan sudah seharusnya ditolak oleh mahkamah konstitusi, hal ini dapat dilihat dari bukti yang akan diajukan oleh memohon, yaitu putusan pengadilan tata usaha negara ptun) dalam perkara nomor ptun.plg yang telah diadili dan diputus pada tanggal september dengan kamarnya antara lain, ( lihat bukti vide bahwa petit penggugat dodi reza alex dan islan hanura) dalam perkara gugatan ptun yaitu: dalam pokok perkara: mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya, menyatakan batal berita acara rapat pleno komisi pemilihan umumjuncto berita acara rapat pleno no: ba ix tentang penyampaian hasil verifikasi daftar pemilih tetap dpt) oleh komisi pemilihan umum kabupaten musi banyuasin tanggal september memerintahkan tergugat untuk mengunkabupaten musi banyuasin berdasarkan data kependudukan yang disampaikan pemerintah daerah harus disandingkan dengan data pemilih pemilu terakhir cast pemilu pilpres memerintahkan tergugat untuk melakukan pemutakhiran data pemilih dan melaksanakan seluruh tahapan dan proses penetapan dpt sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku, memerintahkan tergugat untuk mengeluarkan surat keputusan baru tentang penyusunan dan menetapkkabupaten musi banyuasin tahun sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku, menghukum tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini. bahwa dari petit gugatan penggugat tersebut dalam perkara p.t.u.n tersebut diatas hal ini membuktikan bahwa polita dan petit pemohon dalam perkara yang diajukan mahkamah konstitusi adalah sama persis, dapat dilihat dari polita pemohon mulai dari poin halaman s.d. halaman polita pemohon mendalilkan dasar permohonan tentang persoalan dpt dan demikian juga petit pemohon point tentang dpt, maka berdasarkan uraian yuridis diatas permohonan pemohon tidak berdasar, dan nobis idem dengan objek sengketa yang telah diadili oleh pengadilan tata usaha negara palembang. . juru. (vide bukti berdasarkan uraian yuridis diatas pemohon kpud kab. musi banyuasin) mohon kepada majelis hakim panel untuk menolak gugatan penggugat untuk seluruhnya, bahwa petit pemohon meminta pembatalan berita acara nomor ba x tentang rekapitulasiusi banyuasin, tanggal oktober dengan dasar dan alasan dalam polita nya mulai dari (poin halaman s d halaman mempermasalahkan alasan dpt dan pada (poin halaman alasan pemohon warga masyarakat yang mempunyai hak pilih tetapi tidak terdaftar dalam dps maupun dpt: bahwa dari alasan dpt tersebutlah, pemohon meminta pembatalan hasil penghitungan suara yang sudah ditetapkan oleh memohon dalam pemilukada kabupaten musi banyuasin tahun bahwa alasan dpt yang digunkan oleh pemohon tersebut adalah tidak relevan untuk sebagai alasan yang digunakan untuk memohon pembatalan penetapan hasil penghitungan suara dalam pemilu bupati dan wakil bupati kab. musi banyuasin tersebut. karena sebagai syarat untuk membatalkan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh memohon, tentunya harus terdapat perselisihan antar hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh memohon dengan hasil penghitungan suara yang benar menurut pemohon sebagaimana yang diatur dalamberdasar setelah memohon mempelajari permohonan pemohon dengan perbaikan pada tanggal oktober ternyata secara fakta hukum permohonan pemohon tidak memenuhi persyaratecsecara fakta hukum permohonan pemohon mulai dari polita poin sampai dengan polita terakhir halaman tidak satupun ada kalimat yang menyatakan bahwa adanya kesalahan hasil penghitungan suara yang tetapkan oleh memohosecara hasil pemilihan umum kepala daerah) dan juga tidak ada uraian yang jelas mengenai petitumnya tentang permintaan menetapkan hasil penghitungan secara yang benar menurut pemohon, maka petit pemohon nomor yang meminta pembatalandan petit nomor meminta pembatalantit pemohon nomor dan nomor tersebut diatas adalah petit yang tidak berdasar karena tidak disertai dalam posisinya uraian yang memuat kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh memohon dan tidak memuat petit untuk menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut pemohon berdasarkan uraian yuridis diatas, maka sudah cukup alasan kiranya bagi majelis hakim panel mahkamah konstitusi untuk menolak permohonan pemohon untuk seluruhnya bahwa tidak benar dalih pemohon yang menyatakan dalam posisinya nomor halaman bahwa pemilukada kabupaten musi banyuasin tahun telah dijalankan oleh memohon kpud kabupaten musi banyuasin) dengan didahului pelanggaran pelanggaran, mencederai, demokrasi dan dilakukan secara tidak jujur oleh memohon, bahwa pernyataan dalil pemohon dodi reza alex dan islan hanura) tersebut adalah dalil yang bersifat fitnah terhadap memohon, karena memohon tidak pernah merasa dalam melaksanakan pemilukada kabupaten musi banyuasin melakukan pelanggaran mencederai demokrasi dan pemilukada dilaksanakan secara tidak jujur dan bekerjasama dengan pemegang kekuasaan pemerintah daerah kabupaten musi banyuasin: bahwa memohon kpu kabupaten musi banyuasin) adalah lembaga komisi pemilihan umum yang mendapat mandat dari negara dan mendapat dan mendapat amanah dari rakyat musi banyuasin untuk melaksanakan pemilihan bupati dan wakil bupati kabupaten musi banyuasin secara arif dan jujur serta berusaha memenuhi semua keinginan para pihak bahwa kpu kabupaten musi banyuasin telah menyadari pemilukada kabupaten musi banyuasin untuk periode ini memang penuh dengan resiko yaitu, resiko demo dan resiko maki maki bagi pihak yang kalah karena para calon pemilukada kabupaten musi banyuasin tahun ini diikuti oleh (tiga) pasangan calon, yaitu pasangan calon nomor urut dodi reza alex (anak dari gubernur sumatera selatan, dan juga anggota dpr ri) berpasangan dengan islan hanura wakil bupati kabupaten musi banyuasin) pasangan calon nomor urut sungai pakai, s.ip (sebagai anggota dprd provinsi sumatera selatan) berpasangan dengan suara. pasangan calon nomor urut pari azhari bupati kabupaten musi banyuasin) berpasangan dengan beni werneri, a.md bahwa memohon telah berusaha secara maksimal untuk memenuhi semua keinginan dari semua pihak, baik dari pasangan calon dan tim ses pasangan calon, serta berusaha pula memenuhi keinginan masyarakat kabupaten musi banyuasin untuk berdemokrasi, sehingga dalam pelaksanaan pemilukada tersebut. pasangan calon nomor urut menginginkan pemilukada kabupaten musi banyuasin tunda sehingga kpu kabupaten musi banyuasin didemo oleh utusan tim calon nomor urut akan tetapi sisi lainnya masyarakat musi banyuasin juga protes dan demo menginginkan pilkada musi banyuasin segera dilaksanakan sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan oleh memohon kpu kabupaten musi banyuasin), bahwa sebagai lembaga pelaksana pemilu, memohon memang tidak mungkin memenuhi semua keinginan para pasangan calon, karena semua, setiap pasang calon bupati dan wakil bupati kabupaten musi banyuasin menginginkan kemenangan dalam pencalonannya sebagai bupati dan wakil bupati kabupaten musi banyuasin tersebut, sedangkan yang bisa terpilih dalam pemilihan adalah pasangan calon yang memperoleh suara yang terbanyak atau dengan kata lain calon yang paling disenangi rakyat musi banyuasin dengan memperoleh suara terbanyak, maka yang memperoleh suara terbanyak lah yang ditetapkan sebagai pasangan calon bupati dan wakil bupati terpilih: akan tetapi bagi yang tidak terpilih oleh masyarakat tentunya tidak puas akhirnya mengajukan gugatan permohonan meminta pemilihan diulang hal ini biasa dalam berdemokrasi, akan tetapi seharusnya tidak dibenarkan untuk menyebar fitnah seakan akan kpu kabupaten musi banyuasin berbuat curang atau tidak jujur. maka dalam kesempatan ini memohon menggunakan haknya untuk menjawab permohonan pemohon, bahwa memohon menolak secara tegas dan tidak sependapat dengan pemohon yang menyatakan memohon dalam memaksakan pemilukada kabupaten musi banyuasin tidak jujur dan mencederai demokrasi: bahwa memohon juga menolak secara tegas petit pemohon yang meminta memohon untuk melaksanakan pemungutan suara ulang seluruh tps kabupaten musi banyuasin, dengan alasan dengan alasan bahwa dpt yang ditetapkan oleh memohon tidak berpedoman pada dpt pilpres tahun sedangkan persoalan dpt yang disengketakan oleh pemohon sebelum diajukan permohonan mahkamah konstitusi ini, pernah disengketakan oleh pemohon kepada pengadilan tata usaha negara palembang, sebelum dilaksanakannya pemilihan (pencoblosan) kartu suara. akan tetapi permohonan pemohon yang meminta pembatalan dpt tersebut tolak oleh pengadilan tata usaha negara palembang pada putusan nya tanggal oktober bukti bahwa permohonan pemohon untuk memohon pembatalan penetapan hasil penghitungan suara ulang se kabupaten musi banyuasin tahun yang mana permohonan tersebut tidak disertai alasan alasan yang berdasar dan tidak menguraikan kesalahan hasil penghitungan suara tersebut harus ditolak: dan juga permohonan pemohon yang memohon pemilihan pemungutan suara untuk se kabupaten musi banyuasin, adalah permohonan yang tidak berdasar dan permohonan tersebut sangatlah berlebihan dan pemborosan anggaran keuangan negara apbd kabupaten musi banyuasin: pemohon tidak memikirkan bahwa biaya pelaksanaan pemilukada menggunakan biaya apbn apbd dari negara, apalagi permohonan pemohon tersebut tidak berdasar dan tidak beralasan hukumtentang dpt dan tentang penghitungan suara: persoalan tentang dpt sebelum digugat pengadilan tata usaha negara palembang, oleh pemohon, sudah dua kali direvisi atas usulan masukan dari pemohon sendiri, yaitu penetapan dpt tanggal agustus bahwa pada tanggal agustus tersebut diberikan kesempatan oleh pihak memohon hari kepada para peserta calon kandidat pemilukada untuk menyampaikan keberatan atau masukan masukan yang berkaitan berkenaan dengan dpt tersebut, selanjutnya dalam tenggang waktu hari tersebut ada pihak salah satu calon menyampaikan masukan kepada memohon (dalam hal ini calon kandidat tersebut adalah pihak pemohon itu sendiri) selanjutnya atas kuasa kepada denny kailimang, s.h., m.h: drs. utomo karim s.h, andri sudarso, s.h., m.h, yanti nurdin, s.h., m.h: tumbuh simanjuntak, s.h: samsudin awan, s.h,,, harris marbun, s.h, title erina yunus, s.h: m.m. army mbalembout, s.h,,,v,oo. memohon,: kuasa kepada: zainuddin paru, s.h: defri, s.h: muhamad ridwan, s.h, afrizal,, selanjutnya disebut sebagai . uagustus mengenai perselisihan hasil pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah bangka barat tahun dan telah direnvoi dengan surat nomor pan.mk viii tanggal agustus perihal konvoi putusan mahkamah konstitusi nomor php.d viii tanggal agustus mahkamah dalam kamarnya:merintahkan kepada komisi pemilihan umum kabupaten bangka baratagustus memohon telah melaksanakan pemungutan suara tps desa sakit, tps desa sakit, dan tps desa kerabat, kecamatan rebus, kabupaten bangka barat pada tanggal oktober sebagaimana dinyatakan oleh memohon dalam laporan memohon komisi pemilihan umum kpu) kabupaten bangka barat pada pemungutan suara tps desa kerabat, tps dan tps desa sakit, kecamatan rebus tanggal oktober atas pelaksanaan putusan sela mahkamah konstitusi nomor php.d viii bertanggal agustusmahkamah konstitusi, menimbangpemungutan suara ulang untuk pemilih yang belum tidak menggunakan hak pilih pada tps dan tps sakit dan tps kerabat kecamatan rebus tanggal oktober dan sesuai dengan formulir da b kwk rekapitulasi sertifikat hasil penghitungan suara untuk pasangan calon bupati dan wakil bupati bangka barat tahun tps dalam wilayah desa kelurahan, hasil pemungutan suara pada tps desa sakit, tps desa sakit, dan tps desa kerabat, kecamatan rebus adalah sebagai berikut: tps tps tps ime satesaataa dan irwan mari, md., pd. sumber papan elamtasamesese dam dan sudirman menimbang bahwa perolehan suara sah pemilihan umum bupati dan wakil bupati bangka barat tahun tanggal juli sebagai berikuttiga) suara: pasangan calon drs. farhan ali, m.m dan irwan mari, md. sebanyak (tiga puluh satu ribu sembilan ratus lima puluh duaenam) suara, pasangan calon ust. zuri syawal, lc., m.a dan sudirman sebanyak (tiga puluh dua ribu seratus tiga puluh satu) suara, menimbang bahwa dengan demikian total jumlah suara sah pemilukada kabupaten bangka barat adalah jumlah suara sah yang tidak dibatalkan oleh putusan mahkamah nomor php.d viii bertanggal agustus ditambah hasil pemungutan suara untuk pemilih yang belum memilih pada tps desa sakit, tps desa sakit, dan tps desa kerabat, kecamatan rebus sebagaimana tersebut bawah: pasangan calon hermanto soros, s.p., s.e dan ihan mahoni said memperoleh sebanyak (lima ribu tiga ratus delapan puluh tiga) suara ditambah (satu) suara, sehingga menjadimemperoleh sebanyak (tiga puluh satu ribu sembilan ratus lima puluh dua) suara ditambah (seratus sembilan puluh delapan) suara, sehingga menjadi (tiga puluh dua ribu seratus lima puluh) suara, pasangan calon bayodandari, s.h., m.m dan sopan memperoleh sebanyak (empat ribu empat ratus sembilan puluh enam) suara ditambah (dua) suara, sehingga menjadi (empat ribu empat ratus sembilan puluh delapan) suara, pasangan calon ust. zuri syawal, lc., m.a dan sudirman memperoleh sebanyak (tiga puluh dua ribu seratus tiga puluh satu) suara ditambah (seratus empat puluh delapan) suara, sehingga menjadi (tiga puluh dua ribu dua ratus tujuh puluh sembilan) suaryang ditetapkan oleh memohon pada tanggal julka barat tahun yaitusebanyak (tiga puluh dua ribu seratus lima puluhdelapan) suara: pasangan calon ust. zuri syawal, lc., m.a dan sudirman sebanyak (tiga puluh dua ribu dua ratus tujuh puluh sembilan) suara, memerintahkan komisi pemilihan umum kabupaten bangka baratenam bulan oktober tahun dua ribu sepuluharia farida indrawi, akil mochtarchmad nowiki anggota anggota, ttd. ttd. hartono ahmad fadli semadi ttd. ttd. maria farida indrawi akil mochtar ttd. ttd. arsyad sanusi hamdan zelda panitera pengganti,julian mnusefer, si., th., map pekerjaan bupati kepala daerah kabupaten supiori, tempat tinggal kampung warsa, jergarbun, supiori utara, kabupaten supiori, nama theodore kader, s.ip, si: pekerjaan pegawai negeri sipil: tempat tinggal param, kampung saya, kabupaten supiobertanggal september dan september memberi kuasa kepada iron pinem, s.h., label rumbia, s.h., franky ismael fontana, libert kripto, s.h., mh., dan ahmad bai lubis, s.h., kesemuanya adalah advokat dan konsultan hukum pada biro bantuan hukum partai demokrat, berkedudukan jalan sumatera dok jayapupiori, berkedudukan sorendiweri, kabupaten supiori, propinsi papuahendrik jan rumkabusupiori, iv. penggunaan daftar pemilihan tetap yang ilegal adanya penggunaan dpt fiktif tps mayor dan tps mayor ii, serta tps mbrurwandi, kesemuanya distrik kepulauan arri, kabupaten supiori bukti p 77a, bukti p 77b, bukti p 77c): mobilisasi massa dari luar kabupaten supiori bukti dari hal hal yang pemohon uraikan dan sebutkan atas, terbukti bahwa penyelenggaran pemilukada kabupaten supiori telah melanggar prinsip prinsip pemilu yang sangat prinsip yaitu jujur dan adil, serta langsung, bebas dan rahasia.kabupaten supiori tahun bertanggal september dan keputusan komisi pemilihan umum kpu)tidak sah surat suara yang dicoblos simetris (lebih dari satu tanda color), karena tergolong sebagai surat suara yang cacat atau rusak, menyatakan bahwa penambahan perolehan suara untuk kepentingan pasangan calon nomor urut drs hendrik yan rumkabu marinus magyar, sos, kes dari surat suara yang dicoblos simetris tersebut tidak sah. menyatakan bahwa pemohon merupakan pasangan calon yang meraih suara memperoleh suara terbanyak kedua, yaitu suara sehingga berhak mengikuti putaran kedua pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah kabupaten supiori menyatakan bahwa pasangan calon nomor urut drs hendrik jan rumkabu marinus magyar, sos kes telah tidak memenuhi syarat calon kepala daerah wakil kepala daerah sebagaimana diharuskan nomor tahun juncto nomor tahun dan nomor tahun dan peraturan kpu nomor tahun sehingga harus gugur demi hukum: menyatakan bahwa dukungan yang sah dan legal dari partai barisan nasional adalah kepada pemohon dan memerintahkan kepada memohon untuk menetapkannya dalam surat keputusan yang khusus untuk itu: memerintahkan kepada memohon komisi pemilihan umum kabupaten supiori) untuk menetapkan pemohon sebagai salah satu peserta pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah putaran kedua, danjuli bukti fotokopi berita acara nomor ket kpu sup vii tertanggal juli bukti fotokopiagustusmodel db kwkubes, tps kabupaten supiori tertanggal september bukti p 1, tempat pemungutan suara tps) dubes, kampung dubes, distrik supiori timur, kabupaten supiori, provinsi papua model c kwk.kpu)binti, distrik supiori selatanp 13rbefondi, kampung warbefondi, distrik supiori selatan, kabupaten supiori, provinsi papua tertanggal september bukti fotokopi perolehan suara pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah rekaman tim kampanye pemohonawakaninimbonda, kampung yendokerke, kampung mataram., kampung wappesidoubt, kampung doubtkobar jaywarsmanjuharbouteri, distrik supiori utarakunoodoawakpaninwarbefondmaryaidoritidak diajukan, bukti tidak diajukan:ferafyendokmataramppesi, tps wappesyuidoroubt, tps doubtkobar jayawarsamanjuharborputerinapisndsamemeriksa bukti bukti dari pemohon, memohon, dan pihak terkait dan panitia pengawas pemilu kepala daerah dan wakil kepala daerah kabupaten supioribertanggal oktober yang diserahkan dalam persidangan tanggal oktober dan perbaikan bbahwa pemohon dengan ini mengajukan permohonan keberatan terhadap keputusan memohon nomor tahun wakil kepala daerah, salah satu peserta pemilukada yang diselenggarakan memohon pemilukada kabupaten supiori tahun model mekar distrik supiori barat, kampung ampas, tps anyakoiryakamwarni, tps waryoria, tps mariambirsbari, kabupaten supiori tertanggal september bukti p 57mbirsbari, kampung perisa, distrik kepulauan arri, kabupaten supiori, provinsi papua tertanggal september bukti p 57nsumbrei, kampung insumbrei, distrik kepulauan arri, kabupaten supiori, provinsi papua tertanggal september bukti p 57csumbrei, tps insumbrei, tps iarri, tps arri, kabupaten supiori tertanggal september bukti p 59arri, kampung arri, distrik kepulauan arri, kabupaten supiori, provinsi papua tertanggal september bukti p 60oongkeina, kabupaten supiori tertanggal september bukti p 6ngkeina, kampung wongkeinaikabupaten supiori tertanggal september bukti p 62ayor, kampung mayorbrurwandi, tps kabupaten supiori tertanggal september bukti p 63brurwandi, kampung mbrurwandinggonswan, tps manggonswanyamnaisu, kabupaten supiori tertanggal september bukti p 65yamnaisu, distrik kepulauan arri, kabupaten supiori, provinsi papua tertanggal september bukti fotokopi putusan mahkamah konstitusi republik indonesia nomor php.d viii tertanggal juli bukti p 66a fotokopi putusan mahkamah konstitusi republik indonesia nomor php.d viii tertanggal juniselatan, kampung binti, tps binti, kabupaten supiori tertanggal september bukti p 67a model mekar distrik supiori selatan, kampung didiabolo, tps kabupaten supiori tertanggal september bukti p 67b. distrik supiori selatan, kampung binti, tps kabupaten supiori tertanggal september bukti p 67c fotokopi surat keberatan atas pleno ppd kepulauan arri nomor kps ix perihal keberatan atas pleno ppd kepulauan arri tertanggal september bukti p 67dbarat, kampung koriakam, tps ., kabupaten supiori tertanggal september bukti p 67e., kabupaten supiori tertanggal septembetanggal februari bukti fotokopi putusan mahkamah agung nomor pid. sus tertanggal november bukti p 69a fotokopi informasi perkara mahkamah agung republik indonesia go.id): bukti p 69b fotokopi surat pemberitahuan mahkamah agung republik indonesia kepada pengadilan negeri biak nomor pan.pid. sus k pid.sus tertanggal mei bukti p 69c fotokopi putusan mahkamah konstitusi republik indonesia nomor php.d vi tertanggal januari bukti fotokopi surat dewan pimpinan cabang partai barisan nasional kabupaten supiori nomor dpc p.barnes.sup viii perihal tidak menerima keputusan hasil pleno kpud supiori pada tanggal juli tertanggal agustus bukti fotokopi surat keputusan dewan pimpinan daerah partai barisan nasional nomor sk p.barnes dpd iv tentang surat keputusan dukungan dewan pimpinan daerah partai barisan nasional provinsi papua tertanggal april bukti fotokopi surat rekomendasi nomor rk kandidat dpc barnes v tertanggal mei bukti p 72a fotokopi surat koordinator wilayah papua dewan pimpinan pusat partai barisan nasional nomor dpp kerdil barnes papua ivi perihal pencabutan surat mandat tertanggal juni bukti p 72b fotokopi surat mandat nomor rev. skep dpd p.barnes dpi v tentang pengesahan susunan pengurus dewan pimpinan cabang partai barisan nasional kabupaten supiori provinsi papua tertanggal mei bukti p 72c tidak diajukan,dubes, kabupaten supiori tertanggal september bukti fotokopi rekapitulasi hasil perolehan suara tingkat ppd pasangan julian mfusefer dan theodore kader pemilukada kabupaten supiori tahun distrik supiori selatan model mekardistrik supiori selatan, kabupaten supiori, provinsi papua model kwk.kpu) tertanggal september bukti fotokopi daftar pemilih bawah umur tahun tertanggal september bukti tidak diajukan: bukti fotokopi surat koalisi pembaharu supiori nomor kps ix perihal keberatan atas pleno ppd kepulauan arri tertanggal septembermoses marten saksi merupakan saksi tps dubes, distrik supiori timur, kabupaten supiori: saksi berada tps dubes jam sampai dengan jam saksi mengetahui ada perubahan perolehan suara tersebut jam berdasarkan sosialisasi dari kpu bahwa apabila ada dua pencoblosan yang satu berada dalam kotak kandidat dan yang satu berada luar kotak kandidat, maka surat suara tersebut dianggap tidak sah: surat suara color tembus tps dubes berjumlah pada waktu penghitungan pertama surat suara color tembus tersebut dianggap tidak sah, namun setelah dihitung ulang dianggap sah, ismail lugu saksi adalah saksi tps dubes:, keterangan saksi sama dengan kesaksian moses martenfetus membesar keterangan saksi sama dengan kesaksian moses marten, dan ismail luguhendrik magyar keterangan saksi sama dengan kesaksian moses marten, ismail lugu dan fetus membesar, gerak sawo jumlah dpt tps menggonswan, kepulauan arri berjumlah pemilih, pemilih ganda berjumlah pemilih, tetapi hanya satu yang memilih. jumlah pemilih bawah umur sebanyak pemilih, tetapi tidak memilih: piatu sawan jumlah dpt ganda tps mayor ii, kepulauan arri sebanyak pemilih, pemilih bawah umur berjumlah pemilih ganda hanya memilih satu kali dan anak bawah umur tersebut semuanya memilih, zeta tambrauw saksi adalah kepala distrik kepulauan arri, saksi baru sebulan berada distrik kepulauan arri: pada tanggal saksi berada pelabuhan marido melihat massa dalam jumlah besar berjumlah orang dari biak menuju kepulauan arri, massa tersebut datang koridor kepulauan arri dengan menggunakan motor tempel berjumlah sekitar sampai dengan motor tempel: massa tersebut menyebar kampung. saksi mengetahui hal tersebut karena melakukan pementasan langsung kampung, sedangkan sekretaris saksi melakukan pemantauan kampung, sehingga massa yang menyebar setiap kampung sebanyak massa. jumlah massa yang datang tersebut sebagian yang terdaftar dalam dpt dan sebagian yang tidak terdaftar dalam dpt: alex mandor saksi adalah saksi tps warbefondi, distrik supiori selatan: jumlah surat suara sah tps warbefondi berjumlah suara dan suara tidak sah berjumlah suara: tps wardefondi terdapat permasalahan, yaitu surat suara color tembus yang menyentuh kotak atau kena calon lain dinyatakan tidak sah, yamin wanna saksi adalah saksi tps kuno, distrik supiori selatan, saksi hadir tps tersebut jam sampai dengan jam siang, pada waktu tps tersebut, saksi melihat anak bawah umur, dua antaranya ikut mencoblos dan satu orang tidak mencoblos, satu pemilih anak bawah umur tersebut saksi protes, sehingga tidak ikut mencoblos, sedangkan dua pemilih bawah umur yang lain sudah terlanjur mencoblos, saksi mengajukan keberatan, lame wanna saksi adalah saksi tps binti distrik supiori selatan, saksi melihat tps tersebut surat suara color tembus simetris berjumlah ada surat suara color tembus simetris tersebut oleh saksi dan kpps dinyatakan tidak sah: surat suara color tembus simetris tersebut tidak dihitung kembali: isak korea saksi adalah saksi tps odori distrik supiori selatan, saksi melihat tps tersebut ada surat suara color tembus simetris berjumlah surat suara color tembus tersebut dihitung ulang ppd dan dinyatakan sah: ronald warisan saksi adalah saksi dari kandidat nomor tingkat distrik, pada waktu rekapitulasi suara tingkat distrik supiori selatan untuk tps yaitu desa bintik, desa warbefondi, desa odori, widiabolo terjadi permasalahan, yaitu surat suara color tembus simetris tps tersebut dinyatakan tidak sah, tetapi pada waktu rekapitulasi suara tingkat distrik (ppd) surat suara color tembus simetris tersebut dinyatakan sah, saksi mengajukan keberatan dan tidak menandatangani berita acara: penambahan suara dari surat suara color tembus simetris tps dalam distrik supiori selatan adalah kandidat nomor urut kandidat nomor urut dan kandidat nomor urut sedangkan kandidat nomor urut sampai kandidat nomor urut tidak ada penambahan suara, hans roy menufandu saksi adalah saksi kpu kabupaten supiori: pada waktu rekapitulasi suara kpu, saksi mengajukan keberatan terhadap hasil rekapitulasi suara tingkat distrik yang telah perubahan surat suara color tembus simetris untuk tps dubes, padahal pada waktu penghitungan tps dubes distrik supiori timur, surat suara color tembus dinyatakan tidak sah yang disetujui oleh para saksi pasangan calon, anggota kpps dan masyarakat: saksi minta kepada kpu untuk menunjukkan dasar hukum mengenai surat color tembus simetris dinyatakan sah, namun kpu tidak dapat menunjukkan dasar hukum dimaksud, pada waktu saksi mengajukan keberatan, kpu mengatakan bahwa silakan menuntut melalu jalur hukum mahkamah konsitusi, saksi mengajukan keberatan dan mengisi form keberatan, settings inggabouw saksi adalah saksi pemohon tingkat kpu, saksi ditunjuk oleh tim koalisi untuk memantau pelaksanaan pemilukada distrik supiori barat: pada waktu melakukan pemantauan tps desa koryakam supiori barat menemukan masalah, yaitu surat color tembus simetris sebanyak suara dinyatakan tidak sah, tetapi surat suara color tembus tps lain dinyatakan sah: alias rumbrapuk saksi adalah saksi pemohon tingkap kpu, pada waktu rekapitulasi suara tingkat kpu, saksi mempermasalahkan mengenai surat suara color tembus simetris yang dinyatakan sah, seharusnya surat suara color tembus dinyatakan tidak sah. surat suara color tembus tps dubes sebanyak surat suara: perolehan suara masing masing pasangan calon tps dubesdan kandidat nomor memperoleh suara, pada tanggal saksi membuat rekapitulasi cepat dengan mengambil sampel tps, mana pemohon berada pada urutan atas yaitu memperoleh tetapi pada waktu penghitungan suara ppd surat suara color tembus simetris dinyatakan sah, sehingga kandidat nomor memperoleh kabupaten supiori pada tanggal september kabupaten supiori bukti bukti bukti bahwa dengan ini pemohon mengajukan permohona dua bukti buktisidin lumayan saksi adalah ketua partai barisan nasional barnes) kabupaten supiori yang mencalonkan pemohon sebagai kepala daerah dan wakil kepala daerah kabupaten supiori tahun pada tanggal mei saksi diundang oleh komisi pemilihan umum kabupaten supiori untuk memasuki anggaran dasar, anggaran rumah tangga partai dan surat keputusan kepengurusan yang sah: pada waktu rapat pleno kpu tanggal juli saksi diberitahukan oleh kpu bahwa telah terjadi dualisme kepemimpinan partai barnes kabupaten supiori dan saksi oleh kpu kabupaten supiori paw atau dianggap tidak sah: menurut kpu bahwa pasangan calon nomor urut merupakan pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah kabupaten supiori tahun yang dicalonkan oleh partai barnes yang dianggap sah oleh kpu, kerugian saksi terhadap sikap kpu tersebut adalah seandainya kandidat nomor dinyatakan tidak sah, maka pasangan calon nomor yang diusung oleh saksi yang akan menjadi pemenang dalam pemilukada kabupaten supiori: saksi diangkat sebagai ketua partai barnes berdasarkan surat keputusan dari dpp yang ditandatangani oleh ketua umum bernama bapak venue rumangkang dan sekjen bernama drs. dandang ganda, s.h., mba, saksi mengetahui ada rekomendasi dari dpp mengenai pencalonan kandidat nomor dari kpu kabupaten supiori yang ditandatangani oleh bapak irfan sebagai ketua umum dan bapak steven sebagai sekjen, i2. menimbang bahwa memohon menyampaikan jawaban tertulis tertanggal oktober yang diserahkan dalam persidangan pada tanggal itu juga, menguraikan hal hal sebagai berikut:yang dijadikan sebagai alasan dari permohonan untuk menunjukkan dasar hukum terhadap kedudukan hukum yang dimiliki oleh pemohon dalam memeriksasudah pasti akan mempertimbangkan dalam putusannya, kewenangan mahkamah bahwakepentingannya rujupeserta pemilukada memiliksekalipun substansi permasalahan yang diajukan oleh pemohon tidak mendasar, tenggang waktu pengajuan permohonan tanggapan memohon pada angka dan angkapermohonan pemohon pada angka dan angka terkait penolakan penandatanganan berita acara rekapitulasi hasil penghitungan suara dan pengajuan keberatan dari pasangan calon bahwa terhadap penolakan menandatangani berita acara rekapitulasi hasil penghitungan suara yang dilakukan oleh saksi pemohon dan saksi saksi pasangan calon lainnya hal ini tidak menjadikan ketidak asahan dari berita acara rekapitulasi hasil penghitungan suara yang dibuat oleh memohon, karena sesuai dengan ketentuan perundang undangan yang ada walaupun berita acara rekapitulasi hasil penghitungan suara tidak ditandatangani oleh pasangan calon, asal ditandatangani oleh minimal tiga anggota kpu kabupaten supiori berita acara tersebut tetap sah menurut hukum. hal ini dinyatakan dalam dan nomor tahun yang menyatakan (vide(vide jjrekapitulasi hasil penghitungan suara dan penetapan pasangan calon peraih suara terbanyak pertama dan kedua bahwa benar keputusan memohon nomor tahun telah menetapkan perolehan suara dari masing masing pasangan calon dan benar memohon telah mengeluarkan keputusan nomor tahun yang menetapkan dua pasangan calon terpilih untuk mengikuti pemilukada kabupaten supiori putaran kedua.upu kabupaten supiori tahun tanggal september anwar (am daerah dan wakil kepala daerah suara yo) julian mnusefer, s.si, map dan,daerah suara untuk pasangan calon kepala jumlah daerah dan wakil kepala daerah masing masing dan wakil kepala map akhirdea barat utara selatan arri timur (sma been suara sah dan tidak sah mel dkp dean barat utara selatan arri timurroses, masing masing adalah pasangan calon nomor urut sdr. fredrik menufandu, sh, mh.mm dan drs. untuk itu, maka, diduga adanya sejumlah pelanggaran terhadap peraturan perundang undangan pemilukada, jawaban dan tanggapan memohon terhadap permohonan pemohon pada angka dan angka terkait dengan dalil pemohon yang menyatakan pasangan calon nomor hanya sebanyak suara sedangkan suara pemohon adalah sebanyak suara bahwa sebagaimana rekapitulasi hasil penghitungan suara yang dibuat oleh kpu kabupaten supiori yang mendasarkan pada rekapitulasi hasil penghitungan suara yang dilakukan oleh masing masing ppd kabupaten supiori, pasangan calon nomor urut memperoleh suara sedangkan perolehan pemohon hanyalah memperoleh suara, sehingga perolehan suara pemohon bawah pasangan calon nomor urut dan pasangan calon nomor urut lah yang berhak maju pada pemilukada putaran kedua kabupaten supiori, bukan pemohon, bahwa tidak benar jika memohon melakukan pelanggaran dalam pemilukada, demikian juga tidak benar juga pelanggaran tersebut mempengaruhi perlahan suara pasangan calon nomor urut dalil pemohon hanyalah bersifat asumsi belaka, jawaban dan tanggapan memohon terhadap permohonan pemohon pada angka terkait dengan pelanggaran tps dubes, tps ramardori, tps odori ababiadi, tps kuno dan tps warbefondi) tps dubes, bahwa terkait dengan terjadinya dualisme pendapat tentang keabsahan surat yang dicoblos simetris adalah merupakan kewenangan dari kpps dan para saksi tingkat tps apakah dinyatakan sah atau tidak. memohon melaksanakan rekapitulasi hasil penghitungan suara berdasarkan hasil rekapitulasi yang telah dilakukan oleh ppd sesuai dengan ketentuan yang berlaku, berdasarkan ketentuan yang ada apabila terjadi dualisme pendapat terhadap teknis pencoblosan maka penyelesaiannya dilakukan tingkat tps dan bukan tingkat kpu kabupaten. dengan demikian tidak benar jika memohon menambah suara untuk pasangan calon nomor urut menjadi suara: tps ramardori, tidak benar terjadi penambahan suara pasangan calon nomor urut dari suara menjadi suara tingkat ppd. pertanyaannya adalah mengapa pemohon tidak melakukan keberatan pada saat dilaksanakan rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat ppd jika hasil rekap ppd dianggap tidak benar, karena sesuai ketentuan hukum yang ada, jika terjadi kesalahan dalam penghitungan suara tingkat ppd maka pada saat itu juga diajukan keberatan oleh pasangan calon dan jika keberatan tersebut diterima pada saat itu juga dilakukan pembetulan: tps odori, hal ini juga tidak benar jika terjadi penambahan suara untuk pasangan calon nomor urut dari suara menjadi suara tingkat ppd, pertanyaannya adalah jika hal ini benar terjadi mengapa pada saat dilakukannya rekap tingkat ppd pemohon tidak mengajukan keberatan, tps kuno, bahwa tidak benartps warbefondi, bahwa bahwa tidak benar jugajawaban dan tanggapan memohon terhadap permohonan pemohon pada angka terkait dengan hasil rekapitulasi yang dilakukan oleh pemohon: tanggapan terhadap hasil rekapitulasi yang dibuat oleh pemohon, memohon menolaknya karena rekapitulasi yang dibuat oleh pemohon bukanlah merupakan salinan rekapitulasi yang dibuat oleh kpps tingkat tps ataupun oleh ppd tingkat distrik, tetapi hanya merupakan rekap yang dibuat berdasarkan data sepihak dari pemohon dan tidak melibatkan dan disahkan oleh pihak kpps ataupun pihak ppd. jawaban dan tanggapan memohon terhadap permohonan pemohon pada angka dan angka terkait dengan pelanggaran administratif bahwa terhadap adanya putusan mahkamah konstitusi nomor php.d vi tanggal desember yang dijadikan dasar hukum bagi pemohon untuk menguatkan dalilnya agar majelis mahkamah dapat memeriksa pelanggaran administrasi dan pidana adalah pendapat pemohon yang keliru, karena yang dimaksudkan pelanggaran sistematis, terstruktur, dan masif bukanlah pelanggaran yang bersifat administrasi ataupun pelanggaran pidana, tetapi pelanggaran yang terencana secara matang, terkoordinir secara berjenjang, dan dilakukan secara luas daerah pemilihan. dilihat dari aspek kewenangan pendapat pemohon juga keliru, karena pelanggaran yang bersifat administrasi adalah merupakan kewenangan panas dan komisi pemilihan umum kabupaten untuk menyelesaikannya, sedangkan pelanggaran yang bersifat pidana adalah merupakan kewenangan dari aparat penyidik kepolisian untuk menyelesaikannya dan bukan kewenangan dari mahkamah konstitusi. olehnya dalil yang dikemukakan oleh pemohon sangat keliru dan untuk itu maka sangat wajar untuk dikesampingkan, jawaban dan tanggapan memohon terhadap permohonan pemohon pada angka terkait dengan dualisme pendapat tentang surat suara yang dianggap sebagai pelanggaran sistematis, terstruktur, dan masif bahwa dualisme pendapat tentang surat suara adalah tidak termasuk pelanggaran yang bersifat sistematis, terstruktur, dan masif. jadi sangat keliru jika pemohon menyatakan dualisme pendapat tentang surat suara termasuk katagori pelanggaran yang bersifat sistematis dan masif. jawaban dan tanggapan memohon terhadap permohonan pemohon pada angka terkait dengan perlakukan istimewa terhadap pasangan calon nomor urut tanggapan pada huruf huruf dan huruf bahwa memohon tidak pernah melakukan perlakukan istimewa kepada salah satu pasangan calon, kepada semua pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah kabupaten supiori diperlakukan sama sesuai aturan yang berlaku. terhadap pasangan calon nomor urut drs. hendrik yan rumkabu) yang tersangkut perkara pidana sesuai ketentuan nomor tahun dan ketentuan perubahannya, masih diperbolehkan untuk mengikuti pemilukada kabupaten supiori, karena putusan pengadilan terhadap pasangan calon nomor urut drs. hendrik yan rumkabu) masih belum mempunyai kekuatan hukum tetap dan pidana yang dilancarkan serta dijatuhkan tidak melebihi ketentuan hukum sebagaimana yang diatur dalam nomor tahun dan perubahannya (melebihi tahun), karana putusan pidana yang dijatuhkan kepada drs. hendrik yan rumkabu hanya tahun, demikian juga ketentuan ancaman pidananya hanya tahun, dalam hal ini pemohon keliru menafsirkan ketentuan hukum tersebut. justru sebaliknya jika memohon menolak pasangan calon nomor urut maka memohon dapat diskualifikasi melakukan pelanggaran hukum: tanggapan pada huruf dan huruf bahwa pasangan calon nomor urut telah mendapat dukungan dari pimpinan partai barisan nasional yang sah, hal ini akan memohon buktikan dalam persidangan ini, tanggapan pada huruf dan huruf bahwa memohon telah menjawab dan tanggapi dalam poin angka tanggapan memohon. jawaban dan tanggapan memohon terhadap permohonan pemohon pada angka iii, angka iv, angka terkait dengan pencoblosan oleh anak bawah umur, penggunaan daftar pemilih tetap, mobilisasi masa bahwa terkait dengan adanya dugaan pencoblosan oleh anak bawah umur, penggunaan daftar pemilih tetap yang ilegal, dan mobilisasi masa adalah tidak benar. karena jika hal itu benar sudah semestinya pemohon melaporkan kepada pihak panas dan pihak panas akan menindaklanjuti pihak aparat penyidik kepolisian untuk selanjutnya diproses hukum dan memohon akan diberitahukan oleh pihak panas. dalam kenyataanya bahwa panas tidak pernah menerima laporan adanya dugaan pelanggaran dalam penyelenggaraan pemilukada dan panas juga tidak pernah memberitahukan kepada pihak memohon bahwa telah terjadi adanya pelanggaran dalam pelaksanaan pemilukada kabupaten supiori, berdasarkan seluruh uraian tersebut atas, memohon mohon kepada majelis hakim mahkamah,tanggal septupiori berseptkeputusan memohon nomor tahun dan nomor tahun tersebutmemohon pada bertanggal septemberfredrik menufandu, sh, mh, mm drs yan imbas, saksi pasangan calon nomor urut dra hula ida ambisi, mm drs tony silat manufandu dan saksi pasangan nomor urut piet yan:dalam persidangan tanggal oktober yang,: dengan tidak mengubahi2.bertanggal september yang didaftar mahkamah konstitusi dengan nomor register php.d viii dalam provisi identitas pemohon prinsipal belum lengkap dan pekerjaan saat ini bukan bupati tetapi pelaksana tugas bupati karena tanggal oktober akan diganti oleh pelaksana tugas yang baru. status pemohon prinsipal adalah calon bupati nomor urut status pemohon prinsipal adalah calon wakil bupati nomor urut kemudian pihak terkait menanyakan legalitas hukum label rumbia sh, yang sudah dilantik sebagai notaris plat jayapura apakah masih berhak untuk menjadi advokat dan memakai toga advokat dan menandatangani permohonan pemohon karena menurut ketentuan notaris, seorang notaris tidak boleh merangkap sebagai advokat pengacara, kecuali rekannya yang lain yang bukan notaris dari biro bantuan hukum demokrat yang tampil menandatangani permohonan pemohon. atau bila perlu pemohon prinsipal berdua yang menandatangani permohonan pemohon, demikian permohonan provisi ini kami ajukan untuk diputuskan lebih dahulu sebelum memeriksa dan memutuskan pokok permohonan dari pihak terkait, pokok permasalahan permohonan add. pemohon menolak keputusan nomor tahun dan nomor tahun adalah karena ketidaktahuan terhadap ketentuan kpu: kegiatan tanggal september adalah. rekapitulasi berarti melakukan tabulasi dari hasil penghitungan suara sah, tidak sah dari tps tps kpps dan ppd ppd dan tidak perlu membuka peti peti kotak kotak suara untuk menghitung kembali kecuali atas perintah mahkamah konstitusi: add. keberatan pemohon dengan menandatangani form keberatan model db2 kwk kpu adalah hak pemohon tetapi pihak terkait menandatangani karena ini adalah upaya dan hasil maksimal yang telah dilakukan oleh kpu kabupaten supiori: add. perolehan suara sesuai keputusan memohon nomor tahun atas dasar tabulasi dan kompilasi perolehan suara tanggal september adalah sah dan diterima oleh pihak terkait: add. bahwa keputusan nomor tahun yang menetapkan yakni pasangan calon. nomor urut dengan perolehan suara atau nomor urut dengan perolehan suara atau adalah benar dan sah demi hukum karena sesuai dengan ketentuan ketentuan kpu pusat, kpu provinsi dan kpu kabupaten supiori: add. pihak terkait tidak menanggapi karena merupakan domain ranah memohon kpu kabupaten supiori) tetapi tuduhan pemohon sangat sumur menurut pendapat pihak terkait, add. bahwa pihak terkait membantah asumsi spekulasi pemohon karena pihak terkait memiliki bukti bukti yang sah dan legitimate karena ditandatangani oleh ketua ketua kpps, sekretaris kpps dan saksi pihak terkait bukti pt. pt. add. memohon tidak pernah melakukan pelanggaran, karena panas lapangan tidak pernah keberatan dan protes selama pelaksanaan pendaftaran, pencoblosan, penghitungan suara dari suara suara yang masuk dalam kotak kotak peti peti suara, dan pihak terkait melalui saksi saksi tps juga melaporkan tidak ada protes keberatan petugas panas tps lapangan: add. bahwa pelanggaran yang didalilkan pemohon adalah tidak mendasar dan hanya ilusi semata karena ekspektasi yang diharapkan tidak sesuai investasi politiknya gagal total, a), tps dubes saksi dan bukti pihak terkait akan ditampilkan dan didengar dalam persidangan berikutnya untuk mematahkan cerita dongeng pemohon: b). tps ramdani, tps odori, tps kuno, warbefondi supiori selatan saksi dan bukti bukti akan kami berikan dan didengar dalam persidangan berikutnya untuk mematahkan cerita dongeng pemohon: add. rekaman pemohon tidak diakui oleh pihak terkait karena asumsi asumsi kenaikan suara pihak terkait menjadi angka penambahan dari pemohon adalah tidak serta merta dan masih ada kandidat lain lagi yang memiliki hak yang sama. kecuali hanya ada dua pasangan calon bupati wakil bupati dalam pilkada maka dapat diterima alasan tersebut tetapi ini hanya isapan jempol yang tidak berdasar dari pemohon sehingga harus ditolak, add. pihak terkait tidak menanggapinya, karena itu adalah menyangkut kewenangan mahkamah konstitusi: add. bahwa pihak terkait tidak menemukan adanya dualisme pendapat tentang surat suara yang dicoblos simetris. karena surat kuasa pemilukada kabupaten supiori dibuat berjejer dua, pasangan nomor urut nomor urut dan nomor urut dikejar karel paryaribo hermanos somfredrik menufandu, sh, mh,mm drs yan imbas, saksi pasangan calon nomor urut dra hula ida ambisi, mm drs tony silat manufandu, si, saksi pasangan calon nomor urut piet yan karel paryaribo hermanos som bukti bukti bukti bahwa keputusan memohon nomor tahun tersebut menetapkan perolehan masing masing pasangan calon peserta pemilukada kabupaten supiori pada tanggal september sebagai berikut: tabel perolehan suara pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah rekaman kpu kabupaten supiori tanggal september nomor urut nama kandidat suaramemohon juga dengan keputusan nomor tahun tersebut menetapkan pula, yaitu pasangan calon: nomor urut fredrik menufandu, sh, mh, mm drs yan imbas, yang meraih suara, dan atas dan pasangan nomor urut nomor urut nomor urut dikejar bawah: kemudian surat suara dilipat dengan jejeran atas depan pasangan nomor urut nomor urut dan nomor urut dan dibalik gambar pasangan nomor urut nomor urut dan nomor urut adalah lembaran kosong dengan tulisan kpu, demikian juga jejeran bawah untuk nomor urut nomor urut dan nomor urut yang tidak bersebelahan dengan gambar pasangan nomor urut nomor urut dan nomor urut oleh sebab itu surat suara apabila dicoblos tembus dari nomor urut nomor urut dan nomor urut tidak akan menembus nomor urut nomor urut dan nomor urut kemudian penjelasan kpu pusat dengan surat tanggal mei angka berbunyi sehubungan dengan angka dan atas, maka sambil menunggu revisi peraturan kpu apabila terjadi color tembus, suara pada surat suara dinyatakan sah sepanjang color tembus tidak mengenai kolom pasangan calon lainnya bukti pt oleh karena itu permohonan pemohon adalah tidak mempunyai dasar dan alasan yang kuat tetapi hanya spekulatif adanya. perlakuan istimewa terhadap pasangan calon nomor urut pihak terkait khususnya calon kepala daerah drs. hendrik jan rumkabu benar tersangkut perkara pidana yang telah diputus oleh biak tahun bulan dan denda rp. juta kemudian diajukan banding pengadilan tinggi papua dan diputuskan pt. jayapura hukuman tahun penjara dengan dihapuskan denda. atas dasar putusan ini jaksa mengajukan kasasi dan sampai sekarang putusan kasasi belum turun dari mahkamah agung dan jaksa belum terima putusan kasasi, sementara drs. hendrik jan rumkabu sudah menjalani masa tahanan lebih dari setengah dari ancaman hukuman yakni bulan dan menjalani penangguhan penahanan karena menjalankan tugas dan tanggung jawab sebagai kepala dinas pendidikan kabupaten biak numfor, huruf. bukti pt artinya(satu) tahun dan belum mempunyai kekuatan hukum yang tetap dari mahkamah agung republik indonesia, tidak berlaku prinsip yang dikemukakan pemohon karena adenium lex specialis derogat lex generalis, partai barisan nasional adalah partai nasional yang memiliki dpp dewan pimpinan pusat) jakarta dan dpd provinsi. partai barisan nasional kabupaten supiori adalah subordinasi dari partai barisan nasional provinsi papua dan partai barisan nasional provinsi papua adalah subordinasi dari dewan pimpinan nasional pusat negara jakarta. mekanisme dan aturan serta sistem pengambilan keputusan partai barisan nasional untuk mencabut dukungan dari pemohon dan diberikan kepada pihak terkait itu adalah urusan dan wewenang rumah tangga partai barisan nasional bukan wewenang kpu dan mahkamah konstitusi apalagi pemohon? bukti pt s.d bukti pt. partai barisan nasional pusat dan provinsi telah membuat keputusan dan berita acara kantor kpu supiori bahwa rekomendasi partai barisan nasional hanya kepada pihak terkait dan sudah ditetapkan oleh kpu sehingga pemohon tidak usah ngeyel dan ngotot mempersoalkan prasyarat yang sudah dilalui sebelum menetapkan para pasangan calon yang sah dan dapat mengikuti pemilukada kabupaten supiori, jangan karena perolehan suaranya kurang dan tidak mencapai suara yang signifikan kemudian mengutak atik prasyarat yang sudah dilewati dalam pertahanan kpu kabupaten supiori. dang adalah alasan pemohon yang terbukti karena pihak terkait memiliki bukti dan saksi yang membantah alasan pemohon: milik,v pihak terkait tidak menjawab dan menanggapi karena itu ditujukan kepada pasangan nomor urut frederik menufandu dan yan imbas: add. tidak terbukti penyelenggaraan pemilukada melanggar prinsip prinsip pemilu yang jujur, adil, langsung, bebas dan rahasia. berdasarkan hal hal dan fakta fakta yang telah pihak terkait kemukakan dan uraikan diatas maka kepada ketua dan anggota majelis hakim mahkamah konstitusi yang mulia berkenan memberikan keadilan dan menjatuhkan putusan sebagai berikut: dalam provisi mengabulkan permohonan provisi untuk menolak kuasa hukum label rumbia sh, sp. sebagai advokat karena sudah berprofesi sebagai notaris plat wilayah hukum papua dan berkedudukan jayapura, pemohon prinsipal bukan bupati tetapi pelaksana tugas bupati yang segera akan diserahkanterimakan dengan pejabat baru pada tanggal oktober dalam pokok perkara menolak seluruh permohonan pemohon: menerima mengabulkan dan menyatakan pemohontertanggal september yang terdaftar dalam register perkara nomor: php.d viii mahkamah konstitusi, menolak permohonan keberatan atas surat keputusan kpu kabupaten supiori nomor: tahun yang diajukan oleh pemohon: menolak permohonan keberatan atas suratertanggal september yang diajukan pemohon, menyatakan sah dan mengikat secara hukum keputusan kppenambahan perolehan suara untuk kepentingan pihak terkait yang dicoblos simetris adalah sah sesuai dengan penjelasan komisi pemilihan umum tertanggal mei angka menyatakan pihak terkait adalah sah demi buku karena telah memenuhi syarat calon kepala daerah dan calon wakil kepala daerah sesuai ketentuan teknisyatakan sah demi hukum pemilukada kabupaten supiori)): bukti pt fotokopi catatan perolehan suara masing masing pasangan calon tps desa dubes supiori timur yang dibuat oleh tim pemenangan pihak terkait:): bukti pt fotokopi catatan perolehan suara masing masing pasangan calon tps wombodoubtsyurdorwappesorindewsoriwendbanyakferkampung mataramawaermria kampung marisanapinsdyoriryakamarni kampung warnnjubar jaya, supiori utaraharbouterirsaramardori bintryaidori, supiori selatanwarbefondaninawakodoridiabolo, supiori selataninsumbrei kepulauan arri model c kwk.kpu distrik kepulauan arri), bukti pt fotokopi catatan perolehan suara masing masing pasangan calon tps kampung insumbrei, kepulauan arrimburwandi kepulauan arri model c kwk.kpu) bukti pt fotokopi catatan perolehan suara masing masing pasangan calon tps mburuwandi kampung nyambaraongkeina distrikimbirsbari kampung perisa imbirsbasumbabnggonswan distrik kepulauan aryaminaisu rani, kepulauan arri yang dibuat oleh tim pemenangan pihak terkait: bukti pt fotokopi surat kepala distrik kepulauan arri nomor tanggal september perihal laporan: bukti pt fotokopi surat keputusan nomor ski dpp p.barnesasivii tanggal juli mendukungkomisi pemilihan umum tanggal mei perihal penjelasan tentang color tembus dalam pemilukada bukti pt fotokopi catatan kecurangan kandidat nomor urut atas nama julian mnusetfer, th, map theodore kader, si, bukti pt fotokopi photo parabola selain itu, pihak terkait juga menghadirkan (empat) orang saksi yang memberikan keterangan bawah janji tanggal oktober:omor urut drs hendrik jan rumkabu marinus magyar, sos, kes, yang meraih suara,jumlah pelanggaran terhadap peraturan perundangan pemilukada yang dilakukan oleh memohon turut memberi kontribusi terhadap peningkatan jumlah perolehan suara sebagaimana dimaksud pada poin nomor atas, bahwa menurut penghitungan yang dilakukan pemohon, khususnya perolehan suara pasangan calon nomor urut drs hendrik jan rumkabu marinus magyar, sos, kes adalah hanya sebanyak suara. sedangkan perolehan suara pemohon adalah sebanyak suara, lebih tinggi dari perolehan suara pasangan calon nomor urut bahwa pelanggaran dan penyimpangan yang dilakukan memohon tersebut, ternyata mendongkrak perolehan suara pasangan calon nomor urut drs jan hendrik rumkabu marinus magyar, sos, kes, akibatnya mempengaruhi dan menyebabkan perolehan suara pemohon berkurang dan tidak dapat lolos pemilukada putaran kedua: bahwa pelanggaran dan penyimpangan yang dilakukan memohon yang dimaksud pada poin (tujuh belas) atas tergambar dalam uraian berikut: tps dubes, distrik supiori timur, terjadi dualisme pendapat tentang keabsahan surat suara yang dicoblos simetris, mulanya para saksi, panas, kpps setuju untuk menyatakan bahwa surat suara dicoblos simetris tidak sah, namun kemudian dinyatakan sah oleh petugas kpu supiori, dan terjadi penambahan suara bagi pasangan calon nomor dari suara menjadi suara bukti bukti p 10a). tps ramardor1a). tps odori ababiadi2a).::panwaslukada) kabupaten supiori menyerahkan satu berkas laporan pelanggaran kabupaten supiori yang berisi keterangan tertulis dan lampiran bukti yang diterima kepaniteraan mahkamah tanggal oktober keterangan tertulis panwaslukada kabupaten supiori tersebut menerangkan hal hal sebagai berikut: bahwa benar pemohon adalah salah satu pasangan calon peserta pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah, yang diselenggarakan oleh memohon komisi pemilihan umum daerah kabupaten supiori) pada tanggal september kabupaten supiori, bahwa benar pemohon mengajukan permohonan keberatan atas keputusan komisi pemilihan umum daerah kabupaten supiori nomor tahun terukti: surat pernyataan keberatan oleh saksi roy menufandu dari pasangan calon atas nama julian mnusefer, si, map dan theodore kader, sip: model kwk,kpu:): bahwa benar keputusan kpu kabupaten supiori nomor tahun dan nomor tahunada tanggal september dan berita acara rekapitulasi hasil penghitungan suara itu ditolak oleh saksi pemohon, dan ditolak juga olehdra. hula ida ambisi, dan drs. tony silat manufandu, si, sedangkan saksi pasangan calon nomor urut atas nama piet yan karel pariaribo dan herman sworn telah keluar ruangan rapat pleno lebih duluan dan tidak membuat surat pernyataan keberatan: dan saksi pasangan calon nomor urut atas nama drs: bahwa benar pemohon menolak untudan mengajukan pernyataan keberatan dengan mengisi form pernyataan keberatan model kwk,kpu, bersama sama denganora. hula ida ambisi, dan drs. tony silat manufandu, si, dan saksi pasangan calon julian mnusefer, si, map dan theodore kader, sip: bukti terlampir): bahwa benaritu pasangan calon peraih suara terbanyak pertama dan kedua yakni pasangan calon: nomor urut atas nama fredrik menufandu, sh, mh, dan drs. yan imbas: yang memperoleh suara nomor urut atas nama drs. hendrik jan rumkabu dan marinus magyar, sos, kes: yang memperoleh suara, bahwa bawaslu tidak memiliki data yang akurat tetang hasil penghitungan suara, yang sesuai dengan jumlah suara seperti pemohon cantumkan yaitu jumlah suara nomor urut atas nama drs. hendrik jan rumkabu dan marinus magyar, sos, kes, adalah suara: sedangkan jumlah suara pemohon adalah suara, lebih tinggi dari perolehan pasangan calon nomor urut (dua), hal ini disebabkan oleh: petugas kpps tps tidak memberikan berita acara rekapitulasi perolehan suara kepada ppl dan saksi pasangan calon. tidak adanya sosialisasi dari kpu kabupaten supiori dalam hal terjadi tusuk tembus atau simetris, sehingga kpps bersikap ragu untuk menyatakan tusuk tembus itu sah dan atau tidak sah: tidak semua kpps melakukan penghitungan ulang pada snya masing masing terkait kasus tusuk tembus atau simetris karena sudah dijelaskan dan dibenarkan oleh anggota kpud dan pokja nya yang berada tps tersebut dan atau berkeliling dari tps tps yang dekat dan terjangkau, sehingga dari awal penghitungan surat suara tusuk tembus atau simetris anggap sah: tps yang kpp snya melakukan perhitungan ulang adalah tps ramardori: tps odori: tps kuno distrik supiori selatan: tps dubes distrik supiori timur, bahwa benar telah terjadi pelanggaran administrasi dalam proses penyelenggaraan pemilukada kabupaten supiori sebagai berikut: sesuai dengan laporan bawaslu kepada kpu provinsi papua, dengan nomor catatan surat masuk kpu provinsi papua laporan pelanggaran administrasi dan kode etik tanggal tertanggal sorendiweri juli nomor tanggal juli (bukti terlampir): laporan pelanggaran administrasi dan kode etik tanggal tertanggal sorendiweri, juli nomor tanggal juli (bukti terlampir): penerusan laporan kajian pelanggaran administrasi dan kode etik tanggal dan nomor tertanggal sorendiweri, agustus dengan registrasi buku surat masuk kpu provinsi papua nomor untuk kajian pelanggaran kode etik dan administrasi dan kajian indikasi pelanggaran pidana pemilu dengan nomor pada tanggal agustus (bukti terlampir): kajian indikasi pelanggaran pidana pemilu oleh kpu kabupaten supiori dan kajian indikasi pelanggaran pidana pemilu dengan nomor pws kadaniii pada tanggal agustus (bukti terlampir): bahwa benar ada perlakuan khusus dari kpu kabupaten supiori terhadap pasangan calon nomor urut atas nama drs. hendrik jan rumkabu dan marinus magyar, sos, kes sesuai dengan fakta fakta sebagai berikut: pada tahapan pencalonan terdapat partai politik dukungan ganda (dualisme dukungan parpol) oleh parpol barisan nasional, yaitu dpc barnes supiori dengan dpp barnes nomor rev. skep dpp p.barnes dpciviii tanggal agustus atas nama sidin lumayan, yang mendukung pasangan calon julian mnusefer, si, map dan theodore kader, sip, dan untuk bastian kafir ketua dpc. barnes dengan surat mandat dari dpd. barnes provinsi papua nomor rev. skep dpd p.barnes dpc v tanggal mei yang mendukung pasangan calon drs. hendrik jan rumkabu dan marinus magyar, sos, kes, (bukti terlampir): verifikasi dari klarifikasi yang dilakukan oleh kpu kabupaten supiori dpp. barnes jakarta hanya meminta ketegasan dukungan dari dpp. barnes dengan berita acara klarifikasi nomor ski dpp.p. barnesi vii yang menyatakan bahwa dukungan sidin lumayan tidak pernah ada, dan bukan verifikasi dan klarifikasi kpu kabupaten supiori dpp barnes jakarta untuk 'meminta kepastian dan keabsahan pengurus dpc barnes supiori yang berhak melaksanakan dukungan kepada pasangan calon. (bukti terlampir), surat pembatalan bastian kafir tanggal juli nomor ski dpp p.barnes vii telah diserahkan oleh ketua dpc. definitif sidin lumayan, tetapi tidak diterima oleh kpu kabupaten supiori, sehingga kpu kabupaten supiori berangkat jakarta pada tanggal juli untuk melakukan klarifikasi (dua), maka keluarlah surat dukungan terhadap bastian kafir untuk mendukung pasangan calon drs. hendrik jan rumkabu dan marinus magyar, sos, kes, yang ditandatangani oleh ketua dpp partai barnes atas nama mohamad irfan dan sekjen dpp partai barnes vence rumangkang:, pada tanggal mei nomor ski dpp p.barisan maka keluarlah surat pernyataan bermeterai dari sekjen dpp. partai barnes bahwa sekjen tidak pernah menandatangani surat dukungan terhadap sdr. bastian kafir, seperti tersebut atas. (bukti terlampir),tps kuno didiaboloditingkat ppd supiori selatan bukti bukti p 13a). tps warbefondsuara terjadi ditingkat ppd supiori selatan bukti 13b, bukti p 13c). bahwa selengkapnya rekapitulasi perolehan suara yang benar menurut pemohon adalah sebagai berikut: tabel perolehan suara pasangan calon kepala dan wakil kepala daerah rekaman tim kampanye pemohon bukti bukti s.d bukti nomor nama kandidat suara urutnamun,rhitungan dan rekapitulasi yang ditetapkan oleh memohon tersebut adalah tidak benar, karena terjadi beberapa pelanggaran terhadap peraturan perundangan pemilukada yang dilakukan oleh memohon. pelanggaran dan penyimpangan yang dilakukan memohon telah mendongkrak perolehan suara pasangan calon nomor urut atas nama drs. jan hendrik rumkabu dan marinus magyar, sos, kes dan berkurangnya perolehan suara pemohon sehingga tidak lolos dalam pemilukada putaran kedua. adapun bentuk dan macam pelanggaran dan penyimpangan yang dilakukan oleh memohon tersebut adalah sebagai berikut: penambahan suara pasangan calon nomor urut pihak terkait) terjadi di: tps dubes, distrik supiori timur yang pada awalnya surat suara color tembus simetris oleh para saksi, panas dan kpps dinyatakan tidak sah sehingga pihak terkait memperoleh suara, tetapi oleh anggota kpu surat suara color tembus tersebut dinyatakan sah sehingga menjadi suara, tps ramardori, distrik supiori selatan yang pada awalnya memperoleh suara, tetapi pada rekapitulasi tingkat ppd supiori selatan menjadi suara, tps odori ababiadi: tps kuno didiabolotps warbefondiberdasarkan uraian tersebut, maka perolehan suara yang benar pemohon adalah sebagai berikut: nomorurut nama kandidat suara marinus magyar, sos, kes fredrik manufandu, sh,mh,mm dan samuel saya, sh, msi theodore kader, sip, msi kan drs. ton manufandu, adanya dualisme pendapat tentang surat suara color simetris yang sebagian tps dihitung dan dinyatakan tidak sah, tetapi sebagian tps lainnya dihitung dan dinyatakan sah, adanya perlakuan istimewa kepada pihak terkait, yaitu: memohon meloloskan pihak terkait drs. hendrik jan rumkabu) sebagai calon bupati kabupaten supiori, padahal yang bersangkutan tersangkut perkara pidana berdasarkan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum: memohon telah meloloskan pihak terkait, padahal terjadi dualisme dukungan dari partai barisan nasional: adanya perubahan dan penambahan suara pihak terkait tps dubes dan tingkat ppd distrik supiori selatan: adanya anak bawah umur yang melakukan pencoblosan tps mayor distrik kepulauan arri: adanya penggunaan dpt fiktif tps mayor dan tps mayor ii, serta tps mbrurwandi distrik kepulauan arri, kabupaten supiori:oktoberrovisi i3 menimbang bahwa pihak terkait mengajukan permohonan provisi yaitu mengenai:: legalitas: terhadap permohonan provisi pihak terkait mengenai, menurut mahkamah bahwa syarat utama untuk dapat menjadi pemohon dalam sengketa pemilukada mahkamah konstitusi adalah orang tersebut merupakan pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah berdasarkan keputusan komisi pemilihan umum. menurutbahwa pemohon pasangan calon bupati dan calon wakil bupati kabupaten supiori tahun dengan nomor urut terkait mengenai pekerjaan pemohon bukan sebagai bupati kabupaten supiori, melainkan sebagai pelaksanaan tugas bupati, menurut mahkamah bahwa kesalahan ataupun bahkan ketiadaan menyebutkan pekerjaan dalam permohonan sengketa pemilukada tidak serta merta dapat membatalkan ataupun menghilangkan hak yang bersangkutan untuk mengajukan sengketa pemilukada, terhadap permohonan provisi pihak terkait mengenai, menurut mahkamah bahwa seseorang untuk dapat menjadi kuasa dalam permohonan mahkamah konstitusi tidak harus berkapasitas sebagai advokat pengacara. seseorang yang bukan berstatus sebagai advokat pengacara pun dapat mewakili pemohon dalam mengajukan permohonan mahkamah konstitusi dengan syarat apabila pemohon yang bersangkutan memberikan kuasa khusus kepada orang dimaksud. terkait kapasitas kuasa hukum pemohon bernama label rumbia, s.h., pemohon berdasarkan surat kuasa tertanggal september telah menunjuk label rumbia menjadi kuasa hukumnya untuk mengajukan permohonan guo. seandainyapun label rumbia tidak memenuhi syarat sebagai kuasa hukum pemohon, hal tersebut tidak serta merta menyebabkan batalnya permohonan pemohon, karena masih ada kuasa hukum pemohon lain yang tidak berstatus sebagai notaris plat. berdasarkan penilaian hukum tersebut, mahkamah berpendapat dua permohonan provisi pihak terkait tidak beralasan menurut hukum: dalam pokok permohonan i3macam pelanggaran sebagaimana telah diuraikan dalam paragraf pada pokok permohonan: i3 menimbang bahwa inti pokok dari permohonan pemohon adalah keberatan atas hasil rekapitulasi suara pemilukada kabupaten supiori tahun khususnya untuk perolehan suara pihak terkait. dalil pemohon demikian terlihat jelas dalam permohonan guo yang mempersoalkan surat suara color tembus simetris menambah perolehan suara pihak terkait. selain itu pemohon dalam permohonan guo, juga mempersoalkan pencalonan pihak terkait cast drs. hendrik jan rumkabu calon kepala daerah kabupaten supiori nomor urut tidak memenuhi syarat sebagai calon kepala daerah karena yang bersangkutan tersangkut kasus pidana yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dengan ancaman pidana penjara lima tahun atau lebih dan adanya dualisme dukungan partai barisan nasional kepada pihak terkait. dalil pemohon demikian terlihat dalam permohonan guo yang keberatan terhadapyang menetapkan antara lain pihak terkait sebagai pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala kabupaten supiori tahun pada putaran kedua, sebelum mahkamah menilai mengenai dalil pemohon pada paragraf angka angka angka huruf dan huruf angka angka dan angka terlebih dahulu akan menilai dan mempertimbangkan dalil pemohon pada paragraf angka huruf mengenai memohon telah memberikan perlakuan istimewa kepada pihak terkait drs. hendrik jan rumkabu) yang diloloskan sebagai calon bupati kabupaten supiori tahun padahal yang bersangkutan tersangkut perkara lima tahun atau lebih. untuk mendukung dalilnya tersebut, pemohon mengajukan bukti surat tulisan yang diberi tanda bukti berupberupa putusan mahkamah agung nomor pid. sus tertanggal november bukti p 69a berupa informasi perkara mahkamah agung republik indonesia, dan bukti p 69b berupa surat panitera muda mahkamah agung nomor pan. pid. sus k pid.sus tertanggal mei perihal permohonan kasasi dari jpu pada kejar jayapura yang ditujukan kepada ketua pengadilan negeri biak, dan bukti p 69c berupa putusan mahkamah konstitusi nomor php.d vi tertanggal januari terhadap dalil permohonan pemohon tersebut, memohon menyampaikan jawaban keterangan yang pada pokoknya menyatakan bahwa memohon tidak pernah memberikan perlakuan istimewa kepada salah satu pasangan calon. memohon telah memperlakukan sama terhadap semua pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah kabupaten supiori sesuai peraturan yang berlaku. menurut memohon bahwa drs. hendrik yan rumkabu masih diperbolehkan untuk mengikuti pemilukada kabupaten supiori, karena putusan pengadilan tersebut belum mempunyai kekuatan hukum tetap. lagi pula pidana yang dilancarkan dan dijatuhkan kepada drs. hendrik yan rumkabu hanya satu tahun, sehingga berdasarkan yang bersangkutan mencalonkan diri sebagai kepala daerah kabupaten supiori tahun apabila memohon menolak pasangan calon nomor urut cast drs. hendrik jan rumkabu, justru memohon melakukan pelanggaran hukum. memohon sama sekali tidak mengajukan alat bukti terkait mengenai dalil pemohon guo, baik berupa bukti surat tulisan, keterangan saksi maupun keterangan ahli, terhadap dalil pemohon sebagaimana diuraikan atas, pihak terkait juga memberikan keterangan yang pada pokoknya menyatakan bahwa benar drs. hendrik jan rumkabu tersangkut perkara pidana yang telah diputus oleh pengadilan negeri biak dengan pidana penjara selama satu tahun enam bulan dan denda rp. (lima puluh juta) rupiah. putusan pengadilan negeri biak diajukan banding pengadilan tinggi jayapura dan diputus dengan pidana penjara selama tahun dan pidana dendamnya dihapuskan. atas putusan pengadilan tinggi jayapura, jaksa mengajukan kasasi yang sampai sekarang putusan kasasi tersebut belum turun dari mahkamah agung dan jaksa juga belum menerima putusan kasasi dimaksud: terhadap putusan pengadilan tersebut, drs. hendrik jan rumkabu telah menjalani masa tahanan lebih dari setengah dari hukuman yang dijatuhkan yakni bulan dan menjalani penangguhan penahanan karena yang bersangkutan menjalankan tugas dan tanggung jawab sebagai kepala dinas pendidikan kabupaten biak numfor. berdasarkanyatakan . dengan demikiansatu tahun dan putusannya belum mempunyai kekuatan hukum yang tetap dari mahkamah agung republik indonesia. untuk membuktikan dalil bantuannya, pihak terkait mengajukan bukti pt terhadap dalil pemohon tersebut, panitia pengawas pemilu kabupaten supiori juga menyampaikan satu berkas yang berisi keterangan tertulis bawaslu terkait permohonan pemohon dengan dihampiri bukti. terkait mengenai dalil pemohon guo, panitia pengawas pemilu memberikan keterangan tertulis yang menyatakan bahwa benar pasangan calon nomor urut atas nama drs. hendrik jan rumkabu dijatuhi pidana berdasarkan putusan pengadilan tinggi jayapura nomor pid pt.jpr tanggal juni putusan pengadilan tinggi jayapura tersebut telah diperkuat oleh putusan mahkamah agung nomor pid. sus tanggal november untuk mendukung keterangannya tersebut, bawaslu kabupaten supiori melampirkan putusan kasasi mahkamah agung dimaksud, i3. menimbang bahwa pokok permasalahan hukum dalil pemohon adalah mengenai syaratdalil pemohon tersebut, maka permasalahan hukum yang akan dijawab oleh mahkamah adalah apakah benar drs. hendrik jan rumkabu pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh terstruktur, sistematis, dan massive vide putusan mahkamah nomor php.d vi tanggal desember buktisupiorid viii bukti p 66a), bahwa pelanggaran administratif dalam proses penyelenggaraan pemilukada kabupaten supiori yang menurut pemohon bersifat terstruktur dan sistematis dan bersifat memanipulasi rakyat publik supiori adalah sebagai berikut: dualisme pendapat tentang surat suara yang dicoblos simetris adanya dualisme pendapat tentang surat suara yang dicoblos simetris, yang oleh sebagian tps dihitung dan dinyatakan sebagai surat suara tidak sah, dan disebagian tps dihitung dan dinyatakan sebagai suara sah bukti bukti p 67a, bukti p 67b, bukti p 67c, bukti p 67d, bukti p 67e), bahwa harusnya surat suara yang dicoblos lebih dari satu kali, apa pun bentuknya, bila tanda color tersebut berada diluar kotak pasangan calon, maka harus dinyatakan tidak sah sesuai ketentuan dalam sub nomor tahun bukti il. perlakuan istimewa terhadap pasangan calon nomor urut adanya perlakuan yang nampaknya istimewa terhadap pasangan calon nomor urut drs hendrik jan rumkabu marinus magyar, sos, kes, sesuai fakta fakta bawah ini pasangan calon nomor urut khususnya calon kepala daerah drs hendrik jan rumkabu, sesungguhnya telah tersangkut3 menimbang bahwa setelah mahkamah mencermati dalil pemohon, bantahan memohon, dan bantahan pihak terkait serta meneliti bukti bukti yang diajukan oleh para pihak ditemukan fakta hukum bahwa mahkamah agung pada tanggal november telah menjatuhkan putusan kasasi yang diajukan oleh jaksa terhadap perkara pidana atas nama drs. hendrik jan rumkabu dengan amar yangvide bukti lampiran bukti bawaslu kabupaten supiori). berdasarkan jawaban memohon dan keterangan pihak terkait dikaitkan dengan bukti pemohon dan lampiran bukti bawaslu kabupaten supiori, mahkamah berpendapat putusan pidana atas nama drs. hendrik jan rumkabu telah mempunyai kekuatan hukum tetap: i3 menimbang bahwa setelah mahkamah meneliti bukti berupa putusan mahkamah agung nomor pid. sus tanggal november ditemukan fakta bahwa drs. hendrik jan rumkabu oleh jaksa penuntut umum kejaksaan negeri biak pada tanggal januari dituntut melakukan tindak pidana korupsiyang menyata? : penutupan seluruh atau sebagian perusahaan untuk waktu paling lama (satu) tahun , : : , terhadap tuntutan jaksa penuntut umum tersebut, pengadilan negeri baik dalam perkara nomor pid. sus pn. bik tanggal februari menjatuhkan putusan yang kamarnya antara lain: menyatakan terdakwa drs. hendrik jan rumkabu .menjatuhkan pidana terhadap drs. hendrik jan rumkabu dengan pidana penjara tahun dan bulan . terhadap putusan pengadilan negeri biak tersebut, drs. hendrik jan rumkabu mengajukan banding pengadilan tinggi jayapura. pengadilan tinggi jayapura dalam perkara nomor pid pt.jpr tanggal juni telah menjatuhkan putusan yang kamarnya antara lain: menyatakan para terdakwadrs. hendrik jan rumkabu dengan pidana penjara selama tahun . : terhadap putusan pengadilan tinggi jayapura tersebut, jaksa penuntut umum pada kejaksaan negeri jayapura tanggal juni mengajukan kasasi mahkamah agung melalui pengadilan negeri biak. mahkamah agung dalam putusan nomor pid. sus tanggal november telah menjatuhkan putusan yang kamarnya antara lain:berdasarkan putusan tersebut, menurut mahkamah bahwa drs. hendrik jan rumkabu telah terbukti sah dan meyakinkan melakukan tindak pidanajuncto ke kuhp dengan ancaman pidana penjara seumur hidup: i3. menimbang bahwa terhadap dalil bantahan pihak terkait yang menyatakan huruf peraturan kpu dinyatakan mereka yang diancam dengan pidana penjara (lima) tahun, namun tersebut telah dibatalkan oleh mahkamah konstitusi, yang dimaknai bukan yang diancam, tetapi yang sudah menjalani pidana penjara selama (lima) tahun berhak mengikuti pemilukada. untuk mendukung dalilnya tersebut, pihak terkait menunjuk bukti pt setelah mahkamah meneliti bukti pt sebagaimana yang ditunjuk pihak terkait, ditemukan fakta hukum bahwa bukti pt dimaksud sama sekali tidak ada kaitannya dengan dalil pihak terkait tersebut. bukti pt adalah berupa catatan dari tim pemenangan pihak terkait mengenai perolehan suara tps kampung insumbabi, distrik kepulauan arri, menurut mahkamah bahwa tidak benar mahkamah konstitusi pernah memutus huruf peraturan kpu karena berdasarkan ketentuan mahkamah tidak mempunyai kewenangan untuk menguji peraturan kpu sebagaimana dalil pihak terkait tersebut. mahkamah pernah memutus syarat tidak pernah dipidana sebagai kepala daerah dan wakil kepala daerah, namun putusan tersebut bukan dalam pengujian terhadap peraturan kpu nomor melainkan pengujian dan terhadap uud yang dalam kamarnya antara lain menyatakanvide putusan nomor puu vii tanggal maret mahkamah telah memutus kasus konkrit terhadap penerapan huruf sebagaimana mengenai syarat tidak pernah dipidana bagi calon kepala daerah dan wakil kepala daerah, namun mahkamah dalam putusan tersebut sama sekali tidak menyatakan hal sebagaimana dalil bantahan pihak terkait (vide putusan nomor php.d vi tanggal januari dan putusan nomor php.d vii tanggal juni i3 menimbang bahwa apabila bukti p 69a berupa informasi perkara mahkamah agung republik indonesia, bukti p 69b berupa surat panitera muda pidana khusus mahkamah agung mengenai penyampaian putusan mahkamah agung nomor pid. sus tertanggal november kepada ketua pengadilan negeri biak dengan tembusan ketua pengadilan tinggi jayapura dan kepala kejaksaan negeri biak dikaitkan dengan lampiran bukti bawaslu kabupaten supiori berupa keputusan memohon nomor pts kpu sup i1 tanggal febrmaka putusan kasasi mahkamah agung atas nama drs. hendrik jan rumkabu sudah ada jauh sebelum pelaksanaan pemilukada atau setidak tidaknya diketahui sebelum pencalonan. hal demikian dapat dilihat dalam keputusan memohon nomor pts kpu sup !i tentang tahapan, program dan jadwal waktu penyelenggaraan pemilukada kabupaten supiori tahun yang disusun jadwal sebagai berikut: pendaftaran pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah kabupaten supiori oleh partai politik' gabungan partai politik dan perseorangan dilaksanakan pada tanggal juni selesai tanggal juni penelitian administratif syarat pengajuan pasangan calon dan syarat dukungan calon perseorangan dilaksanakan tanggal juni sampai dengan tanggal juni penyampaian pemberitahuan hasil penelitian dari kpu kepada parpol dan calon perseorangan dilaksanakan tanggal juni sampai dengan tanggal juni perbaikan kelengkapan syarat pasangan calon dan penambahan dukungan calon perseorangan dilaksanakan tanggal juni sampai dengan tanggal juli penelitian ulang kelengkapan dan perbaikan persyaratan pasangan calon dilaksanakan tanggal juni sampai dengan tanggal juni pengumuman pasangan calon yang memenuhi persyaratan dilaksanakan tanggal juni sampai dengan tanggal junidilaksanakan tanggal juni sampai dengan tanggal juni berdasarkan fakta hukum tersebut, mahkamah menilai bahwa drs. hendrik jan rumkabu bersikap tidak jujur, tidak beritikad baik atau menyembunyikan statusnya sebagai narapidana dengan harapan supaya dapat mencalonkan diri sebagai bupati wakil bupati kabupaten supiori tahun mahkamah berpendapat bahwa drs. hendrik jan rumkabu sejak dari awal pencalonan tidak memenuhi syarat sebagai calon kepala daerah, sebabatur dalam huruf juncto huruf juncto huruf peraturan kpu sehingga pasangan calon nomor urut atas nama drs. hendrik jan rumkabu dan marinus magyar, sos., kes harus dinyatakan tidak sah: i3 menimbang bahwa dengan dinyatakan tidak sah pasangan calon nomor urut menurut mahkamah, tidak perlu dilakukan lagi pemilukada ulang kabupaten supiori, karena jika hal tersebut dilakukan dapat merugikan calon yang beritikad baik yang telah nyata nyata berhak mengikuti putaran kedua: i3 menimbang bahwa perolehan suara pasangan calon dalam pemilukada kabupaten supiori tidak memenuhi s6, sehingga berdasarkan ketentuan yang meperolehan suara masing masing pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah kabupaten supiori tahun tanggal september berdasarkan bukti adalah sebagai berikut: nomor urut nama kandidat suara herman som drs. hendrik jan rumkabu dan marinus (sisa bnn manga fredrik menufandu, sh,mh,mm dan bener pes masal masal drs. joseph amsamsyum dan samuel julian mnusefer, si. th, map dan kaget bank bnn dra. hula ida ambisi, dan drs. ton men man mana oleh karena pasangan calon nomor atas nama drs. hendrik jan rumkabu dan marinus magyar, sos, kes dinyatakan tidak sah, maka pasangan calon yang dapat mengikuti pemilukada kabupaten supiori tahun pada putaran kedua adalah pasangan calon nomor urut atas nama fredrik menufandu, sh, mh,mm dan drs. yan imbas yang memperoleh suara dan pasangan calon nomor urut atas nama julian mnusefer, si. th, map dan theodore kader, sip, msi yang memperoleh suara, i3 menimbang bahwa oleh karena dalil pemohon mengenai pencalonan drs. hendrik jan rumkabu terbukti tidak memenuhi syarat sebagai calon kepala daerah kabupaten supiori tahun maka dalil pemohon selebihnya tidak relevan lagi untupermohonan provisi pihak terkait tidak tepat dan tidak beralasan menurut hukum: pokok permohonaihak terkait, dalam pokok perkara: mengabulkan permohonan pemohon, membatalwakil kepala daerah kabupaten supiori periode tahun tertanggal julimembatalkpanjang mengenai perolehan suara pasangan calon nomor urut atas nama drs. hendrik rumkabu dan marinus magyar, sos., kes: membataltertanggal septemberpasangan calon nomor urut atas namaberhak untuk mengikuti putaran kedua dalam pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah kabupaten supiori tahun memerintahkan kepada komisi pemilihan umum kabupaten supiori untuk menetapkanpiori tahun pada putaran keduperkara pidana, yang telah mendapatkan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap bukti sesuai ketentuan sub nomor tahunuruf peraturan pemerintah tahun tentang perubahan ketiga atas nomor tahun disebutkan bahwa calon kepala daerah wakil kepala daerah tidak boleh dipidana dengan pidana dengan suatu tindak pidana yang diancam dengan pidana tahun penjara yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap bukti p 69a, bukti p 69b, bukti p 69c): ketentuan ketentuan tersebut menegaskan hal pokok yang sangat prinsip, yaitu: seseorang harus yang tersangkut perkara pidana, perkara yang diancam dengan hukuman tahun penjara: perkara tersebut telah diputus oleh pengadilan dan telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap: pasangan calon nomor urut lolos verifikasi dari memohon, padahal terjadi dualisme dukungan dari partai barisan nasional bukti bukti bukti pasangan calon yang sesungguhnya sah dan legal mendapatkan dukungan dari partai barisan nasional adalah pemohon, namun tidak diindahkan oleh memohon bukti p 72a, bukti p72b, bukti p 72c): perubahan dan penambahan suara tps dubes untuk kepentingan pasangan calon nomor urut bukti perubahan dan penambahan suara tingkat ppd distrik supiori selatan untuk kepentingan pasangan calon nomor urut bukti bukti iii. pencoblosan yang dilakukan anak dibawah umur adanya anak bawah umur yang melakukan pencoblosan tps mayor distrik kepulauan arrdrs. hula ida ambisi, mm: pekerjaan calon bupati supiori: tempat tinggal kampung sorendidori, distrik supiori timur kabupaten supiori papua: nama drs. tony silat manufandu, si, pekerjaan calon bupati supiori: tempat tinggal kampung sobek, distrik kepulauan arri kabupaten supiornomor sp sk x tanggal oktober memberi kuasa kepada nursitti sibarani, s.h., aid johan, s.h.mh., harapan manurung, s.h., sofia lettres mandiri, s.h., dan pasang hari rajagukguk, s.h., kesemuanya adalah advokat yang bergabung pada kantor advokat sibarani partners berkedudukan jalan sumagung iii k5 kelapa gading2n550505020502020200n2n2 . pemohon::250n0505050500000n0 . memohon: i1. nama dr. hendrik jan rumkabujsupiori. sedangkan para kandidat lain baik calon bupati maupun calon wakil bupati kabupaten supiori diperkenankan memilih dalam pemilukada kabupaten supiori. bukti dan kesaksian calon wakil bupati nomor urut hermanos som bukti mobilisasi massa pendukung dari luar kabupaten supiori. massa yang dimaksud terdiri dari masyarakat asli supiori namun bukan sebagai penduduk tetap kabupaten supiori serta mahasiswa yang berkuliah kota jayapura, kota manokwari, dan kota biak dimobilisasi untuk hadir supiori dengan menggunakan k.m nggapulu. proses pendistribusian pemilih lokasi pemilihan dilakukan dengan menggunakan bus mean, bus sami dan bus angkutan umum biak supiori, truk serta speed boat milik name star. proses mobilisasi ini terjadi sejak minggu sebelum hari pencoblosan, namun secara masif intensitasnya jauh meningkat pada tanggal hingga september sejak pagi hari hingga malam hari. pemilih illegal ini dikondisikan untuk proses pemilihan distrik kepulauan arri, distrik supiori selatan, distrik supiori timur dan distrik supiori utara. tindak mobilisasi ini koordinat oleh sdr. yesaya sawan dan abraham fainsenem (penanggung jawab massa dari jayapura) serta dibiayai oleh demands kader pimpinan p.t indah star. massa yang dimobilisasi ini dalam lampiran (berdasarkan keterangan saksi drs. tony silat manufandu, si: contoh kongkrit dari kasus ini adalah demands kader pimpinan pt. indah star yang notabene bukan sebagai penduduk tetap kampung mayor, distrik kepulauan arri, kabupaten supiori, namun merupakan penduduk tetap kabupaten biak, pada saat pemilihan memboyong keluarganya beserta karyawannya untuk hadir dan memilih tps mayor, tps mayor, tps mbruwandi. dan tps manggonswan. diketahui jelas bahwa para karyawan pt. indah star yang dimobilisasi oleh sdr. demands kader adalah mereka yang berasal dari etnis bugis dan tidak punya keterkaitan dengan kampung mayor, kampung manggonswan dan kampung mbruwandi, baik secara etnisitas maupun domisili. nama tersebut antaranya adalah: sdr. emang nomor urut sdr. sudirman nomor urut sdr. lahir nomor urut sdr. cabang nomor urut sdr. muslimin nomor urut sdr. salman nomor urut sdr. suwardi nomor urut sdr. duplikat nomor urut sosialisasi (penempelan) dpt kampung mayor dan kampung manggoswan, distrik kepulauan arri yang baru dilakukan oleh kpu kabupaten supiori pada jam sebelum pencoblosan. diindikasikan sebagian besar kampung kampung distrik kepulauan arri, daftar pemilih tetap baru ditempelkan pada jam (pukul wit) sebelum pencoblosan yakni pukul wit. namun berdasarkan bukti awal, diperoleh keterangan sementara bahwa tindak pelanggaran yang dilakukan kpu ini secara masif terjadi kampung mayor, kampung manggoswan dan kampung mbruwandi. tindak pelanggaran seperti ini indikasi kuat untuk mendukung skenario penyebaran penduduk asli kampung mayor, kampung manggoswan dan kampung mbruwandi sehingga warga yang melihat namanya hilang alias tidak tercantum didaftar dpt yang ditempel tidak lagi memiliki waktu yang cukup untuk memprotes atau mengubah daftar dpt yang ada. bukti siap dihadirkan melalui kesaksian saksi: bapak elia mandor). kasus kasus yang ditemukan (terjadi) pada saat pelaksanaan pemilukada kabupaten supiori, tanggal september oleh akibat sangat minimnya sosialisasi tentang tata cara pencoblosan serta standar keabsahan surat suara yang semestinya kerap dilakukan kpu berserta jajarannya, terjadi banyak dualisme tafsir keabsahan surat suara yang dicoblos secara simetris (colokan bukan saja melubangi gambar calon, tetapi juga turut melubangi logo kpu). hal ini mengakibatkan keuntungan bagi calon calon tertentu calon nomor urut dan nomor urut dan merugikan calon nomor urut sebagai contoh: calon nomor urut tps dubes, distrik supiori timur, perhitungan pertama memperoleh jumlah suara belum termasuk pencoblosan simetris ini, namun setelah surat surat suara tersebut dibawa kantor kpu kabupaten supiori ketua kpu memerintahkan untuk dihitung kembali tps dengan mensahkan suara simetris tersebut. akibatnya jumlah total suara kandidat nomor tps dubes meningkat menjadi suara. hal ini pun juga terjadi sebagian besar tps tps kabupaten supiori, distrik kepulauan arri, kampung mayor, kampung manggoswan dan kampung mbruwandi, pemilih illegal yang tidak terdaftar dpt memperoleh surat undangan untuk memilih mencoblos. penjelasannya sebagai berikut: terpecahnya nama nama penduduk lokal tiga dpt pada tiga kampung. nama nama para penduduk lokal yang secara regular memilih mencoblos masing masing kampung mereka dari ketiga kampung tersebut kampung mayor, kampung manggoswan dan kampung mbruwandi) selepas pemilu legislatif serta pemilu presiden disebar secara merata dalam dpt ketiga kampung tersebut pada pemilukada kabupaten supiori ini. contoh halnya mereka yang tinggal dan menetap kampung mayor, pada saat penempelan dpt kampung mereka, ditemukan bahwa hampir separuh nama nama mereka tidak tercantum dalam dpt yang ditempel itu, namun sisi lain nama nama penduduk dari kampung lain kampung manggoswan dan kampung mbruwandi) yang justru ada dalam dpt yang ditempel kampung mayor ini. setelah cek sore atau keesokan harinya baru diketahui nama nama mereka ternyata ada (tersebar) dpt dua kampung lainnya. modus yang sama terjadi juga kampung manggoswan dan kampung mbruwandi. ketidakhadiran penduduk lokal untuk memberikan suara akibat ketidaktahuan bahwa nama mereka sudah dipindah tps lain kampung lain yang kemudian dimanfaatkan oleh para moblilisator massa yang bekerja sama dengan kpps setempat untuk memfasilitasi pemilih siluman yang sudah didatangkannya itu untuk mencoblos calon yang sudah mereka tetapkan melalui surat undangan yang baru saja dibagikan. bukti melalui keterangan saksi bapak elia mandor): warga baru memperoleh kartu pemilih jam sebelum pencoblosan bagi masyarakat distrik kepulauan arri yang namanya masih tetap ada dalam dpt yang baru ditempel hari pemilihan pukul wit diantaranya mengambil kartu pemilih yang sedang dibagikan oleh petugas kpps paling cepat jam sebelum pencoblosan dimulai. pelanggarannya disini adalahsetiap tps yang ada. kelanjutan dari keganjilan penetapan dpt diatas, keterangan detailnya dideskripsikan sebagai berikut: pelaksanaan pemilukada tanggal september kampung mayor dan kampung manggoswan tidak mengikuti tata cara proses pencoblosan prosedur yang baku dimana tahap awal sebelum melakukan pencoblosan, calon pemilih dipanggil terlebih dahulu oleh kpps dan diverifikasi kecocokan nama asli peserta dan dpt yang ada, kenyataannya bahwa para pemilih yang sebagian besar didominasi oleh pemilih siluman saat akan mencoblos berbaris secara sederetan memasuki bilik suara tanpa ada sebelumnya verifikasi dari anggota kpps tentang nama mencoblos, nama surat undangan ataupun kartu memilih yang dipegang serta nomor urut pencoblosan. hal ini yang pada faktanya menjadi pintu aksi penggelembungan suara terbayarkan secara jelas bahwa pelanggaran (kecurangan) ini berlangsung secara sistematis dan terstruktur melalui otoritas para stakeholder yang berkepentingan seperti kpu kabupaten supiori, pps serta tim sukses calon urut nomor (calon yang ketua tim suksesnya (sdr. demands kader) adalah fasilitator mobilisasi massa dari luar kabupaten supiori tps tps kabupaten supiori dengan fasilitas milik pt. indah star miliknya), kejadian dan respon yang diambil atas kaitan dengan pelanggaran dan kecurangan yang terjadi pasca pemilukada, september laporan resmi pemerintah distrik kepulauan arri nomor tertanggal september tentang pelanggaran pelanggaran yang dilakukan oleh ppd, kpps tps tps distrik kepulauan arri: saksi dari pasang calon kandidat calon bupati dan calon wakil bupati tidak bersedia (menolak) menandatangani berita acara pleno kpu kabupaten supiori, pada tanggal september dengan alasan penyimpangan dan pelanggaran yang dilakukan oleh kpu kabupaten supiori teramat sangat berat dan merugikan kelima calon lainnya. sisi lain hanya saksi calon nomor urut atas nama drs. hendrik jan rumkabu dan marinus magyar sos, kes saja yang bersedia menandatangani berita acara penetapan hasil rekapitulasi suara pemilukada kabupaten supiori): saksi dari kandidat calon nomor urut atas nama dra. hula ida ambisi m.m dan drs. tony silat manufandu, yaitu hendrik imir, melayangkanpada september bukti pembatasan peran bawaslu oleh ketua kpu, yakni albert rumbekwan, s.h. untuk ambil bagian menyampaikan pendapat secara kritis atas beragam pelanggaran pemilukada dalam rapat pleno rekapitulasi suara kantor kpu tanggal september hal ini menimbulkan pertengkaran antara ketua bawaslu kabupaten supiori dan ketua kpu kabupaten supiori hingga keluar kata kata dari ketua kpu kepada ketua bawaslu: yang boleh bicara dalam forum ini adalah saksi dan bukan tim sukses dan bawaslu." jadwal penyelenggaraan agenda pemilihan kepala daerah kabupaten supiori tahun yang tidak menghormati toleransi beragama kpud kabupaten supiori terlalu memaksakan agenda pemilihan tengah masyarakat muslim menjalankan ibadah puasa bulan ramadhan. penyelenggaraan pemilihan kepala daerah kabupaten supiori juga dilaksanakan tengah cuti bersama idul fitri hal ini dapat dilihat pada jadwal pemilihan kepala daerah kabupaten supiori yang disahkan kpu kabupaten supiori: dalam surat koalisi lima team sukses calon kandidat kepala daerah supiori periode kepada kpu pusat nomor kt ck ks 1ix tentang pembatalan hasil pemilukada supiori pada september juga dinyatakan bahwa kpud tidak memiliki toleransi beragama, ketidakadanya toleransi beragama dapat terlihat pada salah seorang anggota plantas supiori, brick ahmad (seorang muslim) mengalami kecelakaan lalu lintas dan meninggal dunia pada september setelah menjaga kampanye karena terburu buru untuk mengikuti ibadah puasa dan takbiran, bahwa berdasarkan hal hal dan uraian tersebut atas dalam pelaksanaan pemilukada tahun kabupaten supiori ini telah terjadi pelanggaran yang bersifat sistematik, terstruktur dan masif diseluruh distrik kabupaten supiori yang mempengaruhi perolehan suara pasangan calon dari pemohon. adapun pelanggaran pelanggaran itu terdapat distrik distrik sebagai berikut: distrik supiori utarabarattimursupiori selatankepulauan arri.gunakan dpt ganda beberapa tps kampung mayor tps dan tps kampung manggonswan dan tps kampung mbrurwandi, vi. petit menerima dan mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya: membatalkan berlakunymerintahkan kepada komisi pemilihan umum kabupaten supiorpiori seluruh tps kabupaten supiori dalam waktu hari setelah putusan ini dibacakan: memerintahkan kepada memohonseadil adilnya (ex aguaerior, bukti fotokopi pernyataan dukungan calon kandidat perseorangan nomor urut tanggal september bukti fotokopi surat koalisi tim sukses kampanye nomor kts cb cwb ix kpu pusat tanggal september perihal mohon pemilukada supiori ditunda: bukti fotokopi surat kepala distrik kepulauan arri nomor tanggal september perihal laporan: bukti fotokopi surat panitia pengawas pemilihan kepala daerah kabupaten supiori september perihal penyampaian pengaduan dpt ganda: bukti p 6a fotokopi jadwal kampanye pemilihan kepala daerah kabupaten supiori: bukti p 6b fotokopi surat koalisi lima team sukses calon kandidat kepala daerah supiori periode nomor kt ck ks 1ix tentang pembatalan hasil pemilukada supiori pada september yang ditujukan kepada kpu pusat: bukti fotokopi surat koalisi tim kampanye calon bupati dan calon wakil bukti kabupaten superior periode nomor ktm ix tanggal september perihal mohon batalkan hasil dan pemilukada diulangi: bukti tidak ada: bukti fotokopi daftar pemilih tetap dpt) kabupaten supiori bukti tidak adbd kwk)tanggal september model db2 kwk kpu), buktirnyataan dukungan calon kandidat pasangan nomor urut tanggal september bukti photo baliho kandidat nomor selain itu, pemohon juga menghadirkan (lima) orang saksi yang telah dengar keterangannya bawah sumpah janji pada persidangan tanggal oktober yang menerangkan sebagai berikut: elia mandor saksi adalah saksi pemohon tps kampung manggongswan: saksi mengetahui ada dpt ganda manggongswan sebanyak pemilih: pemilih ganda manggonswan tersebut terdaftar dua tps, yaitu tps mayor dan mayor tetapi saksi tidak mengetahui apakah mereka tersebut memilih tps dimaksud, jumlah pemilih yang sudah meninggal dunia masuk dalam dpt sebanyak orang yang menyebar empat tps: saksi melihat ada pemilih dari luar daerah yang memilih dalam pemilukada kabupaten supiori, yaituagus inggabow saksi adalah saksi pemohon tps kampung sorendiweri, distrik supiori timur: dpt tps kampung sorendiweri terdapat pemilih ganda berjumlah satu orang. pemilih ganda tersebut memilih dua kali tps tersebut: saksi melakukan protes tetapi tidak mengisi atau dituangkan dalam form keberatananpa tanggal.tpemohon dengan ini mengajukan permohonan pembatalanmerujuk pada tanggal pengumumaka pengajuan permohonan guo masih masuk dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan dalam pmk nomor tahuntentang hasil pemilu.saksi juga melihat pemilih yang diwakilkan sebanyak dua orang, yaitu stefan christian dengan nomor pilih wamena tidak ada marga yang bernama christian. kemudian erna diwakili oleh von infaindan yang berasal dari kampung sorendiweri, ada pemilih dari luar daerah berjumlah orang untuk memilih tps sorendiweri, pada tanggal september jam pagi saksi melihat ketua kpu hadir tps koridor dan memarahi ibu anggota ppd atas nama fusi nampak sampai menangis dan membanting surat undangan: justus rumainum saksi adalah saksi pemohon tps dapil kampung mayor, distrik supiori barat: ada sembilan warga tps kampung paroki tidak terdaftar dalam dpt dan warga tersebut tidak memilih: selain itu tps ada penambahan pemilih yang bukan dari warga setempat. sepuluh orang tersebutjumlah dpt pemilih tambahan jumlah surat suara yang terpakai jumlah surat suara yang tidak terpakai pemilih tidak hadir marten seminar saksi adalah saksi pemohon tps kampung puteri, selain itu saksi juga sebagai saksi distrik, pemilih yang terdaftar dalam dpt kampung kobar jaya bukan penduduk setempat. penduduk setempat tidak memilih karena tidak terdaftar dalam dpt: decay koheren saksi adalah ketua tim sukses pemohon: pada waktu deklarasi pembukaan kampanye, saksi menerima dpt dari kpu,, pada tanggal saksi membahas dpt bermasalah tersebut dan melaporkannya kepada kpu provinsi dan panas provinsi: saksi melihat massa naik bis dari jayapura supiori untuk memilih dalam pemilukada kabupaten supiori tanggal september saksi melaporkan kepada kpu, agar orang yang sudah meninggal, anak bawah umur dikeluarkan dalam dpt: saksi menemukan orang penduduk kampung setempat tidak terdaftar dalam dpt:tanggapan terhadapbahwa kepentingannya dirugiketentuan hukum menjamin setiap peserta (pasangan calon) pemilukada, mempunyail.hukum yang dijadikan sebagai alasan permohonan dan dimaksudkan untuk menunjukan dasar hukum terhadap kedudukan hukum yang dimiliki oleh pemohon dalam majelis mahkamah sudah pasti akan mempertimbangkan dalam putusannya. ii. tenggang waktu pengajuan permohonan tanggapan memohon pada bagian tenggang waktu,terkait dengan tuduhan, memohon dan jajarannya ppd, pps dan kpps) tidak menjalankan fungsi dan tugas sesuai aturan bahwa pemohon terlalu berlebihan jika menyebutkan memohon dan jajarannya ppd, pps dan tps tidak menjalankan fungsi dan jabatannya sesuai peraturan perundang undangan yang berlaku, karena dalam kenyataannya pemilukada kabupaten supiori telah berjalan secara aman damai, tidak terjadi gejolak, jujur dan demokratis, sangatlah wajar jika pemohon sebagai pasangan calon yang tidak mendapatkan suara signifikan menyalahkan memohon sebagai penyelenggara pemilukada tanpa melakukan introspeksi dengan mempertanyakan mengapa pemilih tidak banyak yang memilihnya: dan sangat aneh jika pemohon menyatakan memohon tidak menjalankan tugas dan fungsi sesuai dengan aturan, tetapi pemohon juga tidak menyebutkan fungsi dan jabatan apa yang tidak dijalankan oleh memohon serta ketentuan berapa dalam peraturan mana yang dilanggar. dengan demikian tidak berlebihan jika memohon menyatakan dalil dalil pemohon didasarkan pada asumsi belakapelanggaran sistematis, terstruktur, dan masif bahwa keliru jika pemohon menginterpretasikan pelanggaran yang bersifat sistematis, terstruktur, dan masif sebagaimana dalam permohonannya, karena yang termasuk dalam katagori pelanggaran yang sistematis, terstruktur,. dalam kenyataanya apa yang dituduhkan atau diduga sebagai pelanggaran dalam pemilukada oleh pemohon dalam uraiannya bukanlah merupakan pelanggaran yang sistematis, terstruktur, dan masif. jawaban dan tanggapan memohon terhadap permohonan pemohon pada angka dan angka terkait dengan keputusan memohon mengalami cacat hukum bahwa karena tidak adanya pelanggaran yang dilakukan dalam pelaksanaan pemilukada kabupaten supiori, maka keputusan memohon nomor tahun tanggal september atas hasil pemilukada kabupaten supiori tidak mengalami cacat hukum, dan tidak memberikan pengaruh yang merugikan terhadap jumlah perolehan suara dari masing masing pasangan calon peserta pemilukada kabupaten supiori: bahwa keputusan komisi pemilihan umum kabupaten supiori nomor tahun tanggal september adalah benar dan tidak mengalami cacat hukum karena didasarkan pada ketentuan perundang undangan secara konsisten. untuk dapat melihat jumlah perolehan suara dari masing masing pasangan calon perlu memohon sampaikan rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat kabupaten dan tingkat distrikupiori tahun tanggal september nama pasangan calon kepala hasil perolehan prosentase urut daerah dan wakil kepala daerah suara yo)mm dan drs yan imbas drs. joseph amsamsyum dan julian mnusefer, s.si, map dan reapolperolehan suara untuk pasangan calon kepala jumlah daerah danvol sep (amal barat utara selatan arri timur (sma been suara sah dan tidak sah distrik distrik distrik distrik distrik derasersen dan yang memperoleh suara dibawahnya masing masing adalah pasangan calon nomor urut sdr. fredrik menufandu, sh, mh. dan drsppd dan tps, untuk itu maka tidak benar jika pemohon menyatakan keputusan komisi pemilihan umum kabupaten supiori nomor tahun tanggal september mengalami cacat hukum karena adanya sejumlah pelanggaran terhadap peraturan perundang undangan pemilukada. jawaban dan tanggapan memohon terhadap permohonan pemohon pada angka romawi, terkait dengan pelanggaran sebelum pemilukada terhadap adanya tuduhan pemohon tentang terjadinya pelanggaran dalam tahapan pemilukada kabupaten supiori sebelum pemilukada yang dinyatakan angka sampai dengan angka (halaman surat permohonan pemohon) perlu memohon tanggapi sebagai berikut: bahwa ketentuan perundang undangan telah mengatur secara rinci dan jelas melalui prosedur dan mekanisme hukum terhadap pelanggaran yang terjadi pada setiap tahapan pemilukada. demikian juga ketentuan perundang undangan telah mengatur siapa siapa saja yang memiliki kewenangan untuk menyelesaikan pelanggaran tersebut, dan sanksi sanksi apa saja yang harus diberikan jika pelanggaran tersebut terjadi setelah dilakukan pemeriksaan, bahwa tidak seharusnya pemohon melimpahkan seluruh permasalahan atas adanya dugaan pelanggaran sebagaimana telah diuraikan dalam permohonan kepada mahkamah konstitusi, karena mahkamah konstitusi bukanlah lembaga negara yang mempunyai kewenangan untuk menyelesaikan semua masalah yang terjadi dalam proses pemilukada, bahwa dugaan pelanggaran pelanggaran yang disebutkan oleh pemohon pada tahap sebelum pemilukada, dan pada saat pencoblosan bukanlah merupakan domain mahkamah konstitusi untuk menyelesaikan secara keseluruhan. mahkamah konstitusi hanya memiliki kewenangan untuk memeriksa sengketa dalam pemilukada yang berkaitan dengan selisih jumlah suara, hal ini sebagaimana yang diatur dalam ketentulanggaran pelanggaran yang diuraikan oleh pemohon, terkait dengan dpt, pemilih bawah umur, mobilisasi massa, keterlibatan aparatur, ti: bahwa tidak benar jika pemohon mengatakan telah terjadi pelanggaran secara sistematik, terstruktur sebagaimana diuraikan dalam permohonan pemohon pada angka s.d angka halaman s.d halaman karena terhadap adanya dugaan pelanggaran pelanggaran tersebut tidak pernah ada laporan baik dari masyarakat maupun dari panas pemilihan kepada pihak memohon, berdasarkan alasan alasan tersebut atas, maka dengan tegas memohon menolak dalil dalil dan uraian pelanggaran yang dinyatakan dalam permohonan pemohon pada angka romawi. berpijak dari seluruh uraian tersebut atas, maka tidaklah berlebihan jika majelis hakim mahkamah konstitusiseefektif sejakilihan umum kepala daerah kabupaten supiori telah dilaksanakan pada senin september september terjadi penggelembungan suara karena daftar pemilih tetap memuat pemilih yang statusnya orang meninggal, pemilih ganda, pemilih bawah umur dan warga masyarakat kampung yang tidak terdaftar sebagai pemilih. pelanggaran pelanggaran ini hampir terjadi distrik kepulauan arri,erdasarkan hal hal tersebut atas,, ii. kedudukan hukum pemohon bahwa pemohon adalah pasangan calon bupati dan calon wakil bupati supiori masa bhakti dengan nomor urut dalam pemilihan kepala daerah pemilukada) kabupaten supiori tahun bahwa dalamyaf,:jumlah,: ppd melakukan perubahan terhadap. perolehan suara pemohon dan nomor urut pihak terkait adanya mobilisasi massa dari jayapura dan biak untuk melakukan pencoblosan tps tps distrik kepulauan arri kabupaten supiori untuk kepentingan calon nomor urutahwa menurut keputusan kpu nomor tahun pemohon sebagai pasangan calon peringkat keempatidak bertanggal yang didaftar mahkamah konstitusi dengan nomor register php.d viii pokok permasalahan bahwa pihak terkait hanya menanggapiadalah merupakan ranah domain penyelenggara pemilukada kabupaten supiori dalam hal ini memohon komisi pemilihan umum) kabupaten supiori untuk menanggapinya, namun sebagai pihak terkait perlu menyatakan dan menegaskan bahwa penyelenggaraan pemilu kepala daerah dan wakil kepala daerah kabupaten supiori yang diselenggarakan oleh kpu kabupaten supiori jelas sukses dan berhasil terbukti dengan diselenggarakannya pemilihan umum secara langsung dengan partisipasi dan dukungan sebagai besar masyarakat kabupaten supiori yangupiori sesuai dengan yang telah diatur dalam peraturan perundang undangan termasuk peraturan yang dibuat oleh kpu pusat maupun kpu kabupaten supiori secara konsisten dan bertanggung jawab,, berdasarkan fakta fakta atas pihak terkait mohon kepada ketua mahkamah konstitusi untukpermohonan pemilihan ulang kepala daerah dan wakil kepala daerah kabupaten supiori yang terdaftar dalam register perkara nomor: php.viii mahkamah konstitusi khususnya tps tps distrik kepulauan arri kabupaten supiori: menerima pelaksanaan pemilihan ulang pemilukada seluruh tps tps distrik kepulauan arri karena ditemukan banyak bukti kecurangan dan mobilisasi orang dari luar supiori jayapura dan biak) untuk memilih pasangan calon bupati dan wakil bupati dengan nomor urut menyatakan sah dan mengikat secara hukum keputusan kpu nomor tahun tentang penetapan hasil rekapitulasikecuali untuk distrik kepulauan arri karena terjadi manipulasi suara oleh pasangan calon bupati dan wakil bupati dengan nomor urut menyatakan sah demi hukum pemilukada kabupaten supiori tahun kecuali untuk distrik kepulauan arri karena terjadi manipulasi suar, bukti pt fotokopi laporan perolehan suara tim pemenangan pasangan calon bupati dan wakil bupati rumor tps dubes distrik supiori timur,: bukti pt fotokopi laporan perolehan suara tim pemenangan pasangan bupati dan wakil bupati rumor tps wombonda distrik supiori timur, bukti pt fotokopi laporan perolehan suara tps doubt distrik supiori timur: bukti pt fotokopi laporan perolehan suara tps syurdori distrik supiori timur: bukti pt fotokopi laporan perolehan suara tps manson wappes11 fotokopi laporan perolehan suara tps saya distrik supiori timur: bukti pt12 fotokopi laporan perolehan suara tps wafer distrik supiori timur: bukti pt13 fotokopi laporan perolehan suara tps mataram distrik supiori timur: bukti pt fotokopi laporan perolehan suara tps aminweri sawaerma distrik supiori timur, bukti pt fotokopi laporan perolehan suara tps maria distrik supiori barat, bukti pt fotokopi laporan perolehan suara tps masai distrik supiori timur: bukti pt fotokopi laporan perolehan suara tps napinsdi distrik supiori timur: bukti pt fotokopi laporan perolehan suara tps mayor distrik supiori timur: bukti pt fotokopi laporan perolehan suara tps koiryakam distrik supiori timur, bukti pt fotokopi laporan perolehan suara tps warni distrik supiori timur: bukti pt fotokopi laporan perolehan suara tps manjur distrik supiori utara: bukti pt fotokopi laporan perolehan suara tps kobar jaya distrik supiori utara, bukti pt fotokopi laporan perolehan suara tps harbor distrik supiori utara: bukti pt fotokopi laporan perolehan suara tps puteri distrik supiori utara: bukti pt fotokopi laporan perolehan suara tps warsa distrik supiori utara: bukti pt fotokopi laporan perolehan suara tps binti ramardori distrik supiori selatan: bukti pt fotokopi laporan perolehan suara tps maryaidori distrik supiori selatan: penghitungan dalam pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah kabupaten superior ditetapkan bahwa pemohon sebagai pasangan calon peringkat ke (keempat). keputusan guo menetapkan hasil pemungutan suara pemilukada kabupaten supiori dengan jumlah suara sebagai berikut bukti bahwa upaya hukum untuk mengajukan surat gugatan pemilihan kepala daerah kabupaten supiori mahkamah konstitusi mendapat dukungan dari calon kandidat nomor urut piet yan karel pariaribo dan hermanos som bukti piet yan karel pariaribo dan hermanos som nomor urut suara sah sembilan ratus lima) atau (sepuluh koma nol tujuh persen), peringkat (lima) drs. hendrik jan rumkabu dan marinus magyar, sos., kes. nomor urut suara sah (seribu delapan ratus tujuh puluh lima) atau (dua puluh koma delapan puluh tujuh persen) peringkat (dua) fredrik menufandu, s.h., m.h., m.m. dan drs. yan imbas nomor urut suara sah (dua ribu lima tus empat empat puluh dua) atau (dua puluh delapan koma dua puluh sembilan persen): peringkat (satu) drs. joseph amsamsyum dan sekuel saya, sh., si. nomor urut suara sah (lima ratus empat belas) atau (lima koma tujuh puluh dua persen), peringkat (enam) julian mnusefer, si. dan theodore kader, s.ip., si. nomor urut suara sah (seribu delapan ratus tujuh belas) atau (dua puluh koma dua puluh dua persen): bukti pt fotokopi laporan perolehan suara tps warbefondi distrik supiori selatan: bukti pt fotokopi laporan perolehan suara tps panini distrik supiori selatan: bukti pt fotokopi laporan perolehan suara tps awak distrik supiori selatan: bukti pt fotokopi laporan perolehan suara tps odori distrik supiori selatan: bukti pt fotokopi laporan perolehan suara tps didiabolo distrik supiori selatan: bukti pt fotokopi berita acara tps insumbrei model c kwk.kpu distrik kepulauan arri, bukti pt fotokopi laporan perolehan suara tps insumbrei distrik kepulauan arri, bukti pt fotokopi berita acara tps mburwandi model c kwk.kpu distrik kepulauan arri, bukti pt fotokopi laporan perolehan suara tps mburuwandi distrik kepulauan arri: bukti pt fotokopi laporan perolehan suara tps nyambarai distrik kepulauan arri: bukti pt fotokopi laporan perolehan suara tps wongkeinaperisa imbirsbari distrik kepulauan arri: bukti pt fotokopi laporan perolehan suara tps insumbabi distrik kepulauan arri, bukti pt fotokopi laporan perolehan suara tps manggonswan distrik kepulauan arri, bukti pt fotokopi laporan perolehan suara tps yaminaisu rani distrik kepulauan arri: bukti pt fotokopi laporan kepala distrik kepulauan arri tentang pelanggaran pelanggaran tps tps tertentu distrik kepulauan arri, bukti pt fotokopi nomor ski dpp p.barnes vesi vii tanggal juli mendukungjelasan tentang color tembus dalam pemilukada dari komisi pemilihan umum tanggal mei bukti pt fotokopi catatan kecurangan kandidat nomor urut julian mnusefer, th, map theodore kader, si: bukti pt fotokopi foto foto parabola lima distrik yang investasi politik oleh kandidat nomor urut julian mnusefer, th, map theodore kader, ip., si). selain itu, pihak terkait juga menghadirkan (empat) orang saksi yang memberikan keterangan bawah sumpah janji tanggal oktober yang,,,abupaten supiori menyerahkan satu berkas laporan pelanggaran kabupaten supiori yang diterima kepaniteraan mahkamah tanggal oktoberringkat (tiga) dra. hula ida ambisi, m.m. dan drs. tony silat manufandu, si. nomor urut suara sah seribu tiga ratus tiga puluh satu) atau (empat belas koma delapan puluh dua persen): peringkat (empat) ii.itetapkan pada tanggal september sedangkan pemohon telah menyerahkan berkas permohonan kepaniteraan mahkamah konstitusi pada tanggal september: iv. pokok permohonankabupaten supiorikpps dan ppddistrik: terstruktur karena pelanggaran ini dilakukan oleh pihak penyelenggara yang memanfaatkan struktur kpps dan ppd untuk melakukan pembangkangan dan pembiaran terhadap ketidaktaatmilukada kabupaten supiori yang ditetapkan oleh memohon adalahsif, yaitu::di: adanya mobilisasi massa (pemilih siluman) dari kota jayapura, kota,, ada masyarakat yang memperoleh kartu pemilih dua jam sebelum pencoblosan:,:penyelenggaraan pemilukada kabupaten supiori tidak menghormati toleransi beragama:jawaban lisan dan tertulis yang diserahkan dalam persidangan tanggal oktober yang jawab pada pokoknya pemohon mempersoalkan beberapa pelanggaran yang dilakukan oleh memohon sebagaimana telah diuraikan dalam paragraf pada pokok permohonan: i3. menimbang bahwa terhadap dalil pemohon yang menyatakan. menurut mahkamah dalil pemohon tersebut tidak jelas dan kabur karena tidak menguraikan mengenai bentuk dan macam peraturan perundang undangan apa yang telah dilanggar atau tidak dilaksanakan oleh memohon beserta jajarannya ppk, pps, dan kpps). selain itu dalil pemohon tersebut hanya sekadar asumsi belaka, karena sama sekali tidak didukung dengan bukti bukti yang dapat meyakinkan mahkamah untuk menilai kebenaran dalil pemohon dimaksud. oleh sebab itu dalil dalil pemohon guo tidak terbukti menurut hukum: i3 menimbang bahwa pemohon mendalilkan. untuk mendukung dalilnya tersebut, pemohon mengajukan bukti bukti bukti dan bukti serta menghadirkan saksi bernama elia mandor yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut: elia mandor, bahwa dpt ganda tps manggonswan sebanyak pemilih yang terdaftar dua tps (tps mayor dan mayor saksi tidak mengetahui apakah mereka memilih atau tidak tps mayor tps mayor ataupun tps mbrurwandi. orang sudah meninggal sebanyak orang terdaftar dalam dpt. adanya pemilih dari luar daerah bernamamencoblos dalam pemilukada kabupaten supiori, agus inggabow, bahwa jumlah pemilih ganda tps kampung sorendiweri yang terdaftar dalam dpt sebanyak satu orang. saksi melakukan protes tetapi tidak mengisi formulir keberatan. selain itu, adanya pemilih yang hak pilihnya diwakilkan kepada stefan christian dan von yang bertempat tinggal kampung sorendiweri. pemilih yang berasal dari daerah lain sebanyak orang memilih tps sorendiweri: justus rumainum, bahwa sembilan warga tps kampung mayor tidak terdaftar dalam dpt dan tidak memilih, ada penambahan sepuluh pemilih tps kampung mayor yang bukan warga setempat yangmarten seminar, bahwa pemilih yang terdaftar dalam dpt kampung kobar jaya bukan merupakan penduduk setempat. penduduk setempat tidak memilih karena tidak terdaftar dalam dpt, decay koheren, bahwa pada waktu deklarasi pembukaan kampanye, saksi menerima dpt dari kpu. dan dua puluh penduduk setempat tidak terdaftar dalam dpt, terhadap dalil pemohon tersebut, memohon menyampaikan bantahan yang menyatakan: pelanggaran pelanggaran yang diuraikan oleh pemohon, terkait mengenai dpt, pemilih bawah umur, mobilisasi massa, keterlibatan aparatur, tidak , bahwa tidak benar telah terjadi pelanggaran secara sistematik, terstruktur,, karena tidak pernah ada laporan baik dari masyarakat maupun dari panas pemilihan kepada memohon: untuk mendukung dalilnya, pemohon mengajukan bukti berupa dpt pemilukada kabupaten supiori tahun dan berita acara rekapitulasi suara baik tingkat tps, ppd, dan kabupaten: menurut mahkamah bahwa permasalahan dpt seharusnya diselesaikan pada waktu pemutakhiran data pemilih. memohon dalam menetapkan dpt mendasarkan pada data kependudukan (dp4) dari dinas kependudukan dan catatan sipil yang sebelum diolah menjadi dpt telah melalui proses panjang dengan memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk melakukan koreksi terhadap dps. apabila ada masyarakat yang tidak terdaftar dalam dpt, yang bersangkutan dapat melaporkan dan mendaftarkan namanya kepada kpps. kesalahan terhadap dpt tidak serta merta dibebankan kepada memohon, masyarakat harus ikut aktif secara bersama sama dengan penyelenggara melakukan perbaikan data pemilih dimaksud. terlepas dari itu, bahwa permasalahan dpt pada dasarnya tidak menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon, karena apabila dinyatakan ada dpt ganda, belum tentu pemilih yang bersangkutan menggunakan hak pilihnya, demikian pula apabila pemilih tersebut menggunakan hak pilihnya, tidak dapat diketahui pemilih tersebut akan memilih siapa, persoalan persoalan yang demikian juga disampaikan oleh saksi pemohon bernama elia mandor yang menerangkan bahwa jumlah pemilih ganda manggonswan sebanyak orang. pemilih ganda tersebut terdaftar dua tps, yaitu tps mayor dan tps mayor namun saksi tidak mengetahui apakah mereka tersebut memilih dua tps dimaksud. keterangan serupa juga disampaikan oleh saksi pasangan calon nomor urut bernama gerak sawo yang menerangkan bahwa jumlah dpt manggonswan, kepulauan arri sebanyak pemilih. pemilih ganda berjumlah orang, tetapi yang memilih hanya satu orang. jumlah pemilih bawah umur sebanyak orang, tetapi tidak memilih (vide keterangan saksi pemohon guo dalam putusan nomor php.d viii demikian pula persoalan mengenai orang yang sudah meninggal tetapi terdaftar dalam dpt, kemungkinan demikian dapat saja terjadi, karena pada waktu pemutakhiran data pemilih mereka masih hidup, tetapi pada waktu pemungutan suara atau setelah pemutakhiran data, mereka meninggal dunia. namun yang jelas bahwa seseorang dapat memilih tidak begitu saja mereka datang tps kemudian memilih, tetapi harus memenuhi syarat syarat tertentu, misalnya terdaftar dalam dpt, menunjukkan kartu undangan, kartu pemilih, surat keterangan dari kpps setempat bagi pemilih yang berasal dari luar tps yang bersangkutan. seandainyapun benar ada masyarakat setempat yang tidak terdaftar dalam dpt, maka merekasetelah mahkamah meneliti dan mencermati bukti bukti yang diajukan oleh pemohon, ditemukan fakta hukum bahwa benar pemohon menyampaikan laporan adanya pelanggaran mengenai dpt, namun laporan tersebut disampaikan menjelang pemungutan suara (vide bukti dan bukti bahkan ada pula laporan pemohon kepada kpu pusat yang disampaikan setelah selesainya pemungutan suara atau setelah diketahuinya hasil perolehan suara masing masing pasangan calon (vide bukti bukti p 6b, dan bukti bahwa seandainya dalil pemohon tentang dpt tersebut atas benar, good non, tetap saja tidak bisa ditentukan berapa penambahan suara pemohon. menurut mahkamah bahwa bukti pemohon dimaksud, tidak logis dan tidak relevan untuk dapat dipertimbangkan sebagai bukti untuk mendukung dalil pemohon. oleh karena itu dalil pemohon demikian tidak beralasan hukum: i3 menimbang bahwa terhadap dalil pemohon mengenai adanya mobilisasi massa (pemilih siluman) dari kota jayapura,. menurut mahkamah dalil pemohon guo tidak didukung dengan alat bukti, baik berupa bukti surat tulisan maupun keterangan saksi. semua saksi yang diajukan oleh pemohon sama sekali tidak ada yang memberikan keterangan mengenai adanya mobilisasi tersebut. seandainya pun saksi pemohon perkara php.d viii bernama zeta tambrauw diambil alih sebagai saksi pemohon, maka keterangan saksi tersebut diragukan kebenarannya. pada waktu memberikan keterangan dalam persidangan, saksi tidak dapat menerangkan berapa jumlah massa yang menyebar setiap kampungnya. saksi memberikan keterangan yang selalu berubah ubah, sehingga keterangannya tersebut seolah olah tidak dipersiapkan dan tidak diduga sebelumnya, i3. menimbang bahwa terhadap dalil pemohon mengenai: (i): (ii) ada masyarakat yang memperoleh kartu pemilih dua jam sebelum pencoblosan, (iii)(iv): (v), (vi)(vii) penyelenggaraan pemilukada kabupaten supiori tidak menghormati toleransi beragama. terhadap dalil pemohon tersebut, memohon menyampaikan bantahan sebagaimana telah diuraikan dalam paragraf setelah mahkamah mencermati dalil pemohon dikaitkan dengan bukti bukti yang diajukan, sama sekali tidak menemukan bukti yang dapat mendukung dalil permohonan guo. prinsip dasar dari pada hukum acara adalah siapa yang mendalilkan harus membuktikan satu alat bukti bukan bukti .tersebut, mahkamah berpendapat bahwa oleh karena pemohon tidak mengajukan bukti untuk mendukung dalilnya tersebut, maka dalil pemohon demikian harus dikesampingkan: i3 menimbang bahwa terhadap dalil pemohon mengenai. menurut mahkamah bahwa dalil pemohon terkait mengenai dpt telah pihak penyelenggara kepada semua aturan dan peraturan yang menaungi pelaksanaan pemilukada, massif karena kecurangan ini dilakukan oleh seluruh perangkat setiap tempat pemungutan suara yakni sebelum tanggal september dan pada saat tanggal september, atau terjadi sebelum tanggal september dan pada saat tanggal september bahwa keputusan memohon atas hasil pemilukada kabupaten supioriif, bahwa pelanggaran tersebut mempengaruhi suara seluruh pasangan calon dengan jumlah yang signifikan. adapun pelanggaran tersebut telah dipersiapkan sejak awal atau sebelum berlangsungnya pemungutan suara pada september hal ini dapat terlihat dari fakta fakta pelanggaran yang terjadi, pada saat dan setelah pencoblosan serta bagaimana pelanggaran pelanggaran tersebut terjadi melalui proses persiapan yang sistematis dan terstruktur sebagaimana yang akan diuraikan pada bukti bukti terlampir, uraian dan klasifikasi pelanggaran pelanggaran pada pemilukada supiori tahun pelanggaran sebelum pemilukada bahwa berdasarkan temuan pelanggaran pelanggaran data pemilih dalam daftar pemilih tetap dpt) kpu kabupaten supiori, maka pada tanggal september koalisi tim sukses kampanye dipertimbangkan dalam paragraf sehingga mutasi mutans pertimbangan hukum berlaku juga untuk dalil pemohon guo, i3 menimbang bahwa berdasarkan seluruh dalil permohonan sebagaimana tersebut atas, mahkamah berpendapat bahwa pemohon tidak dapat membuktikan dalil permohonannya. dengan demikian permohonan pemohon tidak berdasarmenyampaikan surat nomor kts cb cwb ix kpu pusat memohon agar pemilukada supiori ditunda bukti bahwa menjelang proses pemilihan tanggal september telah ditemukan data pemilih yang bermasalah dalam daftar pemilih tetap berupa pemilih bawah umur (berdasarkan surat kepala distrik kepulauan arri nomor perihal laporan kepada ketua kpud supiori sorendiweri bukti pemilih ganda, orang meninggal sebagai pemilih, dan warga kampung yang memiliki ktp setempat tidak terdaftar sebagai pemilih (berdasarkan surat koalisi tim kampanye calon bupati dan calon wakil bupati kabupaten supiori periode tentang permohonan pembatalan hasil dan pemilukada ulang tanggal september bahwa pada september panitia pengawas pemilihan umum kepala daerah panwaslukada) kabupaten supiori menyampaikan pengaduan dpt ganda ketua kpu kabupaten supiori bukti namun, surat tersebut tidak ditanggapi, menjelang pemilukada, yaitu tiga hari sebelum proses pencoblosan tanggal september terjadi pengerahan massa (pemilih siluman) dari luar kabupaten supiori. massa tersebut berasal dari jayapura, serui dan biak. mereka ini diarahkan distrik kepulauan arri dan distrik supiori selatan, supiori timur, supiori utara, melalui jalan darat dan melewati jembatan sorendiweri dengan menggunakan bus mean, bus sami, truk milik pt. indah star dan bus penumpang angkutan jalur supiori: upaya pencegahan pelanggaran oleh koalisi tim kampanye kandidat kandidat nomor nomor nomor nomor dan nomor bersama bawaslu kabupaten supiori. melalui rapat untuk memohon penundaan waktu pelaksanaan pemilukada sudah diupayakan melalui rapat ketua dan anggota koalisi tim kampanye tertanggal september kantor bawaslu supiori kota biak, pukul wit wit. permohonan penundaan ini didasarkan atas temuan pelanggaran (kecurangan) yang terdiri dari: dpt ganda dan bermasalah,mobilisasi massa dari luar kabupaten supiori: keterlibatan aparatur pemerintah distrik dan kampung sebagian besar kabupaten supiori, namun secara masif terjadi distrik kepulauan arri, ketiadaan sosialisasi dari kpu kabupaten supiori kepada masyarakat (pemilih) tentang tata cara dan proses pencoblosan. laporan indikasi kecurangan pelaksanaan pemilukada kabupaten supiori kepada bawaslu pada hari sebelum pemilukada). laporan pengaduan ini secara substansi menyangkut dpt ganda distrik kepulauan arri yang dilaporkan oleh saksi kandidat nomor urut atas nama dra. hula ida ambisi, m.m. dan drs. tony silat manufandu, si. atas pelanggaran yang ditemukan lapangan. bukti keterangan saksi a.n. bapak elia mandor): pada tanggal september pukul wit, kapolres supiori memfasilitasi pertemuan tim kampanye, bawaslu dengan kpu kabupaten supiori untuk membahas temuan temuan pelanggaran lapangan. hal ini dilakukan dengan tujuan agar menunda pelaksanaan pemilukada selama hari untuk memperbaiki dpt dan menyelesaikan permasalahan atau kasus yang terjadi seperti penggelembungan suara yang diakibatkan mobilisasi massa dari luar kabupaten supiori. upaya ini menemui kegagalan disebabkan ketua kpu tetap bersikeras untuk melaksanakan pemilukada september sikap kpu yang bersikeras ini, salah satunya didasarkan oleh pernyataan kapolres yang menyatakan kesediaan untuk menjamin pelaksanaan pemilukada yang jujur dan adil tanpa pelanggaran. namun pada hari pencoblosan, fakta lapangan secara jelas menunjukan bahwa segala indikasi kecurangan yang berdasar atas temuan awal koalisi tim kampanye benar benar menjadi kenyataan: pelanggaran pada saat pencoblosan bahwa berdasarkan keterangan bapak elia mandor, pada saat pelaksanaan proses pencoblosan senin september petugas kpps mayor tps ii) dan kpps brurwandi distrik kepulauan arri pada pukul wit barulah menempel daftar pemilih tetap tempat pemungut suara tps) sehingga pada saat itulah pemilih yang adalah masyarakat berdomisili kampung sobek tahu bahwa namanya tidak tercantum dalam daftar nama tersebut. sedangkan tps mayor tidak ditempel dpt. hal tersebut merupakan indikasi ketidakprofesional petugas kpps kedua kampung tersebut: bahwa setelah masyarakat mengetahui namanya tercantum daftar pemilih tetap yang ditempelkan oleh kpps pada saat itulah masyarakat mulai mengambil kartu pemilih yang sedang dibagikan oleh petugas kpps. petugaskedua tps yang ada: bahwa pada saat pencoblosan terdapat suami istri atas nama asper kader dan ikona fainsenem memilih dua tps, yaitu mbrurwandi dengan nomor urut dpt (suami) dan (istri) dan manggonswan dengan nomor urut dpt (suami) dan (istri): penduduk lokal yang kehilangan hak pilihnya.kandidat wakil bupati kabupaten supiori yang kehilangan hak pilihnya yaitu kandidat calon wakil bupati nomor urut hermanos som dan kandidat calon wakil bupati nomor urut drs. tony silat manufandu, si, kehilangan hak pilihnya saat verifikasi (pemutakhiran data pemilih) tingkat panitia pemilihan distrik ppd) dan kpu kabupaten supiori) tanpa keterangan yang jelas dari pihak kpu mengenai alasannya, padahal keduanya memiliki ktp kabupaten |
k8frederik atari, sos pekerjaan pensiunan pegawai negeri sipil, alamat kompleks perumahan pemda nomor jalan kota raja dalam, kota jayapura, nama marten salambauw, s.e., m.m pekerjaan pegawai negeri sipil, alamat kompleks dikira, kelurahan kabus, distrik teminabuan, kabupaten sorongmemberi kuasa kepada dance salambauw, s.h., m.h., dan jimmy pangan, s.h: advokat pengacara pada kantor hukum law office) dance salambauw dan rekan yang beralamat jalan dotulolong last nomor kelurahan pinaesaan, kecamatan wenang kota manado, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal septemberorong selatan, berkedudukan jalan sangeet kelurahan kabushum, satu pali, s.h., misbahuddin gasma, s.h., vinsensius ranteallo, s.h.,memohon, , selanjutnya mahkamah menambahkan pula'a. selanjutnya mahkamah berpendapat bahwa(halaman dan putusan nomor php.d viii tanggal agustus bahwa lebih jauh lagi, apabila pemohon dalam perkara ini tidak memiliki legal standing, maka hal tersebut akan sangat berbahaya bagi perkembangan konstitusi, hukum dan keadilan, karena jika demikian faktanya maka surat edaran mahkamah agung nomor tahun yang merupakan payung hukum bagi para pencari keadilan dalam sengketa pemilukada merupakan sesuatu yang menipu masyarakat pencari keadilan, karena ternyata segala acara dan proses pemeriksaan yang telah berlangsung melalui suatu lembaga peradilan yang terhormat tidak berarti dan atau tidak bermakna sama sekali. oleh karenanya pemohon sangat yakin bahwasanya surat edaran mahkamah agung nomor tahun yang merupakan salah satu payung hukum bagi para pencari keadilan dalam sengketa pemilukada, telah diperhitungkan dan dipertimbangkan secara matang oleh lembaga penegak hukum dalam hal ini oleh mahkamah agung dan mahkamah konstitusi secara bersinergi demi menegakkan hukum dan konstitusi, bahwa dengan demikian adalah tepat dan sangat beralasan bahwasannya pemohon memiliki legal standing untuk mengajukan permohonan keberatan mahkamah konstitusi terkait pelaksanaan pemungutan suara pada tanggal september beserta penetapan hasil perhitungan suara yang ditetapkan memohon pada tanggal septembermemohon nomor tahun tanggal september buktdengan demikian, maka hitungan hari kerja adalah hari kamis tanggal september hari jumat tanggal september dan hari seninokok permohonan pemilukada kabupaten sorong selatan telah dilakukan memohon secara melanggar hukum memohon tidak mentaati penetapan ketua pengadilan tata usaha negara ptun) jayapura bahwa dalam undang undang nomor tahun tentang kekuasaan kehakiman, mendalam sengketa pemilukada antara pemohon dengan memohon pada pengadilan tata usaha negara ptun) jayapura, ketua pengadilan tata usaha negara ptun) jayapura telah menerbitkan penetapan penundaan nomor open ptun.jprketakan memiliki kekuatan hukum tetap (eintracht van gewijsde): bahwa karena penetapan penundaan sebagaimana tersebut tidak diindahkan dan atau tidakptun) jayapura adalah tidak benar dan atausikap memohon tersebut, pemohon melalui suratnya telah menyampaikan dalam bentuk permohonan kepada ketua pengadilan tata usaha negara ptun) jayapura untuk menggunakan kewenangannya agar memerintahkan atasan memohon untuk memerintahkan memohon mentaati penetapan penundaan yang telah ditetapkan ketua pengadilan tata usaha negara ptun) jayapura, bahwa atas dasar permohonan tersebut, maka pada tanggal agustus ketua pengadilan tata usaha negara ptun) jayapura, kembali menerbitkan penetapan nomor pen kp ptun.jpr,nomor otaati dan atauselain penetapan penetapan penundaan tersebut disampaikan kepada ketua kpu provinsi papua barat manokwari, pemohon dan atau ptun menyampaikan pula kepada ketua kpu pusat jakarta, namun ternyata bahwa kpu pusat jakarta juga mempunyai sikap yang sama dengan kpu provinsi papua barat dan memohon bukti hal ini sangat disesalkan pemohon berhubung, dalam perkara pemilukada belitung timur antara khairul efendi, s.e., dan drs. irwandi rani pemohon) melawan komisi pemilihan umum kabupaten belitung timur memohon), mahkamah konstitusi secara tegas telah mengingatkan kpu pusat, sebagaimana yang pemohon kutip, sebagai berikut(vide putusan mahkamah konstitusi nomor php.d viii tanggal agustus halaman angka kalimat terakhir), bahwa sekalipun mahkamah konstitusi telah mengingatkan kpu pusat sebagaimana tersebut, namun demikian, terhadap permasalahan yang sama yang telah dilaporkan pemohon kepada kpu pusat pada saat itu (vide surat pemohon nomor kh ys vii tanggal agustus (vide bukti kpu pusat sama sekali tidak menghiraukannya bahkan tidak menanggapi sedikitpun, hal tersebut sekaligus membuktikan bahwa seolah olah kpu secara universal resisten (kebal) terhadap setiap perintah pengadilan: bahwa alasan memohon untuk tidak mengindahkan perintah pengadilan untuk menangguhkan menunda tahapan pemilukada kabupaten sorong selatan, dikarenakan (dua) hal yaitu: karena pengadilan tata usaha negara ptun) tidak berwenang untuk memeriksa sengketa pemilukada, sekaligus tidak berwenang untuk membatalkan suatu penetapan yang diterbitkan komisi pemilihan umum: bahwa alasan ini, menurut hemat pemohon adalah mengada ada dan tidak berdasar hukum karena justru hal tersebut merupakan hal hal yang dipersoalkan oleh para pihak pemohon dan memohon) oleh karenanya hal tersebut merupakan materi perkara, dengan demikian adalah main hakim sendiri karena memohon secara dini telah memutuskan seolah olah apa yang dipikirkan oleh memohon adalah benar, sehingga memohon bersikap seperti itu, padahal untuk membuktikannya diperlukan suatu putusan pengadilan terhadap permasalahan tersebut, karena putusan atas perkara yang dilayangkan pemohon belum berkekuatan hukum tetap, maka dengan demikian terhadap penetapan penundaan juga belum berkekuatan hukum tetap, sehingga sikap memohon untuk tidak mengindahkan penetapan penundaan bukan merupakan pelanggaran hukum. bahwa alasan ini, menurut hemat pemohon adalah mengada ada dan tidak berdasar hukum karena memohon secara nyata nyata tidak dapat membedakan substansi putusan dan penetapan dalam suatu perkara. bahwa putusan akan memiliki sifat eksekutorial pada saat putusan tersebut telah berkekuatan hukum tetap, sedangkan terhadap penetapan, sepanjang belum ada putusan dan atau penetapan lain yang menyatakan tidak sah dan atau dicabut dan atau tidak berharga penetapan tersebut, maka penetapan itu masih sah dan berharga oleh karenanya memiliki nilai hukum untuk ditaati. dengan demikian adalah keliru pendapat memohon terhadap substansi suatu penetapan:. oleh karenanya, tidak melaksanakan perintah pengadilan adalah melanggar hukum, dengan demikian maka hasil dari suatu:ngmaka sikap dan atau tindakan memohon sebagaimana tersebutngadalah cacat hukum, oleh karenanya menjadi batal demi hukum (null and void). memohon tidak melaksanakan verifikasi terhadap berkas pencalonan, khususnya mengenai syarat dukungan partai politik dan atau gabungan partai politikbahwa para bakal pasangan calon yang mendaftarkan diri untuk mengikuti pemilukada kabupaten sorong selatan periode adalah sebagai berikut.: ir. herman pedanda, si., dan frans howa, sos: yunus saflembolo, s.e., mtp dan doni harry goire, frederik atari, sos., dan marten salambauw, s.e., m.m: yohosua onm dan fred laude: bahwa berdasarkanebagaimana tercantum pada berita acara komisi pemilihan umum nomor ba vi tanggal juni diketahui bahwa bakal pasangan calon yang dinyatakan lolos verifikasi tahap adalah: ir. herman pedanda, si., dan frans howa, sos: yunus saflembolo, s.e., mtp., dan doni harry goire, sedangkan frederik atari, sos, dan marten salambauw, s.e., m.m., pemohon) serta yohosua onm dan fred laude dinyatakan tidak lolos verifikasi tersebut: bahwa dari kelima pasangan calon yang telah dinyatakan lolos tersebut, diketahui bahwa pasangan pasangan calon tersebut didukung oleh partai politik dan atau gabungan partai politik, sebagai berikut: dr. dance yulian class, s.e,.m.m., dan mustafa mugabe, ag., didukung oleh partai demokrat: drs. otto dihalau dan samsudin anggiluli, s.e., didukung oleh partai golongan karya partai golkar), partai keadilan sejahtera pks), partai hati nurani rakyat hanura), dan partai demokrasi pembaharuan pdp): dr. origines ijin, s.e.,m.m., dan adrianus dasar, s.e., didukung oleh partai penegak demokrasi indonesia padi), partai demokrasi indonesia perjuangan pdip), partai damai sejahtera pds), partai nasional benteng kerakyatan indonesia pnb), dan partai demokrasi kebangsaan pdk): ir. herman pedanda, si., dan frans howa, sos., didukung oleh partai peduli rakyat nasional, partai persatuan pembangunan ppp), partai bulan bintang pbb), partai pni marhainisme, partai karya perjuanganperkara yang diajukan oleh pemohon ini adalah mengenai pelaksanaan pemilukada termasuk hasilyang dilaksanakan pada tanggal september beserta segala pelanggaran hukum yang dilakukan oleh memohon, oleh karenanya maka sengketa yang diajukan pemohon adalah merupakan domain kewenangan mahkamah konstitusi. pakar pangan), partai barisan nasional, partai bintang reformasi, partai indonesia sejahtera dan partai serikat indonesia: yunus saflembolo, s.e., mtp., dan doni harry goire didukung oleh partai demokrasi pembaharuan pdp), partai kedaulatan dan partai amanat nasional pan): sedangkan pemohon, walaupun tidak dinyatakan lolos verifikasi tahap akan tetapi secara feiteliik dan secara yuridis masih memiliki dan menguasai rekomendasi dukungan dari gabungan partai politik, yaitu partai kedaulatan, partai damai sejahtera, partai republika partai gerindra, partai peduli rakyat nasional, partai penegak demokrasi indonesia padi) dan partai indonesia sejahtera pis), apalagi antara pemohon dan memohon masih ada sengketa pada lembaga peradilan tata usaha negara, bahwa oleh karena pemohon secara feitelijk dan secara yuridis masih menguasai dan atau memiliki rekomendasi dukungan dari partai partai antara lain partai kedaulatan, partai damai sejahtera dan partai indonesia sejahtera pis), yang juga ditemukan pada pasangan calon lainnya, maka seharusnya memohon melakukan konfirmasi dan meminta penegasan kepada masing masing partai yang terbukti mendukung lebih dari satu pasangan calon, agar memutuskan dan menyampaikan secara tegas dan tertulis kepada memohon tentang pasangan calon mana yang dinyatakan didukung oleh partai partai politik dimaksud, bahwa dengan adanya fakta fakta sebagaimana tersebut, terbukti bahwa ternyata memohon tidak melakukan tahapan verifikasi sebagaimana yang ditentukan dalam peraturan perundang undangan, guna memastikan tidak terdapat dukungan ganda hal ebutkan bahwa : juncto peraturan kpu nomor tahun yang mengatur bahwa partai politik atau gabungan partai politik hanya dapat mengusulkan (satu) bakal pasangan calon sedangkan mengatur bahwabahwa jika memohon mengklaim telah melakukan verifikasi maka sudah tentu memohon telah melakukan klarifikasi kepada ketua partai kedaulatan, ketua partai damai sejahtera dan ketua partai indonesia sejahtera pis) karena terdapat dukungan kepada lebih dari satu bakal pasangan calon, seperti yang pemohon uraikan bawah ini: partai kedaulatan yunus saflembolo, s.e., mtp., dan doni harry goire nomor urut partai damai sejahtera pddr. origines ijin, se.,m.m., dan adrianus dasar, nomor urut partai indonesia sejahtera piir. herman pedanda, si., dan frans howa, sos., faktanya adalah sekalipun pemohon telah dieliminir akan tetapi dukungan dari partai kedaulatan dan partai damai sejahtera pds) kepada pemohon tidak pernah dicabut, bahkan kedua partai politik tersebut mendorong pemohon untuk menggugat memohon pengadilan tata usaha negara jayapura, lalu mengapa masih ada dukungan dari partai kedaulatan dan partai damai sejahtera kepada bakal pasangan calon lain yang dinyatakan sah oleh memohon padahal memohon mengetahui dengan pasti bahwasanya partai kedaulatan dan partai damai sejahtera ada mendukung pemohon sebagai bakal pasangan calon, bahwa ketua partai kedaulatan maupun ketua partai damai sejahtera, tidak pernah mendapat surat tertulis dari memohon sebagaimana ketentuan hukum tentang adanya dukungan ganda. dan terhadap hal ini akan pemohon buktikan dalam persidangan nanti: bahwa karena memohon telah nyata nyata tidak melakukan tahapan verifikasi, maka hal tersebut berdampak secara sistemik atas pelaksanaan pemilukada sorong selatan periode oleh karenanya pemilukada yang terlaksana pada tanggal september tidak dilaksanakan sesuai ketentuan hukum yang berlaku, maka pemilukada tersebut adalah cacat hukum dan oleh karenanya menjadi batal demi hukum. memohonkepala daerah dan wakil kepala daerah kabupaten sorong selatan periode memohon dengan sengaja telah menghindar agar tidak menerima tambahan rekomendasi surat dukungan dari beberapa gabungan partai politik bahwa setelah pemohon memperoleh tambahan dukungan suara dari partai republikan, partai indonesia sejahtera pis), partai gerakan indonesia raya gerindra) serta padi pada hari itu, pemohon selanjutnya hendak menyampaikan tambahan dukungan tersebut, akan tetapi memohon belum bersedia untuk menerima tambahan dukungan tersebut dengan alasan bahwa memohon sementara itu masih melayani tamu, sampai akhirnya pemohon meninggalkan kantor memohonpada hari senin, juni dan hari selasa, juni bahwa ternyata pada tanggal juni pemohon menerima surat memohon nomor kpu kab v1 tanggal juni yang pada dasarnya menyampaikan bahwa memohon tidak dapat menerima pendaftaran bakal pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah atas nama pemohon, berdasarkan rapat pleno tertanggal juni sebagaimanabahwa dari fakta fakta tersebut atas, dapat dipastikan bahwa memang sejak awal, sebab jika tidak demikian, maka mengapa memohon tidak memberikan kesempatan kepada pemohon untuk menyampaikan tambahan dukungan suara dari beberapa partai politik, sementara waktu seperti yang dimaksud memohon masih ada? atau mengapa pada tanggal juni sampai dengan tanggal juni memohon beserta keempat anggota lainnya tidak masuk kantor padahal tanggal tanggal dan tanggal juni adalah hari kerja dan bukan hari libur. oleh karenanya menjadi jelas bahwa memang. bahwa memohonserta, bahwa tata cara tahapan pendaftaran dan penelitian berkas sebagaimana ketentuan tersebut atas, sama sekali tidak diberikan memohon kepada pemohon, justru yang terjadi adalah ketika pemohon mendaftarkan diri pada tanggal juni pukul wit memohon tidak menggunakan waktu penelitian secara wajar untuk meneliti berkas pemohon, serta memohon tidak pula memberikan kesempatan secara wajar kepada pemohon dan atau gabungan partai politik untuk memperbaiki berkas dan atau kelengkapan syarat pencalonan, padahal undang undang mengatur secara tegas bahwa waktu untuk memperbaiki berkas dan atau kelengkapan syarat pencalonan adalah (tujuh) hari saat pemberitahuan hasil penelitian persyaratan oleh memohon. dengan demikian maka waktu yang wajar untuk diberikan kepada pemohon memperbaiki berkas dan atau melengkapi syarat pencalonan adalah terhitung dari tanggal juni sampai dengan tanggal juni sama seperti yang memohon telah mengakuinya pada materi jawaban memohon atas gugatan pemohon pada pengadilan tata usaha negara jayapura, tanggal juli yang dapat pemohon kutipa, bahwa karena demikian faktanya dimana memohon secara tegas dan jelas mengakuinya sebagaimana tersebut atas, maka hal tersebut menurut hukum sudah merupakan suatu fakta yuridis yang tidak dapat dibantah bahkan tidak perlu untuk dibuktikan lagi, bahwa kesempatan pemohon untuk memperbaiki dan atau untuk melengkapi syarat pencalonan adalah (tujuh) hari, namun waktu (tujuh) hari sebagaimana yang diakuinya tidak diberikan kepada pemohon untuk mempergunakan sesuai dengan peruntukannya: bahwa dengan demikian memang benar bahwa memohon telah. memohon telah merekayasa alasan untuk mengeliminir dan atau menggugurkan pemohon sebagai pasangan calon bahwa berdasarkan surat memohon nomor kpu kab v1 tanggal juni yang ditujukan kepada pemohon pada dasarnya menyampaikan bahwa pemohon dinyatakan tidak dapat diterima sebagai pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah kabupaten sorong selatan periode karena tidak memenuhi syarat (lima belas proses) dukungan suara sah dari gabungan partai politik pengusung, bahwa surat tersebut atas, merupakan tindak lanjut dari hasil pleno memohon yang dituangkanitu berarti bahwa sikap memohon untuk tidak menerima pemohon sebagai pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah telah ditetapkan pada tanggal juni bahwa setelah mencermati fakta fakta yang terungkap dalam persidangan, diketahui bahwa ternyata memohon secara terstruktur dan sistematis, telah melakukan berbagai upaya rekayasa yang pada dasarnya bertujuan untuk mengeliminir dan atau menggugurkan pemohon sebagai pasangan calon. bahwa fakta fakta sebagaimana pemohon maksudkan atas adalah sebagai berikut: memohon secara implisit maupun explicit telah mengakuinya sebagaimana dalam materi jawaban bukti pada saat memohon menjawab gugatan pemohon yang digelar pada pengadilan tata usaha negara jayapura pada tanggal juli yang dapat pemohon kutip pernyataan memohond. bahwa karena demikian adalah pengakuan dan atau pernyataan memohon sebagaimana dikutip tersebut, maka telah menjadi jelas dan terang bahwasannya memohon telah berbohong, sebab bagaimana mungkin pemohon dapat menggunakan kesempatan untuk melengkapi dan atau memperbaiki surat pencalonan beserta laporannya, bukankah pada tanggal juni pemohon telah digugurkan oleh memohon sehingga adalah mustahil jika pemohon masih memiliki kesempatan sebagaimana yang didalilkan memohon tersebut?: bahwa disamping itu pula, ternyata bahwa rapat pleno yang dilaksanakan memohon pada tanggal juni yang menghasilkhanyalah akal akalan saja, karena sejatinya rapat pleno dimaksud tidak pernah dilakukan. bahwa hal ini terungkap pada fakta fakta persidangan sebagai berikut: berdasarkan keterangan saksi yohosua onm, s.e., yang dilakukan bawah sumpah, pada dasarnya menerangkan hal hal, sebagai berikut (vide bukti bahwa pada tanggal juni pukul wit sampai dengan tanggal juni pukul wit, saksi berada kantor kpu sorong selatan kantor memohon) untuk mendaftarkan diri sebagai calon kepala daerah bersama dengan tim sukses dan partai pendukung, bahwa dalam rentang waktu antara pukul wit tanggal juni sampai dengan pukul wit tanggal juni saksi berdebat dengan (empat) orang anggota kpu kabupaten sorong selatan berkaitan dengan penerapan peraturan kpu nomor tahun bahwa saksi tidak pernah melihat anggota kpu dalam rentang waktu tersebut meninggalkan kantor kpu kabupaten sorong selatan, apalagi melakukan pleno penutupan pendaftaran bakal calon kepala daerah dan sementara itupun ketua kpu memohon) tidak terlihat kantor kpu sorong selatan, bahwa karena demikian faktanya maka bagaimana mungkin memohon mengklaim telah melakukan rapat pleno penutupan pada tanggal juni pukul wit? karena bukankah pada waktu tersebut, memohon ada dan bersama sama dengan yohosua onm (saksi) sedang berdebat? bahwa selain itupun terdapat juga suatu kondisi lain yang tidak lazim dan atau tidak wajar, sebagaimana yang pemohon uraikan, sebagai berikut: bahwa pakhususnya pada kolom saksi ditemukan nama instansi polres sorong selatan sebagai salah satu saksi pada pleno tersebut: bahwa jika berbicara mengenai institusi polres sorong selatan maka pejabat polres sorong selatan yang memiliki legal standing atas nama polres sorong selatan adalah kapolres sorong selatan, bahwa jika dilihat secara faktual, maka tanda tangan yang terdapat pada kolom saksi dari institusi polres sorong selatan bukanlah tanda tangan dari kapolres sorong selatan yang bernama ch. patologi, stok, karena tanda tangan kapolres sorong selatan bukanlah seperti yang terdapat dalam berita acara dimaksud: bahwa selain bukan ditanda tangani oleh kapolres sorong selatan, ternyata pula tidak ditegaskan dengan suatu identitas pribadi (nama yang menandatangani) bersama dengan identitas institusi (stempel cap) polres sorong selatan pada berita acara pleno penutupan dimaksud, kedudukan hukum pemohon (legal standing) pemohon adalahyang telah mendaftarkan diri pada tanggal juni pukul wit, bahwa pendaftaran tersebut diterima memohon yaitu dengan mencatatkan pemohon sebagai salah satudan bersamaan dengan itu,, bahwa sesaat kemudian, memohon menyampaikan kepada pemohon secara lisan bahwasannya pendaftaran yang telah dilakukan belum mencukupi (lima belas proses)ahwa memohon melalui suratnya nomor kpu kab vi tanggal juni bukti yang ditujukan kepada pemohon, pada dasarnya menyampaikan bahwa berdasarkan rapat pleno penutupan pendaftaran bakal pasangan calon yang dilakukan pada tanggal juni pukul wit, telah diputuskan bahwa pendaftaran pemohon dinyatakan tidak dapat diterima, karena pada saat pemohon mendaftarkan diri sebagaimana tersebut atas, pemohon belum memperoleh minimal (lima belas proses) dukungan suara sah dari partai politik atau gabungan partai politik pengusung, bahwa alasan memohon sebagaimana tersebut pada angka atas, menurut hemat pemohon adalah terlalu mengada ada serta tidak berdasar hukum sama sekali, karena: pemohon telah mampu mencapai (lima belas proses) dukungan suara sah dari gabungan partai politik: bahwa memang benar, pemohon saat mendaftarkan diri pada tanggal juni pukul wit pemohon bukti partai bahwa dengan demikian adalah jelas bahwadalah tidak ada atau dengan kata lain hanya merupakan rekayasa belaka karena tidak memenuhi syarat materiil maupun formil, memohon dengan sengaja memperlambat proses pemeriksaan perkara antara pemohon dengan memohon pada peradilan tata usaha negara sebagaimana telah dijelaskan atas, bahwa antara pemohon dan memohon masih terdapat sengketa pemilukada terkait dengan tidak diterimanya pemohon selaku salah satu pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah oleh memohon: bahwa sengketa pemilukada sebagaimana tersebut, berawal dari adanya perbedaan persepsi tentang penerapan aturan aturan hukum terkait tata cara pendaftaran bakal pasangan calon, sehingga untuk mendapat suatu kepastian hukum atas perbedaan dimaksud, pemohon telah melayangkan gugatan tata usaha negara pada pengadilan tata usaha negara ptun) jayapura pada tanggal juni dan telah diputus oleh majelis hakim pengadilan tata usaha negara jayapura pada tanggal juli yang secara keseluruhan mengabulkan gugatan penggugat pemohon) untuk seluruhnya, bahwa terhadap putusan tersebut, memohon telah menyatakan banding pada tanggal juli dan mengajukan memori banding pada tanggal september sedangkan pelaksanaan pemungutan suara telah dilakukan pada tanggal september hal ini menunjukkan bahwa memohon pada saat ini sengaja memainkan perannya seolah olah aturan hukum yang mengatur tentang tata cara penyelesaian beberapa sengketa pemilukada yang diperiksa peradilan tata usaha negara, termasuk materi yang telah diperiksa, diadili dan diputuskan oleh pengadilan tata usaha negara jayapura, semuanya berada dalam kontrol memohon, bahwa karena demikian sikap memohon seperti ini, menunjukan bahwa memohon sengaja mengulur ulur waktu agar penyelesaian perkara pada peradilan tata usaha negara sudah tidak akan berarti sama sekali, sebab apapun putusan yang akan dijatuhkan tetap tidak akan berpengaruh terhadap hasil penghitungan suara termasuk pula tidak akan berpengaruh terhadap kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih, dengan demikian apa yang selama ini diperjuangkan oleh pemohon atas pelanggaran hak konstitusionalnya, termasuk semua usaha usaha, jerih payah, pengorbanan materiil maupun pengorbanan materiil akan sia sia dan atau tidak berarti sama sekali: bahwa dengan demikian maka maksud dan tujuan memohon untuk mengeliminir atau men drop off pemohon sebagai salah satu pasangan calon akan tercapai: memohon sebagai suatu lembaga negara telah memberikan pembelajaran dan atau contoh buruk terhadap penegakan supremasi hukum kepada mayarakat bahwa dalam perkara tata usaha negara antara pemohon dan memohon pengadilan tata usaha negara jayapura, ketua pengadilan tata usaha negara jayapura telah menerbitkan penetapan penundaan terhadapahwa dengan diterbitkannya penetapan penundaan tersebut, berarti memohon dilarang untuk melanjutkan seluruh tahapan dan proses pelaksanaan pemilukada kabupaten sorong selatan, mengingat perkara yang disengketakan pemohon pada pengadilan tata usaha negara belum memperoleh kekuatan hukum tetap, sebab dapat saja pemohon dinyatakan sebagai bakal pasangan calon yang memenuhi syarat dan berhak untuk ditetapkan sebagai pasangan calon, bahwa terhadap penetapan penundaan sebagaimana tersebut, memohon secara nyata nyata melakukan perlawanan secara prosedural dengan cara mengekspos secara terbuka media massa terbitan lokal maupun regional se papua, bahwasanya ketua pengadilan tata usaha negara tidak berwenang untuk menetapkan penundaan bahkan jauh dari pada itu ditegaskan pula pengadilan tata usaha negara tidak berwenang untuk memeriksa perkara yang disengketakan. oleh karenanya memohon tidak dapat menaatinya dan tetap melakukan seluruh tahapan tahapan seperti yang telah dijadwalkan, bahwa dengan adanya pernyataan terbuka dari memohon sebagaimana tersebut, menimbulkan kebingungan tingkat masyarakat khususnya masyarakat kabupaten sorong selatan yang bertanya tanya diantaranya: apakah pengadilan tata usaha negara tidak berwenang memeriksa perkara dimaksud? apakah penetapan penundaan yang diterbitkan lembaga peradilan tidak cukup kuat untuk ditaati? apakah tahapan tahapan pemilukada yang tetap dilaksanakan oleh memohon adalah sah dan tidak melanggar hukum? padahal diketahuinya bahwa terhadap hal tersebut telah ada larangan atasnya? bahwa berdasarkan perubahan keempat undang undang dasar negara republik indonesia pada disebutkan bahwa indonesia adalah negara hukum dan salah satu alat kelengkapan negara hukum adalah lembaga peradilan, termasuk didalamnya adalah peradilan tata usaha negara, oleh karenanya maka peradilan tata usaha negara adalah juga merupakan salah satu kekuasaan kehakiman untuk menegakan hukum dan keadilan berdasarkan pancasila, itu berarti bahwa setiap perintah yang berasal dari peradilan tata usaha negara merupakan perintah negara yang wajib ditaati dihormati dihargai oleh segenap warga negara indonesia, lembaga lembaga badan badan instansi instansi baik pemerintah maupun swasta termasuk oleh memohon, karena perintah pengadilan pengadilan tata usaha negara) merupakan norma hukum yang bersifat mengatur dan memaksa, maka terhadap siapa saja yang tidak mentaati perintah pengadilan merupakan sikap melawan hukum sehingga segalanya yang berasal dan atau dihasilkan dan atau bersumber dari sikap melawan hukum tersebut adalah mengandung cacat hukum dengan demikian menjadi batal demi hukum: bahwa oleh karena begitu terbukanya pernyataan (statement) dari memohon terhadap eksistensi lembaga peradilan tata usaha negara, seolah olah lembaga tersebut tidak perlu ditakuti dan atau tidak perlu dihargai dan atau tidak perlu dihormati apalagi pernyataan pernyataan tersebut diikuti pula dengan tindakan tindakan nyata, sehingga hal ini merupakan suatu preseden buruk bagi penegakan supremasi hukum yang juga merupakan politik hukum negara kesatuan republik indonesia, sebab dapat saja individu dan atau masyarakat akan melakukan hal yang sama jika sekiranya menurutnya putusan dan atau penetapan yang dikeluarkan oleh lembaga peradilan tertentu tidak menguntungkan dirinya dan atau kelompoknya, maka tentunya putusan dan atau penetapan tersebut tidak dihargai sama sekali. bahwa berdasarkan hal hal yang telah diuraikan pemohon atas, kiranya majelis hakim mahkamah konstitusi yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenaan untuk memutuskan dengan amarkekuatan hukum tetap (eintracht van gewijsde) kabupaten sorong selatan setelah terlebih dahulu, atau apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil adilnya (exaeguo bono)pu kabupaten sorong selatan nomor kpu kab vi perihal pemberitahuan tanggal juni bukti fotokopi rekomendasi partai kedaulatan nomor int dpc pk ssi vii tanggal juni bukti fotokopi rekomendasi dpp partai damai sejahtera nomor rek dpp bpk vi tanggal juni bukti fotokopi rekomendasi partai peduli rakyat nasional nomor int dpd ppen ss v tanggal mei bukti fotokopi daftar penghitungan perolehan suara sah partai politik peserta pemilu legislatif dprd kabupaten sorong selatan tahun bukti fotokopi rekomendasi partai republikan nomor dpc rep n ss vi tanggal juni bukti fotokopi rekomendasi partai indonesia sejahtera pis) nomor r pis ss v tanggal mei bukti fotokopi rekomendasi partai gerindra nomor pts dpd. gerindra pb v bukti fotokopi rekomendasi partai penegak demokrasi indonesia padi) nomor int dpc padi ss vi tanggal juni bukti fotokopi gugatan nomor g.tun ptun.jpr tanggal juni pada pengadilan tata usaha negara ptun jayapura, bukti fotokopi penetapan penundaan nomor pen.kp ptun. jpr tanggal agustus bukti fotokopi penetapan nomor pen ptun.jpr tanggal juni bukti fotokopiputusan pengadilan tata usaha negara jayapura nomor ptun.jpr tanggal juli terhadap gugatan nomor g.tun ptun.jpr tanggal juni bukti fotokopi surat pemohon nomor kh ys vii tanggal agustus perihal sikap kpu sorong selatan yang tidak taat hukum, bukti fotokopi model db kwk.kpusorong selatan tanggal september bukti fotokopiukti fotokopinomor ba ix buktiukti fotokopi jawaban memohon dalam perkara sengketa pemilukada dengan pemohon ptun jayapura tanggal juli bukti fotokopi memori banding dari memohon atas atas putusan ptun jayapura nomor ptun.jpr tanggal juli bukti fotokopi kliping koran radar sorong tanggal juli agustus agustus manokwari pos tanggal agustus dan agustus bukti fotokopi surat keputusan dewan pimpinan pusat partai penegak demokrasi indonesia padi) nomor dpp padi pts pb u vi tentang pemberhentian dan pengangkatan ketua dan sekretaris partai penegak demokrasi indonesia padi) kabupaten sorong selatan tanggal juni bukti fotokopi surat keputusan nomor dpp padi pts pb u vi tentang penetapan calon bupati dan wakil bupati kabupaten sorong selatan masa bhakti bukti fotokopi surat tugas nomor st dpp pds x perihal penyelesaian masalah pemilukada dpc pds kabupaten sorong selatan provinsi papua barat, tanggal oktoberoktober dan oktober menerangkan sebagai berikut: jonathan salambauw ketua dpc partai kedaulatan kabupaten sorong selatan) tanggal juni saksi datang kpu kabupaten sorong untuk mendaftar atau mengusung sebagai partai pengusung. saksi mengisi buku tamu dan registrasi pendaftaran sebagai bakal sebagai calon kpu: pada saat pendaftaran ada kekurangan surat suara sekian persen dan kpu memberikan kesempatan kepada partai pengusung untuk melengkapinya selama jam: saksi kembali lagi kpu jam atau jam tetapi pada saat kantor kpu bakal calon joshua onm sedang mendaftar, pada saat saksi masuk kembali kpu tetapi berkas tidak dapat diterima dengan alas sudah pleno penetapan: tanggal juni saksi mendatangi kpu dan tidak menjumpai kpu, tanggal juni saksi mendatangi kpu dan tidak menjumpai anggota kpu, saksi bertemu dengan sekretariat kpu, tanggal juni saksi bertemu anggota kpu yang lengkap, dan anggota kpu tersebut telah memberikan hasil penetapan berita acara pleno, dengan adanya nama calon telah terdaftar tetapi tidak ada penetapan berita acara pleno maka proses selanjutnya sampai pengadilan tata usaha negara jayapura dan telah ada putusannya yang tidak diindahkan oleh memohon, james kondologit saksi beserta dengan kandidat pukul wit dan partai pengusung lainnya datang kpu untuk mendaftar, saksi sendiri yang teregistrasi buku pendaftaran, setelah dicek, terkait dengan rekomendasi ada kekurangan (satu koma empat ratus), kemudian skorsing untuk mencari rekomendasi, pada pukul wit, saksi beserta teman temannya kembali lagi kpu dengan mengantongi rekomendasi dari partai pis, republikan, padi. pada waktu yang bersamaan ada peserta calon bupati kantor kpu, saksi menunggu sampai jam wit. dan pada saat saksi masuk, berkas tidak diterima oleh memohon, nelson sales ketua partai republikan kabupaten sorong selatan) saksi ditelepon tim kerja pemohon james kondologit), pada tanggal juni pukul wit karena ada kekurangan berkas menyangkut suara dan meminta rekomendasi dari partai republikan untuk menambah kekurangan dimaksud, saksi tidak ikut kpu untuk melengkapi rekomendasi tersebut tetapi telah menampilkannya pada bukti joshua onm saksi adalah salah satu bakal calon, saksi bersama tim sukses mendaftar kpu sorong selatan tanggal juni jam wit dan terjadi perdebatan tentang peraturan kpu nomor sampai jam malam mana saksi ditolak oleh kpu pendaftarannya karena calon bupati saksi tidak datang: dokumen yang dibawa saksi belum diterima dan dipelajari kpu, jobs saflembolo saksi sebagai ketua tim onm: saksi berada kpud kabupaten sorong selatan dan berhadapan dengan anggota kpu, saksi hadir kpu dan berdebat dengan anggota kpu dari pukul sampai dengan pukul dini hari, penetapan diterima setelah tanggal juni saksi pada saat bertemu langsung dengan anggota kpu tidak ada kegiatan apapun yang terjadi pada saat itu, very kasenda saksi adalah wakil sekjen partai damai sejahtera. damai sejahtera dengan suara sah bukti dan partai peduli rakyat nasional dengan suara sah buktisaksi menerangkan bahwa partai damai sejahtera telah mengeluarkan rekomendasi a.n. federico martin salambauw. saksi menerangkan bahwa sampai hari ini belum mendapatkan verifikasi dari kpu sorong selatan mengenai usungan dari partai damai sejahtera.berikut partai partai pendukung dan atau koalisi partai pendukung sebagai berikut: nama pasangan calon partai pendukung kursi dr. dance yulian class, demokrat jumlah kursi memenuhi syarat se.me dan mustafa (tiga), dukungan kursi wugadkue, dprd kabupaten sorong selatan hasil pemilu drs. otto dihalau dan golongan karya jumlah kursi memenuhi syarat samsudin anggiluli, (lima), dukungan kursi keadilan sejahtera jumlah dprd kabupaten kursi (dua): sorong selatan hasil hati nurani rakyat jumlah pemilu kursi (dua): dr. origines ijin, se.mm dan demokrasi kebangsaan memenuhi syarat adrianus dasar, jumlah kursi (satu), dukungan kursi damai sejahtera jumlah kursi dprd kabupaten (satu) sorong selatan hasil penegak demokrasi pemiluir. herman tom pedanda, peduli rakyat nasional memenuhi syarat dan frans howa, sos jumlah suara sah atau karya perjuangan jumlah suara sah hasil suara sah pemilihan umum nasional indonesia legislatif kabupaten marhaenisme jumlah suara sorong selatan sahsuara sah yunus saflembolo, se.mtp demokrasi pembaharuan memenuhi syarat dan doni harry bonaire jumlah kursi (satu) dukungan 15y6 kursi kedaulatan jumlah kursi dprd kabupaten (satu) sorong selatan hasil amanat nasional jumlah kursi pemilu (satu) sumber data: berkas pencalonan model b kwk kpu dan model dprd kab. kpu kabupaten sorong selatan. bahwa berdasarkan fakta atas telah nyata bahwa partai politik peraih kursi parlemen semuanya telah memberikan dukungan kepada masing masing pasangan calon sebagaimana disebutkan atas dengan prosentase kursi parlemen, sedangkan salah satu calon yaitu ir. herman tom pedanda, si., dan frans howa, sos., memenuhi syarat dukungan atau suara sah hasil pemilihan umum legislatif kabupaten sorong selatan tahun bahwa adapun partai kedaulatan yang diklaim oleh pemohon ternyata telah memberikan dukungannya kepada pasangan yunus saflembolo, s.e., mtp. dan doni harry bonaire sebagaimana tertuang dalam formulir formulir dan formulir (vide bukti sedangkan pemohon meskipun mengklaim mendapat dukungan partai kedaulatan namun tidak memiliki formulir model formulir dan formulir bahwa sebagaimana dipersyaratkan undang undang beserta peraturan kpu nomor tahun sebagaimana telah diubah dengan peraturan kpu nomor tahun tentang tata cara pencalonan kepala daerah dan wakil kepala daerah dipersyaratkan bahwa setiap bakal pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah harus memiliki formulir model b., model model kwk kpu tentang kesepakatan bersama partai pengusung. (vide bukti bahwa faktanya pemohon tidak memiliki formulir model model dan model kwk kpu sehingga klaim pemohon yang menyatakan meraih dukungan suara sah atau setara dengan dari total adalah tidak benar, bahwa selanjutnya telah dilaksanakan pemungutan suara pemilukada sorong selatd dilaksanakan pada tanggal september sampai dengan september masing masing distrik kecamatan dalam wilayah kabupaten sorong selatan,(videdr. dance yulian class, se. dan mustafa wugadue, ag, urut drs. otto dihalau dan samsudin anggiluli, urut dr. origines ijin, se. dan adrianus dasar, urut ir. herman tom pedanda, dan frans howa, sos urut doni harry bonaireampai(vide bukti bahwa dengan tingkat partisipasi pemilih yang mencapai secara politik merupakan dukungan dan apresiasi terhadap kinerja memohon dalam menyelenggarakan pemilukada kabupaten sorong selatan tahun hal ini membuktikan bahwa masyarakat menerima dan mendukung keputusan memohon untuk melaksanakan pemilukada sesuai waktunya. perolehan suara pasangan nomor urut drs. otto dihalau dan samsudin anggiluli, s.e.,) sebesar atau setara dengan sekaligus merupakan legitimasi yang kuat bagi pemimpin yang terpilih: dalam eksepsi pemohon perkara nomor php.d viii tidak mempunyai hak legal standingberdasarkan keputusan komisi pemilihan umum kpu) kabupaten sorongsorong selatan tahun bahwa demikian pula berdasarkan. sehingga pemohon tidak memiliki legal standing untuk mengajukan permohonan keberatan atau sebagai pihak dalam sengketa hasil pemilukada kabupaten sorong selatan, bahwa oleh karena pemohon bukanlah merupakantidakatau perseroan berbadan hukum,pada saat tahapan pemilukada kabupaten sorongperkara nomor php.d viiiapabilaperkara nomor php.d viiimana pada saat dibuat berita acara tersebut, pemohon perkara nomor php.d vii1perkara nomor php.d viiiperkara nomor php.d viikarena pemohon perkara nomor php.d viii tidak terdaftar sebagai pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah kabupaten sorong selatan periode maka sejatinya secara hukum pemohon perkara nomor php.d viii tidak mempunyai legal standing dan kepentingan konstitusional untuk memperselisihkanperkara nomor php.d viii tersebut patut dinyatakan tidak dapat diterima. bahwa memohon menolak dalil pemohon yang mempertandingkan putusan mahkamah konstitusi dalam kasus belitung timur karena konteks dan semangat putusan belitung timur sangat jauh berbeda dengan kasus yang terjadi kabupaten sorong selatan. dalam kasus belitung timur bakal pasangan calon yang digugurkan telah memenuhi persyaratan dukungan partai politik tetapi dinyatakan tidak lolos pada pemeriksaan kesehatan sedangkan kasus sorong selatan, pemohon dinyatakan tidak lolos karena tidak berhasil mendapatkan dukungan partai peraih suara parlemen atau suara sah hasil pemilu legislatif, bahwa selain itu, kasus sorong selatan sudah berlangsung (diputus tanggal juli jauh hari sebelum adanya putusan mahkamah konstitusi dalam kasus belitung timur agustus bahwa apabila pemohon hendak mengajukan permohonan keberatan terhadap rekapitulasi hasil penghitungan suara pemilukada sorong selatan, maka terlebih dahulu harus dilakukan perubahan terhadapalasan alasan serta dasar hukum tersebut, maka mohon agar mahkamah mahkamah konstitusi, permohonan pemohon perkara nomor php.d viii tidak memenuhi syarat sebagai sengketa pemilihan umum bahwa substansi permohonan pemohon perkara nomor php.d viikarena pemohon bukanlah pasangan calon dalam pemilukada kabupaten sorong selatan, maka pertanyaannya adalah bagaimana hasil rekapitulasi penghitungan hasil suara yang ditetapkan oleh memohon dapat mempengaruhi penetapan pasangan calon yang dapat mengikuti putaran kedua atau terpilihnya pasangan sebagai kepala daerahperkara nomor php.d viii bukan menjadi kewenangan dari mahkamah konstitusi, bahwa selain permohonan pemohon perkara nomor php.d vii172010 tidak memenuhi syarat sebagai sengketa pemilihan umum, ternyata dalam petitumnya,muatan hukum tetap (eintracht van gewijsde), atauemohon belum mendapat (lima belas proses) dukungan suara sah untuk pencalonannya adalah tidak benar dan mengada ada, bahwa penolakan yang dilakukan memohon terhadap pemohon berdasarkan pleno penutupan tanggal juni adalah tindakan yang bertentangan dengan hukum bahwa terlepas dari fakta fakta sebagaimana pada angkagatur bahwa "dan mengatur bahwaemudian menegaskan bahwa " kabupaten sorong selatan, setelah terlebihperkara nomor php.d viii atau dalam lampiran daftar bukti pemohon perkara nomor php.d viii maupun dalam permintaan amar putusannya, pemohon perkara nomor php.d viiiperkara nomor php.d viii perkara nomor php.d viii bahwa dengan demikian, permohonan pemohon perkara nomor php.d viiiperkara nomor php.d viii dinyatakan tidak dapat diterima. permohonan pemohon perkara nomor php.d viii perkara nomor php.d viii maka memohon membuat tabel dan bantahan sebagai berikut: dalil pemohon perkara bukti nomor php.d viii bantahan memohon memohon tentang pemilukada bahwa memang benar antara pemohon bukti dan kabupaten sorong perkara nomor php.d viii dan bukti selatan telah dilakukan memohon saat ini sedang berperkara dalam memohon secara sengketa pemilukada pengadilan tata melanggar hukum usaha negara jayapura yang terdaftar dalam memohon tidak mentaati perkara nomor ptun.jpr: penetapan ketua bahwa perkara tersebut telah diputus oleh pengadilan tata usaha pengadilan tata usaha negara jayapura negara ptun) jayapura pada tanggal juli kemudian pada (halaman tanggal juli memohon menyatakan banding dan saat ini perkara tersebut dalam proses pemeriksaan tingkat banding pada pengadilan tinggi tata usaha negara makassar sehingga belum mempunyai kekuatan hukum tetap: bahwa tidak ada niat memohon untuk tidak menjalankan dan mentaati isi putusan dari suatu lembaga peradilan sepanjang putusan lembaga peradilan dimaksud telah mempunyai kekuatan hukum mengikat: bahwa berkenaan dengan penetapan majelis hakim pada pengadilan tata usaha negara jayapura nomor g pen ptun.jpr tanggal juni yang tidak dilaksanakan oleh memohon karena memohon belum mendapat perintah dari kpu pusat sebagai atasan langsung memohon guna melaksanakan isi penetapan dimaksud: bahwa mengenai penetapan yang diterbitkan oleh ketua majelis ptun jayapura nomor,, bahwadan wakil kepala daerah secara jelas dalam poin halaman disebutkan: pastikan politik mengingat jabatan bupati akan segera berakhir serta penundaan juga akan berpotensi menimbulkan konflik horisontal antar pendukung khususnya sorong selatan dengan tingkat kesadaran pemahaman hukum dan kesadaran politik yang belum begitu baik. selain itu penundaan pemilukada akan berdampak pada membengkaknya anggaran pemilukada. dari sisi penggugat secara kasat mata menunjukkan bahwa penggugat tidak memenuhi persyaratan dukungan suara sah hasil pemilu legislatif, sehingga kalaupun ditunda tergugat tidak mungkin lagi mendapatkan dukungan partai karena semua partai politik sudah mengusung pasangan calon masing masing. memohon tidak bahwa tidak benar apabila memohon tidak melaksanakan verifikasi melakukan verifikasi terhadap berkas terhadap berkas pencalonan, khususnya mengenai syarat pencalonan, khususnya dukungan partai politik dan atau gabungan mengenai syarat partai politik: dukungan partai politik bahwa pada saat pendaftaran bakal dan atau gabungan partai pasangan calon kepala daerah dan wakil politik kepala daerah kabupaten sorong selatan (halaman periode memohon telah memeriksa seluruh persyaratan yang diajukan oleh partai atau gabungan partai politik pengusung masing masing calon. setelah dilakukan pemeriksaan dan ternyata persyaratan dari partai atau gabungan partai politik pengusung memenuhi syarat minimal suara sah maka selanjutnya yang dilakukan oleh memohon pada tahap berikutnya adalah verifikasi administrasi dan factual terhadap masing masing calon yang telah ditetapkan memenuhi persyaratan untuk ikut dalam pemilukada kabupaten sorong selatan: bahwa setelah memohon menerbitkanelanjutnya memohon melakukan verifikasi administrasi terhadap seluruh persyaratan masing masing calon pasangan terkecuali syarat kuota minimal suara sah yang diperoleh pada pemilu legislatif tahun i.memohon memiliki bahwa dalil pemohon perkara nomor bukti rencana yang php.d vii mengada ada dan terstruktur dan tidak benar karena sebelum pelaksanaan sisitimastis untuk pemilukada kabupaten sorong selatan, menggagalkan memohon telah mengumumkan jadwal pemohon sebagai salah pendaftaran kepada khalayak ramai untuk satu pasangan calon mengikuti pendaftaran bakal pasangan calon kepala daerah dan kepala daerah dan wakil kepala daerah wakil kepala daerah kabupaten sorong selatan periode kabupaten sorong harian lokal radar sorong , selatan periode bahwa dalam pengumuman tersebut bukti kesempatan yang diberikan kepada khalayak memohon dengan ramai untuk mendaftarkan diri sebagai bakal sengaja telah pasangan calon kepala daerah dan wakil menghindari agar tidak kepala daerah kabupaten sorong selatan menerima tambahan periode adalah tanggal sampai rekomendasi surat tanggal juni dukungan dari beberapa partai politik: (halaman bahwa pada tanggal juni pukul wit pemohon perkara nomor php.d vii datang kantor memohon untuk mendaftar sebagai kandidat bakal calon kepala daerah dan wakil kepala daerah kabupaten sorong selatan periode dengan menyampaikan rekomendasi dari gabungan partai pengusung yaitu: partai kedaulatan, partai damai sejahtera dan partai peduli rakyat nasional. setelah dilakukan penghitungan kuota minimal atas perolehan suara sah pada pemilu legislatif tahun sesuaterhadap ketiga partai pengusung tersebut ternyata ketiga partai pengusung pemohon perkara nomor php.d vii tidak mencapai perolehan suara sah, perolehan suara dari ketiga partai pengusung pemohon perkara nomor php.d viii adalah sebagai berikut: partai kedaulatan: suara partai damai sejahtera: suara partai peduli rakyat nasional: suara jumlah keseluruhan suara yang diperoleh adalah suara sedangkan suara sah partai politik kabupaten sorong selatan pada pemilu legislatif tahun adalah suara. sehingga prosentase perolehan suara dari ketiga partai pengusung pemohon perkara nomor php.d viii adalah suara sedangkan untuk memenuhi kuota minimal suara yaitu suara masih kurang sebanyak suara sehingga perolehan suara partai pengusung pemohon perkara nomor php.d viii tidak memenuhi kuota yang disyaratkan oleh undang undang. selain tidak memenuhi kuota suara pemohon dalam pendaftaran tidak menyertakan formulir surat pernyataan kesepakatan bersama antar partai politik yakni model kwk kpu, bahwa memohon bahwa oleh karena masih terdapat bukti dengan sengaja tidak kekurangan persyaratan dari pemohon memberikan waktu perkara nomor php.d viii secara patut dan wajar maka memohon memberikan kesempatan kepada pemohon untuk kepada pemohon perkara nomor melakukan perbaikan php.d viii sampai dengan dan atau melengkapi batas waktu pukul wit untuk syarat pencalonan menyerahkan kekurangan persyaratan (halaman dimaksud atas, bahwa sampai dengan batas waktu yang bukti ditentukan, pemohon perkara nomor php.d vii tidak dapat melengkapi persyaratan yang minta oleh memohon sehingga tepat pada pukul wit tanggal juni memohon melaksanakan rapat pleno penutupan pendaftaran dan karenanya pemohon perkara nomor php.d viii tidak dapat diikut sertakan sebagai peserta bakal calon bakal pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah kabupaten sorong selatan periode dan hasil dari rapat pleno tersebut dituangkan dalambahwa seluruh tahap prosesudah dilakukan oleh memoho: bahwa terhadap penolakan tersebut pada tanggal juni memohon menyampaikan surat pemberitahuan nomor kpu kab v1 kepada pemohon perkara nomor php.d viii memohon telah bahwa jelas dan terang dalil pemohon memeras pal tuan yon temuomar untuk mengeliminir sangat mengada ada dan tidak didasarkan dan atau menggugurkan pada satu alasan hukum yang sah, karena pemohon sebagai faktanya pada batas waktu akhir pasangan calon, pendaftaran yang telah ditentukan yaitu (halaman pukul wit tanggal juni pemohon perkara nomor php.d vii tidak juga dapat memenuhi kekurangan persyaratannya sehingga gugurnya pemohon perkara nomor php.d viii sebagai pasangan calon adalah bukan oleh karena adanya rekayasa dari memohon namun pemohon perkara nomor php.d viii secara nyata nyata tidak dapat melengkapi seluruh persyaratan yang ditentukan oleh undang undang: memohon dengan bahwa sama sekali tidak ada maksud dan sengaja memperlambat upaya memohon untuk memperlambat proses pemeriksaan proses pemeriksaan perkara peradilan perkara antara tata usaha negara justeru sebaliknya pemohon dengan memohon mempercepat proses tersebut, memohon pada karena faktanya perkara tersebut telah peradilan tata usaha diputus pada tanggal juli negara, sedangkan memohon menyatakan banding (halaman terhadap putusan pengadilan tata usaha negara jayapura nomor situs ptun jpr, tangggal juli sesuai akta permohonan banding ptun jpr tanggal juli dari waktu hari yang diberikan oleh undang undang: ii. memohon sebagai bahwa sampai saat ini memohon tetap suatu lembaga berpegang pada keputusan yang diterbitkan negara telah oleh memohon yaitu berita acara komisi memberikan pemilihan umum nomor ba vi pembelajaran tanggal juni tentang pleno dan atau contoh penutupan pendaftaran bakal pasangan buruk terhadap calon kepala daerah dan wakil kepala penegakan supremasi daerah kabupaten sorong selatan periode hukum karena belum ada satu putusan (halaman berkekuatan hukum tetap dari lembaga peradilan yang menyatakan bahwa keputusan memohon tersebut atas adalah tidak sah dan tidak mengikat: berpegang dan tunduk pada keputusannya sebelum ada putusan lembaga peradilan yang berkekuatan hukum tetap adalah merupakan cerminan penegakan supremasi hukum:perkara nomor php.d viii dalam permohonannya tidak mampu menjelaskan mengenai legal standing dan kewenangan mahkamah dalam hal substansi yang menjadi sengketa dalam perkara ini, maka permohonan pemohon perkara nomor php.d viiiviiiperkara nomor php.d vii1b kwk kpu partai politik, model b1 kwk kpu partai politik dan model b2 kwk kpu perihal bahwa yang terjadi adalah memohon secara langsung, seketika dan atau serta merta menolak pendaftaran pemohon, menunjukkan bahwa memohon telah keliru membacolah oleh ketentuan telah diubah berdasarkan undang undang nomor tahun padahal sama sekali tidak mengalami perubahan, sebagaimana yang nampak dan nyata pada klausul dasarnya, seperti yang dikutip pemohon sebagai berikut ketentuan dan diubah dan diantara dan disisipkan (tiga) yakni ba), (3b), dan (3c), serta ditambah (satu) yakni sehingga berbunyi sebagai berikut bahwa dari klausul dasar sebagaimana tersebut atas, diketahui bahwa tidak mengalami perubahan, sehingga ketentuan yang dipergunakan adalah yang terdapat dalam undang undang nomor tahun tentang pemerintahan daerah, yang isinya sebagai berikut: bahwa karena syarat (lima belas proses) diatur dalam maka syarat tersebut termasuk yang dimungkinkan bag. dengan pernyataan dukungan partai kedaulatan terhadap pasangan yunus saflembo s.e., mtp. dan doni harry bonaire: bukti fotokopi formulir model b kwk kpu, model b1 kwk kpu dan model b2 kwk kpu tentang kesepakatan bersama partai pengusertanggal september model db kwk kpu), bukti fotokopi surat, bukti fotokopi suratputusan pengadilan tata usaha negara jayapura nomor ptun.jpr tertanggal juli bukti fotokopi akta permohonan banding nomor ptun jpr tertanggal juli bukti fotokopi rekomendasi nomor int dpc pk ss vii dpc partai kedaulatan, bukti fotokopdewan pimpinan pusat partai kedaulatan nomor b !dpp pk vi tanggal juni perihal pemberitahuan kepengurusan dewan pimpinan cabang partai kedaulatan kabupaten sorong selatan beserta laporannya:menimbang bahwa pihak terkait pasangadr. dance yulian class, s.e., m.e., dan hj. mustafa mugabe, agi mahkamah konstitusi, ildemikian memohon secara hukum terhalang untuk seketika dan serta merta menolak pendaftaran pemohon tanpa melalui suatu verifikasi sebagaimana yangarena antara pemohonemohon, sebagaimana pemohon uraikan pada angka atas, maka untuk mendapat suatu kepastian hukum tentang benar tidaknya tindakan memohon terhadap pemohon, maka pada tanggal juni pemohon telah mengajukan gugatan tata usaha negara pengadilan tata usaha negara ptun) jayapura bukti untuk memperoleh kepastian hukum sebagaimana yang ditegaskanenomor. dance yulian class, s.e.,m.e., dan hj. mustafa mugabe, ag.i,nomorperkara nomor php.d viii atas nama frederik atari, sos., dan marten salambauw, s.e.,m.m., tidak pernah menjadi peserta dalam pemilukada kabupaten sorong selatan, bahwa oleh karena frederik atari, sos., dan marten salambauw, s.e.,m.m., bukanlah peserta : iii. dalam pokok perkara khusus pemohon nomor php.d viii pihak terkait tidak menanggapi karena merupakan domain memohon 1 tidak memiliki legal standing, karena bukan pasangan calon, sehingga sudah sepatutnya ditolak:,guatkan dalil tanggapannya, pihak terkait drs. otto dihalau dan samsudin angiluli, s.e mengajukan bukti tertulis yang diberi tanda bukti pt o1, bukti pt bukti pt bukti pt bukti pt: bukti pt fotokopi rekomendasi nomor gpb gubernur papua barat, bukti pt fotokopi keputusan gubernur papua barat nomor gpb tentang izin cuti melakukan kampanye, bukti pt fotokopi surat nomor dis wyr perihal pengiriman pembayaran tunjangan penghasilan aparat kampung dan anggota baperkam operasional kepala kampung dan ketua baperkam triwulan dua tahun bukti pt fotokopi surat keputusan bupati sorong selatan nomor tentang pengangkatan calon pegawai negeri sipil daerah bupati sorong selatan, bukti pt fotokopi surat keputusan nomor pts otto sam v tentang pengesahan struktur dan komposisi pondok layanan tim sukses otto sam tingkat kabupaten sorong selatan15x.oktober yang pada pokoknya para pihak tetap dengan pendiriannya: bahwa memang benar apabilterapkan secara harfiah tanpa melihat secara kasuistis (kasus per kasus) maka dapat dikatakan bahwa pemohon tidak memiliki legal standing untuk menggugat hasil pemilukada. namun demikian yang perlu diperhatikan pula adalah pemilukada tidak hanya terdiri dari hasil pemungutan suara, tetapi merupakan satu rangkaian proses dari beberapa pertahanan sampai dengan tahapan penetapan hasil penghitungan suara. bahwa setiap tahapan proses sebagaimana dimaksud memiliki akibat dan risiko hukum yang dapat berpengaruh terhadap hasil pemilukada secara menyeluruh: bahwa karena perkara yang dimohonkan pemohon, sejatinya masih terkait dengan gugatan tata usaha negara pengadilan tata usaha negara jayapura nomor g.tun ptun.jpr tanggal juni (vide bukti dan terhadap gugatan tersebut ketua pengadilan tata usaha negara jayapura telah menerbitkan penetapan penundaan nomor open ptun. jpr tanggal juni bukti untuk menangguhkan menundajuncto penetapan nomor pen.kp ptun.jpr tanggal agustus bukti untuk meminta memerintahkan supaya atasan tergugat memohon) yaitu ketua komisi pemilihan umum provinsi papua barat untuk memerintahkan tergugat memohon) ketua komisi pemilihan umum daerah kabupaten sorong selatan agar melaksanakan penetapan ketua pengadilan tata usaha negara jayapura nomor pen ptun.jpr tertanggal juni tentang penetapan penundaan pelaksanaan berita acara komisi pemilihan umum kabupaten sorong selataan objek sengketaobjek permohonan pemohon bukan merupakan kewenangan mahkamah permohonan pemohon kabur: kuasa hukum yang sama pemohon tidak mempunyai legal standing: i3.lebih lanjut mengenaiobjek permohonan pemohon bukan kewenangan mahkamah dan permohonan pemohon kabur terhadap eksepsi memohon dan pihak terkait mengenai objek permohonan pemohon bukan kewenangan mahkamah karena keberatan pemohon mengenai tahapan pemilukada, tidak sebagaimana dimaksud dalam pmk dan permohonan pemohon kabur, mahkamah berpendapat, hal demikian terlalu prematur untuk diputus karena sudah memasuki dan terkait dengan pokok permohonan. oleh karena itu masalah tersebut akan dipertimbangkan dan diputus bersama sama dengan pokok permohonan: eksepsi tentang kuasa hukum yang sama terhadap eksepsi pihak terkait kuasa hukum dalam perkara nomor php.d viii dan nomor php.d viii oleh kuasa hukum yang sama mengakibatkan konflik kepentingan. mahkamah berpendapat sesuai ketentuanpemohon dalam kedua nomor perkara guo telah mendapat kuasa khusus dari prinsipal (pemberi kuasa) masing masing dengan surat kuasa khusus tanggal september dan surat kuasa khusus tanggal september surat kuasa khusus tersebut telah memuat secara tegas dan jelas dari siapa dan kepada siapa kuasa khusus diberikan, untuk melakukan perbuatan apa penerima kuasa dikatakan, yaitu mewakili dan membela kepentingan pemberi kuasa dalam register perkara nomor php.d viii pada persidangan mahkamah konstitusi, hal yang sama juga cast berlaku pada surat kuasa nomor php.d vii1 bahwa tindakan penerima kuasa sebagai kuasa dari dua prinsipal yang berbeda tidak tepat diartikan menjadi timbulnya konflik kepentingan, bahkan menurut mahkamah tindakan ini dapat dibenarkan karena sangat signifikan mendorong tercapainya asas penyelesaian perkara secara cepat, sederhana dan murah, sebab menyederhanakan pembuktian dengan mempergunakan alat bukti yang sama dalam pembuktian kedua perkara guo. oleh karena itu menurut mahkamah eksepsi pihak terkait tidak beralasan hukum, eksepsi tentang pemohon tidak mempunyai legal standing, bahwa sebelum memberikan penilaian atas eksepsi memohon dan pihak terkait mengenai kedudukan hukum pemohon. mahkamah memberikan penilaian terhadap argumentasi hukum yang berbeda sebagai berikut: pemohon dalam argumentasi hukum bahwa pemohon telah mendaftarkan diri sebagai bakal pasangan calon pemilukada kabupaten sorong pada tanggal juni pukul wit: pendaftaran tersebut diterima memohon yaitu dengan mencatatkan pemohon sebagai salah satu bakal calon pada pemilukada kabupaten sorong selatan dan bersamaan: memohon menyampaikan kepada pemohon secara lisan bahwasanya pendaftaran yang telah dilakukan belum mencukupieberapa jam kemudianpemohon telah mengajukan gugatan pengadilan tata usaha negara jayapura nomor ptun jpr dengan amarmemohon dalam argumentasi hukum bahwa pada saat tahapan pemilukada kabupaten sorong selatan dimulai denganolitik, pemohon tidak memenuhi syarat ketentuan jumlah kursi paling sedikit atau jumlah suara paling sedikit,mana pada saat dibuat berita acara tersebut, pemohon1i3. menimbang, bahwa dari uraian terdahulu diperoleh permasalahan hukum yang harus dijawab mahkamah adalah mengenai, apakah tindakan hukum memohon tidak menerima pendaftaran pemohon sebagai bakal pasangan calon pemilukada kabupaten sorong selatan melanggar ketentuan perundang undangan sehingga berakibat pada sah atau tidaknya pemohon sebagai pasangan calon, dan sekaligus menjawab tentang kedudukan hukum pemohon sebagai pemohon yang memiliki legal standing untuk mengajukan permohonan guo, i3. menimbang, menurut putusan pengadilan tata usaha negara jayapura nomor ptun jpr, tanggal juli yang belum berkekuatan hukum tetap menetapkan(vide bukti dan bukti dan memohon tidak dapat melaksanakannya karena putusan tersebut belum memperoleh kekuatan hukum tetap dari lembaga peradilan yang menyatakan bahwa keputusan memohon tersebut tidak sah dan tidak mengikat: i3. menimbang, ketentuan juncto berbunyimenimbang bahwa menurut pemohon bahwa pada tanggal juni pukul wit, pemohon telah memperoleh dukungan sesuai ketentuan namun memohon tidak melayani pendaftaran pemohon, berkas tidak diterima karena sudah ada penetapan oleh kpu, sedangkan putusan pengadilan tata usaha negara jayapura belum mempunyai kekuatan hukum tetap (vide keterangan saksi jonathan salambauw, james kondologit) sedangkan memohon membantah bahwa pemohon datang dalam waktu yang telah ditentukan (vide keterangan julius palate dan panwaslukada kabupaten sorong selatan: i3. menimbang bahwa makam ah tanpa bermaksud melakukan penilaian terhadap putusan pengadilan tata usaha negara jayapura nomor ptun jpr tanggal juli menurut ketentuan huruf dan huruf junctoa annnnnnnna,setelah mahkamah memeriksa bukti tertulis yang telah diajukan oleh pemohon tidak ada satupun yang menunjukkan bahwa pemohon telah terdaftar sebagai pasangan calon (vide bukti formulir model b kwk kpu berupa surat pencalonan, formulir model b1 kwk kpu partai politik berupa, formulir model b2 kwk ahwa terhadap putusan pengadilan tata usaha negara dimaksud, memohon telah mengajukan banding (saksi jonathan salambauw) sehingga belum mempunyai kekuatan hukum tetap. bahwa apabila kemudian dilakukan pemilihan umum ulang dengan mengikut sertakan pemohon maka akan terjadi penundaan pemilukada secara menyeluruh, yang akan menelan biaya, tenaga yang sangat memberatkan, bahwa oleh sebab itu, sesuai dengan bukti bukti yang telah disampaikan persidangan, kedudukan pemohon masih belum sah sebagai calon bupati dan wakil bupati kepala daerah pemilukada kabupaten sorong selatan: bahwa karena itusorong selatan pemohon tidak memiliki kedudukan hukum sehingga mahkamah tidak menerima permohonan guo. i3pemohon adalah beralasan hukum, makaago, i4. eksepsi memohon dan pihak terkait mengenai kedudukan hukum pemohon beralasan hukum pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk bertindak sebagai pemohon dalam perkara guo, tenggang waktu pengajuan permohonan dan pokok permohonan tidak dipertimbangkan, ba vi tentang pleno penutupan pendaftaran bakal pasangan calon kepala daerah kabupaten sorong selatan periode bahwa kedua penetapan tersebut pada dasarnya merupakan jaminan kepastian hukum dan keadilan bagi pemohon dan memohon selaku pihak pihak yang berperkara, agar pelaksanaan pemilukada kabupaten sorong selatan dapat dilaksanakan setelah perkara antara pemohon dan memohon berkekuatan hukum tetap (eintracht van gewijsde), bahwa yang terjadi adalah, sekalipun ketua pengadilan tata usaha negara jayapura telah menerbitkan (dua) penetapan sebagaimana tersebut atas, namun memohon secara terstruktur telah mengabaikannya dan tidak melaksanakan isi penetapan sama sekali, sehingga tindakan tindakan memohon tersebut secara nyata nyata telah membawa kerugian terhadap kepentingan hukum pemohon: bahwa dengan demikian, maka secara kasuistis pemohon dalam permohonan ini memiliki legal standing untuk mengajukan keberatan atas pelaksanaan pemilukada yang dilaksanakan memohon pada tanggal september beserta hasil hasilnya, karena pemohon masih memiliki kepentingan untuk itu: bahwa selain daripada itu, mahkamah konstitussebagaimana nyata dalam pertimbangan hukum mahkamah pada sengketa pemilukada belitung timur yang dimohonkan oleh pasangan khairul efendi, s.e. dan drs. irwandi rani yang dapat pemohon kutip, sebagai berikut dan memerintahkan kepadmengenai kedudukan hukum pemohon: menolak eksepsi memohon dan pihak terkait untuk selain dan selebihnyayang diajukan oleh: i1. nama dr. ramon amman kewarganegaraan indonesia. umur tahun. pekerjaan anggota polri. alamat kelurahan majalaya lingkungan kecamatan paralayang, kota manado. nama drs. martin membuat kewarganegaraan indonesia. umur tahun. pekerjaan pensiunan pegawai negeri sipil. alamat melonguane timur lingkungan kelurahan, kabupaten kepulauan talaud. dalam hal ini telah memberikan kuasa kepada jantan memegang, s.h: olga tampil, s.h. gulita dyah prabudiningrum, s.h., m.h.: romeo tumbal, s.h. kesemuanya adalah advokat dan pengacara memilih alamat pada kantor advokat dan konstan hukum jantan memegang, s.h. rekan berkantor jalan sungai musi kelurahan singkil dua, lingkungan ii, kecamatan singkil, kota manado, berdasarkan surat kuasa khusus bertanggal kosongnama komisi pemilihan umum kpu) kabupaten kepulauan talaud alamat kantor komisi pemilihan umum kpu) kabupaten kepulauan talaud, kabupaten kepulauan talaud, provinsi sulawesi utara, dalam hal ini memberikan kuasa kepada emmy melanoma, s.h., m.h. pekerjaan advokat, beralamat kelurahan mendengar dalam lingkungan nomor kecamatan tika, kota manado, provinsi sulawesi utara, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal november selanjutnya disebut sebagai .voodoo wootalaud, telah memeriksa bukti bukti dan saksi saksi dari pemohon dan memohon, telah membaca kesimpulan tertulis pemohon dan memohon, duduk perkara i2. menimbang bahwa pemohon telah mengajukan permohonan pengadilan tinggi manado pada tanggal november kemudian pengadilan tinggi manado mengirim surat mahkamah konstitusi tertanggal november dengan nomor w19.u ht. x1 kemudian pemohon mengajukan permohonan mahkamah konstitusi bertanggal november yang diterima kepaniteraan mahkamah konstitusi pada tanggal november desa taruhan kecamatan bea selatan dan petrol udampom desa belum kecamatan kebaruan, bukti fotokopi daftar nama nama masyarakat pemilih desa rush kecamatan beo selatan yang menerima beras untuk meminta dukungan dalam pilkada tanggal oktober pada partai golkar, bukti fotokopi gambar saat warga hendak menerima beras dari tim pasangan nomor urut bukti fotokopi kartu tanda pengenal dari pasangan calon nomor urut yang digunakan sebagai voucher guna menerima beras dan uang, bukti fotokopi nama nama warga masyarakat yang tidak terdaftar dalam dpt dan dpt tambahan, bukti fotokopi surat pernyataan yang dibuat oleh saksi menyangkut orang yang sudah meninggal dunia dan tuna rungu: bukti fotokopi surat pernyataan keberatan atas dimasukkannya anak bawah umur untuk ikut memberikan hak suaranya pilkada talaud: bukti fotokopi keterangan saksi bapak melly katoda mengenai orang cacat mental tetapi ikut memberikan suara saat pilkada dilaksanakan, bukti fotokopi kartu tanda penduduk atas nama paulus sore, dan sleman panah mengaku memilih nomor urut karena telah naik kapal tanpa bayar ongkos bersama warga lainnya kedua saksi tersebut tercecer posko pemohon: bukti fotokopi surat keberatan berupa peninjauan kembali pelaksanaan pemilihan kepala daerah kabupaten kepulauan talaud tanggal oktober bukti fotokopi daftar pemilih tetap, tps iii (tiga) kel. melonguane barat, kecamatan melonguane: bukti fotokopi daftar penduduk potensial pemilih pemilu dp4): bukti p 14b fotokopi daftar pemilih sementara hasil perbaikan akhir, bukti fotokopi surat kpu tentang rekapitulasi hasil penghitungan suara (gabung dan bukti fotokopi tindakan tegas penghentian masa kampanye tim calon bupati dan wakil bupati elly last dan tanggal, bukti fotokopi catatan pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan suara pemilihan, kecamatan kebaruan. bukti fotokopi catatan pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan suara pemilihan, kecamatan beo selatan: bukti fotokopi catatan pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan suara pemilihan, tps (da) kecamatan rains: bukti fotokopi daftar nama nama tambahan yang ditulis tangan saja, bukti fotokopi laporan panitia pengawas pemilu kecamatan sedang selatan: bukti fotokopi daftar pemilih tetap pilkada kabupaten talaud, kelurahan samudra, kecamatan. assange selatan, bukti fotokopi ijazah tahun pelajaran atas nama dolly hentian, bukti fotokopi daftar pemilih tambahan, pada desa samudra, bukti fotokopi ijazah sekolah dasar an. indrawi kalimat, bukti p 23c fotokopi ijazah tahun pelajaran atas nama sugianto kalimat, bukti p 24b fotokopi surat keterangan dari yayasan pendidikan kristen karya bahari salibaharu nomor set smk kr kb x1i atas nama yun taraf. ss. dan royal katering, bukti fotokopi surat keterangan nomor sman xl dari dinas pendidikan, pemuda dan olahraga sma negeri larung, bukti fotokopi surat pernyataan atas nama signatus ruang, bukti fotokopi surat nomor panas kec. kalibaru oktober tentang adanya sekelompok masyarakat kecamatan kalibaru menerima beras dari sponsor teo supit untuk salah satu kandidat nomor bukti bukti beras seberat yang sudah dimasak dalam karung yang dibagikan oleh pasangan calon bupati dengan nomor elly last), bukti foto foto (delapan buah) beberapa karung beras yang siap dibagikan kepada masyarakat, atas beras tersebut terdapat gambar pasangan calon bupati dengan nomor urut elly last), bukti rekaman dalam vcd mengenai wawancara dengan para mahasiswa yang khusus didatangkan dari bitung oleh pasangan calon bupati dengan nomor urut yang diduga untuk menambah perolehan suara bagi pasangan calon bupati dengan nomor urut bukti laporan keluhan pegawai negeri sipil atas perlakuan tidak wajar dan kesewenang wenangan bupati kepulauan talaud, sdr. elly engelbert last, yang dikeluarkan melonguane pada tanggal november selain itu pemohon telah menghadirkan (delapsaksi pemohon: zeta laura saksi tps) bahwa setelah selesai pencoblosan masih terdapat kurang lebih pemilih yang tidak dapat menggunakan hak pilihnya karena tidak ada dalam daftar pemilih tetap maupun dalam daftar pemilih tambahan, bahwa tps desa malat tidak menggunakan fasilitasi yang disiapkan komisi pemilihan umum dalam hal ini bilik suara:: bahwa adanya kecurangan kecurangan tersebut oleh saksi tidak dilaporkan kepada bawaslu, apollos maradona (saksi tps desa mala)orang memilih rumah sakit, salah satunya ibu yati pulu anggota perwakilan manado membawasuara tps rumah sakit adalah peserta nomor urut rusticus karel awal tps desa samudra)dari kecamatan. bahwa dalam pelaksanaan pencoblosan adorang yang masih bawah umur tersebut, martin ontorael tps desa taruhan selatan kecamatan beo selatan) bahwa saksi mendapatkan kartu pemilih ganda, (satu) kartu dua minggu sebelum pelaksanaan pencoblosan, dan yang kedua(lima)ablon ambalan lalenoh.andmendatangkan orang dari bitung melalui kapal: dan beberapa orang dari daerah lain yang tujuannya untuk pemilukada kabupaten kepulauan talaud,seperti pembagian beras dan beasiswa anak anak sekolah. berkat dengan beasiswa diklaim milik pasangan calon nomor itu satu,, petrus manga saksi panas) bahwa saksi adalah panitia pengawas pemilihan umum, dan pada tanggal november saksi didatangi beberapa orang yang mengancam saksi,, tersebut disampaikan setelah pemilukada: bahwa berkait dengan pembagian beras, sudah dilaporkan kepada panas kabupaten, i2. menimbang bahwa memohonsenin tanggal november yang pada pokoknya sebagai berikut: bahwa memohon sangat keberatan dengan pengajuan permohonan guo mahkamah konstitusi oleh pemohon terhadap pembatalan penetapan hasil penghitungan suara pemilihan umum kepala daerah kabupaten kepulauan talaud provinsi sulawesi utara, yang ditetapkan oleh memohon pada hari senin tanggal november dengan alasan bahwa sesuaibahwa permohonan perbatasyang bersangkutan" lebih lanjut ditegaskan oleh nomor tahun tentang perubahan kedua atas nomor tahun tentang pemerintahan daerahkni pada tanggal april dan (enam) bulan kemudian mahkamah konstitusi telah mengeluarkantetapkan pada tanggal oktober sehingga dengan demikian secara normatif pengajuan keberatan atas hasil penghitungan suara pemilihan umum kepala daerah telah berlaku dan telah pula diketahui oleh pemohon jauh sebelum penetapan hasil pemilihan umum kepala daerah kabupaten kepulauan talaud yang telah ditetapkan oleh memohon, sehingga pengajuan permohonan guo dari pemohon yang telah registrasi pada hari rabu tanggal november bawah nomor php d vi mahkamah konstitusi sudah melebihi batas waktu (tiga) hari sebagaimana maksud dari peraturan tersebut, oleh karenanya berkenan kiranya majelis hakim yang memeriksa perkara guo menyatakan permohonan yang diajukan oleh dr. ramon amman dan drs. martin membuat tersebut dinyatakan tidak dapat diterima. apabila majelis hakim berpendapat lain maka memohon akan menyampaikan hal hal sebagai berikut: bahwa kabupaten kepulauan talaud propinsi sulawesi utara, adalah merupakan daerah pemekaran dari kabupaten kepulauan sangihe provinsi sulawesi utara pada tahun dengan (sembilan belas) kecamatan dan (seratus lima puluh tiga) desa dengan jumlah penduduk laki laki (empat puluh dua ribu enam ratus tujuh puluh delapan) jiwa dan perempuan (tiga puluh sembilan ribu sembilan ratus dua puluh dua) jiwa sehingga jumlah keseluruhan adalah (delapan puluh dua ribu enam ratus) jiwa dengan jumlah pemilih adalah sebanyak (enam puluh satu ribu lima ratus lima puluh tujuh) jiwa. bahwa pada pemilihan umum kepala daerah kabupaten kepulauan talaud yang dilaksanakan pada hari senin tanggal oktober dari pemilihan yang terdaftar sebanyak (enam puluh satu ribu lima ratus lima puluh tujuh) yang menggunakan hak pilihnya adalah sebanyak (lima puluh tiga ribu enam ratus dua puluh tujuh) sedangkan yang tidak menggunakan hak pilihnya adalah sebanyak (tujuh ribu sembilan ratus tiga puluh) yang tersebar (seratus delapan puluh tiga) tps tempat pemungutan suara). bahwa pada pemilihan umum kepala daerah kabupaten kepulauan talaud terlebih khusus pada saat pemungutan suara, mulai dari panitia pemungutan suara pps) kelompok penyelenggara pemungutan suara kpps) dan panitia pemilihan kecamatan ppk) sudah melaksanakan tugasnya dengan baik sesuai dengan ketentuan sampai dengan nomor tahun mana proses pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara serta rekapitulasi suara dihadiri juga oleh masing masing saksi dari pasangan calon kepala daerah termasuk saksi saksi dari pemohon dan tidak pernah mengajukan keberatan atas proses pelaksanaan pemilihan umum kepala daerah kabupaten talaud tersebut dan pada akhirnya berita acara dan sertifikat hasil perhitungan suara sudah ditandatangani oleh kpps bersama anggotanya bahkan juga ditandatangani oleh masing masing saksi dari pasangan calon. bahwa adapun hasil rekapitulasi penghitungan suara pemilihan umum kepala daerah kepulauan talaud pada tanggal november yang ditetapkan oleh memohon adalah sebagai berikut: pasangan calon dr. elly engelbert last dan drs constantine tanggal dengan perolehan jumlah suara (tiga puluh satu ribu sembilan ratus tujuh) suara atau y4. pasangan calon dr. ramon amman dan drs martin membuat pemohon) dengan perolehan jumlah suara (lima belas ribu empat ratus lima puluh delapan) suara atau pasangan calon petrus tuwongkesong, dan irene bernetje riung sos dengan perolehan jumlah suara (tiga ribu seratus lima puluh sate) suara atau pasangan calon jim jacob bee dan herman tatarica dengan perolehan jumlah suara (seribu dua ratus lima puluh delapan) suara atau pasangan calon drs. fruits tumbang dan hendrik sumapode dengan perolehan jumlah suara (seribu seratus dua puluh enam) suara atau pasangan calon tamanihe pontolumiu se. dan john using dengan perolehan jumlah suara (tiga ratus enam puluh delapan) suara atau maka dengan demikian memohon menetapkan bahwa pasangan calon dr. elly engelbert last sebagai kepala daerah kepulauan talaud dan drs. constantine tanggal sebagai wakil kepala daerah kabupaten kepulauan talaud adalah sudah sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku dan seiring pula dengan ketentuan nomor tahun tentang perubahan kedua nomor tahun tentang pemerintahan daerah yang menyatakan bahwa pasangan calon kepala daerah dan wakil kepada daerah yang memperoleh suara lebih dari suara sah ditetapkan sebagai pasangan calon terpilih.konstitusi yang memeriksa perkara guo karena materi permohonan yang diajukan oleh pemohon ramon amman dan drs martin membuat tersebut bukanlah merupakan objek perselisihan pemilihan umum kepala daerah yakni tentang hasil penghitungan suara yang mempengaruhi terpilihnya pasangan calon sebagaimana maksudjuga pemohon dalam surat permohonannydari peraturan mahkamah konstitusi nomor tahun dan oleh karenanya maka sebagai konsekuensi hukumnya permohonan yang diajukan oleh pemohon tersebut haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (vide huruf peraturan mahkamah konstitusi nomor tahun bahwa memohon menolak alasan dari pemohon poin surat permohonan guo yang menyatakan bahwa terjadinya selisih suara yang sangat signifikan antara pemohon dengan pasangan calon dr. elly engelbert last dan drs. constantine tanggal sebanyak (enam belas ribu empat ratus pukul wib, dan registrasi pada tanggal november pukul wib, dengan nomor php.d vi yang menguraikan sebagai berikut: adapun yang menjadi alasan alasan permohonyang secara resmi telah mendapatkan penetapan menjadi peserta pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah kabupaten kepulauan talaud dari memohon dan mendapatkan nomor urut sebagai pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah kabupaten kepulauan talaud. bahwa memohon selaku penyelenggara pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah kabupaten kepulauan talaud diberikan kewenangan khusus oleh undang undang untuk menyelenggarakan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah kabupaten kepulauan talaud pada tanggal oktoberngpenghitungan suara dimaksud adalah sebagai berikut.. enam puluh sembilan) suara tersebut adalah oleh majelis hakim karena jumlah suara tersebut bukanlah suara yang mempengaruhi pasangan calon terpilih cast pemohon yakni elly engelbert last dan drs. constantine tanggal sehingga alasan uraian pemohon tersebut bukanlah menjadi objek pemeriksaan sengketa pemilihan umum kepala daerah sebagai maksud dari undang undang dan peraturan hukum lainnya. bahwa demikian juga alasan permohonan pemohon polita angka sampai dengan angka harus pula ditolak oleh majelis hakim karena selain tidak beralasan dan tidak mempunyai dasar hukum juga hal hal tersebut bukan lagi menjadi domainnya memohon selaku komisi pemilihan umum pemilihan kepala daerah akan tetapi adalah merupakan wewenang dari panitia pemungutan suara dan panitia pengawas pemilu yang masing masing sudah diberi tugas dan wewenang menurut undang undang untuk melaksanakan hal hal seperti yang diuraikan oleh pemohon dalam surat permohonannya dan oleh karenanya memohon sangat tidak sependapat dengan alasan alasan yang diuraikan oleh pemohon tersebut dengan alasan sebagai berikutud non padahal adaihan umumtetap maka pemilih tersebut tetap diberi hak untuk memilih.. bahwa alasan point,.nomor tahun tentang perubahan kedua nomor tahun tentang pemerintahan daerah junctonomor tahun juncto maka hal tersebut adalah merupakan kesalahan dalam administrasi panitia pemungutan suara pps). bahwa alasan point hal tidak maka hal tersebut bukanlah kesalahan dari memohonmedan seterusnya. dst. dan hal tersebut juga bukan merupakan kewenangan dari memohon akan tetapi adalaht, good non padahal tidak maka pemilih ganda yang dimaksud pemohon adalah juga melanggar ketentuan pidana yang menyatakan bahwadisatu atau lebih tps diancam dengan pidana penjara dst.: bahwa alasan pemohon point sampai dengan harus ditolak oleh majelis hakim karena tidak berdasar hukum apalagi pihak pemohon sudah mengambil konklusi permohonannya bahwa tindakan tindakan yang telah disebutkan dari point sampai dengan serta point surat permohonan adalah merupakan pelanggaran ketentuan pidana pemilu yang diatur dalam paragraf ketujuh sampai dengan nomor tahun tentang perubahan kedua atas nomor tahun tentang pemerintahan daerah maka. berdasarkan atas uraian keterangan jawaban memohon tersebut atas berkenan kiranya majelis hakim mahkamah konstitusi yang mulia untuk dapat mengambil putusan sebagai berikut: menyatakan menerima alasan jawaban dari memohon tersebut, menyatakan permohonan yang diajukan oleh pemohon dr. ramon amman dan drs. martin membuat tersebut dinyatakan ditolak atau setidaknya tidak diterimtalaud: bukti fotokopi rekapitulasi dingkat kabupaten:timurutarainpanutampanammemehnanuanglaruorangalibabgolongkebarudanau dan sertifikat hasil penghitungan suara tps, bukti fotokopi penetapan daftar pemilih tetap dan pemilih tambahan pada pemilihan bupati dan wakil bupati kabupaten kepulauan talaud: bukti fotokopi surat pernyataan dan persetujuan jumlah pemilih tetap dan jumlah pemilih tambahan pada pemilihan bupati dan wakil bupati kabupaten kepulauan talaud: selain itu, memohon telah menghadirnovember sebagai berikut: saksi memohon herman bangsa kpps kecamatan orange) bahwa pemilih tps berjumlah ditambah(satu) pemilih tambahan yaitu pasangan calon nomor urut bahwa pemilihan berjalan dengan lancar, pemilihan juga dihadiri oleh saksi pasangan calon. sampai selesainya pemilihan dan penghitungan suara tidak ada complain, bahwa berkait terdapatnya nama orang yang sudah meninggal dalam dpt, (empat)nomor urut kemudian unggul kedua pasangan nomor urut dan yang ketiga adalah nomor urut john langgam pps sawang) tidak ada pemilih lain dari tps yang lain,: herman males ketua pps melenggang tps dan bahwa tps dan melenggang terdapat pemilih, sedangkan jumla: happy maarisit ketua ppk kecamatan) bahwa tps yang berada ppk yang saksi bawahi berdari saksi pasangan calon. saksi yang hadir adalah saksi pasangan calon nomor urut nomor urut dan nomor urut bahwa dari tps dantidak ada kotak yang segelnya sudah terbuka sampai kecamatan: bahwa tidak ada laporan dari tps tps yang berada bawah ppk saksi yang melaporkan kejadian kejadian khusus tps pada saat berlangsungnya pemungutan suara,orang tps desa mala, kecamatan molongoane, yang tidak terdaftar, hal tersebut tidak benarbahwa mengenai tps khusus rumah sakit tersebut adalah untuk para dokter, medis, atau perawat dan orang sakit serta keluarga orang yang sakit, sehingga orang yang dibawa tps khusus tersebut tidak benar, bahwa tidak ada tps rumah tahanan, frans sale ketua kpps, tps desa dayung kecamatan alibaba) bahwa saksi tidak ingat jumlah pemilih yang ada, tetapi yang memilih lebih dari (lima puluh per seratus): bahwa wilayah kecamatan saksi berdasarkan rekap yang menang adalah calon nomor urut dan tidak terdapatdari saksi menjadi saksi sendiri terdaftar tps lain: bahwa sepanjang yang saksi ketahui tidak ada yang menggunakan hak pilihnya dua kali, dan kotak suara pun tidak dipindah pindah: bahwa yang menjadi pemenang tps saksi adalah pasangan nomor ferry tumbal ppk kecamatan sang selatan) bahwa jumlah tps yang ada kecamatan sang selatan sebanyak semua saksi pasangan calon hadir dan tidak ada perdebatan dan tidak ada kejadian khusus,nomor urut yesaya tanda ketua ppk kecamatan ber utara) bahwa jumlah tps kecamatan beo utara sebanyaksuara tersebut tidak ada hambatan khusus, kejadian luar biasa ataupun keberatan dari saksi saksi, bahwa dari hasil rekapitulasi tersebut tidak ada kejadian khusus mulai dari ppk saksi sampai dengan kecamatan tidak ada keberatan. ayub manganguwi ketua ppk kecamatan orange) bahwa jumlah tps kecamatan orange sebanyak tps untuk desa, masing masing desa tps yaitu orange induk, orange dua, orange satu, korsel induk, korsel satu, korsel dua dengan jumlahpasangan calon yang hadir yaitu pasangan calon nomor urut nomor urut dan nomor urut bahwa tidak ada keberatan ataupun persoalan besar sampai dengan rekapitulasi terakhir tingkat kecamatan, bahwa jumlah yang tidak memilih sebanyak dan sebagian besar berada luar daerah: setosa mayor ketua ppk alibaba) bahwa jumlah tps kecamatan alibaba sebanyak tps dengan pemilih tetap sebanyak terdiri dari pemilih tetap dan tambahan. untuk pemilih tambahan berkisar untuk satu wilayah kecamatandan panas tingkat kecamatan, bahwa dalam penghitungan suara tersebut dimenangkan oleh pasangan nomor urut bahwa memberikan atau tidak memberikan hak pilih merupakan hak masing masing orang, saksi tidak dapat memaksakan orang harus untuk pasangan calon ir. petrus tuwongkesong, m.m. dan irene bernetje riung, sos. dengan jumlah (tiga ribu seratus lima puluh satu) suara. untuk pasangan calon jim jacob bee herman tatarica dengan jumlah (seribu dua ratus lima puluh delapan) suara. untuk pasangan calon drs. fruits tumbang dan hendrik sumapode, s.h. dengan jumlah (seribu seratus dua puluh enam) suara. untuk pasangan calon tamanihe pontolumiu, s.e., m.m. dan john ssing, s.h. dengan jumlah (tiga ratus enam puluh delapan) suara. hal ini berarti sesuai dengan rekapitulasi yang telah ditetapkan oleh memohon pada hari senin tanggal novemberapa yang menjadi dasar dari penghitungan suara tersebut atas.lebih diakibatkan oleh karena: pemilih yang telah masuk dalam daftar pemilih tetap dpt) tetapi tidak diberikan hak untuk memilih antara lain: desa sawang kecamatan melonguane terdaftar dalam daftar pemilih tetap sebanyak (delapan) orang tetapi tidak diberikan hak untuk memilih dengan cara tidak diberikan surat undangan. melonguane terdaftar dalam daftar pemilih tetap tetapi tidak diberikan hak untuk memilih dengan cara tidak diberikan surat undangan. ini dialami oleh (sepuluh) orang pemilih.. bahwa semua proses berjalan lancar dan tidak ada keberatan dari pihak manapun, son panah ketua ppk kecamatan sang) bahwa jumlah tps wilayah kecamatan sang sebanyaknomor urut dan nomor urut bahwa dari tps tidak ada keberatan ataupun kejadian luar biasa wilayah tempat saksi bertugas, bahwa itu tidak ada yang menimbulkan sesuatu yang patut dicurigai, bahwa dalam penghitungan suara tersebut dimenangkan oleh pasangan nomor urut rayon malangkab ketua ppk kecamatan beo) bahwa jumlah tps kecamatan beo sebanyaknomor urut dan pemenang kedua pasangan nomor urut bahwa dalam rekapitulasi tersebut, tidak ada keberatan dari saksi saksi, bahwa pihak yang hadir yaitu saksi pasangan calon nomor urut nomor urut dan nomor urut camat, dan danramil, bahwa semua saksi yang hadir menandatangani. samuel asdasda ketua ppk kecamatan beo selatan) bahwa jumlah tps kecamatan beo selatan sebanyak tps dengan jumlah pemilih tetap sebanyak suara sah sebanyak bahwa ketika rekapitulasi, yang memasukkan rekomendasi hanya pasangan calon nomor urut nomor urut nomor urut dan nomor urut sedangkan pasangan calon nomor dan nomor tidak memasukkan rekomendasi, dan yang hadir pasangan calon nomor nomor dan nomor camat, dan panas, bahwa tidak ada kejadian atau laporan dari pps atau tpnomor urut bury memahat ketua ppk kecamatan puluhan) bahwa jumlah tps kecamatan puluhan sebanyak, bahwa kecamatan puluhan, proses pilkada berjalan lancar, aman, dan tertib sejak dari daftar pemilih sampai pada pelaksanaan. platin puansalaing ketua ppk kecamatan rains) bahwa wilayah kecamatan rains ada tps dengan jumlah pemilih tetap sebanyak pemilih. yang memilih sebanyak pemilih dan suara tidak sah karena rusak sebanyak suara, bahwa wilayah kecamatan rains yang hadir pada penghitungan suara ppk yaitu orang saksi dari pasangan nomor urut dengan pasangapenghitungan dimulai pada pukul dan selesai pukul siang:jimmy kasau ketua ppk kecamatan kalangan) bahwa wilayah kalangan terdapat tps, kpps karena ada satu tps yang pemilihnya berjumlah sehingga dibagi menjadi kpps. jumlah dpt dari, bahwa pihak pihak yang hadir pada saat rekapitulasi kecamatan, bahwa penghitungan berlangsung selamerasa dimenangkan oleh pasangan calon nomor urut deer last ketua ppk kecamatan game) bahwa wilayah game terdapat tps dengan pemilih sebanyak suara sah sebanyak tidak memilih sebanyak pemilih dengan alasan sebanyak pemilih tidak berada tempat, danihak kecamatan, dan panas, tanpa catatan keberatan), bahwa laporan dari tps semua baik, bahwa dalam penghitungan suara tersebut dimenangkan oleh pasangan calon nomor urut novalina bunda anggota ppk kecamatan kebaruan) bahwa ketua ppk kecamatan kebaruan berhalangan hadir, bahwa jumlah tps ppk kebaruan sebanyak tps dengan jumlah pemilih tetap sebanyak pemilih. suara sah sebanyak suara, yang tidak memilih sebanyak karena berada luar daerah, dan suara rusak. bahwa pihak yang hadir pada saat rekapitulasi yaitu saksi saksi pasangan calon nomor urut nomor urut dan nomor urut sedangkan saksi saksi pasangan calon nomor urut nomor urut dan nomor urut tidak hadir: bahwa dalam penghitungan suara tersebut tidak ada keberatan dari pihak manapun (formulir keberatan masih kosong), bahwa dalam penghitungan suara tersebut dimenangkan oleh pasangan calon nomor urut ante mahavamsa ketua kecamatan larung) bahwa kecamatan larung ada tps yang daftar pemilih tetap dpt) kecamatan dimaksud berjumlah pemilih, dengan, bahwa rekap penghitungan suara kecamatan dilakunomor urut dangeorge aussi anggota panas kabupaten talaud) saksi adalah ketua panas dari kabupaten talaud pada bagian anggota ketua pokja pilkada. selain sebagai panas, saksi juga bekerja sebagai pnspelanggaran pidana mengenai money politic, yaitu: pemberian sembako oleh oleh pasangan calon nomor urut, pelanggaran pelanggaran pidana tersebut telah saksi tindak lanjuti sesuaibahwa pelanggaran pidana tersebut baru sampai masih tingkat penyidik. sedangkan untuk pelanggaran administratif: tidak ada satupun komplainnomor nomor dan nomor ikut hadir dalam rekapitulasi dimaksud, i2.5j menimbang bahwa pemohon dan memohon telah menyampaikan kesimpulan tertulis masing masing bertanggal november dan diterima kepaniteraan mahkamah pada hari itu juga jumat tanggal november masing masing pukul wib dan pukul wibkepulauan talaud yang ditetapkan oleh komisi pemilihan umumerdasarkan penetapan nomor urut pasangan calon bupati dan wakil bupati kabupaten kepulauan talaud tahundr. elly engelbert last dan drs. constantine tanggal, dengan suara sejumlah suaraerbitkdengan terlebih dahulu daftar pengadilan negeri tahuna sesuai sum tanggal november yang kemudian berkas permohonan tersebut, oleh pengadilan tinggi manado melalui suratnya nomor .u ht. x1 tanggal november dilimpahkan mahkamah konstitusi, serta terima pada hari dan tanggal yang sama,rkpu kabupaten kepulauan talaud tanggal november adalah, pemilih yang tidak terdaftar dalam dpt namun diberikan hak untuk memilih antara lain: kecamatan melonguane induk desa mala tps rumah sakit jumlah (enam) orang. termasuk pemberian fasilitas kepada mahasiswa kurang lebih (sembilan ratus) orang pulang talaud dengan menggunakan kapal ferry tanpa dipungut biaya. pemberian beras kurang lebih kilogram per pemilih yang memegang kartu atas nama pasangan calon dr. elly dan drs. constantine tanggal dan uang rp. (lima puluh ribu rupiah). hal itu terjadi hampir seluruh desa dan kelurahan kabupaten kepulauan talaud. bahwa orang yang cacat mental masing masing bernama deny asramanya dan ril arramatta yang semestinya tidak berhak untuk memilih tetapi diberikan hak untuk memilih. hal ini terjadi desa dalam kecamatan alibaba. bahwa anak anak yang masih berada bawah umur yang semestinya tidak mempunyai hak untuk memilih tetapi diberikan hak untuk memilih yaitu: desa samudra induk tps ada (tiga) orang anak bawah umur yang diberikan hak pilih yaitu: sugianto kalimat lahir tanggal mei doli hentian lahir tanggal desember namun dicantumkan dalam daftar pemilih tambahan lahir tanggal februari indra kalimat lahir tanggal januari desa maritim ada satu orang anak bawah umur diberikan undangan untuk memilih. bahwa adanya nama: dengan demikian:yang menjadi dasar dari penghitungan suara tersebut:diakibatkan oleh: pemilih yang telah masuk dalam daftar pemilih tetap dpt) tetapi tidak diberikan hak untuk memilih, antara lain, desa sawang kecamatan melonguane dan melonguane, pemilih yang tidak terdaftar dalam dpt namun diberikan hak untuk memilih, antara lain, kecamatan melonguane induk desa mala tps rumah sakit, termasuk pemberian fasilitas kepada mahasiswa kurang lebih (sembilan ratus) orang pulang kepulauan talaud dengan menggunakan kapal ferry tanpa dipungut biaya: cc. adanya pembagian beras kurang lebih lima kilogram per pemilih dan uang (lima puluh ribu rupiah), bagi yang memegang kartu atas nama pasangan calon dr. elly engelbert last dan drs. constantine tanggal dan hal tersebut terjadi hampir seluruh desa dan kelurahan se kabupaten kepulauan talaud, desa dalam kecamatan alibaba orang yang cacat mental masing masing bernama deny asramanya dan ril arramatta diberikan hak untuk memilih: anak anak bawah umur diberikan hak untuk memilih, yaitu desa samudra induk tps ada tiga orang dan desa maritim ada satu orang anak:pasangan calon dr. elly engelbert last dan drs. constantine tanggal, yaitu terjadi desa orange selatan,:, pada saat pelaksanaan pendataan pemilih baikkarena tidak terdaftar seperti kelurahan melonguane kecamatan melonguane, berdasarkan informasi yang didapat, pada hari pelaksanaan pemilihan bupati dan wakil bupati didapat informasi terdapat beberapa desa yang masyarakatnya tidak memilih diakibatkan karena: adanya para pemilih yang tidak dipanggil pada saat pemilihan: adanya para pemilih yang tidak didaftar ulang ataupun yang tidak mendapatkan kartu pemilih:engelbert last dan calon wakil bupati drs. constantine tanggal pasangan calon nomor urut pembagian beras dan uang, bahwa terjadinya perbedaan suara yang cukup signifikan tersebut, semata mata terjadi.:an calon wakil bupati dr. elly engelbert last dan, i3. menimbang bahwa untuk menguatkan dalil dalilnya, pemohon selain telah mengajukan bukti surat bukti sampai dengan juga mengajukan delapan orang saksi resmi pesert.1j saksi zeta laura bahwa setelah selesai pencoblosan masih terdapat kurang lebih an pemilih yang tidak dapat menggunakan hak pilihnya karena tidak ada dalam daftar pemilih tetap, maupun dalam daftar pemilih tambahan, bahwa tps desa malat tidak menggunakan fasilitas yang disiapkan kpu, dalam hal ini bilik suara,,, bahwa adanya kecurangan kecurangan tersebut oleh saksi tidak dilaporkan kepada bawaslu, i3. saksi apollos maradonaenam orang memilih rumah sakit, salah satunya ibu yati pulu anggota perwakilan manado membawa enamtps rumah sakit adalah pasangan calon nomor urut i3. .3j saksi rusticus karel awalkecamatan. bahwa dalam pelaksanaan pencoblosan ada tigtiga orang yang masih bawah umur tersebut, i3. saksi martin ontorael bahwa saksi mendapatkan kartu pemilih ganda, kartu pertama didapat dua minggu sebelum pelaksanaan pencoblosan, dan kartu kedua didapatlimai3. .5j saksi ablon ambalan lalenohi3. saksiompact disc cd)urut mendatangkan dua orang dari bitung melalui kapal, dan beberapa orang dari daerah lain yang tujuannya untuk pemilukada kabupaten kepulauan talaud, i3. .7j saksiurut seperti pembagian beras dan beasiswa anak anak sekolah. terkait dengan beasiswa, diklaim milik pasangan calon nomor urut: i3. .8j saksi petrus manga saksi panas) bahwa saksi adalah panitia pengawas pemilu, pada tanggal november saksi didatangi beberapa orang yang mengancam saksi:t tersebut disampaikan setelah pemilukada, bahwa terkait dengan pembagian beras, sudah dilaporkan kepada panas kabupaten,yang memeriksa perkara guo karena materi permohonan yang diajukan oleh pemohon dr. ramon amman dan drs. martin membuat tersebut bukanlah merupakan objek perselisihan pemilihan umum kepala daerah, yakni tentang hasil penghitungan suara yang mempengaruhi terpilihnya pasangan calon,pemohon jugangka dari peraturan mahkamah konstitusi nomor tahun bahwa memohon menolak alasan dari pemohon poin yang menurut pemohon, karena jumlah suara tersebut bukanlah suara yang mempengaruhi pasangan calon terpilih cast pemohon,, yakni dr. elly engelbert last dan drs. constantine tanggal, bahwa demikian juga alasan permohonan pemohon polita angka sampai dengan angka harus pula ditolak, karena selain tidak beralasan dan tidak mempunyai dasar hukum, hal hal tersebut juga bukan lagi menjadi domainnya memohon selaku komisi pemilihan umum pemilihan kepala daerah, akan tetapi merupakan wewenang dari panitia pemungutan suara dan panitia pengawas pemiluood non ,upemilih tetap maka pemilih tersebut tetap diberi hak untuk memilih:yang jumlahny, bahwa alasan poin.ber,undang undang nomor tahun juncto undang undang, maka hal tersebut adalah merupakan kesalahan dalam administrasi panitia pemungutan suara pps),, bahwa alasan poinhal tidak, maka hal tersebut bukanlah kesalahan dari memohon,bukan merupakan kewenangan dari memohon akan tetapi good non , maka pemilih ganda yang dimaksud pemohon juga melanggar ketentuan pidana bahwa alasan pemohon poin sampai dengan harus ditolak, karena tidak berdasar hukum, apalagi pihak pemohon sudah mengambil konklusi bahwa tindakan tindakan yang telah disebutkan dari poin sampai dengan serta poin permohonan merupakan pelanggaran ketentuan pidana pemilu yang diatur dalam paragraf ketujuh: i3. menimbang bahwa untuk menguatkan dalil dalilnya, memohon selain telah mengajukan alat bukti tulis bukti sampai dengan bukti juga mengajukan orang saksi resmi panitisaksi herman bangsa bahwa pemilih tps berjumlah ditambah satusatu pemilih tambahan, yaitu pasangan calon nomor urut bahwa berkait terdapatnya nama orang yang sudah meninggal dalam dpt, empatsatucalon nomor urut kemudian unggul kedua pasangan calon nomor urut dan yang ketiga adalah pasangan calon nomor urut i3. saksi john langgam, tidak ada pemilih lain dari tps yang lain, i3. saksi herman males pasangan calon dr. elly last dan tanggal. kejadian ini terjadi desa orange selatan. orang orang yang telah meninggal dunia ini adalah: julian bee meninggal tanggal september boneka guida meninggal tanggal agustus bernard daripada meninggal tanggal maret telp bee meninggal tanggal januari.. hal tersebut menjadi nyata desa rangka dimana terdapat (dua belas) suara yang memilih kepada pasangan calon bupati dan wakil bupati, dr. ramon amman dan drs. martin membuat, namun telah dimasukkan dalam dan menjadi satu kesatuan dengan suara pasangan calon bupati dan wakil bupati dr. elly engelbert last dan drs. constantine tanggal, sehingga desa tersebut pasangan calon dr. elly engelbert last dan drs. constantine tanggal mendapatkan (seratus persen) suara. pada saat pelaksanaan pendataan pemilih baik ituoleh karena tidak terdaftar seperti antara lain terdapat kelurahan melonguane kecamatan melonguane. bahwa, pada hari senin, tanggal oktober kabupaten kepulauan talaud melakukan pemilihan kepala daerahnya. bahwa tps dan tps melenggang terdapat pemilih, sedangkan jumlah pemili, i3. saksi happy maarisit bahwa tps yang berada ppk yang saksi bawahi setiga dari enam saksi pasangan calon.dari tps dan satuenam orang tps desa mala, kecamatan molongoane yang tidak terdaftar, hal tersebut tidak benar, karenai3. .5j saksi frans sale bahwa saksi tidak ingat jumlah pemilih yang ada, tetapi yang memilih lebih dari (lima puluh persen), bahwa wilayah kecamatan dalam, berdasarkan rekap, yang menang adalah pasangan calon nomor urut tidak adasatu dari saksi menjadi saksi sendiri terdaftar tps lain, bahwa sepanjang yang saksi ketahui tidak ada yang menggunakan hak pilihnya dua kali, kotak suara pun tidak dipindah pindah, bahwa yang menjadi pemenang tps saksi adalah pasangan nomor urut i3. .6j saksi ferry tumbal bahwa tps kecamatan sang selatan berjumlah sembilan, semua saksi pasangan calon hadir, tidak ada perdebatan, dan tidak ada kejadian khusus.ducalon nomor urut i3. saksi yesaya tanda bahwa tps kecamatan beo utara berjumlah delapanrekapitulasi suara tersebut tidak ada hambatan khusus. dari ppk saksi, sampai tingkat kecamatan tidak ada keberatan dari saksi saksi, i3. saksi ayub manganguwi bahwa tps kecamatan orange sejumlah tps untuk desa, masing masing satu desa satu tps, yaitu orange induk, orange dua, orange satu, korsel induk, korsel satu, dan korsel dua dengan daftartiga pasangan calon yang hadir, yaitujumlah yang tidak memilih sebanyak dan sebagian besar berada luar daerah: i3. .9j saksi setosa mayor bahwa tps kecamatan alibaba sejumlah tps serta jumlah pemilih tetap sebanyak orang. untuk pemilih tambahan berkisar untuk satu wilayah kecamatan alibabaurut dan panas tingkat kecamatan, bahwa memberikan atau tidak memberikan hak pilih merupakan hak masing masing orang. saksi tidak dapat memaksakan orang harus: bahwa semua proses berjalan lancar dan tidak ada keberatan dari pihak manapun, i3. .10j saksi son panah bahwa tps wilayah kecamatan sang berjumlah sembilansembilan tps wilayah tempat saksi bertugas tidak ada keberatan ataupun kejadian luar biasa, bahwa dalam penghitungan suara tersebut dimenangkan oleh pasangan calon nomor urut i3. saksi rayon malangkab bahwa tps kecamatan beo sejumlahcalon nomor urut dan pemenang kedua pasangan calon nomor urut bahwa dalam rekapitulasi tersebut, saksi saksi tidak ada yang berkeberatan saksi yang hadir menandatangani berita acara rekapitulasi: bahwa pihak yang hadir yaitu saksi pasangan calon nomor urut saksi pasangan calon nomor urut nomor urut dan saksi pasangan calon nomor urut nomor urut camat, dan danramil: i3. saksi samuel asdasda bahwa tps kecamatan beo selatan berjumlah tujuh tps dengan jumlah pemilih tetap sebanyak suara sah sebanyak bahwa pada saat rekapitulasi, yang memasukkan rekomendasi hadan pasangan calon nomor urut tidak memasukkan rekomendasi, dan yang hadir saksi pasangan calon nomor urut pasangan calon nomor urut pasangan calon nomor urut camat, dan panacalon nomor urut i3. saksi bury memahat bahwa tps kecamatan puluhan sebanyak lima. kecamatan puluhan, proses pemilukada berjalan lancar, aman, dan tertib sejak dari daftar pemilih sampai pada pelaksanaan. i3. .14j saksi platin puansalaing bahwa wilayah kecamatan rains ada tps dengan jumlah pemilih tetap sebanyak yang memilih sebanyak dan suara tidak sah karena rusak sebanyak suara: bahwa wilayah kecamatan rains yang hadir pada penghitungan suara ppk, yaitu dua orang saksi dari pasangan calon nomor urut dan pasangan caloi3. .15j saksi jimmy kasau bahwa wilayah kalangan terdapat lima tps, enam kpps karena ada satu tps yang pemilihnya berjumlah sehingga dibagi menjadi dua kpps. jumlah dpt dari lima: bahwa pihak pihak yang hadir pada saat rekapitulasi kecamatan,: bahwa penghitungan berlangsung selama li, dimenangkan oleh pasangan calon nomor urut i3. .16j saksi deer last bahwa wilayah game terdapat tps dengan pemilih sebanyak suara sah sebanyak yang tidak memilih sebanyak pemilih yang jumlahnya kurang lebih pemilih tidak berada tempat, empatara petugas kecamatan, dan panas:, tanpa ada catatan keberatan). penghitungan suara tersebut dimenangkan oleh pasangan calon nomor urut i3. saksi novalina bunda bahwa jumlah tps ppk kecamatan kebaruan sejumlah tps dengan jumlah pemilih tetap sebanyak pemilih. suara sah sebanyak suara, yang tidak menggunakan hak pilihnya sejumlah karena berada luar daerah, dan suara rusak, bahwa pihak yang hadir pada saat rekapitulasi yaitu saksi sakspasangan calon nomor urut pasangan calon nomor urut dan pasangan calon nomor urut tidak hadir, bahwa dalam penghitungan suara tersebut dimenangkan oleh pasangan calon nomor urut i3. .18j saksi ante mahavamsa bahwa kecamatan larung ada tps daftar pemilih tetap dpt) kecamatan larung berjumlah pemilih,: bahwa rekapitulasi penghitungan suara kecamatan dilaksanapasangan calon nomor urut sertai3. .19j saksi george aussi bahwa saksi adalah anggota panas dari kabupaten talaud pada bagian officio ketua pokja pilkada. selain sebagai panas, saksi juga bekerja sebagai pegawai negeri sipildempat pelanggaran tindak pidana pemilu mengenai money politic, yaitu: pemberian sembako oleh pasangan calon nomor urut rama)urut: pelanggaran pelanggaran pidana tersebut telah saksi tindak lanjuti sesuai denganpelanggaran pidana tersebut baru sampai masih tingkat penyidik, sedangkan untuk pelanggaran administratif,,, tidak ada satu pun complainturut pasangan calon nomor urut nomor pasangan calon nomor urut nomor dan pasangan calon nomor urut nomor ikut hadir dalam rekapitulasi dimaksud:eksepsi memohon yang pada intinya menyatakan bahwa permohonan pemohon telah melewati tenggat tiga hari sebagaimana ditentukamohon menerbitkpada tanggal november sedangkan pemohon mengajukan keberatan hasil penghitungan suara pemilukada mahkamah tanggal november dengan nomor registrasi php.d vi memohon mohon kepada majelis hakim konstitusi untuk menyatakan permohonan pemohon tidak dapat diterima, i3. menimbang, terhadap eksepsi memohon tersebut, mahkamah berpendapat: i3. bahwa permohonan pemohon didaftar pengadilan negeri tahuna, sesuai dengan akuntansi surat kuasa untuk membayar sum) pada tanggal november kemudian permohonan dimaksud oleh pengadilan tinggi manado dilimpahkan mahkamah sesuai surat nomor .u ht. x1 dengan lampiran satu berkas perihal pengiriman berkas permohonan perkara pemilukada talaud tanggal november (kedua surat dimaksud terlampir) yang ditujukan kepada ketua mahkamah konstitusi jakarta dan diterima kepaniteraan mahkamah pada tanggal november dengan nomor pan.mk xi pukul wib: i3. bahwa permohonan pemohon diajukan mahkamah dalam keadaan transisi, karena kewenangan untuk memeriksa, mengadili, dan memutus sengketa hasil penghitungan suara pemilukada, sebelumnya merupakan kewenangan mahkamah agung sebagaimana diatur dalam undang undang nomor tahun tentang pemerintahan daerah, namunimaksud beralih menjadi kewenangan mahkamah konstitusi (vide yang secara efektif mulai berlaku tanggal november yaitu setelah ditandatanganinya berita acara pengalihan wewenang mengadili oleh mahkamah agung dan mahkamah konstitusi pada tanggal oktober i3batas waktu pengalihan kewenangan dari mahkamah agung kepada mahkamah konstitusi paling lama (delapan belas) bulan sejak undang undang guo diundangkan tanggal april guo mengandung makna bahwa selama tenggat dimaksud belum terlampaui dan mahkamah agung tidak menyerahkan kewenangan tersebut kepada mahkamah konstitusi, maka sengketa hasil pemilukada masih menjadi kewenangan mahkamah agung (vide putusan nomor php.d vi tanggal september i3. bahwa pemohon mengajukan keberatan sengketa hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh memohon pengadilan tinggi manado melalui pengadilan negeri tahuna dengan permohonan bertanggal november bahwa oleh karena kewenangan mengadili sengketa hasil penghitungan suara pemilukada oleh mahkamah agung dialihkan kepada mahkamah konstitusi pada tanggal oktober dan kewenangan dimaksud mulai efektif beralih mahkamah konstitusi pada tanggal november maka pengadilan tinggi manado pada tanggal november melimpahkan berkas permohonan pemilukada kabupaten kepulauan talaud yang diajukan oleh pemohon kepada mahkamah konstitusi, i3. .5j bahwa pemohon mendaftarkan sengketa. tenggat bahwa, namun pada kenyataannya pada sore hari tanggal oktober juga, pemohon telah mendapatkan informasi dari beberapa desa yang menyatakan bahwa mereka tidak memilih yang diakibatkan karena adanya para pemilih yang tidak dipanggil pada saat pemilihan. adanya para pemilih yang tidak didaftar ulang ataupun yang tidak mendapatkan kartu pemilih.last dan tanggal pasangan calon nomor bahwa, pembagian beras ini sebenarnya telah terjadi jauh sebelum masa kampanye, bahkan pada masa kampanye dan terparah adalah pada masa tenang sebelum pemilihan. sangat disayangkan memang pembagian beras ini telah. bahwa, pembagian beras ini merupakan hal yang patut ditaburkan oleh setiap anggota peserta pilkada, namun tidak dilaksanakan dengan baik oleh tim panas dan kpud, sehingga pembagian beras ini telah berlangsung. bahwa, perlu diketahui beras yang dibagi bagikan oleh tim sukses pasangan nomor urut kepada warga masyarakat kabupaten kepulauan talaud dalam rangka pemilukada adalah beras yang berasal dari bantuan bulog pemerintah kabupaten kepulauan talaud, sehingga sebenarnya tim pasangan calon nomor urut telah menyalahgunakan kewenangannya sebagai bupati memakai akses dan atau fasilitas negara yang notabene dilarang keras oleh undang undang. bahwa selain beras yang telah dibagi bagikan, juga ada pemberian berupa uang sebesar rp. (tiga puluh ribu rupiah) yang dibagi bagikan kepada masing masing orang pemilih yang pada hakikatnya dapat mempengaruhi pemilih dalam memberikan hak pilihnya kepada pasangan calon nomor urut (tiga) hari kerja tersebut dihitung pada saat permohonan diterima kepaniteraan mahkamah, bukan dihitung pada saat permohonan registrasi sebagaimana yang didalilkan oleh memohon. oleh karena permohonan pemohon merupakan perkara pelimpahan dari pengadilan tinggi manado, maka tenggat (tiga) hari kerja dihitung pada saat permohonan didaftar pengadilan yang bersangkutan, untuk permohonan guo didaftar pengadilan negeri tahuna pada tanggal november berdasarkan bukti pembayaran panjar biaya perkara. bahwa memohon mengeluarkan penetapan hasil penghitungan suara pemilukada kabupaten kepulauan talaud pada tanggal november bukti vide undang undang nomor tahun tentang pemerintahan daerah), sehingga apabila permohonan keberatan tersebut diajukan oleh pemohon pengadilan negeri tahuna tanggal november maka permohonan demikian masih dalam tenggat sebagaimana ditentukan olehpermohonan pemohon masih dalam tenggat yang ditentukan oleh peraturan perundang undangan, maka eksepsi memohon mengenai tenggat pengajuan permohonan tidak tepat dan karena itu harus dinyatakan tidak dapat diterima: dalam pokok perkara i3.16j) menimbang bahwa pemohon dalam permohonannya bertanggal november pada pokoknya mendalilkan sebagai berikut: bahwa pemohon menolak dengan tegas rapat pleno rekapitulasi penghitungan suara yang dilakukan oleh memohon, karena penghitungan suara tersebut didasarkan pada data fiktif, rekayasa, dan tidak sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku. rekapitulasi penghitungan suara oleh memohon telah menghasilkan perolehan suara sebagai berikut: pasangan calon dr. elly engelbert last dan drs. constantine tanggal memperoleh suara, pasangan calon dr. ramon amman dan drs. martin membuat memperoleh suara, pasangan calon ir. petrus tuwongkesong, m.m., dan irene bernetje ruang, sos memperoleh suara: pasangan calon jim jacob bee dan herman tatarica memperoleh suara, pasangan calon drs. fruits tumbang dan hendrik sumapode, s.h. memperoleh suara, pasangan calon tamanihe pontolumiu, s.e., m.m. dan john ssing, s.h, memperoleh suara, berdasarkan rekapitulasi penghitungan suara memohon tersebut, pemohon memperoleh suara berada peringkat kedua dari pasangan calon dr. elly engelbert last dan drs. constantine tanggal yang memperoleh suara yang berada pada peringkat pertama, sehingga selisih perolehan suara antara pemohon dan pasangan calon terpilih dr. elly engelbert last dan drs. constantine tanggal) adalah suara: bahwa menurut pemohon, selisih suara tersebut terjadi karena adanya penggelembungan suara yang diakibatkan oleh: pemilih yang terdaftar dpt tidak diberikan kartu undangan memilih, yaitu desa sawangan, kecamatan melonguane dan tps rumah sakit desa mala, kecamatan melonguane induk, memberikan biaya perjalanan kepada mahasiswa untuk pulang kampung sebanyak kurang lebih mahasiswa, memberikan beras kurang lebih lima kilogram dan uang sebesar per pemilih yang memegang kartu pemilih atas nama pasangan calon dr. elly engelbert last dan drs. constantine tanggal, pada saat pendataan pemilih tetap dan pemilih tambahan tidak dilakukan secara akurat, sehingga warga masyarakat yang mempunyai hak pilih tidak dapat menggunakan hak pilihnya, terdapat pemilih yang cacat mental bernama denny asramanya dan ril arramatta yang semestinya tidak berhak untuk memilih: terdapat pemilih yang tidak terdaftar dalam dpt, tetapi dapat mencoblos: terdapat pemilih yang masih bawah umur yang semestinya tidak berhak untuk memilih: terdapat orang meninggal yang masuk dalam dpt yang hak pilihnya dipergunakan oleh orang lain: terdapat pemilih ganda yang memilih atas namanya sendiri dan orang lain: pelanggaran pelanggaran dimaksud oleh pemohon telah dilaporkan kepada bawaslu, namunbahwa berdasarkan fakta tersebut atas, pemohon mohon kepada mahkamah untuk membatalkan penetapan memohon tanggal november khusus untuk pasangan calon terpilih dr. elly engelbert last dan drs. constantine tanggal) yang memperoleh suara, karena perolehan suara pasangan calon terpilih dilakukan dengan cara mempengaruhi pemilih. pemohon memohon juga agar mahkamah menghukum memohon untuk menetapkan pemohon sebagai bupati dan wakil bupati kabupaten kepulauan talaud periode i3. menimbang bahwa terhadap dalil dali pemohon tersebut, mahkamah berpendapat bahwa pemohon tidak secara tegas menyebutkan mengenai penetapan memohon yang menjadi objek sengketa. sekalipun pemohon pada persidangan tanggal november telah diberikan kesempatan untuk memperbaiki permohonannya, namun pemohon tidak menggunakan haknya dimaksud: i3. menimbang bahwa yang menjadi objek perselisihan pemilukada adalah mengenai hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh memohon, bukan sengketa pelanggaran administratif dan pelanggaran pidana sebagaimana juga didalilkan oleh memohon.bahwa sengketa pemilukada adalah sengketa mengenai hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh komisi pemilihan umum: i3 menimbang bahwa pemohon dalam permohonan guo lebih menekankan mengenai pelanggaran pelanggaran yang terjadi sebelum dan pada saat pencoblosan, hal tersebut dapat dibaca dalam permohonan guo pada polita angka sampai dengan dan polita angka pembentuk undang undang telah menentukan tenggat hari untuk menyelesaikan sengketa hasil penghitungan suara pemilukada (vide dan pmk 2008j. penentuan tenggat tersebut, pada dasarnya sengketa pemilukada hanya berkaitan mengenai perselisihan hasil perolehan suara. jika semua penyelesaian pelanggaran pemilukada harus diselesaikan oleh mahkamah, maka harus diberikan tenggang waktu yang cukup untuk membuktikan adanya pelanggaran dimaksud, i3. menimbang bahwa terlepas dari hal yang dikemukakan pada paragraf tersebut atas, untuk memberikan perlakuan yang adil bagi para pihak mahkamah perlu menilai, apakah memang benar telah terjadi pelanggaran pemilukada kabupaten talaud yang dapat mempengaruhi terpilihnya pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah: i3. menimbang bahwa pemohon untuk mendukung dalil permohonannya telah mengajukan bukti surat (bukti sampai dengan serta delapan orang saksi, sedangkan memohon mengajukan bukti surat (bukti sampai dengan serta orang saksi. alat bukti dan keterangan saksi tersebut selengkapnya telah diuraikan dalam duduk perkara, dan keterangan pokoknya telah pula diuraikan dalam pertimbangan hukum, maka mahkamah berpendapat sebagai berikut: bahwa pemohon dalam polita angka menyatakan, pemilih tidak terdaftar dalam dpt, tetapi diberikan hak untuk memilih (bukti dalil pemohon demikian berbeda dan bertentangan dengan saksi yang dihadirkan oleh pemohon, zeta laura, yang menerangkan, terdapat sekitar pemilih, tidak dapat menggunakan hak pilihnya karena tidak terdaftar dalam dpt . keterangan saksi demikian kontradiksi dengan dalil pemohon, lagi pula dalil tersebut tidak didukung dengan alat bukti surat berupa kartu undangan memilih yang dikeluarkan oleh kpps, bahwa pemohon dalam polita angka menyatakan, pemilih yang tidak terdaftar dalam dpt, tetapi diberikan hak untuk memilih tps yang berada rumah sakit. dalil pemohon tersebut dikuatkan oleh keterangan saksi pemohon, apollos maradona, yang menerangkan, saksi menemukan enam orang, salah satunya, yati pulu, anggota perwakilan manado, yang tidak mempunyai kartu undangan, tetapi dapat mencoblos . namun keterangan saksi pemohon tersebut dibantah oleh saksi memohon, happy maart, yang menerangkan bahwa tps rumah sakit desa mala, kecamatan molongoane merupakan tps khusus yang diperuntukkan untuk dokter, perawat, pasien, keluarga pasien, dan kpps, sehingga tidak benar ada enam pemilih yang berada luar rumah sakit menggunakan hak pilihnya tps rumah sakit tersebut. sekalipun dalil pemohon telah didukung oleh keterangan saksi dari pemohon, apollos maradona, namun keterangan saksi tersebut diragukan kebenarannya, seharusnya pemohon untuk mendukung dalilnya menghadirkan saksi yang mengalami sendiri cast pemilih yang telah mencoblos tps rumah sakit desa mala, kecamatan molongoane sebagaimana yang didalilkan oleh pemohon, bahwa pemohon dalam polita angka juga mengalikan bahwa mahasiswa diberikan fasilitas pulang kepulauan talaud naik kapal ferry tanpa dipungut biaya (bukti dalil pemohon tersebut bertentangan dengan keterangan saksi dari pemohon, felix amman, yang menerangkan bahwa pasangan calon nomor urut mendatangkan dua orang dari bitung melalui kapal dan beberapa orang dari daerah lain, saksi sama sekali tidak menerangkan mengenai mahasiswa yang dibiayai oleh pasangan calon nomor urut sebagaimana yang didalilkan oleh pemohon. iapun benar pasangan calon nomor urut memberikan biaya pulang kepada mahasiswa, maka tidaklah dapat dipastikan dan dibuktikan kebenarannya bahwa mahasiswa tersebut memilih pasangan calon nomor urut dalil pemohon tersebut masih bersifat asumsi, karena tidak didukung dengan alat bukti lain yang cukup untuk membuktikan dalilnya, bahwa pemohon dalam polita angka dan sampai dengan mendalilkan bahwa pasangan calon nomor urut membagikan kupon kepada masyarakat kabupaten talaud yang berisi beras bantuan dari bulog seberat lima kilogram, dan uang sebanyak per pemilih (bukti buku buku dan buku dalil pemohon tersebut dikuatkan oleh keterangan saksi pemohon, wellington tito toyota, yang menerangkan bahwa sebelum pilkada berlangsung banyak pelanggaran yang dilakukan oleh pasangan calon nomor urut seperti pembagian beras dan pemberian beasiswa kepada anak anak sekolah. namun, keterangan saksi pemohon tersebut berbeda dengan keterangan saksi memohon, george aussi, yang memberikan keterangan sebaliknya, yaitu bahwa saksi sebagai ketua panas telah menerima pelanggaran administratif dan empat pelanggaran pidana. pelanggaran pidana tersebut mengenai money politic, antara lain, berupa pemberian sembako dan pembagian kupon uang sebanyak kepada pemilih yang dilakukan satu hari sebelum pencoblosan oleh tim sukses pasangan calon nomor urut rama pemohon). sekalipun pemohon untuk mendukung dalilnya tersebut telah mengajukan saksi dan bukti berupa beras lima kilogram, namun tidak berarti bahwa dalil pemohon tersebut benar, karena saksi dari memohon telah memberikan keterangan sebaliknya yang justru pelanggaran pidana money politic tersebut dilakukan oleh tim sukses pemohon, bahwa pemohon dalam polita angka mengalikan terdapat pemilih yang cacat mental bernama deny asramanya, dan riel asramanya yang terjadi desa dayung kecamatan alibaba diberi hak untuk memilih (bukti dalil pemohon tersebut telah dibantah oleh saksi memohon bernama frans salle, yang menerangkan bahwa denny asramanya dan riel asramanya tidak cacat mental sebagaimana yang didalilkan pemohon, namun orang tersebut cacat tubuh. menurut mahkamah, hal demikian telah sesuai dengan dan bahwa pemohon dalam polita angka mendalilkan terdapat pemilih anak bawah umur yang diberikan hak untuk memilih (bukti bukti p 22b, bukti p 23b, bukti p 23c, bukti p 24b, dan bukti p 24c). dalil pemohon tersebut telah dikuatkan oleh keterangan saksi pemohon, rusticus karel awal, yang menerangkan bahwa tps desa samudra ditemukan adanya pemilih bawah umur yang berusia tahun. keterangan saksi pemohon tersebut telah dibantah oleh saksi memohon, ferry tumbal, yang menerangkan bahwa memang benar ada dua orang pemilih yang masih bawah umur, namun kedua orang tersebut telah menikah. bahwa untuk dapat menentukan apakah seseorang sudah berhak untuk memilih atau tidak, hal tersebut tidak semata mata ditentukan oleh umur, melainkan harus juga memperhatikan apakah orang tersebut sudah menikah atau belum. sekalipun pemilih belum berusia tahun, namun apabila yang bersangkutan telah menikah, hal tersebut telah sesuai dan tidak bertentangan dengan angka huruf bahwa pemohon dalam polita angka mendalilkan adanya orang yang telah meninggal masuk dalam dpt, tetapi pencoblosan atas nama orang yang meninggal tersebut dilakukan oleh orang lain (bukti keterangan pemohon tersebut juga telah dibantah oleh saksi memohon, herman bangsa, yang menerangkan bahwa memang benar dari daftar dpt tps desa arrange, kecamatan arrange ada orang yang telah meninggal sebanyak empat orang sebelum hari pencoblosan, tetapi empat orang tersebut tidak diberi surat panggilan untuk memilih dan untuk itu dibuatkan berita acaranya, bahwa pemohon dalam polita angka mendalilkan bahwa adanya pemilih ganda yang memilih atas dirinya sendiri dan atas nama orang lain. dalil pemohon tersebut telah dikuatkan oleh saksi pemohon, martin ontorael, yang menerangkan bahwa saksi mendapatkan kartu ganda, yaitu satu kartu diterima seminggu sebelum pencoblosan dan satu kartu lainnya diterima dua minggu setelah datang dari manado. pembagian kartu ganda tersebut juga dialami oleh tetangga saksi, dan sepengetahuan saksi, lima teman saksi juga mendapatkan kartu ganda, namun kartu ganda milik saksi, hanya digunakan untuk mencoblos satu kali. dalil pemohon tersebut telah dibantah sendiri oleh saksi pemohon yang menerangkan hanya menggunakan sekali hak pilihnya, sedangkan kartu yang dibagikan kepada tetangga dan lima teman saksi, saksi pemohon tidak mengetahui secara pasti apakah kartu dimaksud digunakan yang bersangkutan atau tidak, i3. menimbang bahwa dalil pemohon selebihnya tidak perlu dipertimbangkan, karena hal tersebut bukan merupakan kewenangan mahkamah untuk menilainya: i3. menimbang setelah mahkamah menilai bukti bukti yang diajukan oleh pemohon, keterangan saksi, bukti surat, serta fakta fakta hukum yang terungkap persidangan, telah ternyata pemohon tidak berhasil membuktikan dalil permohonannya, konklusi berdasarkan seluruh pertimbangan fakta dan hukum atas, mahkamah berkesimpulan: i4. bahwa eksepsi memohon tidak beralasan: bahwa permohonan keberatan pemohon tidak terbukti, i4. bahwa keputusan memohon kpu kabupaten kepulauan talaud) nomor tahun bertanggal november tentang penetapan calon bupati dan wakil bupati dalam pemilihan umum bupati dan wakil bupati kepulauan talaud tahukil mochtar, achmad nowiki, muhammad alim, abdul mukti fadjar, jimmy asshiddigie, maruarar siahaan, arsyad sanusi, dan maria farida indrawisatu bulan desember tahun dua ribu delapan oleh delapan hakim konstitusi, yaitu moh. mahfud md, sebagai ketua merangkap anggota, akil mochtar, achmad nowiki, muhammad alim, abdul mukti fadjar, maruarar siahaan, arsyad sanusi, dan maria farida indrawikil mochtar achmad nowiki ttd. ttd. muhammad alim abdul mukti fadjar ttd. ttd. arsyad sanusi maruarar siahaan ttd. maria farida indrawi panitera pengganti, ttd. alias ngapain bahwa dengan demikian tindakan dan perbuatan memberikan uang dan atau materi lainnya yang dilakukan oleh pasangan calon nomor urut tersebut secara langsung telah menimbulkan rasa simpatik dan menjatuhkan mental bagi warga yang mempunyai hak pilih padahal apa yang dilakukannya tersebut telah mencederai demokrasi sekaligus merupakan pembedahan bagi warga masyarakat kabupaten kepulauan talaud pada umumnya. bahwa terlebih lagi sangat disayangkan, kpud sebagai lembaga yang khusus untuk menangani melaksanakan pemilukada telah menutup mata dan tidak mengambil tindakan tegas atas apa yang telah terjadi tengah tengah para pemilih dalam pemilukada. bahwa tindakan tindakan guo merupakan tindakan tindakan yang telah menyimpang dari semangat luhur dan bermartabat dalam proses pesta demokrasi pemilukada sebab telah menyimpang dari ketentuan peraturan perundang undangan sebagaimana yang ditegaskan dalam nomor tahun berbunyinomor tahun berbunyi,. dan lebih ditegaskan lagi dalam nomor tahunlanjutnya terjadinya perbedaan suara yang cukup signifikan antara pasangan calon bupati dr. elly last dan wakil bupati drs. constantine tanggal yang diusung oleh partai golkar dengan pasangan calon bupati dr. ramon amman dan wakil bupati drs. martin membuat, semata mata hal tersebut terjadi olehrp.,r. elly last dan wakil bupatidan dengan tidak dilaksanakannya proses pelanggaran pemilukada yang dilaporkan oleh pemohon, hal tersebut sangatlah merugikan pemohon dan warga masyarakat kabupaten kepulauan talaud pada umumnya lebih khusus lagi bagi warga masyarakat simpatisan terhadap pemohon. maka berdasarkan alasan alasan permohonan pemohon tersebut, pemohon memohon agar majelis hakim mahkamah konstitusi yang mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut: primaire: menerima mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya: menyatakan menurut hukum bahwa hasil pleno rekapitulasi penghitungan suara yang dilakukan oleh memohon pada hari senin tanggal november khususnya terhadap perolehan suara pasangan calon nomor dr. elly last dan drs. constantine tanggal sebagai pasangan calon bupati dan wakil bupati kabupaten kepulauan talaud periode yang memperoleh suara terbanyak yakni (tiga puluh satu ribu sembilan ratus tujuh) suara adalah tidak sah dan batal demi hukum: menyatakan menurut hukum bahwa perolehan suara pasangan calon nomor dr. elly last dan drs. constantine tanggal sebanyak (tiga puluh satu ribu sembilan ratus tujuh) suara diperoleh dengan cara mempengaruhi pemilih dengan menjanjikan dan atau memberikan uang atau meter lainnya, menyatakan menurut hukum bahwa perolehan suara pemohon atau pasangan calon nomor urut dr. ramon amman dan drs. martin membuat sebanyak (lima belas ribu empat ratus lima puluh delapan) suara yang ditetapkan oleh memohon adalah jumlah suara yang benar dan murni tanpa mempengaruhi pemilih dengan cara apapun, menghukum kepada memohon untuk menetapkan pasangan calon nomor urut dr. ramon amman dan drs. martin membuat ditetapkan sebagai bupati dan wakil bupati kabupaten kepulauan talaud periode subsidi: apabila majelis hakim mahkamah konstitusi yang memeriksa dan mengadili perkara guo berpendapat lain, maka berdasarkan tahanan yang maha esa mohon putusan yang seadil adilnyapu kabupaten kepulauan talaud nomor tahun tentang penetapan nomor urut pasangan calon bupati dan wakil bupati kabupaten kepulauan talaud bukti fotokopi rekapitulasi hasil penghitungan suara lampiran model d31 kwk, bukti fotokopi surat pernyataan dari saksi saksi yang melihat kejadian pada saat pembagian beras, yaitu martin ontoraell. ir. herman tom pedanda, si., pekerjaan wakil bupati kabupaten sorong selatan, alamat jalan sengketa, kelurahan kabus, distrik teminabuan, kabupaten sorong selatan, nama frans howa, sos. pekerjaan pensiunan pns, alamat jalan sengketa, rt. rw. kampung kabus, distrik teminabuandalam hal ini pemohon angka memberikan kuasa kepada ir. herman tom pedanda, berdasarkan surat kuasa khusus bertanggal september bertindak untuk dan atas nama pemohon angka selanjutnya disebut sebagai . iii, pemohon, terhadap: i1. komisi pemilihan umum kabupaten sorong selatan, berkedudukan jalan sengketa, kelurahan kabus,satu pali, s.h., misbahuddin gasma, s.h., vinsensius ranteallo, s.h., danmemohon, dan pihak terkait: mendengar keterangan ahli dari memohon,dan memohon: membaca kesimpulan tertulis dari pemohon, memohon, dan pihak terkait:if dan perempuan bertambah pemilih. distrik moswaredistrik kokoa utara menurut keputusabahwa perubahan pemilih terdaftar yang dilakukan oleh memohon bertentangan dengan peraturan komisi pemilihan umum nomor tahun pada disebutkanmeninggal dunia . selanjutnya dalam peraturan guo disebutkankesalahan fatal yang dilakukan oleh memohon telah jelas jelas dengan sengaja mencantumkan jumlah pemilih dalam salinan daftar pemilih tetap dpt) (a2 a3), padahal yang dimaksud daftar pemilih tetap, maka jelas lembaran kejahatan memohon telah terungkap dan dilihat semakin terang dan jernih bahwa sehubungadiduga sebagai keputusan yang mengadung unsur pemalsuan surat sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam kuhp,ini dapat dilihat pada bagian konsideran menimbang dan memperhatikan dari keputusan guo. pada bagian menimbang telah menjiplak semua isi konsideran menimbang dalam peraturan komisi pemilihan umum nomor tahun sedangkan pada bagian memperhatikan yang terdiri dari: hasil pemutakhiran data oleh petugas pemutakhiran data pemilih:rapat pleno terbuka penetapan daftar pemilih tetap oleh pantai pemilihan distrik ppd) se kabupaten sorong selatan tanggal juli keputusan rapat pleno komisi pemilihan umum tanggal juli adalah tidak benar, karena pps tidak pernah mengangkat petugas pemutakhiran data pemilih sebagaimana dimaksud dalam huruf undang undang nomor tahun tentang penyelenggara pemilihan umum. pps tidak pernah mengesahkan daftar pemilih tetap (vide bukti sampai dengan bukti rapat pleno terbuka untuk penetapan daftar pemilih tetap hanya boleh dilakukan oleh komisi pemilihan umum kabupaten kota, dan bukan ppd sebagaimana dimaksud dalam peraturan komisi pemilihan umum nomor tahun berikutnya tidak ada aturan yang mengatur keikutsertaan komisi pemilihan umum dalam memberikan keputusan rapat pleno terkait daftar pemilih tetap yang digunakan dalam pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah, maka cukup beralasan untuk menduga adanya pemalsuan sura otentik dalam keputusan memohon nomor tahun tersebut. tindakan memohon tersebut telah dilaporkan oleh pemohon kepada bawaslu dan kapolres kabupaten sorong selatan tanggal september namun tidak gubri, bahwa tindakan dan perbuatan memohon sebagaimana diuraikan atas dapat bersifat sistematis dan terstruktur karena tugas dan wewenang perangkat memohon bawahnya, yaitu ppd, pps dan kpps dilakukan oleh memohon baik secara langsung maupun tidak langsung berdasarkan fakta dan bukti. tindakan memohon yang bersifat sistematis dan terstruktur itu kembali dilakukan kepada pasangan calon lainnya, selain pasangan calon terpilih yang ditetapkan memohon, yaitu dengan berdasar pada etika buruk telah menskenariokan keputusan memohodengan menetapkan masa penyampaian gugatan dengan target (tiga) hari mulai tanggal september sampai dengan tanggal september padahal memohon sudah mempunyai rencana dan menetapkan rekapitulasi hasil penghitungan suara pada tanggal september (vide lampiran bukti bahwa tindakan tindakan memohon sebagaimana tersebut atas sangat merugikan pemohon, masyarakat kabupaten sorong selatan dan pemerintah daerah karena tidak melaksanakan tugas. fungsi dan wewenang dengan berpedoman pada hukum dan peraturan perundang undangan, maka adalah wajar bila pemohon memohon kepada yang mulia majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini semoga berkenan membatalkan pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah kabupaten sorong selatan tahun dan memerintahkan kepada memohon untuk menyelenggarakan ulang pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah kabupaten sorong selatan sesuai dengan amanat peraturan perundang undangan, berdasarkan hal hal yang diuraikan atas, pemohon memohon kepada ketua majelis hakim mahkamah konstitusi semoga berkenaan memutuskan: dalam pokok perkara: mengabulkan permohonan dari pemohon untuk seluruhnya:nyatakan batal demi hukumatau apabila ketuomisi pemilihan umum kabupaten sorong selatan nomor tahun tentang penetapan bakal calon bupati dan wakil bupati yang memenuhi persyaratanggal juli beserta laporannya:teminabuaerbukaifwateroswareenemaniaisutara tanggal agustus bukti fotokopi keputusan kpu kabupaten sorong selatan nomor tahun tentang revisi keduanggal september bukti fotokopi pengaduan tindak pidana pemilukada tanggal september bukti fotokopi komposisi dan personalia tim sukses kampanye pasangan kandidat tom dan frans kabupaten sorong selatankelurahan dibobol, kecamatan teminabuan,tps kabus desa kabus, kecamatan teminabuan,lima pasangan calon berdasarkan surat keputusan kpu sorong selatan sebagai berikut: nama pasangan calon dr. dance yulian class, se.,me dan h.mustafa mugabe, drs. otto dihalau dan samsudin anggiluli, se. dr. origines ijin, se.,mm dan adrianus dasar, se. ir. herman tom pedanda,m.s ii. dan frans howa, sos. yunus saflembolo,se.mtp dan doni harry bonaire (vide buktiampai dengan tanggal september masing masing distrik dalam wilayah kabupatenorong selatanahunnomor urut dr. dance yulian class, se.,me dan h.mustafa mugabe, pasangan nomor urut drs. otto dihalau dan samsudin anggiluli, se. pasangan nomor urut dr. origines ijin, se.,mm dan adrianus dasar, se. pasangan nomor urut ir. herman tom pedanda,m. si. tag dan frans howa, sos. pasangan nomor urut yunus saflembolo,se.mtptidak memenuhi sistematikai dan nomorp. selanjutnya oleh mahkamah konstitusi pemilihan umum kepala daerah tanggal oktober dan oleh karena permohonan pemohon mengenai perselisihan pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah kabupaten sorong selatan tahun maka mahkamah konstitusi berwewenang memeriksa dan mengadili permohonan dari pemohon tersebut, bahwa kedudukan hukum (legal standing) pemohon dan memohon adalahdapat ivdalam pokok perkara mengabulkan permohonan dari pemohon seluruhnya,, tanggal september menyatakan batal demi hukumiv iv: permohonan pemohon kabur obscura libel) bahwauntuk mempermudah memohon dalam membantah dalil dalil pemohon iv, maka memohon membuat tabel dan bantahan sebagai berikut: dalil pemohon bantahan memohon tentangyang meliputi: bahwa dalil pemohon adalah daftar pemilih tetap pemilukada tidak benar karena faktanya kabupaten sorong selatan tahun memohon menyerahkan formulir model a3 kwk.kpu tertanggal a3 kwk.kpu kepada ketua tim agustus (halaman kampanye dari pemohon pada tanggal agustus atas desakan dan permintaan dari masing masing tim sukses pasangan calon. (vide bukti bahwa semestinya berdasarkan peraturan kpu nomor tahun tentang pedoman teknis tata cara pemutakhiran data pemilih sesuai dengan ketentuan disebutkan bahwapelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara tps sebanyak (satu) rangkap:sebanyak (satu) rangkap.berdasarkan ketentuan tersebut atas seharusnya saksi setiap pasangan calon mengambil dpt model a3 kwk.kpu) tingkat pps dan bukan kpu. perubahan dpt yang dibuat dalam bahwa nomor tahun (dua) keputusan memohon (halaman adalah pertama yang ditetapkan tanggal juli dengan jumlah pemilih. (vide bukti bahwakedua atas desakan dan demo tim sukses bersama massa calon pemilih yang juga pendukung pasangan calon nomor urut dance class mustafa wugadje) pada tanggal agustus sekitar pukul bertempat kantor kpu sorong selatan kemudian ketua kpu sorong selatan, sekretaris dan dua orang anggota kpu sorong selatan yaitu abdullah dan monika momo bersama kasual program dan data dominus kamu dan kasual hukum kpu yulius palate melakukan verifikasi dan bertemu dengan tim sukses pasangan nomor urut ketua tim sukses limas kambuaya, yohanes konsol, marten class, ramli alor, syahril dan ali). hadir pula tim sukses pasangan nomor urut yaitu ahmad syamsudin, dalla salah, moh. nur, istri) dalam pertemuan tersebut. kemudian sekitar jam kemudian saudara yohanes konsol datang membawa daftar sekitar nama calon pemilih dan selanjutnya dilakukan verifikasi oleh memohon dan akhirnya beberapa nama yang ada dalam daftar yang diberikan oleh tim sukses pasangan nomor urut bisa disetujui oleh memohon, kemudian diterbitkan nomor tahun (vide bukti dpt yang diserahkan oleh memohon bahwa dalil pemohon adalah kepada tim kampanye dari pemohon tidak benar karena faktanya yaitu kosinus samar untuk saksi saksi memohon mengundang tim (seratus dua puluh enam) tempat kampanye atas desakan dan pemungutan suara tps) bertentangan permintaan pasangan calon dengan peraturan perundangan berdasarkan permintaan setiap undangan. (halaman poin pasangan calon baik secara lisan maupun tulisan bukti bahwa mengenai hal ini memohon menjelaskan bahwa karena keterbatasan fasilitas termasuk keterbatasan listrik dan sarana pengetikan sehingga data pemilih dari pps diserahkan ppd kemudian diserahkan kpu untuk diketik input melalui komputer memohon dan pada saat harus didistribusi kembali pps tentu butuh waktu sementara sarana transportasi terbatas dan pada saat yang bersamaan tim sukses pasangan calon terus mendesak agar segera diberikan dpt. memohon bersama berita acara yang menyerahkan dpt penyerahan dpt model a3 kwk.kpu tersebut atas desakan dan pemilu kepala daerah dan wakil kepala permintaan setiap pasangan daerah tahun yang seolah olah calon yang seharusnya dpt dibuat pps dari setiap kampung dan tersebut diserahkan oleh pps kelurahan yang tidak disebutkan nama kepada saksi setiap pasangan pps dan belum ditandatangani dicap calon, dalam berita oleh pps, (halaman penyerahan dpt tersebut belum ditandatangani oleh pps karena dpt tersebut memang seharusnya diambil tingkat pps, namun karena tim sukses pasangan calon termasuk tim sukses pemohon joni) terus mendesak kpu akhirnya kpu menyerahkan dpt yang belum ditandatangani. tangan pps, tentang ciri ciri dpt model a3 bahwa dalil pemohon tersebut kwk.kpu yang diserahkan oleh atas tidak benar, dan beralasan memohon kepada ketua tim kampanye menurut hukum sesuai pemohon, (halaman ketentuan poiharusnya dpt tersebut diambil tingkat pps. tetapi karena dpt diambil kpu kabupaten sorong selatan atas desakan tim sukses sehingga memang belum sempat disahkan oleh pps. naum demikian dpt yang ada tps sudah disahkan oleh pps dan tidak ada perbedaan antara dpt yang diambil kpu dengan dpt yang disahkan oleh pps. memohon tidak membentuk pps bahwa adalah tidak benar tingkat kampung dan kelurahan. karena memohon telah (halamantanggal vide bukti diserahkan kepada ketua tim pemohon ang mencurigai kampanye dari pemohon masih menjadi memohon bahwa apakah benar tanda tanya bahwa apakah benar formulir model a3 kwk.kpu digunakan oleh memohon sebagai dasar benar digunakan oleh memohon penetapan daftar pemilih tetap dalam adalah suatu tuduhan yang tidak pemilukada sorong selatan tahun benar, tidak berawalan dan (halaman sangat mengada ada oleh karena tuduhan tersebut tidak pernah terjadi, untuk lebih jelas akan jelaskan oleh saksi. bahwa oleh karena dalil pemohon tersebut tidak benar dan tidak berawalan sehingga mohon agar mahkamah menolak atau mengesampingkan dalil pemohon tersebut. perubahan dpt dilakukan oleh bahwa dalil yang dikemukakan memohon secara sengaja dan melawan oleh pemohon adalah tidak hukum dengan cara merubah angka benar dan mengada ada karena pemilih tetap sesuai keputusan faktanya ditemukan nama nama memohon nomor tahun pada dalam dps yang tidak tertulis (tujuh) distrik: (halaman poin:dibuktikan dengan keputusan komisi pemilihan umumjulibahwa memohon telah melakukpada hari rabu tanggal september yang dibuktikan dengan keputusan memohon nomoengan menggunakan formulir model db kwk.kpu tanggal bukti kemudian pada tanggal september pemohon memasukan permohonan guo kepaniteraan mahkamah konstitusi yaitu masih dalam tenggang waktu (tiga) hari kerja karena penghitungan (tiga) hari kerja setelah penetapan rekapitulasi penghitungan suara oleh memohon tepat pada hari sabtu tanggal september yang bukan sebagai hari kerja, makari pemohon dapat diterima, bahwa memperhatibahwa dalil yang dikemukakan oleh pemohon adalah tidak benar dan mengada ada karena faktanya ditemukan nama nama dalam dps yang tidak tertulis,perubahan daftar pemilih yang dilakukan bahwa dalil pemohon ini tidak oleh memohon bertentangan dengan jelas dan kabur karena peraturan kpu nomor tahun pemohon tidak menjelaskan (halaman poin secara rinci berapa jumlah pemilih yang dicantumkan oleh pemohon didalam salinan dpt di. sesuai dengan dpt yang ada pada memohon, perubahan dan pencantuman jumlah pemilih dalam dpt terjadi oleh karena pemilih dimaksud telah terdaftar dalam dps dan pada saat pemutakhiran data pemilih tersebut tidak terakomodir dalam dpt. hal ini tidak menyimpang daeputusan memohon nomor tahun bahwa dalil pemohon ini tentang penetapan daftar pemilih adalah tidak benar, oleh karena tetap dpt) dalam pemilihan umum berdasarkan surat keputusan kepala daerah dan wakil kepala daerah kpu nomor tanggal kabupaten sorong selatan tahun april tentang diduga sebagai keputusan yang pengangkatan petugas mengandung pemalsuan surat: pemutakhiran data pemilih, (halaman10) ditegaskan bahwa pps mengusulkan calon petugas pemutakhiran data untuk selanjutnya ditetapkan oleh memohon. bahwa ppd dan pps adalah merupakan unsur bagian dari memohon dalam pelaksanaan proses penyelenggaraan pemilups dan kelompok penyelenggara pemungutan suara dalam pemilu bahwa setelah terbentuk petugas pemutakhiran data pemilih selanjutnya petugas pemutakhiran data pemilih membuat pemutakhiran daftar pemilih tingkat tps yang hasilnya diserahkan kepada pps kemudian pps melakukan pleno tingkat distrik terhadap hasil pemutakhiran data pemilih dimaksud setelah itu pps menyerahkan data kepada ppd dan ppd mengadakan rapat pleno untuk menetapkan dpt tingkat distrik selanjutnya hasil rekapitulasi penetapan dpt tersebut diserahkan kepada memohon setelah memohon menerima seluruh rekapitulasi penetapan dpt dari distrik maka memohon segera melaksanakan rapat pleno untuk menetapkan seluruh dpt tingkat distrik. bahwa sampai saat ini atas: skenario putusan memohon nomor bahwa dalil pemohon tersebut tahun tentang revisi kedua adalah tidak benar karena tahapan, program dan jadwal faktanya pada tanggal penyelenggaraan pemilu kepala daerah september memohon dan wakil kepala daerah kabupaten telah mengundang seluruh sorong selatan tahun tanggal kandidat dan tim sukses september (halaman, bahwa saat rapat pleno dibuka ada interupsi dari pasangan calon nomor urut yang menanyakan agenda rapat pleno memohon yang seharusnya dilaksanakan tanggal september kemudian memohon menjawab bahwa hal tersebut dilakukan karena mendekati hari raya idul fitri yang jatuh pada tanggal september dan masih dalam suasana libur nasional sehingga calon pasangan kandidat nomor urut dan undangan lainnya dapat memahami hal tersebut dengan pertimbangan agar memohon melakukan rapat pleno untuk menetapkan revisi keduasorong selatan tahunukada sorong selatansorong selatan tahun model db kwk. kpu) berikut laporannya:bukti fotokopi lampiran rekapitulasi jumlah pemilih terdaftar dalam pemilukada kabupaten sorong selatan oleh kpu kabupaten kota model a6 kwk.kpu): bukti fotokopi keputusan kpu kabupaten sorong selatan nomorkeputusan kpu kabupaten sorong selatan nomor tahun tanggal agustus tentang pengakomodiran pemilih yang tidak terdaftar dalam salinan daftar pemilih tetap dpt) tetapi terdaftar dalam salinsurat keputusan kpu kabupaten sorong selatan nomor .b. pts kpu kab. iv tertanggal april tentang pengangkatan panitia pemungutan suara pps) se distrik teminabuan(model da1 kwk kpu) distrik teminabuan, koda, serbuk, sawit, saif, moswaren dan kokoa utara: bukti fotokoptanggal maret beserta laporannya.kan tetapi dengan pemilukada yang bersifat uber' masih terdapat banyak kecurangan yang terjadi baik dilakukan oleh penyelenggara maupun pasangan calon yang bertentangan dengan peraturan perundang undangan, maka mahkamah konstitusi telah melakukan terobosan untuk keadilan dan dapat menilai dan mempertimbangkan pula pelanggaran pelanggaran terhadap peraturan perundang undangan sepanjang dapat dibuktikan dengan fakta fakta dan bukti hukum seperti pertimbangan mahkamah konstitusi dalam putusan mahkamah konstitusi nomor php.d viii tanggal juli sehingga pemohon memberanikan diri untuk mengajukan permohonan ini kepada mahkamah konstitusi sehubunganmeliputi:yang diserahkan oleh memohon kepada ketua tim kampanye dari pemohon tanggal agustus bukti perubahan datayang dapat dilihat secara jelas dari (dua) keputusan memohon yakni:sama lampiraoleh kpu kabupaten kota dengan menggunakan formulir model a6 kwk.kpu dengan jumlah pemilih terdaftar untuk laki laki berjumlah (enam belas ribu sembilan enam puluh tujuh) ditambah perempuan berjumlah (lima belas ribu enam ratus delapan puluh tiga) menjadi (tiga puluh dua ribu enam ratus lima puluh bukti ):di2. menimbang bahwa pihak terkait pasangan calohari senin,, bahwa pada tanggal september pasangan nomor urut ir. herman tom pedanda, si., dan frans howa, sosngemohon, sangat jelas dan tidak dapat dibantah bahwa seluruh, bahwa pemohon juga meminta dalam petitumnya agar mahkamah memerintahkan kpu kabupaten sorong selatan untuk melakukan pemutakhiran data dan daftar pemilih (vide petit angka petit yang demikian tidak beralasan hukum, oleh karena berdasarkan pmk nomor sebagaimana tersebut atas, mahkamah tidak berwenang untuk memerintahkan penyelenggara pemilu melakukan pemutakhiran data dan daftar pemilih pemilukada:untuk memerintahkan kpu(vide petit angka permohonan pemohodengan menggunakan formulir model db kwk.kpu serta lampirdengan menggunakan formulir model db1 kwk.kpu dan pernyataan keberatan saksi pemohon dengan menggunakan formulir model db2 kwk.kpu, uraian aa. data pemilih poin jumlah pemilih dalam salinan daftar pemilih tetap dpt) (a2 a3) untuk laki laki berjumlah (tujuh belas ribu sembilan puluh enam) ditambah perempuan berjumlah (lima belas ribu tujuh ratus lima belas): dengan demikian terdapat perubahan jumlah pemilih terdaftar dari (dua) keputusan memohon guo yang tidak dapat dibenarkan menurut hukum dan peraturan perundang undangan, yaitu: keputusan memohon nomor lak laki perempuan keputusan memohon nomor laki laki perempuan yang akan diperjelas letak perubahan data pemilih tetap dalam bentuk tabel pisau analisis dan kajian hukum untuk membedah kedudukan keputusan memohon nomor tanggal juli dan kedudukan keputusan memohon nomor tanggal september bahwa untuk membuktikan, apakah daftar pemilih tetap yang diserahkan oleh memohon kepada ketua tim kampanye dari pemohon yaitu kosinus samar untuk saksi saksi (seratus dua puluh enam) tempat pemungutan suara jelas keliru oleh karena pemilihan ulang tidak dikenal dalam peraturan mahkamah konstitusi nomor sehingga petit yang demikian haruslah tidak diterimamencermati uraian pemohon dalam permohonannya kesemuadengan demikian pihak terkait tidak memberikan tanggapan dalam pokok perkara: namun demikian, pihak terkait dengan tegas menyatakan bahwa pemilukada kabupaten sorong selatan, bahwa: bahwa fakta yang sangat menggembirakan adalah partisipasi pemilih pemilukada kabupaten sorong selatan adalah lebih dari (delapan puluh persen),dan lisanmemenuhi sistematika permohonan yang yang diatur pmkpermohonan pemohon tidak memenuhi sistematika permohonan yang diatur pmk terhadap eksepsi tentang permohonan pemohon tidak memenuhi sistematika permohonan yang diatur pmk mahkamah berpendapat karena eksepsi tersebut bukan termasuk pokok permasalahan dalam permohonan guo maka eksepsi tersebut harus dikesampingkan: eksepsi tentang terhadap eksepsi tentang(tps) bertentangan dengan peraturan perundang undangan? pemohon lebih dahulu menjelaskan fakta dan bukti sebagai berikut: pada tanggal agustus memohon mengundang ketua tim kampanye dari pemohon untuk menerima penyerahanuntuk saksi saksi pemohon setiap tps yang ditetapkan memohon sebanyak (seratus dua puluh enam) tps, daftar pemilih tetap dengan menggunakan formulir model a3 kwk.kpu tersebut diserahkan oleh memohon bersamayang seolah olah dibuat oleh pps dari setiap kampung dan kelurahan yang tidak disebutkan nama pps dan belum ditandatangani cap oleh pps, ciri ciri dari daftar pemilih tetap model a3 kwk.kpu yang diserahkan memohon kepada ketua tim kampanye dari pemohon adalah: adanya pemilih dan jumlah pemilih pada tps: semua daftar pemilih tetap belum disahkan oleh pps, ada daftar pemilih tetap yang tidak tertulis nama pps: ada daftar pemilih tetap yang hanya ditulis nama, tapi tidak ditandatangani oleh pps: ada daftar pemilih tetap yang disebutkan tanggal bulan tahun rapat pleno pengesahan tetapi tidak ditandatangani oleh pps: yang dapat dibuktikan oleh pemohon dalam persidangan ini dari (tiga belas) distrik kabupaten sorong selatan hanya sebagian daftar pemilih tetap yang dikelompokan dalam (sembilan) distrik yaitu distrik teminabuan, distrik serbuk, distrik saif, distrik water, distrik moswaren, distrik melayani, distrik kais, distrik kokoa, dan distrik kokoa utara, sedangkan (empat) distrik lainnya memiliki ciri ciri daftar pemilih tetap yang sama yang belum dapat diajukan persidangan mahkamah konstitusi ini bukti sampai dengan bukti berdasarkan fakta fakta dan bukti yang diuraikan atas dapat disimpulkan bahwa memohon tidak membentuk panitia pemungutan suara pps)sedangkorong selatannin tanggal september yang terhitung tiga hari kerja setelah tanggal penetapan pada tanggal september karena tanggal september tanggal september adalah hari sabtu dan haridpt pemilukada yang dibagikan kepada ketua tim kampanye pasangan calon adalah berupa formulir kwk terdapat perubahan jumlah pemilih terdaftar dari keputusan memohon yaitu keputusan nomor tahun tentang penetapan dpt dalam pemilukada kabupaten sorong selatan bertanggal juli danukada kabupaten sorong selatan oleh komisi pemilihan umum kabupaten sorong selatan bertanggal september nol keputusan kpu lakilaki perempuan menurut pemohon hal ini menggambarkan memohon melakukan perbuatan melawan hukum:ronyangpu, keputusan memoho, memohon mengeluarkan keputusan nomor tahun yang menurut pemohon hanya merupakan skenario untuk, mana menetapkan jadwal pengajuan mahkamah tanggal september, padahal penetapan dilakukan tanggal septembertidak mengajukan saksiistematika permohonan yang disyaratkan pmkhasil penghitungan suara, permohonan pemohon kabur (obscura libel)berdasarkan ketentuan peraturan kpu nomor tahunnomor tahun,tangani pps, bahwa memohon telahahli ddan bukan kewenangan mahkamah konstitusi: permohonan pemohon kabur: dalam pokok permohonan bahwa uraian pemohon dalam permohonanpihak terkait tidak memberikan tanggapan dalam pokok perkara, bahwa pemilukada kabupaten sorong selatan,, bahwa partisipasi pemilukada kabupaten sorong selatan adalah lebih dari selain itu, panwaslukada kabupaten sorong selatan telah memberikan keterangan pada persidangan tanggal oktober yang secara lengkap telah diuraikan dalam bagian duduk perkara: bahwa kepolisian resor kabupaten sorong selatan telah mengajukan keterangan tertulis melalui kepaniteraan mahkamah oktober terlampir dalam berkas, serta mengajukan (tujuh belas) orang saksi yangmengenai: pelanggaran dpt pemilukada kabupaten sorong selatan tahuntanggal september padahal penetapan rekapitulasi dilakukan tanggal september dan terhadap dalil dalil tersebutdpt pemilukada kabupaten sorong selatan tahun melalui cara cara:terdapat perubahan jumlah pemilih terdaftar dari keputusan memohon, yaitukoomisi pemilihan umum.: untuk mendukung dalilnya tersebut, pemohon mengajukan bukti sampai dengan bukti dan bukti sampai dengan bukti berupa daftar pemilih tetap pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah tahun distrik danakan tetapi tidak mengajukan saksi saksi, terhadap dalil pemohon tersebut, memohon membantahnya dengan menyatakan: bahwakeputusan komisi pemilihan umum kabupaten sorong selatan nomor tahun adalah surat keputusan pertama yang ditetapkan tanggal tingkat kampung dan kelurahan untuk melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana diatur dalam peraturan perundang undangan sehingga memohon sendiri menjalankan tugas dari pada pps, fakta pendukung atas kesimpulan atas dapat dilihat pula dalam bukti tentang keputusan memohon nomor tahun pada bagian konsideran memperhatikan butir disebutkanini berarti tidak ada hasil rapat pleno pps ditingkat kelurahan kabus dan kelurahan pohon kabupaten sorong selatan yang berkedudukan distrik teminabuan sebagai pusat kabupaten sorong selatan, dan rasionya bahwa jika benar ada hasil rapat pleno pps maka otomatis daftar pemilih tetap sahkan dan atau ditandatangani oleh pps tingkat kampung se kabupaten sorong selatan. daftar pemilih tetap dari (dua) kelurahan yang berkedudukan distrik teminabuan pusat kabupaten sorong selatan tersebut telah pula diserahkan oleh memohon kepada ketua tim kampanye dari pemohon, sehingga kesimpulan yang dikemukakan atas cukup berdasar dan beralasan: berdasarkan uraian kronologis dan kesimpulan pemohon tersebut atas maka tindakan memohon tidak melaksanakan tugas untuk pembentukan pps tingkat desa kampong dan kelurahan untuk penyelenggaraan pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah kabupaten sorong selatan sebagaimana yang diamanatkan dalam ketentuan dan undang undang nomor tahun tentang penyelenggara pemilihan umum. selanjutnya tindakan memohon yang menyerahkan daftar pemilih tetap kepada ketua tim kampanye dari pemohon yang bukan sebagai saksi . sedangkan terhadap daftar pemilih tetap yang belum disahkan oleh pps bertentangan dengan ketentuan dan juli dengan jumlah pemilih.berdasarkan pertemuan yang dihadiri komisi pemilihan umum, tim sukses pasangan calon nomor urut nomor urut kemudian diterbitkan keputusan komisi pemilihan umum kabupaten sorong selatan nomor tahun bahwa tidak ada perbedaan antara dpt yang diserahkan kpu dengan dpt yang ditanda tangan pps: bahwa memohon telah membentuk mengangkat pps diseluruh kampung dan kelurahan sesuai dengan surat keputusan komisi pemilihan umum kabupaten sorong selatan nomor .b. pts kpu. kab. iv bahw: bahwa perbedaan jumlah pemilih laki laki dan perempuan antara keputusan komisi pemilihan umum kabupaten sorong selatan nomor tahun dengan keputusan komisi pemilihan umum kabupaten sorong selatan nomor tahun disebabkan: bahwa pemohon tidak menjelaskan secara rinci berapa jumlah pemilih yang dicantumkan oleh pemohon dalam salinan dpt , bahwa berdasarkan surat keputusan komisi pemilihan umum nomor tanggal april telah diangkat petugas pemutakhiran data pemilih: bahwa, keputusan komisi pemilihan umum kabupaten sorong selatan nomor tahun yang diduga sebagai keputusan yang mengandung pemalsuan surat: untuk menguatkan bantuannya, memohon mengajukan bukti surat. bukti berupa penetapan daftar pemilih tetap dpt), bukti berupa pengakomodiran pemilih yang tidak terdaftar dalam salinan dpt tetapi terdaftar dalam salinan dps, bukti berupa pengangkatan pps, bukti formulir model da kwk.kpu: terhadap dalil pemohon tersebut pihak terkait tidak menyampaikan tanggapannya:sorong selatanperubahan dpt terjadi distrik, adanya perubahan dpt, penetapan dpt dengan dugaan pemalsuan surat, akan tetapi mahkamah harus menilai apakah bukti bukti yang diajukan olehsorong selatanbahwa berdasarkan pertimbangan dan fakta hukum atas, mahkamah menilai dalil dalil pemohon mengenai pelanggaran dpt pemilukada kabupaten sorong selatan tahun adalah tidak berdasar hukum dan fakta hukum sehingga tidak terbukti menurut hukum karena itu harus dikesampingkan, i3. menimbang terhadap dalil pemohon angka mengenaiseptember padahal penetapan rekapitulasi dilakukan tanggal september untuk mendukung dalilnya pemohon mengajukan bukti pp berupa revisierhadap dalil pemohon tersebut, memohon menyatakan bahwa tanggal september memohon telah mengundang seluruh kandidat dan tim sukses. oleh karena itu, mahkamah berpendapat dalil guo tidak terbukti menurut hukum: i3ebutkan:kp .. bahwa daftar pemilih tetap dengan menggunakan formulir model a3 kwk.kpu yang diserahkan kepada ketua tim kampanye dari pemohon tersebut masih menjadi tanda tanya bahwa apakah benar digunakan memohon sebagai dasarjika memohon mengatakan benar maka semakin menjadi terang perbuatan melawan hukumperbuatan melawan hukum yang dimaksudkan oleh pemohon adalah setelah memohon menetapkan daftar pemilih tetap tanggal juli dengan jumlah pemilih terdaftar sebanyak (tiga puluh dua ribu enam ratus lima puluh) kemudian pada tanggal september setelah pemungutan suara memohon melakukan perubahan daftar pemilih tetapengan menggunakan formulir model db kwk.kpu, yaitu dengan jumlah pemilih dalam salinan daftar pemilih tetap untuk (tiga belas) distrik kabupaten sorong selatan sebanyak (tiga puluh dua ribu delapan ratus sebelas). bahwa perubahan daftar pemilih tetap dilakukan oleh memohon secara sengaja dan melawan hukum dengan cara cara merubah angka pemilih tetap sesuai keputusan memohon nomor tahun pada (tujuh) distrik sebagaimana ditampilkan dalam bentuk tabel lampiran poin yang tidak terpisahkan dalam permohonan ini, yaitu dengan penjelasan sebagai berikut: distrik teminabuamenjadi pemilih dan untuk perempuan berkurang menjadi pemilih: distrik koda,, sedangkan perempuan bertambah pemilih. distrik serbukwit menurut keputusan memohon nomor tahun |
ba.i.asim, si. n.i.k. tempat tanggal lahir lamongan, maret agama islam pekerjaan pnsselanjutnya disebut sebagai . memohon, nama dr. usul khusus, drs., m.m.lamat jalan raya wonorejo nomor rt rw angkut, surabaya. keduanya merupakan calon bupati dan wakil bupati gresik dalam pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah kabupaten gresik tahun nomor urut berdasarkan surat kuasa khusus bertanggal juni memberikan kuasa kepada mustofa abidin, s.h., yaitu advokat yang beralamat jalan raya jabatan pilang nomor perum jabatan pilang, surabaya, yang dalam hal ini memilih kedudukan hukum jalan belitung iii nomor perum gresik kota baru gkb), gresikgresikkecamatan bungah sesuai berita acara distribusi bukti yang diterima ppk bungah adalah lembar surat suara. setelah pemilihan, surat suara yang dibutuhkan adalah lembar bukti p 23bahwa seorang bernama heri gurun desa gedangan kecamatan sedayu diberi surat undangan model kwk, untuk mencoblos kali tps yang berbeda bukti dan namun yang bersangkutan hanya menggunakan sekali. ditemukan seorang warga bernama farid warga desa gedangan kecamatan sidayu, kabupaten gresik, diberi dua surat panggilan bukti untuk mencoblos dua tempat yang berbeda: bahwa seorang wargayang saat ini dalam tahap penyidikan kepolisian bukti bahwa ditemukan seorang warga yang bernama farida styowati dari desa suci, kecamatan manyar, kabupaten gresik, melakukan perbuatan mencoblos dua kali tempat yang berbeda yang saat ini dalam proses penyidikan kepolisian bukti dbukti bukti bukti dan bukti bahwa telah ditemukan beberapa surat suara yang telah mencoblos pada pasangan calon nomor urut humas) tps desa pulopancikan, kecamatan gresik bukti pelanggaran money politicmahkamah juga mendengarkan keterangan pihak terkait dr. usul khusus, drs., mm. dan h.m. mustafa' noer, ag., sh., mm.mohon, sebagaimana tercantum pada dalil angka permohonannya, hanya menyebutkan adanya perbedaan perolehan suara dari masing masing pasangan calon antara versi kpu kabupaten gresik dengan versi pemohon tanpa adanya uraian fakta hukum berupa rincian perolehan dari daerah mana saja perbedaan suara tersebut didapatkan. dengan demikian, dalil tersebut sesungguhnya merupakan khayalan pemohon belaka. jelaslah permohonan pemohonumnyahal ini juga jelas: bahwa terhadap dalil pemohon yang menyatakan terdapat warga yang memperoleh lebih dari satu surat undangan memilih, pada faktanya hal itu tidak mempengaruhi perolehan suara pasangan calon karena warga yang bersangkutan, heri gurun dan farid, hanya menggunakan satu kali hak pilihnya. begitu pula terhadap dalil pemohon yang menyatakan sukawati dan farida styowati telah melakukan perbuatan mencoblos dua kali terhadap dalil pemohon yang menyatakan desa balong panggang terdapat lima orang anak karena kelima orang anak tersebut, berdasarkan ktp mereka, telah mencapai umur tahun lebih dan dalil pemohon yang menyatakan "mungkin ikut melakukan pencoblosan adalah dalil yang bersifat asumsi, bahwa terhadap dalil pemohon yang menyatakan telah menemukan beberapa surat suara telah mencoblos pada pasangan calon nomor urut humas) tps desa pulopancikan, kecamatan gresik,, sama sekali tidak ada yang dirugikan terhadap satu kejadian tersebut: bahwa terhadap dalil pemohon yang menyatakan telah terjadi pelanggaran money politic desa sengon legowo dan desa kritikan mana saat ini dalam proses penyidikan kepolisian serta adanya seseorang bernama abdul johar hasyim sebagai tim pemenangan pihak terkait yang membagi bagi uang kepada calon pemilih,c dan kemudian memaksa mereka untuk membuat surat pernyataan yang isi redaksionalnya dibuat atau dituntun oleh pihak pemohon. sementara terkait abdul @char hasyim, pihak terkait menyatakan orang tersebut bukan bagian dari tim pemenangan pihak terkait. berdasarkan fakta yang ada, selama bertahun tahun yang lalu abdul @cabdul @char hasyim tersebut sama sekali tidak ada kaitannya dengan tim kampanye pihak terkait bukti pt namun saat ini peristiwa tersebut dalam proses penyidikan pihak kepolisian: bahwa terhadap dalil pemohon yang menyatakan telah terjadi inkonsistensi pada pemberlakuan surat suara color tembus karena ada yang dihitung sah dan ada yang dihitung tidak sah padahal telah ada surat kpu nomor kpu v bertanggal mei yang menyatakan color tembus adalah sah sepanjang tidak mengenai kotak pasangan calon lain, adalah dalil yang hanya didasarkan pada asumsi. pemohon tidak dapat memaparkan kpps, rekapitulasi tingkat pps, ppk maupun kpu kabupaten gresik, sama sekali tidak adaterhadap dalil pemohon yang menyatakan pihak terkait sering menggunakan tempat ibadah, kantor pemerintahan, dan tempat pendidikan sebagai ajang kampanye, melibatkan bupati gresik dan pns kabupaten gresik untuk mendukung pihak terkait, merupakan dalil yang mengabaikan fakta. kegiatan kampanye pihak terkait sudah disusun dan dilaksanakan sesuai jadwal dan mendapat izin dari kepolisian. kegiatan sosialisasi pupuk bio sama sekali tidak ada kaitannya dengan kampanye karena tim kampanye pihak terkait tidak pernah menggandakan kegiatan tersebut. tiadanya laporan panas pemilukada terkait proses kampanye yang dilakukan pihak terkait merupakan bukti tidak adanya pelanggaran selama kegiatan kampanye: bahwa terhadap dalil pemohon yang menyatakan terjadi keberpihakan kpu kabupaten gresik dengan adanya, tps tersebut, perolehan suara pemohon menang telak menempati urutan pertama sedangkan pihak terkait menempati urutan ketiga dengan perbandingan pemohon memperoleh suara sedangkan pihak terkaitihak terkait sama sekali tidak berdasar dan terbantahkan, bahwa terhadap dalil pemohon yang menyatakan telah terjadi pelanggaran yang terstruktur, sistematis, dan masif pada pelaksanaan pemilukada kabupaten gresik merupakan dalil yang sangat tidak berdasar dan hanya bersifat asumsi belaka karena kenyataannya pemilukada berjalan lancar tanpa ada keberatan keberatan apapun dengan hasil perolehan suaradan bukti tambahan (affidavit):::,:,:: orang kampung saksi. per orang mendapatkan rp. haji nafi"bahwa pada hari selasa, mei malam pencoblosan telah tertangkap tangan orang warga desa sengon legowo yang sedang membagi uang agar memilih pasangan calon nomor urut humas) dan keempat orang tersebut telah membuat pernyataan bukti bukti bukti dan bukti saat ini kasusnya dalam proses penyidikan kepolisian bukti bahwa pada hari selasa, mei pukul wib, tertangkap tangan seorang kader pasangan calon nomor humas) desa kritikan, kecamatan driyorejo, kabupaten gresik, membagi uang kepada warga dengan barang bukti rp. bukti dan bukti saat ini sedang dalam proses penyidikan kepolisian, bahwa dengan adanya surat kpu pusat nomor kpu v tanggal mel yang mengesahkan colokansaksi pemohon protes tidak dihiraukan, karena dengan adanya penghitungan ulang akan mempengaruhi perolehan suara pemohon akan jauh lebih banyak dari calon lain: bahwa pasangan calon bupati nomor urut usul khusus) sering melakukan kampanye tempat tempat ibadah seperti masjid, sekolahan, dan kantor pemerintah, meminta dukungan dan mengajak untuk memilih dia pada saat pemilukada berlangsung nanti. hal ini jelas melanggar ketentuan peraturan perundang undangan yaitu peraturan kpu nomor huruf tim dan petugas kampanye dilarang "menggunakan fasilitas pemerintah, tempat ibadah dan tempat pendidikan.":telah terjadi perbedaan hasil penghitungan rekapitulasi perolehan suara antara pemohon dan memohon dalam pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah pemilukada) kabupaten gresik tahun pemohon juga mendalilkan bahwa perolehan suara yang diraih pihak terkait diperoleh dengan cara melanggar berbagai ketentuan peraturan perundang undangan yang menurut mahkamah haldalam pokok permohonan paragraf pemohon mendalilkan telah terjadi perbedaan hasil rekapitulasi penghitungan suara antara yang ditetapkan oleh memohon dan hasil penghitungan pemohon. berdasarkan bukti tentang laporan hasil rekapitulasi perolehan suara pasangan calon nomor urut pemohon) yang dibuat oleh saksi tim pemohon), chairul anam, tertera perolehan suara pemohon sebesar suara dan pihak terkait memperoleh suara namun,menuliskan bahwa hasil perolehan suara pasangan calon nomor urut berjumlah suara, sedangkan pasangan calon nomor urut berjumlah suara. berdasarkan bukti bukti guo dan keterangan saksi saksi memohon persidangan, mahkamah berpendapat bahwa pemohon telah tidak konsisten dalam mendalilkan besaran perbedaan perolehan suara antara pemohon dan pihak terkait. selain bukti yang hanya berupa surat pernyataan yang dibuat sendiri oleh saksi pemohon, pemohon tidak memiliki bukti bukti autentik lainnya untuk mendukung dalil pemohon bahwa telah terjadi perbedaan hasil rekapitulasi perolehan suara antara pemohon dan memohon. pemohon tidak bisa mendalilkan kpps, pps, atau ppk mana saja perbedaan suara itu terjadi. oleh karenanya, dalil pemohon guo tidak terbukti menurut hukum dan harus dinyatakan ditolak, menimbang bahwa dalam pokok permohonan paragraf pemohon mendalilkan bahwa. terkait dalil guo yang secara lengkap telah tercantum dalam duduk perkara dan pokok permohonan, mahkamah berpendapat sebagai berikut: menimbang bahwa pemohon mendalilkan telah terjadi kelebihan pencetakan kartu pemilih dan surat suara karena tidak mendasarkan pada dpt kabupaten gresik dan bahwa akibat dari kelebihan surat suara tersebut menjadikan distribusi dan pelaporan rekapitulasinya amburadul kecamatan). hal ini menimbulkan kecurigaan pemohon karena berpotensi digunakan untuk mengatur penggelembungan suara dan mengindikasikan keberpihakan kepada salah satu pasangan calon, menimbang bahwa berdasarkan bukti sampai dengan bukti p 23a dan bukti sampai dengan bukti dan keterangan saksi saksi memohon persidangan, diketahui bahwa pemohon tidak bisa membuktikan kecurigaannya dengan menyebutkan secara rinci mana saja terjadi penggelembungan suara dan pemohon juga tidak bisa menunjukkan bentuk keberpihakan memohon kepada salah satu pasangan calon. oleh karenanya, mahkamah berpendapat,,menimbang bahwa berdasarkan permohonan pemohon dalam polita angka pemohon menyebutkan sendiri bahwa seseorang yang bernama heri huron desa gedangan kecamatan sidayu diberi tiga surat undangan model kwk untuk mencoblos tiga tps berbeda, namun yang bersangkutan hanya menggunakan sekali. sementara bukti dan hanya mencantumkan dua surat panggilan atas nama heri huron dan heri huron, menimbang bahwa terhadap seorang warga bernama farid desa gedangan kecamatan sidayu diberi dua surat panggilan untuk mencoblos dua tempat yang berbeda, sementara berdasarkan bukti pemohon hanya menunjukkan bukti adanya satu surat panggilan atas nama farid. pemohon dalam persidangan juga tidak mengajukan bukti tambahan dan kesaksian terkait dalil guo. jikalau pun benar farid mencoblos dua kali, pemohon tetap tidak bisa membuktikan kepada siapa suara farid tersebut diberikan: menimbang bahwa berdasarkan permohonan pemohon dalam polita angka pemohon menemukan seorang warga bernama farida setiawan, warga desa suci, kecamatan manyar, melakukan perbuatan mencoblos dua kali tempat yang berbeda, yang saat ini kasus tersebut dalam proses penyidikan kepolisian bukti dan menimbang bahwa terhadap dalil pemohon guo, mahkamah, dalam persidangan, telah mendengar keterangan saksi dari memohon, mukmin selaku ketua kpps tps desa suci, kecamatan manyar yangaksi menerangkan bahwa anggota kpps nya menanyai pelaku mencoblos nomor berapa, dan pelaku mengaku mencoblos pasangan calosuara. kemudian, berita acara ditandatangani bersama dan tidak ada masalah serta tidak ditindaklanjuti secara hukum. saksi juga mengetahui bila pada akhirnya kasus inisuara tps tersebut, menimbang bahwa mahkamah, dalam persidangan, juga telah mendengarkan keterangan saksi dari pihak terkait, farida setiawan yang melakukan pencoblosan dua kali tps desa suci, kecamatan manyar, tersebut. saksi mengaku disuruh mencoblo. saksi ketahuan mencoblos dua kali saat akan mencelupkan jarinya tinta. saksi datang mencoblos pertama kali pukul wib, dan berikutnya datang lagi pukul wib. saksi tidak mengatakanaat panas, saksi ditanyai apakah surat pernyataan bukti. saksi menjawab bahwa surat pernyataan itu bukan dia yang membuat karena nama yang tercantum surat pernyataan itu berbeda, yaitu lailatul farida.yaitu lailatul farida selaku pendukung humas pasangan calon nomor urut pihak terkait) yang mengakui telah mencoblos dua kali, menimbang bahwa mahkamah, dalam persidangan, juga telah mendengar keterangan saksi dari pihak terkait, suatu, yanghari pencoblosan sedang pergi. saksi memintamenimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi mukmin, saksi farida setiawan, dan saksi suatu, diketahui bahwa saksi farida telah melakukan pencoblosan dua kali dan memilih pasangan calon nomor urut bukan pasangan calon nomor urut sebagaimana tercantum dalam bukti dari pemohon yang diragukan keabsahannya dan saksi farida telah ternyata mencoblos dua kali tps yang sama, bukan dua tps yang berbeda sebagaimana didalilkan pemohon dalam posisinya: menimbang bahwa berdasarkan permohonan pemohon dalam polita angka pemohon mendalilkdan menimbang bahwa setelah mencermati bukti pemohon dan memohon bukti jika dihitung per tanggal mei sebagai hari pencoblosan pemilukada kabupaten gresik, terdapat satu nama yaitu suruhan hid rianto yang belum genap berusia tahun bukti mencermati pula polita pemohon yang menyatakan, .mungkin ikut melakukan pencoblosan. maka mahkamah berpendapat bahwa dalil pemohon tersebut hanyalah bersifat asumsi belaka karena tidak disertai adanya pembuktian lebih lanjut baik melalui alat bukti tertulis maupun kesaksian. jikalau pun benar, kelima anak tersebut menggunakan hak pilih mereka, pemohon tetap tidak bisa membuktikan suara mereka diberikan kepada pasangan calon yang mana dan jumlah lima suara sangat tidak signifikan mempengaruhi perbedaan suara pasangan calon pemohon dan pihak terkait: menimbang bahwa berdasarkan permohonan pemohon dalam polita angka pemohon mendalilkan telah menemukan beberapa surat suara yang bukti menimbang bahwa mahkamah telah membaca keterangan jawaban pihak terkait yang menyatakan bahwa fakta yang terjadi adalah ada satu surat suara yang telah dicoblos oleh pemilih kemudian surat suara tersebut minta ditukar dengan alasan sudah mencoblos, kemudian oleh kpps surat suara tersebut telah dianggap sebagai surat suara rusak, sehingga tidak ada pasangan calon yang dirugikan dalam kejadian tersebut. hal ini sesuai dengan bukti yang diajukan oleh pemohon yang hanya berisi satu gambar surat suara mencoblos pasangan nomor urut sementara dalam dalil posisinya pemohon menyatakan .beberapa surat suara. . terhadap dalil guo, pemohon tidak menyertakan bukti tambahan dan kesaksian untuk memperkuat dalil .beberapa surat suara. tersebut, sehingga mahkamah berpendapat pemohon tidak dapat membuktikan dalilnya, menimbang bahwa berdasarkan bukti bukti dan keterangan saksi sebagaimana telah tercantum dalam paragraf sampai dengan atas dan seharusnya dilakukan penghitungan ulang karena akan mempengaruhi perolehan suara pemohon menjadi jauh lebih banyak dari calon lain: menimbang bahwa terhadap dalil pemohon guo, mahkamah, berdasarkan putusan nomor php.d viii bertanggal juni telah menyatakan sekaligus memperkuat surat. oleh karena pelaksanaan pencoblosan pemilukada kabupaten gresik berlangsung pada hari rabu, mei maka penghitungan suara mulai dari kpps hingga rekapitulasi tingkat kabupaten gresik harus mengacu pada surat kpu nomor kpu v bertanggal mei tersebut. namun, setelah mencermati permohonan dan bukti bukti yang diajukan pemohon, mahkamah berpendapat bahwa pemohon tidak dapat membuktikan klaim pemohon bahwa jika dilakukan penghitungan ulang maka perolehan suara pemohon akan melebihi pasangan calon lain. pemohon dalam permohonannya tidak menjelaskan lebih lanjut mengenai berapa surat suara color tembus dinyatakan sah dan surat suara color tembus dinyatakan tidak sah sehingga pada akhirnya mengubah hasil akhir rekapitulasi perolehan suara setiap pasangan calon dan membuktikan bahwa pemohon memperoleh suara terbanyak. meskipuntelah menuliskan keberatan perihal inkonsistensi sah atau tidak sahnya surat suara color tembus, namun pemohon dalam persidangan tidak menyertakan bukti bukti dan kesaksian yang mendukung dalil pemohon guopemohon mendalilkanterkait dalil pemohon yang menyatakan telah terjadi praktik money politic desa sungonlegowo, kecamatan bungah, mahkamah, dalam persidangan, telah mendengar keterangan saksi dari pemohon, antara lain, saksi sa'adat hidayah, saksi kasiatun, dan saksi ruchainah yang masing masing mengaku telah diberi uang rp. oleh tim sukses pihak terkait dan diminta mencoblos pasangan calon pihak terkait, dan kemudian saat tps, para saksi mencoblos pasangan calon pihak terkait tersebut. keterangan para saksi ini diperkuat oleh keterangan saksi dari pemohon, yaitu saksi su'udi dan saksi matkirom yang melihat kejadian pemberian uang tersebut bukti dan menimbang bahwa mahkamah, dalam persidangan, juga mendengar keterangan saksi dari pihak terkait, makhyaroh, yang berdasarkan bukti tentang surat penyataan telah melakukan praktik money politic desa sungonlegowo berupa pemberian uang sebesar rp. kepada seseorang bernama aliyah, saksi makhyaroh menerangkan bahwa dia sebenarnyaberdasarkan alat bukti tertulis dan keterangan saksi dari pemohon guo, memohon dan pihak terkait tidak mengajukan alat bukti dan saksi bantahan: menimbang bahwa terkait dalil pemohon yang menyatakan telah terjadi praktik money politic desa kritikan, kecamatan driyorejo, mahkamah, dalam persidangan, telah mendengar keterangan saksi dari pemohon, aris gunawan, yang pada mei pukul wib.. tindakan saksi aris ini diketahui pula oleh saksi dari pemohon, setyo santoso, yang turut berada tempat kejadian, menimbang bahwa mahkamah, dalam persidangan, juga mendengarkan keterangan saksi dari pihak terkait, seroja, yang pada pokoknya membantah keterangan saksi aris. saksi seroja menyatakan bahwa dia sebenarnya hanya ditutupi uang oleh temannya, bapak hadi, untuk diserahkan kepada muhammad bisri dan basuki tanpa diberi tahu uang itu akan dipergunakan untuk apa: menimbang bahwa selain keterangan saksi saksi atas, mahkamah telah memeriksa bukti p 43a dan bukti p 43b yang tidak disertai dengan bukti bantahan dari memohon dan pihak terkait, menimbang bahwa pemohon mendalilkanmahkamah, dalam persidangan, telah mendengar keterangan saksi dari pemohon, antara lain, saksi ramah, saksi masih, saksi serah, dan saksi rubiah. para saksi yang mencoblos tps desa mojotengah, kecamatan menganti ini menceritakan bahwa pada hari sabtu, mei para saksi diundang rumah seseorang bernama abdul molar hasyim dan masing masing diberi amplop bergambar pasangan calon nomor urut dan berisi uang rp. bukti sampai dengan bukti@char hasyim: menimbang bahwa mahkamah telah memeriksa bukti p 52a tentang surat keputusan pengurus cabang nahdlatul ulama gresik nomor pc a.i l vi1 tentang tim pemenangan dr. usul khusus, drs., mm. dalam pilbup pnu gresik bertanggal juli dalam laporannya pada susunan tim pengarah tertera nama k.h. @char hasyim, sementara berdasarkan bukti pt tentang susunan tim kampanye pasangan humas kecamatan menganti bertanggal maret tidak tertera nama abdul @char hasyim. mahkamah juga telah memeriksa bukti pt mengenai surat pernyataan abdul johar hasyim bertanggal juni tentang pemberian santunan kepada fakir miskin: menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi dan bukti bukti dalam paragraf sampai dengan paragraf f3. atas, serta mendasarkan pada keyakinan hakim, mahkamah berpendapat dalil pemohon terbukti dan cukup beralasan hukum: bahwa bupati gresik bapak dr. kh. roach ma'sum, drs., mm., setiap tempat kegiatan pemerintahan, antaranya desa sukorejo, kecamatan sidayu kabupaten gresik, pada saat kegiatan sosialisasi pupuk bio, secara langsung mengatakan dan mengajak kepada semua yang hadir untuk memenangkan bapak sekretaris daerah sekda) yaitu usul khusus sebagai bupati karena beliau orang yang teliti dan cerdas. hal ini jelas melanggar ketentuan peraturan perundang undangan yaitu undang undang nomor tahun yang berbunyi. : bahwa berdasarkan rekaman video bukti mana dalam durasi menit ke tampak jelas bupati gresik sebagai pejabat struktural yang menjadi pembina kepegawaian daerah kabupaten gresik, melakukan kampanye terbuka atas panggung untuk kemenangan pasangan nomor urut bapak usul khusus dan mustafa' noer, meskipun bapak bupati tersebut tidak mendapatkan ijin cuti dari gubernur jawa timur. tindakan bupati gresik tersebut jelas melanggar ketentuan peraturan perundang undangan yaitu peraturan pemerintah nomor tahun juncto peraturan kpu nomor tahun bahwa berdasarkan rekaman video bukti durasi menit ke detik terlihat jelas para pegawai negeri sipil lingkungan pemerintah kabupaten gresik dinas pertanian, dalam suatu kegiatan pemerintahan kantor pemerintah untuk mensosialisasikan pupuk bio, tetapi kenyataannya dipakai untuk kampanye pemenangan pasangan usul khusus dan mustafa' noer, pasangan nomor urut kegiatan yang sama dilakukan seluruh kecamatan gresik, agar setiap kader anggota gapoktan gabungan kelompok tani) yang anggotanya terdiri dari kelompok tani, kelompok tani anggotanya dari seluruh para petani, harus menjadi kader pemenangan pasangan calon nomor urut sebanyak anggota gapoktan se kabupaten gresik, berdasarkan bukti dimobilisasi menjadi kader pasangan calon nomor urut humas). apabila antara anggota ppl penyuluh pertanian lapangan) yang dicurigai tidak mendukung pemenangan pasangan nomor urut berdasarkan bukti bukti dan bukti mereka dipindahtugaskan dari tempat dinas menimbang bahwa pemohon mendalilkan memohon telah melakukan pelanggaran yang sistematis, terstruktur, dan terorganisir sebagai berikut: memohon dan jajarannya dianggap berpihak kepada pihak terkait berdasarkan bukti tentang adanya surat hasil perolehan suara dari @quick count pasangan calon nomor urut yang dikeluarkan pada pukul wib, sebelum pemungutan suara berakhir: menimbang bahwa terhadap dalil dimaksud, memohon dan pihak terkait tidak memberikan alat bukti dan kesaksian bantahan apa pun, maka dengan mendasarkan pada keyakinan hakim, mahkamah berpendapat dalil pemohon cukup beralasan hukum: memohon menerbitkan surat keputusan rekapitulasi hasil penghitungan suara bertanggal juni sementara rapat pleno berakhir pukul wib sehingga sudah dihitung memasuki tanggal juni dan saksi pemohon baru menerima surat guo pada hari rabu, juni pukul wib. oleh karenanya, pemohon merasa sangat dirugikan karena memohon sengaja menghambat upaya hukum dari pemohon mahkamah.menimbang bahwa kewenangan mahkamah adalah memeriksa, mengadili dan memutus perselisihan hasil pemilukada yang diajukan oleh pemohon dalam tenggang waktu sebagaimanketentuan tersebut mahkamah tidak berwenang menilai penentuan waktu dikeluarkannya surat keputusan rekapitulasi hasil penghitungan suara. oleh karenanya, sudah sepatutnya mahkamah tidak mempertimbangkan lebih lanjut dalil pemohon guo, pemohon mendalilkan adanya penambahan dpt baru untuk pemilih desa sukomoro, kecamatan kemas, pada mei jam sebelum hari pencoblosan, ada'. pemohon meyakini bahwa proses penerbitan dpt baru luar ketentuan tidak hanya terjadi, menimbang bahwa mahkamah dalam putusan nomor puu vii tertanggal juli: menimbang bahwa mahkamah, dalam persidangan, telah mendengar keterangan orang saksi yang diajukan oleh pemohon bernama top sekretaris gapoktan kecamatan menganti), safari wibowo anggota gapoktan kecamatan kediaman), sanusi bendahara gapoktan desa sidoharjo kecamatan kediaman), suharto anggota gapoktan desa mundo kecamatan benteng), suparman anggota gapoktan kecamatan cerme), su'an anggota gapoktan kecamatan duduksampeyan), abdul lukis anggota gapoktan desa keranjang kecamatan kemas) dan mudi santoso anggota gapoktan dari dusun jeong, kecamatan balongpanggang) yang pada pokoknya masing masing saksi menyatakan bahwa telah terjadi sosialisasi penggunaan pupuk petrobio yang dalamnya juga diisi dengan arahan dan ajakan untuk memilih pihak terkait serta pembagian kaos bergambar pasangan calon nomor urut menimbang bahwa mahkamah, dalam persidangan, telah mendengar saksi dari pihak terkait, antara lain, slamet ketua gapoktan tani rahayu desa beton, kecamatan menganti, suyanto ketua gapoktan dewi sri desa duduksampeyan), eko susilo ketua gapoktan rukun tani desa bahas, kecamatan balongpanggang), edy sutrisno pegawai negeri sipil, koordinator penyuluh pertanian lapangan kecamatan cerme), dan sutrisno koordinator ppl yang membawahi enam penyuluh kecamatan sedayu) yang pada pokok keterangannya membantah keterangan saksi dari pemohon, bahwa pada saat sosialisasi penggunaan pupuk petrobio, tidak ada arahan dan ajakan untuk memilih pasangan calon nomor urut dan tidak ada pembagian kaos bergambar pasangan calon nomor urut menimbang bahwa saksi pihak terkait bernama suyanto yang pada awalnya membantah telah terjadi pembagian kaos pasangan calon nomor urut namun setelah diperlihatkan persidangpara pegawai dinas pertanian dan para peserta membiarkan saja aktifitas itu, saksi suyanto akhirnya meny, menimbang bahwa selanjutnya mahkamah telah memeriksa lebih lanjut bukti tersebut dan menemukan fakta bahwa pembagian kaos pasangan calon nomor urut terjadi pada menit dan menit bukti ini sekaligus membantah keterangan saksi suyanto yang menyatakan bahwa pembagian kaos pasangan calon nomor urut dilakukan setelah acara selesai: menimbang bahwa berdasarkan bukti guo, mahkamah juga telah mencatat ucapan para pegawai dinas pertanian yang baik secara tersirat maupun tersurat sedang memberikan pengarahan kepada para peserta gapoktan acara tersebut untuk mendukung pasangan calon nomor urut yang beberapa kalimatnya diucapkan dalam campuran bahasa indonesia dan bahasa daerah jawa yang kemudian, oleh mahkamah, diterjemahkan bahasa indonesia yang selengkapnya sebagaimana tertera sebagai berikut: durasi keterangan ucapan menit kepedulian pak sekda kepada petani melalui gapoktan ini sudah teruji, termasuk kita menjamin uang sebesar tadi apbd, bukan apbn. anggaran sudah pasti minimal itu. menit dialah yang cerdas, tekun, teliti, sampai bisa memperjuangkan dana dpr. menit saya itu mikir kalau saya itu harus taat pada pimpinan. menit saya mengajak, saya mengajak, karena sudah banyak berbuat keinginan kita bupati seperti itu untuk membangun gresik lebih baik itu melalui beliau, karena memperjuangkan petani. menit itu semua usul haryadi, kembali pak sekda yang meminta petrobio melalui rekanan harus menyediakan dana sosialisasi. menit syukur yang ketiga adalah mengamalkan, terima kasih dalam bentuk amal. apa yang harus kita asalkan? yaitu beramal mencoblos gambar nomor dalam pemilukada yang akan datang. menit yang mengusulkan ini semua adalah pak sekda, mendistribusikan pupuk bio. menit mengajak untuk mencoblos nomor pada pemilu yang akan datangparagraf dan paragraphmenimbang bahwa perselisihan atau sengketa dalam proses pemilukada kerap terjadi,masa lalu, serta karena adanyaaenimbang bahwa mendasarkan padaatas: menimbang bahwa pemohon, dalam petitumnya, selain meminta dilakukannya pemungutan suara ulang,. mahkamah berpendapat proses pemilukada kabupaten gresik telah diwarnai dengan pelanggaran pelanggaran yang cukup serius yang merupakan pelanggaran yang bersifat sistematis, terstruktur, dan masif, yang ditandai dengan terjadinya pelanggaran pelanggaran bukan hanya selama masa pemungutan suara, namun juga terjadi sebelum pemungutan suara, sehingga yang diperlukan adalah dilakukannya pemungutan suara ulang beberapa kecamatan, yaitu,nimbang bahwa untuk dilaksanakannyagresikpokok permohonan terbukti bahwa ada pelanggaranrabu tanggal dua puluhpuluh empat bulan junimuhammad alim maria farida indrawi ttd. ahmad fadli semadi panitera pengganti, ttd. wiki budi wasit semula, bahwa gerakan dan tindakan bupati gresik yang diikuti oleh para pegawai negeri sipil berkampanye untuk pemenangan salah satu calon, selain melanggar menggunakan fasilitas negara juga menggunakan keuangan negara, adalah melanggar ketentuan peraturan perundang undangan yaitu peraturan pemerintah nomor tahun (le) berbunyi ". beberapa pelanggaran pelanggaran atas merupakan pelanggaran yang terstruktur, sistematis, dan masif yang pasti mempengaruhi perolehan suara pemohon, bahwa pelanggaran pelanggaran terhadap ketentuan perundang undangan dalam proses pemilukada yang dapat mempengaruhi perolehan suara dan hasil penghitungan suara adalah bagian sengketa pemilukada. untuk itu para pemohon mengharap mahkamah konstitusi benar benar mencermati pelanggaran pelanggaran dimaksud, keberpihakan kpu dan panwaslukada kab gresik bahwa pada tanggal mei jam sebelum hari pencoblosan, berdasarkan bukti kpu kabupaten gresik memohon) telah menerbitkan dpt baru untuk pemilih satu desa sukomoro, kecamatan kemas. hal ini memohon jelas melanggar ketentuan yaitu peraturan kpu nomor tahun yang berbunyi:., bahwa saat sidang pleno kpu, dipertanyakan atas dasar apa memohon menerbitkan dpt baru, diperoleh jawaban atas rekomendasi bawaslu, kemudian bawaslu diberi kesempatan menerangkan bahwa bawaslumemohon juga melakukan pelanggaran berat mana pada tanggal juni memohon mengadakan rapat pleno penghitungan suara rekapitulasi perolehan suara ppk, yang proses penghitungan dan segala sesuatunya dalam rapat pleno yang berupa protes dan keberatan dari saksi pasangan calon pemohon, sehingga rapat ditutup pada pukul wib, bahwa sebelum rapat pleno ditutup, saksi pasangan pemohon sudah mengingatkan bahwa saat itu sudah pukul wib sehingga mohon surat keputusan diterbitkan pada tanggal juni dan pimpinan sidang ketua kpu gresik, alilin, sh.,mh., menyatakan setuju atau tidak keberatan, bahwa selanjutnya pada hari rabu tanggal juni hingga pukul wib, saksi pemohon belum menerima salinan berita acara dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan suara, sebagaimana yang diwajibkan dalam nomor tahun yang berbunyi: kpu, bahwa pada hari rabu tanggal juni pukul wib, saksi pemohon baru menerima surat keputusan dari memohon tentang penetapan rekapitulasi hasil penghitungan suara tertanggal juni sehingga sangatlah jelas memohon merugikan pemohon (satu) hari kerja dan sengaja ingin menghambat upaya hukum dari pemohon mahkamah konstitusi yang hanya diberi waktu hari kerja. pelanggaran ini sangatlah sistematis, terstruktur,diajukan ini,, bahwa pelanggaran yang dilakukan memohon dan jajarannya sangatlah sistematis dan berpihak kepada salah satu pasangan calon nomor urut berdasarkan bukti tim kampanye calon nomor urut humas) pada jam wib (masih berlangsungnya colokan) sudah menyebarkan hasil perolehan suara kepada masyarakat sehingga masyarakat terpengaruh dan merugikan perolehan suara pemohon,cc misalnya, kelebihan ratusan ribu surat suara, satu orang mendapat dua atau lebih hak pilih, peniadaan tps khusus rumah sakit, keluarnya kpu kabupaten gresik yang melarang didaftar tanpa memiliki ktp, menetapkan dpt baru jam sebelum pemilukada, kampanye masjid, sekolah dan gedung pemerintah, memberi uang supaya memilih calon tertentu, ketidakcocokan jumlah surat suara yang dikirim kpu ppk, surat suara yang sudah mencoblos, kampanye dini (terselubung), bupati tidak netral, pns tidak netral, money politic, merupakan tahapan pemilu yang menjadi kewenangan bawaslu,2005j"., dan bukti video adalah merupakan kebenaran yang tidak terbantahkan oleh memohon karena merupakan suatu kenyataan dan fakta hukum: bahwa bukti surat laporan adanya money politic, bukti dan bukti money politic tempat lain, bukti dan bukti adanya beberapa orang mendapat suara lebih dari satu, bukti orang yang telah dilaporkan mencoblos dua kali: bahwa bukti bupati ikut kampanye, bukti video pns kampanye dengan menggunakan fasilitas pemerintah dan berseragam dinas, kpu kabupaten gresik yang mendaftar pemilih hanya yang ber ktp, sedangkan bukti kpu sendiri menambah dpt pemilih tanpa ktpabupaten gresikbupati sebagai pembina kepegawaian daerah dan para pns dan penyelenggara pemilukada,dapat: bahwa laporan pelanggaran pelanggaran kepada panwaslukada kabupaten gresik belum dapat dis, bahwa pelanggaran pelanggaran dalam proses tahapan pemilukada atas banyak terjadi wilayah gresik bagian selatan yang pemohon mestinya memperoleh suara lebih banyak dari yang lain, akhirnya memperoleh lebih sedikitkpu gresik nomor pts kpu gresik tanggal juni dan memerintahkan kepada memohon kpu komisi pemilihan umum) kabupaten gresik untuk melaksanakan pemungutan suara ulang putaran kecamatan kediaman, kecamatan menganti, kecamatan driyorejo, kecamatan benteng, kecamatan bringin anom, dan kecamatan balongpanggang dalam waktu paling lambat hari sejak diucapkan. money politik dilakukan oleh tim kampanye bahwa berdasarkan bukti telah dilaporkan kepada panwaslukada kabupaten gresik dan saat ini telah dilakukan penyidikan oleh polres gresik, seorang bernama abdul @char hasyim selaku anggota tim pemenangan pemilukada kab gresik dari pasangan calon nomor urut humas) usul khusus dan mustafa' noer bukti perbuatan mana dilakukan dengan cara mengundang ratusan warga rumahnya pada hari sabtu tanggal mei jam wib, mana dalam pertemuan tersebut anggota tim kampanye mengajak kepada para undangan dalam pemilu nanti tanggal mei supaya mencoblos pasangan calon nomor urut yaitu bapak usul khusus dan mustafa' noer, bahwa anggota tim kampanye tersebut juga menyampaikan tidak bisa memberikan uang yang banyak namun hanya cukup untuk mengganti beli sabun, kemudian selesai pertemuan semua para undangan masing masing diberi satu amplop yang dapat gambar pasangan calon nomor urut humas) dan dalam amplop tersebut berisi uang bukti bukti bukti bukti bukti bukti bukti bukti bukti dan buktidaudah bukan menjadi rahasia umum dalam setiap kontes pemilihan umum, pemilihan presiden dan wakil presiden, pemilihan legislatif, pemilukada sampai pilkades, money politic menjadi penghancur dan penyebab rusaknya sistem demokrasi, namun untuk membuktikan sangat susah sekali karena merasa saling diuntungkan. untuk membuktikan itu diperlukan suatu keberanian yang luar biasa dalam menghadapinya, akan tetapi kali ini pemohon dapat membuktikannya: bahwa penyimpangan penyimpangan dan pelanggaran dalam proses tahapan pemilukada agar tidak diulang lagi kemudian hari, khususnya dalam pelanggaran money politic, kiranya pemohon meminta kepadayang pada pokoknya sebagai berikut: bahwa para pemohon berdasarkan surat keputusan komisi pemilihan umum kpu) kabupaten gresik nomor pts kpu gresik tanggal maret bukti telah dinyatakan dan ditetapkan sebagai pasangan sah calon bupati dan wakil bupati dalam pemilihan umum kepala daerah kabupaten gresik periode dan berdasarkan surat kpu kabupaten gresik nomor kpt kpupasangan calon kepala daerah dan calon wakil kepala daerah yaitu dr. sembari halim radiant, ir., st., si. dan drs. moh. @sim, si. ditetapkan sebagai pasangan calon yang mendapat nomor urut bukti untuk itu formal mohon untuk dinyatakan sebagai pihak yang sah: bahwa pada hari rabu tanggal juni jam wib, kpu kabupaten gresik telah mengadakan rapat pleno tentang rekapitulasi penghitungan suara dari semua ppk, kemudian mengeluarkan surat keputusanbukti bahwa keputusan mana oleh kpu kabupaten gresik diberikan kepada pasangan calon bupati dan wakil bupati kabupaten gresik yaitu pasangan calon nomor urut sembari asim pemohon) pada hari rabu tanggal juni jam wib, kemudian pasangan calon bupati dan wakil bupati kabupaten gresik sembari gosip, melalui kuasa hukumnya telah mendaftarkan permohonan kepada mahkamah konstitusi jakarta pada hari jumat tanggal juni bahwa oleh karena pendaftaran permohonan dilakukan masih dalam batas tenggang waktu yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang undangan, maka permohonan dari para pemohon formal mohon untuk diterima, mahkamah konstitusi untuk memerintahkan kepada memohon. kiranya tidak mengesahkan rekapitulasi hasil perolehan suara pemilukada kabupaten gresik sebelum perkara pidana yang dilakukan tim kampanye pasangan calon nomor humas) diputuskan oleh pengadilan negeri hingga mempunyai kekuatan hukum tetap,gresik nomor pts kpu gresik tanggal junisanakan pemungutan suara ulang putaran dalam waktu paling lambat hari sejak putusan ini diucapkan. atau melarang komisi pemilihan umum kabupaten gresik untuk tidak menerbitkan surat penetapan tentangsebelum perkara pidana yang dilakukan abdul @char hasyim, tim kampanye pasangan calon nomor urut dr. usul khusus, drs., dan mustafa noer, ag., sh., mm. (humas), diputus oleh pengadilan negeri gresik hingga mempunyai kekuatan hukum tetap: dakartu tanda penduduk pemohon dr. sembari halim radiant, ir., st., si.) calon bupati gresik bukti kartu tanda penduduk pemohon drs. moh. gosip, si.) calon wakil bupati gresik bukti surat keputusan nomor kpt kpu ditetapkan mendapat nomor urut bukti surat keputusan nomor pts kpu gresik tanggal jungresik tahun bukti p 5a keputusan kpu nomor pts kpu gresikbukti rekapitulasi perolehan suara pasangan calon nomor urut pemilukada gresik dari saksi pasangan calon nomor urut sa), bukti berita acara distribusi surat suara ppk kecamatan dukun: bukti p 7a hasil rekapitulasi perolehan suara ppk kecamatan dukunuduksampeyan pasca pemungutan suara. surat suara lebih lembar, bukti p 8a hasil rekapitulasi perolehan suara ppk kecamatan duduksampeyan pasca pemungutan suara. surat suara lebih lembar: bukti berita acara distribusi surat suara ppk kecamatan wringinanom: bukti p 9a hasil rekapitulasi perolehan suara ppk kecamatan wringinanompancing, bukti p 10a hasil rekapitulasi perolehan suara ppk kecamatan pancingujungpangkah:, bukti p 11a hasil rekapitulasi perolehan suara ppk kecamatan ujungpangkahdayu: bukti p 12a hasil rekapitulasi perolehan suara ppk kecamatan sidayuanyar, bukti p 13a hasil rekapitulasi perolehan suara ppk kecamatan manyarcerme: bukti p 14a hasil rekapitulasi perolehan suara ppk kecamatan manyarenganti: bukti p 15a hasil rekapitulasi perolehan suara ppk kecamatan mengantikemas, bukti p 16a hasil rekapitulasi perolehan suara ppk kecamatan kemasriyorejo, bukti p 17a hasil rekapitulasi perolehan suara ppk kecamatan driyorejongapura: bukti p 18a hasil rekapitulasi perolehan suara ppk kecamatan singapuratambak, bukti p 19a hasil rekapitulasi perolehan suara ppk kecamatan tambak pasca pemungutan suara. surat suara ditutupi lembar, bukti berita acara distribusi surat suara ppk kecamatan gresik: bukti p 20a hasil rekapitulasi perolehan suara ppk kecamatan gresikenteng, bukti p 21a hasil rekapitulasi perolehan suara ppk kecamatan bentengkediaman, bukti p 22a hasil rekapitulasi perolehan suara ppk kecamatan kediamanungah, bukti p 23a hasil rekapitulasi perolehan suara ppk kecamatan bungah pasca pemungutan suara. surat suara kurang lembar,farid desa gedangan, kecamatan sidayu, diberi dua surat panggilan bukti untuk mencoblos dua tempat yang berbeda: bukti seorangbukti bukti laporan pelanggaran dari bawaslu, bukti pernyataan terlahir telah mencoblos dua kali: bukti berita acara pemeriksaan dari penyidik kepolisian atas nama pelapor arif rahman, s.h.: bukti anak bawah umur bernama anwar syarifudin sudah didaftar dalam dpt dan memperoleh kartu pemilih: bukti anak bawah umur bernama abdul jaelani sudah didaftar dalam dpt dan memperoleh kartu pemilih: bukti anak bawah umur bernama nizar habib majid sudah didaftar dalam dpt dan memperoleh kartu pemilih: bukti anak bawah umur bernama aprilia fajar sidik sudah didaftar dalam dpt dan memperoleh kartu pemilih: bukti anak bawah umur bernama serahkan hid sudah didaftar dalam dpt dan memperoleh kartu pemilih: bukti surat suara mencoblos pada pasangan nomor urut sebelum dicoblos pemilih:tanda bukti lapor dari panwaslukada kab. gresik, bukti tanda bukti dari panwaslukada kab. gresik, bukti surat laporan tertulis kepada panwaslukada kab. gresik, bukti cakram video berisi pidato kampanye bupati gresik dalam kampanye salah satu pasangan calon, bukti cakram video berisi kampanye yang dilakukan pns lingkungan dinas pertanian kabupaten gresik: bukti daftar anggota gapoktan gabungan kelompok tani):dpt baru yang diterbitkan kpu jam sebelum pemungutan suara: bukti surat hasil perolehan suara dari quick count pasangan calon nomor urut yang dikeluarkan pada pukul wib sebelum pemungutan suara berakhir: bukti laporan tertulis dari haryadi, sh, tentang anggota tim kampanye pasangan calon nomor urut melakukan money politic, bukti tanda bukti lapor dari panwaslukada kab. gresik: bukti s.d.p bukti amplop yang berisi uang dari anggota tim kampanye pasangan calon nomor urut bahwa samping bukti atas, pemohon juga mengajukan bukti tambahan sebagai berikut: bukti p 30a bukti penerusan laporan pelanggaran pidana pemilu dari panwaslukada kab. gresik, bukti p 37a undangan klarifikasi pamwaslukada kabupaten gresik nomor panwaslukada grs bukti p 38a undangan klarifikasi panwaslukada kabupaten gresik nomor panwaslukada grs bukti p 39a undangan klarifikasi pamnwaslukada kabupaten gresik nomor panwaslukada grs bukti p 43a cakram audio rekaman suara pengakuan terlahir yang tertangkap tangan, bukti p 43b surat pernyataan terlahir serasi tentang money politic: bukti p 45a cakram video berisi kegiatan outbound kepala desa dengan anggaran apbd. seluruh kepala desa harus memenangkan pasangan calon nomor urut humas): bukti p 52a surat keputusan tentang tim pemenangan dr. usul khusus, drs., mm. pasangan nomor urut tercantum nama kh. @char hasyim: bukti p 54a bukti penerusan laporan pelanggaran pidana pemilu dari bawaslu kabupaten gresik.nietapi saksi tidak melihat makhyaroh memberi uang aliyah. saksi hanya menerima laporan saja: bahwa para pemohon merasa keberatan terhadap hasil keputusan kpu kabupaten gresikkarena para pemohon merasa keputusan kpu kabupaten gresik yang menetapkan hasil perolehan suara pemilukada kabupaten gresik tahun tidak sesuai dengan hasil penghitungan tim dari pemohon dan hasil penghitungan memohon merupakan hasil dari berbagai penyimpangan dalam proses tahapan pemilukada sebelumnya yang sangat berpengaruh langsung terhadap hasil perolehan suara. adapun alasan alasan yang disampaikan oleh pemohon adalah sebagai berikut: pokok perkara bahwa komisi pemilihan umum kpu) kabupaten gresik dalam surat keputusannya nomor pts kpu gresik tanggal juni menetapkan perolehan suara masing masing peserta: bebas milan kereta kapasitas bambang suhartono kan men15y9 maa sh. bahwa dengan hasil akhir perolehan suara dalam poin nomor tersebut ditetapkan pula pasangan calon nomor urut yaitu pasangan calon dr.:,. safari wibowo saksi merupakan anggota gapoktan wilayah kecamatan kediaman,:oktan menimbang bahwa memohon mengajukan jawaban tertulis bertanggal juni yang diserahkan kepaniteraan mahkamah pada hari jumat, juni dan dibacakan dalam persidangan pada hari selasa, juni yang menguraikan hal hal sebagai berikut:permohonan keberatan yang diajukan oleh pemohon terhadap surat keputusan komisi pemilihan umum kpu) kabupaten gresik nomor pts kpu gree, tidak pernah dikeluarkan oleh komisi pemilihan umum kpu), sedangkan surat keputusan nomor pts kpu greeyang tentunya mempunyai arti yang berbeda, namun demikian untuk menyegarkan ingatan kita maka keberatan tersebut akan kami tanggapi sepanjang masuk dalam ruang lingkup hasil rekapitulasi tersebutnghitungan suara yang mana yang salah perhitungannya? karena dalam permohonan pemohon hanya menyajikan data data bersifat imajiner dan asumsi pemohon belaka (yang didalil. sembari halim radiant, ir., st., si. dan drs. moh. asim, si.) sehingga dengan demikian haruslah ditolak atau tidak dapat diterima,juni menetapkan rekapitulasi hasil penghitungan suara pemilihan pemilukada kabupaten gresik dengan hasil penghitungan suara sebagai berikut: bebas mlosobssnea kenapa kapasitas bambang suhartono enmoamcam75y6 sh. rekapitulasi hasil penghitungan suara pemilihan pemilukada kabupaten gresikpts kpu gresik adalah sah (buktisampai sedangkan untuk dugaan pelanggaran money politic bpk. abdul @char hasyim sudah diproses kepolisian oleh karena itu,abupaten gresik telah menjalankan tugas dan pokok dan fungsinya bukti bahwa kebutuhan surat pemilukada telah dianggarkan dalam rencana kebutuhan biaya rkb) belanja hibah pemilukada kabupaten gresik tahun bukti bahwa munculnya angka kebutuhan surat suara dalam rkb sejumlah lembar didasarkan pada perhitungan asumsi: jumlah dp4 orang asumsi pertambahan penduduk sebanyak orang kedatangan penduduk baru) surat suara cadangan sebesar orang usul hulu, drs., mm. dan mustafa noer, ag., sh.,mm.dr. sembari ham radiant, ir., st,. dan drs. moh. @sim, si.bukti seperti dalam daftar: pesan wacana tea prosamar bambang suhartono dan boommoome muji tabah, sh., mm. dan ,23y6 dr. sembari halim radiant, ,68y9 ir. s.t, si. dan drs. moh. gosip, drs. mohammad nasihat, sh., dr. usul hulu@, drs., mm. memwmsmprnan sa. sastro soesilo, sh., ,75y6 metana mom bahwa suara pasangan calon nomor urut humas) diperoleh dengan cara yanghumas).sabahwa sebagaimana keppres nomor tahun pemakaman pengadaan barang jasa dilakukan pada tanggal januari yang memuat jumlah kebutuhan barang jasa dan pagu anggaran seluruh rancangan pengadaan barang jasa, termasuk pengadaan surat suara dan kartu pemilih, dalam proses pengadaan surat suara berdasarkan keppres nomor tahun dilakukan melalui proses lelang umum oleh panitia barang jasa kebutuhan pemilukada kabupaten gresik tahun yang dimulai pada tanggal pebruari s d maret bahwa dpt pemilukada kabupaten gresik tahun ditetapkan kantor kpu kabupaten gresik pada tanggal maret namun masih diberi waktu untuk pengajuan keberatan kepada tim kampanye pasangan calon sebagaimana peraturan kpu nomor tahun menanggapi dpt selama hari, yaitu sampai dengan tanggal maret sedangkan bilamana pihak pemohon bersikeras mempersoalkan dpt, maka menjadi domain hukum administrasi yang jauh dari sengketa pemilukada mahkamah konstitusi, bahwa memohon telah mengirim logistik surat suara pemilukada ppk masih dalam keadaan kemasan paling dari pihak percetakan mulai tanggal s d mei untuk dilakukan sortir dan penghitungan jumlahnya, bahwa dalam pengiriman logistik surat suara tersebut, memohon hanya menentukan jumlah secara normatif untuk masing masing ppk, yaitu jumlah dpt pada kt surat suara cadangan berita acara penerimaan: bahwa yang menghitung secara riil jumlah per lembar surat suara sebagaimana ketentuan jumlah dpt pada ppk# surat suara cadangan adalah ppk: bahwa setelah dihitung oleh ppk, terdapat jumlah lembar surat suara dalam kemasan yang lebih banyak atau, kurang atau lebih sedikit jumlah semestinya, bahwa ppk yang menghitung jumlah secara riil kebutuhan surat suara sebagaimana ketentuan jumlah dpt pada ppk# surat suara cadangan maka bagi ppk yang mendapati jumlah lembar surat suara dalam kemasan yag lebih banyak dari jumlah semestinya, membulatkan atas prosentase cadangan pada tiap tiap tps, sehingga terdapat selisih lebih besar dibandingkan jumlah surat suara dalam berita acara pengiriman kpu, karena jumlah dalam berita acara kpu diambil dari angka kumulatif total pemilih ppk: bahwa bagi ppk yang kebetulan mendapati jumlah lembar surat suara dalam kemasan yang kurang lebih sedikit dari jumlah semestinya, membulatkan prosentase cadangan surat suara pada tiap tiap tps, sehingga terdapat selisih lebih kecil dibandingkan dengan jumlah surat suara dalam berita acara pengiriman kpu, karena jumlah dalam berita acara pengiriman kpu diambil dari angka kumulatif total pemilih ppk, bahwa apa yang didalilkan oleh pemohon dalam angka poin sampai dalam hal distribusi surat suara kepada ppk adalah amburadul, ribuan surat suara yang tidak dapat dilaporkan penggunaannya: kecamatan dukun bahwa berita acara distribusi yang diterima ppk kecamatan dukukukundukukududuksampean bahwa berita acara distribusi yang diterima ppk kecamatan duduksampeaduksampeaduksampeanduksampeanringin anom bahwa berita acara distribusi yang diterima ppk kecamatan bringin anombringin anombringin anombringin anomringin anompancing bahwa berita acara distribusi yang diterima ppk kecamatan pancingpancingpancingpancingpancingujung pangkah bahwa berita acara distribusi yang diterima ppk kecamatan ujung pangkahujung pangkahujung pangkahujung pangkahdayu bahwa berita acara distribusi yang diterima ppk kecamatan sidayusidayusidayubukti kelebihan surat suara tersebut disimpan kotak surat suara ppk kecamatan sidayudayuanyar bahwa berita acara distribusi yang diterima ppk kecamatan manyaranyaranyaranyarcerme bahwa berita acara distribusi yang diterima ppk kecamatan cermecermecermecermecermeenganti bahwa berita acara distribusi yang diterima ppk kecamatan mengantiengantiengantiengantikemas bahwa berita acara distribusi yang diterima ppk kecamatan kemaskemaskemaskemasmasdriyorejo bahwa berita acara distribusi yang diterima ppk kecamatan driyorejodriyorejodriyorejo(bukti kelebihan surat suara tersebut disimpan kotak surat suara ppk kecamatan driyorejoriyorejongapura bahwa berita acara distribusi yang diterima ppk kecamatan singapurasingapurasingapurangapuratambak bahwa berita acara distribusi yang diterima ppk kecamatan tambatambatambak(bukti kelebihan surat suara tersebut disimpan kotak surat suara ppk kecamatan tambaktambagresik bahwa berita acara distribusi yang diterima ppk kecamatan gresigresigresikugresibenteng bahwa berita acara distribusi yang diterima ppk kecamatan bentengbentengenteng(buktientengkediaman bahwa berita acara distribusi yang diterima ppk kecamatan kediamankediamankediamankelebihan surat suara tersebut disimpan kotak surat suara ppk kecamatan kediaman. (bukti kelebihan surat suara tersebut disimpan kotak surat suara ppk kecamatan kediamadiamaungah bahwa berita acara distribusi yang diterima ppk kecamatan bungahbungahungah(bukti kelebihan surat suara tersebut disimpan kotak surat suara ppk kecamatan bungahungahgresik karena penyimpangan penyimpangan tersebut berpengaruh terhadap perolehan suara, pelanggaran pelanggaran dalam proses pemilukada: bahwa kpu kabupaten gresik dalam pengadaan logistik pemilu antaranya kartu pemilih dan surat suara tidak didasarkan pada dpt pilbup, tetapi berdasarkan dpt pilpres sehingga kartu suara yang dicetak melebihi dpt pilbup yang sebenarnya lembar, sedangkan yang dicetak kpu kabupaten gresik sejumlah lembar, ada kelebihan lembar. hal ini menimbulkan kecurigaan dan bisa jadi digunakan untuk mengatur penggelembungan suara, kelebihan surat suara tersebut diprotes oleh para pasangan calon kecuali pasangan calon nomor dr. usul hulu, drs., mm. dan mustafa' noer, ag., sh., mm.). setelah mendapat tekanan dari para pasangan calon, akhirnya surat suara dititipkan polres gresik. hal ini membuktikan adanya indikasi keberpihakan kepada salah satu calon, bahwa akibat dari kelebihan surat suara, distribusi surat suara kepada ppk dan pelaporan rekapitulasinya amburadul. ribuan surat suara yang tidak bisa dilaporkan penggunaannya, antaranya: bahwa pada tanggal mei jam sebelum hari pencoblosan (yang didalilkan pemohon angka tentang, sehingga tidak mungkin memohon menghalangi hak sebagai warga negara indonesia untuk menentukan dan ikut serta memilih pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah sebagaimana ketentuan peraturan kpu nomor tahun dan telah memperoleh tanda bukti daftar sebagai pemilih form kwk) (bukti terdaftar dalam dps terdaftar dalam disp (bukti tetapi tidak masuk dalam dpt maka warga tersebut dapat dimasukkan dalam dpt (bukti dan pertimbangan hukum keputusan mahkamah konstitusi nomor puu vii yang meng nuklir membatalkan undang undang nomor tahunsurat rekomendasi dari panas dan mendapat persetujuan dari kpu propinsi jawa timur (bukti sehingga sangat tidak beralasan, karena itu pemohon mengada ada tidak berdasarkan argumentasi yuridis tentang berpisahnya kpu kabupaten gresik salah satu pasangan calon pemilukada kabupaten gresik, bahwa petit pemohon point tentang pemungutan suara ulang putaran adalah tidak relevan karena pemohon dalam polita dalam enam kecamatan kec kediaman, kec. benteng, kec. menganti, kec. balong panggang, kec. bringin anom, kec. driyorejokarena faktanya enam kecamatan tersebut pelaksanaan pemilukada dalam berita acara tidak ada satupun saksi yang berkeberatan termasuk saksi mandat dari pemohon (bukti da kwk): bahwa apa yang didalilkan pemohon dalam angka tentang anak dibawah umur sudah terdaftar dalam dpt dan memperoleh kartu pemilih adalah salah besar bahwa anak tersebut sudah memenuhi syarat syarat sebagai pemilu sehingga mereka berhak mendapat surat suara atau kartu pemilih. (bukti bahwa didalilkan pemohon dalam angka yang menyatakan memohon melakukan pelanggaran berat pada tanggal juni saat dilaksanakan rapat pleno rekapitulasi hasil penghitungan suara pemilukada kantor kpu kabupaten gresik, dan rapat selesai sebelum pukul wib rapat ditutup wib adalah tidak benar, karena yang terjadi sebenarnya adalah sebagai berikut: bahwa rapat pleno dilaksanakan pada tanggal juni mulai pukul wib s d pukul wib, yangcalon nomor kh. muji tabah, sh., sukarno), yang selanjutnya setelah terjadi kesepakatan maka pleno ditutup pada pukul wib,apu gresik nomor) d wib. bahwa adanya proses penandatanganan lampiran db kwk plant dan berita acara (model kwk), sertifikat rekapitulasi model db kwk)kw), oleh karenanya, adalah sangat beralasan bagi memohongresik: atauresik tahun bukti surat pemberitahuan dari panas kabupaten gresik sehubungan pengawasan penyelenggaraan pemilihan kepalamdaerah dan wakil kepala daerah pemilu kabupaten gresik laporan ditemukan undangan pemungutan suara model kwk, dan kartu pemilih ganda namun yang bersangkutan hanya mencoblos sekali atas nama heri huron dan farid desa gedangan kecamatan sedayu tertanggal juni nomor surat panas grs sr vi bukti rencana kebutuhan biaya rkb) belanja hibah pemilukada kabupaten gresik tentang kebutuhan surat suarakun: bukti dalam berita acara ppk kecamatan dukunukunduksampean, bukti ti dalam berita acara ppk kecamatan duduksampeyduduksamperingin anom, bukti dalam berita acara ppk kecamatan bringin anomringin anompancing, bukti dalam berita acara ppk kecamatan pancipancingujung pangkah, bukti dalam berita acara ppk kecamatan ujung pangkujung pangkahdayu: bukti dalam berita acara ppk kecamatan sidayusidayuanyar, bukti dalam berita acara ppk kecamatan manyarmanyarcerme, bukti dalam berita acara ppk kecamatan cermecermeenganti: bukti dalam berita acara ppk kecamatan mengantimengantimas: bukti dalam berita acara ppk kecamatan kemaskemasriyorejo, bukti dalam berita acara ppk kecamatan driyorejoriyorejongapura: bukti dalam berita acara ppk kecamatan singapurasingapuratambak, bukti dalam berita acara ppk kecamatan tambatambagresik bukti dalam berita acara ppk kecamatan gresigresienteng: bukti dalam berita acara ppk kecamatan benteentengdiaman, bukti dalam berita acara ppk kecamatan kediamkediamungah: bukti dalam berita acara ppk kecamatan bungungah dan db kwk kpu kabupaten gresik: bukti model a3. kwk desa sukomoro kecamatan kemas kabupaten gresik, bukti daftar dps disp model a2 kwk desa sukomoro. kecamatan kemas kabupaten gresik: bukti keputusan komisi pemilihan umum kabupaten gresik pts kpu.gresik tentang perubahan keputusan komisi pemilihan umum kabupaten gresik pts kpu.gresik perubahan keputusan komisi pemilihan umum kabupaten gresik pts kpu.gresik tentang pendaftaran daftar pemilih tetap dalam kegiatan pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah pemilukada kabupaten gresik: bukti rekomendasi panas kabupaten gresik dan surat petunjuk dari kpu propinsi jatim tentang penambahan dpt daftar pemilih tetap), bukti c1 kwk dan da kwk kecamatan kediaman, benteng, menganti, balong panggang, bringin anom, driyorejo: bukti kartu tanda penduduk kartu keluarga. bahwa samping bukti atas, memohon, dalam persidangan hari selasa, juni juga mengajukan bukti tambahan yaitu bukti sampai dengan bukti sebagai berikut: bukti surat panitia pengawas pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah kabupaten gresik kpu kabupaten gresik nomor: ill panwaslukada grs vi tertanggal juli tentang pemberitahuan bahwa bawaslu kabupaten gresik telah melimpahkan (dua) kasus dugaan pelanggaran pemilukada kabupaten gresik kepada kepolisian gresik yaitu atas nama dugaan politik uang yang dilakukan oleh k.h @char hasyim desa mojotengah, kec menganti, kab gresik, dugaan memilih (dua) kali tps yang sama yang dilakukan oleh farida setiawan desa suci kec manyar. bukti lampiran lampiran proses tindak pidana pemilukada kabupaten gresik atas nama k.h @char hasyim desa mojotengah, kec menganti kab gresik, bukti lampiran lampiran proses tindak pidana pemilukada kabupaten gresik atas nama farida setiawan desa suci kec manyar:gresik tingkat komisi pemilihan umum: bukti distribusi surat suara ppk se kabupaten gresik komisi pemilihan umum kabupaten gresik. samping mengajukan bukti tertulis sebagaimana disebutkan atas, memohonkecamatan dukun sesuai berita acara distribusi bukti yang diterima ppk dukun adalah lembar surat suara. setelah pemilihan, surat suara yang dibutuhkan adalah lembar bukti p masih kurang lembar surat suara. kecamatan duduksampeyan sesuai berita acara distribusi bukti yang diterima ppk duduksampeyan adalah lembar surat suara. setelah pemilihan, surat suara yang dibutuhkan adalah lembar bukti p ada kelebihan lembar surat suara. kecamatan bringin anom sesuai berita acara distribusi bukti yang diterima ppk bringin anom adalah lembar surat suara. setelah pemilihan, surat suara yang dibutuhkan adalah lembar bukti p disortir ketemu lembar, rusak lembar, kelebihan lembar surat suara. kecamatan pancing sesuai berita acara distribusi bukti yang diterima ppk pancing adalah lembar surat suara. setelah pemilihan, surat suara yang dibutuhkan adalah lembar bukti p 10menambah lembar, sehingga kurang lembar surat suara.pihak terkait dr. usul khusus, drs., mm. dan h.m. mustafa noer, ag., s.h., mm.) telah menyampaikan keterangan tentang pokok pokok permohonan yang dibacakan dalam persidangan pada hari kamis, juni yang menguraikan hal hal. dengan demikian dalil pemohon yang tanpa disertai uraian dari mana saja perolehan suara pemohonabupaten gresik).mohon sebagaimana tercantum dalam surat permohonannya tertanggal juni tersebut hanya bersifat asumsi belaka, tidak sesuai dengan fakta yang terjadi dan bukan merupakan dasar alasan untuk dapat mengajukan keberatan terhadap obyek sengketa, bahwa dalam proses penyelenggaraan pemilihan kepada daerah dan wakil kepala daerah kabupaten gresik tahun faktanya berjalan dengan lancar dan aman. sama sekali tidak ada keberatan dari saksi saksi pasangan calon mulai dari tingkat tps tps, ppk maupun kabupaten gresik terhadap proses pemungutan dan penghitungan suara. begitu pula terhadap pelanggaran pelanggaran yang terjadi telah ditangani oleh panas pemilukada kabupaten gresik: bahwa dalil pemohon pada angka apabila dicermati sama sekali tidak mempengaruhi perolehan suara pasangan calon, karena baik heri gurun maupun farid hanya menggunakan satu kali hak pilihnya: bahwa begitu pula dalil pemohon pada angka dan yang menyatakan sukawati dan farida styowati telah melakukan perbuatan mencoblos dua kali diapa yang dikemukakan oleh pemohon pada angka bahwa telah ditemukan desa balong panggang terdapat lima orang anak di, karena kelima orang anak tersebut berdasarkan ktp mereka telah mencapai umur tahun lebih. demikian pula dalil pemohon yang menyatakan mungkin ikut melakukan pencoblosan adalah dalil yang bersifat asumsi. bahwa pada angka permohonan, pemohon mengemukakan telah ditemukan dibeberapa surat suara yang telah mencoblos pada pasangan calon humas) tps desa pulopancikan kecamatan gresik satu kejadian tersebut sama sekali tidak ada yang dirugikan, bahwa apa yang dikemukakan oleh pemohon pada angka dan permohonannya adalah dalil yang sama sekali tidak benar. apa yang diduga terjadi desa sengon legowo dan desa kritikan dimana saat ini dalam proses penyidikan kepolisiank dan kemudian memaksa mereka untuk membuat surat pernyataan dengan redaksionalnya mereka yang membuat atau yang menuntun, bahwa dalil yang dikemukakan oleh pemohon pada angka permohonannya hanya didasarkan pada asumsi. pemohon tidak dapat memaparkan dipps, rekapitulasi tingkat pps, ppk maupun kpu kabupaten gresik sama sekali tidak ada yangdalil pemohon pada angka permohonan sama sekali tidak benar. kegiatan kampanye yang dilakukan oleh tim pasangan nomor urut pihak terkait) sudah tersusun dan terjadwal dengan baik serta telah dilaksanakan sesuai dengan jadwal tersebut. jadwal kampanye baik tempat maupun waktu sudah diserahkan oleh tim kampanye nomor urut pihak terkait) kepada kpu kabupaten gresik, panas pemilukada serta pihak kepolisian, bahkan disetiap kegiatan kampanye telah mendapatkan izin dari pihak kepolisian: (bukti pt hingga pt bahwa pihak terkait membantah dalil dalil pemohon sebagaimana diuraikan pada angka hingga dalil dalil tersebut merupakan pendapat pemohon yang bersifat sepihak dan mengabaikan fakta yang benar benar terjadi. bahwa apa yang terjadi murni adalah bentuk dukungan dari pendukung tanpa adanya upaya baik langsung maupun tidak langsung dari pasangan calon maupun tim kampanye untuk menggerakkan untuk mempengaruhi pilihan. bahwa sama sekali tidak benar apa yang dikemukakan oleh pemohon dalam angka surat permohonannya. kegiatan sosialisasi yang dilakukan sama sekali tidak ada kaitannya dengan kampanye, karena baik pasangan calon pihak terkait) maupun tim kampanyenya tidak pernah menggandakan kegiatan tersebut, begitu pula sangat tidak benar bahwa hal tersebut dilakukan diseluruh kecamatan gresik, ini adalah asumsi pemohon belaka yang bertolak belakang dari fakta yang ada. bahwa dalil pemohon pada angka juga merupakan dalil yang mengada ada, karena sama sekali tidak ada pelanggaran pelanggaran yang dilakukan oleh baik pasangan calon pihak terkait) maupun tim kampanyenya dalam masa kampanye. hal ini bisa diketahui dengan tidak adanya laporan panas pemilukada yang menyangkut persoalan kampanye baik yang dilakukan oleh pasangan calon pihak terkait) maupun tim kampanye. dalil pemohon yang menyatakan telah terjadi pelanggaran yang terstruktur, sistematis dan masif merupakan dalil yang sangat tidak berdasar dan hanya bersifat asumsi belaka, karena kenyataanya pemilukada berjalan lancar tanpa ada keberatan keberatan apapun dengan hasil perolehan suara yang jauh dari fakta yang mencerminkan telah terjadi pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis dan masif, bahwa apa yang dikemukakan oleh pemohon pada angka tentang keberpihakan kpu kabupaten gresik dalam masalah dalam pada tps tersebut perolehan suara pemohon menang telak menempati urutan sedangkan pasangan nomor urut pihak terkait) menempati urutan ketiga dengan perbandingan pemohon memperoleh suara sedangkan pasangan nomor urut pihak terkait)asangan nomor urut pihak terkait) sama sekali tidak berdasar dan terbantahkan: bahwa begitu pula dalil pemohon pada angka sangatlah tidak mendasar karena bagaimana mungkin pada pukul wib tersebut pemungutan suara masih berlangsung dan belum waktunya penghitungan suara, sehingga mana mungkin sudah diketahui perolehan suaranya. kalaupun ada, maka tindakan sebagaimana didalilkan oleh pemohon tersebut pada angka merupakan tindakan yang dilakukan oleh orang yang tidak bertanggung jawab yang mencoba menyudutkan salah satu pasangan calon: bahwa pihak terkait sama sekali membantah dalil pemohon pada angka dan perlu pihak terkait tegaskan bahwa seseorang yang bernama abdul johar hasyim bukanlah tim pemenangan maupun tim kampanye pemilukada dari pasangan calon nomor urut pihak terkait), baik dalam tingkatan tim kabupaten maupun tim kecamatan sampai bawah. bukti pt pt dan pt berdasarkan fakta yang ada, selama bertahun tahun yang lalu abdul jooleh abdul @char hasyim tersebut sama sekali tidak ada kaitannya dengan tim kampanye pasangan calon nomor urut pihak terkait (bukti pt namun saat ini peristiwa tersebut dalam proses penyidikan pihak kepolisianenam kecamatan, namun pemohon tidak dapat memberikan dasarnya. pemohon tidak dapat menjelaskan dan memaparkan apa yang terjadi enam kecamatan tersebut. begitu pula apakah asumsi pelanggaran pelanggaran yang didalilkan oleh pemohon telah terjadi enam kecamatan tersebut. perlu pihak terkait tegaskan bahwa baik enam kecamatan tersebut maupun diseluruh kecamatan kabupaten gresik tidak ada keberatan keberatan yang disampaikan oleh para saksi dalam proses pemungutan maupun penghitungan suara. dengan demikian sama sekali tidak ada hubungan kausalitas antara asumsi pelanggaran pelanggaran yang didalilkan oleh pemohon dengan permintaan untuk pemungutan suara ulang enam kecamatan tersebutdasar sehingga patut untuk ditolak, berdasarkan alasan dan dasar hukum sebagaimana tersebut atas, maka bersama ini kami selaku kuasa hukum pasangan calon nomor urut pihak terkait) atas nama dr. usul khusus, drs. mm. dan h.m. mustafa' noer, ag, sh. mm. mohon kiranya majelis hakim mahkamah konstitusi berkenan untuk mengeluarkan putusan sebagai berikutgresik pts kpu gresik tanggal juni adalah sah dan mengikat secaragresik nomor:bukti pt keputusan komisi pemilihan umum kabupaten gresik nomor: pts kpu gresikpt jadwal kampanye dan kegiatan tim kampanye mas kabupaten gresik usul khusus mustafa noer)keputusan bersama dari tiga pengurus dpc pkb gresik, dpc ppp dan dpc pku tertanggal februari tentang susunan tim kampanye usul khusus mustafa' mas) kabupaten gresik, bukti pt surat keputusan nomor: mas tim! tanggal maret tentang susunan tim kampanye usul khusus mustafa' mas) kecamatan menganti: bukti pt surat keputusan nomor: pts tim des! i!ii kecamatan ujung pangkah sesuai berita acara distribusi bukti yang diterima ppk ujung pangkah adalah lembar surat suara. setelah pemilihan, surat suara yang dibutuhkan adalah lembar bukti p 11sidayu sesuai berita acara distribusi bukti yang diterima ppk sidayu adalah lembar surat suara. setelah pemilihan, surat suara yang dibutuhkan adalah lembar bukti p 12manyar sesuai berita acara distribusi bukti yang diterima ppk manyar adalah lembar surat suara. setelah pemilihan, surat suara yang dibutuhkan adalah lembar bukti p 13ada penambahan sehingga lebih lembar surat suara. kecamatan cerme sesuai berita acara distribusi bukti yang diterima ppk cerme adalah lembar surat suara. setelah pemilihan, surat suara yang dibutuhkan adalah lembar bukti p 14diganti, sehingga kurang lembar surat suara. tertanggal maret tentang susunan tim kampanye humas tingkat desa se kecamatan menganti kabupaten gresik pada pemilukada kabupaten gresik tahun bukti pt surat pernyataan tertanggal juni yang dibuat oleh abdul johar hasyim mengenai kegiatan pemberian santunan kepada fakir miskin. bahwa samping bukti atas, pihak terkait, dalam persidangan hari selasa, juni juga mengajukan bukti tambahan yaitu bukti pt dan bukti pt sebagai berikut: bukti pt kumpulan surat pernyataan dari pns ppl petugas penyuluh lapangan)suruh untuk mendukung dan memenangkan pasangan calon urut mas) oleh baik atasannya, bukti pt kumpulan surat pernyataan pengurus gapoktan gabungan kelompok tani) sekaligus petanimobilisasi atau disuruh untuk mendukung dan memenangkan pasangan calon urut mas) oleh baik ppl. samping mengajukan bukti tertulis sebagaimana disebutkan atas, pihak terkait,,,:,:,,haji nafi,gresik, berdasarkcamatan menganti sesuai berita acara distribusi bukti yang diterima ppk menganti adalah lembar surat suara. setelah pemilihan, surat suara yang dibutuhkan adalah lembar bukti p 15kekurangan pengemasan lembar, sehingga kurang lembar surat suara. kecamatan kemas sesuai berita acara distribusi bukti yang diterima ppk kemas adalah lembar surat suara. setelah pemilihan, surat suara yang dibutuhkan adalah lembar bukti p 16diganti lembar, sehingga kurang lembar surat suara. kecamatan driyorejo sesuai berita acara distribusi bukti yang diterima ppk driyorejo adalah lembar surat suara. setelah pemilihan, surat suara yang dibutuhkan adalah lembar bukti p 1singapura sesuai berita acara distribusi bukti yang diterima ppk singapura adalah lembar surat suara. setelah pemilihan, surat suara yang dibutuhkan adalah lembar bukti p 1lebih lembar surat suaragresik denggresik, berdasarkan keputusan kpu kabupaten gresik nomor pts kpu gresik bernomor pts kpu gresikhasil penghitungan yang dilakukan memohon adalah tidak benar karena menurut penghitungan yang dilakukan oleh tim pemenangan pasangan dr. sembari halim radiant, ir., st., si. dan drs. moh. @sim, si. pemohon), perolehan suara pasangan calon nomor urut adalah suara, sedangkan perolehan suara pasangan nomor urut pemohon) sebesar suara, pemohon mendalilkan bahwa perolehan suara yang diperoleh pihak terkait dilakukanandainya pihak terkaiihak terkaitlah terjadi perbedaan hasil rekapitulasi penghitungan suara tingkat kabupaten gresik antara yang ditetapkan oleh memohon dan yang dihitung oleh pemohon. berdasarkan keputusan kpuohon menetapkan bahwa perolehan suara pihak terkait pasangan calon nomor urut dr. usul khusus, drs., mm. dan h.m. mustafa' noer, ag., sh., mm.) adalah suara dan perolehan suara pemohon pasangan calon nomor urut dr. sembari halim radiant, ir., st., si. dan drs. moh. @sim, si.) adalah suara. sedangkan pemohon, berdasarkan bukti tentang rekapitulasi perolehan suara pemohon dari saksi pemohon bernama chairul anam, menyatakan bahwa dalam rekapitulasi tingkat kabupaten gresik tersebut, pemohon memperoleh suara, sementara pihak terkait memperoleh suara,, sebagai berikut: bahwa memohon, dalam pengadaan logistik pemilukada antaranya kartu pemilih dan surat suara, tidak didasarkan pada dpt pemilukada kabupaten gresik, tetapi berdasarkan dpt pemilu presiden dan wakil presiden sehingga kartu suara yang dicetak melebihi dpt kabupaten gresik yang sebenarnya berjumlah lembar menjadi lembar. terdapat kelebihan lembar. setelah diprotes oleh semua pasangan calon, kecuali pihak terkait, kelebihan surat suara tersebut dititipkan kepolisian resor gresik. hal ini, menurut pemohon, menimbulkan kecurigaan dan bisa digunakan untuk mengatur penggelembungan suara serta membuktikan adanya indikasi keberpihakan kepada salah satu pasangan calon, bahwa akibat dari kelebihan surat suara sebagaimana tersebut atas, distribusi surat suara kepada ppk dan pelaporan rekapitulasinya amburadul. saat rekapitulasi masing masing ppk, diketahui ada ppk yang kelebihan dan kekurangan surat suara. ribuan surat suara yang tidak bisa dilaporkan penggunaannya tersebut terdapat kecamatan kabupaten gresik, antara lain,: bahwa diketahuibahwamolbahwaprotes saksi pemohon tidak dihiraukan. padahal, dengan adanya penghitungan ulang akan mempengaruhi perolehan suara pemohon menjadi jauh lebih banyak dari calon lain: bahwa telah terjadi ketidaknetralan jajaran aparatur birokrasi pegawai negeri sipil) kabupaten gresik. pemohon mendalilkan pasangan calon nomor urut sering melakukan kampanye tempat tempat ibadah, sekolahan, dan kantor pemerintah untuk meminta dukungan. bupati gresik, dr. k.h. roach ma'sum, drs., mm. dalam kegiatan resmi pemerintahannya, antaranya desa sukorejo, kecamatan sidayu, pada saat kegiatan sosialisasi pupuk bio, mengajak peserta yang hadir untuk memilih sekretaris daerah kabupaten gresik, usul khusus pasangan calon nomor urut menjadi bupati gresik, padahal saat itu bupati terkait tidak sedang menjalani cuti terlibat kegiatan kampanye sebagaimana diatur dalam tahun tentang pemerintahan daerah: bahwa terkait ketidaknetralan pns, berdasarkan bukti rekaman video, bupati gresik terlihat melakukan kampanye terbuka atas panggung untuk pasangan calon nomor urut dan terjadi pula para pns dinas pertanian kabupaten gresik memakai kesempatan sosialisasi pupuk bio untuk kampanye pasangan calon nomor urut pemohon mendalilkan kegiatan tersebut dilakukan pula kecamatan lainnya gresik agar gabungan kelompok tani turut serta memenangkan pasangan calon nomor urut bahkan, jika ada anggota penyuluh pertanian lapangan ppl) yang dicurigai tidak mendukung pasangan calon nomor urut dipindahtugaskan dari tempat dinas semula: bahwa pada mei jam sebelum hari pencoblosan, berdasarkan bukti memohon telah menerbitkan dpt baru untuk pemilih desa sukomoro, kecamatan kemas. menurut pemohon, memohon te . saat pemohon mengkonfirmasi hal ini sidang pleno kpu, diperoleh jawaban bahwa penambahan tersebut atas rekomendasi bawaslu. saat dikonfirmasi bawaslu, bawaslu menerangkan bahwa pihaknyasebelum rapat pleno kpu tingkat kabupaten ditutup, pemohon sudah mengingatkan bahwa saat itu sudah pukul wib sehingga surat keputusan diterbitkan pada tanggal juni dan pimpinan sidang ketua kpu gresik, alilin, s.h., m.h., menyatakan setuju atau tidak keberatan. namun, saksi pemohon baru menerima surat keputusan memohon tentang penetapan rekapitulasi hasil penghitungan suara bertanggal juni pada hari rabu, juni pukul wib. oleh karenanya, pemohon merasa sangat dirugikan karena memohon dianggap sengaja menghambat upaya hukum dari pemohon mahkamah konstitusi. pelanggaran ini, menurut pemohon, sangat sistematis, terstruktur, danketidaknetralan pns dan bupati gresik serta penyelenggara pemilukada sebagaimana tersebut atas, menurut pemohon, merupakan suatu bentuk pelanggaran yangp 30a sampai dengan bukti p 54ariburiburiburiburiburibu,api saksi tidak melihat makhyaroh memberi uang aliyah. saksi hanya menerima laporan saja:kecamatan tambak sesuai berita acara distribusi bukti yang diterima ppk tambak adalah lembar surat suara. setelah pemilihan, surat suara yang dibutuhkan adalah lembar bukti p 1kurang lembar surat suara. setelah surat suara disortir terdapat lembar, rusak lembar, ditutupi lembar. kecamatan gresik sesuai berita acara distribusi bukti yang diterima ppk gresik adalah lembar surat suara. setelah pemilihan, surat suara yang dibutuhkan adalah lembar bukti p 20benteng sesuai berita acara distribusi bukti yang diterima ppk benteng adalah lembar surat suara. setelah pemilihan, surat suara yang dibutuhkan adalah lembar bukti p 21kediaman sesuai berita acara distribusi bukti yang diterima ppk kediaman adalah lembar surat suara. setelah pemilihan, surat suara yang dibutuhkan adalah lembar bukti p 22asehingga kurang lembar surat suara.juta,jutasaksi menceritakan bahwa: nomor menang tps safari wibowo saksi merupakan anggota gapoktan wilayah kecamatan kediaman saksi menceritakan bahwa,ekarmohonan keberatan yang diajukan oleh pemohon terhadap surat kpu kabupaten gresik nomor pts kpu gresi tidak pernah dikeluarkan oleh kpu, sedangkan surat keputusan nomor pts kpu gresibahwa pemohon tidak menjelaskan dan merinci mengenai kesalahan hasil penghitungan suara. permohonan pemohon hanya menyajikan data data bersifat imajiner dan asumsi belaka (polita angka yang dasar hukumnya atau sumber sumber hukumnya bukan dari berita acara penghitungan kpps, ppk, dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan suara sebagaimana yang dimaksud dalam dan undang undang nomor tahun melainkan diperoleh dari data internal tim sukses pemohon sehingga dengan demikian permohonan harus ditolak atau tidak dapat diterima: bahwa terhadaplita angka sampai angka dan termasuk dugaan pelanggaran money politic oleh bapak abdul johar hasyim sudah diproses kepolisian. oleh karena itu, bukan menjadi obyek perselisihan mahkamah konstitusi, sehingga secara yuridis harus .apabila pelanggaran tidak mengandung unsur pidana,pihak panas pemilukada kabupaten gresik telah menjalankan tugas pokok dan fungsinya bukti bahwa apa yang didalilkan oleh pemohon dalam polita angka poin sampai dengan poin mengenai amburadulnya distribusi surat suara kepada ppk dan ribuan surat suara yang tidak bisa dilaporkan penggunaannya,, bahwa terhadap adanya penambahan nama dalam dpt pada tanggal mei jam sebelum hari pencoblosan, memohon menyatakan bahwa pihaknya tidak mungkin menghalangi hak warga negara indonesia untuk menentukan dan ikut serta memilih dalam pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah sebagaimana diatur dalam peraturan kpu nomor tahun dan mereka telah memperoleh tanda bukti daftar sebagai pemilih form kwk) bukti ) terdaftar dalam dps terdaftar dalam disp bukti tetapi tidak masuk dalam dpt, maka warga tersebut dapat dimasukkan dalam dpt bukti dan berdasarkan putusan mahkamah konstitusi nomor puu viimendapat surat rekomendasi dari panas dan mendapat persetujuan dari kpu propinsi jawa timur (bukti oleh karenanya, alasan pemohon yang menyatakan bahwa penambahan tersebut sebagai bentuk keberpihakan memohon kepada salah satu pasangan calon, sangat tidak beralasan dan mengada ada, bahwa rapat pleno tingkat kabupaten gresik dilaksanakan pada tanggal juni mulai pukul wib s.d. pukul wibpasangan calon nomor urut kh. muji tabah, sh., sukarno), yang selanjutnya setelah terjadi kesepakatan maka rapat pleno ditutup pada pukul wib.pu gresik nomor pts kpu gresik.d. pukul wib, bahwa adanya proses penandatanganan lampiran db kwk plant dan berita acara model kwk), sertifikat rekapitulasi model db kwk),wk),ahwa apa yang didalilkan pemohon dalam polita angka tentang anak bawah umur sudah terdaftar dalam dpt dan memperoleh kartu pemilih adalah salah besar, karena anak tersebut sudah memenuhi syarat syarat sebagai pemilih sehingga mereka berhak mendapat surat suara atau kartu pemilih bukti bahwa petit pemohon angka yang memerintahkan dilakukannya pemungutan suara ulang putaran ke enam kecamatan kec. kediaman, kec. benteng, kec. menganti, kec. balong panggang, kec. bringin anom, dan kec. driyorejo) adalah tidak relevan dan kabur karena pemohon dalam posisinya tidak memberikan dasar dasar fakta dan argumentasi yuridis yang kuat mengapa perlu meminta pemungutan suara ulang. faktanya, enam kecamatan tersebut, dalam berita acara pelaksanaan pemilukada tidak ada satupun saksi yang keberatan termasuk saksi mandat dari pemohon bukti da kwk) |
aj. saleh manaf, nomor ktp. tempat tanggal lahir, meulaboh, september agama islam, pekerjaan bupati bekasi, provinsi jawa barat, beralamat jl. senayan iii nomor lippo cikarang, taman olympia, desa cibatu, kecamatan cikarang selatan, kabupaten bekasi, drs. sholihin sari, nomor ktp. tempat, tanggal lahir, bekasi, oktober agama islam, pekerjaan wakil bupati bekasi, provinsi jawa barat, beralamat perum taman beverly, jl. palem kenari nomor lippo cikarang, desa cibatu, kecamatan cikarang selatan, bekasi: berdasarkan surat kuasa khusus bertanggal maret pemohon tersebut atas, memberi kuasa kepada dr. lur adnan buyung nasution dkk., memilih domisili hukum kantor adnan buyung nasution partners law firm, yang beralamat gedung sampoerna strategic square, tower lantai jl. jenderal sudirman kav. jakarta, untuk selanjutnya disebut sebagai pemohon, terhadap presiden republik indonesia, berdasarkan surat kuasa khusus bertanggal maret memberi kuasa kepada menteri hukum dan ham ri, dan menteri sekretaris negara ri, dan memilih domisili hukum kantor sekretaris negara jl. veteran nomor jakarta, selanjutnya disebut sebagai memohon menteri dalam negeri republik indonesia, berdasarkan surat kuasa khusus nomor s.j., bertanggal maret memberi kuasa kepada progo nurjaman, h.r. dkk., dan memilih domisili hukum kantor menteri dalam negeri republik indonesia beralamat jl. medan merdeka utara nomor jakarta, selanjutnya disebut sebagai memohon ii: dewan perwakilan rakyat daerah kabupaten bekasi, beralamat komplek perkantoran pemerintah kabupaten bekasi, desa sukamara, kecamatan cikarang pusat, bekasi, jawa barat, sebagai memohon iiitelah mendengar keterangan memohon ii: telah mendengar keterangan memohon iii: telah mendengar keterangan saksi dan ahli dari pemohon, telah mendengar keterangan ahli dari memohon telah membaca keterangan tertulis memohon telah membaca keterangan tertulis memohon ii: telah membaca keterangan tertulis memohon iii: telah membaca keterangan tertulis para ahli dari pemohon, telah memeriksa bukti bukti pemohon, telah membaca kesimpulan akhir pemohon: duduk perkara bahwa pemohon telah mengajukan permohonannya dengan surat bertanggal maret yang diterima kepaniteraan mahkamah konstitusi republik indonesia, pada hari jumat tanggal maret dan registrasi dengan nomor skin ivrepublik indonesia pada hari rabu tanggal maret pada dasarnymberhentian bupati wakil bupati selaku kepala daerah oleh memohon yang didasarkan atas putusan peradilan tata usaha negara ptun) tidak pernah diatur dalam peraturan perundang undangan sebagaimana ditentukan dalam dan undang undang nomor tahun selain itu tidak ada satu aturan pun yang memberikan kewenangan secara langsung kepada memohon untuk memberhentikan bupati wakil bupati selaku kepala pemerintahan daerah. kewenangan memohon untuk memberhentikan bupati wakil bupati hanyalah berasal dari pendelegasian kewenangan yang dimiliki oleh memohon namun demikian, meskipun memohon merasa memiliki kewenangan memberhentikan bupati wakil bupati berdasarkan putusan nomor k tun tersebut, good non, ternyata memohon telah keliru dalam melaksanakan substansi putusan nomor k tun karena dalam pertimbangan hukum putusan tersebut berbunyi: bahwa ' pemohon kasasi . dengan demikian, sudah memiliki pendirian dan menyatakan sikap yang jelas tentang proses pemilihan bupati wakil bupati bekasi masa jabatan tahun yaitu mengakui adanya bupati wakil bupati terpilih berdasarkan keputusan dprd nomor kep dprd2003 bertanggal desember yang menetapkan drs. h.m. saleh manaf dan drs. sholihin sari sebagai bupati wakil bupati bekasi lebih lebih sampai saat ini keputusan dprd nomor kep dprd2003 bertanggal desember tidak pernah dinyatakan batal atau dicabut. berdasarkan alasan tersebut atas, maka tindakan memohon yang memberhentikan pemohon nyata nyata sudah melebihi kewenangannya. bahwa salah satu tugas konstitusional pemohon selaku kepala pemerintahan daerah adalah menetapkan peraturan daerah sebagaimana diatur dalam undang undang dasar negara republik indonesia tahun jo. huruf dan undang undang nomor tahun undang undang dasar negara republik indonesia tahun berbunyi: barat dan menyatakan batal atau tidak sah pula, jawa barat, dan memerintahkan tergugat menteri dalam negeri untuk mencabut kedua menteri dalam negeri tersebut. bahwa walaupun jabatan publik bupati bekasi dan wakil bupati bekasi tergolong lembaga negara (een gedeelte van staatsorgaan) yang mewakili jabatan kepala daerah kabupaten bekasi dan wakil kepala daerah kabupaten bekasi namun karena surat keputusan memohon menteri dalam negeri nomor tanggal januari dan surat keputusan menteri dalam negeri nomor tahun tanggal januari yang dipersoalkan pemohon selaku fundamental petani dikeluarkan menteri dalam negeri selaku pejabat tata usaha negara maka tindakan menteri dalam mengeluarkan kedua surat keputusan sk) dimaksud adalah dalam rangka melakukan perbuatan keputusan tata usaha negara, lazim disebut beschikkingsdaad van administratif. karena itu, tindakan pemberhentian terhadap kedua pemohon adalah dilakukan menteri dalam kaitan kedudukan menteri selaku een gedeelte van administratif organ, bukan mewakili lembaga negara (het geen vertegenwoordiger van staatsorgaan). bahwa menurutidak termasuk keputusan tata usaha negara k.tun) adalah k.tunsurat keputusan menteri dalam negeri nomor tanggal januari dan surat keputusan menteri dalam negeri nomor tanggal januari yang dijadikan pemohon selaku fundamental petani, tergolong k.tun k.tun yang dikeluarkan atas dasar hasil pemeriksaan badan peradilan, oleh karena itu tidak dapat digugat ulang, bak persinggahan terakhir dari kereta api malam. het een eindpunt van deze trein. bahwa dalam pada itu, menurut dan nomor tahun dalam hal tergugat (badan atau pejabat tata usaha negara) ditetapkan harus melaksanakan kewajiban untuk cast mencabut suatu k.tun yang dinyatakan batal oleh pengadilan dan kemudian setelah (tiga) bulan tidak ternyata kewajiban tersebut dilaksanakannya, penggugat mengajukan permohonan kepada ketua pengadilan agarkan upaya paksa berupadiumumkan pada media massa setempat oleh panitera sejak tidak dipenuhinya putusan dimaksud. bahwa berdasarkan hal tersebut atas, memohon menteri dalam negeri dalam mengeluarkan k.tun k.tun itis adalah memenuhi putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. bahwa oleh karena itu, adalah beralasan manakala permohonan pemohonprof. h.a. mukti fadjar, s.h.,m.s nomor tahun tentang mahkamah konstitusi (disingkat uuk) menentukan bahwa dalam sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh undang undang dasar" dipersyaratari ketentuan uuk tersebut, mahkamah dalam pertimbangan hukum perkara nomor skin iv menyimpulkan bahwa: cc.persoalannya dalam kasus guo perkara nomor skin iv adalah: apakah pemohon, yaitu bupati wakil bupati kabupaten bekasi dan para memohon, yaitu memohon presiden ri), memohon menteri dalam negeri), serta memohon iii (dprd kabupaten bekasi) dapat dikualifikasikan sebagai lembaga negara yang mempunyai kewenangan yang diberikan oleh uud (kewenangan konstitusional)? adakah kewenangan konstitusional yang dipersengketakan oleh pemohon dan para memohon? apakah pemohon memiliki kepentingan langsung terhadap kewenangan konstitusional yang dipersengketakan tersebut? pendapat saya atas ketiga permasalahan tersebut adalah sebagai berikut: daerah dan mempunyai kewenangan konstitusional sebagaimana ditentukan oleh dan uud yaitu bersama dprd bekasi: mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuemohon sudah benar apabila tetap mendalilkan diri sebagai bupati wakil bupati yang mempunyai kewenangan konstitusional, yang oleh karena itu adalah lembaga negara, sebab meskipun surat pengesahan pengangkatannya sudah dicabut oleh memohon (termasuk melekat dalamnya menteri dalam negeri), tetapi justru pencabutan tersebut adalah merupakan pengambilan kewenangan yang adalah merupakan objek sengketa kewenangan konstitusional yang menjadi inti kasus ini. pengakuan akan bupati wakil bupati atau walikota wakil walikota sebagai lembaga negara yang mempunyai kewenangan konstitusional secara implisit dan contrary juga dapat disimpulkan dari pertimbangan hukum mahkamah dalam putusan nomor skin iv sedangkan memohon yaitu presiden termasuk lembaga negara yang mempunyai kewenangan konstitusional yang termaktub dalam dan uud memohon ii, yaitu menteri dalam negeri, tidak termasuk lembaga negara yang mempunyai kewenangan konstitusional, karena sebagai pembantu presiden, menteri kewenangannya melekat pada diri presiden, sehingga menteri dalam negeri tidak bisa menjadi memohon, tetapi tindakannya adalah atas nama atau dianggap sebagai tindakan presiden memohon i). memohon iii, dprd kabupaten bekasi adalah lembaga negara yang mempunyai kewenangan konstitusional bersama bupati wakil bupati bekasi sebagai unsur pemerintahan daerah. tentang kewenangan konstitusional yang dipersengketakan oleh pemohon dan para memohon adalah sebagai berikut: bahwa kewenangan konstitusional pemohon sebagai kepala pemerintah daerah kabupaten bekasi yang bersama dprd kabupaten bekasi yang tercantum dalam dan uud telah diambil, diganggu, dan bahkan dicabut oleh memohon (melalui tangan menteri dalam negeri, yang dijadikan memohon ii) dengan pencabutan keputusan pengesahan pengangkatan pemohon atas dasar yang bertentangan dengan uud juncto nomor tahun juncto nomor tahun yakni bahwa sebagai bupati wakil bupati yang telah dipilih secara demokratis oleh dprd kabupaten bekasi, tetapi pemberhentiannya dilakukan secara tidak demokratis, karena tidak melibatkan dprd kabupaten bekasi dan tidak didasarkan atas alasan alasan yang ditentukan oleh pemerintahan daerah. penggunaan alasan dengan dalih melaksanakan putusan mahkamah agung ma) dalam kasus sengketa tata usaha negara tun) tidaklah tepat, karena masalah pengangkatan dan pemberhentian kepala daerah yang harus dipilih secara demokratis, apakah pemilihan secara tidak langsung (oleh dprd) atau pemilihan secara langsung, sesungguhnya betapapun, termasuk kategori keputusan panitia pemilihan komisi pemilihan umum daerah yang sudah harus juga dipahami oleh memohon (termasuk dalamnya menteri dalam negeri) sebagai bukan termasuk kompetensi absolut peradilan tata usaha negara ptun) yang berpuncak pada (vide nomor tahun sebagaimana telah diubah dengan nomor tahun tentang peradilan tata usaha negara). apalagi dalam pertimbangan hukumnya, secara tidak langsung juga telah mengakui bahwa telah ada bupati wakil bupati terpilih, sehingga seharusnya memohon termasuk dalamnya menteri dalam negeri tidak mempunyai kewenangan untuk mengambil mencabut kewenangan konstitusional pemohon jika tidak ada persetujuan dprd yang telah memilih dan menetapkan pengangkatannya sebagai bupati wakil bupati secara demokratis. bahwa kewenangan pemohon sebagai kepala pemerintah daerah kabupaten bekasi yang antara lain untuk menetapkan peraturan daerah, termasuk peraturan daerah tentang anggaran pendapatan dan belanja daerah apbd) telah diabaikan oleh memohon iii, yaitu dprd kabupaten bekasi yang adalah merupakan unsur pemerintahan daerah kabupaten bekasi. terlebih lagi bahwa perda rapid adalah selalu merupakan usul inisiatif kepala pemerintah daerah. cc. tentang kepentingan langsung pemohon, jelas bahwa pemohon memiliki kepentingan langsung agar kewenangan konstitusionalnya yang telah diambil oleh para memohon dikembalikan kepada pemohon agar pemohon dapat menunaikan kewenangan konstitusionalnya dengan baik. terlebih lagi bahwa pemohon telah selama (dua) tahun melaksanakan kewenangan konstitusionalnya yang tiba tiba harus terhenti karena tindakan para memohon. berdasarkan uraian tersebut atas, dapat disimpulkan bahwa kasus tersebut adalah merupakan kasus sengketa kewenangan konstitusional lembaga negara sebagaimana dimaksud dalam uud juncto uuk, dalam hal mana pemohon termasuk kategori lembaga negara yang mempunyai kewenangan konstitusional pemohon memiliki legal standing) yang telah diambil, diganggu, dan bahkan dicabut oleh para memohon secara melawan hukum. sehingga permohonan pemohon cukup beralasan yang sudah sewajarnya apabila mahkamah mengabulkannya. perlu diperhatikan, bahwa keberadaan mahkamah konstitusi, sebagaimana ditegaskan dalam penjelasan umum uuk adalah untuk menjaga terselenggaranya pemerintahan yang stabil , pada hal, tindakan para memohon telah mengganggu stabilitas penyelenggaraan pemerintahan kabupaten bekasi yang telah dijalankan oleh pemohon selama dua tahun dengan baik. hakim konstitusi maruarar siahaan, s.h. dalam perkara ini bupati wakil bupati bekasi yang dipilih dan ditetapkan sebagai bupati terpilih pada tahun oleh dprd kabupaten bekasi, dan disahkan dengan keputusan mendagri sebagai bupati wakil bupati bekasi serta diambil sumpahnya pada tanggal januari telah diberhentikan oleh mendagri dengan surat keputusan tertanggal januari persis (dua) tahun setelah menjalankan tugasnya. mendagri tersebut dikeluarkan sebagai lanjutan dari putusan mahkamah agung nomor k tun yang menyatakan batal mendagri tentang pengangkatan bupati dan wakil bupati terdahulu dan memerintahkan mendagri mencabut surat keputusan tersebut. sebagai akibatnya kemudian dalam mendagri tentang pembatalan pengangkatan terdahulu, bupati dan wakil bupati diberhentikan. berbeda dengan mayoritas hakim mk, kami berpendapat ini merupakan kewenangan yang harus diputus mk. sengketa (dispute) itu dapat terjadi karena digunakannya kewenangan lembaga negara yang diperolehnya dari uud dan kemudian dengan penggunaan kewenangan tersebut terjadi kerugian kewenangan konstitusional lembaga negara lain. dalam arti ini, maka lembaga negara yang lebih rendah kedudukannya, dalam arti yang secara stricto sensu juga tidak disebut lembaga negara, tetapi yang juga lembaga negara yang memiliki tugas tugas secara konstitusional menurut uud, termasuk dalam kategori ini. apapun tafsiran yang diberikan terhadap uud, jelas bahwa wewenang sebagai kepala daerah, yang memimpin sebagian tugas pemerintahan daerah dalam menyelenggarakan pemerintahan daerah, maka kewenangan itu diberikan uud melalui pemilihan secara demokratis . wewenang menjalankan pemerintahan daerah, diberikan kepada bupati, dan lembaga dprd, jelas adalah berasal dari uud tidak ada daerahnya untuk menafsirkannya secara lain, karena perolehan kewenangan untuk menyelenggarakan kewenangan pemerintahan tersebut dalam menjalankan otonomi seluas luasnya, menetapkan peraturan daerah dan peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan tersebut, tidak berbeda dengan kewenangan yang diterima dan diberikan uud kepada presiden dan dpr. justru akan terasa kegagalannyajikalau mengambil tafsiran yang bersifat restriktif dan tanpa dasar yang cukup. original intent dari pembuat uud, merupakan hal yang penting untuk diperhatikan, akan tetapi merupakan fakta yang diakui secara universal, bahwa pembuat uud juga harus memberikan keleluasaan bagi mahkamah untuk melakukan penyesuaian dalam memenuhi tuntutan dinamika perkembangan zaman dan kebutuhan praktek the court needs adapt meet the demands the unknown future), dan hemat kami pembuat uud tidaklah pernah bermaksud menghambat mahkamah untuk memiliki keleluasaan melakukan penyesuaian akan tuntutan kebutuhan dalam rangka melaksanakan tujuannya mengawal konstitusi. demokrasi dan keseluruhan sistem kelembagaannya adalah satu karya yang terus tumbuh, sebagaimana juga ditunjukkan oleh negara negara yang lebih dulu maju, yang tidak mampu diatur oleh pembuat uud secara sempurna sehingga tidak lagi membutuhkan tafsiran dalam kenyataan politik. persoalan pokok yang harus dijawab terlebih dahulu adalah, apakah keputusansebelum melihat ketentuan pemerintahan daerah, maka jika memang aturan dalam memberi peran pada presiden dan mendagri untuk mengeluarkan pengangkatan bupati dimaksud, tetapi pejabat tun dimaksud tidak memiliki diskresi penuh untuk menilai kecakapan dan kelayakan seseorang sebelum mengangkat menghentikannya menjadi bupati wakil bupati atau kemudian hal itu dilakukan mendagri hanya berdasarkan putusan yang telah berkekuatan, ukuran atau tolok ukur yang digunakan dalam menentukan apakah ini merupakan sengketa kewenangan yang disebut uud ialah apakah keputusan mendagri tersebut didasarkan pada kebebasan diskresi. hal demikian juga menjadi relevan kalau terjadi kelalaian hakim dalam menerapkan aturan dan konstitusi, sebagaimana didalilkan pemohon, maka sengketa ini tunduk pada jurisdiksi mk, sehingga karenanya berwenang mengadili perkara ini, karena penggunaan wewenang mendagri secara tidak tepat telah menghilangkan kewenangan yang diemban oleh bupati yang telah bertugas sebagai kepala pemerintah daerah dalam pelaksanaan pemerintahan daerah kabupaten bekasi. persoalan kewenangan inimeliputi juga hukum administrasi negara, yang mengatur organisasi dari padanegara dan hak aslinya. jadi dalam arti luas juga mencakup hubungan bukan saja antar lembaga negara, tetapi juga antara lembaga negara dengan warganegara. oleh karena definisi yang demikian, maka tidak boleh tidak akan ada kemungkinan terjadinya titik singgung kewenangan antara ptun dengan mahkamah konstitusi, dengan akibat terjadinya kemungkinan overlap diantara kedua kewenangan tersebut. tetapi satu ukuran yang jelas dapat dilihat dari batasan yang ditetapkan sebagai diluar kewenangan ptun yaitu hasil pemilihan sebagai lembaga demokrasi. pengesahan atau pengukuhan hasil pemilihan kepala daerah berupa keputusan presiden atau mendagri, meskipun formil adalah satu keputusan tun yang final, individual dan konkrit, akan tetapi mendagri sebagai pejabat tun dalam kaitan pengesahan bupati kepala daerah hasil pilkada, berwenang membuat bukan dengan satu kewenangan diskresioner, yang menilai dengan ukuran ukuran yang ditetapkan oleh uu, melainkan hal itu hanya pengesahan pengukuhan. perselisihan tentang dipenuhi tidaknya syarat untuk ikut pemilihan terletak dalam wewenang panitia pemilihan (sekarang kpud), dan mendagri sebagai pejabat tun tidak memiliki kewenangan diskresioner untuk menentukan seorang bupati terpilih tidak memenuhi syarat itu, sebagaimana kewenangan tun dalam mengangkat pejabat tun atau pegawai lainnya. dalam pemerintahan daerah yang menetapkan sebagai kepala daerah berdasarkan hasil pemungutan suara, adalah dprd dan mendagri bertugas mengukuhkan atau mengesahkan. hal tersebut harus dilihat dan dinilai bukan dari segi hukum tata usaha negara, melainkan dari segi hukum tata negara, yaitu sebagai satu mekanisme hubungan antar lembaga negara yang pejabatnya diisi secara demokratis. pengangkatan atau pengesahan itu tidak dapat dilihat sebagai keputusan tun yang murni, karena sesungguhnya hal itu hanya merupakan satu perbuatan hukum tata negara sebagai kewenangan yang diatur secara konstitusional dan karenanya harus dinilai secara konstitusional, yang menyangkut hubungan antara pemerintah pusat dengan pemerintahan daerah dalam prinsip negara kesatuan. pengukuhan dengan mendagri tersebut merupakan satu penyelesaian administrasi ketat negarawan bukan keputusan tun, karena menyangkut pengisian pejabat publik melalui mekanisme demokratis sebagaimana ditentukan uud kalau mendagri demikian memiliki fungsi konstitutif dalam menentukan kedudukan kepala daerah, maka yang menetapkan seorang menjadi kepala daerah bukan pemilihan secara demokratis, melainkan pengangkatan oleh mendagri atau presiden. hal demikian, jika benar, jelas bertentangan dengan uud karena yang menentukan dan menetapkan seorang menjadi kepala daerah adalah pemilihan demokratis.atas dasar uraian dan alasan alasan diatas, kami berpendapat berwenang untuk memeriksa dan memutus sengketa ini. pemohon adalah lembaga negara yang telah diuraikan atas, memperoleh kewenangannya dari uud meskipun rincian wewenangnya secara derivatif diatur kemudian dalam uu. pemohon sebagai pemegang jabatan (ambtsdrager) tidak dapat dipisahkan dari jabatan bupati (amat) tersebut, terutama dalam kondisi dinamis, wewenang lembaga (abs) yang memperoleh wewenang tersebut dari uud hanya dapat dilaksanakan melalui pejabatnya (ambtsdrager). pemohon sebagai bupati yang telah dipilih dalam pilkada oleh dprd secara demokratis, sesuai dengan uud dan kemudian disahkan dengan mengangkat yang bersangkutan dengan mendagri dan disumpah depan gubernur jabar, adalah sebagai kepala pemerintah daerah kabupaten, yang bersama sama dprd menjalankan otonomi seluas luasnya, dandengan demikian wewenangnya sebagai bupati didasarkan atas pemilihan yang demokratis, untuk menyelenggarakan pemerintahan daerah dengan otonomi yang seluas luasnya, yang dilengkapi dengan kewenangan menetapkan perda dan peraturan lainnya. dengan ukuran demikian, lepas dari keterangan memohon presiden) tanggal april dan ahli yang diajukan memohon yang menunjukkan original intent drafted amandemen uud tidak bermaksud demikian, tidaklah bermanfaat untuk menyatakan bahwa bupati bukan lembaga negara, yang kewenangannya diberikan oleh uud meskipun kemudian diperinci dalam pemerintahan daerah sebagaimana diamanatkan oleh uud karena perkara cast guo, sesungguhnya tidak dapat dibayangkan sebelumnya oleh pembuat perubahan uud. peristiwa hukum (tata negara) yang tidak bersesuaian dengan uud, tidak boleh dibiarkan hanya karena tidak disebut secara tegas apakah sengketa yang dihadapkan kepada masuk dalam kategori pengaduan konstitusi (cons institutional complaint) yang belum merupakan kewenangan dalam tugasnya untuk mengawal konstitusi. lepas dari original intent para perancang perubahan uud dan tidak adanya aturan yang tegas yang memberikan kewenangan demikian kepada mk, menurut hemat kami, hakim konstitusi justru berkewajiban untuk menemukan hukumnya, baik melalui interpretasi maupun konstruksi atahuruf undang undang nomor tahun berbunyi: kepala daerah mempunyai tugas dan wewenang menetapkan perda yang telah mendapatkan persetujuan bersama dprd . huruf undang undang nomor. tahun berbunyi: . bahwa pada tanggal februari memohon iii telah pula mengabaikan kewenangan pemohon sebagaimana disebutkan dalam undang undang dasar negara republik indonesia tahun jo. huruf dan undang undang nomor tahun tersebut atas karena telah membuat keputusan mengenai peraturan daerah tentang apbd tanpa melibatkan pemohon,imana salah satunya menetapkan anggaran untuk pelaksanaan pemilihan kepala wakil kepala daerah secara langsung. dengan demikian, tindakan memohon iii tersebut juga sudah melampaui kewenangannya dan merugikan kepentingan langsung pemohon. permohonan provisi bahwa akibat tindakan tindakan memohon dan memohon iii sebagaimana diuraikan atas, telah timbul,nghalusan hukum. hal ini menjadi sangat penting, karena hemat kami tidak boleh dibiarkan timbulnya keadaan dimana pemerintahan (daerah) menjadi tidak stabil, tidak efektif dan tidak efisien karena tidak menemukan hukum yang menjadi dasar kewenangannya menyelesaikan perkara guo. asas pokok yang diletakkan dalam konstitusionalisme, yang meletakkan uud sebagai hukum yang tertinggi, harus menjadi sumber legitimasi dan dasar keberadaan aturan perundang undangan yang lebih rendah maupun keputusan pemerintahan (government act). dari asas tersebut hakim dapat merumuskan norma konstitusi judge made constitutional law) bahwa semua lembaga negara yang beroleh kewenangannya dari uud tidak diperkenankan untuk mengeluarkan aturan perundang undangan ataupun membuat keputusan yang bertentangan dengan uud. sebagai forum penyelesaian sengketa ketat negarawan demikian, tidak boleh membiarkan dirinya untuk tidak mengambil keputusan secara aktif dan substantif jika dihadapkan pada persoalan yang demikian, karena membiarkan hal demikian tidak menyumbang terhadap pengelolaan kehidupan bernegara yang stabil berdasar konstitusi yang justru menjadi tugasnya. lahirnya mahkamah konstitusi sebagai peradilan tata negara melalui perubahan besar uud dengan kewenangannya terutama untuk memeriksa dan memutus sengketa kewenangan lembaga negara, akan memiliki titik singgung dengan kewenangan peradilan tun. hal tersebut akan terjadi jika sengketa kewenangan lembaga negara juga dilihat dari aspek penggunaan kewenangan lembaga negara dengan mengeluarkan surat keputusan sk), terutama dalam pengesahan pemilihan kepala daerah melalui mekanisme yang ditentukan dalam uud yaitu pemilihan secara demokratis. mekanisme menyelesaikan titik singgung antara dua badan peradilan yang setara demikian, tidak tersedia sebagaimana halnya mahkamah agung berwenang memutus sengketa kewenangan mengadili antara pengadilan ditingkat yang lebih rendah. oleh karena itu, selama meeting mind antara dan belum tercapai dalam hal seperti itu, maka mau tidak mau harus melakukan penilaian sendiri berdasar bukti bukti dan keyakinannya untuk mempertimbangkan dan memutus apakah benar ada kewenangan absolut ptun yang dilanggar jika memeriksa dan memutus perkara yang demikian. perubahan uud yang terjadi secara revolusioner tersebut, seharusnya memaksa lembaga yudikatif untuk melakukan pemahaman bersama atas implikasi perubahan uud terhadap kewenangan masing masing. kalau itu tidak terjadi, harus mempertimbangkannya sendiri, baik kewenangan maupun the italian constitutional court, corte coztitutionale, hal. sengketa kewenangan lembaga negara yang memperoleh kewenangannya dari uud dapat didefinisikan sebagai sengketa yang timbul dalam bidang tata negara sebagai akibat satu lembaga negara menjalankan kewenangannya yang diberikan uud telah menghilangkan, merugikan atau mengganggu kewenangan lembaga negara lain . dengan definisi yang demikian, maka satu sengketa kewenangan lembaga negara dapat terjadi karena satu lembaga negara menjalankan wewenangnya secara bertentangan dengan uud yang merupakan perbuatan lembaga negara yang dapat disebut perbuatan melawan hukum konstitusi pmk). seorang bupati wakil bupati terpilih secara demokratis yang ditetapkan oleh dprd sekarang oleh kpud tetap dianggap sebagai bupati wakil bupati, selama belum diberhentikan karena masa jabatannya habis, atau karena alasan melakukan melakukan tindak pidana diberhentikan presiden tanpa usul dprd, atau atas usul dprd (vide dan nomor tahun tentang pemerintahan daerah). persoalan titik singgung antara kewenangan mahkamah konstitusi dengan peradilan tunjuga meliputi hukum administrasi negara, yang mengatur organisasi negara serta hak aslinya. oleh karena definisi sengketa tata negara dan batasan hukum tata negara dan administrasi negara yang ada dalam domain hukum publik yang sama, maka tidak boleh tidak akan ada kemungkinan terjadinya titik singgung kewenangan ptun dengan mk, yang berakibat boleh jadi timbul overlap kewenangan, karena lembaga negara juga dapat mengeluarkan keputusan yang sifatnya individual, konkrit dan final , akan tetapi dikeluarkan bukan atas dasar kebebasan diskresioner pejabat negara. memang benar bahwa mendagri dalam pengangkatan dan pemberhentian seorang kepala wakil kepala daerah merupakan tindakan pejabat tun, yang didasarkan pada pemda nomor tahun sebagai mana diubah dengan nomor tahun tentang pemerintahan daerah). nomor tahun juncto nomor tahun menyebutkan bahwa: keputusan tun adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau jabatan tun yang berisi tindakan hukum tunjuncto nomor tahun juncto nomor tahun keputusan yang memenuhi syarat demikian merupakan objek sengketa yang menjadi kewenangan peradilan tun untuk memeriksa dan memutus. yang menjadi persoalan apakah setiap penetapan tertulis pejabat tun yang memenuhi syarat konkrit, individual dan final demikian harus selalu menjadi objek sengketa yang menjadi kewenangan ptun? hemat kami jelas tidak. ketentuan yang memuat batasan apa yang menjadi penetapan tertulis yang bersifat konkrit, individual dan final yang dikeluarkan badan atau jabatan tun, untuk dapat dikatakan menjadi objek sengketa tun, masih memiliki syarat lain dan mengenal pengecualian tertentu. keputusan tun yang dapat menjadi objek sengketa tun adalah keputusan dimana pejabat yang berwenang mengeluarkannya memiliki kebebasan (diskresi) untuk mengeluarkan keputusan tersebut atau tidak, serta ada kebebasan dalam menentukan kapan dan bagaimana caranya keputusan dikeluarkan. penetapan yang bersifat deklarator selalu dianggap bersifat terikat, dan dikatakan demikian jika eksistensi penetapan tersebut didikte saja (letterlijk) oleh peraturan dasarnya indroharto s.h., perbuatan pemerintah menurut hukum publik, lembaga penelitian dan pengembangan hukum administrasi negara, bogor jakarta, hal. pengecualian lain yang disebut secara tegas adalah keputusan panitia pemilihan yang berkenaan dengan hasil pemilihan umum, baik pusat maupun daerah huruf nomor tahun sebagaimana diperbaharui dengan nomor tahun tentang peradilan tata usaha negara). surat keputusan mendagri dalam pengangkatan kepala daerah terpilih bukanlah sebagai penetapan pejabat tun yang didasarkan pada kebebasan diskresi pejabat tun, melainkan hanyalah satu penetapan deklarator yang bersifat terikat, yang diperintahkan oleh nomor tahun sebagaimana diperbaharui dengan nomor tahun mana kepala daerah terpilih disahkan oleh presiden. yang memilih, menetapkan dan mengangkat seseorang menjadi kepala daerah sesungguhnya adalah mekanisme demokrasi itu sendiri, dan tidak ada kebebasan diskresioner bagi presiden atau mendagri untuk mengeluarkan penetapan lain bagi orang yang tidak dipilih oleh dprd atau rakyat. persoalan pokok yang harus dijawab sekarang adalah apakah keputusan tun yang menyangkuthemat kami dengan definisi dan pengecualian apa yang menjadi keputusan tun yang menjadi objek sengketa tun sebagaimana telah diuraikan atas, jawabannya telah jelas tidak. satu hal yang amat penting untuk dijadikan ukuran menentukan batas kewenangan antara peradilan tun dengan peradilan tata negara, adalah dengan melihat kewenangan konstitusional bupati kepala daerah. berdasarkan dan maka bupati kepala daerah yang bersama sama dengan dprd menjalankan otonomi yang seluas luasnya, dan untuk itu berwenang menetapkan perda dan peraturan lain. pelaksana tugas bupati yang ditunjuk oleh mendagri yang tidak dipilih secara demokratis, tidak memiliki kewenangan konstitusional demikian untuk turut serta dalam pembuatan perda dan atau pengesahan perda, dan pengesahan rancangan perda apbd menjadi perda apbd. kewenangan konstitusional demikian hanya diberikan uud kepada bupati yang dipilih secara demokratis. oleh karenanya dprd kabupaten bekasi yang turut serta bersama dengan plt. bupati bekasi, yang tidak dipilih secara demokratis menetapkan perda yang demikian, telah turut melakukan perbuatan yang melanggar konstitusi perbuatan melawan hukum konstitusi), hal mana merupakan kewenangan konstitusional bupati yang dipilih secara demokratis. tentu saja sengketa ini adalah sengketa tata negara, yang menjadi kewenangan mahkamah konstitusi. masih terdapat dua argumentasi yang diajukan dalam menilai kewenangan dan bukan kewenangan ptun yang akan menjadi forum mengadili sengketa ini, yaitu karena dikatakan (i) yang menjadi sengketa adalah prosedur administratif yang ditempuh mendagri dalam menindak lanjuti dan melakukan tindakan hukum tata usaha negara setelah selesai proses pemilihan tersebut, yaitu adanya masalah izin atasan yang harus dimiliki seorang calon bupati untuk ikut dalam pemilihan dan prosedur pengiriman berkas pengesahan calon pasangan bupati terpilih: (ii) dikeluarkannya mendagri yang membatalkan pengesahan pasangan bupati wakil bupati terpilih, adalah sebagai pelaksanaan putusan mahkamah agung yang telah berkekuatan tetap yang merupakan kewajiban hukum mendagri. dalam masalah prosedur administratif yang dianggap cacat, sesungguhnya hal itu merupakan kewenangan panitia pemilihan untuk menentukannya, karena syarat izin adalah masalah eligibility seorang calon, yang sebelum pemilihan dilaksanakan sudah harus menampung setiap keberatan tentang itu, dan akan menerima atau menolak keberatan demikian, yang menjadi kewenangan administratif panitia pemilihan dan bukan merupakan sengketa tata usaha negara yang menjadi kewenangan ptun. hal demikian analog dengan seluruh penyelesaian sengketa administratif dalam pemilihan umum, yang bukan merupakan sengketa hukum yang menjadi kewenangan badan peradilan tetapi kewenangan administratif kpu kpud. kalau masalah ini ditangani sebagai sengketa tun, akan terjadi ketidakpastian hukum yang luas atas hasil pemilihan kepala daerah yang juga menimbulkan ketidakstabilan dalam pemerintahan. ketidaksempurnaan prosedur administratif dalam pengiriman berkas penetapan pasangan calon terpilih oleh dprd, tidak selalu berakibat kebatilan surat keputusan yang dibuat atas dasar berkas penetapan pasangan calon terpilih, karena asas proporsionalitas juga harus diperlakukan dalam menilai hal ini, yaitu apakah kekurangan tersebut sedemikian rupa tidak dapat diperbaiki sehingga harus dibatalkan, terutama dengan melihat ukuran pada berpengaruh tidaknya hal tersebut pada hasil pilihan suara yang diperoleh bupati terpilih dan implikasi pembatalan pada masa jabatan yang telah berlangsung untuk masa yang signifikan. asas proporsionalitas sesungguhnya hanya satu asas yang didasarkan pada akal sehat (common sense) yang merupakan asas dasar satu pemerintahan yang baik (good governance). asas itu dapat ditafsirkan bahwa akibat kebatilan dapat diterapkan: (a) jika tujuan untuk menertibkan tidak dapat dicapai melalui tindakan lain: (b) jika tujuan itu dapat dicapai lebih baik atau lebih efektif melalui tindakan pembatalan, berdasar kriteria efisiensi dengan hasil yang lebih baik, dan (c) jika persoalan yang dihadapi dapat diselesaikan dengan lebih efektif melalui kewenangan pembatalan (dirumuskan dari prinsip subsidiaries atau proporsionalitas yang diatur dalam perjanjian masyarakat eropa european community treaty) sebagaimana ditafsirkan dalam pelaksanaannya, hilir barrett dalam constitutional administrative law, fourth edition, cavendish publishing limited, london sidney, hal. samping alasan bahwa sengketa seperti kasus bupati bekasi guo yang bukan merupakan sengketa tata usaha negara yang menjadi kompetensi absolut ptun ma, melainkan merupakan sengketa tata negara yang menjadi kompetensi absolut mk, maka argumen yang menyatakan lahirnya mendagri yang membatalkan pengesahan pengangkatannya sebagai pelaksanaan kewajiban hukum akibat putusan mahkamah agung yang telah berkekuatan hukum tetap, maka presiden dan mendagri tetap memiliki kewajiban untuk menilai, apakah pelaksanaan kewajiban hukum demikian tidak bertentangan dengan kewajiban konstitusional yang lebih tinggi. jika terjadi pertentangan antara dua kewajiban hukum, maka presiden juga harus memilih untuk melaksanakan kewajiban hukum yang lebih tinggi yang diatur dalam uud dan mengesampingkan kewajiban hukum yang lebih rendah. kewajiban konstitusional demikian lahir dari dan dan yang menentukan kewajiban konstitusional presiden untuk menghormati masa jabatan gubernur, bupati, dan walikota yang terpilih secara demokratis. dia tetap akan menjalankan pemerintahan daerah dengan otonomi seluas luasnya melalui wewenang konstitusional untuk menetapkan peraturan daerah dan peraturan lainnya, terkecuali karena alasan meninggal dunia, atau melakukan tindak pidana maupun karena adanya proses impeachment yang dilakukan dprd. dapat dipastikan kewajiban hukum untuk menghormati dan melaksanakan putusan mahkamah agung yang demikian pasti berada dalam hirarki yang lebih rendah dilihat dari hirarki aturan perundang undangan yang melahirkan kewajiban hukum yang dimuat dalam undang undang dasar konsolidasi bidang kewenangan ini sangat perlu disetarakan, agar tidak menimbulkan akibat pada stabilitas pemerintahan daerah yang telah dipangku untuk masa yang signifikan, tetapi terganggu akibat penerapan kewenangan yang tidak proporsional. putusan yang telah berkekuatan tetap, tidak relevan diajukan untuk membenarkan tindakan memohon karena putusan yang demikian tidak mempunyai kekuatan mengikat sama sekali (buatan effect) karena bertentangan dengan kewajiban memohon dan berdasarkan uud dan nomor tahun juncto nomor tahun meskipun bukan merupakan kewenangan untuk menilai putusan ma, namun konsekuensi bahwa konstitusi sebagai hukum tertinggi yang menjadi dasar legitimasi segala aturan bawahnya, termasuk putusan ma, menyebabkan hal ini tidak dapat dielakkan. apalagi nomor tahun juncto nomor tahun tentang peradilan tun, mengecualikan sengketa hasil pemilihan demikian sebagai objek sengketa tun. seandainya juga benar ada proses administratif yang dikalahkan sebelum dikeluarkannya mendagri yang mengesahkan pengangkatan bupati terpilih, maka ukuran relevansi dan signifikansi yang diletakkan pada akibat hukum kelalaian administrasi demikian tergantung pada berpengaruh tidaknya kelalaian administratif tersebut pada hasil pemilihan yang dilakukan secara demokratis dalam perolehan angkanya, sebagai wujud kedaulatan rakyat. kalau tidak, maka alasan itu tidak cukup signifikan dan tidak proporsional untuk membatalkan hasil pemilihan demokratis: langkah yang benar untuk itu adalah memberi kesempatan memperbaiki kekurangan administratif tersebut. stabilitas pemerintahan harus menjadi faktor yang harus dipertimbangkan sebelum pengambilan putusan pembatalan pengangkatan bupati wakil bupati, apalagi setelah menjalankan roda pemerintahan daerah selama (dua) tahun, dan dengan jangka masa jabatan yang terbatas, lamanya proses pengambilan putusan harus turut menjadi faktor yang dipertimbangkan. hakim konstitusi dalam menjalankan kewenangannya, akan selalu turut menjaga stabilitas pemerintahan tersebut. sumber kewenangan pemohon adalah uud tidak dapat diukur atau dinilai dengan aturan yang lebih rendah yang tidak serasi incompatible dengan konstitusi tersebut. kalau hal itu dilakukan, maka setiap organ yang menilai dan melaksanakan hasil penilaian tersebut secara demikian, telah melanggar kewajiban konstitusionalnya untuk menjalankan dan menjunjung tinggi uud sebagai aturan dasar. memohon dan ill yang menjalankan kewenangannya atas dasar putusan tun mahkamah agung tersebut, didasarkan pada hukum yang lebih rendah secara bertentangan dengan uud yang merupakan aturan dasar sebagai hukum tertinggi tersebut, dan telah melaksanakannya bertentangan dengan kewajiban konstitusionalnya. putusan badan peradilan yang berkekuatan demikian seharusnya diperlakukan sebagai putusan yang tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat (buatan effect) dan tidak dapat dilaksanakan sama sekali (non executable), kerena jika terjadi pertentangan antara (dua) kewajiban yang didasarkan atas dua tingkat aturan hukum yang berbeda, baik lembaga negara yang memiliki wewenang maupun yang memutus sengketa kewenangan lembaga negara harus mendahulukan konstitusi. terutama juga hal demikian dapat disimpulkan dari sumpah jabatan presiden yang akan memenuhi kewajibannya dengan sebaik baiknya dengan memegang teguh uud dan menjalankannya dengan seluruh jurusnya sistem konstitusi dalam dirinya mengandung uji konstitusional, dan ketika timbul benturan antara aturan konstitusi dan aturan perundang undangan yang lebih rendah,basic rights dan uud itu sendiri sebagai hukum yang tertinggi, dengan konsekuensi bahwa aturan atau tindakan demikian menjadi batal demi hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. menyangkal hal ini akan mengingkari kedudukan uud sebagai hukum dasar yang tertinggi dan sumber kewenangan lembaga negara. hal itu secara tidak sah akan mengukuhkan keadaan bahwa wakil atau pelaksana itu lebih besar dari prinsipal atau pelayan lebih besar dari majikannya. deny this would affirm that the deputy greater than his principal: that the servant above his master: that the representatives.are superior the people themselves alexander hamilton, the federalism papers, mentor book, the new american library, hal. berdasar seluruh uraian diatas, kami berpendapat memohon atas nama memohon dan memohon iii tidak berwenang melaksanakan kewenangan yang dipersengketakan tersebut, dengan segala akibat hukum tentang kebatilan (ultra vires) terhadap keputusan yang diambil berdasar kewenangan yang inkonstitusional tersebut. oleh karenanya seluruh permohonan seyogyanya harus dikabulkan. panitera pengganti wiranto, s.h., hum. bahwa pemohon merasa berkepentingan supaya, sebelum adanya putusan mahkamah konstitusi yang memeriksa dan mengadili permohonan sengketa kewenangan ini dapat tetap melaksanakan hak hak konstitusionalnya sebagai kepala pemerintahan daerah kabupaten bekasi masa jabatan tahun dan guna menghindari kerugian yang semakin besar yang diderita oleh pemohon maupun kepentingan masyarakat luas kabupaten bekasi. berkaitan dengan penunjukan sekretaris daerah sebagai pelaksana tugas untuk melaksanakan tugas sehari hari sampai dengan presiden mengangkat pejabat kepala daerah, kewenangan pelaksana tugas sebagaimana diatur dalam dalam angka huruf adalah: . atas dasar itu, maka ada beberapa kewenangan mendasar yang tidak dapat dilakukan oleh pelaksana tugas plt), yaitu kewenangan untuk menetapkan produk hukum dan kebijakan, diantaranya berupa: peraturan daerah tentang anggaran pendapat belanja daerah apbd) kabupaten bekasi tahun anggaran kebijakan bidang kepegawaian yang belum bisa diterapkan terkait dengan kebijakan mutasi, rotasi dan promosi, promosi serta penetapan cons, kebijakan untuk melakukan perjanjian perjanjian kerjasama dengan pihak ketiga. berdasarkan undang undang nomor tahun untuk selanjutnya disebut uukoleh karena itu sesuai dengan kewenangan yang dimiliki oleh mahkamah konstitusi dimaksud, dan guna menghindari kerugian pemohon karena tidak bisa melaksanakan tugas konstitusionalnya yang berakibat pada terganggunya roda pemerintahan kabupaten bekasi yang dapat merugikan kepentingan umum masyarakat kabupaten bekasi, maka mahkamah konstitusi perlu mengeluarkan suatu penetapan yang memerintahkan memohon untuk menghentikan sementara pelaksanaan mendagri pemberhentian bupati nomor dan mendagri pemberhentian wakil bupati nomor serta memerintahkan memohon iii untuk menghentikan sementara pelaksanaan keputusan dprd nomor mengena(b) uuk,objek sengketa bahwa yang menjadi objek sengketa dalam permohonan ini adalah tindakan memohon dan tindakan memohon iii sebagaimana sudah diuraikan atas. para pihak bahwa para pihak yang bersengketa dalam dalam perkara ini adalah pemohon, bupati wakil bupati bekasi selaku kepala pemerintahan kabupaten bekasi dengan presiden republik indonesia sebagai memohon menteri dalam negeri republik indonesia sebagai memohon ii, dan dprd kabupaten bekasi sebagai memohon iii. bahwa para pihak adalah lembaga negara yang kedudukan kewenangannya diatur dalam undang undang dasar negara republik indonesia tahun sebagaimana ditegaskan dalam ketentuan sebagai berikut: pemohon adalah bupati wakil bupati bekasi selaku kepala pemerintahan daerah kabupaten yang kedudukannya sebagai lembaga negara diatur dalam dan undang undang dasar negara republik indonesia tahun presiden republik indonesia sebagai memohon adalah lembaga negara yang kedudukannya diatur dalam dan undang undang dasar negara republik indonesia tahun menteri dalam negeri republik indonesia sebagai memohon ii,prd kabupaten bekasi sebagai memohon iiiengan demikian, para pihak yaitu pemohon, memohon memohon ii, dan memohon iii adalah lembaga negara yang memperoleh kewenangannya berdasarkan undang undang dasar negara republik indonesia tahun mengenai kedudukan hukum (legal standing) pemohon uuk menyebut . pemohon adalah bupati wakil bupati bekasi sebagai kepala pemerintahan daerah kabupaten bekasi yang kedudukannya diatur dalam dan undang undang dasar negara republik indonesia tahun pemohon dalam hal ini diwakili oleh drs. h.m. saleh manaf dan drs. sholihin sari masing masing berturut turut sebagai bupati dan wakil bupati bekasi yang telah dilantik oleh dan mengucapkan sumpah jabatan depan gubernur jawa barat pada tanggal januari sebagaimana dibuktikan dengan berita acara pengangkatan sumpah jabatan bupati bekasi, berita acara pengangkatan sumpah jabatan wakil bupati bekasi,dengan demikian, pemohon berdasarkan huruf (f) undang undang nomor tahun berhakbahwa yang menjadi dasar permohonan ini adalah karena pemohon memiliki kepentingan langsung terhadap kewenangan yang dipersengketakan, yaitu tindakan memohon dan tindakan memohon iii tersebut diatas yang mengakibatkan pemohon mengalami kerugian konstitusional karena tidak dapat melaksanakan tugas konstitusionalnya, sebagaimana diamanatkan dalam konstitusi dan undang undang dasar negara republik indonesia tahun jo. undang undang nomor tahun berdasarkan uraian tersebut atas, pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk bertindak selaku pemohon hadapan mahkamah konstitusi dalam permohonan ini. oleh karena itu, mahkamah konstitusi berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan ini. berdasarkan seluruh penjelasan dan argumentasi tersebut atas, maka pemohonsengketa kewenangan lembaga negara ini untuk memberikan putusan sebagai berikut: dalam provisi: memerintahkan kepada memohon memohon dan memohon iii untuk menghentikan sementara pelaksanaan: (i)(idan (ili) keputusan dewan perwakilan rakyat daerah kabupaten bekasi nomor kep dprd tsampai ada putusan mahkamah konstitusi republik indonesia yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap. dalam pokok perkara: mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya, menyatakan bahwa memohon tidak berwenang untuk memberhentikan pemohon dengan menerbitkanmenyatakan bahwa memohon iii tidak berwenang untuk menetapnyatakan batal demi hukummerintahkan memohon memohon untuk mengesahkan dan melantik kembali pemohon sebagai bupati dan wakil bupati bekasi masa jabatan tahun serta memulihkan dan atau mengembalikan segala hak dan kewenangan konstitusionalnya: apabila mahkamah konstitusi berpendapat lain, mohon putusan didasarkan pada rasa keadilan dan kepatutan. bahwa untuk menguatkan dalil dalil permohonannya, pemohon mengajukan alat alat bukti tertulis sebagai berikut: bukti keputusan dewan perwakilan rakyat daerahjabatan tahunberita acara pengangkatan sumpah jabatan bupati bekasi tertanggal januari bukti berita acara pengangkatan sumpah jabatan wakil bupati bekasi tertanggal januari: buktiputusan mahkamah agung republik indonesia nomor k tun tanggal juli bukti keputusan dewan perwakilan rakyat daerah kabupaten bekasi nomor kep dprd bti .a:, ditetapkan bekasi pada tanggal mei dan diundangkan bekasi pada tanggal mei bukti .b: peraturan daerah kabupaten bekasi nomor tahun tentang bagi hasil dan bantuan keuangan kepada desa, disahkan bekasi pada tanggal april dan diundangkan bekasi pada tanggal juli bukti .c: peraturan bupati bekasi nomor tahun tentang pembentukan unit pelaksana teknis dinas utd) pasar pada dinas pasar dan kebersihan kabupaten bekasi, ditetapkan bekasi pada tanggal september bukti .d: instruksi bupati bekasi tentang penghematan energi: bukti: bahwa majelis telah memeriksa seluruh bukti bukti dan dokumen dokumen yang diajukan oleh pemohon tersebut atas, presiden republik indonesia sebagai memohonnya pada persidangan tanggal april yang dibacakan pada persidangan hari itu juga, pada pokoknya sebagai berikut: pendahuluan objek sengketa dalam perkara guo, sebagaimana dapat disimpulkan dari salinan perbaikan permohonan pemohon tanggal maret pada dasarnya adalah tindakan memohon dan memohon iii. tindakan memohon yang dimaksud adalahan tindakan memohon iii adalah persetujuan atas rancangan peraturan daerah tentang apbd kabupaten bekasi tahun tanpa melibatkan pemohon. adapun alasan alasan yang diajukan oleh pemohon adalah sebagai berikut: bahwa pemohon adalah bupati wakil bupati bekasi selaku kepala pemerintah daerah kabupaten bekasi yang sah berdasarkan:ii. suratiii. berita acara pengangkatan sumpah jabatan bupati bekasi bertanggal januari bukti serta iv. berita acara pengangkatan sumpah jabatan wakil bupati bekasi bertanggal januari bukti bahwa kedudukan pemohon sebagai bupati wakil bupati bekasi merupakan hasil dari suatu proses pemilihan yang sah dan demokratis, sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam undang undang dasar negara republik indonesia tahun jo. huruf dan dan undang undang republik indonesia nomor tahun tentang pemerintahan daerah, undang undang dasar negara republik indonesia tahunmilihan bupati secara demokratis tersebut dalam pelaksanaannya pada tahun dilakukan oleh dprd sebagaimana diatur dalam huruf undang undang republik indonesia nomor tahun yang berbunyi: menurut pemohon, tindakan tindakan memohon dan memohon iii tersebut telah menimbulkanilakukan oleh memohon berdasarkan:wakil bupati bekasi provinsi jawa barat jo. provinsi jawa barat. menurut pemohon, memohon seharusnya mengoreksi tindakan memohon karena merupakan pembantu memohon selain itu, seluruhii. kedudukan hukum memohon memohon sependapat dengan pemohon, bahwa memohon secara konstitusional merupakan pembantu memohon, menentukan, dalam melakukan kewajibannya presiden dibantu oleh satu orang wakil presiden: dan menentukan, presiden dibantu oleh menteri menteri negara, menentukan, menteri menteri itu diangkat dan diberhentikan oleh presiden, menentukan, setiap menteri membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan. memohon adalah menteri dalam negeri yang diangkat presiden berdasarkan keputusan presiden nomor tahun jo. keputusan presiden nomor tahun tentang perubahan keputusan presiden nomor tahun berdasarkan ketentuan atas, adalah benar bahwa secara konstitusional kedudukan memohon merupakan pembantu memohon dan benar pula bahwa memohon telah diangkat oleh memohon menjadi menteri dalam negeri. kendati kedudukan memohon yang sedemikian, tidak lantas diartikan sebagaimana dikemukakan pemohon, bahwa seluruh tindakan memohon merupakan tanggung jawab memohon menurut memohon setiap menteri negara termasuk memohon memiliki kewenangan atribusi yang diberikan oleh undang undang dasar negara republik indonesia tahun yakni membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan. karena itu sejalan dengan pengertian kewenangan atribusi maka setiap menteri menjalankan kewenangannya itu atas kuasanya sendiri dan atas tanggung jawabnya sendiri, termasuk tanggung jawab depan hukum atas tindakan yang dilakukan baik berupa tindakan hukum (rechtshandelingen) maupun tindakan yang bersifat nyata (faitelijke handelingen). ill. tindakan hukum memohonberupa suatu keputusan tata usaha negara. keputusan tata usaha negara,erdasarkan ketentuan ketentuan atas maka tindakan hukum memohon memberhentikan pemohon dari jabatannya selaku bupati dan wakil bupati bekasi adalah memiliki kualifikasi hukum yang sama dengan tindakan memohon mengangkat pemohon selaku bupati dan wakil bupati bekasi provinsi jawa barat. pengangkatan pemohon selaku bupati dan wakil bupati bekasi provinsi jawa barat dilakukan memohon ii, berdasarkan: menimbulkan sengketa tata usaha negara, antara wakanda darmawijaya (sebagai penggugat) dan menteri dalam negeri (sebagai tergugat) dan drs. h.m. saleh manaf tergugat il intervensi). sengketa tata usaha negara, menurutsengketa tata usaha negara sebagai akibat, pada tingkat kasasi mahkamah agung menyatakan keputusan pengangkatan tersebut batal dan memerintahkan untuk dicabut melalui putusan mahkamah agung nomor k tun tanggal juni setiap orang, termasuk setiap badan atau pejabat tata usaha negara yang terkait dengan suatu sengketa wajib mematuhi putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetapmuat akibat hukum jika badan atau pejabat tata usaha negara tidak melaksanakan putusan pengadilan yang mencantumkan kewajiban untuk mencabut keputusan tata usaha negara yang disengketakan: keputusan tata usaha negara yang dipersengketakan itu tidak mempunyai kekuatan hukum lagi, jika dalam waktu (empat) bulan setelah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dikirimkan, tidak dicabut,, pejabat yang tidak melaksanakan putusan pengadilan tersebut diumumkan pada media masa cetak setempat oleh panitera. berdasarkan ketentuan ketentuan atas dapat disimpulkan bahwa tindakan hukum memohon mencabutadalah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. karena itu pula memohon tidak perlu melakukan koreksi apalagi menjatuhkan sanksi administratif, karena tindakan memohon adalah dalam rangka melaksanakan putusan pengadilan tingkat kasasi yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. ketaatan kepada putusan lembaga peradilan, dilakukan dalam rangka menegakkan supremasi hukum. pemohon mengakui meskipun tidak dinyatakan secara terang bahwa tindakan hukum memohon memberhentikan pemohon dari jabatannya masing masing selaku bupati dan wakil bupati bekasi provinsi jawa barat terletak lapangan hukum tata usaha negara. hal ini terlihat dari fakta hukum bahwa pemohon telah mengajukan permohonan peninjauan kembali pk) mahkamah agung atas putusan kasasi sengketa tata usaha negara tersebut, dengan nomor registrasi pk tun memohon tidak berada dalam posisi untuk menyampaikan pembelaan atas pendapat pemohon bahwa pengadilan tata usaha negara dan mahkamah agung tidak berwenang mengadili hasil pemilihan bupati wakil bupati, namun memohon merasa perlu memberi catatan atas pernyataan permohonan tersebut. adalah benar, bahwa menurutkomisi pemilihan umum, baik pusat maupun daerah, mengenai hasil pemilihan umum tidak termasuk dalam pengertian keputusan tata usaha negara. menurut memohon ketentuan pengecualian atas tidak dimaksudkan untuk mengurangi sifat hukum keputusan komisi pemilihan umum sebagai suatu keputusan tata usaha negara, tetapi lebih menunjukkan, bahwa penyelesaian sengketa yang timbul dari keputusan komisi pemilihan umum tidak menjadi kewenangan peradilan tata usaha negara karena kewenangan tersebut telah diserahkan kepada lembaga lain, yakni kepadadan untuk sengketa pemilihan kepala daerah diberikan kepada pengadilan tinggi dan mahkamah agung sebagaimana ditentukan dalam undang undang nomor tahun tentang pemerintahan daerah. menurut memohon pemohon kurang cermat meneliti ketentuan ketentuan atas, karena ketentuan ketentuan itu mengatur sengketa hasil pemilihan umum, sementara sengketa yang diperiksa, diadili, dan diputus pengadilan tata usaha negara yang sekarang dipermasalahkan, bukanlah sengketa hasil pemilihan umum atau hasil pemilihan kepala daerah, tetapi sengketa atas tindakan hukum memohon mengangkat pemohon selaku bupati wakil bupati bekasi, yang dinilai oleh ptun dan mahkamah agung terbukti dilakukan berdasarkan hal hal yang mengandung cacat hukum dan cacat administrasi. pemohon dalam permohonannya secara eksplisit juga mengakui bahwa pemilihan bupati wakil bupati bekasi dilakukan oleh dprd bekasi. pemilihan itu belum dilakukan secara langsung oleh rakyat daerah tersebut, sebagaimana diatur dalam nomor tahun karena itu, dalam kasus ini tidak mungkin akan ada sengketa hasil pemilu atau sengketa pilkada bupati wakil bupati, yang jika terjadi sengketa yurisdiksinya berada pada mahkamah konstitusi atau pengadilan tinggi. pemohon menyatakan bahwa memohon telah keliru dalam melaksanakan substansi putusan mahkamah agung, dengan mengacu pada pertimbangan hukum dari putusan tersebut. pernyataan pemohon ini haruslah ditolak. sesuai sifatnya, pertimbangan hukum putusan pengadilan berfungsi sebagai pijakan hakim dalam mengambil keputusan atas perkara yang diperiksa. putusan hakim, tertuang dalam dictum atau amar putusan. dictum atau amar putusan itulah yang mengikat para pihak yang berperkara, bukan pertimbangan hukumnya. apabila terjadi inkonsistensi antara pertimbangan hukum dengan dictum atau amar putusan, maka para pihak dapat melakukan upaya hukum agar pengadilan yang lebih tinggi melakukan koreksi terhadap inkonsistensi itu. dalam hal terjadi inkonsistensi antara pertimbangan hukum dengan dictum atau amar putusan perkara pada tingkat kasasi, mungkin saja dilakukan upaya peninjauan kembali. namun adalah langkah yang tidak semestinya, jika pemohon dalam permohonan ini, mengambil bagian tertentu dari pertimbangan hukum putusan perkara tingkat mahkamah agung, untuk dijadikan sebagai dalil dalam permohonan mahkamah konstitusi. apalagi dalam pertimbangan hukum yang dikutip pemohon, bahwa telah terjadi perubahan keadaan lapangan sehinggayang dipilih, maka menurut hemat kami, pertimbangan mahkamah agung tersebut tidak secara tepat menggambarkan keadaan yang melingkupi perkara guo. iv. kedudukan hukum (legal standing) pemohon undang undang dasar negara republik indonesia tahun jo. undang undang nomor tahun tentang mahkamah konstitusi menentuundang undang nomor tahun tentang mahkamah konstitusi menentukan bahwa, pemohon dalam sengketa kewenangatitik tolak dari ketentuan ketentuan atas, beberapa isu hukum yang dapat dikemukakan: bagaimana konsepsi lembaga negara menurut undang undang dasar negara republik indonesia tahun apakah dengan disebutkannya suatu lembaga atau badan dalam undang undang dasar negara republik indonesia tahun sudah dianggap cukup untuk mengkategorikannya sebagai lembaga negara,cc. apakah benar terjadi sengketa kewenangan antara pemohon dan memohon memohon ii, dan memohon iii. dalam undang undang dasar negara republik indonesia tahun baik sebelum maupun setelah amandemen, tidak ditemukan ketentuan yang dapat memberi gambaran mengenai konsepsi lembaga negara yang dimaksud undang undang dasar. begitu pula keterangan mengenai hal tersebut juga tidak diketemukan baik dalam risalah sidang sidang pembentukannya bucki), pengesahannya (ppi) maupun dalam sidang sidang perubahannya (pah mpr). risalah rapat tertutup pah badan pekerja mpr tanggal september menyimpulkan antara lain, "tidak ada suatu pernyataan atau pembicaraan yang secara khusus terungkap dalam rapat rapat pah yang memberikan definisi atau batasan pasti tentang apa yang dimaksud dengan lembaga negara". namun pembentuk undang undang, dalam hal ini undang undang nomor tahun tentang mahkamah konstitusi, termasuk kami sendiri yang pada waktu itu menjadi menteri kehakiman dan ham dan mewakili presiden dalam membahas ruu tersebut, menginginkan agar lembaga lembaga negara yang kemungkinan bersengketa itu secara umum dipahami sebagai lembaga lembaga negara pada tingkat pusat, seperti mpr, dpr, dpd, presiden, mahkamah agung, mahkamah konstitusi dan lainnya, bukan lembaga lembaga pemerintahan yang ada pada tingkat daerah. pencantuman sebuah lembaga atau nama jabatan dalam konstitusi tidaklah secara otomatis harus dikategorikan sebagai lembaga negara. para pembuat undang undang nomor tahun tidak pernah membayangkan kalau mahkamah konstitusi akan berwenang memeriksa dan memutus perkara pada tingkat pertama dan terakhir, seperti sengketa kewenangan antara bupati wakil bupati atau walikota wakil walikota dengan dprd. atau malahan juga sengketa kewenangan antara bupati dengan wakil bupati, walikota dengan wakil walikota. awaits" para pembuat undang undang dasar memang bermaksud agar mahkamah konstitusi hanya menangani perkara perkara yang fundamental yang berkaitan langsung dengan konstitusi. tidak terbayangkan oleh pembentuk undang undang dasar dan undang undang, sembilan hakim mahkamah konstitusi yang hanya membentuk satu majelis itu, akan menangani perkara lebih dari bupati wakil bupati dan walikota wakil walikota yang ada sekarang ini. belum lagi gubernur wakil gubernur dan dprd provinsi, ditambah dengan dprd kabupaten kota yang ada seluruh tanah air. adapun bupati, memang disebutkan dalam undang undang dasar negara republik indonesia tahun namun judul dari bab yang membawahi yang menyebutkan bupati itu adalah pemerintahan daerah". karena itu, dalam konteks judul bab tersebut sejalan dengan sistem penafsiran eropa kontinental yang mempengaruhi hukum tata negara kita, kami berpendapat bahwa bupati bukanlah lembaga negara, melainkan lembaga pemerintahan daerah. undang undang nomor tahun yang merinci ketentuan undang undang dasar negara republik indonesia tahun dengan jelas menyebutkan dalam ketentuan umum angka bahwa pemerintah daerah" antara lain adalah bupati. dengan demikian, bertambah jelas mana kita harus mengkategorikan bupati, apakah termasuk kategori sebagai lembaga negara ataukah lembaga pemerintahan daerah. sementara undang undang dasar negara republik indonesia tahun tidak menyebutkan keberadaan wakil bupati. pemohon sendiri dalam bab iii angka permohonannya dengan tegas menyebutkan bahwa pemohon bupati wakil bupati bekasi) adalah "kepala pemerintahan daerah", yang benar adalah "kepala pemerintah daerah" dan sama sekali tidak mendalilkan bahwa pemohonketentuan undang undang dasar negara republik indonesia tahun undang undang nomor tahun dengan jelas menyebutkan bahwa kewenangan mahkamah konstitusi antara lain untuk memutus sengketa kewenangan lembaga negara "yang kewenangannya diberikan oleh undang undang dasar". para penyusun undang undang dasar yang nanti insya allah juga mohon diperkenankan untuk didengar keterangannya sebagai ahli dalam memeriksa permohonan ini maupun kami sendiri yang dahulu ikut menyusun undang undang nomor tahun tentang mahkamah konstitusi, mengartikan kata kata "yang kewenangannya diberikan oleh undang undang dasar", benar benar sebagai kewenangan yang secara eksplisit diberikan oleh undang undang dasar. misalnya, undang undang dasar negara republik indonesia tahun mengatur bahwa setiap rancangan undang undang harus dibahas oleh dpr dan presiden untuk mendapat persetujuan bersama. jika presiden sendiri saja mengesahkan undang undang tanpa membahasnya dan mendapat persetujuan dpr, maka hal itu jelas menimbulkan sengketa kewenangan. menyebutkan bahwa memutus pembubaran partai politik dan perselisihan hasil pemilihan umum adalah kewenangan mahkamah konstitusi. jika mahkamah agung memutus kasus ini, maka tindakan itu menimbulkan sengketa kewenangan dengan mahkamah konstitusi. jika kewenangan lembaga negara itu tidak secara eksplisit diberikan oleh undang undang dasar, tetapi misalnya diberikan oleh undang undang atau peraturan perundang undangan yang lebih rendah, maka sengketa atas kewenangan itu tidaklah menjadi kewenangan mahkamah konstitusi untuk memutuskannya. para pembuat undang undang dasar maupun pembuat undang undang tidak pernah membayangkan bahwa mahkamah konstitusi akan memeriksa permohonan permohonan seperti itu. pertanyaannya sekarang, apakah bupati dan wakil bupati yang kami sendiri berpendapat bahwa keduanya bukanlah lembaga negara adakah lembaga itu memiliki kewenangan yang diberikan oleh undang undang dasar pemohon sendiri dalam bab iii angka tidak mendalilkan adanya kewenangan itu, melainkan menyebutkan "kedudukan" bupati wakil bupati. menurut pemohon, bupati wakil bupati bekasi sebagai "kepala pemerintahan daerah", kedudukannya diatur dalam dan undang undang dasar negara republik indonesia tahun dprd mempunyai tugas dan wewenang untuk memilih gubernur wakil gubernur, bupati wakil bupati dan walikota wakil walikota mekanisme pemilihan bupati wakil bupati menurut undang undang republik indonesia nomor tahun1999 adalah sebagai berikut: pengesahan bupati wakil bupati oleh presiden dalam pelaksanaannya didelegasikan kepada menteri dalam negeri, sebagaimana diatur dalam peraturan pemerintah nomor tahun tentang tata cara pemilihan, pengesahan, dan pemberhentian kepala daerah dan wakil kepala daerah. sedangkan untuk pelantikan bupati wakil bupati oleh presiden, dalam pelaksanaannya didelegasikan kepada gubernur sebagaimana diatur dalam nomor tahun pemungutan suara dalam proses pemilihan bupati wakil bupati bekasi masa jabatan tahun sudah dilaksanakan pada tanggal november oleh seluruh anggota dprd bekasi, dengan hasil perolehan suara dari anggota dprd adalah sebagai berikut: pasangan drs. h.m. saleh manaf dan drs. sholihin sari memperoleh suara, ii. pasangan wakanda darmawijaya dan abdul rasyid irwan siswa memperoleh suara, dan iii. pasangan drs. damanhuri husein dan drs. adh firdaus memperoleh suara. hasil pemilihan tersebut kemudian ditetapkan dalam keputusan dprdpemohon telah salah mengutip ketentuan undang undang negara republik indonesia tahun dengan menyebutkan bupati wakil bupati sebagai kepala pemerintahan daerah. padahal menyebut gubernur, bupati dan wakil bupati sebagai "kepala pemerintah daerah" dan bukan kepala "pemerintahan daerah". kewenangan yang diatur dalam dan adalah kewenangan "pemerintahan daerah" dan sama sekali bukan kewenangan bupati sebagai kepala pemerintah daerah. baik dalam teori hukum administrasi daerah maupun dalam semua undang undang tentang pemerintah daerah yang pernah kita miliki, antara lain undang undang nomor tahun undang undang nomor tahun maupun dalam undang undang nomor tahun dengan jelas dibedakan pengertian pemerintahan daerah" dengan pemerintah daerah". yang dimaksud dengan pemerintahan daerah" pada tingkat kabupaten bukan hanya bupati wakil bupati, tetapi termasuk pula dprd. kewenangan yang diatur dalam undang undang negara republik indonesia adalah kewenangan pemerintahan daerah, bukan kewenangan bupati sebagai kepala pemerintah daerah. paling tidak, kewenangan pemerintahan daerah itu telah terbagi antara bupati dengan dprd. tidak ada keraguan bagi kami, bahwa presiden memohon menurut undang undang dasar negara republik indonesia tahun adalah lembaga negara. kewenangan kewenangan presiden pun dengan jelas diberikan oleh undang undang dasar. namun, apakah menteri, dalam hal ini menteri dalam negeri, termasuk pula sebagai lembaga negara dan apakah kewenangannya juga diberikan oleh undang undang dasar? profesor jimmy asshiddigie dalam bukunya sengketa kewenangan antar lembaga negara dan perkembangan dan konsolidasi lembaga negara pasca reformasi, memberikan penafsiran yang luas tentang lembaga lembaga negara, yang menurut beliau dapat berjumlah atau lebih lembaga negara. menteri dan bupati digolongkan pula sebagai lembaga negara, yang semuanya potensial untuk bersengketa. setiap persengketaan yang timbul menjadi kewenangan lembaga yang kebetulan sedang beliau pimpin untuk diperiksa dan diputuskan pada tingkat pertama dan terakhir. sebagaimana telah kami katakan tadi yang waktu yang lalu juga telah bertindak sebagai pembentuk undang undang tidaklah sependapat dengan profesor jimmy asshiddigie untuk memberikan penafsiran yang begitu luas tentang lembaga negara. seperti telah kami kemukakan tadi, tidaklah berarti semua lembaga atau nama jabatan seperti menteri, gubernur, bupati dan walikota, yang disebutkan dalam undang undang dasar, haruslah dikategorikan sebagai lembaga negara, apalagi jika dikaitkan dengan kewenangannya yang diberikan oleh undang undang dasar, sehingga potensial untuk bersengketa. dan undang undang dasar negara republik indonesia tahun menyebutkan bahwyebutkan setiap menteri membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan. apa sesungguhnya kewenangan menteri dalam "bidang bidang tertentu dalam pemerintahan" itu tidaklah disebutkan secara rinci oleh undang undang dasar. dengan demikian, kami berpendapat bahwa undang undang dasar tidaklah memberikan kewenangan eksplisit kepada menteri, yang berpotensi menimbulkan sengketa kewenangan antar lembaga negara. kedudukan menteri adalah bawah presiden dan membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan. karena itu jelas bahwa menteri itu adalah nama jabatan bawah lembaga negara, yakni presiden. menteri menteri itu diangkat dan diberhentikan oleh presiden, sehingga kepada presiden para menteri menteri itu bertanggung jawab. dalam keadaan seperti itu sukar untuk membayangkan kemungkinan timbul sengketa kewenangan, misalnya antara menteri dengan presiden. jika presiden tidak setuju dengan kebijakan seorang menteri, presiden dapat dengan serta merta memberhentikan menteri yang bersangkutan. oleh karena kami berpendapat bahwa menteri yang sebenarnya bukanlah lembaga, melainkan nama jabatan, karena lembaganya adalah "kementerian negara" sebagaimana diatur dalam undang undang negara republik indonesia tahun bukanlah lembaga negara, dan kewenangannya tidak diberikan secara jelas oleh undang undang dasar, maka menjadi pertanyaan bagi kami, dalil pemohon dalam permohonan sengketa kewenangan antar lembaga negara, yang sedang diperiksa ini. apakah kewenangan untuk memberhentikan bupati wakil bupati adalah kewenangan sebuah lembaga negara yang diberikan oleh undang undang dasar pemohon sendiri dalam angka dan permohonannya tidak dapat mendalilkan adanya kewenangan itu. pemohon malah merujuk kepada ketentuan dan undang undang nomor tahun dan undang undang nomor tahun tentang mekanisme dan alasan alasan pemberhentian bupati wakil bupati. pemohon mendalilkan bahwa memohon sama sekali tidak memiliki kewenangan untuk memberhentikan pemohon dengan merujuk ketentuan undang undang dasar negara republik indonesia tahun padahal itu mengatur pemilihan bupati yang harus dilakukan secara demokratis. itu tidak mengatur pemberhentian bupati, dan bahkan juga tidak mengatur kewenangan dprd untuk memberhentikan bupati. undang undang dasar negara republik indonesia tahun tidak secara eksplisit mengatur bahwa pemilihan bupati harus dilakukan secara langsung oleh rakyat sebagaimana diatur dalam undang undang nomor tahun yang penting pemilihan itu dilakukan secara demokratis. pemilihan yang dilakukan oleh dprd pun sebagaimana diatur dalam undang undang nomor tahun dapat dikategorikan sebagai pemilihan yang demokratis pula. jadi, kalau prinsip contrary actus" harus dipahami secara kaku, maka jika bupati dipilih secara demokratis oleh dprd, maka dprd pula yang berwenang pemberhentiannya. kalau bupati dipilih secara demokratis oleh rakyat dalam pemilihan langsung, maka menurut prinsip contrary actus", maka dprd pun tidak berwenang untuk memberhentikan bupati. yang berwenang adalah rakyat yang telah memilihnya. karena itu prinsip contrary actus" tidak dapat diterapkan begitu saja, tanpa mekanisme pengaturan lebih lanjut melalui konstitusi atau undang undang. konstitusi amerika serikat memuat impeachment, demikian pula undang undang dasar negara republik indonesia tahun walaupun presiden wakil presiden dipilih langsung oleh rakyat. bertitik tolak dari uraian atas, maka memohon berpendapat, dalam permohonan yang sedang diperiksa ini, tidak ada sengketa kewenangan antara pemohon dan memohon dan memohon ii. pemohon dan memohon bukanlah lembaga negara, dan kewenangannyapun tidak secara eksplisit diberikan oleh undang undang dasar. istilah bupati dalam undang undang dasar negara republik indonesia tahun bahkan tidak lebih daripada sekedar nama jabatan sebagai kepala pemerintah daerah. pemerintah daerah itulah yang dapat dikategorikan sebagai lembaga, tetapi bukan lembaga negara, melainkan lembaga pemerintah daerah sebagai bagian dari pemerintahan daerah. sama halnya dengan istilah menteri, tidaklah lebih daripada sekedar nama jabatan. lembaga pemerintah yang dipimpinnya ialah "kementerian negara" sebagaimana disebutkan dalam undang undang dasar negara republik indonesia tahun karena itu tidak ada kewenangan yang dipersengketakan yang dapat dikategorikan sebagai kewenangan mahkamah konstitusi untuk memeriksa dan meletusnya pada tingkat pertama dan terakhir, kalaupun hendak dikatakan ada "sengketa kewenangan", maka "sengketa kewenangan" itu terjadi antara memohon dan memohon iii karena tindakan hukum pihak yang disebut pertama melampaui atau mengabaikan wilayah kewenangan memohon iii. kedudukan pemohon, dengan demikian semata mata sebagai akibat dari tindakan hukum memohon menerbitkan keputusan tata usaha negara berupa pemberhentian pemohon dari jabatannya selaku bupati dan wakil bupati bekasi, dan jika muncul sengketa akibat tindakan tersebut, menurut ketentuan hukum yang berlaku merupakan kompetensi absolut peradilan tata usaha negara. hal ini serupa benar dengan sengketa yang muncul atas tindakan memohon mengangkat pemohon selaku bupati dan wakil bupati bekasi, yang kemudian dinyatakan batal dan harus dicabut berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, seperti telah kami kemukakan awal keterangan ini. oleh karena kami berpendapat bahwa dalam permohonan yang sedang diperiksa ini tidak ada sengketa kewenangan antar lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh undang undang dasar, dan kasus ini adalah murni kasus tata usaha negara yang menjadi kompetensi absolut pengadilan tata usaha negara, maka permohonan pemohon yang meminta putusan provisi menjadi tidak relevan. berdasarkan hal hal yang dikemukakan atas, memohon memohon kepada mahkamah konstitusi untuk menyatakan: menolak permohonan pemohon dalam provisi: dan tidak menerima (niet ontvankelijk verklard) permohonan pemohon, karena perkara guo tidak termasuk kompetensi mahkamah konstitusi dan pemohon tidak mempunyai kedudukan hukum (legal standing) mengajukan perkara tersebut mahkamah konstitusi. menteri dalam negeri republik indonesia sebagai memohon ii: pada persidangan tanggal april yang dibacakan dalam persidangan itu juga, pada pokoknya sebagai berikut: i. umum bahwa penyelenggaraan pemerintahan berdasarkan dan undang undang dasar negara republik indonesia tahun selengkapnya berbunyi presiden republik indonesia memegang kekuaskemudian juga diatur dalam dan undang undang dasar negara republik indonesia tahunbupati dan wakil bupati bekasi, bahwa dengan keluarnyaerta keputusan menteri dalam negeri nomor tahun tertanggal januari yang kemudian dirubah denganerdasarkan uraian pada butir atas, maka pemohon tidak lagi berkedudukan sebagai bupati maupun wakil bupati bekasi, sehingga kedudukan hukum (legal standing) dari pemohon bukan lagi sebagai lembaga negara. bahwa pemohon dalam permohonannya mengatakan bahwa tindakan memohon tersebut merupakan tindakan yang melampaui kewenangannya (ultra vires) dst, pendapat tersebut adalah tidak benar, karena tindakan memohon dalam mengeluarkan menerbitkan keputusan nomor tahun tanggal januari dan nomor tahun tanggal januari yang kemudian dirubah dengan keputusan nomor tahun tanggal januari adalah sudah sesuai dengan prosedur dan peraturan perundang undangan yang berlaku, dalam hal ini memohon menerbitkan keputusan pemberhentian terhadap bupati dan wakil bupati tersebut, berdasarkan putusan mahkamah agung nomor k tun tanggal juli yang amar putusannya antara lainncabutberdasarkan ketentuan butirerdasarkan uraian tersebut, maka kedudukan (legal standing) dari pemohon yang mengatasnamakan sebagai lembaga negara adalah tidak sah, karena sejak diterbitkannya keputusan menteri dalam negeri nomor tanggal januari dan nomor tanggal januari tentang pencabutan atas. pengangkatan wakil bupati bekasi provinsi jawa barat maka sejak saat itu kedudukan pemohon tidak lagi sebagai bupati dan wakil bupati bekasi provinsi jawa barat. ii. pokok permohonan penggugat sdr. wakanda) mengajukan gugatan pengadilan tata usaha negara jakarta pada tanggal pebruari dan terdaftar dalam register kepaniteraan pengadilan tata usaha negara jakarta nomor g.tun ptun jkt, dimana sebagai tergugat menteri dalam negeri dan tergugat intervensi drs. h.m. saleh manaf. objek gugatan adalahdasar penggugat mengajukan gugatan adalah bahwa keputusan yang dikeluarkan oleh tergugat yang dijadikan sebagai objek gugatan bertentangan dengan peraturan perundang undangan. kemudian yang menjadi materi gugatan penggugat adalah bahwa keputusan pengangkatan calon bupati atas nama drs. h.m. saleh manaf dinilai cacat administrasi dan cacat yuridis sebagai calon, karena belum memperoleh ijin dari atasannya sebagaimana diisyaratkan oleh peraturan perundang undangan. bahwa pada tanggal juli mahkamah agung mengeluarkan putusan yang isinyamerintahkan tergugat untuk mencabut surat keputusan yang menjadi objek gugatan. bahwa memohon dalam menerbitkan keputusan nomor tahunselain karena perintah undang undang, adanya desakan dari dprd kabupaten bekasi dengan keputusan dprd nomor kep dprd tanggal september menyatakan sikap yang intinya mendukung putusan mahkamah agung dan mendesak serta mengusulkan agar menteri dalam negeri melaksanakan amar putusan mahkamah agung nomor katun tanggal juli dan melaksanakan eksekusi terhadap jabatan bupati bekasi dan wakil bupati bekasi, disamping itu juga surat dari ketua pengadilan tata usaha negara jakarta nomor ptun jkt.prk. tanggal desember yang menyatakan bahwa "sesuai dengan ketentubunyi". maka surat keputusan tergugat tanggal januari dan surat keputusantanggal januari menurut hukum tidak mempunyai kekuatan hukum lagi. pemohon melalui kuasa hukumnya adnan buyung nasution partners tanggal maret mengajukan permohonan kepada mahkamah konstitusi untuk memeriksa, mengadili dan memutus sengketa kewenangan lembaga negara dimana pemohon mengajukan keberatan terhadap pemberhentian sdr. drs. h.m. saleh manaf selaku bupati bekasi dan sar. drs. sholihin sari selaku wakil bupati bekasi masa jabatan yang tidak berdasarkan undang undang nomor tahun yang menyatakandalil yang disampaikan pemohon berdasarkan undang undang nomor tahun tentang pemerintahan daerah adalah tidak tepat karena memohon melaksanakan putusan mahkamah agung nomor k tun lex specialis derogat lex generalis) iv. kesimpulan berdasarkan penjelasan dan argumentasi tersebutjabatan tahun bukti berdasarkan kewenangan yang didelegasikan dari memohon sebagaimana diuraikan dalam butir selanjutnya memohon mengesahsebagaimana disebutkan dalam butir atas. bahwa sejak pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan sebagai bupati dan wakil bupati bekasi pada tanggal januari pemohon selaku kepala pemerintahan daerah kabupaten bekasi masa jabatan telah melaksanakan tugas, kewenangan dan hak konstitusionalnya sebagaimana diatur dalam dan uud yaitu: mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan: menjalankan otonomi seluas luasnya: dandapun jenis serta jumlah produk hukum yang sudah dilaksanakan oleh pemohon dalam rangka menjalankan tugas, kewenangan, dan hak konstitusional sebagaimana dimaksud atas, selama tahun sampai dengan tahun diantaranya adalah: (dua puluh) peraturan daerah: (enam puluh sembilan) keputusan peraturan bupati (yang bersifat mengatur): (enam ratus tujuh puluh dua) keputusan bupati (yang bersifat penetapan): dan (tujuh) instruksi bupati yang sebagian dilampirkan sebagai bukti bukti bahwa secara tiba tiba, pada tanggal januari pemohon dipanggil oleh gubernur jawa barat yang memberitahukan bahwa pemohon diberhentikan oleh memohon dari jabatannya selaku bupati wakil bupati bekasi masa jabatan kepada pemohon, gubernur kemudian menyerahkan, ((ii).namdewan perwakilan rakyat daerah kabupaten bekasi sebagai memohon iii: selanjutnya terhadap permohonan pemohon tersebut, memohon iii pada persidangan tanggal april telah memberikan keterangan secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut: bahwa dprd kabupaten bekasi dalam menetapkan perda nomor kep dprd melalui pembahasan (empat) tahapan, yaitu: tahap pertama, bupati menyampaikan rancangan apbd tahun anggaran tahap kedua, pandangan fraksi fraksi terhadap rancangan tersebut, tahap ketiga, bupati menyampaikan tanggapan atas pandangan fraksi fraksi. tahap keempat, sidang pengambilan putusan: bahwa pada saat pembahasan tahap pertama sampai dengan tahap ketiga, pemohon terlibat langsung, karena sebagai bupati wakil bupati: bahwa pada pembahasan tahap keempat, pemohon tidak ikut pembahasan karena pada saat itu keluarlah mendagri tentang pemberhentian pemohon sebagai bupati wakil bupati. oleh karena pembahasan rapid telah dilaksanakan sampai tahap ketiga, sedangkan pada pembahasan tahap keempat pemohon selaku bupati wakil bupati berdasarkan surat mendagri diberhentikan, maka pembahasan dilanjutkan oleh plt bupati bersama dprd kabupaten bekasi untuk pengambilan putusan dan pleno memutuskan pembahasan tidak perlu dimulai dari awal lagi, maka menurut memohon iii, tindakan penetapan perda tersebut tidak melampaui kewenangan pemohon. bahwa memohon iii pada persidangan tanggal mei telah menyampaikan keterangan tertulis, yang pada pokoknya sebagai berikut: pendahuluan terpilihnya pasangan pemohon dalam proses pemilihan kepala daerah kabupaten bekasi untuk masa jabatan periode secara demokratis oleh dprd kabupaten bekasi pada tanggal november dengan perolehan suara sebanyak suara dari orang anggota dprd kabupaten bekasi, pada waktu itu dilandasi serta didasarkan oleh payung hukum sebagaimana diatur oleh undang undang nomor tahun tentang pemerintahan daerah jo. peraturan pemerintah nomor tahun dengan demikian mekanisme atas kedudukan pemohon selaku kepala daerah yang telah dipilih oleh dprd kabupaten bekasi sebagai wakil rakyat kabupaten bekasi secara politis telah terpenuhi, namun demikian dikarenakan kedudukan kepala daerah tidak saja bersifat politis akan tetapi apabila kami menafsirkan atas ketentuan dan undang undang dasar negara republik indonesia tahun berpendapat bahwa secara legal formil kepala daerah selaku pejabat negara maka harus tunduk pada ketentuan hukum administratif tata usaha negara. didudukkannya dprd kabupaten bekasi selaku pihak memohon iii dalam perkara guo, menurut pemohon adalah adanya tindakan berupa pengeluaran persetujuan atas rancangan peraturan daerah perda) mengenai rancangan anggaran pendapatan belanja daerah apbd) kabupaten bekasi tahun anggaran tanpa sepengetahuan dan melibatkan pemohon selaku kepala daerah, sehingga tindakan dimaksud dianggap telah menimbulkan suatu sengketa kewenangan antar lembaga negara yang merugikan: kepentingan langsung pemohon sebagaimana dimaksud dan undang undang dasar jo. undang undang nomor tahun tentang pemerintahan daerah. ii. kedudukan hukum memohon iii bahwa secara implisit kedudukan dprd selaku lembaga negara tidak secara tegas diatur dalam undang undang dasar negara republik indonesia tahun namun demikian sebagai dasar pijakan hukum keberadaannya, diatur dalam ketentuan uud disebutkan bahwari bunyi ketentuan tersebut kami berpendapat bahwa mekanismenya melalui pemilihan umum, namun secara limitation keberadaan atas kedudukan dprd telah dijabarkan oleh ketentuan lainidalam disebutkan dengan jelas bahwa dewan perwakilan rakyat merupakan lembaga perwakilan rakyat yang berkedudukan sebagai lembaga negara : ii.keterangan memohon iii menyikapi atas adanya permohonan pemohon dalam perkara ini, yang pada dasarnya menyatakan bahwa atas tindakan memohon iii yang telah mengeluarkan keputusannya menyetujui dan menetapkan rancangan peraturan daerah perda) tentang apbd tahun anggaran sesuai keputusan dprd kabupaten bekasi nomor kep dprd tanggal februari menjadi peraturan daerah kabupaten bekasi tanpa melibatkan pemohon selaku bupati dan wakil bupati dianggap telah melampaui kewenangan memohon iii sehingga dikualifikasikan merugikan pemohon secara konstitusional sehingga menjadi sengketa kewenangan antar lembaga negara. untuk itu dalam kesempatan ini izinkan kami untuk beda penafsiran dan tidak sependapat dengan pemohon. hal ini dikarenakan sesuai ketentuan dasar yaitu undang undang dasar negara republik indonesia tahun dinyatakan dengan tegas. dari bunyi ketentuan atas, khususnya atas kalimat pemerintahan daerah , kami sependapat dengan memohon bahwa pengertian atas kalimat dimaksud, tidak hanya pemohon bupati wakil bupati) akan tetapi termasuk dprd dalamnya, sehingga mengandung arti bahwa pengeluaran keputusan nomor kep dprd tanggal februari adalah sesuai tugas pokok dan fungsi (tupoksi) memohon iii sebagai penyelenggara negara tingkat kabupaten bekasi, hal ini senapan denghuruf undang undang nomor tahun tentang pemerintahan daerah. oleh karena itu kami beranggapan bahwa pengeluaran keputusan nomor kep dprd tanggal februari tidak melampaui kewenangan yang diberikan oleh undang undang baik undang undang dasar negara republik indonesia tahun maupun ketentuan hukum lainnya, selain dari itu atas ditetapkannya keputusan nomor kep dprd tanggal februari tidak serta merta mempunyai kekuatan hukum untuk segera dilaksanakan. hal ini dikarenakan sesuai ketentuan undang undang nomor tahun tentang pemerintahan daerah, masih belum bersifat final karena harus dievaluasi oleh gubernur. berdasarkan rain tersebut diatas, memohon iii menyikapi bahwa atas pengeluaran keputusanan tindakan yang ilegal atau setidaknya melampaui kewenangan memohon iii. bahwa pemohon pada persidangan tanggal mei mengajukan (dua) orang saksi dan (tiga) orang ahli yang semuanya memberikan keterangan bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut: saksi drs. masyhur malik saksi sebagai anggota dprd kabupaten bekasi periode saksi terlibat langsung proses pemilihan bupati wakil bupati bekasi periode bahwa proses pemilihan dilakukan melalui tahapan tahapan, yakni: pembentukan tata tertib pemilihan bupati wakil bupati bekasi: pembentukan panitia pemilihan alih), selanjutnya alih, melakukan, pendaftaran calon,penjaringan calon,rapat paripurna, dan uji publik: bahwa setelah panitia pemilihan melakukan pemeriksaan persyaratan administrasi, kemudian ditetapkan calon bupati wakil bupati bekasi yang memenuhi syarat dan dapat mengikuti pilkada bupati wakil bupati kabupaten bekasi, yaitu: pasangan drs. saleh manaf sholihin sari, pasangan wakanda darmawijaya abdul rasyid: pasangan drs. damanhuri husein drs. adh firdaus, bahwa terhadap ketetapan tersebut atas, peserta pilkada bupati wakil bupati bekasi maupun masyarakat tidak ada yang mengajukan keberatan atau pengaduan: bahwa sidang paripurna dengan agenda untuk pemilihan bupati wakil bupati terhadap (tiga) pasangan calon yang ditetapkan tersebut, dihadiri oleh anggota dewan, dengan perolehan suara masing masing pasangan sebagai berikut: pasangan drs. saleh manaf sholihin sari suara, wakanda darmawijaya abdul rasyid suara, drs. damanhuri husein rs. adh firdaus suara. bahwa proses pemilihan sampai dengan dilakukannya penghitungan suara berjalan lancar dan disaksikan oleh semua fraksi fraksi) yang ada dan tidak ada pasangan yang mengajukan keberatan terhadap proses tersebut. bahwa keributan terjadi sesaat akan dibacakan berita acara, tetapi keributan tersebut bukan mempersoalkan hasil pemilihan bupati wakil bupati tetapi hal lain yang tidak terkait dengan proses pemilihan: bahwa sidang paripurna dengan agenda pembacaan dan penandatanganan berita acara, dalam hal ini anggota dewan yang hadir sebanyak anggota dewan perwakilan rakyat daerah, yang terdiri dari seluruh fraksi yang ada, proses persidangan dilakukan sesuai dengan tata tertib, yaitu oleh karena belum memenuhi kuorum, sidang ditunda (satu) jam, dan setelah sidang dibuka lagi dan juga anggota dewan yang hadir tetap anggota dprd, maka sidang ditunda lagi selama (satu) jam lagi, namun hingga berakhirnya penundaan anggota dewan yang hadir tetap berjumlah anggota, maka sesuai tata tertib sidang dapat dilanjutkan: tahapan berikutnya, yakni dilakukan uji publik selama (tiga) hari, ternyata dalam tenggat tersebut tidak ada keberatan ataupun pengaduan baik dari para peserta pilkada maupun masyarakat, selanjutnya sidang paripurna iii, agenda menetapkan calon bupati wakil bupati terpilih sesuai perolehan suara terbanyak, yang dihadiri oleh anggota dewan, yakni berdasarkan perolehan suara, maka ditetapbahwa proses selanjutnya, alih memproses semua administrasi terkait dengan pemilihan tersebut dan melaporkan kepada gubernur jawa barat dan mendagri ri. untuk dapat ditindak lanjuti, hingga akhirnya diterbitkan sk. mendagrik. mendagri nomorahwa pemohon sebagai bupati dan wakil bupati drs. saleh manaf dan drs. sholihin sari) diambil sumpahnya pada tanggal januari dan pemohon sejak diambil sumpah sampai dengan keluarnya surat pemberhentian sebagai bupati wakil bupati telah melaksanakan tugas selama tahun: bahwa pemohon selama menjalankan tugas tersebut, dprd kabupaten bekasi tidak pernah mengadakan rapat membahas pemberhentian bupati wakil bupati dan atau mencabut keputusan dprd tentang penetapan calon bupati wakil bupati terpilih: saksi ii: drs. adil makmur santoso saksi sebagai panitia pemilihan alih) bupati wakil bupati bekasi, dasar kerja alih sk. nomor kep. bahwa pemohon sebagai calon berstatus pns telah memperoleh ijin atasan, sehingga lolos persyaratan administrasi sebagai calon bupati, bahwa setelah syarat syarat calon dinyatakan lengkap, maka alih mengirimkan berkas tersebut kepada gubernur, bahwa pada saat alih mengirim berkas tersebut tidak ada pihak yang mengajukan keberatan, ahli prof. dr. raas rasyid bahwa dalam keadaan normal mendagri tidak dapat mengangkat dan memberhentikan bupati wakil bupati tanpa usulan dprd, bahwa menurut undang undang nomor tahun kewenangan bidang pertanahan diserahkan kepada daerah, tetapi presiden abdurrahman wahid mengeluarkan keppres tentang penundaan penyerahan kewenangan pertanahan kepada aparat otonom lembaga daerah, sehingga kedudukan bpn hingga sekarang masih merupakan lembaga pusat, bahwa presiden tidak dapat menolak penetapan calon bupati wakil bupati yang diajukan oleh dprd, sepanjang seluruh persyaratan dan prosedur telah dipenuhi, yang dapat dilakukan hanya menunda keputusan: bahwa terhadap keputusan mendagri tentang pemberhentian tanpa usulan dprd dilihat dari undang undang, keputusan tersebut tidak punya dasar hukum, dengan demikian dapat dipersoalkan sah atau tidak. bahwa secara formal pemohon bisa dianggap dirinya sebagai bupati wakil bupati, walaupun tidak dapat masuk kantor, bahwa bupati wakil bupati dengan menggunakan istilah lain disebut pejabat negara, sebagai bukti keduanya menerima pensiun sebagai pejabat: jadi bupati wakil bupati adalah pejabat negara dan diperlakukan sebagai pejabat negara dan berhak atas pensiun sebagai pejabat negara: bahwa kewenangan konstitusional itu bukan terbatas pada referensi yang tertulis dalam undang undang dasar, tetapi pada seluruh undang undang yang merupakan turunan dari undang undang dasar, karena undang undang sebagai penjabaran yang lebih bisa dipahami oleh masyarakat, bahwa putusan tata usaha negara tidak mengurangi kewenangan presiden untuk mengambil keputusan sesuai undang undang, bahwa perbedaan pemerintah daerah dan pemerintahan daerah, yaitu pemerintah daerah adalah sistem pemerintahan yang berlaku daerah, jadi tidak terbatas pada organ, tetapi seluruh sistem, seluruh proses, sedang pemerintahan daerah adalah kepala eksekutif daerah: bahwa bupati menurut undang undang disebut kepala daerah, yang mempunyai fungsi sebagai kepala daerah sekaligus sebagai kepala pemerintahan daerah: bahwa menurut undang undang dasar negara republik indonesia tahun secara logika yang punya kewenangan adalah pemerintah daerah, bahwa yang dimaksud lembaga negara adalah institusi, kerangka organisasi, sedang pejabat negara adalah orang, maka pejabat negara melekat pada lembaga negara, ahli il: topo santoso, s.h.,m.h. bahwa ahli pemohon, pada persidangan tanggal meimengenai tindakberdasarkan putusan nomor k tun mengenai masalah ini ada dua hal yang perlu dibahas keputusan mendagri bertentangan dengan sifat dan ketentuan pemilihan yang demokratis. keputusmerupakan tindakan yang bertentangan dengan sifat dan ketentuan pemilihan kepala daerah yang demokratis (yang dalam konteks undang undang nomor tahun dilaksanakan oleh dprd). mendagri tidak berwenang memberhentikan atau mengeluarkan keputusan yang berimplikasi pada berhentinya bupati dan wakil bupati bekasi karena mendagri tidak memiliki kewenangan untuk melakukan tindakan tersebut. hal ini didasarkan pada pada prinsipnya keputusan mendagri pemerintah untuk mensahkan bupati wakil bupati bekasi tidak berdiri sendiri melainkan hanya tindakan prosedural sebagai hasil tindak lanjut dari penetapan dprd berdasarkan hasil dari pemilihan demokratis yang dilakukan oleh dprd kab. bekasi, yang sudah sah secara hukum. hal ini sesuai dengan undang undang nomor tahun yang berbunyi" nomor tahun yang berbunyi apabila hasil penghitungan suara satu" hasil pemilihan yang demokratis hanya bisa dilawan dan dibatalkan (avoidance) melalui cara tertentu (election petition election dispute) yang putusannya harus selesai sebelum pejabat hasil pemilihan itu disahkan dan dilantik. dalam kaitan pemilihan bupati wakil bupati bekasi proses untuk menyelesaikan gugatan hasil pemilihan (election petition election dispute) ini dilakukan oleh panitia pemilih alih) melalui mekanisme uji publik sebagaimana ditentuk, huruf (g) melaksanakan kegiatan yang berkaitan dengan uji publik apabila terdapat pengaduan: keputusan dprd nomor tahun tabib") jo. nomor tahun yang pada intinya menyatakan bahwa: alih melakukan pengujian publik untuk menerima pengaduan masyarakat mengenai adanya dugaan pelanggaran yang diduga terjadi sebelum, selama dan setelah rapat paripurna khusus tingkat yang berlangsung selama (tiga) hari kerja" dengan demikian, jika hasil pemilihan tersebut tidak disanggah dan dibatalkan melalui mekanisme election petition election dispute maka hasil tersebut tidak dapat diganggu gugat lagi. yang harus dilakukan selanjutnya adalah proses pengesahan atau peresmian pejabat tersebut. dalam kasus bupati wakil bupati bekasi proses pemilihan sudah dilangsungkan, tidak ada protes atau gugatan pada proses election petition election dispute dan sudah dikeluarkan penetapan dprd tentang pemilihan tersebut, serta sudah keluar keputusan mendagri yang mengesahkan pejabat yang bersangkutan, dengan demikian masalah pemilihan dan pengesahan bupati wakil bupati bekasi periode tahun sudah selesai dan tidak ada lagi permasalahan menyangkut pemilihan bupati wakil bupati. hal ini sesuai dengan ketentuan pada tabib jo. dan nomor tahun yang pada pokoknya menyatakan bahwa "apabila tidak terdapat pengaduan dalam pelaksanaan uji publik maka dprd menetapkan pasangan calon terpilih" tindakan hukum apapun dari mendagri yang berakibat pada pembatalan hasil pemilihan demokratis yang sudah selesai adalah tidak sah. pembatalan hasil pemilihan demokratis hanya bisa dilakukan melalui proses dan prosedur yang diatur secara tegas dalam undang undang. hal hal yang diuraikan atas dapat disepadankan dengan ketentuan pilkada sebagaimana diatur dalam undang undang nomor tahun dimana seorang kepala daerah yang terpilih secara demokratis oleh rakyat dan ditetapkan oleh kpud hanya dapat digugat melalui suatuoleh karena ada kesalahan dalam pencantuman nomor, maka mendagri pemberhentian wakil bupati bekasi nomor tahun tersebut kemudian diperbaiki dengsejak diberhentikan oleh memohon ii, pemohon tidak dapat melaksanakan kepentingan langsung pemohon, yaitu melaksanakan tugas, kewenanganpemohon menilai bahwa tindakan memohon ii, yaitu memberhentikan pemohon dari jabatannya selaku bupati wakil bupati bekasi, merupakan tindakan yang melampaui kewenangannya sebagaimana ditentukan dalam konstitusi karena tindakan tersebut nyata nyata dilakukan tanpa melalui mekanisme pemberhentian yang sah sebagaimana diatur dalam konstitusi, yaitu undang undang dasar negara republik indonesia tahun menentukan bahwa bupati selaku kepala pemerintahan daerah dipilih secara demokratis. pemilihan dimaksud pada waktu itu mengacu kepada mekanisme pemilihan sebagaimana diatur dalam undang undang nomor tahun yang dilaksanakan oleh dprd. berdasarkan prinsip contrary actus yang berlaku universal dalam ilmu hukum, maka yang berwenang memberhentikan kepala daerah adalah dprd. prinsip dimaksud telah dijadikan pedoman oleh mahkamah konstitusi dalam election petition election dispute yang diajukan kepada mahkamah agung pengadilan tinggi. jika mekanisme gugatan ini sudah diselesaikan maka, calon terpilih itu kemudian ditetapkan dan dilantik. selanjutnya, tidak ada lagi upaya gugatan melalui ptun atau peradilan lainnya. tindakan mendagri bertentangan dengan substansi putusan nomor katun karena putusan nomor k tun jelas jelas menyatakan bahwa di pemohon kasasi dalam petit butir ke harus ditolak". dengan melihat pendapat atas, maka jelaslah bahwa putusan dalam kasus ini "hanya" menyatakan bahwa keputusan mendagri yang dipersengketakan ptun dibatalkan, tetapi hal ini tidak mempengaruhi fakta hukum bahwa sudah ada bupati wakil bupati yang sudah sah dan sudah dilantik, bahkan sudah melaksanakan tugas dan wewenangnya. lebih jauh lagi, melalui putusannya ini tidak memerintahkan mendagri melakukan suatu tindakan hukum yang dapat menyebabkan bupati wakil bupati bekasi diberhentikan dari kedudukannya. mengenai tindakan mendagri memberhentikan seorang bupati wakil bupati berdasarkan suatu putusan ptun mendagri tidak dapat memberhentikan bupati wakil bupati berdasarkan suatu putusan ptun. hal ini didasarkan pada putusan ptun dalam kasus bupati wakil bupati bekasi tidak dapat dijadikan sandaran untuk mengeluarkan suatu keputusan yang berimplikasi pada pemberhentian bupati wakil bupati bekasi dari kedudukannya, sebab putusan ptun tidak dapat mengkoreksi proses pencalonan (termasuk persyaratan calon) bupati wakil bupati dalam suatu pemilihan. sesuai dan nomor tahun jo. nomor tahun jo. keputusan pimpinan dprd nomor tahun kewenangan untuk memeriksa berkas persyaratan penyaringan dan melaksanakan administrasi yang berkaitan dengan kegiatan penetapan pasangan bakal calon dan pasangan calon berada pasangan calon diputuskan oleh dprd. dalam kaitan ini dprd kabupaten bekasi telah mengeluarkan surat keputusan nomor kep dprd tentang penetapan pasangan bakal calon menjadi pasangan calon bupati dan wakil bupati bekasi masa jabatan dengan demikian proses pencalonan sudah selesai, dan tidak bisa dikoreksi, sekalipun oleh ptun. oleh sebab itu adalah tidak tepat apabila ptun memeriksa dan memutus "syarat calon sesuai nomor tahun misalnya melampirkan ijin atasan." pengadilan (dalam hal ini ptun) tidak diberi wewenang oleh undang undang nomor tahun untuk memeriksa dan memutus soal sah tidaknya syarat pencalonan kepala daerah. putusan ptun tidak dapat mengkoreksi proses pemilihan bupati wakil bupati. masalah proses pemilihan menjadi tanggung jawab alih dan hasilnya ditetapkan oleh dprd, dan proses yang terjadi dalam pemilihan itu tidak dapat dikoreksi oleh ptun. tidak ada satupun ketentuan perundang undangan yang memberi landasan bahwa proses pemilihan kepala daerah dapat diperiksa dan diputus oleh ptun. dalam putusan nomor k tun secara jelas menyatakan bahwa ". tetapi yang menjadi sengketa adalah prosedur administratif yang ditempuh oleh tergugat memohon kasasi selaku menteri dalam negeri dalam menindaklanjuti dan melakukan tindakan tindakan hukum tata usaha negara setelah selesai proses pemilihan tersebut. putusan ptun tidak dapat mengkoreksi hasil pemilihan. putusan ptun tidak dapat mengkoreksi hasil pemilihan kepala berdasarkan putusan ptun, pada esensi dan hakekatnya, mendagri tidak dapat mengoreksi hasil pemilihan kepala daerah yang sudah ditetapkan oleh dprd, sebab upaya mengkoreksi hasil pemilihan hanya bisa dilakukan melalui election petition election dispute yang dalam kaitan pemilihan bupati wakil bupati bekasi telah dilakukan melalui mekanisme uji publik yang dijalankan oleh alih. putusan ptun pada kasus ini meskipun berkenaan dengan keputusan mendagri keputusan tun) tetapi tidak dapat membatalkan hasil dari suatu pemilihan demokratis yang berada luar wewenang mendagri pemerintah. jika mendagri memberhentikan bupati wakil bupati telah membatalkan (avoidance) suatu hasil pemilihan demokratis yang bukan wewenangnya dan tidak sesuai dengan ketentuan mengenai bagaimana menyanggah suatu hasil pemilihan (election petition election dispute). hasil pemilihan yang demokratis hanya bisa disanggah dan dibatalkan (avoidance) melalui suatu cara tertentu (election petition election dispute). dalam kaitan sengketa pemilihan bupati wakil bupati bekasi, proses untuk menyelesaikan gugatan hasil pemilihan (election petition election dispute) dilakukan oleh panitia pemilih dengan mekanisme uji publik sebagaimana ketentu: huruf (g) melaksanakan kegiatan yang berkaitan dengan uji publik apabila terdapat pengaduan. karena bupati wakil bupati sudah secara sah terpilih dan dilantik, hasil pemilihan tidak dapat dibatalkan melalui keputusan mendagri, yang bisa terjadi adalah pemberhentian bupati wakil bupati dengan alasan tertentu yang secara tegas telah diatur oleh undang undang. pemberhentian sesuai undang undang itu (khususnya merujuk pada undang undang nomor tahun dapat dilihat dari dua aspek: (a) aspek alasan pemberhentian dan (b)aspek subyek yang dapat memberhentikan. dalam undang undang nomor tahun kedua aspek itu berkaitan, yaitu: dprd dapat mengusulkan pemberhentian kepala daerah wakil kepala daerah dengan alasan berakhir masa jabatan, tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan, tidak lagi memenuhi syarat, melanggar sumpah janji jabatan, tidak melaksanakan kewajiban, dan melanggar larangan bagi kepala daerah wakil kepala daerah: dan presiden dapat memberhentikan bupati walikota tanpa mekanisme pemberhentian oleh dprd dengan alasanmelakukan perbuatan makar atau perbuatan lainnya yang dapat memecah belah nkri, berdasarkan putusan pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap (eintracht van gewisjde). tanpa adanya hal hal atas maka pemberhentian bupati dan wakil bupati merupakan tindakan tidak sah, sekalipun mendasarkan diri pada putusan ptun. mengenai apakahsuatu sengketa kewenangan antar lembaga negara.tindakan yang tidak memiliki landasan menurut uud maupun undang undang nomor tahun dengan demikian merupakan suatu tindakan melawan hukum (tidak memiliki hak untuk itu, bertentangan dengan hukum positif, serta bertentangan dengan hak pihak lain). oleh sebab itu, pemberhentian bupati wakil bupati oleh mendagri ini merupakan suatu sengketa kewenangan antar lembaga negara. hal ini dilandasi oleh alasan alasan pemberhentian kepala daerah sudah diatur secara jelas dan tegas oleh undang undang dan bersifat limitation khususnya dalam undang undang nomor tahun subjek atau lembaga yang berwenang untuk memberhentikan atau mengusulkan pemberhentian juga telah diatur secara tegas dan limitation dalam undang undang nomor tahun proses pemberhentian sudah diatur dalam peraturan perundang undangan khususnya undang undang nomor tahun tindakan mendagri yang membatalkan yang berakibat pemberhentian bupati wakil bupati bekasi adalah bertentangan dan tidak sesuai dengan alasan pemberhentian, tidak sesuai dengan subyek atau lembaga yang berwenang memberhentikan atau mengusulkan pemberhentian, dan tidak sesuai dengan proses atau prosedur pemberhentian. ahli iii: denny indralaya, s.h.,llm., ph. bahwa pada persidangan tanggal mei ahli denny indralaya,tentang kedudukan hukum (legal standing) para pihak berkait dengan kedudukan hukum dalam perkara skin, dasar hukum yang perlu diperhatikan adalah uud jo. undang undang nomor tahun tentang mahkamah konstitusi. putusan mahkamah konstitusi republik indonesia sendiri menyimpulkan bahwa: berdasarkan undang undang nomor tahun untuk mempunyai kedudukan hukum (legal standing) dalam perkara skin, tiga syarat yang harus dipenuhi adalah:terkait dengan pemohon bupati wakil bupati bekasi) maka, ahli berpendapat bahwa pemohon mempunyai kedudukan hukum (legal standing) dalam perkara guo dengan alasan sebagai berikut: tentang tidak ada pengaturan secara jelas berbeda dengan masa sebelum perubahan uud tidak ada aturan perundangan yang secara jelas menyebutkan apa saja lembaga negara, terutama yang dapat menjadi pihak dalam skin hadapan mahkamah konstitusi. sebelum perubahan uud ketetapan mpr nomor iii mpr menegaskan bahwa mpr adalah "lembaga tertinggi negara" sedangkan "lembaga negara" adalah: presiden, dpa, dpr, bpk dan ma. pasca perubahan uud istilah "lembaga negara" kembali muncul dalam juga dalam undang undang nomor tahun tentang mahkamah konstitusi, namun tanpa ada kejelasan apa sajakah lembaga negara dimaksud. tidak adanya pencantuman secara jelas tersebut berarti: apa sajakah lembaga negara yang bisa menjadi pihak dalam skin hadapan mahkamah konstitusi diserahkan kepada penafsiran mahkamah sendiri. fleksibilitas tersebut satu sisi menimbulkan problem penafsiran, namun sisi lain memberi ruang bagi mahkamah jika dikemudian hari ada lembaga negara yang sengketa kewenangannya masuk dalam yurisdiksi mahkamah konstitusi. berkait dengan perkara guo apakah pemohon dan para memohon adalah lembaga negara yang dapat menjadi pihak dalam skin hadapan mahkamah konstitusi harus dianalisa secara hati hati, tentang organ konstitusi sebelum menjawab apakah pemohon mempunyai legal standing, perlu dipertegas dulu apakah yang dimaksud dengan anak kalimat dalam uud jo. undang undang nomor tahun "lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh undang undang dasar". ada dua jenis istilah yang perlu dibahas berkait dengan anak kalimat tersebut: yaitu: lembaga organ negara (state organ), dan lembaga organ konstitusi (constitutional organ). tentang perbedaan istilah ini dapat dilihat dari tulisan anne freeman dan thomas frederick ketika menjelaskan sistem hukum jerman. berdasarkan doktrin tersebut, maka anak kalimat "lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh undang undang dasar" lebih merujuk pada lembaga organ konstitusi (constitutional organ). perlunya pembedaan antara lembaga negara (state organ) dengan organ konstitusi (constitutional organ) tercermin dalam putusan mahkamah konstitusi republik indonesia nomor puu i yang menjelaskan: mahkamah berpendapat bahwa dalam sistem ketat negaraw . artinya, pemohon dan memohon dalam perkara skin tidak cukup hanya menjadi lembaga negara (state organ) tetapi lebih jauh harus menjadi organ konstitusi (constitutional organ), yaitu lembaga negara yang: eksistensinya, maupun kewenangannya bersumber dari undang undang dasar. putusan nomor puu i berpendapat . senada dan dibangun putusan nomor puu menegaskan . berdasarkan pertimbangan hukum putusan nomor puu i dan putusan nomor puu ii tersebut jelaslah mahkamah konstitusi berpendapat bahwa yang dimaksud dengan anak kalimat "lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh undang undang dasar" adalah organ undang undang dasar atau organ konstitusi (constitutional organ). selanjutnya, istilah organ konstitusi juga disebutkan oleh mukti fadjar dan maruarar siahaan dalam putusan nomor skin meskipun ada pada dissenting opinion. keduanya mengatakan bahwa: .kedua hakim konstitusi tersebut semakin menegaskan organ konstitusi (konstitussebagai perbandingan, ziyad total dan cyril ramaphosa ketika menjelaskan konstitusi afrika selatan tentang the public prosecutor, the human rights commission, the commission for the promotion and protection the rights cultural religious and linguistic communities, the commission for gender equality, the auditor general dan the electoral commission berargumen bahwa komisi komisi independen itu tidak hanya lembaga negara (state institutions) tetapi adalah juga organ konstitusi yang independen (independent constitutional organs), tentang bupati sebagai organ konstitusi yang mempunyai kedudukan hukum (legal standing) sebagai pemohon dalam perkara auo. berdasarkan penjelasan atas, patut disimpulkan bahwa dalam perkara guo pemohon adalah "lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh undang undang dasar" atau pemohon patut diklasifikasikan sebagai organ konstitusi, karena: bupati adalah organ konstitusi atau organ undang undang dasar (constitutional organ), yaitu lembaga negara yang eksistensinya dan kewenangannya bersumber dari uud perlu dicatat, penyebutan bupati disini juga berarti bupati wakil bupati sebagaimana tertulis dalam permohonan guo, karena jabatan tersebut adalah satu kesatuan sebagai kepala daerah kabupaten yang tidak dapat dipisahkan satu dengan lainnya. sebagaimana ditegaskan: seperti halnya presiden dan wakil presiden, kepala daerah dan wakil kepala daerah samping merupakan dua organ jabatan yang dapat dibedakan, juga merupakan satu kesatuan institusi kepala daerah . keberadaan dan kewenangan konstitusional bupati secara eksplisit diatur dalam uud yang pada intinya mengatakan bupati adalah "kepala pemerintah daerah" kabupaten. makna tersebut jelas menegaskan bupati memegang kewenangan konstitusional fungsi eksekutif daerah tingkat kabupaten. karenanya ada pendapat bahwa kata pemerintah (bukan pemerintahan) dalam uud berarti, hanya menunjuk kepada institusi pelaksana atau eksekutif saja yaitu dalam rangka melaksanakan peraturan perundangan. bupati sebagai unsur dalam pemerintahan daerah, bahkan secara tegas diatur eksistensinya dalam dan serta kewenangannya dalam dan dan memang merupakan kewenangan pemohonmelekat pada bupati sebagai organ konstitusi. tanpa keberadaan bupati, kewenangan konstitusional pemerintahan daerah tidak akan lemah dapat dilaksanakan. bahwa sebagai kepala daerah yang merupakan unsur pemerintahan daerah, tanpa bersama sama dengan dprd kabupaten sekalipun, bupati, gubenur dan walikota patut mempunyai kedudukan hukum sendiri untuk menjadi pihak dalam skin dibupati, maka bupati: .dapat saja gubenur mengajukan permohonan perkara atas dasar kewenangannya sebagai kepala pemerintah daerah . apakah dprd dan gubenur sendiri sendiri dapat mempunyai legal standing sangat tergantung kasusnya concrete. apalagi ada pendapat lain yang mengatakan bahwa, organ konstitusi adalah organ ". yang dibentuk berdasarkan konstitusi maupun yang secara langsung wewenangnya diatur dan diturunkan dari undang undang dasar . berdasarkan pendapat terakhir tersebut, maka kewenangan konstitusional suatu organ konstitusi adalah juga yang diturunkan dari uud dan karenanya undang undang nomor tahun tentang pemerintahan daerah yang merupakan pelaksanaan dari dan uud sudahlah tentu mengatur turunan kewenangan konstitusional dari bupati selaku kepala daerah. undang undang nomor tahun adalah undang undang atribusi berdasarkan uud sehingga kewenangan bupati sebagai kepala daerah patut diklasifikasikan sebagai kewenangan konstitusional atau kewenangan yang bersumber langsung dari uud putusan nomor skin iv dalam pertimbangan hukumnya menegaskan bahwa: bahwa kepala daerah dalam hal ini walikota dan wakil walikota terpilih, menurut ketentuan .nur atas nama presiden .jj. bahwa berdasarkan putusan tersebut, berarti yang dipersoalkan mahkamah konstitusi adalah belum adanya pengesahan pengangkatan sebagai walikota dan wakil walikota, tetapi tidaklah dipersoalkan sama sekali walikota dan wakil walikota sebagai organ konstitusi. patut diartikan bahwa: mahkamah konstitusi berpendapat jika pengesahan pelantikan sudah dilakukan, maka walikota dan wakil walikota terpilih adalah organ konstitusi yang mempunyai kedudukan hukum dalam skin. bahwa karena posisi walikota dan wakil walikota adalah sama dengan bupati dan wakil bupati, yaitu sebagai kepala pemerintah daerah berdasarkan uud maka dengan demikian patut disimpulkan bahwa bupati dan wakil bupati pun putusan perkara nomor puu ii pada bagian pertimbangan hukum angka yang menyatakan:ndang undang dasar negara republik indonesia tahun . berdasarkan prinsip tersebut atas, dapat disimpulkan bahwa memohon telah melanggar undang undang dasar negara republik indonesia tahun karena memohon sama sekali tidak memiliki kewenangan untuk memberhentikan pemohon, dimana yang berwenang untuk memberhentikan pemohon hanyalah dprd, karena merupakan kewenangan konstitutif dprd sebagai pelaksanaan dari asas kedaulatan rakyat. alasan dan mekanisme pemberhentian kepala daerah oleh dprd diatur dalam dan undang undang nomor tahun sebagaimana telah diubah dengan undang undang nomor tahun pemberhentian kepala daerah oleh dprd itu pun tidak bisa dilakukan secara sewenang wenang, akan tetapi harus memenuhi syarat syarat yang sudah ditentukan secara limitation sebagaimana diatur dalam dan undang undang nomor tahun undang undang nomor tahun berbunyi:diberhentikan . undang undang nomor tahun berbunyi:dalah organ konstitusi yang yang mempunyai kedudukan hukum dalam skin. pendapat bahwa organ konstitusi adalah "pemerintahan daerah" tidak didukung dengan teknik legal drafting. frase itu dalam uud ditulis dengan huruf kecil, berbeda dengan organ konstitusi lainnya yang ditulis dengan huruf besar. justru bupati bersama sama dengan gubenur dan walikota serta dewan perwakilan rakyat daerah ditulis dengan huruf besar, yang berarti semakin menegaskan posisinya sebagai organ konstitusi bandingkan misalnya dengan penulisan pemerintah pusat yang justru dengan huruf besar uud atau dengan komisi pemilihan umum, duta serta konsul yang ditulis dengan huruf kecil. tentang pemberhentian bupati tidak menghilangkan kedudukan hukum (legal standing) dalam perkara auo. pemberhentian bupati dengan mendagri dalam perkara guo tidak dapat menghilangkan hak konstitusional bupati sebagai organ konstitusi untuk dapat mengajukan permohonan skin hadapan mahkamah konstitusi. hal tersebut karena, pemberhentian itu sendirilah yang menjadi objek sengketa kewenangan yang perlu diuji. dalam perkara guo, pemohon mendalilkan bahwa pemberhentian tersebut adalah penyalahgunaan kewenangan oleh para memohon. bahwa seharusnya tidak ada impeachment atas bupati yang terpilih secara demokratis berdasarkan putusan peradilan tata usaha negara. karenanya, penyalahgunaan kewenangan (abuse power) para memohon tersebut justru tidak boleh dijadikan dasar menghilangkan hak konstitusional dan kedudukan hukum (legal standing) pemohon. sebagai contoh, jika presiden diberhentikan oleh mpr luar mekanisme impeachment yang ada konstitusi, misalnya berdasarkan putusan peradilan tata usaha negara, maka pemberhentian yang unconstitutional tersebut tidak dapat menghilangkan hak konstitusional presiden untuk mengajukan permohonan skin melawan kesewenang wenangan yang dilakukan mpr hadapan mahkamah konstitusi. tentang kedudukan hukum (legal standing) para memohon dalam perkara @uo. bahwa untuk syarat perkara skin hadapan mahkamah konstitusi, maka selain pemohon, para memohon juga haruslah organ konstitusi, maka perlu dijelaskan hal hal sebagai berikut. presiden republik indonesia memohon adalah organ konstitusi sebagaimana secara jelas ditegaskan dalam putusan nomor skin ii bahwa ,dan uud adalah menunjukkan kedudukan presidekhususnya sebagai memohon dalam perkara guo. menteri dalam negeri republik indonesia memohon ii) adalah organ konstitusi karena: eksistensinya dinyatakan dalam s.d. uud kewenangannya diatur dalam uud memang dalam uud tidak secara eksplisit menyebutkan menteri dalam negeri" tetapi sewajarnya tidak satupun metode interpretasi konstitusi (constitutional interpretation) yang dapat membantah bahwa menteri dalam negeri adalah termasuk dalam klasifikasi menteri menteri yang ada dalam tersebut, khususnya yang membidangi urusan dalam negeri. apalagi, terminologi menteri dalam negeri" disebutkan secara jelas dalam uud ketika bersama sama dengan menteri luar negeri dan menteri pertahanan berposisi sebagai pelaksana tugas kepresidenan (triumvirat). hal tersebut semakin menegaskan bahwa menteri dalam negeri adalah lembaga negara yang eksistensi dan kewenangannya diatur dalam uud sehingga patut diklasifikasikan sebagai organ konstitusi dan karenanya mempunyai kedudukan hukum (legal standing) dalam perkara skin hadapan mahkamah konstitusi. dalam keterangannya menteri dalam negeri memohon ii) sendiri sama sekali tidak mempersoalkan kedudukan hukumnya sebagai organ konstitusi. bahkan presiden memohon yang mempersoalkan kedudukan hukum memohon ii, dalam keterangannya mengakui bahwa: .setiap menteri negara termasuk memohon memiliki kewenangan atribusi yang diberikan oleh uud negara tahun yakni membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan. dari kutipan atas terlihat bahwa memohon tidak konsisten dengan argumennya bahwa memohon bukanlah lembaga negara yang mempunyai kedudukan hukum dalam perkara skin. dari kutipan atas justru dapat disimpulkan bahwa: memohon mempunyai kewenangan atribusi yang diberikan oleh uud philips hadron dkk. berpendapat, kewenangan atribusi adalah, "kewenangan yang melekat pada suatu jabatan". lebih jauh dijelaskan, kewenangan atribusi dalam: angka nomor tahun menyebutnya: wewenang yang ada pada badan atau pejabat tata usaha negara yang dilayankan dengan wewenang yang dilimpahkan . jelaslah bahwa angka nomor tahun atas membedakan antara kewenangan atribusi dengan kewenangan delegasi. kewenangan terakhir diartikan terjadi jika ada pelimpahan pemindahan kewenangan yang ada. artinya, dengan menyatakan bahwa menteri dalam negeri mempunyai kewenangan atribusi dari uud memohon berargumen bahwa menteri dalam negeri mempunyai kewenangan yang langsung, bukan kewenangan pelimpahan, dari uud sebagai perbandingan, afrika selatan ada kasus yang memposisikan menteri sebagai pihak dalam perkara skin hadapan mahkamah konstitusi: kasus executive council the sistem cape. kasus tersebut para pihaknya adalah executive council province the sistem cape the minister for provincial affair and constitutional development, yang mempersengketakan persoalan batas wilayah. kesimpulan: karena memohon mendapat kewenangan atribusi, yang langsung melekat padanya, dari uud maka sewajarnya memohon il menteri dalam negeri patut diklasifikasikadalam perkara guo. dewan perwakilan rakyat daerah bekasi memohon iii) adalah organ konstitusi karena: eksistensinya dinyatakan dalam uud kewenangannya diatur dalam dan uud masalah eksistensi menurut semestinya tidak ada masalah. apalagi, lebih jauh, sebagai unsur pemerintahan daerah, eksistensi dan kewenangan memohon iii juga diatur berdasarkan dan yang perlu lebih diklarifikasi adalah kewenangan konstitusional yang dimiliki memohon iii. dan memang merupakan kewenangan memohon iiijuga melekat pada dprd sebagai organ konstitusi. tanpa keberadaan dprd, kewenangan konstitusional pemerintahan daerah tidak akan pernah dilaksanakan. lebih jauh berdasarkan yang memberikan kewenangan konstitusional pada gubernur, bupati, walikota sebagai kepala pemerintah daerah, yang nota bene adalah fungsi eksekutif, maka dengan metode interpretasi contrary patut diartikan bahwa dprd adalah organ konstitusi yang menjalankan kewenangan konstitusional legislatif daerah. bahwa dprd, tanpa bersama sama dengan kepala daerah sekalipun, patut mempunyai kedudukan hukum sendiri untuk menjadi pihak dalam skin dprd, maka dprd,"apakah dprd dan gubernur sendiri sendiri dapat mempunyai legal standing sangat tergantung kasusnya concrete. apalagi berdasarkan pendapat bahwa ada kewenangan konstitusional yang secara langsung diatur dan diturunkan dari undang undang dasar, maka kewenangan konstitusional memohon iii yang ada dalam dan undang undang nomor tahun adalah juga kewenangan konstitusional yang diturunkan langsung dari uud karena undang undang tersebut merupakan pelaksanaan langsung (atribusi) dari uud sehingga kewenangan dprd dalam undang undang nomor tahun patut diklasifikasikan sebagai kewenangan konstitusional, atau kewenangan yang bersumber langsung dari uud kesimpulan: berdasarkan argumen argumen atas patut disimpulkan bahwa dprd bekasi adalah lembaga negara yang kewenangannya diberikan atau paling tidak diturunkan secara langsung oleh undang undang dasar (organ konstitusi) dan karenanya patutiii dalam perkara guo. tentang sengketa kewenangan lembaga negara. sebagaimana diuraikan atas, untuk menjadi perkara skin, salah satu syarat yang harus dipenuhi berdasarkan putusan nomor skin iv adalah adany. perlu diperjelas apakah yang dimaksud dengan sengketa kewenangan konstitusional. sengketa kewenangan konstitusional terjadi antara organ konstitusi atas kewenangan yang diberikan oleh undang undang dasar. yang dimaksud dengan kewenangan konstitusional harus diartikan pula mencakup hak konstitusional organ konstitusi. sengketa kewenangan konstitusional terjadi apabila: organ konstitusi dalam melaksanakan kewenangan konstitusionalnya mengambil alih dan atau mengganggu kewenangan konstitusional organ konstitusi yang lain: organ konstitusi karena tidak melaksanakan kewenangan konstitusionalnya menyebabkan organ konstitusi lain kewenangannya diambil alih dan atau terganggu. dalam perkara guo, ada dua sengketa kewenangan konstitusional yang terjadi, yaitu: memohon telah mengganggu kewenangan konstitusional pemohon ketika melakukan pemberhentian luar kewenangan konstitusional yang dimilikinya: dan tindakan memohon iii, yang membiarkan kewenangan konstitusionalnya untuk memberhentikan pemohon dibiarkan oleh memohon ii: sengketa kewenangan konstitusional yang pertama pemberhentian secara unconstitutional pemohon oleh memohon terjadi karena pemohon diberhentikan tidak secara demokratis. padahal, pemohon sebagai organ konstitusi mempunyai hak konstitusional untuk dipilih secara demokratis dan karenanya pun wajib diberhentikan secara demokratis pula. ketentuan dipilih secara demokratis adalah kewenangan dan hak konstitusional yang melekat pada diri pemohon sebagaimana secara tegas dinyatakan dalam uud yang mengatur: bupati sebagai kepala pemerintah daerah kabupaten dipilih secara demokratis. secara metode contrary, karena ada kewenangan dan hak konstitusional untuk dipilih secara demokratis, maka pemohon patut diartikan mempunyai kewenangan dan hak konstitusional untuk diberhentikan secara demokratis. dalam perkara guo jelaslah memohon telah memberhentikan pemohon secara tidak demokratis, karena mendapatkannya pada putusan pengadilan tata usaha negara, yang sama sekali tidak dikenal dalam ranah hukum pemberhentian bupati pemohon. kesimpulan: karena proses pemberhentian yang tidak demokratis tersebut, memohon telah mengganggu kewenangan konstitusional pemohon selaku kepala pemerintah daerah uud serta selaku unsur pemerintahan daerah kabupaten bekasi dan uud karenanya, jelaslah, telah ada sengketa kewenangan konstitusional antara pemohon dengan memohon ii. sengketa kewenangan konstitusional yang kedua berkait dengan dprd kabupaten bekasi sebagai memohon iii yang membiarkan kewenangan konstitusionalnya untuk memberhentikan bupati bekasi pemohon dilengkapi oleh memohon yang mengakibatkan kewenangan konstitusional pemohon terganggu. kewenangan konstitusional memohon iii untuk memberhentikan pemohon dapat disimpulkan dari uud jo. undang undang nomor tahun yang diantaranya mensyaratkan keterlibatan memohon iii. pelibatan memohon iii dalam pemberhentian pemohon tersebut adalah sejalan dengan prinsip hukum universal contrary actus, yaitu pemberhentian bupati harus dilakukan oleh badan yang berwenang memilihnya. karena pemohon dipilih oleh memohon iii, maka memang sewajarnya memohon iii terlibat dalam pemberhentian pemohon. tentang prinsip contrary actus, telah diakui dalam putusan nomor puu yang mengatakan: sesuai dengan prinsip contrary actus . maka pembatalan suatu tindakan hukum harus dilakukan menurut cara dan oleh badan yang sama dengankesimpulan: karena memohon iii membiarkan saja kewenangan konstitusionalnya untuk terlibat dalam pemberhentian pemohon dilengkapi oleh memohon ii, dan pembiaran tersebut menyebabkan kewenangan konstitusional pemohon selaku kepala pemerintah daerah uud serta unsur pemerintahan daerah kabupaten bekasi dan uud terganggu, maka patut disimpulkan telah terjadi sengketa kewenangan konstitusional antara pemohon dengan memohon iii. tentang bahwa karena sengketa kewenangan konstitusional yang pertama dan kedua telah, diantaranya tidak dapat lagi menjalankan fungsi fungsi eksekutifnya selaku bupati bekasi, maka jelaslah bahwa syarat adanya telah terpenuhi. il. tentang kewenangan mahkamah konstitusi berdasarkan argumen argumen atas telah jelas bahwa para pihak pemohon dan memohon) adalah: lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh undang undang dasar, telah ada sengketa kewenangan konstitusional yang menyebabkan: dan gangguan itu mempunyai. maka mahkamah konstitusi patut memeriksa kasus guo berdasarkan kewenangannya untuk menyelesaikan sengketa kewenangan lembaga negara sebagaimana diamanatkan dalam uud tentang perkara sengketa kewenangan lembaga negara, bukan perkara tata usaha negara perlu ditegaskan, mahkamah konstitusi mempunyai yurisdiksi karena yang diperiksa adalah sengketa kewenangan konstitusional, sengketa tata negara bukan perkara tata usaha negara. termasuk keputusan tata usaha negara jika samping ada keputusan pelaksanaan (executive decision) juga ada keputusan bebas (discretionary decision). padahal secara tegas dinyatakan oleh memohon bahwa: memohon tidak mempunyai keputusan bebas ketika memberhentikan pemohon. perkara yang melibatkan sengketa kewenangan konstitusional antar lembaga negara apakah berkait dengan pemecatan atau hal lainnya memang seharusnya menjadi perkara sengketa kewenangan lembaga negara hadapan mahkamah konstitusi, dan tidak menjadi sengketa tata usaha negara. sebagai perbandingan, mahkamah konstitusi korea selatan memeriksa perkara sengketa kewenangan dalam hal terjadi pemecatan organ konstitusi. sebagaimana dijelaskan dalam penelitian konsorsium reformasi hukum nasional krn): apabila perkara sengketa kewenangan tersebut melibatkan tindakan pemecatan atau penghilangan sebuah lembaga negara, putusan mahkamah konstitusi juga bisa digunakan sebagai dasar hukum pengembalian kewenangan sebuah lembaga atau sebuah jabatan. terlebih dalam perkara guo ada unsur sengketa antara pemerintah pusat memohon ii) dengan kepala daerah sekaligus unsur pemerintahan daerah pemohon). dalam hal demikian, sebaiknya yang menjadi forum penyelesaian adalah mahkamah konstitusi, karena yang terjadi adalah sengketa kewenangan konstitusional. sebagai perbandingan bahwa sengketa kewenangan konstitusional antara pemerintah pusat dengan pemerintahan daerah adalah yurisdiksi mahkamah konstitusi bahkan negara kesatuan sekalipun, dapat dilihat, misalnya: la) konstitusi afrika selatan dan butir konstitusi korea selatan. meski hal sengketa kewenangan antara pemerintah pusat dan daerah itu tidak secara eksplisit atur dalam kewenangan mahkamah konstitusi, hal itu bukan berarti mahkamah tidak mempunyai yurisdiksi atas sengketa demikian. apalagi uud terdapat klausul, hubungan antara pemerintah pusat dengan pemerintahan daerah." klausul demikian harus diartikan jika ada hubungan konstitusional kemungkinan pula terjadi sengketa konstitusional karena interaksi hubungan tersebut. iv. penutup dari argumen argumen hukum atas patut ditarik kesimpulan sebagai berikut: tidak ada aturan yang jelas tentang siapakah lembaga negara yang bisa maju menjadi pihak dalam perkara skin hadapan mahkamah konstitusi. tidak adanya aturan itu berarti menyerahkan keputusannya kepada mekanisme persidangan dan pemeriksaan perkara mahkamah konstitusi sendiri. lembaga negara yang bisa maju hadapan mahkamah konstitusi seharusnya tidak semata mata lembaga negara (state organ), namun adalah lembaga yang kewenangannya diberikan oleh undang undang dasar, atau lebih tepat disebut organ konstitusi (constitutional organ). para pihak dalam perkara guo adalah organ konstitusi karena keberadaan dan kewenangannya diatur dalam uud termasuk sebagai organ konstitusi adalah pemohon yang antara lain dalam uud secara eksplisit disebut mempunyai kewenangan sebagai kepala pemerintah daerah (eksekutif daerah), yang dengan demikian patut diartikan memberikan kewenangan legislatif daerah kepada dprd bekasi memohon ii): samping tentunya kewenangan yang melekat pada pemohon dan memohon iii selaku unsur pemerintahan daerah. . lebih lebih sampai saat ini dprd kabupaten bekasi tidak pernah memberhentikan pemohon dari jabatannya sebagai bupati wakil bupati bekasi sebagaimana diungkapkan memohon iii dalam sidang pemeriksaan mahkamah konstitusi dalam perkara nomor skin iv dengan demikian terbukti tindakan memohon yang memberhentikan pemohon dari jabatannya tanpa ada keputusan dari dprd tersebut telah melanggar undang undang dasar jo. undang undang nomor tahun bahwa pemberhentian bupati wakil bupati selaku kepala pemerintahan daerah tanpa melalui mekanisme pemberhentian oleh dprd hanya bisa dilakukan oleh memohon apabila bupati wakil bupati bekasi, atau melakukan perbuatan makar atau perbuatan lainnya yang dapat memecah belah negara kesatuan republik indonesia, berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (eintracht van gewisjde) sebagaimana diatur dalam dan undang undang nomor tahun dan jo. undang undang nomor tahunmakar dan atau perbuatan lain sengketa kewenangan konstitusional dalam perkara guo terjadi ketika memohon menyalahgunakan kewenangan konstitusionalnya untuk memberhentikan pemohon namun justru secara tidak demokratis, dan akibatnya mengganggu pelaksanaan kewenangan konstitusional pemohon. sengketa kewenangan konstitusional lebih jauh terjadi ketika memohon iii membiarkan kewenangannya untuk ikut serta dalam pemberhentian pemohon diambil alih begitu saja oleh memohon ii, yang sekali lagi pembiaran oleh memohon iii itu menyebabkan kewenangan konstitusional pemohon terganggu. mahkamah konstitusi mempunyai yurisdiksi atas perkara guo, yang bukan sengketa tun karena, memohon iii tidak punya keputusan bebas (diskresi) ketika memberhentikan pemohon, mengandung unsur sengketa antara organ konstitusi, yang lebih tepat diselesaikan hadapan mahkamah konstitusi, yurisdiksi mahkamah konstitusi semakin jelas karena ada unsur sengketa antara pemerintah pusat memohon ii) dengan pemerintahan daerah pemohon) atau antara pemerintahan daerah pemohon dan memohon iii) yang beberapa negara merupakan yurisdiksi mahkamah konstitusi untuk memeriksa perkaranya. bahwa memohon pada persidangan tanggal mei mengajukan ahli yang semuanya bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut: ahli harun kamil, s.h. bahwa latar belakang proses dan kesimpulan akhir amandemen undang undang dasar negara republik indonesia tahun terkait dengan khususnya tentang masalahbahwa mengenai lembaga negara itu sendiri satu satunya tercantum dalam undang undang dasar republik indonesia tahun lembaga negara yang dimaksud menurut kesepakatan saat itu adalah lembaga negara yang berada pusat, jadi dari awal pembicaraan kita sudah membedakan antara lembaga yang namanya pemerintahan pusat dan pemerintahan daerah, kita juga berangkat dari pemikiran bahwa pemisahan kekuasaan itu adalah kekuasaan yang namanya eksekutif, yudikatif dan legislatif, maka bicara tentang masalah tingkat pusat dan daerah yang kita sepakati pada waktu itu pengertian lembaga negara adalah organ yang mengurus secara nasional yang kedudukannya tidak berada bawah organ lain. ahli li: hamdan zelda, s.h., m.h. bahwa undang undang dasar negara republik indonesia tahun tidak memberikan definisi atau penyebutan secara tegas mengenai lembaga negara, tiada penegasan ini haruslah dilihat dalam alam pikir dan pemahaman yang berkembang pada saat undang undang dasar itu dirumuskan. para perumus undang undang dasar itu sangat terpengaruh oleh pemahaman mengenai lembaga negara sebelumnya: jadi lembaga negara yang dipahami adalah lembaga negara dalam kerangka yang dikenal sebelumnya baik lembaga tinggi negara dan lembaga tertinggi negara. namun demikian satu satunya istilah lembaga negara dalam undang undang dasar ini hanya ditemukan dalam undang undang dasar negara republik indonesia tahun bahwa lembaga negara yang dimaksud khusus dalam undang undang dasar negara republik indonesia tahun adalah lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh undang undang dasar, yaitu lembaga negara atau alat kelengkapan negara dalam pemahaman selama ini pada tingkat pusat atau tingkat nasional yang tidak merupakan bagian, bahwa yang dimaksud kewenangan yang diberikan oleh undang undang dasar negara republik indonesia tahun adalah kewenangan yang secara tegas tertulis dan eksplisit berikan oleh undang undang dasar negara republik indonesia tahun tidak menggunakan istilah kewenangannya diberikan oleh konstitusi, karena bisa jauh dan meluas dalam kewenangan kewenangan yang lain dari undang undang: jadi kewenangan yang dilahirkan oleh undang undang walaupun oleh kewenangan konstitusional bukan pengertian uud ahli iii: drs. slamet effendy yusuf, si. bahwa yang dimaksisalnya yang berkaitan dengan lembaga lembaga pemegang kekuasaan, yaitu drp, presiden, ma, dpd, mpr, bpk dan mk. jika kita bicara dari sudut kekuasaan yang dimiliki, adalah kekuasaan pemerintah negara ada presiden, kekuasaan pembentuk undang undang ada dpr, kekuasaan kehakiman ada dan mk, sehingga kami ingin mengatakan bahwa pada waktu itu timbul satu pemikiran kalau nanti misalnya ada sengketa antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, atau pemerintah daerah dengan pemerintah daerah, mahkamah akan kewalahan, oleh karena itu perlu dibatasi. dengan demikian lembaga negara dimaksud adalah lembaga negara yang kewenangannya sudah diberikan oleh undang undang dasar, bahwa pemohon disamping menghadirkan ahli dalam persidangan pada tanggal mei juga menyerahkan keterangan ahli secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut: keterangan tertulis ahli prof. dr. kentang magna, s.h.,m.h. mengenai kewenangan mahkamah konstitusi berkenaan dengan objek sengketa (permohonan skin dari bupati wakil bupati bekasi). seperti diketahui, menurut, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh undang undang dasar . adapun subjek sengketa dalam kasus ini, yaitu: bupati wakil bupati kabupaten bekasi, selaku pemohon. presiden r.i, selaku memohon mendagri, selaku memohon ii. dprd kabupaten bekasi, selaku memohon iii sedangkan objek sengketanya, pemohon keberatan atas: tindakan memohon yang memberhentikan pemohon sebagai bupati kabupaten bekasi dengan menerbitkan surat keputusan mendagri dan wakil bupati kabupaten bekasi dengan surat keputusan mendagri tindakan memohon iii yang mengeluarkanalam hubungan ini, berwenang tidaknya mahkamah konstitusi memutus perkara yang menjadi objek sengketa sini, tergantung dari: apakah ada sengketa kewenangan negara. apakah para pihak memenuhi syarat sebagai lembaga negara. apakah lembaga negara dimaksud, kewenangannya diberikan oleh undang undang dasar. berkenaan dengan hal tesebut atas, maka mohon perhatian terhadap ketentuan dan dan . dan menteri menteri itu diangkat dan diberhentikan oleh presiden setiap menteri membidangi urusan tertentu dalam pemerintahundang undang nomor tahun tentang pemerintah daerah, menyatakan kepala daerah dan atau wakil kepala daerah berhenti karena meninggal dunia, permintaan sendiri:tidak lagi memenuhi syarat, melanggar sumpahjjanji jabatan tidak melaksanakan kewajiban dan atau melanggar larangan dprd menyelenggarakan rapat paripurna,memperhatikan fakta hukum yang terurai dan dimuat dalam peraturan peraturan perundangan undangan, maka berdasarkan ketentuan undang undang dasar negara republik indonesia tahun jo. sampai dengan undang undang nomor tahun tentang pemerintahan daerah jelas telah diatur mekanisme pemberhentian bupati secara limitation sedangkan produk hukum yang diterbitkan oleh memohon jelas bertentangan dengan peraturan perundangan tersebut, sehingga karenanya telah menimbulkan sengketa kewenangan negara: berdasarkan ketentuan ketentuan dan undang undang dasar negara republik indonesia tahun para pihak jelas telah memenuhi syarat sebagai lembaga negara, dengan catatan bahwa kelembagaan negara mendagri melekat pada lembaga negara presiden (tidak berdiri sendiri). berdasarkan ketentuan dan undang undang dasar negara republik indonesia tahun terbukti bahwa para pihak sebagai lembaga negara kewenangannya diberikan oleh undang undang dasar. dengan demikian, maka mahkamah konstitusi berwenang memeriksa perkara menjadi objek sengketa. mengenai kedudukan hukum legal standing) bupati wakil bupati. kedudukan (keberadaan dan kewenangan) kepala daerah (hanya kepala daerah tanpa wakil), diatur dalam undang undang dasar negara republik indonesia tahun atas dasar itu, kepala daerah merupakan lembaga negara". undang undang dasar negara republik indonesia tahungenai kewenangan konstitusional presiden untuk memberhentikan bupati wakil bupati bekasi. mengacu pada undang undang nomor tahun dan huruf maka presiden memiliki kewenangan untuk memberhentikan gubernur wakil gubernur, bupati wakil bupati, walikota wakil walikota. tetapi dalam huruf dan undang undang nomor tahun tidak jelas bagaimana prosedur tata cara pemberhentiannya. mengenai kewenangan dprd kabupaten bekasi dalam membahas dan menetapkan apbd tanpa melibatkan bupati wakil bupati. ketentuan dan undang undang dasar negara republik indonesia tahuntolak dari ketentuan huruf undang undang nomor tahun kepala daerah mempunyai tugas dan wewenang "menetapkan peraturan daerah yang telah mendapat persetujuan bersama dprd". huruf undang undang nomor tahun kepala daerah mempunyai tugas dan wewenang "". huruf undang undang nomor tahun dprd mempunyai tugas dan wewenang: "membentuk peraturan daerah yang dibahas dengan kepala daerah untuk mendapat persetujuan bersama". (jo huruf undang undang nomor tahun dprd kabupaten kota mempunyai tugas dan wewenang: "membentuk peraturan daerah yang dibahas dengan bupati walikota untuk mendapat persetujuan bersama"). huruf undang undang nomor tahun dprd mempunyai tugas dan wewenang: "membahas dan menyetujui rancangan peraturan daerah tentang apbd bersama dengan kepala daerah" (jo huruf undang undang nomor tahun dprd kabupaten kota mempunyai tugas dan wewenang menetapkan apbd kabupaten kota bersama sama dengan bupati walikota). melalui ketentuan ketentuan tersebut, dapat diketahui bentuk peraturan tentang apbd adalah peraturan daerah. perda ditetapkan oleh kepala daerah setelah mendapat persetujuan bersama dprd. perda apbd, selalu harus berasal dari kepala daerah pemda. hal ini sejalan dengan ketentuan uud 'ruu apbn diajukan oleh presiden untuk dibahas bersama dpr". dengan demikian, bagaimana mungkin dprd kabupaten bekasi dapat membahas dan menetapkan apbd tanpa melibatkan bupati wakil bupati. mengenai sah tidaknya produk hukum yang dibahas dan ditetapkan dprd kabupaten bekasi tanpa melibatkan bupati wakil bupati. sehubungan dengan adanya produk hukum (dalam bentuk perda) yang dibahas dan ditetapkan dprd kabupaten bekasi tanpa melibatkan bupati wakil bupati, adalah "batal demi hukum" (van rechtswegenietig'). artinya, peraturan perundang undangan tersebut (yaitu dalam hal ini perda apbd kabupaten bekasi), dianggap tidak pernah ada dan segala akibatnya batal secara hukum, karena tidak dibuat oleh badan pejabat yang berwenang (yaitu kepala daerah bupati dan dprd), sehingga tidak memenuhi syarat dasar yuridis. huruf dan undang undang nomor tahun yaitu): mengajukan rancangan peraturan daerah, keterangan tertulis ahli prof. dr. harun afraid: mengenai mendagri tidak berwenang memberhentikan bupati. soal pemberhentian kepada daerah diatur dalam undang undang nomor tahun tentang pemerintahan daerah, bab iv, bagian keempat, paragraf keempat. yang menyebutkan dasar pemberhentian (entslagsgronden) sebagaimana dinyatakan dalam huruf s d. undang undang ini mulai berlaku tanggal oktober secara yuridis tidak bisa dibenarkan adanya alasan tambahan, karena sudah diatur secara limitation dalam ketentuan tersebut atas, kecuali melalui perubahan undang undang. pemberhentian kepala daerah dengan alasan melanggar sumpah'janji jabatan (dasar pemberhentian huruf atau tidak melaksanakan kewajiban (dasar pemberhentian huruf dilakukan berdasarkan putusan mahkamah agung atas pendapat dpr daerah. pendapat dpr daerah sebagaimana dimaksud dalam butir atas, diputuskan dalam rapat paripurna dpr daerah yang dihadiri oleh sekurang kurangnya jumlah anggota dpr daerah yang bersangkutan (kuorum sidang) dan putusan diambil dengan persetujuan sekurang kurangnya jumlah anggota yang hadir (kuorum pengambilan putusan). jika mahkamah agung mengabulkan permintaan dpr daerah dan memutuskan bahwa kepala daerah memang terbukti melanggar sumpah janji jabatan dan atau tidak melaksanakan kewajiban, maka tindak lanjutnya ialah dpr daerah mengusulkan pemberhentian kepala daerah kepada presiden, yang berwenang memberhentikan kepala daerah (wewenang ini tidak bisa didelegasikan). usul dimaksud dalam butir atas, diputuskan dalam rapat paripurna dpr daerah yang dihadiri oleh jumlah anggota (kuorum sidang) dan disetujui oleh jumlah anggota yang hadir (kuorum putusan).terlebih lagi, kewenangan pemberhentian kepala daerah wakil kepala daerah berada pada memohon sebagaimana telah diuraikan pada bagian terdahulu. itu pun bisa dilakukan oleh memohon apabila memenuhi syarat syarat yang ditentukan dalam undang undang sebagaimana ditentukan atas. memohon sendiri tidak dapat memberhentikan pemohon hanya berdasarkan pada putusan ri, apalagi memohon ii. oleh karena kewenangan hanya berada pada memohon maka sudah seharusnya memohon mengoreksi tindakan memohon yang merupakan pembantu dari memohon selain itu seluruh tindakan dari memohon merupakan tanggung jawab dari memohon karenaerbunyibahwa menurut memohon dalam sidang pemeriksaan pendahuluan mahkamah konstitusi dalam perkara nomor skin pada tanggal maret tindakan memohon yang memberhentikan pemohon didasarkan atas putusan mahkamah agung republik indonesia ri ) nomor k tun yang pada pokoknya membatalkanbukti pemohon menilai tindakan untuk memeriks(g)yang menyebutkan bahwa keputusan panitia pemilihan, pemberhentian kepala daerah luar kedua alasan tersebut atas, tidak perlu melibatkan mahkamah agung. apakah menteri dalam negeri berwenang memberhentikan bupati? tidak!, karena yang berwenang ialah presiden dan tidak ada aturan hukum (legal rule, rechtsregel) yang membolehkan presiden untuk mendelegasikan kewenangan tersebut. ada (enam) dasar pemberhentian kepala daerah (entslagsgronden) yang tercantum dalam undang undang nomor tahun tentang pemerintahan daerah. apakah presiden dapat mendelegasikan kewenangan memberhentikan bupati kepada menteri dalam negeri? sudah dijawab atas. apakah keputusan menteri dalam negeri memberhentikan bupati wakil bupati bekasi masa jabatan yaitu drs. h.m. saleh manaf drs. sholihin sari, masing masing dengan s.k. nomor tahun tanggal januari dan s.k. nomor tahun tanggal januari merupakan tindakan hukum tata usaha negara? bukan!, karena soal pengisian jabatan, d.p. penunjukan pemangku jabatan (aanwijzing der ambtsdragers) termasuk dalam bidang hukum tata negara (vide ggemann, het staatsrecht van indonesie (cet. ke hal. bahwasanya soal pemberhentian atau kehilangan jabatan (ambtsverlies) termasuk dalam bidang hukum tata negara, lihat ggemann, over theories van een selling staatsrecht penerbit saksama, hal.lasa tanggal mei yang pada pokoknya sesuai dengan permohonan yang diuraikan atas,dan kedudukan hukum (legal standing)pemohon dalam permohonannya mendalilkan telah terjadi sengketa kewenangan lembaga negara antara pemohon dengan memohon memohon ii, dan memohon iii. pemohon mendalilkan bahwa pemohon ataupun memohon memohon ii, dan memohon iii adalah lembaga negara yang kedudukannya diatur oleh undang undang dasar negara republik indonesia tahun (selanjutnya disebut uud sengketa kewenangan lembaga negara tersebut disebabkan oleh, dan tindakan memohon iii menetapkan keputusan dprd kabupaten bekasi nomor kep dprdsamping itu, menurut pemohon, memohon seharusnya mengoreksi tindakan memohon karena memohon merupakan pembantu memohondan uud menimbang bahwa selain mendalilkan telah terjadi sengketa kewenangan antara pemohon dan para memohon sebagaimana diuraikan atas, pemohon juga mengajukan permohonan provisi. terhadap permohonan tersebut, mahkamah berpendapat bahwa oleh karena permohonan provisi dimaksud berkait dengan permohonan pokok, maka permohonan provisi tersebut akan dipertimbangkan bersama sama dengan pertimbangan tentang permohonan pokok, menimbang, untuk memperkuat dalilnya bahwa telah terjadi sengketa kewenangan antara pemohon dengan memohon memohon ii, dan memohon iii, pemohon samping mengajukan dasar dasar alasan bahwa baik pemohon maupun para memohon adalah lembaga negara, mengajukan juga ahli ahli yang terdiri atas: prof. dr. muhammad raas rasyid, m.a.: topo santoso, s.h., m.h.: denny indralaya, s.h., ll.m., ph. dalam keterangannya sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara atas, ketiga ahli tersebut pada intinya menyatakan bahwa para memohon adalah lembaga negara atau menyatakan bahwa dalam sengketa antara pemohon dan para memohon, mahkamah konstitusi mempunyai kewenangan untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara guo, menimbang bahwa atas permohonan pemohon tersebut para memohon telah didengar pendapatnya dalam persidangan yang pada dasarnya mendalilkan bahwa pemohon dan memohon bukanlah lembaga negara dan permohonan yang diajukan pemohon adalah murni sengketa tata usaha negara dan bukan sengketa kewenangan lembaga negara sebagaimana dimaksud dalam uud sementara itu, memohon mendalilkan bahwaadalah untuk melaksanakan putusan mahkamah agung nomor k tun ber. samping menyampaikan dalil dalilnya sendiri, memohon juga mengajukan ahli ahli dalam persidangan untuk didengar keahliannya, yaitu: harun kamil s.h.: hamdan zelda, s.h., m.h.: drs. slamet effendy yusuf, si.: keterangan lengkap ketiga ahli tersebut telah diuraikan dalam duduk perkara atas. pada intinya, para ahli tersebut menyatakan bahwa bupati bukanlah lembaga negara sebagaimana dimaksud oleh uud atas kedudukan ketiga ahli tersebut pemohon berkeberatan karena ketiganya adalah anggota panitia hoc mpr yang terlibat dalam perubahan uud sehingga seharusnya kedudukannya adalah sebagai saksi dan bukan ahli. terhadap keberatan pemohon tersebut, mahkamah berpendirian bahwa yang dimaksud dengan, sebagaimana diatur dalam angka peraturan mahkamah konstitusi nomor pmk menimbangdengan adanya permohonan pemohon, mahkamah memandang perlu untuk mempertimbangkan terlebih dahulusebagaimana dimaksud oleh 24c uud kemudian barulah dapat ditetapkan apakah memang benar permohonan pemohon termasuk dalam pengertian sengketa kewenangan lembaga negara, sehingga: menimbang bahwa untuk menentukan pengertianperlu terlebih dahulu mempertimbangkan dasar dasar mengapa proses peradilan dibutuhkan dalam penyelesaian sengketa kewenangan lembaga negara sebagaimana dicantumkan dalam uud kebutuhan untuk menyediakan prosedur penyelesaian sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh undang undang dasar tersebut timbul karena kekuasaan kenegaraan didistribusikan secara fungsional yang pelaksanaannya dilakukan oleh lembaga yang ditetapkan oleh undang undang dasar. kekuasaan yang diberikan kepada lembaga negara tersebut sifatnya saling membatasi antara yang satu dengan yang lain (checks and balances). setelah mengalami perubahan, uud tidak mengenal lagi lembaga tertinggi negara sebagai pelaksana sepenuhnya kedaulatan rakyat. dengan demikian, tidak ada lagi lembaga negara yang kedudukannya lebih tinggi yang keputusannya dapat dijadikan rujukan untuk menyelesaikan sengketa kewenangan antar lembaga negara, menimbang bahwa undang undang dasar, samping sebagai sumber hukum yang tertinggi karena memuat norma norma hukum yang mendasar bagi penyelenggaraan negara, juga mengatur mekanisme hubungan antar lembaga negara. aturan tentang mekanisme kerja yang terdapat dalam undang undang dasar tersebut harus berjalan sebagaimana ditentukan oleh undang undang dasar. apabila terdapat komponen dalam mekanisme tersebut yang tidak berfungsi sebagaimana mestinya, yang salah satu sebab antaranya adalah karena adanya lembaga negara yang bertindak luar kewenangannya, maka hal tersebut perlu dikembalikan pada mekanisme yang seharusnya. koreksi hukum terhadap konstitusionalitas mekanisme tersebut dilakukan oleh lembaga peradilan tersendiri yaitu mahkamah konstitusi melalui putusannya dengan maksud untuk menghindari penyelesaian yang semata mata bersifat politis yang didasarkan atas kekuasaan belaka. selain itu, karena mekanisme yang terkandung dalam konstitusi terbentuk oleh norma norma hukum yang terdapat dalam konstitusi, maka fungsi mahkamah konstitusi untuk mengoreksi penggunaan wewenang yang diberikan oleh undang undang dasar kepada lembaga negara supaya digunakan sesuai dengan konstitusi, adalah termasuk dalam pengertian tugas mahkamah konstitusi dalam menjaga dan menegakkan konstitusi. dalam menetapkan apakah mahkamah konstitusi mempunyai kewenangan untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan guo serta menetapkan apakah pemohon mempunyai kedudukan hukum (legal standing) dalam permohonan guo, mahkamah mendasarkan pendapatnya tentang pengertian sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh undang undang dasar pada pertimbangan tersebut atas, menimbang bahwa dalam setiap undang undang dasar, hal utama yang perlu diatur adalah kewenangan kewenangan kenegaraan dan kemudian kewenangan tersebut diberikan kepada organ atau lembaga negara tertentu. aspek lembaga negara baru menjadi relevan setelah lembaga negara tersebut diberi kewenangan. sebagai contoh, amerika kekuasaan legislatif dilaksanakan oleh kongres, inggris kekuasaan legislatif dilaksanakan oleh @been ratu) dalam parlemen yang terdiri atas house commons dan house lords, sedangkan indonesia kekuasaan legislatif diberikan kepada dpr. adalah suatu keniscayaan bahwa kewenangan tersebut memerlukan organ yang melaksanakan sehingga hubungan antara kewenangan dan organ pelaksananya sangat erat bahkan dapat dikatakan tidak terpisahkan. dengan perspektif sebagaimana tersebut atas, maka rumusan sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh undang undang dasar haruslah dipahami bahwa yang merupakan inti dalam rumusan tersebut adalah persoalan kewenangan . dengan demikian, menurut rumusan tersebut atas, object itis dari sengketa kewenangan sebagaimana dimaksud adalah kewenangan tentang hal apa . sedangkan, tentang siapa pemegang kewenangan" tersebut atau siapa yang diberi kewenangan akan dilihat dalam ketentuan undang undang dasar. adanya kata lembaga negara dalam uud harus dimaknai tidak terpisahkan dengan kewenangan yang diberikan oleh undang undang dasar ., penempatan kata sengketa kewenangan sebelum kata lembaga negara"pengertiannya akan menjadi lain apabila perumusan uud tersebut berbunyi, .sengketa lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh undang undang dasar dan tidak menjadi penting tentang objek sengketanya. sehingga, apabila demikian rujukannya, maka sebagaiyang demikian menurut mahkamah bukanlah maksud dari uud karena, apabila dirumuskan .menimbang bahwa kata lembaga negara terdapat dalam uud sehingga mahkamah harus menetapkan lembag : menimbang bahwa dan uuk. ketentuan ini dimaksudkan sebagai hukum acara yang memungkinkan pemeriksaan sengketa kewenangan dimulai atau dibuka mahkamah konstitusi karena dengan demikian ada pihak yang lebih dahulu mengajukan permohonan. mahkamah tidak dapat atas inisiatif sendiri memeriksa perkara sengketa kewenangan lembaga negara dan ketentuan tersebut atas tidak mengubah hakikat kewenangan yang dimiliki oleh mahkamah untuk hanya memeriksa sengketa kewenangan lembaga negara atas dasar apa yang disengketakan (object itis) dan bukan kewenangan untuk memutus sengketa karena pihak yang bersengketa (subject itis). hal tersebut telah diuraikan dalam pendapat mahkamah sebelumnya, menimbang bahwa dengan dasar pemikiran atas mahkamah baru dapat menetapkan apakah permohonan pemohon termasuk dalam pengertian sengketa kewenangan lembaga negara sebagaimana dimaksudkan oleh uud sehingga mahkamah berwenang untuk memutus permohonan guo: pokok perkara menimbang bahwa object itis dari permohonan pemohon adalah:, kewenangan memohon iii menetapkan keputusan dprd kabupaten bekasi nomor kep dprimbang bahwa pemohon mendalilkan memohon dalam penerbitan (dua) surat keputusan tersebut atas telah melakukan tindakan yang melampaui kewenangannya (ultra vires) sebagaimana ditentukan dalam konstitusi karena tindakan tersebut nyata nyata dilakukan tanpa alasan dan tanpa melalui mekanisme pemberhentian yang sah sebagaimana diatur dalam dan uud juncto sampai dengan nomor tahun menimbang bahwa pemohon mendasarkan kewenangan pemberhentian bupati dan wakil bupati pada dan uud namun mahkamah berpendapat bahwa substansi kedua tersebut tidak berkaitan secara langsung dengan kewenangan pemberhentian terhadap pemohon.dalam menafsirkan kewenangan yang diberikan oleh undang undang dasar, ahli prof. dr. muhammad raas rasyid, m.a. dalam persidangan menyatakan bahwa kewenangan konstitusional bukan hanya terbatas pada referensi yang tertulis pada undang undang dasar, tetapi pada seluruh undang undang yang merupakan turunan dari pada undang undang dasar. sedangkan, ahli denny indralaya, s.h., ll.m., ph. menyatakan bahwa kewenangan konstitusional adalah kewenangan yang langsung dari undang undang dasar ataupun diturunkan dari undang undang dasar. terhadap pendapat dua ahli yang menyatakan bahwa kewenangan turunan dari undang undang dasar atau undang undang yang diturunkan dari undang undang dasar termasuk dalam pengertian kewenangan yang diberikan oleh undang undang dasar,baik pusat maupun daerah, mengenai hasil pemilihan umum (in cast) tidak termasuk dalam pengertian keputusan tata usaha negara kun).merupakan satu rangkaian kesatuan utuh yang tidak dapat dipisahkan dari proses pemilihan bupati dan wakil bupati bekasi masa jabatan yang menjadi tugas, wewenang, dan tanggung jawab dprd kabupaten bekasi, sehingga termasuk dalam ruang lingkup politik dari suatu badan legislatif yang tidak dapat diperiksa, diadili, serta diputus oleh peradilan tata usaha negara sebagaimana diatur dalam huruf (g) undang undang nomor. tahun jo. undang undang nomor tahun selain itu dasar bahwa peradilan tata usaha negara ptun) tidak berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus hasil suatu pemilihan yang bersifat umum dipertegas dengan adanya yurisprudensi sebagaimana tertuang dalam putusan nomor k tun tertanggal agustus yang menyatakan: bahwa pemilihan kepala desa pilkades) merupakan perbuatan perbuatan hukum yang termasuk dalam ruang lingkup politik dan didasarkan pada pandangan pandangan politis para pemilih maupun yang dipilih. hasil pilkades juga merupakan hasil dari suatu pemilihan yang bersifat umum lingkungan desa yang bersangkutan, oleh karenanya keputusan hasil pilkades tidak termasuk pengertian kun menurut undang undang nomor tahun vide huruf (g) undang undang nomor tahun ) . dengan demikianyang didasarkan pada dan merupakan tindak lanjut dari keputusan dprd nomor kep dprd2003 bertanggal desember secara jelas merupakan produk hukum badan legislatif sebagai representasi dari keinginan atau suara rakyat (vox populi vox deilsuara rakyat adalah suara tuhan), sehingga luar kewenangan memohon untuk memeriksa dan menghadirinya. terhadap kesalahan dan kekeliruan ini, pemohon telah mengajukan upaya hukum peninjauan kembali terhadap putusan nomor yang telah didaftarkan kepaniteraan dengan nomor registrasi pk tun , namun tidak seluruh kewenangan yang berada dalam undang undang karena diturunkan dari undang undang dasar dengan serta merta termasuk dalam pengertian yang kewenangannya diberikan oleh undang undang dasar sebagaimana dimaksud oleh uud pembuat undang undang berdasarkan undang undang dasar, diberi wewenang membentuk lembaga negara dan memberi kewenangan terhadap lembaga negara yang dibentuknya tersebut, namun apabila pembentukan lembaga negara dan pemberian kewenangan kepada lembaga negara sebagaimana ditetapkan dalam undang undang bertentangan dengan undang undang dasar, mahkamah dapat melakukan pengujian materiil undang undang sedemikian terhadap uud samping itu, pembentuk undang undang dapat juga membentuk lembaga negara dan memberikan kewenangan kepada lembaga negara itu, walaupun tidak diperintahkan oleh uud dengan demikian, tidak setiap kewenangan yang diberikan oleh undang undang harus dimaknai sebagai kewenangan yang diperintahkan oleh undang undang dasar, menimbang bahwa dalil pemohon yang menyatakan memohon telah melakukan tindakan yang melampaui kewenangannya (ultra vires) menurut mahkamah tidaklah dapat diuji secara langsung dengan dan uud tetapi berdasarkan sampai dengan nomor tahun ketentuan yang terdapat dalam dan uud bukanlah sebuah ketentuan yang memberi kewenangan kepada gubernur, bupati, dan walikota, tetapi adalah norma undang undang dasar yang mengikat kepada pembuat undang undang dalam mengatur pemilihan gubernur, bupati, dan walikota agar pemilihan kepala daerah tidak dilakukan secara penunjukan atau pengangkatan, melainkan dengan cara demokratis yaitu melalui pemilihan langsung ataupun pemilihan melalui lembaga perwakilan. pembuat undang undang oleh undang undang dasar diberi kewenangan penuh untuk memilih salah satu cara. dengan demikian, mahkamah berpendapat bahwa dan uud tidak merupakan dasar atau sumber kewenangan dari kepala daerah baik kewenangan pokok, kewenangankepala pemerintah daerah provinsi, kabupaten, dan kota: menimbang, terhadap dalil pemohon yang menyatakan bahwa pemberhentian yang dilakukan oleh menteri dalam negeri adalah bertentangan dengan prinsip contrary actus, mahkamah berpendapat prinsip tersebut haruslah diterapkan secara terbatas, yaitu pada saat melakukan penafsiran terhadap ketentuan yang tidak secara jelas mengatur tentang tata cara pemberhentian kepala daerah. samping itu, memang nyata nyata dimaksudkan sebagai norma tentang tata cara pemilihan saja dan tidak mengatur tentang pemberhentian gubernur, bupati, dan walikota. ketentuan yang mengatur alasan dan tata cara pemberhentian kepala pemerintah daerah diserahkan kepada pengaturan undang undang. uud menjadi salah satu dasar hukum pembentukan undang undang nomor tahun khusus yang berkaitan dengan tata cara pemilihan kepala pemerintah daerah, namun bukan satu satunya dasar hukum untuk menentukan alasan pemberhentian kepala pemerintah daerah. samping pemberhentian dengan cara demokratis yang melibatkan dprd, undang undang secara demokratis dapat menambahkan cara lainnya yang mempunyai alasan yang rasional dan konstitusional, yaitu uud untuk memberhentikan kepala pemerintah daerah sebagaimana dijabarkan dalam undang undang nomor tahun yang berbunyi:demikian pula undang undang nomor tahun yang berbunyi,dengan demikian, prinsip contrary actus tidak ada relevansinya dengan pemberhentian, karena alasan pemberhentian merupakan masalah hukum. sehingga, mekanisme pemberhentiannya pun harus mengikuti proses hukum sebagaimana diatur dalam sampai dengan undang undang nomor tahun oleh karena itu, mahkamah berpendapat bahwa tindakan memohon tidak berhubungan dengan prinsip contrary actus, menimbang bahwa pemohon menyatakan tindakan memohon melampaui kewenangannya (ultra vires) karena pemberhentian pemohon tidak didasarkan atas ketentuan sampai dengan undang undang nomor tahun yang mengatur tentang alasan atau dasar kepala daerah berhenti dari jabatannya. sejalan dengan pendapat mahkamah atas bahwa kewenangan lembaga negara tidak cukup hanya dilihat secara tekstual tetapi juga adanya kewenangan yanguntuk melaksanakan kewenangan pokok yang pengaturannya dapat saja dimuat dalam undang undang, maka mahkamah berkesimpulan bahwa ketentuan yang terdapat dalam sampai dengan undang undang nomor tahun bukanlah merupakan kewenangan kepala daerah baik secara tekstual,yang diberikan oleh undang undang dasar. oleh karenanya, ketentuan dalam sampai dengan undang undang nomor tahun tidak dapat dijadikan sebagai dasar object itis oleh kepala daerah dalam sengketa kewenangan lembaga negara sebagaimana dimaksud dalam uud ketentuan yang terdapat dalam sampai dengan undang undang nomor tahun mengatur keterlibatan dprd dalam pemberhentian kepala daerah dengan cara memberikan kewenangan kewenangan tertentu. apabila terjadi pemberhentian kepala daerah yang tidak sesuai dengan ketentuan tersebut, seharusnya yang berkepentingan dalam persoalan pemberhentian demikian adalah dprd, bukan pemohon. dengan demikian, kewenangan tersebut tidak termasuk dalam pengertian kewenangan kepala daerah yang diberikan oleh uud sehingga apabila timbul sengketa dari pelaksanaan ketentuan sampai dengan undang undang nomor tahun maka hal tersebut bukanlah kewenangan dari mahkamah untuk memeriksa, mengadili, dan meletusnya: menimbang bahwa berdasarkan uraian tersebut atas, mahkamah berpendapat bahwa sengketa pemohon dengan memohon bukanlah sengketa kewenangan sebagaimana yang dimaksud oleh uud sehingga permohonan pemohon tidak memenuhi syarat sebagaimana dimaksud oleh uuk. oleh karena itu, permohonan pemohon tidak beralasan. menimbang bahwa pemohon mendalilkan tindakan memohon iiifebruari sudah melampaui kewenangannya dan merugikan kepentingan langsung pemohon, karena mengabaikan kewenangan pemohon yang disebutkan dalam uud juncto huruf dan huruf undang undang nomor tahun menimbang bahwa berdasarkan dalil pemohon sebagaimana tersebut atas, object itis antara pemohon dan memohon iii adalah kewenangan pemerintahan daerah untuk menetapkan peraturan daerah dan peraturan peraturan lain untuk melaksanakan asas otonomi dan tugas pembantuan sebagaimana dinyatakan dalam uud mahkamah berpendapat bahwa pemerintahan daerah adalah lembaga negara sebagaimana dimaksud oleh uud karena diberikan kewenangan oleh dan dan serta uud pemohon yang mendalilkan dalam kapasitasnya sebagai lembaga negara untuk mengajukan permohonan sengketa kewenangan lembaga negara sebagaimana dimaksud oleh uud adalah sebagai bupati bekasi. dalam hubungannya dengan kapasitas yang didalilkan yaitu bupati, uud mengatur dalamlain ketentuan tersebut, uudari ketentuan ketentuan tersebut atas yang telah jelas disebut kewenangannya adalah pemerintahan daerah yang kewenangan tersebut diberikan dalam hubungannya dengan kewenangan mengatur yang dimiliki oleh pemerintah pusat. meskipun uud menyebutkan bahwa gubernur, bupati, dan walikota adalah kepala pemerintah daerah, namun ini tidak menyebutkan apa yang menjadi kewenangan kepala pemerintah daerah dan hal ini adalah wajar karena ruang lingkup kewenangan tersebut baru dapat ditetapkan apabila perintah dan uud dilaksanakan yaitu dengan ditetapkan dalam undang undang. kewenangan kepala daerah sangatlah berkaitan dengan kewenangan pemerintahan daerah, karena kepala daerah adalah kepala pemerintah daerah, tentunya akan sangat tidak tepat apabila kewenangan kepala daerah tidak dalam rangka melaksanakan kewenangan yang dimiliki oleh pemerintahan daerah. keseluruhan kewenangan tersebut diatur dalam undang undang, yaitu undang undang yang melaksanakan dan uud adalah kewenangan yang diberikan oleh undang undang dasar kepada pemerintahan daerah dan sekaligus juga perintah kepada pembuat undang undang agar kewenangan tersebut tidak diabaikan dalam melaksanakan ketentuan dan uud dalam hubungannya dengan pembuatan peraturan daerah, kewenangan kepala pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah ditentukan dan diatur oleh undang undang. sedangkan yang dilarang oleh undang undang dasar apabila kewenangan membuat peraturan daerah sama sekali ditiadakan. pelaksanaan kewenangan tersebut tentunya akan disesuaikan dengan pelaksanaan asas otonomi dan tugas pembantuan yang diatur oleh undang undang. pembuat undang undang dapat mengatur secara berbeda tata cara pembuatan peraturan daerah yang berlaku untuk daerah provinsi, daerah kabupaten, daerah kota, dan bahkan daerah yang termasuk satuan satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa sebagaimana dimaksud oleh uud menimbang bahwa berdasarkan hal hal sebagaimana tersebut atas, mahkamah berpendapat bahwa bupati adalah organ pemerintahan yang juga lembaga negara dalam proses pembuatan peraturan daerah yang diatur dalam undang undang nomor tahun kewenangan bupati tersebut diberikan oleh undang undang, dan dalam undang undang tersebut tidak terdapat kewenangan implisit atau kewenangan yang diperlukan (necessary and proper) untuk melaksanakan kewenangan pokok bupati yang diberikan oleh undang undang dasar. dengan demikian, mahkamah berpendapat bahwa sengketa yang terjadi antara pemohon dan memohon iii bukanlaholeh uud sehingga permohonan pemohon tidak beralasan, menimbang bahwa pemohon juga mengingatkan kepada memohon untuk mengoreksi tindakan memohon dalam tindakannya menerbitkan surat keputusan yang dipermasalahkan oleh pemohon, namun pemohon tidak secara jelas menguraikan tindakan yang dimohonkan kepada mahkamah terhadap memohon sehingga permohonan menjadi kabur (obscura libel), samping itu mahkamah berpendapat bahwa memohon tidak mengoreksi tindakan memohon tidak termasuk dalam pengertian sengketa kewenangan lembaga negara sebagaimana dimaksud oleh uud oleh karenanya permohonan pemohon tidak beralasan: menimbang bahwa pemohon dalam permohonannya mengajukan putusan provisi untuk memerintahkan kepada memohon memohon ii, dan memohon iii menghentikan sementara pelaksanaan: ()) surat keputusan menteri dalam negeri nomor tahun bertanggal januari (ii) surat keputusan menteri dalam negeri nomor tahun bertanggal januari (ii) keputusan dewan perwakilan rakyat daerah kabupaten bekasi nomor kep dprd bertanggal februari terhadap permohonan provisi tersebut mahkamah berpendapat bahwa dengan telah dipertimbangkannya substansi permohonan sebagaimana tersebut atas, maka permohonan provisi tersebut tidak lagi relevan untuk dipertimbangkan, menimbang bahwa pemohon dalam permohonannya menilai bahwa tindakan mahkamah agung republik indonesia untuk memeriksa mendagri tentang pengangkatan bupati nomor tahun bertanggal januari dan mendagri tentangahkamah berpendapat bahwa terhadap dalil tersebut tidak relevan untuk dipertimbangkan dalam putusan ini, karena pemohon tidak menjadikan penilaiannya pada putusan tersebut sebagai object itis kewenangan lembaga negara guo. menimbang bahwa oleh karena object itis dalam permohonan guo bukan merupakan sengketa kewenangan sebagaimana dimaksud uud juncto uuk, sehingga permohonandengan seorang hakim konstitusi mempunyai alasan berbeda (concerning opinion) dan dua orang hakim konstitusi mempunyai pendapat berbeda (dissenting opinion) pada hari selasajulih.a.s. jayabaya, s.h., ll.m., maruarar siahaan, s.hmemohon i kuasanya, memohon il kuasanya, dan memohon iii. ketua, prof. dr. jimmy asshiddigie, s.h. anggota, dr. hartono, s.h., m.c.l. prof. h.a.s jayabaya. s.h. ll.m. maruarar siahaan, s.h. prof. dr. lica marzuki, s.h. prof. abdul mukti fadjar, s.h. m.s. achmad roestandi, s.h. dewa gede laguna, s.h., m.h. soedarsono, s.h. alasan berbeda concerning opinion) hakim konstitusi prof. dr. h.m. lica marzuki, s.h. kewenangan mahkamah bahwa menurut uud dan ditegaskan kembali dalam uucastahwa permohonan pemohon yang diajukan dalam perkara ini didalilkan sebagai sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh undang undang dasar, sehubungan dengan pemberhentikeputusan dewan perwakilan rakyat daerah kabupaten bekasioleh karena itu, merupakan suatu constitutionnel vraagstuk: apakah jabatan bupati dan wakil bupati termasuk lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh undang undang dasar? apakah bupati dan wakil bupati dapat bertindak sebagai pihak (een parti zijn) dalam sengketa kewenangan lembaga negara, menurut uud uud menetapupati sebagai kepala pemerintah daerah kabupaten merupakan penyelenggara pemerintahan daerah kabupaten, bersama dewan perwakilan rakyat daerah dprd). uud menetapkan, bahwasanywakil bupati atau wakil kepala daerah kabupaten dipilih dan dilantik bersama sama bupati atau kepala daerah kabupaten undang undang nomor tentang pemerintahan daerah). keduanya merupakan satu kesatuan jabatan publik. dprd kabupaten bekasi termasuk pihak memohon iii) dalam perkara ini. bupati, wakil bupati dan dprd adalah cast lembaga lembaga negara yang terdapat daerah. presiden memohon i), selaku pemegang kekuasaan pemerintahan negara, adalah pemerintah pusat, cast menteri dalam negeri memohon ii) selaku menteri negara uud juncto uud dijabarkan dalam angka nomor tahun tentang pemerintahan daerah adalah lembaga lembaga negara tingkat pusat. berdasarkan konstitusi dimaksud, perkara yang diajukan pemohon dapat dipertimbang. oleh karenanya, mahkamah memiliki kewenangan memeriksa dan memutus perkara ini. il. kedudukan hukum legal standing) bahwa terlepas pemohon telah diberhentikan selaku bupati wakil bupati kabupaten bekasi kepala pemerintah daerah kabupaten bekasi oleh memohon menteri dalam negeri, namun hal pemberhentian keduanya berkaitan dengan kepentingan langsung pemohon terhadap kewenangan lembaga negara yang dipersengketakan. pemohon dapat dipandang memiliki kedudukan hukum (legal standing) dalam perkara ini. ill. pokok perkara permohonan pemohon mempersoalkan hal kewenangan cast memohon menteri dalam negeri yang memberhentik,kedua surat keputusan pemberhentian yang dikeluarkan oleh memohon menteri dalam negeri) dimaksud adalah didasarkan pada keputusan peradilan yang telah berkekuatan hukum tetap (in yacht van gewijsde), yaitu putusan mahkamah agung nomor k tun tanggal juli dalam perkara pemohon kasasi, wakanda darmawijaya melawan menteri dalam negeri memohon kasasi i). drs. h.m. saleh manaf memohon kasasi ii, semula tergugat intervensi), yang kamarnya pada pokoknya menyatakan batal atau tidak sahjawai1.prof. dr. sudan arif fakrulloh, s.h., m.h., dr. muslimin abdi, s.h., m.h., era wahyuni, s.h., si., dan persela fabian, s.h., m.h., yang, berkedudukan jalan imam bonjol nomor jakarta pusat: yangi1.. sayur abubakar, s.h., dr. munir fuad, s.h., m.h., ll.m., dan today laga buanadari pemohon: mendengar dan membaca keterangan tertulis dari memohon ii: mendengar dan membaca keterangan tertulis dari pihak terkait: duduk perkara mengutip seluruh yang termuat dalam putusan sela mahkamah konstitusi nomor skin x tanggal januaripermohonan pemohon kabur obscura bellum) bahwa, menurut pemohon dalam permohonannya bahwa pemohon mengalikan bahwa perlu memberikan kesempatan kepada seluruh kekuatan politik riil aceh untuk ikut serta dalam pemilihan kepala daerah aceh agar terwujud dan demi terjadinya stabilitas, keamanan, ketentraman, dan ketertiban masyarakat. bahwa, disisi lain pemohon meminta untuk diberikan kewenangan yang tidak jelas, kewenangan mana yang diminta oleh pemohon dan dimana pengaturan tentang kewenangan tersebut. bahwa, pemohon dalam permohonan juga tidak menguraikan dan menjelas sehingga dengan demikian permohonanemohon pada poin selanjutnya. pokok permohonan bahwa, pihak terkait menolak seluruh dalil dalil pemohon, kecuali yang diakui tegas oleh pihak terkait. bahwa, setelah membaca dengan saksama dan teliti permohonan guo, maka dapat dipahami bahwa substansi permohonan guo adalah sama dengan permohonan terdahulu dengan perkara nomor php d x dimana sama sama meminta penundaan pemilukada aceh dan hal yang membedakannya hanyalah bentuk formulasi permohonannya yang dibungkus dengan nama sengketa kewenangan lembaga negara dan dalam permohonan guo juga dapat dipahami bahwa pemohon terkesan telah memposisikan diri sebagai pembela kepentingan kelompok tertentu dan hal mana jelas jelas telah memberikan kedudukan istimewa bagi kelompok tersebut, padahal menurut konstitusi jelas jelas disebutkan bahwa setiap orang punya kedudukan yang sama hadapan hukum dan untuk itu sudah seharusnya pemohon sebagai abdi negara dapat memperlakukan warga negaranya dalam kedudukan yang sama. bahwa, tidak tepat apa yang disampaikan oleh pemohon dalam butir pokok permohonannya yang menyatakan bahwa gangguan keamanan yang terjadi akhir akhir ini aceh adalah dapat menjadi penyebab terjadinya karena jelas jelas saat ini kondisi keamanan aceh masih kondusif, hal mana dapat dibuktikan, penyelenggaraan pemerintahan aceh saat ini berjalan dengan baik dan normal, pelayanan publik tetap berjalan dengan semestinya dan begitu juga dengan pelaksanaan tahapan pemilukada sampai saat ini dapat berjalan sebagaimana yang telah direncanakan dan ditetapkan oleh memohon, bahwa, tahapan pemilukada saat ini sudah memasuki penetapan calon dan nomor urut serta seluruh tahapan yang telah programa oleh memohon telah berjalan dengan baik dan pihak terkait pun selaku calon gubernur dapat mengikuti seluruh tahapan dengan baik dan begitu juga dengan calon calon lainnya baik calon bupati maupun calon walikota. bahwa, menyangkut kondisi keamanan, pihak yang berwenang terkait persoalan keamanan dalam hal ini adalah kepolisian republik indonesia sampai saat ini masih menyatakan bahwa keamanan aceh belum dinyatakan dalam keadaan bahaya atau tidak aman. bahwa, terkait adanya beberapa tindak kekerasan berupa penembakan yang terjadi akhir akhir ini aceh adalah merupakan suatu kejadian yang juga biasa terjadi wilayah lainnya indonesia dan kejadian tersebut tentunya adalah kewenangan dari polri untuk mengungkapkan dan hal ini jelas tidak terkait langsung dengan tahapan pemilukada. bahwa, tidak benar dalil pemohon dalam butir permohonannya yang menyatakan bahwa dalam hal seluruh tahapan pemilukada aceh tetap dilaksanakan sebagaimana keputusan kip nomor tahun dan tidak diikuti oleh kekuatan riil politik aceh, dapat diprediksi akan terjadinya, dengan alasan alasan sebagai berikut: bahwa, tahapan pemilukada aceh telah mengalami beberapa kali perubahan karena disebabkan adanya perbedaan penafsiran aturan hukum terkait penyelenggaraan pemilukada dimana pada awalnya memohon telah menetapkan pemungutan suara dilaksanakan pada tanggal november namun kemudian terjadi perubahan dimana pemungutan suara ditetapkan pada tanggal desember dan kemudian terjadi lagi perubahan akibat adanya putusan dari mahkamah konstitusi sendiri dimana mahkamah konstitusi dalam putusannya telah memberikan kepastian hukum bagi penyelenggaraan pemilukada aceh sebagaimana telah ditetapkan oleh memohon. bahwa, seluruh partai politik aceh dan setiap orang aceh telah diberikan hak yang sama untuk ikut serta sebagai peserta pemilukada, hal mana dapat dilihat dari dibukanya kembali pendaftaran calon berdasarkan putusan sela mahkamah konstitusi nomor php.d x namun kalau kemudian ada pihak yang tidak mau mendaftarkan diri sebagai peserta itu adalah hak dari yang bersangkutan namun jangan karena hal tersebut, maka hak hak para calon lain berjumlah ratusan terabaikan, dimana dalam konstitusi republik indonesia jelas ditegaskan bahwa setiap warga negara berkedudukan sama hadapan hukum. bahwa, partisipasi masyarakat dalam pemilukada aceh sangat besar animenya hal mana dapat dilihat dari peserta calon pemilukada sebagian besar adalah calon independen, dimana setiap calon independen telah mendapatkan dukungan riil dari masyarakat berbentuk penyerahan ktp, hal mana dapat dilihat, jumlah peserta calon independen untuk pemilihan gubernur adalah pasangan dari daud ahmad fauzi menyerahkan lembar ktp kip, setelah dilakukan verifikasi faktual yang memenuhi syarat lembar, pasangan ahmad tajuddin suriansyah menyerahkan lembar ktp dan memenuhi syarat lembar, dan pasangan irwandi yusuf muatan yunani menyerahkan ktp lembar dan yang memenuhi syarat lembar dan patut menjadi pertimbangan bahwa saat ini memohon telah menetapkan bahwa pasangan calon bupati walikota dari jalur independen, dimana jumlah dukungan yang diberikan mencapai dari jumlah pemilih aceh dan apabila ditambah dari calon gubernur maka jumlah dukungan mencapai dan hal tersebut belum dihitung dari calon yang maju melalui jalur partai atau gabungan partai dimana untuk calon gubernur diusung oleh partai demokrat, ppp, dan sira, sedangkan untuk calon bupati walikota, diberbagai daerah terdapat calon yang diusung oleh partai partai besar seperti golkar, pks, ppp, dan partai lainnya. bahwa, berdasarkan data atas maka jelas terbukti bahwa tingkat partisipasi masyarakat yang telah rela menyerahkan ktp nya sangat tinggi sebagai bentuk dukungan yang merupakan kekuatan riil politik aceh terkini. bahwa, adanya potensi gejolak politik dan keamanan aceh dengan pelaksanaan pemilukada oleh memohon adalah bukan alasan untuk melakukan penundaan pemilukada, justru dengan adanya penundaan pemilukada maka potensi konflik akan ada karena dengan penundaan maka begitu banyaknya para calon yang akan dirugikan, tentunya penundaan tersebut tidak akan begitu saja diterima oleh para calon yang notabenenya juga memiliki basis massa yang besar dan perlu diingat juga bahwa sebagian calon peserta pemilukada adalah merupakan mantan kombatan gerakan aceh merdeka dan juga merupakan kader dari partai aceh itu sendiri yang memilih maju melalui jalur independen. bahwa, masalah keamanan adalah mutlak kewenangan polri sehingga pemohon tidak punya kewenangan untuk menetapkan aman dan tidak amannya suatu daerah dan bahkan jelas jelas dikatakan oleh kapolda aceh dalam berbagai kesempatan melalui media massa bahwa keamanan aceh saat ini masih kondusif. bahwa, penyelenggaraan pemerintahan dapat berjalan dengan baik dan normal, karena setiap lembaga dalam hal ini, eksekutif dan legislatif mempunyai tugas dan wewenang masing masing dan pembagian wewenang sangatlah jelas dengan batasan yang jelas pula sehingga kekhawatiran dari pemohon akan terjadinya gangguan dalam penyelenggaraan pemerintahan tidaklah beralasan. bahwa, pemilukada aceh tidak beralasan untuk ditunda hanya karena tidak ikut sertanya salah satu partai yang memenangkan pemilu legislatif terdahulu, karena selain tidak adanya dasar hukum yang mengatur hal tersebut dan juga penundaan pemilukada yang telah berulangkali terjadi jelas jelas melanggar hak hak calon lain baik dari independen maupun partai lain sebagaimana diamanatkan dalam konstitusi republik indonesia uud bahwa, menyangkut surat dpra kepada pemohon untuk meminta pemilukada sehingga diselesaikannya gaun baru adalah bukan alasan yang berdasarkan hukum untuk melakukan penundaan pemilukada karena sampai saat ini tahapan pemilukada hampir mendekati tahap akhir dan sudah mendesak dilaksanakan dan jelas pelaksanaan pemilukada sah dilakukan berpedoman pada gaun lama, sebagaimana dinyatakan dalam putusan mahkamah konstitusi terdahulu nomor php.d ix bahwa, justru penundaan pemilukada akan sangat merugikan aceh, dengan alasan alasan sebagai berikut: jumlah kegiatan dari memohon bertambah terutama lanjutan pendaftaran pemilih pendaftaran calon. berimplikasi pada masa kerja penyelenggara bertambah dari seharusnya selama (delapan) bulan menjadi lebih dan hal ini jelas jelas telah melanggar peraturan perundang undangan. bertambahnya anggaran biaya untuk penyelenggaraan pemilukada dimana anggaran sebelumnya telah ditetapkan. berdampak pada data pemilih yang sudah ada harus dimutakhirkan kembali untuk mengakomodir pemilih baru yang telah memenuhi syarat. mengakibatkan pihak terkait dan pasangan calon lainnya yang sudah mendaftar akibat masa pendaftaran calon yang bertambah dilihat dari aspek cost politic. berdampak adanya gubernur dan untuk kepala daerah kabupaten kota dimana akan mengakibatkan kurang optimalnya penyelenggaraan pemerintahan karena punya batas batasan kewenangan dibandingkan dengan pejabat yang definitif. masa pemilukada yang berlarut larut mengakibatkan kondisi politik tidak menentu sehingga berpotensi terganggunya aktivitas pemerintahan dan masyarakat, padahal pada sisi lain pemerintah mempunyai keinginan agar seluruh pelaksanaan pemilu dan pemilukada dilaksanakan secara serentak dan bersamaan aktivitas politik tidak berulang ulang dan tidak menghabiskan cost politic yang tinggi dan tentunya tidak menyedot anggaran yang besar. bahwa, perlu ingat bersama bahwa dalam yang ruang sama ini, dengan majelis hakim yang sama ini, sebelumnya pada tanggal november dalam perkara nomor php.d ix telah memberikan putusan sela yang memerintahkan kepada memohon untuk membuka kembali pendaftaran calon peserta pemilukada dan hal ini jangan lah terulang kembali karena ketika hal ini terulang maka akan terciptanya ketidakpastian hukum dan akan menjadi preseden buruk bagi penegakan hukum itu sendiri dan tentu produk hukum majelis mahkamah konstitusi ini akan menjadi yurisprudensi yang menjadi pedoman bagi pencari keadilan kemudian hari. berdasarkan pada dalil dalil tersebut atas, pihak terkaituntuk.menteri dalam negeri dengan komisi pemilihan umum kpu) dan komisi independen pemilihan kip) aceh. skin dimaksud menurut pemohon adalah menteri dalam negeri pemohon) danahkamah telah menjatuhkan putusan sela mahkamah konstitusi nomor skin x tanggal januaritigmengenai putusan sela mahkamah konstitusi nomor skin x tanggal januari dan eksepsi dari memohon serta eksepsi pihak terkait, sebagai berikut: mengenai putusan sela mahkamah konstitusi nomor skin x tanggal januari i3. menimbang bahwa pascaputusan sela nomor skin x tanggal januari kip aceh kemudian melaksanakan putusan sela tersebut dengan membuka kembali pendaftaran bakal pasangan calon bagi pihak pihak yang belum mendaftar, i3. menimbang bahwa dalam sidang tanggal januari kip aceh menyampaikan keterangan dan permohonannya kepada mahkamah dalam surat bertanggal januari yang pada pokoknya berisi hal hal: kip aceh menerbitkan keputusan nomor tahun tentang perubahan jadwalwilayah provinsi aceh dan telah menetapkan jadwal pendaftaran dimulai tanggal januari sampai dengan tanggal januari kip aceh menerima pendaftaran bakal pasangan calon baru dalam pemilukada aceh, dimana selain bakal pasangan calon yang diusulkan oleh partai politik terdapat juga pasangan calon perseorangan, kip aceh dan kip kabupaten kota provinsi aceh pada tanggal januari melaksanakan rapat koordinasi yang keputusannya adalah menindaklanjuti putusan sela mahkamah konstitusi nomor skin x tanggal januari dengan mengubah jadwal hari pemungutan suara dan penghitungan suara yang semula dijadwalkan pada tanggal februari menjadi tanggal april sebagaimana termuat dalam berita acara nomor ba tanggal januari berdasarkan pertimbangan teknis batas waktu tujuh hari untuk pendaftaran bakal pasangan calon, melakukan verifikasi, dan penetapan pasangan calon sebagaimana diperintahkan dalam amar putusan sela mahkamah konstitusi nomor skin x tanggal januari tidak mungkin untuk dilaksanakan, i3. menimbang bahwa dalam persidangan tanggal januari memohon (kip aceh) menerangkan, setelah dilakukan simulasi pelaksanaan tahapan jadwal pemilukada pascaputusan sela mahkamah konstitusi nomor skin x tanggal januari kip kabupaten kota wilayah provinsi aceh menyatakan tidak sanggup dan tidak mampu untuk melaksanakannya baik secara teknis maupun untuk memenuhi aturan aturan yang berkaitan dengan pemilukada yang apabila dipaksakan berpotensi pemilukada wilayah provinsi aceh menjadi cacat hukum: i3. menimbang bahwa terhadap fakta sebagaimana tersebut atas, mahkamah memberi pertimbangan sebagai berikut: putusan sela mahkamah konstitusi nomor skin x tanggal januari telah menimbulkan akibat hukum yaitu memberi kesempatan kepada pihak pihak yang belum menentukan sikap hukumnya untuk mendaftarkan diri sebagai bakal pasangan calon baik yang diusulkan oleh partai politik, gabungan partai politik maupun perseorangan: sesuai fakta yang terungkap dalam persidangan ternyata terdapat beberapa bakal pasangan calon baru yang mendaftar baik yang diusulkan oleh partai politik, gabungan partai politik maupun perseorangan dan ternyata waktu (tujuh) hari yang diperintahkan mahkamah dalam putusan sela mahkamah konstitusi nomor skin x tanggal januari untuk pendaftaran, verifikasi, dan penetapan pasangan calon tidak mungkin dilaksanakan karena setelah dilakukan simulasi pelaksanaan tahapan jadwal pemilukada kip kabupaten kota wilayah provinsi aceh tidak mampu melaksanakannya baik secara teknis maupun pemenuhan aturan aturan yang berkaitan dengan pemilukada, i3., i3.9jgaun, yang menyatakan hukum hakim yara'ul khilafah yang berarti keselamatan rakyat, bangsa, dan negara adalah hukum yang paling tinggi bagi negara: i2. menimbang bahwa terhadap permohonan pemohon, memohon tidak menyampaikan keterangan lisan maupun keterangan tertulis: menimbang bahwa terhadap permohonan pemohon, memohon menyampaikan jawaban yang menguraikan sebagai berikut: dalam eksepsi kewenangan mahkamah konstitusi dan kedudukan hukum legal standing) pemohon dan memohonberdasarkan putusan mahkamah konstitusi nomor skin ix tanggal september dalam bagian pertimbangan hukum kedudukan hukum legal standing) pemohon dan memohon poin halaman sampai dengan halaman dengan merujuk ditegaskani3. menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut atas, mahkamah berpendapat segala akibat hukum yang timbul karena dijatuhkannya putusan sela mahkamah konstitusi nomor skin x tanggal januari adalah sah dan mengikat secara hukum. akan halnya pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara tanggal februari mahkamah memahami adanya kendala teknis verifikasi dan penetapan pasangan calon yang tidak dapat dilaksanakan dalam waktu (tujuh) hari sebagaimana perintah amar putusan sela mahkamah konstitusi nomor skin x tanggal januari sehingga mahkamah perlu menetapkan tenggang waktu yang patut untuk dilakukannya penundaan pelaksanaan pemungutan suara: i3. menimbang bahwa dengan mendasarkan pada fakta tersebut atas, mahkamah berpendapat, sebagai akibat hukum dijatuhkannya putusan sela mahkamah konstitusi nomor skin x tanggal januari maka kip aceh dapat menyesuaikan jadwal pemungutan suara sesuai dengan kondisi yang ada dengan memperhatikan peraturan perundang undangan yang berlaku demi terciptanya pemilukada provinsi aceh yang tidak cacat hukum serta terlaksananya pemilukada provinsi aceh yang memenuhi prinsip prinsip pemilu sebagaimana ditentukan dalam uud yaitu paling lambat april eksepsi memohon dan pihak terkait i3. menimbang bahwa memohon dan pihak terkait dalam jawabannya mengajukan eksepsi yang pada pokoknya: subject itis dan object itis permohonan pemohon tidak memenuhi syarat yang ditentukselanjutnya disebut pmk permohonan pemohon kabur karena tidak merinci secara jelas kewenangan pemohon yang diambil, dikurangi, dihalangi, diabaikan, dan atau dirugikan oleh kip aceh memohon ii), sehingga mengakibatkan kewenangan konstitusional pemohon terganggu atau berkurang, i3. menimbang bahwa terhadap eksepsi memohon dan eksepsi pihak terkait tersebut, mahkamah memberi pertimbangan sebagai berikut: kewenangan mahkamah dan kedudukan hukum (legal standing) pemohon i3. menimbang bahwa berdasarkan uud dan huruftelah menentukan hal hal yang berkaitan dengan sengketa kewenangan lembaga negara (skin) tersebut sebagai berikut: pemohon dalam skin adalah lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh uud, pemohon harus menguraikan kewenangan yang dipersengketakan, pemohon harus menyebutkan dengan jelas lembaga negara yang menjadi memohon: menimbang bahwa dalam pelaksanaan kewenangannya, mahkamah telah menegaskan pendiriannya dalam putusan mahkamah konstitusi nomor skin iv bertanggal juli junction putusan mahkamah konstitusi nomor skin iv bertanggal maret putusan mahkamah konstitusi nomor skin iv bertanggal april dan putusan mahkamah konstitusih dengan kedudukan lembaga negara yang mengajukan permohonan, yaitu kewenangan tersebut diberikan kepada lembaga negara yang mengajukan permohonan, sehingga wewenangnya mahkamah dalam mengadili permohonan guo,menimbang bahwamenimbang bahwa, menurut mahkamah, benar dalam uud setiap menteri membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan, namun tidak berarti menteri dalam perkara skin dapat serta merta menjadi pemohon, karena menteri bukan lembaga negara yang berdiri sendiri seperti dewan perwakilan rakyat, mahkamah agung, badan pemeriksa keuangan, dan sebagainya. menteri adalah pembantu presiden. dengan demikian, menurut mahkamah, meskipun menteri disebut dalam uud namun menteri tidak termasuk dalam lembaga negara yang dapat bertindak sendiri sebagai pemohon dalam skin: menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut atas, menurut mahkamah, pemohon tidak memenuhi syarat subject itis dalam skin sebagaimana ditentukan dalam uud huruf mk, pmk oleh karena itu, mahkamah tidak perlu mempertimbangkan mengenai object itis dan pokok permohonan, i3. menimbang bahwa oleh karena pokok permohonan tentang skin tidak dipertimbangkan, maka keberatan pihak terkait dalam perkara guo menjadi tidak relevan juga untuk dipertimbangkan, i3. menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan atas, mahkamah berpendapat eksepsi memohon dan pihak terkait terbukti dan beralasan menurut hukum. oleh karena itu,alasan menurut hukum, i4. mahkamah tidak berwenang untuk mengadiliguatkan putusan sela mahkamah konstitusi nomor skin x tanggal januari dengan ketentuan komisi independen pemilihan kip) aceh hanya dapat menyesuaikan tahapan pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah provinsi aceh sesuai dengan kondisi yang ada dengan memperhatikan peraturan perundang undangan yang berlaku dan pemungutan suara dilaksanakan selambat lambatnya april dalam eksepsi mengabulkan eksepsi memohon dan eksepsi pihak terkaitjumat tanggal dua puluh tujuh bulan januari tahun dua ribu dua belasmemohon ii kuasanya, dan pihak terkait kuasanya,ditegaskan bahwabahwa berdasarkan putusan mahkamah konstitusi nomor skinpertama tertera dengan jelas kalimat penempatan kata sengketa kewenangan sebelum kata tembaga negara mempunyai arti yang sangat pentingbahwa pada dasarnya materi pokok sengketa (object itis) yang diajukan oleh pemohon adalah berkaitan dengan: kewenangan menyelenggarakan pemilihan umum gubernur wakil gubernur, bupati wakil bupati serta walikota wakil walikota provinsi aceh: kewenangan untuk menunda sebagian atau seluruh tahapan pemilihan kepala daerah: bahwa object itis yang diajukan oleh pemohon bukanlah merupakan kewenangan yang diperintahkan oleh uud akan tetapi kewenangan yang tersebut pada poin huruf atas adalah perintkewenangan yang tersebut pada poin huruf diatas adalah kewenangan yang diperintahkanwakil kepala daerah. bahwadisebutkanputusan mahkamah konstitusi nomor skin tanggal maret pada bagian pendapat mahkamah poin menyebutkan dengan jelas bahwa@akun nomor tahun dan @akbahwa berdasarkan putusan mahkamah konstitusi nomor skin vi tanggal februari pada bagian pendapat mahkamah tentang kedudukan hukum (legal standing) pemohon pada halaman ditegaskan sebagai berikutdimana hal tersebut sesuai dengan keputusan mahkamah konstitusi nomor php.d ix tanggal november pada bagian pendapat mahkamah mengenai kedudukan kip poinrarkis dengan penyelenggara pemilihan umum nasional kpu) ini berarti kip aceh juga bukan sebagai lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh uud sama halnya dengan kpu provinsi daerah lain indonesia, berdasarkan uraian uraian diatas jelaslah bahwa permohonan yang diajukan pemohon tidak terpenuhi subject itis maupun object itis nya sengketa kewenangan lembaga negara, sehingga mahkamah konstitusi tidak berwenang untuk memeriksa dan memutus permohonan dimaksud dan untuk itu sudah seharusnya permohonan pemohon dinyatakan tidak dapat diterima objek permohonan kabur obscure libel) bahwa dalam permohonan yang diajukan oleh pemohon tidak merinci secara jelas kewenangan apa yang dimiliki oleh pemohon yang telah diambil, dikurangi, dihalangi, diabaikan, dan atau dirugikan oleh memohon il, sehingga mengakibatkan kewenangan konstitusional pemohon terganggu atau berkurang, sehingga permohonan pemohon tidak memenuhikhususnya huruf angka dan angka sehingga permohonan pemohon harus dinyatakan tidak dapat diterima. il. dalam pokok perkara bahwa keinginan pemohon agar semua pihak yang memenuhi syarat untuk dapat mencalonkan diri atau dicalonkan dalam pemilihan umum gubernur wakil gubernur, bupati wakil bupati serta walikota wakil walikota aceh pada dasarnya sama dengan keinginan memohon ii, sepanjang sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku negara republik indonesia. il. petit berdasarkan seluruh uraian tersebut atas, maka menyampaikan keterangan yang menguraikan, menurut butir peraturan mahkamah konstitusi nomor tahun tetang pedoman berbicara dalam sengketa kewenangan konstitusional lembaga negara pmk yang dimaksud dengan lembaga negara adalah lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh uud sedangkan butir menyatakandan selanjutnya dalam menyatakan bahwabahwa, berdasarkan uraian atas dan dikaitkan dengan pokok permohonan pemohon dimana dalam permohonannya pemohon tidak menguraikan sama sekali mengenai wewenang hak dan tugas kewajibannya sebagai lembaga negara yang diberikan oleh uud yang diperselisihkan atau terjadi perbedaan pendapat yang berkaitan dengan pelaksanaan kewenangan antara pemohon dan memohon. bahwa, pemohon dalam permohonannya hanya mempersoalkan kewenangan yang dimiliki oleh memohon saja dan dalam uraiannya pemohon hanya meminta dan tanpa menyebutkan pelaksanaan dari kewenangan dari pemohon yang diperselisihkan dengan memohon dan pemohon juga tidak menyebutkan dalam ketentuan mana diatur mengenai kewenangan untuk membuka kembali pendaftaran pasangan calon. bahwa, selain itu dalam pokok permohonannya pemohon hanya menguraikan hal hal diluar yuridis yaitu menyangkut kondisi keamanan dan potensi konflik yang akan terjadi aceh (non yuridis), tanpa sama sekali menguraikan mengenai kewenangan yang mana yang dipersoalkan dengan memohon. bahwa,bahwa, berdasarkan hal tersebut, maka jelas bahwa karena permohonan guo bukanlah sengketa kewenangan lembaga negara. berdasarkan argumentasi tersebut atas, pihak terkait memohon kepadakedudukan hukum legal standing) pemohon bahwa, dalam pmk ditetapkan tiga syarat untuk legal standing permohonan sengketa kewenangan lembaga negara, dalam perkara guo, pemohon sama sekali tidak menguraikan kewenangan konstitusionalnya yang diambil, dikurangi, dihalangi, diabaikan, dan atau dirugikan oleh lembaga negara yang lain, dalam hal ini adalah kpu memohon). bahwa, berdasarkan hal hal tersebut, maka jelas bahwa pemohon tidak mempunyai kapasitas kedudukan hukum dalam perkara guo karena tidak mampu menunjukdalam perkara guo, menyatakan permohonan pemohon tidak dapat diterima (niet ontvantkelijk verklaardel massive, pekerjaan wiraswasta alamat jalan ring road citra land wpu)) nomor manado, sulawesi utara. nama harry contoh pekerjaan pengusaha alamat jalan pasar orde baru, samping kantor lurah cahaya, kecamatan wenang, manado sulawesi utara pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah kota manado nomor urut (satu) berdasarkan surat kuasa khusus tanggal agustus memberikan kuasa kepada roll wenas dan mikel kaliber, semuanya merupakan tim pemenang pasangan del massive, se, dan harry contoh, yang beralamat sekretariat jalan piece tendean, hotel dragon, manado, nomor kpu mdo tanggal agustus memberikan. memohon, nama ir. g.s.v. lumentut, ms., mm.: alamat gp. tower belleza arteri permata hijau, jalan letjen soppeng nomor jakarta selatan nama harley a.b. mangindaan, se., mkanhp.d viii yang menguraikan sebagai berikut: bahwa pemohon adalah pasangan calon walikota dan wakil walikota manado provinsi sulawesi utara periode dengan nomor urut (satu). berdasarkan keputusan komisi pemilihan umum kota manado nomor tahun tanggal juli tentang penetapan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah kota manado menjadi peserta pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah kota manado tahun bukti keputusan komisi pemilihan umum kota manadoanado menjadi peserta pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah kota manado tahun bukti bahwa memohon adalah penyelenggara pemilihan umum kepala daerah pemilukada) kota manado, provinsi sulawesi utara berdasarkan surat keputusan komisi pemilihan umum nomor tahun bertanggal tentang pengangkatan anggota komisi pemilihan umum kota manado provinsi sulawesi utara dengan berdasarkan keputusan komisi pemilihan umum provinsi sulawesi utara nomor tahun bertanggal tentang pengangkatan dan pelantikan ke anggota komisi pemilihan umum kota manado provinsi sulawesi utara. bahwa pemohon keberatan terhadap keputusan komisi pemilihan umum kota manado nomor tahun tanggal juli tentang pelaksanaan pemilukada kota manado pada tanggal agustus bukti jadwal kampanye serta keberatan saksi bukti bahwa tahapan dan pelaksanaan pemilukada yang dilaksanakan memohon, pada tanggal agustus tersebut telah menyalahi undang undang serta dilaksanakan secara tidak jujur, tidak adil, dan praktik kecurangan serta terencana. periodepada pasangan calon calon dalam pemilukada kota manado provinsi sulawesi utara. kesalahan kesalahan dan pelanggaran pelanggaran tersebut telah menguntungkan pasangan incumbent dengan nomor urut delapan) atas nama vicky lumentut dan haley manginda. bahwa wilayah kota manado adalah wilayah otonom dengan tps yang tersebar kelurahan dengan kecamatan. bahwa kesalahan kesalahan dan pelanggaran pelanggaran terhadap peraturan perundang undangan yang terkait pemilukada yang dilakukan memohon tersebut dilakukan dengan cara: memotong waktu tahapan dan persiapan, sehingga waktunya tidak cukup dan merugikan calon. pengumuman daftar pemilih yang bersumber dari dp4 yang dimutakhirkan oleh penyelenggara pemilu banyak nama nama fiktif dan ini susun secara sistematik dan terstruktur dan sengaja sehingga banyak terdapat permasalahan, dan melanggar uud menyangkut pemilukada. penetapan dpt daftar pemilih tetap dp4, tidak melahirkan sebagaimana seharusnya oleh penyelenggara. penetapan dpt (versi tanggal juli) tanpa melalui ketentuan yang semestinya harus ada dps terdahulu. penetapan dpt (versi tanggal juli) tidak menyelesaikan masalah dan tanpa rekomendasi panas (karna masih ada yang dobel). penetapan dpt (versi juli) mencoret nama pemilih yang berhak secara sistematika memasukan nama nama fiktif dan tanpa rekomendasi panas. adanya masyarakat yang mempunyai hak pilih tetapi tidak terdaftar dalam dps maupun dpt. adanya pemilih yang terdaftar mempunyai lebih dari satu undangan dalam masa pemilihan. ada tps yang sudah mulai melakukan pencoblosan tetapi tinta belum ada dan diduga tinta yang dipakai adalah tinta palsu dimana bisa langsung hilang ketika cuci kelurahan pandu) saksi ibu roma. kelurahan kairagi ada beberapa kotak suara yang didalamnya ketabahan surat suara yang sudah color ketika dicari tidak terdaftar dalam dps dan dpt. kelurahan mapanget ada kotak suara yang segelnya telah terbuka bukti dan saksi ibu roma. dpt yang dipakai adalah dpt yang lama sehingga kurang lebih golput karena tidak ada surat undangan untuk memilih. surat panggilan undangan ada sampai (enam) orang yang sama dan memilih dalam (tiga) tps. dari semua pelanggaran pemilukada yang lakukan secara terstruktur oleh penyelenggara mengakibatkan keuntungan pada salah satu calon yang notabene adalah calon incumbent yaitu nomor urut delapan) vicky lumentut dan harley mangindaan. yang dalam penetapan pleno ppk yang ada kota manado sebagai pemenang dalam pemilukada. sejumlah nama nama bermasalah yang sengaja buat dan dimasukan dalam dpt dasar pemilih tetap). dan cara ini digunakan untuk memenangkan pasangan calon incumbent salah satu lembaran contoh terlampir. bahwa dengan beragam kesalahan dan pelanggaran secara sengaja, terencana, dan terstruktur terhadap penyelenggara pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah kota manado tahun yang dilakukan memohon dan pihak terkait dalam pemilukada manado adalah sangat mempengaruhi perolehan suara pemohon. sebagaimana telah dikemukakan diatas maka pemohon memohon mahkamah untuk memberikan keadilan bagi pemohon dengan membatalkan pelaksanaan pemilukada kota manado dan memerintahkan kpu manado untuk melaksanakan tahapan tahapan sesuai dengan uud, atau apabila majelis hakim berpendapat lain, maka mohon keputusan yang se kota manado nomor tahun tentang jadwal kampanyesurat keberatan saksi a.n roll wenas model kwk) bukti fotokopi berita acarafotokopi keberatan saksi calon nomor a.n. mikel katetanado dalam melaksanakan pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah kota manado tanggal agustus menimbang bahwa terhadap permohonan pemohon mahkamah telah memanggil pemohon secara patut dan sah untuk hadir dalam persidangan tanggal agustus berdasarkan surat panitera mahkamah konstitusi nomor pan.mk vii1 tanggal agustusagustusdihapus dan ditambahkan satu huruf yakni huruf (k), sehingga berbunyi sebagai berikut tunjangan kinerja sebagaimana dimaksud pada diberikan kepada pns yang menjabat jabatan struktural dilingkungan pemerintah provinsi jambi berdasarkan eselonering; pns yang menjabat jabatan fungsional dilingkungan pemerintah provinsi jambi; pns berdasarkan golongan dan ruang yang tidak menduduki jabatan struktural, jabatan fungsional dan bukan pengelola keuangan daerah; cons dalam lingkungan pemerintah provinsi jambi sesuai dengan pangkat dan golongan; widyaiswara dilingkungan badan diklat provinsi jambi berdasarkan golongan dan ruang; pns bidang transit dilingkungan satuan polisi pamong praja provinsi jambi; dihapus; dihapus; pengelola keuangan daerah dan pengelola aset dilingkungan bukan pemerintah provinsi jambi; pns dari luar pemerintah provinsi jambi yang ditugaskan dilingkungan pemerintah provinsi jambi. auditor pemeriksa dilingkungan inspektorat provinsi jambi; ketentuan huruf dan huruf dihapus dan ditambahkan satu huruf yakni huruf (k) dan diubah, sehingga dan berbunyi sebagai berikut besaran tunjangan kinerja digolongkan dalam (sembilan) kategori pejabat struktural dihapus; dihapus; pengelola keuangan daerah dan pengelola aset pada badan pengelolaan keuangan dan aset daerah; staf pelaksana; petugas khusus, seperti adc dan tenaga pengawalan gubernur; pegawai negeri sipil dan pejabat struktural pada kantor perwakilan pemerintah provinsi jambi jakarta; widyaiswara pada bandiklatada provinsi jambi; pns bidang transit pada satuan polisi pamong praja provinsi jambi; cons; auditor pemeriksa dilingkungan inspektorat provinsi jambi; besaran tunjangan kinerja sebagaimana dimaksud pada huruf dan ditetapkan dengan keputusan gubernur. dihapus. dihapus, sehingga berbunyi sebagai berikut dihapus peraturan gubernur ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan. peraturan gubernur ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan dan berlaku surut |
my. kementerian riset, teknologi dan pendidikan tinggi universitas lampung tan fakultas kedokteran awan tengahmbuat soal ujian tengah blok dermatomuskuskeletal dmskesatu mengangkat tim pembuat soal ujian tengahpembuat soal ujian tengahln) sas iis las) score dr. dr. hartono, ked., kes., sp. nip. f200112 andtahun dr. dr. syafii hamzah., sp. dr. dewi nordiana., kfr dr. dian isti anggiani. dr. tri miana., kes dr. ety aprilia., biome dr. dwi indria anggiani., sc., sp. dr. diana mayasari., dr. merry indahsari., med. dr. rasmi hadiah oktarlina., farm dr. tulisan., sp. dr. arief effendi., sp. ditetapkan bandar lampung pada tanggal februari dekan urat na) dr. dr. suhartono, ke4nae) jalan prof. dr. sumantri bojonegoro telp fax bandar lampung ana laman email: "podicium profesi dokter periodedicium profesi dokter periode fakultas kedokteran universitas lampung. dipandang perlu untuk mengangkat tim pelaksana dicium profesi dokter periodedicium profesi dokter periode fakultas kedokteran universitas lampung kesatu mengangkat tim pelaksana dicium profesi dokter periode dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini. kedua tim pelaksana dicium profesi dokter periode fakultas kedokteran universitas lampung bertugas mempersiapkan pelaksanaan dicium profesi dokter periode ketiga tim pelaksana dicium profesi dokter periodearo dr. dr,fb un26. kp tanggal maret nama nama tim pelaksana dicium profesi dokter periodehero satria arief, se, sekretaris makmur murid, anggota anomali, yusril., s.h., m.h siti suriah., s.ip., yulisnawati, ida rohani, suriah, lin wahyuni, novi nuri, gory ayun, vienna edisi., md. narrow sudarto rudy seperi khalid fauzi roro listianti haryono husin syahrini moh. heri hermawan ditetapkan bandar lampung pada tanggal maret dekan, otot,,, tai uea sen keong matang dr. dr. suhartono, ked., kes., sp. nip. |
fm. kementerian riset, teknologi dan pendidikan tinggi universitas lampung fakultas kedokteran j jalan prof. dr. sumantri bojonegoro telp fax bandar lam pung laman ii kompetensi mahasiswa program profesi dokter (umpan) lokalkmppd lokal dipandang perlu untuk mengangkatkesatu mengangkat tim pembuat soal uji kompetensi mahasiswa program profesi dokter umpan) lokalertugas membuat soal. ketiga tim pembuat soal uji kompetensi mahasiswa program profesi dokter umpanakan, aro pp batas "dn yen dr. mahartotlodr. dian isti anggiani., dr. dita ontario., pd. ked ditetapkan bandar lampung pada tanggal februari dekan yes san bangsa dr dr. suharto ked., kes., sp. nip smk |
to, kementerian riset, teknologi dan pendidikan tinggi takcommunity based learningcommunity based learningcommunity based learning: maret lai dara sis (ena tau a33 &jn dr. mutiartonoian isti anggiani. wakil ketua dr. dwi indria anggiani., sc., sp. anggota dr. diana mayasari., dr. utara gita mutiara hero satria arief. se., makmur murid., anomali., siti suriah. sip yusril., se., vienna edisi., md. farm sorry ayun., yulisnawati., ida rohani., mega putri., lisa kurniasari fahmi aria chairul nisa., rudy syahperi asri muslihudin ditetapkan bandar lampung pada tanggal, maret eka dr. dr. hartono, ked., kes., sp. nip. |
fp. tp, kementerian riset, teknologi dan pendidikan tinggi og universitas lampung bean ama bakul jalan prof. dr. sumantri rakasaraan non panen aaa tag laman email:dekanfkunila@plenopleno blok dermatomuskuskeletalplenoplenolenopleno#. plan dr. nach onitia kegiatan pleno, dwi indria anggiani., ked., sc., sp. wakil ketua dr. dian isti anggiani., anggota dr. diana mayasari., dr. tulisan., sp. dr. utara gita mutiara hero satria arief., se., makmur murid., anomali., vienna edisi. md. farm lin wahyuni., sorry ayun., yulisnawati., rudy syahperi sudirman ditetapkan bandar lampung pada tanggal februari dekan, oo, dr. dr. (aaron3, ked., kes., sp. pa| nip. 200f12 |
kementerian riset, teknologi dan pendidikan tinggi sat universitas lampung bpa s8) fakultas kedokteran nan jalan prof. dr. sumantri bojonegoro telp fax bandar lampung laman email: g5?an uji kompetensi mahasiswa program profesi dokter (ukmppd) lokaluji kompetensi mahasiswa program profesi dokter ukmppd) lokal dipandang perlu untuk mengangkatkesatu mengangkat tim pelaksanaan uji kompetensi mahasiswa program profesi dokter ukmppd) lokalbertugas menjadi tim pelaksanaan uji kompetensi mahasiswa program profesi dokter ukmppd) lokal. ketiga tim pelaksanaan uji kompetensi mahasiswa program profesi dokter ukmppdhalal pra nan dr. dr. suhartono, ked., kes., sp. nip. tank lampiran surat keputusan dekan fakultas kedokteran universitas lampung nomor o8y un26. kp tanggal maret tentang nama nammerry indahsari. med. dr. diana mayasari., dr. dr. ety aprilia., biome dr. nurul utami hero satria arief.suriah., romani., mega putri., s.e lisa kurniasari rusdi syahperi sayur kasim muslim sangat abidin narrow sudarto suseno erik riyadi., hermansyah., kom husin syahrini layani sri wasit anggi dekan, dr. dr, suhartono, ked., kes., sp. pa| ip. |
my. kementerian riset, teknologi dan pendidikan tinggi universitas lampung k9.team based learning (tbl)kesatu mengangkat tim kegiatan team based learning tbl)kegiatan team based learning tbl)aan kpa angel) dwi indria anggiani., ked., sc., sp. wakil ketua dr. dian isti anggiani., anggota dr. novita carolina., dr. rizki henrik., sp. dr. utara gita mutiara hero satria arief., se., makmur murid., anomali., siti suriah., sip yusril., se., vienna edisi., md. farm lin wahyuni., sorry ayun., yulisnawati., ida rohani mega putri., s.e.: maret pera dr. dr. suhartono, ked., kes., sp. nip. |
fm. kementerian riset, teknologi dan pendidikan tinggi tia universitas lampung fakultas kedokteran des jalan prof. dr. sumantri bojonegoro telp fax bandar lampung laman email: hwacomputer based test (cbt) ukmppdaprilaprildekat, mesin bh) nsp segamange o2 j drivers suhartono, ked., kes., sp. nip un19 un26. kp tanggal april tentangtna dewi puspita s., ked., sp. dr.m. yusra, ked., sc., sp. dr. irwandi darwis, ked., sc., sp. dr. dwi indria anggiani, ked., sc., sp. (, dr. nurul islam, ked., kes., sp. dr. ficha rahmayadi, ked., sp. dr. dewi nur diana, ked., sp. kfr dr. african blantika, ked., sc., dr. diska tri putri, ked dr. arif yudha prabowo, ked dr. nurul utami, ked dr. nur ayu virginia i., ked dr. muhammad maulana, ked ditetapkan di: bandar lampung pada tanggal: april jar waa ld) rdr. suhartono, ked., kes., sp. nip und |
kementerian riset, teknologi dan pendidikan tinggiobjective structured clinical examination (osceosceobjective structured clinical examination osceakan dr.drs suhartono, ked., kes., sp. np: vm24 un26. kp tanggal februari tentangmerry indah sari, ked., dr. oktafany, ked., pd. ked dr. hanna mutiara, ked., kes dr. novita carolina, ked., dr. aditya, ked., epid dr. nurul utami, ked dr. angsa nuansa kausal, ked dr. nur ayu virginia i., ked dr. nisa karma, ked., ditetapkan di: bandar lampung pada tanggal: februari (ss a40 "koni dr, dr. suhartono, ked., kes., sp. nip. umw surat keputusan dekan fakultas kedokteran universitas lampung s un26. kp tentang pengangkatan pembimbing computer based test (cbt atk dr: dr,y2s un26. kp tanggal februari tentangdiasi, ked., sc., dr. ratna dewi puspita s., ked., sp. dr. yusra, ked., sc., sp. dr. irwandi darwis, ked., sc., sp. dr. dwi indria anggiani, ked., sc., sp. entry septa, ked., sp. kj(k) dr. nurul islam, ked., kes., dr. ficha rahmayadi, ked., sp. dr. dewi nur diana, ked., sp. kfr dr. desain pm., ked., sp. dr. diska tri putri, ked dr. arif yudha prabowo, ked dr. novita iswara, ked dr. nurul utami, ked dr. eka mania b., ked dr. hanif akhirudin, ked dr. angsa nuansa kausal, ked dr. widya emilia, ked dr. bogie fadli, ked dr. farah bilgisti putri, ked dr. nur ayu virginia i., ked dr. rishi grahami, ked dr. riyan wahyudi, ked ditetapkan di: bandar lampung pada tanggal: februari oei arajang adi suhartono, ked., kes., sp. nip. pan |
fncbt aipi wilayahtim pembuat soalcbt aipi wilayah fakultas kedokteran universitas lampung kesatu mengangkat tim pembuat soal cbt aipi wilayahcbt aipi wilayah fakultas kedokteran universitas lampung bertugas menjadi tim pembuat soal cbt aipi wilayah ketiga tim pembuat soal cbt aipi wilayahpee patim pembuat soal cbt aipi wilayah fakultas kedokteran universitas lampung tahun dr. roro rumi hindi p. m. kgs., sp. dr. esa hadirat., sp. dr. dian isti anggiani., dr. irwandi darwis., sp. dr. merry indahsari., med. dr. dita ontario. pd. ked dr. diana mayasari., dr. rizki henrik., sp. dr. instansi kurniadi., sp. dr. hanna mutiara., kes dr. dwi indria anggiani. sc. sp. dr. yusra., sc., sp. ditetapkan bandar lampung pada tanggal april mekanis mal 2an cak ser uks ar dr. dr. suhartono, ked., kes., sp. xp. |
fm. kementerian riset, teknologi dan pendidikan tinggi universitas lampung 2s.: bahwa untuk kelancaran proses pembelajaran blok research fakultas kedokteran universitas lampung, dipandang perlu untuk mengangkat pembimbing learning project dimaksud.learning project blok research semester genap tahun akademik sebanyak kali pertemuan atau jam pelajaran pada fakultas kedokteran universitas lampung: keempat nama namafebruari dr. dr. suhartono, ked., kes., sp. nip. wnd tembusan rektor universitas lampung wakil rektor universitas lampung arsip nomor un26. kp tanggal februarijimisot1o02 kayu anggiani opa anon bae nan inssorioos aulia berlian) jibis011005 shakira rima sanjaya ji7i8011090 syifa rahmifadhila dr. dr. asep sukar, ked., kes jibis11131 della cintanya sari fi758011005 (dandy faksi algifary jibis1to04 nabila ruins crinita dr. fitria catarina, ked., ji7i8011005 dedi haryanto dr. dr. beta kurniawan, ked., kes mem dar miso1ios muhammad dake aguayas titaningrum. ked ji7is011106 lylianikhairunnisa o jenar kena jenis11148 jcaturambarwati oo ) dr. anggiani jabar wulan, ked., dr. dian isti anggiani, ked., m.p.h dr. diana mayasari, ked., mkk hino! are ghulam ramadhan dr. dr. johns fitriyadi s., ked., kes dr. dr. khairul nisa, ked., kes., aif ji718011053 risk priyayi oo tan hadiah sapto putri jimisonii21 siti amalyailmyasri dita tari dr. dita ontario, ked., pd. ked dr. dyah wulan sumbar rw, skm. kes muhammad burundi adiwinotosinum ji718o11011 adalah mahkamah suparman dr. ety aprilia, ked., biome ghana boliviana azizah dr. evi kurniawan, ked., dr. ficha rahmayadi, ked., sp. |i718011031 nyeri asy syifa sahara | dr. hanna mutiara, ked., kes dr. instansi kurniadi, ked., sp. dr. merry indah sari, ked., med. jenis prima justice | sana fimisorita6 jikhlastaufik heavy aziz mahar oo dr. novita carolina, ked., dr. oktafany, ked., pd. ked kes., sp. da7 |imisonitis karina belinda ardilla jar. rani dilayani, ked., sp. doi dr. ratna dewi puspita s., ked., sp. mas fi7ss011032 jdianpratiwi dae fi7isti ti9 lawrensium medsos rasmi hadiah oktarlina, ked., da7 iroftatunnisa" mam dasi miso1in13 rohani sekuel sitepu jar. rizki henrik, ked., sp. asalmnsortis7 prime almira hukum hindi ked, peso| dr. syafii mustofa, ked., biome dr. tri miana soleh, ked., kes setu isi ic. bali panduekaputra isa minist1122 muhammad yudha akbar soraya rahmania, si., prof. dr. sudarso, biome james abel pangihutan tootrunnada salsabila dr. hendri busan, biome isi alicia hingga |jason mikhail amber jadenias lutfi dra. mantis rosa, biome farhan zaki fahri dra. endah s., biome. ditetapkarrdi.: bandar lampung pada tanggal: februari dr. dr. suhartono ked., kes., ono, kes., sp. nip. sandi |
universitas lancang kuning jalan yos sudarso rumbai pekanbaru telp. kode pos: web site email: mmm keputusan rektor uni veritas lancang kuning nomor:rektor universitas lancang kuning membaca surat dari himpunan mahasiswa pecinta dan konservasi alam himapeka) waradipa tanggal januari nomor s.k mpk wrd ulk perihal permohonan penerbitan surat keputusan pengurus himpunan mahasiswa pecinta dan konservasi alam himapeka) waradipa universitas lancang kuning. menimbang bahwa untuk tidak terjadinya kekosongan jabatan kepengurusan himapeka waradipa universitas lancang kuning yang telah berakhir, dipandang perlu menetapkan pengurus himapeka waradipa universitas lancang kuning masa bakti bahwa terpilihnya pengurus himapeka waradipa masa bakti melalui musyawarah anggota ke xvii pada tanggal januari bahwa agar kepengurusan yang telah terbentuk dapat segera melaksanakan tugas, fungsi dan kewajibannya maka pengurus himapeka waradipa masa bakti perlu segera ditetapkan, bahwa untuk memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada butir atas dipandang perlu ditetapkan melalui keputusan rektor universitas lancang kuning, mengingat undang undangsurat keputusan mentri pendidikan dan kebudayaan republik indonesia nomor tanggal juli tentang pedoman umum organisasi kemahasiswaan perguruan tinggi, surat keputusan gubernur kepala daerah tingkat riau nomor pts. vi tanggal juni tentang pembentukan yayasan raja ali haji, surat keputusan ketua umum pasrah nomor kep. pasrah tanggal juni tentang pendirian universitas lancang kuning, surat keputusan rektor universitas lancang kuning nomor pts.x. r a. tentang pedoman umum organisasi kemahasiswaan universitas lancang kuning: surat keputusan ketua yayasan pendidikan raja ali haji nomor pasrah. b1 ix tentang pengangkatan rektor universitas lancang kuning, surat keputusan ketua yayasan pendidikan raja ali haji nomor pasrah. b x1 tentang statuta universitas lancang kuning. memutuskan: menetapkan keputusan rektor universitas lancang kuningkesatu mencabut surat keputusan rektor universitas lancang kuning nomor pts.x. r a. tentang penetapan pengurus himapeka waradipa universitas lancang kuning masa bakti sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini dengan ucapan terima kasih atas jasa dan pengabdiannya selama menjabat sebagai pengurus, kedua mengangkat dan menetapkan pengurus himapeka waradipa universitas lancang kuning masa bakti dengan susunan pengurus sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini: ketiga dengan diterbitkannya keputusan ini, maka surat keputusan yang sebelumnya tidak berlaku lagi, keempat keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan catatan apabila ternyateta dan pekanbaru tangga (pe feb tekno kasta s.s., hum. nik tembusan: ketua yayasan pendidikan raja ali haji wakil rektor lingkungan unila dekan lingkungan unila kepala badan dan lembaga lingkungan unila ketua ukm lingkungan unila lampiran keputusan rektor nomor unila km tentang pemberhentiindra saputra, s.t. dewan kehormatan khairul ello ag, s.t. ketua umum dede anggara sekretaris samsul nasrul bendahara martina br. sintang koordinator bidang penelitian dan pengembangan panji arif soekarno anggota muhammad alfarozi alam bebas rico sentosa anggota tunggul petrus sintang hid william racmatsyah sutanto klh leni aprica sarana dan prasarana junaidi tor. dr. hum. lampiran keputusan rektor nomorandi pramudi, kom. will rahmasyah susanto, kom. ketua umum aldi rinaldi sekretaris widya normani bendahara merry tria anggiani koordinator bidang penelitian dan pengembangan anggota robby rwanda alam bebas james roni anggota cynthia adenina hid putri melati advokasi lingkungan hidup septian andika sarana dan prasarana syafruddin kewirausahaan yusuf situmorang ut. rektor, isl oo, dr jpseidi, s.s.m. hum. |
jurnal surya kencana satu dinamika masalah hukum dan keadilan vol. maret implementasi efektifitas asas oportunis indonesia dengan landasan kepentingan umum muhamad iqbal fakultas hukum universitas pulang e mail: muhamad.timbal.iqbal1 gmail.com abstrak keberadaan asas oportunis mendapat tantangannya tersendiri, alih alih adanya asas tersebut guna sebagai payung hukum penyelesaian perkara luar pengadilan atau secara jelas mengarahkan kita pada bentuk mediasi penal. asas oportunis jarang sekali pergunakan terutama dalam penyelesaian kasus kasus hukum yang bersifat komunal atau yang melibatkan kasus hukum rakyat kecil. hal tersebut membuat subjek hukum yang semestinya terlindungi oleh asas tersebut malah tidak merasakan terlindungi, dan ditunjukan dengan maraknya pelaporan atas perkara perkara besar namun dengan pelaku tunggal yang secara kondisi mestinya dianggap tidak mampu melakukan perkara kakap tersebut, seperti seorang nenek yang melakukan pencurian dan ilegal logging. tantangan tersebutlah membuat asas oportunis dari penuntut umum menjadi paying hukum dari mediasi penal. kata kunci asas oportunis, mediasi penal, perkara komunal, jaksa penuntut umum. abstract the existence oportunistik principle challenged its sole discretion, rather than the existence such principle order serve legal umbrella for settling cases outside the court clearly leading the form penal mediation. the principle opportunity rarely used primarily the settlement communal legal cases those involving small holder legal cases. makes the law subject that should protected the principle does not feel protected, and indicated the rampant reporting big cases but with single actor who should not considered capable doing such snapper case, such grandmother who committed theft and illegal logging. the challenge make the prosecution principle the public prosecutor paying law from penal mediation. keywords: principle opportunity, penal mediation, communal case, prosecutor prosecutor. muhamad iqbal implementasi efektifitas asas oportunis. pendahuluan sebagai negara berkembang dengan jumlah penduduk yang terbilang terbanyak dunia indonesia, sudah barang tertentu mengalami kondisi dimana banyak masyarakatnya menderita kemiskinan, tingginya tingkat pengangguran, yang sebabkan tingginyanya dan beragamnya tuntutan title dan skill pada perusahaan perusahaan ketika mencari sdm dalam kondisi keterbatasan pendidikan pada mayoritas masyarakat kurang mampu hal tersebut nampaknya amat memperjelas disparitas sosial dan ekonomi masyarakat. pada sisi indonesia adalah negara berkembang yang dianggap pasar potensial untuk teknologi teknologi baru, hingga seakan aparat penegak hukum dan hukum itu sendiri nampaknya kesulitan dalam memfasilitasi menyesuaikan kondisi masyarakat hingga sebab akibat pada masyarakat tersebut, hingga menciptakan kondisi anomi dimana pola kejahatan semakin berkembang mengikuti perkembangan teknologi tersebut. dalam hal tersebut tentunya hukum akan selalu dituntut tentunya untuk menjaga ketertiban dalam masyarakat hingga menciptakan rasa adil dan damai. ketertiban umum merupakan hasil dari ketertiban hukum disebabkan mengandung keadilan, terutama atas dukungan masyarakat sebagai subjek hukum, sehingga secara jelas bahwa fungsi hukum adalah untuk menciptakan keadilan. konteks tantangan serius dalam sistem penegakan hukum pidana indonesia adalah ketika dalam konteks penafsiran kuhp tentang daya paksa, terjadi kekurangan definisi sehingga membuat perkara pidana yang terjadi atas dasar keterpaksaan menjadi tetap proses dengan ketentuan baku dari hukum pidana, terlebih dalam kasus subjek hukum yang berperkara tersebut adalah yang tergolong masih anak anak atau sangat tua renta tentulah penerapan hukum pidana baku yang justru malah akan menggangu perkembangan psikologi dan masa depan sorang anak dan memberikan persepsi negative benak masyarakat terlebih dalam kasus subjek hukum yang berperkara tersebut sedang mengalami paceklik secara ekonomi hingga dengan terpaksa melakukan pencurian dalam kondisi kelaparan yang amat parah, hingga bahkan subjek hukum tersebut tidak tahu tentang perbuatannya tersebut dikarenakan sudah usia renta, kurangnya pendidikan hingga sosialisasi yang kurang atas aturan hukum. kasus kecil yang menimpa orang kecil dengan usia renta yang masih hangat dalam ingatan adalah kasus yang menimpa nenek minah berusia tahun yang terjadi pertengahan agustus nenek minah warga desa mulyana kusumah, hukum dan hak asasi manusia, suatu pemahaman kritis, alumni, bandung, hlm. jurnal surya kencana satu dinamika masalah hukum dan keadilan vol. maret pertimbangan atas penerapan asas oportunis amat jamak terjadi justeru pada konteks perkara communal. dalam hubungan implementasi asas oportunis ini mungkin yang akan menjadi permasalahannya ialah seperti apa yang maksud dengan demi kepentingan umum itu yang akan digunakan. dalam hubungan ini pertama tama diperhatikan baik kurap maupun undang undang nomor tahun tong ketentuan pokok kejaksaan tidak memuat kejelasan apa yang dimaksud dengan kepentingan umum itu, maka sehubungan dengan itu kita harus perhatikan dalam praktek selama ini, yaitu bahwa dalam menyambungkan perkara yang menyangkut kepentingan umum, jaksa agung senantiasa bermusyawarah dengan pejabat pejabat tertinggi negara yang ada sangkut pautnya dengan perkara yang bersangkutan, antara lain seperti dengan mengancam, kapolri bahkan sering kali dengan presiden. dengan demikian kriteria demi kepentingan umum dalam penerapan asas ooportunitas negara kita lebih cenderung didasarkan untuk kepentingan negara dan masyarakat dan bukan untuk kepentingan pribadi. namun dalam kondisi kurangnya penjelasan berkaitan dengan demi kepentingan umum ada baiknya dalam menafsirkan konteks tersebut dikaitkan dengan masyarakat umum dengan budaya, kondisi social dan ekonomi. kadang kala dalam suatu kasus hukum memang pelaku tidak paham atas hukum, buta huruf atau memang dalam kondisi kesusahan secara ekonomi atau lebih parahnya hamper seluruh penduduk mengalami kondisi tidak paham atas hukum, buta huruf atau kondisi kesusahan secara ekonomi sementara secara lahirkan pelaku kelaparan dan butuh makan hingga mengakibatkan salah seorang penduduk atau lebih melakukan tindakan melanggar norma hukum, seperti yang terjadi dengan nenek bernama minah seorang ibu bernama manish dan anaknya serta seorang keponakannya dan seorang nenek bernama asyari dalam kasus tersebut penulis setuju jika (tiga) kasus tersebut masuk dalam konteks penerapan asas opoertunitas. hal tersebut dikarenakan hukum harus meminta pertanggung jawaban subjeknya, mengingat tujuan hukum adalah pelaku dapat menginsyafi kesalahan, membuat pelaku jera dan membuat masyarakat tidak melakukan perbuatan yang sama dengan pelaku, tentulah jika hukum pidana tetap jatuhkan akan tidak efektif, mengingat selama kebutuhan akan makan tidak terpenuhi dan ekonomi tidak membaik dan selama masyarakat tetap buta hukum bahkan buta huruf, maka tidak ada yang disebut menginsyafi, tidak ada pemeran dan tidak ada lagi ketakutan. hal tersbut dikarenakan dorongan lahirkan seperti lapar dan ketidak tahuan akan membuat subjek hukum mengulangi perbuatan melarangnya secara tidak sadari. muhamad iqbal implementasi efektifitas asas oportunis. oleh karenanya penulis setuju kurap harus direvisi dan dengan disahkan ruu kurap yang telah dirancang menjadi kurap yang baru maka beberapa substansi yang akan diubah juga termasuk juga pada yang memuat tentang asas oportunis. pada kurap (h), hal tersebut dikarenakan selama ini asas oportunis selalu diartikan sempit karena dalam ini penuntut umum diberikan wewenang untuk menutup perkara demi kepentingan umum tanpa menjelaskan bagaimana dan apa saja yang bisa dikategorikan kedalam kepentingan umum tersebut, ditambah lagi bagian penjelasan umum tidak ada pengertian yang lebih detil lagi mengenai kepentingan umum. sedangkan dalam kejaksaan huruf berisi salah satu tugas dan wewenang yaitu mengesampingkan perkara demi kepentingan umum dan kepentingan umum lebih dijelaskan lagi pada bagian penjelasan huruf oleh karenanya, asas legalitas dan asas oportunis mesti pahami sebagai asas yang mempunyai pengertian bahwa penuntut umum diwajibkan untuk melakukan penuntutan terhadap seseorang yang melakukan tindak pidana.dimana asas legalitas ini merupakan perwujudan dari asas equality before the law. sedangkan asas oportunis memberikan wewenang kepada penuntut umum untuk tidak melakukan penuntutan terhadap seseorang yang melanggar peraturan hukum pidana dengan jalan mengesampingkan perkara yang sudah ada terang pembuktiannya untuk kepentingan umum. dikarenakan bahwa asas legalitas merupakan perwujudan dari asas equality before the law maka sebenarnya kedua asas tersebut bertolak belakang dengan asas ooportunitas yang berarti sekalipun seorang tersangka sudah jelas cukup bersalah menurut pemeriksaan penyidikan, dan kemungkinan besar akan dapat dijatuhi hukuman, namun hasil pemeriksaan tersebut tidak dilimpahkan sidang pengadilan oleh penuntut umum. proses perkara itu seponering oleh pihak kejaksaan atas dasar pertimbangan demi kepentingan umum kejaksaan berpendapat, lebih bermanfaat bagi kepentingan umum jika perkara itu tidak diperiksa muka sidang pengadilan. dengan demikian, perkaranya dikesampingkan saja (seponering). cara pendampingan yang seperti inilah yang disebut asas oportunis. pada kurap berdasarkan huruf h,mengakui eksistensi perwujudan azas oportunis. sebelum ketentuan itu, bahwa pada dewasa ini asas oportunis lazim dianggap sebagai suatu asas yang berlaku negari ini, sekalipun sebagai hukum tidak tertulis yang berlaku yang dimaksud dengan kepentingan umum dalam deponering perkara itu, pedoman pelaksanaan kurap memberikan penjelasan sebagai berikut, dengan demikian,individu .konteks, terbilang sangatlah kurang dan jarang. hal tersebut terlihat ketika beberapa kasus yang kenakan asas oportunis adalah kasus kasus yang sifatnya bukan communal melainkan kasus propria. meskipun dasar penggunaan asas oportunis adalah untuk dan atas pertimbangan untuk kepentingan umum, disebabkan karena tidak ada penjelasan tegas tentang demi kepentingan umum tersebut terutama dalam kurap maupun undang undang nomor tahun tidak memuat kejelasan apa yang dimaksud dengan kepentingan umum itu. kedua, membuat penafsiran aparat penegak hukum beragam. sehingga beberapa kasus pidana masayarakat communal cenderung sama sekali tidak tersentuh implementasi asas oportunis, hal tersebut tunjukan dalam beberapa kasus sebelumnya. asas oportunis selama ini hanya diatur dalam asas oportunis diatur dalam 35c undang undang tahun2004 tentang kejaksaan republik indonesia dengan tegas menyatakan asasopportunitas itu dianut indonesia. itu berbunyi sebagai berikut, jaksa agung dapat menyambungkan perkara berdasarkan kepentingan umum . saran pertama, dalam konsideran tegas dinyatakan kurap menganut prinsip legalitas, akan tetapi masih tetap mengakui asas oportunis, kenyataan ini mau tidak mau harus diterima dengan kejernihan. ada baiknya ditempuh suatu perbandingan. pelaksanaan the rule law itu sendiri pun mempunyai corak yang berbeda pada setiap negara yang berpegang pada asas supremasi hukum. kedua, karenanya dapat dipergunakan dalam suatu kewenangan (discretionary power) yang mengikat maupun kewenangan aktif. kewenangan aktif dalam kaitannya dengan asas oportunis memberikan kewenangan jaksa agung melakukan tindakan tindakan terhadap norma norma tersamar (page norman) sepanjang kewenangan ini didasarkan pertimbangan asas asas umum pemerintahan yang baik serta sesuai dengan tujuan akhir dipergunakannya asas ini. muhamad iqbal implementasi efektifitas asas oportunis. daftar pustaka buku al. wisnubroto dan widiartama, pembaharuan hukum acara pidana, citra aditya bakti, bandung, andi hamzah, bunga rampai hukum pidana dan acara pidana, thalia indonesia, jakarta,djoko prabowo, eksistensi jaksa ditengah tengah masyarakat, thalia indonesia, jakarta, dan ketut mustika, mengenal lembaga kejaksaan indonesia, bina aksara, jakarta, effendi. marwan., kejaksaan posisi dan fungsinya dari perspektif hukum, gramedia pustakatama, jakarta, hilman hadikusuma, hukum pidana adat. bandung, alumni, karni, ringkasan tentang hukum pidana, balai buku indonesia, jakarta, surabaya, mulyana kusumah, hukum dan hak asasi manusia, suatu pemahaman kritis, alumni, bandung, haryono projodikoro, hukum acara pidana indonesia, sumur bandung, bandung, peraturan perundang undangan kuhp kitab undang undang hukum pidana) tahun tentang kitab undang undang hukum acara pidana. tahun tentang kejaksaan republik indonesia. tentang arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketajurnal surya kencana satu dinamika masalah hukum dan keadilan vol. maret darmakraden, kecamatan jatibarang, kabupaten banyumas, jawa tengah harus dihadapkan pengadilan negeri purwokerto, kabupaten banyumas,dengan tuduhan mencuri buah kakao (coklat)milik perkebunan rumpun sari antan nenek minah mengaku telah memetik tiga buah kakao dari perkebunan tersebut. maksudnya untuk bibit kebunnya yang kecil dan memang ditanami kakao. tapi perbuatannya dipergoki mandor perkebunan. nenek minah warga meminta maaf sambil mengembalikan ketiga kakao itu kepada sang mandor. tapi rupanya tiada maaf bagi nenek minah, karena sang mandor melapor atasan dan diteruskan polisi. proses,lantas kejaksaan,dan berakhir pengadilan negeri purwokerto. nenek minah dijatuhi hukuman percobaan bulan hari. dia memang tidak perlu dipenjara, tapi jangan sampai melakukan tindak pidana. dan sebelumnya pun dia sudah menjalani tahanan rumah sejak oktober sampai november juga tentunya masih hangat benak kita tentang kasus pengadilan terhadap nenek asyari situbondo jawa timur jatim) hal tersebut tentulah membuat masyarakat awam bertanya tanya tentang disparitas keadilan hukum tersebut. pakar hukum tata negara universitas parahyangan bandung, asep waran yusuf, dan anggota komisi iii rasul sani. mengaku prihatin karena sang nenek didakwa dengan illegal logging karena tidakdilakukansecara terorganisasi dengan jumlah yang besar. hal tersebut dikuatkan bahwa terdakwa nenek asyari memiliki bukti kepemilikan tanah tentulah hal tersebut sangat jauh dari tuduhan pengambilan lahan. hal senada ungkapkan mantan hakim asep, asep mengkhawatirkan adanya kriminalisasi, yang semula bukan kejahatan dijadikan kejahatan. menurut asep, dakwaan jaksa yang menjerat nenek asyari dengan juncto undang undang uu) tahun tentang ilegal logging dengan ancaman tahun penjara tidak tepat, bahkan keterlaluan. apalagi apa yang dilakukan nenek asyari tidak dapat dikategorikan sebagai illegal logging. para penegak hukum khususnya penyidik, lanjutnya, harus bisa melihat ini bukanlah pencurian kayu secara besar besaran yang merugikan negara secara besar hingga dijerat dengan illegal logging. dia pun menekankan penegak hukum harus membawa dugaan pencurian ini dalam penyelesaian melalui restoration justice, yakni penyelesaian yang tidak berfokus pada hukuman penjara, melainkan perbaikan atau pemulihan perilaku terdakwa. hukum memang harus ditegakkan, tetapi masih ada upaya lain selain menghukum seseorang dengan hukum pidana, tandanya. asep juga berharap pengadilan bijaksana dalam mengambil putusan, yang bukan hanya menghukum orang, tetapi juga mengedepankan hati nurani. sebab, kasus pencurian beberapa buah atau batang kayu bukan saja kali ini terjadi. keadilan bukan sekadar menghukum orang, tapi juga memperbaiki muhamad iqbal implementasi efektifitas asas oportunis. perilaku. hukuman itu tidak selalu adil, tapi bergantung pada kasus dan dampaknya, katanya. senada, rasul sani menilai dakwaan yang disampaikan kepada nenek asyari tidak berwawasan social justice. dalam pandangannya dakwaan terlalu berat dan tidak sesuai dengan kesalahannya yang mencuri tujuh batang kayu jati. menurut dia, dalam kasus seperti ini baik jaksa penuntut umum jpu) maupun majelis hakim perlu menerapkan konsep social justice yang bermuara pada keadilan retribusi, yakni memeriksa, menuntut, dan memutus perkara dengan mengedepankan rasa keadilan. jangan hanya melihat bunyi pidana yang ada dalam kuhp, ucapnya. juga mengatakan agar nenek tersebut sebagai seorang terdakwa agar menempuh jalur hukum untuk melakukan banding dan menyampaikan ketidakadilan yang diterimanya dalam pengadilan. nenek sebagai terdakwa dapat menggunakan haknya untuk banding dan menyampaikan tentang ketidakadilan yang dialaminya, tandanya. komisioner komisi yudisial ky) bidang hubungan antarlembaga imam anchor saleh pun berharap pihak aparat penegak hukum melihat kasus ini secara komprehensif. jika memang dikatakan melanggar illegal logging, harus dipertimbangkan juga kriterianya, apakah unsur unsurnya terpenuhi atau tidak. baginya, pendekatan secara formal, yakni pengadilan, maupun secara progresif restoratif bisa saja dilakukan. jika memang proses sidang sudah berjalan, dia berharap hakim memberikan pertimbangan hukum yang luas. terutama apakah benar nenek itu mengambil kayu dengan sengaja mencuri? kalau memang benar, kayu itu milik negara, berapa sih kerugian yang ditimbulkan? jadi kita berharap hakim tidak hanya memperhatikan kepastian hukum, tapi juga keadilan dan kemanfaatan, papar imam jakarta kemarin. kepala biro hukum dan humas ridwan mansyur saat dikonfirmasi menyatakan pihaknya belum bisa memberikan tanggapan apa pun mengenai kasus tersebut. nya, untuk kasus atau perkara yang sedang berjalan tingkat pertama, hanya yang tahu persis bagaimana detail perkaranya. kita belum dapat info apa pun terkait itu, mungkin bisa ditanyakan langsung pada situbondo, sebut ridwan. penuntutan yang dilakukan oleh penuntut umum setidaknya mesti memiliki dua asas yang sangat pokok dan utama yakni asas legalitas dan asas oportunis. kedua asas yang harus ada dalam semua penuntutanan pidana. sedangkan menurut asas opportunityjurnal surya kencana satu dinamika masalah hukum dan keadilan vol. maret merugikan kepentingan umum. jadi demi kepentingan umum, seseorang yang melakukan tindak pidana dapat tidak dituntut pidana. sedangkan asas oportunismerugikan kepentingan umum.? mediasi penal merupakan salah satu bentuk alternatif penyelesaian sengketa luar pengadilan (yang biasa dikenal dengan isti lah adr atau alternative dispute reso luton s ada pula yang menyebutnya pro private dispute resolution )'. adr pada umumnya digunakan lingkungan kasus kasus perdata tidak untuk kasus kasus pidana. berdasarkan perundang undangan yang berlaku indonesia saat ini (hukum positif) pada prinsipnya kasus pidana tidak dapat diselesaikan luar pengadilan, wa maupun dalam hal hal tertentu, dimungkinkan adanya penyelesaian kasus pidana luar pengadilan. konteks mediasi penal adalah salah satu alternatif penyelesaian sengketa luar pengadilan. secara real dalam ruu kuhp dan ruu kurap telah diatur dalam ruu kuhp dan penjelasan dari yang menjelaskan penyelesaian luar proses pengadilan menjadi alasan gugurnya kewenangan menuntut dan ruu kurap yang menjadi alasan digunakannya asas oportunis. sejalan dengan rumusan latar belakang yang diutarakan diatas jurnal ini bertujuan penerapan asas oportunis terhadap pelanggaran kejahatan indonesia dengan alasan kepentingan umum bagaimana penafsiran untuk kepentingan umum sebagai syarat utama dalam penerapan asas oportunis pada konteks hukum pidana indonesia djoko prabowo dan ketut mustika, mengenal lembaga kejaksaan indonesia, bina aksara, jakarta, hlm. djoko prabowo, eksistensi jaksa ditengah tengah masyarakat, thalia indonesia: jakarta, hlmtentang arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa. muhamad iqbal implementasi efektifitas asas oportunis.dogmatik, bentuk penelitian preskriptif hubungan hukum. spesifikasi penelitian ini yaitu deskriptif analitis. metode pengumpulan data yang diguna. metode analisis kualitatif, dibangun undangan, dan data primer yang diperoleh, pengamatan dan studi lapangan, kemudian dianalisis dengan normatifnya undang undang, teori dan pendapat pakar yang berkaitan, sehingga didapat kesimpulan tentang pengertian kebijakan hukum pidana yang berkaitan deng an pengelolaan lingkungan hidup dan pengentasan masalah masalah lingkungan hidup masyarakat masa mendatang. pembahasan implementasi asas oportunis indonesia terhadap kasus kasus kejahatan communal indonesia. negara yang terbilang modern diseluruh belahan dunia sudah barang tentu menjunjung supremasi hukum. masing masing negara mempunyai sistem peradilan pidana yang khasnya sendiri karena memiliki latar belakang sejarah dan perkembangan masyarakat yang berbeda, tetapi dengan perkembangan dan kemajuan teknologi membuat batas batas negara menjadi tanpa batas mengarah pada persamaan dan menghilangkan perbedaan. sistem hukum suatu negara akan terbentuk dari pertumbuhan tata nilai hukum yang berlaku dalam masyarakat dan organisasi alat perlengkapan negara penegak hukum negara itu sendiri. pandangan sejarah, sosial ekonomi, filsafat,dan politik bangsa merupakan sumber yang menentukan terbentuknya pola sistemhukum, selanjutnya dikatakan negara republik indonesia adalah negara berdasarkan hukum ketentuan ini tercantum dalam penjelasan uud yang secara tegas menyatakan bahwa, negara indonesia berdasarkan atas hukum, . oleh karenanya seluruh aspek kehidupan baik itu bidang ekonomi, politik, sosial, budaya, dan pertahanan keamanan diatur dan ditata olehhlm. jurnal surya kencana satu dinamika masalah hukum dan keadilan vol. maret hukum, sehingga persoalan atau konflik yang timbul dalam masyarakat diselesaikan menurut ketentuan hukum yang berlaku (rule law). hal tersebut membuat setiap subjek subjek hukum yang melakukan pelanggaran terhadap hukum tersebut alan mendapatkan konsekuensi hukum pula, bagian dari hukum yang mengadakan dasar atau aturan aturan untuk menentukan perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang dengan disertai ancaman sanksi berupa suatu pidana tertentu, bagi barang sipayung melanggar larangan tersebutmenentukan kapan dan dalamancam,. dalam konteks tersebut akan kita lihat implementasi asas oportunis atas perbuatan pidana yang lakukan subjeknya dimana praktek yang dituntut oleh penuntut umum indonesia sejak jaman belanda antara lain, yaitu menganut prinsip oportunis yang memperhatikan tentang suatu tindakan kepada keadaan yang nyata dan ditinjau satu persatu. dalam praktek ada kalanya, sudah terang seseorang melakukan suatu kejahatan akan tetapi keadaan yang nyata adalah sedemikian rupa, sehingga kalau seseorang dituntut muka hakim,kepentingan negara akan sangat dirugikan. dari pendapat tersebut penulis mengartikan bahwa konteks asas oportunis merupakan kewenangan jaksa agung mengesampingkan perkara untuk dan atas dasar pertimbangan kepentingan umum, namun juga dapat dipahami sebagai kewenangan untuk tidak menuntut atas dasar kebijakan. sehingga berdampak perkara yang bersangkutan tidak dilimpahkan pengadilan akan tetapi dikesampingkan. oportunis dapat diartikan sebagai asas dan oportunis sebagai pengecualian. indonesia sebagai penganut hukum dasar tertulis written law) dan juga hukum dasar tidak tertulis written law) yang berupa adat istiadat dan kebiasaan kebiasaan yang timbul dalam praktek penyelenggaraan negara maupun kebiasaan yang diakui dan diri rakyat setempat. tidak serta merta semua pelanggaran delik pidana tidak dilakukan penuntutan oleh jaksa mengingat jumlah jaksa sangat terbatas, terutama perkara ringan yang bisa diselesaikan melalui pembayaran uang tebusan atau ganti rugi atau uang damai bisa dilakukan oleh unit unit keamanan atau ketertiban dan kepolisian yang mereka wajib lapor atasannya. inilah cikal karni, ringkasan tentang hukum pidana, balai buku indonesia, jakarta surabaya, hlm. haryono projodikoro, hukum acara pidana indonesia, sumur bandung: bandung, hlm. muhamad iqbal implementasi efektifitas asas oportunis. bakal munculnya oportunis sebagai pengecualian dalam hukum pidana indonesia. dalam undang undang nomor tahun tentang kejaksaan ri, dalam (c), yang menyatakan bahwa jaksa agung mempunyai tugas dan wewenang untuk menyambungkan perkara yang lebih dipertegas lagi dalam buku pedoman pelaksanaan kurap yakni, pendampingan perkara untuk kepentingan umum yang menjadi wewenang jaksa agung penjelasan resmi dengan dinyatakannya dalam penjelasan resmi yaitu berupa maka dapat disimpulkan bahwa kurap mengakui eksistensi perwujudan dari asas oportunis, sehingga dengan demikian perwujudan dari asas oportunis tidak perlu dipermasalahkan, mengingat dalam kenyataannya perundang undangan posisi negara kita, yakni dalam kurap penjelasan resmi dan dalam undang undang nomor tahun undang undang pokok kejaksaan) secara tegas mengakui eksistensi dari perwujudan asas oportunis, yaitu kepada jaksa agung selaku penuntut umum tertinggi berdasarkan kepada keadaan keadaan yang nyata untuk tidak menuntut suatu perkara pidana dimuka persidangan pengadilan pidana agar kepentingan umum tidak lebih dirugikan. berbicara tentang kurap dan asas oportunis, bahwa aturan kurap terlihat sangat mendukung dijalankannya asas oportunis, kita ambil beberapa hal tentang kelebihan dari kurap yang dianggap menunjang asas oportunis, yakni lebih diperhatikannya hak hak tersangka dan terdakwa, adanya bantuan hukum pada semua tingkat pemeriksaan, diatasnya dasar hukum untuk untuk penangkapan penahanan disertai dengan pembatasan jangka waktunya, ketentuan mengenai ganti rugi dan rehabilitasi, ketentuan mengenai memungkinkannya penggabungan perkara gugatan ganti kerugian pada perkara pidana, tersedianya upaya upaya hukum yang lebih lengkap, ketentuan mengenai koneksitas, serta adanya pengawasan pelaksanaan putusan pengadilan. maka dari hal tersebut undang undang memiliki tujuan dan maksud guna memberikan kewenangan kepada jaksa agung untuk mencegah tindakan hanyalah gunakan kekuasaan dalam pelaksanaan asas oportunis, sehingga ditetapkan hanya satu pejabat negara yang beri kewenangan melaksanakan al. wisnubroto dan widiartama, pembaharuan hukum acara pidana, citra aditya bakti: bandung, ,hlm. jurnal surya kencana satu dinamika masalah hukum dan keadilan vol. maret asas ooportunitas adalah hanya jaksa agung bukan kepada semua jaksa yang biasanya menjadi penuntut umum, hal tersebut mengingat kedudukan jaksa agung adalah penuntut umum tertinggi. sehingga membuat perkara perkara pidana yang telah kenakan asas oportunis atau telah dikesampingkan dengan pertimbangan demi kepentingan umum, membuat penuntut umum tidak memeliki kewenangan untuk melakukan penuntutan terhadap tersangka datas perkara tesebut. penafsiran untuk kepentingan umum sebagai syarat penerapan asas oportunis terhadap kasus pidana namun seperti yang telah utarakan dimuka bahwa sangat jarang jaksa agung menerapkan asas oportunis dalam kasus kasus yang bahkan notabene merupakan kasus communal seperti contoh: pada november kasus pencurian yang lakukan seorang nenek bernama minah mencuri buah kakao perkebunan milik rumpun sari antan rsa) yang melanggar kuhp membuatnya harus diganjar kurungan bulan hari penjara dengan masa percobaan bulan, pada januari seorang ibu bernama manish dan anaknya serta seorang keponakannya, yang dianggap mencuri buah randu (kapuk) melanggar kuhp dituntut tahun penjara dengan bulan masa percobaan, hingga pada maret tahun kasus seorang nenek bernama asyari karena dugaan pencurian batang kayu jati harus dikenakan juncto undang undang uu) tahun tentang illegal logging dengan ancaman tahun penjara, yang bahkan sebelumnya sempat duga nenek tersebut melakukan penerobosan lahan, namun bantah dengan menujukan bukti kepemilikan lahan. penerapan asas oportunis memang terbilang jarang, jarang pergunakan dalam kasus perkara communal yang notabene mencuri karena lapar dan mencuri karena tidak tahu. namun penggunaan asas oportunis pernah terjadi meskipun jauh dari kategori perkara communal, seperti contoh konflik kpk dan mabes polri yang berimbas kepada kejaksaan yang sebabkanmuhamad iqbal implementasi efektifitas asas oportunis. (tiga) jalur pra peradilan, pengadilan tata usaha negara tun) dan juga judicial review mahkamah konstitusi.'?'"'huruf kejaksaan beserta penjelasannya bertentangan dengan dan undang undang dasar tahun dan harus dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat atau. . tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai bahwa huruf (c) berikut penjelasannya dalam undang undang republik indonesia. dari hal tersebut terlihat minimnya penggunaan asas oportunis dalam konteks perkara communal dan justru penggunaan asas oportunis untuk perkara non communal propria yang amat sering terjadi hingga berdampak panjang bahkan sampai pihak pihak tertentu mengajukan judicial review mahkamah konstitusi. padahal konteks kepentingan umum yang menjadi berita tentang ini bisa dibaca http: nasional. harianterbit.com nasional pensiunan jenderal polisi gugat ketentuan deponering di http: nasional. kompas. com! read deposit. kasus. abraham bambang. kan. digugat. lewat. tiga. jalur http: deponering bw samad jokowi lecehkan polri dan timbulkan kegaduhan politik lagi http: nasional hakim putuskan tidak terima praperadilan deponering as dan bw ringkasan permohonan perkara nomor puuxiv http: public content persidangan resume resume. perkara perkara420 nox2029.pdf |
aahpenyederhanaan prosedur memperoleh izin mempekerjakan orang asingtenaga kerja dan transmigrasi nomor tahun tata cara penggunaan tenaga kerja asingpengusaha, badan hukum atau badan badan lainnya yang mempekerjakan orang asing dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain. tenaga kerja indonesia pendamping adalah tenaga kerja indonesia yang ditunjuk dan dipersiapkan sebagai pendamping dan atau calon penggantiksatu tahun taklim sama dengan bulan. bab izin mempekerjakan tenaga kerja asing setiap pemberi kerja berhak mempekerjakan tka. pemberi kerja sebagaimana dimaksud pada wajib memiliki ita. ita dikeluarkan oleh kementerian tenaga kerja dan transmigrasi republik indonesia. perpanjangan ita diberikan oleh bupati. bupati dapat melimpahkan pemberian perpanjangan ita sebagaimana dimaksud pada kepada opd yang membidangi ketenagakerjaan. setiap pemberi kerja tka wajib membayar retribusi perpanjangan ita kepada pemerintah daerah. pemberi kerja tka mengajukan permohonan perpanjangan ita kepada bupati melalui opd yang membidangi ketenagakerjaan, paling lambatlengkapi dengan persyaratan sebagai berikut: a.ita lama, bukti pembayaran retribusi ita pada bank yang ditunjuk oleh bupati, laporan realisasi pelaksanaan program pendidikan dan pelatihan kepada tki pendamping, d.photo copy rencana penggunaan tenaga kerja asing yang masih berlaku: surat keputusan pengangkatan tki pendamping, photo copy visa, photo copy paspor, photo copy kartu izin tinggal terbatas, photo berwarna ukuran sebanyak lembar, permohonan bermaterai rp. bab iiikakerja tka. jangka waktu perpanjangan ita paling lama (dua belas) bulanuntuk menutup sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan perpanjangan ita meliputi penerbitan dokumen itaprinsip dan sasaran penetapan tarif sebagaimana dimaksud pada dilaksanakan oleh opd yang membidangi ketenagakerjaan. bagian keempat struktur dan besaran tarif tarif retribusi perpanjangan ita ditetapkan sebesar seratus dollar amerika) per bulan untuk setiap tperpanjangan itamasa retribusi perpanjangan ita adalah dalam jangka waktu yang lamanya (satu) bulan atau paling lama (dua belas) bulan. saat retribusi terutang adalah saat diterbitkannya skr. ketentuan mengenai bentuk, isi dan tata cara penerbitan skrdalam dibayarkan dimukadan tempat pembayaran diatur dengan peraturan bupati. bagian ketujuhpengembalian retribusi retribusi perpanjangan ita hanya dapat dikembalikan jika tka sudah tidak bekerja daerah dengan ketentuan ita masih berlaku paling sedikit (satu) bulan. retribusi sebagaimana dimaksud pada dikembalikan dalam mata uang rupiah dengan cara ditransfer langsung nomor rekening pemberi kerja. ketentuan mengenai pengembalian retribusi perpanjangan ita sebagaimana dimaksud pada diatur dengan peraturan bupatiedaluwarsa hak untuk melakukan penagihan retribusi perpanjangan itainsentif pemungutan opd |
sanserta bab poirgeseran anggaran pendapatan dan belanja daerah ditetapkan dengan peraturan walikotapada skpdsebagaimana dimaksud pada dan diformulasikan dalam perubahan peraturan walikota tentang penjabaran apbd. (l)bab iiiyek belanja dalam rincian obyek belanja berkenan, pergeseran anggaran antar rincian obyek belanja dalam obyek belanja berkenan: cc. pergeseran anggaran antara obyek belanja dalam jenis belanja berkenan,tau belanja untukubahan prioritas pembangunan baik tingkat nasional atau daerah. pergeseran perubahan uraian rincian obyek belanja dalam rincian obyek belanja berkenan dapat dilakukan dengan ketentuan: pergeseran perubahan uraian rincian obyek belanja dalam rincian obyek belanja berkendan pergeseran anggaran antar rincian obyek belanja dalam obyek belanja berkentermasuk alokasi belanja hibah dan belanja bantuan sosial dapat dilakukan karena adanya ketentuan perundang undangan dan belanja untuk keperluan mendesak. pergeseran anggaran antar rincian obyek belanja dan antar obyek belanja dalam jenis belanja pegawai pada kelompok belanja tidak langsung, dapat dilakukan mendahului ditetapkannya perak tentang perubahan penjabaran apbd dan perubahan apbd, bab tahapan pergeseran anggaran tahapwalikotaskpd guna dibahas lebih lanjut oleh tapi, tapi melakukan pembahasan terhadap usulan pergeseran anggaran dan rancangan dpp skpd,kota, ppid berdasarkan persetujuan tapi terhadap pergeseran anggaran, menyusun rancangan peraturan walikota tentang penjabaran apbd, sekretaris daerah mengajukan rancangan peraturan walikota tentang perubahan penjabaran apbd kepada walikota untuk ditetapkan menjadi peraturan walikota: ppid menyiapkan surat walikota, kepala skpd menandatangani dpp skpd untuk disahkan oleh ppid dan tapikota, mendasarkan pada peraturan walikota tentang perubahan penjabaran apb serta lebih lanjut ditampung dalam perubahan apbd,anggaran skpd, mengesahkan dpp skpd, menyampaikan hasil pembahasan tapi terhadap usulan pergeseran anggaran skpd kepada walikota, dan: perak tentang perubahan penjabaran apbd sebagaimana dimaksud pada huruf yang telah ditetapkan selanjutnya disampaikan secara tertulis kepada pimpinan dprd. bab ketentuanpenutup dengan berlakunya peraturan ini, makalawa genius umar diundangkan pariaman pada tanggal februari plt. sekretaris daerah kota pariaman, ahmad zaki berita daerah kota pariaman tahun nomor lor pn) |
paratepat waktuseluruh organisasi perangkat daerah dan desa kelurahan serta pemerintah daerah provinsi sumatera barat:ban maya periode kegiatan acuan pelaksanaan fasilitasi rancangan rkd rancangan rkd kota minggu ke s.d kota pariaman tahun pariaman tahun minggu ke mei oleh provinsi pembahasan dan penanaman senja opd kota pariaman minggu ke sd. rancangan senja opd tahun tahun dan rencana minggu ke mei beserta kerangka pagu indikatif pendapatan pendanaan dan belanja tahuditetapkan dengan peraturan musrenbangnas rkp tahun juni kdh keputusan kepala daerah rancangan akhir senja opd paling lambat tentang penetapan senja yang telah diverifikasi oleh minggu ke opd. bappeda juli penyusunan nota minggu ke kesepakatan kua dan pas mei s.d minggu kota pariaman tahun ke agustus penyusunan rancangan kua senja opd yang telah minggu ke dan pas tahun ditetapkan. renstra opd juni s.d minggu kota pariaman tahun ke juli perak rkd kota pariaman tahun penyampaian rancangan kua rkd kota pariaman tahun paling lambat dan pas tahun oleh dan senja opd tahun minggu ke juli tapi kepada kdh penyampaian rancangan kua renstra opd kota pariaman paling lambat dan pas tahun oleh tahun rkd minggu ke juli kdh kepada dprd kota pariaman tahun penetapan nota kesepakatan hasil pembahasan tapi paling lambat kua dan pas tahun kota pariaman dan bangga minggu ke dprd kota pariaman agustus periode penetapan peraturan daerah minggu ke tentang apbd kota agustus s.d pariaman tahun minggu ke november surat edaran kepala daerah nota kesepakatan kua dan minggu ke perihal pedoman penyusunan pas kota pariaman tahun agustus rka opd tahun dan surat edaran kepala penyusunan rka opd tahun daerah tentang penyusunan oleh kepala opd rka opd, kua dan pas kota pariaman tahun penyampaian rka opd dan surat edaran kepala daerah dimulai minggu rka ppid tahun tentang penyusunan rka ke agustus s.d kepada ppid untuk dibahas opd, kua dan pas kota minggu ke tapi dan penyusunan pariaman tahun kua, rancangan perda apbd pas kota pariaman tahun tahun dan dokumen dan rka opd tahun pendukung berdasarkan rka hasil pembahasan opd tapi ranperda tentang apbd kua, pas kota pariaman minggu ke tahun yang telah tahun dan rka opd agustus disusun ppid disampaikan hasil pembahasan tapi kepada kepala daerah penyampaian ranperda apbd kua, pas kota pariaman hari kerja tahun kepada dprd tahun dan rka opd sebelum nota keuangan) hasil pembahasan tapi pengambilan persetujuan bersama dprd dan kepala daerah atau paling lambat minggu bulan september bagi daerah yang(oo periode menerapkan (enam) hari kerja per mingguanggaran berkenaapbd dan rancangan apbd tahun setelah peraturan kepala daerah rancanganeraturan daerah dan paling lambat peraturan daerah tentang peraturan walikota tentang hari kerja (sejak apbd sesuai hasil evaluasi apbd tahunapbd bol tweak, periode kegiatan acuan pelaksanaan penyampaian keputusan nota kesepakatan kua, hari kerja pimpinan dprd tentang pas dan apbd kota setelah penyempurnaan rancangan pariaman tahun keputusan peraturan daerah tentang pimpinan dprd apbd kepada menteri dalam ditetapkan negeri gubernur penetapan peraturan daerah surat edaran kepala daerah paling lambat tentang apbd dan peraturan tentang penyusunan dpa akhir desember kepala daerah tentang opd, kua, pas dan apbd desember) penjabaran apbd sesuai kota pariaman tahunperaturan kepala daerah setelah tentang penjabaran apbd peraturan kepada menteri dalam daerah dan negeri gubernur peraturan kepala lng pune kota pariaman aan genius umar kasi. pemerintah jihan pandangantahun kegiatan ia. dam doa damn dani pacar pare dono doa penyusunan peraturan walikota tentang pel persiapan penyusunan rkd tahun makoto pra semen raga akan kane bae kaki bin beri bei ari ben beda iai dini data bara. eni pama ami hari benua namun bara pena dna dan dana pariaman tahun saga ketan been pare bea ben sai koni kasi lisa basa kata kosan bosan bagan kanan bone dana pena nya. urut aura berau rap bae dara dog daun dna iya daya akan. dra dna senja opd) tahun oleh masing masing organisasi perangkat daerah opd) kota pariaman narang tea den are maa bait kanan dasi baca bos beni kos kasi dang dana dan dana panai hati aaa ara arus onna dumps isi busuk dna dan jan anu dosa daya danny kan kana pena bak duku doku jan merk dna desa dana daan der pena data tea ana ran pamer arun aan dang ana rkd kota pariaman tahun berat bina. taman kan dada buru keke bea beri din bei ben eni dari para pipa pai aaa ana nan aaa pan pura nan nan kanan. bnn benn aaa pers peran berisi dansa |. kaa kaki duri been kota ieee been beri keren bekas badan pena denda harinya panen dra pun dian aaa pra nan dan pikiran dprd kepada pemerintah daerah bae pena pra (ee gta sana kang baru beri karir ben dana bagi dna hina dang ni. hari jena hea bra apa paru para dana dna kota pariaman bea sean mna kena bagan dans hasi ati der ben dana aan pan rta juri arya bahan baru nan para daun pena praya pra ann kena kota maa dan panai kena das (pnp spa dara dipecat pres pera nii dasi koran bas ban loan dari adi bani tan bani jin dana error ari pan aaa ber pria dara daya pra dan kanan ana kepala daerah penyempurnaan senja perangkat daerah review aed eee agama entemneo be eertobowentewentorortenrbemnfemedf ewbonntemtaneboetenbelmttoh lau puan pee mer mar kaki dngan dok uin han kan brk ti: bagan dekan dea pen diri dari heri era iai tan dar pai rka para era pan day dra nas ket mnmowbeerborenpoawsksobanbusneh tah mebel. nun dan din ben der dina epa heri ari ari kanan nia dan pria daya papan pgn day dna dana nag ana dana tea dan binaan dana dana panen haa! hang! pada pap pan dian panai pan era dan kanan nan bina tahun oleh provinsi bea mreerenbremenisee momo anti asam ewambesisad eksis mio pte ppa amp kain lan pagar padat an! tag pap daa para par para. pny ara nan nan dna senja opd tahun beserta kerangka pendanaan tahun tera doa pam pom dam cas dos dom dom finalisasi rkd kota pariaman tahun dan ditetapkan dengan peraturan kdh keputusan kepala daerah tentang penetapan senja opd tahun penyusunan nota kesepakatan dan pas pai kan kota pariaman tahun bel penyusunan rancangan kua dan pas tahun penyampaian rancangan kua dan pas tahun oleh tapi kepada kdh penyampaian rancangan kua dan pas tahun oleh kdh kepada dprd penetapan nota kesepakatan kua dan pas tahun iii. penetapan peraturan daerah tentang apbd kota pariaman tahun dee bar: surat edaran kepala daerah perihal pedoman penyusunan rka opd tahun dan penyusunan rka opd tahun oleh kepala opd era aka hasan dan: maan de. pari damai bara desa dua ben net sala bait pena kerta han dn, tahun kepada ppid untuk dibahas tapi dan penyusunan rancangan perda apbd ahun dan dokumen pendukung berdasarkan rka opd mesin reaper nang eaa pp) sai para besi dan lau ann ina ann ann nya pa. haru tan kiri pai derby panai per per pipa pedas lahan tai telah disusun ppid disampaikan kepada kepala daerah mg: beri baba bea gan pada kaa dan dan man pa! pas manan dpp lan isi dana bea peni dong pa, tas kepada dprd nota keuangan) pengambilan keputusan bersama dprd dan kepala daerah tentang ranperda apbd tahun menyampaikan rancangan peraturan tt: daerah tentang apbd tahun dan rancangan peraturan kepala daerah tentang penjabaran apbd tahun kepada menteri dalam negeri gubernur untuk pal batal hasil evaluasi rancangan peraturan daerah tentang apbd tahun dan rancangan peraturan kepala daerah tentang penjabaran apbd tahun penyempurnaan rancangan peraturan wig daerah tentang apbd tahuntahun penyampaian keputusan pimpinan dprd (tt tentang penyempurnaan rancangan peraturan daerah tentang apbd tahun kepada menteri dalam negeri gubernur penetapana nath edan penyampaian peraturan daerah tentang apbd tahun dan peraturan kepala daerah tentang penjabaran apbd tahun kepada menteri dalam tea tap lag lampiran peraturan walikota pariaman nomor tahun tanggal kerja"s.d|s minggu ke anggaran oleh ppid tahun maretted nomor tahun tni tentang pengelolaan keuangan daerah penyampaian laporan perda tentang apbd tahun paling lambat keuangan pemerintah minggu ke daerah tahun anggaran akan layanan apbd maret dari kepala daerah kepada bpk.penyampaian rancangan perda tentang apbd tahun paling lambat peraturan daerah tentang perda tentang perubahan apbd minggu ke pertanggungjawaban tahun juli pelaksanaan apbd tahun perak tentang apbd tahun anggaran yang telah mandi bep peran perak tentang perubahan daerah kepada dprd apbd tahun tahun tentang sappaling lambat terhadap rancangan perda tentang perubahan apbd minggu ke peraturan daerah tentang tahun agustus pertanggungjawaban perak tentang apbd tahun pelaksanaan apbd tahun maag yee telahevaluasi ranperda peraturan perundang undangan paling lambat tentang pertanggung yang berlaku minggu ke jawaban pelaksanaan agustus apbd tahun oleh gubernur umar para koordinasi produk hukum kota param un!t satuan kerja para sekda pariaman sala sistem administrasi "pemerintahan umum abad hukum ham undanglaporan pertanggungjawaban pelaksanaan apbd tahun anggaran tahun bulan penyampaian laporan keuangan opd tahun anggaran kepada kepala daerah melalui ppid dora sal anggaran oleh ppid ban pra esa ha. daerah tahun anggaran dari kepala daerah kepada bpk yang bea aa, kal sesal daerah tahun anggaran oleh bpk atoltnan tentang pertanggungjawaban pelaksanaan apbd tahun anggaran yang telah diaudit bpk dari kepala daerah kepada dprd aa kama, lane badan lead peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan apbd tahun anggaran yang telah diaudit bpk sean png yaa pen panjang daman nat sni jaa pen sea asa pelaksanaan apbd tahun oleh gubernur lampiran peraturan walikota pariaman nomor tahun tanggal leburmeis.meperubahan rancangan perubahan rkd tahun minggu ke s.d minggu rencana kerja perubahan, rpm ke juni pembangunan daerah kota pariaman tahun rkd) kota pariaman perubahan tahun dan rkd provinsi tahun pembahasan rancangan senja perubahan opd tahun beserta kerangka pendanaan kegiatan acuan aang pelaksanaanperaturan kdh penyusunan rancangan renstra opd tahun minggu ke s.d minggu kua dan pas rkdpaling lambat minggu kua dan pas tahun kua dan ke agustus perubahan tahun pas perubahan oleh kdh kepada dprd tahunpenetapan peraturan minggu ke agustus daerah tentang s.d minggu ke perubahan apbd kota september pariaman tahun penerbitan surat edaran nota kesepakatan kua dimulai minggu ke kepala daerah perihal dan pas perubahan agustus pedoman penyusunan kota pariaman tahun perubahan rka opd, surat edaran rka ppid dan dpp kepala daerah tentang opd ppid tahun penyusunan rka p serta penyusunan opd, kua dan ppa rancangan peraturan perubahan kota daerah tentang pariaman tahun perubahan apbd tahun dan rancangan peraturan kepala daerah tentang penjabaran perubahan apbd tahun periode penyampaian rka p opd kua dan ppa minggu ke s.d minggu tahun kepada ppid| perubahan kota ke agustus untuk dibahas tapi dan pariaman tahun rka p opd tahun kua, ppa perubahan yang telah kota pariaman tahun disempurnakan opd dan rka p opd disampaikan kepada hasil pembahasan ppid sebagai bahan tapi penyusunan ranperda dan ranperwako apbd perubahan tahun ranperda tentang apbd kua dan pas paling lambat minggu perubahan tahun perubahan kota ke agustus yang telah disusun ppid pariaman tahun disampaikan kepada dan rka p opd tahun kepala daerah hasil pembahasan tapi penyampaian ranperda kua dan pas minggu ke september apbd perubahan tahun perubahan kota kepada dprd nota pariaman tahun keuangan) dan rka p opd tahun hasil pembahasan tapi pengambilan keputusan kua dan pas paling lambat bulan bersama dprd dan perubahan kota sebelum tahun kepala daerah tentang pariaman tahun anggaran berakhir perubahan apbd tahun"ng han periodepariaman sada umar para koordinasi pro duk kum kota param n!t satuan kerja para tgl eksak pariaman sistem administrasi pemerintahan umum hukum ham perundkegiatan perubahan apbd tahun tahun bulan kegiatan tar tar rok te, 2is isfiarsfafifaa tas rei angela aya saya jasanya sana lagahnalata nalar penyusunan nota kesepakatan kua dan pas perubahan apbd kota pariaman tahun rapat tapi dalam rangka perubahan penetapan pagu indikatif pendapatan dan belanja per urusan dan per opd tahun rancangan perubahan rencana kerja senja opd) tahun oleh masing masing opd) rancangan perubahan rencana kerja pembangunan daerah rkd) kota pariaman tahun dan pembahasan rancangan senja perubahan opd tahun beserta kerangka pendanaan finalisasi rkd perubahan tahun dan ditetapkan dengan peraturan kdh penyusunan rancangan kua dan pas perubahan tahun penyampaian rancangan kua dan pas perubahan tahun oleh tapi kepada kdh penyampaian rancangan kua dan pas perubahan tahun oleh kdh kepada dprd penetapan nota kesepakatan kua dan pas perubahan tahun penetapan peraturan daerah tentang perubahan apbd kota pariaman tahun aon ran mls sana ana bee kegiatan 3an reb mar oma you pars dor |sisi2|s osis area napa ners bela els tae arah asa hnarsyal penerbitan surat edaran kepala daerah perihal pedoman penyusunan rka opd, rkappkd dan dpp oka p opd tahun kepada ppid untuk dibahas tapi (ps permendagri dan rka p opd tahun yang telah disempurnakan opd disampaikan kepadaperubahan tahun yang telah disusun ppid disampaikan kepada kepala daerah penyampaian ranperda apbd perubahan tahun kepada dprd nota keuangan) pengambilan keputusan bersama dprd dan kepala daerah tentang perubahan apbd tahun menyampai1g| untuk dievaluasi tahun bulan no, kegiatan lee tom tar pre cor lalssjifafs tasya era aaa ners area ella erahnelerat lara. hasilrilmenteri dalam nge hertentang perubahan apbd dan peraturan kepala daerah :tzz z # : # aa.aturan daerah kota pariamanaa.bab. yum feataora pariaman & semua umar diundangkan pariaman pada tanggal february sekretaris daerah kota pariaman ahmad zaki berita daerah kota pariaman tahun nomor para koordinasi produk hukum kota pariaman kum (is (nya lampiran peraturan walikota pariaman nomor tahun tanggal: febrianera periode hai koran pelaksanaan penyusunan peraturan minggu ke walikota tentang rkd januari s.d kota pariaman tahun minggu ke juni persiapan penyusunan rkd bagian permendagri minggu ke tahun tahun januari penyusunan rancangan awal dokumen rpm kota minggu ke rkd kota pariaman tahun pariaman tahun januari s.d program strategis provinsi, minggu ke program strategis nasional, maret pedoman penyusunan rkd, telaahan rancangan awal senja perangkat daerah, telaah pokok pokok pikiran dprd. penyampaian rancangan dokumen renstra opd kota minggu ke s.d rencana kerja senja opd) pariaman tahun ke februari tahun oleh masing dan rencana pagu indikatif masing organisasi perangkat pendapatan dan belanja daerah opd) kota pariaman tahun musrenbang tingkat rpm des dan rpj minggu ke desa kelurahan penangkis desa, dokumen januari s.d rpm kota pariaman minggu ke tahun prioritas februari pembangunan daerah tahun realisasi periode ne: kegiatan desa kelurahan forum konsultasi publik rancangan awal rkd kota minggu ke s.d rancangan awal rkd kota pariaman tahun minggu ke pariaman tahun februari musrenbang tingkat rekapitulasi minggu ke s.d kecamatan program kegiatan prioritas minggu ke hasil musrenbang februari desa kelurahan, rancangan awal rkd kota pariaman tahun rancangan senja opd kota tahun permintaan dan penyampaian hasil reses yang sudah minggu ke s.d pokok pokok pikiran dprd disampaikan pada rapat minggu ke kepada pemerintah daerah paripurna februari kota pariaman forum organisasi perangkat rekapitulasi minggu ke s.d daerah opd) kota pariaman program kegiatan prioritas minggu ke tahun hasil musrenbang maret kecamatan, rancangan rjn rancangan rkp, rpm propinsi, renstra opd propinsi, rancangan rkd propinsi, dokumen rpm kota pariaman tahun dokumen renstra opd kota pariaman tahun rancangan rkd kota pariaman tahun rancangan senja opd kota pariaman tahun dan pokok pokok pikiran dprd pra musrenbang dan rekapitulasi minggu ke 3s.d musrenbang tingkat kota program kegiatan prioritas minggu ke hasil musrenbang maret kecamatan dan rancangan periode catat senja opd yang telah dibahas pada forum opd, dokumen rpm kota pariaman tahun rancangan rkd propinsi tahun rancangan rkd kota pariaman tahun penyampaian rancangan awal kalender perencanaan minggu rkd dan kepala daerah penganggaran kota maret s.d penyempurnaan senja pariaman, rancangan awal minggu perangkat daerah rkd kota pariaman april berita acara musrenbang rkd tahun review rkd rancangan akhir rkd kota minggu 1s.d pariaman tahun tim minggu review api kota pariaman april musrenbang tingkat provinsi rekapitulasi minggu ke s.d rkd tahun program kegiatan prioritas minggu ke hasil musrenbang april kab kota, rancangan rpm tahun rancangan rkp tahun rancangannasional rekapitulasi minggu ke rkp tahun program kegiatan prioritas april s.d minggu hasil musrenbang ke mei tk. provinsi, rancangan rkp tahun rancangan senja kl, rancangan rkd tahun dan senja opd tahun |
sa. gubernur jambi peraturan daerah provinsi jambi nomor tahun tentang tata niaga komoditi perkebunan provinsi jambi dengan rahmat tuhan yang maha esa gubernur jambi, menimbang :a. bahwa komoditi perkebunan merupakan usaha yang dominan dan melibatkan mayoritas pekebun provinsi jambi sehingga dapat menentukan perkembangan perekonomian masyarakat dan daerah: bahwa usaha perkebunan kelapa sawit dan karet semakin berkembang terutama secara mandiri swadaya sehingga perlu kepastian dan perlindungan perolehan harga yang wajar serta menghindari persaingan yang tidakniaga komoditi perkebunan provinsi jambistem iso berita negara republik indonesia tahun nomor bagian keempat pembinaan dan pengawasan tata niaga tbs pembinaan dan pengawasan terhadap pks dan pekebun kelapa sawit dilakukan oleh gubernur yang pelaksanaannya dilakukan oleh tim provinsi dan kabupaten sesuai dengan kewenangannya. tim sebagaimana dimaksud pada melakukan pengawasan pks yang melakukan pembelian tbs dibawah harga yang ditetapkan oleh tim dan disepakati oleh kemitraan. pembinaan dan pengawasan terhadap pekebun kelapa sawit, kelompok pekebun kelapa sawit atau kelembagaan pekebun kelapa sawit yang sudah bermitra dilakukan oleh perusahaan mitra dengan melibatkan asosiasi. bab iii komoditi perkebunan karet bagian kesatu pengolahan bakar dalam proses penyadapan karet, pekebun wajib melakukan teknik yang benar, dilakukan oleh tenaga penyadap yang terampil dan didukung peralatan yang baik sesuai dengan baku teknis yang ditetapkan. pekebun diberi kebebasan menentukan jenis bakar yang dihasilkan sesuai permintaan pasar setempat. dalam mengolah bakar pekebun wajib menggunakan pembeku lateks bahan menggumpal yang wajib rekomendasi oleh lembaga penelitian yaitu dephub, asam format dan bahan lain yang tidak mencemari lingkungan. pengolahan bakar wajib untuk mengacu pada persyaratan kualitatif sesuai dengan sni bakar. bagian kedua pemasaran dan kemitraan pemasaran bakar milik petani diselenggarakan secara bersama dalam koordinasi ppb. kegiatan pemasaran yang dikoordinir ppb dapat diselenggarakan dengan cara kontrak kerjasama pemasaran maupun transaksi langsung dan atau lelang dengan pihak pabrik dan pedagang pengumpul yang memiliki stop bakar sir. guna menghindari manipulasi mutu bakar dalam pengangkutan, ppb menerbitkan ska b. perdagangan bakar tanpa dokumen ska b harus ditolak oleh pihak pabrik pengolahan bakar. harga bakar yang diperdagangkan berpedoman pada harga indikasi yang dibuat oleh gapkindo cabang jambi yang diterbitkan setiap hari. kemitraan merupakan bentuk yang ditempuh untuk mewujudkan pemberdayaan dan peningkatan nilai tambah bagi pekebun yang dilakukan berdasarkan azas manfaat, berkelanjutan yang saling menguntungkan, saling menghargai, saling bertanggungjawab dan saling memperkuat yang dilakukan secara tertulis berupa yang diketahui oleh dinas yang membidangi perkebunan atau instansi terkait lainnya. kemitraan pengolahan dan pemasaran bakar dilakukan antara ppb dengan pabrik pengolahan karet atau pihak ketiga pelaku usaha yang telah memiliki stop bakar sir yang difasilitasi oleh asosiasi petani, asosiasi pabrikan atau asosiasi sejenisnya serta instansi terkait. bab komoditi perkebunan lainnya dalam proses pengolahan komoditi perkebunan lainnya, pekebun wajib melakukan budidaya dan baku teknis dari masing masing komoditi, dan baku teknis sebagaimana dimaksud pada harus sesuai dengan standar nasional indonesia maupun standar mutu lainnya. pelaku usaha bersama pedagang dan pabrikan dalam memasarkan komoditi perkebunan lainnya harus melalui kemitraan. pelaku usaha sebagaimana dimaksud pada diberi kebebasan dalam menentukan jenis produk yang dihasilkan sesuai permintaan pasar dan mitranya. bab kelembagaan bagian kesatu tbs kemitraan usaha perkebunan, dilakukan antara perusahaan perkebunan, karyawan dan masyarakat sekitar perkebunan. kemitraan dilakukan dalam kurun waktu (satu) kali siklus tanam atau paling singkat (empat) tahun sesuai format yang dituangkan dalam peraturan gubernur. kemitraan dilakukan mulai dari penyediaan sarana produksi, produksi, pengolahan dan pemasaran, transportasi, operasional, kepemilikan saham, dan jasa pendukung lainnya. kemitraan dilakukan antara kelompok tani gabungan kelompok tani koperasi dengan perusahaan pabrik pengolahan tbs, dimana sebelumnya dilakukan uji rendemen untuk menentukan harga yang disepakati dalam yang akan ditanda tangani kedua belah pihak. pks yang telah melakukan kemitraan membeli tbs sesuai harga yang telah disepakati, pekebun tidak boleh menjual tbs pks yang bukan mitra. bagian ketiga pengelolaan usaha industri club rubber industri club rubber wajib mendukung gerakan bakar bersih. untuk memenuhi kebutuhan bahan baku industri club rubber wajib membina kelompok pekebun karet sebagai kelompok binaan mitra. industri club rubber wajib melakukan kemitraan dengan ppb dan atau dengan kelompok pekebun yang dituangkan dalam perjanjian tertulis. industri club rubber wajib membeli bakar bersih yang berasal dari ppb, pelaku usaha dan atau pedagang informal yang sudah terdaftar. industri club rubber wajib membeli bakar dari pedagang formal yang teregistrasi mempunyai stop bakar. bab pembinaan dan pengawasan bagian kesatu pembinaan pemerintah daerah berkewajiban melaksanakan pembinaan terhadap pekebun untuk memperoleh nilai bakar yang layak dan bermutu sesuai pedoman teknis secara terjadwal melalui kegiatan ppb. pelaksanaan pembinaan sebagaimana dimaksud pada dapat berupa penyuluhan, pelatihan, evaluasi, pendampingan, fasilitasi peralatan maupun bahan. pembinaan dapat dilakukan oleh pemerintah provinsi dan atau pemerintah kabupaten kota bersama gapkindo serta apkarindo dan lembaga lainnya. gubernur dapat memberikan penghargaan kepada pekebun dan atau pemilik industri club rubber yang memiliki kinerja baik dalam pembinaan pekebun karet. bagian kedua pengawasan pengawasan perdagangan dan peredaran bakar dilakukan secara berkala dan atau pada saat adanya laporan dari masyarakat oleh tim koordinasi dan pengawas mutu bakar. pelaksanaan pengawasan dilakukan pada kinerja ppb: perdagangan dan peredaran bakar, dan industri club rubber. tim koordinasi dan pengawasan mutu bakar sebagaimana dimaksud pada ditetapkan dengan keputusan gubernur. dalam kegiatan pembinaan dan atau pengawasan dilapangan dapat mengikut sertakan aparat pemerintah daerah sampai pada tingkat kepala desa atau lurahserta dikenakan sanksi administrasi berupa: teguran tertulis: pembatasan kegiatan usaha, cc. penghentian sementara sebagian atau seluruh alat produksi: pembekuan kegiatan usaha, dan atau pencabutan izin usaha. ketentuan lebih lanjut mengenai prosedur danprovinsi jambiniaga komoditi perkebunan provinsi jambi umum produk utama kelapa sawit adalah tandan buah segar tbs). produk ini diolah pabrik kelapa sawit untuk diambil minyak dan intinya. pengolahan tandan buah segar menjadi minyak sawit mentah dan minyak inti (kernel) yang bermutu baik adalah tujuan utama dari pengolahan. untuk mendapatkan cpo dengan mutu baik, pengolahan dilakukan menurut tahapan tertentu dengan sejumlah syarat pengolahan sesuai dengan ghp dan gmp yang sudah ditentukan sejak lapangan hingga proses akhir. sebagai komoditi perkebunan yang sangat penting perannya selain kelapa sawit, karet juga sebagai sumber lapangan pekerjaan bagi sebagian masyarakat provinsi jambi. karet merupakan salah satu tanaman perkebunan yang memiliki peran cukup penting dalam perekonomian provinsi jambi khususnya dan indonesia umumnya. meskipun tanaman karet mempunyai kontribusi yang cukup besar dalam perekonomian provinsi jambi, disisi lain peran tanaman karet untuk meningkatkan kesejahteraan petani masih belum cukup berperan. ada beberapa hal yang mempengaruhinya antara lain: lemahnya permodalan yang dimiliki petani, belum baiknya mutu karet yang dihasilkan, masih rendahnya kemampuan manajemen petani, sistem pemasaran yang belum efisien, masih kuatnya keterikatan petani dan tengkulak (patron klien) serta masih rendahnya nilai tambah yang diperoleh petani dari produk yang dihasilkan. pada dasarnya, bahan olahan karet yang umum dihasilkan oleh petani karet rakyat dapat dibedakan dalam empat bentuk yakini, lateks kebun, sit sheet) angin, slab tipis dan jump. pada perkembangan nya karet alam provinsi jambi yang umumnya dihasilkan oleh petani rakyat adalah bahan olahan karet dalam bentuk slab tebal dan jump. dalam sistem pemasaran karet petani tidak akan terlepas pada kualitas karet yang dihasilkan. rendahnya kualitas bakar yang dihasilkan petani akan menyebabkan petani tidak mempunyai alternatif dalam memasarkan produk. ii. demi cukup jelas cukup jelas cukup jelas cukup jelas cukup jelas cukup jelas cukup jelas radius tertentu adalah radius yang menggambarkan antara pabrikan dan kebun yang akan dicitrakan berdasarkan kesepakatan dengan radius maksimal kmenteri pertanian nomor permintaan kb. tentang pedoman perizinan usaha perkebunan: peraturan daerah tentang tata niaga komoditi perkebunan provinsi jambimbi. gubernur adalah gubernur jambi. pemerintah daerah kabupaten kota adalah pemerintahan daerah kabupaten kota dalam daerah provinsi jambi. bupati walikota adalah bupati walikota se provinsi jambi. kabupaten kota adalah kabupaten kota se provinsi jambi. dinas adalah dinas yang berwenang dan bertanggung jawab dalamkebun karet adalah perorangan warga negara indonesia yang melakukan usaha perkebunan karet dengan skala usaha tidak mencapai skala usaha tertentu. kemitraan usaha perkebunan kelapa sawit adalah kerjasama usaha antara perusahaan perkebunan dengan pekebun kelapa sawit atau kelompok pekebun ber kota. perusahaan perkebunan kelapa sawitkelembagaan pekebun kelapa sawit adalah lembaga yang ditumbuhtaninya dengan prinsip saling memperkuat, saling menghargai dan saling menguntungkan. asosiasi adalah suatu perkumpulan bersama beberapa individu yang memiliki ikatan. gabungan kelompok pekebun selanjutnya disingkat gapokbun adalah wadah kerjasama dua atau lebih kelompok pekebun yang bertujuan mengorganisasikan kegiatan secara efisien dan efektif guna memperoleh hasil kegiatan yang lebih berdaya saingkebunnya. tandan buah segarindeks adalah indeks proporsi yang dinyatakan dalam presentase y6tim penetapan harga pembelian tandan buah segar kelapa sawit produksi pekebun kelapa sawit provinsi jambi yang selanjutnya disebut tim adalah tim yang bertugas menetapkan indeks dan harga pembelian tbs kelapa sawit produksi pekebun provinsi jambi. izin usaha perkebunan budidaya yang selanjutnya disingkat iup b adalah serangkaian kegiatan pengusahaan tanaman perkebunan yang meliputi kegiatan pertanaman, penanaman, pemeliharaan tanaman, pemanenan dan sortasi termasuk perubahan jenis tanaman dan diverifikasi tanaman. izin usaha perkebunan pengolahan yang selanjutnya disingkat iup pabrik kelapa sawit yang selanjutnya disingkat pks adalah pabrik yang mengolah tandan buah segar. bahan olah karet yang selanjutnya disingkat bakar adalah lateks dan atau gumpalan yang dihasilkan petanibahan pengumpul adalah larutan asam semut atau bahan lain yang direkomendasikan oleh lembaga penelitian karet yang krediibidang perdagangan bakar baik disengaja maupun tidak sengaja. pedagang informal adalah perorangan yang tidak memiliki izin usaha yang melakukan kegiatan perdagangan bakar dalam skala kecil yang dijalankan sendiri berdasarkan asas kekeluargaan. surat tanda pendaftaran pedagang bakar yang selanjutnya disebut stop bakaakar sir sebagai bentuk legalitas terdaftar dari dinas yang mempunyai tugas dan tanggung jawab dibidang perdagangan kabupaten kota. pengolahan adalah bagian dari rangkaian kegiatan pengelolaan lateks dan atau gumpalan dengan foklateks adalah hasil produksi karet yang diambil melalui penyadapan untuk diolah selanjutnya menjadi bahan olahan karet. jump adalah gumpalan karet mangkok sadap atau penampungan lain yang diproses dengan cara penggumpalan dengan asam semut atau bahan menggumpal lain atau menggumpal alami. sit angin adalah lembaran sit tipis yang berasal dari gumpalan lateks kebun yang dikumpulkan dengan menggunakan asam semut atau bahan menggumpal lain, dikeluarkan serunya dengan cara penggilingan dan dikeringkan dengan cara pengasapan. standar nasional indonesia yang selanjutnya disingka dan berlaku secara nasional. unit pengolahan dan pemasaran bakar yang selanjutnya disingkat ppb adalah satuan usaha atau unit usaha yang dibentuk oleh dua atau lebih kelompok petani sebagai tempat penyelenggara bimbingan teknis petani, pengolahan, penyimpanan sementara dan pemasaran bakar. surat tanda registrasi ppb yang selanjutnya disingkat str ppb adalah dokumen tertulis sebagai bentuk legalitas terdaftar dari pemerintahingkat ska adalah dokumen tertulis yang diterbitkan olehkelembagaan usaha petanikelompok usaha bersama), koperasi petani dan perseroan terbatas pt)pada pihak pabrik pengolahan bakar atau industri club rubber. industri club rubber adalah usaha atau kegiatan yang mengolah bakar menjadi karet remah sebagai bahan baku industri melalui proses pembersihan, penyeragaman, pengeringan dan pengepakan. tujuan peraturan daerah ini adalah mencegah terjadinya persaingan yang tidak sehat dalam tata niaga komoditi perkebunan kelapa sawit dan karet: meningkatkan kualitas bahan olah karet agar sesuai dengan baku mutu yang ditetapkan pemerintah, menertibkan administrasi usaha dan pedagang informal karet, meningkatkan posisi tawar pekebun sawit dan karet, menjamin terciptanya kerjasama ekonomi yang saling menguntungkan, saling memperkuat saling membutuhkan antara pekebun, pedagang, dengan perusahaan pengolah bakar dan pks, mengendalikan tata niaga komoditi kelapa sawit dan karet, dan mengawasi tata niaga komoditi unggulan perkebunan lainnya. ruang lingkup peraturan daerah ini meliputi komoditi perkebunan kelapa sawit, komoditi perkebunan karet: komoditi perkebunan lainnya: kelembagaan: pembinaan dan pengawasan, dan sanksi. bab komoditi perkebunan sawit bagian kesatu penetapan indeks dalam menentukan persentase bagian yang diterima oleh pekebun kelapa sawit, ditetapkan indeks dan harga tbs kelapa sawit yang ditetapkan oleh tim indeks tim penetapan indeks dan harga tbs kelapa sawit terdiri dari pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten kota: dinas yang membidangi perkebunan provinsi dan dinas yang membidangi perkebunan kabupaten kota, perusahaan perkebunan yang mempunyai pks yang sudah operasional dan melakukan kemitraan, wakil pekebun dan atau kelembagaan pekebun (kud) pada masing masing perusahaan (satu) orang: apkasindo kabupaten dan provinsi, dan instansi terkait lainnya. tim penetapan indeks dan harga tbs kelapa sawit sebagaimana dimaksud pada ditetapkan dengan keputusan gubernur. penetapan indeks dilakukan (satu) kali dalam satu bulan. rapat penetapan indeks sebagaimana dimaksud pada dilaksanakan pada minggu kedua setiap bulan dengan komponen penetapan indeks terdiri dari (lima belas) komponen. ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara perhitungan indeks diatur dengan peraturan gubernur. bagian kedua penetapan harga pembelian tbs kelapa sawit produksi pekebun perusahaan wajib menyampaikan data transaksi penjualan cpo dan periode seminggu sebelumnya melalui daftar rekapitulasi. daftar rekapitulasi sebagaimana dimaksud pada berisikan seluruh penjualan cpo dan pada periode seminggu sebelumnya. penetapan harga pembelian tbs kelapa sawit didasarkan pada umur tanaman dan rendemen cpo dan sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku. umur tanaman dan rendemen sebagaimana dimaksud pada wajib dipedomani oleh perusahaan guna menetapkan harga pembelian. ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara perhitungan rendemen dan penetapan harga pembelian diatur dengan peraturan gubernur. bagian ketiga pembelian tbs kelapa sawit produksi pekebun provinsi jambi setiap pks wajib membeli tbs pekebun kelapa sawit melalui kelembagaan pekebun kelapa sawit atau kelompok pekebun kelapa sawit sesuai dengan harga yang ditetapkan oleh tim. kewajiban pembelian tbs pekebun kelapa sawit sebagaimana dimaksud pada adalah pekebun mitra yang berada radius tertentu dari pks perusahaan mitra. kemitraan sebagaimana pada mencakup kemitraan antara inti dengan plasma dan pekebun swadaya dengan pks perusahaan mitra yang dituangkan dalam bentuk perjanjian kerjasama. pks atau perusahaan yang tidak memiliki kebun dan supply tbs yang cukup, wajib melaporkan sumber bahan baku instansi teknis yang membidangi perkebunan serta wajib melakukan kemitraan pekebun sekitar pabrik dalam radius tertentu. pks suatu perusahaan wajib membeli tbs dari pekebun kelapa sawit yang belum terikat kemitraan dengan pks perusahaan lain. pekebun yang telah melakukan kemitraan dilarang menjual tbs pks yang bukan mitranya. pembelian tbs pks sebagaimana dimaksud pada dilakukan secara langsung oleh pks. dalam hal yang memaksa pks suatu perusahaan mitra tidak dapat beroperasi, maka tbs pekebun kelapa sawit dapat dialihkan pks lain dengan berkoordinasi dan diketahui oleh dinas. pks wajib menyampaikan dokumen harga dan jumlah penjualan cpo dan serta menyampaikan laporan penerimaan dan pemanfaatan biaya operasional tidak langsung bot) kepada tim sebagaimana dimaksud dalam paling sedikit (satu) bulan sekali. kelompok pekebun kelapa sawit swadaya adalah kumpulan pekebun pekebun kelapa sawit swadaya dalam suatu hamparan kebun, minimal (dua puluh lima hektar) yang terikat secara informal, bekerja sama atas dasar saling menguntungkan. kelompok pekebun kelapa sawit swadaya sebagaimana dimaksud pada yang disaksikan oleh dinas yang membidangi perkebunan. dinas berkewajiban memfasilitasi, membina dan melakukan pendampingan kemitraan pekebun kelapa sawit swadaya dengan perusahaan pemilik pks. pks yang mempunyai iup b dan mengelola kebun mitra, pembelian tbs pekebun kelapa sawit mitranya wajib mengikuti harga yang ditetapkan oleh tim penetapan harga tbs provinsi. pks yang mempunyai iup p wajib membeli tbs pekebun kelapa sawit mengikuti harga yang ditetapkan oleh tim penetapan harga tbs provinbahwa menteri perhubungan melalui surat nomor ku. phb perihal usulan revisi tarif layanan satker blu politeknik pelayaran malah, telah menyampaikan usulan penetapan tarif layanan badan layanan umum politeknik pelayaran malah aceh pada kementerian perhubungan, keadaan" bahwa usulan perubahan tarif layanan badan layanan umum politeknik pelayaran malah acehleksi kesehatan per calon s.d. pesertanautikapermesinsistem kelistrikiii nautikaji. diklat pelaut diploma iii nautika non reguler semester s.d. per taruna s.d. semester kengisadndktan .1ail. diklat pelaut diploma iii sistem kelistrikdiklat pelaut tingkat iii pembentukan nautika dan tekniknan) semester iii per taruna s.d. semester dan per taruna s.d. semester oo. diklat pelaut tingkatlp. diklat pelaut tingkat pembentukan nautika dan teknik reguler semester!nautika non reguler semesterteknik non reguler semester per taruna s.d. kenakan semester per taruna s.d. semester diklat peningkatanmn)s.d. diklat tingkper calon s.d. tarunakeadaantaruna tingkatbiaya tinggal per taruna s.d. bulan layanan akademik lainnya tutorial pra ujian keahlian per peserta s.d. pelaut cba) tutorial pra ujian keahlian per peserta s.d. pelaut komprehensif)per peserta s.d. kesehatnehwisuda diklat pembentukan per peserta s.d. mandiri) diklat pembentukan per peserta s.d. terpadu) diklat tingkat iii, dan per peserta s.d. peningkatan dan penyetaraan tutorial pra marlin test per peserta s.d. sertifikasi marlin test per peserta s.d.ke. tarif layanan badan layanan umum politeknikmalah acehketrampilan, tarif pendukung akademik, dan kenakeabsahan identifikasi per sertifikat s.d. sertifikat: plt. kepala bagian kementerian syah nin9 pss katanacc. tarif penggunaan laboratorium dan simulator: tarif penggunaan sarana transportasi, tarif klinik: dan tarif pedang pora (valreef) dan drugbank.malah aceh: daya beli, minat: cc. jumlah taruna atau peserta didik, kebutuhan operasional, kurikulum: akreditasi:dua pelayaran malah acehkenalan tarif pedang pora (valreef). badan layanan umum politeknik pelayaran malah acehlain. senadaane, kepala biro umum ng u.b. plt. kepala bagian administrasi kementerian san iayisytarif layanan akademik badan layanan umum politeknikkenadengan rahmat tuhan yang maha esa, menteri keuangan republik indonesia menimbang bahwa pengaturan mengenai pengenaan pajak bumi dan bangunan bagi investasi wilayah tertentu sebagaimana diatur dalamsudah tidak sesuai dengan perkembangan keadaan pengenaan pajak bumi dan bangunan, bahwa untuk lebih memberikan kepastian hukum bagi wajib pajak, perlu melakukan pencabutan terhadap. han sin menteri keuangan republik indonesiadicabut dan dinyatakan tidak berlaku. dengan berlakunya peraturan menteri ini, terhadap wajib pajak yang telah memperoleh fasilitas pengenaan pajak bumi dan bangunan sesuai keputusan menteri keuangan nomor kmk. tetap mendapatkan fasilitas pengenaan pajak bumi dan bangunan sampai dengan jangka waktu pemberian fasilitas tersebuttiny .b. kepala' bagian rbinterian gara nip |
keberpihakan pengaturan hak atas informasi publik dalam undang undang keterbukaan informasi publik fauzi fakultas hukum universitas trunojoyo, madura. jl. raya telang kamal, bangkalan, jawa timur abstract ratification law transparency public information, one aim jor the right every citizen obtain public information found its legal basis. turns out insurance against all citizens the right obtain public information still jin many obstacles. general implications for the strengthening law the right information and the principles disclosure information, but still contains the crucial article that can bea source weakness and bad for the public, among others: article paragraph article paragraph and article law general settings set new things related the protection guaranteed right public information. but the same time there are also articles that threaten the right for information for citizens. the substance the articles that are not biased against citizens the process submitting requests for information and mechanism for filing objection not simple. the existence the article can source criminalization for applicant information law contrary the goal itself, which wanted increase community participation the implementation the state. keyword public, information, regulation pendahuluan daya dukung ekosistem dan kepentingan masyarakat soemarno partodihardjo, diundangkannya undang undang tahun tentang keterbukaan alasan lainnya, seperti peristiwa informasi publik kip) salah satu penolakan yang sering dialami oleh warga tujuannya adalah agar hak setiap warga negara yang bermaksud untuk meminta negara untuk memperoleh informasi publik informasi terkait penyelenggaraan negara menemukan landasan hukumnya. pemerintahan, juga menjadi bagian yang pembentukannya tidak lepas dari dorongan mendorong pembentukan undang undang warganegara (publik), terdapat paling tidak keterbukaan informasi publik ini. mulai enam hal yang menyebabkan publik dari persoalan kecil dokumen kependudukan mendesaknya, yaitu: desakan publik akta kelahiran, kartu tanda penduduk, dan yang sangat kuat terhadap pemberantasan surat ijin mengemudi), hingga akses korupsi, kolusi dan nepotisme kkn): terhadap putusan putusan pengadilan, dan untuk mewujudkan partisipasi masyarakat dokumen dokumen kebijakan publik dalam proses pembangunan, untuk lainnya. sebab ketika menghadapi peristiwa memiliki pers yang berkualitas: desakan yang demikian, ternyata tidak ada mekanisme publik yang kuat terhadap pengungkapan hukum bagi warganegara yang dapat pelanggaran hak asasi manusia ham) digunakan untuk melindungi hak haknya, masa lalu, untuk perlindungan konsumen: bahkan seringkali hak hak informasi publik dan desakan publik terhadap pengelolaan warga negara tersebut dilanggar oleh sumber daya alam (sda) yang berbasis penyelenggara negara. loco oossoos00000500000000000000000000000000000. keberpihakan pengaturan hak atas informasi publik dalam kip fauzihal penyampaian usulan tarif layanan blu, telah menyampaikanwww jdih.kemenkeu.gf.idg.id, tarif layanan penunjang dan cc. tarif berbantuan tenaga ahli. tarif pengujian sebagaimana dimaksud dalam huruf terdiri atas: tarif laboratorium pengujian performa lampu hemat energi: tarif laboratorium pengujian keselamatan lampu hemat energi, tarif laboratorium pengujian performa light emitting diode (led), tarif laboratorium pengujian keselamatan produk tusuk kontak dan kotak kontak, tarif laboratorium pengujian keselamatan produk sakelar: dan tarif laboratorium kimia. tarif penunjang layanan sebagaimana dimaksuddan tarif jasa sertifikasi. tariftarif berdan atau standar biaya yang ditetapkan oleh asosiasi jasa konsultan tenaga ahli indonesiawww jdih.kemenkeu.didterhadap layanan kepada instansi pemerintah dan atau mahasiswadd ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria dan tata cara pengenaan tarif layanan kepada instansi pemerintah dan atau mahasiswa sebagaimana dimaksud pada (l) diaturperjanjian kerjasama antar| la: kepala bagian kementerian birohukum mmg mei arif bintaro yukon spare nip jenis penerimaan tarif layanan tarif rp) laboratorium pengujian performa lampu hemat energi ( per contoh maksimum buah lampu) uji aging jam untuk lumen, per contoh s.d daya, correlates color temperature cct) uji lumen maintenance jam per contoh s.d uji life time atau uji umur lampu per contoh s.d jam uji dimensi per contoh laboratorium pengujian keselamatan per contoh s.d. lampu hemat energi www jdih.kemenkeu.gg.id laboratorium pengujian performa light emitting diode led) ( per contoh maksimum buah lampu) uji lumen, daya, correlates color per contoh s.d temperature cct) pada (nol)laboratorium pengujian keselamatan per contoh s.d produk tusuk kontak, dan kotak kontak ( per contoh buah) laboratorium pengujian keselamatan per contoh s.d produk sakelar ( per contoh buah) laboratorium kimia per sampelamors kepala bagian t.u pria a as arif bintaro yukbadan pengawasawasan pengelolaan keuangan dawasawasbadan pengawas daerah yang selanjutnya disingkat bahasa adalah badan pengawas daerah kabupaten sawahlunto sijunjung, bab kedudukan, tugas dan fungsi pasai bahasa merupakan unsur penunjang pemerintah daerah bidang pengawasan pengelolaan keuangan dhasa mempunyai tugas membantu bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah bidang pengawasan terhadap pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pembinaan masyarakat lingkungan pemerintah daerah. untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada atas, bahasaccpelaksanaan tugas lain yang diberikan bupati sesuai dengan kewenangannya. bab iii susunan organisasi susunan organisasi bahasa terdiri dari kepala badan. sekretariat. bidang pemeriksa pemerintahan. bidang pemeriksa pembangunan. bidang pemeriksa perekonomian. bidang pemeriksa kesejahteraan sosial. bidang pemeriksa aparatur. bidang pemeriksa pendapatan dan kekayaahasa sebagaimana terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan daerah ini,ahashas:d(l) sub bagian perencanaan mempunyai tugas menyiapkan bahan penyusunan dan. pengendalian rencana program kerja pemeriksaan, menghimpu, menghimpun, mengolah, menilai dan menyimpan laporan hasil pemeriksaan aparat pemeriksa dan melakukan administrasi pengaduan masyarakat, serta menyusun laporan kegiatan pemeriksaan. sub bagian administrasi. mempunyai tugas melakukan ketatausahaan surat menyurat, rumah tangga, kepegawaian dan keuangan. bidang pemeriksa pemerintahan bidang pemeriksa pemerintahan mempunyai tugas melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dilaksanakan oleh sekretariat daerah kabupaten, pemerintah kecamatan kelurahan, dinas pertanahan dan polisi pamong praja. bidang pemeriksa pemerintahan dipimpin oleh seorang kepala bidang yang berada bawah dan perintahan mempunyai fungsi: mengumpulkan bahan penyusunandibidang pemerintahan daerah, pemerintahan kecamatan kelurahan, pertanahan dan polisi pamong praja. menyiapkan, menyusun dan menyampaikan laporan hasil pemeriksaan. bidang pemeriksa pemerintahan membawakan sub bidang pemeriksa sekretariat daerah. sub bidang pemeriksa kecamatan kelurahan. tc. sub bidang pemeriksa pertanahan dan polisi pamong praja. sub bidang sebagaimana dimaksud.sekretariat daerah mempunyai tugas membantu melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan yang dilaksanakan sekretariat daerah. sub bidang pemeriksa kecamatan kelurahan mempunyai tugas membantu dalam melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan kecamatan kelurahan. sub bidang pemeriksa pertanahan dan polisi pamong praja mempunyai tugas membantu pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan bidang pertanahan dan penegakan perundang undangan yang berlaku yang dilaksanakan oleh polisi pamong praja. bidang pemeriksa pembangunan bidang pemeriksa pembangunan mempunyai tugas melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pembangunan sektor sektorbidang pemeriksabangunan mempunyai fungsi cc.menyiapkan, menyusun dan menyampaikan laporan hasil pemeriksaan. bidang pemeriksa pembangunan membawakan sub bidang pemeriksa pembangunan sub bidang pemeriksa pembangunkerjaan umum, lingkungan hidup dan penanaman modalrencanaan pembangunan dan pengendalian dampak lingkungan. bidang pemeriksa ekonomisektorekonomimenyiapkan, menyusun dan menyampaikan laporan hasi! pemeriksaan. (l) bidang pemeriksa perekonomian membawakan sub bidang pemeriksa perekonomian sub bidang pemeriksa perekonomikehutanan dan perkebunan serta pertanian (pertanian, peternakan dan perikanan)kesejahteraan sosial bidang pemeriksa kesejahteraan sosial mempunyai tugas melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan sektor sektor kesehatan dan keluarga berencana, pendidikan dan kebudayaan, statistik dan kependudukan, pariwisata, penerangan seni dan budaya, transmigrasi, pembangunan masyarakat desa, sosial dan tenaga kerja. bidang pemeriksa kesejahterkesejahteraan sosialsehatan dan keluarga berencana, pendidikan dan kebudayaan, statistik dan kependudukan, penerangan, seni dan budaya, transmigrasi, pembangunan masyarakat desa, sosial dan tenaga kerja. menyiapkan, menyusun dan menyampaikan laporan hasil pemeriksaan. bidang pemeriksa kesejahteraan sosial membawakan (d3) sub bidang pemeriksa pendidikan dan kesehatan. sub bidang pemeriksa kesejahteraan. cc. sub bidang pemeriksaidikan dan kesehatan mempunyai tugas melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan sektor kesehatan dan keluarga berencana, pendidikan dan kebudayaan, statistik dan kependudukan, sub bidang pemeriksa kesejahteraan mempunyai tugas melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan sektor pariwisata, penerangan seni dan budaya serta transmigrasi. sub bidang pemeriksa sosial mempunyai tugas melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan sektor pembangunan masyarakat desa, sosial dan tenaga kerja. bidang pemeriksa aparatur pasai bidang pemeriksa aparatur mempunyai tugas melakukan pengawasan terhadap pengangkatan, pemindahan, pemberhentian, penetapan pensiun, gaji, tunjangan dan kesejahteraan serta pendidikan dan pelatihan pegawai. pasai untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud bidang pemeriksa aparaturdd) melakukan pemeriksaan terhadap kegiatan kegiatan bidang kepegawaian. menyiapkan, menyusun dan menyampaikan laporan hasil pemeriksaan. bidang pemeriksa aparatur membawakan sub bidang pemeriksa pembinaan pegawai. sub bidang pemeriksa kesejahteraan pegawainaan pegawai kelembagaan mempunyai tugas membantu pemeriksa aparatur dalam melakukan pengawasan terhadap pengangkatan, pemindahan, pemberhentian dan pendidikan pelatihan pegawai. sub bidang pemeriksa kesejahteraan pegawai mempunyai tugas membantu pemeriksa aparatur dalam melakukan pengawasan terhadap penetapan gaji, tunjangan, kesejahteraan pegawai dan pensiun. bidang pemeriksa pendapatan dan kekayaan bidang pemeriksa pendapatan dan kekayaan mempunyai tugas melakukan pengawasan terhadap pengelolaan pendapatan dan kekayaan daerah serta bumi. untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud bidang pemeriksa pendapatan dan kekayaanbidang pemeriksa pendapatan dan kekayaan terdiri dari sub bidang pemeriksa pendapatan asli daerah. sub bidang pemeriksa pendapatan lain lain. sub bidang pemeriksa kekayaan daerah dan bumapatan asli daerahasli daerah. sub bidang pemeriksa pendapatan lain laindaerah yang bersumber dari dana perimbangan, pinjaman daerah dan lain lain pendapatan yang sah. sub bidang pemeriksa kekayaan daerah dan bumi mempunyai tugas membantu pemeriksa pendapatan dan kekayaan dalam melakukan pengawasan terhadap pengelolaan, pengadaan, pemeliharaan dan penghapusan kekayaan daerah serta bum".uomo co02 unyil dan solid van mas nilvamiyi hvivgnye3woman dng ygv enburg dan bolnnnhvmyi lana hyuiyo size13 mna0 tol sinar ytititang kpud coo8 konsep ounfunhg dng munfunb org begin kpn uny upn man melaya yna benpiyya aan trondeiieledad ketika ena 2uaa era ona pagar renuenara yaa apa dada eat sepak mmbatana wine malaka en ina maan sem come berupa kaigaamanan pematang l tai iman kaku hana akan yaaa mama kan pera ilp5 jb) nia don yrs mam pan angan tni atau one aaa keren weimar lan ananda yana yoh engga that well miacoca tea mini dea bata dewa nya tn mta uly taran) warga nyu mengkudu mom ang ang stw. nnvhsads men bi, ov8 vnyskunn aan tia bivjngun mvhivg season ngy svswyowo nvnnsns divisio tan mai peri bekdainleya aur renang hiv atu vila nba z$ai pat benawahluntosijunjung perlu melakukan pengaturan terhadap retribusi penjualan produksi usaha daerah, bahwa retribusi penjualan produksi usaha daerahlesaian tarifpenyelesaian sengketa3684ylanetribusi jasa. usaha adalah retribusi atas jasa yang disediakan oletersangkanva bab nama, objek dan subjek retribusi dengan nama retribusi:objek retribusi adalah penjualan produksi usaha daerah yang meliputi bibit tanaman, bibit ternak, bibit ikan, marmer. tidak termasuk objek retribusi adalah penjualan hasil produksi perusahaan daerah dan pihak swasta subjek retribusi adalah orang pribadi atau badan yang membeli hasilpasai tingkat penggunaan jasa dihitung berdasarkan volume hasil produksi yang diju:tarif yang berlaku wilayah daerah tersebut dan atau sekitarnya: dalam ha!tuk pelayanan jasa, yang merupakan jumlah unsur unsur tarif: struktur dan besarnya tarifditetapkan sebagai berikut jenis produksi ukuran spesifikasi tarif ' volume bibit tanaman pangan padi sawah laba! ungu rp. , kedelai benih sebar rp. , bibit hortikultura jeruk okupasi rp. , batang rambutan okultasi rn. , batang mangga okupasi rp. , batang durian okupasi rp. , batang sawo cangkok rp. , batang manggis sambung sambung rp. , batang seeding seeding rp. , batang langsat seeding rp. , batang nangka seeding rp. , batang angkat selling rp. , batang melinjo seeding rp. , batang salak cangkok cangkok rp. , batang seeding seeding rp. , batang pisang anakan rp. , batang kultur jaringan rp. , batang cabai kemasan rp. , batang semangka kemasan rp. , batang kangkung darat kemasan rp. , batang tanaman perkebunan kelapa sawit bulan rp. , batang tanaman cokelat byi seeding rp. , biji polybag rp. , batang kelapa dalam batang rp. , batang asia vera batang rp. , datang gambir bji rp. buah polybag buah rp. , batang kopi datang rp. , batang pinang polybag rp. , batang nilam polybag rp. , batang mena polybag rp. , batang bibit ikan mas 3cm rp. , ekor rp. , ekor 8cm rp. , ekor 12cm rp. , ekor tawas 3cm rp. , ekor 5cm rp. , ekor 8cm rp. , ekor 12cm rp. , ekor gurame 3cm rp. , ekor rp. , ekor s5 8cm rp. , ekor rp. , ekor lele rp. , ekor 5cm rp. , ekor rp. , ekor !12cm rp. , ekor patin 3cm rp. , ekor rp. , ekor 8cm rp. , ekor 12cm rp. , ekor bibit ternak ternak besar sapi besar sapi bali kerbau ternak kecil domba kambing jantan( tahun) betina( tahun) umur( tahun) jantan i,s tahun) betina tahun dara bulan) dara humani rp. , ekor rp. ekor rp. , ekor rp. , ekor rp. , ekor , ekor ekor aneka ternak kelinci dara puyuh dara rp. , ekor tanaman kehutanan mahoni polybag rp. , batang jati polybag rp. . batang rotan polybag rp. , batang meranti polybag rp. batang bayur polybag rp. , batang durian polybag rp. , batang surian polybag okupasi rp. , batang gaharu polybag rp. , batang putri polybag rp. batang sungkai polybag rp. batang akasia mangium polybag , datang madang polybag rp. , batang vi) marmer tebal ukuran helai rp. ukuran helai rp. ukuran helai rp. ukuran helai rp. ukuran helai rp. ukuran 30x helai rp. ukuran 20x helai rp. ukuran helai rp. ukuran 20x helai rp. ukuran helai rp. bahan perabot ukuran helai rp. ukuran helai rp. ukuran helai rp. ukuran 80x helai rp. ukuran helai g00 bab wilayah pemungutan retribusi yang terutang dipungut wilayah daerah tempat penjualan dilakukan, bab vii masa retribusi dan saat retribusi berhutang (l) masa retribusi adalah jangka waktu yang lamanya sebagaimana dimaksud retribusi terutang adalah pada saat diterbitkannya skrip atau dokumen lain yang dipersamakan. bab vii tata cara:itetapkan retribusi berhutang dengan menerbitkan skr: apabila berdasarkan hasil pemeriksaan ditemukan data lain dan atau data yang semula belum lengkap yang inenyc(b)engan peraturan bupati, bab xii tata cara penagihan retribusi berhutang berdasarkan skr atau dokumen imiasvi ketentuan penyidikan pasai pejabat pegawai gegenhiarpanva" last 'ini memberitahukan dimulainya penyidikan dibawah koordinasi polrivill ketentuan penutup pada saat peraturan daerah isi berlaku, makassijunjung, dto darius apan diundangkan muaro sijunjung pada tanggal desemberpenjelasan atasnjelasan umum. khusus huruf tentang retribusi penjualan produksi usaha daerah, dalam rangka meningkatkan fungsi pelayanan,sejalan dengan perkembangan keadaan,penjelasan demi cukupjelas cukup jelas capst: cukupjjelas pasak snn sa, ikut jelas pasa cukup jelas cukup jelas cukupjelas cukup jelas pasa! cukup jelas cukup jelas cukup jelas cukupjelas ted cukup jelas png. cukupjelas cukup jelas cukupjelas cukup jelas cukup jelas tambahan lembaran daerah kabupaten sawa untoriainningnomor |
pmactka tentang bantuan kenanga bau lil pai dara kerinci rea serta psnbeunyaannnya nasa pes ea) katu nagari depo mea bangli bupati pesisir selatan peraturan bupati pesisir selatan nomorsalah satu sumber pendapatan pemerintahan nagari adalah bantuan keuangan nagari, bagi hasil pajak dan retribusi daerah kepada nagari mengingat bahwa untuk ketertiban dan keteraturan penggunaan bantuan keuangan sebagaimana dimaksud huruf atas bupati memberikan pedoman penggunaannya setiap1958pemerintah nomor tahun tentang pengelolaan keuangan daerah peraturan daerah propinsi sumatera barat nomor tahun tentang ketentuan pokok pemerintahan nagari peraturan daerah kabupaten pesisir selatan nomor tahun tentang ketentuan pokok pemerintahan nagar : memutuskan menetapkan peraturan bupatiaerah kabupaten pesisir selatan. bupati adalah bupati pesisir selatan. lu: kecamatan adalah wilayah kerja camat sebagai perangkat daerah kabupaten pesisir selatan. wali nagari adalah pimpinan pemerintahan nagari. pemerintah nagari adalah wali nagari dan perangkatnya. pemerintahan nagari adalah proses penyelenggaraan pemerintahan nagari yang dilaksanakan oleh wali nagari dan dpn. dewan perwakilan nagari dpn) adalah lembaga permusyawaratan nagari yang berfungsi menetapkan peraturan nagari bersama wali nagari, dan menampung serta menyalurkan aspirasi masyarakat. nagari adalah kesatuan masyarakat hukum adat yang mempunyai wilayah dengan batas batas tertentu. memiliki harta benda kekayaan sendiri, berhak mengatur dan mengurus rumah tangga sendiopn agar tetap konsisten menjaga dan memelihara penerapan adat basandi syarak. syarak basandi kitabullah nagan. peraturan nagari adalah seas bentuk produk hukum nagari yang bersifat mengarah tuntutand. hakr kewajiban pemerintahan.bendaharaw. bendaharawan nagari adalah pejabat yang ditugaskan untuk menerima, menyimpan, membayar atau mengeluarkan uang. surat surat berharga dan barang barang milik nagari dar mempertanggungjawabkannya kepada atasan langsung bendaharawan. alokasi dana pemerintahan nagari minimal adnm) adalah alokasi dana dari total dpbobot pemerintahan nagari bpn) adalah bobot pemerintahan nagari yang ditentukan berdasarkan beberapa variabel 10e independen antara lain keluarga miskin, keterjangkauan' jarak nagari ibu kota kecamatan dan jumlah pendudu . bab sumber keuangan pemerintahan nagari, bantuan keuangan, bagi hasil pajak dan retribusi daerah kepada pemerintahan nagari tahun anggaran bagian kesatu sumber keuangan pemerintahan nagari sumber keuangan pemerintahan nagari dari kabupaten terdiri dari bantuan keuangan kepada pemerintahan nagari. bagi hasil pajak daerah untuk pemerintahan nagari. bagi hasil retribusi daerah untuk pemerintahan nagari. bantuan keuangan, bagi hasil pajak dan retribusi daerah kepada: pemerintahan nagari dianggarkan dalam apbd kabupaten persis siapa tahun anggaran bagian kedua bantuan keuangan kepada pemerintahan nagari bantuan keuangan kepada pemerintahan nagari dibagi atas alokasi dana pemerintahan nagari dpn). penghasilan tetap bagi aparatur pemerintahan nagari. besarnya bantuan keuangan untuk alokasi dana pemerintahan nagari dpn) kabupaten pesisir selatan sebagaimana dimaksud pada (tiga) dan (empat) adalah rp. dengan rincian sebagaimana tercantum pada lampiran peraturan bupati ini. besarnya alokasi dana pemerintahan nagari dpn) untuk masing masing pemerintahan nagari sebagaimana dimaksud pada atas terdiri dari dana alokasi dana pemerintahan nagari minimal adnm) ditambah alokasi dana pemerintahan nagari proporsional app). dengan rumus yaitu dpn adnm# app. alokasi dana pemerintahan nagari minimal yang diberikan kepada masing masing pemerintahan nagari jumlahnya sama merata. yaitu sebesar rp. lima puluh lima juta rupiah) app dihitung dari hasil perkalian bobot pemerintahan nagar bpn) dengan jumlah total dpn dikurangi jumlah total alokasi dana pemerintahan nagari minimal, dengan rumus adf dpn adnm). perhitungan bobot skor pemerintahan nagari berdasarkan jumlah perkalian angka bobot variabel keluarga miskin keterjangkauan dan jumlah penduduk dengan koefisien variabel independen keluarga miskin, keterjangkauan dar jumlah penduduk dengan rumus sebagai berikut: bpn #aksi kvp. untuk mendukung dan meningkatkan kinerja para pemerintahan nagari, kepada aparat pemerintah nagari, dpn dan emas dialokasikan bantuan keuangan untuk penghasilan tetap. besarnya alokasi penghasilan tetap bagi aparat pemerintahan nagari kabupaten tahun anggaran sebesar rp. dengan rincian sebagai mana tercantum pada lampiran peraturan bupati ini. yang berhak menerima penghasilan tetap sebagaimana dimaksud pada (satu) atas adalah vii nagari. sekretaris nagari, sekretaris opn, sekretaris emas. kepala urusan kepala urusan). kepala kampung. ketua, wakil ketua, anggota dpn. ketua, wakil ketua, anggota emas. apabila terjadi rangkap jabatan maka penghasilan tetap hanya dibayarkan untuk (satu) jabatan yang definitif. bagi aparatur pemerintah nagari, anggota dpn dan anggota emas yang baru diangkat, penghasilan tetap dapat dibayarkan terhitung sejak tanggal pelantikan, yang dibuktikan dengar surat pernyataan pelantikan dari pejabat yang berwenang. besarnya index penghasilan tetap sebagaimana dimaksud pada sebagaimana tercantum pada lampiran peraturan bupati ini. penghasilan tetap sebagaimana dimaksud pada (dua harus rinci pada pos belanja pegawai app nagari tahu: sesuai index yang telah tetapkan. bagian ketiga bagi hasil pajak dan retribusi daerah kepada pemerintahan nagari pemberian bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah kepak pemerintahan nagari sebagaimana dimaksud pada (tig: diatas dimaksudkan untuk memperoleh dukungan dari pemerintah nagari dalam pelaksanaan pengelolaan pajak daerah dan seribupemerintahan nagari dalam apbd kabupaten pesisir selatan tahun anggaran adala! sebesar rp. (seratus tiga puluh enam juta lima:pada aya dan tercantum pada lampiran peraturan bupati ini. bagi hasil retribusi daerah kepada pemerintahan nagari dalam apbd kabupaten pesisir selatan tahun anggaran adalah sebesar rp. (seratusaya dan atas, tercantum pada lampiran peraturan bupati ini. rekapitulasi dari alokasi dana pemerintahan nagari dpn), bas hasil pajak daerah dan retribusi daerah kepada pemerintah nagari sebagaimana dimaksud pada (enam), (sembilan) dan (sepuluh) atas, tercantum pada lampiran peraturan bupati ini. bab iii penggunaan dana alokasi danapada (sebelas) atas, dalam anggaran pendapatan dan belanja pemerintahan nagari app nagari) merupakan sumber keuangan pemerintahan nagari. alokasi dana pemerintahan nagari dpn), bagi hasil pasal daerah dan retribusi daerah sebagaimana dimaksud padi (sebelas) atas, ditetapkan alokasi penggunaannya: oleh pemerintahan nagari yaitu (empat puluh persen) untuk kebutuhan belanja rutinfoperasional pemerintahan nagari. (enam puluh persen) dialokasikan untuk kebutuhan belanja pembangunan! publik. dari alokasi untuk kebutuhan rutin operasional pemerintah nagari yo) sebagaimana dimaksud pada ata: dipergunakan untuk pos belanja pemerintah nagari dan pos belanja bantuan operasional kegiatan lembaga sosial! kemasyarakatan nagari sebesar (tujuh puluh enam persen). pos belanja dpn sebesar (enam belas persen). cc. pos belanja emas sebesar (delapan persen). dari alokasi untuk kebutuhan belanja pembangunan publik sebagaimana dimaksud pada dua atas, penggunaannya diatur oleh pemerintahan nagari berdasarkan musyawarah nagari dan sesuai dengan pos, dan dalam anggaran belanja pembangunan publik. pelaksanaan belanja pembangunan publik yang bersumber dari app nagari dilaksanakan atau dilakukan oleh panitia pelaksana pembangunan nagari yang terdiri dari unsur lpml, pemerintah nagari, dpn dan lembaga lainnya) dengan sistem gotong royong (tidak dikontraskan dengan pemborong). dari alokasi (tujuh puluh enam persen) yang dipergunakan untuk belanja rutin operasionaldua belas) atas, digunakan untuk belanja barang, belanja pemeliharaan, belanja perjalanan dinas dan belanja lain lain serta belanja tidak tersangka, disesuaikan dengan kemampuan alokasi belanja rutin untuk pemerintah nagari. besarnya index perjalanan dinas aparatur pemerintah nagari dpn dan emas adalah maksimal rp. (dua puluh ribu rupiah) per orang hari dalam kecamatan, rp. (enam puluh ribu rupiah) dalam kabupaten dan rp. (delapan puluh ribu rupiah) untuk luar kabupaten. belanja bantuan operasional kegiatan lembaga sosial kemasyarakatan nagari honor kader posyandu per bulan besarnya disesuaikan dengan kemampuan belanja rutin pemerintah nagari. bantuan perangsang pengadaan makanan dan peralatan untuk setiap posyandu per bulan besarnya disesuaikan dengan kemampuan belanja rutin pemerintah nagari. bantuan untuk operasional lpml, tim penggerak pkk nagari, dan kan paling sedikit rp. (tujuh ratus lima puluh ribu) per tahun dan organisasi, serendah rendahnya rp. (empat ratus ribu rupiah) per tahun. dari alokasi (enam belas persen) yang dipergunakan untuk belanja dpn sebagaimana dimaksud pada (dua belas) atas, digunakan untuk belanja barang.opn. penetapan peruntukan untuk masing masing belanja pada pos belanja dpn sebagaimana dimaksud pada delapan persen) yang dipergunakan untuk belanja emas sebagaimana dimaksud pada (sebelas) atas, digunakan untuk belanja barang,pasai belanja pada pos belanja masa sebagaimana dimaksud pada alat atas. ditetapkan dengar keputusan sila masa se'sianpengajuan belanja rutin operasional dan pembangunan publik dapat dilakukan oleh pemerintah nagari apabila telah ditampung dalam peraturan nagari tentang app nagari tahun anggaran serta disahkan oleh bupati pesisir selatan, selanjutnya pemerintah nagari dapat mengajukan surat permintaan pembayaran spp) uang untuk dipertanggungjawabkan uud) belanja rutin maupun pembangunan kepada bupati, dengan mekanisme sebagai berikut belanja rutin operasional pencairan belanja rutin operasional nagari (termasuk penghasilan tetap) dibagi kedalam (empat) triwulan. spp uud rutin triwulan pertama, selanjutnya dilakukan verifikasi oleh camat. spp uud rutin triwulacc. spp uud rutin triwulan pertama yang telah direalisasi oleh bendaharawruti, tidak dapat dicairkan dana triwulan berikutnya. ii. belanja pembangunan publik pencairan belanja pembangunan nagari dibagi dalam (dua) termin. termin (satu) dapat diajukan pada triwulan kedua sampai triwulan berikutnya. cc. spp uud pembangunan termin pertama yang telah dilengkapi dengan rab pembangunan. selanjutnya dilakukan verifikasi oleh camat. spp jump pembangunan termispp uud pembangunan termin pertama yang telah direalisasi oleh bendahara pengeluarpembangunan termin keduamasyarakat, pencairan termin ditangguhkan untuk sementara dan atau dibekukan untuk dipertanggung jawabkan oleh pemerintah nagari. bagi pemerintahan nagari yang tidak siap dengan peraturan nagari tentang apb nagari tahun anggaran c07 maka gana rutin operasional dan pembangunan 'r.t"k naga tidak dapat dicairkan atau dibekukan dan tidak bisa dimintakan kembali pada tahun anggaran berikutnya dipotong pajak pertambahan nilai ppn) sebesar (sepuluh persen). pemotongan ph, ppn tersebut merupakan tugas dan tanggungttd nasrul abit diundangkan mainan pada tanggal januari |
pra bupati tuban provinsi jawa timur peraturan daerah kabupaten tubantuban, menimbang bahwa informasi merupakan kebutuhan pokok setiap orang bagi perkembangan lingkungan sosialnya serta merupakan bagian penting bagi ketahanan nasional, maka diperlukan keterbukaan informasi publik:: cc., elektronik. dalam rangka memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada ppid, ppid perangkat daerah, ppid pemerintah desa, ppid badan publik membentuk desk layanan informasi. bentuk pelayanan informasi ppid dan ppid perangkat daerah adalah layanan informasi secara langsung dan layanan informasi melalui media cetak dan elektronik website):secara berkala setiap oleh masyarakat dan dalam bahasa yang mudah dipahami. jdih.tubankab.go.id ketentuan mengenai tata cara penyampaian informasi sebagaimana dimaksud pada diatur oleh ppid pada badan publik terkait. ketentuan mengenai tata carbeserta dokumen pendukungnya, rencana kerja proyek termasuk dalamnya perkiraan anggaran tahunan badan publik, jdih.tubankab.go.id: laporan mengenai pelayanan akses informasi publik, dan atau perjanjian badan publik dengan pihak ketigketentuan peraturan perundang undangan. badan publik daerah wajib mengumumkan layanan informasi: dan alasan penolakan permintaan informasi.jdih.tubankab.go.id nama lengkap pemegang saham, anggota direksi::informasi lain yang ditentukan oleh undang undang yang berkaitan dengan badan usaha milik daerahdikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada terhadap informasi publik yang tidak dapat diakses oleh publik yaitujdih.tubankab.go.id menghambat proses penyelidikan dan penyidikan suatu tindak pidana, mengungkapkan identitas informasi:jdih.tubankab.go.idprovinsi, atau komisi informasi kabupaten dan atau pengadilan: informasi yang tidak boleh diungkapkan berdasarkan ketentuan undang undang. tidak terdapat dalam kategori informasi yang dikecualikan sebagaimana dimaksud dalam: danjdih.tubankab.go.id pihak yang rahasianya diungkap memberikan persetujuan tertulis: dandanjin kepada bupati. permintaan ijpejabat yang berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang undangavii ppid ppid melaksanakan pengelolaan informasi publik dan pelayanan informasi publik. ppid sebagaimana dimaksud pada terdiri atas: jdih.tubankab.go.id. ppid pembantu sebagaimana dimaksud pada huruf dijabat oleh sekretaris pada badan dinas, kepala bagian pada sekretariat daerah, sekretaris dprd, pejabat pada bumi atau badan lainnya milik pemerintah daerah atau pejabat yang menangani tata usaha pada unit pelaksana teknis daerah, sekretaris kecamatan dan sekretaris desa. pengelolaan informasi publik sebagaimana dimaksud pada dilakukan dengan cara: mengumpulkan informasi publik dari perangkat daerah:informasi, setiap saat, dan serta merta dalam website. mengoordinasikan ppid pembantu melalui rapat berkala: dan fl. melakukan uji dengan mengumpulkan informasi yang akan dikecualikan, membuat berita acara hasil uji dan daftar informasi yang dikecualikan. pelayanan informasi publik sebagaimana dimaksud pada dilakukan dengan cara:: jdih.tubankab.go.idpid untuk memberikan tanggapan atas keberatan, dan cc. memberikan pertimbangan tertulis kepada pemohon melalui pengujian terhadap informasi yang dikecualikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang undangan. dalam hal penyelesaian sengketa informasi publik daerah, ppid utama bertugas: mengoordinasikan ppid pembantu dalam menyelesaikan sengketa informasi publik dengan cara menyiapkan dokumen sengketa informasi, surat kuasa untuk persidangan, dan mendiskusikan pokok sengketa informasi: mewakili lembaga dalam mediasi sengketa informasi komisi informasi apabila diberikan kuasa oleh atasan ppid dengan membawa surat kuasa dan mengambil keputusan serta melaporkan hasil mediasi sengketa informasi, dan melaksanakan prosedur sidang abdikasi non litigasi dengan memberikan pembuktian kepada majelis komisioner, menghadirkan saksi dan ahli, menerima salinan putusan dan melaporkan hasil sidang sengketa informasi serta melakukan banding pengadilan tata usaha negara jika dibutuhkan. ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan informasi publik dan pelayanan informasi publik diatur dalam peraturan bupatil sebagaimana dimaksud pada melalui: jdih.tubankab.go.id pengumuman informasi publik: dan penyediaan informasi publik berdasarkan permohonanyang berkebutuhan khususm:jdih.tubankab.go.id ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengajuan permohonan dan format formulir sebagaimana dimaksud pada dan diatur dalam peraturan bupati. bab komisi informasi kabupatenkabupaten sebagaimana dimaksud pada dibentuk sesuai kebutuhan atau apabila diperlukan. ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan komisi informasi kabupaten diatur dengan peraturan bupati. bab keberatan dan penyelesaian sengketa melalui komisi informasi keberatan atas pelaksanaan permohonan informasi publik oleh pemohon dan penyelesaian sengketa melalui komisi informasi daerah dilaksanakan oleh komisi informasi publik. ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengajuan keberatan dan penyelesaian sengketa melalui komisi informasi publik diatur dalam peraturan bupati. bab hukum acara komisi penyelesaian sengketa informasi publik berdasarkan hukum acara komisi dilakukan melalui mediasi dan abdikasi. penyelesaian sengketa melalui mediasi dan abdikasi dilaksanakan melalui tahap pemeriksaan, pembuktian dan putusan komisi informasi. jdih.tubankab.go.id ketentuan lebih lanjut mengenai penyelesaian sengketa informasi publik berdasarkan hukum acara komisi diatur dalam peraturan bupatisebagaimana dimaksud dalam huruf pengajuan gugatan dilakukan melalui pengadilan negeri apabila yang digugat merupakan badan publik sebagaimana dimaksud dalam huruf dan hurufn, yaitu: membataljdih.tubankab.go.id menguatberisi salah satu perintah, yaitu: memerintahkan ppid atau pimpinan badan publik yang berwenang untuk menjalankan kewajibannya dan atau memerintahkan untuk memenuhi jangka waktu pemberian informasi sebagaimana ditentukan dalam peraturan daerah ini: menolak permohonan pemohon informasi publik:jdih.tubankab.go.id. ketentuan lebih lanjut mengenai evaluasi sebagaimana dimaksud pada diatur dalam peraturan bupati. bab xiv penyusunan standar operasional prosedur bagian kesatu umum badan publik wajib membuat peraturan mengenai standar operasional prosedur layanan informasi publik sebagai bagian dari sistem infromasi dan dokumentasi sebagaimana diatur dalam huruf peraturan mengenai standar operasional prosedur: bbjdih.tubankab.go.iddeskpelaksanaan tugas pelayanan informasi publik. petugas pelayanan informasi publiksanksi administratif badan publik yang melanggar ketentuan dikenakan sanksi administratif: jenis jenis sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada berupa: jdih.tubankab.go.id teguran lisan, teguran tertulis: dan cc. sanksi disiplin pegawai sesuaibukaan informasi publikketerbukaan informasi publik: memeriksa buku buku, catatan catatan dan dokumen dokumen lain berkenaan tindak pidana bidang keterbukaan informasi publibukaan informasi publijdih.tubankab.go.id memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana bidang keterbukajdih.tubankab.go.idterbukaan informasi publik il. umum hak memperoleh informasi merupakan hak asasi manusia dan merupakan ciri dalam penyelenggaraanselain itu informasi merupakan kebutuhan pokok setiap orang bagi perkembangan pribadi dan lingkungan sosialnya serta merupakan bagian penting bagi ketahanan nasional. kebutuhdan segala sesuatu yang berakibat pada kepentingan publik, hal ini juga telah diatur dalam undang undang dasar negara republik indonesia tahun sesuai ketentuan undang undang dasar negara republik indonesia tahun diperlindungtuangkan lebih lanjut dalam peraturan perundang undangan lainnyatransparanketerbukaan informasi publikperangkat daerah adalah perangkat daerah yang berada lingkungan pemerintah kabupaten tub adaftar informasi publik,badan publik, tidak termasuk informasi dan dokumentasi yang dikecualikanlainnya adalah badan usaha selain bumi yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh daerah. jdih.tubankab.go.idtujuan disusunnya peraturan daerah tentang keterbukaan informasi publik adalah untuk meningkatkan kepercayaan publik terhadap penyelenggaraan pelayanan publik kabupaten tuban. ilmenyalahgunakan informasi berkaitan dengan teknologi informasi dapat dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang undangan. cukup jelas. cukup jelas. huruf yang dimaksud dengan membahayakan negara dan atau daerahan atau daerahjdih.tubankab.go.idlainnya selain bumi antara lain cv, firma, perum, koperasi dan bumdes yang ada daerahpada badan publik. tim pertimbangan pelayanan informasi yang selanjutnya disebut tim pertimbangan adalah struktur pengelola layanan informasi dan dokumentasi yang melakukan kajian atas informasi dokumentasi yang tidak termasuk daftar, yang selanjutnya disebut. komisi informasi kabupaten, yang selanjutnya disebut kabupatendaerah melalui mediasi dan atau abdikasi non litigasi menurutjdih.tubankab.go.idatau komisi informasi kabupatenatautubankab.go.idsebagaimana dimaksud pada yang dikecualikanyang timbul apabila suatu informasi diberikan kepada masyarakatdaerah ini bertujuan untukmengambil suatu keputusan publik: mendorong partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan kebijakan publik::pelayanan informasi dilingkungan badan publik untuk menghasilkan layanan informasi yang berkualitasjdih.tubankab.go.id bab iii hak dan kewajiban pemohon serta hak, kewajiban dan larang, dan mengajukan gugatan pengadilan tata usaha negara apabila dalam memperoleh informasi publik mendapat hambatan dari badan publik. bagian kedua kewajiban pemohon informasi publik pemohon informasi publik berkewajiban untuk:: mengajukan permohonan informasi publik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan. bagian ketiga hak pengguna informasi publik setiap pengguna informasi publik berhak memperoleh informasi publik. jdih.tubankab.go.id bagian keempatiperolehnyalima larangan pengguna informasi publik setiap pengguna informasi publik dilarang menyalahgunakan informasi yang telah diperoleh. bab badan publik bagian kesatu ruang lingkup ruang lingkup badan publik meliputigian kedua hak badan publijdih.tubankab.go.idn atau daerahalam peraturan bupati. bagian ketiga kewajiban badan publik badan publik berkewajiban: menyediakan danyang memuat pertimbangan politik, ekonomi, sosial, budaya, dan atau pertahanan dan keamanan negara dan atau daerah, dan jdih.tubankab.go.id |
nota kesepakatan antara badan penyelenggara jaminan sosial kesehatan kantor cabang payakumbuh dengan pemerintah daerah kabupaten tanah datar tentang optimalisasi program jaminan kesehatan nasional nomor ktr ii nomor nk btd pada hari ini selasa tanggal dua puluh delapan bulan desember tahun dua ribu dua puluh satu yang bertanda tangan bawah ini: febri yanti kepala badan penyelenggara jaminan sosial kesehatan cabang payakumbuh berdasarkan keputusan direksi bp.is kesehatan nomor: peg dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama badan penyelenggara jaminan sosial kesehatan kantor cabang payakumbuh yang berkedudukan jalan ade irma suryani payakumbuh, selanjutnya disebut pihak kesatu . saputra bupati kabupaten tanah datar, berdasarkan keputusan menteri dalam negeri nomor tahun tanggal februari dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama pemerintah kabupaten, sumatera barat, selanjutnya disebut pihak kedua . pihak kesatubadan hukum publik yang menyelenggarakan program jaminan sosial kesehat: para pihak www bahwa pihak kedua adalah lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah kabupaten tanah datbahwa untuk lebih mengoptimalkan pelaksanaan dukungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam program jaminan kesehatan. dilaksanakan melalui sinergi para pihak. dengan memperhatilampiselanjutnya berdasarkan hal tersebut diatas, para pihak sepakat untuk menandatangani nota kesepakatan tentang optimalisasi program jaminan kesehatan nasional yang selanjutnya disebut nota kesepakatan dengan ketentuan sebagai berikut: menari ewe ammrmeee maksud dan tujuan maksud nota kesepakatan ini adalah sebagai komitmen dan landasan bagi para pihak dalam sinergitas program jaminan kesehatan nasional kabupaten tanah datar. tujuan nota kesepakatan ini adalah untuk mengoptimalkan penyelenggaraan program jaminan kesehatan nasional. lokasi sinergi lokasi sinergi dalam nota kesepakatan ini adalah wilayah kabupaten tanah datar. nana objek sinergi objek sinergi dalam nota kesepakatan ini adalah optimalisasi program jaminan kesehatan nasional. ruang lingkup ruang lingkup nota kesepakatan ini mencakup program jaminan kesehatan nasional yang terdiri atas: kepesertaan, pembayaran iuran dan bantuan iuran: dan pelayanan kesehatan. tugas dan tanggung jawab pihak kesatu mempunyai tugas dan tanggung jawab: melakukan sosialisasi jaminan kesehatan nasional kepada masyarakat kabupaten tanah datar: memastikan segmen yang berlaku: melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program jaminan kesehatan nasional, dan memastikan pembiayaan pelayanan kesehatan sesuai ketentuan perundang undangan yang berlaku. para pihak para pihak pihak kedua mempunyai tugas dan tanggung jawab: menjamin tersedianya iuran dan bantuan iuran jaminan kesehatan nasional, melakukan pemeriksaan kepatuhan bersama dengan pihak kesatu dalam kepesertaan jaminan kesehatan nasional: melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program jaminan kesehatan nasional: dan memastikan fasilitas pelayanan kesehatan sesuai ketentuan perundang undangan yang berlaku. pelaksanaan pelaksanaan nota kesepakatan ini dituangkan dalam rencana,. pihak. pihak yang ingin mengakhiri atau memperpanjang nota kesepakatan ini harus memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya, dan disetujui secara tertulis oleh pihak lainnya, paling lambat (tiga) bulan sebelum berakhirnyaanggaran para pihak sesuai dengan tugas, tanggung jawab dan kewenangan masing masing dan atau dari sumber lainnya yang sah sesuai dengan peraturan perundang undangan. para pihak para pihak kerahasiaan penyediaan data dan atau informasi dalam pelaksanaan nota kesepakatan ini dilakukan dan diberikan sesuai ketentuan peraturan perundang undangan. para pihak bertanggung jawab atas kerahasiaan, penggunaan dan pengamanan data dan atau informasi yang diterima sesuai ketentuan peraturan perundang undangan. selama dan setelah berakhirnya jangka waktu nota kesepakatan ini, para pihak menjaga keamanan dan kerahasiaan data dan atau informasi yang diperoleh sehubungan dengan nota kesepakatan ini termasuk data dan atau informasi yang terdapat dalam jaringan dan sistem para pihak sesuai ketentuan peraturan perundang undangankatan ini akan diselesaikan secara musyawarah mufakat oleh para pihak. apabila musyawarah mufakat tidak tercapai, para pihak sepakat untuk menyelesaikan melalui pengadilan. addendum dalam hal terjadi perubahan atas ketentuan yang diaturketentuan penutup demikian nota kesepakatan ini dibuat dan ditandatangani oleh para pihak batusangkar pada hari dan tanggal tersebut diatas dalam rangkap (dua), bermaterai cukup, masing masing mempunyai kekuatan hukum yang sama. pihak kedua pihak kesatu uny na, nia #sbfbcajx211050717 aka putra febriwanti lampiran nota kesepakatan tentang optimalisasi program jaminan kesehatan nasional tanggal desember nomor ktr 1i nomor ink btd rencana kerja optimalisasi program jaminan kesehatan nasional pihak kesatu pihak kedua 3adan penyelenggara jaminan sosial kesehatan cabang payakumbuh pemerintah daerah kabupaten tanah datar program kegiatan tahapan kegiatan jadwal output outcome bona ass amal mmm mana pendaftaran peserta menetapkan peserta awal kabupaten apbd desember menerima data peserta awal dinas sosial menetapkan row data bupati tentang penetapan data peserta awal ppu dan pemda. penduduk ppu dan tanah datar penduduk ppu dan pemda peserta awal penduduk ppu dan kepesertaan program jaminan penduduk ppu pemda name address dari dinas pemda name address kesehatan nasional bagi penduduk dan pemda sosial berdasarkan surat melalui surat keputusan bupati ppu dan pemda jaminan name address. keputusan bupati yang telah yang sekurang kurangnya memuat kesehatan sumbar sakato divalidasi dan verifikasi data nama, nomor kartu keluarga berdasarkan data kk), nomor induk kependudukan bupati tentang penetapan kependudukan yang nik) ktp el dan alamat peserta kepesertaan program jaminan dimanfaatkan oleh bpjs dalam data kependudukan sesuai kesehatan nasional bagi penduduk kesehatan hasil akses data yang diberikan ppu dan pemda mumi direktorat jenderal dukcapil pada bpjs kesehatan pendataan penduduk kabupaten apbd januari dinas sosial melakukan verifikasi penambah.an dan mutasi calon peserta yang akan didaftarkan tanah datar desember dan validasi data penduduk yang |dapat berupa sebagai peserta ppu akan didaftarkan sebagai peserta pendaftaran penduduk atas dan pemda ppu dan pemda permintaan dinas sosial yang belum pernah terdaftar sebelumnya, penduduk yang sudah pernah terdaftar pbi kabupaten apbd januari dinas sosial memastikan data dengan status kepesertaan non aktif, tanah datar desember penduduk yang akan didaftarkan pekerja penerima upah dngan status sebagai peserta penduduk ppu kepesertaan non aktif, penduduk yang dan pemda kepada bpjs sudah pernah terdaftar sebagai ppu kesehatan telah terdaftar dalam dan pemda namun dalam status data kependudukan sesuai hasil non aktif karena sudah tidak akses data yang diberikan ditanggung, peserta ppu dan direktorat jenderal dukcapil mandiri kelas ii, dan ilf dengan status kepesertaan non aktif karena menunggak iuran dan peserta ppu dan mandiri dengan status kepesertaan yang masih aktif, para pinak yama pendaftaran, termasuk kabupaten apbd januari menerima pendaftaran peserta dinas sosial mendaftarkan tambahan anggota keluarga yang data nba melaporkan data mutasi tanah datar desember termasuk data mutasi termasuk melaporkan data mutasi didaftarkan setelah ditandatanganinya| masterfile bpjs peserta penduduk ppu penduduk ppu dan pemda peserta penduduk ppu dan rencana kerja ini meliputi: kesehatan dan pemda dengan nik ktp el yang dimiliki pemda beserta seluruh anggota suami isteri dari pemisahan yang sah setiap calon peserta keluarga dalam kartu keluarga dikarenakan suami isteri terdahulu (kecuali bagi anggota keluarga yang|meninggal bercerai menerbitkan dan telan terdaftar sebagai peserta bayi baru lahir dari orang tua yang mendistribusikan identitas segmen lainnya) dan menyerahkan |sebelumnya telah terdaftar sebagai peserta sebagai bukti data peserta lengkap dengan nik peserta penduduk ppu dan kepesertaan ktp el yang dimiliki setiap calon pemda yang didaftarkan oleh bpjs peserta bpjs kesehatan kesehatan kabupaten apbd setiap bulan menerima data perubahan dinas sosial mengirimkan mala ata tanah datar peserta karena adanya mutasi perubahan peserta karena adanya pengurangan dan atau pengganti ani pengurangan peserta diserahkan |mutasi pengurangan peserta peserta dapat berupa paling lambat tanggal setiap diserahkan paling lambat tanggal a). meninggal dunia dengan bulannya setiap bulannya dan perubahan melampirkan keterangan meninggal akan berlaku pada tanggal (satu) dari pejabat pejabat yang berwenang: bulan berikutnya. permintaan b). pindah tempat tinggal luar mutasi pengurangan peserta yang wilayah provinsi kabupaten kota, diserahkan atas tanggal (dua dengan melampirkan surat keterangan puluh) status kepesertaannya akan aga pindah dari pejabat yang berwenang: non aktif pada tanggal (satu) pedal, indah jenis kepesertaan, it (dua) bulan berikutnya aah ass pena oan melampirkan bukti registrasi pendaftaran bayi baru kabupaten apbd januari menerima dan mendaftarkan bayi dinas sosial mendaftarkan bayi pendaftaran menjadi peserta melalui lahir dari kandung tanah datar desember baru lahir terhitung sejak bayi baru lahir terhitung sejak bayi penanggung baru yang telah terdaftar dilahirkan dilahirkan sebagai peserta penduduk ppu dan kabupaten apbd januari menerima pemutakhiran data nik| dinas sosial melakukan pemda kabupaten tanah tanah datar desember bayi baru lahir pemutakhiran data nik bayi baru datar lahir paling lambat bulan terhitung sejak bayi dilahirkan rekonsiliasi data ppu kabupaten bpjs januari melakukan pemutakhiran data dinas sosial melakukan data nba penduduk ppu dan berita acara dan pemda dan tanah datar kesehatan desember peserta, rekonsiliasi data pemutakhiran data peserta, pemda bpjs kesehatan cabang kesepakatan bantuan lurah dan lurah peserta, iuran dan bantuan iuran |rekonsiliasi data peserta, iuran dan payakumbuh rekonsiliasi bayi baru lahir yang bersama dengan dinas bantuan iuran bersama dengan didaftarkan tanggal kesehatan bpjs kesehatan bea kabupaten apbd november memberikan data nba dinas sosial melakukan update data nba penduduk ppu dan tanah datar penduduk ppu dan pemda |data peserta penduduk ppu dan pemda bpjs kesehatan cabang bpjs kesehatan cabang pemda minimal (satu) bulan payakumbuh payakumbuh sebelum berakhirnya rencana kerja dengan memberikan nik ktp peserta sosialisasi kepada menyesuaikan bpjs menyesuaikan memberikan informasi tentang dinas sosial menyampaikan pemahaman hak dan kewajiban peserta mengikuti peserta ppu dan kesehatan ketentuan dan prosedur pengaduan, masukan dan saran peserta prosedur sesuai pemda pelayanan kesehatan kepada guna peningkatan pelayanan ketentuan yang peserta penduduk ppu dan |kesehatan yang diberikan bpjs berlaku pemda serta menerima masukan| kesehatan kepada peserta dan saran dari dinas kesehatan penduduk ppu dan pemda bia kabupaten apbd menyesuaikan dinas sosial memberikan pemahaman hak dan kewajiban peserta mengikuti tanah datar sosialisasi kepada peserta peserta prosedur ppu bp mandiri yang menunggak pelayanan iuran yang akan didaftarkan sebagai kesehatan sesuai peserta penduduk ppu dan ketentuan yang pemda kabupaten tanah datar berlaku (satu) bulan sebelum dialihkan pembayaraniuran dan penganggaran iuran. dan kabupaten apbd setiap tahun mendapatkan kepastian terkait dinas kesehatan mengalokasikan dokumen pelaksanaan anggaran keberlanjutan bantuan lurah mengacu |bantuan iuran atas tanah datar anggaran ketersediaan anggaran iuran dan anggaran iuran dan bantuan iuran satuan kerja perangkat daerah dinas jaminan pada peraturan presiden| peserta penduduk ppu bantuan iuran atas peserta atas peserta penduduk ppu dan kesehatan kesehatan untuk nomor tahun dan perda untuk penduduk ppu dan pemda pemda untuk satu periode ppu dan tentang jaminan satu periode rencana yang digunakan untuk satu rencana kerja dan kuota peserta pemda yang kesehatan kerja periode rencana kerja untuk bayi baru lahir dari ibu didaftarkan kandung yang telah terdaftar sebagai peserta penduduk ppu dan pemda sejak bayi dilahirkan melakukan penagihan bpjs bpjs setiap tahap melakukan penagihan lurah dinas kesehatan me:lakukan| surat tagihan pembayaran lurah papua pembayaran iuran! dan menerima kesehatan kesehatan pembayaran ppu dan pemda serta pembayaran iuran dan bantuanidan pemda serta bantuan luraniyang dilakukan pembayaran iuran dan bantuan lurah kelas iii iuran kelas iii yang disampaikan secaraloleh pemerintah bantuan iuran secara tepat waktu dan tepat jumlah tertulis oleh bpjs kesehatan kepada kabupaten tanah tepat waktu dan tepat melalui nomor virtual account dinas kesehatan datar sesuai jumlah sesuai peruntukannya yang akan dengan anggaran tahap pembayaran kabupaten apbd pelinglam bat disampaikan secara tertulis oleh yang tela lurah januari sampai tanah datar tanggal bpjs kesehatan beserta nama ditetapkan. dengan juni tahun maret tahun bank penerima lurah dan bantuan berjalan berjalan lurah. apabila dinas kesehatan masih tahap ii, pembayaran kabupaten apbd paling lambat merntiliki tunggakan iuran pada iuran juli sampai dengan tanah datar tanggal juli masa rencana kerja maupun desember tahun berjalan tahun berjalan setelah rencana kerja berakhir dan pembayaran iuran maka wajib melakukan pelunasan peserta berdasarkan hasil terhadap iuran dan bantuan iuran rekonsiliasi bulan januari yang tertinggal tersebut kepada sampai dengan juni tahun bpjs kesehatan. berjalan terhadap kelebihan pembayaran iuran, maka: tahap iii, pembayaran kabupaten apbd paling lambat apabila kelebihan pembayaran iuran peserta tanah datar tanggal iuran dan bantuan iuran tersebut berdasarkan hasil desember diketahui dalam jangka waktu rekonsiliasi bulan juli tahun berjalan rencana kerja ini, kelebihan sampai dengan pembayaran tersebut akan| desember tahun berjalan dikompensasikan dengan iuran pembayaran iuran kabupaten apbd paling lambat seen simas peserta bayi baru lahir tanah datar januari baka pecnagaa iuran dan bantuan iuran tersebut yang didaftarkan tanggal tahun diketahui telah |lang ktu sampai dengan berikutnya muskmdaa apem engan desember tahun berjalan atau pada rencana kerja berakhir, kelebihan berdasarkan hasil tahun yang pembayaran haibngangi peran dikembalikan oleh bpjs kesehatan rekonsiliasi bulan januari sama setelah kepada dinas kesehatan tahun berikutnya perda apbd ani parmtpnai pamtnatt pelayanan kesehatan pemberian manfaat yang fasilitas bpjs januari pemberian manfaat berupa bertanggungjawab atas penjaminan biaya pelayanan kesehatan| manfaat dan diberikan bagi peserta kesehatan kesehatan sampai manfaat jaminan kesehatan yang ketersediaan obat, alat kesehatan jtp, rite, rtl dan rite prosedur yang telah didaftarkan tingkat dengan akan diberikan sesuai dengan dan bahan medis habis pakai, pelayanan dan telah aktif pertama dan desember manfaat jaminan kesehatan sarana dan prasarana fasilitas kesehatan sesuai kepesertaannya lanjutan nasional berupa kesehatan milik pemerintah dalam dengan peraturan ruang lingkup pelayanan penyelenggaraan program jaminan perundang kesehatan berupa rawat jalan kesehatan nasional kartu undangan yang tingkat pertama, rawat inap indonesia sehat. berlakuperaturan perundang undangan yang berlakumembayarkan kapital dan non kapital peserta bpjs kesehatan ar program perluasan sosialisasi program jkn badan usahacrtaan jaminan jis kepada badan tanah datar kesehatan melayani peserta, monitoring dan kegiatan sosialisasi segmen pekerja penerima upah ppu) persentase total kesehatan nasional usaha yang ada evaluasi hasil sosialisasi kepesertaan jkn kartu indonesia sehat wilayah kabupaten kis wilayah jkn kis) segmen tanah datar kabupaten tanah pekerja pe:.terima upah datar ppu) badan usaha program perluasan sosialisasi program jkn opd tanahertaan jaminan jis kepada satuan kerja| datar kesehatan melayani peserta, monitoring dan kegiatan sosialisasi serta segmen pekerja penerima upah ppu) persentase total kesehatan nasional perangkat daerah yang evaluasi hasil sosialisasi menghadirkan perangkat daerah kepesertaan jkn kartu indonesia sehat jada wilayah terkait kis wilayah jkn k!s) segmen kabupaten tanah datar kabupaten tanah pekerja penerima upah datar ppu) panen pemberian informasi mengedukasi setiap kabupaten setia menyediakan sarana seperti memberikan informasi dan edukasi meningkatnya jumlah kepesertaan dari meningkatnya tentang kewajiban badan usaha yang tanah datar pelayanan banner, leaflet dan flyer, berisi bahwa setiap badan usaha wajib |segmen pekerja penerima upah ppu) |persentase total kepesertaan jkn kis melakukan pengurusan perizinan informasi informasi jkn kis mendaftarkan diri dan pekerja kepesertaan jkn pelayanan perizinan perizinan tentang dalam program jaminan kesehatan kis wilayah ptsp) kewajiban pendaftaran nasional kabupaten tanah kepesertaan bpjs datar kesehatan setiap badan usaha sesuai tahun para pihak yeampaai pelaksanaan turun bersama badan badan usaha bpjs menyesuaikan melakukan kunjungan kepatuhan pendampingan kunjungan terdaftarnya seluruh pekerja badan seluruh pekerja pengawasan dan usaha untuk melakukan idi tanah datar kesehatan dan teguran tertulis untuk badan kepatuhan dan memastikan usaha dan terlaksananya pembayaran|mendapatkan pemeriksaan pemeriksaan kepatuhan usaha yang tidak patuh kembali badan usaha untuk lurah tepat waktu oleh badan usaha jaminan kepatuhan badan usaha kepesertaan, kepatuhan menindaklanjuti hasil pemeriksaan kesehatan dalam kepesertaan pembayaran lurah, kepatuhan nasional kartu jaminan kesehatan kepatuhan indonesia sehat nasional menyampaikan data jkn kis) kerja sama pemberian bekerjasama dalam data kabupaten bpjs menyesuaikan permintaan data badan usaha pemberian data badan usaha terdaftarnya seluruh badan usaha pemenuhan data dan informasi seperti nama, alamat, tanah datar kesehatan dan pelaporan progres tingkat seperti nama, alamat, dan jumlah yang terdata pemerintah daerah kewajiban badan usaha secara jumlah pekerja badan kepatuhan badan usaha pekerja kabupaten tanah datar pemberi kerja manual maupun usaha untuk kabupaten tanah datar untuk elektronik secara ditindaklanjuti dalam memberikan terbatas untuk mengedukasi kewajiban jaminan kepatuhan badan usaha kepesertaan jaminan kesehatan dalam kepesertaan kesehatan nasional nasional kepada jaminan kesehatan seluruh nasional pekerjanya pelaksanaan rapat menyusun capaian kerja bpjs bpjs menyesuaikan menyiapkan dan mengirimkan memastikan kehadiran perangkat upaya upaya selanjutnya dalam capaian target monitoring dan evaluasi sama, dan apa saja yang kesehatan kesehatan undangan forum pembahasan daerah terkait yang undang meningkatkan kepatuhan kepesertaan persentase kerja sama perlu ditindaklanjuti serta monitoring dan evaluasi capaian jkn kis bagi badan usaha kepesertaan jkn (enam) bulan sekali upaya upaya selanjutnya kabupaten tanah datar kis segmen atau sesuai dengan pekerja penerima kebutuhan melalui upah ppu) forum kemitraan atau badan usaha forum pengawasan kepatuhan pihak kedua pihak kesatu yang ana o63ajx211009718 pan putra febri yantaka perlu membentukkerajinan kededesi perlu uptmalang tahun nomor seri c), peraturan bupati tentang upt erwin upt kerajinan kededesi perlu upt.doc memutuskan: menetapkanndustrian dan perdagangan kabupaten malang. kepala dinas adalah dinas perindustrian dan perdagangan kabupaten malang. unit pelaksana teknis pusat kerajinan kendedes singosari yang selanjutnya disebut upt pusat kerajinan kendedes singosarusat kerajinan kendedes singosari pada dinari segala kegiatan yang bertalian dengan industri. perdagangan adalah tatanan jual beli barang atau jasa yang dilakukan secara tperaturan bupati tentang tlerwinl upt kerajinan kededesl perlu upt.doc pusat kerajinan adalah pusat kerajinan pada dinas. usaha pusat kerajinan adalah usaha mempromosikan hasil hasil produksi jenis jenis kerajinan rakyat yang ditujukan untuk keperluan pasar (diperdagangkan) yang dilaksanakan pengusaha pusat kerajinan. usaha kerajinan adalah usaha kerajinan rakyat yang ditujukan untuk keperluan pasar atau diperdagangkan. bab pembentukan dengan peraturan bupati ini dibentuk upt pusat kerajinan kendedes singosari pada dinaskerajinan pada dinas. upat kerajinan kendedes singosarkerajinan kededesi perlu upt.doc bagan susunan organisasi upt pusat kerajinan kendedes singrajinan kendedes singosari upt pusat kerajinan kendedes singosari mempunyai tugas: melaksanakan operasional upt pusat kerajinan kendedes singosari, melaksanakan pengelolaan dan fasilitasi informasi pasar kepada pengerajin peserta kemitraan, mempromosikan hasil kerajinan milik pengerajin peserta kemitraan, baik melalui lembaga pemerintah, swasta dan lainnya, memberikan bantuan negosiasi antara pengerajin dan pembeli dalam negeri maupun luar negeri, dan melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala dinas sesuai dengan bidang tugasnya dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam upt pusat kerajinan kendedes singosari mempunyai fungsi: pelaksanaan kewenangan bidang operasional pengelolaan pusat kerajinan, mengoordinasikan segala kegiatan untuk mewujudkan keberhasilan dengan mengadakan kerja sama dengan instansi terkait guna kelancaran pelaksanaan tugasperaturan bupati tentang upt erwin upt kerajinan kededesi perlu upt.doc bagian kedua kepala upt kepala upt mempunyai tugas: melaksanakan tata laksana pengelolaan pusat kerajinan, merumuskan tujuan dan sasaran yang telah digariskan oleh kepala dinas, menetapkan strategi untuk mencapai sasaran pengelolaan pusat kerajinan, mengoordinasikan penyusunan anggaran dalam pengelolaan pusat kerajinan yang akan diusulkan kepada kepala dinas, melaksanakan kebijakan dan pengendalian keuangan, personalia, produksi, teknis dan pemasaran hasil kerajinan, dan melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala dinas sesuai dengan bidang tugasnya pusat kerajinan kendedes singosari, dan melaksanakan tugas lain yang diberikan melaluiat kerajinan kendedes singosari sesuai dengan keahlian dan keterampilan yang dibutuhkan. peraturan bupati tentang erwin| upt kerajinan kededesi perlu uptraturan bupati tentang erwin| upt kerajinan kededesi perlu upt.docusat kerajinan kendedes singosarat kerajinan kendedes singosarerwin| upt kerajinan kededesi perlu uptrajinan kendedes singosari padakerajinan kededesi perlu upt.doc lampiranbagan susunan organisasi unit pelaksana teknis pusat kerajinan kendedes singosari pada dinas perindustrian dan perdagangantlerwim must kerajinan ededed perlu upt.doc |
bupati paser provinsi kalimantan timurataan aparatur bidang kepegawaian agar dapat berdayaguna secara optimal sesuai dengan bidang keahliannya, maka perlu menetapkan pedoman penataan pegawai lingkungan pemerintah kabupaten paser; bahwa penetapansistem kinerja instansi pemerintah;. memutuskan menetapkan peraturan bupati paser tentang pedoman penataan pegawaipedoman penataan pegawaidoman penataan pegawai sebagaimana dimaksud dalam merupakan suatu acuan bagi tim penataan pegawai lingkungan pemerintah daerah dan dalam melaksanakan penataan pegawa. latar belakang birokrasi merupakan sebuah organisasi pemerintah yang didalamnya terdapat pegawai yang menjalankan atau melaksanakan kebijakan keputusan yang diambil oleh pengambil keputusan. karena birokrasi merupakan sebuah organisasi, maka perlu pengaturan terhadap sumber daya yang ada agar tujuan organisasi dapat tercapai. pengorganisasian merupakan sesuatu yang penting dalam melakukan pembagian tugas, wewenang, dan tanggung jawab setiap orang yang melakukan kerja sama untuk mencapai tujuan. kemajuan suatu daerah negara sangat ditentukan oleh kerja birokrasi, dan kerja birokrasi sangat ditentukan oleh pegawai yang menjalankan birokrasi itu. kualitas pegawai sini sangat dibutuhkan agar kerja birokrasi dapat maksimal guna menunjang kelancaran dan akuntabilitas pelaksanaan tugas. depan kualitas pegawai harus menjadi unggulan dan sekaligus investasi kunci untuk memperkuat daya saing guna mengoptimalkan potensi daerah, sehingga proses percepatan pembangunan dapat tercapai. birokrasi kita selalu mendapat sorotan dari berbagai kalangan masyarakat, mulai dari kualitas pegawai sampai dengan pekerjaan yang dihasilkan. sorotan tersebut mulai dari pegawai yang tidak disiplin, pegawai yang tidak ada tempat jika dibutuhkan, pegawai yang ingin dilayani bukan melayani, hasil layanan yang tidak memuaskan atau tidak sesuai dengan harapan masyarakat. kondisi ini dapat disebabkan karena penempatan pegawai yang tidak tepat, tidak sesuai dengan kualifikasi, baik dari pendidikan, keahlian, kemampuan dan pengetahuan yang dimiliki pegawai itu; tidak jelasnya komposisi jabatan pelaksana yang ada unit kerja itu, sehingga mengakibatkan pembagian tugas yang tidak jelas. pada satu sisi terdapat penumpukan tugas pada salah satu pegawai dan pada sisi lain adanya pegawai yang tidak mempunyai tugas; tidak efisiensinya pelaksanaan pekerjaan suatu unit kerja, yang disebabkan adanya tumpang tindih tugas antara pegawai yang satu dengan yang lain. terjadi kesemrawutan terhadap pelaksanaan pekerjaan akibat ketidakjelasan pembagian tugas; distribusi pegawai yang tidak merata. ada unit kerja yang berlebih pegawai, ada yang tidak mempunyai pelaksana. akibatnya pelaksanaan pekerjaan unit kerja itu terganggu. tidak diketahuinya tugas dan tanggung jawab oleh pegawai yang ada, sehingga terdapat pegawai yang menjadi pengangguran terselubung merdeka . hal ini disebabkan karena pemerintah sebagai pemberi kerja belum menyiapkan job description untuk masing masing pekerjanya (pegawai). ketika pemerintah menerima pegawai, sudah seharusnya disiapkan jabatan beserta tugas yang harus dikerjakan dalam rangka mencapai tujuan unit kerja itu. sehingga pegawai tersebut tahu apa jabatannya, apa yang harus dikerjakan, apa yang dihasilkan dari pekerjaan itu dan kemana harus melapor;dan cenderung mengerjakan hal hal yang rutinitas, belum mengerjakan pekerjaan yang substansi. berangkat dari kondisi tersebut, penataan pegawai merupakan suatu hal yang sangat krusial yang harus dilakukan saat ini. penataan pegawai merupakanii. dasar hukumkn nomor tahun tentang pedoman penataan pegawai negeri sipil. iii. tujuan dan sasaran tujuan untuk memperbaiki komposisi dan distribusi pegawai sehingga setiap pegawai mengetahui tugas dan tanggung jawabnya agar dapat didayagunakan secara optimal dalam rangka meningkatkan kinerja untuk mendapat kuantitas dan kualitas pegawai agar dapat mewujudkan visi dan misi menjadi kerja nyata;dan meningkatkan profesionalisme pegawai. sasaran terwujudnya kesesuaian antara jumlah dan komposisi pegawai dengan kebutuhan masing masing unit kerja sehingga masing masing pegawai mempunyai kejelasan tugas dan tanggung jawab; terciptanya kesesuaian antara kompetensi yang dimiliki pegawai dengan syarat jabatan; terdistribusinya pegawai secara proporsional sesuai dengan beban kerja masing masing unit kerja. iv. persiapan langkah langkah penataan pegawai lingkungan pemerintah kabupaten paser, sebagai berikut membentuk tim penataan pegawai, yang bertugas merumuskan strategi pelaksanaan penataan pegawai; menganalisis penempatan asn setiap perangkat daerah;dan melakukan persiapan seleksi ptt. penyusunan nomenklatur jabatan pelaksana setiap unit kerja sesuai dengan peraturan menteri aparatur negara nomor tahun tentang perubahan atas peraturan menteri aparatur negara dan reformasi birokrasi nomor tahun tentang nomenklatur jabatan pelaksana instansi pemerintah; pelaksanaan analisis jabatan dan pengukuran beban kerja, yang menghasilkan informasi jabatan, yang berisi ikhtisar tugas, peta jabatan, uraian tugas, syarat jabatan, dan hasil kerja; kebutuhan pegawai, yang akan digunakan sebagai bahan untuk melakukan analisis kesenjangan pegawai. penyusunan kualifikasi pendidikan dan ikhtisar jabatan pelaksana yang telah ditetapkan berdasarkan peraturan bupati; penyusunan kebutuhan pegawai setiap unit kerja beserta dengan kualifikasi pendidikannya pada setiap pd; penyusunan komposisi dan profil pns yang ada setiap unit kerja pada pd, menurut jabatan, pendidikan, pelatihan, dan pengalaman sehingga diketahui jenis jabatan, jumlah pns dan data personal masing masing pns; penyusunan perubahaniir nomor tahun tentang ketentuan pegawai tidak tetap lingkungan pemerintah kabupaten pasir;dan penyusunan pedoman seleksi ptt. pelaksanaan pelaksanaan penataan pegawai dilakukan melalui dua tahap, sebagai berikut penempatan pelaksana pns pada tahap ini, penataan pegawai dilaksanakan dengan menempatkan pelaksana pns dengan menggunakan hal hal yang telah disusun pada tahap persiapan. hal hal yang dilakukan pada tahap ini sebagai berikut menetapkan kebutuhan dan profil pegawai yang ada sebagai dasar dalam penempatan pegawai; perangkat daerah melakukan hal hal sebagai berikut menganalisis kesenjangan pegawai, antara profil pegawai yang ada dengan kebutuhan pegawai, dengan cara membandingkan antara kebutuhan pegawai setiap jabatan dengan jumlah pegawai yang ada;dan antara profil pegawai yang ada dengan syarat jabatan yang akan dipangkunya masing masing unit kerja pada setiap pd. melaporkan hasil analisis tim penataan pegawai, yang memuat data pegawai yang telah sesuai dengan syarat jabatan pada masing masing unit kerja; data pegawai yang tidak sesuai dengan syarat jabatan yang ada pada pd; data jabatan yang belum dapat diisi oleh pegawai yang ada disebabkan karena tidak ada pegawai yang memenuhi syarat jabatan;dan rekapitulasi kebutuhan pegawai dengan jumlah pegawai yang dapat ditempatkan. menempatkan pegawai berdasarkan rekomendasi dari tim penataan pegawai. tim penataan pegawai melakukan hal hal sebagai berikut melakukan verifikasi terhadap hasil analisis yang dilakukan pd; melakukan distribusi pegawai, dengan memperhatikan kesesuaian antara kebutuhan pelaksana unit kerja lain dengan kualifikasi yang dimiliki oleh pelaksana yang ada; memberikan rekomendasi kepada bupati paser melalui sekretaris daerah terhadap penempatan pegawai; memberikan rekomendasi kepada bupati paser melalui sekretaris daerah terhadap jabatan pelaksana yang lowong untuk dibuka formasi ptt. penempatan ptt melalui mekanisme seleksi tahap ini merupakan lanjutan dari tahap pertama untuk melakukan pengisian jabatan pelaksana yang lowong. jabatan pelaksana yang lowong adalah kebutuhan jabatan pelaksana yang tidak dapat dipenuhi oleh pns yang ada. mekanisme seleksi ptt dilakukan dengan memperhatikan hal hal sebagai berikut mengacu pada pedoman seleksi yang telah ditetapkan; jabatan pelaksana yang menjadi formasi ptt merupakan kebutuhan jabatan pelaksana yang lowong; seleksi dilakukan pada masing masing dengan membentuk tim;dan sebelum pengumuman hasil seleksi, dilaporkan kepada tim penataan pegawai untuk dilakukan verifikasi terhadap calon peserta yang lulus. vi. penutup pedoman penataan pegawai yang telah disusun ini diharapkan dapat mengoptimalkan dalam pelaksanaan penataan pegawai lingkungan pemerintah daerah, sehingga penyelenggaraan pemerintahan dapat berjalan efektif dan efisien. tidak ada lagi pegawai yang tidak mengetahui tugas dan tanggung jawabnya, karena setiap pegawai telah menduduki jabatan dan telah ditempatkan pada tempat yang sesuai. dengan demikian, kualitas pegawai dapat tercipta sehingga kerja birokrasi dapat berjalan dengan maksimal. percepatan pembangunan dan daya saing dapat tercapai dalam rangka mewujudkan kemajuan pemerintah daerah. bupati paser, yusriansyah syarkawi |
bupati malang provinsi jawa timur menimbang mengingat peraturan{ bupati malai{g nomor b' tahi'n tentang pengelolaan kedua.ingat{ desa dengan rahmat tuhan yang ma}ia esa bupati malang, bahwa untuk melaksaral. n ketentuan da]am peraturan menteri dalam negeri nomor tahun o14 tentang pengelolaan 'keuangan desa, med<a perlu mengatur pengelolaan iieuanga!.{,a tengah. jawa barat dan daerah istimewa yog'keira (l lembaran negara republik lndonesia tahun nomor tambahan l baran naga ra republik indonesia nomor undang undang nomor tahun tentang penyelenggara legam ),ang bersih dsn bebas korupsi, kolusi dan nepotisme lembaran negara republik lndonesia 'tahun nomor tambahan l.lembaran negara republik indonesia nomor undang undang nomo, tahun tentang desa (lembaran negara republik lndonesia tahun nomor 'lamba. lembaga,n negara republik lndonesia nomor 6r*i69 brb&sb undang undang nomor tahun olol5 tentang perubahan kedua undang undang nomor talun tentang pemerintahan. daerah (l baran negaa ran pendapatan dan belanja negara lembaran negara republik lndonesia tahun nomor tambahan l bara n negara republik indonesia nomor sebagaimanalndonesia tahun nomor peraturan menteri dala:rr negeri nomor tahun tentang pemilihan kepa.la'i' ,h much iy+b peraturan menteri desa, pembangunan daerah tertinggal, dan t.159j; peraturan menteri desa, pembangunan daerah tertinggal, da:r transmigrasi nomor tahun tentang pendampingan desa berita negara republik indonesia tahun i'nomor i60); peraturan menteri desa, pembangunan daerah tertinggal, dan transmigrasi flndonesia tahun nomor peraturan menteng,.e.n dana desa talun berita negara republik indonesia tahun nomor memutuskan: menetapkan peraturan bupati tentang keuangan desa. bab ketentuan umum pengelolaan dalam peraturan bupati ini yang dimaksud dengan: pemberi.tah daerah ada.lah pemerintah kabupaten malang; bupati adalah bupati malang. desa adalah salah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas $., atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan kabupaten malang. liter e&.rbt biblbadan permusyawaratan desa yang selanjutnya disingkat bpd ada..rl barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hal< dan kewajiban desa. pengelolaan luang!bangunan jangka menengah desa untuk jangka waktu (satu) tahun. ngaran pendapatan dan belanja desa ya. iraga ra yang diperuntukkan bagi desa ,ang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten malang dan dikenal<an untuk membina \.malang dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten malang eee lah dikurangi dana alokasi khusus. kelompok transfer adalah dana yang bersumber dari anggaran p:lang1al.! untuk menata saham m ua ngan desa.na kar,organ belanja desa. defisit ,\nggak de: kenal<ati bersama bpd. pags keuangan desa dikelola berdasarkan asas asas tanpa! an, akuntabel, pa partisipatif serta dia bukan dengan tertib dan disiplin angga.ran. bab asas pengelola,aan keuangan desa pengelolaan keuangan desa sebagaimana dimaksud pada dikelola dalan masa {satu) tahun anggaran yakni mulai tangal januari sampai dengan nggak desember. bab ii} kekuasaan pengelolaan keuangan desa kepala desa adalah pemeran jrg kekuasaan pengelolaan keuangan desa dan meu,lempung kem. desa; menyetujui pengeluaran atas kegiatan yang ditetapkan dalan ap3 desa; lan metal<akan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban apb desa. kepala desa islam melaksanakan pengelolaan keuangan desa dibantu oleh pkd. pkd sebagaimana dimaksud dalam berasal dad unsur perangkat desa yang terdiri atas: sekretaris desa; kepala seksi; dan bendahara. pipe. sana teknis pengelolaan keuangan desa. sekretaris desa sebagaimana dimaksud pada mempan) tugas sebagai berikut: menyusun dan melaksanakan kebljalal pengelolaan n apb desa; d6j}rr6irk64ibe kepada seksi sebagaimana dimaksud dalam pasa.l huruf bertindak sebagai pelaksana kegiatan sesuai dengar bidangnya. kepala seksi sebagaimana dimaksud pada (i) mempunyai tugas sebagai berikut! da pala desa, dari men siapkan dokumen a.8dimana dimaksud pada mempan_vai tugas menerima, menyimpan, menyetorkan membual'ar, menatausalukan, dan mempertanggungjawabkan penerimaan pendar.tan desa dan pengeluaran pendapatan desa dalam rangka pelaksanaan apb desa. bab apb desa d6null ei! g&, f'bq men\,usurpri pertanggungjawaban pelat(santan apb desa; dall melakukan verifikasi terhadap bukti bukti penerimaan dan pengeluaran apb desa. apb desa terdiri atas: pendapatan desa; belanja desa; dan pembina)' duasai{kasihan menurut kelompok dan jenis. bagian kesatu dapatan dead pendapatan desa set .lam huruf terdiri atas kelompok: pendapatan asli desa; transfer; darr pendapatan lainlain. kelompok pendapatan asli desa sebagaimana dimaksud pada huruf terdiri atas jenis: hasil usaha; hasil aset: swadaya, partisipasi dan gotong ro5,eng d6l la.in lain pendapatan asli desa. hasil usaha sebagaimana dimaksud pada huruf antara lain hasil b".lan usaha milik alat h'ruf antara lain hasil pungutan desa. kelompok transfer sebagaimana dimaksud dalam huruf terdiri arasjenis: dana desa; bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah; gr@fur,ob(4ib@ add; bantuan keuangan dari anggaran pendapatan dan belanja daerah provinsi; dan bantuan l(e ulangan dari anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten malalang4aan paling sedikit {tujuh puluh keseratus) dan paling banyak 30o o (tiga puluh keseratus). kelompok pendapa+.an lain jain sebagaimana dimaksud dalam huruf terdiri atas jenis: hibah dan sumbangan dari iak ketiga yang tidak mengikat; dan l,ain lain pendapatan desa yang sah. pa6al hibah daurltulan dead asal belanja desa sebagaimana dimaksud dalam (l) huruf meliputi semua pengeluaran dari rekening desa yai ,g merupakan kewajiban desa dalam (satu) tahun angga.ran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kerjlow&!rtr$tr1lt uk4 p.l@$n@dft!& ukryfud@ lc) klasifikasi belanja desa sebagaimana dimaksud dalan alat huruf terdiri atas kelompok: penyelenggaraan pemerintahan desa; pelat<santan pembangunan desa; pembinaan kemasyaja.kata desa; pemberdayaan masyarakat desa; dan belanja tal< terduga. kelompok belanja desa sebagaimana dimaksud pada dibagi dalan kegiatan sesuai dengan kebutuhan desa yang telah dituangkan dalam rkp desa. kegiatan n sebagaimana dima kpud pada terdiri atas jenis belanja: pegawai; barang dan jasa; dan modal. jenis belanja peg,rai sebagaimana dimaksud dalam hurt dianggarkan untuk pengelola.. pegawai sebagaimana dimaksud pada dianggarkan dipasa.l huruf digunakan untuk pengeluaran pembelian pengadaan barang yang nilai manfaatnya kurang dari [dua belas) bulan. belanja barang jasa bebagaimarra dimaksud pada antara lain alat tulis kantor; benda pos; bahan material; pemeliharaan; peta penggandaan; sewa kantor desa; ser,ra pelengkap dan da ri peralatan kantor; makanan dar minuman rapat; pakaian dinas dan atributnya; perjalanan dinas; upah,t ke{a; honorarium narasumber ahli; operasional pemerintah desa; operasional.l bpd; insentif rukun tetangga rukun warga dan pemberian barang pada masyarakat kelompok mas_h,asalkan kegiatan. belanja modal sebagaimana dimaksud dalam pasa.l huruf dikenal<ar untuk pengeluaran da.lam rangka member. sana.kpud pada men.pada! keadaan l(li yaitu antara lain karena kan bencana ala rn, sosial, kesal<ar sarana dar prasarana. keadaan luar biasa sebagaimana dimaksud pada i1) karena kejadian luar biasa wabah. keadaan darurat dan keadaan luar biasa sebagai:ra dimaksud pada dan ditetapkan dengan keputusan bupati. kegiatan dalam keadaan darurat da:r keadaan luar biasa sebagaimana dimaksud pada darr dianggarkan dalam belanja tidak terduga. bagian ketiga pernblayaan desa pembina.aan desa.ran berikut,a. pembiak"aan desa sebagaimana dimaksud pada terdiri atas kelompok: penerimaan pembiayaan; dal; pencairan dana cadangan; dan hasil penjualan kekayaan dead yang dipisahkan, lpa sebagaimana dimaksud pada huruf antara iain pelupa.lrl penerimaan pendapatan terhadap belanja, penghematan belanja, dan sisa dara kegiatan ilmuw.lima<sr". lam alat huruf terdiri dari: pembentukan l' i<sud pada huruf untuk mendanai kegiatan yang penyediaan dananya tidak dapat seka.ligueal'at ditetapkan dengan peraturan desa. peraturan desa sebagaimana dimaksud pada paling sedikit memuat: tujuan pembentukan dana cadangan; program dan kegiatan yang al<an dibiayai dari dana cadangan; besa ran dan rincian tahunan dana cadangan yang harus dianggarkan; sumber dar',a cadangan; dan tahun angga.ran pelaksanaan dana cadangan. pembentukan, dana cadangan sebagaimana dimaksud pada a vata1'atce lain bagian kesatu perencanaan sekretaris desa men rr disepakati bersama. d6'al@uil@b pk@anggara sebelumnya. peraturan desa tentang apb desa ditetapkan oleh kepala desa pa3al 4 lam batas waktu sebagaimana dima.kpud pada peraturan desa tersebut berlaku dengan sendiri], sunda esel(ll sekaligus menyatakan berlakunya pagu apb desa tahun anggaran sebelumnya. dalam hal pembawa.)'a kepala desa bersama bpd mencabut peraturan desa dimaksud. pasal (l) bupati dapat mendelegasikan evaluasi rancangan peraturan desa tentang apb desa kepada camat. }ql m.]q( mp0* f!r!e6r@b!&sfr@idf camat menetapkan hasil evaluasi rancangan apb desa sebagaimana dial.sud pada (l) paling malala (dua puluh) hari l kerja se;:u'r kepentingan umum dan peraturan perundang undangan yang lebih.r tinggi, kepala desa melakukan penyempurnaan paling nama (tujuh) hari kerja terhitung sejak diterima,.hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada dilaporkan kepada bupati ling lama (tujuh) hari kedua. bagian kedua pelaksanaan semua penerimaan dan pengeluaran desa dalam rangka pelaksanaan l(kewenangan desa dilaksanakan melalui rekening kas desa. semua penerimaan c ".n pengeluaran desa sebagaimana dimaksud pada harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah. khusus bagi desa v kas desa pada jumlah tertentu dalam rangka memenuhi kebutuhan operasional pemerintah desa. dalam rangka ketatausahaan kas bendahara, kepala desa memastikan jumlah uang tunai yang berada brankas bendahara paling banyak rp. ooo, (lima puluh rupiah). l5' ffu e.rd.lk!.@k& da.lain ha] uang tunai yang ada pada kas bendahara lebih dari rp. (lima puluh juta rupiah), bendahara membuat beda acara keadaan kas yang ditandakan8ani oleh bendahara dan kepala desa. berita acara keadaan t(as sebagaimana dimaksud pada harus dibuat pada saat kejadian paling lambat pada jam tutup kantorrentesifat mengikat dari ope;nasional perkantoran yang ditetapkan dalam peran uran kepadri.ran belanja kegiatan dengan mempergunakan buku pembantu kas kegiatan sebagai pertanggungjawaban pel,aksanaal kegiatan desa. berdasarkan rencana anggaran biaya sebagaimana dimaksud dalam ll) pelaksana kegiatan mengajukan sur;.t permintaan pembayaran kepada kepala desa. surat permintaan pembayaran sebagaimana dimaksud pada alat tidak boleh dial<akan sebelum barang dan atau jasa diterima. {w6r!'*qd'idae@b6 pengajuan surat permintaan pembayaran dimaksud dalam terdiri atas: surat permintaan pembayaran; pernyataan tanggung jawab belanja; alt lampiran bukti transaksi. sebagaimana dalam pengajuan p permintaan pembayaran sebagaimana dimaksud dalan sekretaris desa berkewajiban untuk: meneliti kelengkapan p rmintaar pembayaran yang diajukan oleh pelaksana,daratan yang ditetapkan. berdasarkan surat permintaan!r. sebagai wajib pungut pajak penghasilan ph) da. pa. undangan. paslu. perubahan peraturan desa tentang apb desa dapat dilakukan;r.r apabila terjadi: keadaan yang menyebabkan harus dial<akan pergeseran antar jenis belanja; keadaan yang menyebabkan lpa tahun sebelumnya harus dikenal<ar dalam tahun bedakan; terjadi penambahan dar atau pengurangan dalam pendapatan desa pada tahun beta.lan; dan atau terjadi peristiwa khusus, seperti bencana a1am, krisis politik. krisis ekonomi, dan atau kerusuhan sosial.besar hanya dapat dilakukan (satu) kali dalam (satu) talun anggaran. tata cara pengajuan perubahan apb desa adala}r sama dengan tata penetapan apb dead. dalam hal bantuan keuangan dari anggaran pendapatan dan belanja dae:ah provinsi dar anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten ma.lang serta hibah dan bantuan pihak ketiga yang tidak mengikat desa disalurkan setelah dit?akarnya peraturan desa tentang perubahan apb desa, perubahan diatur dengar peraturan kepalatiga penatauaahaa ketatausahaan dilakukan oleh bendahara desa. bendahara desa wajib u'wajib mempertanggungjawabkan uang melalui laporan partai:lggungjawaban. laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada al,ar disampaikan setiap bulan kepada kepala desa, p.rain laba: tanggal (sepuluh) bulan berikutnya. pa: .rl ketatausahaan pergi.maan dan pengeluaran sebagaimana dimaksud dalam fasal menggunakan: buku kas umum: buku lias pembantu pajak; dan buku bank. bagian keempat pelaporan pes,laporan realisasi pelaksanaan apb desa sebagaimana dimaksud pada agar disampaikan paling lambat pada akhir bulan juli tahun be{a]an. l,laporan semester akhir tahun sebagaimana dima.kpud pada a_r'at (lj huruf disampaikan paling lambat pada akhir bulan januari tahun berikutnya. kian selarr pembiayaan. l laporan pertanggungjawaban rea.,laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan apb desa sebagaimana dimaksud pada dihampiri: li.peran pertanggungjawaban realisasi pelat<sarana apb desa tahun anggaran berkenaan; laporan kekayaan milik desa per desember tahun anggaran berkenaan; darr, laporan realisasi dar l^laporan pertanggundawabar realisasi pelaksanaan apb desa sebagaimana dimaksud dalam dan pasa.l pasir laporan realisasi da:r laporan pertanggung$jawaban rea.ai<an paling lambat (satu) bulan setelah akhir tahun ngaran be"kenal pass.: format rar]tnyataan tanggung jawab belanja, ketatausahaan, l,laporan realisasi pela]<santan apb desa pada semester pertama dan semester akhir tahun dan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan apb desa sebagaimana dimaksud dalam pass (t) dan alat huruf dan huruf dan tercantum dalam kumparan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan bupati ini, 6ir f6e.dubryb& satuan kerja perangkat daerah terkait sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya wajib membina dan mengawasi pemberian dan penyaluran dara desa, alokasi dana desa, dan bagi hasil pajak dan retribusi daerah kepada desa. camat wajib membina dan mengawasi pelaksanaan pengelolaan keuangan desa. bab iii pemain{bait da.!t petgawasaic ba3 vii ketel{tuai{ peituti'p peraturan bupati ini mulai bela malang vle diundangkan malang pada massal daerah, abdul mali berita daerah kabupaten malang rendra i(reina tahun nomor se.i fli4&oe etd peranti'ran desa tentang anggaran peitdapataii dan belanja desa kepala desa . kat'paket{ mailing lampiran peraturan bupati malang tahun 2o1s tentang pengelolaan keuangan desa nomor tahi'n. sentai{g anggara.it peitditpatan dan btl,ninja desa tahun ai{ngaran . menimbang dengan rahmat tiha yang maha esa bahwa sesuai dengan ketentuan pasa.l . peraturan bupati ma.lang nomor. tahun . tentang; bahwa peraturan desa tentang angga.ran pendapatan dan belanja desa sebagaimana dimaksud pada huruf telah dibahas dal disepakati bersama badan permusyawaundang undang nomor tahun tentang penyelenggara legam yang bersih dan bebas korupsi, kolusi dan nepotisme (kembaran negara republik lndonesia tahun nomor tambahan l baran negara republik indonesia nomor for.mat rantai{ca.it peraturan"it desa berita.itg anggar, t]i peitdapatait dan biji{ja desa, rei{cita ai{ngarai biaya, bi'i'u xas baittuait i(kegiatan dax si'rat pergi{taat pembayaran serta per.ittataaii taiiggui| jawab belanja, petatausaiiaaii, laporan{ realisasi pelat(sangat apbdesa aeiifster, serta l,impor.it partai{gun iawabait realisasi pelik(sitaan ai{ngarai{ pettdapatai{ dan bela.ita df^sa pratt'rai{ desa i(tali\ df^sa mengingat undang undang nomor tahun tentang desa ilembaran naga ra republik indonesia tahun nomor tambahan l barat negara republik indonesia nomor sebagaimana telah diubah beberapa air,laura}l (gambaran negara republik l:indonesia talun nomor tambahan! ilan i lembaran naga ra epub lik london"sia nomor peraturan pemerintah nomor tahun tentang dana desa i'ang bersumber dari anggaran pendapatan dan hanja negara membuat negara republik lndonesia tahun ol4 nomor tambahan lomba.ran negara.! desa berita negara republik indonesia tahun nomor peraturan.r menteri dalam negeri nomor tahun tentang peri lahan kepala desa berita naga ra republik indonesia tahun nomor peraturan menteri dalam negeri nomor tahun tentang peng(,olahan keuangan desa berita negara republik lndonesia tahu); peraturan menteri desa, pembangunan daerah tertinggi.l, dan transmigrasi nomor tahun tentang pedoman tata tenis d^n mekanisme pengambilan keputusan musnah'ri transmigrasi nomor tahun tentang penetapan prioritas penggunaan dana desa tahun berita negara epub|k indonesia tahun nomor peraturan bupati malang nomor . tahun . tentang pengelolaan keuangan desa berita daerah kabupaten malang'tahun nomor .,.); dst. memuat"iskan menetapkan anggaran pendapatan dan belanja desa talun anggaran sebagai berikut: pendapatan desa belanja desa peranti'ran desa tentang anggaran ?pendapatan dan belanja desa taifun anggaran . rp. rp. rp. . rp. . rp. rp. . rp. dengan rincian rp.mengenai anggaran pendapatan dan belanja desa sebagaimana dimaksud berupa rincian struktur anggaran pendapatan dan belanja desa, tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan desa ini dengan kesepakatan bersama badan permusyawaratan desa . dun kepala de,sa . rp. rp. pasal kepala desai lembaran desa ditetapkan pada tanggal kepa.la desa diundangkan pada ta nggak sekretaris desa,., lembaran desa. tahun . nomor d* ffi$@k ufuk4fu.@grt,db, [email protected]@b@ lampiran peraturan desa nomor .,. tahun t.tentang aij(jaran pendapatan dan belanja desa tahun anggaran .,. ai{gara}t pendapatan dai belanja desa pemerintah desa . tahun anggaran ,. kode rlx llc l(&rt alt pendapatan pend,rdpdtart dara desa bagian da ri hasil pajak dan retribusi daerah kabupaten malang alokasi data desa bantuan keuangan bantuan kabupaten malang pend.rapatan l@in lain hibah dan sumbangan dan pihak ketika vars tidak mengikat lain lain pendapatan desa ;'ang sah ji'malah pendapat belanja eli.dari pen eleng argon penerintohetunjangan kepala desa perangkat desa tunjangan bpd operasional peran total belanda barang dan jasa alat t\rlis kantor benda pos pakaian dinas dan .4ribut pakaian dinas bantuan provinsi alat dan bahan keb(.'shan perjalanan dinas pemeliharaan air, listrik dan telepon honor dst. belanda modal komputer meja darr kursi mesin ketik dst bpd baran dan jasa atk aal'l konsumsi rapat dst . . operasional rt belanja barang dan jasa atk penggandaan konsumsi rapat dst bidang pela1<sarana pembaru nan desa perbaikan saluran irigasi jasa honor dst. belanja modal semen material dst. pengaspalan jalan desa belanda barang dan jasa upah kena dst. belanja modal aspal pasir kegiatan bidang pembinaan kemasyarakatan kegiatan pembinaan event eman dan ketertiban dan jasa belanda ba rang dan upah kerja honor dst . belanda baran honor pelaut konsumsi bahan pelatihan dst. . . kegiatan. bidang pemberdayaan masyarakat kegiatan pelatihan kepala desa dan perangkat desa belanda barang dan jasa. honor pelatih konsumsi bahan pelatihan dst. kegiatan . bid.anq to,k 'berdua kegiatan kejadian luar biasa belanda barang dan jasa honor tim konsumsi dst kegiatan jumlah belanja surplus defisit pembiayaan pencairan dana cadangan hasil kekayaan desa yang dipisahkan jumlah rp.) pengeluaran pembiak aan pembentukan dana cadangan modal desa jumlah e rr fd,.i.d.b+t& obat obatan penenunan! egan lpa format rencana anggaran biaya rencana anggaran biaya desa .,.,.,,. kecamatan .,,.,,.,.,,.,.,., tahun anggaran .,.,. bidang kegiatan wal tu pelaksanaan rincian pendanaan uraian]{ lut[ tiara satuan (rd.l juulaii jun,ilah i,&.) tanggal disetujui men gerakan kepala desa pelaksana kegiatan cd,a, pen iso,t biolog diisi d.engan kod.e rekening berkas jk@ft klasifikasi kelafipok belas.jo desa. kegiatan diisi den4aa kode rekening sesuai dengan urutan kegiatan alor apb dead kolam diisi dengan nomor un t kolom dii si d.engkol urdiafl ben)pd nrlcian kebutuhoft dalam kegiatan kolom diisi dengar volume dapat berupa juitldh orang barat. kolon dii.si dengar". harga so,suatu ldr fi.grupo*an besaran teluk tema aar orang barang kolot diisi den odn jumlah berkali.atu antara kolom dengan kolom bidang bi'i(u pembalut'i' xas i(egiataii des4. x.eca.matan. taiji'it anggaran . pindahan jumlah ddi hala jne *sebelumnya total penaelura total pengeluaran saldo desa.,. . tanggal. . pelaksana kegiatan total pen.rl, laal bi<ians <1isi ls.lakon nl.s' ilusi t poll. kegiatan.diisi sesuai delta long ditutup*an dalam apb desa. fol@ diisi .lot aom utuh. koloni diisi dragon target t'a^saksi koln .list.tangan wajan tr@saksi. kolom dasi deng@ junior rupiah geng di@tima bd,nom. k.toh diri dag@ judah tupai wng ditqimo d@i rusr*o jon dasi dag dqrclr ,'ansatsl kolom dasi dann jdih pagctuatun mja b@ang dan jasa. kolom diri utama jdih pqsduo@ bello tu.ddl kolom diisi deng@ jumlah rupiah yong itikembaliban kepada bqddhtq kolot diisi dagang jumlah solo kas dalam pupil format buku' pembantu kas xegiataii format si'rat permintaan pembayaran bidang kegiatan waktu pelaksanaan rincian pendanaan: surat permintaan pembayaran desa .,.,,. kecamatan{ talium{ anggaran,,. no, (re ) a.d. lalu lre.) !artis{tiap aeea.ang (rp.) jux! sampai art rd.l sisa da'fa {ep.l bumi ah setujui untuk dial akan kepala desa lah dibayar lunas bendahara petvnhtk pano lld bilang diisi dengan kode rekening berdasarkan klasika.si kelotrvok belanja. dead region diisi der ldn kode rekening sesuai dengar utttdn segi4tai d.alot apb dead, kolom dengan nomor urut kolom diisi dengan rincian pengguna dana sesuai rencana kegiatan. kolom diisi dengan insan p@gv dana sesi.ldi dengan rencana kegiatan. kolom diisi dengan rincian jumlah anggaran latto tela] dibakar sebehtrutya kolom diisi dengan itc1an lang diri ltntakdnututuk dibagi lotu dii.si d.engan jumlah pemantau dara safilpdi saat ili. kolom isi del(m sisi anggaran telah dil8](ken verifikasi sekret ris desa l,fff.&.ryl.c tanggal . pel,aksara kegiatan format pernyataan tanggung jawab belanja pernyataan tanggung jawab belanja desa i{kecamatan tahun anggaran .,. bidang penerima uraian jumlah}i lrd.l jumlah buku bukti pengelola.an atau belanja tersebut diatas s bagai terlampir, uhr.k kelengkapan administrasi dan generik]saan sesuai p aturan perundang undang n. demikian surat p muatan ini dibuat dengan sebenarnya. ., tgl pela aksara kegiatan oavoltla!|; bidang dii.si dengan kode reketitq berd.asalkan kiasjllcosi kelopak bela\ja desa. kegiatan diisi dengan kode rke se .,^t dengan urutan kegiatan dalam apb desa kolom diisi dengan nomor uru1 kolon diisi d.ingat peltennta pmid koran yang ad.a bumi belanja kolom diisi dengan urai)n keperhnn beteng kolam4 diisi denga jumlah belanja bari s jumlah diisi jun jah keseluruhan tan regia xot ' t e8e !',> 31s555553355 xlr 'd6 lll \o6.rqq{(.n* f.p.o.!,o.o dt5 iiiiiii;r ooooggg gl: onoff aoo: o!:s.: >.; iie :!y$$ :ei a$$ eis$ 1r$i[,b o:im! illi $*$ller; b'sde! r * ,!\ peta rp** p!f= i i: g:: i:ail :>: c3t ttl ,1ap ilmu: e'o itz ttt iii* ili.ii, it'i i,e ei: h'l: e:h;e! xnc f*t o g zo !rt r e ts!zd tro! >q>z ,l! eoo> i:f!t expr ldt !ure ln>d a't }lx xxxxxxxx^xo a' sda e i lln rlp f,milii sl!. {l= :a(o.5aa(o6l.>. ftl:::::: b'!!t'u tr:; eeee se: trb66india: !". f!re: gigi gss $:r s*{e '!s ut{ ao! u,c ttv,b 'lb zai, :!c tr;a lsporatr reallrsst memaksa daan anggara! pendapatan da! bela dja de3a ester pertqaal laporan realisasi pelaitsai{aan anggaran pendapatan dan belanja desa semester pertama (i) pemerintah desa tahun anggaran . jumlah}i anggaran rp.l jumlah rialiaaai lrd,l lebih kurang rp.) xet pendapatan pendapatan asli desu hasil usaha swadaya, partisipasi dan gotong lain lain pendapatan asli desa dana desa bagian da ri hasil pajak dan retribusi daerah kabupaten malang alokasi dana desa bantuan keuangan bantuan provinsi bantuan l(kabupaten malang peryhpata't lah lai. hibah dsn sumbangan dari pihak ketiga yang tidak mengikat lain lain pendapatan desa sa}l jumlah pandai'a]'an bela}ija elang peng ele 4tg acuan peneintahon desa penghasilan tetap drn penghasil,o tetap kcda.la dcs,a dan per.rnlrkat desa tunjang san kepala desa dan perangkat desa tunjangan bpd perkantoran bar.rn uraian alat tulis kantor benda pos pakaian dinas drn atribut alat dau1 bakar kebersihan .@lrr j*\ht e5.i6.t ibe r{'umat la}or,an realisasi pelat(sangat ait(x}arai{ pei{dapati{ da.i{ belanja dead code i{ii{g dinas pemeliharaan air listrik d:rn honor dst. belanja modal komputer media dan l:url mesin ketik dst . belanja barang dar) jasa atk penggandaan konsumsi rapat dst. operasional.l rt. llw atk pengadaan konsumsi rapai ds! dst. belalljq modal semen material dst pentas dalan jalan desa belanda ba ran dan jasa upah kerja honor dst. belanja modal aspal pasir dst. pegiat n bidang pembinaan kemasvaral(atan niatan pembinaan event! man dan ctext iban belanja barang dan jasa honor pelatih konsumsi bagian pelatihan dst kegiatan. bidang pemberi.r\aa,r qd6grlrifuh.d.ilir& bidang leaf.san aa" pembangunan desa_ perbaikan satu.an irigasi belanda barang d1n iaq_ dah kena honor kegiatan latihan kepala honor pelatih konsumsi bahan pelatihan dst. kegiatan bid.ele tak'l erduqct kegiatan kejadian luo biasa belanda barang dan jasa honor tim konsumsi obat obatan dst. kegg4t? bumi,ah bei an.'a surplus edisi'i' pembiayaan penentu an pembiayaan lpa penyalin dana cadangan hasil kekayaan d.sa ]'rmg dipisah ean jumlah rp.) pen<telat pentagon pembentukan dana cadangan penvertorn modal desa jumlah rp.) desa dan peran b lanka barang dan jasa disetujui oleh{ kepada desa ttd . laporan red.asl p laksauaad a.gara[ pendapatan dan bolsters dess ge .tet al.hlt ta.hun benda pos pakaian dinas dan attrib'.rt pakaian dinas la?ori re.timnas ?elaxsaicaai aitggarai benda}atasi dan belanja desa semester akhir talium peiuerintaii desa. tahun{ anggaran{ . kode null{ .,jumlah angga^ran irp juulaii r.ealtsas lebisi kt'rain ket pindahan saldo semester periaiua pendapatan pendapatan asli desa hasil usaha swadaya" partisipasi dari gotong tolong lainlain pendapat asli desa yang sah pendapatan tratlsflr akan dari hasil pajak dan retribusi daerah kabupaten malang alokasi dana desa bantuan k tangan bantuan provinsi bantuan kabu lai lei hibah dan sumbangan dari pihak ketiga yang 'tidak mengikat lain lain pendapatan desa yang sah jumlah pendapat'an belanja eld.ang pengecer ngga ruan peneintalnn desa penghasilan tetap dan penghasilan tetap kepa desa dan peringkat desa tunjangan kepala desa dan perangkat desa perkantoran ian dan jasa alat tulis kantor uraian alat dan kebersihan dinas balan nrrsaflhe&.life{xbe tunjangan bpd perneliha jaan irs. honor dst belanja modal komputer meta dan kursi mesin ketik dst,.,. operasional bl' belanda barang dan jasa atk konsumsi rapat dst. operasional rt r\\; belanja barang dan jasa atk pengadaan konsumsi rapat dst . bidang pelaksanaan pembangunan desa perbaikan jalur:r, liga belanda larang dar j.rs;r dah kerja honor dst. belanda modal semen material dst pentas da lan jalan desa belanda barang dan jasa upah kerja honor dst. belanja modal aspal pasir dst bidang pembinaan klr ke8ikatan pembinaan ketentraman dan kuat'tiban dan hasil honor pelatih konsumsi bahan pelatihan dst. bidang pembeda aan ke8ikatan pelatihan kepala desa dan mnt!@h p.t {@hc penggandaan kegiatan.,. belanda jang dan jasa honor pelatih konsumsi bahan pelatih.tn dst kegiatan bida^g tak terduga kegiatan kejadian luar biasa bulan honor tim konsumsi obat obatan st. . . jl, jumlah bei a).j sup'us desis] pembiayaan peneimaatl ttt a,r lpa pencairan dana cadangan hasil kekayaan desa vai tipis6} ikan bumi {h rp.l pengeluaran i)iii ikan pembentukan dana cadangan penyertaan modal desa jumlah rp.l disitu.'ui oi.eh kepada desa ttd nhl.lth ml@iku uiponait pertaitgguitgiawaban raj,isasi peliiksaitaait aitggarai{ pendapatan{ dati belas|ja desa kepala desa .,. i(abi'materi final,aig peraturan desa nomor i[rn. gan rahmat tujuan yang maha esa kepala desa bahwa sesuai denga n ketentuan . peraturan bupati malangbahwa peraturan desa tentang laporan pertanggungjawaban realisasi pelat<santan anggaran anggaran pendapatan dar belanja desa sebagaimana dimaksud pada huruf telah dibahas dan disepakati bersama badan permusyawa.,;sentai{g laporan pertangguitc ii' awal realisasi polisi(saitaait anggara!{ pendapatan dai{ belanja desa tahi'it aitggarait .unda.i'lndonesia tahun nomor tambalan lomba ran naga ! dan belanja negara (l,lembaran negara republik indonesia tahun nomor tarnbaharindonesia tahun nomor o91); peraturan menteri da.laniu.r '{umuondon.;ia tahun nomor peraturan menteri desa, pembangunan dae tertinggi dan transmigrasi nomor tahun tentang pedoman tata tertib dar mekanisme pengambilan keputusan musyawarah desa berita negara republik indonesia tahun nomo. peraturan l\4(berita negara republik indonesia tahun nomor 'ly' irf$trs(trof}legam republik indonesia tahun nomor peraturan bupati malang nomor . tahun . tentang pengelolaan! keruangan desa berita daerah kabupaten malang talun nomor .); dst. dengan kesepakatan bersama badai permusyawaratan desa .,.,. dan kepala desa . iyiemutusxani menetapkan anggaran pendapatan belanja desa tahun anggaran sebagai berikut: pendapatan desa bela nja desa bidang penyelenggaraan pemerintah desa rp. .,. bidang pembangunan! rp. . bidang pembinaan kemasyarakatan rp. .,., bidang pemberdayaan masyarakat rp. .,peraturan desa tentang laporan}i pertanggungjaii aban realisasi pelaksanaan ai{ngaran anggaran pendapatan dan belanja desa tahi'n anggaran . dengan rincian rp.,.,. rp. para uraian lebih lanjut mengenai hasil pelaksanaan anggara! pendapatan dan belanja desa sebagaimana dimaksud dalam tercantum dalan lampiran yanglun anggaran laporan kekayaan ^milik desa sampai dengan desember ., lampiran rp. rp. . rp. . l,lampiran iii l,porar program,r sekte.al darr program daerah yang masuk desa. pasal l"'a dala.m trmbaral desa . . ditetapkan pada tanggal kepada desa diundangkan . pada tanggal sekretaris desa,., lembaran desa. tahun .,. nomor. @qr ffu f{b|fury{bd lampiran rancangan peraturan desa nomor . , . tahun .::.':. tentang l}..,. laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan{ anggaran pendapatan dan belanja desa pemberi!{tapi desa tahun anggara.i{ . kode rei(e!{ing anggaran (rp'l realita6i rp.l lebih kt'rang rp.l pendapatan pendapatan asli desa hasil usaha swadaya, partisipasi dan gotong royong l,aid lain pendapatan asli desa yang sah pen dapati tar ns[er dana desa bagian da ri hasil jak dar'l retribusi daerah} kabupaten('r malang alokasi dana desa bantuan keuangan bantuan provinsi bantuan kabupaten i,l4e!e y6n8 sah jumlah pendapat'an et cn.ja bidang pet eleng nra peneinlaha delta pen hasilan tetap dau al: penghasilan tetap kepala desa dan perangkat desa tunjangan kepala desa dan peringkat desa tunjangan bpd operasional perkara (real belanja jang dan jasa alat tulis kantor uraian ket benda pos pakaian dinas .larr r\1debut pakaian dinas qrr fbb frlekryb6 alat dsn balan kcl)crsihrul perjalanan dinas pemeliharaan fur listrik honor dst. belanja modal komputer meja dan kursi dst. operasional bpd belanda barang dan jasa atk penggandaan 4oqqqmsi rapat dst operasional rt belanja barang dan jasa atk bidang pelat{sandal pembangunan dasar perbaikan sa iu.an irigasi belanja barang dan jasa upah kedua honor dst. b hanja modal semen material dst. pengaspalan jalan i)csa belanja barang dan jasa upah kerja honor dst qqlqlrjq modal aspal pasir kegiatan bidang pembinaan kemasyarakatan pegiat n pembinaan ketentraman dan ketat iban belanja ba rang dan jasa honor pelatih konsumsi bagian pel,latihan dst. kegiatan, bidang pembeda\.aan masyarat<at mesin ketik konsumsi rapat dst. pengadaan dst. kegiatan pel,latihan kepala desa dan perangkat belanda jang dan jasa honor pecah konsumsi bagian pelatihan dst. kegiatan pidana tak teftluqa kegiatan kejadian luar biasa belanja jang dan jasa dor tim konsumsi obat obatan dst. tan. bumi,aii bt'lan.j.\ surplus defisit pembiayaan peleinnan pefibiau(em lpa pencairan dana cadangan hasil kekayaan desa yang dipisstrkan jumlah rp.) penqeluo.ron petnbiauaar, pembentukan dana cadangan pen!sertaan n{ri(:i. , :,. jumlah rp.l pembiayaan netto penerimaan pembiayaan pengeluaran pembiayaan lpa tahun berjalan (selisih antara pemilu{aan netto dengan hasil surplus defisit] t.tunggal . xdpaia desa ttd aset desa ase"t lancar kas desa uang bendahara desa rekening kas desa piutang piutang sewa tanah piutang sewa gedung dst. pers diana t(kertas segel materai dst. jumlah aset i,antar aset tidak lancar investasi permanen penyertaan moda.i pemerintah desa as t tetap tanah peralatan dan mesin gedung dan bangunan jalan, jari ban d n instalasi dst. d6ia cada jorge rl dar cadangan ast tidak lancar l,ann'a bumi.ah kekayaan i]bersih i ii lampiran rancangan peraturan desa nomor .r. tahun. i.;. tentang laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan anggaran f'i napa?an dan belanja desa tahun anggaran . tangga kepala desa . ttd laporan kekayaan milik desa sampai deng;iv desember 2o,. taiiuit tahun periode pelaporan) talium i!i. thug scbeluea bumi,ah ast tidak t,antar ii. dewa"jiran janji(a pendek jumlah dewa.tiban jangka nl) ijk wy&!ryd$modern*? ptl.@ '.'t16!4fu91&.b4ih& ur.akan (. .) jumlah aset lela.s(rn tabel aset d,esa od.alah barang milik desa vang beras.l d.dri kekayaan asli desa, dibeli atau diperoleh atas beban anggaran pen dapatan d.an belanja desa. atau perclehfi l@k litura gang sa,l long kas adalah uang milik pemerintah dead, baik aang d.isin:.,o , ben.alur desa maupun rekening kas d.esa. piutang desa adab tagihan uang dead kepada"a pih.ok yang mengelola kek adat desa, antara lain berupa tapal4 gedung v@ftg diharapkan okn dimutasi d.dlam lakh.l paling i@ma (satu)talun anggaran sejak ditetapkan kerja.sama tersebut. persediaan adalah suatu kekayaan besi)pd ba.rang milik peneiftt@h desa gang dinilai dengar u@tg bak berupa uang kertas mqulrun surat berharga dalam periode nnrfial, antara lain kertas segel, meterai, deposit, giro. aset desa tidak lontar neliryn peni jeratan today petueitxtdh desa datu set tetap milik desa antara lain ta.nah. peralatan dan mesin gedung dan balgunaft, jala jaringan dan instalasi. dan@ cad.arogan adalah dan ang disisipkan untuk tuenanpurlg kebututtall uang efierlukan did. ldr relatif besar yang tidak dapat dipenuhi dalam satu tdlaltu arlggafan. kel ddjibar adalah utang aang timbul karena adan pinjaman oleh pemeirdall kekayaan bersih @dal@h selisih antara aset dal kewajiban pemerintah desa catatan terkait dan angka bahwa dakara apr desa khususnya pada kebiasaan tidak dibuka p luang untuk pinjaman. lampiran iii rancangan peraturan desa nomor . tahun ., . tentang [".\endra kresna l,iipiorai{ procera.u sektoral dati program.u daerah yai{g kasui( i(e desa t.ngel desa nacalrata! kabupaten j d,. xegtetaa lokasi x tata! sumber darr jumlah rttlctar kantata! satuan sub total nerds kegiatan rp. sub total jenis kegiatan sub total jenis kegiatan rp. sub ]'total rp. total s d rp. tanggal i(kepala desa . ttd qrf!.k ps'&idl@ibd |
salinan aliran bupati lamongan provinsi jawa timurlamongandilakukan pengendalian dan pengawasan terhadap peredaran minuman beralkohol sebagai salah satu upaya untuk mengurangi dampak negatif minuman beralkohol, bahwrakhir diubah dengan peraturan menteri perdagangan nomor tahun memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk dapat membatasi peredaran minuman beralkohol, melalui peraturan daerahlamongan sudah tidak sesuai dengan perkembangan kebutuhan hukum masyarakat dan pemerintahan kabupaten lamongan, makb sebagaimana dimaksud dalam berlaku untuk setiap (satu) gerai atau outlet. sup mbsetiap pengecer dan penjual langsung yang melakukan kegiatan usaha perdagangan minuman beralkohol wajib memiliki sup mb. setiap perusahaan yang melakukan kegiatan usaha memproduksi, pengadaan dan mengedarkan mbt wajib memiliki sup mbt. sup mb dan sup mbt sebagaimana dimaksud pada dan berlaku untuk setiap (satu) gerai atau outlet. sup mb dan sup mbtpersyaratan dan permohonan untuk mendapatkan sup mb berpedoman pada ketentuan peraturan perundang undangan bidang perdagangan. ketentuan lebih lanjut tentang tata cara permohonan, persyaratan, penerbitan, dan perpanjangan sup mb dan atau sup mbt serta rekomendasi sup mb untuk tbb sebagai pengecer, diatur dalam peraturan bupati. bab pengendalian peredaran minuman beralkohol bagian kesatu peredaran minuman beralkohol hanya dapat diedarkan setelah memiliki izin edar dari lembaga yang menyelenggarakan pengawasan bidang obat dan makanan. (l) pendistribusian minuman beralkohol daerah dilakukan sebagai berikuttempat tempat yang dilarang untuk melakukan perdagangan dan atau pengedaran minuman beralkohol antara lain fasilitas umum, gelanggang olah raga, arena permainan, pedagang kaki lima, terminal, stasiun, kios kios kecil, penginapan, pasar tradisional, toko swalayan dan bumi perkemahan, tempat ibadah, fasilitas pendidikan dan fasilitas kesehatan: dan cc. tempat tertentu lainnya yang ditetapkan oleh bupati. bagian kedua label edar edar: daftar dan komposisi bahan yang digunakan: berat bersih atau isi bersih: nama dan alamat pihak"minuman beralkohol dan tulisan peringatan "dibawah umur tahun atau wanita hamil dilarang minum . setiap orang dilarang menghapus, mencabut,minuman beralkohol sebagaimana dimaksud dalam hanya diizinkan untukktp) atau kartu identitas lainnya yang berlaku. (l).(l)distributor atau sub distributor yang memiliki sup madalah hotel, restoran, bar dan kafe. hotel, restoran, bar dan kafe, sebagaimana dimaksud pada yang dapat dijadikan tempat menjual minuman beralkohol secara langsung ditetapkan olehpengeceristributor atau sub distributor yang memiliki sup mb. penjualan secara eceran minuman beralkohol golongan golongan dan golongan hanya diizinkan bagi tbb atau tempat tertentu lainnya. tempat tertentu lainnya sebagaimana dimaksud pada ditetapkan oleh bupati. tbb sebagaimana dimaksud pada hanya dapat menjual minuman beralkohol yang diperoleh dari badan usaha milik negara yang memiliki sup mb. pengecer berkewajiban melarang pembeli minuman beralkohol meminum atau mengkonsumsi langsung tempat penjualan. bagian keempat.:lima larangan pemegang sup mb dilarang memindahtangankan sup mb,:dilarang sebagaimana dimaksud dalam:lakukan perbuatanbuat, mengedarkan, membeli, menjual dan atau meminum minuman beralkohol yang tidak diatur dalamgolongan minuman beralkohol tradisional golongan mbt adalah minuman yang dibuat secara tradisional, mengandung etil alkohol (c2hsh) dan atau metil alkohol (ch3oh) atau bahan bahan lainnya dengan kadar tertentu sehingga menjadi minuman beralkohol yang dapat membahayakan kesehatan dan atau keselamatan nyawa serta lingkungan, yang dikemas secara sederhana dan atau tidak dilengkapi label edar. mbt sebagaimana dimaksud pada l), ditetapkan sebagai barang dalam pengawasan. perusahaan pemegang sup mbt yang melakukan kegiatan usaha produksi mbt harus berbentuk kelompok usaha. setiap kelompok usaha. hasil produksi mbt oleh kelompok usaha sebagaimana dimaksud pada dilarang diedarkan dan atau dijual luar wilayah daerah. pemerintah daerah dapat membatasi peredaran dan atau penjualan mbt wilayah masing masing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan. bab viii pengawasan peredaran minuman beralkohol pengawasan terhadap peredaran dan atau penjualan minuman beralkohol dan mbt daerah dilakukan oleh bupati. dalam rangka pengawasan sebagaimana dimaksud pada bupati membentuk tim terpadu yang terdiri dari unsur unsur instansibertanggung jawab kepada bupati dan diketuai oleh kepala dinasdibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja daerah. tim terpadupada dan dan danpdan pengawasan peredaran minuman beralkohol:, penyitaan dan atau penyegelan terhadap barang dan atau surat yang dapat dijadikan bukti dalam perkara pelanggaran ketentuan tentang pengendalian dan pengawasan peredaran minuman beralkohol:pn sebagaimana dimaksud pada (l),pn mengetahui bahwa perbuatan pidana yang sedang dididik jugppnidana setiap pemegang sup mb yang melanggar ketentuan dipidana dengan pidana derita paling banyak rp50. (lima puluh juta rupiah). setiap orang yang melanggar ketentuan (l)dengan berlakunya peraturan daerah ini, semua bentuk perizinan yang terkait dengan peredaran atau penjualan minuman beralkohol dalam jangka waktu paling lama (dua belas) bulan sejakawasan dan pengendalian peredaran minuman beralkohol kabupaten lamonganaliran sesuai dengan aslinya kepala bagian hukum, joko nursiyanto nip:peraturan presiden nomor tahun tentang pengendalian dan pengawasan minuman beralkohol, dalam konsideran menimbang huruferaman masyarakat dari dampak buruk terhadap penyalahgunaan minuman beralkohol.lampiran huruf angkalakukan penanganan gangguan ketenteraman ketertiban umum, maka pemerintah kabupaten lamonganeeraman masyarakat kabupaten lamongan.golongan minuman beralkohol, kewenangan pemerintah daerah, perizinan dan rekomendasi, pengendalian peredaran minuman beralkohol, golongan minuman beralkohol tradisional, pengawasan peredaran minuman beralkoholilngendalian dan pengawasan peredaran minuman beralkohol bab ketentuan umum dalam peraturan daerah ini yang dimaksud dengan gubernur adalah gubernur jawa timur.lamongan. kepala dinas adalah kepala dinas perindustrian dan perdagangan kabupaten lamominuman beralkohol adalah minuman yang mengandung etanol atau etil alkdaerahkaraokelabel edar adalah tanda pengenal dalam bentuk stiker yang ditempel pada setiap botol atau kemasaningkatradisional. bab maksud dan tujuan pengendalian dan pengawasan peredaran minuman beralkohol dimaksudkan untuk membatasi peredaran minuman beralkohol untuk produksi, pengadaan dan atau diperdagangkan daerah. peraturan daerah ini bertujuan: menciptakan ketente: memberikan kepastian hukum bagi perusahaan sehingga dampak negatif dari peredaran minuman beralkohol dapat diawasi, dikendalikan dan dikualifikasikan pada tempat yang telah ditentukan, menciptakan sinergitas dalam melakukan pengendalian dan pengawasan atas peredaran minuman beralkohol daerah. bab iii golonganx4sgubernur dan bupatibupati. bab kewenangan pemerintah daerah dalam pelaksanaan pengawasan dan pengendalian peredaran minuman beralkohol, pemerintah daerah berwenang menerbitkan rekomendasi bagi tbb dalam memperoleh sup mb sebagai pengecer dari gubernur: melakukan pengendalian dan pengawasan terhadap pengadaan, peredaran dan penjualan mbt daerah: dan kewenangan lain berdasarkan peraturan daerah ini dan peraturan perundang undangan lainnya. bab perizinan dan rekomendasi setiap perusahaan yang melakukan kegiatan usaha pengadaan dan mengedarkan minuman beralkohol dan atau mbt daerah wajib memiliki sup mb dan atau sup mbt.oleh perusahaan berbentuk perseroan terbatas dan telah mendapat rekomendasi dari bupati. permohonan sup mb diajukan dengan melampirkan persyaratan secara lengkap dan benar. |
bupati lamongan pro vin timur peraturan bupati lamongan nomor tahun tentang salinan penghapusan sans! administrasi berupa bunga denda pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan yang terutang menimbang mengingat dengan rahmat tuhan yang maha esa bupati lamongan, bahwa dalam rangka mendorong wajib pajak untuk melunasi pajak terutang pada situasi dan kondisi pemulihan perekonomian akibat covid yang telah terjadi dan sebagai upaya peningkatan penemuan pendapatan asli daerah, diperlukan instrument kebijakan bidang perpajakan daerah; bahwa berdasarkan ketentuan peraturan daerah kabupaten lamongan nomor tahun tentang pajak daerah, kepala daerah diberiperlu menetapkan penghapusan sanksi administrasi berupa bunga denda pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan yang terutang dengan menpajak daerah lembaran daerahpemungutan pajak bumi dan bangunan berita daerah kabupaten lamongan tahun nomor peraturan bupati lamongan nomor tahun ten tang tata cara pembetulan, pembatalan, pembebasan pengurangan ketetapan, dan penghapusan tau pengurangan sanksi administrasi pajak daerah berita daerah kabupaten lamongan tahun nomor memutuskan peraturan bupati tentang penghapusan sans! administrasi berupa denda bunga pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan yang terutdaerah yang selanjutnya disingkat benda, adalah bad pendapatan daerah kabupaten lamnah mua1saha milik desa,detif berupa bunga tau denda. sanksi administratif adalah tanggungan tau pembebanan diluar pokok pajak yangyang terutang. bagian kedua maksud, tujuan dan sasaran pasa12 peraturan bupati dimaksudkan sebagai pedoman dalam penghapusan sanksi administrasi berupa bunga denda pbb p2 yang terutang kabupaten lamongan. peraturan bupati ini bertujuan untuk mendorong partisipasi wajib pajak untuk melakukan pembayaran pajak daerah; mengoptimalkan upaya penemuan daerah dari sektor pajak daerah; mengoptimalkan upaya penyelesaian tunggakan pajak daerah.khusus untuk pbb p2. bab pelaksanaan bagian kesatu waktu pelaksanaan penghapusan sanksi administratif pbb p2 sebagaimana dimaksud dalam berlaku mulai tanggal pebrperaturan bupati.unjuk. tempat pembayaran sebagaimana dimaksud pada sebagai berikut: bank jatim; bank mandiri; bank bni; tokopedia indomaret alfamarintang. tuntutan.j .mata pelajaran bahasa daerah tidak wajib diajarkantuan pendidikan nonformal spf), pembina, penyelenggara, cc. pendidik, tenaga kependidikan, penilik, dan warga belajar. lembagkursus dan program yang berhubungan dengan pendidikan nonformal bertujuan,wajib dikoordinasikan dengan dinas. penyelenggaraan pendidikan nonformal untuk tujuan khusus wajib mendapat izin dari dinas. ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan, penilaian, kelayakan, dan tata cara memperoleh izin dan atau rekomendasi penyelenggaraan pendidikan nonformal pengajaran dan atau pelatihan yang dilaksanakan untuk mencapai standar sesuaii. bab viii pendidikan anak usia dini pendidikan anak usia dini diberipendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan formal berbentuk: taman kanak kanak tk). pemerintahdiatur dengan peraturan bupat, nonformal, dan informal. pendidikan keagamaan berbentuk pesantren, sekolah minggu dan bentuk lain yang sejenisnya. bentuk pendidikan keagamaan diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan. bab sekolah rujukan, sekolah model dan pendidikan berbasis keunggulan lokal bagian kesatu umum sekolah pembina atau rujukan merupakan sekolah dasar negeri yang mendapat pembinaan dari pemerintah untuk menjadi acuan, contoh, model bagi sekolah sekolah lain diwilayahnyya dalam menerapkan prinsip prinsip sekolah baik dan efektif berdasarkan aspek aspek manajemen berbasis sekolah. sekolah model adalah sekolah yang ditetapkan dan dibina oleh lembaga penjamin mutu pendidikan pmp) untuk menjadi sekolah acuan bagi sekolah lain sekitarnya dalam penerapan penjaminan mutu pendidikan secara mandiri, menerapkan seluruh siklus penjaminan mutu pendidikan secara sistemik, holistik, dan berkelanjutan, sehingga budaya mutu tumbuh dan berkembang secara mandiri serta memiliki tanggungjawab untuk mengibaskan praktik baik penerapan penjaminan mutu pendidikan kepada lima sekolah sekitarnya. satuan pendidikan yang dikembangkan menjadi berbasis keunggulan lokal sebagaimana dimaksud pada harus diperkaya dengan muatan pendidikbagian kedua kurikulum dan ujian akhir kurikulum pendidikan sekolah rujukan dan sekolah modesekolahsekolah rujukan dan sekolah modesekolahsekolah rujukan dan sekolah modepada sekolah rujukan dan sekolah model harus memiliki pendidik, tenaga kependidikan, dan sarana prasisekolah rujukan dan sekolah model dapat memperkerjakan tenaga pendidik dan tenaga kependidikan asing untuk mendukung proses pembelajaran sesuai ketentuan peraturan perundang undangansekolah rujukan dan sekolah mode. pembiayaan untuk pendidikan dan pengembangan tahap awal satuan pendidikan sekolahsekolah rujukan dan sekolah model dan atau sekolahsekolah rujukan dan sekolah model dan atau sekolahsekolah rujukan dan sekolah model dan sekolah berbasis keunggulan lokal pada semua jenjang dan jenis pendidikan. satuan pendidikan dan kebudayaan sekolah rujukan dan sekolah model dan sekolahsekolah rujukan dan sekolah model dan sekolah berbasis keunggulan lokal sesuai dengan kewenangan masing masingsarbahasa penghdenganpendidikan asing sebagaimana dimaksud pada diatur dengan peraturan bupati. bab xii, masyarakat, organisasi, yayasan, lembaga atau instansi lainnya harus memiliki kualifikasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undang, tanggung jawab dan wewenang kepala sekolah tugas dan. bagian keempat kompetensi kepala sekolah kompetensi yang harus dimiliki kepala sekolah adalah sebagai berikut:limakepala sekolah pada satuan pendidikan yang diselenggarakandinilai tidak berhasil dalam melaksanakan tugas,pemberhentian. pemberhentian kepala sekolah yang diselenggarakan oleh pemerintah sebagaimana dimaksud pada dan dilaksanakan oleh keputusan bupati. bagian ketujuh pemindahan dan penempatan tenaga kependidikan pemindahtenaga kependidikan sebagaimana dimaksud padasesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan, dilakukan oleh bupati. pemindahan tenaga kependidikan yang masih berstatus sebagai guru bantu dan atau guru kontrak daerah dari satuan pendidikan formal satuan pendidikan formal yang lain dilakukan oleh kepala dinas pendidikan dan kebudayaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.t profesi. pemindahan dan penempatan tenaga kependidikan didasarkan pada asas pemerataan, domisili dan formasi. pemindahan tenaga kependidikan yang berstatus non pns dari satuan pendidikan satuan pendidikan yang lain dapat dilakukan apabila yang bersangkutan telah mempunyai masa tugas minimal (tiga) tahun. bagian kedelapan pengembangan karir tenaga pendidik dan tenaga kependidikan pengembangan karir tenaga kependidikan berdasarkan kinerjanya. dalam rangka pengembangan karir,si.bupati. bagian kesembilan hak, tunjangan bantuan tenaga pendidikns sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku dan kemampuan keuangan pemerintah daerah. masyarakat, organisasi, atau yayasan berbadan hukum penyelenggaraan pendidikan berkewajiban memberikan gaji dan tunjangan kepada tenaga kependidikan yang berstatus pegawai tetap yayasan atau tenaga honorer secara berkala. tenaga pendidik dan kependidikan yang berstatus pns dan tidak berstatus pns berhak memperoleh perlindungan hukum, pelayanan pendidikan, pelayanan kesehatan sesuai ketentuan peraturan perundang undangan. bagian kesepuluh, dan pendidik dan pegawai tata usaha pada satuan pendidikan sekolah dasar sd) sekurang kurangnya terdapat tenaga kependidikan meliputiaran, laporan, serta teknisi sumber belajar. pada satuan pendidikan sekolah menengah pertama smp) sekurang kurangnya terdapat tenaga kependidikan meliputi, organisasi profesional, ruang administrasi, dan cc. ruang penunjang. spesifikasi dan ukuran ruang pendidikan, ruang administrasi, dan ruang penunjangv. bab evaluasi bagian kesatu tujudan peningkatan kualitas pendidikan selanjutnya, dan sebagai bentuk akuntabilitas publik, cc. pengawasan dan pembinaan terhadap pelaksanaan penyelenggaraan pendidikan berdasarkan peraturan daerah ini. evaluasi dilakukan terhadap: peserta didik,rja ujian harian, ujian tengah semester, ujian semester, ujian akhir semeste. bagian, merupakan secara berkala, menyeluruh, transparan, dan sistematissebagaimana dimaksud pada sampai dengan diatur dengan peraturan bupati. bab xvi akreditasimadrasahkurikulum proses belajar mengajar, administrasi manajemen sekolah, cc. organisasi kelembagaan sekolah, sarana dan prasarana, ketenagaan, pembiayaan, peran serta masyarakat, dan lingkungan kultur sekolmadrasah sesuai dengan tingkat kelayakannya. keanggotaan badan akreditasi sekolah madrasah terdiri dari unsur unsur: dinas pendidikan dan kebudayaan, kemenagakreditasi. akreditasi sekolah ditingkat kabupaten dilakukan oleh unit pelayanan akreditasi upa) yang susunan keanggotaan ditetapkan dengan keputusan bupatiserta pendidikan luar sekolah, pengawas sd, pengawas smp, pengawas mata pelajaran dan pengawas bimbingan konseling yang dilaporkan secara berkala (triwulan) kepada kepala dinas pendidikan dan kebudayaan. pengawasan pendidikan nonsekolah adalah pejabat fungsional berkedudukan sebagai pelaksana tekniskolahformal. bagiformal yang meliputi: program paket setara sd, program paket setara smp, cc. program paket setara sma) program kelompok belajar usaha, pembinaan kursus kursus diselenggarakan oleh masyarakat program pembinaan generasi muda, program keolahragaan,sesuai ketentuan peraturan perundang undangan yang ditetapkan dengan keputusan bupati. bab xvii. bab xviii wajib belajar pemerintah daerah berkewajiban: menetapkan wajib belajar (sembilandan membebaskan biaya pendidikan dasar bagi wajib belajar pendidikan dasardan ataupada dewan pendidikan berfungsi sebagai pemberi pertimbangan, pendukung, cc. pengontrol, dan mediator. keanggotaan dewan pendidikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan. dewan pendidikan bertanggungjawab kepada bupatiipada komite sekolah berfungsi sebagai pemberi pertimbangan, pendukung, cc. pengontrol, dan mediator. keanggotaan komite sekolah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan. komite sekolah bertanggung jawab kepada orang tua wali murid. bab, dan masyarakat. pemerintah. pembiayaan pendidikan terdiri atas biaya investasi, biaya operasional, dan cc. biaya personal. biaya investasidan pajak, biaya personal sebagaimana dimaksud pada huruf adalah biaya pendidikan. bab xxi sanksi administratif bupati berwenang memberikan sanksi administratif terhadap penyelenggara pendidikan pada semua tingkatan daerahcc. pembekuan satuan pendidikan, penutupan satuan pendidikan dan atau program pendidikasampai dengan diatur dengan peraturan bupati bab xxmekanisme penyidikan oleh ppn sebagaimana dimaksud pada dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang undangan. bab xxiii ketentuan pidana setiap orang atau badan yang menyelenggarakan atau mendirikan satuan pendidikan tanpa izin bupati atau kepala dinas pendidikan dan kebudayaan sebagaimana dimaksud dalamlam dan atau, dan prasarana serta pengawasan pada tingkat satuan pendidikan (sekolah), cc. penyelenggaraan pendidikan nonformal, pendidikan anak usia dini, pendidikan inklusif, pendidikan keagamaan, sekolah rujukan dan sekolah model, pendidik dan tenaga kependidikan sarana dan prasarana j . evaluasi, akreditasi: il. pengawasan wajib belajar, partisipasi masyarakat, dan oo. pendanaan pendidikan yang menjadi batas kewenangan pemerintah daerah., pendidikan.,, pemerintah daerah wajib menyusun dan melaksanakan standar penyelenggaraan pelayanan publik dan spm, satuan pendidikan wajib melaksanakan spm. bab iii hak dan kewajiban pemerintah daerah dan masyarakat(sarana prasarana) serta pemeliharaannya untuk sekolah yang diselenggarakan pemerintah daerah, membantu penyelenggaramenyediakan anggaran pendidikan, dan menyelenggarakan wajib belajarmasyarakat mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pendidikan sesuai prinsip prinsip penyelenggaraan pendidikan. masyarakat wajib berpartisipasi dalam memajukan pendidikan guna mendukung terlaksananya penyelenggaraan pendidikan yang bermutu. bab ivcc. menyusun dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan rencana kegiatan dan anggaran sekolah ras), dan pelaksanaan manajemen berbasis sekolah mbs), dan melaksanakan kurikulum sesuai dengan, mendapat pelayanan pendidikan sesuai dengan bakat, minat, dan kemampuannya termasuk peserta didik non akademik, pembebasan biaya pendidikan bagi mereka yang orang tuanya tergolong keluarga miskin,. setiap peserta didik berkewajiban untuk mematuhi semua peraturan yang berlaku, menghormati tenaga pendidik dan tenaga kependidikan, cc. menjaga norma norma pendidikan untuk menjamin berlangsungnya proses dan keberhasilan pendidikan ikut memelihara sarana dan prasarana, keberhasilan, ketertiban dan keamanan. melaksanakan program (keamanan, kebersihan, ketertiban, keindahan, kekeluargaan, kedamaian, perundangan)n kebudaya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan. daftar ulang hanya diberlakukan terhadap peserta didik yang tidak naik kelas dan tidak lulus. ketentuan lebih lanjut mengenai sistem dan tata cara penerimaan peserta didik ditetapkan dan kebudayaada satuan pendidikan dan jalur pendidikan lain yang setara. bab vprasarana, tenagasetiap satuan pendidikan formal yang didirikan sebagaimana dimaksud pada wajib memperoleh izin bupati atau pejabat yang berwenangdan pengintegrasian satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh lembaga instansi lainnya dilaksanakan sesuai peraturan perundang undangan. pendirian satuan pendidikan formaltenaga. sarana dan prasarana, manajemen penyelenggaraan sekolah, keterjangkauan layanketentuan lebih lanjut mengenaidan minat peserta didik, keragaman potensi daerah dan lingkungan, |
: kedudukan hukum pengawas bank syariah yang dilakukan oleh otoritas jasa keuangan (ojk) dan dewan syariah nasional majelis ulama indonesia (dsn mui) saja putra mulanya, mulai diane zaini, melissa safitri: fakultas hukum universitas bandar lampung, jl. pagar alam bandar lampung, lampung, indonesia. email abstrak perbankan memiliki peran penting dalam pembangunan khususnya dalam menunjang pertumbuhan ekonomi negara. bank adalah salah satu lembaga pembiayaan yang menghimpun dana masyarakat dan menyalurkan kembali pada masyarakat. salah satunya adalah bank syariah. bank syariah adalah bank yang menerapkan sistem perbankan dengan berlandaskan dengan syariat islam yaitu hadist dan al our'an. dalam prakteknya perbankan syariah perlu awasi agar produk atau kegiatan perbankan yang dilakukan tidak melanggar aturan hukum dan syariat islam. pengawasan perbankan syariah dilakukan oleh otoritas jasa keuangan dan dewan syariah nasional majelis ulama indonesia dsn mui) dalam melakukan perannya sebagai pengawas perbankan syariah perlu ketahui fungsi pengaturan pengawasannya dan hubungan hukum antara ojk dan dsn mui dalam melakukan pengawasan lembaga perbankan syariah. penelitian menggunakan metode yuridis normatif dan yuridis empiris. hasil dari penelitian pengaturan fungsi pengawasan lembaga perbankan syariah oleh ojk berlandaskan pada undang undang tahun tentang bank indonesia serta undang undang nomor tahun tentang otoritas jasa keuangan dan dasar hukum fungsi pengawasan dsn mui pada undang undang nomor tahun tentang perbankan syariah dan hubungan hukum antara ojk dan dsn mui memiliki hubungan kemitraan dimana dalam hal pengawasan lembaga perbankan syariah ojk melakukan pengawasan eksternal sedangkan dsn mui melalui dps melakukan pengawasan secara internal. kata kunci: kedudukan hukum, fungsi pengawasan, hubungan hukum. abstract banking has important role development, especially supporting the country's economic growth. the bank financing institution that collects public funds and distributed them back the community. one them islamic bank. sharia bank bank that implements banking system based islamic sharia, namely the hadith and the our'an. practice, islamic banking needs monitored that the products banking activities carried out not violate the rules law and islamic law. islamic banking supervision carried out the financial services authority and the national sharia council the indonesian ulama council dsn mui) carrying out its role supervisor sharia banking. this research uses the juridical normative and empirical juridical methods. the results research the regulatory function the sharia banking institution ojk are based article law concerning bank indonesia and article paragraph law number concerning the financial services authority and the legal basis the dsn mui supervisor function article law number concerning islamic banking and legal relations between ojk and dsn mui has partnership relationship whereby terms supervision islamic banking institutions, ojk carries out external supervision, while dsn mui through dps carries out internal supervision. keywords: legal position, supervision function, legal relations. page a pendahuluan latar belakang indonesia merupakan negara dengan jumlah umat muslim terbesar dunia dengan jumlah penduduk kurang lebih delapan puluh tujuh koma dua persen).! sistem kapitalis dan sosialis menjadi tidak bisa dielakkan lagi, menerapkan system ekonomi alternatif tersebut terwujud dalam sistem perekonomian yang menggunakan peraturan agama sebagai landasan hukumnya. sistem perbankan mengalami perubahan yang cukup prinsipil terutama setelah diundangkannya undang undang nomor tahun tentang perbankan, karena undang undang perbankan yang lama memangsektor perekonomian khususnya perbankan, yang mengikuti tuntutan kebutuhan masyarakat terhadap jasa jasa perbankan. disamping itu, dari sisi pelaksanaan kebijakan moneter dan perbankan, agar dapat lebih efektif maka undang undang perbankan dituntut untuk selalu akomodatif. indonesia dikenal dua sistem perbankan, yaitu perbankan konvensional dan perbankan syariah. secara konseptual, perbankan merupakan rumusan umum yang abstrak, yang mencakup tiga aspek utama, yaitu kelembagaan bank, kegiatan usaha bank, serta proses dan cara kegiatan usaha bank. bank merupakan rumusan khusus yang konkret mencakup dua aspek utama yaitu badan usaha bank dan kegiatan usaha bank. indonesia eksistensi perbankan syariah secara yuridis sebenarnya telah dimulai dengan dikeluarkannya paket kebijakan desember pages tentang penghapusan pagu kredit dan menyebutkan bahwa bank bebas menentukan suku bunga kredit, tabungan dan deposito. kemudian dikeluarkan paket kebijakan oktober pakta tentang izin pendirian usaha bank baru. kemudian secara kelembagaan dimulai dengan berdirinya bank islam pertama adalah bank muamalah indonesia bmi) yang baru bisa didirikan pada tahun dengan akte pendirian tanggal november dan beroperasi pada tanggal mei melihat perkembangan bank syariah selama ini, prinsip syariah yang menjadi landasan utama bank syariah dalam menjalankan tugasnya belum dapat diterapkan dan ditegakkan secara optimal terutama dalam hal apabila terjadi sengketa antara para pihak bank syariah dan nasabahnya.? dalam perkembangannya untuk melakukan pengawasan terhadap lembaga lembaga keuangan salah satunya adalah lembaga keuangan syariah globalreligiousfuture.org, pew templeton global religious futures project. diakses dari http: globalreligiousfutures.org countries indonesia# ?affiliations, religion &affiliations ear ion name al1420 countries&restrictions year pada februari pukul wib. mukhtar al shading. briefcasebook edukasi professional syariah fatwa fatwa syariah kontemporer. renaisans, jakarta, abdulkadir muhammad. hukum perusahaan indonesia. citra aditya bakti, bandung, muhammad syafi antonio. bank syariah dari teori praktik. gema insani. jakarta, cak basis. penyelesaian sengketa perbankan syariah dan mahkamah syar'iah. kharisma putra utamaengan tujuan ini, otoritas jasa keuangan ojk)toritas jasa keuangan ojk)ojk)tugas otoritas jasa keuangan ojk) sesuai dengan undang undang otoritas jasa keuangan yaitu melaksanakan tugas pengaturan dan pengawasan terhadap: kegiatanjasa keuangan sektor perbankan kegiatan jasa keuangan sektor pasar modal kegiatan jasa keuangan sektor perasuransian, dana pensiun, lembaga pembiayaan dan lembaga jasa keuangan. untuk melaksanakan tugas pengaturan dan pengawasan kegiatan jasa keuangan sektor perbankan, otoritas jasa keuangan ojk) mempunyai wewenang pengaturan dan pengawasan lembaga perbankan meliputi. kegiatan usaha bank, antara lain sumber dana, penyediaan dana, produk hibrida dan aktiva bidang jasa pengaturan dan pengawasan mengenai kesehatan bank yang meliputi likuiditas, reliabilitas, solvabilitas,kualitas as dan pencanangan bank. laporan bank yang terkait dengan kesehatan dan kinerja bank sistem informasi debitur pengujian kredit standar akuntansi perbankan pengaturan dan pengawasan mengenai aspek kehati hatian bank meliputi manajemen risiko tata kelola bank prinsip mengenal nasabah dan anti pencucian uang pencegahan pembiayaan terorisme dan kejahatan perbankan pemeriksaan bank jadi dari penjelasan atas penulis simpulkan pengaturanpengawasan lembaga perbankan syariah. perkembangan perekonomian global telah mendorong peningkatan fungsi perbankan. sebagai bagian lembaga keuangan, perbankan syariah memegang peranan penting dalam sistem keuangan nasional. sebagaimana diketahui, terdapat perbedaan mendasar antara bank syariah dan bank konvensional. bank syariah dalam operasional kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah, sedangkan bank konvensional berdasarkan prinsip bunga. perbedaan ini mengakibatkan perbedaan yang mendasar dalam struktur corporate governance dan sistem pengawasan dalam kegiatan syariah. berkenaan dengan hal tersebut, pengawasan (supervisi) perbankan syariah penting dilakukan dalam rangka mengantisipasi potensi pelanggaran yang mungkin terjadi. sasaran pokok dari pengawasan adalah mendorong keamanan dan kesehatan lembaga perbankan syariah, baik melalui evaluasi dan pemantauan yang berkesinambungan, termasuk penilaian terhadap manajemen resiko, kondisi keuangan, dan ketaatan terhadap regulasi yang berlaku. pengawasan (supervisi) terhadap perbankan, termasuk perbankan syariah indonesia sebelumnya ditangani oleh bank indonesia selaku bank sentral yang bertanggung jawab atas kebijakan moneter dan fiskal serta berusaha untuk menjaga stabilitas nilai mata uang, stabilitas sektor perbankan dan sistem finansial secara keseluruhan. dalam hal ini, otoritas yang berwenang dalam melakukan fungsi pengawasan dan pengaturan sektor keuangan, harus mampu memformulasikan dan menerapkan kebijakan yang konsisten, integrated, forward looking dan cost effective, serta dapat mempertahankan kompetisi yang sehat dan mendukung inovasi sektor keuangan dan perbankan. lebih lanjut, ada tiga hal yang menjadi fokus dalam hal ini berkenaan dengan hubungan hukum antara dps dsn mui dan ojk terkait pengawasan perbankan syariah indonesia. hubungan hukum adalah hubungan yang diatur oleh hukum. hubungan hukum yang diatur oleh hukum itu adalah hak dan kewajiban warga, pribadi yang satu terhadap warga, pribadi yang lain dalam hidup bermasyarakat. jadi, hubungan hukum adalah hakn kewajiban hukum setiap warga atau pribadi dalam hidup bermasyarakat. hak dan kewajiban tersebut apabila tidak terpenuhi dapat dikenakan sanksi menurut hukum. pertama, mengenai pola hubungan hukum antara dps dsn mui dan ojk yang secara linier sama sama melakukan pengawasan terhadap perbankan syariah. hubungan hukum merupakan hubungan kerja sama secara formal antar individu, kelompok, organisasi atau lembaga untuk mencapai suatu tugas atau tujuan tertentu. dalam hal ini, dps dsn mui menjadi pengawas internal, sedangkan ojk menjadi pengawas eksternal terhadap perbankan syariah. namun, ada yang membedakan diantara keduanya. dps dsn mui merupakan lembaga independen yang secara khusus melakukan pengawasan terhadap perbankan syariah. sedangkan, ojk adalah lembaga independen yang tidak hanya melakukan pengawasan terhadap perbankan syariah, namun terhadap seluruh kegiatan jasa keuangan indonesia yang sebelumnya menjadi tugas bank indonesia selaku bank sentral. sinergi, koordinasi serta harmonisasi dalam melakukan pengawasan terhadap perbankan syariah, baik secara internal oleh dps dsn mui maupun secara eksternal oleh ojk menjadi suatu tanggungjawab yang harus dipenuhiselalu transparan dan akuntabelkedua, adanya wacana untuk mengintegrasikan dps dsn mui masuk dalam ojk tampaknya perlu dicermati lebih lanjut. berawal dari asumsi bahwa ketentuan undang undang perbankan syariah yang menyebutkan kewenangan dps dsn mui dalam pengawasan perbankan syariah adalah memberikan nasihat dan saran kepada direksi dan mengawasi kegiatan bank agar sesuai dengan prinsip syariah, dps dsn mui dianggap masih belum maksimal dalam melaksanakan tugas pengawasan perbankan syariah. perlunya adanya kajian lanjutan terhadap wacana pengintegrasian dps dsn mui dalam ojk, disebabkan ada beberapa aspek yang terkait, antara lain, mengenai regulasi, guna menyikapi wacana tersebut, maka diperlukan perubahan regulasi, baik revisi atas undang undang perbankan syariah maupun revisi atas undang undang otoritas jasa keuangan. mengingat kedua lembaga tersebut diatur secara eksplisit dalam undang undang masing masing, secara kelembagaan, integrasi dps dsn mui dalam ojk dapat mendegradasi lembaga dps sebagai lembaga pengawas internal perbankan syariah yang diatur dalam undang undang, terkait kewenangan, wacana tersebut berpotensi mereduksi peran dps sebagai pengawas internal terhadap perbankan syariah indonesia. jika demikian, nantinya hanya akan ada lembaga pengawas eksternal dalam sistem perbankan syariah. abdul kadir muhammad. hukum perdata indonesia. citra aditya bakti, bandungengan demikian, saat ini yang lebih tepat disoroti dan menjadi perhatian adalah tentang upaya untuk mengoptimalkan peran dps dsn muiketiga, pada saat terjadi sengketa antara bank syariah dengan nasabahnya berkenaan dengan produk perbankan syariah tertentu, maka anggota dps dsn mui maupun ojk dapat dihadirkan sebagai ahli persidangan oleh masing masing pihak yang bersengketa guna memberikan keterangan terkait persoalan yang menjadi objek sengketa dalam rangka mendukung dalil dalil gugatan para pihak maupun membantah dalil dalil bantahan para pihak yang bersengketa. dalam hal ini, anggota dps dsn mui maupun ojk tersebut dapat memberikan keterangan, baik secara normatif berdasarkan keilmuannya bidang perbankan syariah maupun secara empiris berdasarkan hasil pengawasan yang sudah dilakukan anggota dps dsn mui maupun ojk yang terkait dengan persoalan yang disengketakan. dengan catatan, apabila dalam klausul akad yang sebelumnya disetujui oleh pihak bank dengan pihak nasabah, memuat ketentuan apabila terjadi sengketa, penyelesaiannya melalui jalur litigasi. terkait hal ini,dan terakhir diubah melaui undang undang nomor tahun maka peradilan agama berwenang untuk menangani dan menyelesaikan sengketa ekonomi syariah, termasuk sengketa perbankan syariah indonesia. pada prosesnya, majelis hakim peradilan agama yang akan mengadili melalui putusannya, terkait sengketa ekonomi syariah, termasuk sengketa perbankan syariah. dalam hal ini dapat penulis simpulkanpenutup kesimpulan pengaturan fungsi serta undang undang nomor tahun dinyatakan bahwa sejak tanggal desember fungsi,tugasdisaran perlu adanya penerbitan regulasi baru terkait dengan frekuensi atau ruang lingkup dari pengawasan dewan pengawas syariah dps) dewan syariah nasional majelis ulama indonesia dsn mui) dimana dps dsn mui tidak hanya melakukan pengawasan secara internal tetapi juga secara eksternal terkait dengan pengawasan produk produk perbankan syariah yang sesuai dengan syariat islam. karena kedudukan dsn mui sebagai lembaga yang terlepas dari lembaga otoritas sektor jasa keuangan memiliki beberapa kelemahan: ketidaksepakatan antara lembaga otoritas dengan dsn dalam memahami masalah sektor jasa keuangan syariah, terdapat fatwa yang tidak dapat diserap dalam bahasa peraturan perundang undangan, adanya pelanggaran prinsip syariah, berikutnya dps dengan bank yang diawasi dengan adanya biaya transportasi yang menjadi beban bank syariah terkait, serta tidak mengikatnya fatwa dsn secara langsung terhadap bank bank syariah. oleh karena itu, kehadiran ojk sebagai lembaga otoritas jasa keuangan harus dilengkapi dengan struktur pengawasan syariah yang kompeten. pemerintah perlu melakukan upaya untuk mengoptimalkan peran dps dsn mftar pustaka abdulkadir muhammad, hukum perusahaan indonesia, bandung: citra aditya bakti, abdulkadir muhammad, hukum perdata indonesia, bandung: citra aditya bakti, adrian studi, aspek hukum otoritas jasa keuangan, jakarta: swadaya group, cak basis, penyelesaian sengketa perbankan syariah dan mahkamah syar'iah, yogyakarta kharisma putra utama, ikut, akuntansi penghimpunan dana bank syariah, yogyakarta: deepubulish,jakarta. muhammad syafi' antonio, bank syariah dari teori praktik, jakarta gema insani, mukhtar al shading, briefcasebook edukasi professional syariah fatwa fatwa syariah kontemporer, jakarta: renaisans, permadi gandapradja, dasar dan prinsip pengawasan bank, jakarta: gramedia pustaka utama, soejono dan abdurrahman, metode penelitian hukum, jakarta rangka cipta, zainal arifin, dasar dasar manajemen bank syariah, jakarta asia publisher, https: dsnmui.or.id kami sekilas pada tanggal februari http: globalreligiousfutures.org countries indonesia# ?affiliations religion &affiliations year ion name ai1920 countries&restrictions year pada februari http : tentang bi organisasi perbankan.htm, pada agustuska dibentuklah lembaga pengawasan bidang pasar modal indonesia dan lembaga keuangan non bank lainnya menggantikan bapepam dan lembaga keuangan yaitu otoritas jasa keuangan ojk) tepatnya pada tahun selanjutnya pada bulan januari tahun otoritas jasa keuangan secara resmi menjadi otoritas tunggal pengawas sektor keuangan dengan latarbelakang yuridis dibentuknya undang undang tentang otoritas jasa keuangan ojk) yang mana diamanatkan dalam salah satu nya yaitu pada undang undang bank indonesia yang menyatakan dibentuknya lembaga pengawas sektor jasa keuangan independen yang mencakup pengawasan perbankan, pasar modal, industri keuangan non bank serta badan badan lain yang menyelenggarakan pengelolaan dana masyarakat.$ selain dilakukan oleh otoritas jasa keuangan ojk) ternyata dalam pengawasan bidang perbankan khususnya dalam perbankan syariah secara umum yang pelaksananya berprinsip pada ketentuan islam maka dalam hal ini juga dalam pengawasannya terdapat peranan dewan syariah nasional majelis ulama indonesia dsn mui) dalam melalukan pengawasan secara khusus terhadap perbankan syariah. majelis ulama indonesia sebagai payung dari lembaga dan organisasi keislaman indonesia, melihat perlunya langkah langkah untuk lebih mewujudkan kebersamaan dalam pengawasan syariah indonesia. dsn mui dalam laman resminya menjelaskan terkait sejarah pendiriannya ada beberapa hal yang dilakukan pada tanggal juli mui menyelenggarakan lokakarya ulama yang bahasan awalnya adalah tentang reksadana syari ah jakarta, yang mana salah satu hasilnya adalah merekomendasikan pendirian sebuah lembaga yang mengurusi permasalahan yang terkait dengan keuangan syariah. tanggal oktober majelis ulama indonesia mui) mengadakan rapat tim pembentukan dewan syariah nasional dsn). pada tanggal februari dewan pimpinan mui menerbitkan surat keputusan dengan mui tentang pembentukan dewan syariah nasional mui. dilihat dari penjelasan latar belakang dibentuknya dsn mui atas, bisa diketahui bahwa dsn mui juga memiliki tugas dan wewenang dalam sistem pengawasan syariah yang berjalan indonesia menjadikan dsn mui sebagai semacam hai'ah ula digubah syariah atau lembaga tinggi pengawasan syariah, dimana selain bertugas untuk memberikan fatwa juga mengkoordinasi pengawasan syariah perbankan syariah yang dilakukan oleh masing masing dewan pengawas syariah. berdasarkan latar benang yang sudah dijelaskan untuk melihat bagaimana pengawasan perbankan syariah antara otoritas jasa keuangan ojk) dan dewan syariah nasional dsn) majelis ulama indonesia mui) penulis tertarik untuk mengkaji dan membahas lebih lanjut tentang kedudukan hukum pengawas bank syariah yang dilakukan oleh otoritas jasa keuangan ojk) dan dewan syariah nasional majelis ulama indonesia dsn mui) adrian studi. aspek hukum otoritas jasa keuangan. swadaya group, jakarta, dsn mui. sekilas tentang dsn mui. diakses dari https: dsnmui.or.id kami sekilas . pada tanggal februarirumusan masalah bagaimana? bagaimanamelakukan pengawasan pada lembaga perbankan syariah? metode penelitian penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dan empiris. pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif yang dukung dengan pendekatan yuridis empiris. pendekatan yuridis normatif (normative legal research) yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara melakukan pengkajian perundang undangan yang berlaku dan diterapkan terhadap suatu permasalahan hukum tertentu. pembahasan. menyikapi perkembangan perbankan syariah yang signifikan indonesia, pemerintah dan dewan perwakilan rakyat kemudian menerbitkan undang undang nomor tahun tentang perbankan syariah. merujuk pada ketentuan angka undang undang perbankan syariah, dinyatakan bahwamelalui undang undang ini diatur lebih terperinci mengenai bank syariah beserta hal hal yang berkaitan dengan kegiatan perbankan syariah. aktifitas keuangan dan perbankan syariah dipandang sebagai sarana bagi masyarakat pada pengamalan al our an, yakni? prinsip at ta'akun, yaitu saling membantu dan saling bekerja sama diantara anggota masyarakat untuk kebaikan, sebagaimana dinyatakan dalam alur an: . dan tolong menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. o.s. al kaidah: prinsip menghindari al iktikad, yaitu menahan uang (dana) dan membiarkannya menganggur (idle) serta tidak berputar dalam transaksi yang bermanfaat bagi masyarakat umum, sebagaimana dinyatakan dalam alur an: hai orang orang yang beriman, . o.s. an nisa: soejono dan abdurrahman. metode penelitian hukum. rangka cipta, jakarta, zainal arifin. dasar dasar manajemen bank syariah. asia publishersecara umum, bank berfungsi untuk menyediakan tempat penitipan uang secara aman safe keeping function) dan menyediakan alat pembayaran untuk membeli barang dan jasa transaction function). kesehatan sistem perbankan sendiri ditentukan oleh beberapa faktor. diantaranya berkaitan dengan manajemen bank yang sehat good management), kondisi dan kebijakan ekonomi makro yang memadai dan kondusif serta pengawasan bank yang efektif. dikaitkan dengan konteks perbankan syariah, kepercayaan masyarakat terhadap dunia perbankan syariah akan lebih terjaga apabila sektor perbankan tersebut, terus diselenggarakan dan dikelola dengan prinsip prinsip syariah dan kehati hatian, sehingga kondisi keamanan dan kesehatannya selalu terjaga. hal tersebut tentu tidak terlepas andil sistem pengawasan perbankan yang ketat oleh lembaga pengawas yang dibentuk dan diatur secara khusus indonesia. pengawasan adalah upaya untuk memperoleh kepastian pelaksanaan tugas kegiatan bahwa tugas kegiatan tersebut telah dilakukan sesuai dengan standar operasional prosedur sop) yang berlaku. dalam hal ini, pengawasan dilakukan oleh aparat atau lembaga tertentu yang dibentuk secara khusus untuk melakukan kontrol, koreksi serta evaluasi terhadap objek yang diawasi secara gradual dan periodik. islam memandang bahwa pengawasan dilakukan untuk meluruskan yang tidak lurus, mengoreksi yang salah, dan membenarkan yang hak. setidaknya, ada dua hal terkait dalam pengawasan menurut pandangan islam. pertama, pengawasan yang berasal dari internal diri sendiri sebagai perwujudan keimanan dan ketakwaan kepada allah swt. kedua, pengawasan yang berasal dari eksternal pribadi, misalnya dari unsur pimpinan instansi lembaga, baik berkaitan dengan penyelesaian tugas yang telah didelegasikan, kesesuaian antara penyelesaian tugas dan perencanaan tugas serta lain sebagainya. secara prinsip, ada beberapa hal mendasar yang membedakan antara bank konvensional dengan bank syariah.!! begitu pula dengan ketentuan pengaturan maupun pengawasannya. adapun karakteristik yang membedakan bank konvensional dengan bank syariah dalam hal pengaturan maupun pengawasan, diantaranya berkenaan dengan perlunya jaminan pemenuhan ketentuan dan ketaatan pada prinsip syariah dalam seluruh aktifitas bank syariah, adanya skema pls profit and loss sharing) dengan instrumen nisbah bagi hasil, dibentuknya regulasi dan sistem pengawasan yang sesuai dengan karakteristik pada bank syariah serta adanya aturan tentang mekanisme pengeluaran setiap produk bank syariah yang memerlukan pengesahan (endorsement) dari dsn mui tentang kehalalan kesesuaian produk dan jasa keuangan bank dengan prinsip syariah.! ada beberapa prinsip dan metode yang digunakan dalam pengawasan bank, termasuk perbankan syariah, meliputi: pengaturan regulasi), pengawasan tidak langsung (off site supervision), pengawasan langsung pemeriksaan (on site supervision), kontak dan bid. ikut. akuntansi penghimpunan dana bank syariah. deepubulish, yogyakarta, muhammad syafi"i antoniokomunikasi teratur dengan bank, tidak remedial dan atau penerapan sanksi: kerja sama dengan otoritas pengawasan bank lain.!? sementara itu, fungsi fungsi dasar yang harus dimiliki lembaga pengawas, meliputi: prudential regulation bagi keamanan dan kesehatan lembaga keuangan, stabilitas dan integritas sistem pembayaran, prudential supervision lembaga keuangan, pengelolaan regulasi bisnis, seperti peraturan mengenai bagaimana perusahaan mengelola bisnis dengan pelanggannya, pengelolaan pengawasan bisnis, penetapan jaring pengaman, seperti lembaga penjamin simpanan dan peran leader last resort yang dimiliki oleh bank sentral, bantuan likuiditas bagi stabilitas sistemik, seperti bantuan likuiditas bagi lembaga tidak solve, penanganan lembaga tidak solve, resolusi krisis, serta isu isu terkait dengan integritas pasar. kompleksitas sistem pengawasan, termasuk dalam hal sumber daya manusia juga dipengaruhi pengembangan tacit knowledge yang dimiliki oleh setiap pengawas. berkenaan dengan hal tersebut, ada beberapa poin yang harus diperhatikan, seperti seorang pengawas harus mengerti misi yang diemban oleh lembaga pengawas tempatnya bernaung (know the mission), seorang pengawas harus mengerti perusahaan yang dialaminya (know the entity). seorang pengawas wajib mengerti seluk beluk pengawasan sampai jenjang perusahaan. argumennya, setiap perusahaan memiliki sistem ini (core system) yang unik, yaitu berbeda antara satu dengan lainnya, seorang pengawas harus mengerti teknik pengawasan dan bagaimana untuk melakukannya (know supervision technique and how it), seorang pengawas harus membangun karakter yang kuat (character building). pengawasan perbankan, termasuk pengawasan perbankan syariah yang efektif merupakan jaring pengaman pertama yang bertujuan untuk menciptakan dan memelihara sistem keuangan, khususnya perbankan yang sehat. lemahnya pengawasan kerap dituduh sebagai salah satu penyebab kelemahan sistem keuangan. pada saat yang sama, informasi asimetrik seringkali mendorong timbulnya masalah adverse selection dan moral hazard yang berdampak terhadap sistem keuangan dan karenanya perlu dilakukan pengawasan prudential. meskipun lembaga pengawasan perbankan, termasuk lembaga pengawasan perbankan syariah merupakan bertanggungjawab dalam mewujudkan sistem perbankan yang sehat, namun lembaga tersebut bukanlah satu satunya lembaga yang menentukan keberhasilan bank. pengawasan hanya merupakan salah satu dari sekian mata rantai atau tatanan yang saling mempengaruhi dalam sistem perbankan. oleh karena itu, diperlukan suatu prakondisi, baik yang langsung terkait dengan kelembagaan pengawasan perbankan syariah maupun faktor lain yang mempengaruhinya. permadi gandapradja. dasar dan prinsip pengawasan bank. gramedia pustaka utama, jakarta, adrian sendi. op. citperbankan syariah pada dasarnya memiliki dua sistem. pertama, pengawasan dari aspek keuangan, kepatuhan pada perbankan secara umum dan prinsip kehati hatian bank. kedua, pengawasan prinsip syariah pada kegiatan operasional bank.! struktur pengawasan perbankan syariah juga terdiri dari dua sistem. pertama, sistem pengawasan internal, melalui dewan pengawas syariah dps). selain itu juga terdapat unsur lainnya, seperti rapat umum pemegang saham rups), dewan komisaris, dewan audit, direktur kepatuhan dan ski internal syariah review. sistem pengawasan internal ini lebih mengatur dalam dan dilakukan agar mekanisme dan sistem kontrol untuk kepentingan manajemen. kedua, sistem pengawasan eksternal, yang terdiri dari unsur bank indonesia, dewan syariah nasional majelis ulama indonesia dsn mui) dan stakeholder ojk). sistem pengawasan eksternal ini pada dasarnya diorientasikan untuk memenuhi kepentingan nasabah dan publik secara umum. pada umumnya bank syariah memiliki struktur organisasi yang sama dengan bank konvensional, misalnya dalam hal komisaris dan direksi. namun, terdapat unsur yang membedakan antara bank syariah dengan bank konvensional, yakni keharusan adanya dewan pengawas syariah dps). dps adalah suatu badan yang didirikan dan ditempatkan pada bank syariah, bertugas mengawasi operasional bank syariah dan produk produknya agar sesuai dengan prinsip prinsip syariah. dalam struktur bank syariah, dps ditempatkan sejajar dengan dewan komisaris, namun tetap menjadi badan independen. lebih lanjut, dewan pengawas syariah dps) merupakan lembaga bawah dewan syariah nasional dsn). adapun dewan syariah nasional dsn) adalah lembaga yang dibentuk oleh majelis ulama indonesia mui) yang mempunyai fungsi melaksanakan tugas tugas mui dalam menangani masalah masalah yang berhubungan dengan aktifitas lembaga keuangan syariah. salah satu tugas pokok dsn adalah mengkaji, menggali dan merumuskan nilai dan prinsip prinsip syariah dalam bentuk fatwa untuk dijadikan pedoman dalam kegiatan transaksi lembaga keuangan syariah.! dengan demikian peranan dsn dan dps begitu penting dalam pengawasan perbankan syariah. dps memastikan kegiatan operasional, produk dan jasa bank syariah senantiasa sesuai dengan prinsip syariah. sementara itu, dsn merupakan lembaga yang terdiri dari orang orang yang memiliki keahlian dan kompetensi syariah yang memadai guna menerbitkan fatwa produk dan jasa bank syariah yang bersifat nasional, sehingga dapat dijadikan pedoman yang seragam bagi dps indonesia. dasar hukum dps padaadrian sendi. op. cit. muhammad syafi"i antonio. op. cit. achmad usmanrbankan syariah diatur dalam undang undang nomor tahun tentang perbankan syariah, diantaranya memuat ketentuan: dewan pengawas syariah wajib dibentuk bank syariah dan bank umum konvensional yang memiliki uus,,secara umum, peran dps dalam perbankan syariah, antara lain: membuat persetujuan garis panduan operasional produk perbankan syariah tersebut sesuai dengan ketentuan yang telah disusun oleh dewan syariah nasional dsn), membuat pernyataan secara berkala pada setiap tahun (annual report) tentang bank syariah yang berada dalam pengawasannya telah berjalan sesuai dengan ketentuan syariah, membuat laporan tentang perkembangan dan aplikasi sistem keuangan syariah lembaga keuangan syariah, khususnya bank syariah yang berada dalam pengawasannya, sekurang kurangnya enam bulan sekali, meneliti dan membuat rekomendasi jika ada inovasi produk produk baru dari bank yang dialaminya. dewan inilah yang melakukan pengkajian awal sebelum produk yang baru dari bank syariah tersebut diusulkan, diteliti kembali dan dikatakan oleh dsn, membantu sosialisasi perbankan syariah kepada masyarakat, memberikan masukan (input) bagi pengembangan dan kemajuan institusi keuangan syariah. berdasarkan uraian atas, dps dsn mui memegang peranan penting dalam pengawasan perbankan syariah secara internal. dps dsn mui dapat memberikan teguran jika ada perbankan syariah tertentu yang menyimpang dari prinsip prinsip syariah. apabila lembaga yang bersangkutan tidak mengindahkan teguran yang diterbitkan, dps dsn mui dapat mengajukan rekomendasi kepada lembaga yang memiliki otoritas untuk memberikan sanksi hukum. kewenangan pengawasan pada sektor perbankan sebagai salah satu sektor bidang jasa keuangan yang semula berada pada bank indonesia yang diatur pada undang undang tentang bank indonesia ditentukan bahwa pengaturan dan pengawasan bank merupakan salah satu tugas bank indonesia. namun sejak keluarnya undang undang nomor tahun tentang otoritas jasa keuangan ojk) pada tanggal november kebijakan politik hukum nasional mengintrodusir paradigma baru dalam menerapkan model pengaturan dan pengawasan terhadap industri keuangan indonesiabank indonesia meliputi pengawasan langsung dan tidak langsung. bank indonesia berwenang mewajibkan bank untuk menyampaikan laporan, keterangan dan penjelasan sesuai dengan tata cara yang ditetapkan oleh bank indonesia, dimana hal ini dapat dilakukan terhadap perusahaan induk, perusahaan anak, pihak terkait dan pihak terafiliasi dari bank apabila diperlukan. dari sisi pengawasan terhadap bank syariah dan unit usaha syariah juga dilakukan oleh bank indonesia, sebagaimana pada perbankan konvensional. untuk melaksanakan kepentingan tersebut bank indonesia telah dibentuk departemen perbankan syariah. departemen ini terdiri dari divisi yaitu divisi penelitian, pengembangan dan pengaturan perbankan syariah, divisio pengawasan bank syariah, divisi informasi perbankan syariah dan divisi perizinan, administrasi dan dokumentasi perbankan syariah. menurut ketentuan undang undang tahun tentang bank indonesia, pengawasan terhadap bank tidak selamanya berada bank indonesia. dalam tersebut ditetapkan bahwa tugas mengawasi bank akan dialihkan kepada lembaga pengawasan sektor jasa keuangan independen yang dibentuk berdasarkan undang undang selambat lambatnya desember tugas yang dialihkan kepada lembaga ini tidak termasuk tugas pengaturan bank serta tugas yang berkaitan dengan perizinan. sehingga pada tahun diundangkan undang undang nomor tahun tentang otoritas jasa keuangan. undang undang nomor tahun telah membentuk otoritas jasa keuangan ojk) sebagaidimaksud. lembaga tersebut dan lembaga keuangan lainnya. otoritas jasa keuangan ojk) dan kewajaran. secara kelembagaan otoritas jasa keuangan ojk) berada luar pemerintah, yang dimaknai bahwa otoritas jasa keuangan ojk) tidak menjadi bagian dari kekuasaan pemerintah. undang undang otoritas jasa keuangan ojk) mengatur bahwa otoritas jasa keuangan ojk) berkoordinasi dengan bank indonesia dalam menyusun pengaturan tertentu terkait dengan pengawasan bidang perbankan. selain itu undang undang otoritas jasa keuangan lebih lanjut mengatur bahwa untuk melaksanakan fungsi, tugas dan wewenangnya, misalnya dalam rangka penyusunan peraturan pengawasan, bank indonesia tetap berwenang untuk melaksanakan pemeriksaan terhadap bank dengan menyampaikan secara tertulis terlebih dahulu kepada otoritas jasa keuangan ojk). penjelasan huruf (a) undang undang otoritas jasa keuangan menegaskan bahwa tugas bank indonesia dalam mengatur dan mengawasi bank yang http : tentang bi organisasi perbankan.htm, pada agustus pukul wib. adrian studiialihkan otoritas jasa keuangan ojk) adalah tugas pengaturan dan pengawasan yang berkaitan dengan microprudential. adapun bank indonesia tetap memiliki tugas pengaturan perbankan terkait macroprudential. berkaitan dengan hal ini jelas bahwa pengaturan perbankan tidak sepenuhnya dilaksanakan secara independen oleh otoritas jasa keuangan ojk) karena pengaturan microprudential dan macroprudential akan sangat berkaitan. setelah adanya undang undang nomor tahun tentang otoritas jasa keuangan yang diundangkan tanggal november pengaturan dan pengawasan sektor perbankan yang semula berada pada bank indonesia sebagai bank sentral dialihkan pada otoritas jasa keuangan. otoritas jasa keuangan adalah lembaga independen yangpembentukan undang undang otoritas jasa keuanganyaitu undang undang tahun tentang bank indonesia yang menyatakapembentukkan lembaga pengawasan sebagaimana dimaksud pada akan dilaksanakan selambat lambatnya tanggal desember sifat independen otoritas jasa keuangan berkaitan dengan beberapa hal, yaitu pertama, independen yang berkait dengan pemberhentian anggota lembaga yang hanya pembentukkan lembaga yang bersangkutan, tidak sebagaimana lazimnya administrative agencies yang dapat sewaktu waktu diberhentikan oleh presiden karena jelas merupakan bagian dari eksekutif. kedua, selain masalah pemberhentian yang terbebas dari intervensi presiden, sifat independen juga tercermin dari kepemimpinan lembaga yang bersifat kolektif, bukan hanya satu orang pimpinan. kepemimpinan kolegial ini berguna untuk proses internal dalam pengambilan keputusankeputusan, khususnya menghindari kemungkinan politisasi keputusan sebagai akibat pemilihan keanggotaannya. kepemimpinan tidak dikuasai atau tidak mayoritas berasal dari partai politik tertentu, dan masa jabatan para pemimpin lembaga tidak habis secara bersamaan, tetapi bergantian (staggered terms). 27final arifin mochtar dan iwan sariawan, loc. cit. pageparagraf bentuk bgs bsgkopi kopi atas barang milik daerah dilakukan dengan pertimbangan, antara lain, antara laidenganplayback) dilakukan oleh tim kopi sesuai denganj .dengandengan kabupaten. bab ruang lingkup ruang lingkup peraturan daerah adalah, sebagai berikutpenilai pemerintahim penilai pemerintah tanpa melibatkan penilai publiklaksanaan penilaian barang milik daerah diatur denganb.vv., antara lain:, sebagai berikut:: b.tanah dan bangunan, , atau badan hukum lainnya yang yang dimiliki sesuai dengan ketentu atau peraturan presinyertaan modal, atau, antara lainengan peraturan bupatiendalian dan pengawasan barang milik daerah diatur dengan peraturan bupatimerintah mengenai badan layanan umumelolaanganti rugi dan sanksi diatur dengan peraturan bupatiukan pengelolaan barang milik daeraherian insentif pengelolaan barang milik daerah diatur dengan peraturan bupati. bab xix ketentuan peralihan pada saat peraturan pemerintah ini diberlakukan seluruh kegiatan dalam lingkup pengelolaseluruh kegiatan dalam lingkup pengelolaicabut dan dinyatakan tidak berlaku.r tta nina agustina diundangkan indramayu pada tanggal september sekretaris daerah kabupaten indramayu, carnirwana setda! alii mud nip. banabupaten indramayu nomordaerah kabupaten indramayu tentang pedoman pengelolaan barang miliketapan status penggunaan tidak dilakukan terhadap, antara lain, antara lainbagiandengansebagaimana dimaksud dalam undang undang dasar negara republik indonesia tahunda kabupaten indramayu. peraturan bupati adalah peraturan bupati indramdua pinjam pakai pinjam pakai dilaksanakan dengan pertimbangan, antara laiiga ksp ksp barang milik daerah dengan pihak lain dilaksanakan dalam rangka, antara lainempat, antara lai |
bab penutup penyusunan rkd tahun diharapkan dapat menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran (indikatif)dan pas. dengan rkd ini diharapkan semua pihak selaku stakeholder pembangunan dapat memperoleh gambaran tentang arah kebijakan pembangunan kabupaten malang tahun dan sekaligus sebagai acuan perencanaan pembangunan tahunan. selain itu,ini, yang dalam pelaksanaannya mempertimbangkan seluruh potensi dan pendanrkd inidijadikan pedoman dalam menyempurnakan rancangan senja skpd. apabila dalam pelaksanaannya terdapat ketidaksesuaian terhadap target dan sasaran pembangunan yang telah ditetapkan dalam rkd kabupaten malang tahun ini, maka akan dilakukan perubahan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. perubahan terhadap rkd juga akan dilaksanakan jika terdapat peraturan perundang undangan yang lebih strategis dan atau kewenangan yang bersifat mandatory dari pemerintah pusat provinsi yang mengharuskan dilakukan penyesuaian terhadap rkd ini. bupati malang, ttd. rendra kresna |
bab penutup rencana kerja pemerintah daerah perubahan rkd p) kabupaten karawangkarawang sebagai pedoman penyusunaencana kerja pemerintah daerahdaerahgiatan skpd dan kebijakan umum anggaran apbd tahun serta prioritas dan plafon anggarankarawang, ttd ade swara |
bab penutup penyusunan perubahan rkd kabupaten boyolalidalam implementasi dokumen perubahan rkd diperlukan konsistensi dan komitmen seluruh oselanjutnya, |
bab penutup penyusunan perubahan rkd kabupaten karawangkarawang tahun ini diharapkan dapat bermanfaat bagi seluruh pemangku kepentingan pembangunan kabupaten karawang. perubahan rkd kabupaten karawang tahun akan membantu dalam mendorong tercapainya tujuan pembangunan kabupaten karawang sebagaimana tertuang dalam rpm kabupaten karawang tahun yaitu karawang sejahtera berbasis pembangunan berkeadilan dilandasi iman dan tawa dalam implementasi dokumen perubahan rkd diperlukan konsistensi dan komitmen seluruh skkarawang tahun ini menjadapbd kabupaten karawang tahun untuk mewujudkan masyarakat karawang yang sejahtera cagur, bagus, bener jeung pinter . plt. bupati karawang, ttd celtica nurrachadiana |
rencana strategis kecamatan sukolilodelapan) misiecamatan sukolilo, yaitu terwujudnya masyarakat yang tertib, memiliki kepedulian sosial dan bermartabat wilayah kecamatan dengan sasaran meningkatnya peran serta masyarakat dalam menjaga ketentraman dan ketertiban meningkatnya kebudayaan masyarakat melalui upaya pembinaan kemasyarakatan wilayah kecamatan sukolilo dengan sasaran meningkatnya peran serta lembaga kemasyarakatan dalam pembangunan, terlaksananya penyaluran bantuan kepada masyarakat, dan meningkatnya peran serta masyarakat dalam perencanaan pembangunan. terwujudnya pemerintahan yang bersih dan akuntabel dengan mengedepankan pelayanan langsung kepada masyarakat wilayah kecamatan, dengan sasaran meningkatnya kualitas pelayanan perijinan dan administrasi kependudukan kecamatan, terpenuhinya kebutuhan data untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan, terwujudnya tertib administrasi pelaporan keuangan desa. rencana strategis kecamatan sukolilo kabupaten pati untuk lebih jelasnya, tujuan dan sasaran jangka menengah kecamatan sukolilo, kabupaten pati kedepan tercantum dalam tabel iv. bawah ini. tabel iv. tujuan dan sasaran jangka menengah pelayanan perangkat daerah kecamatan sukolilo target kinerja indikator tujuan sasaran tujuan sas tujuan sasaran aran pada tahun ke lala malaersentase peran serta pos kambing masyarakat aktif dalam menjaga ketentraman dan ketertiban persentase meningkatnya persentase 55y0 kebudayaan lembagasukolilosukolilo kabupaten pati wwwpenyediaan tersedianya rim, kecaman alat tulis alat tulis pack, rim, rim, rim, rim, rim, rim, tan kantor kantor buah, pack, pack, pack, sukolilo lusin, pack, pack, pack, roll, buah, buah, buah, dos buah, buah, lusin, lusin, lusin, buah lusin, lusin, roll, roll, roll, lusin, dos dos roll, roll, dos 60rol dos dos dos penyediaan tersedianya jenis 970b kecaman barang barang buah, buah, buah, uah, buah, tan cetakan cetakan buah sukolilo buku, buku, buku, buku, buku, buku lomba lomba lomba lembu lembu lembuy taal las lankan| |eo penyediaan tersedianya jenis kecaman komponen buah, buah, buah, buah, buah, buah tan instalasi komponen sukolilo listrik pemeran instalasi meter meter mete mete meter mete gan bangunan listrik pen kantor serangan bangunan kantor penyediaan tersedianya jenis eks 2eks, eks, eks, 2eks, kecaman bahan bacaan bahan eks, tan dan peraturan bacaan buku buku buku buku sukolilo perundang dan buku undangan peraturan perundang undangan penyediaan tersedianya kecaman bahan logistik bahan dos, dos, dos, dos, dos, dos, tan kantor logistik galon, galon, galon, sukolilo kantor galon galon galon liter liter liter liter liter disediakan liter selama setahun rencana strategis kecamatan sukolilo kabupaten pati aai buah baawaws b3.oaaoaw ainn| jalan| |eo penyediaan tersedianya kecaman makanan dan makanan porsi porsi porsi porsi porsi porsi tan minuman dan sukolilo minuman tamu rapat rapat tersedianya desa 165n kecaman koordinasi dan rapat note note nodul nodul note style tan konsultasi rapat en, en, sukolilo luar daerah koordinasi laporan laporan laporan dan lapor lapor lap oran konsultasi luar daerah penyediaan tersedianya bulan kecaman jasa tenaga jasa orang orang orang orang orang oran tan pendukung tenaga hari hari b hari hari hari g har sukolilo administrasi t pendukung bulan ulan bulan bulan bulan i bul etnis kecaman administrasi si teknis k keamanediaan tersedianya bulan kecaman pendukung orang orang orang orang orang oran tan administrasi pendukung tahu tahun tahu tahu tahu g tah sukolilo pengelolaan administrasi keuangan dan barang pengelolaan keuangan dan barang program meningkat persentase kecaman peningkatan nya sarana sarana tan sarana dan dan dan sukolilo prasarana prasarana prasarana aparatur berkantor dalam kondisi dalam baik kondisi baik pengadaan tersedianya unit 1unit unit kecaman peralatan unit tan gedung kantor peralatan sukolilo gedung kantorunit unit unit unit kecaman rute berkala unit tan gedung kantor rutin ber sukolilo ala pemelihara aan gedung kantor pemeliharaan tersedianya unit unit unit unit kecaman rutin berkala unit unit unit tan kendaraan pemelihara sukolilo dinas aan rutin ber ala kendaraan dinas pengadaan 3unit kecaman meilleur unit tan sukolilo1unit 1unit unit kecaman rute berkala unit tan rumah dinas pemelihara sukolilo aan rutin ber ala rumah dinas pengadaan tersedianya unit 1unit unit kecaman sepeda motor sepeda unit tan mannen maman dah program meningkat persentase kecaman peningkatan nya tan disiplin disiplin meningkat sukolilo aparatur aparatur nya disiplin yang asn pelaksana kan peraturan disiplin as) panam output) aan pengadaan tersedianya stel kecaman pakaian dinas pakaian stel stel stel stel stel stel tan beserta dinas sukolilo kelengkapan beserta pelengkap annya yang disediakan selama setahun kegiatan jumlah kecaman pembinaan laporan laporan lapor lapor laporan lapor tan disiplin asn pembinaan sukolilo disiplin asn yang disusun selama setahun program meningkat persentase kecaman peningkatan nya tan kapasitas kapasitas meningkat sukolilo sumber daya sumber nya aparatur daya kapasitas sumber aparatur aparaturegiatan tersedianya kecaman pendidikan pegiat regia regia pegiat regia tan dan pelatihan pendidikan tan tan tan sukolilo formal dan pelatihan bagi aparatur program meningkat kecaman peningkatan nya tan pengembangan persentase sukolilo sistem pelaporan pelaporan capaian capaian kinerja kinerja dan dan keuangan keuangan sesuai ketentuan (tepat waktu dan benar)s tanam |eo penyusunan tersusun kecaman laporan laporan dokumen doku doku doku doku doku doku tan capaian capaian men men men men men men sukolilo kinerja dan kinerja dan ikhtisar ikhtiar realisasi realisasi kinerja skpd kinerja skpd penyusunan tersusun kecaman pelaporan laporan doku doku doku doku doku tan keuangan keuangan men men men men men sukolilo semester semester penyusunan tersusun kecaman pelaporan dokumen doku doku doku doku doku doku tan keuangan laporan men men men men men men sukolilo akhir tahun keuangan akhir tahuusunan tersusun kecaman rka dan dpa dokumen doku doku doku doku doku doku tan rencana men men men men men men sukolilo kerja anggaran dan dokumen pelaksanaan anggaran dpa) skpd penyusunan tersusun kecaman rencana nya doku doku tan strategis skpd rencana men men sukolilo strategisala mala meningkatnya persentase 60y9 70y60 peran serta lembaga lembaga kemasyarak memasyarakat atan aktif tan dalam pembangunan terlaksananya persentase penyaluran total bantuan ketercapaian kepada penyaluran masyarakat bantuan kepada masyarakat (sastra, pkh dan bantuan keagamaan) dalam upaya mendukung penanggalan gan kemiskinan. meningkatnya persentase 9y6 peran serta usulan masyarakat masyarakat dalam yang masuk perencanaan pembangunan musrenbang kabupaten terwujudnya index y6orealisasi capaian rkp des meningkatnya persentase kualitas pelayanan pelayanan administrasi perijinan dan penduduk administrasi tepat kependudukan waktu kecamatanl lalat |eo kecaman jumlah tan dokumen sukolilo perubahan rencana doku doku dokumen strategis men men renstra) penyusunan tersusun kecaman rencana kerja dokumen dokumen, doku doku doku doku doku doku tan skpd rencana laporan men, men, men, men, men, men, sukolilo kerja skpd laporan laporan lapor lapor laporan lapor penyusunan tersusun kecaman laporan laporan laporan laporan laporan lapor lapor laporan lapor tan perkembangan perkembang sukolilo kegiatan ngan skpd kegiatan skppenuhi program persentase 75bx kecaman nya pengembangan keterisian tan kebutuhan data sukolilo data untuk data informasi monografi mendukung kecamatan penyerang garapan pemerintah han dan pembantu nan persentase 85x kecaman keterisian tan data profil sukolilo kecamatangka kecaman masyarakat kriminalitas tan yang tertib, sukolilo memiliki kepedulian sosial dan bermartabat wilayah kecamatan meningkat program rasio pos kecaman nyadran pemeliharaan kambing tan serta kantrantibmas sukolilo masyarakat dan dalam pencegahan menjaga tindak ketentuan kriminal dan ketertiban rasio kecaman ttd sukolilo| oa lan| las lalat |eo program persentase kecaman penataan pelayanan tan administrasi administrasi sukolilo kependudukan kependud akan yang terlayani implementasi jumlah kecaman sistem dokumen dokumen doku doku doku doku doku doku tan administrasi kependud kependud men men men men men men sukolilo kan keren keren kepe kepe keren kepe penduduk epenguduka akan yang duduk duduk dud dud duduk dud dikeluarkan akan akan akan (membangun, updating, dan pemeliharaan)l las lalat |eo meningkat program persentase 75x 75x kecaman nyadran peningkatan lpml aktif tan serta kebudayaan sukolilo lembaga masyarakat kemasyara desa kata dalam pembantu nan persentase 80x 88k kecaman pkk desa tan aktif sukolilo persentase 40x 60x 65x 65x kecaman karang tan taruna sukolilo aktif persentase 70x 76x 78k 79k kecaman rt rw tan aktif sukolilo persentase 83x kecaman posyandu tan aktif sukolilomeningkatnya persentase 65x kecaman kebudayaan lembaga tan masyarakat kemasyara sukolilo melalui upaya kata yang pembinaan berprestasi memasyarakat wilayah kecamatan sukolilo persentase kecaman bantuan tan sosial yang sukolilo disalurkan kepada masyarakat persentase kecaman usulan tan masyarakat sukolilo yang masuk dalam apbd kabupateoordinasi jumlah kecaman kegiatan laporan pa laporan laporan laporan lapor lapor laporan lapor tan pemberdayaan per brief sukolilo masyarakat pembinaan lembaga dan organisasi masyarakat pedesaan terwujud program persentase 90x 95x 97x 97x kecaman tertib pembinaan laporan tan administrasi dan fasilitasi keuangan sukolilo pengelolaan desa yang pelaporan keuangan tepat keuangan desa waktu desa persentase 83x kecaman laporan tan keuangan sukolilo desa sesuai standar pelaporindex kecaman pemerintahan kepuasan tan yang bersih masyarakat sukolilo dan akuntabel dengan kecamatan mengedepankan pelayanan langsung kepada masyarakat wilayah kecamatan persentase 60x kecaman realisasi tan capaian sukolilo rkp des meningkat program persentase 100x 100x kecaman nya peningkatan pelayanan tan kualitas iklim investasi perizinan sukolilo pelayanan dan realisasi yang perijinan investasi terlayani dan administrasi kependuakan fasilitasi jumlah izin kecaman penyelenggara yang dokumen doku doku doku doku doku doku tan dan dikeluarkan izin men men men men men men sukolilo pelayanan izin izin izin izin izin izin administrasi terpadu kecamatan paten) meningkat program persentase 60x kecaman peran perencanaan kehadiran tan serta pembangunan masyarakat sukolilo masyarakat daerah tdi perencanaan pembantu desa nan penyelenggara persentase kecaman kehadiran tan musrenbang masyarakat sukolilo rkd musrenbalaksana program persentase 100x kecaman nya koordinasi penyaluran tan penyaluran penanggalan sastra sukolilo bantuan kemiskinan kepada wilayah masyarakat kecamatan persentase kecaman pkh sukolilo persentase 100x kecaman penyaluran tan bantuan sukolilo keagamaan (rumah ibadah, takmir dll)oaloalmolala persentase pelayanan perijinan tepat waktu terpenuhinya persentase kebutuhan keterisian data untuk data mendukung monografi penyelenggara dan profil aan kecamatan pemerintahkeuangan desa ang tertibmonitoring, jumlah kecaman pemantauan laporan laporan lapor lapor lapor lapor lap tan dan pelaporan hasil ran sukolilo penyelenggara monitoring dan penanggalan pemantau kemiskinan wilayah penyerang kecamatan garapan panggul angan kemiskinan wilayah kecamatan rencana strategis kecamatan sukolilo kabupaten pati bab vii kinerja penyelenggaraan bidang urusan indikator kinerja kecamatan sukoliloyang mengacu pada tujuan dan sasaran rpm ini ditampilkan dalam tabel vii.|misi1 indikator tujuan dna angka kriminalitas fmoratorsasarani indikator program rasio lintas aktif | . ooa oos ooe misi2 yoh indikator tujuasape aabaebarapa persentase usulan masyarakat yang masuk dalam apbd kabupaten indikator sasaran persentase lembaga 45x 50x 55x kemasyarakatan aktif indikator program oo persentase lpml aktif persentase pkk desa aktif persentase karang taruna akipenyaluran sastra persentase penyaluran bantuan keagamaan (rumah 100v ibadah, takmir dll)ara lcalyafja|ajaw persentase usulan masyarakat yang masuk musrenbang kabupaten indikator program dna5x 90x kecamatan indikator tujuan tot hid index kepuasan masyarakat 65x 70x 75x 80x 80x kecamatan persentase realisasi capaian rkp desindikator programindikator program persentase pelayanan administrasi kependudukan yang terlayani indikator sasaran oh. monografi dan profil kecamatan mpemtorprogram1 persentase keterisian data monografi kecamatan persentase keterisian data profil 50x 70x 80x 80x kecamatan indikator sasaran o')3v $ 6ou"o,ot,sukolilo kabupaten pati rencana strategis kecamatan sukolilosukolilo kabupaten pati dalam mewujudkan visi dan misi kabupaten pati kecamatan sukolilosukolilo kabupaten pati lampiran cascading kecamatan sukolilo rencana strategis kecamatan sukolilo kabupaten pati bab strategi dan arah kebijakan strategi dan kebijakan perangkat daerah kecamatan sukoliloecamatan sukolilo, kabupaten pati depan tercantum dalam tabel bawah ini. rencana strategis kecamatan sukolilo kabupaten pati tabel tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan visi meningkatnya kesejahteraan masyarakat dan pelayanan publik misi meningkatkan akhlak, budi pekerti sesuai budaya dan kearifan lokal. mujur sasaran strategi arah kebijakan revitalisasi peran dan fungsi optimalisasi peran serta poskamling. terwujudnya masyarakat yang tertib, meningkatnya peran serta masyarakat dalam memiliki kepedulian sosial dan masyarakat dalam menjaga pemeliharaan kantrantibmas bermartabat wilayahlintas. misi meningkatkan pemberdayaan masyarakat sebagai upaya pengentasan kemiskinan arah kebijakan meningkatnya kebudayaan masyarakat meningkatnya peran serta optimalisasi peran serta pemberdayaan lembaga melalui upaya pembinaan lembaga kemasyarakatan lembaga kemasyarakatan kemasyarakatan desa kemasyarakatan wilayah kecamatan dalam pembangunan dalam pemberdayaan masyarakat desa terlaksananya penyaluran optimalisasi penyaluran bantuan bantuan kepada masyarakat kepada masyarakat (sastra, pkh peningkatan koordinasi tap dan bantuan keagamaan) dalam penanggulangan kemiskinan upaya mendukung wilayah kecamatan ily penanggulangan kemiskinan. optimalisasi usulan masyarakat meningkatnya peran serta pelibatan masyarakat dalam yang masuk musrenbang masyarakat dalam perencanaan pembangunan kabupaten perencanaan pembangunan daerah rencana strategis kecamatan sukolilo kabupaten pati aan sasaran strategi arah kebijakan misi3 meningkatkan tata kelola pemerintahan yang bersih, demokratis, dan mengutamakan pelayanan publik optimalisasi peningkatan iklim peningkatan pelayanan perijinan meningkatnya kualitas investasi dan realisasi tepat waktu pelayanan perijinan dan investasi administrasi kependudukan peningkatan penataan peningkatan pelayanan kecamatan admin rasi pendudukan administrasi kependudukan tepat terwujudnya pemerintahan yang bersih waktu dan akuntabel dengan mengedepankan, terbentuknya kebutuhan kana akan data pelayanan langsung kepada masyarakat evelyn pengemban data informasi wilayah kecamatan penyelenggaraan angan data norma pemerintahan dan pembangunan terwujudnya tertib peningkatan pembinaan dan optimalisasi desa yang administrasi pelaporan fasilitasi pengelolaan administrasi pengelolaan keuangan keuangan desa peng yang tertib keuangan desa rencana strategis kecamatan sukolilo kabupaten pati bab rencana program, kegiatan,indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif program dan kegiata,sukolilo, kabupaten pati depan tercantum dalam tabel vi. bawah ini. tabel vi. rencana program, kegiatan dan pendanaan perangkat daerah kecamatan sukolilo kabupaten patilanun| |eo urusan pemerintahan fungsi penunjang administrasi pemerintahan program tersedianya kecaman pelayanan layanan tan administrasi administrasi sukolilo perkantoran berkantor selama setahun penyediaan tersedianya kecaman surat layanan lembar lomba lomba lembu lembu lomba tan menyurat jasa surat lembu sukolilo menyurat penyediaan tersedianya kecaman jasa jasa rekening rekan rekan rekan rekan rekan rke tan komunikasi, komunitas ing ing ning sukolilo sumberdaya sumber air dan listrik daya air dan listrikjalan penyediaan tersedianya izin izin izin izin 1izin kecaman jasa jasa izin izin tan pemeliharaan pemelihara sukolilo dan perizinan aan dan kendaraan perizinan dinas operasi kendaraan onal dinas oper nasional penyediaan tersedianya kecaman jasa jasa org bulan org b org b org b org b org b org tan kebersihan kebersihan tahun ulan t ulan t ulan ulan ulan t bln sukolilo kantor kantor ahun ahun tahun tahun ahun thn penyediaan tersedianya unit kecaman jasa perbaikan jasa unit unit unit unit unit unit tan peralatan perbaikan sukolilo kerja peralatan kerja |
(eye bal ara kaidah pelaksanaan tang meta. kaidah pelaksanaan rencana pembangunan jangka panjang daerah kota balikpapan tahun adalah pedoman bagi pemerintah kota balikpapan dan masyarakat dalam penyelenggaraan pembangunan daerah. bagi pemerintah kota balikpapan, dokumen ini menjadi pedoman bagi penyusunan rencana pembangunan jangka menengah daerah rpm), rencana strategis renstra) skpd, rencana kerja senja) skpd dan rencana kerja pemerintah daerah rkd) selama periode tersebut. bagi masyarakat dan stakeholders, dokumen ini menjadi pedoman dan rujukan dalam menyatukan gerakan dalam rangka membangun kota balikpapan. keberhasilan pencapaian pembangunan dapat dicapai apabila didukung dengan (a) komitmen kepemimpinan daerah, (b) konsistensi, (c) kerja keras dan kesungguhan segenap aparat pemerintah: (d) pelaksanaan good governance: (e) keberpihakan kepada rakyat, (f) partisipasi masyarakat dan dunia usaha serta: (g) kedisiplinan, ketertiban masyarakat, dan kehidupan bermasyarakat. kaidah kaidah pelaksanaan adalah sebagai berikut unsur pemerintah, masyarakat serta dunia usaha berkewajiban melaksanakan atau mendukung program program dalam ipjp kota balikpapan tahun dengan sebaik baiknya, rencana pembangunan jangka panjang kota balikpapan vi (eye bal ara kaidah pelaksanaan pemerintah kota balikpapan berkewajiban menjamin konsistensi antar dokumen perencanaan tersebut: pemerintah kota balikpapan berkewajiban memantau dan mengevaluasi pelaksanaan rencana tersebut: apabila dalam perjalanannya terjadi perubahan situasi dari keadaan normal pada saat ipjp ini, tetapi masih dalam kerangka pencapaian tujuan semula daud parade rencana pembangunan jangka panjang kota balikpapan vi |
bab vii indikator kinerja kecamatan yang mengacu pada tujuan dan sasaran rpm indikator kinerja kecamatan gembongconan tomat goa laga jindikatortujuan1 moiatorsasarani keterlibatan masyarakat dalam menjaga keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat indikatorprogram1 loh raja desa rasioanggotalinmas ' . jindikatortujuan2 loh persentase lembaga ee berprestasi oa, disalurkan kepada masyarakat kondisi kinerja pada target capaian setiap tahun kondisi kinerja pada awal periode rpm manna tahun tahun tahun tahun tahun akhir periode rpm tahun goo laga yaa a00 persentase usulan masyarakat 5y6 yang masuk dalam apbd kabupaten indikator sasaran persentase lembaga y60 40y60 60y6 kemasyarakatan aktif indikator program persentase lpml aktif persentase pkk desa aktif persentase karang taruna ket. persentase penyaluran sastra 100y6 persentase penyaluran pkh 100y6 persentase penyaluran bantuan keagamaan (rumah ibadah, takmir dll) awal periode rpm kondisi kinerja pada oo. lara lal waw jmommorsasaang yang masuk musrenbang amemasataimambane indikatorprogram1 ono persentase kehadiran yo0 88y0 masyarakat musrenbang inn persentase kehadiran yo0 yo0 masyarakat musrenbang amar index kepuasan masyarakat 70y0 75y0 ken rkp des baper panas eren administrasi kependudukan tepat waktu nan tepat waktu indikatorprogram1 lo. lo. yang terlayani indikatorprogram2 lo. lo. ho. kondisi kinerja pada target capaian setiap tahun kondisi kinerja pada awal periode pmd tahun tahun tahun tahun tahun akhir periode rpm yaya |ya lala, persentase pelayanan administrasi kependudukan yang terlayani indikator sasaran dea tea tea monografi dan profil kecamatan mpikamor program persentase keterisian data 65y0 yo0 y60 15y60 monografi kecamatan persentase keterisian data profil 65y6 kecamatan indikator sasaran60y6 62y6 yo0 yang tepat waktu persentase laporan keuangan desa sesuai standar pelaporan |
bab vii penutup bab vii penutup rkd merupakan dasar dalam penyusunan rapid dan pelaksanaan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh pemerintah daerah melalui perangkat daerah. dokumen perencanaan tahunan initermasuk arah kebijakan fiskal, serta program satuan kerja perangkat daerah disertai dengan kerangka pendanaannya. rkd kemudian dijabarkan lebih lanjutkan dalam rencana kerja satuan kerja perangkat daerah senja pd). rencana kerja pemerintah daerah rkd) kabupaten sampang tahun ini disusun mengacu kepada rencana pembangunan jangka panjang daerah ipjp) kabupaten sampang perubahan rencana pembangunan jangka menengah daerah rpm) kabupaten sampang (hasil evaluasi): rencana kerja pemerintah rkp) tahun rencana kerja pemerintah daerah rkd) propinsi jawa timur tahunkonsultasi publik, forum musyawarah perencanaan pembangunan musrenbang). forum musrenbang dilakukan dari tingkat kecamatan sampai dengan kabupatententunya, kebijakan yang diharapkan adalah kebijakan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. demikian rencana kerja pemerintah daerah rkd) kabupaten sampang tahun yang merupakan dasar penyusunan kebijakan umum apbd dan rancangan anggaran pendapatan dan belanja daerah rapid) kabupaten sampang tahun anggaran pj. bupati sampang jonathan widianto bab vii penutup table contents rkd) kabupaten sampang tahun |
bab viii penutup renstra bappedbappeda selama (lima) tahun dalam mewujudkan perencanaan pembangunan kabupaten pati. renstra bappedabappedabappedabappeda tahun dan mengartikulasikan visi misi bupati pati tahun yang tertuang dalam rpm. hasil pelaksanaan renstra bappeda tahun akan menjadi tolok ukur keberhasilan bappedabappedarenstra bappeda kab. pati tahun |
bab viii penutup renstra dinas pekerjaan umum dan penataan ruangvisi dan misi bupati selama (lima) tahun dalam mewujudkan perencanaan pembangunan kabupaten pati.dinas pekerjaan umum dan penataan ruang kabupaten pati tahun disusun dengan memperhatikan hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan bidang perencanaan dari tahun akan menjadi tolok ukur keberhasilan dinas pekerjaan umum dan penataan ruang kabupaten pativitas pelaksanaan program dan kegiatan. elly renstra putra kabupaten pati tahun penyusunan renstra dinas pekerjaan umum dan penataan ruang pal siti subcats, sh, pembina nip. elly renstra putra kabupaten pati tahun |
bab viii penutup keberhasilan penyelenggaraan pembinaan ketentraman, ketertiban masyarakat, penegakan peraturan daerah, perlindungan masyarakat dan pemadaman kebakaran merupakan tugas pokok dan fungsi dari satuan polisi pamong praja kabupaten pati sebagaimana tercantum dalam peraturan bupati pati nomor tahun tentang uraian tugas satuan polisi pamong praja kabupaten pati. sebagai bagian yang tak terpisahkan dari organisasi pemerintah kabupaten pati, rencana strategis satuan polisi pamong praja kabupaten pati ini mengacu sepenuhnya pada rencana pembangunan jangka menengah daerah rpm pemerintah kabupaten pati. dengan adanya penyusunan rencana strategis satuan polisi pamong praja kabupaten pati diharapkan prioritas pembangunan sebagai penjabaran visi dan misi dapat lebih terakomodasi, terintegrasi dan sinergis. renstra satuan polisi pamong praja kabupaten pati tahun ini memuat visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan dan program serta kegiatan kegiatan indikatif kurun waktu lima tahun mendatang sasaran, program dan kegiatan kegiatan indikatif tersebut nantinya akan dijabarkan lebih lanjut dalam suatu rencana kinerja tahunan. renstra ini merupakan langkah awal dalam rangka pengukuran kinerja dan pelaporan akuntabilitas kinerja satuan. implementasi dari dokumen ini memerlukan komitmen bersama dari seluruh pihak baik anggota organisasi maupun pihak pihak lain yang terkait. upaya maksimal dari seluruh potensi sumber daya organisasi dan pihak pihak terkait sangat diharapkan, sehingga pada gilirannya akan terwujud visi satuan polisi pamong praja kabupaten pati khususnya dan pemerintah kabupaten pati pada umumnya. rencana strategis satuan polisi pamong praja kabupaten pati tahun ini diharapkan untuk dikomunikasikan seluruh jajaran organisasi satuan polisi pamong praja kabupaten pati secara keseluruhan. diseminasi renstra ini akan memungkinkan seluruh anggota organisasi memiliki kesamaan pandangan mengenai kemana organisasi akan dibawa (tujuan bersama), bagaimana kemajuan dan tingkat keberhasilan kelak akan diukur dengan demikian, seluruh kegiatan kegiatan satuan polisi pamong praja yang direncanakan akan terlaksana, terkoordinasi dengan baik dan dilakukan secara harmonis demi tercapainya tujuan tujuan strategis. dengan dirumuskan rencana strategis satuan polisi pamong praja kabupaten pati tahun ini, semua kegiatan satuan polisi pamong praja kabupaten pati diharapkan akan mengacu pada renstra yang telah disepakati bersama. setiap awal tahun, renstra ini dijabarkan lebih lanjut dalam satuan rencana kinerja performance plan) atau dpa pada akhir tahun, sedangkan pencapaian kinerja dilaporkan melalui laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah laki) satuan polisi pamong praja kabupaten pati. bupati pati, ttd. haryanto |
gubernur jambi peraturan gubernur jambi nomor tahun tentang piutang dan utang pinjamann swatantr tentang penghapusan piutang badan layanan umum:yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom sebagai penyelenggara pemerintahan daerah. gubernur adalah gubernur jambi. utang pinjaman jangka pendek blue rsud raden matter jambi atau sebutan lainnya yang selanjutnya disebut utang pinjaman jangka pendek adalah semua transaksi yang mengakibatkan blue rsud raden matter jambi menerima sejumlah uang barang jasa atau menerima manfaat yang bernilai uang dari pihak lain sehingga blue rsud raden matter jambi dibebani kewajiban untuk membayar kembali. penghapusan piutang adalah piutang yang dihapuskan karena tidak mungkin ditagih dalam jangka waktu yang telah ditentukanyang selanjutnya disebut blueemimpin blue yang selanjutnya disebut pemimpin adalah direktur rsud raden matter jambanitia urusan piutang negara,provinsi jambi. penanggung utang kepada blue rsud raden matter, selanjutnya disebut penanggung utang, adalah badan atau orang yang berutang kepada blue rsudiutang daerah sementara belum dapat ditagih yang selanjutnya disingkat sbdb adalah piutang daerah sementara pada blue rsud raden matter yang belum dapat ditagih. peraturan gubernur ini dimaksudkan: sebagai pedoman bagi blue dalamkepada masyarakat: dan sebagai pedoman dalam melakukan penghapusan hak tagih blue rsud atas penanggung hutang. bab pengelolaan utang pinjaman jangka pendek blue dapat melakukan utang pinjaman berupa utang pinjaman jangka pendek. utang pinjaman jangka pendek dapat dilakukan kepada lembaga keuangan bank, lembaga keuangan bukan bank, cc. penyedia barang dan jasa: dan atau masyarakat. utang pinjaman jangka pendekbagian kesatu mekanisme pengajuan uang pinjaman jangka pendek pengajuan utang pinjaman jangka pendek harus memenuhi. kegiatan yang akan dibiayai bersifat mendesak dan tidak dapat ditunda, namun saldo kas pada blue tidak mencukupi atau tidak memadai untuk membiayai kegiatan dimaksud, dan cc. pemanfaatan utang pinjaman hanya untuk biaya operasional termasuk keperluan menutup defisit kas atau anggaran. utang pinjaman jangka pendek merupakan utang pinjaman dalam jangka waktu paling lama (satu) tahun anggaran. kewajiban pembayaran kembali utangberkenaan. kewajiban pembayaran kembali bunga dan pokok utang pinjaman dan atau kewajiban lainnya sebagaimana dimaksud pada menjadi tanggung jawab blue. utang pinjaman dilaksanakan berdasarkan kesepakatan bersama antara pemberi pinjaman dengan peminjam yang dituangkan dalam perjanjian utang pinjaman, atau surat perjanjian kerja penyediaan barang dan jasa,:besaran biaya realisasi utang pinjaman, besaran bunga utang pinjaman, tata cara penyelesaian sengketa: dan keadaan darurat (force majeure)blue sebagaimana dimaksud pada wajib mencatat utang pinjaman dalam laporan keuangan blue serta melaporkannya kepada gubernur jambi melalui pejabat pengelola keuangan daerah ppid)meliputi barang bergerak dan tidak bergerak. bagian kedua pelaksanaan pelaksanaan utang pinjaman dilakukan dengan mekanisme sebagai berikut pemimpin blue mengajukan usulanpelaksanaan utang pinjaman antara blue dengan pihak lain dituangkan dalam perjanjian kontrak kerja utang pinjaman. utang pinjaman jangka pendek pada blue dicantumkan dalam rba pada saat melakukan pinjaman dalam bentuk kegiat. setiap penerimaan pinjaman dicatat dan dibukukan oleh bendahara penerima blue. pemimpin blue melaksanakan pembayaran pokok utang pinjaman, bunga dan biaya lainnya yang telah jatuh tempo. pemimpin blue dapat melakukan penampakan pembayaran pokok utangsepanjang tidak melebihi pendapatan operasional yang diperoleh dan melaporkannya dalam laporan keuangan kepada gubernur jambi melalui pejabat pengelola keuangan daerah. ketatausahaan pinjaman dilaksanakan oleh blue rsud raden matter. bagian ketiga pelaporan pemimpin blue harus melaporkan perjanjian utang pinjaman jangka pendek kepada badan keuangan daerah selaku pejabat pengelola keuangan daerah( ppid) dan dicatat sebagai utang jangka pendek pada neraca dalam laporan keuangan pemerintah provinsi jambi. pejabat keuangan pada. bagian keempat monitoring dan evaluasi pemimpin blue melakukan monitoring dan evaluasirealisasi penyerapan utang pinjaman jangka pendek yang rendah, pemimpin blue wajibutang pinjaman minimal setiap semester berdasarkan sasaran atau standar kerja yang ditetapkan. bab iii mekanisme penghapusan piutang blue piutang blue rsud merupakan piutang daerah. piutang blue rsud terjadi karena penyerahan barang, jasa, dan atau transaksi lainnya yang berhubungan langsung tidak langsung dengan kegiatan blue. piutang blue rsud raden matter sebagaimana dimaksud dalam dapat dihapus secara bersyarat atau mutlak dari laporan keuangan pemerintah daerah. piutang blue rsud raden matterenyelenggaraan pengelolaan piutang blue sesuai dengan peraturan gubernur tentang ketatausahaan keuangan blue. blue rsud raden matter harus melakukan penagihan pada saat piutang jatuh tempo secara maksimal terhadap piutang blue, dilengkapi administrasi penagihan. bagian kesatu penghapusan piutang secara bersyaratblue menyerahkan kepada pun dengan melampirkan bukti yang sah. penyerahan pengurusan piutang blue kepada pundaerah. pengurusan piutang blue sebagaimana dimaksud dalam dilakukan oleh pun sampai lunas atau optimal. pengurusan piutang blue dinyatakan telah optimal, dalam hal telah dinyatakan sebagai pdsbdt oleh pun. terhadap piutang blue yang telah dinyatakan pdsbdtkeputusan penghapusan. penghapusan secara bersyarat terhadap piutang bluedaerah. penghapusan piutang blue sebagaimana dimaksud pada dilakukan dengan dilengkapipenanggung utang tidak melakukan pelunasan (satu) bulan setelah tanggal surat tagihan ketiga, penanggung utang mengalami musibah (force majeure)penanggung utpenanggung utang dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan, penanggung utangpenanggung utang: objek piutang hilang dan dibuktikan dengan dokumen keterangan dari pihak kepolisian. perlakuan akuntansi penghapusbukuan atau penghapusan bersyarat piutang dilakukan sesuai dengan perlakuan akuntansi blue sesuai ketentuan peraturan perundang undangan. bagian kedua penghapusan piutang secara mutlak penghapusan secara mutlak merupakan kegiatan penghapusan piutang blue dengan menghapuskan hak bujukan. penghapusan secara mutlakkepada gubernur melalui sekretaris daerah dengan dihampiri dokumen sekurang kurangnya: daftar nominatif para: dan surat keterangan dari aparat pejabat yang berwebagian ketiga kewenangan penghapusan piutang pemimpin blue diberikan kewenangan penghapusan secara bersyarat sesuai dengan jenjang kewenangannya. penghapusan secara bersyarat terhadap piutang blue ditetapkan oleh pemimpin blue untuk jumlah sampai dengan rp200200. , (dua ratus juta rupiah) sampai dengan rp500. (lima ratus juta rupiah) per penanggung hutang: gubernur untuk: dan per penanggung hutang. bagian keempat ketatausahaan dan pelaporan pencatatan atas penghapusan secara bersyarat terhadap piutang blue dilakukan sesuai pedoman ketatausahaan dan akuntansi blue. penghapusan secara bersyarat terhadap piutang blue sebagaimana dimaksud dalam huruf dilaporkan kepada gubernur melalui dewan pengawas. pemimpin blue menyampaikan laporan penghapusan secara bersyarat terhadap piutang blue sebagaimana dimaksud dalam huruf kepada pejabat pengelola keuangan daerah setelah keputusan penghapusan diterbitkan oleh gubernur. penghapusan piutang blue yang telah diusulkan untuk dihapuskan sebelum berlakunya peraturan gubernur ini, tetap diprosestabahwa dalam rangka efektifitas dan efisiensi pencapaian output kementerian negara lembaga, perlu mengubah beberapa ketentuan mengenai jangka waktu penyelesaian sisa pekerjawww .jdih.kemenkeu.go.idiubah sebagai berikut: www .jdih.kemenkeu.go.id ketentuan dan diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:www .jdih.kemenkeu.go.idetentuan diubah dan ditambah (satu) yakniwww .jdih.kemenkeu.go.idb: kepala, bagian u: kementerian bro (ir.g andra nip www .jdih.kemenkeu.go.idtaf khusus rektor skrtaf khusus rektor skrtaf khusus rektor skrtinsk 202nsk buku34taf khusus rektor (skr) universitas lampung. kesatu menetapkan panitia finalisasi peraturan rektor staf khusus rektor skrstaf khusus rektor skr) universitas lampung bertugas menjalankan dan melakukan kajian dan finalisasi peraturan rektor staf khusus rektor skr) universitas lampung. ketiga panitia finalisasi peraturan rektor staf khusus rektor skrlampung, tembusan ngjin para wakil rektor, nip para kepala biro, universitas lampung. doc: amat, dnunilanhtinsk 2020n buku34. lampiran keputusan rektor universitas lampung nomor la8 un26 ot tanggal januaritahun susunan panitia finalisasi penyusunan draf peraturan rektor staf khusus rektor skr) universitas lampung. prof. dr. penyandi, s.h., m.s. dr. dr. asep sukar, kes. prof. dr. drs. yulianto, m.s. disarikan penanggungjawab (8saingan, st. sekretaris deni appmag, she anggota ditetapkan bandar lampung rektor universitas lampung, karo tni doc: amat, unilanhtinsk 2020nsk buku34. |
atas kementerian riset, teknologi dan pendidikan tinggi universitas lampung ii: fakultas teknik jalan prof. dr. sumantri bojonegoro bandar lampung meant, tanggal agustus "su mete199207171087031002 tembusan rektor universitas lampung ketua program studino). mamabosen::. 0hiealeec jonas prof. dr. saudi samosir, s.t.,m.t nip. gol iv a favour riza priyanka dr.ing. ardian uluan, s.t.,m.t (la ayu sintianingrum nip. gol iii c heru rwanda kat akan ea dr. eng. agus riyanto, s.t.,m.t nip. dr. eng. diah permata, s.t.,m.t nip dr. ir. sri ratna sulistyanti, m.t nip gol ill d dr. ing. melvin, s.t,m.t nip. sony perbangkara gol. iii c 5l| tetapkan bandar lampung tanggal agustus lil peka anta meme sukarno nip: |
new edition: indonesia english tahun kementerian kelautan dan perikanan metre knee king sura wilayah mua penerapan arms mennygl pb. figures tiada pemerintah kota sarana pelayanan karantina ikan balai kim semarang tesla government bea mei ig: ing pen nasar tentang iklan isi kecamatan landasan ulin kan ama nak provinsi kalimantan selatan mana benar tari dag lama besar jaminan didunia mena baker hanya menit tp provinsi nusa tenggara barat. surabaya single window kampung media pro poor jaman. . . ben abi cng pemerintah. kota surabaya meeesenon media kerjasama dengan: mem maa transformasi kementerian pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi rajawali foundation top inovasi pelayanan publik indonesia public service innovations indonesia acknowledgment minister for administrative and bureaucracy reform the idea for one agency one innovation initiative was not conceived overnight. itis result contemplations and learning processes and experiences various efforts increase the quality public service national and international level. not only obligation realize least one public service innovation for one ministry agency and local government, but also obligation increase their services exponential, terms both quality and quantity and structure and plan well. with that mind, the end year issued minister decree concerning public service innovation contest one agenda public service year. public service innovation contest entry point supporting one agency one innovation initiative. content that despite its short online registration time january public service innovation contest had positive reception from ministry agency and local governments. public service innovation programs were registered, and went into objective, credible and independent selection process. expected that the process produce the best innovators. commissioned for the result the selection, programs total, summarized and catalogue the form book form our accountability the society, becoming learning material for the advancement public service indonesia. with all gratitude god, welcome the release this book, top indonesian public service innovation. would like thank prof. eko prabowo, vice minister for administrative and bureaucracy reform who contribute enormous effort the development one agency one innovation movement. acknowledgment also directed giz for its cooperation with deputy for public service affairs implementing one agency one innovation initiative. last but not least, would like thank transformasi center for public policy transformation), under mr. ir. sarwono kusumaatmadja, former minister for administrative reform for their assistance the release this book top indonesian public service innovation and for their support other programs the efforts advance public service innovation indonesia. top inovasi pelayanan publik indonesia public service innovations indonesia the ultimate lesson for surabaya city government that efforts channel public aspiration will eventually improve connectivity and proximity between the government and the society and will increase public's active role supporting and providing constructive criticism for the government. media center has the potential for further development allow larger and more varied scope because fully supported surabaya city government. the result the development the previous media center, which has existed previously information center for mass media. surabaya city government's media center brings improvement service quality and pace, personnel's performance and surabaya city government's performance provide excellent services for the society. top inovasi pelayanan publik indonesia public service innovations indonesiaebt ')) ' informasi merupakan aset yang wrap sangat berharga bagi suatu institusi baik itu institusi pemerintah maupun swasta. oleh karena itu, pengelolaan informasi yang tepat dapat membantu para pengambil sen keputusan institusi tersebut untuk menentukan kebijakan yang tepat untuk institusinya. dalam pengelolaan informasi ini diperlukan suatu system pengelolaan informasi pemerintah kabupaten banyuwangi "ee sewa yang terpadu yang dapat digunakan ca) oleh bagian bagian pada institusi naapublic service innovations indonesia transparency regional budget administration regional asset and financial management office banyuwangi regency drs. djaja sudrajat, mm, service name information and complaints management service address tl. liberty25 lt surabaya web address phone ext. information valuable asset for institution, private government institution. for that reason, proper information administration will help the institutions decide the suitable policy implemented. such information management system, integration needed between the different divisions the institution s organization. fundamentally, each division has its own information management systems that are underlinked. regional government has attempted improve its data and information management system optimized their services. regarding its important role, especially supporting government institutions programs, logical that the government place data and information management important place the other resource management such human resource, financial and time management. information system now the basis for all governance activities that allows managerial functions manage their resources more effective and efficiently. banyuwangi regency government has designed information management system several job divisions. the system developed accordance with the government's intention maxsize self sufficiency and lesser its dependency other parties. the system integrated system, which facilitate the needs regional development and budget planning divisions, regional financial managers and government's executives banyuwangi regency namely planning, budgeting and reporting information system simbal) that can accessed top inovasi pelayanan publik indonesia public service innovations indonesia rumah sehat lansiarumah sehat lansia jan merupakan salah satu unit pada kena snn pusat pelayanan kesehatan lanjut usia yogyakarta yang bernama asas pediatric center. rumah sakit lansia yang digagas oleh dr. promo ah) ban suseno, sp. pd, (k) ger ini didirikan dengan tujuan untuk menjadi model penanganan kesehatan pada masyarakat lanjut usia melalui model pendekatan menyeluruh danpublic service innovations indonesia senior citizen's healthy home health affairs office, yogyakarta city dr. kita yulia kisworini, kes service name health service address jl. kenari yogyakarta agak laten web address phone senior citizen's healthy home griya sehat lansia) unit center for senior citizen health care services yogyakarta, named asas pediatric center. senior citizen hospital, initiated dr. promo suseno, sp. pd, (k), was founded become the model for health service handling senior citizen. teams physicians and experts senior citizens care are involved provide holistik and evaluated handling. activities senior citizen's healthy home are providing solutions for senior citizen's problems the form health care, consultations, and socialization facilities. innovation takes place the promotional and preventive services through high accessibility for senior obtain health consultation service. the consultation service includes pediatric and nutrient service, weekly exercises and promotional kit such food health model, books and sport equipment. senior citizen's healthy home program expected benefit the society through: improvements senior citizen's knowledge and attitude towards health care, improvements senior citizen's participation group visits senior citizen's health center each regions, improvement terms senior citizen's more healthy and hygiene lifestyle, improving the senior citizen's participation fitness exercises, lowering the senior citizen's silent rate. running senior citizen's healthy home program, pediatric specialist physicians from ardhito hospital are assisted nurses and nutritionists. senior citizen's healthy home program run through several strategic stages, namely planning, implementation and evaluation. planning stage consists discussions organizational development aspect, coordination legal readiness aspect, and preparations infrastructures and human resources. implementation stage consists preparation personnel schedules, formations audience schedules, and preparations for venues, materials and other facilities. evaluation stage consists evaluation precision, effectiveness, and efficiency relations comfort, targets, funding, and improvement senior citizen s knowledge. because the program funded through yogyakarta city budget appropriation for umbul harjo regional health care center monitoring and supervision done yogyakarta city government and this case health affairs office. top inovasi pelayanan publik indonesia public service innovations indonesiatop inovasi pelayanan publik indonesia public service innovations indonesia provisions are not only the from funding but also normalize its function through yogyakarta regent's regulation the future, yogyakarta city government will build additional facility for senior citizen's healthy home such senior citizen's park and realizing yogyakarta city's integrated service unit for senior citizen health care. bureaucracy reform perspective, senior citizen's healthy home form improvements public service quality, especially the services for senior citizen, ideas for promotional and preventive services are expected replace the old fashioned creative and rehabilitation approach providing services for senior citizen. making these services free charge also does service quality improvement. eventually, through senior citizen s healthy home, expected that proliferation knowledge can take place with the senior citizen themselves the agents. top inovasi pelayanan publik indonesia public service innovations indonesia pelayanan akhir pekan weekend service" kantor pertanahan kota tangerang hisar nama layanan pelayanan pertanahan alamat jl. perintis kemerdekaan kav cikokol link website telp kantor pertanahan kota tangerang sebagai instansi pelayanan publik . berupaya terus menerus meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. pengembangan produk layanan yang berorientasi pada kepuasan pelanggan tidak dapat dihindari lagi. kantor tanganpublic service innovations indonesia weekend service local office land affairs tangerang city hisar service name land affairs service ? address. ' | jl. perintis kemerdekaan kav. cikokol web address land affairs office tangerang city public service provider has continuously striped improve its service the society. the development user satisfaction oriented services utmost necessity. land authority office tangerang city has operated parasit mobile land authority counter) and since has accelerated its services through one day service program. however, based our monitoring and evaluation, there are still difficulties and limitations accessing the information. publics urban areas are mostly workers formal sectors with daily routine that cause frequent traffic jams and long gugus for services, thus causing reluctances applying for land administration person. considering the situations above, land affairs service office tangerang city launched weekend service program. weekend service expected give larger access for the society applicants get transparent, speedy and qualified services land affairs and increase non tax income pnb). the stages for its operation are preparation the form internal meetings and coordination with other institution, socialization through banners and printed mass media, execution and evaluation. its execution stage that has been started since april head land affairs office has assigned the employee provide weekend service turns. the types services are certification land ownership rights for rumah sangat sederhana very modest house rss) and rumah sederhana modest house rs): certificate scrutiny: certificate blockade: land registration certificate surat keterangan pendaftaran tanah skt) and 5s) eradication mortgage notes land certificate. funding for this program comes from non tax government revenue the budget implementation list pnb dipa) land affair office's budget. top inovasi pelayanan publik indonesia public service innovations indonesiaj mendongkrak citra positif perpustakaan dan pustakawan dimasyarakat hanya dapat dilakukan dengan pendekatan program peningkatan kualitas layanan derita perpustakaan dengan menerapkan layanan perpustakaan berbasis teknologi informasi (otomasi perpustakaan) berangkat dari pemikiran tersebut badan perpustakaan prov. kaltim pada berinisiatifpublic service innovationspublic service innovations indonesia information technology based library service library agency east kalimantan provincial government dra. hj. sri suami retno, service name library service address jl. ir. juanda samarinda web address phone creating positive image library and librarians can only done improving services through adaptation information technology. with that mind, library agency east kalimantan provincial government initiated transition programs from manual automated library system. its main goal improve service quality through information technology approaches. identification, survey, planning and trials before fully implemented started its implementation. the implementation information technology based library service focused several modules: circulation service, member registration, collection tracking system, library utilization data reports, independent service and online service. the difference between this initiative and other similar programs lies its annual module development that takes into account the demands and needs the society thus making this program applicable through times. the impact felt society faster and easier access library services because collection's tracking, member registrations, borrowing renewal, book orders and book's borrowing data access are all done online. this initiative easily applicable for other library because resources such data center, human resources, and cooperation networks are widely available and library agency east kalimantan provincial government shares its software freely. top inovasi pelayanan publik indonesia public service innovations indonesia rapordinas pendidikan mean kota surabaya dalam kompetisi inovasi pare agak pada pelayanan publik ini mencetuskan ide nga yang muncul dari permasalahan bahwa implementasi kurikulum dengan format penulisan rapor yang tee menjadi lebih kompleks naemanagang karena harus menyiratkan ta,inipublic service innovations indonesia online school report local office national education surabaya city government dr. ikhsan, psi, service name educational service 'o ' ' | address ' | jl. jair wonokromo354 surabaya ' | web address education affairs office surabaya city government public service innovation competition initiated idea that arise from the difficulties since the implementation educational curriculum that required schools reflect student's ability numeric and verbal description school reports thus tuning into complicated endeavor. online school report the answer that challenge. online school report can facilitate parents monitoring their children s academic achievements because reduces space and time barriers. can also become solution for some the most frequent problems such missing, damaged burned report book. more efficient because online school reports are accessible anywhere anytime. public's satisfaction and awareness engage learning and applying new technologies are two intangible implication this initiative. clears the path for realizing surabaya cyber city and provides better information access for the member the public. head education affairs office initiator commissioned the acceleration for the implementation online school report and schools have volunteers use the applications for its usefulness. there are strategies the implementation online school report program. planning stage, education affairs office includes the program its budget and action plan, designing service quality improvements, developing the system based the existing policies and regulation, testing and implementing the program, and finally documenting the process and specializing the program schools and general public. top inovasi pelayanan publik indonesia public service innovations indonesiampublic service innovations indonesia organization development for this method done three levels. policy level, representatives from society will invited give their inputs, mayor's regulation issued, and emphasized decree signed head education affairs office. then the second level principals and supervisor provide training and assistance. the third level implementation education affairs office. develop the application, education affairs office use number universities lecturer and information technology practitioner for their expertise and experiences. this system not specifically funded except for its socialization. ensure its continuity include the method mayor regulation and head education affairs office, ensure its further development with more features become available for assisting teacher the public accessing the application more easily, and making more resources available for its design, development, monitoring, and evaluation. online school report surabaya the first indonesia and ministry education affairs has planned its adoption various regional governments case the implementation school curriculum for teachers and the public. online school report initiative expected bring changes bureaucracy reform's perspective. the perspective changes will serve input bringing changes organizational re arrangement, apparatus human resources administration, executive administration, accountability, public service quality improvements and changes mind set and culture set. top inovasi pelayanan publik indonesia public service innovationspemerintah kota kerana anna keren surabaya sejak tahun maa telah menerapkan sistem arms government resources management system) atau sistem informasi ter manajemen sumber daya prota pemerintahan dalam hal pena asa pengelolaan keuangan daerah yang terintegrasilpublic service innovations indonesia government resources management system program development division surabaya city government drs. detik irianto service name corruption prevention service address jl. jimerto lt. surabaya web area phone since surabaya city government has implemented government resources management system arms) its financial administration that integrated upstream and downstream the context spending. arms comprises budgeting, project planning, procurement, delivery for contract administration and project payment, controlling and performance. arms formalized surabaya mayor's regulation concerning technical guidelines for budget execution direct spending and goods and service procurement revised surabaya mayor's regulation surabaya mayor's regulation concerning technical guidelines for performance incentive and direct spending revised surabaya mayor's regulation and has been implemented all regional apparatus task units skpd). arms accessible anywhere and anytime through the internet. was built and has been implemented since the system has been continuously developed improve functionality and adjust its concordance with new legal products realize the integrity and transparency public finance administrsistem informasi pro poor pro pohon jaran jabar adalah sebuah sistem bag pengelolaan data rumah tangga is! sasaran yang bersumber dari data pls yang dikemas sedemikian rupa sehingga . menghasilkan informasi tua untuk membantu pengambil kebijakan dalam menentukan pat program program pengentasan setara .| kemiskinan. pandangan ime barapublic service innovations indonesia pro poor information system regional development planning agency west java provincial government ir. suke septian maulana service name corruption prevention service ' ' ' ' | address jl. jimerto lt. surabaya web dares phone pro poor data management system regarding target household taken from data collection social protection program pendataan program perlindungan sosial pls) which presented user friendly information packages assist decision making process poverty allegation. working principles: target household identity and coordinate surveying using geo spatial information technology. automatically measures the distance and generates shortest route target household from pro poor the flag pole west java governor office jl. diponegoro bandung and from reference points agencies and cities west java. display target household identity with its family through photograph and data tabulation. determine suitable intervention program activity project alleviate the family from poverhope that this book can become inspiration for better concepts, ideas and creativities from government apparatus local and central government advancing the public services indonesia. minister for administrative and bureaucracy reform azwar abubakar top inovasi pelayanan publik indonesia public service innovations indonesia one stop service for poverty management sragen regency integrated service unit for poverty management untuk) sragen regency suryadi, skm. kes. poverty management service name address jl. raya sukawati sragen57211 web address integrated service unit for poverty management untuk) sragen regency public service unit serve and channel charities poor people sragen regency through one stop service. untuk the latest public service from sragen regency and the only one indonesia. before untuk, various task units based their own job description handle poverty management independently. this had sally caused longer bureaucracy with high consumption time, energy and cost. the society had difficulties accessing the procedures for those different programs and that made difficult for underprivileged society get proper supports. poverty management had also been showed down the fact that task units have different databases with central bureau statistic. the respond sragen regent agus fatchurahman, sh, commissioned the amplification services given underprivileged society. handling and allegation poverty integrated one representative and professional unit called integrated service unit for poverty management. was inspired the success integrated one stop service for licensing initiated licensing and investment agency sragen regency. its task, the unit equipped with information system management, kantata application and surya application. untuk open for public scrutiny through http untuk.sragenkab.go.id, that allows access for the public information the types service provided including its requirements and procedures, downloadable forms, news and announcements untuk's activities and other information regarding poverty allegation. its operation, sragen regency annual budget, well from provincial and national budget, funds untuk. for certain projects, untuk obtains financial supports from private institutions such corporate forum for community development and society's prosperity partner. bring its services closer the society, untuk has sub units that are stationed districts) kantor pertanahan kabupaten karanganyar gunawan, sh, mkn nama layanan pelayanan pertanahan alamat jl. lawu karanganyar link website telp berawal dari keluhan masyarakat tentang sulitnya untuk memperoleh informasi pertanahan secara cepat, akurat, dan transparan. hal ini karena beberapa hal, yaitu (a) belum tersedianya peta peta berwujud digital, (b) belum dilaksanakannya komputerisasi kantor pertanahan,sehingga database spasial masih terpisah dengan database abang tekstual,fc) pemerintah kabupaten karanganyar belum mempunyai database spasial mengenai potensi wilayah yang ie . society members service) land affairs office karanganyar regency gunawan, sh, mkn service name land affairs service address jl. lawu karanganyar web address phone o27t hdc0ta the past, the publics were complaining how difficult was obtain information land affairs. was caused among others, (a) digital maps were not available, (b) spatial and textual database were separated due the fact that land affairs offices were not yet computerized, (c) karanganyar regency government had not yet obtained digital spatial database its integrated area s potential. october the pavilion (pendopo) karanganyar regent's home, layangan, geo kkp geo computerization land affairs) based service land affairs was formalized head national land affairs agency who was accompanied head regional office land affairs agency central java province. august head national land affairs agency inaugurated the first two layang mas counters adi suharto airport and lor inn hotel. that occasion, head the agency express hope that layang mas karanganyar regency will serve inspiration for other cities and agencies indonesia. there have been layang mas counters installed places namely adi suharto airport, lor inn hotel, karanganyar regency government's secretariat, land affairs agency office, karanganyar house representative, regent's home, karanganyar planning agency office and integrated licensing service agency's office. with digital maps layang mas counters simply come those locations, the public can access fast and accurate information land affair. aside from that, integrated spatial database land and area potentials are also available for public use. investors are also benefits from layang mas because they can adjust their investment plans with karanganyar regency's area planning along with its land values, areas and its current usage. layang mas therefore implementation bureaucracy reform the form information transparency public services. top inovasi pelayanan publik indonesia public service innovations indonesiang tradisional adalah kumuh, becek, bau, gelap, tidak nyaman dan "ce tidak aman untuk berbelanja. mengubah pandangan tersebut ke. menjadi tempat berbelanja yang nyaman, rekreatif tentu tidak mudah seperti membalikan telapak tangan. untuk itu,mmmbelanja berhadiahpublic service innovations indonesia participating management market administration yogyakarta city market administration office yogyakarta city government drs. maryustion tenang, service name traditional market service address jl. jaringan yogyakarta web address ban eni the public perceived traditional markets humid, dark, smell and uncomfortable place for shopping. challenge provide traditional markets that are, that public's perception can changed. so, funding and time needed and even then, acceptable result not guarantee. after improving its physical appearance, more efforts, occupants's (seller's) hospitality for example, are still needed attract visitor. market administration office yogyakarta city place traders the subject designing, operation and funding physical improvements kiosk and tends. market administration office's and other party's role directing the management very important and this what's called participating management market administration yogyakarta city. their competition with modern markets, traditional markets were considered losing. market administration office encouraged the merchants traditional markets develop promotional efforts initially the form joining market promotions modern stores and after mastering the techniques, develop their own. government encouragement stimulated merchant's initiatives, which were timing out effective. make market's promotion spectacular and worthy public's visit, the merchants held traditional market parade participated all traditional markets yogyakarta. the parade started beringharjo market marched performance stand city hall, exhibited art performances and gunungan pasar cart (rayakan) that contained vegetables, fruits, seats and garment contributed the merchants from traditional marketkapten situmorang, s.h. nama layanan pelayanan pertanahan alamat jl. pemuda pemalang link website(mh hak atas tanah yang menjadi sumber hidup dan kehidupannya secarammm tanah sebagai agunan bank. terhadap pemerintah dalam hal ini pemerintah pusat dan pemerintah land affairs office pemalang regency kapten situmorang, s.h. service name land affairs service address jl. pemuda pemalang web dares public services land affairs touches all society, government and business. for the common public, the service ensures the certainty their land ownership rights. business community needs the government regulate land transactions and ownership due for example its function collateral various loan schemes from banks. for the government, regulations for business transaction over land and land ownership are important source fund, such land and building transfer excisa bpt) and income tax ph). considering those facts, initiated intan inovasi pertanahan land affairs innovation) that comprises text message center, land value koning which when interacting with text message center generates lowest and highest land values certain village pemalang regency, geo computerization land affairs, and thematic maps. internet based services for land related requirements and terms are accessible world wide, intan pemalang operated system dinas kesehatan kota cimahi drg. hj. pratiwi, kesnaapara bacaan nee berada informasi puskesmas versi simpul v1). dengan bnn adanya simpul membantu mendapatkan kat see manis data dengan cepat, tepat dan akurat serta dapat nee membantu pimpinan dalam mengambil kebijakan dan perencanaan yang berbasis bukti (evidence based) health affairs office cimahi city drg. hj. pratiwi, kes service name health service address jl. rd. demang harjakusumah gd. lt. cihanjuan, cimahi web address phone cimahi city was founded and consists district and municipalities. fulfill public's demand health services, cimahi city had community health centers and increased centers manual registration took minutes per patient for average patients every day. registration method should therefore changed improve services. that, cimahi city government initiated community health center information system version simpul simpul allows data acquired faster and more accurate and assist leaders producing evidence based planning and policy making. simpul shorten registration time minutes, gives dispensations for poor families, allows faster and more accurate reports patients bilmens and minimize the possibility for duplication medical data. its implementation, simpul leaves big room for developments and improvements that are line with data management needs and generates faster and more accurate information made available for the general public. consequence, simpul was developed web based programming method. this continuous development expected increase the quality the services, fulfill public's satisfaction and ensure the more effective and efficient resource consumptionmacan pinrang link website telp data tahun menunjukkan bahwa prosentase angka kematian bayi meninggal rsu lasinrang ala kabupaten pinrangyangdisebabkan oleh berat badan lahir rendah bbl)upaya menurunkan angka kematian neonatus. aapublic service innovations indonesia daftar isi kata pengantar deputi bidang pelayanan publik sambutan direktur program transformasi sambutan men para viii daftar isi xi,balai besar inseminasi buatanbalai karantina ikan dan pengendalian mutu kelas semarang top inovasi pelayanan publik indonesia public service innovations indonesia perinatology service unit reduce newborn mortality pinrang regency lasinrang public hospital, pinrang drg. hj. siti hannah syam, mars service name heath care services address jl. macan pinrang web address phone low birth weight and asphyxia accounted for and infant mortality respectively. this motivated lasinrang public hospital install the perinatalogy service unit order reduce newborn mortality rate. perinatalogy service unit provides special room for newborn days age, competent human resources and adequate facilities. the presence perinatology service unit has proven reduce newborn mortality rate from deliveries) deliveries) mortalitas due low birth weight and asphyxia have been reduced from and from respectively. top inovasi pelayanan publik indonesia public service innovations indonesiaalamat ged. juanda ii, lantai s.d. jl. wahidin jakarta pusat link website telp era reformasi yang dimulai sejak . tahun telah memberi ruang gerak bagi lembaga lembaga negara, tidak bagi pemerintah dalam bidang keuangan negara sejak tahun juga telah memulai program reformasi birokrasi ini melalui (tiga) pilar penting pembenahan, yaitu penataan organisasi, penyempurnaan proses bisnis serta:public service innovations indonesia whistleblowing system, ministry finance inspektorat general ministry finance sony logo service name corruption prevention ' ' ' ' | sela juanda building ii, level jl. wahidin central jakarta web address reform era, which has started since has given more space for improvements and for conducting bureaucracy reforms many government institutions, not excluding ministry finance. major parties managing indonesia's financial resources since has started bureaucracy reform programs through pillars: organizational restructuring, business process improvement and human resource development. among various bureaucracy reform programs, the quality improvements public services all first echelons become major objectives allow changes bureaucracy can felt directly the society. costume's perspective measure for the success services. those series changes include public's need identification, improvement business process and human resources empowerment. whistleblowing system public report service through whistleblowing (computer application). adopts the system implemented kpk corruption eradication commission) with various adjustments make compatible ministry finance's need. public reports system whistleblowing application developed from the existing systems through mail, telephone, text message facsimile. it's web based service and can accessed through evaluations after its launch show betterment ministry finance's performance and function managing state finance. whistleblowing application has least served deterjen from corruption because state apparatus are made aware that their conducts are scrutinized and portable all members the public. top inovasi pelayanan publik indonesia public service innovations indonesiatan nga jaminan didunia, pengertian didunia adalah pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas .emenjak diberlakukannya peraturan menteri keuangan nomor pmk. tentang pendaftaran jaminan didunia, makapublic service innovations indonesia online fiduciary assurance registration system directorate general administration general law affairs ministry law and human rights dr. air amin daud, dfm service name administration service address jl. h.r. rasa said kav. web address phone according article law concerning fiduciary assurance, fiduciary the transfer ownership rights certain object the basis trust under condition that the object which rights being transferred still under the authority the owner. since the implementation ministry finance regulation pmk. concerning fiduciary assurance registration, the number applications for fiduciary registration fiduciary registration office all ministry law and human rights regional office has increased significantly. response such increase, applications per day, directorate general administration general law affairs ministry law and human rights initiated the implementation information technology the form online fiduciary service. online fiduciary service provides various advantages: allows simpler registration, low cost fee, limitation for the number applicant for each day, services. operated fast and accurate way and free from illegal fee charges. increases registration rate, increase nation's non taxation income and turns fiduciary into more promising alternative method for fund collateral. top inovasi pelayanan publik indonesia public service innovations indonesiajajaran dprd dinas pendapatan dan pengelolaan uan keuangan daerah) kota dannalihan pannsinlaan per dari pem cilegon dengan motto tgadlinadn hanscakaes kiri kerabat delta bahasa dat kepuasan anda adalah aga meminta) note :yon sek yer tsi kebahagiaan kami" telah nee berhasil menerima predikat juara citra pelayanan prima tingkat provinsi banten. dprd telah mengembangkan dan mengoperasionalkan sistem teknologi informasi yang terpadu telah diakomodirtpublic service innovations indonesia innovation administration local taxation income and finance administration office cilegon city maman maulid, sh, service name public service administration peseaabaa komp. sukmanajaya mandiri kav. jl. ahmad yani cilegon banten fe. web address phone income and finance administration office dprd) cilegon city with motto kepuasan and adalah kebahagiaan kami your satisfaction our happiness) was the winner excellent service image provincial level. dprd cilegon city has developed and operated integrated information technology system that accommodate simbad sistem informasi manajemen pajak daerah local taxation management information system), sim bpt sistem informasi manajemen bea perolehan hak atas tanah dan bangunan management information system land and building transfer excisa), and sms gateway. improvement management's quality encouraged through the implementation iso and iso for management information system property tax, online payment system for property, tax obligation information system, and income monitoring system for property taxation. the whole innovation information technology based system created support the public service function dprd cilegon city the implementation e government taxation. also expected support central government the implementation authority transfer local governmentsnama layanan pelayanan jasa publik alamat jl. jimerto lantai surabaya link website telp psw. pelayanan publik pep apa, . merupakan bagian penting dalam menentukan daya tarik tas mena suatu daerah untuk menjadi tujuan investasi. baik menjadi syarat sea utama terciptanya iklim . investasi berbagai sektor, memahami pentingnya pelayanan mm. communication and informatics office surabaya city ir. antik sugiarto, service name information and complaints management service ' | address jl. liberty25 lt. surabaya web address pesan public service administration region determines its attractiveness for investment, good public service has become precondition for creating conducive investment atmosphere various sector. for that reason, surabaya city government through mayor ir. tri rismaharini mt, march launched online licensing service program named surabaya single window ssw). ssw system that facilitate the unified presentation data and information, unified and synchronized processing data and information and decision making regarding the tasks and functions each city apparatus task unit skpd) the field licensing and non licensing administration. ssw breakthrough licensing services, and facilitate the society, both indonesian citizen and foreigner invest surabaya. top inovasi pelayanan publik indonesia public service innovations indonesianara layanan pelayanan penanganan pengaduan alamat jl. h.r. rasa said kav. kuningan jakarta selatan link website telp strategi dan penerapan tan klinik serta pembukaan gerai pengaduan masyarakat merupakan inovasi dari pimpinan ombudsman untuk mendekatkan pelayanannya kepada masyarakat. pelaksanaan kegiatan klinik dan gerai pengaduan hii masyarakat serta mobil keliling dilaksanakan oleh asisten yang menangani pengaduanpublic service innovation indonews sana table contents foreword deputy for public service affairs acknowledgment program director transformasi vii acknowledgment minister government apparatus empowerment and bureaucracy reform table contents xiii internal performance audit service standard and procedure, ministry for social affairs online information system for public information request service silakan), ministry agriculture learning house, ministry education and culture the capacity building apparatus performance through performance application, banda aceh city upstream downstream control formats aceh provincial government ratification control program, commission for corruption eradication kpk) service innovation corruption prevention, yogyakarta city hospital class less hospitalization for patients from poor family wates government hospital, kulonprogo regency online license package services, sidoarjo regency supporting conducive business atmosphere through one stop integrated license service barru regency, south sulawesi development smart park yogyakarta city increasing the quality one stop service for stigmatized group, gianyar regency official travels administration system, nunukan regency corruption eradication commission whistleblower's system, kpk district integrated administration penyelenggaraan pelayanan administrasi terpadu paten) districts, sumenep city public emergency call service, central sulawesi the realization corruption free area weighing bridge east java free school bus service, west pakpak regency cattle sexing with frozen cement, malang regency, fish quarantine and quality control semarang top inovasi pelayanan publik indonesia public service innovations indonesia public report counter gerai pengaduan masyarakat) secretariat general ombudsman indonesia animaharsi service name report handling service address jl. h.r. rasa said kuningan south jakarta web address phone the implementation public report counter and clinic innovation ombudsman republik indonesia executives bring its service closer the society. ombudsman ri's assistants, who specialized public report handling which includes accepting reports and complaints, motivation and exploring the problems regarding public services indonesia order find its solution, operate it. central ombudsman has implemented this method operating public report clinic mall and west kalimantan representative ombudsman adopted with certain adjustment the needs and characteristics the region, public report counters, nine totals, have been operated agencies west kalimantan and cities are using mobil keliling mobile services) bring the services closer the society with practice approach. this year other ombudsman representatives other provinces follow the initiative. law and regulation encourage the government issue president's regulation concerning compensation for faulty public services. organization restructuring organization restructuring public service very important because needs be: more responsive i.e. change itself response changes public's need: more transparent term methods, cost and time consumed, and more accountable. top inovasi pelayanan publik indonesia public service innovations indonesia.public service innovations indonesia human resource restructuring bureaucracy reforms increase public's awareness the importance non discriminatory services that upholds service user's solemnity. work restructuring serving the public, ombudsman encourages efforts realize and effective service system setting ps. accountability improvement accountability information disclosure regarding institution's activity and financial performance the stakeholders. control improvement increase its service quality, ombudsman has set public service standard standar pelayanan publik) that contains service resolution. certain penalty will imposed ombudsman ri, its operation fails meet the service resolution. improvement public service quality bringing its service closer the society through practice programs such public report clinic, mobil keliling, and public report counter does ombudsman ri's quality improvement. changing mindset and culture ombudsman changes mindset and culture following the principles kalau bisa dipercepat, kenapa harus diperlambat can done fast, why doing slow). top inovasi pelayanan publik indonesia public service innovations indonesia sispedap: layanan online data kepegawaian biro kepegawaian dan organisasi bpkkasi mendukung pencapaian tujuan organisasi. salah satu permasalahan yang dihadapi dalam pengelolaan sdm bpk adalah pengelolaanpublic service innovations indonesia sispedap: online human resources data service bureau human resources and organization bpk ratna anti ekawati personnel data service jalan pramuka jakarta websiteink the evolving roles bpk financial and development supervisor agency) government internal auditor, has risen demands, well challenges, conduct the human resource management optimization order achieve the organizational goals. one the problems such management the huge number employees data scattered all over the country. the visible effort done bpk was develop the satisfactory information system. the system name human resources data management system sispedap). before the system was initiated, bpk practiced what so called drp system personnel historical data). drp was stand alone system residing each task unit and was not linked (online) human resource bureau bpk central office. each task unit updated and kept the data their own unit server. every three months, the data have reconciled with the bpk central office data sending hard copies. this method was then considered not efficient since the data not executable all the time. overcome such obstacle, bpk developed the sispedap, which web based system, linking all regional and central personnel data using internet connection. the system has based all personnel updating their data real time environment. bpk has been able manage and utilize the data every time required, both for internal and external use, swift and stress free. top inovasi pelayanan publik indonesia public service innovations indonesiabentuk bantuan sekolah dalam membantu guru dan pegawai dalam bentuk pemberian kredit serta memberikanpublic service innovations indonesia school mini bank: banking public service learning tools state vocational high school pinrang drs. saksi condong, si. websteri school mini bank bms) type business held school production unit specializing saving and loan. state vocational high school smk) pinrang has already run this kind business. the business was first established form school assistance for teachers and employees giving away loans and provides place for students where they can save their money. the students might also learn the real condition financial institution and public service practice. however, the next development phase, bms also provides credits and loans outsiders still applying the abilities evaluation. bms was founded with initial capital idr the bank provided two services, saving service and loan service. one the appealing features saving service was the interest rate, which was higher than the common rate given national private banks that time, beside the feature monthly administration fee. loan service, the other hand, set maximum month installment for the amount idr for greater amount loan, creditors must submit collateral the form vehicle registration land certificate. bms expected bring benefits all school community and societies the school environment. bms also eases the students teachers, the matter time efficiency, they want save their money apply for loan. bms indeed applies the government program let's save! and most importantly, bms help familiaris the school community with financial public service practice. there were two stages the process bms establishment, namely planning stage (including initial talks establishment with the principal, operational mechanism planning, initial capital gathering, and socialization school community and residents the school surroundings) and implementing stage (including organizers formatting:, and initial operation). top inovasi pelayanan publik indonesia public service innovations indonesia: memiliki jiwa kewirausahaan,public service innovations indonesia its daily routine, individuals who have skill and competence terms entrepreneurship, financial issues, well business and management run bms smkn pinrang. those individuals also have managerial skill: passes the entrepreneurship skill, are youthful and responsible, and have great communication skill. school internal auditor holds monitoring and evaluation twice year. the manager complies the bank accountability report the end the year submitted the principal. one the success indicators bms the profit gained from the business, which then used extra income fund school operational costs. this success story bms expected exemplary for other schools introducing and implementing public service practice the environment. top inovasi pelayanan publik indonesia public service innovations indonesia kesehatan dan merupakan salah satu mata snp rantai penularan penyakit apabila terjadi ketidak keseimbangan atau penurunan ph, kualitas lingkungan. berkaitan dengan hal tersebut berdasarkan penelitian pit tai ditemukan bahwa derajat kesehatan masayarakat dipengaruhi oleh faktor yakni lingkungan perilaku pelayanan kesehatan dan keturunan hendrik bloom maha meme mona bae kan sada pak sabina gemilang, gerakan masyarakat bea rena ian lan pes mencintai lingkungan adalah nan bentuk kegiatan inovasi puskesmas sma ara kertasari kecamatan banyuwangi, kanya cor suatu benaman kabupaten banyuwangi, sebagai sea pakaian ennaann upaya meningkatkan peran dan fungsi nasi ana, balai besar inseminasi buatan,kota surabayamatera selatantop inovasi pelayanan publik indonesia public service innovations indonesia regional technical functional unit utd) public health center phc) kertasari banyuwangi regency dr. widi lestariono environmental health one the major factors that may affect your health and also one the chains disease transmission case imbalan environmental degradation. researches found that the degree public health influenced four factors, including the environment behavior health care y46) and genes (5y2). hendrik bloom) gemilang environmental friendly society initiative) form innovation phc kertasari, banyuwangi district, banyuwangi regency, efforts increase the role and function health centers the development the entire community managing the physical and biological environment healthy manner order achieve optimal degree public health. active participation the entire community very important the implementation the program, including individuals, community groups, and government institutions, well private organizations. they are all united raise understanding, mobilizing public awareness protect and love the environment and improve environmental quality. health centers function driver health oriented development and community empowerment centers can maximized and produces optimal outputs and outcomes. gemilang activities are elaborated pillars namely healthy latine access, open waste management, water management, household waste management, and healthy household management (including healthy house and pubs (healthy and hygiene behavior))nama layanan pelayanan pendidikan alamat jl. raya punggulrejo engel link website telp emang pendidikan merupakan suatu sistem pada nana! lembaga pendidikan yang utuh yang terdiri dari una komponen komponen atau sub sistem yang laik saling berhubungan, saling terkait dan saling (3g mempengaruhi antara satu dengan yang lainnya aa dalam mencapai tujuan pendidikan. komponen atau sub sistem pendidikan meliputi kurikulum jd! dan pembelajaran, organisasi dan kelembagaan, at, manajemen dan administrasi, ketenagaan, siswa, ta. an, pembiayaan, sarana dan prasarana, peran serta masyarakat dan iklim budaya sekolah. put tni ant magpublic service innovations indonesia learning process quality improvement implementing indahnya peduli strategy state secondary school smp negeri) engel tuban regency state secondary school smp negeri) engel tuban regency kimono, pd., pd. websteline ena education system which the whole institutions consisting the components sub systems are interconnected, interrelated and interplay with each other achieving grand designed goals. components sub systems cover the learning and curriculum, institution and organization, management and administration, workforce, students, financing, infrastructure, community participation and school culture environment. the success the curriculum and the learning process will link between the element component sub system whole. educational institutions will able stand upright when components sub systems education exist and run well. customer satisfaction the main goal for the school education provider organization that provides services. accordingly, improving the quality education providers covering the human resources hr), information, procedures requirements, financing, infrastructure and post education services expected sense everyone, which the secondary level education provision part the customer needs, which are students, parents, higher educational institution, government, business, and society general. schools educational institutions are required meet customer satisfaction. effort fulfill customer satisfaction, schools are required involve all components the school, hold self evaluation and measurement the progress educational institutions under its management, enhance improve the quality education fully concerning all components subsistem, and improve the quality education continuously adjust the demands the changing era and meet exceed the expectations, desires and needs their customers. thus, school holding the vision and mission environment friendly, state secondary school smp negeri) engel, tuban, committed improving the quality the environment based learning implementing the indahnya peduli beauty caring" strategy improving the quality service its customers (students and parents guardians). top inovasi pelayanan publik indonesia public service innovations indonesia e library untuk peningkatan pelayanan publik smp negeri kudus oky sudarto, pd, nama layanan pelayanan perpustakaan alamat jl. sunan muria kudus link website telp union smp kudus sebagai sekolah ah:| informasi perpus akan akademik,tenaga pan stain dua nan pendidikan maupun siswanya. seakan stain kudus naya mine keberhasilannya dalam bidang aan nda hum sutanto kelembagaan pada tahun ara dan yaitu sebagai juara perpustakaan tingkat provinsi, x juara lomba juara pengelola lingkungan apa tingkat provinsi penghargaan baapublic service innovations indonesia library for public service improvement state secondary school smp negeri) kudus oky sudarto, pd., pd. jalan sunan muria kudus wamietame tan state secondary school smp negeri) kudus recognized the best school the areas service, facilities, academics, educational workforce, well the students. the school managed achieve its triumph and the champion school library competition provincial level and, the champion school environmental management competition provincial level, and the holder adiwiyata mandiri national award. state secondary school smp negeri) kudus library serves membership students with simultaneous service time books borrowing and return less than minute. undoubtedly, this kind service boosts the school's empowerment the digitally equipped educational institution. one featured serviced the library that students are able access the books from everywhere the school environment, including from the: library reading room library media room library reference room library social science room top inovasi pelayanan publik indonesia public service innovations indonesia layanan gerai samgat dinas pendapatan daerah provinsi kalimantan barat tarumi manurung, se,dinas pendapatan daerah provinsi kalbar, kepala pt. jasa raharja persero) cabang kalbar dan direktur utama pt. bank pembangunan daerah kalbar nomor mou dilantai, nomor thn nomor p a sp nomor dir pks pem tentang pelaksanaan layanan geraipublic service innovations indonesia one stop integrated administration system sistem administrasi manunggal satu atap samgat) outlets service office local revenue west kalimantan province tarumi manurung, s.e., m.m. websielink since the issuance joint decree director traffic police department west kalimantan province, head west kalimantan provincial revenue office, head pt. jasa raharja persero) west kalimantan branch, and president director pt. west kalimantan regional development bank mou dilantai: year p a sp direct pem the implementation samgat outlets service west kalimantan, dated february until the present time, samgat outlets service are opened locations. out those numbers, locations are presently active. the active locations samgat outlets service cover the following: outlet siantan outlet sakura outlet dahlia outlet menebang outlet kemuning outlet sanggau led outlet seruni outlet belitang outlet mawar outlet nanga taman outlet raya dalam outlet sepauk outlet parit baru outlet sekitar outlet pandai outlet badan outlet balai berkuah outlet silat hilir outlet tayan outlet pahaman outlet sosok outlet karangan outlet book outlet mandor outlet beliau outlet kota baru top inovasi pelayanan publik indonesia public service innovations indonesia try outara nas aa: didik menghadapi ujian nasional un) mulai dari jenjang hingga fasa aa uv sma, diperlukan banyak rara macau pengayaan soal dan 2g. latihan sesuai denganpublic service innovations indonesia online try out office national education surabaya city dr. ikhsan, psi., m.m. jalan jair wonokromo surabaya wetatetank nas preparation for the national examination un) ranging from primary high school level takes lot materials enrichment and exercises accordance with the test model initiated the head local office national education. thus, school needs various model test problem set for students that can accessed easily without the burden the cost, that they can carry out the regular and intensive practice obtain maximum results. the initiative can described follows: online try out system, which can enrich the students with numerous exercises, underprivileged students who are not able join any private study liaison service can access the try out practice without having ponder any fees which will rise, students can access various and enormous numbers test problem set, data can used school's reference evaluate students potentials and weaknesses: effectiveness and efficiency, which means the flexibility for students conduct the practice online offline (by printing out the problem set). the real impact this method are the improvement students independence learning, the students familiaris positive internet usage, and optimal preparation for the students approaching the national examination reduce any stressful and nervous condition. the strategies used implement those elaborations are carried out follows: inserting the method development activity into the budget plan surabaya city's local office national education: designing the methods public service quality improvement based the regulations and educational workforce element, gathering all subjects teacher forum mgm) formulae the proper test problems based the national examination framework, top inovasi pelayanan publik indonesia public service innovations indonesia , centre artificial inclination, malang, padang pariaman regency online public servant recruitment test, ministry industry abuse report management with victim's perspective, ministry for women empowerment and children protection agricultural tradition festival bandung regency innovation, promotion and product merchandising, badung regency media village community based information proliferation, west nusa tenggara idr sheet compensation for lost documents,, tanah bumbu regency musrenbang, surabaya city empowerment breast feeding support group asi) batara village karawang community health center, pangkep regencyscience and technology diffusion gallery, south sumatera government media center, surabaya city transparency regional budget administration, banyuwangi regency senior citizen's healthy home, yogyakarta city weekend service, tangerang city information technology based library service, east kalimantan province online school report, surabaya city government resources management system, surabaya city pro poor information system, west java province one stop service for poverty management, sragen regency layang mas layanan anggota masyarakat society members service), karanganyar regency participating management market administration, yogyakarta city, pemalang regency top inovasi pelayanan publik indonesia public service innovations indonesia developing the appropriate system based the regulations and policies surabaya city's authorities: testing and implementing the application prior the launching, documenting all application and socialization activities conducted the school and society. organizing the development such methods done throughout society and supported the regulations issued the mayor and braces the decree head local office national education. ensure the sustainability this method, several things follow are conducted, including: the method included the decree head local office national education, terms the planning, system will continue developed that more features can used teachers and the community with easy access, resources are prepared, design, develop, monitor and evaluate the system, provide credible assurance the system passes. this initiative expected bring change the perspective bureaucrat reforms, which include: organizational restructuring, apparatus restructuring, management restructuring: accountability improvement: public services quality improvement: mind set and culture set change. top inovasi pelayanan publik indonesia public service innovationstelp sesuai dengan undang undang experience, expertise, excellencedan republik indonesia nomor tahun tentang kesehatan, kementerian hanan pa kesehatan membangun layananeternalopublic service innovations indonesia halo kempes contact center public communication center ministry public health drg. murti utami, m.p.h. service name complaint information service address gedung adhyatma room ministry finance jalan rasa said kav. blok jakarta website link phone accordance with the national act public information openness kip), national act public service, and national act health, ministry health established the service halo kempes halo kempes information service center and public complaints about health phone, sms, email, facsimile and mail. halo kempes media interaction between the ministry health and the community. halo kempes develop transformation contact center derived from ministry health's quick response center trc), which was built and the evolution the ministry health call center the contact center number (which was previously named trc), served phone media using traditional analog systems, which was limited simultaneous channels interact with public the same time. ministry health developed trc digital system (known isbn), which was able accommodate channels simultaneously. since the establishment halo kempes the capacity has increased concurrent phone interactions. previously, information services and public complaints will only served weekdays and office hours. halo kempes hour contact center services through the local stn number. local calling fee will charged ease the public request information and reports the field health complaints. halo kempes service also integrated with the centric application that assimilates variety existing public service channels (hotline, sms, email, letter and fax)ndidikan alamat jin. raya end. sudirman pintu gedung kemendikbud, senayan jakarta link website telp bidikmisi adalah program dada bantuan biaya pendidikan ke yang diberikan pemerintah melalui direktorat jenderal menggapai pendidikan tinggi ditjen asa dikti) kementerian pendidikan memutus rantai dan kebudayaan mulai tahun kepada mahasiswa yang kemiskinan memiliki potensi akademik memadai dan kurang mampu bidikmisi secara ekonomi. mengapa manna mata jari hareahinan bidikmisi merupakan programpublic service innovations indonesia bidik misi ministry education and culture directorate learning and students affair dr. ir. ialah salah, m.s. education service address jalan raya end. sudirman gate building ministry education and culture, senayan, jakarta website link bidik misi tuition assistance program provided the government through the directorate general higher education ministry education and culture from the students who have the sufficient academic potentials and are economically disadvantages. bidik misi one program from weekday scheme minister education and culture, announced the bidikmisi assisted colleges are the higher education institutions under the authorities ministry education and culture and ministry religious affairs. freshmen receiving the assistance raised the numbers awardees from public universities, with additional funding from national amended budget. bidik misi continued add awardees from state universities under authorities ministry education and culture and program administered the ministry religious affairs. the program's mission revive hope for the underprivileged yet academically potential pursue their higher level education. top inovasi pelayanan publik indonesia public service innovations indonesinama layanan pelayanan informasi ketenagakerjaan alamat jl. pasarnya, peran, pribadi, sleman, yogyakarta, link website telp praktek inovasi pelayanan publik bidang ketenagakerjaan ini merupakan upaya stan pemerintah kabupaten sleman untuk melayani dan memfasilitasi kebutuhan masyarakat calon pencari kerjainformasi pasar kerja keliling marketing). petugas melakukan pelayanan dengan model ',:public service innovations indonesia marketing sleman, bring the employment service closer society office labor and social affair sleman regency drs. intro budiharjo, m.m. employment information service jalan parasnya, peran, pribadi, sleman, yogyakarta webstetink gta) k6rro this practice public service innovation the employment field effort from sleman regency efforts serve and facilitate the needs the job seeker candidates (students vocational school), general job seekers (graduate school college), and companies that require workers through system job market tour information services marketing). officers the program conduct the 'practice' service, using special car fleet approaching vocational school smk), special employment exchange bkk), employment training institute lpk), district offices, and the village halls. services provided include information services (labor market information, online job fair information, workforce training, apprenticeship, and entrepreneurship): job seekers registration service issuing the ak i job seeker card yellow card): and inter working services (recruitment and job placement). for the companies, officers conduct practice job information service job canvassing), micro workforce planning (job descriptions designing, job analysis and calculation human resource needs), and job counseling and guidance pbj). expected that the job seekers can get job short period, diminished the unemployment rate sleman regency promptly. besides, the program can accommodate the companies needs provide job information publicly put reliable workforce, while empowering local sleman regency residents. top inovasi pelayanan publik indonesia public service innovations indonesia internet kecamatan sehat gratis kecamatan taman kota madiun drs. edy djoko purnomo nama layanan pelayanan informasi alamat jl. taman praja link website telp internet sehat gratis an. merupakan layanan koneksi papa internet secara gratis yang diselenggarakan oleh pemerintah tingkat dat kecamatan dengan content yang terseleksi. kegiatan kemkomn internet sehat gratis ini untuk mendukung layanan mobil pusat administrasi kependudukan dan "nil layanan internet, guna mendorong pemanfaatan i74 teknologi informasi dan kaca mar, komunikasi dalam rangka ban.public service innovations indonesia district free healthy internet taman district madiun city drs. edy djoko purnomo information service jalan taman praja websteline tk, free healthy internet free internet connection service hosted the government the district level with the selected content. free healthy internet activity support the population administration services and promote the utilization information and communication technologies order improve the intelligence the citizens and the public welfare. this activity can run when regional leaders are committed improving public services. this initiative consists several stages: phase comprehensive analysis before carrying out this initiative, the government should conduct in depth study the social culture around the location, benefits improve public services, the cost and impact the surrounding community, s & phase implementation the government working closely with the private sectors that are competent their field, through procurement mechanism that has been set legislation. the implementation, the government obliged control and oversee all implementation despite their being sub contracted. phase evaluation governments are required evaluate the results the implementation these activities. should prominent benefits arise from the program order improve the quality public services, this endeavor ought resumed. top inovasi pelayanan publik indonesia public service innovations indonesiamoralitas dan kejujuran seakan barang naa mewah dalam era globalisasi yang penuh dengan tantangan dan persaingan dana tajam ini. peran smk yang dituntut rujukan menghasilkan manusia yang berjiwa wirausaha khususnya peserta didik, sekaligus memiliki kejujuran bukanlah hal ha yang ringan untuk diwujudkan. kendala bts dunia pendidikan dalam menyiapkan sdm yang berkualitas dan cukup kompleks, antara lain keterbatasan tenaga professional yang beriman, sumber dana, dan kebijakan kebijakan terpadu. olehdm) harus dikelola secara professional yang beriman dan terpadu agar dapat gene berperan membentuk peserta didik (siswa) menjadi asset bangsa, yaitu sdm yang memiliki keahlian professional,smkpuskesmas kecamatan lembangtop inovasi pelayanan publik indonesia public service innovations indonesia honesty canton state vocational high school smk negeri) lumajang winhatno hari surya websitelink morality and honesty seems the luxurians goods the present globalization era, filled with challenge and inclusive competitions. absolutely not easy task realize the role vocational high school produce entrepreneurial human resources, who also have eminent level honesty and integrity. some common obstacles include the lack faithful professional workforce, the limited source fund, and integrated policies. thus, vocational high school smk) major institutions developing human resources hr) should managed professional order form qualified students national assets, individuals who have professional skills, who are productive, independent, and religious, who also have entrepreneurial characters facing the rapid phase globalization. state vocational high school smk negeri) lumajang founded what so called honesty canton grow and develop the faithful and youthful characters the school environment, aiming for the creation religious professional young entrepreneurial leaders the future. top inovasi pelayanan publik indonesia public service innovations indonesia pelayanan administrasi terpadu gratis kantor camat perangkat kabupaten sambas drs. burhani soni, nama layanan pelayanan administrasi alamat jalan bawahi kec. perangkat link website telpjuni hingga sekarang yang direalisasikan dalam bentuk: memasang spanduk baliho depan pintu masuk pelayanan yang isinya memberikan pelayanan gratis untuk semua pelayanan perizinan dan non perizinan. memasang spanduk baliho yang isinya menerangkan alur dan persyaratan pengurusan perizinan. terhadap pelayanan surat yang dibutuhkan masyarakat selalu cap gratis. pelayanan pustaka pada front aan office, dan masyarakat menunggu depan front office tersebut hingga a.a lan mematapublic service innovations indonesia free integrated administration service office perangkat district sambas regency drs. burhani soni, m.m. websitelink office perangkat district has been providing free administration services for public since june the services include the following: installing banners billboards the office entrance forming public the free licensing and non licensing services: installing banner billboard describing the flow and requirements the services: inserting the free charge stamp all letter licenses issued: front office centered process that public are able see the process transparent: short completion time the administration process, all the above services are fully supported these tools and equipment: pact integrity perangkat district apparatus: special letter assignment from head district about the front desk officers, decree head perangkat district about bureaucracy reform task force establishment: decree head perangkat district about patent management force establishment: realization target imb and uug attribution, document verification form for imb and uug application, control form imb and uug issuance completion process. front office equipment include the following: warning seats television set reading books personal computer top inovasi pelayanan publik indonesia public service innovations indonesian npa mekar aanmeter monitoring oling permasalahan termasuk masalah perkotaan bala pelayanuntuk melakukan pengendalian terhadaper ono rae ena bemanakei maia meningkatkan pelayanan bagi masyarakat. suku dinas perizinan bangunan vanyganon tayang sejalan dengan perkembangan teknologi jakarta utara maka sudan perizinan bangunan kota admpublic service innovations indonesia online monitoring system for imb building construction license) service sub department building construction license north jakarta ir. bisbol amin, m.m. websitelink jakarta the capital the republic indonesia has grown from metropolitan megapolitan city importing the rise variety concerns including urban issues and building construction management. hence, the government dki jakarta province bears huge responsibility supervisi the increasing building construction operations. one element service the community terms building construction license imb) service, required always improve the quality the service, this matter, the effort conducted sub department building construction license north jakarta city (as task force local office construction control and supervisor dki jakarta province). line with technological developments, sub department building construction license north jakarta city has been participating implementing e government systems within the public service aspects, taking form online monitoring service system. such system has been evolving prominently keep tabs improving the service quality. through the program, expected that sub department building construction license north jakarta city such motivation stimulan other agencies, especially for those concerning community service. also the responsibility local office construction control and supervisor dki jakarta province participate implementing such based service system. thus, the entire unit local apparatus task force able support the existence swift, stress free, accurate, and professional ultimate service applying the integration system and data synchroniziin mn . nota #ja dang " . maesa sa, rin yana . rim aga di kal "ai ok. sns: jul mata.public service innovations indonesia vehicle tax information system local assets and financial affair agency p2w gorontalo huzairin rohan, ak. websiteline vehicle tax information system pamor) ops application used all samgat office gorontalo province facilitate the registration and payment vehicle tax. all data including vehicle master, time establishment, time payment, authorized endorses, vehicle type, well vehicle brands are all packed the ops application menus. the application also provides the feature vehicle ownership, allowing users input vehicle ownership data calculate the progressive tax rate implemented the letter establishment. addition, there also red tax calculation feature input the data related registered vehicles for government officials authorities. top inovasi pelayanan publik indonesia public service innovations indonesiaevaluasi secara berkala maupun dalam peningkatpublic service innovations indonesia it based sapi contact center development for radio station license and radio operator certification directorate human resource operation ministry communication and information rachmat udayana website ext. every service implementation, well known that not all parties were satisfied, expecting better and faster licensing service. directorate general sapi committed improve the service continuously. that end, all the criticism, suggestions, and complaints should professional managed with either continue make improvements refinement mechanism based the evaluation license service regular basis well the improvement facilities and infrastructure support licensing service. part the entity ministry communication and informatics, directorate general sapi takes part utilizing information and communication technology (ict) conduct such service. one the roles the implementation consultation and complaints handling mechanism for radio frequency users and certified radio operators, particularly those sent over through the contact center number using online trouble ticket system. the online trouble ticket system was first implemented which was also utilized the evaluation tools for directorate general sapi's call center, first activated the end the functionality the call center was even enhanced the implementation interactive application through web chat feature and fax gateway based complaint handling the faces were converted into email forms and were then forward each concerned unit task force. prior the contact center existence, public needs contacts the officials sapi center integrated service certain numbers where they will not find any assurance whether the various problems shall overcome short time. growing trend social media has also been concern for the contact center service, thus the social gateway feature was introduced, allowing users post comments, suggestions criticisms about the radio frequency spectrum licensing services and radio operator certification. all these words were delivered through social media facebook, twitter, etc.), captured the contact center and then addressed evaluated the officials for further improvement public services qualityinnata obs amil lela hiasan ebi daring #makanan ehb pos kesehatan wisata wkareoda eceran nilam kak vrokrusen arakawa, hak. major, pres, adrenal suakses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan khusus bagi pengunjung pantai barang. kegiatan yang dilakukan pos kesehatan adalahllii, cimahi city perinatology service unit reduce newborn mortality pinrang regency whistleblowing system, ministry finance online fiduciary assurance registration system, ministry law and human rights innovation administration local taxation, cilegon city surabaya single window, surabaya city public report counter gerai pengaduan masyarakat), ombudsman secretariat sispedap: online human resources data service, bureau human resources and bureaucracy, financial and development monitoring agency bpk) school mini bank: banking public service learning tools, pinrang regency, banyuwangi regency learning process quality improvement implementing the beauty awareness strategy state secondary school smp negeri) engel, tuban regency library for public service improvement, kudus regency one stop integrated administration system outlets service, west kalimantan online try out, surabaya city halo contact center, ministry health bidik misi, ministry education and culture marketing sleman, bring the employment service closer society, sleman regency district free healthy internet, madiun city honesty canton, state vocational high school lumajang regency free integrated administration service, sambas regency online monitoring system for imb building construction license) service, jakarta vehicle tax information system, gorontalo province based sapi contact center development for radio station license and radio operator certification, ministry communication and information public service quality improvement, health center lembang sub district, majene regency reproduction system health ekspor) program bondowoso regency decrease early marriage rate, bondowoso regency prompt and orderly koeln card for overseas workers) administration, overseas workers placement and placement bureau bnp2tki) computerized hospital management information system sims), dumai city integrated service management information system simyandu), south tangerang city universal health coverage jadesta), manado citypublic health center lembang majene regency drg. hj. gurih darma irasanty, m.p.h. service name health service address jalan sulla lembang dua link. lembang lembang municipal, bangga timur district, majene regency west sulawesi province tourism health post besides serving health service, tourism health post also one public health center's networks addition pustu sub public health center) and polindes village clinic). the establishment background was several emergency cases the tourism sites, which needs proper and quick treatment. the goal case community access health care center, especially for barang beach visitors. activities undertaken the post include health care, media promotion, and consultation room. service hours are saturday from and sunday from pm. since the first day the operation may tourism health post, number visitors has been increased from people people despite the minor number visitors, tourism health post has been very helpful terms health promotion. house mother and child care ria) house mother child care place for pregnant women perform complete and comprehensive examination. ria was initiated the phc lembang based some considerations, namely the high maternal mortality rate majene the last years, closer public access the professional child delivery service, and the riskesdas outcome affirming that the deliveries conducted skilled health personnel public health centers had only reached percentage. since its opening early february numbers patients going for antennata examination service have shown significant rate, patients and patients numbers normal child delivery service have increased from the official data also showed the decreasing rate maternal mortality from cases zero the house has been very helpful supporting government programs reduce maternal mortality and improve births attended health personnel health facilities. top inovasi pelayanan publik indonesia public service innovationsi. imam bonjol, bondowoso link website telp indeks pembangunan manusia ipm) kabupaten bondowoso nun berada peringkat kedua terbawah jawa timur, yaitu siapublic service innovations indonesia reproduction system health ekspor) program bondowoso regency decrease early marriage rate office public health bondowoso regency dr. mohammad imron, m.m. kes. websitelink human development index hdi) bondowoso regency was ranked second bottom east java, which based the authorities evaluation result, the state was caused the high school drop out rate, especially for women. addition impact hdi, early marriage also resulted high rates maternal and infant mortality. based the data collected the local office public health, cases under age mothers conducting child delivery resulted the mothers' death during the process. the local culture allowing the daughters get married earlier was also suspected the main important factor the cases. that end, the local office public health bondowoso regency initiated reproduction system health education program, involving the community, including religious leaders, teachers, non governmental organizations, and the youngsters. the officials has also been conducting mutual cooperation with other governmental institution alter such traditional culture. feedback from youngsters and schools, which previously had been often left out government programs, were also empowered, order maxsize the peer education method. two years after the program was first initiated, based survey the women's empowerment and family planning agency bpk), the rate early marriage the bondowoso district has decreased from addition, this program has the sustainability potential supported government regulations and the emergence independent communities actively conducting the outreach early marriage prevention. top inovasi pelayanan publik indonesia public service innovations indonesia lebih tertib, lebih cepat dapat koeln bp3tki jakarta, bnp2tki delta, sh, nama layanan pelayanan administrasi alamat jalan pengantin ali link website telp inovasi pelayanan "lebih tertib dapat ktklnys then! asian sakti ate yang dikeluarkan pemerintah melalui bnp2tki dan wajib saja satu peti dimiliki bagi setiap tki yang eng ditempatkan luar negeri mem peranan rem org nomor pem tahun tentang pptkiln jo. permenakertrans nomor per. men x tentang pelaksanaan pptkiln). sunnah sehubungan dengan itu bp3tki jakarta selaku upt mmmammaaana public service innovations indonesia prompt and orderly koeln card for overseas workers kartu tenaga kerja luar negeri) administration bp3tki jakarta bnp2tki delta, s.h., m.m. koeln document issued the government through the national board for the placement and protection indonesian overseas workers bnp2tki) and must have for every labor working abroad article paragraph national act year pptkiln jo. article paragraph decree minister labor and transmigration per. men x the implementation pptkiln). line with the matter, bp3tki jakarta the technical workforce upt) bnp2tki article paragraph presidential decree year bnp2tki) should provide service charge processing the whole document placement, including the koeln. since the first day the establishment, office for the placement and protection indonesian overseas workers bp3tki) jakarta has put forward the principle quick and easy service, setting one day service standard for all types public services. along with the expectations and demands society improving the quality public services act public services) and supported the government through policy reforms presidential decree year the grand design reforms bp3tki jakarta introduced the innovations related the quality koeln service, increasing the integrity and capacity the apparatus more orderly, synergized with the speed and ease service. order improve the apparatus' integrity and capacity providing the service, bp3tki jakarta made significant changes the existing service system, yet leaving out the interferon with the well maintained speed and ease service. such effort was conducted response the challenges and needs the community following the development towards better service quality. the work was also done order increase public trust, particularly those who are willing work abroad, the term obtaining koelnrumah sakit( sims) terkomputerisasi rsud kota dumai dr. syaiful nama layanan pelayanan kesehatan alamat jl. tanjung jati link website telp naa rumah sakit umum daerah rsud) kota dumai berdiri pada februari tahun diresmikan pan any oleh menteri kesehatan republik indonesia saat itu dijabat oleh dr. farid melek. diawal perjalanan rumah sakit masih menggunakan fasilitas rawat inap dengan tempat tidur. dan rawat jalan dengan pelayanan (empat) spesialis dasarpublic service innovations indonesia computerized hospital management information system sims) regional public hospital dumai city dr. syaiful webstelmk the minister health the republic indonesia, dr. farid melek, inaugurated regional public hospital rsud) dumai, founded february 15th, the beginning occupied patient facilities with beds and cutpatient services. basic specialists including interests, gynecology, pediatrics, and surgery supported the hospital. numbers patient visits between until showed great increase, for the outpatient cases the numbers varied from average patients per day, while hospitalization cases ranging between patients per day. that time, patient administration services were conducted manually, from patient registration, payment method, and others. the hospital started using computerized hospital management information system sims). the system implementation was started the utilization patient registration application and patient bill payment. following the process, more it based application were implemented, including logistics application, asset management, financial accounting, laboratory management, assembling system, filing system, starring system, radiologi, nutrition, and pharmaceutical applications. with the use sims, number patient visits the hospital continues increase. outpatient cases have increased significantly from until present, with approximately patients per day, served approximately medical specialists, while hospitalization rates between patients per day with capacity beds. the commonly sense impact the sims system the increase public trust the hospital services. previously, most people tended choose private hospital have their treatment done. presently, more and more patients prefer come regional public hospital dumai city for their health matters. the hospital has been regional reference services for the bengkalis and rokan hilir region, addition the achievement being reference for most regional public hospital other cities and agencies riau provincedrs. dadang sofyan,yang mengintegrasikan beberapa . sistem menjadi satu kesatuan dengan tujuan untuk memberikan ha: pelayanan terbaik bagi masyarakat. sistem ini dikembangkan awalpublic service innovations indonesia integrated service management information system simyandu) integrated licensing service agency tangerang selatan city drs. dadang sofyan, m.m. address jalan raya serpong km. komplek gedung blk, serpong ben websnetime integrated simyandu service management information system) one systems developed integrated licensing service agency bp2t) south tangerang city, which combines multiple systems into single unit with the aim provide the best service for the community. this system was developed early order serve the community one place. this system allows data sharing between bp2t and technical offices that publish recommendations required, providing prompt time service. furthermore, this system can provide public information about the license applicant licensing stages, letting the applicants instantly get text message sent through the system about the their application process. other words, the applicants are able monitor each stage the licensing service completed. furthermore, this system also serves real time licensing report the head the agency, allowing him acknowledge all information collected. additionally, the integrated simyandu makes possible for the head the agency monitor all the process stages, should all the phases have been accordance with the applied standard operating procedures. the head the agency will receive information how long took from one stage the next stage the system that he she can praise the performance bp2t personnel. the system will also inform the applicants the amount attribution needed paid, when all the documents are ready collected. the bottom line is, the system makes all the process fast, accurate, and transparent, well provides certainty terms both cost and time. top inovasi pelayanan publik indonesia public service innovations indonesiajadesta) universal health coverage uhc) adalah suatu program pelayanan kesehatan mn kepada masyarakat kota manado, ban sebagai pengembangan dari program jaminan kesehatan daerah jamkesda) yang telah dilaksanakan oleh pemerintah kota manado sejak tahun taat program jadesta ini adalah bentuk perlindungan sosial kepadapuskesmas tanah garamondinas kesehatan kota yogyju btop public service innovation. top inovasi pelayanan publik indonesia public service innovations indonesia universal health coverage jadesta) office public health manado city dr. robby motto health service jalan agustus manado websitelink rsa universal health coverage jadesta) public health care plan for all residents manado city. the plan the development regional health insurance program jamkesda) that has been implemented the government manado city since this form social health protection for the residents, where all the people manado city who not have health insurance, are allowed experience free health insurance from the local government. jadesta has preceded the national health insurance scheme jkn), which was first implemented january will sustainable continued until the government manado city started the plan january until present, allowing all manado city residents access the qualified and comprehensive health service for freenang program satu milyar satu nan ppi kecamatan atau disebut namesake kar. sara tah 'adalah salah satu program gubernur dan wakil gubernur linen jambi terpilih, yang tertuang nan dalam rpm dengan raih had" visinya adalah menuju jambi emas kn. program ini diluncurkajambi. . namesake) office information service and local development aspiration collection regional planning and development agency jambi province ir. fauzi anchor, m.t.p. namesake one district one billion) jalan r.m. nuradmadibrata jambi website link one district one billion namesake) one the programs elected governor and deputy governor jambi province, stipulated the rpm with its vision towards golden jambi the program was launched with view support the accelerated development the regional distribution national all cities agencies jambi province. namesake program implemented manifestation pro poor, pro job, pro growth, and pro environment development, which also line with national development strategies. greater meaning implied the program include supporting the improvement the local fiscal capacity address the fiscal gap all cities agencies, assisting cities agencies reducing poverty and unemployment rate, and assisting the governmental business management for cities agencies experiencing less allocated fund. the background the program the high rate poor families, showing the data families expected that the program will reduce the rate. top inovasi pelayanan publik indonesia public service innovationsnama layanan pelayanan informasi alamat jalan taman peramban link website telp ena isi pan masa tag nasional abon nan siaga mane sea ena aa.perjanjian internasional" top inovasi pelayanan publik indonesia public service innovations indonesia public access international agreement manuscripts ministry foreign affair directorate economic social cultural international agreement minister foreign affair the ministry foreign affairs republic indonesia launched portal treaty room electronic international agreement manuscripts storage and organization management system. this public access the fulfillment the mandate national act year public information. the effort part the self consolidation program ministry foreign affairs that was started forming ministry foreign affairs bureaucracy reforms team. the launch this service has overcome all distance and time constraints accessing the various texts international treaties which indonesia party. simply surfing the website the ministry foreign affairs and clicking the "international agreements main menu, public can directly access the various agreements stored the treaty room. such innovation can also applied the government private sector seiring disseminated wide range data held publicly. this system also opens public access provide input for the institution order improve the public services quality ministry foreign affairs, particularly those concerning public access international agreements. addition, the involvement the private sector and the national archives agency anri) this innovation will encourage profesionalisme public service performed the ministry foreign affairs. top inovasi pelayanan publik indonesia public service innovations indonesian one meme balai proteksi tanaman perkebunan ng. tenan tea (bpt) pontianak adalah upt pat. na direktorat jenderal perkebunan ten kan tn) yang mempunyai tugas "hd habitat hk: melaksanakan analisis proteksi bidang perlindungan perkebunan. pa! uan petani masyarakat khususnya sg. pemain: bean wilayah region kalimantan masih pes menganggap perlindungan bag naa aman tanaman perkebunan seluruhnya dear menjadi tanggungjawab pemerintah ma: sehingga petani pemilik kebun tah tidak perlu terlibat dalam kegiatan,public service innovations indonesia crops plantation clinic ministry agriculture office farm plantation protection pontianak city ir. sajarwadi websitetine office crop plantation protection bpt) pontianak technical work force upt) directorate general plantation that responsible carry out analysis for plantation protection matters. farmers communities, especially the kalimantan region still consider that the protection matter government's responsibility so, reality, they tend not involved such activity. government agency dealing with such protection responsibility, bpt pontianak initiated the establishment crops plantation clinic. crops plantation clinic was established serve the farmer community consisting private big farms, farm practitioners, students, and associated officials the crops plantation protection matter. the clinic serves the technical consultation plantation pest opt) control, biological control agent aph) quality test, well the identification the plantation pests. results and impact generated crops plantation clinic bpt pontianak are follow: boosting the farmers communities enthusiasm implement self crop protection, providing easy access the public consult their own crop protection matter, reducing the rate crop damages due crop pests and diseases, encouraging bpt pontianak always improve the quality its human resources, facilities, and infrastructures: and establishing network mutual cooperation between bpt pontianak and government offices and stakeholders involved the program. top inovasi pelayanan publik indonesia public service innovations indonesiasekolah menengah kejuruan negeri ket pangkalpinang adalah sebuah lembaga pendidikan yang sangat penting, dan merupakan penyedia jasapelayananpendidikan kelompok bala teknologi dan rekayasa untuk kama pain siswa masyarakat. dengan fungsi ini, smk negeri pangkalpinang dituntut untuk dapat mengelola pia dan memberikan pelayanan jasa pendidikan bidang teknologi dan (ank rekayasa kepada siswa masyarakat aed sebagai pelanggannya dengan pak"public service innovations indonesia smart attendance state vocational high school smkn) pangkalpinang drs. yulizarman, m.t. wenstein state vocational high school smkn) pangkalpinang very important institution, and provider educational services and engineering technology group for students community. with this function, state vocational high school smkn) pangkalpinang required manage and deliver technology and engineering education services the students community. consequently, state vocational high school smkn) pangkalpinang needs apply professional service strategies meet the customers requirements. one the strategies adopted manage service the use information technology one the technologies applied this program sms short message service) synergized with fingerprint attendance machine, namely smart presence", parents are receive information soon their children confirm their attendance through the machine. the benefit rise from implementing such attendance confirmation system the very background the program realization the school, making possible for the school improve their public service the form direct information the students attendance the parents personal cellular phones. sms gateway based smart presence application designed help provide variety information for academic and student attendance school the parents. top inovasi pelayanan publik indonesia public service innovations indonesiarumit, sh, nama layanan pelayanan kesejahteraan sosial alamat cokrobedog, sidoarjo, godaan, sleman link website telp on: pemda panti sosial sebagai paru sorai karya wanita yogyakarta unit pelaksana teknis peter jasa tts langsung kepada masyarakat bidang kesejahteraan sosial managganga sistem denga pecah tinggi karya wanita yegpiaria menduduki posisi yang penting. oleh sebab itu, panti wajib mengembangkan diri nsa agar mampu memberikan pelayanan yang profesional dan berkualitas. namun, pada am. op public service innovations indonesia transformasi rajawali foundation reg, jambi province public access international agreement manuscripts, ministry foreign affairs crops plantation clinic, ministry agriculture smart attendance, pangkalpinang city online client database application development karya wanita social home, yogyakarta city public complaint handling: key element public service improvement public health center lama, pinrang regency mobile community access point cap) site visit district internet service center car m.klik), makassar city child growth monitoring service, public health center tanah garam, solok city geospatial, disaster management bureau bnpb) evening shift integrated service, jakarta patent tracking system development innovation stimulan, ministry law and human rights library book bank yogyakarta city public service quality improvement through online quarantine inspection submission, ministry agriculture payment service quality improvement through samgat payment point, east java indonesian disaster information and data, disaster management bureau bnpb) integrated licensing management information system simbad), purwakarta city house nutrition recovery, yogyakarta city therapeutic garden and garden toilet stress corner, ministry health school service flow, bener meriah regency integrated hasil free license, karanganyar regency comprehensive health service foster villages towards independent healthy family mangsa municipal, makassar city cost free road construction, banjarbaru city vehicle registration renewal, north sumatera pewarta purwakarta residents sms complaint service), purwakarta regency water sar assistance, national police pond basic obstetri neonatal emergency service), south lampung regency learning portal rumah banjar, south kalimantan top inovasi pelayanan publik indonesia public service innovations indonesia online client database application development karya wanita social home yogyakarta karya wanita social institution yogyakarta office social affair special autonomy region yogyakarta rumit, s.h., m.h. websitelim social homes, technical work forces providing direct public services the community the field social welfare, hold important position. the homes are required develop themselves able provide professional and quality service. nonetheless, matter fact, the implementation the services has not been adjusting present fully automated computerized technology. this phenomenon also reinforced the image social institutions the 'conservative' institutions, not being able adapt modern service system. database management included that image well. karya wanita social home psw) beneficiaries clients database, which important aspect service management, was still managed manually. this state caused many difficulties documenting the history client service, data accuracy, data presentation, time and energy efficiency, the effectiveness facilitation needs the client during the period service, well the difficulty build the interaction with the community. based those considerations, september psw yogyakarta realized the idea developing client database application (online) funded regional budget planning yogyakarta province. the application development aimed overcome internal service issues (database documentation system, database presentation, database efficiency and effectiveness) and external issues (community access and interaction). the overcome obstacles will automatically improve the level public service qualipublic complaint handling: key element public service improvement public health center lama pinrang regency public health center lama pinrang regency dr. ramli yunus line with the development and implementation state management realize the excellent service and quality, the paradigm public service has been developing, focusing more the public's satisfaction. one the main elements the process improving public services that must prepared provide access the community get involved directly any change towards the better and well planned condition. this context, public participation, held inviting communities get involved the process (from planning monitoring and evaluation), very crucial. public complaints handling public health center lama apparently solution gain community s involvement through advice, criticism and constructive feedback. public complaints handling phc lama has been implemented since providing some alternative complaint channels such suggestion boxes phc lama and village health post, phone sms (rail center), direct delivery the health center information officer, meetings with the head phc head administration affairs, and through the blog email. the follow actions will the form direct answer, preparation, improvement plans and recommendations the local office public health, published every month the bulletin board, easily seen public. this method gives positive impact evidenced decrease complaints regarding the service convenience addition, since phc lama was also selected golden program ministry health the companion phc bulukumba and bantaeng agencies south sulawesi province. the local office public health phc figure also recommended the phc lama for all phc pinrang regency. this achievement proved that the complaints management has become key element public service improvement phc lama. top inovasi pelayanan publik indonesia public service innovations indonesiai. a.p. pettarani makassar link website telp . . mobile community access point il mui (m cap) adalah fasilitas layanan bergerak untuk pembelajaran bagi ta, et, warga masyarakat. yang disediakan mlm) oleh m cap berupa akses informasi dan ik pengetahuan berbasis internet dengan memanfaatkan tik. mobile community access point m cap). yaa!ublic service innovations indonesia mobile community access point m cap) site visit district internet service center car m.klik) office communication and informatics makassar city dr. mukhtar tahir webstelink mobile community access point m cap) "moving services" facility mean public learning for communities. m cap provides information access and internet based knowledge using the ict equipment. basically, the mobile community access point m cap) has main functions, namely: unit ict based learning and internet access, telephone service access, audio visual information dissemination activities mobile community access point m cap) provide the ict equipment including computer, telephone, facsimile and digital printers, increase interest ict learning comprehension (e literacy) well dissemination actual information, knowledge, technology and art and culture, order expand the horizon knowledge and insight into the global community. the purpose the facilities expand the range telematika services utilization, and provide suitable distribution learning opportunities for the citizens e literacy services. telematika empowerment targets are primarily for youth groups, teens, and women, both school and outside school, especially groups people who not have access learning resources. the presence mobile community access point cap) expected support various government programs order empower people achieve the greater life nation well alleviating poverty. district internet service center cars m.klik) support the expansion internet access services for the wider community and the acceleration services while improving the affordability equity order encourage the use information and communication technology for the purpose improvement the intelligence community and the welfare the community. top inovasi pelayanan publik indonesia public service innovationstahun, posyandu setiap bulan, dipol anak setiap hari kerja. hasil kegiatan ini sering ditemui kasus kasus anak yang mengalami gangguan tumbuhampublic service innovations indonesia child growth monitoring service public health center tanah garam solok city dr. afghan webstelink solok city routinely conduct didik stimulation, detection and early intervention developmental) program kindergarten early childhood educational institutions, times year, every month integrated health post posyandu), and weekdays child polyclinics. the officials often encountered children with growth disorder case and complaining parents about less follow up actions upon the case discoveries. they were only referred have thorough examinations some hospitals, which are apparently not have any special services regarding the cases. the idea the establishment the permata hati child growth monitoring service originated from some pediatricians who care for children with special needs. local office public health supports child growth monitoring service. team pediatricians, general practitioners, physiotherapists, midwives, nurses, refractionists, and nutrition specialists carries out implementation. the local office public health also brings children psychiatrist referral once month and speech therapist once week. cross sektoral cooperation also done between the local office social welfare and labor, the local office department education, and the local office office family planning and women's empowerment. mutual cooperation with the local office national education also carried out the term founding inclusion schools. source funding comes from the local office public health, private parties, and phc bok fund. monthly monitoring and annual evaluation are conducted assess the passage the clinic. time goes by, the clinic's growth attracts other agencies, cities agencies, and hospitals. the therapy for children with special needs takes long period time. the phc plans establish intense communication with the parents form union parents children with special needs. the next step form the foster village and neighborhood health center trustees assisting children with special needs. top inovasi pelayanan publik indonesia public service innovations indonesiapenongagac man (eta muat eta bad minta maa anu eta lama tema lantang tu) peta turban anb badan nasional penanggulangan bencana anak, yan set . gore daha peta bawah kecapi skala lintas pia hemionus tiap serials peta krb gunung samar prov. jawa timur lol mika update pata terbaru uba koarmabar terbaru aa.ublic service innovations indonesia geospatial center data, information, and public relation pusdatinmas) disaster management national agency bnpb) dr. agus wibowo website line geospatial information key element disaster management, which key planning and attentiveness disaster management. disaster management activities are developed and implemented through the analysis data and information which the majority the information spatial information which can take form disaster threat koning, the vulnerability the population and the environment, and resources, using all the information the overlay process conducted enabling mapping and spatial analysis, which can used various phases disaster management, such disaster mitigation, preparedness, response and early recovery programs. top inovasi pelayanan publik indonesia public service innovationsalamat jl. tanah abang nomor link website telp jakarta merupakan daerah yang memiliki ciri tersendiri yakni sebagai ibukota negara, pusat pemerintahan, pusat kegiatan ekonomi, pusat pelayanan|terpadu malam hari keuangan dan jasa, gerbang utama wisatawan unlam tan) pancar mancanegaraserta sebagai tempat kedudukan kc. perpanjang akta tak hampir keseluruhan perangkat pemerintahan kerja informasi lowongan cerdas peng tingkat nasional, perwakilan negara asing, unifikasi unggas vaksinasi mikaheimier pusat perusahaan multinasional. masi mem enamagheg an. jakarta terbagi dalam wilayah kota eeeeeepublic service innovations indonesia evening shift integrated service government administrative city central jakarta saefullah website link jakarta area that has its own characteristics that the state capital, the center indonesian government, center economic activities, financial and services center, main gate the foreign tourist and visitors, center almost all national level apparatus, center representatives foreign countries, and center multinational companies. jakarta divided into administrative cities and administrative regency. central jakarta administrative city part jakarta province, which holds the responsibility public oriented provincial policies. various efforts improve public services continue made the government central jakarta administrative city. evening shift integrated service pth) form innovation created the government central jakarta administrative city public services quality, providing various types services night shift, considering the henti daylight business activities. the service started and during its implementation, this activity considered effective fulfilling the community needs. thus, the governor jakarta province issued the governor instruction the implementation evening shift integrated service, aiming for the adjacent the service functions the communities. there are two categories services provided, namely the administrative services and consultancy and information services. through coordination with number sub departments offices licensing service, the government central jakarta administrative city trying reach and allow people who require the services yet have free time available the morning until late afternoon. pth activities also involve the police department, banks, pt. telkom, well pln. one unique service provided the program the involvement office religious affairs kua) serve underprivileged people who are willing get married and have objections conduct such ceremonial event night. pth serves medium develop the public creativities through the entertainment media, well the latest information media required the community and public such information about national election, involving the national election commission. effort educate the public, pth also present mobile library. pth central jakarta has been going for years and continue evaluated order improve the quality service the community. top inovasi pelayanan publik indonesia public service innovations indonesia.png intelektual sebagai institusi pemerintah yang mempunyai tugas untuk merumuskan dan melaksanakan kebijakan dan fas standarisasi teknis bidang hak kekayaan intelektual hki) dianggap perlu untuk meningkatkan layanan khususnya diseminasi informasi ahrr,public service innovations indonesia patent tracking system development innovation stimulan directorate general intellectual property ministry law and human rights prof. dr. ahmad ramli, s.h., m.h., fcb arb. websitetink directorate general intellectual property government institution that responsible formulae and implement policies and technical standardization the field intellectual property rights ipr) considered necessary improve the dissemination information services particular spacing broad impact society. specific information required the community includes the patent registration process. dissemination patent information top priority, because the patent information presented the directorate general intellectual property rights has broad implications for government institutions, inventors, academics, and companies seiring innovative their products, well research institutions, with number requirements, including (a) starring more rapid development the industry, finding out idea discovery research results has expired (public domain), (b) avoiding duplication the existing patents, (c) acknowledging the trend technological development and market demand trends, and (d) conducting investment activities commercialization. recognizing the economical benefits obtained, the process will the starring motivation local innovators keep developing their innovation and creativities. the expiration patent's protection does not necessarily mean that the information contained patent documents cannot reused. the expired patents also store valuable information, especially for technology user industries, including for the purpose commercial activities. technological information contained the expired patents can used and applied the industrial business activities without having ask permission from the owner. fact, patent documents can used one the references providing latest and complete information about technology field. top inovasi pelayanan publik indonesia public service innovations indonesiabank mempunyai hak yang sama untuk kok buku terjangkau untuk semua lapisan masyarakat. dalam usianya yang pai ketiga ini bank buku telah pp pga menerima sumbangan sebanyak eks dan menyalurkan sebanyakanita layak pakai melalui perpustakaan apanya kei live cns mana hot rta" mma kota yogyakarta. bukupublic service innovations indonesia library book bank yogyakarta city office archive and local library yogyakarta city wahyu hendratmoko, s.e., m.m. webstelink the book bank was born the concerns over community s limited access books. the originator the book bank considered that basically, all people have equal rights able access books yet economical reason often makes them unable gain the access. its third year operation, the book bank has received contribution exemplary and distributed many exemplary. these books consist general books, textbooks and magazines. the book bank place for community donate proper books used the library yogyakarta city. those book donations will then distributed widely communities need. book bank program expected reduce the social gap between societies terms compliance and the availability access books. besides, the program designed bridge connecting those owning stocks books those needing the books, sharing with siblings, relatives, friends, even fellow who has not had the opportunity accessing books references informationi aameancaaa mam link website telp l badan karantina pertanian kementerian pertanian ak. man am a30 kathrough online quarantine inspection submission office agricultural quarantine class palu ministry agriculture ir. junaidi, m.m, wesietmk online quarantine inspection submission ppk) petition filed the quarantine service users agriculture quarantine agency through online application system. online ppk web based application build quarantine information division center cooperation compliance quarantine information. this application very useful help the service users and technical task force agricultural quarantine agency carrying out the quarantine operation. online ppk benefits include: real time data submission secured data transfer time efficient ppk submission larger capacity data transfer faster and safer data transfer each animals commodity, original animals substances and products original animals substances, plus the entire living dead plant commodities, processed processed commodities, well other commodities entering exiting the territory indonesia and between countries with the high rate diseases spreading solely the responsibility all citizens indonesia general and especially the quarantine officers. worthy note, because losses caused the disease will impact the sustainability natural resources and livestock. the impact the economic losses injured will also tremendous. therefore, cooperation among the communities, especially between quarantine service users and officers, should promoted and enhanced through efficient, fast, and accurate service, preventing any negative impacts. one the practice efforts that can done prevent the entry and spreading phk and optik report the incoming and exiting carrier media agricultural quarantine officers order simplify, and keep the reporting activities streamlinerena sistem administrasi manunggal satu atap samgat) sebagai lembaga pelayanan publik yang menerapkan konsep pelayanan publik terpadu (integrated public service) dilahirkan pada tahun artinya, eksistensi lembaga ini telah berusia tiga dasawarsa, sehingga tidak berlebihan kalau dikatakan samgatleanpublic service innovations indonesia payment service quality improvement through samgat payment point office local revenue east java province bobby soemiarsono, s.h., si. wenstein one stop integrated administration system samgat) public service agency that implements the concept integrated public services was founded this means that the existence the institutions have aged three decades, not exaggeration say that samgat the oldest institution public services indonesia implementing the one stop system. because its establishment, which was long before the hustle and hustle bureaucrat reform the era autonomy and decentralization, samgat can also classified initiator and innovator public service reform indonesia, because its development then many models public service adopt the concept one stop system. the other hand, samgat can also regarded very unique service agency, policy makers (stakeholders) involved are composed elements having different duties and cultures yet are able work together integrated and harmonized within institutional system serve the public. those elements include the police department, which has the authority the field registration and identification motor vehicles, the provincial revenue office, which has the authority the field collecting pkb and bbn kb, and jasa raharja limited), which has the authority the field collecting compulsory donation for road traffic accident fund swdkllj). this will challenge, encouragement and enthusiasm making innovations, creations and excellent services provision, which will fulfill the customers satisfaction requirement. create excellent service, addition able work quickly, accurately, effectively and efficiently, samgat also guided the vision, mission, motto, and the apparatus pact integrity. based the commitment and companionship from related institutions, the implementation qualified service samgat jombang can optimal conducted. top inovasi pelayanan publik indonesia public service innovations indonesiadan menengah memberikan pengaruh saga ben ara negatif pada kehidupan masyarakatnya. mma maa mata ang sementara itu bencana alam yang penata saat berskala besar memiliki pengaruh yang dahsyat terhadap kehidupan manusia, k meteberenglunugusyanyesyanat infrastruktur dan pembangunan secara renta menyeluruh pada umumnya. dengan tan meningkatnya frekuensi dan intensitas | aan t s pra bencana bencana alam, dampak dan kerugian juga ikut meningkat, maka te mia aan kesiapsiagaan, pencegahan dan mitigasi san semakin menjadi sebuah prioritas bagi ana laman pemerintah, lsm dan badan nasional tea mana maa serta internasional. maan bnpb memiliki mandat untuk sta menghimpun dan menganalisis informasi naa mengenai keterpaduan dan dampak dari map mag naga ann mama bencana alam indonesia. sebuah database bencana akan membantu aga. top inovasi pelayanan publik indonesia tahunindonesian disaster information and data center data, information, and public relation pusdatinmas) bnpb dr. agus wibowo disaster information service jalan juanda floor) central jakarta webstelink various types natural disasters occurring indonesia both light and medium scale have brought negative impact people's lives. while the large scale natural disasters have devastating effect human lives, infrastructure and overall development general. with the increasing frequency and intensity natural disasters, the impact and the loss also increases, then the preparedness, prevention and mitigation increasingly becoming priority for the government, and national and international agencies. disaster mitigation national agency bnpb) has mandate collect and analyze information regarding the occurrence and impact natural disasters indonesia. disaster database will help bnpb determining the regulations and decisions (based the trends and patterns displayed the process disasters' data analysis), well the distribution funds and efforts for the victimsmer terpadu daerah provinsi sulawesi tengah par dengan mengakomodir seluruh kegiatan r . pengurusan pelayanan perizinan, mulai pa. dari informasi, pendaftaran, verifikasi, tati! pemprosesan, pencetakan izin serta rekapitulasi laporan perizinan sebagaiobyektif terhadap upaya peningkatan kualitas pelayanan publik. tan (nn top inovasi pelayanan publik indonesia public service innovations indonesia integrated licensing management information system simbad) local office integrated licensing service central sulawesi province ramli saudi, s.e., si. jalan cikditiro palu website link cas) aset integrated licensing management information system simbad) used optimized the system licensing and non licensing services the regional office integrated licensing service central sulawesi province accommodate all the activities the management licensing services, ranging from information, registration, verification, processing, licenses production and recapitulation licensing report form utilization information technology, that the role the one stop services oss) may one component objective bureaucrat efforts improve the quality public services. top inovasi pelayanan publik indonesia public service innovations indonesia rumah pemulihan gizimendidik keluarga dan orangtua untuk perawatan kesehatan anaknya tari mekanisme operasionalmelaksanakan penanganan sesuai permasalahannya. melibatkan orangtua keluarga dalampublic service innovations indonesia house nutrition recovery local office public health yogyakarta city dr. kita yulia kisworini, kes. websiteline purpose and objectives provides comprehensive treatment place for children with malnutrition yogyakarta city comprehensive overcome the cases children with malnutrition, educate family and parents for their children's health care operating mechanism gather the toddlers with nutritional problems from parents, community, health center, post treatment from hospitals, carry out comprehensive inspection accordance with the problem, implement appropriate handling the matters, involve parents family the treatment process funding local planning and budget through involved skpd institutions: local office public health public health division and pug local office social welfare bpbd driving force pkk yogyakarta city indonesian pediatrician league dai) yogyakarta city supporting partners efforts promotional efforts (counseling activities for parents and community, elaborating several important issues including the existence the rpg, parenting method, child development and psychology) preventive efforts (children care demonstration covering activities for food preparation, food feeding method, and first aid techniques) creative efforts (treatment and medication based physicians' instructions) rehabilitation efforts (post hospital treatment management)roles local office public health and public health center: detecting toddlers with nutritional problems referring for toddlers with nutritional problems motivation parents care more for their children with any available resources planning for budgeting support rpg public health division and pug: planning the budget for the cost treated toddlers supervision preparing and planning the budget for cooks, children supervisor, and cleaning service operators local office social welfare planning the budget for the cost toddlers' meals and drinking setting the operational infrastructure rpg. bpbd preparing the land, the building and maintenance service for rpg pkk yogyakarta city setting the administrative staff for rpg coordinating the operation the rpg promoting co operation with partners dai preparing medical personnel (pediatrician, nutritionist) for rpg services linking third parties rpg maintain the rpg sustainability supporting partners providing aid and assistance for the rpg the forms funds and facilities top inovasi pelayanan publik indonesia public service innovations indonesiame persoalan tekanan sosial ekonomi bagi keluarga pasien, khususnya dari kalangan tidak mampu, serta lamanya hari rawat (lenght stay) bagi pasien sup persahabatan, a73taman plaza taman relaksasi begemwilekhusus theurapatic garden) dan toilet kebun garden toilet)public service innovations indonesia therapeutic garden and garden toilet de stress corner ministry health central public hospital persahabatan dr. mohammad syahril, sp. p., m.p.h. address jalan persahabatan raya nomor rawamangun jakarta manga sbb webstetine the matter socio economic pressure patients relatives, particularly for those poor families, along with the inevitable length stay the persahabatan hospital, sometimes evoke the unwilling psychological tension the form wear feeling and prolonged mental stress. thus, providing the therapeutic garden and garden toilet persahabatan hospital one unique and uncommon innovation, which aim for the diminishing employees' negative working load effect and patient and family's psychological tension, which unguestionably not found other public hospital. therapeutic gardens are specific areas provided around the treatment rooms and office rooms persahabatan hospital equipped with relaxation facilities and foot reflection facilities well education facilities such herbal garden, fruit garden, and relaxation garden. garden toilets are mall standard toilet for patients and visitors persahabatan hospital constructed vast garden area equipped with relaxation facilities for users before and after occupying the toilets. the inspiration such innovation derived from the prevention institution's management improve the quality public service facilities providing de stress corner area offering comfort, clean, green, and bearing distinctive environment which will also spare alternative approach accelerating the patients healing process during their time the hospital. the method healing garden also supporting the featured respiratory related disease creative therapy, which demands such environment quality. beside patients, most visitors and employees have been using these facilities relieve their stress and their frequent appointment point. this type innovation undoubtedly appropriate for those hospitals living rural areas where most population reside, simply like jakarta, the capital city indonesia. top inovasi pelayanan publik indonesia public service innovations indonesia alur pelayanan sekolah sdn pante raya kabupaten bener meriah lahir anita, nama layanan pelayanan pendidikan alamat pante raya, wih pesam, kabupaten bener meriah link websitewar tua yang lebih memilih untuk menyekolahkankolah juga tidak melibatkan mereka dalam kegiatannya. disadari sepenuhnya, upaya peningkatan arahpublic service innovations indonesiasuhanihal ini ditunjukkan dari data penerima pelayanan yang memberikan aduan keluhan saran kritik masukan terkait kualitas dan kinerja pelayanan masih cukup banyak. darikspublic service innovations indonesia school service flow state primary school negeri) pante raya bener meriah regency lahir anita, pd. website link common opinion bener meriah regency assuming that the education quality underrated compared other region has caused more parents send their kids outside the regency. the participation the societies surrounding sdn pante raya has not been optimum, people tend passive toward the school's programs well the school not involving them the official events. has been common notion that the education quality improvement efforts are line with the proper management the educational institution administering the learning activities. the accountable and transparent management system well the involvement societies surrounding the school may assist the institution provide the quality education service. sdn pante raya, means usaid technical assistance initiated the use societies feedback improve the school services. since the school has been using complaints mechanism mean for societies contribute constructive inputs. this program has been able boost the societies sense belonging school, allowing them more practice overcoming obstacles faced the school, including the lack infrastructures. furthermore, societies feedback also serve the school the better future planning, accommodation people's necessities. the whole pack the improvement ultimately contributes students achievements escalation due the school's competence providing pleasant (comfortable) learning environment. the complaint mechanism program has been success due the great commitment from all the stakeholders, including teachers, principal, school committee, students parents, well students and people surrounding the school, conduct such prolonged task. beside, this low cost program also applicable any other schools without any specific pre conditions required. top inovasi pelayanan publik indonesia public service innovations indonesia ijin mudah terpadu badan pelayanan perizinan terpadu kabupaten karanganyar dr. dra. nur halimah, nama layanan pelayanan perizinan alamat jl. lawu karanganyar link website telp badan pelayanan perizinan terpadu bppt) kabupaten karanganyar f3) dalam melaksanakan pelayanan perizinan telah mensosialisasikan saga program layanan perizinameningkatkan pelayanan perizinan dengan luas wilayah yang cukup yang besar, dan jangkauan daerah terjauh pgu dengan pusat kota kabupaten perlupublic service innovations indonesia integrated hasil free license integrated licensing service agency karanganyar regency dr. dra. nur halimah, pd. websitetine integrated licensing service agency bppt) karanganyar regency have localized the licensing service program all districts the area through printed media well electronic means, website, and leaflets. besides, cover the vast area handling, allowing people from remote districts reach the service, the institution has also applied the practice principle (prinsip jemput bola) order gain more efficiency acquiring the service. the service improvement, the basis public service innovation, also prepared broadening the service scope all districts karanganyar regency. practice activities using service car are accelerating the service speed, especially for residents and small businesses remote areas. the integrated licensing service imut) cars are equipped with technologies and supported by: residents general service layangan) spipise siap sms gateway website the evaluation result the program showed that people self awareness administering their license and or licenses has not been optimized. this condition requires more socialization with adequate service innovation. various geographical conditions the districts has caused the lengthy time licensing service administration, even much longer than spm takes. top inovasi pelayanan publik indonesia public service innovations indonesianaa sebagai institusi pendidikan tinggi yang terikat oleh tugas tri dharma dar "uh pt nya yaitu pengabdian pada tang masyarakat, maka poltekkes sar aa, tah, makassar terpanggil untuk "aa dh: melakukan inovasi. bentuk inovasi berupa pelaksanaan layanan sus kesehatan komprehensif pada desa binaan menuju keluarga sehat mandiri kelurahan mangsa . poltekkes makassar berkontribusi dalam percepatan pencapaian target yang terkait wwwtop inovasi pelayanan publik indonesia public service innovations indonesia comprehensive health service foster villages towards independent healthy family mangsa municipal makassar city school public health poltekkes) makassar dr. ashari rasjid, s.k.m., m.s. hei service address jalan bendungan bili bili tidung, karunrung, makassar websitetink called upon the entity higher education institution bond with the higher education tri dharma, which devotion societies, poltekkes makassar decided create divine innovation the form comprehensive health service foster villages towards independent healthy family mangsa municipal. poltekkes makassar has been contributing the acceleration accomplishments public health field proportional the supporting human resources and infrastructures. the program also involves various competence and faculties including nursery, midwifery, health analyst, environmental health, pharmacy, physiotherapy, and dental and nutrients nursery. the locations choosing for the foster villages program refers the profile data provided office public health makassar city, which apparently displays that mangsa municipal template district, with the population (largest makassar), classified the area with the high rate poor nutrition and malnutrition, not mention other related health cases. the direct objective the program for the society (through various promotional and preventive services) escalate the people's knowledge towards the ultimate healthy environment and condition. top inovasi pelayanan publik indonesia public service innovationssai salah satu tujuan adanya otonomi daerah adalah untuk dapat memberikan pelayananpublic service innovations indonesia cost free road construction landasan ulin regency banjarbaru city drs. nadi dhani, si. infrastructure service road construction) jalan ahmad yani km. landasan ulin, banjarbaru website link one the purposes the regional autonomy indonesia provide the public services properly. the public services include infrastructures (goods), non goods services, and administration. the most commonly expected service for present time the decent infrastructures supporting people's economic activities, education, well others sectors. since the infrastructure development high cost project while government budget has not always that been that enormous, public participation surely required order apprehended such public needs. the government banjarbaru city represented landasan ulin district authorities took giant leap affirmative opened participation access for the public order construct road infrastructures conducting participating approach without having provide any compensation nor effectuate high cost spending. triumph the approach and projects, landasan ulin district authorities opened mutual cooperation access with the government south kalimantan province, the government banjarbaru city, regional development planning agency banjarbaru city, office public works banjarbaru city, office revenue and local assets and financial management banjarbaru city, public empowerment institutions, rt rw forum, along with community figures. the scope these activities covers the mediation process and gaining public trusts order assist the government complete the project. top inovasi pelayanan publik indonesia public service innovations indonesia(public service innovations indonesia the accomplished results the program are follow: the opening new road segments the form land grant and land for public facilities m2, making the total grant m2. assuming the land price idr m2, the grant value reaches the amount idr (seventeen billion eight hundred eighty seven million five hundred thousand rupiah). public participation has been very obvious and the pride participating public services has been very evident among the residents. the opening new roads facilitating public access and improving public economic condition. the development new region northern part banjarbaru city, which estimated the next economic zone the city, equally distributing the regional development larger scale. the increasing public satisfaction upon the completion wider and more comfortable new road access. top inovasi pelayanan publik indonesia public service innovations indonesiasamgat adalah singkatan dari sistem administrasi manunggal satu atap. kantor samgat merupakan contoh mal dari suatu sistem administrasi mengenai kenderaan bermotor yang dikelola dalam suatu gedung yang terdiri dari jaan! beberapa instansi dengan saja kompetensi masing masing rae instansi yang relatif sama. len instansi yang dimaksud adalah kepolisian, upt. medan selatan dispensasi, jasa raharja aninternal performance audit service standard and procedure directorate general social rehabilitation, ministry for social affairs suhani service name internal audit address jl. kartini temanggung, central java web address phone the quality and performance government apparatus bbrsbg kartini temanggung providing their services was considered poor. this shown through the number public member who submitted their complaints the services provided. from feed backs received, them were complaining that the services were inadequate. the suspected factor was that there were clarity relevant standard procedure and the lack consistent implementation the existing standards and procedure. solution, bbrsbg kartini temanggung initiated new internal audit program. was actualization bbrsbg kartini temanggung's commitment implementing quality management system with its main objective: ensure that every standard procedure were implemented consistently bbrsbg kartini temanggung's staff and management. technically, internal audit executed through: one bureau, division, section, subdivision service unit conducting audit services provided another bureau, division, section, sub division service unit. the presentation audit result evaluation meeting, management review meeting and its follow ups its respective bureau, division, section, subdivision service unit. the effect this audit was significant increase performance, shown through: consistent implementation quality procedure bbrsbg kartini temanggung staff and management shown the result the audit procedure implementation. procedure implementation which were graded consistent was and increased bbrsbg kartini temanggung's ikm score before the existence the audit was only that number increased and the last two years, complaint was received from public member who received the service. top inovasi pelayanan publik indonesia public service innovations indonesia vehicle registration renewal samgat medan selatan north sumatera province faisal hasyim, a.p., m.a.p. jalan raja km. medan, north sumatera website line fbs, samgat english stands for one stop integrated administration system. samgat office the model vehicle administration system managed inside one building consisting several agencies with their own relatively similar competence. those agencies include police department, task unit medan dispensasi, jasa raharja, and bank north sumatera. samgat office the representative government institution providing public service, which vehicle ownership administration service. samgat medan selatan dispensasi office develops the service capacity and convenience well the apparatus performances. registration validation process and renewal well bbn title transfer tax) can administered straightforward, swift, assured, and one day service enabled. such innovation ought reinforced the police department (the urgent need bureaucracy reformationarna ter pengaduan warga purwakarta) bertujuan untuk meningkatkan asa kepuasan warga terhadap mig pelayanan publik yang cepat, akurat, mudah dan murah serta "ga akuntabel dan mengurangi aan angka pengaduan warga (zero mean complaint). dentepana mata pemuatan gama pewarta dimaksudkan untukpublic service innovations indonesia pewarta purwakarta residents sms complaint service) mutual cooperation and information technology development division purwakarta regency padi aroma social complaint service alan mancanegara website link pewarta purwakarta residents sms complaint service) was established enhance public satisfaction with the swift, accurate, easy, and efficient service and minimize the residents' complaint rate (zero complaint). pewarta prepared complaint handling management tool cope with residents' complaints about the conduct public service purwakarta regency. pewarta application integrated service that directs the complaint purwakarta regent and related officials based the content each complaint received. the message(s) complaint will responded the officials and then sent directly the complaint sender handheld. the complaints received pewarta are also published pewarta website top inovasi pelayanan publik indonesia public service innovations indonesiapeningkatan kualitas pelayanan publik quick response bantuan search and rescue perairan, ditpolair mahakam polri. jajaran kepolisian perairan saat pp, ini semakin berkembang baik tega dari segi struktur organisasi, g sdm serta sarana dan prasarana. pengembangan dari segi struktur organisasi adalah terbentuknya sdpublic service innovations indonesia water sar assistance ditpolair mahakam polri water sar service mahakam mabes polri webstelink water quick response unit sar) implementation road map rbp batch the year established task group team polri indonesian police force) specifically conduct program function quick response public service quality improvement water sar team ditpolair mahakam polri. water territory police squad has been improving recently, not only the matter its organizational structure, but also its human capitals well the means and infrastructures. organizational structure improvement took form the establishment district water police unit spread all over indonesian territory. such organizational development always gets date with social dynamics the country along with the organizational needs order provide the ultimate service water police all communities and residents coastline territories, well maritime residence all over indonesia. top inovasi pelayanan publik indonesia public service innovations indonesiapuskesmas rawat inap penengahan telah ditetapkan sebagai puskesmas untuk ugd dan rawat inap sejak tahun karena posisinya jalan perlintasan yang memiliki resiko lebih tinggi untuk terjadi kecelakaan.aa.ublic service innovations indonesia pond basic obstetri neonatal emergency service) public health center penengahan, lampung selatan regency dr. diah anjani, epid. address jalan lintas sumatera km. pasuruan municipal, pencegahan websteri patient care public health center penengahan has been formally appointed the official emergency aid service since due its geographical location central bypass the region's main road, the site tends have more risk road accidents. part health district initiative program penengahan district, the office found the health service innovation the form pond basic obstetri neonatal emergency service) and has been supported radiologi specialists. equipped with comprehensive modernity facilities and powered skilled medics, this pond public health center set the goal providing ultimate health service for mother and kids care. presently, the office also accommodate the first treatment for early stage cervical cancer handled trained specialists. also serves the two dimensional usg service performed radiologi specialists. order maxsize the service the public health center, midwives squad are also set standby give extra assistance. the presence jkn national health assurance) has made the claiming process pond public health center hasil free and swift. patients can claim their health assurance accordance with pmk decree ministry health) year which apparently decreases the possibility using old traditional modernity services (traditional birth attendants). top inovasi pelayanan publik indonesia public service innovationssemak banjar ruang maya hasan bahan belajar ruang maya untuk bahan belajar), adalah gigi piranti lunak berbasis web apa yang menjadi media dalam mendukung kegiatan belajar gan mengajar. rumah banjar yang memiliki jenjang dari tk paud, sd mi, smp m ts. sma uetop inovasi pelayanan publik indonesia public service innovations indonesia learning portal rumah banjar regional office national education south kalimantan drs. irwansyah webstelink learning portal rumah banjar virtual house for learning materials) web based software medium support learning teaching activities. the late drs. chairul saleh, former chief baik, south kalimantan province, first initiated rumah banjar, which covers all levels education from kindergarten, primary, secondary, higher secondary, vocational, and general. its later development, rumah banjar has been setting its own innovations, which cope several aspects follow: features: multimedia content text, pdf, audio, video, flash animation, lms, score, etc.) communication (e mail, chat, comments) discussion forum, polling) class supporting feature teleconference) other supporting features blog, agenda time table, account mapping) technical operational: online, offline, and stand alone executable ease use, installation required integrated user guide tutorial, both video and text based content copyright management, student account validation process rumah banjar has been example innovation implementing even distribution education quality for all regions, particularly remote areas, giving solution (through the features) common problems (network problem, technical problems, well financial issues). sand maa lai layan top inovasi pelayanan publik indonesianama layanan pelayanan informasi alamat jalan harsono ragunan, pasar minggu jakarta selatan link website telp biro hukum dan informasi publik merupakan unit kerja pada sekretariat jenderal kementerian pertanian yang salah satu ta. tugasnya adalah melaksanakan penyiapan ka penyimpanan, pendokumentasian,laminovasi pelayanan publik indonesia public service innovations indonesia idt jonathan pinus, ph. rajawali foundationgovernments. " indonesia faces many challenges the country seeks build new democratic institutions while simultaneously promoting economic development and environmental sustainability.. konomi dan keberlanjutan lingkungan..". tantangan. diterbitkan atas kerjasama: tak amanah transformasi rajawali foundation naa dan top inovasi pelayanan publik indonesia public service innovations indonesia online information system for public information request service silakan) legal and public information bureau secretariat general ministry agriculture haryanto, service name information service o address jl. harsono rm, ragunan, pasar minggu, south jakarta phone legal and public information bureau unit secretariat general ministry agriculture whose one its function conduct storage preparation, documentation, provision, and services public information agriculture. execute that function, ministry agriculture through legal and public information bureau developed line information system for public information request service silakan). the system web based application for public information service implementation law concerning public information transparency kip). silakan online transformation the mechanism for information application and complaint submission services stated kip, into new online form. diminished space limitation with full complement government regulation. apart from that, silakan online also accommodate information commission regulation per ki) concerning information process and documentation officer ppid) ministry institution. silakan online equipped with early warning system that can inform ppid about the length time that certain complaint has taken since its submission, list request for public information that can processed declined. with this system, potential dispute public information can prevented. the other hand, member the public are enabled submit their request for public information line, monitor the process their request, and ensure the fulfillment their rights. silakan online integrated with three other public information applications, namely seberat information system for submission objection public information request), sikap information system for public information recapitulation), and sidang information system for public information document database). top inovasi pelayanan publik indonesia public service innovations indonesiadr. ir. ari santoso, dea. nama layanan pelayanan pendidikan alamat jalan martadinata, ciputat tangerang selatansi alamat url kemdikbud.al kurikulum dan jelajah luar angkasa. rumah belajar dapat dimanfaatkan siswa, kat luas. portal rumah guru, dan masyarakat kana:rumah belajar learning house (belajar.kemdikbud.go.id) center for education communication and technology ministry education and culture dr. ir. ari santoso, dea. service name education service ' ' ' address ji. martadinata, ciputat tangerang selatan phone internet portal rumah belajar learning house) official learning internet portal ministry education dan culture, with url its features include virtual class, learning source, continuous profession development, curriculum and space exploration. student, teachers and common members the society can utilize learning house for their respective purposes. also aimed becoming property the community allowing its member contribute its content and activities. the development learning house learning materials oriented. within the application, learning objects the form scalable, reusable and interoperable objects are readily available with ability run share and reuse mechanism learning objects. using those facilities, users (student, teachers and members society) can share and reuse learning materials for further development. the courses development for this internet portal are follow: education service with life long learning concept. education service with cloud computing. education service with high flexibility. through rumah belajar, teachers, students and members the society are facilitated acquire various facility and learning sources with high quality. preparation for their learning activities, teachers need able design and develop such activities. rumah belajar allows teacher develop innovations and increase their creativity composing learning schemes, constructing teaching materials and creating virtual classes, with learning sources support such virtual classes are readily available for teachers and student. this proposal, put continuous profession development our prominent service, which act facility increase human resources capacity education other sectors. top inovasi pelayanan publik indonesia public service innovationsnama layanan peningkatan kapasitas dan akuntabilitas aparatur alamat jijabatan setiap pegawai negeri sipil pns) lingkup pemerintah kota banda aceh win sebagai pengganti bentuk reward yang sebelumnya diberikan melalui tunjangaprestasi kerja tpk) diberikan berdasarkan maa ama aaa rea, rwanda wisnu wardhanapublic service innovations indonesia the capacity building apparatus performance through performance application secretariat banda aceh city government. drs. syarifudin, ta, si. service name apparatus accountability and capacity building address jl. tnk. abu lam banda aceh web address . phone toer performance application needed measuring the workload job holder civil servant banda aceh city government, allow replacement for the previous system utilized regarding achievement bonus tunjangan prestasi kerja), system that awarded all civil servants with equal percentage achievement bonus. with performance application, bonuses are awarded association with the officer's grade. the substance performance application refers ministry government apparatus empowerment regulation ministry internal affair's regulation ministry internal affair s regulation and adopts several local content and wisdom that are line with the characteristic banda aceh kota madani. the implementation performance through this application becomes supporting instrument measuring the job holder and unit's affectivity and officer's composition unit skpd and the basis for calculating work achievement. also serves the basis for regarding job incentive and broader extends serves the basis for implementing certain policy executing certain decision regarding human resource administration local leaders. performance application requires officers come with innovations and creativity accordance with their position. these officers are required compliant toward standard time frame according the guidelines central and local government's regulation. this application also expected change the image public's mind that civil servants are sluggish and idle. the concept for the calculation job holder's workload through this application allows easier process without happening the officer's well being, because provides incentives for job holder regard their grade instead buatan generalization. top inovasi pelayanan publik indonesia public service innovations indonesia format kendali hulu hilir pemerintah aceh p2k apa sekretariat daerah aceh dr. tagwallah, kes. format kendali hulu hilir. p2k apa badan perencanaan pembangunan ae w daerah aceh membentuk tim sea pengendalian percepatan kegiatan sis anggaran pendapatan belanja nen pemanah port paritas lahore molahtit unta kord kost aceh p2k apa) untuk membantu nmr sei gubernur dalam perumusan dan kebijakan dal penetapan kebijakan umum dalam pengendalian kegiatan apa. papan praya dark ton maha aga beberapa permasalahan yang ena dihadapi sistem pengendalian belanja pemerintah yang masih belum satin alim cnn efektif, mesin birokrasi menjadikan wan lean bagai bare eatats aceh provincial government p2k apa secretariat aceh provincial government. dr. tagwallah, kes service name apparatus accountability and capacity building address ' | jl. tnk. abu lam banda aceh wee ana penemenenoenaa mao man more paha aceh provincial government through bureau for planning and development instituted the team for acceleration control aceh provincial government budget execution p2k apa) assist the governor ranging and formalizing general policy apa's project controlling. several obstacles doing its job are follows: government expenditure control systems that are ineffective bureaucracy that slows down decision making poor respond from other government agency upstream downstream control forms utilized p2k apa has forms: form through this form, each budget administrator s workload can readily shown through the number package, appropriation amount, source fund, and project's location. form procurement monitoring forms utilized monitor procurement goods and services. form kpa ppt performance monitoring form utilized allow early detection the performance budget administrator. form form strategic project monitoring form and utilized become guidelines field trips. form form utilized monitor financial and physical fulfillment project. form form utilized record keeping form monitor the functionality procurement package that has been delivered. top inovasi pelayanan publik indonesia public service innovations indonesias, which now important tool for the completion p2k apa's tasks, considered join effort which high rank officials must cooperate well with their subordinate, and actively seek ways achieve their target. commitment from executes project (service provider, supervisor, construction plan provider), and head skpd, regents and mayors become success keys project control aceh provincial government. operating strategy for upstream downstream control form, the perspective internal control, held p2k apa and can broken down parts: strong commitment form head each government unit dedication all staff discipline form completion accessibility and continuity the monitoring result the silver linings the implementation upstream downstream control forms are transparency and cooperation values. guarantee the continuity government project control using these forms, several actions must taken. (a) normalization upstream downstream control forms method budget administration control. (b) institutionalization the management upstream downstream control forms part acceleration and control evaluation budget execution. (c) ensuring the commitment from each head government unit. upstream downstream control forms expected bring changes government's activity control several area transformation like organization's setup, control setup, bureaucracy setup, information setup, management setup and betterment monitoring. top inovasi pelayanan publik indonesia public service innovations indonesia program pengendalian gratifikasi direktorat gratifikasi kpk giri suprapdiono nama layanan pencegahan korupsi alamat rasa said kav c19 jakarta link website telp neng rendahnya persentase pelaporan gratifikasi dibandingkan dengan san jumlah pegawai negeri dan penyelenggara negara, antara lain disebabkan oleh adanya rintangan psikologis bagi pelapor untuk melaporkan secara langsung kpk dan rendahnya awareness terhadap pan gratifikasi. timbul suatu pemikiran saingan. untuk membentuk kerjasama kemitraan antara kpk dengan kementerian, lembaga, organisasi yag:w 'public service innovations indonesia ratification control program directorate ratification, corruption eradication commission giri suprapdiono service name corruption prevention address jl. rasa said kav c19 jakarta web address pet ran eng bee pena the fact that reports ratification cases are comparable low the number government employee and state officials, among many factors, caused psychological barriers faced whistle flowers and low awareness the harus ratification. idea was conceived create partnership cooperation between corruption eradication commission kpk), ministry, agencies, organization and governance kementerian, lembaga, organisasi dan pemerintahan k l o p)). that partnership cooperation was named ratification control program program pengendalian gratifikasi ppg). fundamentally program that encourages the presence one unit function each k l o p which can accommodate the process accepting reports ratification cases inside their respective agencies through ratification control unit unit pengendalian gratifikasi upg) ratification control function fungsi pengendalian gratifikasi fpg). and are obliged re report the ratification reports that they received periodically corruption eradication commission within their normal working hourwirosaban yogyakarta link website telp masalah utama dalam pencegahan korupsi peningkatan kapasitas, kinerja dan pala akuntabilitas aparatur serta peningkatan pola kualitas pelayanan publik, yaitu transparansi dalam pemberian pelayanan lapar berupa jenis pelayanan, dokter yang akan memberikan pelayanan atau tenaga "nota medis yang akan memberikan pelayanan, hinga sale jam buka pendaftaran, buka pelayanan, alur pelayanan, sistem mekanisme dan prosedur pelayanan, dan tarif pelayanan, kemudahan dan kepastian dalam memberikan pelayanan. penanganan aduan masih belum transparan, sehingga kualitas pelayanan publik belum optimal, disamping itu belum terlihat adanya keterlibatan aktif dari masyarakat untuk dapat mengakses pelayanan yang bermutu. integritas, responsibility dari pemberi perasan mea kebaikan kam. pelayanan masih kurang dari sumber daya manusia yang memberikan pelayanan jugapublic service innovations indonesia service innovation corruption prevention yogyakarta city regional public hospital drg. hj. rr. duty setyowati, service name health service address jl. wirosaba nol yogyakarta keton jawa)m.m. phone the main issues address our effort prevent corruption, increase the capacity, performance and accountability government apparatus, and increase the quality public services are transparency the types services provided, physician and medical personnel who will provide the services, operational hours registration and front office, service flow, and the mechanisms, systems and procedures the service, and service fee and the certainty and accessibility the services. personnel's administrations complaints are lack transparency and hammers the quality the services. the other hand, most members the society are sally passive accessing high quality services. there lack integrity and responsibility the personnel, aside from the fact that their sheer number also lacking. finance management has poor accountability and flexibility that produces ineffective and coefficient management. health service information system poor and allowed very limited access accurate data order solve problems faced internal external parties. top inovasi pelayanan publik indonesia public service innovations indonesiaooo dr, lies indriyati, sp, oo nama layanan pelayanan kesehatan alamat jl. tentara pelajar wates kulon progo link website telp sejak tahun bupati kulon progo tamgoware. menetapkan kebijakan universal coverage bagi seluruh penduduk kulon progo, kebijakan tersebut telah ti. memberi kemudahan akses pelayanan rumah sakit bagi keluarga miskin makin) dengan manfaatkan berbagaillclass less hospitalization for patients from poor family wates government hospital kulon progo regency's wates regional public hospital lies indriyati, sp. service name health service address jl. tentara pelajar wates, kulon progo55611 | web address since kulon progo regent has affiliated universal coverage policy for all citizen kulon progo regency. that policy has given ease access for poor families the services provided the hospital, obtaining various coverage such public health coverage, social welfare coverage and regional health coverage that the number patients coming from poor family increasing. this can seen from the increase the percentage patients coming from poor family: from and again .35y9 the increase the number outpatients from poor family doesn't affect services, which contrast with the increase number in patients (hospitalized patients) from poor family. bor for class reached patients form poor family put constraints the service because insufficient number class iii beds means that, the past wates government hospital must decline certain patients when the rooms and bed for that class longer available. itis now the thing the past. wates government hospital now classes hospital for poor family. with this innovation, wates government hospital will serve patients from poor family although class iii wards are fully occupied. the patients will submitted class even class ward and will charged with class iii tariffs accordance with their respective insuler jamkesmas, jamkessos and jamkesda). with classes hospital policy serving patients from poor family, wates government hospital can increase its serving scale and the number patients from poor family increasing shown the increase bor from top inovasi pelayanan publik indonesia public service innovations indonesia) berdemokrasi indonesia, pelayanantuntutan peningkatan kualitas le, pelayanan publik tidak hanya pada to. dng penyederhanaan proses pelayanan, namun juga kemudahan, kecepatan tata dan pentingnya pemanfaatan apublic service innovations indonesia online license package services integrated licensing services agency bppt) sidoarjo regency drs. achmad zaini, service name licensing services lo address ' | pahlawan sidoarjo web address ban the presence challenges and opportunities globalization and the thriving democracy indonesia, public service strategic issue because the right all citizens. the demand for better public service not limited only create straightforward process services but also ensure ease access, timelines and utilization information technology. local self governance gives opportunities all local government manage its own society, which includes providing and regulating licenses. local governments are given discretion providing timely, precise, cheap and transparent services. sidoarjo regency represented east java the trial for implementation local self governance and since then had been striking continuously advance its public services. one example the service licenses. sidoarjo regency government formalized integrated service unit unit pelayanan terpadu upt) through sidoarjo regent injunction the unit acted channel for coordination and administration types licenses and furthermore distributor those licenses proposals local government units skpd) who were authorized handle such licenses. this mechanism lengthened the process for license issued and diminished timelines almost completely. based those facts and the fact that sidoarjo regency share its border with surabaya city east java capital and that sidoarjo regency garnered majority its income pdrb) from manufacturing, commerce and services that demanded timely and simple licensing process, formalized sidoarjo agencies agency for license and investment through sidoarjo regency government regulation and injection letter sidoarjo regent gives the head sidoarjo agencies agency for license and investment full authority minister and signed types licenses. the normalization this agency was ahead its time for the first indonesia utilize workflow similar the present one stop integrated service pelayanan terpadu satu pintu ptsp). progressing forward, the agency's name was changed into sidoarjo regency integrated license service authority. authority was expanded types licenses from the previous later the number became types licenses. top inovasi pelayanan publik indonesia public service innovations indonesia:(public service innovations indonesia sidoarjo regency integrated license service authority has been using integrated license service information system sippa) application accordance with standard public service standard pelayanan publik spp) and standard operating procedure sop). nevertheless, the large number license proposal approved creates several challenges: regular process, hence licenses are processed stages. after the first license granted, applicant can apply for the next stage the license, and on. repeated field reviews, hence several licenses need reviewed field and that creates problem for bppt who has limited scope well limited mobilization facilities (official motorized vehicles). demands further innovation ensure the achievement its goal perform fast, easy, simple and accountable service for the fulfillment society's expectation. from description, new innovation public service was developed. was online protocol for license issuance. applicants are only required submit one application document that contains proposals for various type license. the process issuing these licenses takes less time and eliminates redundancyrizinan alamat jl. andi iskandar ungu kec. barru kab. barru link website telpii. menjadi pendorong pemerintah tap kab. barru membentuk ptsp kantor pelayanan perizinan dan tata pn, penanaman modal kp3m) disertai tmn dengan berbagai reformasi layanan. perbaikan iklim investasi melalui peningkatan kewenangan ptspop inovasi pelayanan publik indonesia public service innovations indonesia supporting conducive business atmosphere through one stop integrated license service barru regency south sulawesi) kp3m barru regency syair s.ip, service name licensing services ' akan ani regent pee aan difficulties starting business result poor license administration services and hostile investment atmosphere has encouraged barru regency government normalize form one stop integrated service pelayanan terpadu satu pintu ptsp) which office for license administration service and investment kantor pelayanan perizinan dan penanaman modal ptsp), alongside various service reform. advancement investment atmosphere, through ptsp authority expansion, better license regulation, service administration, license moderation and cooperation between all stake holders, has given significant contribution the advancement investment, business atmosphere, business legality and the increase service administration, human resources quality, supervision, transparency, accountability and the chance apparatus's attitude service quality. the initiative participating, and involves working groups licenses that were with the assistance from technical institutions, os, business association and other with the purpose building broader support for reform, problem's characterization, and receiving inputs from various point view including the ones from private sector. aside from that, support reforms from inside ptsp, also develop human resources quality, advance funding and renovated physical infrastructures. this has acquired various changes that are still based regulation thus supported the sustainability every programs. active participation from members society and other are welcomed create sustainable programs. other agencies have relocated the result service betterment and license moderation, from inside and outside south sulawesi. thus, expected that betterment services and administration for one stop services could occur various other localities outside barru regency. top inovasi pelayanan publik indonesia public service innovations indonesiaalamat jl. senopati yogyakarta link website telp yogyakarta merupakan kota yang mempunyai predikat kota pendidikan dan kota wisata. pada saat itu, kota yogyakarta belum memiliki ikon yang dapat mengemban sebutan yang sudah lama melekat dan berkembang aan masyarakat. sehingga, diperlukan sebuah tools berupafasilitas layanan tadi publik yang dapat mencerminkan keunggulan kompetitif sekaligus untuk menguatkan kapasitas eka sena rsapublic service innovations indonesia development smart park yogyakarta office for management smart park yogyakarta city drs. yulianto dwisutono service name tourism and education service address jl. senopati yogyakarta web address phone yogyakarta has been known city education tourism. the past, yogyakarta did not have specific education icon cement that tittle. consequently, tool needed, the form public service facility express yogyakarta's competitive advantages and the role its citizen city education and tourism. smart park public service institution under yogyakarta city government that implements local public service agency badan layanan umum daerah blue) financial management system. its role and function, smart park serves the society series efforts advance the understanding science and technology and support the increasing education quality through various learning and science programs. public institution, taman pintar committed providing learning facility well alternative leisure spot and high quality community service. that commitment provided continuously, and contributes the increase and accountability service that the end will contribute the increase public service quality. regarding its full blue status, community s visit rate smart park must maintained and the quality service its key. top inovasi pelayanan publik indonesia public service innovations indonesiadr. ida ayu cahyadi widyawati, kesjan serta desa kelurahan. dengan visi misi gianyar bagus bersih, alami,,public service innovations indonesia "musa kata pengantar deputi bidang pelayanan publik",.one stop service for stigmatized group ubud community health center ii, gianyar regency dr. ida cahyadi widyawati, kes service name harm reduction network kon munmsemaieab mash bali web address phone giants regency bali province situated 48km from denpasar and consists district and villages. with gianyar bagus bersih, alami, giat, berbudaya, sejarah clean, natural, dirigen and history) its motto, gianyar regency through integrated service unit ubud community health center gianyar health service agency creates innovation community health service especially dealing hiv aids. the increase public service quality based the risk management for certain group attempt transform users complaints into contentment with simple and cost effective ways. ubud region where religious and local traditions are held very high its community and hiv aids patients suffers from both the silent and social prejudice. community's knowledge about hiv aids lacking and put hiv aids patients marginal group who have difficulties obtaining their care open and bureaucrat manner. after post test counseling, positive reactive patients will submitted additional check ups and consultation from various disciplines get their treatment. put constraint patient s mental and physical health addition their financial burden. consequence, patients will decide not get treatment and eventually die. this condition responded two ways: first, service contain all risk factors set the form methane rumahan satellite clinics that identify cases sering usage. ims clinics contains all cases sexually transmitted diseases and encourages pregnant women get their hiv status tested. second, comprehensive blood testing service set the form cst clinics, cd4 and counseling deal with issues that may arise during and the preparation medication process. one stop clinic provided for risk and unsafe group attempt gianyar health service agency give excellent protection for hiv aids patients and the community whole. top inovasi pelayanan publik indonesia public service innovations indonesia ir secara manual, maka melalui system ini penerbitan kedua hama dokumen tersebut dilakukan secara terpadu, sehingga unsur tertib administrasi, pengendalian dan pengawasan, evaluasi dan pelaporan tentang perjalanan dinas dapat secara integral green dilaksanakan. sistem administrasi perjalanan dinas ini meliputi tahapan yaitupublic service innovations indonesia official travels administration system public relation and protocol division, secretariat nunukan regency government ilham zain, sos, mpa service name official travels administration system address jl. jepun, nunukan web address phone official travels administration system system that manages official travels officers and public servants secretariat and skpd nunukan regency. administration system job travel run sol, which letter assignment and letter travelling order that were issued manually are now issued by system that administration procedure, controls and supervision, evaluation and reporting those official travels can integrated. official travels administration system consists four stages: verification recommendation application documents official travels application for its information. the documents for recommendation application official travels must submitted stating its intention, purposes, duration, date, place, officer s name and budget. verification done directly system operators under the direction their officer. for the application the information official travels, can submitted the operator either verbal written. data input recommendation application for official travels that has been verified entered the system, where all public officers and staff have their own identification. the identification data has been locked avoid unintended changes. document printing and filing. letter assignment and letter travelling orders for all official travels that have been input are then printed out and delivered the respective applicants. this case, service unit will file copy manual archive, complementary the existing electronic archive stored the system. reporting reports the official travels being made are delivered the next month the regent, regency secretary, inspektorat, dead and internal division. using this system, expected that the administration for official travels will better and have reliable archive and filing system. top inovasi pelayanan publik indonesia public service innovationsalamat jl. hr. rasa said kav. jakarta link website telp kpk sejak awal berdiri berusaha kas menyediakan berbagai media tee pengaduan bagi masyarakat yang ingin melaporkan dugaan pen tindak pidana korupsi, antara annamarmmam lain berupa kotak pos, surat, saluran telepon, faksimili, sms bata pengaduan, email pengaduan, mmmm dan ruang untuk pelapor ar.public service innovations indonesia corruption eradication commission whistleblower's system directorate public's complaint corruption eradication commission abraham samad service name public complaints management address jl. hr. rasa said kav. jakarta web address phone since its inception, corruption eradication commission kpk) has provided the society with various channels for reporting corruption suspects such mail and mail box, phone line, facsimile, text message center, e mail, and reporting room for those who come report their suspicion person kpk office. through time, imbalan takes place between the number reports that are increasing and kpk's response percentage that decreasing. possible cause the decrease the quality reports made the people, which are repetition the existing reports without sufficient additional evident. understandable regarding the limitation public's ability access data corruption suspect. survey institute business ethics concluded that employees knows about violations, but are silent knkt wbs this indicates that some parts the society actually have data access, but refrain from reporting possible corruption cases authority. one reason the fear that their identity would exposed. for that reason, kpk had developed new internet based reporting tool, which guarantees the confidentiality the reporter and gives access for the member the society communicate their reports with kpk officers interactive. top inovasi pelayanan publik indonesia public service innovations indonesiaoptimalisasi penyelenggaraan pelayanan dam administrasi terpadu kecamatan paten) (pa memiliki makna yang strategis didalam aan mewujudkan pelayanan yang prima tingkat le. kecamatan serta membangun citra pelayanan publik pemerintah khususnya era otonomi daerah dan globalisasi. an selama ini opini dan image masyarakat daapublic service innovations indonesia district integrated administration penyelenggaraan pelayanan administrasi terpadu paten) sumenep district sumenep city district, sumenep regency government drs. mohamad junaidi, msi service name administration service address jl. agus salim sumenep web address phone public service bureaucracy reform through optimization service providing integrated administration, sumenep district has strategic value realizing excellent service district level and building positive image public service the government, especially local autonomy and globalization era. people still perceive government's bureaucracy full unnecessary steps, illegal charge fee, and uncertainty. this condition caused the quality public service system and management that applying, and the failure build apparatus's ethos, culture and integrity. solution for this perception must found immediately, allow the government solve it. respond the poor quality public services, the government conducts repaired and advancement public service management. innovation thus needed. paten product management innovation order simplify, ease, and chicken the service process and deliver the services closer the society especially for the area where infrastructure lacking. the administration various types licenses and non licenses which are previously done regency office, now relegated district head and has create easy, immediate and problem free ways delivering services the society thus increasing public's satisfaction. paten various component such policy, procedure, personnel and organization act indicator the satisfaction the public and need full attention and advancement. paten has contributed the increase sumenep's domestic income (pad) which has increase from the previous year. paten has also been proven contributing factor increasing public's satisfaction which shown its ikm survey score, score that categorized very good i. ra. kartini palu link website telp pada pertengahan tahun menurut evaluasi dinas kesehatan let provinsi sulawesi tengah khususnya seksi kesehatan rujukan dan rumah sakit, menemukan beberapa masalah yang berkaitan dengan sistem rujukan wilayah provinsi sulawesi tengah. salah satu masalah yang sangat memprihatinkan saat itu adalah pasien rujukan yang ona terkonsentrasi hanya dua rumah jai ata sakit kelas kota palu, sedangpublic service innovations indonesia public emergency call service health service office, central sulawesi provincial government dr. anshayari arsyad, kes service name healthcare service address jl. ra. kartini palu web address phone mid evaluation section for referral and hospital, health service office central sulawesi province found that various problems that were related referral system central sulawesi province. them was that referral patients were concentrated only two class hospitals palu city which have class class special, and class state hospitals rsud), class class hospitals rumit), class and class private hospitals for total hospitals. this poor distribution patients caused overload the two state hospitals that normal distribution would capable managing referral patients from all across central sulawesi. the overload was stark contrast with the conditions the hospitals. respond the findings, provincial health service office conducted investigations every hospital palu and found out that: both hospitals were class hospitals that were also advance stage referral hospitals, which made them also responsible for handling patients from all central sulawesi and part west sulawesi area. means for the society access information availability rooms the hospitals. caused the referral directed the two hospitals that acted referral center. social stigma that lower class hospitals will provide services that inferior class hospitals, despite the fact that their silent would treated equally regardless the class the hospital. based those findings, provincial health service office conducted coordination meeting with the following parties: hospitals directors palu head health service office palu city head health service office sigi regency head health service office donggala regency director traffic, sulawesi provincial police top inovasi pelayanan publik indonesia public service innovations indonesia,public service innovations indonesia foreword deputy for public service affairs all praise god almighty for this book, top indonesian public service innovations . itis direct commission from the minister for administrative and bureaucracy reform his appreciation one agency one innovation initiative, set the public service innovation contest this book not simple success story how innovation has been done ministries institution and local government, but more than that, attempt encourage all government apparatus seek innovations for the advancement public service their own institutions. this also line with the objective public service innovation contest realize innovation learning tool and urge new modifications and innovations public service. this special occasion, would like thank transformasi center for public policy transformation) dan rajawali foundation, especially mr. nugroho wienarto who had helped the release this book. also all gratitude shall also addressed all parties that cannot mentioned one one, who have given their assistance for the release this book. hope that all your efforts become continuing and everlasting contribution the advancement public service indonesia. deputy for public service affairs dirawat sudjono top inovasi pelayanan publik indonesia public service innovations indonesia that meeting, all parties agreed that integrated referral system must formed regulate the flow patients central sulawesi. this integrated referral system closely related hospital information system because its operation the distribution referral patients must made based rooms and bed available the hospital question and such information can only attained accurately through hospital information system. health service office central sulawesi province initiated the development online hospital information system, which connected the database integrated referral system basis for patient distribution. invited all directors hospitals, head health service office palu city and sigi regency have field study yogyakarta province and sragen regency november from the study, was concluded that yogyakarta emergency yes inspires the development the referral system with the customization rooms and bed availability data palu city area advanced form integrated referral system, which took the name program sulteng emergency services central sulawesi emergency services program). top inovasi pelayanan publik indonesia public service innovations indonesiair. wahid wahyudi, nama layanan pelayanan penimbangan kendaraan alamat jl. yani surabaya kantor pusat) link websiteai: kendaraan bermotor uppks) sebagai pengawasan muatan angkutan barang serta wajib mendata jenis barang yang man mana diangkut, berat muatan, dan asal tujuan. namun dengan stigma negatif menjadikan fungsi uppks tidak optimal terkait dengan keterbatasan maupun permasalahan yang kep"kelebihan muatan".public service innovations indonesia the realization corruption free area weighing bridge east java province performing unit for the weighing motorized vehicle uppks) transportation and traffic office east java province ir. wahid wahyudi service name vehicles weighing service ladaeskke tam jos surabaya" bae ann awas phone according law concerning road transporting traffic, the function performing unit for the weighing motorized vehicles uppks) supervisor transportation goods, and obliged collect data regarding the type goods being transported, the weight the load, and the destination the vehicles. however, the negative perception the society creates difficulties for uppks fulfill their task optimal. those difficulties are also related limitations and complications other aspect uppks s functions and leave them fault. it's essential put mind that uppks not the only instrument preventing transportation overload phenomenon, and more accurate describe the front liner downstream control for goods transportation. uppks east java province distributed locations national high way. before the implementation information technology and integrity zone for corruption free area, weighing bridge perceived full illegal levis (pungli). while legally all vehicles that violate load limitations must penalised the form fine the confiscation their test book, illegal levis are practiced allowing vehicles that are overload continue their trip, with certain amount money handed weighing bridge's employee who disregard the result the weighing. transportation and traffic office east java province strives eradicate such practices. saying goes corruption takes place not only because the intention the der but also because chances are there. aware! order free the unit from corruption attempt eradicate chances corruption needed. this should done side side with the advancement the quality human resources uppks. with the support technologies information systems that are integrated the process weighing the vehicles, uppks could limit rooms for its employee take illegal levis budget misappropriation. all because the records monetary inflow from overload compensation fines are stored one interconnected information system that allows access and control. top inovasi pelayanan publik indonesia public service innovations indonesia pelayanan bus sekolah gratis dinas pendidikan kabupaten pakpak barat jalan bermutu nama layanan pelayanan antar jemput alamat komplek panorama indah indeks link website telp kabupaten pakpak barat merupakan daerah pemekaran yang baru berusia tahun, yang pakpak bharat dibentuk sesuai dengsea sen bharat menjadikan sektor pendidikan sebagai prioritas utama bersama sektor kesehatan dan fk, sektor pertanian. mai tar alokasi anggaran untuk pembangunan sektor 2t1 pendidikan dalam beberapa tahun terakhir megan telah berada diatas dari total apbd yang peruntukannya adalah untuk mendanai libas men launching bus sekolah gratis program program pembangunan sarana kabupaten pakpak bharat maupun prasarana pendidikan dan program serta madava lekeioh gross logi pelopor terhadap sarana pendidikan yang ada juga minang wni entepublic service innovations indonesia free school bus service west pakpak regency education office jalan bermutu service name pick and drop service address jl. yani surabaya web address phone west pakpak regency result administration split mandated law concerning the normalization south nias regency, west pakpak regency and humbang hasundutan regency north sumatera province. new administrative region, west pakpak regency government priorities education alongside health and agriculture over other sectors. budget appropriation for the development education sector the last few years has been greater than local budget, and allocated fund the construction education facilities and the programs increase education's quality. efforts have also been made increase public's ability access those education facilities providing transportation modes for school children remote areas. schools west pakpak are not commonly situated near residential area strategic transportation lines. this condition force the students reach their schools, which are away, foot, and creates problem with punctuality. seeing this condition, west pakpak regency government made breakthrough free school bus procurement policy since the presence these school buses gives positive effect for the society, that the students can attend school time. the reduction transportation cost allows parents relocate their already small income for other needs. pet la,z samar ormas top inovasi pelayanan publik indonesia public service innovations indonesiapanen tee,san inseminasi buatan. dalam upaya mencerdaskan dan mencetakcattle sexing with frozen cement ministry agriculture, artificial dissemination main station singosari malang drh. maidaswar, service name goods and service administration toyomarto village, singosari district, malang regency box singosari, malang web address (sal phone artificial dissemination main station bib) singosari executing unit under directorate general husbandry and veterinary which jobs are execute the production, distribution, marketing, and quality control the flagship livestock's semen, and the advancement artificial dissemination. the set efforts educate the young generation, ministry agriculture formalized protein sufficiency programs especially from cow and buffalo meat buffalo and cow meat self sufficient program program swasembada daging sapi dan kerbau sdmk) during indonesia imported tons meat (per december cattle for growing, and livestock (per december this moment, indonesia still needs import milk fulfill its national demand. milk from local productions only those tons. means that have import the other tons that cost total usd 700million year. bib singosari producer and supplier the largest frozen semen indonesia has important role executing that program providing high quality frozen semen the genetic quality indonesian livestock can increase. various breakthrough farming technologies for artificial dissemination have been continuously produced bib singosari that innovations that are worthy further development have taken place and its effect has been felt the society especially livestock farmers. one those innovation breakthrough the development the sexing frozen semen. sexing special method used predetermine the sex cattle resulted from artificial dissemination. the utilization frozen semen sexing appropriate choice increasing the efficiency livestock's reproduction that could consequently increase the efficiency farming both small and large scale. the innovation done bib singosari effort fulfill their customer's demand and need have certain sex from the dissemination, male for meat production and female for breeding. the other hand, this innovation also useful accelerating the increase the number livestock farmed nationally because can ensure that female cattle are born those who are interested breeding. top inovasi pelayanan publik indonesia public service innovations indonesiasistem jaminan kesehatan ikan, mutu dan keamanan ara hasil perikanan berbasis iso permasalahan sertifikasi kesehatan ikan terhadap komoditi perikanan merupakan syarat sekaligus jaminan bagi para pelaku usaha perikanan untuk melakukanm:public service innovations indonesia ministry marine affairs and fisheries fish quarantine and inspection agency semarang station work nur endang service name fish quarantine service address jl. ampunan pelabuhan tanjung mas, semarang web address phone fish quarantine and inspection agency balai kim) class station semarang public service unit that runs control functions fish health assurance system and fishery products quality and safety based iso challenges health certification fishery product precondition and assurance for fishing companies able conduct their export and import business fishery gates. it's not uncommon for the companies face difficulties terms procedure and schedule for certification, service certainty and openness information regarding the effective law and regulation the tariff quarantine service's. solution tanjung emas marine port has implemented indonesia national single window ensure good governance based public service. this system integrated house system each government agencies with custom service system, and aimed accelerating the supervision and administration document's flow and trimming coefficient flow the system. serves the baseline for foia class station semarang innovative the public service adopting iso that ensures specific time for completion specific service: days for export, days for import, days for domestic outflow, and hours for domestic inflow. apart from that, kim semarang also provide supports through the assignment employees that have integrity and competence, public information transparencies and the implementation iso quality assurance for laboratory tests. the impact implementing iso standards fish quarantine, members the public have better access for the certainty timelines and cost services well assurance for standard service procedure and accessible information regarding fish's health certification. professional service shorten the time for acquiring fish's health certificate from days days that economic cost for applicants service users reduced with that condition, the profesionalisme and integrity the employees can increase that chances for misconduct that have resulted ratification can reduced. ministry marine affairs and fisheries acknowledge that dubbing foia class station semarang corruption free area wilayah bebas korupsi wbk) service unittindak pidana korupsi indonesia jaminan layanan masyarakat yang dibuktikan dengan kinerjablu bbiberanda kerugian keuangan negara maupun ka) dari segi kualitas tindak pidana. korupsi adalah hanyalah gunakan wewenang publik yang dilakukan oleh pejabat atau pegawai demi kepentingan pribadi, keluarga atau a kelompok. korupsi menghambatpublic service innovations indonesia transformasi sambutan direktur program transformasi ami mengungkapkan puji syukur hadirat tuhan sehingga ministry agriculture, artificial dissemination main station singosari, malang dr. maidaswar service name goods and service administration kas toyomarto village, singosari district, malang regency box singosari, malang web address phone corruption indonesia has overwhelmed the society. its number increasing year year both terms the amount lost suffered the country and its sophistication. corruption misuse public authority high rank officers individual employees for their personal, family groups advantage. corruption has showed down development and destroyed many aspect communal live and the noble goal our nation. categorized into bribe, ratification, extortion and conflict interest. one way preventing corruption combining efforts from all parties involved and synergizing them. the works preventing corruption bib singosari are: staff's commitment fight corruption spi, reportage through e procurement, bans giving receiving presents from suppliers, meetings corruption prevention), putting banners, leaflets, stickers corruption free zone workplace vicinity, conducting routine discussion the percussion corruption every week through spi, providing reports box through anti corruption community, securing assets routine identification and report kekal every semester, proposing working unit become working unit with public service financial management system blu) that cash inflow from the services given the society can have its legality. top inovasi pelayanan publik indonesia public service innovations indonesiasekolah merupakan lembaga yang tae dibuat untuk menyelenggarakan belenggu "sm pendidikan yang didalamnya terjadi jalinan interaksi dari komponen komponen baik akademik maupun non akademik. setiap interaksi yang be. berlangsung dalam suatu sekolah akan menghasilkan kekuatan dan berpengaruh terhadap sekolah. sma negeri lubuk agung sebuah sekolah yang berada kecamatan lubuk agung menjadi sekolah favorit na,public service innovations indonesia. local office national education padang pariaman regency dra. dian mulyani syari, service name education service address sei abang lubang agung district web added gea school education institution that contains interaction networks academic and non academic components. all those interactions will produce strength that will affect schools performance. lubuk agung state high school school lubuk agung district favorite school and around padang pariaman regency. every year, admitted only its applicants. built square meter land are studying groups that have students. those students are from poor family. the school obtains communities confident and for the last years has garnered the highest score public s satisfaction index. these facts are related achievements, serena environment, and its policy provides equal service for children from both poor and rich family. school that once implemented international standard schooling pioneer program rintisan sekolah bertaraf internasional rabi), the school has becoming increasingly attractive for students. ensure the quality its education service, state high school has implemented management basis iso its motto create environmental friendly, social friendly and quality oriented school. with school's achievement publication programs p2s) through environmental friendly, social friendly and quality oriented schooling lubuk agung state high school have shown positive result, which put this school the heart the community with public's satisfaction index. top inovasi pelayanan publik indonesia public service innovations indonesiadari tahun tahun jumlah pelamar usa cons mengalami peningkatan . yang signifikan yaitu rata rata lebih dari pelamar. hal ini att turet sa: menyebabkan panitia rekrutmen 21n bekerja ekstra untuk mengolah ana,, ministry industry human resources bureau, secretariat general ministry industry dr. ir. arus mundiyono service name service administration address jl. gatot subroto kav. lt. jakarta tea era each year, applicants for public servant posts are increasing, with applicants average, this requires selection committee work extra hard process and evaluate every application. failure anticipated problems and challenges will cause increase recruitment cost. the use information technology systems through online recruitment test expected trim such cost and give more efficient resource spending. innovation the ministry achieved through information technology that becomes tool score the test accurately and handle higher number applicants. the online registration for public servant recruitment test has been used the test itself has been done online. and basic competence test tkd) for public servant has used computerized answer sheet. some other ministry has done online registration their recruitment test, but ministry industry the only one that has conducted online test. the advantage for the society that allows all members the society apply for the position, regardless their location. the system also: diminished the need for the applicants acquire employment seeker card kartu tanda pencari kerja), citizen compliant letter sick), and health description letter surat keterangan sehat) advance, allows testing through internet connection, easier document validation they pass the test, conducive basic competence test because its participant not crowded the conventional tests, and budget efficiency the conseguent the need only print question sheet for the applicants who pass the online tests instead copies for all applicants. parties such minister industry, general secretary and all first echelons the ministry have actively involved online public servant recruitment tests since composing the test questions, ministry industry has collaborated with state universities ensure that the questions varied each year. another cooperation with pt. moral for data security and availability fast internet connection. physiological test, part field competence test has been conducted also collaboration with state universities. top inovasi pelayanan publik indonesia public service innovations indonesia conducted based the approval from ministry state apparatus empowerment and bureaucracy through the letter approval from deputy for apparatus human resource division diri.para dated august that stated that ministry industry can perform online registration and online test long the implementation can synchronized nationally. online public servant recruitment test developed and executed our best employees who received training and rejuvenations since process that awarded ministry industry with accolades e governance. the financial sources for online tests have come from efficient budget implementation list dipa) and put very little constraint ministry budget whole. technical advantage received from our cooperation with pt, moral the form special bandwidth allocation that optimized and freed the process from technical failure. evaluation and monitoring has concluded that: the services provided our staff online public servant recruitment test score good accessibility information regarding the recruitment and its registration high information accessed through electronic medium it's operational regarded tagged and it's validation structured from online public servant recruitment test process, ministry industry learned lot about efficiency that was resulted from preselecting applicants before cat. for recommended that should conducted various locations that enable the applicants attend it. terms bureaucracy reform, the advancement recruitment system possible through require certain certification standard for the applicants that open, credible and accountable process can achieved and furthermore, can create efficiency and reduces cost. top inovasi pelayanan publik indonesia public service innovations indonesiasutarmidji, nama layanan penanganan pengaduan masyarakat alamat jl. abdul muis jakarta pusat telp bagian pengaduan masyarakat biro hukumyang bersperspektif gender, dengan pipa.efektif korban konseling yang nyaman bagi pelapor untuk mengadukan kasus yang dialami, seperti posisi kab spa duduk antara petugas dan pelapor, tempat yang tidak terbuka, dan lain sebagainya. pelindungan anak bagian pengaduan masyarakat selama ini menangani kasus perempuan dan anak korban madalam pemberian layanan harus benar benar ena dipahami oleh petugas termasuk kondisi ruang epa pengaduan. dalam mewujudkan inovasi baru aanpublic service innovations indonesia abuse report management with victim's perspective ministry women empowerment and children protection public complaint sutarmidji, service name public complaint handling address ji. abdul muis central jakarta performa kreasi3ha community report division legal and public relation bureau ministry women empowerment and children protection have one innovation realizing report room that gender perspective, paying attention its facilities set ups such comfortable counseling rooms for the victims report abuse, proper settings room arrangements, proper enclosure etc. community report division has taken care many cases abuses against women and children even men, the staff must fully understand the principles and ethics providing this type service. realizing new innovation public service, community report division has provided hotline phone number, which active hours day victims can reach the team for community report emergency. team for community report has also coordinated with other institutions and ministry well law enforce the process handling the cases and reports violence. community report division released handbook titled service information for victims violence against women and children, that the information can distributed all around indonesia. sepenting the cooperation between community report division and indonesian national police, several staff from women and children service unit unit ppa) have been assigned become professional staff who provide assistance cases especially during its legal process. these professional staff could also provide fieldwork responding certain reports. top inovasi pelayanan publik indonesia public service innovations indonesiair. sudaratmaja, ms. nama layanan pelayanan informasi alamat pusat pemerintahan mangupraja mandala jalan raya sempit kabupaten badung bali telp festival budaya pertanian dengan mengangkat potensi dan keunggulan badung utara yang berbasis sektor pertanian, yang tas dikemas dalam balutan budaya maan nan telah mampu mempersempit kesenjangan pembangunan wilayah kabupaten badung, khususnya antara badung utara dengan bag badung selatan. kesenjangan ini sering direpresentasikan sebagai kesenjangan antara sektor pertanianpublic service innovations indonesia acknowledgment program director transformasi all praise god all his graciousness for the release top indonesian public service innovation the ministry for administrative and bureaucracy reform its due date. are welcoming and supportive the efforts release this book order learn from innovations that are done agencies both local and central government, and participate its proliferation the public. for that thank prof. eko prabowo vice minister for administrative and bureaucracy reform, and mrs. mira sudjono deputy for public service affairs for their cooperation. transformasi center for public policy transformation) new institution, supported rajawali fondation, dedicated itself into the proliferation the efforts develop fact base public policy, especially local government, through researches, education and training, seminars and discussion forums. one transformasi's efforts becoming fasilitator forums that connect change initiator within central and local governments, experts, universities and research institutions, public representatives, and business representatives. finally, hope that this book can give inspirations for the readers initiate innovations, create change, and serve the society for better indonesia. program director nugroho wienarto top inovasi pelayanan publik indonesia public service innovations indonesia agricultural tradition festival bandung regency innovation, promotion and product merchandising office agriculture, plantation and forestry badung regency division for crop processing and post harvesting ir. sudratmaja, service name information service address jl. raya sempit, badung regency, bali web address babe ana agricultural tradition festival that put forward north badung's potentials for advance agricultural development its traditional packages has close the gap physical development the administrative area badung regency, especially between north badung and south badung: gap that created between agriculture sector and tourism sector. this event, economic empowerment the form business transaction still presented, because the dominant characteristic the area. doing so, this initiative line with the purposes gs, which are: ecology, technology, traditional culture, spiritual and creative economy. this innovation has shown economic efficiency, wide stakeholder's participation, responses and adoption other institution, and opens enough room for constructive criticism. it's impact the society huge and can seen from rate visits, business transaction value, promotional works, public dialogues and entertainment and the synergy between agriculture and tourism. all leads better public perspective about north badung. this initiative broken down three stages: pre event, summit event, and post event. concrete, calculated and user oriented results are reflected this initiative and serves the signal for better public service. the continuity the program and its budget allocation for the purpose creating equality between areas has been the commitment badung regency government. replication and adoption has taken place that this event has been considered included other programs sectors that are intended empower and strengthen the agriculture based community. overall, this initiative reflected bureaucracy reforms terms of: law and regulation, organization, accountability, supervision, public service and work ethicsinformasi alamat jl. langka mataram telp . sampaikan informasi yang bermanfaat ona meski satu kalimat. semangat inilah mh: yang mendorong lahirnya tiga konsep penyebarluasan infomasi berbasis dak 3k. yakni berbasis komunitas melalui program kampong media. berbasis kemitraan dan berbasis kinerja. kampung media merupakan program yang tumbuh dari dan oleh rakyat. tan pemerintah hanya berperan sebagai . 'i(g)public service innovations indonesia media village community based information proliferation transportation, communication and information office west nusa tenggara province agung hartono service name information service cnn nnn web address deliver useful information even only one. that the spirit the conception proliferation information with principles: community, partnership, and performance komunitas, kemitraan dan kinerja k). media village kampung media) program conceived and from the society and the government acting only fasilitator. it's the realization the new paradigm that bureaucracy should act fasilitator and thus allows the society actively involve development. among the most common obstacles community's low appreciation certain programs that cause difficulties achieving its goal. thus logical that socialization and society's involvement planning must considered the utmost important. difficult expect the society involve the information certain program not well distributed. information proliferation then, consequence, can determine the course and direction society's participation and the success program. the bottom up solution now known solution achieve synergy between government and society. government programs are made fulfill the society's demand that since its conception all the way its execution and evaluation, the society must involved. this done through encouraging members the society creative and able identify the best method solve their problems. initiative supporting program will maxsize society participation each program. the basis and initiative ground for media village are follow: the fact that mainstream media have low capacity accommodate and process society 's information publication archives mainstream media can not accessed the society the sources for mainstream media's publications are individuals whose neutrality and capacity sometimes doubtful. media village mean communication from and the society. information media village can used for reporting, and evaluating the job description and functions other institutions. information media village secondary information sent indirectly the society demands for the transparency the budget management government agencies. top inovasi pelayanan publik indonesia public service innovations indonesiai. raya batulicin. rt. desa sejahtera kec. simpang empat kab. tanah bumbu link website telp cara berpikir masyarakat sudah semakin kritis. ike) meminta tanah bumi kebutuhan akan pelayanan publik yang berkualitas sman penataan cim penanaman wol bae sae nk semakin berkembang dinamis. sementara pemerintah tahun mid sarana tahu iva padanya lndiike ben ananaani nba boramelani dengan hillma ternate ana lambat, mahal, dan kerap. dari pemahaman fak a0afaanspokt pemohon apabila diterapkan aturan pegawai yang memperlambat dekati amansendi bp3md disamping itu juga diterapkan aturan pegawai yang jak ade. menghilangkan berkas pemohon wajib mengganti min anakan rp. (seratus ribu rupiah) per lembar tekan dokumen (menggunakan uang pribadi). psa (sa) aaa mara ehi maman ie) eddy. public service innovations indonesia .idr sheet compensation for lost documents:. bp3md tanah bumbu regency arif fadilah, sos service name information service address jl. raya sempit, badung regency, bali web address phone the society getting more and more critical the need for high quality public service developing. the other hand, the government, whose responsible handle those needs and developments, considered failing doing due ailing bureaucracy. the silent government bureaucracy getting worse and creates slow, expensive and corrupt governance. from that understanding, tried take initiative. ensure the timelines license issuance, government employee who intentionally slows the process (seen from document flow system) must, using their own money, reimburse transportation expenses much twice the amount spent the applicant. aside from that, also regulated that any employee who causes application documents danish would also required compensate the applicants sum idr for each sheet document that lost. employment termination another solution for employee who misbehaves: proven ratification and illegal levy subject this treatment. ensure objectivity employee's performance evaluation, weighted scoring and reward and punishment system implemented strictly. top inovasi pelayanan publik indonesia public service innovations indonesia e musrenbang badan perencanaan pembangunan kota surabaya agus imam sonhaji, st, mmtembangunan yang integral dan partisipatif, melalui 2gb sama yan men matan haa daur mekanisme musrembang sen ban bana vena laga seberang men kan menara mendapat perhatian serius dari pemerintah kota surabaya. dengan adanya nnn, public service innovations indonesia e musrenbang development planning agency surabaya city government agus imam sonhaji service name development planning address jl pancar surabaya web address 'o era see ane integrated and participating development planning concept, through musrenbang planning and development forum) received surabaya city government's full attention. with musrenbang being conducted online through since development planning agency and the society are given: accurate data target programs simpler classification job proposals inputs immediate and efficient data recapitulation society s certainty whether not their proposals and inputs have been received and processed musrenbang team with more accurate and date photos. easier and immediate estimation budget allocation for each proposals this year musrenbang application, further development has been done based the previous year because the application employs spatial analysis based geographic information system involving individual contributions yet consistently implements unit price standard standar harga satuan ssh). consequently, computerized prioritization proposals can take place. jas top inovasi pelayanan publik indonesia public service innovations indonesianama layanan pemberdayaan masyarakatkadar) yang ditujukan kepada tn: puskesmas dari dinas kesehatan kabupaten kota. dari hasil pendataan tersebut, terlihat masih ':) rendahnya cakupan pemberian ta. asi eksklusif khususnya desa batara, sehingga perlu upaya upaya gga kelas ibu hamil untuk meningkatkan pengetahuan mpublic service innovations indonesia empowerment breast feeding support group kp asi) batara village karawang community health center pangkep regency health service office pangkep regency dr. hj. indria latief, kes service name community empowerment web address and health service office pangkep regency conducted identification nutrient conscious groups kelompok sadar gizi) community health centers the regency. was concluded that the rate exclusive breastfeeding mothers especially batara village was still low that special actions must taken increase community s knowledge exclusive breastfeeding. innovative approach health service conducted the form breastfeeding support group kelompok pendukung asi kp asi), village community dialogues and advocating, books procurement, group's training, kp asi meetings assistance and visitation. indirect impacts the process are: decrease malnourished children: decrease mother and children mortality rate, increase infant's average weights the result increasing rate exclusive breastfeeding and breastfeeding given until the infants are years old. also causes betterment community's nourishment level especially mothers and children. the most important the betterment community's attitude health. pangkep regency government and health service office have conducted efforts exclusive breastfeeding acceleration action plan with extra pictorial collaboration. this initiative would also serve synergize and involve several organizations such ami asosiasi ibu menyusui indonesia indonesian breastfeeding mother association), community leaders, religious figures and many others. the strategy encourage cooperation between health service center teams with other programs, socialization breastfeeding counselor their assistance and improvement service quality through breastfeeding motivator. funding for counseling services given pregnant women and locating mothers taken from bok biaya operasional kesehatan health operational fund). monitoring and evaluation conducted through supervision especially related mkm langkah menuju keberhasilan menyusui steps for successful breastfeeding). top inovasi pelayanan publik indonesia public service innovations indonesia" gerakan nasional sadar gizi). top inovasi pelayanan publik indonesia public service innovations indonesia sambutan menteri pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi peak gerakan one agency one innovation tidak muncul tiba tiba, tetapi merupakan hasil renungan dan pembelajaran sakewajiban untuk menciptakan minimal satu inovasi pelayanan pattop inovasi pelayanan publik indonesia public service innovations indonesia since its inception, the personnel running programs has found various materials for further improvement the programs. its legality the head health service office's decree dinkes pk kesia the normalization breastfeeding support groups pangkajene and islands regency. the success batara village has been relocated other villages karawang health service center area and relocated from other health centers pangkep regency and south sulawesi province. pangkep health service office has produced health service model that sustainable and can reach directly society's life. practice, breastfeeding counselor are responsible visit patients their houses help solve possible problems. based the above decree, the human resources that are expected get involved the programs are midwifes, nourishment workers, breastfeeding motivator, members pkk family wellbeing education), majlis ta'lim and community leaders and supported health service office pangkep regency. breastfeeding support group collaborates with ami order synergize exclusive breastfeeding program with national movement for nourishment awareness. top inovasi pelayanan publik indonesia public service innovations indonesiahingga tahun masih terdapat lu) warga dan anak kota surakarta belum memiliki akta kelahiran. dari anak kota surakarta (data tahun anak) tersebut, adalahrendah adalahcarpublic service innovations indonesiapopulation and civil registry office, surakarta city government drs. suwarna, surakarta pane until there were all citizen and children surakarta city who has not have birth certificate. the children, children based the data them come from poor family, foreign residents (from outside surakarta), orphans, street children, and extra marital children. out districts surakarta city, pasar kliwon district has the highest rate birth certificate ownership and genres district the highest. the age group with the lowest birth certificate ownership years olds. registration for birth certificate has been perceived complicated and expensive. was true especially for births that were registered year more after birth (prior constitution court's ruling puu xi free certificates have been rewarded for all timely registration since based provincial law concerning population and civil registry services, and also based law population administration. population and civil registry office surakarta city government has prepared strategy increase public's enthusiasm register for their birth certificate through strategic plan that all children's birth must registered and through child intensive card. this program started december when child intensive card was launched banjarsari district child intensive card user's pilot project, with the basis surakarta regent regulation concerning child intensive card. child intensive card currently being developed through integrated works practice system hospitals, online data entry system hospitals and modernity facilities, municipal administration and population and civil registry office's administration. the program developed into birth registration co related system which linked education, health and social. child s data contains items for further policy analysis order grant child incentives. the grants are the form books bantuan pendidikan masyarakat kota surakarta education grants for surakarta city community). the data interconnected both the information systems surakarta city health service office and education service office. top inovasi pelayanan publik indonesia public service innovations indonesiah. stakeholder csr partisipasi masyarakat,public service innovations indonesia the number child intensive cards issued each year increasing. shows that the program welcomed the society for its abundant benefit and its non discriminatory policy. incentives the form discount for goods and services purchased surakarta city have helped reducing living costs. aside from that, children are also given incentives for dance courses, art courses: and music courses, order preserve javanese culture. funding coming from: surakarta city government budget, which amounted idr for supporting activities. support funds rom unicef, which varied between idr and have been proposed for increase idr this fund targeted the development birth registration system that linked education, health and social. stakeholder's csr(civic participation, targeted for child s incentives. this action has been taken and proven benefiting the society including children. child intensive card program formalized through surakarta regent's regulation and implemented through memorandum understanding and cooperation agreements that guarantee constant allocation local government's budget for each year. unicef has also provided monetary supports for evaluating the execution and developing business partners. there have been roughly local governments that have visited and studied the way surakarta city government run child intensive card programs, and some them have relocated with the support from director civil registry ministry domestic affairs. the replication deemed complicated because the general infrastructures such computers, and birth registration officers, are available every region indonesia. the only field which the local governments need make large adjustment regarding standard operating procedures. other than that, child intensive card adjustable different conditions each region. top inovasi pelayanan publik indonesia public service indosat!ons indonesiaja, hipmi telah membentuk serambi difusi iptek. tan serambi difusi iptek merupakan suatu wadah yang pre sesuka menghubungkan pelaku litbang selaku penghasil . invensi inovasi dengan masyarakat atau dunia usaha. difusi adalah transfer ilmu pengetahuan dan teknologi, s2 sedangkan invensi adalah proses atau produk baru tete, yang secara nyata berbeda atau sama sekali baru mae::. top inovasi pelayanan publik indonesia public service innovations indonesia science and technology diffusion gallery research development and innovation agency south sumatera provincial government dr. ekawati retnaningsih skm, kes service name science teh based services 'o | address jl. demang lebar daun web dares south sumatera provincial government through research development and innovation agency collaborative work with local research board dewan riset daerah), south sumatera researcher association and research development network and business community indonesian chambers commerce and industry kamar dagang dan industri kadin) and indonesia young enterpreneur association himpunan pengusaha muda indonesia hipmi) have formalized science and technology diffusion gallery. science and technology diffusion gallery medium for connecting experts research development invention and innovation source with general public and business people. diffusion the transfer science and technology, and innovation process product that partially completely different from existing processes products. innovation implements new significantly better process products into business practice make more beneficial. science and technology diffusion gallery expected improve public service through cost cutting, procedure trimming, service guickening and the reduction misappropriation administration process and illegal fees. with information technology based services that are accessible the generasi public and government institution, extra pictorial data exchanges and immediate follow ups public's feed back can take place. science and technology diffusion gallery consists of: innovation based business through technology and business incubator: improvements technologies commercially available, technology intermediation mediate technology creators and users, online service for research permission facilitate applications research permits general public online publication for research results database south sumatera that eases the users search for research results that they need. each institution, through participation, conducts data entry and updating. center for intellectual property rights ensure protection personal and communal intellectual property rights. its planning and implementation, science and technology diffusion gallery involves parties from academics, business, government and legislative. top inovasi pelayanan publik indonesia public service innovations indonesialamat jl. jimerto lantai surabaya link website telp psw. diluncurkan pada november media center pemerintah kota surabaya dikembangkan untuk menjadi wadah bagi masyarakat yang wma ani ingin menyampaikan keluhan atau memohon informasi seputar pemerintah kota surabaya. digagas oleh dinapublic service innovations indonesia media center surabaya city government communication and informatics office surabaya city ir. antik sugiarto service name information and complaints handling service address il. liberty25 lt. surabaya web address launched november media center surabaya city government developed become medium for the society submit their complaints request for information regarding the works their government. was initiated communication and informatics agency and has successfully trimmed the procedures for public's complaints and information request. media center surabaya city government has also succeeded lesser the public spending and accelerate information and aspiration networks from the society surabaya city government. the past, complaints and information request were processed applying phase that year surabaya city government received only them. that number has increased and with the introduction media center. the team working media center coordinated with representatives from other institutions surabaya city government called public reports and complaint service team and refer the existing sop. media center managed organization that comprises reactors, operators and technical supports. funded through local government budget through communication and informatics agency surabaya city government. system's development, involves elite universities surabaya. monitoring public complaints and information requests are done daily, and are recapitulated each month printed information and communication services book, top inovasi pelayanan publik indonesia public service innovations indonesia |
kementerian pendidikan dan kebudayaan republik indonesia universitas lampung fakultas ekonomi dan bisnis pr) gedung ji z4yc.dr. dorothy roly panjaitan, s.e., si. sekretaris pendamping rinaldi bursa, s.e, si. kedua ujian skripsi tersebut akan dilaksanakan pada hari, tangga!tika purnama sari nomor pokok mahasiswa jurusan manajemen judul skripsi pengaruh fungsi, personalisasi, dan reputasi website terhadap persepsi kualitas layanan yang prima konsumen traveloka banda" lampung. ketiga apabila kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan keputusan ini, akan diberi:.iki sebagaimana mestinya ade din bandar lampung :o6 april dkk fan inn iss0 tembusan #roman yang bersangkutan. arsip jurusan |
berita negara republik indonesia perhitungbahwa untuk menyelaraskan ketentuan tata cara penghitungan dan pengembalian kelebihan pembayaran pajakditerbitkannya surat keputusan keberatan, diucapkannya putusan banding,sampai dengan huruf perhitungan kelebihan pembayaran pajakspp. potongan spp dianggap sah dalam hal telah mendapatkan ntp sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam peraturan perundang undangan bidang perbendaharaan. dalam rangka memperoleh pengembalian kelebihan pembayaran pajak, wajib pajak harus menyampaikan rekening dalam negeri atas nama wajib pajak. kepala kpp atas nama direktur jenderal pajak menerbitkan skpkpp berdasarkan nota penghitungan sebagaimana dimaksud dalam dalam hal wajib pajak tidak menyampaikan rekening dalam negeri atas nama wajib pajak, kepala kpp tetap menerbitkan skpkpp sebagaimana dimaksud pada atas dasar skpkpp, kepala kpp atas nama menteri keuangan menerbitkan spp. dikecualikan dari penerbitan spp sebagaimana dimaksud pada dalam hal skpkpp diterbitkan tanpa rekening atas nama wajib pajak. atas skpkpp yang tidak diterbitkan spp sebagaimana dimaksud pada diberitahukan kepada wajib pajak. setelah wajib pajak menyampaikan rekening, kepala kpp melengkapi skpkpp sebagaimana dimaksud pada dengan rekening yang diberitahukan oleh wajib pajak. berdasarkan skpkpp yang telah dilengkapi dengan rekening sebagaimana dimaksud pada kepala kpp atas nama menteri keuangan menerbitkan spp. dalam hal terdapat kesalahan dalam penerbitan spp sebagaimana dimaksud pada dan kepala kpp atas nama menteri keuangan membetulkan spp sepanjang belum diterbitkan sp2d. skpkpp, spp, dan surat pemberitahuan tidak diterbitkan spp dibuat sesuai contoh format: untuk skpksuntuk surat pemberitahuan tidak diterbitkan sanbeserta adk disampaikan ppn secara langsung oleh petugas yang ditunjuk. berdasarkan spp sebagaimana dimaksud dalam danspp, kepala ppn menerbitkan sp2d sesuai dengan rekening wajib pajak bersangkutan. kepala ppn menerbitkan bukti penerimaan negara dalam hal. bukti penerimaan negara sebagaimana dimaksud pada merupakan sarana administrasi lain yang dipersamakan dengan surat setoran pajak. ppn menyampaikan: daftar sp2d, lembar ke spp, dan bukti penerimaan negara dalam hal terdapat kelebihan pembayaran pajak yang dikompensasikan utang pajak dan atau pajak yang akan terutang melalui potongan spp, kpp penerbit spp. bukti penerimaan negara atas potongan spp disampaikan oleh kpp penerbit spp kepada wajib pajak.. dalam hal terjadi perubahan pejabat yang berwenang menandatangani skpkpp dan spp, pejabat pengganti harus menyampaikan spesimen tanda tangan kepada kepala ppn sejak yang bersangkutan menjabat. bab jangka waktu pengembalian kelebihan pembayaran ph, ppn, dan ataucc.sp2d sebagaimana dimaksud dalam diterbitkan oleh ppn sesuai dengan ketentuanini: terhadap permohonan kelebihan pembayaran pajakskpkpp yang belum ditindaklanjuti dengan pengembalian kelebihan pembayaran pajak sebelum berlakunya peraturan menteri ini, tata cara penyelesaiannya mengikuti peraturan menteri ini. bab ketentuan penutup dalam rangka mendukung kelancaran pelaksanaan peraturan menteri ini, direktur jenderal pajak dan direktur jenderal perbendaharaan dapat mengatur ketentuan lebih lanjut yang diperlukan,.uangan republik indonesia nomor 'fmk. tentang tata sara penghitungan dan pengembalian kelebihan pembayaran pajak contoh format nota penghitungan pengembalian kelebihan pembayar( kantor pelayanan pajak (ri nota penghitungan pengembalian kelebihan pembayaran pajak kup kup kup kup kup yel perhitungan kup kup fpn lebih bayar plb) identitas wajib pajak nama pan tan aan ta) alamat man nan nan naa fwp aan kan man kan man ana nana nop maa man kara ara aan alamat objek pajak edan man mann kan maa anna rekening bank ts) nama rekening! mom rekening: permohonan wajib pajak nomor tanggal naa dasar kelebihan pembayaran pajak skala kppip spf pbb plb nomor patens tanggal. nilai pon kursi .i(1ls| jumlah:.( kompensasi kelebihan pembayaran pajak utang pajak dan atau pajak yang akan terutang rp. rincian terlampir). kelebihan pembayaran pajak yang dikembalikan (c tandatangan, tandatangan, tandatangan, tandatangan, nama, nip, nama, nip, nama, nip, nama, nip, tanggal. tanggal. tanggal. tanggallap srs |iss kan pai car lir jab isi sisa cagar moro aa: len) haa ssd elu sis esa tas sll sia isl basi bo. 4d asu s13 cnn mp: sis| 48k sel six ala ass tn: dis) sel sas$ull. nomor diisi dengan nomor objek pajak dalam hal pengembalian kelebihan pembayaran pajak pbb. nomor diisi dengan alamat objek pajak dalam hal pengembalian kelebihan pembayaran pajak pbb yang bersangkutanediisi salah satu yang sesuai. keterangan: beri tanda pada yang sesuai. 9g. petunjuk pengisian lampiran nota penghitungan pengembalian kelebihan pembayaran pajake'pmk. tentang tata cara penghitungan dan pengembalian kelebihan pembayaran pajak contoh format surat keputusan pengembalian kelebihan pembayaran pajak per kementerian keuangan republik indonesia direktorat jenderal pajak ne5 kantor wilayah direktorat jenderal pajak.( kantor pelayanan pajak aan ana tr) kementerian keuangan republik indonesia keputusan direktur jenderal pajak nomor sesi tentang pengembalian kelebihan pembayaran pajak kepada lena direktur jenderal pajak, menimbang bahwa berdasarkan surat pertahanan jsi tanggal nano mengenai pengembalian kelebihan pembayaran pajak atas skala kppip skip peb plb .is| masa pasal tahun pajak "|. sebesar bahwaberdasarkan .(1l1| molar. tanggal. terdapat kelebihan pembayaran pajak:danfatau pajak yang akan terutang sebesar bpk sebagaimana tercantum dalanpp. bee l.donnanannananana nana ana ibi) npp bkakananan ana mean a19) jenis pajak donnananananana nana ana masa tahun pajak sansekerta a22) pertama kepada . memiliki kelebihan pembayaran . masa tahun?) pajak ses sebesar rpr. (enaennam)peta leespp sejumlah nanas (eaee.) dengan rincian sebagaimana terlampir. keempat kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud dalam dictum pertama: 2g.dan masih tersisa sebesar rp. .&. untuk dipindahbukukan oleh bank . rekening wajib pajak dengan nama rekening . dan nomor rekening keeemeeeee pada bank . di. kelima apabila diin ast) ditetapkan perasaan pada tanggal penaananannann a.n. direktur jenderal pajak kepala kantor pelayanan pajak a43 bela ses a59 hal es3 seg|exa srg ss: laga isa oto pop eid lo. os: 8r8 ben ana so! pra a90 pbs pena ke: isa sapi des ane a62 a23 ass kan) art a82p alel a.a kep aasnomor diisi dengan nama wajib pajak, tanggal, dan nomor surat dan permohonan wajib pajak. nomor diisi dengan jenis pajak, masa tahun pajak, dan jumlah dankelebihan pembayaran pajak, maka diisi nihil'. nomor diisi dengan nomor dan tahun undang undang pajak yang terkait. tempat pengusaha kena pajak dikukuhkan, dan atau tempat objek pajak diadministrasikpajak yang akan terutang,pelebihan pembayaran pajak yang masih tersisa (jumlah nomedan atau pajak yang akan terutangiisi dengan nama bank pembayar dan tempat dan kedudukannya. nomor diisi dengan nama rekening yang dimiliki oleh wajib pajak dannomor diisi dengan nama bank penerima tujuan d: lembar ke untuk ppn selaku unit kantor perbendaharaan yang akan membayarkan kelebihan pembayaran pajak, lembar ke untuk kpp. petunjuk pengisian lampiran surat keputusan pengembalian kelebihan pembayaran pajaknomor surat keputusan pengembalian kelebihan pembayaran pajak. nomor tanggal surat keputusan pengembalian kelebihan pembayaran pajak. nomor diisi dengan nama wajib pajak penerima skpkpp. nomor diisi dengan npp wajib pajak penerima skpkskpkpplan pengembalian kelebihan pembayaran pajaksurat perintah membayar kelebihan pajak (spp) nomor tanggal: . berdasarkan skpkpp nomor: . kepada kuasa bendahara umum negara, ppn agar membayar memindahbukukan kelebihan pembayaran . pada lil pena eenenananananan akun ba, eselon, satker let) persen fungsi, submunisi, program kode kegiatan dan output kelompok akun ponngnanaa jenis kewenangan cara bayar giro bank tahun anggaran :. sebesar rp. atas nama wajib pajak aaa alamat pakan rana wp. nop llalltin lilit oil kabupaten kota: lon dengan memperhitungkan kompensasi utang pajak dan atau pajak yang akan terutang melalui potongan spp sejumlah prp enaanaana anna akan mebel dengan rincian sebagaimana terlampir, sehingga dibayarkan sebesar prp sananntetaneanaaa cebllalkk) untuk diberikan dibayarkan kepada wajib pajak sejumlah (ee nnanenanannanlanl ee) melalui rekening wajib pajak dimaksud pada: nama rekening dakkaaaakaakann tenan kanan naa laa aka nomor rekening doakan canaan ana aan laa knlaaaanaa atas beban rekening bendahara umum negara pada bank operasional pusat. kentanaanannanana, linen beakanaanansaa aka a.n. menteri keuangan kepala kantor pelayanan pajak kamar c0) nip keterangan: dalam hal utang pajak nihil, lampiran spp (rincian kompensasi utang pajak dan atau pajak yang akan terutang) tidak dilampirkan dicetak. teh sei lgi sal sage p0. in tn: lp! |s3sxl. (sg tn: ane las jd. a5. jang pra pss eri z8. tag dpt jalaleedsatuan kerjaeedan atau pajak yang akan terutang melalui potongan sppbs) nomor dan tidak diisi jika nomor nolsektor perkebunan, perhutanan, dan pertambangan yang selanjutnya disingkat dengan pbb adalah pajak sektor perkebunan, perhutanan, dan pertambangnomor transaksi penerimaan negara yang selanjutnya disingkat dengandengan adk adalah arsip data dalam bentuk softcopy yang disimpan dalam media penyimpanan digital. bab:dan atau pajak yang akan terutangspp. nomeeformat surat pemberitahuan speed tidak dapat diterbitkan aah kementerian keuangan republik indonesia direktorat jenderal pajak sifat segera hal pemberitahuan spp tidak dapat diterbitkan sehubungan dengan pengembalian kelebihan pembayaran pajak atas skala kppip skip pbb plb .(s) masa pajak tahun pajak serena sebesar rp. . berdasarkan . nomer . tanggal . terdapat kelebihan pembayaran pajak dan telah diterbitkan surat keputusan pengembalian kelebihan pembayaran pajak skpkpp). namun demikian, atas skpkpp tersebut tidak dapat diterbitkan spp karena saudara belum menyampaikan rekening atas nama wajib pajak. agar proses pengembalian kelebihan pembayaran pajak dapat dilanjutkan, saudara harus melengkapi persyaratan pengembalian kelebihan pembayaran pajak berupa rekening atas nama wajib pajak sesuai dengdemikian disampaikan, atas perhatian saudara diucapkan terima kasih. kepala kantor, nip petunjuk pengisian surat pemberitahuan spp tidak dapat diterbitkan nomor diisi dengan nama dan alamat kantor pelayanan pajak. nomor diisi dengan nomor surat. nomor diisi dengan tanggal surat. nomor diisi dengan nama dan alamat wajib pajak yang memperoleh pengembalian kelebihan pembayaran pajak. nomer diisi dengan jenis pajak sesuai dengan skala skip pbb plb yang bersangkutan. nomor diisi dengan masa pajak tahun pajak sesuai dengan skala skep pbb plb yang bersangkutan. nomor diisi dengan jumlah kelebihan pembayaran pajak yang dikembaliknomorer diisi dengan tanggal, bambang p.s. bojonegoro a7.j .,mengikuti ketentuan dalam peraturan menteri keuangan yang mengatur,,tata cara permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pbb mengikuti ketentuan dalam peraturan menteri keuangan yang mengatur mengenai permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak bumi dan bangunanterutang, surat ketetapan pajak pbb, atau surat tagihan pajak pbb:jika: pajak yang akan terutang atas nama wajib pajak yang menerima kelebihan pembayaranpembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada dan diakui pada saat diterbitkan skpkpp. perhitungan pengembalian kelebihan pembayaran pajak dengan utang pajak dan atau pajak yang akan terutang dituangkan dalam nota penghitungan. formulir |
atas kementerian riset, teknologi dan pendidikan tinggi pan)4aan kesongaiu te? tanpa akur nir9g (fl1ino| namadosen no| nama npm ir. suyanto, mt. andrean jonathan edison nip1955083019840310| anggara dwi prakarsa antonio roberto tiga antonius satu isman cipta bagus haryadi nadya julian fauzan mustofa adi prasetya saudi nanda rendhyka fahmi artis purnama sandi mica pratama sri ayu singgih hafiz hasan david frederick bangun mia aulia muhammad iqbal adi saputra ngesti rahayu okta tri setiap drama shell erina ajeng nengtyas m.p sasa lamanya marga arya pemudi rina indian deri ahli kurniawan chirunnisa salsabila fahri maulana kusumayuda ino| namadosen no| nama npm romi fadly, st., eng| diri olga audi nip dwi dosa oktidaria faris mustar citra raihan akbar gita anindya putri dea gravity resting reni istana |arena anna elfianti agung hanya abdurrahman al fariz maulana rizky muhammad reda chairunnisa trilogi wahyu menanda media sinta salsabila chairunnisa ridho srikandi giovani final pilosa sekar kasih rata sukma stanza alpina tria damayanti angelina guntur iha kahfi diah andreaei rania angela abdullah im. ridho fadilah reg pasca ariska gene iwan setiap indy fimela sanjaya rachmawati fitri oktaviani dimas citra nurrohman ino| namadosen no| nama npm citra dewi, st., eng.| hendri hendro nip wayan indra saputra jefri allison lukman nawawi im. alvin juri faisal rachman im. roda saputra fitri arena tuzzahrah im. ridho nugroho panji kusuma ganda ade nia khoirunnisa dwi nanda putra hartono intan agnes manullang yulia pratiwi fifa octavia supriyadi aliena leon safitri elly santi |kebal yes andika putra fanny aulia hidup sholihin mia aulia jika setia putri jodi setiawan ananda dermawan wadan aziz usul author abdullah made mega melana ino| namadosen no| nama npm ir. fauzan murda, nadia maret nip panji prabowo pasek budi sastrawan adonan bandara dogruyol nanda fahreza rifai setiabudi alias margaret muhammad bimo bimantara tri mustika rini desis natalia simanjuntak manis achmad hans dewi citrina ahmad harits abdurrahman prayoga gading pangestu farhan antara putra angga ferry batman thomas aquino swasta deni aritonang wahyu akbar dwi andika rangga priatna rinaldo dwi kusuma ahmad rio kunang albert ronaldo ditinjau im. sobre havonuan harahap muhammad idul hag juanda perdana ino| namadosen no| nama npm eko rahmad, st., |w. lucky nip wahyudi saputra widy indarwati yosef fikri asalan yudi wibowo guruh fahri arjuna anda angsa arus prayoga lira putri yanti nurul syahid artian fikih hermanto dwi mega ariani nia hana yuma sari radiata satya adhi prabowo jm. gawang priyambodo ino| namadosen no| ' o nama npm armin, st., mt. raka idham malik fauzan nip ricky martin syafrillah amanda antasari fatmawati resmi lida nurhawati siregar firmansyah bayu pamungkas reza serangga mohamad reza rizki nomo redi siswanto bayu sekoci syifa florence andriana rinaldi juanda mikha nur fitria lauditta zahra edo berlian kevin marcelvikanio regan berita decora ika wulandari muhammad iqbal kurniawan ino| namadosen no| nama npm ir. idar mahdi adha,| indah permata sari nip mico anatomi silam fadli ananda putra utama buron nicolas akbar aji prasetya namanya gulita rangga idea pradana muhammad hafiz antara mama sugandi intan pratiwi setiawan ino| namadosen no| nama npm ir. margaret well, lane aria diami nip ashsidigie raja ade isil huda reza rama ganda gila fitdhea nesta kausal ilyas gautam dewi pertiwi ghifari alfarizi melinda rosy frasa jefferson sihombing tetapkan bandar lampung pada tanggal agustus tas dek teka hst tenan suk rno tras nip.latinian pelayanan informasi dan perizinan investasi (pes va.kemasanklsipe.iga,$ bahwa setiap daerah memiliki karakter yang pepaya tan baka berbeda. konsep ini diterjemahkan dalam pro vep yan gram lempengan buruan urang lembur at&.il.,ean |
kementerian pendidikan dan kebudayaan a.a universitas lampung fakultas ekonomi dan bisnis logi jlun26. ppsee ekonomi dan bisnis universitas lampung membaca surat usulan ketua jurusan manajemen nomor un26. 'pp. tanggal, april perihal penanda tanganan pembimbing dan pembimbing penulis verka pakeapkan bandar lampung sas ata it: april ang sin san tembusan g9yura subhan imam kenangan komo #6oc21 cost mpn oeg bai pai lw) a. ke) pose saya tan ss elo ordo aga kei 9p) lag kes) sie sak kep) z2. a15 man kuat oo. (op ar) is. pad an. ml. eri sic 1g) kep) ale as) kep) ta) ne: panas tien ula bee se. syst vis tan besi s3 ale pilu ses kem ea, sari six vi zis tp, bal #.g sis sen iana nat pan lan ian lan uea ski tai sisir2s & i aang sis sis sis s8s pdip sis ond dela sela sela 583p &ls dlu aa: la. ips atla las maa era sis sin as) ta) ss3 a1g selo plot ala ols kem) sis m3, ie) pap pala sis pe hias3| ss sis tes cape set sala dis ye) els s3? ssb vu| a08 gia sci sis rela os. sis spip sep sal salsa slr se| aga feed alas six pelat files era else feat vol bara nas laa xi. sis sl. ken se8 sos de s3) asas eta) sis flag wel sel tan) sll ku, elo kam tai kes) setiap bulan, dan dana hasil pengembangan program jaminan pensiun setiap bula. www .jdih.kemenkeu.go.id persentase dana operasional sebagaimana dimaksud dalam untuk tahun adalah sebesar: (lima koma tujuh lima tujuh persen) dari iuran program jaminan kecelakaan kerja, (lima koma tujuh lima tujuh persen) dari iuran program jaminan kematian, cc. (lima koma tujuh lima tujuh persen) dari iuran program jaminan hari tua, (lima koma tujuh lima tujuh, kepala bagian t.u. kementerian tirto nip tang? |
gtelepon. fax. tire laman: aan aaa keputusan dekan,tia lae aan.bn xx, sang eni tembusan padaino|. nama dosendan nip ) ( golf) kmk watakuian skt ker) dr. lusmeilia ariani, dea. iv b juni816102 metodologi penelitian i2( team dr. dyah indiana sc. iv a ini816101 filsafat ilmu team uni816102 metodologi penelitian mts816215 kapita semesta dr. enero wahana, s.t., sc. ini816101 filsafat ilmu team mts816103 mts816215 kapita semesta dr. ir. citra persada, sc. iv a its816102 bea sir sma dur tan mean ink mer gagal dr. ika kristiani, s.t., sc. iv a its816210 studi kelayakan proyek infrastruktur team bambang utomo si., si. engan pengembangan wilayah dan infrastruktur lir. ahmad zakaria, m.t., ph. il d itu816101 analisis matematika teknik team mts816216 pemodelan rekayasa dr. rahayu sulistyorini, s.t., m.t. lil d its816102 pengembangan wilayah dan infrastruktur team dr. gatot eko susilo, s.t., sc. jilid its816103 manajemen lingkungan mts816216 pemodelan rekayasa dr. ahmad horison, m.t. il d itu816101 analisis matematika teknik mts816210 studi kelayakan proyek infrastruktur bandar lampung jaga banggai agustus lean "bag una ure.b9oh tilawatil our 'an (mto) xxx tingkat prov musabagoh tilawatil ogempat milyar rupiah), bahwa.jl). besarribu delapan ratus ribu rupiah). ketua panitia lokal penyelenggaraan musabagoh tilawatil our'an mto)di siswa berita daerah kota bandung tahun nomor |
kme ber. crime warnet sumber (ng esigekel tol: selasa, ' p9 o mem. kok: t2 kode: warnet jasa kurir perlu. lia club nn, jakarta bisnis): warnet ini, tuturnya. rudi russia menilaitindakan pence dan jasa pengiriman barang persoalan kej pahatan dunia yaitu bahan pengunjung warnet dengan me perlu mendapat perhatian harus diakui cukup tinggi. menurut tanyakan identitas dinilai tidak akan pengelolanya untuk appi manage, asisten deputi urusan efektif guna menangkal cyber crime. perundangan telematika kementrian menurut dia, sangat mudah lembu kecil kesempatan eni member papan komunikasi dan informasi kominfo), ktp (kartu tanda penduduk) atau terjadinya kej pahatan pembajakan peranti lunak dan card " .kartu identifikasi indonesia. selain dunia maya (cyber ime) ing masih mendominasi kejahatan du itu, banyak anggota masyarakat yang melalui kedua fasilitasi. nia maya sampai pertengahan tahun memiliki lebih dari satu ktp. ini. setelah itu diikuti pornografi, per kalaupun aturan itu diterapkan, hal itu dikemukakan heru stadi, judianonlinesertapenyadapankomu harus konsekuen diterapkan kepada pengamat telematika daneyberlaw dari nikahi telepon (preaching). semua akses publik termasuk wartel, universitas indonesia, berkaitan de diamenambahkankarakterisitikke telkomsel instant. cyber crime. tidak ngan ancaman pemblokiran jalur in jabatan dunia maya adalah persen harus menggunakan internet atau war terner dari indonesia oleh komunitas tangannya yang sangat cepat namun. net, bisa saja pakai koneksi hotel atau global karena maraknya cyber crime. mudah usang. selain itu, kejahatan dari prepared, tuturnya. karena kejahatanitu dikatakan ba itu diibaratkansseperti pedang burma menurut rudi pelaku carving dari nyak orang terjadi bukan karena ada dua. satu sisi perkembangan warnet sangat kecil dibandingkan me niat dari pelakunya tetapi juga kare ' akan memberikanmanfaatbagimasya lalui merchant karenapelaku sulit men naadakesempatan, termasuk carving rakyat, disisi lain banyak digunakan dapatkan barang arahannya,' aksi pemalsuan kartu kredit, ujarnya tuk kejahatan, katanyakepada bisnis. carving melalui warnet dinilainya ter kepada bisnis belum lama ini. lalu dibesar besarkan. ana menurut heru, cyber crimean banyak kaji peraturan kendati pencatatan identitas tidak dilakukan warnet sehingga sudah:. untukmu,lanjuti, pemerintah efektif, lanjutnya, upayaitu bisa dilas waktunya bagi pengelola usaha itupun ngah mengkaji peraturan perundang kanakan karena warnet memiliki bill tuk mencatat identitas pengunjung undangan mengenaicybercrime dengan ing system yang dapat digunakan untuk yang datang dan menggunakan famili spektrum yang lebih luas agar bisa memasukkan identitas pengunjung. tas internet. mengimbangi perkembangan kejahatan tapi indonesia sering ini siang pintukesempatanlainnyayangperlu tersebut. gap usaha yang tidak serius, sehingga mendapat perhatian, lanjutnya,adalah berdasarkan data dari divisi cyber dianggap tidak atau kurang nyaman, jasa pengiriman barang. mereka sebe crime polda metro jaya, tutur appi,' ujar rudi. nanya dapat menelusuri siapa yang selama2003terdapatsekitar2kasus sebelumnya, judith arsyad, ketua melakukan pembelian barang lewat. kejahatan dunia maya. sampai julia presidium asosiasi warnet indonesia internet ketika barang itu dikirim hun ini, jumlah tersebut meningkat award), mengingatkan dalam lembu pemesan. .menjadi kasus. regulasi hendaknya pemerintah juga masalahnya, sambung heru, meski . ruu informasi dan transaksi efek memperhatikan kepentingan warnet, alamatyangdipakaipalsu, pemesanan kronik ite) baru mencakup sebagian agar peraturan tidak.disalahgunakan tapdapatmengambilbarangharamter dari kejahatanduniamayanamunbisa sebagai alat untuk pemerasan. sebut kantor pos dengan imbalan. menjadi batu loncatan untuk pembuat regulasi lebih banyak berupa pu padahal, jikatetapditahan danger peraturan yang mencakup spek hutan, pajak dan sebagainya yang mi koordinasi dengan kepolisian untuk 'true lebih luas, tandanya. rip pembalakan, sementara itu biaya menjebak pelakunya, halitutidakakan. sementaraitu ketua asosiasi peng akses internet dari penyelenggarajasa membuat indonesia makin terisolir usaha warnet koperasi masyarakat internet dan operator telekomunikasi era ekonomi digital yang mengglobal telematika indonesia apw komite) mahal," tandanya.( dss) lana naa tagawa bana :bangko.doc fusion tan |
kehakiman dan ham balan pembinaan hukum nasional mayor jenderal sutomo civilian "aa jakarta raha peroopadtrre sumber sna, har me) psi asn, maa leg neng hari tol: kayo bbm. kol3 tidy, kode: maraknya penebangan liar akibat hukum diacuhkan etiapmenit, penebangan liar itu semua dipastikan ilegal, atau yang populer dengan is perkiraan kerugian negara karena tak jop fara dana logging ting akibat penebangan liar hak pengusahaan hutan hph) mantan tengah diberi fe kawasan sebagau, kata meta rakan mencapai setara enam kali pospendapatan nilai kehilangan ritus, seorang aktivis world wide lapan ola. bayangkan, berapa fund for nature wwe) kalteng. meter kubik kayu yang dihasilkan kehilangan devisa us$ miliar tapi penebangan liar seung oleh kegiatan penebangan liar pajak nonpajak us$ ,150miliar guhnyabukansaja dilakukan oleh hutan hutanpedalaman kaltengitu warga biasa yang mencoba men dalam setiap bulannya total us$ miliar cari peruntungan dari sumber da illegal logging atau penebangan hutan kalteng. cerita yang liar bukanlah cerita baru. kegiatan sumber: api beredar, bahkan pemegang hph ini sudah terjadi sejak beberapa ta pun tak segan segan melakukan hun terakhir, dan menjadi lebih hebat proyek lahan gambut sejuta hektar perambahan hutan dan melakukan setelah banyak pemain yang meli yang gagal itu. penebangan luar hph nya. hat peluangekonomi besar dari pen setelah mencapai daerah aliran pedalaman hutan kalteng, tangan kayu liar kalteng verse sungai das) sebagau, rakitan tutur seorang aktivis lsm stem but. kayu kayu gelondongan itu kamu pat, kegiatan penebangan liar bukan bagaimana mengatasi illegal dian dialirkan hingga muara saja marak, tapi juga melibatkan logging? agaknya upaya selamaini sungai. dimanaparapedagangkayu banyak pihak, termasuk oknum apa tak pernah benar benar berhasilnya sudah menantiuntuk membelihasil rat yang semestinya bertugas untuk memberantas pencurian komuter penebangan liar itu. mengamankan hutan. sebut. setiap kali pemerintah mena selanjutnya, kayu kayu galon ini memang pesta pora untuk se buh genderang perang terhadap donganitu dikapalkan untuk dijual mua, katanya. praktik pencurian kayu, setiapkali luar wilayah kalteng, entah kisah tentang penebangan liar pula mereka yang melakukan 'pena jawaataukemancanegara. praktik taman nasional tanjung puting, bahan'hutan itu berhasil menyiasati ini sudah berjalan sekianlama, dan kata aktivis itu, hanya merupakan nya. tidak ada penegakan hukum yang serpihan cerita penebangan liar penebanganliartampaknya sudah jelas, ujar seorang warga kalteng, besar besaran kalteng rangking menjadi bagianintegral dari eksis palangka raya, belum lama ini. gakinisulit diberantas. bagaimana tem hutan kalteng. dan para pela banyak pihak, kata dia, terlibat mau memberantas, wong oknum apa penebangan liar termasuk war baik langsung maupun tidak lang rat terlibatdan mendapatkan keun penduduk disekitar kawasan sung dalam bisnis kayu haram itu. tangan dari kegiatan itu. tan bisa dengan leluasamenjalan semua mendapatkan manfaatnya, hariadhi kartodihardjo, pakar kan aktivitasnyatanpamerasaharus termasuk oknum polisi hutan, kehutanan dari institut pertanian khawatir bakal terkena sanksi hu ujarnya. bogor ipb), mengatakan kegiatan kum. pemilihan merakit rakit kayu penebanganliar atauillegal logging faktanya, sangat jarang praktik gelondongan dari berbagai ukuran, sulit diberantas karena tidak ada penebangan liar itu berujung pada mulai berdiameter besar sampai yangsecara langsung dirugikan oleh disebutnya para pelaku dalam mata 'bawah30cm, sudah menjadipeman kegiatan itu. rantai pencuriankayuitu kepeng dangan keseharian das se siapa yang uangnya hilang dari dilan, dan mendekam penjara. bangau yang melintas kabupaten penebangan liar. ini memang sulit nian mak katingan, kabupaten pulang pisau diberantas, karena kerugian berisi dan kota palangka raya itu. fat jangka panjang dan tidak beru kalteng khususnya kawan sepanjang aliran sungai seba rusandenganorangper orang, ujar sebagau praktik illegal logging ngaujuga tampak sejumlah tempat nya. terus marak. kayu kayu yang dite penggergajian semi permanen, yang dia menyarankan perlunya meme bang liar itu dirakit dengan mena sengajadibuatsedemikianrupaun taanyangjelastentang hutan ka pai panjang puluhan hingga ratu tuk memotong motong kayu galon mantan, termasuk stok hutan. san meter, kemudian dialirkan dongan menjadi bahan kayu sete kalauada pemetaan yangjelasdan (dialirkan) melewati kanal canales ngah jadi. kita tahu stok hutan, akan bisa diri nam d :bangko.doc pondok lo, mete jl. mayor jenderal auto tol deli jakarta timur aan kasus, hlm. kol: kode: 'bukan kebijakan pemanfaatan hu tan yang sesuai dengan prinsip prin sip kelestarian lingkungan, papar nya. tim pemberantasan indro sugianto, direktur indon sian center for environmental law ice), mengatakan pemberantasan praktik penebangan liar hanya akan efektif bila dibentuk tim pemeran taman illegal logging seperti lomba komisi pemberantasan korupsi kpk). menurut dia, segala upaya yang ditempuh pemerintah dalam kaitan pemberantasan penebangan liar sela main tidak efektif. sebab tim verse but tidak sepenuhnya independen. terutama dalam proses pembentuk annya. alhasil, legitimasi dan kredit bilitastim tersebut tidak maksimal. dengan membentuk tim yang inde pendek, yang proses pembentukan dan pemilihan anggota tim tersebut berlangsung secara demokratis dan terbuka seperti kpk, kemungkinan limit bisa efektif. terutama untuk memberantas praktik penebangan liar yangterus marak hutan hutan seantero indonesia. sudah menjadi rahasia umum ba nyak oknum aparat, politisi dan orang orang kuat jakarta yang turut terlibat dalam mafia illegal logging. bagaimana mau member atas kegiatan penjarahan hutan kalau tim yang bertugas tidak see punya independen, legitimate dan kredibel, papar indro. tak heran bila penebangan liar kian marak kalteng. pelaku pun dengan santai menjalankan aktivis tas idealnya itu tanpa takut terre sanksi hukum apapun. agaknya, mereka yang terlibat dalam mafia illegal logging itu paham betul me makna pepatah ini: anjing meng gonggong, kafilah berlalu. tomy disangka c:bangko.doc pi)8dok |
diku au ane sumber bisnis indonesia hari tgl: kamis hlm. kol: kode: reformasi birokrasi menjadi sebuah keharusan tuntutan netral: profesionalisme pns banyak kalangan menuntut hata sala marun nan tuk proses perubahan birokrasi sering selama30tahun dibawah cengkeraman mampu berjalan sesuai dengan para abdi negara mampu partai berkuasa golongan karya, pembaharuanstruktural menjaga netralitasnya kini partai golkar), telah membuatins aspek kulturalnya. man titus abdi negara' ini lemah. lele kedudukan strategis tersebut a.l untuk memperbaiki kinerja mahan mendasar adalah sisi pela . kopi menjadi mitra kerja dari meme dalam layanan publik. tapi kanan publik dan menonjolnya bu lintah dan bukanserikat pekerja yang bia kaki daya kolusi, korupsi dan nepotisme terpisah jatinegara. faktorial menu kinerja pegawai sipil para naa nata kopi pantai pengarah yang pelayanan publik, misal dalam meningkatan mutusistem tampak masih banyak nya, menjadi keluhan tidak hanya birokrasi. 'bolong' sana sini. oleh masyarakat biasa, tetapi juga selain itu, kopi juga menjadi satu berimbaspada dunia usaha daninves satunya wadah pembinaan yang tidak bagaimana menit aan ian tor asing. intinya birokrasi masih di terpisahkan dari kedinasan, mengirim bolong bolong itu? anggap lamban dankorup. akibatnya pun dan membina pns. netralitas daya saing bangsa ini terus tergerus kopi ini akan memperkuat bangsa dari waktu waktu, sementara disisi ini menjadi lebih modern danberadab, netralitas pegawai negeri lain kasus kasus kkn terus lembu papar faisal. sipil( pns)memanen daya hinggapadalevel yanglebih ting sebenarnya aturan baku yang meng jadi salah satu sorotan gi. ikat netralitas pns telah tetap yang mencuat dalam ra kini aparatur negara mulai mena kan dalam undang undang pat koordinasi nasional hadiri. melalui lembaga kopi, mere tahun mana dinyatakan bahwa pendayagunaan para meminta kepadapara pejabat pegawainegeri sebagai unsur aparatur tur negara makassar, pekan yan gara, pemuka partai politik, dunia negara yang bertugas memberikan wacana tentang netralitasabdine usahabesar dan kecil serta elemen ma pelayanan kepada masyarakat secara gara yangtergabungdalam korps pe syarakatagarbisamendudukkan pns profesional, jujur, adil dan merata. gawai republik indonesia kopi)itu lebih profesional (good governance). memang kembali menarik, apalagi kami ingin membangun aparatur dalam kedudukan dan tugas verse menjelang pelaksanaan pesta demo negara yangjauh dari perilaku negatif. but pegawai harus netral dari pena rasi, pemilu yangpelaksanaan tidakadalagi kopi yanghanyame ruh semua golongan dan partai poli . nya tinggal dalam hitungan pekan. meningkat pribadi atau golongan. tik serta tidak diskriminatif dalam akhiran sorotan semacamitukem ini sudah menjadi komitmen meme memberikan pelayanan kepada ma bali muncul. nya, dierareformasi lintah, kata menteri negara zendaya syarikat. sekarang inipun, masih banyakan gunakan aparatur negara men pan) untuk itu dalam menjaga netral meragukan netralitas pns, yang faisal taman, ketikamemberikansam tas pegawai negeri, dilarang menjadi masalah memiliki patronpolitik yang bulan pada rakernas para pegawai anggota dan pengurus parpol. bagi lekat dengan orde baru. negeri yang dibuka presiden megawati pegawai negeri yang menjadi penyu selain itu, masih banyak pejabat soekarnoputri itu. rus parpol akan diberhentikan seba tinggi yang berkuasa' sekarang, di jadi tuntutan gai pegawai, kata hardijanto, kepala masa lalu adalah bagian dari arsitek badan kepegawaian negara. orde baru, yang kini tetap bercokol netralitas pns, menurut dia, meja netralitas dapat dijabarkan lebih lembaga pemerintahan. ditentukan semuapihak. apalagi luas dalam bentuk pembinaan jiwa dinegara negaraekonomimaju,se lam menghadapi situasi dan kondisi korps yakni dengan meningkatkan perti jepang, eropadan amerika,per seperti sekarang, kopi harus mampu daya juang, pengabdian serta menang sialan netralitas korps pegawai sipil memilikiketahanandankemampuan katakan kesetiaan dan ketaatan seba tidak lagi menjadi perbincangan, dalam menghadapi pengaruh luar. gai aparatur negara. mengingat sistem yang dibuat lembu secara obyektif, lanjutnya, kopi tetapi bagaimana bisa menjaga ne pns lepas dari pengaruh politik menjadisangatstrategis,palingtidak tralitasdi tengah potret kinerjapega partai yang berkuasa. berpotensi menjadi salah satu agen ungin bung naa: han mata syamsul, tantangan yang profil ada saat ini adalah budaya aparatur negara yang tidak atau kurang menunjang perwujudan profesionalisme dan lebih titan pns saat mencapai joni tong edi mendasarkan pada sistem senioritas. dan orang aki dan tantangan ini memberikan indikasi ini perempuan. selain itu ada sekitar orang seharusnya manajemen kepegawaian yang merupakan pengangkatan calon pns . merupakan suatu sistem yang harus dilaksanakan secara perpaduan ber "an mma kesinambungan dari proses rekrut jumlah pns didominasi lulusan sta sebanyak men, seleksi, penempatan, pengen sak orang angka ini jauh berbedabila. tangan sampai pensiun. dibandingkan dengan hasil rekonsiliasi data yang . bai kenyataannya, sering kali proses sl berjumlah orang peningkatan yang rekrutmen maupun jenjang karir cukup siginifikan juga terlihat dari angka pendidikan masih kurang mengacu padastandar luna yang awalnya hanya berjumlah orang kini kompetensi yang dibutuhkan organi uap naik menjadi orang ?e). bahkan pada . sasi. selainitu, tantangan lain yang pp pendidikan saat ini sudah mencapai89.483orang dihadapi oleh sadalahkurangtum dan yang berpendidikan sudah mencapai buhnyajiwa kewirausahaan kalang sea apat lainnya muncul dari eh. jumah jis yang berusia tahun mencapai salus, guru besar fisip universitas kp) orang sedangkan yang berusia ipni tahun atas masih sekitar orang jumlah mahan mendasar pns seating adalah pnsyangakan pensiunlimatahun mendatang sebanyak kkn. misalnya uang pelican dalam be) 0rang, atau rata rata orang pns pensiun segala urusan, komitmen pimpinan mag tan lo cabe kdi sertadisiplinyang mma mama ag jumlah pns pusat dialihkan statusnya kedaerah selain itu masih kuatnya praktik po ag x4. sebanyak orang e), sedangkan didaerah. litik dilingkungan pns. praktik poli man provinsi berjumlah orang dan kabupaten kota picking menjadi aktivitas seseorang orang, atau dari keseluruhan. yang menyimpang dari pekerjaan po jumlah pns dari segi golongan ruang dan gai kosnya, yang memanfaatkan peter terbanyak adalah golongan iii, yakni .170orang jaanuntuk menarik keuntungan pria golongan sebanyak orang o), adi atau kelompoknya. sedangkan golongan terdapat rang ,57c) penyimpangan dalam bidang admin dan lainnya golongan sebesar orang nitrasi dan manajemen banyak filum hewan lcoongsagas sayi pai berbagai jajaran birokrasi, se rs. jakarnshe: desai bisnis &ud! prakarsa hingga hasil hasil pembangunan yang diharapkan dari meleset dari apa yang direncanakan. wai sipil seperti saat ini? sedangkan kompetensi adalah tolok ben ana apa yang perlu ukur seseorang untuk menduduki dilakukan? ciri profesionalisme batan tertentu. etika profesi adalah baik sebenarnya makna pokok dari pem perilaku yang melekat pada pns seba reformasi kiri kas binaan korps pegawai negerisipilada gal profesional dan unsur aparatur menko perekonomian dorojatun lah membina karakter, watak, me negara. jadi membentuk pns yang kuncoro jati mengemukakan rekor pelihara rasa persatuan dan kesatu profesional perlu ditetapkan standar masi terhadap aparatur negara perlu an. selain itu mendorong etos kerja kompetensi jabatan dan kode etik, diiringi perusahaan penataan kerja yang lebih tinggi dan sadar akan ujarnya. dari posisi penguasa menjadi aparatur tanggungjawab sebagai unsur negara menurut syamsul maarif, guru pemerintahan dan menjadi pemberi dan abdi masyarakat. besartetap fakultas teknologi serta pelayanan memuaskan pada masa dalam kacamata klasik, meminjam nian institut pertanian bogor ipb), rakyat. kriteria yang dipakai hardijanto, pe strategi peningkatan kompetensi apa diperlukan penyesuaian tata kerja gawai negeri harus memilikiwawasan ratu perludiformulasikandalampa dan disiplin profesi agar diperoleh yangluas dan dapat memandang masa paradigma baru pemerintahan, yakni hasil maksimal baik bagi masyarakat depan, memiliki kompetensi bidang cleangovernment dango governance. ataupun pribadi aparatur yang teri nya, memiliki jiwa berkompetisi secara pemerintahan yang bersih, lanjut bat. jujur dan sportif serta mengusung eti nya, merupakan tuntutan saat ini de selain itu, reformasi bidang poli profesi. nganciria.l membebaskanmanajemen tik harus mendorong kebutuhan tata dua kata kunci yakni kompetensi sektor publik dari kkn. sedangkan kerjakan kendali pemerintahan yang dan etika profesi adalah persyaratan lae selam peak yang bela diari mampu berkerja secara san bali kali harus kan sebagai sistem penyu anggaran tanpa ketergantungan kepadamasya nya dam skr yan bekerja aan daa pele politik rangka bangunan profesionalisme eling mendukungantarasektorusa yang dipilih oleh rakyat. bangko galami hari tol: kawat hem. kol kode: dorodjatun menjelaskan selama ini kualitas pns yang merata dan me banyak hasil karyajajaran komentar . menetapkan peranan pns sebagai pere ian pan dan lembaga administrasi kat bangsa. negara lan) yang relevan, namun selain itu, kantor men pan mem belum diterapkan denganbaik. perkenalkan sistem manajemen kepe dalam melaksanakan reformasi jalan berdasarkan kinerja, guna aparatur negara, diperlukan pegawai mendorong terciptanya profesional yang realistis serta media pelapor tas lingkungan birokrasi pemeran pelaksanaan dan perubahan biner tahan. ja. sedangkan bidang prasina kiper upaya lainnya adalah menerapkan bukan pendukung yang memakai sis sistem remunerasi yang layak, adil tem informasi dan tata pengawasan dan transparan agar memacu motivasi yang melekat dalam sistem informasi kerja, selain men sempurnakan sistem yang dapat diaudit. penyelenggaran pendidikan dan dati sedangkan dalam kebijakan peace han agar mendukung peningkatan papan layanan publik, dorodjatun kompetensi pns. menjelaskan perlunya pola sistem in cukuplah upaya itu? menko tap formasi yang tidak mudah untuk dire jusuf kalla menambahkan bahasa. transparansi informasi bagi meningkatan kualitas layanan publik, masyarakat akan mendukung pena penyediaan sarana dan prasarana hasan publikterhadapkemungkinan ang memadai saja tidaklah cukup. adanya penyimpangan. nangjuga penting adalah sistem ke menanggapi maklumat menko per kesejahteraan pegawai. kami memang ekonomi itu, deputi men pan bid. menyadari gaji pegawai negeri sipil pelayanan publik edy topo ashari me masih sangat kurang, ujar kalla. mengemukakan deregulasi dan debirokra untuk menuju peningkatan taraf isasi pelayanan publik hanya bisa dia penghasilan yang proporsional, pns bukan dengan mengkaji dan monyet harus mampu menyusun rancangan gunakan peraturan perundangan. anggaran secara baik. selama ini biaya menurut dia, pemerintah telah me untuk pembangunan sudah mengapa penurunan. selain itu, banyak bia laksanakansejumlahlangkah. serta rutin yang dialokasikan daerah, ma, penyelarasan ketidakjelasan we termasuk gaji pegawai, sebagai pelak wenangantarapemerintah pusaran. canaan otonomi daerah. provinsi, kabupaten dan kota dalam penyusunan belanja pegawai negeri rangka otonomi. kedua, menetapkan yang efisien juga akan membantu standar pelayanan publik minimal daerah memberikan penghasilan yang jeniskewenanganpelayananyangsu jarak. dah dilimpahkan kepada pemerintah dan tak kalah penting, kata kalla, jkt biara cara sajusaringa lupa wait samadhi, deputi men pan bid. sum konsep daerah, ber daya manusia,telah menetapkan serta membangun kelembagaan yang strategi untuk membangun aparatur lebih efisien. yang profesional. caranya dengan memantapkan konsep kepegawaian noor korompot yang unified dalam rangkamenjamin ppn arta pap ama c:bangko.doc pondok |
departemen hak iman dan ham badan pembinaan hukum nasional jl. mayor jenderal sutomo civilian jakarta timur lema pen ena maan maag kode: sumber lisan bapa baru tb: hem. ikon: ana sus wale melo pra 'bisnis medis' kama ian bukan dokter itu telah menyita kasus gagal operasi atau kesalah pap dalam kandungan diagnosa medis yang berakibat nya, dan berakibat infeksi berat. kesimpulan fatal bagi tini itu berdasarkan pemeriksaan medis atal bagi pasien, sampai saat ini international bintaro dan r3, jan terus menghantui masyarakat kasus lainnya terjadi pada mansur suryadi. yang ingin berobat dokteratau: tapi yang tertinggal. pada kandungannya. jus tru selang kateter double sekurang teliti umah sakit. sebagian besar saat tindakan operasi persalinan tersebut me " akhirnya memilih pengobatan menyebabkan pembengkakan terhadap ginjal war kelapa gading, akut, itu, dan harus men alternatif ketimbang medis yang jalani operasi kembali r.s. graha media. ina? la masih berkaitan malapraktik tersebut, kasus dinilai hanya berorientasi pada yang diajukan lbh pengadilan dalam keuntungan bisnis semata, ketik bentuk gugatan perdata adalah kematian ada vitro harisusanti serta hilangnya sebagianjari bang kesehatan pasien. milik seorang anak bernama akik yesaya amanda. takut ingat kematian dan cacat fisik pasien tersebut dini maa itu ben singa ira lai keluarga korban akibat keteledoran rumah sea maa mna dan dai fedora ramah hat catatan lembaga bantuan sua korban, syari yacob, menggugat hukum lbh) jakarta, terminus ganti rugi rp3, miliar dan permintaan jana hingga pertengahan tut maaf media cetak selama tiga hari bert esa yut turut kepada cipta mangunkusumo, telah mangan! sekitar kasus berkas peni petamburan dan mpi bogor. tapi pad tembaga bantuan hukum permintaan itu tidak dikabulkan oleh kesehatan lbh), sejak sampai ara sri haryanto selaku orangtua dari kasus terindikasi tersebut, sembilan akik menggugat thu dan anak evasari bad esalarah diproses secara hukum, yang melakukan tindakan medis terhadap iau aan. anaknya. dan leni nanas yngbaru dengan pembinaan sat yuu, menyangkut wanita bernama ngawi warga: dalam cassini pengadilan negeri pn) jakpus pondok kopi, jakarta timur, yang menteri mengabulkan gugatan ganti rugi ibu rumah tumor payudara kanannya. tan angga use kan pedagangsayuritumelaporkan dokter mimpi operasi amandel dan rumah sakit persahabatan sebagai pihak gugatan shanti marina terhadap dokter yang telah membuatnya cacat setelah menjalani wardhana dan puri cinere yang melakukan leg kan urea but seram ate hakim cibinong. diger ajukan dan menjadi lebih besar bentuknya majelis hakim pimpinan masukin aing tindakan sera dilakukan mansur golan pada akhir juli menghukum para suryadi dan decora mereka berdua' ( "8umat membayar ganti rugi ,825juta yana melahirkan dok indah mala karena terbukti membuat cacatseumurhidup 'peran dokter kandungan zen polda metro agate rumahan bumi karang indah, jaksel, jaya agustus) karena diduga telah pelaku dalam pertimbangan hukum majelis hakim dipimpin penguasa hotman sitompul dan . menyebutkan akibat tindakan operasi itu luhut sampul debra libya dalamlaporan membuat kelainan suara berupa sangan dan nya kepada polisi mengatakan operasi bersalin shan ve: bangko, doc pondok a49e pan pala pipa menanam penentu lankan pnp slr men www sumber hari tgl: hlm. kol: kode: aan kuan ana aan subjek hal itu dibuktikan oleh keterangan visum perbuatan tersebut melanggar repertum tu.fk vr x tang .' dan kuh perdata, kepadamajelis hakim gal24 oktober yang dikeluarkan cip diminta.agar tergugat membayar ganti kru "to mangunkusumo. |. gian rp1, miliar. namun yangdikabulkan perbuatan itu, menurut majelis hakim, hanya rp520, juta. na, merupakan keadaan kesalahan para dokter oa: dan hak rumah sakit ketika melakukan equal stan aro tindakan operasi, yang dapat dikategorikan menanggapi gugatanitu, para tergugat yang melanggar hukum sebagaimana diatur dalam diwakili lbh kosovo dan kantor hukum kuh perdata. santri partners dalamjawabannya kenya pada gugatan yang diajukankantor hukum akan, tindakan operasi yang dilakukanklien supriyanto ref associates, kuasa hukum nya sudah sesuai standar pelayanan operasi shanti marina, dijelaskan sebelum tindakan dan standar medis, sebagaimana diatur operasi dilakukan di. puri cinere, kondisi tentang kesehatan. bahkan tin suara kliennya normal. dakanitu sudah disetujui orangtua pasien se yangdikeluhkan sebelumnya hanya pusing: cara formal sebelum operasi dilakukan. pusing dan suhu tubuhtinggi (demam). setelah menurut tim kuasa hukum para tergugat, diperiksadokterdirumah sakittersebut disia gugatan shanti madani tidak berdasarkan vulkan pembengkakan amandel, dan harus bukti yang akurat secara hukum, karena itu dilakukan operasi. mereka meminta majelis hakim agar .meno wardhana selaku dokter spesialis tht r.s. lak seluruh dalil gugatannya. puri cinere pada maret lanjut gugatan tetapi, dalam proses persidangan, majelis itu, melakukan tindakan operasi. namun sete hakim menemukan bukti bukti bahwa cacat iah itu suara shanti mengalami.perubahan, fisik shanti akibat kelalaian atau keadaan yakni sengau (parau binding). para tergugat. itu sebabnya perbuatan itu ha dan untuk memastikan adanya kelainan |.rus dihukum sesuai ketentuan kuh perdata. itu, dia kembali memeriksa kepada spesialis sementara itu, supriyanto ref mengatakan tht lainnya, hendro hendarmin, dan kiper putusan cibinong sebagai pelajaran bagi oleh keteranganadanya kelainanpadatulang dokter dan rumah sakit agar bertindak hati: belakang langit langit yang tidak simetris. hati ketikamenanganikeluhansakitmasyara , supriyanto ref pada gugatan menyia: kat: vulkan, perubahan cacatfisikituakibattindak terutama tindakan operasi yang tidak se pihak medis puri cinere yangtidakha suai prosedur standar pelayanan profesi dan ti hati ketika melakukan operasi amandel standar pelayanan medis. pelajaran lainnya, shanti. ml, dokter dan rumah sakit tidak kebal hukum, papar ketua dpc ikatan advokat indonesia kadin) jakarta selatan itu. (sin) mma naa cg:langkah. dosn lmannmmmn lrt mar dedak kanan maan enya ann met roman beda mea snr aoa hima pnp ora aan apa anna: pan: kol: kode: sumber produk joulotupah hariitel cawan mm, ikon pesan dee subjek pia eea (ep cepat san tan aaa mana bnn ana anna ana sen snn ana oaa men danrem senna pemerintah tak revisi keppres jakarta bisnis): meme tur memadai untuk minggu pres itu. bisa keluar sekitar lintah tidak akan merevisi akan sistem elektronik. september agar ada, keppres meski dengan demikian, menu waktu yang cukup untuk me nantinya akan dikeluarkan rut djoko, daerah yangbelum lakukan sosialisasi, keppres tentang pengadaan memilikiinfrastrukturmema dia memaparkan simple barang jasa milik pemerintah dai bisa tetap menggunakan: mentari sistem pengadaan secara elektronik (e precure: sistem konvensional melalui barang jasamilik pemerintah ment). keppres secara elektronik tersebut pa djoko agung hariadhi, asis bagi daerah yang sudah tahap awal dimulai dari ten deputi urusan pengen siap sebaiknya memang instansi yang sudah siap se tangan government semen menggunakansistemelektro perti departemen energi dan." tarian kominfo, mengakui nik. olehkarenaitupemerin sumberdaya mineral, dep seating bappenas dan komik tah tengah menyiapkanlan kimpraswil, kominfo, bap memang sedang membahas dasar peraturan untuk pe . panas, dan ristek. keppres e procurement. nyelenggaraane procurement menteri komunikasi dan walau keppres e precure ini, tandanya. informasi syamsul mu'arif ment terbit, keppres selain itu, djoko mengapa mengatakan keppres e pro yang mengaturtentang kan keppres'tentang e pro current sudah selesai dia pengadaan barang jasamilik current perlusegeradikelu has internet dan akhir bu pemerintah secara konvensi arkankarenarencananyapa panini ditargetkan sudah sele . nal tidak akan direvisi dan daakhirtahuninie precure sai draft akhirnya. dual system, ujarnya kepa ment sudah mulai simple terkait dengan belum ada bisnis kemarin. menjadikan sejumlah ins nya bidang teknologi diamenandaskanpengada tansipemerintah sebagaipro informasi, syamsul menge barang jasa miliki meme yek percontohan. makanan e procurement bisa rintahdual system tetapharus untuk mendukungrencana saja berjalan sebelum keju berlaku karena tidak semua tersebut, tutur dia, pemeran ' .airnya informasi dan tran daerah memiliki infrastruk tahanan mengupayakan kep saksi elektronik ite). (jha) c:bangko, does fusion |
mm kamis sumber: mula hari' tgl: hia kol . subjek: kok hh) sis nba kua bidang: materialis: tak relevan sby jadi saksi sisminbakum hoa bisnis indonesia materialis mencontohkan komisi klik kian gie, megawati, dan sby. pemberantasan korupsi terkait namun begitu, kejaksaan agung jakarta: kementerian hukum kasus travellers cheese yang meli menolak memanggil keempatorang dan. hak: asasi manusia dalam bahkan, anggota dpr periode. tersebut dengan alasan keempatnya kapasitas. sebagai kuasa hukum pernah melakukan semanggi " tidak. dapat dikategorikan. sebagai presiden menyatakan: pemanggilan. lan kepada presiden megawati seba " saksi. pang pan susilo bambang yudhoyono seba gai.saksi yang meringankan. yusril mengklaim keempat orang gai saksi meringankan dalam kasus tersebut mengetahui.awal mula dari. sistem administrasi badan hukum yurisprudensi . . sisminbakum. dan::juga proses adalah tidak relevan. . namun, megawati diperbolehkan pengambilan keputusannya karena materialis akbar, menteri hukum. untuk tidak bersedia hadir karena' hadir dalam rapat kabinet: yang dan hak. asasi manusia. ham), pemanggilan tersebut:tidak relevan. membicarakan hal tersebut. menyatakan . .dalam kasus hal ini dapat. dijadikan: acuan: megawati bahkan meresmikan sisminbakum yang melibatkan ::(yurisprudensi) "pada" konteks. beroperasinya sisiminbakum pada mantan menteri hukum dan ham pemanggilan sby sebagai. saksi januari . .', yusril iha mahendra, tidak pernah. meringankan: dalam kasus: adapun sby, jelas yusril, mean ada. laporan proses, hukum sisminbakum. ditangani empat peraturan terkait. sisminbakum presiden. pada agustus, mengabulkan penerimaan negara bukan pajak' artinya tidak relevan presiden sebagian permohonan yusril iha" pnb) yang berlaku kementerian kita dipanggil untuk menjadi: saksi mahendra terkait uji matter menge ' hukum dar: ham: pada aturan. meringankan: saksi meringankan nai definisi saksi yang menguinturig tersebut biaya" akses. sisminbakum' juga diperbolehkan untuk tidak, kan. tidak dimasukkan dalami pnb, hadir jika dipanggil dan ini tidak: pada putusannya, .ber kejaksaan agung sebelumnya. melanggar undang undang, pendapat. saksi tidak. harus: selalu telah menetapkan sembilan orang: ujarnya." kantor'' kementerian' orang yang melihat, mendengar,dan tersangka dalam kasus 'ini. salah hukum: dan. ham, kemarin. . : mengalami sendiri terjadinya suatu satunya adalah yuri iha mahendra: ."' pada putusan . mahkamah tidak pidana. ,. ", dan' hartono tanoesoedibjo." . konstitusi tersebut, ibunya, '. dalam konteks pembuktian. apa .: beberapardi antara tersangka telah "tidak "terdapat, kewajiban hukum, kah tindak pidana benar benar ter menerima hukuman .yaitu yohanes. khususnya bagi'saksi yang mangun jadi, 'maka peran saksi menjadi woworuntu eks direktur sarana" tuangkan. ataupun meringankan . penting meskipun dia tidak. men rekayasa dinamika divonis tahun untuk hadir pada pemeriksaan apa dengar, melihat, dan tidak mengapa : penjara. adapun romli atmasasmita biladipanggil oleh penyidik. sendiri adanya perbuatan yang. eks dirjen administrasi dan hukum saksi meringankan dapat dia dilakukan oleh tersangka. kementerian hukum dan. ham dirikan apabila saksi tersebut mau dan: awalnya. yusril meminta divonis tahun'penjara. bersedia ketikadiminta untuk ber kejaksaan agung untuk memanggil pada proyek sisminbakum, naga saksi, kalau tidak mau tidak apa "empat: orang saksi yang mangun diperkirakan menanggung kru 'apa'apabila tidak hadir, tegasnya. tungkai dirinya yaitu jusuf kalla, gian rp420 miliar". aman maa mama maa mal mama pee aan taman mag sn s indonesia| hari tgl hlm kol subjek: a5ur&n eyes une cue&t bid: pentingnya asuransi kerusakan infrastruktur tanggung jawab siapa? alami kerugian maka pihak yang beberapa sektor sudah meng kaler marpaung bersalah harus membayar ganti atur tentang tanggung jawab chairman jupiter insurance brokers ugi berdasarkan keputusan hukum baik melalui undang consultants pengadilan (our). undang, peraturan perneriatah, katana best lakukan keputusan atau peraturan men mengenai tanggung jawab teri dan aturan peraturan yang beberapa tahun bela hukum, sehingga kesadaran dikeluarkan oleh pejabat pen tangan ini sering terjadi masyarakatnya atas hukum lintah lainnya seperti berusaha bencana alam, sebut bapa tinggi tingginya yan penerbangan untuk penumpu , kesadaran masyarakatakan |. ang dan pihak ketiga sea gempa hukum termasuk hak dari.dewa selain penuh bumi, letusangunung jalannya berdasarkan hukum, pang, tanggung berapi, banjir, angin akhirnya meningkatkan.cermin jawab perusahaan ribut dan tsunami. w&makan asuransi tanggung pelayaran untuk pe tgh bugar ability insurance). numpang barang yang terakhir kejadian! berdasarkan hukum inggris, diangkut dan juga yang:sangat mem: mengingat pasar asuransi ba tanggung jawab: prihatinkan adalah nyak bermuara pasar asuransi. bag penbnkayan inggris, sumber hukum asuransi kerusakan meat tanggung gugat adalah: pertama, kapallain tenggarong, kutai correct.law, yaitu hukum kon juga kru kartanegara, kalimantan timur trak atau perjanjian. kedua, tort, sakanharta . pada' november law, yaitu perbuatan melawan benda pihak lain kerusakan inftastrukfar dan hukum terdiri dari negligence selain kapal serta kejadian bencana alami serin: ker tanggung jawab s membuat masyarakat urisanee dan presspass, mana terhadap ats. j )#ee gung kerugian baik kerugian lana ten pollution, harta benda maupun luka badan tersebut merupakan reach of. tanggung bahkan meninggal dunia, duty rare. jadi ability input"|| jawab: maji kanjpemberi masyarakat yang mengalami tuanya berkaitan dengan kerja, tanggung jawab industri kerugian sering tidak berdaya, tea pengelolaan terhadap poles dan mana mereka harus meminta aan outaninda kerusakan linckenean. tanggung pertanggung jawaban, ini karena wan hukum, sedangkan sumber jawab penediala gedung peran masalah tanggung hut tanggung jawab hukum ber pesan perbelanjaan, kepada'pihak pasarkan hukum indonesia anta iba masih banyak yang naa biak ta, kakap lain adalah dan ada aturannya masalah jaw belakangan setiap perusahaan masih lemah. tea apaan kan, yang berbeda dengan negara lain tni menimbulkan polusi limbah maha tanggung jawab hukum tapak esa maka tanggung jawab hukum diatur sangat jelas (strictly labil ian aoi ana nya sudah diatur berdasarkan dry), mana orang yang karena ana perancang undangan, bahkan kesalahannya (wanprestasi) kap ada kewajiban bagi industri mengakibatkan orang lain meng masalahnya adalahaturan pengelolaandanperusaha pelaksanaannya yang belum an waste management merek nee itik membeli asuransi. get tega ran ten ern aan ana nenek ana ana nan n nenek nan u25 sumber: haryigl,: blm sid: polusi pencemaran lingkungan. yang menimbulkan kerugian instansi pemerintah yang baik materiel maupun perlu membeli asuransi tang tanggung jawab pemerintah pre materiel seperti gung gugat misalnya pemda karena itu, asuransi wajib: korban jiwa, peta '| gubernur, pln, perusahaan dimiliki masayarakatuntuk batpemerintah daerah air minum dam), per. melindungi kerugian masyarat yang terkait usahakan gas atau seluruh pkr ikat. adakah payung hukum bagi langsung dico usahakan milik negara yang ka ( masyarakat untuk menuntut pot dari rena kelalaiannya dalam opera kerugian karena kelalaian meme jabatannya. signal dapat merugikan masyarat lintah tidak mampu memberi srk: atau seti kat. kan kenyamanan? ini adalah f5. daya meme demikian juga perusahaan menjadi bahan pertanyaan atau. lintah atau swasta yang memiliki exposure diskusi banyak tempat. pejabat risk terhadap tuntutan pihak manakala masyarakat mengapa terkait ketiga supaya diharuskan mem kerugian karena timbulnya harus beli asuransi tanggung gugat. suatu risiko, mana risikoitu kn. menteri keuangan republik bukan karena kelalaiannya, peta pan indonesia perlu memberikan karena kelalaian pemeran perhatian untuk pelaksanaan tah. wajib ini. salah satu upaya. bertanggung jawab nanga siap meng . untuk meningkatkan industri. #kah pemeran i. hadapi tuntutan hukum perasuransian nasional adalah dop tahta dari masyarakat. dengan kebijakan wajib asuransi (mm t lk dibanyaknegaralaintang akan tetapi asuransi wajibini sejauh mana tanggungjawab gung jawab hukum kepada nantinya tidak perlu hanya die pemerintah manakala masyarat pihak ketigaitu sangattegas, penggarapan oleh perusahaan! kat mengalami kerugian seperti berbeda halnya dengan milik negara tetapi harus kecelakaan dijalan raya karena indonesia, mana masyarakat serahkan kepada mekanisme masuk atau terperosok yangdirugikan sebagai gagalnya pasar, lubang, pohon tumbang men pemerintah mengelola pemeran pemerintah melalui diakibatkan kendaraan rusak tahan hampir tidak dapat itu kementerian' keuangan perlu: atau luka badan meninggal $tut indah yang menyebabkan membantu mendorong perum dunia, luka badan meninggal mengapa masyarakt yang men bulan asuransi nasional dengan dunia karena kawat listrik putus, jadi korban pasrah dengan nasi program asuransi wajib. mobil rusak hilang dari tempat ala perintah pun terus hal ini penting untuk meng parkir, kerugian usaha karena arakan dengan diarahkan perekonomian rasio gagal, tim nal lewat skema asuransi tang bulunya kemacetankan lalu lintas padanya. gung gugat pihak ketiga: adi akibat banjiratau traffic light) pertanyaannya, diwajibkan tujuannya, tak lain dan tak mati, ketidaknyamanan minggu pihak yang perlu diwan bukan, selain menambah per "makan jalan raya karena ban memiliki polis saya rakyat kepada pemerintah 'haknya'debu sebagai akibat gung gugat nya, untuk memberi tuang yang banyaknya tanah map tan sama par lebih luas bagi pemerintah ber: ! salat ani masih. ida rakyat contoh. maupun pemerintah yang ssm kepada rakyat: uli kejadian sebagai akibat ga berikan pelayan kepada pita, pemikiran ini dapat kan 'ntah meja maka diharuskan memilik halnya pemeran ken) menjadi mngilstone bagi pengen: intahain. polis asuransi tanggung suka ig! lankan pemerintah, (third habibie eoummoei. tangan industri asuransi rasio banyak negara, arabi memasak pol mal, lewat pengadaan asuransi. ib) masyarakat mengalami isiharus tanggung gugat pihak ketiga. kerupamsehagaiakibat tani langsung seestinibarus., gagalnya pemerintah meja melalui keselamatan masyarakat teplementa'ntar ppi sumber penguna ioulotu ari tgl: kemas hum. kol il. & kode: enter: pejabat jakarta bisnis): menkes perusahaan pengelola aset ppa)un tang alini (tidak adanya kekebalan)." ham yusril iha maher menopang tugas tugas bppn se siapkan keppres dra menegaskan tidak ada istilah kekebalan hukum sebaga lembaga lanjutan, ppa dapat menkes dan ham menyebutkan bagi pejabat bppn terkait saja digugat secara perdata oleh para sekitar hari sebelum pembubaran: agl pejabat kal obligat yang kecewa dengancarapenan bppn akan dikeluarkan keppres yang dengan pelaksanaan tugas kanan bppn dimasa lalu. juga menyangkut aspek hukum sete mereka masa lalu. apalagi, lanjuti,terhadaptuntut lah lembaga tersebut dibubarkan. pidana, lembaga itu dapat saja di pernyataan bahwa tidak ada kekebalan yusril menegaskan semua unsur ajukan pengadilan sebagai bentuk pejabat bpp njugapernah disamai bppn, baik pimpinan maupun kar tuntutan pidana. kan oleh ketua mahkamah agung ba lawan biasa, tidak berhak mendapat terutama jika hasil penyelidikan gir manan. menurut dia, kekebalan itu kan kekebalan jika pada suatu saat kejaksaan maupun kepolisian para tidak bisa diberikan apalagi hanya de ada orang yang menggugat perdata pimpinan bppn dimasa lalu terkait ngan keppreskarenasecara prinsip, ha atau pidana setelah bppn dibubarkan dengan kejahatan pidana. jadi tidak imunitas menyimpang dari konsep februari adaistilah kekebalanterhadaphukum. fusi. tidakadakekebalan. presiden saja yusril menyebutkan kalau adaorang menurut bagi, merupakan dasar tidak kebal, masa bppn minta keke yang merasa dirugikan oleh sebuah hukum terbaik dalam memberikan hak balan," katanya kemarin usai sidang institusi yang telah dibubarkan maka kekebalan kepada pejabat tertentu kabinet terbatas istana negara. orang tersebut bisa mengajukan gu guna menuntaskan persoalan hukum bppn tengah menyiapkan meka gatal perdata terhadaplembaga baru bagi yang bersangkutan. nisme pembebasan hukum atas sel yang menangani tugas lembaga lama. menang ppn kepala bappenas klik ruh pejabat dan karyawan lembaga sementaraitu tuntutan pidanajuga kian giejuga mengemukakan hasen itu,termasuk juga anggota komite bisadilakukanterhadapekskaryawan da. menurut dia, kekebalan hukum kebijakan sektor keuangan kkk) bppn kalau hasil penyelidikan dan terhadap pejabat bppn yang terlibat serta komite pemantau pelaksanaan penyidikan oleh polri dan kejaksaan dalam keputusan penyaluran dana tugas kept) bppn. ketentuanterse agung menunjukkan adanya perang rekening sangat berlebihan. but nantinya berupa keppres. garan pidana saat bppn masih ada. dalam upaya penegakan hukum menurut yusril, secara hukum wajar kapolri jenderal pol da'i bachtiar seharusnya semua yang dilakukan bila bppn dibubarkankemudiantugas serta jaksa agung m.a rahman juga bppn tidak dikenakan perkecualian, tugasnya diambil alih lembaga baru mempunyai pendapat yang samaran katanya. (dj) c:bangko.doc fusion |
ree yngres jude i tol: geceiep jpg hum. kol: kode: "ruu kepresidenan sudah usang! jakarta bisnis): pemeran pembahasannya tertanda. istana negara kemarin. tidak sejalan, bahkan beaten tah kemungkinan besar akan sekarang uud menurut yusril,jika upaya tangan, dengan uud menolak ruu kepresidenan amandemen dan sudah ada revisi ruu kepresidenan di hasil amandemen. ada sub yangdiajukandp karena704 baru yang semua me serahkankepadapemerintah stasi substansi tertentu da isinyasudahoutofdate,ungkap menyentuh unsur kepresidenan. akan menimbulkan serta lam ruu tersebutmengatur menkehdan ham yusril iha sebaiknya ruu depresi nyaman dimasyarakat apakah yang sudah diatur secara spe mahendra. menantu direvisi dulusecara uituinisiatif apakah sisik baik dalam uud dia menjelaskan sebe internal dpr baru diajukan pemerintah. diabahkanmen amandemenmaupun lain nanya ruu itu diajukan lagiuntuk dibahaskarenasub jelaskan negara lain tidak yang ada. seperti aturan imi pada tapi pada saat stansinyasudahtidak sejalan ada kepresidenan. grasi, lanjut yusril, sudah di itu, tuturnya, sedang ber dengan uud1945halaman dalam ruu kepresidenan, atur dalam imigrasi dan langsung amandemen serta semen. bahkan banyak yang pacarnya, secara substansi itu akan diatur lagi dalam uud sehingga bertentangan, ungkapnya banyak yang ruu kepresidenan. (djs sub an, sumber: gep tepat brutal yos, (tp) hum. ikon: kode: perda terkait jak pandangan sugianto itu cu yang semakin menghambat ke setelah tiga tahun kup masuk akal. nya, sela asn ini terdapat sejumlah perda jika dirinci lebih lanjut, beban pelaksanaan yang diterapkan kabupaten pengusaha terkait perpajakan daerah, kalangan kota tampak duga hadir, se teman bermacam maa hingga menjadi faktor genggam erj tua asosiasi penyu pengusaha masih tetap bat javestani jateng era indon indo) jelang engel otonomi daerah (otda). raja harahap, selain paj eng merapi sugianto memberikan contoh, pusat berupa pajak pertambahan kecurangan yang perda pengadaan bahan bayang nilai epn) dan pajak penghasil: mengatur industri mebel. ph), pengusaha masih die aan beberapa pe #eroeljik dinilai memberatkan bani sejumlah retribusi daerah. perintah daerah yaitu pebisnis provinsi ini, karena kota semarang, misalnya, berbagai mengakibatkankayukalimantan tercatat lebih dari lima jenis pu agar peraturan kerap tidak bisa masuk se hutan yang dibebankan kepada daerah yang mem pengusaha, seperti pajak pen ranganjalan dan pajak pemadam beratkan. marang, dengan berbagai kebakaran. nilai pungutan itu alasan. akibatnya, perajin tinggi sekali, dan tidak jelas kom pande haa una mebel kesulitan bahan baku. penarinya," ungkapnya. itu, tak terkecuali, pengusaha, katanya, juga seharusnya, dia mengemuka juga ditemukan tarik berbagai pungutan kan, kebijakan pungutan diimbau provinsi jawa te setiap pos yang file ngi dengan kebijakan rangsang ngah. kalangan kag dalam proses transpor an (stimulus) bagi pengusaha un ekonom dan penyu bahan baku mebel. tuk menjalankan aktivitas bisnis, saha daerah itu pekan lalu hhemodisah untuk mencap sehingga roda perekonomian bisa 'menyerukan' pemerintah proven 1zin usaha saja, mere bergerak sesuai harapan. tersebut agar segera pelaku aap melewati rantai bi jika itu dapat dilakukan, ha kan penyelarasan berbagai per asi sangat panjang, se japan untuk menyediakan la aturan daerah (perda) yang liter ema biaya investasi men pangan kerja lebih banyak akan biakan pemerintah kota (pemkot) bagi mahal engage kabupaten biaya start up lebih mudah direalisasikan. pemkab) terkait perpajakan. ai: sejumlah perda kai dinilai npa serupa itu juga di memperkaya pejabat menjadi sumber penghambat in ketua pebisnis. menurut lantas mana saja hasil pu investasi itu, jika dapat dharma kawasan in hutan pungutan daerahitu? se fisik diharap akan da ki) jawa tengah soli jauh 'ni memang belum terap pat menekan biaya awal untuk men batperdayangtumpang studi yang eksak mengenai mendirikan usaha maupun me bek panas pengusaha ter 'manalarinva uang hasil pungut mengurangi biaya tinggi bagi aktivis pera yuan start upyangmahal berbagai retribusi daerah tas bisnis yang telah beroperasi. berencana membuka usa daerah pasca pelaksanaan otonom untuk mendongkrak investasi provinsi jateng. daerah ini. idi jawa tengah, pemprov jateng bagian biaya itu (sumber hanya saja, mengutip raas harus segera mengkoordinasikan matah daripusat. namun rasyid, mantan pejabat teras peraturan daerah milik pemkot ate lan tanahindustridi depdagri diera habibie yakini dan pemkab. sinkronisasi perlu ten ,palingtidak terkenal menjadi ketua umum partai dilakukan, karena terjadi tum dari hargatanah, kata persatuan demokrasi sebangsa pang:tindih peraturan antar dae beberapa waktu lalu. an, pelaksanaan otda justru ha rah yang menghambat investasi, alain, lanjutnya,biaya nyamemperkayasegelintir orang papar pengamat ekonomi dari managing dana tidak dite yang duduk sebagai anggotalegis universitas diponegoro fx. su jawa' tengah, latif dan kepala daerah. riyanto semarang pekan lalu. pemkot pemkab justru berlomba tak heran, kata raas, jika menerbitkan perda perda baru ini muncul segelintir orang ka ory) hari tgl naa hm. kol: ) kode: luaran biaya tidak resmi pungutan pra investasi usaha birokrasi pelayan para aktivitas dunia wisata sana kawasan industri jateng survai prod juga menemui. membantu mengatasi kesulitan ivenispajak tante ) kanpengaku55forespondenbah ekonomi nasional. biaya tidak resmi mencapai memberikan contoh, perda masa. akh hampir dari biaya produksi yang mengatur pajak reklame pen aksara mereka prod japan kota semarang terkesan berlebih bpt ban deng thai juga mendung an, karena mengalami kenaikan kapan rata rata biaya tidak res manan basa dalam pelayanan birokrasi lebih dari rp10. rp15. mencapai biaya resmi. bersaing positif hki jaten ket: bpt bea perolehan hakatastanahdanbangun perlu sikap rasional agaknya, saran mengenai per rela membangun sendiri, imb:izin mendirikan wakil gubernur jateng ali mar dikalangan pa musik pun mengakui, sejak mun kepala der: dalam membuat baru, yang umumnya meja cul yang memberi perda itu perlu dinamakan lebih bat sebagai anggota legislatif. se payung pelaksanaan otda, puluh jauh. nya, dalam menapaki jumlah walikota dan bupati, ung anperdasetiapharimuncultanpa persaingan pasar global, mau kap raas, terkesan menjadi raja terkendali. ana harus dimulai dari kecil daerah. celananya, lanjut dia pun memahami tidak sedi rah. setiap kepala daerahharus nya, kondisi itu mendapat du kit perda justru memberatkan saling bersaing secara positif mean dungan dari legislatif. dunia usaha dan menghambat perbaikan ian pen kritik semacam itu juga datang ekonomi daerah. namun, kami na? dari prod komite pemantau hanya bisa mengimbau kepada pan kegunme iklim pelaksanaan otonomi dae pemkot maupun pemkab, karena seram map yang ah. rah). direktur eksekutif prod menjadi) wewenang mereka se para ser mendorong tema agung pambudhi bahkan per suai tersebut, katanya. hera nak bgn ega nah menilai pelaksanaan otda se anehnya, berbeda dengan pe siarannya ana gama lama tiga tahun telah mendapat pengakuan pejabat pemprov ja mtr rana: luas kan rapor merah, karena marak teng itu, survai prod malah kami akan kesempatan nya sejumlah perda bermasalah membuat berang sejumlah kepa dak bali yang memukul minat investor daerah lainnya, yang disuarai data masuk daerah daerah. kan melalui aksi. a19 terangkat, malahan, prod sejak dua ta bahkan, ketua umum aksi on. isa aki hun lalu melansir peringkatiklim asosiasi pemerintahan kabur hang diam investasi sejumlah daerah, yang ten seluruh indonesia) syaukani pai secara sini penilaiannya antara lain dia h.r. sempat menilai kajian had ikan saran atas maraknya perda per prod tidak fair. nama lan sen semacam itu. nya, menurut syaukani, ian dalam survai yang sering lembagatersebut hanyamelihat gura aah bukan tdak katanya diumumkan pada janda faktor kebijakan pemda yang ku nan lalu, misalnya, prod mence rang memberikan kemudahan ena mna yam bukan sepuluh kabupaten yang dan pelayanan, serta adanya pa hoa dead mendapat nominasi peringkat jak dan retribusi yang dipungut hera jakarta terbaik, yaitu banggai, barito dari para pengusaha. bea padahal, katanya, rendahnya i a elah dai minat investor tidak semata mata pipa ikrantagr mate utara, bulungan, enrekang, akibat masalah tercebur dengan pungutan dan pajak dae jembrana, jeneponto, kuning nadia hat kasi rah, perlu menjadi prioritas para an, magetan, purwakarta,dan.) . ana dah kepala derah untuk dikaji ulang tasikmalaya. sedangkan lima para petinggi daerah, pe untung baginya dalam jangka kota yang dinominasikan seba panjang. gai kota dengan daya tarik in usaha tetap melihat sikap yang bukan sebaliknya, seperti kata investasi terbaik adalah batam, berlebihan dikalanganpemerin raas rasyid, sekadarmengum cilegon, cirebon, kediri, dan tah daerah. tak heran,jikamere bernafsu untuk cepat kaya dalam sawahlunto. minta pemda lebih rasional jangka pendek. (bar rsj ab) menurut agung, prod dalam mengeluarkan kebijakan. masih menemukan pungutan menurut budi handoko, ketua tidak resmi maupun kebijakan asosiasi pengusaha ritel indo daerah yang distorsi dalam kesia perindo) jateng, pemeran tiga tahun implementasi otda. tah kota seharusnya lebih rasio sebanyak dari respon mengenakan pajak daerah. pa den (dunia usaha), yang dasar halnya, menurut dia, sikap rasio vai, menyatakan harus menge yaitu akan mengurangi hambattenan aekaunii ban aorta, ana maa per dab porn sab ara men ken nua dara ane ajaran nara aan hp) sumber wagner. gen pas oh: yaa, zoom hm. kol: naya kode: pencuritrafik telekomunikasi . agardiwaspadai' jakarta bisnis): pemerintah dolar as, tuturnya. diminta mewaspadaiterja kalau jumlah penyelundupan trafik se dina penyelundupan trafik persepuluh kai saja dari yang dilayani ope naa rotor resmi, pacarnya, tentu jumlah kru komunikasi indonesia yang gian negara tinggal dihitungsaja. disinyalir semakin marak terjadi menurut dia, pihak pihak yang paling (dan telah berlangsung lama. memungkinkan memproduksi trafik telekom komunikasi dari dan luarnegeri adalah n mas wigrantoro, ketua masyarakat te zernyi service provider isp) atau perusak mematikan indonesia mastel), mengatakan haan multi nasional. selama ini trafik telekomunikasi yang ke ata hn: luar masuk indonesia secara tidak sah terus harus dikaji nana na: meningkat, terlebih karena tidakadanyatin diamengingatkan bahwamaraknyakasus akan tegas dari aparat pemerintah. penyelundupan trafik telekomunikasi akan terjadinya penyelundupan trafik telekom dapat menimbulkan distorsi ekonomi. ka .komunikasi indonesiasatu tentunya sangat renditupemerintah harus segera mengaum 'merugikan negara karena layanan verse bil langkah tegas untuk menghentikan kerja (but sebetulnya tidak pernah membayar pa dian tersebut. bijak bea masuk, ujarnya kepada bisnis,ak harus dikaji secara sangat hati hati apa se! hir pekan lalu. sajafaktor yang menyebabkan kejadianter dia menjelaskan bahwa pihak yang bisa sebut, apakah karena perusahaan. sulit men membawa masuk trafik telekomunikasi dapatkan trafik telekomunikasi akibat ma dalam negeri seharusnya adalah berusaha halnya bandwidth yang ditawarkan perusak operator satelit.yang memiliki landing haan lokal? pacarnya. right. wigrantoro mengatakan bahwa pemeran . akan tetapi, pada kenyataannya sampai tah harus melakukan koreksi diri untuk saatinijumlah penyelenggara satelit asing mengetahui apakah memang ada peraturan yang tidak memiliki landing right cukup: yang selama ini menyulitkan perusahaan banyak yangbisa masuk indonesiatanpa untuk mendapatkan lisensi resmi. bisa dikendalikan oleh pemerintah. meningkatnya praktik penyelundupan landing right. merupakan otoritas legal trafik selamainimembuktikan bahwafungsi operatorsatelit untuk menyelenggarakan pengawasan pemerintah dalam menjaga 'layanan satelit negara asing. jalu lintas telekomunikasi dari dan in sampai seating indonesia belum mengatur. .indonesia ternyata tidak berjalan. kana: masalah landing right ke.dalan suatu prose kalaumemangterdapat perusahaanyang dur peraturan perundang undangan baik salah danterbuktisecarasengaja melakukan yang menyangkutbisnis maupun aspektek penyelundupan trafik otomatispemerintah nis. pihak regulatorjuga belum melakukan harus mengambil tindakan tegas. monitoring dan tindakan hukum terhadap diduga meminta agarsegera dilakukan pelanggaran atasaturan tersebut. studiuntuk mengetahuiseberapabesarke ! wigrantoro belum dapatmengungkapkan butuhkan trafik telekomunikasi dari indo berapa besarnya kerugian negara akibat "kesia pn: terjadinya penyelundupantrafiktelekomu kalaumemangjumlahkebutuhanteleko , indikasi tersebut: komunikasi indonesia cukup besar semen namanya juga black market tentu sulit tara kebutuhan tersebut tidak dapat tipe 'dihitung angka pastinya. tetapi sebagai nui oleh' pemain lokal,:saya kira sudah .gambaran, operator resmi sajatrafikteleko saatnya pemerintah untuk memberikan ke menikahinya bisa mencapai juta pulsa mudahan dalam penerbitan landing right detik, sedangkan tarif pulsa per detik5sen baru. trd) bangko.doc pihak |
botadeesn aha departemen kehakiman dan ham ri. badan pembinaan hukum nasional il. mayor jenderal sutomo civilian jakarta timur. sumber tedogwo brutal: ane, pipa mim. irol: . kode: menanam pinned caps per etan penguasaan lembaga pama ponsel tanpa yak palingbanyak anu langsung get pma peter yan paling banyak tidak langsung, lanjut. so. jakarta bisnis): memiliki tigaizin pe dia, akan tidak aan ken bagi pe kepemilikandan nyiaranradiolokaldi: 'aranradio swasta dan salem penguasaan lembaga. beberapa wilayah se : penyiaran berlangganan de "penyiaran swasta oleh. tubuh indonesia. been satu perusahaan media cetak satu orang situbadan dua hal verse tempat wilayah yang sama. hukum disatu wilayah. ut, baik untuk izin sementara itu mengenai pen: siaranatau lebih akan penyiaran tele visi lo : catatansahamlembagapenyiaran siaran atau kal dio 1o sah hati nhbanvak maupun taa1010 dibursaefek herbudiyanto, kabar (dibatasi:paling banyak. "kal kepemilikan sahamnya oleh '. iman tan hanya dua izin'televisi:'. sekurang kurangnya dua orang, ti. iokardengan ketentuan jelasnya. oo. penilaian keuangan perusahaan satu izin satu ana menurut victor, pemegang izin sektor jasa, pariwisata dan tele ssfsswilafrah paling banyak .: penyelenggaraan penyiaran stasi komunikasi bappeda, mengapa pena pak panai lokasi " penyiaran jaringan radio dia kan hanya bisa untuk lembaga pe rang memilikisaham lebih dari2096 nyiaranswasta atau berlangganan tuna beberapa wilayah. padaperusahaankeempatdandila yang modal awalnya famili wni victor melayang,. ketua komisi rang memiliki lebih dari saham binaan hukum indonesifyang penyiaran indonesia kpi), kenya padaperusahaanjaringan kelima miliki wni. atan dah ken saat. jar untuk penyertaan modal asing, "akan ketentuan pembatasan dan'seterusnya. pan hanya boleh maksimal 20dari . pemilikandanpenguasaanizinpe namun, untuk pemegang izin modal: @ari angus nts pemegang 1zim modalyang ditempatkan dan modal penyelenggaraan penyiaran televisi penyelenggaraan penyiaran stasi tuk aar ran sta si yang disetor penuh, serta minimal lokal yang tengah disusun untuk unpenyiaranjaringantelevisidila dimiliki oleh dua meme angsana," menghindari penggalangan opini. rang memiliki saham. yang kata dia pemegang publik. . padaperusahaan ketiga dan dia ' $ bon laa selainitu, pembatasan tersebut pomneaghana iga dan dia kekerbudiyanto menambahkan jika jugagunamewujudkanazaspemer lane punya lebih dari uan itu lebih dari 207o maka san berusahaazaskeadilandan punya penyertaan asing batal demi hukum :,atau bukan 59c saham pada perusak danpenyertaannya bisa dilakukan "kebebasanmasyarakat melakukan. haanjaringan keempat satu tahun setelah mendapatkan pilihan ter hadap beragam, media ldan seterusnya," tutur! izin penyelenggaraan siaran, yangtersedia, katanya saat pena dia. $. mengenai pelaporan setelah sa victor menambahkan ham lembaga penyiaran tercatat para rencana per untuk ketentuan lebih 'dibursaefek, lanjut dia, setiap aturan pemerintah lanjut mengenai kepe pemilikan sahamnya yang mence rpp) mengenai lem ikan dan penguasaan bahkan perubahan kepemilikan 'pekanbaru: baik televisi hanya54 dari total modal dit dia juga penjelas: maupun radio akan di kanan disetor penuh wajib lana: 'kan untuk lembaga .atur dengan keputusan menteri kpi sekurang kurang . penyiaran radio, pa .menteriataukeputusan nya hari sejak terjadi perubah 'lingbanyak memiliki 'kuil. lan (tri) tigaizinpenyelengga: mengenai pembuat png ama bai rain siaran lokal de asan kepemilikan silang ngan ketentuan satu. antara lembaga penyiar izin penyiaran radio swasta, media cetak yokai satu will dan lembaga penyiaran menanti eka ana mma rak berlangganan baik seca e:bangko.doe pondok tan |
gian maa eus, sumber ' 2ng te2 mndarorp parut api, hlm. kol: m kode: tak jadi wajib pajak oleh edi yusuf toto baganonprofit,berapapunbesarnya bilasurplus dikenakan pajak ma kepala seksi pajak satuan kerja biaya yang harus dipikul oleh bi, katakan berpotensi pada tidak ter fungsional penggajian dan perpajakan akan tetap dilakukan sepanjang penuhnya kecukupan modal sering bank indonesia tujuan yangdiamanatkantercapa1. pelaksanaan tugas akan ter .,' secaramakro,tercapainyastabili gangguan akan memberi dampak tertarik tulisan bisnis tas moneter, inflasi yang rendah, pada perekonomian negara. indonesia juni dapat meningkatkan daya beli ma wajib pajak? judul bukan) wajib syarikat dan menunjang keenam sesuai penjelasan eju ran angan pem bangunan jangka pan 'huruf ada4| rite pajak? yang berpendapat secara mikro, stabilitas moneter ria bagi suatu lembaga yang dapat bahwa seharusnya akanmenguntungkanpemerintah. dikecualikan sebagai subjek paj ak. sukubungayangrendah pada kon pertama, lembaga yang dibentuk menjadi wajib pajak isi moneter stabil dapat menurun berdasarkan peraturan perundang kanbeban pengeluaran pembayaran undangan yang berlaku. kedua, lem badan (dalam arti surplus bunga utang dalam negeri. selain bagi tersebut dibiayai dengan dana bank indonesia dike itu, nilai tukar yang stabil dapat dari apbn apbd. 0g. mengurangi kewajiban utang luar ketiga, penerimaan lembaga itu akan pajak), penulis negeri. dimasukkan dalam anggaran meme tergeletak untuk member membatasi ruang gerak lintah pusat daerah dan yang keep pat, pembukaannya diperiksa apa tindakannya. sebaliknya,pengenaanpajakter rat pengawasan fungsional negara. hadap bank sentral mengakibatkan adalah lembaga yang unik, ti terbatasnyaruanggerak dalam dak bisa disamaratakan dengan menjaga inflasi dan nilai tukar ru lembaga yang bersifat komersial. acara tersebut high. jika dihubungkan dengan empat kiranya perlu keterbatasan dana operasional kriteria pengecualian tersebut, kira dicermati seca karena pembayaran pajak dapat nya perlu dicermati hubungan ke hati hatian mengakibatkan tidak mempu uanganantara pemerintah dan bank lebih bijaksana, nyai dana cukup untuk menyerap sentral yang bersifat spesifik, tertua baik oleh para kelebihanlikuiditas,sehinggadapat adalam aspek permodalan pemda pengambil keputusan, pengamat mendorong inflasi dan nilai tukar gian surplus. maupun masyarakat luas. sebab rupiah tidak stabil. inflasi yang ting untuk itu, perlu paparan kompres pandanganitu membutuhkan kepe akan menurunkan dayabelima hensifantara hubungan yang berisi kawasan dengan kepentingan lain, syarikat. fat spesifik dengan empat kriteria yang lebih luas dan mendasar, su dari sisi pemerintah, tingginya pengecualian badan yaitu: paya tidak kontra produktif bagi gyu bunga dapat meningkatkan pertama, dibentuk berdasar perekonomian. bebanutang dalamnegeripemerin kan tentang perubah sebagaimana diamanatkan 5h. selain itu, depresiasi rupiah atas tentang yang telah yangterlalu besar mengakibatkan kedua, sesuai dengan diubah dengan tu membengkaknya kewajiban utang modal dite juan bank sentraladalah mencapai luar negeri yang menjadi beban takkan sekurang kurangnya rp2. dan memelihara kestabilan nilai apbn. triliun dan sesuai dengan penjelas rupiah. perludisadariuntuk menjalankan ketentuan tersebut, modal dalam mencapai tujuan itu, tugas pokok tersebut, lembu berasal dari kekayaan negara yang diberi tugas menetapkan dan kelak , tuhan modal yang cukup. modal dipisahkan. kekayaannegara yang kanakan kebijakan moneter, manga dimaksud, sesuai dipisahkan tersebut asalnya juga tur dan menjaga kelancaran sistem berasal dari kekayaan negara yang bersumber dari pemerintah. pembayaran serta mengatur dan dipisahkan berupa penjumlahan hal ini diperkuat dengan ketan mengawasi bank. modal,cadangantujuandancadang tuan dalammenjalankantugasnyaitu, umumsertabagianlabayangbe yangmenyatakanjika modal ku memerlukan biaya yang tidak dibagimenurut rang dari rp2 triliun dan telah dia sedikit, seperti untuk membayar cadangan tujuan dan cadangan bukan upaya pengalokasian sel diskonto sbi dan menjaga stabil mum tersebut berasal dari seba ruh surplus dalam cadangan mmm kurs rupiah. namun sebagai lem gian surplus bi, olehkarenaituapa umum, tetapi masih kurang dari e: bangko.doe punk departemen kehakiman. dan ham' balan pembinaan hukum nasional jl. mayor jenderal sutomo civilian jakarta timur . sumber sim bunga hari tgl: rutin. blm. kol kode: manan arena sana ana pet nan gap tbatasminimaltersebut,makapeme city singapore, reserve bank lintah wajib menutup kekurangan australia, reserve bank new zea , modal dilaksanakan setelahmenda and dan deutsche bundesbank, se pat persetujuan dpr. carajelasdalamundang undangnya. ketiga, sesuai dinyatakanbahwabanksentralbu seluruh surplus kan merupakan wajib pajak dengan akan diserahkan kepada pemeran pertimbangan bahwa bank sentral tah setelah diperhitungkan untuk tidak berorientasipadalaba. dalam cadangan tujuan sebesar dan pengertian itu, bank sentral akan tana cadangan umum sampai dengan: menyerahkan sebagian surplusnya rasio pemenuhan modal ditambah kepada pemerintah dan jika keju cadanganumum mencapai minimal kupanmodalbank sentraltidakter dari seluruh kewajiban moneter. penuhi pemerintah wajib menutup keempat, sesuai dengan kekurangan modal dimaksud. selambat lambatnya 380hari kedua, imf melalui surat kepa setelah berakhirnya tahun ang " da menteri keuangan dan pada garan, wajibmenyusun laporan april berpendapat bank sentral keuangan tahunan yangterdiri da: bukan merupakan badan. di neraca dan laporan surplus de: kebalikannya bank sentral dari fisik. pengenaan pajak penghasilantidak selanjutnya paling lambat tujuh akan mengubahjumlah pendapatan harisetelah laporan tersebut isu pemerintah. karena'meskipun pe sun wajib diserahkankepada badan pengecualian pajak.tersebut terlihat pemeriksa keuangan untuk dapat dapat mengurangi pendapatan pe diaudit. perintah, namun pembebasanpajak berdasarkan uraian:di atas, akan mengakibatkan transfer sur memenuhi klasifikasi sebagai lem ' plus bank sentral kepada pemeran bagapublik yang dikecualikan seba 'tah menjadi lebih besar. gai badan. : pengenaan pajak penghasilan da hi. pat membahayakan otonomi bank praktik terbaik sentral, khususnya dalam mena hallainyangmemperkuatpenda . paitugasutamanya.' pat penulis, pertamaadalahmeng berdasarkanpaparanringkasdi acu pada praktik bank bank sen ", atas, hendaknya wacanamengenai oral negara lain baik kawasan pengenaan pajak kepada bank in asia maupun dunia. indonesia perlu disikapi secara lebih . misalnya bank negara malaysia, bijak oleh semuapihak. bank thailand, monetary author : c:bangko. dosak pen uda sumber lower hari tgl: lang hlm. kol: kode: elang, led tugas petasan lan kala me. rachman rahmat partner prasetyo, sarwono sandiaga consult p3b portugal sudah diratifikasi persetujuan penguin jangan pengeboran, atau kapal masing dikenakan 109c. yang di domisili negarawan, dapat dike darah pajak berganda yang dipergunakan untuk me maksud dengan istilah bunga nai pajak negara lainnya verse p3b) dengan portugal lakukan pekerjaan untuk ekspor disinitidak termasuk dendakare but. telah diratifikasi dengan radiata eksploitasi sumberdaya keterlambatan pembayaran artis dan atlet: imbalan yang keppres tertanggal alam: proyek konstruksi danger bunga. diterima oleh artis atau atlet januari langsung lebih dari bulan: pem keuntungan dari bengal negara lain, dikenai pajak he padasaattulisaninidisiapkan, berikan jasa yang berlangsung ihan harta: prinsip pembagian gara lain tersebut, tanpa melihat informasikan menyangkutkelan untuk masa masa lebih dari hak pembajakan terhadap keun jangka waktu kegiatannya di juta proses atas p3b tersebut haridalamjangkawaktu12bulan: tangan dari.pengalihan harta lakukan. dari sudut pandang belum ada, termasuk antara lain orang atau badan yang bertindak mengikuti prinsip dari oecd. apa undang undang ph, imbalan tanggal pemberitahuan oleh pe untuk perusahaan yang berdo bila harta yang dialihkan adalah yang diterima oleh artis dari 'perintah indonesia kepadapeme misilidi negarawan, yang memicu hartatetap makapajakataskeun portugal dalam rangka person lintah portugalbahwapihak indo nyai wewenang untuk menanda tangan dari pengalihan tersebut bukan indonesia akan dipungut nesiatelahmenyelesaikanprose tanganikontrakuntuk perusahaan dipungut negara dimana harta sebesar dari jumlah dur ratifikasi. yang diwakilinya. tersebut terletak. bruto. perlakuan ini tidak berlaku jadijikasebelum31 desember penghasilan dari harta penghasilan dari hu apabila pertunjukan tersebut 2004masing masingnegaratelah tetap: hak pemajakariataspeng bunga kerja: tes waktu untuk merupakan bagian dari program saling memberitahukan bahwa hasilan dari hartatetap berada karyawan dari salah satu negara pertukaran kebudayaan antara formalitas berdasarkan konstitusi tangan negaradimanahartateta yang bekerja negara lainnya kedua negara. . sionaldikeduanegaratelahdipe tersebut terletak. definisi ,harta agarhanyadikenaipajakdinegara pensiun: pensiun yang nui, maka p3b akan berlaku tetap mengacu kepada keteritu asalnya adalah hari dalam diterimaoleh seseorang risalah mulai januari perundang undangan negara masa bulan. satu negara sehubungan dengan mana harta tersebut terletak. ji. penghasilan dari peter pekerjaan dimasa lampau di: pokok ketentuan pengertian hartatetaptidakterma jaan bebas: penghasilan dari negaratersebuthanyaakan dike domisilirangkap: jikasese suk kapal laut, perahu dan desa pekerjaanbebasoleh subjek pajak naipajak dinegara dimanaorang orang dianggap sebagai subjek watterbang. dari salah satu negarajugaakan tersebut berdomisili. pajak oleh dinegara,statusnya labausaha: dasarpenge dikenai pajak negara lainnya guru besar dan periset: ditentukan melalui penerapan dari naanpajak disuatu ,bentuknya apabila kegiatannya dilakukan imbalan yang diterima oleh .tes tes yang lazim disebut tie tetap" dalam persetujuan ini melalui suatu.tempat tetap.yang seorang guru besar atau periset breaker rule, yang diterapkan menganutapayang disebut, attr ada negara lainnya.itu. atau yang melakukan kegiatan manga secara berurutan yaitu pusat button rule" yaitulabausahayang yang bersangkutan beradadine jar atau melakukan riset uniter . kepentinganpribadi (centreofvital merupakan objek pajak dari suatu garalainnyaitu untuk masa masa situs atau lembaga pendidikan interests), kemudian kebiasaan bentuk usahatetap adalahlaba yang melebihi hari dalam lindi negaralainnya, yang meru bertempat tinggal (habitat usahakan diperoleh dari pegiat masa bulan. pakan lembaganya laba, ditebas abode). yang dilakukan oleh ,bentuk 'j. guru, peneliti, pedagang kan dari pengenaan pajak di.ne dalam hal.masalah domisili usaha tetap" tersebut. dan pensiun: guru dan pereli gara lainnya tersebut untuk jang rangkap tersebut menyangkut laba usaha neto (laba kena akan dibebaskan dari pence waktu tahun sejak kedaton subjek pajak selain orang pria pajak) dari suatu bentuk usaha naanpajakdinegaradimaname annya untuk pertamakali. di, maka statusnya ditentukan tetap , dari perusahaan yang ber reka melakukan kegiatannya sela pelajar dan pedagang: berdasarkan tempat kedudukan kedudukan portugal, disamping dua tahun. santunan yang diterima oleh pela manajemen nya. dikenai sesuai dengan tarif perlakuan ini juga diberikan jar atau pedagang yang kelak definisi bentuk usaha undang undang pajak "kepada orang pribadi yang me kanakan program belajar atau tetap : pengertianbentukusaha penghasilan, juga ditambah de lakukan riset dalam rangka bea magang negara lainnya, die tetap meliputi antaralain:tempat ngan de siswa yang diberikan oleh meme bahkan dari pengenaan pajak kedudukan manajemen: kantor ngan tarif lintah, lembaga keagamaan, negara lainnya tersebut, span cabang, gedung kantor, pabrik: pengangkutan dalamjalur sosial, ilmiah, dengan syaratbah jang dananya berasal dari luar bengkel: internasional: laba usaha dari: wabeasiswatersebutdibebaskan negaradimanaproses belajar atau gudangyang digunakan untuk pengangkutan laut dari udara: dari pengenaan.pajak. magang dilakukan. outletpenjualan,lokasipertanian dalam jalur internasional hanya hak pengenaan pajak atas pen penghasilan lain lain: atau perkebunan: lokasi pertama dapat dikenai pajak negara sun.hanya diberikan kepada penghasilan lainnya, yaitu peng tangan, sumur minyakbumiatau domisili. gara domisili. hasilan selain daripada peng masalah,atautempatpenggalian dividen, bungadanroyalti: k. gaji direktur: gaji yang hasilanyang disebutkan muka atau tempat penambangan tarif pemotongan dari div diterimaoleh seorang direkturdari hanyadikenai pajak dimanapun sumber.daya alam lainnya, an den, bunga dan royalti masing suatu perusahaan yang ber kiranya berdomisili. pembaca dapat mengirimkan pertanyaan atau'permasalahan:seputar pajak kepada prasetyo, sarwono sandiaga consult melalui ban alamat redaksi atasi e mail:. nae. bana sumber (2g s5es mudo hun hari tol: png hum. kol: koo kontroversi batam konsistensi rezim investasi oleh abraham bunga mali pemasukan barang dari daerah lain aniaya, terutama dari bidangjasa wartawan bisnis indonesia silam batam kara "ma yang dikerjakan oleh hardi hujung2003 kecemasan baru pna yang saat in#mencapai hari penghujung dilewati kelak koma tak pelak, keluarnya misalnya, mereka yang banyak batam dengankegembiraan itu menandai sebuahkecemasanbaru menggunakan spareparts dari barang yang tak terkira. mengapa yang kian mendalam. persoalannya 1por akan menaikkan biaya kare tidak? kendatibarusebatasisu,beri bukan sekadar pengenaan pajak menggunakan komponeneksluar taakandisahkannya ruu kawasan dalam tersebut,tetapilebihkepa negeri yang akan terkena pajak. dan pelabuhan bebas batam free da visi dan konsistensi pemerintah kelompok penentang ini besar trade zone) menjadi oleh komisi dalam mengatur batam. lumen kalau hanya untuk menu dpr pada awal tahun ini seakan tidak terlalu mengherankan jika jang ekspor, bukan hanya soal pajak membangunkan kembali harapan sejumlah asosiasi pengusaha sepa yang berpotensi menambah rp500 bahwa upaya batam mengikuti jejak kat membentuk tim khusus yang miliar kocek pemerintah. shenzhen, cina, dan kawasan kawan akan memperjuangkan pembatalan yang lebih mendesak adalah pem bisnis yang menarik lainnya se itu. kendati, harus diakui, pp. menahan pelabuhan sebagai sarana makin mendekati kenyataan. tersebut keluar bukantanpaalasan, penunjang yang seating belum meta tapi, mimpi itu harus dikuburkan karena diharapkan dapat enggan dai, sehinga ekspor barang indonesia dalam dalam. bahkan, untuk sekadar jotpenerimaannegara dan mendong masih banyak bergantung pada si menjadikan batamsemenarik labu kerak ekspor. pad pengangkutan barang oleh malaysia timur), cubic( filipina) menurut abdul karim besar, kon daily express dari batam melalui atau rebel ali dubai)makintakter sultan bisnisinternasional dari ada singa pura merupakan kenyataan bayangkan. apalagiberangan angan capital investor, maraknya berita susah disangkal. menjadi seperti cayman island, ka tentang penyelundupan kendaraan ama naa soal kecemburuan dae riba dan singapura agaknya masih bermotor sekitar batam serta tidak ain mengenai pembayaran pajak jauh panggang dari api. satunya vision misi para penguasa mega ditepis dengan kenyataan lain saat itu, terbersih harapan agar serta pengelola kawasan itu me bahwa pada batam mampu pengesahan tersebut menjadi mengenai ft, dimanfaatkan pemeran rena pajak penghasilan goyang mengakhiri pencanangan tah untuk menunda pembahasan miliar. sebagai tahun investasi. tapi, ruu nya dengan dpr, walau ada akan, pada penerimaan justrusebaliknya, otorita batasan rencanapada januari mulai pajak dari kawasan itu menembus pelaku bisnis kawasan tersebut dibahas dpr. rp1 triliun. artinya, walaupun ba harus menghadapi kenyataan lain. memang, pemerintah telah lima tam selama ini dibebaskan dari ppn pemicunya adalah peraturan pe kali menunda genera dan bm, kawasan itu tetap men perintah tahun ,tentang pan ppn dan catat tax ratio tertinggi, yaitu pengenaan pajak pertambahan nilai agar tidak ada kesan tak hengkang ppn) dan pajak penjualan barang jangan waktu mence gtr mewah bm) batam, yang lag berlakunya un meski begitu, pemerintah tampak dah sejak beberapa tahun laluditun dang undang ftz. nya yakin penerapan itu tidak da, sehubungan dengan status hu dalam kevakuman akan mempengaruhi keputusan in kum daerah itu. tersebut, munculah vektor asing untuk hengkang dari melalui itu, terhitung sejak yang menimbulkan batam. nya, menurut adat januari pemerintah mengena reaksi kontroversial. jatmiko, kepala kantor pelayanan kan ppn dan pn atas benda itulah sebabnya, se ' pajak batam, industri yang berpori rain bermotor beroda duaataulebih, jumlah kalangan me invasi ekspor akan tetap benda rokok dan hasil tembakau lain dan nilaiterbitnya ter pakan fasilitas bebas pajak. minuman beralkohol tanggal desember bahkan, pengusaha yang selama untuk tahap kedua, mulai maret itu sebagai bom ini mengandalkan produk impor di dikenakan pajak atas barang waktu yang bisa me perkirakan akan melakukan subst barang elektronik yang mengguna mukul para penguasa fusi dengan barang lokal. pemerintah kan baterai dan listrik batam. juga berjanji akan memberikan insan selainitu, komoditas lainnya bisa mayoritas penguasa tif, antara lain kemudahan menu saja dikenakan ppn dan pn memang secara langsung tidak rus izin kepada men berdasarkan keputusan menempa terkena peraturantersebut. tapi, hu 'keu sebagai kawasan ling lama setiap enam bulan bunganya yangluas'dengan serba berikat bagi pengelola begitu juga, menyangkut gai pengusaha luarkawasan indus kawasan industri pa pengenaan ppn berkaitan dengan tri dikhawatirkan akan meningkat ling lambat hari se cc: bangko gtana sumber dam bunga hari tgl: waru, hm. kol: kode: asri2000karena pemerintahan akan. inimeru, pukulan telak tetapi, pihak lain memberlakukan makabe boginngarabagar dam petenis bee mua pengecualian aeenoal batasan laa ajak setelah aan pre tentu ini mirip kekalahan maja: menata sak side soeharto menandatangani pahit tempo dulu dalam eno akan semakin ter letter intentyangdisodorkan imf. persaingan diwilayah itu gantung pada tentu saja hal ini memancing re tanah malaka yangbaru ringan sebagai asistensi dari komunitas batam se agama islam senen pusat distribusi hingga berkali kali ditunda gea untuk mengamankan kawasan perdagangandan desember2003. merdagangandan sidakpasiankianmengustkoti: tersebut. eikeruntihan ma kapada diberlakukan karena pedagang pesisir uta benda tentang otonomi daerah yang men ah wilayah lain nusa tel lak bagi negara dorong terbentuknya pemerintahan lada berorientasi mal aka besardanpotensial kota pemkot) batam yang pelanjut ara beda harus membawa upeti tia seperti indonesia nyamembawakawasan tersebut pa sat kerajaan yang berada pada panel perseteruan konsep yang berke sana haa lamban, papan aan mean pandangan lantaran sering berbeda kadal santealisas, sesat semua pendapat dengan otorita batam. busana anna kontroversi kian memuncak saat aan depan pemerintah pada pertengahan tahun dina pendapatan lalu merekomendasikan ftz hanya daerah bagi jaa secara enclave atau hanya pada ka berhasil operan tan hasan industri saja. batam akan mendapat kompensasi dana masih wacana alokasi umum dau) smua pihak boleh mengklaim te siaran lah berjuang untuk membangun ba de: latar menara tam. yang pasti investasi sekitar rp12 ga. perekonomian corona triliun untuk membangun kawasan bun kuncoro jaktiber sebut melalui otorita batam, hasil janji bahwa pemeran seating belum optimal. ftz, apa tah akan menyelesaikan ruu ftz pun bentuknya, masih sekadar janji barang batam rembang galang) wae! pada masa sidang terakhir dpr. itu memang terletak harapan, agar berarti pemerintah dan dpr memberi anggota dpr dan pemerintah yang sebuah harapan bahwa ruu dituakan tenggelam dal hiruk pikuk pemilu selesai sebelum pemilu. masih menyisakan ruang dan waktu disinilah letak persoalannya. janji untuk merampungkan ruu ftz. ini, sertakeluarnya verse sebab, singapura, negara tetang but, justru mencuatkan pertanyaan yangjuga berkepentingan dengan atas keseriusan dan kecerdasan pe geostrategis selat malaka, sudah ber perintah pusat dalam memformula #sejauh meninggalkan batam yang ikan visi batam ditengaharusper asih berkutat soal visi. saingan ekonomi global dan tuntut masih segar dalam ingatan ketika otonomi daerah yang kiantingg. mei ruang timur ge padahal keseriusan ini 'tempe dung putih, washington dc, george ngarai tingkat kepastian hukum bush dan goh cok tong menanda dan konsistensi kebijakan yang meru tangani perjanjian perdagangan be pakan syarat fundamental bagi se antara kedua negara uss free buah keputusan investasi. trade agreement), yang menghapus jika ditelusuri, sejak keju beban tarif pabean kedua negara epress mengenaikawasan bon us$ miliar. ded zone yang mencakup wilayah juga akan memberikan famili batam, rembang, galang dan ga .fimewaberupapembebasan bea lang baru serta pulau kecil se masuk terhadap impor dari kitabnya, bawah suatu badan singapura dan sisanya akmak dika" yang disebut otorita pengembangan pus dalam waktu delapan bulan. industri pulau batam otorita ba disatu pihak, batam, bintan dan tam). sejak saatitu, kawasanterse iirasansekitarnyaakanmendapat but mendapat insentif pembebasan kan manfaat positif dari perjanjian ppn, dan untuk' me mena: tunjang aktivitas bisnis dan men tetapi, pihak lain batam dan dorong ekspor. kepulauan riau akan semakin ter namun, ketidakpastian status ba gantung pada singapura sebagai pu tam mencuat permukaan sejak &t kontribusi perdagangan dan pergi c:bangko.40oc fusion |
pep ata date hary, hari tgl: hem. kol:j73. kode: nan kanan arah inten ringan subjek dra anak ditarik dari setneg bogor bisnis): ditjen pa nai upaya pemerintah melanjutkan salah satu biang keladi ekonomibiaya jak menarik kembali draf perbaikan kebijakan dansistemadmi tinggi. pakam. nitrasi perpajakan. kalangan lembaga swadaya masa perpajakan yang se. deputi direktur imf untukkawasan rakyat, seperti masyarakat profesional kr shinoda" asia pasifik daniel citrina, yang me madani mpm) dan transparency in etarjiat negara sehingga mimpi misi itu, mengingatkan internasional indonesia il)bahkan ! ruu itu baru bisa dipaksa mengenai perlunya peningkatan peter menyebutkan kebocoran penerimaan per akan paling cepat awal iman pajak dalamjangka menengah ajakan mencapai dan kaitan reformasi pajak dalam penilaian kalangan domestik itu memperbaiki iklim bisnis. . muncul belakangan. imf awal tahun citrina tidak secara spesifik merujuk inijuga menilai sektor perpajakan men dirjen pajak hadi poernomomenga ketentuan perpajakan apa saja yang jadi sumber penting.ketidakpastian! akan draf ruu perpajakan akan di perluperbaikanyangberkaitan dengan iklim bisnis, sehingga pemerintah dini datangkan kembali'dan diselaraskan iklim bisnis tersebut. lai perlu mengatasi soal itu. dengan 'pengkajianmengenaipengam beberapa waktu lalu, ketua umum karena itu, menkeu jusuf anwar pe ., punah pajak langkah itu diambil) kadin indonesia m.s. hid menu kaf lalu menyiapkan kontrak kinerja" berdasarkanmasukandarimasyarakat juk padatarif pajak indonesia yang bagi ditjen pajak dan ditjen bea cu maupun dunia usaha, ujarnya setelah tidak kompetitif dilihat disisi bisnis. 'kai agar memperbaiki sistem pela menutup pelatihan perpajakan bagi dia merujuk pada draf ruu perda kanan dan memangkas korupsi ling pers, bogor, kemarin. jakanyangmemasangtarifpajakpeng: kunganinstansi tersebut. namun poernomotidak merinciala hasilan perusahaan sebesar se . kontrak ituakanmenentukankelan san spesifik yangmelatarbelakangipe harusnya katanya. dia merujuk juta karir pejabat kedua instansi 'ba tarikan kembali draf ruu itu dari set padatarifpajak dinegara asia tenggara sah' tersebutjika target yang disepakati neg. padahal, rancangan uitusebe yang berkisar seputar'angka itu. tidak tercapai. kinerja mereka akan nanya tinggal selangkah lagi masuk hid memakai istilah ow rate diawasi dan dievaluasi tiga bulan sekali, 'ke dpr untuk segera dibahas. high compliance sebagai gambaran bah: yang mulai efektif potanini. meski ditarik kembali, purnomo indonesiaseharusnyamenerapkan berjanji paket reformasi perpajakan tarif pajak rendah agar tingkat kepa: bantah kebocoran itu akan diupayakan dibahas dengan tuhan wajib pajak lebih tinggi, selain menyangkut hal itu, purnomo me dpr tahun depan. dia berharap paket akan mengurangi biaya bisnis. nyatakan siap mundur jika dianggap reformasiperpajakanitudapatberlaku menko perekonomian aburizal ba tidak perform. namun dia mengingat efektif awal kie juga pernah mengatakan pening kan ditjen pajak agar selalu dapat: selain itu, menurut dia, ruu peng kata penerimaanpajak seharusnya "mencapai target. "ampunan pajak diupayakan dapat dia dak.dilakukandengan cara yang mem: bagaimanabisa dibilang dakedo . hasdalamsatupaketdengan ruu per beratkan duniausaha. jangansampai: coran dalam penerimaan perpajakan .ajakan tersebut. tapi ini hanya ha peningkatanpenerimaanpajak diiringi kalau target pajak tiap tahun selalu japan karena tergantung dpr. dengan kebencian," kata menteri yang naik dan terpenuhi insya allah target. penjelasan ini berbeda dengan'per berlatar belakang pengusaha itu. terpenuhi, tuturnya. nyatakan sebelumnya bawa amnesti namun purnomo menolak anggap menurut dia, ditjen pajak meng: pajak akan dilaksanakan melalui se pencabutan kembali ruu perpajakan hadapi kendala akses informasi dalam buah yang terpisah dari drafpaket dari setneg itu karena 'campur:ta . mengoptimalkan setoran pajak. akan reformasi perpajakan yang telah ada. ngan menko perekonomian. menurut lebih besar lagi (penerimaan) kalau . penyelesaian draf ruu perpajakan dia, pencabutan draf ruu pajak itu "akses informasi dibuka. kalau akses untuk kesekiankalinyatertunda. ber tidak berkaitan denganfaktor aburizal dibuka, tidak akan ada kkn : pasarkan inpres tentang bakrie. tidaklah:. pokoknya ini" akses yang dimaksud purnomo itu paket kebijakan ekonomi menjelang karena adanya sesuatu yang menurut umumnya terkait dengan ketentuan: dan sesudah berakhirnya program masyarakatperlu ditinjau kembaliatau perbankan, menyangkut kerahasiaan kerjasamadengan imf penyampaian perbaikan. nasabah, antara lain data deposito dan draf ruu perpajakan dpr gitar kinerja ditjen pajak dalam beber kartu'kredit. (gak) gerakan januari2004,danberlaku2005. hari terakhir . dukungan imf terus disoroti. mula . mem epa .nya adalah penyu aer :alam poernomojugatidakmengkonfirma kenegaraan rapat ikan apakah penarikan draf itu ber pimpinan nasional kaitan dengan kunjungan misi imf ditjen pajak, yang yang dipimpin daniel citrina indo menjadiajanglontar nesiapekanlalu. kritik tajam, ter dalamakhirkunjunganitu, fme masuktudinganbah mengeluarkan pernyataan resmi menge pajak merupakan |
n"sa sumber 27a pen medagupi brutal: tya? bem. ikon: rope: pajak jamuan untuk relasi oleh parit syaratnya, pharusdapat untuk karyawan limbangan rp100 miliar, biaya promosi wartawan bisnis indonesia membuktikan biaya tersebut biayauntuk membeli bahan maksimal yang diizinkan benartelah dikeluarkan (for bahan penelitian. adalah sedangkan per agi warga jakarta, mal) dan berhubungan de ketiga, biaya biaya yang usahakan dengan peredaran apalagi mereka yang ngan kegiatan perusahaan tidak masuk keduakategori atas rp100 miliar maksimal berkantongtebal,ten untuk keperluan tadi diatas. misalnyabiayauntuk dirjen pajak tidak akan pusing (material). konsultan. jika biaya ini di pj. bila harus menjamu atau olehkarenaitu,dalam su anggap terlalu material se mengapa untukperusaha men entertain relasi. diset rat pemberitahuan tahunan hingga jika dibebankan se rokok biaya promosinya di pelosok jakarta tersedia spt)harus dilampirkan daf sekaligus akan membuat daya batasi? perusahaan rokok tempat tempatbersantaiun tar nominatif yang berisi: saingberkurang,perusahaan adalah perusahaan padat tuk melepaskan kepenatan. tanggal entertainment, na boleh membebankan secara promosi dan padat sumbang anda senang, relasi anda ma, alamat, danjenistempat amortisasi. ketentuan pajak an. kadangmereka tidak bisa bahagia. yangpusingadalah entertainment, dan jumlah akan mengikutinya. memisahkan antara pence kepala bagian keuangan (rupiah) yang dikeluarkan. pelatihan luaran murni promosi dan perusahaan anda. dia ka identitas relasi yang men pengeluaran sumbangan, ka dang bingung bagaimana dapat entertainment juga bagaimana dengan biaya renakeduanya digabungkan. membukukan pengeluaran harus jelas, siapa namanya, pelatihan karyawan? biaya namun, bagi perusahaan entertain tersebut. posisi jabatannya,berusaha ini, termasuk dalamnya lain tidak ada batasan yang apalagi ketikapetugaspa annya, danjen usahanya. biaya pemasangan dan bea bersifat kuantitatif. berapa jak datang melakukan meme litbang siswa, juga dapatdibiayakan. pun biaya promosi yang di siksaan. bukan hanya biaya dasar hukumnya kepmen keluarkan dapat dibiasakan entertain yang sering mem ketentuan pajak atas pe keu kmk. sepanjang dilengkapi bukti buat pusing pengusaha. pe ngeluaranperusahaanuntuk tentang perlakukan patas sah dan benar benar dike keluaran lain seperti biaya kegiatan penelitian dan pe biaya pelatihan karyawan, luaran dalam rangka riset, pelatihan, perjalanan ngembanganjugasudahjelas pemasangan dan beasiswa . meski tidak ada batasan: dinas, promosi dan sebagai aturan mainnya. semua biayapelatihan de kuantitatif, jika angkanya ti nyajugaseringmembuatper dalam kemenkeu nganbukti bangsa dapati dak wajar juga akan dipaku selisih karena ketidak kmk. 1990jose dir kurangkansebagaibiaya. pe kan koreksi. misalnya, per alasan aturan pajak. jen pajak pj. latihan dapat dilakukan usahakan dengan omzet inilahsalahsatupoinyang dinyatakan semuabiayalit dalam perusahaan maupun rp100 miliar, namun biaya dikeluhkan oleh sofyan wa bangyangnyata nyata dike luar perusahaan. bahkan promosinya sampai rp15 mi nandi, ketua umum asosiasi luarkanperusahaanyang di pelatihan karyawan luar liar. apakahituwaj? pengusaha indonesia apin dukung bukti bukti lembu negeri dapat dikurangkan dibandingkan dengan ke do), dalam dengar pendapat kuan dan terkait langsung sebagai biaya. tentukan lain, aturan perda dengan dpr belumlamaini. dengankegiatanusahapada biayapemaganganjugada akan sebenarnya paling seating maupun masala patdigunakan untukmengu lengkap. entertainment tang dapatdikategorikanse rangi penghasilan bruto. baik sama saja dengan biaya padaprinsipnya,semua bagai biaya. pemasangan bagi calon kar perjalanan dinas. jika biaya keluaran perusahaan yang termasuk dalam kategori yawanmaupunpemagangan tersebut benar benar dielu digunakan untuk mendapat biaya litbang adalah biaya untukmemenuhianjuranpe akan untuk mendapat, me kan, menagih dan memilih untuk mengembangkanpro perintah dapat dijadikannya tagih dan memelihara peng ra( m)penghasilan dapati duk baikjenismaupunmutu, ya. hasilan pasti dapat dibiayai kurangkanterhadappengha serta biaya untuk menang uang saku dan imbalan kan. silat bruto. tentu,jika benar katakan efisiensi, termasuk yang diterima para peta yang tidak bisa dibiayai benar dikeluarkan dan ada teknologi untuk menge gangsecarabulanan diperluas kan adalah pengeluaran per bukti bukti pendukungnya. bangka proses produksi. kukansama dengan honor jalanan dinas bukan karya biaya entertainment juga biaya litbang dalam ka rium tenaga lepas sehingga wan. misalnya, pengeluaran dapat dibiasakan. ini diatur camat pajak dapat dibagi memperoleh pengurangan untuk membiayai istri se dalam surat edaran dirjen menjadi tiga kategori. serta tkp (penghasilantidakke orang direktur yang ikut pajak pj. ten ma, biaya biaya yang harus pajak)sebelumdikenakan pergi bersama suaminya tang biaya entertainmentdan disusutkanataudiamortisa yang sedang melakukan per sejenisnya, yang diteken sal si, seperti biaya untuk pem pro jalanan tugas. amun pada juni bangunan gedung laboratory mos! demikian pula dengan bia dalam itu dinyatakan: um. biayainitidak dapati khususbagiperusahaanro entertainment. jika benar biayaentertainment,represent kerangka seketika, tapi kok, ditjen pajak membuat untuk entertainment, boleh tasi, jamuan tamu dan see rus disebutkan berdasarkan aturan tepatnya batasan boleh saja. tapi pemberian sisanya jika benar digunakan ketentuan yang berlaku. berapa pengeluaran promosi mobil, rumah atau cincin ber untuk mendapatkan, mena kedua, biayalitbangseha yang dapat dijadikan biaya. lian untuk relasijelas bukan gih dan memelihara tengah ri hari. ini dapat dikurangi bagiperusahaanrokokde entertainment. itu adalah ha silat dapat dibiasakan. kan seketika, misalnyabiaya ngan peredaran bawah diah atau gift. g:bangko.doc pusio |
aneka, bag ida haa hukum acara perdata. hbu veer terhadap putusan verse hanya dapat diajukan oleh sand (pihak pihak dalam perkara: tidak oleh pihak ketiga. putusan' mahkamah agung, tel. pebruariji. maladewa ja karta iv is rt. kelurahan tanah tinggi jakarta, dalam hal ini memilih domisili hukum pada kuasanya f.d. yohanes. . komplek kehakiman jl. hutan kayu jakarta, penggugat untuk kasasi, dahulu terbatas' pembanding: melawan. nana, dr. budi susanto serjokusumo, bertempat tinggal jl. gajah co. mada no, semarang, dalam hal ini memilih tempat kedua hukum kantor kuasanya! prof. mr. dr, gautam, jl. merdeka timur jakarta, tergugat dalam kasasi, dahulu membantah berbanding dan pan ny. marie, bertempat tinggal ji. wisma jaya blok jatirawamangun jakarta. turut tergugat dalam kasasi, :dahulu terbatas ikut berbanding mahkamah agung tersebut melihat surat surat yang bersangkutan pen nenasbantahan muka sidang pengadilan negeri jakarta utara timur ter hadap putusannya tanggal maret dalam keputus nana terbatas sebagai penggugat melawan terbatas sebagai tergugat pada pokoknya atas dalil dalil ana. bahwa antara membantah dan terbanyak telah dilakukan jual beli sebidang tanah seluas m2, terletak kecamatan pulo. ga dung, desa jatirawamangun, jl. kedondong persil no, blok jakarta timur, sesuai dengan sertifikat hak pakai jatirawa mangun serta menurut akte notaris pejabat pembuat akte tanah hobropoerwanto tanggal pebruari bahwa sekantong kosong membantah mendapat pemberitahuan dari terbatas atas putusan bij verse pengadilan negeri jakarta utara timur tanggal maret yaitu perkara antara terbatas melawan terbatas dimana pihak terbatas sebagai pihak yang dikalahkan bahwa membantah tidak mempunyai hubungan hukum baik dengan terbatas maupun dengan terbatas dan dengan adanya keputusan tersebut telah merugikan membantah. dimana pembuatan. tidak dapat menjual tanah miliknya, serta tidak dapat menjadikannya untuk meminjam uang pada bank, karenanya membantah kehilangan keuntungan ditaksir sebesar rp. juta rp. 6004w0. setiap bulannya terhitung sejak tangga! maret yaitu sejak dijatuhkan nya putusan pengadilan negeri bahwa berdasarkan alasan ulasan tersebut atas membantah me buntut kepada pengadilan negeri jakarta utara timur supaya mem berikan keputusan sebagai berikut menyatakan membantah adalah membantah yang benar. tanam: ratus. bibit rupiah) tiap bulan dihitung sejak tanggal maret mengabulkan seluruh bantahan membantah sb. menetapkan: akte notaris pejabat pembuat akte tanah' hoero purwanto tanggal pebruari adalah syah menurut hukum: menyatakan membantah sebagai pemilik syah dari. tanahifhak . pakai jatirawamangun menghukum.terbatas membayar biaya perkara seutas menimbang, bahwa terbatas terhadap dalil gugatan pemibahikah "telah mengajukan eksepsi pada pokoknya atas dalit dalil pen werden verzet terhadap suatu putusan versi tidak mungkin. menurut hukum akira, karena membantah bukan parti . bal mei: dan didaftarkan kepaniteraan pengadilan negeri 5s jakarta' utara timur tanggal mei g., telah meng: ajukan bantahan sebagai berikut bahwa antara membantah dengan terbatas telah dilakukan jual beli sebidang tanah terletak kecamatan pulo gadung, desa jati rawamangun, setempat dikenal sebagai jalan kedondong persil no, blok: d.k.i. jakarta, kota jakarta timur'seluas (seribu seratus tujuh puluh satu meter persegi), sesuai dengan sertifikat hak pakai jatirawamangun, menurut akte notaris pejabat pembuat akte tanah nobropoerwanto tertanggal pebruari bahwa jual beli dari tanah tersebut dalam akte pejabat pem buat akte tanah tersebut atas, dilakukan secara syah menurut hukum bahwa sekoriyong kosong membantah mendapat memberitahu animasi terbatas ii, bahwa berdasarkan surat keputusan pengadilan negeri jakarta utara timur tertanggal maret telah jatuhkan putusan bij verse perkara antara terbatas lawan terbatas dimana terbatas dikalahkan yang kamarnya berbunyi sebagai berikut menyatakan bahwa penggugat mempunyai hak atas tanah kavling persil blok terletak wilayah kelurahan jatirawa mangun jakarta timur dengan segala akibatnya menurut: hukum. menyatakan bahwa putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu walaupun ada bantahan, banding. mil menghukum tergugat untuk membayar perkara ini yang ditaksir sebesar. rp. (empat belas ribu jima ratus rupiah). bahwa jual beli yang dilakukan dengan akte: pejabat pembuat: akte tanah notaris hobropoerwanto tersebut disertai dengan surat surat syah, yaitu surat sertifikat sehingga surat sertifikat tersebut se karang sudah atas nama membantah bahwa membantah juga mendapat pemberitahuan bahwa terbang tah harus datang menghadap pada bapak ketua pengadilan negeri tersebut pada tanggal april dan ketua memerintahkan pada terbatas supaya memenuhi isi putusan: pengadilan negeri jakarta utara timur tertanggal. maret dalam waktu (delapan) hari. bahwa membantah, baik dengan terbatas dan terbatas ii! tidak ada hubungan hukum apapun, tetapi diharuskan menderita ke bagian, hal mana disebabkan oleh terbatas menggugat terbatas ii,. sehingga menimbulkan kerugian bagi membantah sebagai pemilik tanah: bahwa karena adanya keputusan pengadilan negeri tersebut yang menyangkut tanah milik membantah membantah tidak dapat menjual tanah milik membantah sendiri atau membangun rumah atas tanah tersebut dan juga tidak dapat menjadikan untuk pinjam uang pada bank sebagaimana biasanya, sehingga membantah menderita ke bagian setidak tidaknya kehilangan keuntungan yang akan didapat apabila tanah membantah dijadikan pada bank, sehingga mendapatkan tambahan kapital yang ditaksir sekurang kurangnya (dua persen) rp. (tiga puluh juta rupiah), menjadi rp. , . (enam ratus ribu rupiah) setiap bulannya. bahwa membantah kehilangan keuntungan (winstderving) sejak dijatuhkannya putusan pengadilan, yaitu tepatnya sejak tanggal ma ret bahwa membantah berkepentingan atas tanah tersebut, karena membantah adalah pemilik sah sesuai dengan bukti bukti yang pem . bantah miliki. bahwa bantahan yang membantah ajukan berdasarkan bukti authentic yang tidak dapat disangkal kebenarannya. maka dengan alasan alasan seperti tersebut atas kiranya peng adilan negeri jakarta utara timur berkenan memutus. menyatakan membantah adalah membantah yang benar,(enam: ratus ribu rupiah). tiap bulan dihitung sejak tanggal maret mengabulkan seluruh bantahan membantah. menetapkan akte notaris pejabat pembuat akte tanah dobro . purwanto tanggal pebruari adalah syah menurut. diriku. bnn menyatakan membantah sebagai pemilik syah dari tanah hak: pakai jatirawamangun, menghukum terbatas membayar biaya perkara, menimbang, bahwa sebelum memeriksa berkas perkara dipetik: bangka terlebih dahulu apakah tenggang waktu bantahan memenuhi: syarat hukum atau tidak. naa menimbang, bahwa bantahan membantah diajukan tanggal: mef nan 1974terhadap putusan yang diberitahukan kepada yang bersangkutan tanggal: april oleh karenanya masih dalam tenggang waktuyang. dibenarkan menurut undang undang oleh karena itu adalah syahidapati iee sirip menimbang, bahwa pada hari persidangan yang ditetapkan.kedua: .belah:pihak celah datang menghadap dan telah diusahakan untuk'mem . "perdamaikannya akan tetapi tidak berhasil setelah mana pemeriksaan dimulai dengan membacakan isi surat bantahan dan' atas pertanyaan membantah menyatakan bertatap atas isi bantuannya ann hari basa tan menimbang, bahwa terbatas dan terbatas atas bantahan membantah tersebut telah mengajukan jawaban masing masing beruang gal mei dan mei yang berbunyi sebagai berikut terbatas aman bahwa membantah 'sebagai pihak ketiga menurut hukum acara yang berlaku bagi pengadilan negeri tidak dapat mengajukan bantahan terhadap keputusan pengadilan negeri, yang merupakan keputusan per stek, oleh sebab tidak termasuk pihak (parti) dalam perkara dimana keputusan perstekitu telah dijatuhkan. bahwa oleh sebab itu bantahan membantah harus dinyatakan tidak dapat diterima (on ontvankelijk). din hat . bahwa bila bapak ketua berpendapat lain, oleh sebab bantahan: ini, berkaitan dengan keputusan verse tersebut.maka perkenalkan ' lah terbatas mengetengahkan tanggapan lebih lanjut seperti tertera dibawahi: bahwa kavling sengketa sudah menjadi pokok sengketa sejak tahun (bukti semula antara assad bin gurun dan zubir halim, kemudian antara suryadi (terbatas dan ny. marie (ter bantah ii) yang telah diputus dengan keputusan yang dibantah se karang. naa bahwa selama itu tidak dikenal dan tidak diketahui bahwa membantah juga berkepentingan dalam perkara kavling sengketa ter sebut, pian penutur bahwa sekantong kosong muncul papan nama membantah di. pinggir kavling sengketa, hal mana telah dinyatakan dalam surat per pohonan eksekusi terbatas tanggal april bags. bahwa dalam hubungan ini diajukan sebagai bukti surat dir. jen. agraria tanggal november (bukti kepada kepala inspeksi agraria d.k.i. jakarta, yang temuannya juga disampaikan kepada ny. marie (terbatas ti) yang antara lain ber bunyi sebagai berikut: sementara itu untuk menghindari mungkin: bertambah kusut serta rumitnya persoalan sengketa yang.ditemukan kan ini, hendaknya sdr. segera mengambil langkah langkah pengaman sedemikian, sehingga selama dalam proses penyelesaian sambil 'me nanti keputusan dari kami kelak, dapat dicegah terjadinya mutasi mutasi (digaris bawahi oleh terbatas atas persil yang masih dalam sengketa tersebut. dalam hubungan ini kiranya tidak berlebihan: dikemukakan' pandangan kami, bahwa berdasarkan pengalaman pengalaman dalam menghadapi gugatan gugatan terhadap pemerintah pengadilan per data), bagi pemerintah lebih "safe untuk lebih dahulu melakukan koreksi terhadap sesuatu kekeliruan dengan membatalkan sesuatu ke putusan jika ternyata terdapat alasan untuk itu dari pada tetap mem pertahankan sesuatu keputusan yang banyak mengandung kelemahan pada forum pengadilan dimana pemerintah tidak mempunyai otoritas". bahwa dari apa yang dikemukakan atas ternyata bahwa ny. marie (terbatas ii) tidak dapat bahkan tidak boleh menjual. belikan kavling sengketa kepada orang ketiga cast membantah, sebelum. sengketa antara terbatas dan terbatas diselesaikan. bahwa dengan berbuat demikian telah ternyata iktikad. buruh terbatas dalam perkara kavling sengketa, dan ini pula menurut hemat terbatas merupakan salah satu alasan, mengapa tidak meng hadiri sidang pengadilan perkara antara dia dan terbatas il. ken bahwa berdasarkan alasan alasan tersebut atas, maka menurut. pendapat terbatas jual beli kavling sengketa antara terbatas'ii' dan membantah, adalah persoalan pertanggungan jawab antara mereka sendiri, dan jika membantah menderita kerugian dengan jual belisitu maka itu adalah pertanggungan jawab ny. marie (terbatas ii) bahwa selainnya terbatas tetap pada gugatan dan pendirian semula, disertai permohonan agar bapak ketua memutuskan menolak bantahan seluruhnya. kanan dea menguatkan keputusan pengadilan negeri jakarta utara' timur. no# tanggal maret menghukum membantah menanggung biaya perkara. terbatas ii: bahwa terbatas telah menjual tanah terbatas dengan . jika baik kepada membantah, sebagaimana terbatas membeli dari: pemilik semula dengan iktikad baik da4 bahwa terbatas telah mendapat sertifikat jatirawa mangun, hak pakai, karena terbatas telah membelinya dari pemilik semula (bandingkan akta notaris nn. siregar tertanggal .0oktober. sei bahwa terbatas memang memiliki tanah terbatas dengan. iktikad baik (ter grader trout) selain berdasarkan surat surat authentic .juga dengan bukti bukti lain bahwa sebagai seorang yang ter moeder trout, terbatas harus dilindungi oleh hukum, kena bahwa terbatas juga menjual tanah terbatas secara ter moeder trout, sebagaimana membantah juga secara ter moeder trout membeli dari terbantahll: maan m6, bahwa sesungguhnya terbatas tidak ada hubungan hukum lagi dengan membantah, karena terbatas sudah syah menjual tanah nya kepada membantah bahwa selain menjual berdasarkan sertifikat atas nama terbang tah. ii, juga terbatas secara iktikad baik menjual kepada membantah, yang dilakukan oleh notaris pejabat pembuat akta tanah (bukti jual beli'' notaris hobropoerwanto tertanggal: pebruari bahwa dalam putusan tertanggal maret bukanlah kesalahan terbatas karena diputus bij verse dan lagi dalam putusan tersebut tidak dipersoalkan mengenai pokok per kara bahwa terbatas telah mengajukan bantahan atas putusan verse tersebut nan bahwa bukan karena kesalahan terbatas maka terbatas dikalahkan, sehingga terbatas ii, seharusnya tidak pantas untuk ikut dibantah dalam bantahan membantah hh. bahwa sudah seharusnya terbatas tidak 'diikut sertakan da: lam bantahan membantah sebagai terbatas karena tidak mempunyai hubungan hukum lagi dengan membantah bahwa terbatas sesungguhnya menjual tanah terbatas tanpa verborgen geprek, karena dibelinya secara syah menurut hukum, dan dijualnya secara syah menurut hukum dan lagi secara ter moeder trout bahwa bukti bukti selanjutnya akan dimasukkan dalam publik terbatas ii5 maka dengan alasan alasan seperti tersebut atas, terbatas il. mohon agar pengadilan negeri jakarta utara timur memutus as. menyatakan terbatas sebagai pihak yang bukan merapat. memerintahkan membantah untuk bayar ongkos ongkos:. perkara . tai menimbang, bahwa untuk menguatkan dalikdalilnya masing masing. telah menyerahkan bukti bukti baik asli dan atau foto copy. yang masing masing diberi tanda p.! s d dan t i. s d ti, dan t h. s d t ii. yang telah disesuaikan dengan aslinya dan dibubuhi meterai sebagaimana mestinya oleh karena itu dinyatakan sebagai alat bukti yang syah, juga telah didengar keterangan saksi saksi masing: masing: durasi. samedi mukti, tang sutras nana kl. waroeng. keterangan mana diberikan bawah sumpah menimbang. bahwa untuk selanjutnya telah berlangsung jawab). menjawab sebagaimana ternyata dalam berita acara persidangan dan untuk singkatnya dianggap sebagai termasuk dalam putusan menimbang, bahwa selanjutnya. fihak fihak mohon putusan. tentang hukumnya ta" menimbang, bahwa maksud bantahan membantah adalah seperti tersebut atas infus lah menimbang, bahwa karena terbatas telah menyangkal.isi bang? tahan juga mengajukan reptil sehingga sebelum memeriksa.pokok. perkara harus diteliti lebih dahulu apakah exotic terbatas i tersebut. berdasar hukum atau tidak tentang exeptie menimbang, bahwa exeptie terbatas pada pokoknyasialah fi. sus werden verzet terhadap suatu putusan verse tidak. mungkin mendut hukum acara karena membantah bukan party menimbang, bahwa berdasarkan penyangkalan yang dikemukakan oleh membantah tentang exeptie terbatas tersebut pengadilan met pertimbangkan, bahwa hakekat bantahan pada pokoknya apakah'oleh "yang berkepentingan langsung ataukah oleh fihak ketiga ialah termos conan perlindungan hukum yang. menurut hemat dan pendapat.pem . bantah dilanggar karena umunya putusan pengadilan man menimbang, bahwa karena membantah sebagai fihak ketiga'terasa nan bee 'hak kepentingannya dilanggar oleh putusan pengadilan mengajukan bantuannya kepada pengadilan tentang putusannya itu adalah dalam rangka memohon penyelesaian hukum, karenanya tidak sependapat dengan terbatas karena itu dapat menerima pemeriksaan bantahan membantah i menimbang, bahwa dengan demikian .exeptie terbatas harus dinyatakan tidak dapat diterima dalam pokok perkara: had terhadap terbatas menimbang, bahwa terbatas telah menyangka! dalil bantahan membantah, karenanya kepada membantah dibebankan membuktikan dalil bantuannya menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil bantuannya pem bantah telah menyerahkan bukti surat akta authentic berupa serif kat hak pakai atas tanah nomor tahun berdasarkan akta'jual beli tanggal pebruari p1): |. menimbang, bahwa terbatas telah menyangkal keabsahan surat bukti membantah tersebut dengan mengemukakan bahwa antara terbatas dan terbatas masih .ada sengketa yang belum terseleksi kan oleh kantor agraris dki. karenanya terbatas sebagai penjual: dan membantah sebagai pembeli: tidak dibenarkan melakukan tindakan hukum selama belum ada penyelesaian sengketa dimaksud menimbang. bahwa untuk menguatkan dalilnya terbatas telah mengajukan bukti surat pernyataan hak atas tanah atas nama arsyad ditanda tangani oleh f.l. warung sebagai kepala proyek pembebasan tanah jakarta pass: pan kan menimbang, bahwa karena adanya pangkalan terbatas. terhadap dalil membantah masing masing berdasarkan bukti. surat, menjadi pertanyaan apakah berdasarkan bukti. surat terbatas dengan dalil dan alasannya itu dapat membatalkan bukti surat membantah' yang berupa surat authentic menimbang, bahwa untuk menguatkan kebenaran surat bukti terbatas telah mengajukan saksi saksi bnn kl. warung, yang persidangan memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya bahwa benar ialah yang mengeluarkan surat penggunaan hak tanah atas nama arsyad .) tetapi tidak mengingat siapa yang menulisnya bahwa yang memegang pembukuan ialah sdr. sutrisno tetapi ata dalam hal tertentu pengeluaran surat surat pemberian hak dapat dipaku kan oleh orang lain seperti penunjukan atas nama arsyad kompeni bahwa benar pernah terjadi sengketa antara terbatas dan ter bantah yang belum mendapat penyelesaian kantor agraria dki bahwa sebagai petugas pernah diperintahkan untuk mendengar. keterangan pihak pihak tetapi terbatas tidak pernah dan tidak ber sedia datang, walaupun telah dipanggil secara syah bahwa penyelesaian selanjutnya telah ditarik atas menimbang, bahwa oleh penggugat sebaliknya telah mengajukan saksi saksi sutrisno, yang memberikan keterangan bawah sumpah pada pokoknya ialah saksi yang memegang buku administrasi penunjukan atas tanah: dan tidak ada orang lain bahwa surat penunjukan atas nama zubir halim dikeluarkan oleh saksi. dan ditanda tangani oleh f.l. warung dan diberikan berdasar dispensasi. dan tidak pernah dicabut tidak benar pernah ada penunjukan atas nama arsyad sebagai mana'terbukti dari daftar nama nama tidak tercantum nama arsyad satu satunya buku mengenai penunjukan tanah adalah: yang di perangnya sendiri dan tidak ada buku lainnya ata menimbang, bahwa karena adanya pertentangan pertentangan ke terangan antara saksi saksi tersebut dan juga tentang kekuatan bukti: surat yaitu bukti membantah ialah surat authentic dan bukti terbatas' ialah surat bawah tangan yang disangkal oleh saksi sutrisno tentang kebenarannya sebaliknya saksi f.l. warung hanyalah memberikan keterangannya tidak disertai dengan pembuktian yang nyata, kecuali saksinya tukang kebon, walaupun diberikan bawah sumpah, tetapi diujikan kebenarannya karena ada hubungan pribadi antara terbatas gangan saksi. pengadilan semata mata berdasarkan kekuatan surat surat bukti dengan berpedoman pada yurisprudensi. mahkamah agung sip dimuat dalam majalah yurisprudensi indonesia iv halaman yang antara lain dalam pertimbangannya. dalam sub (hal. dom bahwa jual beli tidaklah bersifat obligation sedangkan hak'milik: 8tas barang yang diperjual belikan baru pindah bilamana barang ter . sebut telah diserahkan secara yuridis danh bahwa soalnya dalam perkara ini ialah bahwa penjual tidak mam mpu memenuhi kewajibannya dengan. menjual lagi kepada fihak ke tanah yang telah dijualnya kepada pembeli pertama, diikuti oleh penyerahan tanah tersebut secara yuridis kepada pembeli kedua tersebut, kepada siapa hak milik menurut hukum karena dianggap telah berpindah secara syah" nina menimbang, bahwa berdasarkan putusan mahkamah agung tentang arti jual beli tentang tanah dihubungkan dengan 'iktikad baik dari .membantah dalam jual beli" tersebut: serta keterangan saksi sisi ,yang diberikan bawah sumpah dan bukti lainnya yang diajukan oleh membantah ternyatalah bahwa telah berusaha untuk memperoleh kebenaran hak dan terbatas berdasarkan surat surat bukti antara lain sertifikat surat penjualan atas tanah dimaksud .dan mengecek sendiri kantor agraria dki jaya yang kesemuanya ternyata tidak ada yang meragukannya maka perbuatan membantah dengan terbatas yang telah melaksanakan perbuatan hukum hadapan pejabat yang . berwenang telah memenuhi syarat hukum karena itu kesemuanya ada lah berdasarkan surat yang syah oleh pengadilan dianggap telah meme nui dasar hukum seperti dipertimbangkan dalam yurisprudensi maka mah agung tersebut atas: karena itu membantah sebagai seorang yang bertindak dengan penuh kepercayaan berdasarkan bukti bukti surat authentic harus dilindungi: karenanya keterangan saksi saksi lainnya samedi mukti, soctrisro. f.l. warung dari pejabat pejabat dki tidak perlu lagi dipertimbangkan lebih mendalam, karenanya bantahan membantah sepanjang yang terbukti menurut: hukum tersebut dapat dikabulkan menimbang. bahwa karena bantahan membantah dalam pokok perkara telah terbukti menjadi pertanyaan sampai berapa jauhkan tuntutan membantah tersebut dalam sub s d dikabulkan menimbang, bahwa kecuali tentang tuntutan sub. tentang membayar ganti rugi pengadilan berpendapat, terbatas mengajukan gugatannya juga adalah dalam rangka iktikad baiknya berusaha men cari keadilan sehingga kerugian membantah secara tidak langsung seperti dituntut adalah luar kehendaknya, karena itu tuntutan ter sebut harus dinyatakan tidak dapat diterima menimbang, bahwa tentang tuntutan lainnya dapat dikabulkan terhadap terbatas "tt menimbang, bahwa terbatas menyatakan dirinya sebagai 'bukan . . party, pengadilan mempertimbangkan bahwa adanya bantahan emban tah terhadap terbatas tidaklah terlepas dari perkara antara terbatas: sebagai penggugat dan terbatas sebagai tergugat dalam perkara menimbang, bahwa karenanya terbatas tidaklah dapat me lepaskan dirinya ikut berkepentingan dalam perkara ini menimbang. bahwa karena bantahan membantah terhadap terbang tah telah dikabulkan untuk sebagian yang timbul karena adanya per kara antara terbatas dan terbatas dalam perkara karenanya tidak perlu lagi dipertimbangkan dan cukup berdasarkan per timbangan pertimbangan terhadap terbatas yang telah terbukti me turut hukum menjadi pertimbangan bagi terbatas sepanjang yang menyangkut dirinya menimbang, bahwa karena terbatas dan membantah adalah fihak. yang dikalahkan kepadanya dihukum membayar biaya perkara: memperhatikan peraturan yang bersangkutan mengadili dalam exeptie terbatas tana menyatakan exeptie terbatas tidak berdasar hukum karenanya. tidak dapat diterima dalam pokok perkara bnnnada menyatakan membantah adalah pembeli yang syah dari tanah'hak pakai jatirawamangun menolak bantahan selebihnya terhadap terbatas dan terbatas menghukum terbatas dan terbatas membayar biaya per kara ini secara tanggung renteng yang dirancang sebesar rp. (lima ribu rupiah) demikianlah diputuskan dalam rapat perlu syawaratan: majelis. oleh kami bisma siregar sh. sebagai ketua dan said harahap' sh,. ny. marital alma sh. masing masing sebagai hakim anggota dan pada hari sabtu tanggal juli oleh kami bisma siregar. si4, ketua dan said harahap sh, nn. kartini luas sh, masing masing mud bahwa terhadap gugatan tersebut pengadilan negeri jakarta utara '.' timur telah mengambil keputusan, yaitu keputusan tanggal juli n97a no: g., yang kamarnya berbunyi sebagai berikut 71k dalam csa! menerima bantahan pembagi.ah untuk sebagian menyatakan pembantu sebagai membantah yang benar: menyatakan membantah adalah pembeli yang syah dari tanah hak pakai no, jatirawamangun menolak bantahan selebihnya: terhadap terbatas dan terbatas menghukum terbatas dan terbatas membayar biaya perkara ini secara tanggung rentang yang dirancang sebesar rp. . (lima ribu rupiah) keputusan mana dalam tingkat banding atas permohonan terbang tah telah dikuatkan oleh pengadilan tinggi jakarta dengan keputusan nya tanggal november p.t. perdata nanbatas pembanding dengan perantaraan kuasanya khusus. berdasar kan surat kuasa khusus tanggal pebruari diajukan permohonan untuk pemeriksaan kasasi secara lisanpada tanggal pebruari sebagaimana ternyata dari surat keterangan kas g, yang dibuat oleh panitera pengadilan negeri jakarta utara timur, permohonan mana disertai oleh memori alasan alasannya yaris. di terima kepaniteraan pengadilan negeri tersebut pada tanggal sup: " member itu juga bahwa setelah itu oleh membantah berbanding yang pada tanggal pebruari telah diberitahu tentang memori kasasi dari terbatas pembanding. diajukan jawaban memori kasasi yang diterima kepang . terapan. pengadilan negeri jakarta utara timur pada tanggal maret. 1973dengan demikian jawaban memori kasasi itu diajukannyarsetelah tenggang yang ditentukan dalam undang undang mahkamah agung indonesia mampu, maka jawaban memori kasasi itu tidak dapat diperhatikan pasa ata nag sebagai hakim anggota dan m.s. mokoginta sebagai panitera peng ganti serta dihadiri oleh kuasa dari masing masing membantah dan ter bantah.. ke kekuasaan kehakiman, yang telah mencabut undang undang: tahun tentang ketentuan ketentuan pokok kekuasaan hakim yang lama. tidak berlaku ituusdi ajukan dalam tenggang tenggang waktu dan dengan cara yang dibentuk kan dalam undang undang. maka oleh karena itu dapat diterima. menimbang.keputusan pengadilan tinggi hanya didasarkan dua per timbangan hukum saja, sehingga keputusan tersebut menimbulkan ke san, pengadilan tinggi tidak meneliti secara mendalam saksama putusan pengadilan negeri dan memori banding penggugat untuk kasasi bahwa dalam memori banding tersebut justru diajukan. alasan alasan yang dapat mengubah putusan hakim pertama yaitu tentang eksepsi, karena. pengadilan tinggi dan pengadilan negeri teguh membuat kesalahan hukum yang sama dalam putusan perkara terbatas (turut tergugat. dalam. kasasi) yang dapat mengajukan bantahan dan bukan tergugat dalam kasus penggugat asal karena tergugat dalam kasasi bukan perti. dalam perkara tersebut tan tergugat: dalam kasasi membantah) baru dapat mengalikan ona bantahan (werden verzet) sebagai pihak ketiga setelah ada perintah pelaksanaan putusan itu h.i:r) simi dengan adanya tergugat dalam kasasi (membantah) sebagai pihak ketiga yang merasa hak kepentingannya dilanggar, tidak berarti, bahwa 05ketentuan h.i.r. harus dikesampingkan nig:s3bahwa dalam pokok perkara terhadap putusan. perkara ini ber hubungan erat dengan perkara dimana dalam putus: an perkara tersebut gugatan membantah (sekarang penggugat untuk kasasi) tidak dapat diterima, maka oleh karena itu tidak ada alasan bagi 'tergugat dalam kasasi (membantah) untuk mengajukan bantahan ter hadap putusan 'tersebut, karena berarti penggugat untuk kasasi berhak mengajukan gugatan yang baru menimbang aan mengenai keberatan ad. bahwa keberatan ini dapat dibenarkan, karena judex facts telah salah menerapkan hukum, yaitu hr. dalam perkara yang diputus secara verse, dalam perkara mana nama pihak pihak terbatas melawan terbatas ii, maka yang dapat mengajukan bantahan adalah terbatas il turut ter gugat .dalam kasasi (sedang membantah tergugat dalam .kasasi yang adalah. bukan merupakan pihak dalam perkara tersebut): menimbang, bahwa dilihat pada petitumi maksud. proses adalah verse: terhadap keputusan verse, dan menurut hukum acara dalam hal itu yang berhak. membantah adalah terbatas bukan. membantah sekarang. seharusnya melakukan bantahan pihak ketiga terhadap eksekusi dari keputusan verzet tersebut, karena dalam per kara verzet, bukan pihak, sesuai dengan h.i.r. menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pada ad. tersebut atas, dengan tidak perlu mempertimbangkan alasan alasan kasasi lainnya, maka menurut pendapat mahkamah agung, terdapat cukup alasan untuk menerima permohonan kasasi dari penggugat untuk kasasi: suryadi tersebut, dan untuk membatalkan keputusan pengadilan tinggi jakarta serta keputusan pengadilan negeri jakarta utara timur, sehingga mahkamah agung akan mengadili sendiri perkara ini, dengan menyatakan bahwa bantahan membantah tidak dapat diterima menimbang, bahwa dalam perkara ini tergugat dalam: kasasi membantah: banding maupun dalam tingkat kasasi ta, dong memperhatikan undang undang tahun undang undang tahun dan undang undang no, tahun bana memutuskan, menerima permohonan kasasi dari penggugat untuk kasasi sur yaditersebut: bui membatalkan keputusan pengadilan tinggi jakarta tanggal no member p.t perdata, dan keputusan pengadilan negeri jakarta utara timur tanggal juli no, dan dengan mengadili sendiri menyatakan, bahwa bantahan membantah tidak dapat diterima menghukum tergugat dalam kasasi membantah untuk membayar semua biaya perkara, baik yang jatuh dalam. tingkat pertama, dan tingkat banding maupun dalam tingkat kasasi, dan.biaya perkara'dalam tingkat kasasi sebesar rp. (seribu seratus lima rupiah) dem ". demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan mahkamah agung pada hari kamis. tanggal pebruari dengan indroharto sh, hakim agung yang ditunjuk oleh ketua mahkamah agung sebagai ketua sidang.(pada'hari rabu tangga pebruari oleh ketua sidang tersebut dengan dihadiri oleh sri widoyati wiranto soesilo dan henroto sh, hakim hakim anggota, ny. nawangsih soetardi, sh. panitera pengganti, dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak. latina laman ari bean naa putusan pengadilan tinggi jakarta, tgl. november 2e. p.t perdata, putusan demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang baba mahesasuryadi, bertempat tinggal jalan maladewa no jakarta iv i5 rt. kelurahan tanah. tinggi jakarta. dalam hal ini memilih domisili hukum. pada kuasanya: e.d. yohanes, komplek kehakiman jalan hutan kayu ja karta, dahulu terbatas sekarang pembanding lawan dr, budi susanto serjokusumo, bertempat tinggal jalan ga jah mada semarang, dalam hal ini: memilih tempat kediaman hukum kantor kuasanya prof. mr. dr, gautam:. jalan merdeka timur jakarta, dahulu membantah se karang berbanding tan dan. hata ny. marie, bertempat tinggal di jalan wisma jaya blok jatirawamangun jakarta, dahulu terbatas sekarang ikutterbanding. kanan pengadilan tinggi tersebut telah membaca surat surat mengenai perkara tersebut: . telah memperhatikan surat pembelaan (memori banding) yang diajukan oleh pihak kuasa pembanding dan surat perlawanan (kontra memori banding) yang diajukan oleh pihak :kuasa berbanding serta telah diberitahukan kepada masing masing pihak menurut segala aturan yang'bersangkutan an juli yang amar nya berbunyi sebagai berikutuno dalam pokok perkaramenyatakan membantah adalah pembeli yang syah dari tanah hak pakai jatirawamangun menolak bantahan selebihnya ann ts. terhadap terbatas dan terbatas kana menghukum terbatas dan terbatas membayar biaya perkara: lini secara tanggung renteng yang dirancang sebesar rp. . (lima ribu rupiah) menimbang, bahwa terbatas pembanding pada tanggal. agus tus telah mengajukan permohonan peradilan banding terhadap putusan tersebut: atas, permohonan mana telah diberitahukan'kepada pihak lawan pada tanggal agustus mah tentang hukumnya menimbang, bahwa permohonan akan peradilan banding terhadap letusan tersebut diajukan dalam tenggang dan dengan cara serta me menuai syarat syarat jain menurut undang undang. oleh karena mana permohonan itu dapat diterima menimbang. bahwa berdasarkan alasan alasan yang dikemukakan oleh. alasannya sendiri. putusan hakim pertama adalah tepat dan benar dan karena itu dapat dikuatkan dengan perbaikan. perbaikan mana akan disebut dalam mar putusan bawah ini menimbang, tentang memori banding, bahwa dalam dinomori banding tersebut tidak dikemukakan alasan alasan yang dapat merubah putusan hakim pertama mengenai perkarginis. lemah menimbang, bahwa terbunuh pembanding sebagai pihak' yang: dikalahkan harus memikul biaya perkara ini dalam kedua tingkatan: memperhatikan akan dalam undang undang dan hukum. yang bersangkutan kan mengadili ga, ban menerima permohonan banding dari terbatas upembandipgst kana aan ses tersebut di atas su! menguatkan putusan pengadilan negeri jakarta utara timur .tanggal juli dengan perbaikan sedemikian rupa, sehingga kamarnya berbunyi sebagai berikut salmenerima bantahan membantah untuk sebagian hu menyatakan membantah sebagai membantah yang benar '. membatalkan putusan pengadilan negeri jakarta utara timur tertanggal maret menetapkan akte notaris pejabat pembuat akte tanah dobro purwanto tanggal pebruari adalah syah menurut iwgkum menyatakan membantah sebagai pemilik yang syah dari tanah hak pakai jatirawamangun menolak bantahan selebihnya: menghukum terbatas pembanding 'untuk memikul biaya per kara ini dalam kedua tingkatan, biaya mana dalam peradilan banding banyaknya rp, (dua ribu lima ratus sembilan puluh rupiah). demikianlah diputuskan pada hari selasa tanggal november oleh kami imam anis sh, wakil ketutingkat banding dan diucapkan oleh kami sidang terbuka pada hari itu juga dengan dihadiri oleh panitera pengganti kurniadi, dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak. nat putusan pengadilan negeri jakarta utara timur, tgl. juli bar putusan bnn demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang mahesa kata pengadilan negeri jakarta utara timur yang me periksa dan mengadili perkara perkara perdata dalam tingkat pertama, bersidang gedung yang telah ditentukan untuk itu jalan jenderal achmad yani pulo mas pass) jakarta timur, telah menjatuhkan: putusan seperti tersebut bawah ini dalam perkara antara: dr, budi susanto serjokusumo, bertempat tinggal jt. gajah" mada semarang, dalam hal ini memilih tempat kedua hukumnya alamat kuasanya hanan sh, jalan sumber: cipta timang, dan prof. mr. dr. gautam, beralamat merdeka timur jakarta, sesuai dengan surat kuasa ter tanggal april selanjutnya disebut sebagai membantah teri lawan suryadi, bertempat tinggal jalan maladewa ja karta iv is rt, kelurahan tanah tinggi jakarta, dalam hal.ini memilih domisili hukum pada kuasanya e.d. yohanes," bertempat tinggal jalan hutan kayu komplek kehakiman: no, jakarta, selanjutnya disebut sebagai terbatas :. hanan petang ny. marie, bertempat tinggal jalan wisma jaya blok no: jatirawamangun jakarta, dalam hal ini memilih domisili . hukum pada kantor kuasanya kho gin ujung dan gunawan widyatmadja sh, advokat pengacara jalan hayam buruk tk. jakarta, sesuai dengan surat kuasa tertanggal april selanjutnya disebut sebagai terbatas tan pengadilan negeri jakarta utara timur tersebut santan setelah mempelajari berkas perkara setelah mendengar pihak pihak dan saksi saksi tentang duduk perkaranya menimbang, bahwa membantah dengan surat bantuannya'tentang: |
reg. sip dae hukum adat: tapanuli selatan terdapat lembaga tolong ate" yaitu pemberian sebahagian dari harta warisan menurut rasa keadilan kepada anak perempuan apabila seorang meninggal dunia tanpa keturunan anak lelaki. keputusan mahkamah agung tgl. januari .ne, reg. k sip.alen gang siregar, bertempat tinggal kampung keanggunan, kecamatan batangtoru, penggugat untuk kasasi, dahulu ter gugat pembanding: melawan: silam siregar (pr), bertempat tinggal wiki batangtoru, tergugat dalam kasasi, dahulu penggugat berbanding: mahkamah agung tersebut: melihat surate.kasasi sebagai tergugat asli muka pengadilan negeri padangsidimpuan pada pokoknya atas atas dalil dali!: bahwa pada tahun kampung keanggunan tersebut telah meninggal dunia seorang laki laki yang bernama baginda muda siregar dengan meninggalkan seorang anak perempuan satu satunya sebagai ahliwarisnya yaitu penggugat asli: bahwa selain dari itu ada meninggalkan harta harta peninggalan seperti disebut pada sub s d dalam surat gugatan, dar ditaksir seharga rp. (dua ratus ribu rupiah) yang sekarang dikuasai oleh tergugat asli: bahwa atas tindakan tergugat asli tersebut, penggugat dati telah merasa dirugikan setiap tahun hasilnya sebanyak rp. (tujuh puluh hma ribu rupiah). demikian diputuskan pada ini hari, selasa, tanggal lima november enam puluh delapan, oleh kami, abdul wahab adam, hakim pada peng: adilan negeri tersebut dan pada hari itu juga diumumkan putusan ini kiper hidangan yang terbuka untuk umum, dengan hadirnya panitera pengganti, su iman sudirman, dihadapan kedua belah pihak. hakim, ttd abdul wahab adam panitera pengganti, ttd sukiman sudirman. penyerahan harta harta tersebut atau seberapa menurut taksiran hakim pengadilan negeri, . ena keputusan dapat dijalankan serta merta walaupun pda banding atau kasasi. tergugat terpukul membayar ongkos ongkos berkata:. . menimbang, bahwa kedua belah pihak yang berperkara ada hadir persidangan pada hari yang ditentukan dan telah dicoba buat berdamai, akan tetapi tidak berhasil dan kesudahannya diadakanlah' surat gugatan penggugat tersebut, atas nama penggugat menerangkan tetap akan bunyi surat gugatannya itu dan seterusnya atas pertanyaan menjelaskan: bahwa, anak baginda muda siregar ada orang semuanya perempuan masingmasing bernama:' doom (pr), sudah meninggal dunia: kamariah (pr), tidak diketahui tempat tinggalnya sumatera timur, your (pr) tinggal di sungai langue kabupaten simalungun). silam silam (pr), (penggugat), os mna osn tana saribanun (pr), tinggal sungai langga, bara merek (pr), sudah meninggal dunia: bahwarsesudah meninggal dunia baginda muda siregar harta harta berperkara diserahkan (dititipkan) oleh hotabangon kepada sutan pinangan, yaitu saudara. tergugat seibutidak seayah: . bahwa sesudah tergugat dewasa (kawin) lalu harta harta berperkara diserahkan sutan pinangan kepada tergugat dan dikuasai oleh tergugat sampai sekarang yaitu' dikuasai oleh tergugat sejak tahun . ita, menimbang, bahwa tergugat atas bunyi gugatan didengar memberi jawaban sebagai berikut: . mat .bahwa benar harta harta berperkara ada dalam tangannya, akan tetapi sawah itu .cuma dua bunuh saja yang dikuasainya sedang yang satu 'bunuh adalah bahagian: anak boru, :yaitu penggugat dan saudara saudaranya dan siapa. punya sawah yang satu bubur 'itu tergugat tidak .tahu,: yang mana dia .sebagai pengurusnya saja) . mana gta bahwa akan tetapi tidak benar harta harta berperkara peninggalan ayah penggugat yang bernama baginda muda siregar, akan tetapi adalah harta meninggal ayah tergugat yang bernama dja edar dan diserahkan sutan pinangan kepadanya sesudah dewasa (kawin), kanan bahwa benar anak anak baginda muda siregar itu seperti yang: diterangkan oleh penggugat, menimbang, bahwa seterusnya tergugat menyerahkan persidangan' surat tan jawabannya yang tidak bertanggal dan setelah dibacakan dimasukkan dalam suratsurat perkara, yaitu yang ditandai dengan dan menerangkan bahwa watas watas dari harta harta berperkara tidak betul seperti yang tersebut dalam surat gugatan, yang mana yang sebenarnya ialah sebagaimana yang: diterapkannya sebagaimana diuraikan dalam berita acara dalam perkara ini) . menimbang, bahwa penggugat atas pengawasan tergugat didengar menyerang kan, bahwa tetap, bahwa semuasawah yang tiga bunuh itu berada dalam tangan tergugat dan tidak betul bagian anak boru akan tetapi betul mengenai watas watas dari harta harta berperkara sebagaimana yang diterangkan oleh tergugat: bahwa sebabnya saudara saudara penggugat yang lain tidak turut menggugat karena tempat tinggal mereka jauh semuanya, bahwa harta harta berperkara bukanlah harta pusaka tinggi, akan tetapi adalah yang dibangun oleh baginda muda siregar semasa hidupnya, menimbang, bahwa tergugat dan penggugat masing masing menyerahkan sidang surat surat pengawasan mereka bertanggal mei mei dan mei dan sesudah dibacakan dimasukkan dalam surat surat perkara, yaitu yang masing masing dengan dan tai menimbang, bahwa atas permintaan penggugat telah didengar tiga orang saksi saksinya yang bernama sutan maga siregar, marasudin pohan, dan dja tulis glr. haji umar harahap yang menerangkan bawah sumpah dalam garis besarnya sebagai berikut: sutan maga siregar. bahwa pada kira kira tahun yang lewat dilihatnya baginda muda siregar mendirikan rumah berperkara dan sesudah siap dialah yang mendiami sampai dia meninggal dunia akan tetapi tanah perubahannya itu kabarnya berasal dari orang tua baginda muda siregar: bahwa sawah berperkara menurut cerita ayah saksi kepadanya adalah yang dibangun oleh baginda muda siregar dan selama hidupnya baginda muda siregar lah yang mengerjakannya, bahwa dilihatnya baginda muda siregar yang membangun kebun berperkara dan menanamnya dengan have serta mengambil hasilnya sampai dia meninggal dunia: bahwa sesudah baginda muda siregar meninggal harta harta berperkara diurus oleh baginda perlindungan (saudara baginda muda siregar satu nenek) selama kira kira delapan tahun dan setelah baginda perlindungan meninggal dunia, diurus oleh sutan painajungan, serta setelah tergugat dewasa (kawin) diserahkan oleh sutan pinangan kepada tergugat, oleh karena baginda muda siregar tidak ada "mempunyai anak laki laki. mara sudan pohan: bahwa dilihat oleh saksi didirikan baginda muda siregar rumah perkara dan om, setelah star baginda muda siregar lah yang mendiaminya sampai dia.meninggal, bahwa dilihatnya baginda muda siregar yang menguasai sawah: berperkara sampai dia meninggal: enda bahwa kebun have berperkara baginda muda siregar: yang.membangunnya dan menanamnya dengan pohon karet sebab dilihatnya sendiri oleh karena kebun tersebut berdekatan dengan sawah saksi, bana bahwa tanah perumahan itu adalah asalnya pusaka dari ayah, baginda muda dja tulis glr. haji umar harahap bahwa sewaktu saksi masih lajang dilihatnya baginda muda siregar men dirikan rumah. berperkara setelah siap baginda muda siregar lah yang mendiaminya sampai meninggal: bahwa sawah berperkara setahu saksi kepunyaan baginda muda siregar karena semasa hidupnya baginda muda siregar ialah yang menguasainya dan mengambil hasilnya! bahwa'kebun have berperkara juga kepunyaan baginda muda siregar sebabnya diketahuinya oleh karena kebun saksi berhaluan dengan kebun terner kara dan semasa hidupnya baginda muda siregar dialah yang menguasainya dan mengambil hasilnya: tea menimbang, bahwa tergugat atus keterangan keterangan saksi ini didengar, menerangkan, bahwa tetap pada pengawasannya bahwa harteharta 'berperkara adalah harta peninggalan orang tuanya: menimbang, bahwa atas permintaan tergugat telah didengar saksi saksinya masing masing bernama: sutan pinangan, your siregar, tiang segar, mari simanungkalit, lereng harahap, dan khalifah aman r., ag yang menerangkan di atas sumpah kecuali saksi your siregar karena rapatnya hubungan perkataannya dengan para berperkara tidak disumpah dalam garis besarnya sebagai berikut? nan sutan pinangan siregar: mad ana bahwa harta harta berperkara adalah harta peninggalan baginda muda siregar: bahwa pada tahun baginda. muda siregar meninggal dunia dan meninggalkan anak anaknya yang belum dewasa orang lagi yaitu saribanun dan merek: tana bahwa dikumpulkanlah raja raja hatobangon kampung keanggunan untuk membicarakan harta harta berperkara dan mengurus anak anaknya itu: bahwa dalam permusyawaratan itu dapatlah. diambil keputusan, bahwa buat mengurus harta harta dan anak anaknya itu diserahkan kepada baginda parline. dengar yaitu saudara baginda muda siregar satu nenek: ann bahwa sesudah baginda perlindungan meninggal, diserahkan kepada saksi buat mengurusnya dan sesudah itu tergugat pun kabilah dan. harta harta berperkara diserahkan saksi kepada tergugat sampai sekarang: your siregar: nana nan bahwa dia tahu para berperkara bersengketa harta peninggalan baginda muda siregar, bahwa sewaktu orang tuanya baginda muda siregar sakit maka anak anaknya datang kepadanya meminta bagian dari harta hartanya, akan tetapi ayahnya tidak memberikannya: bahwa dia tidak pernah menerima hasil dari harta harta berperkara! tiang br.segar: bahwa saksi tahu para berperkara bersengketa tanah perumahan bahwa sewaktu masih anak anak lagi kira kira berumur tahun dia sering pergi rumah neneknya kampung keanggunan yang'berdekatan dengan rumah baginda muda siregar, bahwa atas pekarangan baginda muda siregar ada pohon kelapa dan tengah tengah tanah perumahan itu didirikan baginda muda siregar rumahnya itu: bahwa tanah perumahan baginda muda siregar itu setahu saksi adalah kepunyaan. sutan ditjen, yaitu ayah baginda muda siregar ataupun nenek penggugat dan tergugat: mari simanungkalit: bahwa pada tahun panen tergugat menyuruh saksi mengambil padi sebanyak kaleng dan pada ketika itu tergugat menerangkan kepada saksi bahwa padi tersebut adalah sewa sawah bunuh yang menjadi bagian unuk boru yaitu seng penggugat dan saudara saudaranya lan bahwa menurut setahun sawah yang bunuh itu adalah peninggalan dari baginda muda siregar: lereng harahap: bahwa pada tahun tergugat memberikan kepada saksi padi sebanyak kaleng yang menurut 'keterangan tergugat adalah sewa dan 'sawah yang menjadi bagian anak boru: bahwa selanjutnya pada tahun ini atas permintaan saksi kepada tergugat silsilah yang mengerjakan sawah yang menjadi bagian anak boru itu seluas (setengah) ipar: bahwa saksi tidak tahu siapa punya sawah itu sebenarnya, khalifah aman rambe: bahwa pada tahun dja edar yaitu ayah tergugat mempunyai pedati dan abang saksi yang bernama dja musa sebagai neneknya: bahwa perjalanan pedati itu adalah sibolga membawa beras dan gaji abang saksi sekali pergi sibolga bahwa setiap pulang dari sibolga dja edar makan rumah baginda muda siregar, yaitu ayah penggugat karena pada waktu itu pja edar tinggal rumah abangnya baginda muda siregar tersebut: bahwa rumah berperkara pada waktu itu sudah diperbaharui, akan tetapi siapa yang mendirikan ataupun memperbaruinya saksi tidaklah, bahwa setahu saksi sawah dan kebun have berperkara adalah harta peninggalan baginda muda siregar: menimbang, bahwa selanjutnya terjadi hal ihwal yang jelas tertera 'pada berita acara perkara ini yang kesemuanya turut dipertimbangkan dan' dianggap termasuk dalam keputusan ini, tentang hukumnya: menimbang, bahwa tuntutan penggugat adalah wujudnya seperti diterangkan atas, menimbang, bahwa penggugat menuntut supaya tergugat dan siapa saja yang mendapat :hak dari tergugat dihukum menyerahkan kepada penggugat harta harta yang tersebut dalam gugatan itu dan tergugat membayar pula ganti kerugian kepada penggugat: setiap tahunnya rp. terhitung dari tahun sampai ada penyelesaian'dan penyerahan harta harta tersebut atau seberapa menurut taksiran hakim,atas' dalil bahwa harta harta berperkara adalah harta peninggalan orang tuanya bernama baginda muda siregar yang tidak ada meninggalkan anak laki laki, selaindari aria saudara kandungnya, yaitu tergugat dan sebab itulah satu satunya alasan tergugat'menguasai harta harta itu, disebabkan katanya anak. perempuan tidaklah'ahliwaris maupun berhak atas harta harta peninggalan baginda muda siregar menimbang, bahwa tergugat: mengakui, bahwa harta harta berperkara ada dalan tangannya:sekarang, akan tetapi selanjutnya menerangkan bahwa'harta harta adalah peninggalan ayahnya bernama dja edar: menimbang, bahwa diantara para berperkara' tidak menjadi perselisihan bahwa baginda muda siregar ada mempunyai anak orang semuanya perempuan, yaitu: doom,:sudah meninggal dunia, kamariah, tidak diketahui tempat.tinggal sumatera timur, your, tinggal sungai langue, silam atau penggugat: saribanuni tinggal di sungai langue dan merek, sudah meninggal dunia, menimbang, bahwa dimana tergugat memungkiri tuntutan penggugat yaitu bahwa harta hartasterperkara adalah: harta peninggalan ayahnya baginda muda siregar, maka atas penggugat dibebankan (diwajibkan) untuk membuktikan tuntutannya' menimbang, bahwa buat membuktikan tuntutannya, penggugat telah meng kemukakan tiga orang saksi saksinya, yaitu: sutan maga siregar, mara sudan pohan, dan. dja tulis glr, haji umar harahap dan telah memberikan 'keterangan keterangan di atas sumpah sebagaimana yang diuraikan dalam pertimbangan'duduknya perkara ini, menimbang, bahwa untuk mempertahankan bantuannya, tergugat juga telah mengemukakan orang saksi saksinya yaitu: sutan pinangan siregar: your siregar: tiang br: segar: manual simanungkalit: bring harahap dan khalifah mari' rambe dan telah memberikan keterangan diatas sumpah kecuali saksi mou! siregar karena rapatnya hubungan perkataannya'dengan para berperan kara sebagaimana yang diuraikan dalam pertimbangan duduknyarperkara.ini: menimbang, bahwa setelah memperhatikan keterangan keterangan saksi saksi penggugat dan saksi saksi dan dari tergugat, maka menurut pendapat: pengadilan negeri rumah, sawah dan kebun have berperkara adalah harta harta peninggalan ayah penggugat bernama baginda muda siregar dan sebabnya pergi tangan tergugat adalah karena baginda muda siregar tidak mempunyai anak lak laki: bahwa tanah perumahan itu adalah asalnya harta peninggalan ayah baginda muda siregar, menimbang, bahwa keterangan saksi saksi dari tergugat tidak dapat menolong tergugat buat menguatkan bantuannya bahwa. harta harta 'berperkara adalah harta harta peninggalan ayahnya bernama dja edar, menimbang, bahwa oleh karena itu dapat dianggap, bahwa penggugat telah lulus dalam membuktikan tuntutannya: kanan nan path menimbang, bahwa dari hasi! pemeriksaan sidang adalah ternyata bahwa tergugat adalah anak dari saudara kandung baginda muda siregar bernama dja edar dan bahwa baginda muda siregar ada meninggalkan anak arik perempuan orang termasuk penggugat dan yang masih hidup sekarang orang lagi: menimbang, bahwa yang perlu lagi dibahas apakah anak anak perempuan berhak atas waris dari seorang meninggal waris dalam 'hal ini apakah penggugat berhak mewarisi harta peninggalan baginda muda siregar dan apakah penggugat berhak dia sendiri: saja menuntut harta harta. ini dengan tidak turut saudara #saudaranya yang lain yang masih hidup itu ditariknya sebagai penggugat ataupun :sebagai tergugat tergugat buat menyetujui gugatan ini dan mematuhi keputusan hakim, menimbang, bahwa tentang persoalan yang tersebut diatas pengadilan negeri st. mempertimbangkannya sebagai berikut: bea bahwa menurut yurisprudensi dalam tahun tahun terakhir ini sudah menjadi hukum yang seluruh indonesia bahwa anak perempuan dan anak taki laki dari seorang meninggal warisan bersama sama berhak atas warisan itu dalam arti bahwa bahagian anak lak#laki adalah sama dengan bahagian anak perempuan: bahwa berdasarkan hukum tersebut, maka yang berhak mewarisi harta peninggalan baginda muda siregar ialah ansk anaknya yaitu penggugat, bukanlah anak laki laki dari saudara kandung dari baginda muda siregar, seperti tergugat: bahwa menurut pendapat pengadilan negeri dalam perkara ini tidak perlu ditarik saudara saudara dari penggugat yang lain itu sebagai penggugat ataupun sebagai tergugat, oleh karena seandainya gugatan penggugat dikabulkan dalam arti harta harta berperkara diserahkan kepadanya, maka saudaranya dtu. berhak melaju kan tuntutan kepada penggugat atau kepada hakim buat meminta bagian mereka (dari harta harta peninggalan ayah mereka itu menimbang, bahwa oleh karena tanah tanah perumahan berperkara adalah berasal harta pusaka dari ayah baginda muda siregar, bukan yang dijadikan baginda muda siregar, jadi adalah harta pusaka tinggi, maka menurut pendapat pengadilan negeri penggugat tidak berhak atas buat mewarisinya dan sebab itu ini tuntutannya ditolak: menimbang, bahwa tuntutan penggugat tentang ganti kerugian itu dan supaya keputusan dapat dijalankan terus walaupun ada yang banding dan, kasasi adalah tidak beralasan dan oleh karena itu tuntutannya mengenai ini juga harus ditolak: menimbang, bahwa dengan pertimbangan pertimbangan yang diuraikan diatas patut gugatan penggugat dikabulkan sebagian dan oleh karena tergugat pihak yang dikalahkan maka kepadanya dipikirkan buat membayar ongkos perkara yang timbul dalam perkara ini: memperhatikan yang bersangkutan dan regiment indonesia yang telah diperbaharui dan undang undang darurat tahun . mengadili: mengabaikan gugatan penggugat sebahagian: sah menyatakan dalam hukum, bahwa penggugat adalah syah menjadi ahliwaris dari ayahnya'yang bernama baginda muda siregar yang berhak atas harta hartanya: menyatakan dalam hukum, bahwa penguasaan tergugat atas rumah, sawah dan kebun have berperkara tidaklah sah dan batal,ve'berperkara dalam keadaan baik, menghukum tergugat membayar ongkos ongkos perkara sampai hari ini sejumlah rn: seribu delapan ratus tiga puluh lima rupiah), tolak.gugatan buat selainnya: demikianlah diputuskan pada hari rabu, tanggal juni tujuh puluh oleh daulay, hakim ketua, maulid nasution dan majesty,muka umum dengan dihadiri oleh hakim hakim anggota tersebut, sjahrir hasibuan, panitera pengganti dan para berperkara, hakim hakim anggota: ketua, d.t.o, maulid nasution, d.t.o. daulay. d.t.o. majesty, panitera pengganti, d.t.o. sjahrir hasibuan, .bahwa''penggugat 'asli telah berulang kali meminta harta harta tersebut dari tergugat asli, "agar suka mengembalikannya kepada penggugat asli, walaupun dengan 'secara damai, akan tetapi selalu menolaknya dengan alasan bahwa adalah 'anak lakilaki dari saudara ayah penggugat asli: bahwa berdasarkan hal hal tersebut penggugat asli menuntut pada pengadilan negeri padangsidimpuan supaya memberi putusan sebagai berikut: menerima gugatan penggugat ini, menyatakan'.dalam hukum, penggugat adalah sah menjadi ahliwaris dari mendiarigsayah kandung penggugat nama baginda muda siregar yang berhak atas harta:harta'tersebut sub dan bnn menghukum tergugat dan siapa saja orangnya yang mendapat .hak dari tergugat supaya:menyerahkan kepada penggugat harta harta tersebut sub. dan dalam keadaan:baik dan kosong: menghukum: tergugat .membayar kepada penggugat, ganti kerugian: setiap tahunnya' rp:: terhitung dari tahun sampai ada penyelesaian dan penyerahan harta harta tersebut atau seberapa menurut taksiran hakim pengadilan. negeri, tan kan bnn keputusan dapat dijalankan serta merta walaupun ada banding.atau kasasi: . tergugat terpukul membayar ongkos ongkos perkara, naa bahwa terhadap gugatan tersebut pengadilan negeri padangsidimpuan telah: mengambil putusan, yaitu putusannya tanggal juni per, ps., yang kamarnya berbunyi sebagai berikut: mengabulkan gugatan penggugat sebahagian, menyatakan dalam hukum, bahwa penggugat adalah syah menjadi ahliwaris dari ayahnya yang bernama baginda muda siregar yang berhak atas harta hartanya, menyatakan'dalam hukum, bahwa penguasaan tergugat atas rumah, sawah dan kebun hapus berperkara tidaklah syah dan batal, nangpe berperkara dalam keadaan baik: li. pages esaebihnya. bare nasi anta, dengan putusannya tanggal mei no: yang kamarnya berbunyi sebagai berikut: menerima permohonan banding: naa nan membatalkan keputusan pengadilan negeri padangsidimpuan tanggal juni per. ps. dalam perkara antara kedua belah pihak yang 'dinar ding untuk sebahagian,. mana dan mengadili sendiri: maa aga tenan menyatakan: kak pn: kana, satu rumah, dua bunuh sawah dari iga bunuh sawah yang diperkarakan dan satu barongan bagian dari dua borongan bagian kebun hape yang diperkarakan diserahkan kepada penggugat: menghukum tergugat dan siapa saja orang yang mendapat hak dari tergugat untuk mengosongkan dan menyerahkan dalam keadaan baik rumah, sawah dan kebun hape yang tersebut atus kepada penggugat: menolak gugatan penggugat yang selebihnya, menghukum tergugat dan penggugat membayar ongkos ongkos perkara dalam tingkat banding ini masing masing separuh yang hari ini dihitung sebanyak rp. (seribu empat ratus tiga puluh rupiah), dan membenarkan keputusan pengadilan negeri yang dibanding untuk selebihnya. (yaitu mengenai. ongkos boa tingkat pertama). dan bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada kedua belah pihak abi pada tanggal pebruar. pebruari sebagaimana ternyata dari surat keterangan per. ps. yang dibuat oleh panitera pengganti pengadilan negeri padangsidimpuaksama: menimbang terlebih dahulu, bahwa meskipun berdasarkan dari undang bidang tahun: sejak undang undang tersebut mulai berlaku pada tanggal juli undang undang mahkamah. agung indonesia. undang: undang tangga! mei i). . maka mah agung indonesia tersebut: menimbang, bahwa permohonan kasasi guw beserta alasan alasannya yang telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama diajukan dalan. tongkang tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang undang,'maka oleh karena itu dapat diterima, baar" bahwa dalam persidangan tergugat dalam kasasi penggugat asal tidak membuat kan bahwa harta harta berperkara yang ditarik oleh orang tuastergugat dalam kanal ponggugutensal: bahwa. menurut pendapat penggugat untuk kasasi tergugat asal. yurisprudensi adalah merupakan sumber hukum yang tidak boleh diabaikan, 'mengingat keputusan mahkamah agung indonesia tanggal januari no, sip yang intinya tapanuli selatan anak perempuan tidak berhak mewarisi harta pusaka almarhum ayahnya (pusaka tinggi): bahwa tolong ate" yang telah penggugat untuk kasasi tergugat asal berikan kepada 'pihak boru yaitu satu bunuh sawah dan satu borongan kebun karet, kenyataannya pihak anak boru merasa senang: bahwa .mereka berjauhan maka apabila mengerjakan hak anak boru tersebut sewanya penggugat untuk kasasi tergugat asal berikan kepada saudara saudara tergugat dalam kasasi penggugat asal ataupun kepada anak mereka secara berganti ganti: bahwa'harta sengketa telah penggugat untuk kasasi tergugatasal kuasai sejak . kurang lebih' tahun, walaupun, menurut hukum adat batakstidak:mengenal lewat. waktu: tetapi karena keadaan harta harta berperkara telah jauh.berubah dari keadaan #semasa hidupnya baginda muda, apakah ini belum dapat dikatakan lewat waktu: bahwa gugatan tergugat dalam kasasi penggugat asal belum sempurna karena saudara saudara dalam kasasi penggugat asal yang lain tidak turut menggugat atau setidak tidaknya turut digugat: menimbang, bahwa keberatan keberatan ini semuanya tidak dapat dibesar medan, karena sewaktu almarhum baginda muda siregar meninggal dunia, harta warisan telah ditunggu dikuasai ahli waris 'menurut hukum adat waktu ini, bahkan pengadilan tinggi juga telah memberikan keadilan yang tepat pulajalenggang siregaruntuk kasasi: djalenggang siregar tersebut, menghukum penggugat untuk kasasi akan membayar" biaya perkara dalam tingkat ini ditetapkan sebanyak rp. (delapananuari dengan prof.: sarwono sh, wakil ketua sebagai ketua, d.h. lumbanradja dan busthanul arifin sh, sebagai hakim hakim anggota dan diucapkan dalan sidang terbuka pada hari rabu, tanggal januari oleh ketua tersebut dengan dihadiri oleh: d.h. lumbanradja dan busthanul arifin: ketua, ttd, ttd. d.h. lumbanradja prof, sarwono sh. busthanul arifin sh. bnn, panitera pengganti, (ttd t.s, alamiah sulaeman sh. keputusan pengadilan tinggi medan tanggal mei keputusan :.demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang maha esa: pengadilan tinggi medan, memberi keadilan dalam perkara perkara perdata tingkat banding dalan sidang permusyawaratan telah mengambil keputusan dalam perkara: dja lenggang, orang tani, tinggal kampung keanggunan, kecamatan batangtoru, dahulu tergugat sekarang pembanding: lawan silam siregar (pr) tinggal wijk batangtoru, kecamatan batang toru, dahulu penggugat sekarang berbanding: pengadilan tinggi tersebut: memperhatikan surat surat: tentang duduknya perkara: memperhatikan dan menerima keadaan keadaan yang tertera di: dalam keputusan pengadilan negeri padangsidimpuan, tanggal juni:. per. ps, dalam perkara antara kedua belah pihak yang kamarnya berbunyi sebagai berikut: pas mengabulkan gugatan penggugat sebahagian: menyatakan dalam hukum, bahwa penggugat 'adalah syah menjadi ahli waris dari ayahnya yang bernama baginda muda siregar yang berhak atas harta hartanya:. menyatakan dalam hukum, bahwa. penguasaan: tergugat atas rumah, sawah. dan kebun hayes berperkara tidaklah syah dan batal: bean koma menghukum. tergugat dan siapa saja orang yang mendapat hak dari tergugat, ber ka: mengosongkan dan menyerahkan kepada penggugat rumah, sawah dan kebun have berperkara dalam keadaan baik:ainnya, menimbang, bahwa tergugat keberatan terhadap keputusan pengadilan negeri tersebut pada' tanggal juli telah menyatakan minta banding yang pada tanggal juli dengan semua telah diberitahukan kepada pihak lawannya, menimbang, bahwa tergugat ada memasukkan risalah banding tanggal september: yang dengan resmi telah diserahkan salinannya kepada pihak lawan pada tanggal september tentang hukum ban: menimbang, bahwa tergugat ada memasukkan risalah banding, menimbang, bahwa keputusan pengadilan negeri tersebut takluk kepada banding, sepanjang gugat telah dikabulkan, menimbang,.bahwa menurut hemat pengadilan tinggi memorie yang dimasak kan oleh pembanding tersebut tidak ada membawa bahan bahan baru yang perlu untuk dipertimbangkan dalam taraf banding, menimbang, bahwa berdasarkan kenyataan, ayah penggugat meninggal dunia sebelum perang dunia kedua, bahwa menurut keputusan keputusan mahkamah agung apabila dalam casus seperti ini terjadi, anak perempuan menurut hukum adat tidak akan memperoleh bagian dari peninggalan orang tuanya, menimbang, bahwa akan tetapi sekalipun orang tua penggugat meninggal dunia' sebelum perang dunia kedua, daerah hukum adat tapanuli selatan terdapat suatu "lembaga tolong ate , yaitu pemberian menurut tasa keadilan kepada anak perempuan, apabila seorang meninggal dunia tanpa keturunan anak lelaki: snn heat bahwa lembaga tolong ate'ini bukanlah berarti penyerahan secara kepe luruhan dari harta peninggalan, akan tetapi didasarkan pada rasa keadilan, menimbang, oleh karena itu maka dalam hal:ini, keputusan dimaksud harus dibatalkan berdasarkan rasa keadilan, yaitu akan menetapkan hanya sebahagian dari harta harta yang dituntut penggugat itu diserahkan padanya, dan menetapkan pula selebihnya sebagai hak dan bahagian dari tergugat sebagai anak dari saudara nenek dari ayah penggugat. sar menimbang lagi, dalam hal ini pengadilan tinggi berpendapat,'bahwa rasa keadilan dan kemanusiaan sudah terpenuhi, apabila. kepada penggugat diserahkan sebagai tolong ate, dan hal ini mengingat pula bahwa'penggugat masih mempunyai saudara saudara yang mungkin nanti akan meminta bahagian pula yaitu seperti yang diuraikan bawah ini: satu rumah berperkara, dua bunuh sawah dari tiga bunuh sawah yang diperkarakan: satu borongan bahagian kebun have dari dua borongan bahagian kebun have yang diperkarakan, kesemuanya: ini diserahkan kepada penggugat dan selainnya diserahkan kepada tergugat, menimbang, bahwa oleh karena tergugat berada pihak yang kalah, maka ongkosongkos perkara dalan tingkat banding ini dibebankan kepadanya: memperhatikan dan titel vii buku dari kuh. acara perdata dan undang undang darurat tahun undang undang tahun dan undang undang tahun mengadili: menerima permohonan banding, membatalkan keputusan pengadilan negeri padangsidimpuan.tanggal juni per. ps. dalam perkara antara kedua belah pihak yang dibanding untuk sebahagian, dan mengadili sendiri menyatakan: satu rumah, dua bunuh sawah dari tiga bunuh sawah yang diperkarakan dan satu borongan bahagian dari dua borongan bahagian kebun have yang diperkarakan diserahkan kepada penggugat: menghukum. tergugat dan siapa saja orang yang mendapat hak dari tergugat "untuk mengosongkan dan menyerahkan dalam keadaan baik rumah, sawar dan kebun have, yang tersebut atas kepada penggugat: menolak gugatan penggugat yang selebihnya) menghukum tergugat dan penggugat membayar ongkos ongkos perkara:dalam tingkat banding ini masing masing separuh yang sampai hari ini dihitung: sebanyak rp. , (seribu empat ratus tiga puluh rupiah) dan membenarkan keputusan pengadilan negeri yang dibanding untuk selebihnya (yaitu mengenai ongkos tingkat pertama): han demikianlah, diputuskan dalam sidang permusyawaratan pada hari selasa, tanggal mei oleh kami: mahmud rem sh, ketua, jafar hutan dan jaha harahap sh, huklmehukim. anggota dun keputusan in! diucapkan dalam sidang terbuka pada hari selasa tanggal mei' oleh ketua tersebut dengan dihadiri oleh hakim hakim anggota dan zulkifli does, panitera 'pengganti pengadilan tinggi medan dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak: hakim hakim anggota: ketua d.t.o, jafar. hutan sh. find mahmud rem s.h. d.l.o. jaha' harahap sh. bukan panitera pengganti ban lamb do, zulkifli does. . keputusan pengadilan negeri padangsidimpuan tanggal juni per. ps,. maa demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang maha esa. keputusan hukum. pengadilan negeri padangsidimpuan yang bersidang padangsidimpuan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah memutuskan dalam perkara: silam siregar (pr). tinggal wijk batangtoru, kecamatan batang: toru, penggugat: bang dana lawan boot djalenggang siregar, orang tani, tinggal kampung keanggunan, kecamatan batangtoru, tergugat, pengadilan negeri tersebut, melihat.surat surat perkara, mendengar mereka yang berperkara dan saksi saksi, tan pai tentangdudukperkara: menimbang, bahwa surat gugatan penggugat bertanggal april isinya adalah sebagai berikut: pan bahwa meninggalnya ayah kandung penggugat, bernama baginda muda siregar, keanggunan, kecamatan batangtoru, pada zaman belanda dulu, disekitar: tahun ada meninggalkan harta harta terdiri: sebidang tanah pekarangan berikut sebuah rumah yang berdiri atasnya,'atap seng, dinding dan lantai papan, letaknya keanggunan, kecamatan batangtoru, mempunyai batas batas: timur . dengan tanah sutan pinangan, barat . dengan tanah halaman mesjid raya keanggunan, utara . ( dengan tanah satuan nation, kana selatan . dengan tanah mara sudan pohan: sebidang sawah luasnya bunuh, keanggunan juga batas batasnya: timur . dengan sawah haji umar: barat . dengan sawah guncang: utara . dengan persawahan orang kampung sulung: selatan . dengan kebun mara sudan pohan: sebidang kebun hape luas borongan bagian, keanggunan, batas batasnya: timur . dengan kebun' haji umar: barat . dengan kebun guncang: utara ,. (dengan kebun dja lenggang, selatan . dengan kebun mara sudan pohan, ditaksir harganya sekarang rp. bahwa, harta harta tersebut kini berada dan dikuasai oleh tergugat tanpa sah menurut hukum hukum yang berlaku bahwa meninggalnya ayah penggugat nama baginda muda siregar tidak ada meninggalkan anak lakilaki selain dari anak saudaranya nama dja lenggang siregar atau tergugat, makanya karena itulah satu satunya alasan tergugat mengambil dan menguasai harta harta peninggalan ayah penggugat disebabkan katanya anak perempuan tidaklah ahliwaris maupun berhak atas harta harta peninggalan baginda muda siregar tersebut dan yang berhak ialah katanya tergugat sendiri: bahwa penguasaan atau pengambilan tergugat atas harta harta itu adalah tanpa seizin penggugat yakni tindakan tindakan tergugat adalah suatu tindakan perbuatan pelanggaran hukum hukum yang berlaku dalam negara kita ini, bahwa atas tindakan tindakan tergugat tersebut, bagi penggugat jelaslah mengalami kerugian kerugian yaitu tidak diperoleh lagi hasil hasil dari harta harta tersebut ditaksir seluruh harta harta itu setiap tahunnya rp. , .(tujuh puluh lima ribu rupiah). bahwa usaha damai dengan perantaraan kaum famili dan maupun dengan perantaraan hatobangon kerajaan kampung keanggunan sudah dijalankan dan dimintakan dari tergugat, akan tetapi hasil hasilnya sia sia saja, maka' usaha lain tidak dapat diperoleh lagi selain hal sengketa ini dimajukan hadapan hakim pengadilan' negeri dengan permohonan permohonan supaya karni kedua belah pihak dat diperintahkan datang menghadap sidang pengadilan negeri pada.suatu hari yang ditentukan mana kelak nantinya perkara ini dapat diperiksa. dan memberi m keputusan sebagai berikut: gang menerima gugatan penggugat ini, menyatakan dalam hukum penggugat adalah sah menjadi ahli' waris dari mendiang ayah kandung penggugat nama baginda muda siregar yang berhak atas harta harta tersebut atas sub. dan tan menghukum tergugat dan siapa saja orangnya yang mendapat.hak dari tergugat supaya menyerahkan kepada penggugat harta harta tersebut sub. dan dalam keadaan baik dan kosong: kuan menghukum tergugat "membayar kepada penggugat, ganti kerugian setiap tahunnya rp. terhitung dari tahun sampai ada penyelesaian dan |
buko pidana perbuatan terdakwa tidak .merupakan: penggelapan, tetapi suatu kasus perdata.. mahkamah agung tersebut. denah . membaca putusan pengadilan negeri singaraja tanggal peru ari pn. sgr pid dalam putusan mana 'para terdakwa: nyoman rupa, lakilakiini. buleleng, kebangsaan indonesia, .o. one nan pemohon kasasi terdakwa i:.i nyoman rupa berada didalam tahanan sejak tanggal agustus i camps'dr akan agus tus dan pemohon kasasi ii. nil nom 4s asu berada di tvartahanan, saba ana aan yang diajukan dimuka persidangan pengadilan negeri tersebut karena didakwa, (ape ana san bahwa mereka para tersangka secara bersama sama,dan berserikat atau tidak secara berturut turut pada tanggal dan juni .atau setidak tidaknya dalam tahun desa tahun pelemahan sembilan, kecamatan tejakula, kabupaten: buleleng atau setidak tidaknya tempat lain yang termasuk dalam wilayah hukum pengadilan negeri singaraja dengan sengaja dan dengan maksud untuk memiliki dengan melawan hukum telah mengambil buah jeruk sebanyak rp. satu juta delapan ratus empat puluh lima ribu delapan ratus tiga puluh rupiah), yaitu dengan cara, memetik buah jeruk yang berada kebun para terdakwa yang sebelumnya sudah di kontrakan kepada ketut: atautama dengan sengaja memiliki dengan melawan hak berupa buah jeruk yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain yaitu tjk kin siu dan ketut selamat dan buah jeruk mana berada tangan para tersangka bukan karena kejahatan, selain kan buah jeruk sebanyak adalah hasil dari kebun jeruk milik para tersangka yang sejak tahun telah dikontraskan kepada tjk kin siu dan ketut selamat dari singaraja selama (delapan) tahun sebesar rp. yaitu dengan cara memetik buah jeruk tersebut tanpa sepengetahuan saksi tjk kin siu dan ketut selamat dimana sebenarnya buah jeruk tersebut oleh para saksi telah dijual ke. pada orang iain atau udara. kuhp kuhp, dengan memperhatikan kitab undang undang hukum pidana yang amar lengkapnya ber itab undang undang hukum pidanaitab undang undang hukum pidana: menetapkan biaya perkara yang berhubungan dengan tuduhan terribu tujuh ratus tujuh belas rupiah) dalam waktu (tiga) bulan kepada saksi tjk kin siu, dan untuk tertuduh dus norman ayu' (dua) bulagi penjara dengan masa percobaan' (enam)bulan, menetapkan barang bukti berupa foto copy surat perjanjian dan kwi tangsi tetap terlampir dalam berkas perkara'ini:. menetapkan bagi tertuduh dan' membayar ongkos. perkara masing masing rp: (seribu rupiah): dans surat pernyataan yang dibuat .oleh panitera pengganti pengadilan negeri singaraja yang menyatakan bahwa pada tanggal maret mereka para terdakwa telah menyatakan mohon pemeriksaan dalam tingkat banding terhadap putusan tersebut: memori banding: dari masing masing terdakwa tertanggal maret bas batan, daan pee das menimbang, bahwa oleh 'karena "permohonan banding tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu serta menurut cara cara yang telah ditentukan leti undang undang, maka permohonan banding ter sebut dapat diterima, pen menimbang, bahwa berdasarkan 'surat dakwaan jaksa tertanggal november pada pokoknya terdakwa terdakwa'dituduh telah melakukan perbuatan pidana sebagaimana ditentukan dan diancam dengan hukuman dalam sebagai berikut: primer: j0. kuhp hana subsider: 372j0. gw) kuhp, paru bnn menimbang, bahwa oleh hakim pertama para terdakwa tersebut telah dibebaskan dari tuduhan primer, tetapi telah dipersalahkan me lakukan kejahatan sebagaimana .diuraikan dalam dakwaan subsider yaitu penggelapan", sehingga karena itu masing masing terdakwa ter sebut dijatuhi pidana penjara untuk terdakwa satu selama (empat) bulan dengan masa percobaan (satu) tahun dengan .syarat membayar lunas uang sebanyak rp. dalam waktu' (tiga) bulan ke page saksi tjk kin siu, dan untuk terdakwa selama dua bulan de ngan masa percobaan selama (enam) bulan, menimbang, bahwa setelah pengadilan tinggi: mempelajari dengan seksama keseluruhan pertimbangan pengadilan negeri singaraja dalam putusannya tanggal pebruari. no, pn. ser pid ter sebut, berpendapat bahwa hakim pertama telah dengan benar dan tepat mengemukakan pertimbangannya baik dalan:dakwaan primer. maupun dakwaan subsider, sehingga karena itu pengadilan tinggi dapat ine menyetujui dan dijadikannya sebagai pertimbangan sendiri dalam putusan lini namun mengenai kualifikasi atas jo. (). kuhp, se bagaimana dalam amar putusan: hakim pertama perlu diperbaiki se bagaimana ternyata dalam amar putusan pengadilan tinggi tersebut dibawah ini: menimbang, bahwa terkecuali itu amar putusan hakim pertama mengenai pengumumannya yaitu'dengan adanya sarat membayar lunas dalam waktu. tiga bulan sebagaimana dinyatakan dalam amar putusan hakim bertamu, menurut pendapat pengadilan tinggi adalah kurang tepat sebab terkecuali hal tersebut tidak dipertimbangkan dari. mana gan sebab: apa terdakwa satu harus membayar lunas sebanyak, rp. , kepada saksi tjk. kin siu, juga mengenai hasil buah jeruk yang telah dikontraskan tersebut telah menimbulkan kerugian bagi diri saksi adalah merupakan masalah perdata yang harus selesai kan oleh hakim perdata,.sehingga karena itu mengenai penghukuman atas diri para terdakwa tersebut harus pula diperbaiki sebagaimana ter nyata dalam amar putusan pengadilan tinggi tersebut dibawah ini: menimbang, bahwa mengenai pertimbangan hakim. pertama atas barang bukti dapat pula disetujui sehingga karena itu putusan guo mengenai barang bukti ini pun dapat dikuatkan: menimbang, bahwa oleh. karena para terdakwa tetap dinyatakan salah dan dijatuhi hukuman maka para terdakwa harus pula dihukum untuk membayar biaya perkara, terkecuali mengenai biaya perkara atas pembebasan dari tuduhan primer dibebankan kepada negara: mengingat akan dari undang undang yang berhubungan dengan perkara ini: mengadili negeri singaraja. tanggal pebruari pn. ser pid yang dimohonkan banding se kadarer yaitu, secara bersaing sama melakukan penggelapan : menghukum pra terdakwa tersebut oleh karena itu: terdakwa satu nyoman rupa dengan pidana penjara selama (em pat) bulan: nyoman rupa lamanya (satu) tahun dan bagi terdakwa dua nyoman ayu lama nya (enam) bulan, menguatkan untuk selain dan selebihnya, menghukum pula para terdakwa untuk membayar semua biaya perkara rupiah), demikianlah putusan ini dijatuhkan pada hari ini, hari selasa tanggal tujuh belas, bulan mei, tahun delapan puluh tiga, oleh kami majelis hakim pengadilan tinggi denpasar yang terdiri dari ny. soegiarti salman, sh. sebagai hakim ketua, dan monarki, sh. serta soetresno, sh, masing masing sebagai hakim anggota. yang pada hari itu juga putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para hakim anggota dan soedirman sebagai panitera pengganti, tetapi tanpa dihadiri oleh para terdakwa. putusan no, pn. sgr pid oa. demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang maha esa pengadilan negeri singaraja, yang mengadili perkara perkara pidana dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan seperti termin tum bawah ini dalam perkara'tertuduh tertuduh:. nyoman rupa, laki laki, umur tahun, agama hindu, pe indonesia: tertuduh nyoman rupa ditahan sementara sejak tanggal agustus sampai dengan agustus pengadilan negeri tersebut: membaca surat surat tersebut: mendengar tertuduh tertuduh dan saksi saksinya: mendengar pula pembacaan: surat penetapan ketua pengadilan negeri singaraja tertanggal de. sumber no, pn. sgr pid tentang penunjukan hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini: surat penetapan hari sidang hakim pengadilan negeri singaraja ter tanggal desember pn. sgr pid surat tuduhan yang diperkuat oleh jaksa pada kejaksaan negeri di singaraja tertanggal november no, mendengar pula uraian tuntutan jaksa pada kejaksaan negeri singaraja tertanggal pebruari bahwa tertuduh tertuduh terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan kejahatan penggelapan" melanggar kuhp. dan dimintakan supaya tertuduh nyo man rupa dijatuhi hukuman penjara selama (empat) bulan dalam nasa percobaan (satu) tahun, dan tertuduh nyoman ayu di jatuh hukuman penjara selama (dua) bulan dalam masa percobaan (enam) bulan, dengan'sarat tertuduh nyoman rupa dapat mem bayar lunas uang sebanyak rp. kepada saksi tjk kin siu dan menetapkan supaya tertuduh dan tertuduh membayar ong kos perkara masing masing rp. mendengar pembelaan dari tertuduh i'dan tertuduh.ii yang dibaca kan dimuka sidang tanggal pebruari yang pada pokoknya me nyatakan bahwa diri mereka tidak bersalah dan mohon agar supaya mereka dibebaskan dari segala tuduhan, mendengar publik secara lisan: dari jaksa yang pada: pokoknya tetap pada tuntutannya tertanggal pebruari boa mendengar replika dari tertuduh tertuduh yang pada: pokoknya te tap pada pembelaannya: menimbang, bahwa tertuduh tertuduh dengan surat tuduhan jaksa tersebut dituduh sebagai berikut: .:. bahwa mereka para tersangka secara bersama sama dan berserikat atau tidak secara berturut turut pada tanggal dan juni atau setidak tidaknya dalam tahun desa tahun pelemahan sembilan, kecamatan tejakula, kabupaten buleleng, atau setidak:tidaknya tem pat jain yang termasuk .dalam wilayah hukum pengadilan negeri singa raja, dengan sengaja dan dengan maksud untuk memiliki dengan mela wan hukum telah mengambil buah jeruk sebanyak kg.nya rp. (satu juta delapan ratus empat puluh lima ribu ae lapan ratus tiga puluh rupiah), yaitu dengan cara memetik buah jeruk yang berada kebun para terdakwa, yang sebelumnya sudah dikontrak kan kepada ketut, atau. . . tama dengan sengaja memiliki dengan melawan hak berupa kg. buah jeruk yang sama sekali atau sebagiannya kepunyaan orang lain yaitu tjk kin siu dan ketut selamat, dan buah jeruk mana berada ditangan para tersangka bukan karena kejahatan, melainkan buah jeruk sebanyak kg. adalah hasil dari kebun jeruk .milik. tersangka, yang sejak tahun telah dikontraskan kepada tjk kin siu dan ketut. selamat. dari singaraja selama: .(delapan) tahun sebesar rp. , . yaitu dengan cara memetik buah jeruk: tersebut'tanpa sepengetahuan saksi tjk kin siu dan ketut selamat, dimana sebe nanya buah jeruk tersebut oleh para saksi telah dijual kepada'orang lain atau udara. dan melanggar kuhp. kuhp. kan menimbang, bahwa pengakuan tertuduh tertuduh dimuka versi dangan adalah sebagai berikut: pengakuan tertuduh nyoman rupa: tertuduh menolak isi surat tuduhan jaksa yang dituduhkan kepadanya: bahwa benar tertuduh setuju surat perjanjian tanggal januari dengan ketut selamat dan tjk kin siu sebagai pihak kel ii, akan te tapi sebenarnya tertuduh tidak menerima uang kontan sebesar rp. (delapan juta rupiah) akan tetapi uang tersebut sebe nanya adalah merupakan pinjaman dari tertuduh sejak tahun se telah diperhitungkan bunga berbunga kepada ketut selamat utang sebesar rp. dan dari tidak kin siu juga utang bunga ber bunga setelah diperhitungkan utang sebesar rp. sehingga jumlahnya menjadi rp. , , oleh karena kebon jeruk tertuduh ditelantarkan oleh tjk kin siu, se hingga terdapat pohon jeruk yang besar mati dan (tiga) pohon jeruk yang kecil mati, maka tertuduh memeliharanya dengan merasuk, se hingga menurut tertuduh majalah mengambil hasilnya untuk menu tup ongkos ongkos pemeliharaan, surat pernyataan yang dibuat oleh tertuduh tertanggal agustus ketika tertuduh secang ditahan, dan memang tidak dapat dipenuhi oleh tertuduh karena sudah tidak mempunyai uang lagi, karena sudah habis dipergunakan untuk biaya biaya. pemeliharaan kebon jeruk seperti membeli pupuk dan lain sebagainya: pengakuan tertuduh nyoman ayu: bahwa tertuduh benar menanda tangani surat perjanjian tertanggal januari namun tidak menerima uang dan juga tidak melihat suaminya menerima uang sebesar rp, tersebut, tertuduh tidak mengetahui apa sebenarnya isi maksud dari perjanjian tersebut oleh karena tidak membacanya tetapi langsung tanda tangan saja, tertuduh tidak mengetahui tentang utang.suaminya yaitu tertuduh akan tetapi mengetahui kebon jaraknya dikontrak selama (delapan) tahun oleh tjk kin siu dan ketut selamat. bahwa tertuduh menanda tangani surat perjanjian.tanggal januari didepan berbekal desa tahun. . . menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi saksi dimuka per hidangan yang disumpah menurut cara agamanya masing masing menge makanan sebagai berikut: saksi nyoman udara, menerangkan? bahwa saksi telah melihat buah jeruk dikebonnya tertuduh nyoman rupa dan mendapat penjelasan dari tertuduh bahwa benar kebon je truknya telah dikontraskan kepada tjk kin siu dan ketut selamat dan tertuduh mengatakan bahwa masih mempunyai hak dari hasil penjualan buahjeruknya tersebut. setelah saksi melihat buah jeruk tersebut, saksi merasa akan mendapat untung, kemudian menawan dengan harga rp. dan diberi 'kan'oleh tjk kin siu, dan selanjutnya saksi memberikan persekat kepada tjk kin siu sebesar rp. saksi kemudian didatangi oleh tertuduh yang mengatakan bahwa buah jaraknya jangan dipetik karena akan mengajukan masalahnya ke. pe pengadilan negeri singaraja. kemudian tjk kin siu meminta persekat lagi rp. , , setelah beberapa lamanya tjk kin siu melaporkan kepada saksi bah buah jeruk tersebut telah dipetik oleh tertuduh dan menjualnya tanpa sepengetahuan tjk kin siu. kemudian saksi melapor kantor polisi sektor kubutambahan, kantor polisi saksi bertemu dengan tertuduh lalu tertuduh mem buat pernyataan tertanggal agustus yang isinya tertuduh sanggup mengembalikan wang hasil penjualan buah jeruk yang telah dipetik sebesar rp. kepada saksi, akan tetapi tertuduh tidak menepatijanjinya tersebut diatas bahwa kemudian saksi berhasil memetik sisa buah jeruk yang telah di beli tersebut berjumlah kg. seharga rp. penjualan kotor, saksi tjk kin situ, menerangkan: pala ana bahwa saksi bersama sama ketut selamat telah mengontrak kebun jeruk tertuduh selama (delapan) tahun, sesuai dengan surat perjanjian tanggal januari ana bahwa benar tertuduh meminjam uang kepada saksi melalui ketut selamat sejak tahun karena pinjaman bunga berbunga akhirnya diperhitungkan sebesar rp. ,. dan uangnya ketut selamat juga pinjaman bunga berbunga diperhitungkan. sebesar rp. sehingga menjadi berjumlah rp: , , hal tersebut sudah di sepakati oleh tertuduh dengan ditanda tangannya surat perjanjian tangga! januari sejak tahun kebun tersebut dikerjakan oleh tertuduh, akan tetapi hanya menghasilkan rp. , . tahun kebun tersebut dikerjakan dan dirawat sendiri oleh saksi bersama adiknya yang bernama ketut sarjana menghasilkan rp. , . |. tahun saksi menawarkan buah jeruk tersebut kepada tertuduh untuk dibuatkan seharga rp. , , tetapi tertuduh tidak datang lagi, akhirnya saksi kemudian dapat pembeli dari desa tambang ber nama nyoman udara dengan harga rp. saksi menyangkal keterangan tertuduh, bahwa tidak benar saksi tidak merawat kebon jeruk tertuduh dan tidak benar ada pohon jeruk yang mati, malahan saksi teluh membawa bambu untuk menopang pohon je ruk yang buahnya lebat agar supaya batangnya tidak patah, tetapi di tolak oleh tertuduh dan tidak dipergunakan sebagaimana mestinya oleh tertuduh saksi mengetahui tertuduh membuat pernyataan tertanggal agus tus tetapi tidak dipenuhi oleh tertuduh saksi ketut sarjana, menerangkan bahwa benar saksi adalah adik dari tjk kin siu (saksi dan benar ditugaskan oleh kakaknya tersebut untuk merawat kebun jeruk yang telah dikontrak dari tertuduh bahwa sejak tahun saksi merawat kebun jeruk yang dikontrak oleh kakaknya tersebut dan menghasilkan buah jeruk sebanyak ton. bahwa saksi mengirim bambu pekebun jeruk tersebut untuk menopang pohon pohon yang lebat buahnya, akan tetapi ditolak oleh tertuduh bahwa untuk memelihara kebon jeruk tersebut saksi mencari buruh buruh untuk menyemprot hama, merasuk dan lain sebagainya, menimbang, bahwa tertuduh tertuduh dalam surat tuduhan jaksa dituduh secara alternatif, maka terlebih dahulu yang harus dibuktikan adalah tuduhan melanggar kuhp, dan apabila tuduhan ter sebut tidak terbukti, kemudian yang harus dibuktikan adalah tuduhan melanggar kuhp. menimbang, bahwa pasal kuhp, mengandung unsur unsur se bagai berikut: ada 'perbuatan "mengambil", yang diambil harus "suatu barang , barang itu harus seluruhnya atau sebagian milik orang lain, d:mengambil dilakukan. dengan maksud untuk "memiliki" barang itu, dengan. melawan hukum dan barang tersebut belum ada dalam kedua saatnya: bn, menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan tertuduh tertuduh ser keterangan saksi saksi tersebut diatas, maka pengadilan negeri ber keyakinan bahwa tertuduh tertuduh tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan pidana pencurian oleh karena kebun jeruk buah jeruk yang dipetik oleh tertuduh dari kebun miliknya sen diri yang telah dikontraskan kepada tjk kin siu dan ketut selamat oleh karena itu unsur no, tersebut atas tidak terpenuhi maka dari itu mereka harus dibebaskan dari tuduhan melanggar kuhp, menimbang, bahwa karena tertuduh tertuduh tidak terbukti me lakukan perbuatan pidana seperti yang diancam dalam pasa! kuhp. maka yang harus dibuktikan adalah tuduhan melanggar kuhp. menimbang, bahwa kuhp. mengandung unsur unsur se bagai berikut: dengan sengaja memiliki barang dengan melawan hukum. barang itu sebagian ata seluruhnya milik orang lain. barang'ada ditangannya bukan karena kejahatan. menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan tertuduh:tertuduh ser keterangan saksi saksi dimuka persidangan, keterangan saksi tersebut satu sama lainnya dihubung hubungkan, maka tertuduh tertuduh telan terbukti dengan sengaja memetik buah jeruk yang telah dikontraskan kepada tjk kim siu dan ketut selamat, jeruk tersebut sebagian su dah menjadi milik tjk kin siw dan ketut selamat, sesuai denan surat perjanjian tertanggal januari buah jeruk yang dipetik ter sebut dari kebunnya sendiri yang telah dikontrakkannya tersebut, ke median dijual kepada 'orang lain tanpa seijin tjk kin siu dan ketut selamat, maka berdasarkan hal hal tersebut atas, pengadilan cerpen dapat mereka telah terbukti secara sah dan meyakinkan telah pelaku kan perbuatan pidana penggelapan melanggar ' kuhp, dan menyatakan mereka bersalah melakukan kejahatan yang disebutkan da lam pokok putusan dan dari sebab itu mereka harus diberi hukuman, menimbang, bahwa tertuduh tertuduh berhak juga sebanyak dari hasil buah jeruk yang telah dikontraskan kepada tjk kin siu dan ketut selamat. nan menimbang, bahwa disidang terdapat hal hal yang meringankan dan hal hal yang memberatkan hukumanvatas diri tertuduh tertuduh se bayi berikut: hai hal yang meringankan: tertuduh dan tertuduh. mempunyai tanggungan keluarga yang ba nyak, karena: keperluan hidup mereka terpaksa melakukan hal yang tidak benar: . tertuduh il cara berpikirnya masih.dangkal tidak mengerti akibatnya, .hanya menurut tindakan suaminya (tertuduh i). hal hal yangmemberatkan: tertuduh memberikan pengakuan yang setengah setengah, sehingga menyulitkan jalannya pemeriksaan didepan sidang. perbuatan dilakukan dengan sadar, sudah tahu jeruk dikontraskan ke pada tjk kin sun dan ketut selamat, tetapi dijual kepada orang lain tanpa seijin yang mengontraknya. mengingat akan undang undang serta peraturan peraturan hukum yang bersangkutan: mengadili menyatakan bahwa. tertuduh tertuduh tidak terbukti melakukan kejahatan melanggar kuhp,:.menghukum mereka dari sebab ilu dengan hukuman: untuk ter tuduh. nyoman rupa (empat) bulan penjara dengan masa per cobaan. (satu) tahun, dengan sarat nyoman rupa harus membayar lunas uang sebanyak rp. (satu juta lima ratus enam puluh dua.ribu tujuh ratus tujuh belas rupiah) dalam waktu (tiga) bulan ke . pada saksi tjk. kin siu: dan untuk tertuduh ii. nyoman ayu (dua) bulan penjara dengan masa percobaan (enam bulan: .,: (satu juta lima ratus enam puluh dua ribu tujuh ratus tujuh belas rupiah) dalam waktu (tiga) bulan kepada saksi tjk kin siu: dan untuk tertuduh nyoman ayu (dua) bulan penjara dengan masa percobaan (enam) bulan: . menetapkan bagi tertuduh dan tertuduh membayar ongkos perkara masing masing rp. (seribu rupiah), putusan mana dalam pemeriksaan pada tingkat banding telah di perbaiki oleh pengadilan tinggi denpasar dengan putusannya tanggal mei pid ptd. yang amar lengkapnya berbunyi sebagai berikut:. negeri singaraja tanggal pebruari pn, sgr pid yang dimohonkan banding sekedar meiari yaitu secara bersama sama melakukan penggelapan , . menghukum para terdakwa tersebut oleh karena itu: . terdakwa satu nyoman rupa dengan pidana penjara selama (empat) bulan, bag atan b.i: nyoman rupa lamanya (satu) tahun dan bagi terdakwa dua nyoman: ayu lama nya (enam) bulan: menguatkan untuk selain dan selebihnya, dea menghukum pula para terdakwa untuk membayar semua biaya'perkara "menetapkan bagi tertuduh dan tertuduh membayar ongkos perkara masing masing rp. (seribu rupiah). demikianlah diputuskan pada hari. sabtu, tanggai pebruari oleh.kami a.r. sarwono, sebagai hakim tunggal pengadilan negeri tersebut, pada hari dan tanggal itu.juga diucapkan oleh hakim dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh jaksa soekarno, panitera pengganti wayan suara, dan tertuduh ter tuduh tersebut. rupiah). pata mengingat akan akta tentang permohonan kasasi pn,8gr kasus pid yang dibuat oleh panitera pengganti. pada. pengadilan negeri singaraja yang menerangkan, bahwa pada tanggal juni paraingaraja, juni dari para terdakwa, memori kasasi mana telah diterima kepaniteraan pengadilan negeri singaraja pada tanggai juni sebagaimana ternyata dari tanda terima memori kasasi pn. sgr pid yang dibuat oleh panitera pengganti pada pengadilan negeri singarajjuni dan para pemohon kasasiperkara pidana ini pertama tama timbul dari persoalan hutang piutang yang terjadinya sebagai berikut: pada tahun ketut selamat meminjam tanah pemohon kasasi untuk dijadikan jaminan mencari kredit bank rakyat indonesia cabang singaraja dengan syarat bahwa pinjaman kredit tersebut. atas nama pemohon kasasi sedangkan mengenai urusan bank rakyat indonesia yang akan mengurusnya ketut selamat agar kredit tersebut "cepat keluar. sebelum kredit tersebut keluar pemohon kasasi mendapat pinjaman dari saudara ketut selamat sebesar rp. (seratus delapan puluh ribu rupiah) dengan bunga setiap bulannya: pada tanggal oktober kredit dari bank rakyat indonesia cabang singaraja keluar sebesar rp. , (satu juta rupiah) dari jumlah tersebut kemudian saudara ketut selamat mengambil rp, (lima ratus'ribu' rupiah) sedangkan pemohon kasasi sen giri mendapat rp. (lima.ratus ribu rupiah) digayakan tetapi dipotong hutang setiap bulan bunga berbunga yang menjadi berjam lah rp. (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) sehingga demo hon kasasi menerima bersih hanya rp. (seratus lima puluh riburupiah)) pada tanggal oktober pinjaman kepada bank rakyat indo kesia dapat dilunasi dan kemudian mengajukan permohonan kredit baru, sebelum permohonan kredit baru itu keluar, maka saudara ketut selamat mengusahakan mencarikan pinjaman kepada orang cina yang bernama saudara lan sebesar rp. (enam ratus ribu rupiah) dengan bunga setiap bulannya dari uang tersebut dipakai bersama untuk melunasi kredit bank rakyat indonesia yang dipakai oleh saudara ketut selamat: selain. mendapat.pinjaman dari saudara lam pemohon kasasi juga di berikan pinjaman dari isteri saudara ketut selamat sebanyak rp. dengan bunga bunga berbunga: pada tanggal desember kredit. dari bank rakyat indonesia cabang singaraja keluar sebesar rp. (satu juta rupiah). dari kredit tersebut digunakan untuk membayar pinjaman kepada saudara lan dan isteri saudara kejut selamat seluruhnya menjadi berjumlah rp, (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) sehingga sisa yang pemohon kasasi terima tinggal sebanyak rp, ,: (seratus lima puluh ribu rupiah). untuk me'nasi kredit bank rakyat indonesia tersebut. setahun kemudian pada tanggal september saudara ketut selamat mencarikan pinjaman uang kepada saudara lan sebesar rp, (satu juta seratus lima puluh ribu rupiah), untuk melunasi pinjaman kepada saudara lan kembali mengajukan kredit kepada bank rakyat indonesia cabang singaraja" sebesar rp. (lima ratus ribu rupiah) sisa pinjaman yang belum ter bayar saudara ketut selamat mencarikan pinjaman kepada seorang cina bernama saudara tjk kin siu (saksi sebesar rp. (satu juta dua ratus ribu rupiah) pada tanggal juni sedangkan pinjaman kepada saudara lan yang rp. (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) setelah dihitung bunga berbunga menjadi rp. (satu juta duaratusriburupiah) . bahwa bermula dari hal hal tersebut diatas kemudian saudara ketut selamat dan saudara tjk kin siu (saksi menyatakan akan sengon trak kebun jeruk milik pemohon kasasi selama (delapan) tahun de han harga kontrak rp. (delapan juta rupiah) yang kemarau dian dibuatkan oleh saudara ketut selamat tertanggal januari dan selembar kwitansi tertanggal januari akan tetapi ternyata setelah. dibuatkan kwitansi pembayaran dan surat perjanjian tersebut saudara ketut selamat dan saudara tjk kin siu tidak menyerahkan uang sebanyak yang tercantum dalam perjanjian dan kwitansi pem bayar melainkan surat perjanjian dan kwitansi pembayaran yang bertanggal januari. oleh saudara ketut selamat yang mempunyai gelar sarjana hukum dijadikan alat. menjebak dan memeras pemohon kasasi. .padahal sampai terjadinya permasalahan seperti. tersebut diatas adalah "atas prakarsa diatasi oleh saudara ketut selamat, sh: bahwa merasa tertipu oleh saudara ketut selamat, serta ternyata "kebun jeruk milik pemohon kasasi mengalami kerusakan, maka kebun jeruk tersebut pemohon kasasi ambil alih kembali dan kemudian pe mohon kasasi. mengerjakan memelihara pohon pohon jeruk tersebut sehingga menghasilkan kembali buah jeruk yang cukup baik: akan tetapi tanpa sepengetahuan pemohon kasasi ternyata buah jeruk tersebut telah dijual oleh tjk kin siu dan saudara ketut selamat kepada saudara nyoman udara seharga rp. (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan nyoman udara telah mem berikan persekat rp. (lima ratus ribu rupiah) mengetahui hal yang demikian tersebut pemohon kasasi memperingatkan nyoman udara untuk tidak melanjutkan val beli sebab hal tersebut oleh pe mohon kasasi akan diajukan pengadilan negeri singaraja, tetapi ternyata: nyoman udara (saksi tetap melanjutkan jual beli ter sebut: kemudian pemohon kasasi memetik buah jeruk tersebut dan menge tahun hal ini saksi ketut selamat, sh.) segera memberitahukan hal ini kepada saksi nyoman udara) dan nyoman udara selanjutnya melaporkan pemohon kasasi kepada pihak kepolisian sehingga terjadi perkara pidana ini, yang kemudian oleh pihak pengadilan negeri singa raja perkara tersebut telah diputus dengan sangat kontra versi! sekali, sebagaimana dalam amar pengadilan negeri singaraja pn. sgr pid bahwa pengadilan negeri singaraja telah memeriksa dan mengadili dengan tanpa mau memperhatikan dan menghormati serta menyerap kan kaidah kaidah hukum yang sebenarnya, jika hal hal tersebut kiper hatian maka tidak akan pengadilan negeri singaraja memutus perkara ini dengan amar putusan pn. sgr pid akan tetapi hakim justru akan memutus bahwa secara primaire dan subsidiari tuntutan jaksa tidak dapat dibuktikan dan perkara ini sepenuhnya harus disela sahkan dalam sidang perkara perdata, mengingat: permasalahan tersebut timbul atasperbuatan ketut selamat, yang dalam sidang pidana tidak ditampilkan sebagai saksi, padahal harus nya ditampilkan sebagai saksi. . daan, surat perjanjian kwitansi pembayaran kontrak buah jeruk sebanyak rp. (delapan juta rupiah) tertanggal januari di buat oleh saudara ketut selamat,: yang bekerja selaku advokat dan pengacara untuk menipu pemohon kasasi dimana setelah surat surat tersebut ditanda tangani oleh masing masing pihak, uang yang se jumlah rp. (delapan juta rupiah) warna sekali tidak diserap kan oleh saudara tjk kin siu (saksi kepada pemohon kasasi: bahwa dalam surat perjanjian tertanggal januari pemohon kasasi tercantum masih mempunyai hak atas buah jeruk tersebut se banyak dan dalam 'surat perjanjian tersebut tidak disebutkan bahwa saudara. ketut selamat, dan saudara tjk kin siu yang disebut selaku pihak.ke i dalam surat perjanjian dibolehkan untuk menjual buah jeruk tersebut: kepada orang lain dengan demikian se benarnya pihak saudara ketut selamat, dan:saudara tjk kin siu telah melanggar terhadap. surat. perjanjian yang dibuatnya sendiri, terhadap pengadilan negeri singaraja pn. sgr pid pemohon kasasi telah mengajukan bending kepada pengadilan tinggi denpasar dimana hakim yang memeriksa dan mengadili perkara:pidana ini telah menetapkan kaidah kaidah hukum sebagaimana mestinya akan tetapi karena pihak pengadilan tinggi denpasar hanya berbeda man kepada berkas berkas perkara yang diajukan oleh pengadilan negeri singaraja maka hasil pertimbangan hukumnya baru :tetap dan sesuai dengan kaidah kaidah. hukum serta 'sesuai dengan motto pc .pengadilan: demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang maha esa, sebatas pada perbaikan penyempurnaan terhadap putusan pengadilan negeri singaraja pn. sgr pid yang kontroversi akan te tapi belum tepat secara hukum terhadap perkara yang sebenarnya, bahwa berdasarkan hal hal yang telah pemohon.kasasi utara kan tersebut diatas secara keseluruhan, maka kehadapan bapak ketua mahkamah agung republik indonesia jakarta,.pemohon kasasi mo hon agar perkara ini diputuskan lebih sempurna lagi berdasarkan .per timbangan pertimbangan hukum serta kaidah kaidah hukum yang ber laku dan sesuai dengan perkara yang sebenarnya dimana setelah meme raksa perkara ini secara bijaksana akan memutuskan bahwa primaire dan subsidi pemohon kasasi tidak terbukti bersalah serta perkara ini harus diselesaikan dalam kasus perkara perdata: menimbang, bahwa atas keberatan keberatan tersebut mahkamah agung berpendapat, bahwa alasan kasasi: pemohon pemohon kasasi yang berpendapat bahwa perkara ini harus diselesaikan dalam kasus perdata, nampaknya dapat dibenarkan, karena dasar pemilikan dari saksi pengadu dalam perkara ini ialah surat perjanjian tanggal. januari sehingga persoalan ini seharusnya diselesaikan berdasarkan surat perjanjian tersebut kalau saksi merasa dirugikan dapatlah minta agar perjanjian di batalkan dengan minta ganti kerugidenpasar tanggal mei pid ptd. yang mem perbaiki putusan pengadilan negeri singaraja tanggal pebruari pn. ser pid sepanjang mengenai dakwaan subsiddan menu alihkan hak para terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya seperti yang akan disebutkan dibawah ini: memperhatikan undang undang tahun undang: undang no, tahun dan undang undang tahun mengadili mengabulkan permohonan kasasi dari para pemohon kasasi! nyoman rupa dan nyoman ayu tersebut: membatalkan putusan pengadilan tinggi denpasar tanggal mei no, pid pdt. dan putusan pengadilan negeri singaraja tanggal pebruari pn. sgr pid span jang mengenai dakwaan subsidi: mengadili sendiri menyatakan perbuatan yang dibawakan kepada para terdakwa: nyoman rupa dan ii. nyoman ayu sepanjang mengenai dak waan subsidi terbukti: menyatakan lagi, perbuatan yang terbukti itu akan tetapi tidak merupakan suatu tindak pidana: melepaskan para terdakwa: nyoman rupa dan il. nyoman ayu oleh karena itu dari tuntutan hukum: memulihkan hak para pada negara, demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan pada hari selasa tanggal maretagus djamil, s.h. dan soebijantono, s.h.agus djamil, s,h. dan soebijantono, s.h. hakim hakim anggota, ny. rahang endah k.s., s.h. panitera pengganti dan tidak dihadiri oleh para pe mohon kasasi. magma masam putusan pid ptd. . demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang maha esa pengadilan tinggi denpasar yang mengadili perkara perkara pidana dalam tingkat banding yang dilakukan oleh hakim majelis, da lam sidangnya telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkaranya terdakwa terdakwa: nyoman rupa, laki laki, umur tahun, agama hindu, pekerjaan tani, lahir dan bertempat tinggal dasa tahun, kecampara terdakwa berada luar tahanan): pengadilan tinggi tersebut: membaca dan memperhatikan: berita acara pemeriksaan dan putusan resmi pengadilan negeri singaraja tanggal pebruari pn. sgr pid yang kamarnya beruhp., meyakinkan terang bersalah melakukan kejahatan penggelapan":. (satu juta lima ratus enam puluh dua |
hukum acara perdata. penilaian faktor sosial ekonomi dari penyewa dan pemilik 'adalah wewenang kepala daerah didalam melakukan perbuatan kebijaksanaan penguasa, pengadilan tidak wenang untuk menit jauhnya, kecuali bila telah dilampaui batas kepatutan yang harus diperhatikan oleh penguasa, yang dalam perkara ini tidak ter buktiea ny, suksesi, bertempat tinggal jalan jenderal achmad yani sukabumi, penggugat untuk kasasi, dahulu penggugat berbanding, melawan walikota kotamadya sukabumi, berkedudukan sukabumi, hi. djohan. bertempat tinggal gang arjuna suka bumi: tergugat tergugat dalam kasasi, dahulu tergugat pembanding pembanding, mahkamah agung tersebut nan melihat surat surat yang bersangkutan, dan angan ana menimbang, bahwa dari surat surat tersebut ternyata bahwa.ukabumi pada pokoknya atas bahwa penggugat asli telah mendiami rumah terletak .di. jalan jenderal achmad yani sukabumi selama tahun, berasal dari dapat disewa dari tek liem alias harun taufik berdasarkan (v.b) tanggal november . . bahwa rumah sengketa selain untuk tempat tinggal bahagian depan nya dipakai untuk tempat berdagang berdasarkan surat izin dari kantor urusan perumahan tanggal november dan penggugat asli telah ditemani oleh cucu penggugat asli yang walaupun pemohon annya ditolak oleh kantor urusan perumahan: bahwa pada.tanggal september rumah sengketa oleh tek liem alias harun taufik telah dijual kepada tergugat asli ber pasarkan akte notaris tanggal desember bahwa tergugat asli telah tidak mengindahkan hak hak pengguna gat asli serta menolak menerima sewa rumah tersebut, dengan demikian tergugat asli telah bertindak sebagai pembeli pemilik yang beritikad tidak baik, dan penggugat asli berhak mendapat perlindungan hukum: bahwa kendatipun pihak pemilik sudah beralih tangan berdasarkan azas "kpop break geen hour b.w, namun penggugat asli tetap sebagai penyewa yang sah: bahwa tergugat asli telah memperoleh izin dari kantor urusan perumahan tanggal juli kept yang diperkuat pula oleh tergugat asli dengan keputusannya tanggal juli keputusan mana adalah merupakan perbuatan onrechtmatige overhead dead, serta melampaui yurisdiksinya karena bertentangan dengan p.p. bahwa pada tanggal desember keputusan tergugat asli tersebut telah dilaksanakan yang mengakibatkan kerugian bagi tergugat asli sebesar rp. (dua ratus ribu rupiah) begitu pula keputus tersebut telah bertentangan dengan sampai dengan b.w.: bahwa untuk menjamin gugatannya penggugat asli mohon agar di letakkan conservation besar terlebih dahulu atas rumah tersebut, dan berdasarkan: alasan alasan tersebut diatas penggugat asi menuntut kepada pengadilan negeri sukabumi supaya memberikan keputusan sebagai berikut mengesahkan conservation besar tersebut: menyatakan tindakan walikota kotamadya sukabumi sebagai "orrechtmatige overheidsdaad : membatalkan putusan banding dari walikota kotamadya suka bumi tersebut, menyatakan pemilik baru pembeli tergugat sebagai pemilik baru pembeli yang beritikad tidak baik: tergugat dihukum untuk mengosongkan kembali ruangan yang disengketakan: png ho. dari dewan pemerintah daerah sementara kota kecil sukabumi tanggal april (yang kedua kalinya), bahwa penggugat karena sudah tua untuk membantu dalam me laden usaha dan menemani penggugat diwaktu malam ditemani oleh cucu penggugat yang menurut pernah penggugat tidak bertentangan origin hukum yang berlaku walaupun setelah permohonan penggugat ditolak oleh kepala kantor urusan perumahan kota madya sukabumi. dengan suratnya tgl. karena status rukh penghuni tinggal bersama penggugat tidak kurang tidak lebih hanya se bagai kost, walaupun tanpa bayar: bahwa pada tgl. september rumah tersebut telah dijual oleh pemiliknya sdr. harun taufik tek liem) kepada sdr. djohan (tergugat ii) sebagai mana tercantum dalam akte notaris tgl. dosen ber bahwa dengan terjadinya jual beli tersebut diatas, tergugat tidak mengindahkan hak penggugat sebagai penyewa yang sah untuk seluruh ruangan rumah yang terkenal dengan jalan ahmad yani dengan menolak menerima sewa rumah tersebut maka dengan'sistematis hendak menguasai rumah tersebut dengan mengajukan permohonan kepada kantor tersebut. yang lama kelamaan akan menguasai seluruhnya dengan mengganggu ketentraman penggugat:(lamp w), tergugat telah bertindak sebagai pemilik pembeli rumah sengketa yang beritikad tidak baik karena adalah resiko pembeli dalam hal ini tergugat il, membeli sebuah rumah yang ada penghuninya (penggugat) yang sah berdasarkan sim. (v.b.) no, tgl. nop. dan penggugat sebagai penuhitu tanpa adanya gangguan dari fihak manapun: bahwa kendati pihak pemilik sudah beralih tangan berdasarkan azas kpop break geen hour tercantum dalam b.w. penggugat tetap sebagai penyewa yang sah: bahwa dari permohonan tergugat diatas untuk menguasai se bagian dari rumah jalan jenderal yani tersebut kepala kantor urusan perumahan telah mengabulkan dengan. surat keputusannya tertanggal juli pts. yang bunyi keputusannya adalah sebagai berikut memutuskan: mengabulkan permohonan para pemohon ny. mariana, seniwati dan saraswati: mengizinkan a. setelral. yani kota madya sukabumi untuk digunakan oleh" ny, mariana menjalankan perusahaannya (membuka toko emas):png. kamar mandi, dapur ju menggunakan ruangan ruangan selebihnya sebagaimana mestinya. bahwa atas keputusan tersebut diatas penggugat mengadakan.ban ding kepada wali kota kotamadya sukabumi (tergugat dengan.surat tanggal juli bahwa ternyata walikota kota madya sukabumi (tergugat meu tolak banding penggugat an memberi putusan sebagai berikut memutuskan menetapkan pertama menolak permohonan banding perumahan dari: ny. sim kece size sukaisih) yang diajukan dalam surat suratnya tertanggal.:toko jalan jenderal yani sukabumi, sebagai berikut ta. mangan depan sebelah barat jan anyar timur setelah timur. jipergu makan oleh ny. sim kec sioc ny. sukaisih). tuangan depan sebelah timur dan kamar timur sebelah barat, per penaikan oleh sdr. djobanli dan keluarganya. kamar mandi. dapur wan www, dipergunakan oleh mereka bersama sama. ketiga memerintahkan kepada ny. sim kee size sukaisih) untuk segera mengosongkan ruangan ruangan toko tersebut padarsub,: dari dictum kedua diatas, untuk diserahkan kepada sdr, djohan dan keluarganya selambat lambatnya tanggal desember keempat memerintahkan kepada: kepala inspeksi pengawasan umum. kotamadya sukabumi, kepala kantor urusan perumahan kotamadya sukabumi. untuk mengawasi keamanan dan ketertiban dalam pelaksanaan surat keputusenini. tag kelima segala ongkogongkos persengketaan rumah toko ini dibebankan kepada pemilik rumah jl, netaparnya, dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan dibahwa menurut tema: penguat keputusan tergugat tersebut sebagai "cnrechtmatiee overherdsdaad ,hak penggugat selaku penyewa yang sah" yang dilindungi oleh undang undang yang tercantum dalam b.w. buku iii titel c d ternyata dengan adanya surat ke putusan diatas pongrusat tidak dapat lagi mempergunakan menempati rumah toko tersebut, sebagai tempat tinggalerah sementara kota kecil sukabumi tertanggal april pun menurut hemat penguat bahwa surat keputusan walikota (tergugat tersebut adalah melampaui yurisdiksinya.untuk merongrong hak seseorang yang sah yanydapat dilihat dari kebijakan tergugat untuk membagi pemakaian rumah sengketa dimana ru angan depan (toko) sebelah barat dan kamar tidur sebelah timur diberi kan kepada penggugat dan ruangan depan (toko) sebelah timur dan ka mar tidur sebelah barat diberikan kepada tergugat demikian. juga dengan pemakaian dapur dan w.c. harus dipergunakan bersama sering memaksakan penggugat dengan tergugat bercampur sebagai suatu. "keluarga (famili) yang sebenarnya tidak ada hubungan keluarga (famili) malah antara penggugat dan tergugat sudah ada sengketa atas rumah tersebut dan pula. dapat dilihat dari waktu yang diberikan untuk kelak gunakan keputusan walikota tersebut hanya hari dimana keputusan baru penggugat terima tanggal desember dan harus sudah di laksanakan paling lambat tgl. desember sedang menurut ke biasa, bahwa pada tanggal jam pagi keputusan wali "ss kota, tersebut diatas telah dilaksanakan dengan disaksikan oleh suatu ?. team pelaksana dengan keputusan huk vi bahwa akibat pelaksanaan tersebut telah mengakibatkan kerugian bagi penggugat,iii b.w. titel vii bagian dari s d b.w., tersebut dan untuk menjamin gugatan penggugat maka mohon ditetapkan conservation besar atas ruangan sengketa, bahwa berdasarkan hal hal tersebut diatas maka penggugat mohon pada pengadilan negeri sukabumi, sudah kiranya memeriksa. gugatan ini dan berkenan menjatuhkan keputusan sebagai berikut mengesahkan c.b. tersebut. menyatakan tindakan walikota kotamadya sukabumi sebagai "onrechtmatige overheidsdaad . membatalkan putusan banding dari walikota kotamadya sukabumi tersebut. menyatakan pemilik baru pembeli tergugat sebagai pemilik: baru pembeli yang beritikad tidak baik. tan tergugat dihukum untuk mengosongkan kembali ruangan" yang disengketakan. benda menghukum tergugat dan mengganti rugi sejumlah rp. (dua ratuaribu rupiah). menghukum keduanya membayar ongkos perkara masing ma : sing tergugat dan tergugat separuhnya. arah menimbang, bahwa penggugat berbanding pada pokoknya menu tut supaya tindakan walikota kotamadya sukabumi dinyatakan sebagai "onrechtmatige overheidsdaad , menimbang, bahwa sebelum pokok perkara diputus ingin pengadilan tinggi memutuskan lebih dahulu exeptie dari tergugat pembanding yang .menyatakan, bahwa pengadilan tidak berwenang memeriksa "onrechtmatige overheidsdaad : ss menimbang, bahwa untuk menghilangkan keraguan, dengan ini pengadilan tinggi menegaskan bahwa wewenang pengadilan untuk memeriksa gugatan terhadap pemerintah. karena tindakan melawan .hukum (onrechtmatige overheidsdaad) didasarkan kepada r:o., bahwa mengenai .ini pengadilan menganut pendirian yang luas, yaitu. bahwa apabila ini mengenai hak milik atau hak yang terbit kannya, gugatan hutang piutang atau hak warganegara (burgerlijk recht) maka hakim perdata berhak mengadili perselisihannya dengan tidak menghiraukan 'apakah perselisihan itu mengenai perselisihan hubungan hukum privaatrechtelijk atau publiekrechtelijk, bahwa bukanlah sifat publik atau privat dari perselisihan yang menentukan wewenang dari hakim tetapi yang menentukan adalah hak yang harus dilindungi, benda (voorwerp) dari perselisihan dan ini adalah hak yang diperoleh pemegang yang mertiinta perlindungan. menimbang, bahwa oleh karena itu exeptie tergugat i pembanding harus ditolak: dalam pokok perkara man menimbang, bahwa untuk menentukan apakah pemerintah pelaku 'kan perbuatan melawan hukum, pengadilan dalam hal ini memperguna kan ukuran lain dari yang dipertimbangkan untuk perbuatan perbuatan dari seorang warga negara. nn, bnn bahwa kewajiban dari pemerintah adalah memelihara kepentingan umum. dan berhubung dengan kewajiban ini, ukuran untuk menentukan nya adalah dua, yaitu bertentangan dengan undang undang (melanggar hak orang) dan bertentangan dengan kewajiban hukumnya (eigen rechtsplicht): menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan pertanyaan apakah pemerintah bertindak melawan hukum ataukah tidak, pengadilan tinggi memperhatikan pula apakah perbuatan perbuatan itu termasuk dalam autonomy kebijaksanaan dari pemerintah, karena kewajiban yang bebaskan kepada pemerintah mengharuskan badan badan pemerintah bertindak terhadap hak dan kepentingan dari warganegaranya lihat asset's handleiding tot beoefening van het nederlands bur gerik recht, bahagian ketiga, oleh mr. le.h. rotten, hal. s d hai. menimbang, bahwa didasarkan kepada uraian diatas, maka per buatan kepala kantor urusan perumahan yang: dimuat dalam keputus annya tertanggal juli pts dan tindakan wali kota kota muda sukabumi yang memperkuat dan menyetujui surat keputusan tersebut diatas, yang diterangkan dalam surat keputusan walikota kota madya sukabumi tanggal desember s6 pts huk vi adalah perbuatan yang termasuk dalam autonomy kebijaksanaan yang belum menjadi "rechtzaak , tetapi baru merupakan "rechtsdaad : menimbang, bahwa dengan demikian tidaklah dapat dikatakan, bahwa walikota telah melakukan sesuatu perbuatan yang melanggar kewajiban hukumnya (recktsplicht), salah satu unsur yang essential dari "onrechtmatige overheidsdaad menimbang, bahwa dengan memperhatikan peraturan pemerintah tahun l.n. tahun yang memberi wewenang kepada kantor urusan perumahan dan walikota a.l. untuk mendorong kan rumah dan menetapkan ruangan, maka tidaklah ada undang undang atau peraturan yang dilanggar oleh tergugat pembanding walikota): menimbang, bahwa mengenai azas "kpop break geen hour " yang dikemukakan oleh penggugat berbanding untuk menguatkan dalilnya, tidak dapat mengurangi ketentuan ketentuan yang tercantum dalam peraturan. pemerintah tersebut diatas, yang merupakan jex specialis dari lex generalis sebagaimana tercantum dalam b.w.: menimbang, bahwa dari uraian diatas dapatlah diambil kesimpulan bahwa tidak ada onrechtmatige overheidsdaad yang dilakukan oleh walikota kotamadya sukabumi dan oleh karena itu dengan membatasi kan keputusan pengadilan negeri sukabumi kecuali keputusan exeptie. gugatan penggugat berbanding akan diadili oleh pengadilan tinggi: memperhatikan undang undang yang bersangkutan: mengadili menerima permohonan banding dari tergugat. dan tergugat: ii. membatalkan keputusan pengadilan. negeri sukabumi tetangga' desember no, perdata, kecuali keputusan exeptie. sisi dalam cleric menguatkan putusan exeptie, dalam pokok perkara ara menolak gugatan penggugat sekarang berbanding. tantih lima rupiah). demikianlah diputuskan pada hari ini selasa, tanggal pebruari tujuh puluh tiga oleh kami, noerdin s.h., wakil ketua pengadilan tinggi bandung sebagai ketua, rusli s.h. dan bustomi s.h.ima sing masing sebagai hakim anggota berdasarkan penetapan ketua pe pengadilan tinggi bandung tertanggal juni perd. p.t.b, keputusan mana pada:hari itu juga diumumkan dimuka umum dalam persidangan majelis dan dihadapan asse endang, panitera peng ganti pengadilan tinggi tersebut, tetapi tidak dihadiri oleh kedua belah naa putusan pengadilan negeri sukabumi tgl. perdata.y, suksesi, bertempat tinggal jalan jenderal achmad yani sukabumi, penggugat: lawan walikota kotamadya sukabumi, yang berkedudukan sukabumi, sdr. djohan, bertempat tinggal gang arjuna sukabumi, tergugat tergugat: pengadilan negeri tersebut: membaca semua surat surat: mendengar keterangan kedua belah pihak dan saksi saksi: tentang duduknya perkara menimbang, bahwa gugat penggugat yang dibuat dihadapan hakim pengadilan negeri sukabumi, tertanggal desember adalah sebagai berikut bahwa, penggugat telah mendiami rumah yang terkenal dengan jin. end. yani sukabumi yang sekarang merupakan rumah sengketa, selama kira kira tahun: bahwa, penggugat menyewa rumah tersebut dari sdr, tek liem .# alias harun taufik berdasarkan s.i.m. (v.b.) tertanggal no member tana bahwa, penggugat sejak dahulu sampai sekarang sebagai seorang jandaa dari direktorat perdagangan tertanggal novel ber yang hingga saat ini selalu diperpanjang dengan kwitansi departemen bersangkutan sementara dan berdasarkan h.o. dari dewan pemerintah daerah sementara kota kecil sukabumi tanggal april (yang kedua kalinya). bahwa, penggugat karena sudah tua untuk membantu dalam me laden usaha dun menemani penggugat diwaktu malam ditemani oleh cucu penggugat yang menurut hemat penggugat tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku, walaupun setelah permohonan penggugat ditolak.oleh kepala kantor urusan perumahan kota madya sukabumi, dengan suratnya tel. karena status cucu penghuni tinggal bersama penggugat tidak kurang tidak lebih hanya se bagai kost. walaupun tanpa bayar: bahwa. pada tanggal september rumah tersebut telah dijual oleh pemiliknya sdr. harun taufik tek liem) kepada sdr. djo hanoi (tergugat ii) sebagaimana tercantum dalam akte notaris tanggal desember no, pas, bahwa, dengan terjadinya jual beli tersebut diatas. tergugat tidak mengindahkan hak penggugat sebagai penyewa yang sah.untuk seluruh ruangan rumah yang terkenal dengan jl. ahmad yani dengan menolak menerima sewa rumah tersebut malah dengan sisi mati hendak menguasai rumah tersebut dengan mengajukan per pohonan kepada kantor.. tersebut. yang lama kelamaan akan menguasai seluruhnya .dengan mengganggu ketentraman penggugat: parahamp e). tergugat ilktelah bertindak sebagai pemilik pembeli rumah sengketa yang beritikad tidak baik karena adalah risiko. pembeli. dalam hal ini tergugat: ii. mem beli sebuah rumah yang ada penghuninya (penggugat) yang sah berda saran s.m. (v.b) no, tel. november dan penggugat sebagai penghunisuh itu tanpa adanya gangguan: dari fihak manapun: bahwa. kendati pihak pemilik sudah .beralih tangan. berdasarkan azas kpop break gen hour" tercantum dalam a576 bw. penggugat tetap sebagai penyewa yang sah: bahwa, dari permohonan tergugat diatas untuk menguasai sebagian dari ruangan rumah jl. jen. yani tersebut. kepala kantor urusan perumahan telah mengabulkan dengan surat keputusan nya tertanggal juli pts yang bunyi keputusan nya adalah sebagai berikut memutuskan mengabulkan permohonan para pemohon ny. mariana, seniwati dan saraswati: mengizinkan setengeral yani kota madya sukabumi untuk digunakan oleh ny. mariana menjalankan perusahaannya (membuka toko emas): b.kamar mandi, dapur dd: menggunakan ruangan ruangan selebihnya sebagaimana mestinya, bahwa, atas keputusan tersebut diatas penggugat mengadakan banding kepada wali kota kota madya sukabumi (tergugat dengan surat tanggal juli bahwa, ternyata walikota kota madya sukabumi (tergugat menolak banding penggugat dan memberi putusan sebagai berikut: memutuskan menetapkan pertama menolak permohonan banding perumahan dari ny, sim kee size suksesi), yang diajukan dalam surat suratnya tertanggaljtoko jalan jenderal. ya. yani sukabumi, sebagai berikut ruangan depan sebelah timur dan kamar tidur sebelah barat, kiper gunakan oleh sdr. djohan dan keluarganya. ruangan depan sebelah barat dan kamar tidur sebelah timur, kiper gunakan oleh ny, sim kes size nj. sukaisih). kamar mandi, dapur dan w.c, dipergunakan oleh mereka bersama . menghukum tergugat dan mengganti rugi sejumlah rp. (dua ratus ribu rupiah), menghukum keduanya membayar ongkos perkara masing masing tergugat dan tergugat separuhnya: menimbangt dalil: bahwa pengadilan negeri sukabumi tidak berperang mengadili perkara ini oleh karena gugatan penggugat ash tersebut adalah mengenai sewa menyewa yang pelaksanaannya adalah oleh walikota dalam hal ini kepala daerah kotamadya sukabumsukaburnti supaya memberikan keputusan sebagai berikut tidak berwenang mengadili perkara gugatan penggugat ny, su kasih ny. sim kee size) bertempat tinggal jalan jenderal achmad yani sukabumi, seperti dalam .gugatannya dan penetapan pengadilan negeri sukabumi tanggal desember no, perdata. bahwa urusan perumahan penyelesaian persengketaan perumahan jalan jenderal achmad yani sukabumi tersebut dalam instansi pertama dan terakhir adalah wewenang urusan perumahan kepala daerah tingkat kotamadya sukabumi, walikota kotamadya, sebagai unsur pelaksana karena kuasa undang undang, peraturan peraturan urusan perumahan. dan perkara persengketaan rumah jalan jenderal achmad yani sukabumi dengan walikota kotamadya sukabumi tanggal desember pts huk vi adalah keputusan tera akhir dan telah selesai dilaksanakan: menyerahkan urusan perumahan pelaksanaan selanjutnya ke pada kepala daerah tingkat kotamadya sukabumi, walikota kota madya sukabumi: akibat akibat yang timbul karena kelalaian atau kelambatan atau kerugian kerugian mungkin terjadi karena kelambatan s.k. walik kotamadya tanggal desember pts huk vi menjadi tanggung jawab pihak pihak ny. suksesi ny. sim kee size) disini penggugat atau penyewa. semua ongkos ongkos perkara ini dibayar menjadi tanggung pihak penggugat. ketiga memerintahkan kepada ny. sim kee size ny. sukaisih) untuk segera mengosongkan ruangan ruangan. toko tersebut parasut dari dictum kedua diatas, untuk diserahkan kepada sdr, djohan.dan keluarganya selambat lambatnya tanggal desember keempat memerintahkan kepada kepala inspeksi pengawasan umum kotamadya sukabumi. kepala: kantor urusan perumahan kotamadya sukabumi. tang untuk.mengawasi keamanan dan ketertiban dalam pelaksanaan surat keputusan ini, nan tan kelima segala ongkos ongkos persengketaan rumah toko ini dibebankan kepada pemilik rumah jl.n tamannya, dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan di lag bahwa, menurut hemat penggugat keputusan tergugat tersebut sebagai "onrechtmatige overheidsdaad""nak penggugat selaku penyewa yang sah yang di lindungi oleh undang undang yang tercantum dalam b.w: buku iii titel s d ternyata dengan adanya surat ke putusan diatas penggugat tidak dapat lagi mempergunakan menempati rumah toko tersebut sebagai tempat tinggal: merah sementara kota kecil sukabumi tertanggal april . pun menurut hemat penggugat bahwa surat keputusan walikota tergugat tersebut adalah melampaui yurisdiksinya.il untuk merongrong hak seseorang yang sah yang dapat dilihat dari kebijakan santan tergugat untuk membagi pemakaian rumah sengketa dimana ruangan depan (toko) sebelah baru dan kamar tidur sebelah timur diberikan kepada penggugat dan ruangan depan (toko) sebelah timur dan kamar tidur sebelah barat diberikan kepada tergugat demikian juga dengan pemakaian dapur dan w,c. harus. dipergunakan bersama sehingga memaksakan penggugat dengan tergugat bercampur sebagai suatu keluarga (famili) yang sebenarnya tidak ada hubungan keluarga (famili) malah antara pengguna! dan tergugat sudah ada sengketa atas rumah tersebut dan puta dapat dilihat dari waktu yang diberikan untuk melaksanakan keputusan walikota tersebut, hanya hari di mana keputusan baru penggugat terima tanggal desember dan harus sudah dilaksanakan paling lambat tanggal desember sedang menurut kebiasaan. bahwa. pada tanggal jam pagi keputusan walikota tersebut diatas telah dilaksanakan dengan disaksikan oleh suatu team pelaksana dengan keputusan huk vi bahwa. akibat pelaksana tersebut telah mengakibatkan kerugian bagi penggugat.,bw. titel vii bagian dari s d pusat b.w. tersebut dan untuk menjamin gugatan penguat maka mohon ditetapkan conservation besar atas ruangan sengketa, bahwa. berdasarkan hal hai tersebut diatas maka penggugat mohon pada pengadilan negeri sukabumi. sudah kiranya memeriksa kelihatan ini dan berkenan menjatuhkan keputusan sebagai berikut: mengesahkan a.b, tersebut: menyatakan tindakan walikota kotamadya sukabumi sebagai: onrechtmatige overheidsdaad " membatalkan putusan banding dari walikota kotamadya: sukabumi tersebut. dag menyatakan pemilik baru pembeli tergugat sebagai pemilik baru pembeli yang beritikad tidak baik. tergugat dihukum untuk mengosongkan kembali ruangan yang disengketakan, uns menghukum tergugat dan mengganti rugi sejumlah. rp. (dua ratus ribu rupiah). menghukum keduanya membayar ongkos perkara masing masing tergugat dan tergugat separuhnya. menimbang, bahwa atas gugatan penggugat tersebut tergugat #telah mengajukan eksepsi yang panjang lebarnya tercantum dalam ja pamannya tertanggal januari dan untuk mempersingkat putusan, kami anggap tercantum dalam putusan ini, menimbang, bahwa memperhatikan dalam berita acaranya hal hal .yang:terjadi dalam perkara ini dan untuk mempersingkat putusan'kami anggap tercantum dalam putusan ini: menimbang, bahwa oleh penggugat diajukan persidangan surat surat bukti p i s d p xv hitam, menimbang, bahwa oleh tergugat ke diajukan saksi: much, admin, drs, kuswadi, taufik muchtar dan rodjiman, keterangan saksi saksi mana 'setelah disumpah persidangan memberikan keterangan yang panjang lebarnya tercantum dalam berita acaranya dan kami anggap tercantum pula dalam putusan ini) menimbang, bahwa penggugat mengajukan saksi yaitu judi bagi yang setelah disumpah persidangan, memberi keterangan seperti tercantum dalam berita acaranya yang kami anggap pula tercantum pula dalam putusan ini: menimbang, bahwakedua pihak menyatakan tidak ada sesuatu apapun lagi yang akan dikemukakan kecuali mereka mohon putusan, tentang hukum dalam esensi menimbang, bahwa atas gugatan penggugat tersebut diatas tergugat telah mengajukan esensi pada pokoknya sebagai berikut bahwa pengadilan negeri sukabumi tidak berwenang mengadili perkara gugatan penggugat tersebut oleh karena wali kota, dalam hal ini walikota kotamadya sukabumi selaku instansi pemerintah digugat oleh seorang orang partikelir mengenai urusan perumahan khususnya bahwa gugatan penggugat tersebut yaitu mengenai urusan sewa menyewa perumahan dan untuk hal ini bukan wewenang pengadilan akan tetapi wewenang dan pelaksanaannya adalah oleh kepala daerah dalam hal ini kepala daerah kotamadya sukabumi walikota). bahwa keputusan tergugat ke tersebut pts huk vi tertanggal adalah keputusan tingkat banding dan merupakan putusan terakhir yang mengikat, menimbang, bahwa mengenai eksepsi tergugat ke dalam sub pengadilan negeri tidak dapat menerimanya, oleh karena gugatan suatu perkara perdata dapat saja diajukan terhadap siapapun dan oleh siapa pun yang hak haknya merasa dilanggar, dengan kata lain tidak ada suatu ketentuanpun yang menolak seseorang untuk mengajukan gugat pada pengadilan negeri terhadap. siapapun juga: menimbang, bahwa mengenai sengketa hukum adalah hanya pe ngadilanlah yang berwenang menghadirinya: menimbang, bahwa mengenai esensi sub dan juga pengadilan & negeri tidak dapat mempertimbangkan, oleh karena gugatan penggugat tersebut pada pokoknya dan yang dijadikan dalit penggugat serta mate tanya yaitu gugatan yang mengenai dan terhadap perbuatan pihak lain yang melanggar hukum atau istilah terkenalnya: "onrechtmatige over heidsdaad : menimbang, bahwa mengenai perbuatan melanggar hukum (onrechtmatige overheidsdaad) itu sendiri diatur dalam b.w. dan seterusnya dan gugatan terhadap mengenai perbuatan memang gar hukum itu tidak seharusnya diajukan kepada panitia urusan perumahan kepala. daerah dalam hal ini walikota kotamadya sukabumi, akan tetapi wewenang pengadilan untuk memeriksa dan memutuskannya, menimbang, bahwa dari hal hal yang terurai diatas, maka esensi tergugat ke harus ditolak dan pengadilan negeri berwenang mengadili perkara antara penggugat dan tergugat tergugat: dalam pokok perkara menimbang, bahwa gugatan penggugat adalah seperti terurai diatas menimbang, bahwa dari hal hal yang dikemukakan dan diakui oleh kedua belah pihak setidak tidaknya tidak dibawahnya serta surat surat yang diajukan persidangan maka ternyatalah terbukti bahwa penggugat adalah penghuni dan penyewa yang sah dari seluruh. ruangan yang terletak jl. jenderal yani sukabumi verse . but,fide v.b, tanggal november product p.i. hitam: nan pemilik semula dari rumah ruangan toko tersebut ialah tan tek liem almarhum dan sejak tanggal september telah dijual kepada tergugat ke ii: cc. penggugat selaku penyewa ruangan jl. jenderal yani no, tersebut yang selalu membayar sewa ruangan tersebut sesuai. dengan kewajibannya selaku penyewa: vide product ix, xi. '.dx ruangan bangunan yang terletak jalan jenderal yani tersebut adalah seluruh ruangan yang tak mungkin dapat ditempati oleh dua keluarga karena kecilnya, &. berdasarkan keputusan tergugat ke keputusan no: pts huk v1 separo ruangan jalan bendera! a. yani .tersebut dibagi. dua dalam penggunaannya dimana penggugat bagian barat dan tergugat ke mendapat bagian timur: bnn ara ran . & keputusan tergugat ke tersebut telah .dilaksanakan pada tanggal. dengan penetapannya tergugat ke disamping memiliki toko yang oleh penggugat tersebut, jalan jenderal a. yani juga mempunyai tempat ruangan berusaha yang berada disalah satu ruangan dalam pasar suka bumi dan mempunyai tempat tinggal gg. arjuna sukabumi, menimbang, bahwa dari hal hal yang terurai diatas tersebut, pengadilan negeri perlu mempertimbangkan apakah tindakan tergugat ke l, dengan surat surat keputusannya pts huk vi .dan huk v1 tersebut merupakan suatu perbuatan .me lewati hukum (onrechtmatige overheidsdaad) atau dengan kata lain cast apakah putusan tergugat ke i tersebut bertentangan dengan un dang undangatautidak: naa menimbang, bahwa ternyata putusan tergugat tersebut telah mengurangi hak sewa dari penggugat yang sebenarnya penggugat ber hak atas seluruh ruangan jl. jenderal yani sukabumi ter sebut, setidak tidaknya3 sebagian hak penggugat sebagai penyewa telah dikurangi dengan tidak disertai perubahan atas izin tinggal (product p i hitam) yang telah dikeluarkan terlebih dahulu, . . . menimbang, bahwa dengan demikian tergugat telah memaksa kan untuk menempatkan tergugat ke dalam ruangan jl. jen. yani tersebut, sedangkan atas seluruh ruangan tersebut terdapat hak penggugat selaku penyewa yang sah atas seluruh ruangan, |. menimbang, bahwa penggugat selaku penyewa yang sah atas se luruh ruangan tersebut tidak ternyata mempunyai cacat yang harus nya menjadi alasan bagi dicabutnya hak sewa izin tinggal penggugat atas ruangan toko tersebut baik sebagian ataupun seluruhnya seperti ternyata secara limitation diatur dalam peraturan pemerintah tahun menimbang, bahwa alasan ekonomispun bagi tergugat ke ll untuk dapat menempati sebagian ruangan tersebut yang ternyata seka rang berada dalam pemilihannya, hal ini harus tidak dapat diterima karena tergugat pada saat itu mempunyai tempat usaha dalam salah satu ruangan dalam pasar sukabumi dan mempunyai tempat tinggal gg. arjuna sedangkan penggugat 'sendiri sebagai seorang yang telah lanjut usia tidak ternyata mempunyai tempat tinggal lain dari pada tempat tinggal yang sekarang jadi sengketa: menimbang, bahwa oleh karena itu tergugat ke telah tidak me laksanakan peraturan yang tercantum dalan pasak 1o la, le, id, pasal dan serta pasal peraturan pemerintah no, tahun dengan demikian penggugat dapat mem buktikan dalilnya tersebut yaitu tergugat ke melakukan tindakan yang tidak didasarkan pada undang undang, oleh karena mana gugatan penggugat tersebut dapat dikabulkan: menimbang, bahwa ketentuan b.w. yaitu atas penjual: an, tidak menghapuskan sewa adalah suatu azas yang sampai kini men jadi suatu azas yang terkenal dan dengan sendirinya harus menjadi pegangan yang seharusnya tidak dikesampingkan begitu saja: menimbang, bahwa gugatan mengenai ganti rugi dari penggugat, walaupun menurut b.w. pihak yang dirugikan karena per buatan melanggar hukum tersebut dapat menuntut ganti rugi, akan: tetapi karena penggugat persidangan tidak mengajukan bukti bukti nya maka gugatan semacam ini harus dinyatakan tidak dapat diterima, begitu pula permohonan conservation besar (c.b.) atas bangunan tersebut oleh karena tidak memenuhi syarat syarat dan h.r. yang umumnya digunakan sebagai pedoman untuk konser yatim besar:: menimbang, bahwa oleh karena gugatan penggugat sudah dapat dibuktikan, maka saksi saksi yang diajukan oleh tergugat ke l irene yang untuk dipertimbangkan: menimbang, bahwa oleh karena tergugat tergugat adalah pihak yang dikalahkan maka seharusnya tergugat tergugat membayar biaya yang terjadi karena perkara ini masing masing separo bagian: memperhatikan pasal pasal dari ketentuan undang undang dan hukum yang bersangkutan: mengadili dalam esensi menolak esensi dari tergugat ke menyatakan pengadilan negeri berwenang mengadili perkara antara penggugat dan tergugat tergugat: dra dalam pokok perkara mengabaikan gugat penggugat untuk sebahagian, menyatakan tindakan tergugat sebagai 'onrechtmatige over heidsdaad . membatalkan (buatan working stelle) putusan banding tergugat pts huk v1 menghukum tergugat untuk mengosongkan kembali ruangan yang disengketakan tersebut, menyatakan gugat penggugat yang lainnya tidak dapat diterima (niat ontvankelijk verklaard): ., (tujuh ribu dua ratus lima rupiah), demikianlah perkara ini diputus pada hari ini senin, tanggal desember oleh kami, pranata, hakim pengadilan negeri sukabumi, yang berdasarkan penetapan ketua pengadilan negeri negeri tersebut tertanggal desember perdata ditunjuk sebagai hakim tunggal dan pada hari itu juga putusan tersebut diucapkan disidang terbuka dengan dihadiri oleh terjun,. panitera pengganti luar biasa, penggugat, tergugat ii, tetapi dengan tidak hadirnya tergugat bahwa terhadap gugatan tersebut pengadilan negeri sukabumi telah mengambil. keputusan, yaitu keputusannya tanggal desember perdata, yang kamarnya berbunyi sebagai berikut: dalam esensi menolak eksepsi dari tergugat kel menyatakan pengadilan negeri berwenang mengadili perkara antara penggugat dan tergugat tergugat dalam pokok perkara mengabulkan.gugatan penggugat untuk sebahagian uga menyatakan tindakan tergugat sebagai "onrechtmatige over twidsdaad : membatalkan (buatan working stelle) putusan banding tergugat ke pts hyuk vi menghukum tergugat untuk mengosongkan kembali ruangan yang disengketakan tersebut: menyatakan gugatan penggugat yang lainnya tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard) dua ratus lima rupiah)ung dengan ke putusannya tanggal pebruari perd. p.t.b. yang kamarnya berbunyi sebagai berikut menerima permohonan banding dari tergugat dan tergugat ii: membatalkan keputusan pengadilan negeri sukabumi tertanggal desember perdata, kecuali keputusan exeptie: mengadili lagi: aga dalam exeptie: ana menguatkan putusan exeptie: eso0, dalam pokok perkara menolak gugatan penggugat sekarang berbanding:luh lima rupiah) : penggugat berbanding (dengan perantaraan kuasanya khusus, berdasarkan surat kuasa khusus, tanggal maret diajukan per pohonan untuk pemeriksaan kasasi secara lisan pada tanggal peru ari: sebagaimana ternyata dari surat keterangan perdata:.yang dibuat oleh panitera pengadilan negeri sukabumi, per pohonan mana kemudian disusun!: bahwa setelah itu oleh tergugat tergugat pembanding pembanding yang pada tanggal. diterima. kepaniteraan pengadilan negeri sukabumi pada tanggal maret tang tan menimbang terlebih dahulu, bahwa dengan berlakunya undang undang no: tahun tentang ketentuan ketentuan pokok ke keasam:bidang undang tahun bahwa dengan demikian, maka yang berlaku sebagai hukum''#hatirtana menimbang, bahwa permohonan.dengan dikeluarkannya dua buah surat keputusan oleh walikota kotamadya sukabumi yang bernomor pts huk dan huk vi pemerintah daerah c.g, walikota kotamadya sukabumi telah terbukti melakukan perbuatan melawan hukum dan melanggar uas "kpop break geen.hour seperti yang ter cantik dalam b.w. dan oleh sebab:itu keputusan walikota tersebut batal demi hukum (van rechtiswege niet): bahwa tindakan walikota kotamadya tersebut bertentangan dengan kewajiban hukumnya (eigen reshtsplicht) karena walikota va. selaku pemegang kuasa tertinggi daerah tingkat mempunyai wajib selaku walikota untuk melindungi. menjaga hak hak dan sepenting @kepentingan dari para warganya dan hanya dapat mengambil tanda kan yang melanggar hak hak dan kepentingan warga warganya, asal tujuannya semata mata untuk kepentingan umum, bahwa dalam menentukan dan menjalankan kebijaksanaannya penguasa penguasa masih dibatasi oleh syarat kepentingan umum diatas kepentingan individu, hal mana tidak dilaksanakan, dalam hal ini tidak ada kepentingan umum yang dibela, sehingga dengan dikeluarkannya dua surat keputusan tersebut telah mengakibatkan timbulnya suatu rechtszaak yang merupakan onrechtmatige overheidsdaad bahwa azas "kpop break geen hour dalam b.w, adalah azas umum yang daya berlakunya tidak dapat dikesampingkan begitu saja oleh peraturan pemerintah p.p,) yang meru pakan lex specialis dari azas umum tersebut seperti dikemukakan oleh pengadilan tinggi dalam pertimbangannya itu. lagi pula salah satu alas halangan (harusnya sewa menyewa adalah bila penyewa pemegang v.b s.lm,) meninggal dunia: menimbang mengenai keberatan keberatan sampai dengan tan bahwa keberatan keberatan ini tidak dapat dibenarkan. oleh kare walikota tidak melaksanakan tindakan tindakan yang bertentangan dengan undang undang dan peraturan peraturan tentang perumahan yag berlaku, khususnya undang undang tahun dan pera turun pemerintah tahun to63: dalam pertimbangan antara lain dikemukakan bahwa penggugat asal memasukkan penghunipenghuni baru (cucuwucunya) ha! mana diakui oleh penggugat asal tanpa seizin pemilik sedang iktikad jahat penggugat asal nampak oleh sebab sewaktu semula akan diberikan s.lp: menumpang ditolak karena penggugat:asal menginginkan sip. biasa untuk cucunya tersebut: hal mang.memberi. petunjuk bahwa penggugat asai bermaksud untuk menguasai rumah sengketa secara turun temurun: hal penggugat asal untuk menyewa rumah sengketa tetap diberi kan kepadanya hanya dikurangi oleh sebuah walikota berpendapat, bahwa rumah tinggal tergugat asal gang arjuna rawasedek sangat kecil mengingat besarnya anggota, sedangkan rumah sengketa kelebihan ruangan bagi penggugat asal sehingga patut apabila sebahagian dari rumah sengketa, dikosongkan untuk tergugat asal ii: kana penilaian tentang faktor sosial ekonomi dari penyewa dan penilik adalah wewenang kepala daerah selaku penguasa yang mempunyai per buatan kebijaksanaan penguasa yang tidak termasuk kompetensi pe pengadilan untuk menilainya. kecuali apabila melampaui batas kepatutan dalam masyarakat yang harus diperhatikan oleh penguasa yang dalam perkara ini tidak terbukti, sehingga dengan demikian perbuatan memang gar hukum oleh penguasa yang menjadi dasar gugatan ini tidak dapat dikabulkan: menimbang. bahwa berdasarkan apa yang dipertimbangkan diatas.. maka permohonan kasasi yang diajukan oleh peng: gugat untuk kasasi ny, suksesi tersebut harus ny. suksesna rupiah). demikianlah diputuskan dalam rapat penmusyaralan mahkamah agung pada hari selasa. tanggal pebruari dengan indroharto sh, hakim agung yang ditunjuk oleh ketua mahkamah agung sebaga: ketua sidang,pada hari rabu, tomo sh, hakim hakim anggota, dan aisyah sh. panitera pengganti., dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pinak. maa putusan pengadilan tinggi bandung. tgl. demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang maha esa putusan "pengadilan tinggi bandung, yang mengadili perkara perkara perdata dalam tingkat banding telah: menjatuhkan keputusan dibawah ini dalam perkara: s0 walikota kotamadya sukabumi, yang berkedudukan suka . djohan, bertempat tinggal gang arjuna sukabumi dulu sebagai tergugat tergugat sekarang sebagai pembanding. ny. suksesi, bertempat tinggal jalan jenderal achmad yani sukabumi: dulu sebagai penggugat, sekarang sebagai berbanding. osnpandan tentang duduknya perkara mengutip uraian tentang hal 'ini seperti termuat dalam turunan ke putusan yang dijatuhkan oleh pengadilan negeri sukabumi tertanggal desember no, perdata dalan perkaranya kedua belah fihak yang'kamarnya berbunyi sebagai berikut . dalamexepsi: ente menolak esensi dari tergugat kel. . . eren menyatakan pengadilan negeri berwenang mengadili perkara am . tara penguat dan tergugat tergugat. . dalam pokok perkara: . son ena mengabulkan gugat penggugat untuk sebahagian. el) menyatakan tindakan tergugat sebagai 'onrechtmatige over . heidsdaad . maa ena membatalkan (buatan .working. stelle) putusan banding tergugat: tan pts huk vi menghukum tergugat untuk mengosongkan kembali ruangan yang disengketakan tersebut. menyatakan gugat penggugat yang isinya tidak dapat diterima (met ontvankelijk verklaard). menghukum. tergugat tergugat untuk membayar semua biaya (.dua ratus lima rupiah). menimbang, bahwa menurut berita acara yang dibuat oleh panitera pengadilan negeri sukabumi tertanggal dan desember perdata dan perdata, tergugat tergugat telah mengajukan permohonan pemeriksaan banding, pernyataan banding mana pada tanggal maret perdata telah diberitahukan kepada fihak lawannya dengan seksama: tentang hukumnya telah membaca memorie banding dari tergugat tergugat tertanggal maret dan tanggal maret menimbang, bahwa menurut putusan hakim pertama, tergugat tergugat telah mengajukan permohonan pemeriksaan banding, pero conan mana diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara serta syarat syarat lain menurut undang undang, oleh karena mana pemohon tersebut dapat diterima: menimbang, bahwa gugatan penggugat berbunyi seperti berikut: bahwa penggugat telah mendiami rumah yang terkenal dengan jalan jenderal yani no, sukabumi yang sekarang merupakan rumah sengketa, selama kira kira tahun: bahwa penggugat menyewa rumah tersebut dari sdr. tek liem alias harun taufik berdasarkan .m. (v.b.) tertanggal no member bahwa penggugat sejak dahulu sampai sekarang sebagai seorang and2d dari direktorat perdagangan tertanggal note ber yang hingga saat ini selalu diperpanjang dengan kwitansi departemen bersangkutan 'sementara dan berdasarkan. |
hukum perdata. berdasarkan pasa! peraturan pemerintah setiap pemindahan hak atas tanah harus dilakukan dihadapan pejabat pembuat akte tanah, setidak tidaknya dihadapan kepala desa yang bersangkutan (dalam kasus ini tukar menukar rumah tanah hanya dilakukan secara dibawah tangan surabaya, walau: pun'kemudian disahkan oleh kepala kecamatan tanimbar utara)hong thorn, tau iau org, masingmasing bertempat tinggal larat, kecamatan tanimbar utara, kabupaten maluku tenggara, tan hong jin, bertempat tinggal saumlaki, kecamatan tanimbar selatan, kabupaten maluku tenggara, penggugat. penggugat untuk kasasi dahulu tergugat tergugat berbanding: melawan herman they, bertempat tinggal larat tersebut, tergugat dalam kasasi dahulu penggugat pembanding: mahkamah agung tersebut, melihat surat surat yang bersangkutan, aga.kasasi sebagai tergugat tergugat asli dimuka persidangan pengadilan negeri tual pada pokoknya atas bahwa semula penggugat asli dengan tergugat asli (ayah tergugat asli ii) telah mengadakan tukar menukar atas rumah tanah milik penggugat asli yang berukuran bersama jembatan dengan. rumah tanah milik tergugat asli dar tii yang berukuran meter, luas belakang sampai bersama jembatan, terletak di kampung tionghoa larat, kecamatan tanimbar utara, kabupaten maluku tenggara: bahwa penukaran dilakukan surabaya dan tidak dihadiri oleh tergugat asli dan iii karena mereka berada larat dan saumlaki, gan penukaran tersebut tergugat asli telah membayar kepada tergugat asli uang sebanyak rp. (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dengan perincian bahwa saat itu juga penggugat asli lang sung membayar kepada tergugat asli uang sebanyak rp. (satu juta rupiah)dan sisanya rp. (dua ratus lima puluh ribu rupiah) akan dibayar kepada keluarga atau isteri tergugat asli larat: bahwa penukaran rumah tersebut telah dilakukan secara tertulis dan tergugat asli telah membuat suatu pernyataan yang menyatakan bahwa. keluarga tergugat asli termasuk tergugat asli dan iii untuk keluar dari rumah milik tergugat tergugat asli dan menyerahkan kepada penggugat asli pada bulan agustus yang kemudian tergugat asli memasuki serta mendiami rumah penggugat asli: bahwa isteri tergugat asli menerima baik apa yang dilaksanakan oleh tergugat asli dan telah menerima pula uang sisa berjumlah rp. (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dengan membuat surat pernyataan penyerahan rumah yang ditanda tangani oleh isteri tergugat asli .anaknya bernama tan iau siong dan penggugat asli dengan disaksikan dan ditanda tangani oleh saoukota, titik (saksi saksi) yang juga diketahui oleh kepala kecamatan tanimbar utara larat, w.j. dias ba. bahwa akan tetapi tergugat asli (anak dari tergugat asli dan tergugat asli iii tidak menyetujui penukaran rumah tersebut dan tetap mempertahankan rumah tersebut tanpa alasan: bahwa berdasarkan hal hal tersebut diatas maka penggugat asli: menuntut kepada pengadilan negeri tual agar memberikan keputusan :x yang dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada banding atau ban : tah.dan ter gugat surabaya menjadi sah: menetapkan unair'tanah dari. tergugat dan iii yang ter: letak pada . dengani.dan tergugat: menghukum tergugat "menerima kembali dari penggugat uang sebesar rp,gat adalah melawan hukum tonrechtmatig): nan. untuk setiap.hari lalai. melaksanakan perintah ini: menyatakan putusan ini dijalankan terlebih. dahulu walaupun ada banding ataupun verzet: dalam konvensi dan rekorvensi: aan: menimbang bahwa berdasarkan surat pernyataan yang dibuat oleh pjs, panitera pengadilan: negeri tual tertanggal september. prd. penggugat pembanding telah mengajukan pemohon banding terhadap putusan tersebut, permohonan band mana pada tanggal september telah diberitahukan dengan sempurna kepada pihak lawan: aah menimbang. bahwa penggugat pembanding telah mengajukan mc: mori bandingnya tertanggal oktober yang telah diberitahukan dengan seksama kepada pihak lawannya pada tanggal september oleh panitera pengganti pengadilan tinggi maluku ambon dan berbanding telah mengajukan contra memori bandingnya tertanggal september yang telah diberitahukan pula dengan seksama kepada pihak lawannya pada tanggal september oleh panitera peng ganti pengadilan tinggi maluku ambon atas perintah ketua'tersebut tentanghukumnya menimbang, bahwa' permohonan banding: terhadap putusan pe pengadilan negeri tual tertanggal september no, part. diajukan dalam tenggang waktu dan dengar cara serta: memenuhi syarat syarat lain menurut undang undang. oleh karena mana pero conan itu dapat diterima: menimbang, bahwa baik memori banding maupun kontra memori banding dari kedua pihak berperkara tidak memuat hakka! yang baru dan hanya mengulangi serta mempertahankan dalilnya masing masing seperti pada tingkat pertama, maka selanjutnya pengadilan tinggi dalam hal ini akan memberikan pertimbangan dan putusan sendiri sebagai berikut menimbang, bahwa gugatan penggugat pada pokoknya adalah per sialan tukar menukar rumah dan tanah yang dimiliki masing masing pihak penggugat (pembanding) dan para tergugat (berbanding) yang terletak dikampung tionghoa larat, kecamatan tanimbar utara, ka kabupaten maluku tenggara: kai menimbang, bahwa untuk tukar menukar rumah tanah itu telah adakan perjanjian tertulis dimana pihak penggugat tersebut harus mem bayar kepada pihak para tergugat uang sejumlah rp. se bagaimana terbukti dari bukti yang selanjutnya dalam bukti pi hak penggugat dapat memasuki rumah para tergugat selambat lambat nya dalam bulan agustus dan diperkuat lagi dengan bukti bukti dan surat pengakuan penyerahan rumah sengketa: menimbang, bahwa dengan demikian maka kedudukan penggugat pembanding adalah kuat dan hakim pertamanan sudah mempertimbang kan dangan baik akan tetapi kemudian dikemukakan persoalan bahwa penggugat adalah bukan warga negara indonesia, sehingga penjualan rumah dan tanah milik hasen usman laman kepada penggugat sepanjang rumah adalah sah dan sepanjang mengenai tanah adalah tidak sah dan bata! menurut hukum dan tanah jatuh kepada negara berdasar kan undang undang pokok agraria dan oleh karenanya tukar menukar rumah tanah yang dimaksud tertanggal juni tidak dapat dilaksanakan: menimbang, bahwa penggugat telah menjadi warga negara regu baik indonesia dengan bukti bukti formulir iii dimana pada tanggal september atas instruksi ketua pengadilan tinggi maluku tertanggal agustus in ptm telah dipaku "kan pendaftaran ulang (teregistrasi) surat bukti formulir kewarganega #aan indonesia keturunan asing, dan setelah diadakan checking dan di persoalan mengenai sampul pendaftaran ulang maka pengadilan tinggi bersama imigrasi menyatakan formulir iii milik penggugat adalah betul: nan menimbang, bahwa penjualan just beli ramah dan tanah antara hasen usman laman dan penggugat (pembanding) tidak melanggar perak undang undang pokok agraria dan adalah sah: menimbang, bahwa oleh karena itu tidak ada alasan lagi bagi para tergugat untuk tidak melakukan tukar menukar rumah sebagaimana te lah dibuktikan dengan. bukti bukti pi, piv dan p.v.serta bukti bukti lainnya, ana menimbang, bahwa penggugat (pembanding) sebagaimana tersebut diatas dapat mengemukakan dalilnya dengan baik, maka "mengenai gugatan konvensi harus ditolak: menimbang, bahwa oleh karena para tergugat berbanding in cas dipandang ada dipihak yang kalah, maka.biaya perkara dalam kedua tingkatan banding ini haruslah dibebankan kepadanya: mengingat, s d rbg. yo, s d rv. dan darurat tahun ii, memutuskan menerima permohonan perkara pada peradilan dalam tingkat ban ding dari penggugat pembanding tersebut: membatalkan putusan pengadilan negeri tual tertanggal septum ber prd. dan mengadili sendiriidi surabaya adalah sah: menetapkan rumah tanah dari tergugat tergugat ii, dan iii yang terletak pada sebelah utara dengan rumah the tiong hie, sebelah selatan dengan rumah the giok lin, sebelah barat dengan laut, sebelah timur dengan jalan raya, menjadi milik penggugat (pembanding): memerintahkan pihak tergugat tergugat dan (terbangaad), walaupun para tergugat (berbanding) naik kasasi. menolak gugatan penggugat dalam konvensi untuk seluruhnya. menghukum para tergugat dalam konvensi dan para penggugat dalam konvensi untuk membayar biaya biaya perkara ini dalam ke dua tingkat, yang hingga kini dianggap rp. (seribu seratus tujuh puluh lima rupiah). memerintahkan pengiriman salinan resmi putusan ini beserta ber kas perkara yang bersangkutan kepada ketua pengadilan negeri tual. demikianlah diputuskan pada hari rabu tanggal september oleh soehono senja s.h. ketua pengadilan tinggi maluku ambon sebagai hakim tunggal, putusan mana pada hari dan tanggal tersebut diatas diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh ha kim tersebut dengan hadirnya nn. palem, panitera pengganti pada pengadilan tinggi tersebut, diluar hadirnya para pihak yang berperkara. aa. putusan pengadilan negeri tual tgl. prd. putusan demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang maha esa pengadilan negeri tual mengadili perkara perkara perdata ditingkat peradilan pertama, telah mengambil putusan sebagai berikat dalam perkaranya: herman thetv, pekerjaan berdagang, berumah tinggal larat. kecamatan tanimbar utara, kabupaten maluku tenggara, penggugat konvensi tergugat konvensi lawan: tan hong than, pekerjaan berdagang. berumah tinggal larat, kecamatan tanimbar utara. kabupaten maluku teng: gara, il. tan iau ong. pekerjaan berdagang berumah tinggal larut, kecamatan tanimbar utara, kabupaten maluku tenggara: tan hong twin, tidak ada pekerjaan. berumah tinggal saumlaki. kecamatan tanimbar selatan. kabupaten maluku tenggara, tergugat tergugat konvensi penggugat penggugat rc konvensi bea kami hakim pengadilan negeri tersebut: telah membaca segala surat surat: telah mendengar keterangan kedua belah pihak dan saksiwaksi: tentang duduknya perkara menimbang, bahwa penggugat dalam konvensi tergugat dalam re konvensi, dengan surat gugatannya tertanggal januari pada pokok gugatannya telah mengemukakan seperti berikut: bahwa semula penggugat dengan tergugat tan hong than) ayah tergugat telah mengadakan tukar menukar terhadap rumah tanah yang dimiliki oleh masing masing pihak penggugat :dan tergugat tergugat if, iii yang terletak (dikampung tionghoa larat, kecamatan tanimbar utara, kabupaten maluku tenggara, dengan berukuran se bagai berikut: rumah tanah penggugat berukuran bersama'jembatan dan rumah tanah tergugat tergugat berukuran tuas belakang bersama jembatan: bahwa penukaran mana berlaku ditempat sementara penggugat dan tergugat berada yaitu su baya, yang mana tidak dihadiri oleh tergugat dan ii, berhubung larat dan saumlaki: bahwa didalam penukaran rumah tanah tersebut, penggugat telah membayar kepada tergugat uang sebanyak rp. (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah! dengan perincian pula bahwa pada saat itu juga surabaya, penggugat langsung membayar kepada terigu gat uang sebanyak rp. (satu juta rupiah) dan sisanya rp. (dua ratus lima r:tuh ribu rupiah) akan dibayar kepada keluarga atau isteri dari tergugat larat: bahwa didalam penukaran rumah tanah antara penggugat dengan tergugat bukan hanya secara liar. saja, tetapi langsung kami penggugat dan tergugat telah mengadakan penukaran secara hitam diatas putih (tertulis) yang disaksikan serta ditanda tangani oleh kami masing masing pihak dan saksi saksi, disertai jus, pembayaran dengan secara hitam diatas putih pula: bahwa disamping penukaran secara hitam diatas putih (tertulis) tadi. tergugat telah membuat pula suatu surat pernyataan yang kenya akan penentuan waktu untuk keluarga tergugat termasuk juga ter gugat dan untuk keluar dalam arti bahwa segera mereka keluarga tergugat termasuk tergugat dan iii juga harus keluar dari rumah tersebut dan menyerahkan kepada keluarga penggugat sendiri pada hari bulan agustus yang baru jalu dan mereka keluarga tergugat termasuk tergugat dan iii memasuki serta mendiami rumah milik penggugat sebagaimana tersebut diatas: bahwa selanjutnya penggugat setelah meninggalkan tergugat surabaya dan kembali larat muka segala sesuatu yang sudah terjadi bari antara penggugat dan tergugat surabaya, penggugat dengan peranti rain ibu penggugat, telah menghubungi isteri dari tergugat tentang hai tersebut. kemudian istri tergugat lalu menerima baik apa yang sudah di laksanakan oleh suaminya (tergugat surabaya, lalu penggugat masih mengingat kewajibannya itu, maka penggugat. lalu membayar lagi sisa uang yang berjumlah rp. (dua ratus limapuluh ribu rupiah) sebagai sisa harga rumah kepada isteri tergugat dengan disusul pula istri tergugat langsung membuat suatu surat pengakuan penyerahan rumah kepada penggugat dengan ditanda tangani oleh masing masing pihak yaitu sebagai pihak pertama (yang mengaku penyerahan): tag ang jok eng (isteri tergugat tan iau siong (anak tergugat dan sebagai pihak kedua (yang menerima): herman they (penggugat sendiri) aa. bahwa surat pengakuan penyerahan mana dapat: ditanda tangani oleh. kami masing masing pihak serta saksi saksi masing masing ibukota dan titik, serta selanjutnya'surat tersebut diketahui oleh kepala kecamatan tanimbar utara larat w.j. dias. ba: bahwa baik didalam pelaksanaan penggugat dengan tergugat surabaya, maupun larat dengan ketidak hadirnya tergugat tan iau ong) anak dari tergugat ini, maka setelah kembalinya tergugat dari belakang tanah larat, jalu isteri tergugat (ibu tergugat i1) sendiri memberitahukan segala sesuatu itu yang sudah 'terjadi bagi keluarganya termasuk juga tergugat ii. maka tergugat sama sekali tidak menyetujui dengan adanya. apa yang sudah dilaksanakan oleh ayahnya (tergugat surabaya pun oleh ibunya bersama keluarganya larat, sehingga tergugat tetap mempertahankan rumahnya yang terletak pada sebelah timur dengan jalan raya, sebelah barat de ngan laut, sebelah utara dengan rumah theo tiong hie, sebelah selatan dengan rumah the giok lin: atau rumah yang sudah diserahkan kepada tergugat kepada penggugat surabaya adalah sebagai miliknya, sehingga pada waktu yang telah ditentukan bagi keluarga tergugat termasuk juga tergugat dan iii menurut surat pernyataan. yang dibuat surabaya oleh terigu gat yang didalamnya langsung memberikan waktu untuk setidak . tidaknya pada bulan agustus yang lalu, rumah tersebut harus dis kosongkan untuk kami pihak penggugat memasukinya, tetapi ternyata tergugat tetap mempertahankannya hingga pada saat hari niy bahwa tergugat iii tan hong jin) juga tidak menyetujui akan hal yang dibuat oleh saudaranya (tergugat surabaya, maupun apa yang dibuat oleh istri tergugat. i di larat, sehingga tergugat iii tetap mempertahankan rumah tersebut bersama tergugat ii: tanpa sesuatu alasan: ahh oleh sebab itu, berdasarkan hal hal! yang telah:penggugat pemuka: kan kepada bapak sebagaimana tersebut diatas, maka dapat kiranya bapak memanggil kami kedua belah pihak (penggugat dan tergugat tergugat dan iii) pada waktu yang ditentukan oleh bapak sendiri untuk memeriksa dan mengadili perkara kami ini dan mohon keputus dan ter gugat surabaya menjadi sah: menetapkan rumah tanah dari tergugat dan yang ter letak pada' dengan rumah the. giok lin, menjadi milik penggugat: memerintahkan pihak tergugat tergugat: dan iii beserta ke juara atau siapa saja yang berada dalam rumah, supaya segera meng sungkan rumah, dan memerintahkan pula penggugat termasuk keluarga nya, untuk memasuki rumah tersebut: menghukum tergugat tergugat: il, dan jii untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini. menyatakan putusan segera dijalankan, walaupun tergugat ter gugat: dan iii, membanding atau membantah. menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, pihak penggugat datang menghadap sendiri dibantu oleh kuasanya tempi tengku, dan pihak tergugat tergugat datang menghadap tergugat yang bertindak pula selaku kuasa tergugat dan tergugat iii: menimbang, bahwa setelah kedua belah pihak oleh pengadilan di usahakan perdamaian, akan tetapi sia sia lalu dibacakan surat gugatan penggugat yang terdaftar dalam daftar perdata pengadilan negeri tual, tertanggal maret dibawah prd, yang isinya tetap diteguhkan oleh penggugat: menimbang, bahwa sebagai jawaban tergugat tergugat yang diadu kan oleh tergugat ui, pada pokoknya mengemukakan jawaban secara terpisah sebagai berikut: benar, antara penggugat dan tergugat surabaya, pada tanggal juni telah dibuat transaksi tukar menukar rumah tanah milik ptriggugat dengan rumah tanah milik tergugat benar, tergugat telah menerima dari penggugat sebagai.tambahan nya uang sebesar rp. dengan perincian tergugat memberi leh rp. dan rp. oleh penggugat diberikan kepada isteri tergugat larat: benar, tergugat telah membuat surat pernyataan dalam.mana di nyatakan bahwa tergugat dan sekalian keluarganya akan menyerahkan rumah dan tanah yang diperjanjikan kepada penggugat, selambat lambatnya bulan agustus saat mana tergugat direncanakan su dah berada larat: bahwa tergugat telah memohon penundaan pelaksanaan penyu bahan 'rumah tanah tersebut kepada kakak penggugat hingga kembali nya tergugat larat, setelah kepada tergugat diberitahu oleh kakak penggugat,dan tergugat iii: dan bahwa dibuatnya transaksi tertanggal juni karena terigu gat mengalami kesulitan uang, dimana hal ini akan diberitahukan ke pada keluarganya dan kepada tergugat iii guna disetujui, bila nanti kembali larat, karena rumah tersebut adalah rumah milik bersama dengan tergugat iii: bahwa tidak dilaksanakannya penyerahan rumah tanah tersebut, oleh karena tindakan sebagai hakim sendiri dari pihak penggugat yang dilakukan oleh kakaknya the tiong hit sebagai kuasa penggugat, me mengusir istri dan anak anak tergugat (termasuk tergugat ii) keluar dari rumah tersebut dan membawa keluar semua barang barang milik, ter masuk barang barang dagangan dalam toko, tindakan mana dilakukan diluar batas batas perikemanusiaan, dan sangat memalukan, bahwa berdasarkan tindakan tindakan penggugat seperti diatas, tergugat berkesimpulan bahwa penggugat dengan etiket tidak baik telah melaksanakan isi perjanjian tertanggal juni tindakan mana banyak menimbulkan kerugian materiel dan model dipihak ter gugat oleh karenanya, memohon agar pengadilan negeri menolak gugatan penggugat dan menghukumnya untuk membayar biaya perkara: bahwa tergugat dan tergugat iii tidak menyetujui transaksi tertanggal. juni denganalasan: transaksi itu dibuat tidak dihadapan pejabat yang.berwenang membuatnya, bahwa rumah yang diperjanjikan adalah rumah milik bersama". tergugat dan tergugat iii karena dibangun dengan harta peninggalan orang tua meraka. bahwa penggugat bukanlah pemilik dari rumah yang diperangi kan untuk ditukarkan karena rumah tersebut adalah rumah milik:alma hum hi, husin laman yang masih dalam sengketa: bahwa penandatanganan surat pengakuan penyerahan rumah oleh ibu tergugat (isteri tergugat tidak sah karena adanya bujukan, tipu muslihat dan ceritera ceritera yang tidak benar: komet bahwa karena tidak disetujuinya transaksi tertanggal juni yang dibuat penggugat dari tergugat maka penggugat melalui kuasa nya the tiong hie, telah bertindak sebagai hakim sendiri memasuki rumah tergugat tergugat dan mengusir keluarga. tergugat tergugat, keluar dari rumah tersebut dan membawa keluar semua. barang milik tergugat. tergugat, termasuk barang barang dagangan. menyegel gudang tergugat tergugat, melarang tergugat mengambil hasil. kopra negeri tutu kembang dan manglusi, perbuatan mana dilakukannya dengan bantuan petugas petugas tertentu, dan dilakukan diluar batas batas perikemanu siaan, sehingga mengakibatkan keluarga tergugat termasuk tergugat dan tergugat iii terlantar dan tidur diatas tanah tanpa alas dan pelanjut nya pula tergugat dianiaya: bahwa akibat perbuatan penggugat seperti diatas, maka tergugat tergugat beserta seluruh keluarga mengalami kerugian materiel dan more yang tak terhingga dan oleh karena memohon kiranya pengadilan negeri menolak. gugatan penggugat. dan menghukumnya: membayar ongkos perkara: dan untuk selanjutnya jawaban tergugat tergugat ter sebut seperti terurai dalam jawaban mereka tertanggal agustus menimbang, bahwa tergugat tergugat telah mengajukan pula gugat timbal balik (konvensi) sebagai berikut bahwa berdasarkan persetujuan tukar menukar rumah yang dibuat oleh penggugat dan tergugat surabaya: penggugat telah menerima sebanyak rp. dari tergugat dan sisanya sebanyak rp. dijanjikan untuk diberikan kepada isteri penggugat larat: bahwa dengan adanya perjanjian tukar menukar rumah antara penggugat dan tergugat ini. telah menimbulkan terjadinya hal hal atau: pun tindakan tindakan yang telah dilakukan oleh tergugat dengan sadar ataupun tidak sadar bertindak dengan melawan hak sehingga telah me ss tulisan baik materiel maupun model dari para penggugat yang amat besar: bahwa setelah perjanjian tukar menukar rumah tersebut dibuat daur setelah penggugat menerima uang sebanyak rp, dari tergugat. dan dijanjikan pula bahwa pelaksanaan dari tukar menukar rumah ini pada bulan agustus, tetapi oleh karena suatu halangan, dan urusannya masih belum selesai, hal ini telah dijelaskan oleh pengguna kepada tergugat pada saat itu, maka penggugat belum dapat ker: vali larat pada saat itu, bersama sama dengan tergugat: bahwa pada saat tergugat menyampaikan surat perjanjian tuka: rumah the giok lin, menjadi milik penggugat: memerintahkan pihak tergugat tergugat dan jii beserta keluarga atau siapa saja yang berada dalam rumah, supaya segera me kosongkan rumah, dan memerintahkan pula penggugat termasuk ke juaranya, untuk memasuki rumah tersebut: menghukum tergugat dan uii untuk membayar semua bi aya yang timbul dalam perkaraini: menyatakan putusan segera dijalankan, walaupun tergugat tergugat dan iii, membanding atau membantah, bahwa terhadap gugatan ini telah diajukan jawaban gugatan re konvensi oleh tergugat tergugat asli yang pada pokoknya menyatakan bahwa tergugat asli telah meminta penundaan pelaksanaan menyerah rumah tanah tersebut kepada penggugat asli hingga kembalinya ter gugat asli larat, setelah kepada tergugat asli diberitahu oleh ka kak penggugat asliasli dan iii: bahwa tergugat asli dan iii tidak menyetujui transaksi tertanggal juni dengan alasan: transaksi itu tidak dibuat dihadapan pejabat yang berwenang mem buatnya: bahwa rumah yang diperjanjikan adalah rumah milik bersama terigu gat asli dan jii karena dibangun dengan harta peninggalan orang tua: bahwa penggugat asli bukanlah: pemilik dari rumah yang diperangi kan untuk ditukarkan karena rumah tersebut adalah milik almarhum hi, husin laman yang masih dalam sengketa: bahwa dengan adanya perjanjian tukar menukar rumah tersebut, maka telah terjadi hal hal dan tindakan tindakan yang telah dilakukan oleh penggugat asli dengan melawan hak sehingga telah merugikan baik materiel maupun moril dari tergugat tergugat asli: bahwa berdasarkan hal hal tersebut diatas maka tergugat asli menuntut dalam rekonpensi kepada pengadilan negeri tual agar mem berikan keputusan yang dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada banding atau verse, dan kalau perlu dengan bantuan pihak keamanan sebagai berikut nan mengabulkan gugatan ini: menyatakan batalnya persetujuan tukar menukar antara peng menghukum tergugat untuk menerima kembali dari penggugat menukar rumah tersebut kepada keluarga penggugat hal tersebut te lah ditolak oleh penggugat dan penggugat iii, bahwa penggugat menolak dan tidak menerima perjanjian tukar menukar tersebut adalah, karena surat perjanjian tukar menukar rumah tersebut tidak dibuat oleh atau disaksikan seorang pegawai yang ber wenang, ataupun seorang notaris ditempat mana perjanjian itu dibuat, juga penggugat yang merasa bertanggung jawab atas kelangsu ngan hidup seluruh keluarga dan sebagai kuasa dari penggugat untuk memimpin dan memelihara rumah dengan segala isinya serta menjarah kan usaha dagang dan lain lainnya sampai kembalinya penggugat ditempat, oleh karena itu penggugat menolak setiap perbuatan hu kum yang menyangkut hal hal dalam tanggung jawabnya, sampai peng gugat tiba ditempat: bahwa penggugat iii menolak dan tidak dapat menerima perjanjian tukar menukar rumah tersebut karena penggugat iii adalah milik ber sama dari rumah yang dijanjikan untuk ditukar itu bersama sama de ngan penggugat il, karena rumah tersebut dibangun dan dibiayai dengan harta warisan ayah penggugat dan penggugat iii yang telah meninggal dunia: bahwa penandatanganan dari ibu penggugat atau isteri pengguna gat adalah dengan cara yang melawan hak yaitu berdasarkan bujukan ataupun berdasarkan tipu muslihat, dengan menyuruh ibu tergugat memanggil ibu penggugat beberapa kali dan menganjurkan dan mem bujuk ibu penggugat untuk menyetujui dan menandatangani surat penyerahan rumah: bahwa mengenai rumah yang diakui sebagai milik tergugat dan yang akan ditukarkan dengan rumah dari penggugat sebagaimana di maksudkan dalam perjanjian tukar menukar tersebut, adalah tidak be nar, karena rumah tersebut, adalah milik dari almarhum hi, husin usman laman, yang masih dalam status sengketa: bahwa karena penolakan dan tidak diterimanya perjanjian tukar menukar rumah yang telah dibuat oleh penggugat dan tergugat surabaya itu, oleh penggugat dan penggugat iii: tergugat dengan ber bagai macam cara ataupun melalui kakak tergugat yang bernama the tiong hie baik disuruh dan ataupun mendapat kuasa dan ataupun dengan sepengetahuan penggugat, telah bertindak dengan menjadi ha kim sendiri, dan dengan melawan hak telah meminta bantuan petugas petugas untuk kelak gudang rumah beserta hasil hasil dagang dan ma kanan yang ada didalamnya, melarang penggugat mengambil hasil dikampung tutukembong dan manglusi, memasuki rumah dengan paksa dan melanggar hak mengambil barang barang dalam rumah termasuk barang barang dagangan toko, dan diangkatnya keluar dari rumah penggugat penggugat, dan mengusir seluruh penghuni rumah keluar dari rumah dengan paksa, dar melanggar hak: bahwa hal hal yang telah diutarakan dalam jawaban penggugat seperti tersebut dimuka, dianggap terulang pula sepenuhnya pada bagi ini (konvensi ini): bahwa berdasarkan hal hal yang telah diuraikan diatas dengan pe nuh hormat memohon kepada bapak hakim ketua persidangan yang terhormat berkenan memutuskan mengabulkan gugatan ini: menyatakan batasnya persetujuan tukar menukar antara peng gugat dan tergugat: menghukum tergugat untuk menerima kembali dari penggugat jangka waktuung barang dagangan kerumah penggugat dengan ketentuan bahwa tergugat harus membayar uang paksa (wang o1m) kepada penggugat sebesar rp, untuk setiap hari tergugat tala manan menghukum pula tergugat membayar segala ongkos yang terbit dalam perkara ini. menimbang, bahwa kemudian kedua belah pihak telah pelanjut kan pendekatannya sebagai berikut dalam konvensi. penggugat dengan replika tertanggal agustus dad tergugat dengan publik tertanggal agustus dalam konvensi: tergugat dengan jawaban yang tergabung dengan replikanya tertanggal agustus dana dalam konvensi dan konvensi anna penggugat dalam konvensi tergugat dalam konvensi, menyerah kan surat penukaran rumah tanah tertanggal surabaya, juni tertanda merah: surat pernyataan tertanggal surabaya, juli tertanda p.i. merah, konsep telegram dari tan hong than surabaya kepada ang giok. eng larat, tertanggal surabaya, juli tertanda p.h merah: tag telegram dari ang giok eng kepada tan hong thani surabaya tertanggal surabaya, juni tertanda iii merah: surat pernyataan tertanggal larat juli tertanda p. me rah, surat keterangan kepala kecamatan tanimbar utara larat ter tanggal agustus tertanda merah: surat keterangan tertanggal lamdeser timur,' september tertanda merah: meetbrief tertanggal larat, september tertanda vii merah: kutipan surat keputusan gubernur k.d.h, maluku 'di ambon hp malra tertanggal desember tertanda viii merah: sketskart dari rumah dan tanah, tertanggal larat september tertanda merah: li. sertifikat (tanda bukti hak) tertanggal ambon, maret tertanda merah, tas anna sehelai kwitansi tertanggal surabaya, juni tertanda sehelai kwitansi tertanggal larat, juli tertanda xii. merah: surat bukti setor dari p.n. pos dan giro larat tertanda xii. merah: dua lembar salinan tanda setor dari p.n. pos dan giro larat, tertanda xiv merah: nan mas bukti pengeluaran biaya, tertanggal larat, januari tartan merah: pa. ban telegram tertanggal agustus tertanda' p,xvi merah: tergugat dalam konvensi, penggugat dalam konvensi, menyerahkan surat surat bukti il. sehelai telegram tertanggal surabaya, desember tertanda biru: sehelai kopi konsep telegram, tertanda t.i biru: sehelai copies bukti penerimaan telegram kepada the tiong hie larat, tertanda biru: penggugat dalam konvensi tergugat dalam konvensi, mengajukan (dua) orang saksi, masing masing abraham kulalean, umur tahun, pekerjaan tukang kayu, ber tempat tinggal tidal larat, kecamatan tanimbar utara, kabupaten maluku tenggara: matches semalam, umur tahun pekerjaan pegawai r.s.u. larat, bertempat tinggal larat, kecamatan tanimbar utara, kabur ten maluku tenggara: tergugat dalam konvensi penggugat dalam konvensi mengajukan (dua) orang saksi masingsnasing: rn. permias iriwadan, umur tahun, pekerjaan bertani, bertempat tinggal idol larat, kecamatan tanimbar utara, kabupaten maluku tenggara: elem kaway, umur tahun, pekerjaan bertani, bertempat tinggal tidal larat, kecamatan tanimbar utara, kabupaten maluku tenggara: menimbang, bahwa saksi saksi penggugat konvensi tergugat rekan versi tersebut persidangan memberikan keterangan bawah sumpah sebagai berikut: saksi abraham kulalean, menerangkan: sebagai berikut: bahwa pada tahun saksi pernah dipanggil oleh ibu penggugat memperbaiki rumah penggugat yang hendak ditukarkan dengan rumah tergugat itu, rumah mana dahulu adalah rumah milik husin usman te. laman: bahwa selesai diperbaiki, istri tergugat datang melihat lihat rumah tersebut dan memberitahukan saksi bahwa rumah tersebut nanti akan ditukarkan dengan rumah mereka, dan selanjutnya istri tergugat menganjurkan kepada saksi untuk memperbaiki pula kru sakan kerusakan pada ruangan tamu dan kamar tidur, bahwa atas anjuran ini, saksi menyuruh istri tergugat meng hubungi ibu penggugat, dan setelah dihubungi, ibu penggugat: lalu menyuruh saksi memperbaiki ruangan tamu dan kamar tidur dari rumah tersebut dan kepada saksi diberi upah kerja oleh ibu penggugat: seba nyak rp. saksi matches semalam menerangkan sebagai berikut, bahwa tanah dimana dibangunnya rumah tergugat adalah tanah milik'dari tan jun kiu almarhum, bahwa tan jun kiu adalah kakak kandung ayah tergugat yang bernama tan jun tui: dan sepeninggal tan jun kiu, tanah tersebut diberikan hak kepada tan jun tui, ayah tergugat untuk membangun rumah diatasnya: bahwa keterangan ini diceritakan oleh ayah penggugat joong hoan almarhum, kepada saksi sekitar tahun karena pada waktu itu saksi pernah menjadi juru tulis almarhum, bahwa menurut pengetahuan saksi. rumah dan tanah penggugat yang diperjanjikan untuk ditukar telah dibeli oleh penggugat dari almarhum hi. husin usman laman sebelum almarhum meninggal dan rumah tersebut sudah diperbaiki pula oleh penggugat: menimbang, bahwa saksisaksi tergugat konvensi penggugat re konvensi memberikan keterangan bawah sumpah sebagai berikut saksi permias iriwadan menerangkan. bahwa pada sekitar tahun saksi melihat rumah tergugat sudah mulai dibangun dan yang bertindak sebagai tukang ialah orang yang bernama simon lako: bahwa saksi pada waktu itu pernah diupah oleh tergugat untuk menggergaji kayu papan sebanyak lembar, dan setelah selesai dikerjai kan, saksi datang bersama simon lako. meminta uang upah kerja di rumah tergugat bahwa tergugat kemudian menyuruh saksi dan simon lako du duk sebentar dan menurut penglihatan saksi waktu itu tergugat ada membawa keluar dari rumahnya barang barang perhiasan emas berupa: cincin, gelang tangan, kalung leher, dan lonceng tangan: bahwa setelah tergugat kembali kerumah, tergugat lalu mem bayarkan uang upah kerja saksi dan upah kerja simon lako: saksi menerima rp. dan rp. diberikan tergugat kepada simon lako: bahwa menurut keterangan tergugat kepada saksi bahwa uang ter sebut adalah hasil dari penjualan barang barang perhiasan emas tersebut: bahwa menurut pengetahuan saksi, rumah tanah penggugat yang diperjanjikan untuk ditukarkan dengan rumah tanah tergugat dahulu rumah dan tanah tersebut adalah milik almarhum hi. husin usman laman, tetapi sekarang rumah dan tanah tersebut telah dibuatkan ke pada penggugat: saksi elem kuat, menerangkan sebagai berikut bahwa saksi kenal baik orang tua tergugat ji. dan pada waktu muda nya sering berkunjung kerumah mereka, bahwa pada suatu waktu pada tahun setelah saksi datang kerumah tergugat saksi ditawarkan oleh tergugat untuk membeli satu pasang anting anting emas, akan tetapi ditolak oleh saksi, karena saksi tidak mempunyai uang: bahwa pada waktu itu saksi melihat, ivu tergugat satu yang ber nama maria titirloblobly sedang menangis dan setelah ditanya, ibu tergugat memberi tahunan saksi, bahwa menangis karena semua harta peninggalan suaminya telah habis dijual tergugat untuk mem bangun rumahnya: bahwa tentang rumah dan tanah penggugat yang diperjanjikan un tuk ditukarkan dengan rumah tanah tergugat dahulu rumah dan ta nah tersebut adalah milik almarhum hi. husin usman laman: bahwa almarhum hi. husin usman laman semasa hidupnya, almarhum adalah salah seorang kaki dagang kakak penggugat yang benama the tiong hie: bahwa pada tahun oleh karena husin usman laman ber maksud menunaikan ibadah haji tanah suci, maka saksi dipanggil oleh husin usman laman, untuk membuat rekening mengenai pe pengambilan barang dagang dan penyetoran uang dan hasil, dengan kakak penggugat the tiong hie: bahwa menurut rekening yang dibuat saksi, kakak penggugat yang bernama the tiong hie. masih berhutang uang rp. yang harus dibayarkan kepada hi. husin usman laman: bahwa kemudian ternyata husin usman laman telah mengambil lagi barang barang dagang the tiong hie sejumlah rp. dan uang tunai sejumlah rp. untuk ongkos naik haji: bahwa menjelang keberangkatan husin usman laman tanah suci, kepada saksi diberitahukan bahwa rumah dan tanah miliknya ini tin telah dibuatkan kepada the tiong hie dimana dalam surat jual beli yang ditunjukan kepada saksi. tertulis nama herman they (penggugat) sebagai pembeli: bahwa .setelah itu saksi melihat istri almarhum dan keluarganya telah keluar dari rumah mereka dan menempati sebuah rumah. yang di bangun oleh the tiong hie (kakak penggugat) yang letaknya: verde kata dengan rumah almarhum tersebut: kit, menimbang. bahwa kedua belah pihak selanjutnya menerangkan tidak ada mengajukan apa apa lagi dan mereka akhirnya mohon pu tuan: tan tentang hukumnya salam konvensi: han menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah sebagai yang diuraikan diatas, haa aan aan menimbang, bahwa karena dikemukakan penggugat dan diakui oleh tergugat tergugat dan berdasarkan bukti, maka terbukti: benar bahwa pada tanggal juni antara penggugat dan tergugat telah dibuat transaksi tukar menukar rumah dan tanah milik'penggugat dengan rumah dan tanah milik tergugat . aan tergugat telah menerima dari penggugat sebagai tambahan, akibat transaksi itu, uang sebesar rp. dengan rinciannya, tergugat menerima rp. surabaya, dan rp. diterima istri tergugat idi larat, pan pada tanggal juli tergugat i telah membuat surat per nyatakan dalam mana dinyatakan bahwa selambat lambatnya pada bulan agustus rumah dan tanah yang diperjanjikan telah diserahkan oleh keluarganya kepada penggugat atau kakak penggugat the tiong pada tanggal juli larat, istri tergugat ang giok eng dan anaknya tan iau siong. telah membuat surat pengakuan menyerah rumah sesuai transaksi tertanggal juni kepada penggugat dan telah menerima pula uang sebesar rp. dari ibu penggugat: tergugat tergugat lalai melaksanakan isi perjanjian: tertanggal juni ian menimbang, bahwa berdasarkan bantahan tergugat tergugat. maka pengadilan negeri perlu mempertimbangkan terlebih dahulu apakah rumah dan tanah tergugat sesuai transaksi tertanggal juni benar adalah milik penggugat: bos aan menimbang, bahwa dari keterangan saksi saksi penggugat dan'saksi saksi tergugat tergugat, pengadilan negeri. menganggap: benar: bahwa rumah dan tanah tersebut, telah dibeli penggugat dari hi. husin usman: laman: mai dilan menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan isi perjanjian ter tanggal juni yang:dibuat penggugat dan tergugat maka. hakim atas kekuasaan jabatan (ambtshalve) terlebih dahulu mempertim bangka apakah penjualan rumah dan tanah milik hi. husin usman laman kepada penggugat adalah sah: menimbang, bahwa menurut hukum agar, untuk tanah milik, di perbedaan antara tanah: dan rumah (bangunan) yang didirikan di atasnya, dipandang sebagai terpisah, bukan sebagai suatu kesatuan sc perti ditentukan oleh hukum barat: menimbang, bahwa menurut staatsblad dilarang pen jualan dan lain lain penyerahan (vervreemding) hak milik atas tanah oleh seorang indonesia asli kepada orang bukan indonesia asli (vervet mdingsverbod) dan segala persetujuan yang dimaksudkan untuk penjual |. dan sebagainya ini, dianggap batal sedari awal mulanya (van rechts were niet): ayu menimbang, bahwa penjual hi. husin usman laman adalah golongan rakyat indonesia (bevolkingsgroep) indonesia asli, dan sitem beli i.c. penggugat adalah seorang tionghoa, yang termasuk golongan rakyat timur asing vrede sterling dahulu) bukan indonesia asli: menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka pen jualan rumah dan tanah milik hi. husin usman laman kepada pengguna gat sepanjang mengenai rumah adalah sah dan sepanjang mengenai tanah adalah tidak sah dan batal menurut hukum dan oleh karena itu tanah tersebut jatuh: kepada negara berdasarkan undangundang pokok agraria: menimbang, bahwa transaksi tertanggal juni dimaksud kan untuk dilakukan penukaran rumah dan tanah milik penggugat de ngan rumah dan tanah milik tergugat menimbang, bahwa berdasarkan alasan alasan yang dipertimbang kan tadi diatas, maka transaksi tertanggal juni antara pengguna gat. dan tergugat hanya dimaksudkan untuk dilakukan tukar menukar rumah milik penggugat dengan rumah milik tergugat sedangkan se panjang mengenai tanah adalah batal, karena dilarang oleh undang: undang: menimbang, bahwa tergugat telah lalai memenuhi isi perjanjian |. tertanggal juni dengan tidak menyerahkan rumah tergugat kepada penggugat pada akhir agustus menimbang, bahwa perjanjian tukar menukar barang (ruling). yang merupakan perjanjian meletakkan kewajiban bertambah balik (wider ketiga overeenkomst) kepada kedua belah pihak, dengan tidak dipenuhi nya kewajiban oleh salah catu pihak, sudah selayaknya dan seadanya pihak lain juga dibebaskan dari kewajibannya oleh karena memang, seorang hanyalah menyanggupi untuk memberikan sesuatu barang atau untuk melakukan sesuatu perbuatan, karena mengharapkan akan me .terima:juga sesuatu barang atau bahwa pihak lain akan melakukan su 'atu perbuatan juga menimbang, bahwa dalam transaksi tukar menukar, kelalaian dari satu. pihak, dengan sendirinya memberikan hak kepada pihak jain untuk meminta kepada hakim supaya perjanjian. dibatalkan, tuntutan mana dapat disertai dengan permintaan penggantian kerugian, . . menimbang, balita berdasarkan pertimbangan diatas, maka de ingin kalinya tergugat memenuhi isi perjanjian tertanggal kini penggugat hanya berhak menuntut pembatalan perjanjian itu disertai permintaan penggantian kerugian, hak mana diberikan. oleh pasa) b.w. yang menentukan bahwa tiap perjanjian bilateral selalu dianggap telah dibuat dengan syarat, bahwa kelalaian salah satu pihak akan mengakibatkan pembatalan perjanjian, pembatalan. mana harus dimintakan kepada hakim: menimbang, bahwa oleh karena itu gugatan penggugat harus di nyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelyk):. menimbang, bahwa oleh karena penggugat berada dipihak yang di kalahkan, maka biaya perkara patut dibebankan kepadanya, . dalam konvensi menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah sebagai tersebut diatas, kana menimbang, bahwa penggugat penggugat'menuntut'a.l: untuk menyatakan batalnya transaksi tertanggal juni yang dibuat penggugat dan tergugat maa menghukum tergugat untuk menerima kembali uangnya sebesar rp. menyatakan perbuatan tergugat membawa barang barang pengguna gat penggugat keluar dari rumah penggugat penggugat adalah melawan hukum: memerintahkan tergugat membawa kembali barang barang pengguna gat penggugat termasuk barang barang dagangan kerumah penggugat penggugat, dalam waktu hari setelah keputusan ini diucapkan,.dengan ketentuan tergugat harus membayar uang paksa (dwangsom) kepada penggugat penggugat sebesar rp. setiap. hari tergugat lalai memenuhi perintah ini: menyatakan putusan ini dijalankan terlebih dahulu walaupun bar dengan ataupun verse: menghukum tergugat membayar biaya perkara: menimbang, bahwa penggugat penggugat mengemukakan dalam gugatannya sebagai. alasan untuk pembatalan transaksi tertanggal juni antara penggugat dan tergugat oleh karena penggugat bukanlah satu satu pemilik dari rumah yang hendak tawarkan dengan rumah tergugat, karena rumah tersebut adalah milik bersama dengan penggugat iii, yang dibangun dengan harta peninggalan. orang tua penggugat dan penguat iii: tergugat bukanlah milik sejati dari rumah yang hendak ditukarkan karena rumah tersebut, masih dalam status sengketa dengar hi. husin usman laman sebelum meninggal pada tahun dimana hel ini tidak diketahui penggugat pada saat perjanjian dibuat: tergugat dengan etika tidak baik telah melaksanakan sendiri'isi perjanjian tertanggal juni tanpa menunggu kembalinya tinggi gat larat, sesuai persetujuan lisan yang dibuat, sehingga menimbun kan banyak kerugian model dan materiel dipihak penggugat pengguna: akibat dari tindakan tindakan tergugat mengusir keluarga pengguna penggugat termasuk penggugat dan sanak saudara dan ibu pengecer (isteri penggugat keluar dari rumah kediaman dan membawa sea barang barang milik termasuk barang barang dagangan kedua dari rumah: tersebut: disertai tindakan tergugat menyegel rumah gudang hasil penggugat penggugat dan melarang dan menghalang malang! penggugat mengambil hasil kopra negeri tutukembong dan maret fusi, tindakan tindakan mana mengakibatkan pula keluarga pengguna: penggugat termasuk penggugat tidur diatas tanah tanpa alas hingga hari ini dan penggugat menggugat merasa sangat terhina: menimbang, bahwa alasan sub. kami dikesampingkan berdasarkan alasan alasan sebagai berikut: bahwa saksi penguat penggugat hanya mendasarkan keterangan mereka atas penglihatan mereka pada saat barang barang perhiasan mas, yang oleh penggugat penggugat didalilkan sebagai harta peninggalan orang tua mereka, telah berada tangan penggugat sedang dari siapa asal usul perhiasan perhiasan tersebut, tidak diketahui saksi: menimbang, bahwa alasan sub kami merampungkan pula ber pasarkan hal hal yang telah dipertimbangkan pada bagian konvensi diatas: menimbang, bahwa diterima tidaknya alasan sub pertama tama perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal hal sebagai berikut: apakah tindakan pengusiran dan membawa keluar barang barang milik penggugat penggugat dan jaringan untuk mengambil hasil kopra. jangka waktu'ang barang dagangannya kerumah peng gugat, dengan ketentuan bahwa tergugat harus membayar uang paksa (dwangsom) kepada penggugat sebesar rp. untuk setiap hari tergugat lala amanat: menghukum pula tergugat membayar segala ongkos yang. ter bit dalam perkara ini: bahwa terhadap gugatan tersebut pengadilan negeri tual telah mengambil keputusan, yaitu keputusannya tanggal september prd. yang kamarnya berbunyi sebagai berikut dalam konvensi menyatakan gugatan penggugat tidak diterima (niet ontvankelyk): dalam rekonpensidan tergugat: menghukum tergugat menerima kembali dari penggugat uang sebesar rp. , :na gat adalah untuk setiap hari lalai melaksanakan perintah ini: menyatakan putusan ini dijalankan terlebih dahulu walaupun ada banding ataupun verzet:semua biaya biaya yang timbul dalam perkara: 1g4 penggugat benar telah dilakukan oleh kakak tergugat, the tiong hie: apakah tersebut dilakukan guna melaksanakan transaksi tertanggal juni apakah perbuatan yang tersebut pada punta diatas, yang dilakukan oleh kakak tergugat the tiong hie, harus dipertanggung jawabkan ke pada tergugat: menimbang, bahwa ber pasarkan keterangan penggugat penggugat gipersidaxgan vang diakui kebenarannya oleh tergugat, maka pengadilan negeri. menganggap benar bahwa. the tiong hie kakak tergugat gen bertugas, berturut turut pada bulan september dan oktober .beberapa kali telah mem peringatkan secara lisan penggugat dan gugat untuk mence bahkan secara baik rumah penggugat pengguna" kepada tergugat, akan tetapi oleh penggugat dan penggugat iii menganjurkan agar menunggu hingga kembalinya penggugat larat, pen bahwa keluarga penggugat penggugat (istri car, anak penggugat termasuk penggugat ii, pernah diancam kakak tergugat the tiong sie dan tergugat untuk meminta bantuan pihak keamanan membantu tergugat, me,laksanakan isi perjanjian tertanggal ini jika peng gugat car. penggugat iii termasuk istri penggugat tidak bersedia menyerahkan ramah penggugat penggugat: menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan terduga:, maka turnya benar bahwa semua barang barang milik pena.gei penggugat terma barang barang dagangan mereka, telah dipindahkan. dari rumah penggugat penggugat' rumah tergugat, barang barang mana me turut tergugat adalah diluar tanggung jawabnya, karena pemindahan barang barang tersebut dilakukan oleh petugas petugas dari kantor kecamatan, tanimbar utara larat dan petugas petugas kepolisian setempat: inn menimbang, bahwa tergugat persidangan tidak mampu. mem buktikan bantuannya bahwa, pemindahan barang barang milik peng: gugat penggugat tersebut dilakukan oleh petugas petugas tersebut: menimbang, bahwa seandainya pula benar bahwa ada petugas yang turut serta bersama kakak tergugat the tiong hie melakukan pemain dahan, ini, maka menurut pendapat pengadilan negeri dan berdasarkan surat bukti biru, hal ini adalah merupakan suatu cara dari kakak tergugat the tiong hie, untuk memudahkan terjadinya pemindahan ini, dan tidak ternyata pula persidangan bahwa pemindahan ini tidak di setujui tergugat: menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan tergugat persidangan maka terbukti bagi pengadilan negeri, bahwa tergugat secara lisan telah memberikan kuasa kepada kakaknya the tiong hie, untuk me laksanakan isi perjanjian tertanggal juni yang dibuat tergugat dan penggugat menimbang, bahwa berdasarkan pemberian kuasa tersebut maka pepatah sudah gugatan penggugat penggugat menuntut tergugat atas perbuatan perbuatan yang dilakukan oleh kakaknya the tiong his menimbang, bahwa perbuatan pemindahan barang barang milik penggugat penggugat oleh tergugat dan larangan pengambilan hasil kopra penggugat oleh tergugat seperti tersebut diatas, adalah ber layanan dengan kepatutan dan kepantasan yang harus diurut: menimbang, bahwa walaupun tuntutan pembatalan transaksi ter tanggal juni diajukan oleh pihak yang justru lalai memenuhi perjanjian itu, akan tetapi berdasarkan pertimbangan pertimbangan di atas, maka beralasan bagi pengadilan negeri untuk menerima alasan sub. penggugat penggugat menyatakan batalnya transaksi tertanggal juni yang dibuat penggugat dan tergugat: menimbang, bahwa oleh karena transaksi tertanggal juni dibatalkan maka kedua belah pihak harus dipulihkan seperti semula, dengan menghukum tergugat untuk menerima kembali uangnya yang sama nilainya dengan saat transaksi itu dibuat yakni sebesar rp. menimbang, bahwa tentang tuntutan uang paksa, ada cukup alasan untuk mengabulkan tuntutan ini, karena dalam hal ini, penting bagi penggugat penggugat untuk merasa tergugat melaksanakan putusan dan karenanya tuntutan itu patut dikabulkan yang jumlahnya tetap kan dibawah: menimbang, bahwa platinum sub karena berdasarkan undang undang, harus dikabulkan: menimbang, bahwa oleh karena tergugat berada dipihak yang dika bahkan, maka biaya perkara patut dibebankan kepadanya. mengingat undang undang yang bersangkutan: mengadili dalam konvensi menyatakan gugatan penggugat tidak diterima (niet ontvankelyk) dalam konvensi mengabaikan gugatan penggugat penggugat untuk seluruhnya menyatakan batas transaksi tertanggal juni yang dibuat penggugat dan tergugat, menghukum tergugat menerima kembali dari penggugat uang sebesar rp. menyatakan perbuatan tergugat menyuruh membawa barang barang. milik penggugat penggugat keluar dari rumah penggugat tinggi gat adalah.ngan ketentuan harus membayar uang paksa (dwangsom) kepada penggugat penguat sebanyak rp. untuk setiap hari lalai me laksanakan perintah ini, menyatakan putusan ini dijalankan terlebih dahulu walaupun ada banding ataupun verzet, dalam konvensi dan konvensi:, demikianlah diputuskan pada hari ini kamis, september oleh kami aristovol russel, hakim pengadilan negeri tual, putusan mana pada hari ini pula diucapkan dimuka umum dengan dihadiri oleh loka, panitera pengganti dan kedua belah pihak berperkara, keputusan mana dalam tingkat banding atas permohonan pengguna .yat'telah dibatalkan oleh pengadilan tinggi ambon dengan keputusan nya tanggal september prd pt. mik, yang .kamarnya berbunyi sebagai berikut menerima permohonan. perkara pada peradilan dalam tingkat banding dari penggugat pembanding tersebut: membatalkan putusan pengadilan negeri tual tertanggal sep member prd.: dan dengan mengadili sendiri:surabaya adalah sah: menetapkan rumah tanah dari tergugat tergugat dan yang terletak pada sebelah utara tengan.rumah the tiong hie. sebelah selatan dengan rumah the giok lin, sebelah'berat dengan laut, sebelah timur .dengan jalan raya, menjadi milik.penggugat (pembanding). memerintahkan pihak tergugat tergugat il. dan (turban:raad), walaupun para .tergugat (berbanding) rihik kasasi: menolak gugatan penggugat dalam rekonpensi untuk seluruhnya: menghukum para tergugat dalam konvensi dan para penggugat dalam rekonpensi untuk membayar. biaya biaya. perkara ini dalam kedua tingkat, yang hingga kini dianggap. rp. (seribu.seratus tujuh puluh lima rupiah): onset memerintahkan pengiriman salinan resmi putusan 'ni'beserta ber kas perkara yang bersangkutan kepada ketua pengadilan negeri tual:november kemudian terhadapnya oleh tergugat tergugat' terbaring (dengan perantaraan .kuasanya khusus, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal juli diajukan permohonan untuk pemeriksaan kasasi lisan pada tanggal november sebagaimana: ternyata dari surat keterangan no, prd. yang dibuat oleh pjs. panitera pengadilan negeri tual, permohonan mana kemudian disusul oleh memori alasan alasannya .yang diterima kepaniteraan pengadilan negeri tersebut pada tanggal november asa bahwa setelah itu oleh penggugat pembanding yang. pada tanggal november telah diberitahu tentang memori kasasi dari terigu tual pada tanggal pebruari dengan demikian jawaban memori kasasi itu diajukannya setelah teng gang yang ditentukan dalam undangundang make mah agung indonesia lampau, maka jawaban memori kasasi itu tidak dapat diperhatik"tubeat penggugat untuk kasasi dalam memori kasusnya tersebut pada pokoknyaialah bahwa: pengadilan tinggi tersebut setelah mempertimbangkan sah tidaknya jual beli rumah antara tergugat dalam kasasi dengan. hasen, lalu terus saja berkesimpulan tergugat dalam kasasi mengemuka kan dalilnya dengan baik maka gugatan rekonpensi ditolak, tanpa. menilai pangkalan pangkalan penggugat untuk kasasi yang lain! bahwa pengadilan tinggi telah memberi peradilan yang tidak diminta, sehingga melanggar bahwa sesuai dengan dalil tergugat dalam kasasi dalam gugatan waktu diadakan perjanjian tukar menukar rumah tanah surabaya hal ini tidak dihadiri oleh penggugat untuk kasasi dari jadi dengan demikian tergugat dalam kasasi tahu bahwa barang yang menjadi pe tukar itu bukanlah barang penggugat untuk kasasi sendiri, tapi adalah ber sama sama dengan penggugat untuk kasasi dan iii sehingga ber pasarkan bw. harus dianggap penukaran tersebut adalah batal: bahwa penukaran yang dilakukan surabaya itu dengan surat dibawah tangan bertentangan dengan peraturan pemerintah tahun yang harus dibuat dengan akte otentik. sehingga dengan demikian penukaran surabaya tersebut harus dianggap bata! mutlak (lihat buku azasazas hukum perjanjian oleh mr. wirjono prodjodikoro cetakan iii hal. bahwa menurut bw, suatu perjanjian hanya berlaku untuk kedua belah pihak dan tidak boleh merugikan pihak ketiga, se hingga penukaran surabaya tersebut tidak boleh merugikan peng gugat untuk kasasi tergugat asal dan iii, oleh sebab itu gugatan ter gugat dalam kasasi sudah tepat dinyatakan tidak dapat diterima oleh pengadilan negeri:ambon tidak salah menerapkan hukum walaupun tertimbang pengadilan tinggi tersebut sangat singkat sekali: mengenai keberatan ad. bahwa keberatan ini juga tidak dapat dibenarkan, karena pengadilan tinggi ambon tidak salah menerapkan hukum: mengenai keberatan keberatan ad. dan bahwa keberatan keberatan ini dapat dibenarkan, karena dari gugatan ternyata bahwa tergugat dalam kasasi penggugat asal mengeja hui bahwa rumah tanah sengketa dimiliki oleh tergugat tergugat dalam kasasi tergugat tergugat asal dan in, oleh karena itu maka berdasar: kan k.uh perdata juakbcli tukar menukar mengenai barang orang lain adalah batal: lagi pula berdasarkan peraturan pemerintah setiap pemindahan hak atas tanah harus di lakukan dihadapan pejabat pembuat akte tanah, setidak tidaknya di hadapan kepala desa yang bersangkutan (dalam kasus ini tukar menu kar rumah tanah hanya dilakukan secara dibawah tangan surabaya pada tanggal juni walaupun kemudian pada tanggal agus tus disahkan oleh kepala kecamatan tanimbar utara): menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pada ad. dan tersebut diatas, dengan tidak peran mempertimbangkan keberatan ad, maka menurut pendapat mahkamah agung terdapat cukup alasan uri tuk menerima permohonan kasasi yang diajukan oleh penggugat untuk kasasi tan hong than dan kawan kawan tersebut untuk membawa kan keputusan pengadilan tinggi ambon tersebut sehingga mahkamah agung akan mengadili sendiri perkara ini dengan amar keputusan se bagai yang akan disebut dibawah ini: menimbang, bahwa tergugat dalam kasasi penggugat asal adalah pihak yang dikalahkan. undang undang tahun memutuskan menerima permohonan kasasi dari penggugat penggugat: untuk kasasi tan hong than, tan iau ong, tan hong jin ter sebut: membatalkan keputusan pengadilan tinggi ambon tanggal september prd pt. mlk.: dan dengan mengadili sendiri dalam konvensi menolak gugatan penggugat untuk seluruhnya: dalam rekonpensi mengabulkan gugatan penggugat dalam rekonpensi untuk :se bagian: menyatakan batal transaksi tertanggal juni yang dibuat penggugat dalam rekonpensi dan tergugat dalam rekonpensi: menghukum. tergugat. dalam rekonpensi menerima kembali dari penggugat dalam rekonpensi uang sebesar rp. (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah): ate menyatakan perbuatan tergugat dalam: rekonpensi menyuruh" membawa barang barang milik.penggugat penggugat dalam rekonpensi l6g keluar dari rumah penggugat penggugat dalam rekonpensj adalah me. lawan hukum (onrechtmatig): memerintahkan tergugat membawa kembali semua barang. barang milik penggugat penggugat dalam rekonpensi kerumah peng buat penggugat dalam rekonpensi dengan ketentuan harus mem bayar lang paksa wangsa) kepada penggugat penggugat dalam re. konvensi sebanyak rp. (sepuluh ribu rupiah) untuk setiap hari lalai melaksanakan perintah ini: menolak gugatan penggugat dalam rekonpensi untuk selain. dan selebihnya: dalam konvensi dan rekonpensi menghukum tergugat dalam kasasi penggugat dalam konvensi tergugat dalam rekonpensi untuk membayar semua biaya perkara. baik yang timbul dalam tingkat pertama dan tingkat banding maupun dalam tingkat kasasi, biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ditetapkan seba nyak rp, (dua ribu lasa, langgam juni soesilo sh, sebagai hakim hakim anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka nada hari tahu langgam juli oleh ketua si. dan nawangsih sicardi sh, panitera. pengganti, dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak. putusan pengadilan tinggi ambon tgl. demi keadilan berdasarkan. ketuhanan yang maha esa ala pengadilan tinggi maluku ambon, mengadili perkara perkara perdata dalam peradilan banding. dilakukan oleh hakim kan tunggal atas penetapan ketua. dalam sidangnya 'lah menjatuhkan pu: tuan sebagai berikut dalam perkaranya: mei herman they, pekerjaan berdagang berumah tinggal larat maag kecamatan tanimbar utara, kabupaten maluku tenggara semula sebagai penggugat, sekarang sebagai penggugat emban kanan melawan masa tan hong than. pekerjaan berdagang. tinggal di: larat aaa kecamatan, tanimbar utara, daerah tingkat hi! maluku tenggara. tan iau ong. pekerjaan berdagang. tinggal larat. kecam: .tan tanimbar utara, daerah tingkat maluku tenggara: kana tan hong twin. pekerjaan tidak ada tinggal salak kan kecamatan tanimbar selatan, daerah tingkat maluku teni bnn. gara, semula sebagai. para tergugat, sekarang sebagai para teng gugat berbanding: men pengadilan tinggi tersebut: maa telah membawa berkas surat surat perkara dan semua yang hubungan dengan perkara kedua belah pihak tersebut: pan tentang duduknya perkara mengutip dan memperhatikan keadaan keadaan mengenai dudu dana nya perkara sebagai mana tertera dalam turunan surat keputusan hen pengadilan negeri tual tanggal september prd. kamarnya berbunyi sebagai berkait: dalam konvensi: man menyatakan gugatan penggugat tidak diterima (niet ontvankelij meri dalam konvensi |
ga. putusan pengadilan negeri yang dikuatkan. oleh. pengadilan. tinggi harus dibatalkan, karena'p utusan putusan tersebut. mengabulkan perubahan esa gugatan pokok.yang diajukan pada tingkatan pemeriksaan dimana semua pweudalil dali, tangkisan tangkisan dan pembelaan, telah.habis dikemukakan. putusan mahkamah agung. tgl. sip . demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang mahesa 'mengadili dalam tingkat kasasi telah menjatuhkan putusan. sebagai berikut dalam perkara pemimpin unit cabang utama, jakarta, alamat jalan" lada jakarta, penggugat untuk kasasi, dahulu tergugat pembanding, sean melawan . eka nasri, pekerjaan direktur utama bintang djaja raya, alamat #iu jalan' pantai air no: jakarta, tergugat dalam kasasi, dahulu penggugat mahkamah agung tersebut: melihat surat surat yang bersangkutan i. io. sec akun menimbang bahwa dari surat surat tersebut ternyata,., bahwa pada pertengahan tahun antara 'penggugat asli dan tergugat asli bni unit cabang utama jakarta) telah diadakan perjanjian tentang pembelian karet rakyat banjarmasin, dengan ketentuan bahwa'uang:pembayaran'harga karet: itu hanya dapat dibayar oleh bank, jika 'karet yang :akan idibeliitu dapat dikuasai oleh bank, sedang pembebasan penguasaan dan pengeluaran karet dari'stock bank'tersebut hanya diperkenankan. jika. telah memperoleh persetujuan dari: penggugat asli dan disamping itu penyimpanan stock karet hanya diperketat dikota banjarmasin bahwa untuk merealisir perjanjian tersebut penggugat asli telah membeli karet rakyat banjarmasin secara berangsur angsur, pembelian mana akhirnya mena pai jugalah lang ton 'dengan harga pada waktu itu sebesar rp. , jumlah. bagaimana telah'dibayaroleh penggugat:asli kepada bergulat asli: bahwa dari karet sejumlah long'ton'itu:yang telah: berada dalam penguasaan bni unit ilk: cabang banjarmasin: penggugat asli. telah mengeluarkan karet dari penguasaan. bni. unit iii. cabang. banjarmasin sebanyak long ton, sehingga. masih ada sisa stock karet penggugat asli pada bni unit iw' cabang banjarmasin sebanyak long ton: bahwa pada waktu penggugat:asli bermaksud'untuk mengekspor karet dari sisa stock karet milik nya tersebut ternyata bahwa tergugat asli tidak dapat menyediakan karet dan setelah diselidiki' ternyata bahwa sisa stock karet penggugat asli dilepaskan penguasaannya atau dipindah tanganan tanpa setahu penggugat asli kepada. pihak tain, yaitu dengan diserahkan penguasaannya kepada fa: kuala mas: bahwa kemudian tergugat asli hendak berlepas tangan tentang pengeluaran pelepasan sisa karet tersebut dengan pernyataannya bahwa tergugat asli' berada dalam keadaan terpaksa atau overzicht dengan" mengikut sertakan dalam persoalan itu panglima kodam tambun sungai. sub komando daerah pertahanan kota waringin" timur: bahwa dengan tindakan tergugat asli, tersebut ia, tergugat asti telah melakukan wanprestasi yang mengakibatkan penggugat asli menderita kerugian: bahwa" penggugat asli telah berkali ka' memberi teguran' dan peringatan agar tergugat asli memenuhi kewajibannya:. sesuai dengan perjanjian, akan tetapi tidak berhasil: aga bahwa: kemudian: tergugat asli menawarkan kepada penggugat asli untuk menyelesaikan persoalan. ini: dengan. menawarkan pembayaran kembali uang penggugat asli sejumlah rp. penawaran mana tidak diterima oleh. penggugat asli, bahwa karena kelalaian tergugat asli tersebut penggugat asli. menderita: kerugian yang. menurut perhitungan penggugat asli. berjumlah rp. ditambah bunga berbunga dari jumlah itu sebulan dan karena sampai sekarang sudah bulan berjumlah rp. : maka berdasarkan hal hal tersebut diatas penggugat asli menuntut supaya pengadilan negeri jakarta memberi putusan sebagai berikut menerima gugatan: menghukum tergugat. untuk mengembalikan. kepada penggugat harga .::. long.ton.yang pada.hari.ini berharga rp. .dan. harga ini akan bergerak sesuai. dengan laju inflasi diwaktu putusan hakim.pelaksana kan. har dananims ban pantang bes menghukum tergugat. untuk" membayar. ganti rugi ditambah kemacetan usaha penggugat karena wanprestasi yang dilakukan. tergugat yang sampai hari ini berjumlah rp. manga was menghukum'tergugat membayar rp: sehari, jikalau tergugat latar mentaati hakim tersebut diatas menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan lebih dahulu. membebankan biaya perkara kepada. tergugat sera bahwa: terhadap gugatan" tersebut pengadilan negeri jakarta telah mengambil putusan, yaitu putusannya tanggal oktober: g:.yang kamarnya berbunyi sebagai:berikut gea meluluskan gugatan untuk sebahagian? menghukum tergugat membayar kepada penggugat wang sejumlah. rp. membebankan biaya perkara kepada tergugat menimbang, bahwa setelah 'pada'hari yang telah'ditentukan, usaha hakim untuk mendamaikan kedua belah pihak tidak berhasil, dibacakan surat gugat, terhadap gugatan mana atas pertanyaan hakim, penggugat menyatakan tinggal tetap bag anna menimbang, bahwa tergugat terhadap gugatan tersebut memberi jawaban, yang sekedar pentingnya dapat disimpulkan sebagai berikut bahwa dengan surat penggugat bd tgl. kepada tergugat, penggugat meminta untuk memindahkan sejumlah rp. dari rekening girona pada kantor tergugat yang tercatat dibawah nomor kepada bni unit cabang banjarmasin gg' fa' kuala mas d a jl. pangeran samudera (atas) banjarmasin bahwa fa: kuala mas dalam hubungan transaksi pemindahan uang ini bertindak sebagai perwakilan penggugat banjarmasin, yaitu untuk keperluan pembelian pengumpulan l ton karet rss banjarmasin! bahwa permohonan.penggugat tersebut telah disampaikan kepada bni unit ill cabang banjarmasin dengan surat tergugat no:: dkt. ur. krd. bmn tgl. juga9gh $.ioo nong dana naa bahwa dalam rangka realisasi pembayaran: di: banjarmasin, bni unit cabang banjarmasin telah mendebat kantor tergugat.dan. seterusnya.kantor tergugat .telah mendebetir rekening giro. penggugat. sejumlah.yang tersebut dalam debut nota bni unit iii cabang banjarmasin sebesar. rp. , : l t.rss dan. osis rp. :.yaitu pemindah bukan kembali. berdasarkan nota.bni eceran banjarmasin bms hlmn .:tgl. rp. karena kelebihan pembayaran sos seat sih bahwa berhubung dengan apa yang diuraikan diatas jelaslah fungsi'dan kedudukan tergugat dalam transaksi penggugat .yaitu, pembelian karet dan pembayarannya maupun penguasaannya stock karet tersebut seluruhnya terjadi di. banjarmasin.dan sampit. dan: sepenuhnya dilaksanakan oleh: dan menjadi tanggung jawab tergugat jakarta, tidak lebih dan'tidak.kurang'dilakukan oleh tergugat.atas dasar adanya. pembebanan: debut nota) dari bni unit il. cabang banjarmasin, yang merupakan perhitungan:dari pembayaran:pembayaran yang telah. dilakukan disana .:.ringkasnya. tergugat jakarta. hanya .berfungsi memindahkan .dana penggugat .yang ada pada tergugat, .hal.mana telah diselesaikan dengan baik, .sedangkan realisasi. pembelian pembayaran harga karet dan penguasaannya menurut syarat ketentuan yang ditentukan .oleh penggugat dilakukan sepenuhnya banjarmasin kalimantan selatan) oleh dan karenanya menjadi tanggung jawab bni unit iii cabang banjarmasin: bahwa dalam menilai .pelaksanaan pembelian dan penguasaan.stock.di banjarmasin ditegaskan, bahwa fa. kuala mas adalah perwakilan penggugat banjarmasin, sehingga: segala. sesuatu yang.telah.dilaksanakan. oleh. fa. kuala mas adalah untuk dan atas.nama. penggugat pula, oleh sebab. mana, penggugat sendiri harus memikul risiko. dan: tanggung jawab atas. segala tindakan yang dilakukan oleh fa. kuala mas aa. . bahwa .mengenai sisa stock termaksud.pada. surat. gugat, sub. diberi penjelasan sebagai berikut .:. cow senses beban .bahwa: karet. sebanyak. l ton adalah kepunyaan.pt. kapuas baru sampit yang dibeli dari gabungan. koperasi karet, kalimantan tengah. dengan pembiayaan berupa kredit dari, bni unit iii cabang. parasit . bahwa. menurut keputusan menteri. mb: kotor tgl. pebruari para eksportir karet tidak diizinkan.untuk. menjual belikan. atau. memindah kan haknya atas karet yang dibeli dan langsung, harus meng expr,.namun fa. kuala mas telah membeli karet.tersebut dari kapuas. baru, sehingga pembelian ini dibatalkan oleh badan pengatur perwakilan karet kalimantan tengah dengan surat keputusan a a yang disertai pula dengan 'surat perintah komando sub. daerah pertahanan kota waringin timur prin. tgl april yang memerintahkan supaya bni unit ii! yang pada waktu itu menguasai stock tersebut mengembalikannya kepada gabungan koperasi karet kalimantan tengah gea ear bahwa"tidak dapat disangkal lagi, bahwa pengembalian stock karet: l ton'yang telah dibeli oleh: fa. kuala mas: oleh" bnf unit cabang sampit dilakukan dibawah force mansur, sedangkan fa. kuala mas sebagai perusahaan yang berdomisili banjarmasin, seharusnya mengetahui adanya keputusan menteri tersebut, dan tidak: melakukan transaksi 'pembelian karet dari kapuas baru: seria bne unit cabang banjarmasin menurut tugas yang diberikan oleh penggugat tidak wajib 'mengatur menentukan suppliernya dari siapa: karet,itu akan. dibeli leti fa. kuala mas pes dosen ash bahwaspembayaran'harga'"karet tersebut oleh gabungan koperasi. karet kalimantan' tengah yaitu sejumlah rp. ub:yang' dibukukan pada rekening giro'dalam penyelesaian (bersifat sementara atas nama kuala mas, 'menjadi sengketa'antara hakka kalimantan tengah, kapuas baru dan bni dan pada saat ini perkara.itu masih aanhanging pada. pengadilan negeri: sampit dan mungkin bni unit dimakan digugat oleh pihak pihak:tersebut bahwa menurut surat fa. kuala mas kepada bni unit cabang banjar asin km b.in tgl. (copy:tidak ada pada tergugat) sisa stock l ton" tersebut 'sedang diusahakan penyelesaiannya dengan kapuas baru sampit: hee sean mann baba naa bahwa sisa selebihnya menurut surat tersebut telah dipergunakan olehnya untuk pembiayaan realisasi export stock karet yang" menurut keterangannya mendapat persetujuan pula dari penggugat sebagai prinsihalnya bahwa berdasarkan alasan alasan tersebut diatas penggugat tidak mempu nyai alasan alasan hukum yang kuat untuk menggugat bni unit mengingat: akan adanya force majeure dan tindakan tindakan wakilnya sendiri i.c. kuala mas, oleh sebab mana seharusnya sengketa ini dapat diselesaikan oleh pengguna . gat dengan fa. kuala mas secara langsung, setidak tidaknya penggugat tidak mempunyai alasan hukum, untuk menggugat tergugat, mengingat .tergugat telah memenuhi tugasnya sebagai pemindah dana kepunyaan penggugat sesuai dengan instruksi penggugat dengan sebaik baiknya nan bahwa oleh sebab itu dimohon gugatan seluruhnya ditolak: menimbang, bahwa sesudah reptil, detik, kesimpulan, jawaban kesimpulan an, tanggapan atas kesaksian: hanif karim, jawaban atas.tanggapan tergugat, tanggapan .atas surat: penggugat tgl. september yang kesemuanya untuk singkatnya dianggap termasuk dalam putusan ini, didengar hanif: karim sebagai saksi penggugat yang memberi. keterangan dibawah sumpah yang: dianggap pula termasuk dalam putusan ini. senang menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil dalilnya, penggugat telah: mengajukan surat surat bukti yang diberi tanda' s d merah dan'p s d:p: vii hitam, sedangkan untuk membuktikan dalil dalil sanggahan, tergugat.telah menyerahkan dalam persidangan surat surat bukti.yang ditandai ha, s d.t vii hitam, dan. t.i:s d vi. merah, adalah isi.surat:surat bukti yang bermeterai cukup,.dianggap termasuk dalam putusan loseruknsa menimbang,. bahwa "selanjutnya 'penggugat dalam penjelasan mengenai: gugatannya "dengan melampirkan perhitungannya 'memperbaiki petit gugatannya sehingga berbunyi ipa menghukum tergugat mengembalikan 'nilai' harga karet. penggugat yang telah diperhitungkan dengan bunga sebulan sejak bulan april sebanyak rp. (delapan ratus sembilan belas juta, tujuh:ratus empat puluh tujuh ribu, enam ratus. satu, rupiah) . sos menghukum tergugat untuk membayar ganti rugi kepada penggugat karena wanprestasi tergugat sebesar rp: (seratus'dus'puluh dua: juta enam ratus sembilan puluh dua ribu, seratus empat pulih rupiah) menghukum tergugat untuk membayar kepada penggugat uang sebesar rp. karena tergugat telah menghilangkan laba:yang bisa' diharapkan penggugat karena'kelalaiannya': menimbang, bahwa tergugat pada dasarnya tidak membantah tentang perbaikan tersebut bem ani bantan menimbang, bahwa kemudian, kedua belah pihak memohon putusan mengambil .oper selanjutnya apa yang. tertera dalam berita beritaracara! persidangan yang bersangkutan, terhadap. mana untuk singkatnya ditunjukkan: menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan adalah sebagaimana diuraikan: diatas nusa ben nanas angan menimbang, bahwa oleh sebab disangkal oleh tergugat maka penggugat harus' membuktikan dalil dalilnya aan menimbang, bahwa untuk keperluan 'itu penggugat telah menyerahkan surat surat buktinya tersebut diatas, dan telah didengar dibawah sumpah saksinya bernama hanif karim tersebut: menimbang, bahwa oleh pengakuan tergugat, setidak tidaknya karena tidak dibantah olehnya telah terbukti, bahwa dalam rangka realisasi pembayaran karet" di' banjarmasin secara" berangsur angsur telah didebetir rekening giro penggugat pada kantor tergugat wang dengan'jumlah seluruhnya sebesar rp. (dua milyar enam' ratus tujuh puluh delapan juta, tujuh ratus dua puluh ribu, empat ratus tujuh puluh rupiah) untuk harga l ton rss v,'sedang'oleh' penggugat'telah dikeluarkan dari penguasaan bni unit banjarmasin sebanyak l ton, jadi'masih sisa l ton l ton l ton, malah menurut surat bukti till.merah, yang diajukan oleh tergugat sendiri sisa: karet:itu meliputi atom: nana menimbang, bahwa'dari surat bukti merah yang diajukan oleh.tergugat dan surat bukti' p'v' ditambang" diakui oleh' tergugat, setidak tidaknya" tidak dibantah olehnya! terbukti'bahwa dalam rangka pembelian pengumpulan karet kalimantan, penggugat berhubungan langsung' dengan tergugat dan pemakaian wang yang: diterima: oleh: bni dari societe. construction des batignolles ltd., dalam rangka: jaminan bank .oleh tergugat, diawasi oleh tergugat menimbang,.bahwa: oleh sebab itu tergugat lah yang bertanggung jawab penuh tentang keuangan penggugat: dalam: rangka. realisasi pembelian dan pembayaran karet di. banjarmasin bean menimbang, tentang sisa" karet penggugat, yang menurut penggugat berjumlah: l ton dan menurut tergugat sendiri berjumlah l ton, tergugat memberi keterangan sebagaimana. ternyata dalam jawaban tergugat, yang:diuraikan diatas: wwe hatta menimbang, tentang l ton.karet. yang berdasarkan surat keputusan badan pengatur perwakilan karet kalimantan tengah.tgl. (produkt merah) berlandaskan surat keputusan: berwarna. menteri pertanian dan agraria, menteri. perdagangan, menteri, transkomada, menteri perindustrian rakyat dan menteri urusan bank sentral mb kotor .angka bahwa menurut pendapat hakim, tergugat tidak dapat mengelakkan dirinya dari tanggung jawabnya, oleh sebab tergugatlah yang mengawasi keuangan' termaksud diatas, dan patut mengetahui adanya surat keputusan bersama itu, melalui wakil wakilnya, yaitu bni unit iii cabang banjarmasin, dan bni unit ill cabang sampit, sehingga keadaan force majeure" harus ditolak oleh hakim: nata menimbang, bahwa tentang sisa karet l ton won. l ton, hakim berpendapat bahwa sisa itu harus dipertanggungkan kepada. tergugat, dengan adanya produkt dan iii hitam . menimbang, bahwa. dalam,.penjelasan: penggugat ,dalam. sidang.tgl. oktober disertai. perhitungan. bunga:secara rente berhenti atau:bunga berbunga sebesar. .yang tidak dibantah.oleh tergugat, dinyatakan pula bahwa, hutang hutang.penggugat pada.tergugat.yang pada tangga!. juni berjumlah rp. pada tanggal september telah menjadi rp. jadi dalam tempo bulan, bunga berjumlah kira kira (vide produkt vi. dan vii), hal mana pula tidak dibantah .oleh.tergugat, sehingga menurut pendapat hakim adalah wajar, bahwa tuntutan tentang ganti kerugian didasarkan atas bunga berbunga, dengan. pengertian, bahwa jumlah sebesar rp. (delapan ratus juta rupiah) lebih dibulatkan menjadi rp. (delapan. ratus juta rupiah). . . menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebut. diatas, menurut pendapat hakim penggugat telah dapat membuktikan dalil dalil nya, oleh sebab mana gugatan dapat diluluskan, sebagaimana akan ternyata . menimbang, petit.gugatan.yang telah diperbaiki. sub dan harus ditolak, oleh sebab. tidak terbukti.sepanjang :persidangan, pun: petit sub karena. tidak .cukup berada san aeon peta maa menimbang, bahwa oleh:sebab'tergugat'pada pokoknya'dikalahkan, maka: harusidihukum:untuk membayar ongkos origins dalam perkara'ini memperhatikan ketentuan ketentuan undang undang yang bersangkutan melutuskari 'gugatan'untuk:sebahagian: man mah menghukum .tergugat membayar.kepada penggugat uang sejumlah rp. (delapan ratus juta rupiah) atas tanda pembayaran yang 'sah menolak gugatan yang lain atau lebih menghukum tergugat membayar .ongkos ongkos dalam.perkara ini, hingga kini oleh karni, ditaksir sebesar rp. , (tiga ribu lima ratus tiga puluh rupiah) demikianlah keputusan ini ditetapkan pada hari kamis, tanggal oktober dan pada hari itu juga diucapkan dimuka umum, oleh kami e.d. johannes, hakim pengadilan negeri istimewa jakarta, dengan jihad diri oleh kuasa penggugat dan kuasa tergugat, dan panitera semadi. (delapan ratus juta, rupiah,atas. tanda pembayaran yang menolak gugatan,yang jain ataudlebih . dent esensi sea menghukum tergugat membayar: ongkos ongkos"dalam:perkara:ini,: yang hingga kini oleh'kami ditaksir sebesar rp. (tigarribu'lima:ratus tiga sampul uuh rupiah sae enlsaupa benak saham erna putusan" maria dalan tingkat banding'atas:permohonan' tergugat telah. dibuat kah'oleh pengadilan tinggi jakarta dengan putusannya tanggal: mei perdata nan gerah manna bm! bahwa sesuai putusan: terakhir: ini: diberitahukan :kepada kedua belah pihak pada'tanggal juni: kemudian terhadapnya oleh tergugat beban ding dengan: perantaraan kuasanya:: khusus:diajukan: permohonan untuk pemeriksaan kasasi.secara:lisan pada tanggai juli: sebagaimana ternyata dari surat keterangan kas: :yang.dibuat oleh. panitera pengadilan: negeri jakarta, permohonan mana.. angga juli kang bahwa setelah itu oleh penggugat berbanding yang pada tanggal juli. telah diberitahu tentang permohonan kasasi dari tergugat berbanding diajukan "jawaban memori "kasasi yang diterima kepaniteraan' pengadilan negeri jakarta pada tanggal junsb mulai berlaku pada tanggal juli undangundang mahkamah agung indonesia dina akan tidak berlaku bagi harian baik karena bab"t dari undang undang itu mengatur acara kasasi lebih lanjut :belum. ada,:. maka. mahkamah. agung berpendapat, bahwa dari. undang undang tersebut diatas harus ditafsirkan sedemikian.sehingga yang dinyatakan tidak berlaku itu bukanlah. undang undang.. agung, oleh karena manaing indonesistersebut'p33 aga unta mahal, dengan saksama diajukan dalam tenggang tenggang waktu dan dengan cara yang, ditentukan dalam undang undang maka oleh karena itu dapat diterima menimbang bahwa. keberatan keberatan yang diajukan oleh penggugat. untuk kasasi dalam memori kasusnya tersebut pada pokoknya ialah bahwa menurut undang undang tahun jo. undang undang tahun bank negara indonesia adalah badan hukum yang diluar dan didalam pengadilan diwakili oleh direksi, maka karena dalam perkara ini gugatan ditujukan kepada pemimpin bank dan bukan kepada direksi, yang mana pemimpin bank itu hanya sebagai buruh saja yang tidak dapat dipertanggung: jawabkan: kepada: pihak ketiga, gugatan itu. adalah salah karena bertentangan dengan undang undang tersebut bahwa pengadilan negeri dan pengadilan tinggi telah mengabulkan perubahan tuntutan pokok tergugat dalam kasasi untuk menaikkan tuntut " annya sewaktu proses perkaranya. sudah. berjalan,. padahal. menaikkan tuntutan sewaktu proses sedang berjalan adalah terlarang: bahwa.berdasarkan persetujuan antara penggugat untuk kasasi dan terigu gat dalam:kasasi, penggugat untuk kasasi adalah hanya sebagai perantara untuk melaksanakan: pengeluaran: uang: untuk pembelian karet, sedang pengawasan karet secara materiil adalah:tanggung jawab: dari perwakilan tergugat dalam kasasi di banjarmasin, yaitu fa. kuala mas bahwa untuk memaksa penggugat untuk kasasi memenuhi persetujuan tersebut tidak dapat diminta penggantian biaya, kerugian dan bunga . kuh perdata) mana bahwa. seandainya yang dituntut oleh tergugat dalam kasasi. adalah . pembatalan persetujuan dengan disertai penggantian biaya, kerugian dan bunga, maka tergugat dalam kasasi dalam hat ini juga tidak dapat membuka ikan kerugian yang kongkrit melainkan hanya taksiran bahwa kerugian itu adalah sebulan: . bahwa, bunga. juga.tidak. umum,. karena. mahkamah agung sendiri hanya.mengizinkan bunga sebanyak sampai sebulan bek meni ang mob mengenai keberatan ad. . del nasa bahwa keberatan ini tidak dapat dibenarkan, karelia meskipun secara formil dalam surat gugat disebutkan sebagai tergugat: pemimpin bank tetapi menurut kenyataannya yang menghadap sebagai tergugat adalah direksi kuasa direksi (lihat surat kuasa derek) mengenai keberatan nana bahwa keberatan ini dapat diterima, karena. dari berita acara sidang ternyata. bahwa setelah pada hari sidang yang kedua belah pihak mohon putusan, pada hari sidang yang (yang sudah hampir. merupakan sidang yang terakhir), pihak penggugat, dengan maksud semula memberi penjelasan mengenai dalilnya dalam. surat gugat punt ia, dan sekaligus mengubah seluruh gugatan pokoknya, yaitu: nan dalam gugatan aslinya penggugat menuntut harga karet long ton seharga rp. ,.tetapi setelah diubah tuntutan pokok menjadi: &. nilai.harga.karet penggugat yang telah diperhitungkan:dengan. bunga sus sebulan sejak tahun atau rp:: pion deal tata bis! tuntutan ganti rugi bunga diatas bunga'atas jumlah tersebut ban bahwa putusan pengadilan negeri yang dikuatkan oleh pengadilan tinggi secara salah:telah: mengabulkan: perubahan tersebut own bertema sen bee sasa guna karena caranya perubahan tersebut dilakukan, satu dan lain sebagaimana ternyata dari berita acara sidang tanggal oktober bahwa dalam berita acara tersebut ditulis selanjutnya penggugat.menyerahkan penjelasannya dan mohon:supaya petit gugatan diperbaiki sesuai dengan penjelasan tersebut dalam lampiran lampiran yang diserahkan, dari pemberitaan mana tidak ternyata bahwa lampiran hampir termaksud dibacakan . bener eee bahwa kemudian oleh penggugat dijelaskan soal. akibat wanprestasi tergugat yang berupa terbengkalainya pembangunan kade pelabuhan, dari pemberitaan mana tidak ternyata adanya penjelasan'perincian:tentang perubah: pokok tuntutan. ini? . . woo. most menata kedua sen non karena .dilihat dari. sudutnya suatu acara yang baikztidak dapat dibenarkan dilakukannya suatu: perubahan :gugatan: pada tingkat dimana pemeriksaan .perkara sudah hampir selesai, pada:saat mana: dalil dalil, tangkisan tangkisan dan pembelaan.sudah habis dikemukakan:dikedua:belah pihak sebelum itu sudah mohon putusan mengenai keberatan ad.' bana bahwa keberatan inipun dapat diterima, karena berdasarkan penafsiran dari surat surat bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak, hal mana adalah suatu persoalan hukum, penggugat untuk kasasi tergugat asal hanya bertanggung jawab terhadap pembayaran sebagai akibat dari transaksi transaksi pembelian karet yang dilakukan, sedang.firma kuala mas'' sebagai perwakilan penggugat asal bertanggung jawab terhadap stock karet gan menimbang mengenai keberatan keberatan dan bahwa berhubung dengan diterimanya keberatan keberatan dan tersebut diatas, maka tidaklah perlu lagi untuk mempertimbangkan keberatan keberatan itu menimbang bahwa berhubung dengan apa yang dipertimbangkan diatas, karena sudah jelas terjadi pelanggaran terhadap hukum acara, ditambah pula bahwa gugatan tidak mempunyai landasan hukum yang dapat menjadi dasar dari apa yang dituntut, maka putusan menimbang bahwa tergugat! dalam kasasi semula penggugat" sebagai pihak yang dikalahkan dalam perkara ini harris' membayar semua biaya perkara, baik yang jatuh dalam:tingkat pertama: dan.tingkat banding, maupun'yang jatuh alam tingkat kasasi oo. wow buses senin esai memperhatikan pasar : undang undang'yang bersangkutan, peraturan mahkamah agung indonesia tahun. dan undang undang siti menerima: permesinan kasasi yang diajukan 'oleh' pemimpin bni unit cabang utama' jakarta tersebut maen membatalkan putusan pengadilan tinggi jakarta tanggal mei perut. dan putusan pengadilan negeri jakarta tanggal oktober no: gi: pun ben nan bah basa gandengan mengadili sendiri: erat prana ben pen maa suhu menyatakan bahwa gugatan penggugat, sekarang tergugat dalam kasasi tidak dapat diterima tetes menghukum penggugat, sekarang tergugat dalam'kasasi untuk'membayar semua'biaya: perkara: baik: yang: jatuh: dalam: tingkat: pertama dan 'tingkat banding, maupun: yang: jatuh dalam'tingkat: kasasi dan biaya "perkara dalam tingkat: kasasi ini ditetapkan sebanyak rp: (seratus'lima rupiah): demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan. mahkamah. agung .pada hari rebo, tanggal oktober dengan prof. subjektif, sh. sebagai ketua, indroharto,, dan z. miskin kusumah armada, sebagai hakim hakim anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka pada hari rebo, tanggal oktober oleh ketua tersebut, dengan jihad diri oleh indroharto, dan .& miskin kusumah armada, sh,. hakim hakim anggota dan t.s, alamiah sulaeman, sh, panitera pengganti i.b., dengan tidak dihadiri oleh kedua belah . putusan. pengadilan tinggi jakarta pt. perdata. sensus demikeadilan berdasarkan ketuhanan yang mahesa. pengadilan "tinggi jakarta, mengadili perkara" perdata dalam tingkat bandingan, telah menjatuhkan putusan sebagai dibawah ini dalam perkara: subs tabung sena keep daa mhs gegana ampas pemimpin bni unit iii cabang utama jakarta, alamat lada jakarta, dulu tergugat, sekarang pembanding dab aib lawan hana lensa nasrul, pekerjaan direktur, utama. pt: bintang. djaja raya, alamat ji. pintu air jakarta, dulu penggugat, sekarang berbanding . pengadilan tinggi. tersebut: .o. antara longs base het mes telah.diajukan oleh pihak pembanding tanggal januari dan surat perlawanan (contra memori) banding yang diajukan'oleh pihak berbanding'tanggal januari .dan'telah diberitahukan kepada pihak jalan:masing masing'menurut:segala'aturan yang bersangkutan pia ratan ramah sede tentang duduknya perkara: manna ku. (an mengintip segala pertimbangan dalam putusan pengadilan negeri istimewa jakarta tanggal oktober no: yang kamarnya berbunyi sebagai berikut sa: nada pesan teen amp emang ane! meluluskan gugatan untuk sebahagian menghukum tergugat membayar'kepada penggugat wang'sejumlah rp. (delapan ratus juta rupiah) atas tanda pembayaran yang sah menolak gugatan yang lain atau lebih . |. menghukum tergugat membayar ongkos ongkos dalam perkara ini, yang hingga kini oleh kami, ditaksir sebesar (tiga ribu lima ratus tiga menimbang, bahwa pembanding tergugat pada tanggal nov"tanggal knee passes tentang hukumnya: . menimbang,: bahwa permohonan untuk peradilan bandingan terhadap putusan tersebut diajukan dalam tenggang waktu! dari dengan cara "serta memenuhi syarat syarat telah menurut undang undang, oleh karena mana permohonan itu dapat diterima menimbang, bahwa keberatan. pembanding tergugat dalam memori bandingnya pada pokoknya ialah bahwa menurut yang berhak mewakili. bank bni. ialah ses direksi. dan. bukan. pimpinan cabang utama. . kena bahwa kekurangan karet tidak dapat dipertanggungkan padanya (emban #mading tergugat). scale poeta pena bea nama rente berhenti tidak diperjanjikan::lebih dulu dan. bunganya: terlalu tinggi. tetang pengakuannya mengenai jumlah 'sisa' karet: dimuka pengadilan negeri, menimbang, bahwa keberatan pertama tidak dapat diterima karena tidak berlaku surut dan lagi pula soal siapa yang mewakili bank, tidak mengenai. pokok. perkara,. karenanya. maka. except. tersebut. tidak. dapat giefima pen dam "se bahwa: keberatan ad. .dan 3juga:tidak dapat dibenarkan, karena cukup jelas bahwa pembanding tergugat yang bertanggung jawab sebagaimana diterangkan dalam pertimbangan hakim pertama yang dapat diterima dan disetujui oleh pengadilan tinggi: . . bahwa keberatan ad. yaitu adanya kekeliruan dari pengakuan dimuka hakim pertama, karena:tidak disertai alasan alasan sah.yang meyakinkan, maka dapat. dikesampingkan: pesan esensi bahwa putusan pengadilan negeri istimewa jakarta tanggal oktober dengan demikian .dapat dikuatkan . memperhatikan undang undang yang bersangkutan. mengadili: . menerima permohonan bandingan tersebut kan . menguatkan.putusan pengadilan. negeri istimewa jakarta. tanggal oktober yang dimohonkan banding: ss: menghukum. pihak.pembanding tergugat. membayar. biaya. perkara ini. dalan kedua tingkatan, yang dalam tingkat banding ditaksir sejumlah rp. , (lima.ratus,empat.puluh.rupiah).:. . demikianlah diputuskan pada hari sabtu, tanggal mei tujuh puluh oleh kami andi walisongo, sh, hakim anggota pengadilan tinggi jakarta," yang ditunjuk oleh: ketua' sebagai hakim tunggal untuk memeriksa perkara ini dalam tingkat bandingan dan'diucapkan pada'hari itu'disidang terbuka dengan dihadiri oleh panitera pengganti ilmi jafri s., dengan tidak dihadlif oleh kedua belah pihak. malah'teguran dan peringatan. penggugat ditanggapi tergugat sebaik baik nya, bahkan tergugat: secarastidak: langsung. mengakui kelalaiannya itu, seperti terbukti dari: surat: tergugat: no: bms bms dan surat hasi nor bms bms dan surat kawat tergugat kepada cabangnya peru banjarmasin: tgl: bon bahwa'dengan surat tergugat bkturkrd tgl. april diberitahukan oleh tergugat kepada penggugat, bahwa perjanjian antara cabang tergugat banjarmasin dengan fa kuala mas sudah dibatalkan berhubung dengan itu tergugat menawarkan kepada penggugat untuk hak mengembalikan wang penggugat sebesar rp. (dua ratus tujuh" puluh "sembilan" juta, sembilan "ratus satu rib& rupiah) wang lama, tawaran mana tidak mungkin diterima oleh penggugat, karena jumlah itu "tak sampai mencapai harga seperti pada.waktu diadakan pembayaran oleh penggugat (sekitar. tahun o: bahwa karena kelalaian tergugat, penggugat telah menderita kerugian yang tidak sedikit, baik. moril maupun material antara iain laba. yang diharapkan' dari rp. rp. b.' kerugian'atas kemacetan pabrik dan industri penggugat rp. rp. . kerugian atas terbengkalainya projek pembangunan kade pelabuhan banjarmasin rp. rp: ditambah.dengan :bunga berbunga dari jumlah itu sebulan dan sudah bulan sampai sekarang menjadikan kerugian rp. (lima puluh juta rupiah) uang baru . oo. maka berdasarkan.hal hat yang diuraikan diatas, dimohon supaya pengadilan past memutuskan mate bin aan bana menerima gugatan menghukum tergugat untuk mengembalikan kepada penggugat harga lion yang pada hari ini.berharga rp. dan harga ini akan . bergerak sesuai dengan laju inflasi diwaktu putusan hakim dilaksanakan . menghukum tergugat. untuk. membayar. ganti rugi. ditambah kemacetan usaha.penggugat karena.wanprestasi yang dilakukan tergugat. yang sampai hari ini berjumlah rp. menghukum. tergugat. membayar rp. rupiah sehari, jikalau tergugat lalai mentaati putusan hakim tersebut diatas menyatakan:putusan ini.dapat dilaksanakan lebih dahulu |
tionghoa maluku bersatulah hukum barat bw). l. karena pengadilan tinggi dalam mengartikan bunyinya syarat pengembalian pinjaman: semen yang berbunyi: bilamana ban daya tambahan, datang '.semata mata. menurut hurufnya ternyata membawa ketidak adilan (setelah tahun ternyata: tidak datang juga biaya tambahan itu), maka syarat tersebut. harus diartikan sama dengan. untuk, waktu.yang. tidak tertentu yang. sama. artinya dan" apabila si. peminjam berkemampuan untuk itu (dari ps. bw), sehingga karenanya hakim dapat menentukan "waktu untuk pengen putusan mahkamah agung. tg. juni no, sip mengadili dalam, tingkat. .kasasi telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara: 00iea bagan essen bata sesedhlangi pev, pekerjaan pemborong, bertempat tinggal di: ternate, daerah: maluku utara, propinsi maluku,.penggugat untuk.kasasi, gala dahulu penggugat berbanding, keng alias heng, pekerjaan pemborong bertempat tinggal . ani. ternate. tersebut, tergugat.dalam kasasi, dahulu tergugat dean .pembanding:. pesan dal pen mahkamah agung tersebut, sibuk ani melihat surat surat yang bersangkutan: ' menimbang bahwa dari surat. sekarang "tergugat dalam 'kasasi #sebagai tergugat asli di' muka pengadilan negeri ternate pada pokoknya atasdalikdalil bahwa pada tahun tergugat 'asli sebagai: pemborong. bangunan bangunan tidak dapat menyelesaikan pekerjaan pembangunan nya yang.sedang dikerjakan olehnya karena kehabisan bahan bangunan yang penting, ialah semen, bahwa pada waktu'itu tergugat asli datang pada penggugat asli untuk meminjam semen dari penggugat asli, dan. permintaan meminjam itu telah diluluskan oleh penggugat asli dengan. memberikan pinjaman kepadanya semen sebanyak zak @50kg.dan semen .itujnga' telah diambil oleh tergugat asli dari tempat simpanan . dan semen milik: penggugat asli gudang awalan pekerjaan umum ternate: bahwa dengan bantuan penggugat asli itu kemudian tergugat asli.dapat menyelesaikan. pekerjaan pembangunannya dan mendapat keuntungan yang tidak sedikit, bahwa akan tetapi.kemudian.ternyata. tergugat asli tidak memenuhi kewajibannya untuk mengembalikan pinjaman semen kepada penggugat asli tersebut, meskipun telah beberapa kali. ditagih, maka oleh karena itu penggugat asli menuntut supaya pengadilan negeri ternate memberi putusan sebagai berikut: pernah da. menghukum menyurat untuk dengan segera menggali tak menghukum untuk, apabila tidak sempat mengganti dengan semen zak, membayar harganya tiap zak semen jadi zak kepada penggugat, menetapkan bahwa putusan dalam perkara ini dapat dijalankan lebih dahulu walaupun tergugat verzet atau minta banding (uitvoerbaar bij menghukum tergugat pula akan membayar segala ongkos yang timbul bahwa terhadap gugatan tersebut pengadilan. negeri ternate: telah mengambil putusan, yaitu putusannya tanggal desember pdt. yang. kamarnya. berbunyi sebagai berikut: . menerima: gugatan penggugat, nana menghukum tergugat dengan. segera mengganti (dua ratus empat puluh) zak semen kg. kepada penggugat: anang piala menghukum tergugat" apabila'tergugat tidak mengganti zak semen tersebut, haris "membayar kepada penggugat tiap zak fan (tujuh ratus dua puluh ribu rupiah): menetapkan keputusan ini dapat: dijalankan terlebih dahulu walaupun menghukum tergugat membayar 'segala ongkos dalam perkara ini terhitung sampai kini tujuh ratus dua puluh empat rupiah), putusan: mana dalami tingkat banding atas' permohonan tergugat telah dibatalkan oleh: pengadilan tinggi ambon dengan putusannya tanggal maret perut., yang kamarnya berbunyi.sebagai menerima permohonan: akan: pemeriksaan: dalam 'tingkat: bandingan: dari tergugat pembanding lo. keng: alias heng atas: keputusan pengadilan negeri. ternate tertanggal desember no, perdata, nee spasi membatalkan keputusan pengadilan negeri ternate tgl. desember dao mengadili sekali lagi, menghukum penggugat, berbanding untuk membayar. biaya acara telah membicarakan soal biaya tambahan (supresi) dan mendapat . jawaban, bahwa soal supresi akan segera diutusnya dan ditambahkan lagi, yang soal pinjaman semen sudah dirundingkan juga dengan liang pey. dan:turut hadir dalam pembicaraan itu antaranya soemitro kepala dinas pekerjaan: umum yang ada sekarang: bahwa, mengenai surat keterangan yang diberikan oleh gerard tertanggal: ambon: juli piv biru) itu. tidak. dapat tergugat menerimanya, karena surat keterangan tersebut tergugat pandang tidak resmi. nan menimbang, bahwa penggugat telah membaca jawaban .dan keterangan tergugat tersebut dengan mengemukakan alasan alasan dan sebab sebab sebagai diuraikan lebih lanjut dalam replika penggugat: menimbang, bahwa tergugat telah menangkis replika dar'keterangan penggugat tersebut"dengan mengemukakan alasan alasan dari sebab sebab sebagai diuraikan panjang lebar dalam publik teringat, baba menimbang, bahwa penggugat untuk membuktikan posisinya telah menyerahkan muka sidang pengadilan surat surat yang bermeterai, yaitu bea sana mam san aan lita siska sehelai bon pinjaman dari keng (tergugat) tertanggal ternate sehelai surat pengakuan dari keng (tergugat) tertanggal ternate agustus yang dilegalkan kemudian,. pen . .sehelai, surat keterangan dari. kepala gudang pekerjaan umum tll. ong tertanggal ternate september yang dilegalkan dikemudian dan . one .d sehelai "surat keterangan. dari j. gerard' bekas kepala jawatan pekerjaan umum maluku utara ternate tertanggal: ambon . tuli. yang dilegalkan kemudian. . .ice (nanas 'elisehelai: surat keterangan: dari: kepala. zeni. bangunan sub rayon ala! ternate tertanggal ternate: desember. sk #usang dilegalkan" kemudian, surat surat mana diberi tanda: pi, pii,: ser urban piv: biru ung menimbang, bahwa tergugat mengakui bukti dan biru, tetapi. berkeberatan atas bukti iii,piv dan pv.biru prana menimbang, bahwa tergugat selanjutnya telah menyerahkan persidangan surat surat yang bermeterai yaitu: .' .ternate. tertanggal april dandi' ternate. tertanggal ternate juli mes enam naa surat surat mana diberi tanda dan tilbituy menimbang, bahwa penggugat didengar atas surat surat tersebut. berkeberatan atas surat surat itu, :. sen mena nan una menimbang, bahwa pada sidang sidang selanjutnya telah didengaridi sidang bawah sumpah saksi kasino arif, bekas' kepala jawatan pekerjaan umum ternate. dan sumatra kepala jawatan pekerjaan umum ternate dari penggugat, yang telah "menerangkan: seperti ternyata pada berita acara. persidangan' dan untuk .memperingatkan ditunjukkan pada berita persidangan itu (so ale menimbang, bahwa kedua belah pihak telah memohon putusan: ts) menimbang, bahwa. gugatan dari penggugat adalah seperti ternyata asasi menimbang, bahwa tergugat mengakui produk pi. biru dan mengemukakan bahwa: diterimanya hanya zak semen,.sebagai sia menimbang, bahwa tergugat lebih lanjut mengaku produk pii biru yang dibuat. dan ditandatangani: sendiri. serta mengemukakan. bahwa sesudahnya. supresi datang baru akan kembalikan zak semen tersebut. . dena mana dea emas tan set menimbang, bahwa penggugat. telah menyangkali soal. pembayaran semen tersebut: setelah tergugat mendapat supresi serta memajukan bukti menimbang, bahwa.dalam surat pii biru penggugat tidak turut menandatangani, maka tentang 8oal supresi ini adalah soal tergugat maka pengakuan pinjaman tersebut dapat dipisahkan 'karena dianggap tidak benar perjanjian bahwa penggantian semen tersebut dikembalikan melalui: jawatan pekerjaan umum kepada: penggugat: setelah tergugat dapat supresi ear benua ani menimbang, bahwa penggugat selanjutnya telah membuktikan telah berkali kali "memperingatkan kepada tergugat untuk. mengembalikan semen tersebut, akan tetapi sia sia belaka" yang. oleh tergugat tidak dibantah, "serta" membuktikan keperluannya semen tersebut: dengan menyerahkan surat keterangan dari kepala seni bangunan: sub: rayon ternate tertanggal desember. produk. biru. .u. menimbang, bahwa oleh penggugat persidangan'telah menyerah kan. produk, pin biru. serta. memajukan dua saksi yang atas sumpah menerangkan: denda mena pangan saksi.pertama kasino arif: bahwa, pernah. lihat bon pinjaman ditanda tangani oleh keng:, bahwa oleh karena zeewaring tanjung bula kekurangan semen, "maka semen 'itu dipinjam dari, penggugat liang pey, .bahwa keng mengaku mengganti semen tersebut bahwa suksesi yang diminta oleh gerard adalah bahwa selanjutnya dengan surat no, p11162 telah diusulkan supresi lagi banyaknya untuk tanjung bula karena belum selesai zeewaring hug sama busa uan bahwa semen sekarang ternatea banyak bahwa harganya ada rupa rupa, ada harga satu zak dari ada juga yang harga sampai per zak kg, bahwa kota ternate jika dibeli bawah. zak bisa dapat, saksi kedua sumatra: bahwa pada waktu'ia ambil oper pimpinan dari jawatan pekerjaan umum tempat dari saudara kasino arif, maka pada tanggal pebruari saudara kasino arif ada ceritakan kepada tentang penangkis ombak (zeewering) tanjung bula ternate: bahwa lalu menyelidiki surat surat yang dipegang oleh keng alias heng, yaitu surat'keterangan dari saudara gerard tertanggal ambon juli yang ternyata saudara gerard ada memajukan'supresi untuk pekerjaan penangkis.ombak. di. tanjung: bula. ternate sejumlah: untuk lo. keng.alias heng,supaya' diselesaikan pekerjaan penangkis ombak tanjung bula ternate tersebut: bahwa juga pernah memajukan permintaan supplies sejumlah rp489. untuk menyelesaikan pekerjaan penangkis: ombak tanjung bula ternate tersebut.karena bahan bahan untuk pekerjaan itu naik lagi:dan supaya permintaan supplies sejumlah. itu dimatikan dan menjadi: tersebut.di atas, bahwa mengenai bon'dan maintain. surat surat tidak:tahu karena waktu itu pimpinan jawatan pekerjaan umum ternate dipegang oleh: saudara gerard, bahwa sekarang harga zak. semen:'@: kg: berharga dan boleh dibeli pada budi bakti ternate: menimbang, bahwa .dengan demikian. penggugat tidak usah diharuskan menunggu pengembalian semen tersebut oleh tergugat sampai sekarang sudah kira kalima tahun lamanya, menimbang, bahwa oleh karena sekarang ada banyak semen kota ternate, sedangkan tergugat adalah seorang pemborong, maka:padanya diberi kesempatan selama (empat belas) hari sesudahnya keputusan ini untuk mengembalikan zak semen kepada penggugat hain sesuai bw: aan menimbang, bahwa tergugat tidak menyangkali bahwa sekarang harga semen adalah satu zak dari kg, maka'jika semen yang dipinjam itu tidak diganti pada jangka waktu:yang telah ditentukan atas, maka tergugat harus mengganti dengan uang banyaknya (tujuh ratus dua puluh ribu rupiah) kepada penggugat, menimbang, bahwa dengan pengakuan pinjaman tergugat tersebut. gugatan penggugat telah terbukti, dari sebab itu gugatan penggugat harus. diterima: tan nana san menimbang, bahwa permohonan :untuk menjalankan .keputusan terlebih dahulu berdasarkan atas undang undang, maka karena itu hanan permohonan tersebut wajib dikabulkan, . men menimbang, bahwa tergugat sebagai pihak yang dikalahkan,harus memikul biaya acara dalam perkara ini, mengingat peraturan hukum yang bersangkutan, . menghukum tergugat dengan segera mengganti (dua ratus . empat puluh) zak semen kepada penggugat, menghukum tergugat apabila tergugat tidak mengganti zak is, semen. :tersebut,. harus membayar kepada penggugat tiap. zak (tujuh ratus dua puluh menetapkan. keputusan. ini. dapat dijalankan: terlebih: dahulu walaupun persen atau bandingan: menghukum: tergugat membayar segala ongkos dalan "perkara 'ini "terhitung sampai kini rp. (tujuh ratus: dua puluh" empat demikianlah telah diputuskan di ternate: pada hari' sabtu' tanggal empat belas desember enam puluh tiga oleh kami j.c.a copies. ketua pengadilan negeri untuk perkara perkara perdata dan pada hari itu juga' diucapkan dihadapan umum dengan mulut ketua pengadilan negeri sendiri dengan dihadiri oleh panitera pengganti pengadilan negeri m:d: umar dan'di hadapan penggugat dan teringat. dalam kedua tingkatan, yang untuk tingkat 'pertama dianggap:sebesar rp724, (tujuh ratus dua puluh empat. rupiah), dan dalam tingkat bandingan dianggap: sebesar rp' (seratus lima puluh rupiah), bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada kedua belah' pihak pada tanggal mei kemudian terhadapnya oleh penggugat berbanding diajukan permohonan untuk pemeriksaan" kasasi secara 'lisan pada tanggal mei itu juga sebagaimana ternyata'dari surat keterangan no yang dibuat oleh panitera pengadilan negeri ternate'tg. ("bahwa setelah itu oleh tergugat pembanding yang pada tanggal . mei. telah diberitahu tentang permohonan kasasi dari penggugat: berbanding diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di kepaniteraan pengadilan negeri ternate pada tanggal mei ass menimbang:terlebih:dahulu, bahwa meskipun berdasarkan' dari undang undang: no: tahun sejak undang undang tersebut mulai berlaku'. pada tanggal: uli.: mahkamah agung, maupun karena undang undang yang menurut dari undang undang'itu mengatur acara: kasasi lebih lanjut:belur ada, maka mahkamah agung berpendapat.bahwa dari undang undang tersebut atas harus ditafsirkan sedemikian sehingga yang .dinyatakan tidak berlaku.. kalah agung indonesia tersebut, menimbang bahwa permohonan kasasi beserta alasan alasan. nya yang telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama diajukan" dalam tenggang:tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan:dalam undang bidang maka'oleh. karena'itu dapat diterima, kalah: ara bea dini enna bahwa tergugat dalam kasasi tergugat asli tidak pernah menyatakan bahwa pinjaman semen akan dikembalikan bila mendapat biaya bahwa nyatanya sampai sekarang biaya.tambahan itu tidak ada, dan karenanya pinjaman semen tersebut harus ditanggung (diganti) oleh orang yang memintanya,i.e. tergugat dalam kasasi: sane menimbang mengenai keberatan lan alam '. bahwa keberatan ini tidak dapat dibenarkan karena soal'ada atau nag tidak adanya syarat bilamana biaya: tambahan pekerjaan tersebut we. datang, pinjaman semen tersebut saya kembalikan kepada pemilik melalui pekerjaan umum dengan semen : adalah" soal penilaian pembuktian, dan: keberatan serupa, itu tidak. dapat. dipertimbangkan dalam'pemeriksaan tingkat kasasi dari sebab tidak mengenai hal kelalaian memenuhi .syarat syarat, yang diwajibkan. oleh undang undang. atau karena kesalahan dalam, penerapan hukum atau karena, pelanggaran hukum. yang. berlaku sebagaimana: yang .dimaksud. dalam. . undang undang tahun . con sonar alas mengenai keberatan ad: peta senam peran ann bahwa keberatan ini dapat dibenarkan, karena pengadilan tinggi dalam "mengartikan: bunyinya: syarat: pengembalian: tersebut: hanya semata mata menurut bunyinya:huruf hurufnya yang membawa ketidak 'adilan, mengingat nyatanya sublist (tambahan biaya) tersebut sudah bahwa menurut pendapat mahkamah agung syarat pengembalian tersebut:harus' diartikan sama dengan untuk waktu yang tidak tertentu (voor onbepaalde tidy dan sama dengan kata kata. apabila (si peminjam) berkemampuan untuk itu (winner hij duarte staat zal zijn) dari (pihak pihak yang berperkara adalah cina jadi (bw: berlaku baginya) sehingga: karenanya hakim dapat: menentukan gene waktu untuk pengembalian itu (de tijd der. terug gave) bw) karena fakta peminjaman telah diakui oleh kedua belah pihak yang ato menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka putusan pengadilan tinggi dalam perkara ini harus dibatalkan dan mahkamah agung akan menghadirinya sendiri seperti yang dipertimbang candi bawah: bag menimbang bahwa putusan pengadilan negeri adalah sudah. benar dan dapat dikuatkan, hanya saja mengenai jumlah penggantian harga semen karena.masih dalam mata uang lama perlu dinilai menjadi uang baru sekarang menurut yurisprudensi yang berlaku: bahwa: menurut yurisprudensi penilaian itu harus dilakukan dengan mempergunakan harga mas pada waktu jumlah itu ditetapkan oleh pengadilan negeri yaitu tanggal desember. dan harga. mas sekarang (pelaksanaan)pada akhir tahun. harga.l gram mas adalah kira kira dan sekarang , : maka. penilaian tersebut dapat dilakukan dengan rumusan d0. ub sekarang ub sekarang menimbang bahwa. tergugat. .dalam: kasasi. sebagai. pihak. yang dikalahkan.os. kasasi johan sea desi memperhatikan undang undang yang bersangkutan, menimbang, bahwa permohonan untuk. bandingan terhadap keputusan :tersebut dimajukan dalam tenggang dan dengan cara menurut. undang undang oleh karena mana permohonan itu harus diterima: menimbang, bahwa tergugat pembanding dalam memori bandingan: nya mengemukakan beberapa keberatan i pada pokoknya sbb. @. dalam:surat pengakuan tgl.' agustus yang ditandatangani oleh. tergugat. pembanding, terang dinyatakan bahwa'bilamana biaya) tambahan dari pekerjaan: zeewering datang barulah.semen semen:yang dipinjam dibayar kembali kepada si pemilik (penggugat. berbanding) melalui dinas pekerjaan umum, ana bahwa tergugat pembanding menolak keterangan tertulis dari kepala. dpu.,( tuan. j.: gerard) tanggal ambon23 juni yang menimbang,. mengenai keberatan sub 'a. pengadilan tinggi dapat menerima keberatan'ini berdasarkan pertimbangan pertimbangan sbb. bahwa surat pengakuan tertanggal agustus biru)tidak ditandatangani serta oleh penggugat berbanding, adalah suatu pengakuan. sepihak dari tergugat pembanding di'muka dua orang saksi t.l ong dan ali mala, dan jelas bahwa dalam pengakuan itu disebutkan bilamana. biaya tambahan tersebut: datang,. pinjaman. semen semen tersebut. tergugat pembanding kembalikan kepada pemilik melalui pu: bahwa surat pengakuan ini dipegang .penggugat berbanding dan penggugat terbandinglah yang mengajukan surat :ini sebagai dalam persidangan, naa bahwa oleh sebab itu menurut pendapat pengadilan tinggi penggugat berbanding telah mengetahui menyetujui isi dan syarat syarat peminjaman ini: mengenai keberatan sub bahwa surat keterangan p.iv birujini yang ditandatangani oleh gerard bewiisrechtelijke tidak mengikat tergugat pembanding: menimbang, bahwa dari pemeriksaan persidangan terbukti bahwa. tergugat pembanding belum menerima biaya tambahan yang dimaksud kan dari dpu: menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan atas gugatan semula dari penggugat berbanding patut ditolak: menimbang, bahwa oleh: karena pihak penggugat berbanding mengalami kekalahan, maka biaya perkara dalam kedua tingkatan dipikul. olehnya: ran aki memperhatikan undang undang yang bersangkutan juga dari undang undang drt. ). aah mengadili: menerima permohonan akan pemeriksaan dalam tingkat bandingan han dari tergugat pembanding keng 'alias wa' hong atas keputusan one pengadilan negeri ternate tertanggal desember, ws. membatalkan keputusan. pengadilan negeri). ternate tgl. desember1963 perdata eni menolak gugatan penggugat (berbanding) semula? nas menghukum penggugat berbanding untuk membayar biaya acara dalam kedua" tingkatan, "yang suntuk tingkat pertama. dianggap sebesar (tujuh ratus dua puluh empat rupiah) mann dan dalam tingkat bandingan dianggap sebesar , , (seratus demikianlah diambil keputusan ini pada ini hari jumat tanggal' maret. oleh kami d.j. stay sh' ketua pengadilan tinggi ambon keputusan: mana diucapkan di. muka umum pada. hari: dan tanggal tersebut di.atas. dengan. dihadiri. oleh, kilanmasse, panitera pengganti pengadilan tinggi tersebut, tetapi.tidak dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara anna putusan pengadilan negeri ternate perdata. dota nan mtasnama keadilan ketua pengadilan negeri ternate, "mengadili perkara perkara perdata" dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan us. liang pey, pekerjaan pemborong dan bertempat tinggal manu ternate, daerah maluku utara, propinsi maluku, mara man penggugat keng alias heng, pekerjaan pemborong dan bertempat dus tinggal ternate, daerah maluku utara, propinsi maluku, kami, ketua pengadilan: negeri tersebut, haa membaca surat gugatan, mere mendengar kedua belah pihak yang berperkara, . menimbang, bahwa bunyinya surat. gugatan penggugat tertanggal ternate oktober ialah sebagai berikut: ii. |. bahwa dalam tahun tergugat keng alias heng ada mempunyai. suatu. pekerjaan yang tak dapat diselesaikan, karena kehabisan bahan semen, .! dagu eta jaksa dana maka. dengan hal:.yang demikian,: tergugat datang minta' bantuan kepada penggugat,: supaya penggugat tolong kasih "pinjam semen, karena tergugat mengetahui, bahwa pada waktu'itu penggugat ada punya semen 'zak. yang: tersimpan di dalam gudang: jawatan pekerjaan umum daerah maluku utara ternate: |. maka antara penggugat dan tergugat adalah sama'sama cerpen harian pemborong, maka penggugat: telah memberi bantuan dengan kasih pinjam zak semen kepada tergugat, . semen tersebut zak kg. pada tanggal. agustus sudah diterima dan diambil dalam: gudang jawatan: pekerjaan umum . . maka.dengan bantuan dari penggugat: tergugat dapat menyelesaikan pekerja pembangunannya:dengan beroleh keuntungan yang bukan kecil akan tetapi pertolongan dan bantuan dari penggugat yang begitu". berharga disia siakan oleh tergugat, karena sudah sekian lama dengan. berulang kali penggugat minta. dengan rupawupa jalan yang baik dan damai, supaya tergugat suka.menggantikan semen yang tergugat pinjam itu, akan tetapi tergugat tinggal ganti dengan janjijanji saja, . maka oleh. karena penggugat butuh akan.semen sekarang tindakan menyelesaikan pekerjaan pembangunan yang belum diselesaikan maka penggugat datang hadapan sidang pengadilan yang terhormat, . abs menghukum tergugat dengan segera mengganti zak semen oke kepadapenggugat: apabila tergugat tak sempat mengganti dengan semen zak, maka tergugat harus membayar, dengan uang: tiap zak. rp. , , jumlah tujuh ratus dua puluh ribu rupiah) kepadapenggugas mohon: dengan segera perkara ini diadili, dengan mengambil suatu keputusan dengan polis yang dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun tergugat verzet atau minta bandingan (uitvoerbaar bij yoorraad) supaya. tergugat dihukum pula akan membayar segala ongkos yang timbul karena perkara ini. ana . menimbang, bahwa pada hari acara yang ditentukan penggugat dan tergugat: masing masing datang menghadap sendiri, penggugat dibantu oleh jurukuasanya mansur bajo' dan tergugat dibantu oleh 'jurukuasanya f.d. kancil: pabean dengan aan menimbang, bahwa kedua belah: pihak .tidak dapat.dipersamakan lalu dibacakan surat gugatan tersebut yang gugatannya ditetapkan oleh penggugat. menimbang, bahwa tergugat, atas gugatan telah menjawab secara ana bahwa, karena kenaikan harga 'barang barang dan upah buruh maka biaya pekerjaan penangkis ombak (zeewering) di. tanjung bula ternate tidak mencukupi, oleh sebab itu gerard kepala dinas pekerjaan umum' maluku utara di' ternate ada. mendesak pada tergugat: sebagai pemborong supaya menyelesaikan pekerjaan tersebut dengan:ketentuan akan: diminta biaya tambahan: (supresi), desakan: mana tergugat menyatakan kesediaan "untuk menyelesaikan: pekerjaan itu: dan: pada tanggal juli gerard. memberikan:sejumlah: :zak semen .kg.dan semen. tersebut diambil. dari gudang dinas pekerjaan umum ternate: bahwa pada. tanggal agustus. jadilah sudah.lebih setahun kemudian gerard menyatakan yang semen tersebut adalah miliknya liang pey dan soal pengembalian semen tersebut ditentukan bilamana biaya tambahan (supresi) datang dan: pengembalian semen tersebut melalui dinas' pekerjaan umum, bahwa, karena syarat syarat pengembalian. menurut pendapat tergugat tidak memberatkan dan ditambah dengan kepercayaan yang: penuh: terhadap gerard: sebagai kepala jawatan pekerjaan umum, maka tergugat dapat mengakuinya. dan pada, saat itu j. gerard. telah sadarkan. satu. surat. pengakuan untuk tergugat .menandatanganinya dan surat.pengakuan tersebut. sekarang menjadi dasar dari penggugat liang pey: bahwa, tentang soal biaya tambahan (supresi) yang dimaksudkan dalam surat pengakuan tertanggal agustus tergugat telah tuntut, berulang ulang kali kepada kepala dinas: pekerjaan umum ternate, baik dengan lisan maupun .'dengan .tulisan, tetapi selalu hanya: diganti'janji saja, malah kebetulan 'pada kira kira pertengahan bulan april halumasin, kepala dinas pekerjaan umum daerah tingkat maluku berada ternate, tergugat undang' undang no: tahun menerima permohonan 'kasasi dari 'penggiat untuk kasasi: liang membatalkan putusan pengadilan tinggi ambon tanggai28 maret menguatkan putusan pengadilan negeri ternate tanggal desember pdt dengan perbaikan sedemikian rupa sehingga" jumlah uang rp: "ul: yang disebut dalamiamar ketiga dibaca rp' , ub sekarang daa menghukum tergugat dalam kasasi untuk membayar semua biaya perkara baik yang jatuh dalam tingkat. pertamanan tingkat. banding maupun yang. jatuh dalam. tingkat.kasasi, dan .biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebanyakrabu,tanggal januari dengan prof. subjektif, sh.sebagai ketua, indroharto, dan d.h. lumbanradja, sebagai . hakim hakim anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka matahari sabtu tanggal juni oleh ketua tersebut, dengan dihadiri oleh indroharto, dan d.h. lumbanradja, sh, hakim hakim anggota dan moekandar, panitera pengganti i.b., dengan tidak dihadiri oleh kedua. belahpihak. putusan pengadilan tinggi ambon no: pt. pers seb demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang maha esa pengadilan tinggi ambon bersidang dengan hakim tunggal mengadili: perkara perkara. perdata dalam: tingkat bandingan telah menjatuhkan keputusan sebagai tertera bawah: ini dalam pekkakanyal. same pena maan ena keng alias hong, pekerjaan pemborong. dan: bertempat tinggal ternate daerah. maluku. utara propinsi. maluku .dahulu tergugat sekarang tergugat pembanding: | , pulo langs pep: pekerjaan pemborong gan. bertempat tinggal.di ternate, daerah maluku utara: propinsi: maluku, dahulu bala sum penggugat sekarang penggugat terkandung:. . ps3 pengadilan tinggi tersebut ses haa gne telah membaca surat surat mengenai perkara tersebut: telah memperhatikan memorie banding yang telah diberitahukan pada pihak lawan menurut aturan yang bersangkutan, . kadar guk own tentang kejadian kejadian. mengutip uraian tentang hal tersebut di' atas termuat dalam keputusan pengadilan negeri ternate tertanggal desember prd, dalam perkara tergugat pembanding lawan penggugat berbanding tersebut diucapkan pada hari itu juga muka umum dengan dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara yang amar putusannya berbunyi: menerima gugat penggugat . menghukum tergugat dengan segera mengganti (dua ratus empat puluh) zak semen kepada penggugat , menghukum tergugat apabila tergugat tidak mengganti zak semen tersebut, harus membayar kepada penggugat tiap zak (tujuh ratus dua puluh ribu rupiah) . menetapkan keputusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun verzet bandingan . menghukum tergugat membayar segala ongkos dalam perkara ini terhitung sampai kini (tujuh ratus dua puluh empat rupiah) . selanjutnya membaca relatas pernyataan'yang dibuat oleh panitera pengganti pada pengadilan negeri ternate tertanggal desember bahwa keng alias hong mengajukan permohonan agar perkaranya yang diputus oleh pengadilan negeri ternate tertanggal desember perk. perdata, diperiksa dan diadili dalam peradilan tingkat bandingan, permohonan mana telah diberitahukan kepada pihak lawan pada tg. desember |
hukum acara perdata, petit tentang ganti rugi harus dinyatakan tidak dapat di terima karena tidak diadakan perincian mengenai kerugian merugi yang dituntut. gugatan konvensi harus dinyatakan tidak dapat diterima karena dalam gugatan balik dituntut pula orang orang yang tidak menjadi pihak dalam perkara inkelurahan karang tengah, ke catatan ciledug, kabupaten tangerang, mubah bin kamar, bertempat tinggal kelurahan karang tengah, kecamatan ciledug tersebut, kan mati bin kamar,: bertempat tinggal kelurahan karang tengah, kecamatan ciledug tersebut, penggugat penggugat untuk kasasi dan tergugat tergugat dalam kasasi dahulu penggugat penggugat dan iii turut berbanding emban ding pembanding: melawan jl. abdullah bin bin, bertempat tinggal kelurahan sudi mara, kecamatan ciledug, kabupaten tangerang! kawi, bertempat tinggal kelurahan karang tengah, kaca matan ciledug tersebut: ny. selisih, bertempat tinggal di jalan setiabudi raya jakarta, tergugat tergugat dalamkasasi penggugat untuk kasasi iii dahulu tergugat turut berbanding dan tergugat il pembanding: dan tah teman bin' waris, bertempat tinggal kelurahan karang tengah, kecamatan ciledug, kabupaten tangerang: rahim bin jiran, bertempat tinggal kelurahan karang tengah, kecamatan ciledug tersebut, turut tergugat tergugat dalam kasasi dahulu penggugat penggugat dan'karang penggugat penggugat untuk kasasi tergugat tergugat dalam kasasi dan turut tergugat tergugat dalam kasasi sebagai penggugat penggugat asli telah menggugat sekarang tergugat tergugat dalam kasasi penggugat untuk kasasi iii sebagai tergugat tergugat asli dimuka per hidangan pengadilan negeri tangerang pada pokoknya atas dalil dalil: bahwa para penggugat asli masing masing mempunyai hak milik atas tanah adat, yang perincian mengenai luas dan batas batasnya ma sing masing tercantum dalam lirik seperti yang tersebut dalam surat gugatan, terletak kelurahan karang tengah, persil dii dan bahwa tanah penggugat asli tersebut berasa! dapat beli dari latumariza berdasarkan akte jual beli tanggal november oleh lurah kawi, dan akte jual beli oleh camat ciledug tanggal no member no, dan bahwa latumariza memperoleh tanah tersebut dari timah seluas dan dari mudjenih seluas bahwa dengan alasan yang tidak terang tanah tanah tersebut telah dicantumkan dalam gambar situasi yang dilampirkan pada sertifikat tanggal november dikeluarkan oleh kantor pendaftaran tanah kabupaten tangerang dan diberikan kepada tergugat asli kemudian sertifikat tersebut beralih pula kepada ter gugat asli iii, berdasarkan surat jual beli yang dilakukan oleh camat ciledug sutisna tanggal juni no, agr bahwa akte agr tersebut adalah berdasarkan keterangan yang tidak benar dari luar karang tengah yaitu tergugat asli (surat keterangan ds tanggai mei yang menerangkan bahwa tergugat asli adalah pemilik tanah seluas lebih kurang sebagaimana tercantum dalam buku lirik persil bahwa didalam buku letter kelurahan karang tengah turnya bahwa lirik no, tersebut bukanlah atas nama abdullah bin belah pihak masing masing pada tanggal desember .dan pada tanggal desember kemudian terhadapnya masing masing oleh penggugat ii, iii turut berbanding pembanding dan tergugat iii pembanding (masing masing pada tanggal januari tanggal januari dan pada tanggal januari se bagaimana ternyata dari surat keterangan masing masing kasasi tng., yang dibuat oleh panitera pengadilan negeri tangerang, permohonan mana kemudian disusul dan disertai oleh me mori. alasan alasannya yang diterima kepaniteraan pengadilan negeri tersebut masing masing pada tanggal januari dan pada tanggal januari itu juga: bahwa setelah itu oleh tergugat iii pembanding dan penggugat penggugat turut berbanding pembanding yang masing masing pada tang gal januari dan pada tanggal januari telah diberitahu tentang memori kasasi dari penggugat penggugat turut. berbanding pembanding dantergugat iii pembanding, diajukan jawaban memori ka sasi yang diterima kepaniteraan pengadilan negeri tangerang masing masing pada tanggal januari danana ".diatur dalam undang: undang tahun kecuali kalau bertentangan dengan undang undang tahun kan t" undang undang tahun sekedar tidak bertentangan dengan undang undang tahun menimbang, bahwa dalam perkara ini penggugat untuk kasasi mubah bin kamar dk. tidak mengajukan memori kasasi dimana dimuat alasan alasan dari permohonannya sebagaimana yang diharuskan oleh undang undang mahkamah agung indonesia, sering berdasarkan itu permohonan kasasi tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima, menimbang, bahwa permohonan kasasi dari penggugat untuk kasasi suryadi dan penggugat untuk kasasi iii ny. selisihbentuk s.kan dalam undang undang, maka oleh.suryadi dalam berpori kasusnya tersebut pada pokoknya ialah bahwa pertimbangan pengadilan tinggi bandung tersebut tidak benar, karena adalah wewenang pengadilan untuk membatalkan jual beli tanah, sedang mengenai sertifikat tanah atau surat hak milik tanah bukan wewenang pengadilan untuk membatalkannya, (vide putusan mahkamah agung sip tertanggal mei bahwa tanpa putusan pengadilan, kepala kantor pendaftaran tanah tangerang, setelah melihat adanya data data yang salah didalam sertifikat berikut gambar situasi dengan suratnya tanggal januari telah mengusulkan kepada kepala direktorat agraria jawa barat agar sertifikat no, ditarik, ke median kepala direktorat agraria jabar dengan suratnya tanggal april dit p.t. telah meminta kepada dirjen agraria untuk mematikan sertifikat tersebut, sehingga keputusan pe pengadilan tinggi bandung didasarkan atas pertimbangan hukum yang salah: bahwa tanah yang diperjual belikan diantara abdullah bin bin ialah turut tergugat dalam kasasi tergugat asal dengan ny. se ngasih ialah tergugat dalam kasasi ili penggugat untuk kasasi il ter gugat asal jii, adalah tidak jelas tanah mana, tidak jelas batas batasnya (bukti dihubungkan dengan bukti lagi pula belum ada penyerahan ritel atas tanah tersebut dari turut tergugat dalam ka sasi tergugat asal kepada tergugat dalam kasasi iii penggugat untuk kasasi iii tergugat asal iii,.maka jual beli tanah tersebut berikut akta nya adalah tidak syah, dan juga turut tergugat dalam kasasi tergugat 'asal bukan pemilik dari tanah tersebut: &bahwa terbukti kebohongan tergugat dalam kasasi ill peng gugat untuk kasasi ill tergugat asal karena sewaktu akta jual beli (bukti dibuat pada tanggal juni surat keterangan jual mutlak (bukti belum ada, sehingga kebohongan ini membuktikan tidak adanya iktikad baik dari tergugat dalam kasasi iii penggugat untuk kasasi in tergugat asal iii: bahwa dengan adanya pengusulan dari kepala seksi pendaftaran tanah kepada direktorat agraria jabar untuk mencabut sertifikat dan surat, dari direktorat agraria jabar kepada dirjen agraria tanggal april agar sertifikat tersebut di matikan, lalu tergugat dalam kasasi ill penggugat untuk kasasi iii tergugat asal iii mengambil inisiatif untuk memperoleh surat keterangan dari kepala ikeda serang tertanggal april (bukti yang menerangkan bahwa lirik semula bernomor karena kekeliruan administratif diralat dan: selanjutnya supaya dibaca. hal mana sebenarnya tidak diperbolehkan karena buku letter tidak ter cantik lirik atas nama abdullah: tara bahwa dan karena pembubuhan cap jempol tidak dihadapan pejabat yang berwenang, maka tidak dapat dianggap syah: menimbang, bahwa .keberatan keberatan yang diajukan oleh penggugat untuk kasasi iii ny. selisih dalam memori kasusnya ter sebut pada pokoknya ialah aan aa, bahwa judex facts telah salah atau tidak melaksanakan ketan tuan dalam dan h,i.r,, karena tidak melaksanakan pemeriksaan sela seperti yang dimohon oleh penggugat untuk kasasi ilf tergugat dalam kasasi ill tergugat asal iii sehubungan dengan adanya pemalsuan atas bukti sampai dengan dan yang di lakukan oleh tergugat dalam kasasi i penggugat untuk kasasi i peng gugat asal ben bahwa pengadilan tinggi bandung telah khilau kurang mem perhatikan bahwa pengadilan: negeri tangerang salah mempergunakan alat bukti saksi de audit untuk membuktikan 'jual beli 'tanah 'antara latumariza dengan tergugat dalam kasasi i penggugat untuk kasasi penggugat asal pan bahwa pengadilan tinggi bandung salah tidak mempertimbang kan adanya kekhilapan pengadilan negeri tangerang tidak pelaksana kan peraturan hukum yang berlaku, karena bukti dibuat oleh .se orang yang bukan pejabat pembuat akta tanah yang berhak seperti yang ditentukan oleh peraturan menteri. agraria tahun bahwa pengadilan tinggi bandung tidak mempertimbangkan sama sekali keberatan keberatan yang diajukan dalam memori banding, yang mengemukakan keputusan guo mengandung kontradiksi antara . pertimbangan dengan amar keputusannya: bahwa pengadilan tinggi. bandung telah salah menerapkan hukum atau siap dalam menafsirkan peraturan hukum, karena tidak mempertimbangkan. kaitan hukum yang menjadi pokok sengketa, hingga tidak menemui kepastian hukum, bahwa pengadilan tinggi bandung telah keliru menafsirkan hukum, hingga menimbulkan kesalahan melaksanakan peraturan hu kum, karena ternyata dalam pertimbangannya supaya mengikut serta ikan kepada submit agraria kabupaten tangerang sebagai tergugat da lam perkara ini: bahwa pengadilan negeri tangerang telah keliru menafsirkan h.i.r, dan salah pula menerapkan hukum acara menjadi terlalu formil, menimbang mengenai keberatan keberatan dari penggugat untuk kasasi suryadi: bahwa keberatan keberatan ini dapat dibenarkan, karena pengadilan tinggi bandung telah salah menerapkan hukum acara. seharusnya dapat dibedakan antara petit pembatalan jual beli yang dapat di periksa dan diputus, sekalipun pihak agraria tidak ikut digugat dengan petit pembatalan pencabutan sertifikat serta terhadap petit petit lainnya) menimbang mengenai keberatan keberatan penggugat untuk kasasi iii ny. selisih ad, bahwalagi pula keberatan itu #berkenaan dengan penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang.suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan. dalam:, karena keberatan inidiatas, keberatan serupa itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan tingkat kasasi 'mengenai'keberatan keberatan ad. dan bahwa keberatan keberatan ini tidak pula dapat dibenarkan, 'ka rena pengadilan tinggi bandung tidak salah menerapkan hukum: mengenai keberatan ad. bahwa keberatan ini tidak juga dapat dibenarkan, karena pengadilan tinggi bandung tidak salah menerapkan hukum, lagi pula dalam tingkat banding suatu perkara periksa kembali secara keseluruhan: menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan ter sebut diatas maka permohonan kasasi dari penggugat untuk kasasi iii ny. selisih tersebut harus ditolak, sedangkan permohonan dari peng gugat untuk kasasi suryadi tersebut dapat diterima sehingga dengan demikian putusan pengadilan tinggi bandung harus dibatalkan dan mahkamah agung akan mengadili sendiri perkara ini dengan menguat kan putusan pengadilan negeri tangerang disertai perbaikan perbaikan,. dengan pertimbangan pertimbangan lebih lanjut sebagai berikut: bahwa mengenai eksepsi dari tergugat iii ny. selisih tentang tuntutan pembatalan pencabutan 'sertifikat tanah serta" tuntutan pem batasan pencabutan surat ketetapan ikeda iuran pembangunan daerah) yang menurut tergugat iii tuntutan demikian bukan menjadi wewenang pengadilan, eksepsi mana seharusnya ditolak oleh karena menurut pendapat mahkamah agung pengadilan berwenang untuk memeriksa. dan memutus tuntutan tuntutan tersebut, bahwa petit dari penggugat asal tentang pembatalan pencabutan sertifikat tanah harus dinyatakan tidak dapat diterima oleh sebab pihak yang bersangkutan kantor pendaftaran tanah serang) tidak ikut digugat: bahwa petit dari penggugat asal tentang pembatalan pencabutan surat ketetapan ikeda harus dinyatakan tidak dapat di terima oleh sebab pihak yang bersangkutan kantor iuran pembangun daerah serang) tidak ikut digugat ban bahwa petit s d dari penggugat asal tentang ganti rugi harus dinyatakan tidak dapat diterima oleh sebab kerugian kerugian yang diminta tidak diadakan perincian: bea bahwa gugatan rekonpensi dari tergugat iii asal harus dinyatakan tidak dapat diterima oleh sebab dalam gugatan balik ini telah dituntut pula orang orang (bernama. tumpang. dan murid) yang tidak menjadi pihak dalam perkara ini . menimbang, bahwa tergugat tergugat dalam kasasi tergugat asal dan tergugat dalam kasasi i!i penggugat untuk kasasi iii tergugat asal sebagai pihak yang kuah harus membayar semua biaya perkara, baik yang jatuh pada tingkat pertama dan tingkat banding maupun pada. menyatakan, bahwa permohonan kasasi dari penggugat untuk kasasi mubah bin kamar, mati bin kamar tersebut tidak dapat diterima, kan menolak permohonan kasasi dari penggugat untuk kasasi jii: ny. selisih tersebut: menerima permohonan kasasi dari penggugat untuk kasasi suryadi tersebut: membatalkan keputusan pengadilan tinggi bandung tanggal oktober perd ptb.: dan dengan mengadili sendiri menguatkan keputusan pengadilan negeri tangerang tanggal januari pn tng g., dengan perbaikan sedemikian rupa, sehingga seluruh kamarnya menjadi berbunyi sebagai berikut: eksepsi menolak eksepsi tergugat ldan tergugat jl: menerima eksepsi tergugat iii sebahagian: menyatakan gugatan teman .bin waris tidak dapat diterima: menolak eksepsi tergugat iii selebihnya: dalam konvensi mengabulkan gugatan penggugat suryadi) untuk sebahagian: membatalkan jual beli tanah antara tergugat abdullah bin bin) dengan tergugat iii ny, selisih) cg. akte jual beli agr tertanggal juni. yang dibuat oleh p.p.a.t, camat kecamatan ciledug, kabupaten tangerang, sekedar mengenai tanah penggugat suryadi) seluas tanah timah batuk dan tanah mudjenih bin sipil, dengan letak dan batas batasnya sebagai kawi, bertempat tinggal kelurahan karangtengah, kecamatan ciledug, kabupaten tangerang, (semula para tergugat da lam konvensi tergugat vi, vii dalam rekonpensi, sekarang turut berbanding): pengadilan tinggi tersebut,tangerang tanggal januari pn tng .g. yang amar putusannya berbunyi sebagai berikut dalam konvensi dalam eksepsi, na, menolak eksepsi tergugat dan tergugat ii: menerima eksepsi tergugat iii sebagian: menyatakan gugatan teman bin waris, tidak dapat diterima: menyatakan pengadilan negeri tangerang tidak berwenang untuk memeriksa: il: tuntutan pembatalan pencabutan surat ketetapan quran pembangun daerah tanggal agustus dan tanggal agustus yang dikeluarkan kantor ikeda serang, menolak eksepsi tergugat iii selebihnya: dalam pokok perkara mengabulkan gugatan penggugat suryadi) dalam konvensi se bagian: membatalkan jual beli tanah antara tergugat abdullah bin bin) dalam konvensi dengan tergugat iii ny. sumiasih) dalam konvensi, c.g. e : dengan letak dan batas batasnya,menolak gugatan penggugat suryadi) dalam konvensi melebih nya, menyatakan gugatan penggugat rahim bin jiran) dalam kon versi cabut:versi tak dapat diterima: dalam konvensi menolak gugatan konvensi terhadap tergugat dalam konvensi: menyatakan gugatan konvensi terhadap para tergugat rekan versi, yakni tergugat yv. v vi vii beserta: tumpang dan murid tidak dapat diterima: mengabulkan gugatan konvensi sebagian: menghukum tergugat ji, tergugat jii dalam konvensi dan mereka. yang mendapat hak daripadanya, selambat lambatnya dalam masa lima belas) hari setelah keputusan ini mempunyai. kekuatan pasti, dengan ongkos sendiri, tanpa syarat sudah selesai membongkar, me diangkat dan menyingkirkan semua bangunan rumah pasar, pagar ka wat berduri dan mengosongkan dari tanah hak milik karang te ngah, berikut semua orang orang dan segala barang barangnya tanpa ada yang dikecualikan, dengan ketentuan bahwa pengosongan ini apa bila tidak diindahkan dapat dilaksanakan dengan bantuan alat alat ke 'kekuasaan negara: menolak gugatan konvensi selebihnya: dalam konvensi dun konvensi menghukum penggugat illuh rupiah): menimbang, bahwa para pembanding, semula para penggugat ii, mi, dalam konvensi tergugat ii, iii dalam konvensi dan tergugat iii dalam konvensi penggugat iii dalam konvensi, pada tanggal dan januari telah mengajukan permohonan untuk pemeriksaan dalam tingkat banding terhadap keputusan tersebut, permohonan ban ding mana telah diberitahukan kepada pihak lawan pada tanggal mei dengan seksama: menimbang, bahwa pembanding, semula tergugat iii dalam kon versi tergugat iii dalam konvensi telah mengajukan memorie banding yang diterima kepaniteraan pengadilan negeri tangerang pada tang gal agustus memorie banding mana telah diberitahukan kepada pihak lawan pada tanggal agustus dengan seksama: menimbang, bahwa penggugat dalam konvensi tergugat dalam konvensi, sekarang berbanding telah mengajukan kontra memorie banding yang diterima kepaniteraan pengadilan negeri tangerang pada tanggal agustus dan telah diberitahukan kepada pihak lawan pada tanggal agustus dengan seksama, tentang hukum menimbang, bahwa permohonan untuk pemeriksaan dalam tingkat banding terhadap putusan tersebut diatas, diajukan oleh para emban ding, semula para penggugat dan jii dalam konvensi tergugat dan iii dalam konvensi dan tergugat iii. dalam konvensi penggugat iii dalam konvensi dapatlah diterima: dalam konvensi menimbang, bahwa dari pemeriksaan perkara dimuka persidangan hakim pertama, yakni pengadilan negeri tangerang ternyata bahwa para penggugat s d dalam konvensi para tergugat s d dalam rekonpensi, sekarang para pembanding dan para .berbanding, pada po kosnya mendalilkan, bahwa mereka merasa mempunyai hak milik atas tanah sengketa, yang berdasarkan atas alasan alasan yang tidak terang telah dicantumkan dalam gambar situasi sebagai lampiran pada sertifikat tanggal september yang dikeluarkan oleh kantor pendaftaran tanah kabupaten tangerang, dan diberikan kepada tergugat dalam :konvensi tergugat dalam konvensi, kemudian sertifikat tersebut beralih kepada tergugat iii dalam konvensi penggugat iii dalam konvensi, sekarang pembanding, berdasarkan akte jual beli agr tanggal juni yang dibuat oleh camat ciledug: bahwa dibuatnya akte agr tersebut 'diatas:atas ke terangan yang dibuat oleh tergugat dalam konvensi tergugat vii dalam rekonpensi, sekarang turut berbanding, yang:isinya tidak benar, yaitu dikatakan bahwa tergugat dalam konvensi tergugat dalam rekonpensi, sekarang turut berbanding adalah pemilik: tanah seluas lebih kurang meter persegi, lirik c.: 'akan tetapi lirik tersebut bukanlah atas nama tergugat: dalam kon: pensi tergugat dalam rekonpensi, sekarang 'turut.berbanding, me mainkan atas nama dashed dan luasnya pun bukan lebih kurang meter persegi tetapi lebih kurang meter persegi: bahwa tergugat dalam konvensi tergugat dalam rekonpensi tidak pernah terdaftar dalam buku letter sebagai pemilik tanah, akan tetapi mendadak peroleh titik tanggal agustus dari kantor cabang ikeda serang meliputi luas lebih kurang meter persegi: bahwa para penggugat s d dalam konvensi para tergugat s d dalam rekonpensi, sekarang. para pembanding dan para berbanding, tidak pernah menjual tanah dan tidak pernah menyerahkan hak apapun kepada tergugat dalam konvensi tergugat dalam rekonpensi, se karang turut berbanding, dan hingga sekarang para penggugat s d dalam konvensi tergugat s d dalam 'rekonpensi, sekarang para pem banding dan para berbanding bertempat tinggal diatas tanah tersebut: bahwa oleh karena itu, tanah yang dijual tergugat dalam konten si tergugat dalam rekonpensi, sekarang turut berbanding kepada ter gugat iii dalam konvensi penggugat iii dalam rekonpnesi bukanlah milik tergugat dalam konvensi tergugat dalam rekonpensi, se karang turut berbanding, karena akte jual beli no, agr dan ser tingkat berikut gambar situasi demikian pula surat ketetapan iuran pembangunan daerah tanggal agus tus dan tanggal agustus haruslah dicabut dan dibatalkan: menimbang, bahwa para tergugat ii, iii, dalam konvensi peng "gugat dalam rekonpensi dan tergugat vi, vii dalam rekonpensi, seka rang pembanding dan para turut berbanding pada pokoknya menang kal dalil dalil para penggugat s d dalam konvensi tergugat s d dalam rekonpensi, sekarang pembanding dan para turut berbanding pada pokoknya menyangkal dalil dalil para penggugat s d dalam konvensi tergugat s d dalam rekan pensi, sekarang para pembanding #dan para berbanding tersebut diatas: dalam eksepsi bahwa tergugat dalam konvensi tergugat dalam rekonpersi, sekarang turut berbanding mengemukakan antara lain, bahwa jual beli antara penggugat dalam konvensi tergugat dalam rekonpensi, seka rang berbanding dengan latumariza, tertanggal november tidak . syah, karena ditanda tangani oleh camat cukup, sedangkan jual beli didaerah kecamatan ciledug: bahwa tergugat dalam konvensi tergugat vii dalam rekonpensi,. bin yaitu tergugat asli melainkan atas nama dubes, luasnya bukan m2, melainkan lebih kurang m2, sedangkan tanahnya bukan tanah pertanian, melainkan tanah sawah, dan dubes telah me nyatakan keberatan bahwa liriknya dicantumkan dalam akte jual beli agr dan sertifikat bahwa para penggugat asli tidak pernah menjual tanahnya masing masing kepada tergugat asli dan sudah bertahun tahun sampai seka rang para penggugat asli tetap bertempat tinggal diatas tanah tanah ter sebut: bahwa entah dengan cara bagaimana tergugat asli mendadak memperoleh lirik dari ikeda serang tanggal agustus yang meliputi tanah seluas m2, padahal akte jual beli agr tanggal juni: tersebut membuktikan bahwa pada tanggal tersebut tergugat asli tidak mempunyai lirik oleh karena itu dengan cara melawan hukum tergugat asli lalu memakai lirik orang lain, yaitu kepunyaan dubes: bahwa dengan demikian tanah yang dijual oleh tergugat asli ke pada tergugat asli bukanlah milik tergugat asli karena itu akte jual beli agr adalah tidak sah dan harus dibatalkan, bahwa begitu pula sertifikat tahun tanggal septum ber yang diberikan kepada tergugat asli kemudian beralih kepada tergugat asli iii adalah keliru karena sebagai penunjukan disebut batas tanah milik adat persil ii, padahal lirik adalah atas nama dubes bukan atas nama abdullah bin bin, dalam pengumuman kantor pendaftaran tanah disebutkan persil ii, sedang dalam sertifikat tercantum ii, pengumuman ter sebut merupakan tanda tanya apakah benar diumumkan atau tidak, karena penggugat penggugat asli tidak pernah mengetahui pengumuman tersebut, dan begitu pula mengenai batas batasnya! bahwa bapak kepala kantor pendaftaran tanah kabupaten ta ngarang dengan suratnya subtag tanggal jan ari telah mengusulkan kepada kepala direktorat agraria jawa barat agar sertifikat no, tahun tersebut yang telah diberikan kepada tergugat asli dan telah dialihkan kepada tergugat asli iii tersebut ditarik, begitu pula surat kepala direktorat agraria propinsi jawa barat dit p.t. tanggal april telah me mengusulkan kepada menteri dalam negeri cg. direktur jendral! agraria agar sertifikat tersebut dimatikan, bahwa tergugat asli iii telah mengadukan para penggugat asli ke sekarang turut berbanding, menyatakan antara lain bahwa para peng gugat lurah kawi sebagai tergugat ii, karena lurah bukan pejabat pembuat akta tanah, seharusnya amatlah yang digugat: bahwa tergugat iii dalam konvensi penggugat iii dalam rekan pensi mengemukakan antara lain, bahwa mengenai pembatalan jual beli tanah antara tergugat dalam konvensi tergugat dalam rekonpensi, sekarang turut berbanding dan tergugat dalam konvensi penggugat dalam rekonpensi. sekarang pembanding, membatalkan atau meme rintangan pencabutan sertifikat berikut gambar situasi dan membawa kan surat ketetapan quran pembangunan daerah adalah semata mata termasuk wewenang administrasi: dalam pokok perkara menimbang, bahwa tergugat ii! dalam konvensi penggugat iii dalam rekonpensi, sekarang pembanding, selama pemeriksaan perkara dimuka persidangan hakim pertama, pada pokoknya telah menyangkal dalil dalil para penggugat tersebut diatas, yang antara jain dikemukakan bahwa sertifikat (bukti adalah produk kantor, pen dataran. tanah kabupaten tangerang, bukan wewenang tergugat il, dalam konvensi penggugat iii dalam. rekonpensi, selain: itu di dangkal pula tentang ketidak besaran akte jual beli agr (bukti tersebut, seolah olah lirik (bukti yang dipergunakan oleh tergugat dalam konvensi tergugat dalam rekan pensi untuk bahan akte jual beli tersebut, adalah liriknya orang jain, itupun tidak benar: dalam rekonpensi: menimbang, bahwa tergugat iii dalam konvensi penggugat iii dalam rekonpnesi, sekarang pembanding, ternyata telah mengajukan gugatan rekonpensi kepada penggugat s v dalam konvensi, sekarang para pembanding dan para berbanding ditambah dengan tergugat dan dalam konvensi tergugat dan vii dalam rekonpensi, sekarang para turut berbanding berikut tumpang dan murid, atas dasar.bahwa mereka sejak tahun secara melawan hukum tanpa.hak apapun telah me menyerobot, menguasai, mempergunakan, menempati dan mendirikan rumah tinggal diatas tanah sengketa tersebut, yang mengakibatkan ter .gugat jii dalam konvensi penggugat iii dalam rekonpensi, sekarang pembanding menderita kerugian: dalam konvensi: dalam ekspresi na. menimbang, bahwa eksepsi yang diajukan oleh tergugat il dalam konvensi tergugat dan vii dalam rekonpensi, sekarang turut terbang ding dan tergugat dalam konvensi penggugat iii dalam konvensi, sekarang pembanding, ternyata bahwa eksepsi tersebut menyangkut dalam hal gugatan mengenai pokok perkara, oleh karena itu pengadilan tinggi akan mempertimbangkan sekaligus nanti dalam hal gugatan me mengenai pokok perkara tersebut: dalam pokok perkara menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara dimuka bersidang hakim pertama, ternyata bahwa para penggugat memohon selain ganti rugi, juga agar akta jual beli dan sertifikat (bukti dan gambar situasi (lampiran bukti yang dikeluarkan oleh kantor pendaftaran tanah tangerang, dicabut atau dibatalkan, pengadilan tinggi ber pendapat bahwa meskipun dibatalkan jual beli sedangkan sertifikat masih hidup (berlaku), berarti putusan ini belum tuntas (selesai), oleh karena itu seharusnya kepala submit agraria kabupaten tangerang se sekaligus harus ikut digugat pula: menimbang, bahwa dengan demikian, maka gugatan para peng gugat harus dinyatakan tidak dapat diterima: dalam rekonpensi berimbang, bahwa berhubung dengan pendapat pengadilan tinggi sebagaimana dimuat dalam pertimbangannya dalam konvensi tersebut diatas, dianggap telah dimuat pula dalam rekonnensi ini, maka dengan demikian gugatan tergugat il! dalam konvensi penggugat iii dalam rekonpensi, sekarang pembanding haruslah dinyatakan tidak dapat diterima: menimbang, bahwa berhubung dengan pendapat dan pendirian pengadilan tinggi tersebut diatas, oleh karena putusan hakim pertama bertentangan dengan putusan ini, maka putusan hakim pertama ter sebut, haruslah dibatalkan dan pengadilan tinggi akan mengadili sendiri yang kamarnya akan disebutkan dibawah nanti: menimbang, bahwa tentang biaya perkara untuk kedua tingkat peradilan bebaskan kepada semula para penggugat s d dalam konvensi tergugat s d dalam konvensi, sebagai para pembanding dan para berbanding, sebagai pihak yang dikalahkan: memperhatikan akan dalam undang undang dan ketan tuan hukum jtangerang tetangga! januari g., yang dimohonkan banding,ensi menyatakan gugat penggugat tidak dapat diterima,, demikianlah diputuskan pada hari kamis tanggal dua belas okto: ber tujuh puluh delapan oleh kami adi kanojo soetjipto sh, ketua pengadilan tinggi bandung, sebagai hakim ketua, dengan rock yat suryadharya dan ny. murah bestaan sh, masing masing sebagai hakim anggota, berdasarkan. surat penetapan penunjukan majelis hakim oleh ketua pengadilan tinggi tersebut tanggal sep member perd ptb. putusan mana diucapkan dimdihadlirinya kedua belah pihak yang berperkara. putusan pengadilan negeri tangerang tgi. pn tng keputusan demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang maha esa pengadilan negeri tangerang, yang mengadili per kara perdata dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan keputusan sebagai berikut dalam perkara: suryadi, umur tahun, pekerjaan pegawai direktorat jen deal bina marga departemen pekerjaan umum dan tenaga listrik, bertempat tinggal kelurahan karangtengah ke catatan ciledug kabupaten tangerang: mubah bin kamar, umur tahun, pekerjaan tani dan da gang, bertempat tinggal kelurahan karangtengah kaca matan ciledug kabupaten tangerang. mati bin kamar, umur tahun, pekerjaan karyawan peru sapaan listrik negara bertempat tinggal kelurahan karang tengah kecamatan ciledug kabupaten tangerang. teman bin waris, umur tahun, pekerjaan tani dan dagang bertempat tinggal kelurahan karangtengah kecamatan ciledug kabupaten tangerang, rahim bin jiran, umur tahun, pekerjaan guru sekolah dasar, sidimara, bertempat tinggal kelurahan karang tengah kecamatan ciledug kabupaten tangerang, sebut sebagai para penggugat: lawan abdullah bin bin, bertempat tinggal kelurahan sudi mara kecamatan ciledug kabupaten tangerang. kawi, bertempat tinggal" kelurahan karangtengah kaca matan ciledug kabupaten tangerang. ny, selisih, bertempat tinggal jln. setiabudi raya jakarta, disebut sebagai para tergugat: pengadilan negeri tersebut, telah membaca surat surat yang bersangkutan dalam perkara ini. telah mendengar kedua belah pihak di persidangan. . telah mendengar :saksi saksi yang majukan oleh penggugat. tentang duduknya perkara. menimbang bahwa penggugat dengan surat gugatannya yang daftar pada tanggal februari nomor pn tng telah mengemukakan sebagai berikut penggugat mempunyai tanah milik adat seluas .k. yang dibelinya dari latumariza sebagaimana tercantum didalam: su rat jual beli tanggal november yang dibuat depan lurah kawi serta saksikan oleh jurutulis kelurahan achmad dan ketua r.t, bp. yahya p.l.), akte jual beli tanggal november yang dibuat oleh camat ciledug bp. much. luth) bukti tanah latumariza tersebut diperoleh: karena membeli dari: timah untuk seluas pada tanggal (bukti mudjenih untuk seluas pada tanggal (bukti tanah penggugat tersebut mula mula miliki oleh: alma rumah mudjenih bin sipil untuk seluas .k. sebagaimana tercantum didalam lirik tidak bin batuk untuk seluas lk. sebagaimana tercantum dalam lirik atas tanahnya itu penggugat kemudian memperoleh lirik tahun (bukti bada penggugat mempunyai tanah "milik adat seluas' .k. sebagai mana tercantum dalam lirik no . . aan penggugat iii mempunyai tanah milik adat seluas lk. sebagai mana tercantum dalam lirik bea penggugat mempunyai tanah milik adat seluas jk, sebagaimana tercantum dalam lirik . penggugat mempunyai tanah milik adat seluas i:k: sebagaimana tercantum dalam lirik (bukti tanah tanah para penggugat tersebut terletak kelurahan karangtengah dan tanah tanah tersebut dikenal dengan percil dii, sedangkan nomor nomor dari lirik lirik tersebut dapat dilihat dibuka meter yang terdapat kantor kelurahan. karangtengah. tanah tanah para penggugat tersebut dengan. alasan alasan yang tidak terang telah dicantumkan dalam gambar situasi. no:. yang lampirkan pada sertifikat tanggal sep member yang dikeluarkan oleh kantor pendaftaran tanah kabur ten tangerang serta. yang.diberikan kepada abdullah bin bin yaitu tergugat dan kemudian sertifikat ini beralih kepada ny. selisih (du bernama kim seng) yaitu tergugat iii. peralihan "hak" dari tergugat kepada tergugat iii itu menu rut yang tercantum didalam sertifikat adalah berdasarkan akte jual beli yang dibuat oleh camat ciledug bp. sutisna) agr tanggal juni dibuatnya akte agr itu adalah berdasarkan kepada surat keterangan yang isinya tidak benar yang dibuat oleh tergugat bapak kawi yang pada waktu itu masih menjabat lurah karangtengah. didalam surat keterangan yang bernomor ds tanggal mei itu diterangkan bahwa. tergugat adalah pemilik tanah seluas .k. sebagaimana tercantum didalam lirik per cil (bukti didalam surat keterangan tersebut tidak diterangkan dengan tanami tanah siapa saja tanahnya tergugat itu ber batasan. didalam buku meter yang terdapat kantor kelurahan ka karangtengah ternyata bahwa lirik bukanlah atas nama abdullah bin bin yaitu tergugat melainkan atas nama dubes, luasnya bukan nya lk. m2, melainkan i.k. sedang tanahnya bukanlah tanah pertanian perumahan sebagai mang disebut dalam surat keterangan tersebut melainkan tanah basah (sawah). dubes dengan surat pernyataan pada bulan september telah menyatakan keberatan bahwa liriknya dicantumkan dalam akte jual beli agr, serta sertifikat (bukti p3). pernyataan dubes tersebut diperkuat oleh bapak lurah karangtengah bp. achmad) dengan surat keterangan tanggal sep member (bukti para penggugat tidak pernah menjual tanah mereka kepada tergugat juga tidak pernah menyerahkan hak mereka atas tanahnya masing kepada tergugat dan sudah bertahun tahun sampai sekarang ini, para penggugat bertempat tinggal dirumah diatas tanah tanah ter sebut. dalam buku letter kantor kelurahan karangtengah nama tergugat memang tidak terdaftar sebagai seorang pemilik tanah, se tidak tidaknya sampai pada tanggal juni yaitu tanggal dibuat nya akte jual beli no, agr nama tergugat tidaklah terdaftar dalam buku meter sebagai seorang pemilik tanah, entah dengan.cara bagaimana, tergugat mendadak tempe oleh lirik (dari kantor cabang ikeda' serang) bernomor dan ber tanggal agustus serta yang meliputi tanah seluas |.k. 19840m2 (bukti adanya lirik atas nama tergugat tertanggal agustus ini, padahal akte jual beli agr adalah tertanggal juni membuktikan bahwa pada saat dilakukan jual beli tanah antara tergugat dan tergugat iii pada tanggal juni itu, tergugat ti dak mempunyai lirik, dan bagaimana tergugat dapat mempunyai lirik karena dia memang bukan pemilik tanah. maka untuk keperluan akte jual beli tanggal juni itu, tergugat secara melawan hukum lalu mempergunakan lirik orang lain yaitu lirik kepunyaan dubes. jelaslah bahwa tanah yang dijual oleh tergugat kepada terigu gat ii! bukanlah miliknya tergugat karena itu akte jual beli agr adalah tidak syah dan harus dibatalkan demikian pula serta ikat berikut gambar situasi ne. mengenai sertifikat tarun tertanggal september yang telah diberikan kepada ter ingat dan kemudian beralih kepa tergugat iii juga terdapat data data. yang keliru sebagai berikut: sebagai penunjukan disebut batas tanah milik adat percil no, dii padahal sink adalah atas nama dubes, bukan atas nama abdullah bin bin yaitu tergugat (bukti dalam pengumuman kantor pendaftaran tanah tangerang no, peng tertanggal juni tercantum blokspercil sedang dalam sertifikat tercantum (bukti masih merupakan tanda tanya adalah pengumuman tersebut benar benar telah diumumkan artinya telah. pernah ditempelkan dipakai pengumuman kantor kelurahan karangtengah dan kantor kecamatan ciledug. setidak tidaknya para penggugat tidak pernah tahu dan tidak diberi tahu tentang adanya pengumuman tersebut, jika memang benar ada, tana mora par dalam akte jual beli agr tercantum bahwa tanah yang diperjualbelikan secara tidak syah antara tergugat i dan tergugat iii adalah berbatasan sebelah utara: tanah sawah pekarangan milik timah, timur: tanah pekarangan .milik tarawih, 'selatan: jajan raya, barat: tanah pekarangan milik mujenih bin sipil. tetapi dalam gam bar situasi no, yang dilampirkan pada sertifikat no itu, kedua tanah miliknya timah dan mujenih itu tidak lagi disebut se bagai tanah yang berbatasan dengan apa yang dinamakan "tanahnya" tergugat: yang dijual kepada tergugat iii, melainkan telah dimasukkan kedalamnya: atau dengan perkataan lain, secara bertentangan dengan apa yang tercantum dalam:akte' jual beli agr "tanahnya tergugat yang:dijual kepada tergugat iii yang dalam akte tersebut ber 'batasan: dengan 'tanahnya: timah dan mujenih, dalan gambar situasi mencakup (mencaplok) kedua tanah tersebut. dar tanahnya timah dan mujenih yang mencaplok itu. adalah tanah yang telah dibeli oleh pengguna gat pada tanggal november' .(lihat bukti p.dan p. dalam surat ukur yang dibuat (ditanda tangani) oleh slendro pegawai. kantor: pendaftaran tanah" kabupaten tangerang pada bulan. agustus. (tidak disebutkan tanggal berapa) tercantum bahwa batas :. batas tanah ditunjukkan oleh tergugat dengan disaksikan djafar dan asnawi dari kepolisian (bukti seharusnya penunjukan batas mestilah disaksikan oleh pemilik pemilik tanah yang berbatasan dengan tanah yang diukur dan surat ukurannya pun ditanda tangani oleh mereka kedua dua hal ini tidak dilakukan. dan dalam surat ukur tersebut pun tidak cantumkan dengan tanah tanah siap2 tanah yang ukur itu berbatasan. dengan demikian maka surat your tersebut adalah tidak syah dan tidak dapat dipakai sebagai dasar: membuat gambar situasi dan karena itu gambar situasi: yang terlampir pada sertifikat adalah tidak syah. pula,: dengan demikian juga sertifikasinya menjadi tidak syah pula kena berdasarkan alasan alasan yang diterangkan dalam angka sub. a.b.c. dan serta angka itu saja sertifikat no, itu sepa tuanya ditarik karena sertifikat sebagai bukti hak milik atas tanah, demi untuk kepastian hukum tidaklah boleh mengandung data data yang keliru. apalagi. karena sertifikat tersebut diberikan kepada orang. yaitu.tergugat yang bukan pemilik serta tidak mempunyai hak apa pun atas yang tercantum dalam sertifikat, maka seharusnya sertifikat : . tersebut dinyatakan batal dan harus dicabut. os adalah amat bijaksana bahwa bapak kepala kantor pendaftar tanah kabupaten: tangerang dengan suratnya subtag tanggal januari: telah mengusulkan kepada bapak ke pala direktorat agraria propinsi jawa barat agar sertifikat tahun yang telah diberikan kepada tergugat dan telah dialihkan kepa da.tergugat ditarik (bukti p4) demikian pula bapak: kepala direktorat agraria propinsi jawa barat dengan'suratnya dit p.t. tanggal april telah mengusulkan kepada bapak menteri dalam negeri c.g: bapak di rektor jenderal agraria agar sertifikat tahun itu'dimatikan agar tidak berlaku lagi (bukti nan sementara masih ditunggu kebijaksanaan bapak direktur jen deal agraria dalam persoalan ini, datanglah anjuran dari bapak kepala sub. direktorat agraria tangerang dengan suratnya no, submit adm. vi1 tangga! juli agar persoalan ini dibawa pengadilan negeri (bukti p. karena adanya anjuran ini maka para penggugat lalu menempuhjalan memajukan gugatan ini. kembali kepada soal tergugat yang bukan pemilik tanah yang dijual kepada tergugat dalam hal ini ada bukti tambahan, yaitu bahwa sewaktu terjadi jual beli tanah antara timah sebagai penjual dan latumariza sebagai pembeli yang terjadi pada tanggal (lihat bukti tergugat turut menjadi saksi, padahal tanah yang,di terjual belikan itu adalah termasuk tanah yang katanya milik ter gugat yang dijual olehnya kepada tergugat in. kalau tergugat me. mang memiliki tanah tersebut, bagaimana mungkin dia menjadi saksi alias membiarkan sebagian dari tanahnya dijual oleh orang lain. mula mula 'surat jual beli tanah antara latumariza sebagai pen jual dan penggugat. sebagai pembeli dibuat pada tanggal november depan tergugat yang pada waktu itu masih menjabat lurah karangtengah. nag ana kemudian jual beli tersebut akan dituangkan kedalam akte camat ciledug bp. much luth) yang sudah diberi nomor yaitu tertanggal november dan tergugat menyanggupi untuk menyelesaikannya. tapi setelah desa berkali kali baru tiga tahun kamu dian akte itu ditanda tangani oleh bp. much luth haiti'pada tanggal september yang dimaksudkan berlaku surut pada tanggal . november karenapada tanggal september itu hp. much luth tidak lagi menjabat camat ciledug melainkan telah pindah meja camat cukup. karena tergugat yang membuat surat jual beli tanah antara latumariza dan penggugat (lihat bukti dan tentulah terigu gat mengetahui bahwa tanah tersebut telah menjadi miliknya peng: gugat namun justru tergugat pulalah yang menanda tangani surat ukur (lihat bukti dari tarian yang katanya "miliknya" abdullah bin bin (tergugat padahal tanah yang diukur itu mencakup tanah nya penggugat yang telah dibelinya dari latumariza, yang surat jual belinya dibuat oleh tergugat iaitu. nan nan . surat ukur itupun mencakup. tanah tanah: para penggugat lain yang ter gugat sebagai lurah sepatutnya tahu bahwa tanah tanah tersebut bukan miliknya tergugat kepada tergugat iii telah beberapa kali diberi tahu baik secara lisan maupun. tulisan, bahwa lirik yang tercantum dalam akte jual beli agr adalah bukan kepunyaan tergugat selain kan kepunyaan dubes dan bahwa tanah yang dijual kepada tergugat jii oleh tergugat bukan milik tergugat melainkan milik para penggugat, tergugat iii tidak menyangkal fakta fakta tersebut dan bagai mana dia akan menyangkalnya karena fakta fakta itu memang senjata .an yang benar benar nyata yang tidak dapat dibantah kebenarannya, tergugat iii hanya bersikeras bertahan bahwa sertifikat adalah bukti .hal milik yang kuat atas tanah. setelah ternyata bahwa tergugat adalah bukan pemilik tanah yang dijual kepada tergugat jii dan setelah turnya pula bahwa akte jual beli maupun sertifikat berikut gambar situasi adalah mengandung data data yang keliru, dari diri tergugat jii kiranya dapat diharapkan untuk menyadari bahwa dengan demikian sertifikat itu lalu tidak. berkekuatan hukum lagi. apalagi setelah bapak kepala kantor pendaftaran tanah tangerang (yang mengeluarkan sertifikat itu) dan bapak kepala direktorat agraria juga barat mengusulkan kepada bapak direktorat jenderal agraria agar sertifikat no, itu dicabut dimatikan, dari diri tergugat iii yang terhormat kiranya dapat diharapkan untuk secara ksatria membatalkan jual beli tanah pada tanggal juni sedangkan mengenai konsekuensi dari pembatalan secara sukarela tersebut, pihak tergugat telah menyatakan kesediaannya untuk bertanggung jawab serta menyelesaikannya dengan tergugat ii. hal ini tercantum dalam surat pernyataan yang dibuat oleh tergugat pada tanggal juli atas anjuran bapak sub. detasemen depo sisian ciledug (bukti serta yang mencantumkan pula kesediaan tergugat untuk membantu penyelesaian tersebut. dalam surat pernyataan tersebut baik tergugat maupun ter gugat sama sekali tidak menyebutkan bahwa tergugat adalah pe milik tanah yang dijual kepada tergugat iii, hal ini berarti bahwa surat pernyataan tersebut mengandung. pengakuan bahwa tergugat adalah bukan pemilik tanah yang dijual kepada tergugat jii. tergugat iii setelah mengetahui bahwa berdasarkan bukti bukti nyata yang tidak dapat dibantah, dan diapun memang tidak per nah membantahnya, bahwa tergugat bukanlah pemilik tanah yang di pada yang berwajib, sehingga sikap tergugat asli iii ini telah menyebar kan para penggugat asli menderita tekanan bathin untuk mana pengguna gat penggugat asli menuntut ganti rugi sebesar rp. (dua juta rupiah) disamping itu penggugat asli sejak tahun mondar mandir mengurus persoalan ini yang menimbulkan kerugian yang harus datang gung masing masing oleh tergugat asli sebesar rp. tergugat asli sebesar rp. (lima puluh ribu rupiah) dan tergugat asli sebesar rp. (empat ratus ribu rupiah) yang harus dibayar kari kepada penggugat asli bahwa berdasarkan alasan alasan tersebut diatas, penggugat peng .gugat asli menuntut kepada pengadilan negeri tangerang supaya mem berikan keputusan sebagai berikut: membatalkan jual beli tanah antara tergugat dan tergugat jii c.g. akte jual beli tanah no, agr tanggal. juni yang dibuat oleh camat ciledug bp. sutisna, membatalkan serta memerintahkan mencabut sertifikat tanggal september berikut gambar situasi yang telah dikeluarkan. oleh kantor pendaftaran tanah tangerang: membatalkan serta memerintahkan mencabut surat ketetapan turun pembangunan daerah tanggal agustus dan ng. tanggal agustus yang dikeluarkan oleh kantor ikeda serang: menghukum kepada tergugat untuk membayar. ganti rugi kepada para penguat s d se besar rp. (dua ratus lima puluh ribu rupiah): membayar ganti rugi tambahan kepada penggugat sebesar rp. (lima puluh ribu rupiah), menghukum kepada tergugat untuk 'a. membayar ganti rugi kepada. para penggugat s d sebesar rp. (dua ratus lima puluh ribu rupiah), membayar ganti rugi tambahan kepada penggugat sebesar rp. (lima puluh ribu rupiah): menghukum kepada tergugat untuk membayar ganti rugi kepada para penggugat s d sebesar rp. (dua juta rupiah): membayar ganti rugi tambahan kepada penggugat sebesar rp. (empat ratus ibu rupiah): menghukum para tergugat membayar ongkos perkara: menyatakan bahwa keputusan dapat dijalankan lebih dahulu jual kepadanya, dia tergugat bukannya lalu menunjukkan itikad baik membatalkan jual beli tanah dengan akte tertanggal juni itu, tetapi tergugat iii malahan mengadu kepada yang berwajib bahwa para penggugat adalah penghuni liar tanpa hak (onrechtmatige occupy tie) diatas tanah tersebut dan tergugat iii mengancam akan mengusir para penggugat secara paksa dengan bantuan yang berwajib, karena pengaduan ini para penggugat telah beberapa kali dipanggil untuk meng hadap yang berwajib. para penggugat adalah termasuk rakyat kecil yang lemah dan tidak "mampu yang sepatutnya harus dilindungi oleh yang berwajib. meskipun ada pengaduan dan ancaman dari tergugat iii ter sebut, syukur alhamdulillah atas lindungan yang berwajib para peng gugat tetap masih menempati rumah mereka yang telah syah yang di bangun diatas tanah mereka yang syah. dan sikap. tergugat iii yang. tidak iau membatalkan jual beli tanah meskipun dia telah tahu bahwa tergugat adalah bukan pemilik nya dan perbuatan tergugat iii yang mengadukan kepada yang berawa jib bahwa para penggugat adalah penghuni liar disertai dengan ancaman akan mengusir para penggugat, sikap dan perbuatan tergugat ini sungguh sungguh telah menyebabkan para penggugat menderita tekanan bathin yang amat berat, maklum mereka adalah rakyat kecil, lemah, tak. mampu serta buta tentang hukum, serta telah amat mengganggu ketenangan dan ketenteraman rumah tangga para penggugat sekeluarga. untuk sikap dan perbuatan tersebut sepatutnya tergugat iii dihukum memberi ganti rugi kepada para penggugat dan kiranya tidaklah belle bahan jika untuk penderitaan yang telah dialami oleh para penggugat akibat perbuatan tergugat iii ini, tergugat iii dihukum membayar ganti rugi kepada para penggugat sebesar rp. , (dua juta rupiah). begitu pula tergugat yang telah menjual tanah bukan milik nya dan tergugat yang telah membantu jual beli tanah yang:tidak syah itu diantaranya dengan membuat surat keterangan:yang tidak be nar (lihat bukti kedua orang inipun sepatutnya dihukum memberi ganti rugi kepada penggugat. bea karena tergugat dengan surat pernyataannya tergugat juli (lihat bukti telah tidak .menyangkal bahwa dia bukanlah pemilik tanah yang dijual kepada tergugat 1ii.dan bahwa dia menang guci untuk bertanggung jawab serta mengadakan penyelesaian dengan pembeli yaitu tergugat. iii maka hukuman ganti rugi yang harus dibayar oleh tergugat tidaklah sebesar yang harus dibayar oleh tergugat iii. hal ini sepatutnya berlaku pula terhadap tergugat yang bersedia membantu pelaksanaan dari isi surat pernyataan tersebut. . adalah tidak berlebihan kiranya jika tergugat dan tergugat dihukum membayar ganti rugi kepada para penggugat, masing masing sebesar rp. disamping penderitaan yang telah diderita oleh para penggugat seperti diterangkan diatas dalam angka para penggugat, khususnya penggugat juga telah mengalami kerugian materil yang tidak sedikit yaitu mengurus persoalan ini sejak bulan september tahun dengan mondar mandir beberapa kali menghadap pejabat pejabat serang, jakarta dan bandung. biaya yang telah dikeluarkan oleh penggugat adalah tidak kurang dari rp. (lima ratus ribu rupiah). jumlah ini harus. dipikul. bersama oleh para tergugat menurut. perbandingan ganti rugi yang masing masing harus bayar kepada penggugat penggugat sebagaimana yang tercantum dalam angka dan sehingga untuk ganti rugi tambahan yang harus dibayar kepada penggugat tergugat harus membayar rp. tergugat harus membayar rp. tergugat harus membayar rp. berdasarkan keterangan keterangan diatas, para penggugat mohon kepada ketua pengadilan negeri tangerang untuk memutuskan: membatalkan jual beli tanah antara tergugat dan tergugat iii akte jual beli tanah agr tanggal juni yang di buat oleh camat ciledug, bp. sutisna, membatalkan serta memerintahkan mencabut sertifikat tanggal september berikut .gambar situasitetapan tambahan kepada penggugat sebesar rp. (lima puluh ribu rupiah): tambahan kepada penggugat sebesar rp. (lima puluh ribu rupiah). menghukum kepada tergugat ill untuk: . 'a, membayar ganti rugi kepada para penggugat s d sebesar rp. (duajutarupiah), tan b.membayar ganti rugi tambahan kepada penggugat sebesar rp. (empat ratus ribu rupiah). menghukum para tergugat membayar ongkos perkara. menyatakan bahwa keputusan dapat dijalankan lebih dahulu walau ada verse banding kasasi. memberi keputusan yang adil dan bijaksana. menimbang bahwa setelah kedua.belah pihak tidak dapat damai kan, kemudian bacakan gugatan para penggugat tertanggal yang maksud dan isinya dipertahankan oleh penggugat. sedangkan tergugat tergugat dalam jawabannya masing masing te lah mengemukakan sebagai berikut: jawaban tergugat ban bahwa jual beli tergugat november tidak syah, karena di tanda tangani oleh pejabat tanah yang tidak berwenang ialah camat cukup, sedangkan peristiwa jual beli terjadi daerah hukum pemerintah. kecamatan ciledug dalam hal ini bertentangan dengan daerah hukum pemerintahan republik indonesia dalam hal batas batas wewenang, ser mengingat. pula adanya penarikan kembali tanda tangan dan per nyatakan batal adanya akte jual beli tertanggal november yang telah ditanda tangani camat plat kecamatan cukup ter tanggal mei berdasarkan alasan alasan seperti diuraikan diatas, maka tergugat dalam perkara inimemohon kepada pengadilan negeri tangerang, sudi apalah kiranya membatalkan gugatan dari penggugat tersebut dan dan memberikan keputusan eksepsi ini: menerima'eksepsi tergugat menyatakan tidak dapat diterima atau menolak gugatan para penggugat. bae jawaban tergugat it: bahwa penggugat dalam gugatannya melalui kuasanya.tertanggal februari yang terdaftar kepaniteraan pengadilan negeri tangerang perkara rol. pn tng menggugat lurah kawi sebagai tergugat ke (dua) dalam perkara ini. tidak ada dasar hukum, menggolongkan lurah kawi menjadi tergugat (dua) karena jabatan lurah bukanlah pejabat akte 'tanah, berdasarkan undang undang ps. peraturan menteri agraria tahun yang ditetapkan tanggal september dan ps. yang ditetapkan mulai berlaku tanggal maret menunjuk camat menjadi pejabat akte tanah (ps. adalah lebih tepat apabila camat diajukan menjadi tergugat dalam perkara ini, dan lurah kawi hanya sekedar jadikan saksi. bahwa camat yang kedudukannya bersumber dari undang undang, peraturan menteri agraria, dan pp. menjadi pejabat pembuat akte tanah, tidak digugat oleh penggugat. pembuatan akte tanah oleh camat adalah tindakan hukum sekaligus tindakan itu mengandung sanksi dan akibat hukum. sumber dari akte tanah itu adalah dari ke tetapan camat sebagai pembuat akte tanah. dengan tidak dibuatnya camat dalam kedudukannya sebagai pejabat pembuat akte tanah dalam perkara ini, gugatan penggugat tidak berdasarkan hukum, dengan de makian gugatan penggugat tidak syah menurut hukum. bahwa dalam gugatan para penggugat, melalui kuasanya kenya akan dalam gugatannya, tergugat ke ! (satu) telah mempunyai serta ikat dan sertifikat tersebut dialihkan kepada ter gugat ketiga, bahwa dalam gugatannya pada ada dua bagian: jual beli yang dilakukan oleh penggugat adalah tahun tegasnya november (sudah berlaku agraria tahun jadi harus disahkan oleh camat kecamatan dimana jual beli terjadi. jual beli. tersebut dimintakan disahkan oleh camat.yang tidak ber wenang didaerah hukumnya (terjadinya peristiwa jual beli ciledug tahun tetapi tanda tangani oleh camat cukup pada tanggal september dengan demikian tidak ada iktikad baik dari pihak penggugat, maka gugatannya tidak berdasarkan hukum, jadi tidak sah menurut hukum, berdasarkan alasan alasan seperti diuraikan diatas ini maka ter gugat ke (dua) dalam perkara ini memohon kepada pengadilan negeri tangerang sudi apalah kiranya membatalkan gugatan dari peng: gugat tersebut dan memberi keputusan eksepsi ini: menerima eksepsi tergugat ke ii, menyatakan tidak dapat diterima atau menolak gugatan para penggugat. jawab tergugat il: eksepsi setelah memperhatikan polita para penggugat, ternyata pada dasarnya semua gugatan tertuju kepada: il. tuntutan hak tanah sengketa terhadap tergugat abdullah bin bin), terhadap tergugat kawi), karena pada saat menjabat kepala desa karangtengah telah membantu tergugat memberi keterangan keterangan dan menunjukkan batas batas tanah sengketa dan sebagai nya, mengenai akte jual beli tertanggal juni agr produk sutisna, camat pejabat pembuat akte tanah plat) ke catatan ciledug (bukti t mengenai sertifikat tanah dan gambar situasi produk kantor pendaftaran tanah kabupaten tangerang (bukti mengenai lirik meter no, dan produk kantor ikeda wilayah bagian pengenaan serang (bukti t t yang seluruhnya berada diluar "tanggung jawab tergugat iji, oleh karena menyangkut kewenangan (bevoegdheid), maka merupakan gugatan. yang "salah alamat dengan demikian tergugat iii menolak untuk di masukkan kedalam partai sebagai pihak tergugat: mengenai petit para penggugat, ternyata juga pokok tentu tan yang bukan menjadi wewenang pengadilan, tetapi wewenang administrasi sebagai berikut: ad.l. menuntut agar pengadilan negeri membatalkan jual beli tanah antara tergugat dan tergugat iii c.g. akte jual beli tanah ag2r tanggal juni yang buat oleh camat ciledug, bp. sutisna. membatalkan serta memerintahkan mencabut sertifikat no, tanggal september berikut gambar situasi. no,.retauntuk itu sebagai illustrasi tergugat iii mohon perhatian pengadilan negeri dengan adanya yurisprudensi putusan mahkamah agung ter tanggal mei sip yang dalam pertimbangannya antara lain sebagai berikut: "bahwa menyatakan batal surat hak milik yang dikeluarkan oleh instansi agraria secara sah, tidak termasuk we wenang pengadilan, melainkan semata mata termasuk wewenang ad administrasi "(dimuat dalam yurisprudensi indonesia tahun jilid oleh karena petit tersebut mengenai kewenangan mutlak (absolute competence). pengadilan negeri, maka tergugat iii mohon pengadilan negeri berkenan: secara jabatan (ambtshalve) menyatakan tidak ber wenang untuk memeriksa gugatan para penggugat ini. mengenai kewenangan (bevoegdheid) dari penggugat teman bin waris) dalam gugatan ini (tertanggal pebruari mengaku dirinya bertindak untuk dan atas nama ibunya timah) yang sekarang masih hidup, dengan surat kuasa tertanggal desember telah memberi kuasa kepada dahlan ranuwihardjo s.h, untuk mengacu kan gugatan terhadap para tergugat, padahal penggugat sama sekali tidak memiliki kewenangan untuk itu dari ibunya, dengan demikian gugatannya tidak sah, harus ditolak atau setidak tidaknya tidak dapat diterima. pokok perkara. dengan tegas tergugat iii menyangkal dan karenanya menolak dalil dalil para penggugat, kecuali pada bagian bagian yang dengan tegas telah diakui oleh tergugat iii, tergugat iii mohon dengan hormat kehadapan pengadilan" ne geri agar berkenan menganggap semua dalil dalil. dan keterangan ter gugat yang telah disampaikan dalam eksepsi, juga dapat diterima sebagai jawaban.didalam pokok perkara ini. memang adalah benar apa yang didalilkan para penggugat, bah pada tanggal juni dihadapan sutisna, camat pejabat pembuat akte tanah kecamatan ciledug, yang saksikan oleh kawi kepala desa karangtengah, telah terjadi jual beli antara tergugat (penjual) dengan tergugat iii (pembeli) mengenai sebidang tanah hak milik adat percil d.ii lirik meter seluas lebih kurang (sembilan belas ribu delapan ratus empat puluh meter persegi) terletak didesa karangtengah, kecamatan ciledug dan kabupaten tangerang, berbatasan: utara! tanah sawah pekarangan milik timah, timur: tanah pekarangan milik tarawih, selatan: jalan raya barat: tanah pekarangan milik moedjenih bin sipil, dengan harga rp. (satu juta dua ratus rupiah) dibuat akte jual beli tertanggal juni agr (bukti "na bahwa akte jual beli agr (bukti t i) dibuat oleh sutisna, camat plat ciledug berdasarkan ketentuan dalam peraturan pemerintah jis peraturan menteri pertanian dan agraria tin. no dan surat keputus menteri dalam negeri no, sk. dda dengan memperguna kan bukti bukti markah surat keterangan kepala desa karangtengah tertanggal mei no, ds (bukti lirik letter (bukti surat keterangan jual. mutlak tertanggal agustus (bukti surat tanda bukti pembayaran biaya pendaftaran tertanggal. juni pbt maka dengan demikian dalil para penggugat seolah olah akte jual beli agr (bukti dibuat dengan. dasar dasar yang tidak sah, sama sekali tidak mempunyai dasar hukum, patut harus dikesampingkan, bahwa jual beli tersebut (bukti yang melalui sutisna, camat plat ciledug untuk memenuhi ketentuan un dang undang pokok agraria l.n. ).telah di daftarkan kepada kepala kantor pendaftaran tanah kabupaten range rang bp. dan hingga terakhir tanggal september mendapatkan sertifikat tanah hak milik karangtengah berikut laporannya gambar situasi (bukti ). bahwa menurut huruf undang undang . pokok agraria peraturan pemerintah sertifikat tanah dikeluarkan bermaksud untuk memberi kan jaminan kepastian hukum dan bagi pemegangnya sebagai tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat dan untuk tanda bukti yang dijamin oleh undang undang memiliki kekuatan bukti paksaan (dwingende bewijskracht), tan bahwa mengenai dalil para penggugat yang menuduh seolah olah sertifikat tanah no, (bukti memuat data data yang "keliru (bgk halaman huruf as d dan halaman surat gugatan) andaikata dalil dalil itu benar, good non, itupun bukan menjadi wewenang tergugat iii, tetapi adalah produk administrasi negara republik indonesia c:g. kantor pendaftaran tanah kabur ten tangerang, yang dalam hal ini tidak ikut digugat oleh para pengguna gat, karenanya dalil tersebut harus dikesampingkan. bahwa tidak benar karenanya tergugat iii menyangkal dalil seolah olah akte jual beli no, agr (bukti semata mata dibuat atas dasar surat keterangan kepala desa karangtengah yang isinya tidak benar, padahal surat keterangan kepala desa karangtengah (bukti dengan jelas menerangkan benar tanah hak milik adat percil .d.il. lirik blok seluas (sembilan belas ribu delapan ratus empat puluh meter persegi) yang terletak desa karangtengah,: kecamatan ciledug kab. tangerang, adalah milik nya tergugat abdullah bin bin) dan tidak dalam sengketa, maka dalil tersebut juga tidak mempunyai dasar alasan: yang sah, patut di dikesampingkan. pen bahwa lazimnya keterangan dari seorang kepala desa yang masih. resmi menjabat sebagai' kepala desa lurah), harus dianggap be nar, karena memang berdasarkan pada fakta fakta dan kenyataan pada saat itu, lagipula dipergunakannya surat keterangan kepala desa karang tengah (bukti atas dasar ketentuan huruf pe aturan pemerintah peraturan menteri serta njan dan agraria tln dan dikuatkan oleh ca mat ciledug, bahwa menurut penelitian prof. sutomo jawa barat umumnya penduduk desa, memang selalu menganggap kepala desa se bagai pihak yang paling mengetahui tentang kedudukan hukum tanah tanah desanya, bilamana seorang pembeli tanah ingin mengetahui dan mendapat kepastian apakah menurut hukum adat setempat tidak ada keberatan terhadap jual beli itu, menurut pendapat umum didesa harus menghubungi kepala desa lurah) untuk keperluan tersebut (bgk. prof. sutomo dalam hukum perdata adat jawa barat terjemahan tahun hal. oleh karena jual beli tanah antara tergugat dengan tergugat iii sepenuhnya dengan bantuan kepala desa setempat, dibantu oleh jurutulis kantor desa, camat juga didaftarkan kantor pendaftaran tanah kab. tangerang memenuhi ketentuan ketentuan pokok agraria dan peraturan pemerintah termasuk pula di umumkan kantor desa dan kecamatan seluma. (dua) bulan ber turut turut (bukti maka peralihan hak tersebut menurut hukum telah dilakukan dengan terang dan. beritikad baik. 1s. bahwa tidak benar karenanya tergugat iii menyangkal dalil. para penggugat seolah olah lirik no, (bukti yang.diserbu akan tergugat untuk bahan pembuatan akte jual beli agr (bukti. adalah liriknya orang lain. dapat dibuktikan menurut bukti t menerangkan: surat keterangan quran pembangunan da merah atas nama abdullah bin bin untuk tanah darat persil d.1i didesa. karangtengah kecamatan ciledug kabupaten tangerang, bukan daftar penetapan huruf yang semula bernomor: berhubung ke kebiruan administratif maka kami ralat.dan untuk selanjutnya dibaca no, dengan demikian maka jelas penggunaan lirik oleh tergugat adalah sah, sampai saat ada. ralat resmi dari kepala kantor ikeda serang pada tanggal agustus diganti dengan lirik (bukti yang juga berarti tergugat tidak melawan hu kum mempergunakan liriknya orangan. naa bahwa tergugat iii menyangkal dan menolak kebenaran pem buktikan formil, materil maupun lahiriah (uitwendige bewijskracht) dari pada tanda bukti hak penggugat kepada pengadilan negeri berupa: 'a. surat jual beli tertanggal november (bukti akte jual beli tertanggal november (bukti dengan alasan sebagai berikut: aan mengenai ad.a. surat jual beli tertanggal november (bukti surat jual beli tertanggal november (bukti p i) sebagai tanda bukti perjanjian pemindahan hak (jual beli) atas tanah yang dilas bukan sesudah mulai berlakunya peraturan pemerintah no: pada tanggal maret tidak memenuhi ketentuan pe aturan pemerintah yang menentukan setiap perjanjian yang bermaksud memindahkan hak atas tanah, harus dibuktikan de ngan suatu akte yang dibuat oleh dan dihadapan pejabat yang ditunjuk oleh menteri agraria (dalam hal ini peraturan menteri agraria tahun tln, dengan demikian maka tanda bukti ter sebut harus dinyatakan sebagai tanda bukti yang tidak berharga. surat jual beli tertanggal november (bukti t i) bukan akte otentik dan tidak pula disahkan menurut ketentuan ordonansi tanggal januari tbl. dan disangkal isinya hingga mengenai tanggal dan isinya tidak mempunyai kekuatan pembuktian terhadap pihak ketiga. mengenai ad. akte jual beli tertanggal november (bukti akte jual beli (bukti atas dasar dibuat oleh pejabat yang tidak berwenang, maka oleh pembuatnya moh. luth, camat cukup dengan suratnya tertanggal! mei (bukti t dinyatakan batal, sebab melanggar ketentuan peraturan menteri agraria tahun tln. . akte jual beli (bukti. p menurut keterangan dari mama suryani ba, camat plat ciledug tertanggal mei (bukti didalam daftar akte akte jual beli tanah kaca matan ciledug tidak tercantum akte jual beli tertanggal november demikian pula mengenai asli akte tersebut yang se harusnya disimpan. kantor pejabat pembuat akte tanah yang ber angkutan, juga tidak terdapat kantor pejabat pembuat akte tanah ciledug (bgk peraturan pemerintah akte jual beli (bukti tertulis "pada hari ini, hari rabu tanggal november datang menghadap pada kami akan tetapi sebenarnya adalah: tanggal november bukan pada hari rabu tetapi hari senin, menurut keterangan dari moh. luth, pejabat yang menanda tangani akte tersebut, menyatakan sebenarnya bukan pada tangga! november tetapi pada tanggal oktober me turut pengakuan para penggugat dalam dalilnya benar bukan pada tang gal november tetapi pada tanggal september yang dimaksud untuk berlaku surut, pada tanggal november tiga tahun yang lalu (bgk hal. gugatan penggugat). dengan demi kian mengenai kesalahan pada tanggal sebuah akte otentik menurut hukum akte tersebut menjadi tidak mempunyai harga dan kekuatan pembuktian formil maupun lahiriah (uitwendige bewijskracht) yang berlaku untuk dan mengikat pihak ketiga. tanah yang menjadi obyek jual beli yang tertulis didalam akte jual beli (bukti adalah percil. d.ii lirik yang dijual oleh latumariza akan tetap: didalam buku daftar huruf baik yang kantor kepala desa karangtengah maupun kantor ikeda serang lirik sejak tanggal agustus sampai sekarang masih atas nama siti mutiara percil luas tanah (bukti t . dan bukan atas nama latumariza, dengan demikian maka sebenarnya percil d.ii lirik no, tidak pernah adu, oleh karena itu bukti tersebut harus dikesampingkan. bahwa mengenai adanya surat dari kepala seksi pendaftaran tanah submit agraria kab. tangerang tertanggal januari subtag (bukti dan surat dari kepala direktorat agraria prop. jawa barat tertanggal april dit rt. (bukti seperti didalilkan. oleh para penggugat, kini sudah ada penyelesaian dengan dikeluarkannya surat dari kepala sub direktorat agraria kab. tangerang tertanggal november subtag adm. x1 (bukti yang dengan tegas telah menyatakan menolak permohonan penggugat untuk mendaftar kan pemindahan hak atas tanah sengketa persil d.ii lirik atas dasar ketentuan peraturan pemerintah walaupun ada verzet banding kasasi. memberi keputusan yang adil dan bijaksana). menimbang, bahwa tergugat asli' terhadap dalil! gugatan para penggugat asli telah mengajukan eksepsi pada pokoknya atas dalil dalil: bahwa tidak ada dasar hukumnya menjadikan lurah kawi menjadi tergugat dalam perkara ini, karena jabatan lurah bukanlah pejabat akte tanah: dan bahwa adalah lebih tepat mengajukan camat menjadi tergugat dalam perkara ini, dan lurah kawi hanya sekedar dijadikan saksi: bahwa berdasarkan alasan alasan :tersebut diatas tergugat asli menuntut kepada pengadilan negeri tangerang supaya membatalkan gugatan penggugat asli tersebut, serta memberi keputusan dalam eksepsi ini: menerima eksepsi tergugat ii: menyatakan tidak: dapat diterima atau menolak gugatan para penggugat: menimbang, bahwa tergugat asli iii terhadap dalil gugatan para penggugat asli telah mengajukan eksepsi pada pokoknya atas dalil dalil: bahwa setelah melihat polita para penggugat asli ternyata pada dasarnya gugatan ditujukan pada tuntutan hak tanah sengketa terhadap tergugat asli terpusat asli akte jual beli tanggal juni agr mengenai sertifikat dan mengenai gambar situasi dan mengenai lirik meter .dan ternyata seluruhnya berada diluar tanggung jawab dari tergugat asli iii karena menyangkut kewenangan (bevoegdhsid), maka berupa kan gugatan yang salah alamat dan dengan demikian tergugat:asli iii menolak dimasukkan menjadi partai dalam perkaraini, bahwa petit para penggugat asli ternyata bukan menjadi we wenang pengadilan negeri melainkan menjadi wewenang administratif (vide yurisprudensi mahkamah agung tanggal mei sip bahwa penggugat asli yang mengaku dirinya sebagai kuasa dari ibunya yang masih hidup yaitu timah ternyata tidak mendapat kew tangan untuk itu: pop bahwa berdasarkan alasan alasan tersebut diatas, tergugat asl) iii menuntut agar pengadilan negeri menyatakan gugatan para penggugat asli tidak sah dan haus ditolak atau setidak tidaknya tidak dapat dite rima: ban. bahwa apabila benar seperti didalilkan para penggugat, good non, yang penggugat penggugat ii, iii dan mempunyai hak dan tun hutan yang sah atas tanahnya tergugat iii, hak milik no, karang tengah, maka. tergugat iii menegur para penggugat dengan hormat untuk menunjukkan tanda bukti haknya yang sah dalam sidang berikut nya, bahwa sebagai pemilik tanah yang sah atas dasar sertifikat karangtengah (bukti maka tergugat iii merasa berkewajiban untuk menjadi wajib pajak ikeda, menurut surat ketetapan ikeda huruf (bukti yang telah tergugat bayar lunas sampai akhir tahun (bukti maka tidak ada alasan para penggugat merasa keberatan: tergugat iii memenuhi kewajibannya sebagai wajib ikeda sesuai dengan ketentuan surat keputusan gubernur prop. jawa barat tanggal api! reg d af oleh karena itu petit ad. patut harus ditolak atau setidak tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima. bahwa sebenarnya para penggugat tidak mempunyai dasar hukum yang sah untuk menguasai tanah yang bukan miliknya atau tanah hak milik karangtengah (bukti apabila dasar alasan untuk merasa dirugikan oleh tergugat iii karena melaporkan kepada. yang berwajib minta pengayoman dari gangguan para penggugat secara melawan hukum menguasai tanahnya tergugat ii, dengan melakukan penerobosan tanah secara liar tanpa izin yang berhak, yang tegas dilarang oleh undang undang prp. ln. bahwa karenanya adalah hak dari tergugat jii atas dasar hir dan (i) undang undang dasar untuk. melaporkan adanya gangguan para penggugat kepada yang berwajib, adalah amat ironi sekali kini justru para penggugatlah yang berteriak merasa dirugikan, karena tergugat iii mohon pengayoman melaporkan kepada yang berwajib tanahnya diterobos oleh para" penggugat, maka petit yang menuntut ganti kerugian.harus ditolak atau tidak dapat diterima. bae bahwa demi adanya kepastian hukum dansha seseorang se perti .dijanjikan oleh undang undang. pokok agraria no, maka tergugat iii dengan.hormat mohon kepada pengadilan negeri agar berkenan memberikan pengayoman kepada tergugat iii yang telah membeli tanah hak milik karang tengah (bukti senada dengan pendirian yurisprudensi mahkamah. agung. yang sudah tetap selama ini, terhadap pembeli tanah yang yang terang dan beritikad baik sampai memperoleh sertifikat tanah hak milik karang tengah (bukti t senada dengan pendirian yurisprudensi mahkamah agung yang sudah tetap selama ini, terhadap pembeli tanah yang terang dan beritikad baik harus dilindungi (bgk, keputusan mahkamah agung tanggal november sip dimuat dalam kumpul putusan mahkamah agung oleh prof. subjektif sh j, tamara, cet. kel hal. dan keputusan mahkamah agung tanggal maret sip dimuat dalam yurisprudensi jawa barat tahun buku hukum perdata, hal, bahwa oleh karena akte jual beli agr (bukti t l) baik formil maupun materil adalah benar dan sah menurut hu kum, maka dalil para penggugat untuk mohon dibatalkan jual beli ter sebut, tidak mempunyai alasan yang sah, karenanya petit harus ditolak.atau setidak tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima. bahwa oleh karena akte jual beli agr (lihat bukti t adalah benar dan sah menurut hukum, maka dengan hormat tergugat mohon agar pengadilan negeri berkenan menyatakan se bagai hukum bahwa tergugat iii adalah satu satunya pemilik yang sah dari tanah hak milik karangtengah (bukti t dalam rekonpensi: bahwa bersama ini tergugat iii dalam konvensi (penggugat dalam konvensi) juga akan menyampaikan gugatan dalam.konvensi terra dap para penggugat s d dalam konvensi, ditambah dengan tergugat dan dalam konvensi, menjadi tergugat dan vii dalam konvensi, dengan alasan alasan sebagai berikut: bahwa para tergugat s d dalam konvensi bersama dengan orang orang yang bernama tumpang dan murid secara bersama samu maupun masing masing. sendiri sejak akhir tahun mereka secara melawan hukum tanpa hak apapun telah menyerobot menguasai. mempergunakan, menempati dan mendirikan bangunan bangunan ru mah tinggal, ada yang permanen ada pula yang non permanen, diatas (tanah milik penggugat dalam konvensi hak milik karangtengah (bukti t tanpa seizin penggugat dalam konvensi (bukti t bahwa berbarengan dengan peristiwa penerobosan tanah oleh paratergugat s d dalam konvensi tersebut diatas. juga terjadi pem bongkahan, mengangkat dan menghilangkan sejumlah (sebelas) buah patok beton yang pasang berwarna oleh pihak penggugat dalam rekan versi, tergugat dalam konvensi dan slendro, petugas teknik kan tor pendaftaran tanah kab, tangerang, yang merupakan garis pemisah antara tanah milik penggugat dalam konvensi dengan tanah milik sebelah tetangganya, yang sengaja bertujuan untuk mengaburkan batas batas tanah yang ada saat itu. berhubung dengan penerobosan tanah oleh tergugat s d daam konvensi bersama tumpang dan murid, oleh penggugat dalam konvensi telah beberapa kali memberikan teguran baik secara lisan maupun tertulis, bahkan terakhir dengan teguran resmi (somasi) melalui pengadilan negeri tangerang pada tanggal agustus daftar s pn tng somasi (bukti tetapi hal tersebut tetap sama sekali tidak memperoleh perhatian sebagaimana mestinya. bahwa akibat dari tergugat dalam konvensi suryadi) secara melawan hukum mendirikan rumah permanen diatas tanah hak milik karangtengah (bukti tanpa seizin penggugat dalam rekan versi, oleh bupati kepala daerah kabupaten tangerang dengan surat keputusan pe. tanggal desember telah cabut dibatalkan izin bangunannya tertanggal desember jb dan diperintahkan agar tergugat dalam konvensi supaya dalam waktu yang singkat mengosongkan tanah yang menjadi sengketa milik penggugat dalam konvensi (bukti t bahwa akibat dari perbuatan melawan hukum menyerobot. tanah milik penggugat dalam konvensi oleh tergugat s d dalam konvensi dengan tumpang dan murid, maka penggugat dalam rekan versi telah menderita banyak kerugian, baik moril maupun materil yang tidak terhingga nilainya, khususnya selama ini penggugat dalam re konvensi terhalang tidak dapat menikmati hak atas tanah yang dibeli, bahkan banyak mengeluarkan ongkos ongkos untuk membela dan mem pertahankan hak atas tanah yang diganggu oleh para tergugat s d da lam konvensi dengan tumpang dan murid, kerugian kerugian mana patut harus menjadi kewajiban para tergugat s d dalam konvensi dengan tumpang dan murid secara berbenteng (hoofdelijk aanspraa kelima) dengan perincian sebagai berikut: kerugian tidak dapat menikmati hak tanah rp. kerugian moril karena adanya gangguan rp. ongkos mengurus perkara rp. jumlah rp. (enam belas juta lima ratus ribu rupiah). bahwa tergugat dalam konvensi abdullah bin bin) sebagai penjual dari tanah hak milik karangtengah (ex percil) d.ii lirik ternyata tidak menepati janjinya sebagaimana tersebut dalam akte jual beli no: agr (bukti dengan adanya gangguan gangguan tuntutan hak dari para tergugat s d dalam konvensi dengan tumpang dan murid: tergugat dalam konvensi selama ini tidak menunjukkan itikad baiknya untuk mem berikan bantuan bantuan dan memenuhi kewajiban sebagai penjual yang baik, tetapi sebaliknya membiarkan oleh para tergugat s d da lam konvensi berikut tumpang dan murid, hingga sama sekali tidak bisa menikmati hak atas tanah yang dibeli dari tergugat dalam re konvensi untuk sikap yang tidak tahu tanggung jawab itu, wajar kiranya apabila kepada tergugat dalam konvensi juga harus dibebani hu kuman memikul ganti rugi kepada penggugat dalam konvensi sebesar rp, (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan memenuhi ke wajibkan kewajiban yang lazim diberikan oleh penjual yang baik kepada penggugat dalam konvensi. bahwa untuk tergugat vii dalam konvensi kawi) yang pada saat menjabat kepala desa karangtengah, ternyata juga telah pelaku kan perbuatan yang melawan hukum dengan akibat merugikan antara lain terhadap penggugat dalam konvensi, telah memberikan pencak sian menyaksikan palsu yang bertentangan dengan kenyataan, terbukti pada surat bukti jual beli tertanggal november (bukti akte jual beli (bukti dan surat keterangan jual beli mutlak tanggal september (bukti dan yang sebenar nya harus tergugat vii dalam konvensi telah mengetahui, bahwa tanah tanah tersebut tidak ada, atau sudah termasuk dalam sebidang tanah perisa s2ld.ii lirik dan sekarang sudah resmi dimiliki oleh penggugat dalam konvensi dengan bukti sertifikat hak milik karang tengah (bukti yang tergugat vii dalam rekan versi sendiri pernah memberikan keterangan tanah tersebut benar benar miliknya tergugat dalam konvensi dan tidak dalam sengketa (bukti menyaksikan jual beli pada akte jual beli agr (bukti dan bahkan juga bersama dengan tergugat dalam icon versi menunjukkan batas batas tanah tersebut kepada petugas kantor pendaftaran tanah kab. tangerang (bukti hingga menimbulkan sengketa sengketa dan membuat seolah olah status hak tanah tersebut jadi tidak menentu dan penggugat dalam konvensi terganggu untuk menikmati hak atas tanah tersebut, kerugian mana wajar kiranya apa bila kepada tergugat vii dalam konvensi harus dibebani hukuman memberikan ganti rugi kepada penggugat dalam konvensi sebesar rp. (satu juta rupiah). bahwa disamping itu ternyata tergugat vii dalam konvensi juga telah melakukan perbuatan pelanggaran terhadap peraturan pemerintah bersama dengan achmad jurutulis) kantor desa telah mengetahui untuk menguatkan surat jual beli ter tanggal november (bukti p i) pada saat sesudah tanggal maret yang dibuat tanpa akte oleh pejabat, untuk pelanggaran tersebut berdasarkan peraturan pemerintah diancam denga pidana kurungan selama lamanya (tiga) bulan dan atau denda sebanyak banyaknya (sepuluh ribu rupiah). bahwa keterangan keterangan dan dalil dalil dari penggugat da lam konvensi yang telah disampaikan dalam konvensi, mohon dengan hormat agar dianggap juga dimajukan dalam gugatan konvensi ini. bahwa gugatan penggugat dalam konvensi ini atas dasar bukti bukti surat authentic (bukti dan t oleh sebab itu me turut hjr keputusannya dapat dijalankan lebih dahulu, se kalian ada perlawanan banding maupun kasasi (uitvoerbaar bij voor raad) maka berdasarkan alasan alasan tersebut atas, tergugat iii da lam konvensi atau penggugat dalam konvensi dengan hormat mohon pengadilan negeri berkenaan untuk memberikan keputusan. menyatakan sah dan menguatkan sebagai hukum, menyatakan sah dan menguatkan sebagai hukum, batas batas tanah seperti tersebut dalam gambar situasi. yangno, karangtengah (bukti t dalam rekonpersi nang menerima dan mengabulkan gugatan penggugat dalam rekan versi seluruhnya, aan. dari padanya, selambat lambatnya dalam tempo (lima belas) hari setelah "ho tanggal keputusan ini diumumkan atau diberitahukan kepada mereka, dengan ongkos sendiri: tanpa: syarat sudah" selesai membongkar, me diangkat dan menyingkirkan semua bangunan rumah, pagar kawat ber duri dan mengosongkan dari tanah hak milik karangtengah, ber ikut semua orang orang dan segala barang barangnya tanpa ada yang di kebalikan, dengan ketentuan bahwa pengosongan ini apabila tidak diindahkan, dapat dilaksanakan dengan bantuan alat alat kekuasaan ne gara,, membayar uang ganti rugi kepada penggugat dalam konvensi sebesar (enam belas juta lima ratus ibu rupiah). yang dibayar lunas sekali gus dengan suatu tanda penari maan yang sah sebagai hukuman atas perbuatan mereka melawan hu kum menyerobot tanah milik pengsugatdalam konvensi.. membayar uang paksa (dwangsom) kepada penggugat dalam konvensi sebesar (sepuluh ribu rupiah) untk serap meraka ika tidak mas melaksanakan kaya pang pengadaan negeri jo! kingur selesai tan, our tunas semen aneh menghukum terdapat tekorienti menegur heng palu kepada pengeboran ian prominens) sebesar ll. yul gus juta lima ratus rupiah yang dibayar jonas sekali put dengar suatu tanda penerimaan yang sah dengan ketentuan membayar pula tambahan uang paksa (dwangsomj) sebesar rp. (lima ribu rupiah) untuk setiap hari lalaiftidak mau melaksanakan keputusan pe dilan negri ini hingga selesai dan dibayar lunas seluruhnya. menghukum tergugat vii dalam konvensi membayar uang ganti rugi kepada penggugat dalam konvensi sebesar (satu juta rupiah) yang dibayar lunas sekali gus dengan suatu tanda pe . penerimaan yang sah, dengan ketentuan membayar pula tambahan uang paksa (dwangsom) sebesar rp, (dua ribu rupiah) untuk setiap hari. menghukum tergugat vii dalam konvensi diserahkan kepada penuntut umum untuk tuntut muka pengadilan negeri atas pe anggmenyatakan sebagai hukum, perbuatan tergugat s d vii dalam konvensi berikut tumpang dan murid terhadap penggugat dalam konvensi dengan segala akibat akibatnya, adalah perbuatan yang me lawan hukum: haa dalam konvensi dan rekonpensi menghukum para penggugat s d dalam konvensi atau terigu dikonversi, un tuk mentaati seluruh keputusan pengadilanini. . menyatakan keputusan ini dapat dijalankan lebih dahulu, sekali pun ada perlawanan, banding dan kasasi (uitvoerbaar bij. voorraad), menghukum :para penggugat s d. dalam konvensi atau ter gukonvensi, untuk bertanggung renteng membayar semua ongkos perkara ini. atau setidak tidaknya. memberikan keputusan lain,.yang.sekiranya pengadilan menang gap pantas dan adil dalam peradilan yang baik (ex aeguoetbono). menimbang bahwa selanjutnya kedua belah pihak melanjutkan pendekatannya dengan mengajukan replika dan publiknya yaitu: peng: gugat dengan suratnya tanggal mei dan kesimpulan tanggal november tergugat dengan suratnya tanggal juni dan kesimpulan tanggal desember tergugat dengan suratnya tertanggal juni dan kesimpulan tanggal desember tergugat iii dengan suratnya tanggal juli dan kesimpulan tanggal november tan menimbang bahwa penggugat dalam konvensi tergugat dalam re konvensi untuk menguatkan gugatannya telah. mengajukan surat surat bukti berupa ena tanam fla surat kwitansi pembelian dari suryadi (penggugat yang dapat membeli dari latumariza, tertanggal p i),. . surat akte jual beli nomor: nan surat jual beli mutlak antara timah batuk dengan latumariza, ter tangal . surat jual beli mutlak antara mudjenih bin sipil dengan lama riza, tertanggal kan surat ketetapan. iuran pembangunan daerah a.n. su riyadi (penggugat (p amen ona surat keterangan lurah. desa karangtengah, tertanggal mei p1. surat pernyataan dubes tertanggal september ), surat. keterangan pds. lurah desa karangtengah tertanggal surat ketetapan iuran pembangunan daerah an, ab dullah bin bin sertifikat hak milik surat pengumuman dari kepala kantor pendaftaran tanah kabur "rten tangerang, tertanggal juni gambar situasi nomor: tahun surat permohonan menarik dan meralat sertifikat dari sub dit. agraria kabupaten tangerang kepada direktorat agraria bandung tertanggal surat pencabutan sertifikat tanah hak milik karang: tengah dari direktorat agraria propinsi jawa barat bandung kepada menteri dalam negeri c.g. direktorat jenderal agraria jakarta, ten tanggal surat dari sub. dit. agraria kabupaten tangerang, ditujukan ke pada a:. dahlan ranuwihardjo s.h. nomor: submit adm, vi1 (p surat pernyataan abdullah surat ketetapan lurah pembangunan daerah a.n, lama riza surat permohonan untuk izin membangun rumah dari suryadi (penggugat kepada d.p.u. kabupaten tangerang surat dari jawatan d.p.u, yang ditujukan kepada ny, selisih (tergugat iii). surat keputusan musyawarah surat keputusan musyawarah surat keputusan musyawarah surat keterangan kepala desa karangtengah tertanggal . surat akte perdamaian tertanggal surat dari sdr. rahim (penggugat yang ditujukan kepada kuasa nya (a. dahlan ranuwihardjo sh) tertanggal (p selain dari surat surat bukti tersebut. atas, penggugat konvensi tergugat dalam konvensi telah mengajukan saksi saksinya yang di dengar dimuka sidang bawah sumpah yaitu: latumariza. tumpang bin djarum. nurani bin ilyas. muhibah bin hamid, yahya bin ban dan lurah desa karangtengah, untuk mending kat maka keterangannya dimuka sidang dianggap sebagai termasuk da lam putusan ini. sedangkan tergugat i 1i dalam konvensi tergugat vii dalam konvensi dalam mempertahankan pendiriannya, hanya mengajukan seorang saksinya yang didengar dimuka sidang bawah sumpah: yaitu: teguh purwoatmodjo, yang untuk menyingkat maka keterangannya muka sidang dianggap sebagai termasuk dalam putusan ini. sedangkan tergugat iii dalam konvensi penggugat dalami rekan versi dalam mempertahankan pendiriannya dan gugatan rekorivensinya, telah mengajukan surat surat bukti berupa: akte jual beli nomor agr t i). sertifikat tanah hak milik nomor surat ketetapan turun pembangunan daerah a.n. abdullah (tergugat surat ketetapan iuran pembangunan daerah a.n. abdullah bin jun (tergugat (t surat ketetapan quran. pembangunan daerah a,n. ny. selisih (tergugat iii) (t nan surat keterangan lurah desa karangtengah tertanggal surat keterangan jual beli mutlak tertanggal pengumuman kantor pendaftaran tanah kabupaten tangerang peng surat keterangan kantor ikeda wilayah bagian pengenaan serang tertanggal t ). nga surat camat pada kecamatan cukup tertanggal surat keterangan camat pada kecamatan ciledug tertanggal surat keterangan kepala desa karangtengah tertanggal asa surat keterangan kepala kantor ikeda wilayah bagian pengenaan serang tertanggal t surat sub. dit. agraria kabupaten tangerang, tertanggal t nas sets situasi hak milik karangtengah surat pemberitahuan ketetapan quran pembangunan daerah nomor akhir ). berita acara penomoran somasi, tertanggal surat bupati kepala daerah tingkat tangerang tertanggal ma ret keterangan tanah kt. .b keterangan tanah kt. (t surat keterangan kepala desa karangtengah tertanggal keterangan tanah kt. .d keterangan tanah .c keterangan tanah kt. .b. t keterangan tanah kt. .g t akte jual beli ds keterangan tanah kt. .h keterangan tanah kt. .k surat pernyataan mubah (penggugat ke !l) tertanggal surat pernyataan mubah tertanggal t surat jual beli mutlak tertanggal salinan surat keputusan kepala daerah tk tangerang (t keterangan tanah kt. surat jual beli mutlak tertanggal tanda pendaftaran sementara tanah milik indonesia a.n. mubah surat keterangan lurah desa karangtengah no, ds. ktr surat keterangan lurah desa karangtengah no, ds ktr surat keterangan lurah desa karangtengah ds. ket x . (t surat gugatan perd pn tng. (t peak menimbang selanjutnya bahwa para pihak mohon putusan. tentang hukum menimbang bahwa terlebih dahulu pengadilan negeri akan mem pertimbangkan surat kepala pelaksanaan negeri tangerang sehubungan dengan penetapan pengadilan negeri tangerang tertanggal april nomor pn tng yang meminta bantuan pelaksanaan negeri menimbang, bahwa tergugat asli iii telah menyangkal akan kepe saran dalil gugatan para. tergugat asli. iii mengajukan gugatan rekonpensi terhadap penggugat penggugat asli juga terhadap: tergugat asli dan menjadi tergugat dalam rekonpensi dan vii: bahwa para tergugat: dalam rekonpensi s d v penggugat peng gugat asli bersama sama dengan tumpang dan murid secara bersama sama. ataupun secara sendiri sendiri sejak tahun dengan cara me jalan hukum telah menyerobot, menguasai, mempergunakan, mene pati dan mendirikan bangunan bangunan tempat tinggal diatas tanah milik penggugat dalam rekonpensi tergugat asli tii, serta telah merusak dan menghilangkan patok tanah yang sengaja bertujuan mengaburkan batas batas tanah tersebut: bahwa perbuatan para tergugat dalam rekonpensi penggugat peng gugat asli tersebut telah menimbulkan kerugian, baik moril maupun materiel, karena penggugat dalam rekonpensi tergugat asli jii terhalang menikmati tanah tersebut. yang dinilai sebesar rp. (lima juta rupiah) dan. kerugian moral karena adanya gangguan sebesar rp. (sepuluh juta rupiah) dan ongkos mengurus perkara sebesar rp. , (satu juta lima ratus ribu rupiah) rp. (enam belas juta lima ratus ribu rupiah): bahwa tergugat dalam rekonpensi v1 tergugat asli abdullah bin bin) tidak menunjukkan iktikad baiknya dalam menjual tanah ter sebut. yaitu tidak. menepati janjinya sebagaimana yang tersebut dalam akte jual beli agr (bukti dimana tergugat da lam rekonpensi vl tergugat asal tidak memberikan tanggung jawabnya sebagai penjual yang. baik, sehingga karenanya tergugat dalan rekan pensi. vi tergugat asal juga harus memikul ganti rugi kepada penggugat dalam rekonpensi tergugat asli. iii sebesar rp, (dua juta lima ratus ribu rupiah): bahwa begitu pula tergugat dalam rekonpensi vll tergugat asli yang pada saat itu menjabat sebagai lurah telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan memberikan kesaksian:kesaksian palsu, seperti yang terlihat pada bukti s d kerugian mana ditaksir sebesar rp. (satu juta rupiah): bahwa berdasarkan alasan alasan tersebut diatas penggugat dalam .rekonpensi tergugat asli iii menuntut dalam rekonpensi kepada pena dilan negeri tangerang supaya memberikan keputusan sebagai berikut: tangerang untuk melakukan pemeriksaan terhadap penggugat mu bah bin kamar) tergugat abdullah bin bin) dan tergugat kawi) karena sepanjang pemeriksaan perkara perdananya terdapat du gaan bahwa mereka tersebut diatas telah melakukan perbuatan pidana yang akan mempengaruhi putusan perkara perdata yang sedang di periksa oleh pengadilan negeri tangerang. menimbang bahwa pelaksanaan negeri tangerang dengan suratnya jbd. menerangkan bahwa terhadap tersangka abdullah bin bin dan kawi belum dapat dilakukan pemeriksaan, karena tersangka tersangka tersebut melarikan diri, sedangkan terhadap tersangka mubah bin kamar, pada pokoknya pelaksanaan negeri ta ngarang berpendapat tidak terdapat persyaratan formil untuk mengacu kannya persidangan pengadilan negeri. menimbang bahwa berdasarkan pemeriksaan kejaksaan negeri ter sebut, yang berpendapat tidak terdapat persyaratan formil untuk me mengajukan tersangka mubah bin kamar, sedangkan tersangka kawi dar abdullah bin bin tidak dapat dilakukan pemeriksaan pemeriksaan karena melarikan diri, maka pengadilan negeri tangerang berpendapat tiada alasan untuk menunda nunda lagi perkara tersebut hingga karena itu pemeriksaan perkara perdananya harus dilanjutkan kembali. dalam konvensi. mengenai eksepsi menimbang bahwa tergugat dalam eksekusinya mengemukakan bahwa jual beli tanggal november (antara latumariza dengan penggugat suryadi) adalah tidak sah, karena ditanda tangani oleh pe jabat pembuat akte tanah yang tidak berwenang, ialah camat cukup, sedangkan peristiwa jual beli terjadi didaerah hukum pemerintahan ke catatan ciledug dan telah ada penarikan kembali tanda tangan dan per nyatakan batal akte jual beli tertanggal november p )'yang ditanda tangani camat p.p.a.t. kecamatan cukup tanggal mei no, dan (t menimbang bahwa mengenai syah atau tidaknya jual beli dan telah ada penarikan kembali pembatalan akte jual beli itu oleh pejabat yang bersangkutan pengadilan negeri berpendapat bahwa persoalan tersebut adalah termasuk dalam pokok perkara, karena itu akan dipertimbang kan bersama sama dalam pokok perkara. menimbang bahwa tergugat dalam eksekusinya mengemukakan bahwa gugatan terhadap tergugat tidak ada dasar hukumnya, karena tergugat pejabat lurah, bukan pejabat pembuat akte tanah, seyo gayanya yang digugat adalah camat sebagai pejabat pembuat akte tanah . terhadap eksepsi tergugat ini, menurut surat gugatan yang gugat adalah tergugat pribadi, bukan dalam jabatan lurah desa, bahkan meskipun tergugat gugat dalam kedudukannya sebagai lurah, undang undang tidak melarang. siapapun yang akan digugat, karena itu eksekusinya harus ditolak. terhadap. eksepsi tergugat mengenai persoalan yang sama de ngan yang dikemukakan oleh tergugat diatas, karena itu pula pengadilan an negeri terhadap eksepsi ini memberikan pertimbangan yang sama seperti terhadap eksepsi tergugat menimbang bahwa tergugat iii, dalam eksekusinya mengemukakan, bahwa gugatan penguat terhadap tergugat iji adakah merupakan gugatan yang salah alamat, karena itu tergugat iii menolak dimasukan dalam partai sebagai pihak tergugat, karena ternyata pada dasarnya gugatan tujukan kepada: a.l. tuntutan hak atas tanah terhadap tergugat terhadap tergugat il, karena pada sa'at menjabat kepala desa telah membantu tergugat i,. memberi keterangan dan menunjuk batas batas tanah sengketa dan sebagainya. mengenal akte jual beli tanggal juni agr t i) mengenai sertifikat hak gambar situasi no, mengenai lirik meter dan produk kantor ikeda wilayah bagian pengenaan serang, yang seluruhnya diluar tang gunman tergugat iii (t (t (t menimbang bahwa atas eksepsi ini pengadilan negeri berpendapat bahwa oleh karena dalam petitumnya penggugat menuntut pembatalan surat jual beli tanggal: juni agr (bukti di mana tergugat iii sebagai pembelinya, maka dengan mempedomani' yurisprudensi tetap mahkamah agung sip tergugat iii harus diikut sertakan sebagai tergugat dalam perkara tersebut, ka rena itu eksekusinya harus ditolak. eksepsi tergugat iii selanjutnya mohon agar pengadilan negeri tangerang secara ambtshalve menyatakan dirinya tidak berwenang untuk memeriksa: tuntutan pembatalan jual beli tanah antara tergugat dengan tergugat cg. akte jual beli tanah agr tertanggal juni yang dibuat camat ciledugquran pembangun daerah tanggal agustus dan no, tanggal agustus yang dikeluarkan kantor ikeda serang. menimbang bahwa mengenai pembatalan suatu jual beli, justru pengadilanlah yang berwenang untuk membatalkannya, apabila ada sengketa jual beli dan diminta oleh salah satu pihak, karena itu eksepsi ani harus ditolak. sedangkan mengenai pembatalan pencabutan sertifikat tanah dan pencabutan surat ketetapan quran pembangunan daerah, pengadilan negeri sependapat dengan tergugat iii, karenanya pengadilan negeri akan menyatakan dirinya tidak berwenang untuk memeriksa tuntutan tersebut. menimbang bahwa mengenai eksepsi tergugat iii tentang kew tangan penggugat teman bin waris) bertindak untuk dan atas nama ibunya, pengadilan sependapat dengan tergugat bahwa oleh karena timah, ibu dari teman bin waris masih hidup, maka harus sendiri yang mengajukan gugatan, dengan pertimbangan bahwa setelah diajukan eksepsi oleh tergugat iii bahwa diajukan surat kuasa tanggal desember yaitu kuasa dari timah bin batuk kepada teman bin waris dengan hak substitusi, akan tetapi ternyata dalam surat kuasa tanggal desember yaitu surat kuasa dari teman bin waris kepada dahlan ranuwihardjo yang menjadi dasar untuk manga bukan gugatan perkara ini, teman bin waris tidak menyebutkan dirinya sebagai kuasa substitusi dari timah bin batuk, sebagai kelanjutan surat 'kuasa tanggal desember tetapi sendiri atau bersama sama dengan pemberi kuasa lainnya memberi kuasa kepada dahlan ranu rahardjo sh. berdasarkan pertimbangan tersebut pengadilan negeri dapat me terima eksepsi tergugat iii dan gugatan teman bin waris harus dina akan tidak dapat diterima: ten dalam pokok perkara. menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat dalam konvensi sebagai terurai atas. menimbang bahwa tergugat dalam:konvensi menyangkal kepe saran jual beli tanah tanggal november karena ditanda tangani oleh pejabat pembuat akte tanah camat cukup, sedangkan tanah ter letak kecamatan ciledug dan camat pejabat pembuat akte tanah kecamatan cukup tersebut telah menarik kembali tanda tangannya dan menyatakan batal akte jual beli tanggal november (bukti dengan suratnya tertanggal mei no, (bukti bahwa tergugat dalam konvensi yang menyangka! kebenaran jual beli tanah yang dilakukan oleh penggugat suryadi) tanggal november dengan alasan yang sama seperti yang dikemukakan oleh tergugat bahwa tergugat iii dalam konvensi menyangkal dan menolak dali! "yang dikemukakan para penggugat dalam konvensi, kecuali yang nyata nyata dengan tegas diakui oleh tergugat iii. menimbang bahwa atas pangkalan ini penggugat dalam konvensi telah mengajukan bukti bertanda p j yaitu kwitansi pembelian tanah hak milik percil luas lirik dan percil luas lirik tertanggal november dari lama riza kepada suryadi, selanjutnya jual beli ini dituangkan dalam akte tanggal november yang menurut akte itu dibuat oleh p.p.a.t, camat kecamatan ciledug (bukti bahwa tanah yang dibeli penggugat suryadi) itu adalah berasal dari tanah milik tidak bin batuk percil luas lirik dan tanah milik mudjenih bin sipil percil luas lirik yang beli oleh latumarizn pada tanggal no member (bukti bahwa pembuktian penggugat suryadi) tersebut diatas telah dikuatkan pula dengan kesaksian latumariza yang mengakui bahwa telah menjual tanah tersebut kepada penggugat suryadi) yang asalnya dibeli dari tidak bin batuk dan mudienih bin sipil. saksi mengakui gan membenarkan pula kwitansi jual beli (bukti dan bukti serta bukti p dan bukti dengan tambahan keterangan bahwa saksi menerima pembayaran tanggal november sesuai dengan kwitansi bukti p i, sedangkan.dalam akte jual beli (bukti sebut tanggal november karena akte jual beli itu diselesaikan oleh jurutulis. selain itu ternyata pula pada sa'at terjadinya jual beli antara latu maria dan suryadi pada tanggal november belum terjadi pem b.s.an (pengembalian) lirik an. mubah bin kamar, karena pem b.s.an tersebut baru terjadi pada tanggal agustus sehingga dengan demikian dalam meter desa tanah tersebut masih tercatat mudjenih bin sipil dan tidak bin batuk. . bahwa selanjutnya saksi penggugat suryadi) bernama tumpang menguatkan pembuktian diatas, bahwa mengetahui adanya jual beli tanah dari mudjenih bin sipil kepada latumariza dan kemudian dari latumariza kepada penggugat suryadi) sedangkan saksi lainnya ber nama terjadi bin lias, mengetahui dari tidak bin batuk sendiri adanya jual beli tanah tidak bin batuk kepada latumariza. bahwa tanah tersebut telah dikuasai dan didirikan bangunan per parent diatasnya, berdasarkan surat permohonan izin bangunan tanggal (bukti menimbang. bahwa berdasarkan pembuktian. tersebut diatas, jelas telah terbukti adanya jual beli tanah antara saksi latumariza dengan penggugat suryadi), sebagaimana termuat dalam. bukti yang ke median dituangkan dalam akte jual beli (bukti dari lirik a.n. mudjenih bin sipil dan lirik a.n, tidak.bin batuk yang menjadi persoalan sekarang adalah apakah. akte jual beli (bukti yang dibuat oleh pejabat pembuat akte tanah yang tidak berge nang, bahkan sudah ditarik dan dibatalkan oleh pejabat vang bersaing hutan, apakah sah atau tidak, atau lebih tegas lagi apakah jua beli tanah setelah berlakunya u.u. pokok agraria harus dibuat oleh p.p.a.t. dan apakah jual beli tanah diluar itu masih diakui sah menurut hukum atau tidak. naa han kena menimbang bahwa yurisprudensi mahkamah agung tanggal mei sip berpendapat pada pokoknya bahwa ketan tuan dalam peraturan pemerintah: tahun tidak bermaksud menyambungkan dari". kitab undang undang hukum perdata atau. ketentuan hukum tidak tertulis mengenai jual beli. demikian juga dalam keputusan mahkamah agung tanggal maret sip pada pokoknya berpendapat bahwa peraturan pemerintah tahun itu tidak menyebut tidak sahnya jual beli bilamana. tidak menggunakan akte akte atau sertifikat tanah itu hanya bersifat administrasi dan menurut peraturan pemerintah tahun .itu hanya berfungsi sebagai pembuktian saja. tang karena itu pengadilan negeri akan. menerapkan: yurisprudensi mahkamah agung tersebut dalam perkara ini. pon oleh karena jual beli antara latumariza dengan perigcugat suryadi) telah memenuhi syarat sahnya'jual beli seperti terurai diatas, maka jual beli tersebut adalah sah menuruthukum. . karena itu dalam perkara ini tidak perlu dipersoalkan lagi berge .nang atau tidak berwenang pejabat yang membuatnya, karena materi jual beli itu sendiri adalah sah menurut hukum, demikian juga seorang pejabat pembuat akte tanah tidak berhak untuk membatalkan akte jual beli tanah yang telah dibuatnya, kepadanya hanya diberikan ke wenangan untuk membuat, tidak diberi kewenangan untuk membawa kan, karena yang berwenang untuk membatalkan adalah pengadilan negeri, dalam suatu sengketa jika diminta oleh salah satu pihak. menimbang bahwa meskipun terhadap tanah penguat dalam konvensi ini terdapat pangkalan bahwa tanah tersebut berada diluar ta mah sengketa namun setelah dilakukan pemeriksaan setempat, ternyata tanah tersebut termasuk didalamnya, bukan hanya berbatasan seperti yag tersebut dalam akte jual beli agr (bukti menimbang bahwa penggugat dalam konvensi, mendalilkan bah memiliki tanah seluas yang kini termasuk dalam tanah sengketa. bahwa menurut tergugat dalam konvensi, tanah penggugat dalam konvensi telah dijual kepada tergugat dalam konvensi dengan surat keterangan jual mutlak tertanggal (bukti t i. bahwa surat keterangan jual mutlak ini (bukti akui cap temponya oleh penggugat dalam konvensi, namun isinya disangkal, karena waktu membubuhkan cap jebolnya pada kertas kosong, akan tetapi kemudian oleh penggugat dalam konvensi diakui bahwa tanah yang dijual hanya sebanyak (empat ratus meter persegi) gan.untuk itu telah menerima uang pembayaran. menimbang bahwa namun demikian, kuasa penggugat dalam kon versi telah menyerahkan dimuka sidang surat penyerahan kuasa atas tanah percil luas lirik dari mubah bin kamar "kepada abdullah bin bin untuk ditukarkan dengan truck merk selamat panca usaha tahun dodge (bukti bersamaan dengan itu kuasa penggugat juga telah menyerahkan surat penyerahan kuasa atas tanah percil luas lirik: dari mati bin kamar kepada abdullah bin bin (bukti untuk tawarkan dengan sebuah truck. selain itu telah diserahkan pula pemuka sidang surat penyerahan kuasa atas tanah percil luas lirik dari teman bin timah batuk kepada abdullah bin bin untuk ditukarkan dengan truck merk selamat panca usaha keluaran tahun dodge. bnn bahwa dalam ketiga surat kuasa penyerahan tersebut diatas, de ngan jelas disebutkan kami serahkan masakan menjadi hak milik abdullah dan sebagainya, dan selanjutnya dalam .ketiga surat penyu jalan kuasa tersebut terdapat capsule: truck tersebut guna diserbu akan untuk umum dipertanggung jawabkan oleh merk selamat panca usaha. bahwa ketiga. surat penyerahan kuasa itu disangkal oleh kuasa penguat dengan alasan: pembubuhan cap jempol tidak hadapan pejabat. penggugat ii, penggugat dan penggugat tidak pernah terima truk atau uang sebagai pembayaran harga tanahnya, luas tanah yang dimiliki penggugat ii, penggugat iii, penggugat tidak sesuai dengan luas tanah yang tersebut dalam surat penyerahan kuasa tersebut. menimbang bahwa atas keberatan pertama, pengadilan negeri ber pendapat, bahwa yang disangkal oleh penggugat cap jebolnya tidak dihadapan pejabat, sedangkan cap jebolnya itu sendiri tidak disangkal, karena itu pandang benar adanya. atas keberatan kedua, pengadilan negeri berpendapat, bahwa oleh karena surat penyerahan kuasa tersebut dinyatakan benar adanya, maka apabila tergugat abdullah bin bin) tidak memenuhi perjanjian ter sebut maka selalu terbuka kemungkinan bagi penggugat ii, penggugat iii, penggugat untuk menuntut agar tergugat memenuhi kewajiban nya sebagaimana telah diperjanjikannya, sedangkan terhadap yang telah dilakukan oleh tergugat abdullah bin bin) atas tanah tersebut, para penggugat harus tunduk dan meta'artinya, karena tanah tersebut. kini telah dijualnya oleh tergugat abdullah bin bin) kepada tergugat iii ny. selisih) sebagai pihak ketiga yang jujur, yang harus mendapat perlindungan hukum. atas keberatan ketiga, pengadilan negeri berpendapat, bahwa di dalam surat kuasa sering kali terjadi, luas tanah yang tercantum didalam nya berbeda dengan kenyataannya, atau dapat juga terjadi pemberian kuasa penyerahan itu lebih luas daripada yang dijual oleh pemeran. kuasa, sehingga untuk melindungi pihak ketiga yang jujur, dalami hal ini tergugat iii ny. selisih) maka pengadilan negeri hanya akan me mengikuti hasil pemeriksaan ditempat yang dilakukan oleh pengadilan negeri, yang telah mendapat ukuran luas yang pasti, yang ternyata tidak melebihi luas tanah yang tercantum dalam masing masing surat penyerahan kuasa tersebut dan tidak melebihi luas tanah yang sebe nanya yang miliki masing masing pihaknya. menimbang bahwa kuasa para penggugat telah menyerahkan akte perdamaian tanggal maret (bukti antara tergugat abdullah bin bin) sebagai pihak ke dengan penggugat ji, peng kuat iii mubah bin kamar dan mati bin kamar) sebagai pihak ih, yang pada pokoknya pihak ke menyadari kelalaiannya kekeliruannya mensertifikatkan tanah atas nama pihak ke il, untuk itu'pihak ke l bersedia membayar kepada pihak ke ii. selanjutnya pihak ke bersedia menarik: gugatan yang telah ajukan kepada pengadilan negeri tangerang dan setuju menerima pem "bayaran dari pihak ke l. dalam akte perdamaian tersebut juga disebutkan dengan "tegas bahwa akte perdamaian tersebut baru berlaku, apabila pihak ke l telah membayar lunas kepada pihak ii, apabila belum dibayar lunas, tanah tersebut belum dapat menjadi milik pihak ke l. menimbang bahwa akte perdamaian tersebut baru dibuat pada tanggal maret yakni pada sa'at perkara sedang dalam proces pemeriksaan pengadilan negeri tangerang, . bahwa akte perdamaian ini hanya mengikat pihak pihak yang membuatnya, karena itu pihak ketiga yang jujur tergugat iji ny. selisih) harus dilindungi, maka akte perdamaian ini hanya memang ikan pihak ke menuntut pembayaran lunas utas tanahnya yang kini telah dijual oleh pihak ke j abdullah bin bin) kepada pihak ketiga yang beritikad baik (tergugat il. ny, selisih), menimbang bahwa oleh karena ternyata penggugat il, penggugat iii telah membuat surat penyerahan kuasa atas masing masing tanahnya kepada tergugat abdullah bin bin) dan abdullah bin bin telah menjualnya kepada tergugat iii ny. selisih) maka gugatan mereka harus ditolak. menimbang bahwa penggugat melalui kuasanya telah mangun durian diri karena ternyata telah menerima uang pembayaran dari tergugat abdullah bin bin) atas tanah yang dibuatnya itu, maka harus dipandang telah mencabut gugatannya. menimbang bahwa tentang tuntutan ganti rugi oleh penggugat kepada para tergugat tidak cukup,jelas terperinci dalam bentuk apa yang menjadi dasar tuntutan itu, maka tuntutan ganti rugi tanpa peran cian yang pasti harus dinyatakan tidak dapat diterima, karena tuntutan itu tidak jelas tidak sempurna (bandingkan putusan mahkamah agung: tanggal desember sip menimbang bahwa selanjutnya pengadilan negeri tidak tempe oleh cukup alasan untuk mengabulkan tuntutan penggugat agar kupu tuan dapat dijalankan lebih dahulu walaupun gada verzet, banding atau kasasi, dalam konvensi: menimbang bahwa terlebih dahulu pengadilan negeri akan mem pertimbangkan apakah gugatan balasan terhadap sesama tergugat atau terhadap orang lain yang tidak turut berperkara dapat dibenarkan. bahwa lembaga gugatan balasan ini ditentukan dan diatur dalam .a. h.r, dimana disebutkan bahwa yang digugat berhak akan memasukkan gugatan balasan, dengan pengecualian sebagaimana ter cantik dalam tersebut. menimbang bahwa oleh karena ternyata menurut h.lr. gugatan balasan hanya dimungkinkan tergugat melawan peng gugat mula mula, maka gugatan balasan terhadap sesama tergugat 'apa . lagi orang jain luar perkara harus dinyatakan tidak dapat diterima. menimbang bahwa ternyata dalam perkara ini, penggugat dalam rekonverisi ny, selisih: melalui kuasanya telah mengajukan gugatan balasan selain kepada para penggugat mula mula, tetapi juga sesama tergugat dalam konvensi yakni tergugat abdullah bin bh. bin) ter gugat kawi) dengan membawa pula orang lain diluar perkara yakni tumpang dan murid, maka sejalan dengan pendirian tersebut diatas, pengadilan negeri berpendapat gugatan balasannya harus dinyatakan tidak dapat diterima, oleh karena 'itu pengadilan negeri tidak akan mempertimbangkan lebih lanjut, baik mengenai jawab menjawab maupun pembuktian yang diajukan sehubungan dengan gugatan balasan dari penggugat dalam konvensi ny. selisih melawan tergugat dalam konvensi abdullah bin bin, kawi, tumpang'dan murid. menimbang bahwa demikian pula halnya tuntutan dalam gugatan balasan dari penggugat dalam konvensi terhadap tergugat dalam konvensi dan tergugat dalam konvensi harus dinyatakan tidak dapat diterima, karena gugatan penggugat dalam konvensi tergugat dalam konvensi telah dinyatakan tidak dapat diterima sebagai mana telah dipertimbangkan dalam bagian konvensi, sedangkan peng gugat dalam konvensi tergugat v dalam konvensi telah mengunduh menimbang bahwa karena itu pembuktian kedua belah pihak se kadar mengenai mereka tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut. menimbang bahwa tuntutan ganti rugi dalam gugatan konvensi terhadap tergugat dalam konvensi penggugat dalam konvensi harus ditolak, karena ternyata penggugat dalam konvensi tergugat dalam konvensi telah berhasil dalam pembuktiannya sehingga karena itu gugatan penggugat dalam konvensi telah dikabulkan sebagaimana telah diuraikan dalam bagian konvensi. menimbang bahwa kini yang perlu dipertimbangkan adalah tun hutan ganti rugi dari penggugat dalam konvensi terhadap tergugat garam konvensi dan tergugat iii dalam konvensi. menimbang bahwa ternyata dalam tuntutannya itu penggugat dalam konvensi tidak melakukan perincian dalam bentuk apa yang menjadi dasar tuntutannya itu, hanya menyebutkan secara umum dan abstrak misalnya, kerugian tidak dapat menikmati hak tanah seharusnya diperinci dalam bentuk apa saja kerugian dan berapa masing masing besarnya kerugian, demikian juga alasan kerugian moril karena adanya gangguan dengan tuntutan (sepuluh) juta rupiah, harus diperinci secara jelas, kerugian moril dalam bentuk apa saja yang mengakibatkan timbulnya kerugian itu. sedangkan mengenai ongkos pengurusan perkara apabila hal itu di maksudkan sebagai ongkos pengadilan, maka dalam putusan akhir: pengadilan selalu mencantumkan siapakah yang dibebani membayar ongkos perkara, akan tetapi kalau dimaksud dengan ongkos mengurus perkara juga termasuk ongkos pengacara, maka maka hal itu tidak dapat dibebankan kepada pihak lawan itu. menimbang, .bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka tuntutan ganti rugi dari penggugat dalam.konvensi, karena tanpa perincian kerugian dalam bentuk, apa yang menjadi dasar tuntut san itu harus dinyatakan tidak dapat diterima, karena tuntutan tersebut adalah: tidak jelas tidak sempurna (bandingkan putusan mahkamah agung tanggal: nomor. sip . menimbang bahwa sebelum. pengadilan negeri sampai pada putus akhir perlu dipertimbangkan pula mengenai tuntutan penggugat dalam konvensi: . l.untuk menyatakan sah dan menguatkan sebagai hukum jual beli tanah antara tergugat dan tergugat iii yang tersebut dalam akte jual: menyatakan sah dan menguatkan sebagai hukum.i): menyatakan sah dan' menguatkan sebagai hukum, batas batas tanah seperti tersebut dalam gambar situasi yang tengah (bukti dalam rekonpensi menerima dan mengabulkan gugatan penggugat dalam rekan pensi seluruhny, selambat lambatnya dalam tempo (lima belas hari) setelah tanggal keputusan ini diumumkan atau diberitahukan kepada mereka, dengan ongkos sendiri tanpa syarat sudah selesai membongkar, me diangkat dan menyingkirkan. semua bangunan rumah, pagar pagar ka wat berduri dan mengosongkan semua bangunan rumah, pagar pagar kawat berduri dan mengosongkan dari tanah hak milik karang tengah, berikut semua orang orang dan segala. barang barangnya tanpa ada yang dikecualikan, dengan ketentuan bahwa pengosongan ini" apabila tidak diindahkan, dapat dilaksanakan dengan bantuan alat alat kekuasaan negar bertanggung renteng membayar uang ganti rugi kepada peng gugat dalam rekonpensi sebesar rp. (enam belas juta lima ratus ribu rupiah), yang dibayar lunas sekaligus dengan suatu tanda penerimaan yang sah, sebagai hukuman atas perbuatan mereka melawan hukum menyerobot tanah milik penggugat dalam rekonpensi nya bertanggung renteng membayar uang. paksa. (dwangsom) kepada penggugat dalam rekonpensi sebesar rp. (sepuluh ribu ru beli tanggal juni agr (bukti t ). menyatakan sah dan menguatkan sebagai hukum" atas tanah seperti tersebut dalam gambar situasi no, yang menjadi lampiran sertifikat tanah hak milik karang tengah (bukti. tengah.(bukti menimbang bahwa tuntutan tersebut diatas. telah dicantumkan dalam petit bagian konvensi dari surat jawaban tergugat iii dalam konvensi tertanggal april seharusnya tuntutan itu dimuat dalam petit gugatan konvensi. . sebab petit gugatan konvensi adalah tempat para penggugat konvensi menyatakan kehendaknya atau menurut hak haknya, sedang kan penggugat konvensi disediakan tempat untuk menyatakan keren haknya atau menuntut hak haknya dalam petit gugatan 'konvensi. sehingga karena itu tuntutan tersebut diatas harus dikesampingkan menimbang bahwa mengenai tuntutan pengosongan dari penggugat dalam konvensi terhadap.para tergugat s d berikut tumpang dan murid, sebagaimana telah diuraikan dalam bagian konvensi, maka hanya dapat dilakukan terhadap terhadap tergugat dalam konvensi mubah bin kamar) dan tergugat iii dalam konvensi mati bin ka mad), sedangkan terhadap tergugat lainnya, yaitu tergugat vii beserta tumpang dan murid seperti telah terurai diatas, pengadilan negeri akan menyatakan gugatan konvensi tidak dapat diterima, dan terhadap tergugat dalam konvensi suryadi) gugatan rekonvensinya ditolak. menimbang bahwa oleh karena gugatan konvensi terhadap ter gugat dalam konvensi dan terhadap tergugat konvensi lainnya, kecuali tergugat iii dalam konvensi tidak dapat .diterima, maka sudah seharusnya penggugat dalam konvensi bersama tergugat dan tergugat iii dalam konvensi akan dihukum membayar ongkos perkara secara tanggung renteng, haa mengingat dari undang undang yang bersangkutan. mengadili kanan dalam konvensi dalam eksepsi menolak eksepsi tergugat dan tergugat ii. tol menerima eksepsi tergugat iii sebagian. tag menyatukan gugatan teman bin waris tidak dapat diterima. menyatakan pengadilan negeri tangerang tidak berwenang untuk memeriksa il. tuntutan pembatalanfpencabutan sertifikat no,lurah pembangunan daerah tanggal agustus dan tanggal agustus yang dikeluarkan kantor ikeda serang. menolak eksepsi tergugat iii selebihnya. dalam pokok perkara: mengabulkan gugatan penggugat suryadi) dalam konvensi se bagian. membatalkan jual beli tanah antara tergugat abdullah bin bin) dalam konvensi dengan terpusat jii ny. selisih) dalam kon versi, c.g. akte jual beli agr tertanggal juni yang dibuat oleh p.p.a.t. camat kecamatan ciledug kabupaten tangerang, sekefebruari menolak gugatan penggugat suryadi) dalam konvensi selebihnya menyatakan gugatan penggugat rahim bin jiran) dalam kon versi dicabut.. menyatakan gugatan penggugat teman bin waris) dalam kon versi tidak dapat diterima. dalam konvensi.: menolak gugatan konvensi terhadap tergugat dalam konvensi. menyatakan gugatan konvensi terhadap para tergugat konvensi yakni tergugat beserta tumpang dan murid tidak dapat diterima, mengabulkan gugatan konvensi sebagian. menghukum tergugat ii, tergugat jii dalam konvensi dan mereka yang mendapat hak daripadanya, selambat lambatnya dalam masa (lima belas) hari setelah keputusan ini mempunyai kekuatan pasti, de ngan ongkos sendiri, tanpa syaraf sudah selesai membongkar, menang kat dan menyingkirkan semua bangunan rumah, pagar pagar kawat ber duri dan mengosongkan dari tanah hak milik karangtengah, berikut semata orang orang dan segala barang:barangnya tanpa ada yang dikecualikan, dengan ketentuan bahwa pengosongan ini apabila tidak diindahkan dapat dilaksanakan dengan bantuan alat alat kekuasaan ne gara. menolak gugatan konvensi selebihnya. dalam konvensi dan konvensi menghukum penggugat iiluh rupiah). demikianlah diputuskan pada hari ray tanggal januari tujuh puluh delapan, dengan foton suprapto sh, hakim ketua, ny. selasih dan ny. helmy arief, hal.im:hakim anggota, serta keputus :ersebut dan ohdhyanata, panitera pengganti pada pengadilan negeri itu, dengan dihadiri oleh kuasa para penggugat, kuasa tergugat dan kuasa tergugat iii. pisah) untuk setiap hari mereka: menghukum tergugat dalam rekonpensi membayar uang ganti rugi kepada penggugat dalam rekonpensi sebesar rp. (dua juta lima ratus ribu rupiah) yang dibayar lunas sekaligus dengan suatu tanda penerimaan. yang sah dengan ketentuan membayar pula tambahan uang paksa (dwangsom) sebesar rp. (lima ribu ru piala) untuk setiap hari lalai tidak mau melaksanakan keputusan pena dilan negeri ini hingga selesai dan dibayar lunas seluruhnya: menghukum tergugat vii dalam rekonpensi membayar uang ganti rugi kepada penggugat dalam.rekonpensi sebesar rp, (satu juta rupiah) yang dibayar lunas sekaligus dengan suatu tanda pe penerimaan yang sah dengan ketentuan membayar pula tambahan uang paksa (dwangsom) sebesar rp. (dua ribu rupiah) untuk setiap hari jalan tidak mau melaksanakan keputusan pengadilan negeri ini hing selesai dan dibayar lunas seluruhnya: menghukum tergugat vi! dalam rekonpensi diserahkan kepada penuntut umum untuk dituntut dimuka pengadilan negeri atas perang: sno, menyatakan sebagai hukum, perbuatan tergugat is d dalam rekonpersi berikut tumpang dan murid terhadap dalam rekonpensi dengan segala akibat akibatnya, adalah perbuatan yang melawan hu kum: dalam konvensi dan rekonpensi: menghukum para penggugat sjd dalam konvensi atau ter gugat.i s d dalam rekonpensi berikut tumpang dan murid, tergugat dan dalam konvensi atau tergugat dan vii dalam rekonpensi, un tuk mentaati seluruh keputusan pengadilan ini: menyatakan keputusan ini dapat dijalankan lebih dahulu. sekali pun ada perlawanan. banding dan kasasi (uitvoerbaar bij voorraad): menghukum para penggugat s d dalam konvensi atau terigu gat s d dalam rekonpensi berikut tumpang dan murid. tergugat dan dalam konvensi atau tergugat dan vii dalam rekonpensi, untuk bertanggung renteng membayar semua ongkos perkara ini: atau setidak tidaknya memberikan keputusan lain yang sekiranya pengadilan menang gap pantas dan adil dalam peradilan yang baik (ex ago bono), bahwa terhadap gugatan tersebut pengadilan negeri tangerang telah mengambil keputusan, yaitu keputusannya tanggal januari pn tng g., yang kamarnya berbunyi sebagai berikut: dalam konvensi tan dalam eksepsi menolak eksepsi tergugat dan tergugat ii: menerima eksepsi tergugat ill sebagian, menyatakan: gugatan teman bin waris tidak dapat diterima, menyatakan pengadilan negeri tangerang tidak berwenang untuk memeriksa: bnn tan tuntutan pembatalan pencabutan sertifikat no, berikut gambar situasi yang dikeluarkan kantor pendaftaran tanah kabupaten tangerang: san aula tuntutan pembatalan pencabutan surat ketetapan iuran pembangun daerah tanggal agustus. .dan no: tanggal agustus yang dikeluarkan kantor ikeda serang: . menolak eksepsi tergugat iii selebihnya: dalam pokok perkara naa mengabulkan gugatan penggugat suryadi) dalam konvensi se bagian membatalkan jual beli tanah antara tergugat abdullah bin bin) dalam konvensi dengan tergugat jii ny. selisih) dalam kon pensi, cg.kedar mengenai tanah penggugat i.( suryadi) dalam 'konvensi seluas (empat ribu enam puluh meter persegi) ex tanah timah batuk dan tanah mudjenih bin sipil,ana menolak gugatan penggugat suryadi) dalam konvensi melebih nya, bau menyatakan gugatan penggugat rahim. bin jiran) dalam kon pensi dicabut: nn: kanan nnn menolak gugatan penggugat mubah bin kamar) dalam kon ppensi tidak dapat diterima, dalam rekonpensi: menolak gugatan rekonpensi terhadap tergugat dalam rekan pensi: menyatakan gugatan rekonpensi terhadap para tergugat rekonpensi yakni tergugat iv, vi, vii beserta tumpang dan murid tidak dapat diterima, mengabaikan gugatan rekonpensi sebagian: menghukum tergugat ii, tergugat iii dalam rekonpensi dan mereka yang mendapat hak dari padanya, selambat lambatnya dalam masa (lima belas) hari setelah keputusan'ini mempunyai kekuatan pasti, de ngan ongkos sendiri, tanpa syarat sudah selesai membongkar, menang kat dan menyingkirkan semua bangunan rumah pagar pagar kawat berduri dan mengosongkan dari tanah hak milik karangtengah, berikut semua orang dan segala barang barangnya tanpa ada yang dike cuplikan dengan ketentuan bahwa pengosongan ini apabila tidak dini sahkan dapat dilaksanakan dengan bantuan alat alat kekuasaan negara: menolak gugatan rekonpensi selebihnya: dalam konvensi dan rekonpensi menghukum penggugat hi, penggugat iii dalam konvensi dan ter gugat dalam konvensi serta penggugat dalam rekonp'uh rupiah): keputusan mana dalam tingkat banding atas permohonan peng: gugat ii, iii dan tergugat iii telah dibatalkan oleh pengadilan tinggi bandung dengan keputusannya tanggal oktober perd ptb., yang kamartangerang tertanggal januari g., yang dimohonkan banding:.nesi menyatakan gugat penggugat tidak dapat diterima:: bahwa sesudah keputusan terakhir ini diberitahukan kepada kedua |
hukum acara perdata kata pengadilan negeri dan pengadilan tinggi (pengadilan umum) tidak berwenang suntuk memeriksa" perkara hibah yang menurut hukum yang hidup diputus menurut hukum agama islam. adapun. yang berwenang adalah pengadilan agama mahkamah syariah: pepe mpe nga mandi naa putusan mahkamah agung te. maret? perempuan haji nya" unit binti abu, janda mendiang njak neh, bertempat tinggal dikampung cot mesjid, kecamatan mesjid raya, kabupaten aceh besar, banda perempuan kaidah binti njak neh, pekerjaan tidak ada, bertempat, tinggal .di kampung luengbata, kecamatan mesjid raya tersebut, penggugat penggugat utuk kasasi, dahulu tergugat tergugat melawan haji ahmad bin: njak' neh,: bertempat :tinggal di blok. peka perkampungan iii sukaraja, kecamatan baiturrach man, kotapraja banda aceh, tergugat dalam kasasi, dahulu mahkamah agung tersebut: naa melihat surat surat yang bersangkutan kanabanda aceh pada pokoknya atas dalil dalil, bahwa berdasarkan surat hibah tanggal juni penggugataslitelah. . menerima hibah dari ayahnya bernama njak. neh dan ibunya tergugatasli tanah tanah yang rinciannya tentang letak dan batas:batasnya seperti disebut dalam surat gugat: bahwa sesudah njak. neh tersebut meninggal dunia tergugat 'asli bersama tergugat asli telah mengajukan gugat kepada pengadilan agama mahkamah syariah banda aceh dengan tuntutan agar hibah tersebut dibatalkan seluruhnya dan barang barang . tanah tanah yang telah dihibahkan itu diperankan kembali: bahwa penggugat asli telah menyatakan berkeberatan keberatannya kepada. sebelah selatan dengan kebun tgk. daud isap. tiga petak sawah alu lam thu, berbatas. masing masing! satu petak among bak bi, berbatas' ske sebelah timur : dengan sawah tetap," ske sebelah barat. dengan kebun rumah tgk: ali, swkesebelah utara .:" dengan kebun lampu' peukan dan: (ke sebelah selatan: dengan kebun tgk: daud budi. a30 satu petak sawah among panjang, berbatas (naa pen kesebelas timur .:. dengan kebun kasim lam asah, kesebelas barat. dengan sawah among tot' njak neh), d0. kesebelas utara dengan sawah inang panteriek dan. sebelah selatan : dengan kebun hasan powa teman, satu petak sawah among. tot, berbatas:. kesebelas timur dengan sawah among panjang), sem sebelah barat. .:.dengan. tout. lunata, s0. moon kesebelas: utara dengan sawah makam. dan. kosa ike sebelah selatan :. dengan kebun hasan powa lemans 52setengah petak kebun lampu peukan, beli dari. budiman blang jut, berbatas: sebelas) kesebelas timur dengan jalan raya, ske sebelah barat. dengan sawah kaidah, . .ke sebelah utara. dengan.kebun toke dollar dan sebelah selatan dengan among bak bidan sawah tetap: #526satu petak kebunrumah. beli, dari lho' tot wow rumpun berbatas paha kesebelas timur dengan kebun lem isa, kesebelas barat dengan lung kebun wali, all sebelah' utara' dengan kebun rumah njak jaja dan sebelah selatan" dengan. satu petak kebun beli dari' syech bantan lunata berbatas sebelah timur dengansawah lem taran, sebelah barat dengan lung ani kesebelas utara. dengan kebun beli.dari. lho' tot. rumpun, . sebelah selatan: dengansawah isen:, .i: kesebelas timur: dengan lem itam, 0st asas kesebelas barat dengan lon sepak tgk. mae, as sebelah utara :.dengan lon sepak, tgk. mae.dan. ii. sona sebelah selatan. .: dengan kebun kec: jatim3 cet bahagian random: (oo satu petak sawah beli dari toke dollar lunata, berbatas kesebelas timur dengan jalan raya, ton kesebelas utara" dengan jalan kamp. lam dom dan kesebelas selatan dengan sawah hasan: sebelah utara dengan sawah dijalani, dan sebelah selatan.dengan satu petak sawah among raya, berbatas sebelah timur dengan sawah brahim,.sebelah. barat dengan. sawah. map mirah, sebelah utara, dengan sawah. tgk. bakar, dan. sebelah selatan dengan sawah gam, eni dna satu petak sawah map mirah, berbatas sebelah timur dengan .sawah: jurus, sebelah barat dengan sawah tgk. jusuf, sebelah utara dengan sawah jusuf, dan sebelah selatan dengan sawah tek. jusuf, setengah petak sawah: ateng lung, berbatas sebelah. timur dengan sawah. lon bintang, sebelah barat dengan. lung, sebelah utara dengan sawah lon ishak, dan sebelah selatan dengan sawah setengah petak sawah jalan tuha, berbatas 'sebelah. timur dengan sawah ishak, sebelah barat dengan: sawah budiman, sebelah . utara dengan tot darurat panyang),.dan sebelah selatan dengan setengah petak" sawah ateng lung, berbatas sebelah timur dengan sawah. gam,. sebelah barat: dengan:. lung,: sebelah. utara dengan sawah. mohd. amin, dan: sebelah: selatan. dengan :sawah abdullah, see meses bab satu petak kebun bom darurat, berbatas sebelah timur dengan burung kampung, sebelah barat dengan kebun wakaf, sebelah utara dengan rumah balut, dan sebelah: selatan dengan rumah satu petak kebun: lampu: wakaf, berbatas sebelah timur dengan bom darurat,. sebelah barat dengan kebun. t. manja, sebelah utara dengan kebun kec. umur, dan sebelah selatan dengan lang air, satu petak kebun pusaka dari nek kisah, berbatas sebelah. timur dengan kebun rumah. saleh, sebelah barat.dengan: kebun:si alih, sebelah utara dengan darurat burung kampung, dan sebelah selatan dengan kebun rumah daratan wiki putih: . satu petak sawah beli dari pang abu, berbatas ke'sebelah' timur dengan kebun ket.".dengan sawah. hasan powa lenan)::. satu petak sawah' beli dari tout him penolong, berbatas kesebelas timur dengan sawah kebun radja, sebelah barat dengan sawah njak neh, sebelah utara dengan jerat jerat: bon: mak' ali, dan setengah petak:sawah beli dari lhok tot ram, berbatas kesebelas timur :dengan burung blang kebun husin, sebelah barat: dengan sawah tgk. syech abas, sebelah. utara dengan 'kebun ihjeurat panjang, dan sebelah selatan dengan sawah lem katy lunata, satu petak kebun darurat. panjang, berbatas sebelah timur dengan lung jl. kereta api, sebelah barat dengan kebun lem itam, sebelah utara: dengan jurong kamp. beringin, dan sebelah selatan dengan sawah' tgk. syech abas, satu petak kebun strong, berbatas.ke sebelah timur dengan lung con gdi. kereta api, sebelah barat dengan kebun rumah syech abas, sebelah utara dengan lung jl. kereta: api, dan sebelah selatan satu petak kebun beli dari putih panekuk' lunata, berbatas sebelah timur dengan kebun rumah syech' abas," sebelah barat dengan kebun rumah brahim ateng, sebelah utara dengan burung kamp. beringin, dan sebelah selatan dengan kebun lampu satu petak kebun lampu bakti beli dari jatim lunata, berbatas sebelah timur dengan lung jl. kereta api, sebelah barat dengan kebun tgk. daud isa, sebelah utara dengan kebun rumah achmad dan sebelah selatan dengan kebun kec. ali lunata: satu petak:kebun tot mesjid, berbatas sebelah timur dengan. kebun rumah kisah lon isa),' sebelah barat dengan lung kebun wali, sebelah. utara dengan sawah lem gam tango isen) dam betina sebelah selatan dengan jurong kamp. cot mesjid: satu petak sawah beli dari tgk. haji ma' arif merasa, berbatas sebelah. timur dengan sawah tgk. bintang panteriek, sebelah barat dengan sawah. tout njak gading: lembata, sebelah utara dengan ainun kec, perah lunata, dan sebelah selatan dengan sawah satu petak sawah beli dari tout dom lembata berbatas sebelah timur dengan jalan raya, sebelah barat dengan darurat (sawah) tgk: achmad lunata, sebelah utara dengan., dan sebelah selatan dengan sawah tetap panteriek, satu petak sawah beli: dari lho" tot rumpun, berbatas sebelah |. timur dengan kebun kec, ali lunata, sebelah barat dengan sawah: lem tout: haji, sebelah: utara. dengan: sawah: balok, dan sebelah. selatan dengan kebun tgk. daud isa: ban anna tiga petak sawah alu' lem thu, berbatas: masing masing: satu petak. umang bak bi, berbatas sebelah timur dengan sawah pubs tetap, sebelah: barat. dengan kebun rumah: tgk. ali, sebelah les utara': dengan kebun lampu peukan,.dan sebelah. selatan dengan kebun tgk: daud budi ee dala satu petak: sawah. among panjang: berbatas' sebelah" timur (us dengan: kebun. kasim. lem: asan, sebelah: barat. dengan. sawah ses among. tot njak neh), sebelah utara dengan: sawah. da inang jess panteriek, dan sebelah selatan dengar kebun hasan powa . teman: satu petak sawah among tot, berbatas ke' sebelah" timur dengan naa sawah among panjang), sebelah' barat dengan tout lunata, sebelah utara" dengan sawah: makam, dan sebelah' selatan dengan kebun hasan powa lemang das banana setengah petak kebun lampu peukan, beli dari budiman blang fut berbatas.ke sebelah timur dengan jalan raya, sebelah barat dengan sawah kaidah, sebelah utara dengan kebun toke dol ah, (dan sebelah selatan dengan among bak bidan sawah tetap: tan satu petak kebun rumah beli dari lho" tot rumpun, berbatas sebelah timur dengan kebun lem say: sebelah barat. dengan lung kebun wali, sebelah utara dengan kebun rumah njak jaja, gan sebelah selatan dengan. satu: petak kebun beli dari syech:. bantan' lunata, berbatas 'ke sebelah timur dengan kebun beli dari geos tot' rumpun, dan . sebelah selatan dengan sawah. isen5:. bea ost satu'petak kebun lon, berbatas'ke'sebelah timur dengan lon lem. itam, sebelah barat dengan lon sepak tgk. mae, sebelah selatan dengan lon sepak tgk. mei, dan sebelah utara dengan kebun kec. jatim: eng menamai tan satu petak sawah beli dari toke dollar lunata, berbatas ke. sebelah timur dengan: jalan: raya, sebelah barat dengan sawah brahim, sebelah utara dengan jalan kamp: lam dori: dan sebelah selatan dengan sawah hasan5 sat satu" petak sawah dekat kualuh bate, berbatas 'ke sebelah timur us dengan" lung, sebelah: barat: dengan sawah m.: isa, sebelah utara dengan sawah jusuf, 'dan sebelah selatan dengan sawah tgk. daud, dua.petak sawah beli dari jatim lunata, berbatas sebelah. timur. dengan sawah bintang, sebelah barat dengan lung kereta api, sebelah. utara dengan. sawah. siuman,: dan: sebelah selatan engan sawah hasan: bahagian blang bayu lembar uji): satu petak'sawah jl. kamp. buloh, berbatas ke'sebelah timur dengan sawah ali, sebelah barat dengan sawah ali dok, sebelah utara dengan sawah brahim, dan sebelah selatan dengan sawah satu'petak sawah dekat jl: kereta api tuba, berbatas'ke'sebelah timur dengan sawah jaha, sebelah barat dengan sawah: mae, sebelah utara dengan koran tgk. lantik, dan sebelah selatan engan sawah hasan. dot desta satu petak sawah bak ibox, berbatas sebelah timur degan sawah kisah, sebelah barat.dengan kebun makam, sebelah utara. dengan sawah inang, dan sebelah selatan dengan sawah ali. dua petak sawah dalam makam, berbatas dengan kebun kebun makam kei haa math satu. petak sawah purl powa alam,: berbatas ke: sebelah timur abs dengan sawah ali, sebelah barat dengan sawah tanah, sebelah utara dengan sawah haji, dan sebelah selatan. dengan sawah' park powa satu: petak kebun babah jurong lamtjot jl. kereta api tuha) berbatas:ke sebelah timur.dengan lung, sebelah barat dengan jalan raya, sebelah: utara dengan: jalan kereta api tuha, dan sebelah selatan dengan tgk. lemak: . bahagian blang pada' random: dua petak sawah kebun dekat grong grong pada, berbatas sebelah timur dengan sawah madjid, sebelah barat dengan sawah tgk.' daud, sebelah utara dengan. sawah: kec. sandang, dan sebelah "ur selatan.dengan sawah tgk. usman, bag hah satu petak sawah beli dari daud' lam dom," berbatas 'ke sebelah timur dengan: sawah: den: panteriek, sebelah barat. dengan. sawah tout: bantu, sebelah utara dengan sawah dollar, dan sebelah. selatan dengan sawah mae: ben pata aah bahagian lunata: satu petak kebun beli dari pajak paid, berbatas ke' sebelah timur: dengan kebun teman tango, sebelah. barat dengan kebun (ee tjutnja intan, sebelah: utara dengan jurang kebun njak raja,(es wakil jurusnya pada: pengadilan: negeri banda aceh dalam sud perkara: ini, sebagaimana: tersebut. dalam. berita acaranya tanggal a15 mei: tuntutan penggugat selainnya ditolak: dihukum tergugat tergugat membayar ongkos perkara yang sampai pada. hari ini berjumlah sebanyak rp15. (lima belas ribu tiga ratus tiga rupiah lima puluh sen): menimbang, .bahwa tergugat tergugat pembanding keberatan terhadap keputusan pengadilan negeri itu, yang ternyata dari salinan catatan panitera pengganti pada: pengadilan negeri tersebut pada tanggal juli: oleh kuasa tergugat pembanding m. daud putih) telah memajukan permohonan banding, yang pada tanggal juli telah diberitahukan dengan sempurna kepada pihak lawan, menimbang, bahwa kedua. belah pihak tidak. ada. memasukkan .'dimajukan dalam tepat waktu dan dengan cara cara yang telah ditetapkan oleh undang undang menimbang, bahwa. kedua belah pihak tidak ada memasukkan risalah banding: menimbang, bahwa keputusan yang diambil oleh pengadilan negeri banda aceh tanggal juli dalam perkara antara kedua belah pihak yang dibanding telah tepat dan berdasarkan 'keadilan sehingga keputusan pengadilan negeri tersebut dapat dibenarkan dengan mempergunakan alasan alasan danpertimbangan pertimbangan yang sama, menimbang, bahwa oleh karena tergugat tergugat pembanding adalah pihak yang dikalahkan maka. ongkos ongkos perkara dalam tingkat banding ini harus dibebankan kepadanya, memperhatikan dan. titel vii buku dari kitab undang undang hukum acara perdata dan undang undang darurat tahun undang undang. tahun serta undang undang tahun nan meera mengadili: menerima" permohonan' banding dari tergugatitergugat pem banding! uga santi tenaga pasa membenarkan keputusan pengadilan. negeri 'di' banda aceh tanggal. juli: no dalam perkara" antara kedua menghukum tergugat tergugat pembanding membayar ongkos ongkos perkara dalam tingkat banding ini yang dihitung sampai .hari ini banyaknya lima puluh tiga rupiah delapan puluh lima sen), danh demikianlah diputuskan dalam 'sidang permusyawaratan pada hari senin tanggal pebruari oleh kami. prof. mahdi, ketua mahmoud rem, dan .d.h: lumbanradja, hakim hakim anggota, dan keputusan ini dinyatakan 'dalam.sidang terbuka pada hari senin tanggal maret oleh ketua tersebut" dengan dihadiri. .oleh mahmoud rem, sh, dj. damanik, hakim: hakim' anggota.serta kembali panitera pengganti pada pengadilan tinggi medan dan dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara: putusan pengadilan negeri banda aceh tg: juli no: ban esa keputusan demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang maha esa .i.pengadilan negeri. di.: haji ahmad bin njak. neh, umur tahun, pekerjaan pensiunan . pegawai jawatan kereta api, dan sekretaris front nasional cabang kotapraja banda aceh, tempat tinggal blok out peka perkampungan iii sukaramei, kecamatan baiturrahman, kotapraja banda aceh, penggugat: lawan haji nja' unit binti abu, umur tahun, janda mendiang njak. neh, tempat tinggal kampung cot mesjid, kecamatan mesjid raya, kabupaten aceh besar, banda aceh, pr. kaidah binti njak neh, umur tahun, pekerjaan tidak ada, tempat tinggal kampung luengbata, kecamatan mesjid . raya, kabupaten aceh besar, banda aceh, cek tergugat tergugat: pengadilan negeri tersebut: telah mendengar kedua belah fihak: telah. memperhatikan surat surat yang berhubungan dengan perkara pang pane tentang peristiwa perkara: menimbang, bahwa penggugat, menurut surat gugatannya tertanggal banda aceh, agustus menggugat tergugat tergugat sebagai berikut: bahwa dalam. tahun penggugat. ada menerima hibah (pemberian) sebahagian harta harta dari ayah kandung penggugat yang bernama mendiang. njak neh dan ibu kandung penggugat yang bernama haji nja' unit tergugat dengan surat keterangan tertanggal juni sebagai harta harta yang tersebut bawah ini, satu petak sawah babah durung, berbatas sebelah barat dengan sawah dolar, sebelah timur dengan sawah din, sebelah selatan dengan sawah raja, dan sebelah utara dengan sawah main, satu petak sawah tot ketapang, berbatas sebelah barat dengan sawah mahmud, sebelah timur dengan sawah mahmud, sebelah selatan dengan sawah tgk. anti dan sebelah utara dengan sawah dijalani: satu petak sawah. among raja, berbatas sebelah barat dengan sawah map' mirah, sebelah" timur dengan sawah brahim, sebelah utara dengan sawah tgk. bakar dan sebelah selatandengan sawah gam3. tin satu. petak sawah map mirah, berbatas sebelah barat:dengan . sawah tgk. jusuf, sebelah' timur dengan sawah jurus, sebelah utara dengan sawah jusuf dan sebelah selatan:dengan sawah tgk. jusuf, . setengah petak sawah ateng lung, berbatas sebelah barat dengan . lung, sebelah. timur dengan sawah: lem: bintang, sebelah selatan . dengan sawah t, brahim, dan sebelah utara dengan sawah lem setengah petak sawah jalan tuha, berbatas, sebelah barat dengan .sawah budiman, sebelah timur dengan sawah ishak,:sebelah selatan dengan sawah tgk. achmad, dan'sebelah utara dengan tot ( jerat panjang): era ter irr setengah petak sawah" ateng lung, pusaka dari nek kisah, "berbatas, sebelah barat dengan ling, sebelah timur dengan sawah .: gam, sebelah selatan dengan sawah abdullah, dan sebelah utara. dengan sawah moh: amin? (ee satu petak kebun bum darurat, berbatas, sebelah barat "dengan kebun wakaf namanya, sebelah. timur dengan burung. kampung, sebelah selatan dengan: rumah maryam, dan sebelah utara dengan "umah balutan satu petak kebun lampu wakaf, berbatas, sebelah barat dengan kebun manja, sebelah timur dengan kebun bum jerat, "sebelah: selatan dengan lung air, dan sebelah utara dengan'kebun umar sae satu petak kebun pusaka dari nek kisah, berbatas, sebelah barat. dengan kebun alih, sebelah timur dengan kebun rumah saleh, sebelah selatan" dengan'kebun'.rumah jabatan wiki: putih, dan sebelah utara dengan darurat burung kampung bahagian blang beringin. satu petak sawah beli dari. pang abu, berbatas, sebelah barat dengan sawah lem haji meunasah kyung, sebelah timur dengan kebun jatim, sebelah selatan dengan 'sawah hasan powa (. teman), dan sebelah utara dengan sawah njak neh darurat):. satu petak sawah beli dari tout him peunajong, berbatas, sebelah . barat:dengan sawah njak' neh, sebelah timur dengan sawah kebun . #aksi radja, sebelah: selatan dengan: darurat,: dan. sebelah utara. dengan darurat darurat bum pang mak ali, satu setengah petak sawah beli dari lhok tot: rum, 'berbatas, sebelah barat dengan sawah tgk. syech abas, sebelah timur dengan during blang kebun husin, "sebelah selatan dengan sawah lem. kali lunata, dan sebelah utara dengan kebun darurat panjang, satu petak kebun darurat panjang, berbatas, sebelah barat dengan. kebun lem itam, sebelah timur dengan lung 'jalan' kereta api, baja guna sebelah selatan dengan sawah tgk. syech abas, .dan:sebelah utara nn. dengan' jurong kampung beringin mea ang adalah bes satu petak kebun serong, berbatas, sebelah barat dengan kebun ss rumah syech: abas, sebelah. timur dengan lung jalan kereta api, sebelah: selatan dengan jurong: kampung beringin, dan sebelah utara dengan lung jalan kereta api, bus satu petak kebun'.beli: dari putih panekuk lunata, berbatas, ss sebelah barat dengan kebun rumah brahim ateng, sebelah timur dengan kebun rumah tgk. syech abas, sebelah selatan dengan kebun lampu bakar, dan sebelah utara dengan jurong kampung beringin . 7x3 satu petak: kebun lampu bakti beli dari jatim lunata, berbatas, sebelah barat dengan kebun tgk. daud isa, sebelah timur dengan lung jalan kereta api, sebelah selatan dengan kebun ali . lunata,. dan. sebelah utara dengan kebun rumah haji achmad, 08s satu' petak kebun tot. masjid, berbatas, sebelah barat dengan lung kebun. wali, sebelah timur dengan kebun rumah diasah lem isa), sebelah selatan dengan jurong kampung tot mesjid, dan sebelah utara dengan sawah lem gam tango dainseun): . satu petak:sawah beli dari tgk. haji ma' arif merasa, berbatas, sebelah barat: dengan sawah tout nja gading lunata, sebelah timur dengan sawah tgk. bintang pantri, sebelah selatan dengan sawah husin, dan sebelah utara dengan sawah ainun keuchik putih lunata, satu.petak sawah beli dari tout den lunata, berbatas, sebelah barat. dengan darurat (sawah tgk. achmad) lunata), sebelah . timur: dengan, jalan raya dan sebelah selatan dengan sawah . . tetap pantiriek,. satu petak sawah beli dari lho' tot rumpun, berbatas, sebelah barat dengan lem tout adji, sebelah timur dengan kebun ali lunata, sebelah selatan dengan kebun tgk. daud isa, dan sebelah utara dengan sawah balok, ,. tiga petak: sawah. alu lam thu, berbatas, masing masing: satu ls: petak among: bak bi, berbatas sebelah, barat dengan kebun rumah tgk. ali, sebelah timur. dengan. sawah tetap, sebelah selatan . dengan. kebun tgk. daud budi, dan sebelah utara dengan kebun sampah pekan satu petak sawah among panjang, berbatas, sebelah barat dengan sawah (among tot nja" neh), sebelah timur dengan kebun hasyim lam asan, sebelah selatan: dengan kebun hasan powa teman, dan sebelah utara dengan sawah dining pantiriek, status petak. sawah: among: tot, berbatas, sebelah barat dengan ius sawah tout, lunata, sebelah. timur dengan sawah. among #. panjang), sebelah: selatan dengan: kebun hasan. powa teman, dan .sebelah utara dengan sawah makam: . setengah petak. kebun lampu pekan, beli dari. budiman blang maut) berwatak, sebelah barat dengan sawah hatilah, sebelah timur dengan jalan raya, sebelah selatan dengan: among bak. bi:dan sawah. tetap, dan sebelah utara dengan kebun toke dollar:: aan satu petak kebun rumah beli dari' lho' tot' rumpun, berbatas,. sebelah barat: dengan lung kebun si: wali, sebelah timur dengan kebun lem. isa, dan: sebelah: utara: dengan: kebun :rumah: njak satu petak kebun beli dari syech bantan lunata,berbatas, sebelah barat dengan lung, sebelah timur dengan: sawah. lem taran, sebelah selatan dengan sawah dainseun, dan sebelah utara |. engan kebun beli dari lho" tot rumpun: | . satu: petak kebun lon, berbatas,:sebelah barat.dengan' lon sepak tgk. mae, sebelah timur dengan lon lem. itam, sebelah utara. . dengan lon sepak tgk. mae, dan sebelah selatan dengan kebun bahagian random. satu petak sawah beli dari toke dolar lunata, berbatas, sebelah." barat dengan sawah brahim, sebelah timur dengan jalan. raya, .sebelah selatan dengan sawah hasan, dan sebelah utara dengan . jalan kampung random: org tau satu petak sawah dekat paloh bate, berbatas, sebelah barat . dengan sawah isa, sebelah timur'dengan lung, sebelah selatan. dengan sawah tgk. daud dan sebelah utara dengan sawah jusuf, dua petak sawah beli dari jatim lunata, berbatas, sebelah barat dengan lung kereta api, sebelah timur dengan sawah bintang, sebelah selatan dengan sawah hasan, dan sebelah utara dengan bahagian blang baju baro uji) tan paman dota satu petak sawah jalan kampung buloh, berbatas, sebelah barat dengan sawah ali dok, sebelah timur dengan sawah ali, sebelah. selatan dengan sawah balok, dan .sebelah utara dengan sawah. satu petak sawah dekat jl. kereta api tuha, 'berbatas, sebelah. barat dengan sawah mae, sebelah timur dengan: sawah jaha, . sebelah selatan dengan sawah hasan, sebelah utara dengan kebun tgk. lemak: one satu petak sawah bak ibox, berbatas, sebelah barat dengan kebun makam, s8belah timur dengan sawah diasah, sebelah selatan . dengan sawah ali, dan sebelah utara dengan sawah dining,. dua petak sawah dalam makam, berbatas dengan kebun kebun makam, 'satu petak sawah park powa' alam, berbatas, sebelah barat dengan sawah timah, sebelah timur dengan :sawah ali, #sebelah selatan'dengan sawah park powa' alam, dan sebelah utara . dengan sawah haji ban man heh satu petak kebun titi' tuha, berbatas,: sebelah barat dengan krueng, sebelah timur dengan jalan tuha,sebelah utara.dengan kos krueng (hb. satu petak kebun lampu ali dok, telah dijual tgl. juli satu petak kebun babah during lam tot jalan kereta api tuha) mou berbatas, sebelah barat dengan jl. raya, sebelah timur dengan hung, sebelah selatan dengan kebun. tgk. lemak, dan: sebelah bahagian blang paya random. dua petak sawah kebun dekat grong grong paya, berbatas, sebelah jesse barat dengan sawah tgk. daud, sebelah timur dengan. sawah madjid, sebelah selatan dengan sawah tgk. usman, dan: sebelah satu petak sawah beli dari daud random, berbatas, sebelah barat dengan sawah tout bantu, sebelah timur dengan sawah din pantiriek, sebelah selatan dengan sawah mae, dan sebelah utara dengan sawah dollars . bahagian lunata.'. satu petak kebun beli dari manja baik, berbatas,. sebelah barat use dengan'.kebun tout njak. intan, sebelah timur dengan kebun teman tango, sebelah selatan dengan rumah teman tango, dan sebelah utara dengan jurong kebun njak raja bahagian barang barang mas. biji cincin permata intan pasang gelang tangan lkarangrambut. pun ringgit bapa page pun rupiah. nan atalillipis t.may am. tali boh kapak,. ono iapun rupiah sertatalinya. spaunbajurupiah. . . 'penitibaju wanatani ana tali boh secreto biji. aan bantai tgn adele kapal muhammadiyah sudah lunas dibayar. "ee. bahwa sesudah meninggalnya ayah penggugat yang bernama njak neh:tsb, dalam. tahun: di: kampung tot: mesjid,. kecamatan mesjid. raya, kabupaten aceh besar, dan dengan akal liciknya atau sebagai 'tipu: muslihat dengan bersekongkol di antara. tergugat dan tergugat ii. memajukan gugatan terhadap. penggugat. pada. pengadilan agama mahkamah. asjariyah banda aceh, supaya hibah yang telah diberikan oleh ayah kandung penggugat. mendiang nyak neh, dan ibu sebelah barat dengan'sawah njak neh beban "ke sebelah utara dengan darurat bom mak ali dan (es u'kesebelas selatan: dengan' darurat, setengah petak sawah beli dari lhok tout ram, berbatas kg sebelah timur: dengan urang blang kebun husin, 'ke sebelah barat "dengan sawah tgk. syech abas, sebelah utara" dengan kebun darurat panjang dan ke sebelah selatan dengan sawah lem katy lungbatas nan satu petak kebun darurat panjang, berbatas "ke sebelah timur .: dengan: lung jalan kereta api, move 'kesebelas barat dengan kebun lem itam, kesebelas utara : dengan jurong: kamp. beringin dan io. kesebelas selatan .: dengan sawah tgk. syech abas: . . satu petak kebun strong, berbatas an. kesebelas timur:. dengan lung jalan kereta api, .kesebelas barat . dengan kebun rumah syech abas, tan ke sebelah utara. dengan lung jalan kereta api, . "oo sebelah selatan dengan jurang kmp. beringin: satu petak kebun beli dari putih pangu lunata, berbatas. sebelah timur dengan kebun rumah syech abas, wke'sebelah' barat dengan kebun rumah brahim ateng, hai sebelah utara dengan burung kmp. beringin dan : .ke sebelah selatan. dengan kebun' lampu: baris sial. satu petak keburu lampu bakti beli'dari jatim lunata,berbatas''. sebelah timur dengan tung jalan kereta api kesebelas barat : dengan kebun tgk: daud asas .kesebelas. utara., dengan kebun rumah achmad dan. 'ke sebelah selatan dengan kebun kec. ali lunata: satu. petak kebun tot mesjid,.berbatas boa tang .ike sebelah timur: dengan kebun rumah sah lem kisah),: . sebelah barat: dengan lung kebun si wali, tuk sebelah utara dengan sawah lem gam tango isen) dan : sebelah selatan dengan jurong kamp. cot mesjid: . tan satu petak sawah beli dari tgk. haji ma' arif merasa, berbatas len sebelah timur dengan sawah tgk. bintang panteriek, tana. kesebelas barat : dengan sawah tjutnjak gading lunata, sebelah utara. dengar sawah imun kec. putih lunata, sebelah selatan. dengan husin) . satu petak sawah beli dari tout den lunata, berbatas . sebelah timur mengandalkan raya, "an sebelah barat dengan darurat (sawah tgk. achmad lunata), sebelah utara. dengan. dan. sebelah selatan dengan sawah tetap panteriek, ta: satu petak sawah beli dari lho" tot rumpun, berbatas'. sebelah timur dengan kebun kec.' ali' lunata, ' sebelah barat dengan sawah lem tout haji. kandung penggugat yaitu' pr: haji njak unit( term: kepada penggugat dibatalkan keseluruhannya, dan 'minta harta harta'peninggalan mendiang njak neh tsb. yang telah. dihibahkan kepada penggugat supaya diperankan. kembali, oleh. pengadilan. agama mahkamah syariah bahwa oleh penggugat telah pernah: juga memajukan 'keberatan keberatan dengan" memperlihatkan surat surat keterangan 'hibah" dan bukti bukti lainnya, yang bahasa tergugat. bukanlah bernama haji fatimah binti abu, nama, yang.sebenarnya ialah. haji. unit binti. abu, tetapi. oleh ketua sidang pengadilan agama mahkamah: syariah banda aceh tiada mau mengacuhkan tentang keberatan keberatan penggugat, atau keterangan keterangan dan bukti bukti.yang penggugat memajukan itu, dengan mengatakan kami hanya berpedoman saja apa yang tertulis dalam surat gugatan tergugat tergugat tertanggal agustus lain tidak: katanya (ee gea aah bahwa :di dalam perkara ini penggugat dapat membuktikan dengan jelas dan nyata, bahasa tergugat bukanlah bernama haji fatimah binti abu, adalah sebagai yang tersebut bawah ini: sebuah paspor naik haji: 'bagi' warga" negara republik indonesia serikat no: tahun yang: tertulis atas nama njak unit( term: sebuah paspor:naik haji, bagi. warga. negara republik indonesia serikat tahun yang tertulis atas nama ahmad peng.),.c. selembar.asli surat. keterangan pemberian yang tertulis atas kertas segel bermeterai yang telah ditandatangani oleh' mendiang njak neh ayah kandung) dari penggugat, dan yang telah ditandatangani oleh haji njak unit (tergugat 'atau ibu kandung dari penggugat, tertua:' juni selembar asli surat kuasa bermeterai , "tertua. kotapraja mei yang telah disyahkan oleh hakim pengadilan negeri kotapraja, tgl. mei diantara penggugat dengan njak neh: selembar rekaman surat gugatan dari tergugat yangtelah pernah ditujukan kepada bapak kepala polisi wilayah kotapraja, tertua: september selembar rekaman surat gugatan dari tergugat tertua: kotapraja juli. yang ditujukan kepada hakim pengadilan negeri daerah aceh'di kotapraja: g. selembar'rekaman surat menyusul dari tergugat yang ditujukan kepada ket: pengadilan negeri'di kotapraja, tgl: september selembar rekaman surat "menyusul dari tergugat yang ditujukan kepada ket. pengadilan negeri di kotapraja tertua: oktober selembar rekaman: surat. menyusul dari tergugat i.yang ditujukan: kepada ket. pengadilan: negeri di kotapraja, tertua. desember:. selembar salinan surat dari amandemen mesjid raya negara islam indonesia nii) temuannya dialamatkan: kepada haji unit ibu haji ahmad) dan aslinya dari surat tsb. ada' didalam berkas perkara reg. perd. bd. bp. k. selembar surat keterangan pemberian antara penggugat dengan tergugat tertua. tot mesjid tgl. dan: aslinya. surat. tersebut telah penggugat kirimkan kepada pengadilan agama mahkamah syariah banda aceh pada tgl. selembar salinan surat. gugatan tergugat tergugat. yang telah .lemah ditujukan kepada ketua mahkamah syariah banda aceh, tertua. bahwa' selain dari pada 'itu penggugat: akan' kemukakan "lagi beberapa orang: saksi saksi untuk dapat menerangkan menjelaskan: yang bahasa benar benar tergugat i bernama njak units bahwa dengan buktiibukti sebagaimana yang penggugat telah kemukakan atas, dengan begitu telah dapat dituntut dalam kitab: undang undang: hukum pidana, membujuknya. itu: dengan memakai nama palsu'atau.akal cerdik (tipu muslihat), dan: bana minta sebelumnya perkara 'ini diadili terlebih dahulu diletakkan sitaan. sementara' di atas harta harta tsb. sebab penggugat: kuatir harta harta tsb: digadaikan dibuatkan' atau: dipindahkan hak kepada minta disyahkan surat keterangan pemberian pemberian tertua. juni1958 danttertgl. ,dan . minta dihukum kepada tergugat tergugat membayar hasil hasil kebun dan: tanah, sawah. sebesar (dua juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) terhitung dari tahun s d tahun minta: dihukum kepada tergugat tergugat: mengembalikan. harta harta: yang berperkara dengan keadaan baik kepada penggugat, dan minta dihukum kepada tergugat tergugat membayar semua @ongkos ongkos yang timbul dalam perkarainis :s. menimbang, bahwa pada hari persidangan, fihak. penggugat datang sendiri.menghadap, sedangkan fihak. tergugat tergugat datang. meng hadap kuasanya,: m. daud: putih, menurut kekuatan surat kuasa yang disahkan di hadapan kepala pengadilan negeri di. banda. aceh, labirin, dengan keterangan pengesahannya tanggal juli no pn tetapi. tidak: berhasil didamaikan, sesudah: mana. lalu. dibacakan surat gugatan penggugat yang.tersebut.di.atas, sedangkan penggugat lalu menetapkan isi. .gugatannya: itu,. dan seterusnya. guna: menguatkan .gugatannya.itu, penggugat.telah. menyerahkan. dua buah .buku paspor disertai dengan surat keterangan hibah dan sembilan helai surat surat yang diperbuat dengan membubuhi meterai, yang.mana.surat surat.yang diperbuat dengan membubuhi meterai, yang mana. surat surat tersebut setelah.dibacakan di. muka persidangan, lalu diberi. bertanda masing menimbang, bahwa hasil pemeriksaan pada kedua belah: fihak adalah sebagaimana diuraikan lebih jauh di dalam berita acara persidangan: dalam perkara: ini, peta ana menimbang, bahwa sesudah kedua belah fihak tidak ada memajukan suatu apapun lagi, lalu mereka memohonkan keputusan. menimbang, bahwa' gugatan: penggugat adalah sebagaimana yang diuraikan atas ini menimbang, bahwa tergugat tergugat memberi tanggapannya, yang mana selagi hidup suami tergugat yakni mendiang njak neh, ditanya sendiri.maupun. bersama sama dengan tergugat: 'tiada.pernah memberikan hibah harta hartanya itu maupun secara langsung ataupun tidak. langsung kepada. penggugat, bahwa. ditandatanganinya. surat keterangan hibah tersebut.oleh suami tergugat tergugat. sama sekali tiada mengetahuinya). cow ses essen asa sena anna bahwa akan. tetapi tergugat mengakui telah menandatangani surat keterangan hibah itu, oleh karena dipaksakan oleh penggugat, .yang mana cara caranya dalah pada,suatu :hari kira kira jam. siang sewaktu tergugat. sedang. berada rumahnya sendirian. datang penggugat .ke rumahnya untuk: menyuruh. tanda. tangani. surat keterangan hibah itu, tetapi tergugat: tiada mau menandatanganinya, kemudian penggugat lalu. memegang.tangan kanan tergugat dan. menekankan: ibu jari tergugat pada surat hibah itu, tegasnya. surat keterangan tersebut tergugat tanda tangani bukanlah dengan kemauan sendiri: surat keterangan hibah itu tergugat tanda tangani ialah setelah tiga bulan suaminya meninggal dan juga penandatanganan surat keterangan itu tidak hadapan suami tergugat njak neh), nja" radja ataupun ramai:" dibatasi afi ana en: siku aal bada menimbang, bahwa setelah meninggal suami tergugat, semua harta harta peninggalannya tergugat i'yang menguasainya, kemudian tergugat memajukan" persoalan ini kepada mahkamah syariah banda" aceh untuk meminta supaya harta harta tersebut dipersoalkan, dan menurut keputusannya pada tgl. juni sebuah arta harta itu disyahkan peninggalan mendiami suami tergugat dan diperankan kepada" ahliwarisnya yaitu. haji fatimah term., haji achmad penggugat), pf. kaidah term. ii) dan. pr. njak tjahjo (anaknya): mengenai keputusan ini,: menggugat ada" memajukan banding kepada mahkamah propinsi banda. aceh, dan oleh mahkamah propinsi pada tgl.: april keputusan tersebut: dikuatkan, kemudian penggugat memajukan: lagi tuntutan tantang harta harta ini juga. kepada pengadilan negeri'di' banda aceh terhadap tergugat: tergugat ii, pr: rajah, pr. njak tjahjo:dan njak radja menuntut supaya harta harta yang berada pada"'mereka mereka dibagi," yang mana tuntutan tersebut: dengan. keputusan pengadilan negeri ditolak at4 law) menimbang, bahwa 'keputusan dari mahkamah syariah law) pada: tanggal: agustus' , oleh pengadilan negeri 'di banda aceh, telah'dijalankan 'executienya, yang manakala haji fatimah term:), pr: kaidah term: ii) haji achmad pence.) dan pr. njak tjahjo telah diserahkan pembagiannya masing masing dan harta harta tersebut: sampai sekarang masih dikuasai.oleh mereka mereka:. .i.i aris menimbang, bahwa hibah' tersebut adalah tidak syah,.oleh karena tidak setahu kepala: kampung:dan: . orang.tua tua kampung dan juga jika seandainya benar harta harta :tersebut telah: dihibahkan mengapa: penggugat tidak: pernah "menguasainya hanya saja'pada'akhir akhiran penggugat ada pernah menguasainya, tetapi dengan secara paksa, . menimbang,:bahwa mengenai keterangan dari saksi taksi: penggugat yang'pada pokoknya memberikan keterangan, bahwa suami tergugat bersama sama:dengan: tergugat i maupun sendiri sendiri telah mengakui hadapan saksi saksi dengan memberikan pengakuannya, bahwa semua harta harta kepunyaan orang tua penggugat telah diberinya hibah kepada penggugat, sama sekali tidak berdasarkan kebenaran, oleh karena orang tua' penggugat tidak pernah memberikan harta harta' tersebut kepada penggugat ataupun memberikan pengakuan kepada saksi saksi, menimbang, bahwa semua harta harta kepunyaan orang tua penggugat yang menjadi persengketaan sekarang, dalam tahun telah diberi 'hibah oleh orang tuanya kepada penggugat bertempat rumahnya sendiri: pada sore hari kira kira jam sore, dengan dihadiri oleh ayah penggugat, ibu penggugat, term: njak radja dan ramai, sedangkan kepala kampung dan imeu meunasah, penggugat tidak begitu" ingat: lagi apakah ada juga turut 'menghadirinya, tetapi mereka mereka ada juga'dipanggil penghibbahan .tersebut. terjadi dalam masa peristiwa aceh, fihak tergugat. ii. pada. ketika itu .tidak. dipanggil, oleh, karena orang. tua penggugat sudah. pernay keributan dengan ditanya dan juga tergugat kala itu sudah pindah lain kampung yaitu kampung lunata: bahwa. setelah harta harta.tersebut diberi hibah kepada penggugat, maka semenjak .itu.terus penggugat kuasanya, dan. tidak.sebagaimana yang dikatakan .oleh tergugat . yang. katanya walaupun harta harta tersebut: telah: diberi hibah, tetapi tetap .dikuasainya: dalam. pada. itu tergugat. jalu. memajukan.perkara kepada. mahkamah syariah. banda. aceh untuk minta: diperankan harta harta. tersebut. karena katanya harta harta itu adalah peninggalan ayah penggugat, dan dalam gugatan.tersebut tergugat mengakui namanya ialah haji fatimah dan bukan. haji unit, sedangkan nama tergugat yang sebenarnya yaitu haji "bahwa" oleh: mahkamah syariah diputuskan yang mana semua harta harta tersebut disyahkan peninggalan orang tua penggugat, maka harta harta" itu .:lalu: diperankan kepada ahliwarisnya terdiri. dari penggugat: tergugat.: tergugat dan pr. njak tjahjo (anaknya): mengenai keputusan ini penggugat. memajukan. banding kepada mahkamah syariah propinsi! banda aceh: dan oleh: mahkamah syariah propinsi,keputusan tersebut dikuatkan. . bahwa: oleh:karena: mahkamah syariah tidak berwenang mengadili perkara' tersebut disebabkan'karena: telah terjadi: perselisihan" mengenai hibah:tersebut, maka perkara 'ini penggugat majukan kepada pengadilan negeri banda acess haha spt aga daan tissa odanroa bahwa keputusan dari mahkamah syariah banda aceh, pada tanggal agustus' 'telah dijalankan executienya.oleh pengadilan negeri di: banda aceh yakni atas permintaan fihak tergugat tergugat, yang mana. semua harta harta sengketa telah: dibagi bagikan kepada ahliwaris mendiang njak neh:termasuk penggugat:sendiri: magis bahwa benar penggugat ada memajukan gugatan terhadap dirinya haji fatimah term: ),: pr. kaidah term: ii), pr: rajah (anaknya), pr. njak tjahjo:(anaknya): dan: njak radja terhadap: harta harta kepunyaan orang tua penggugat yang diserahkan kepada' mereka mereka: sebagai mengutip hasilnya dan: bukan harta harta: yang. diperkarakan sekarang, yang mana oleh pengadilan negeri banda aceh dengan keputusannya. pada.tanggal april gugatan penggugat dikalahkan: . musim bang, bahwa adalah tidak benar, penggugat telah memaksa kan pada tergugat: untuk menandatangani surat 'keterangan: hibah: tersebut dengan:cara memegang tangan kanan tergugat i:dan seterusnya menekankan ibu'jarinya pada surat'keterangan 'hibah: surat keterangan hibah. itu: ditandatangani .oleh .mendiang ayah penggugat dan ibu penggugat yaitu pada. sore: hari. kira kira jam: empat.: bertempat. di, rumahnya tergugat i sendiri dengan disaksikan. oleh saksi saksi ramai dan njak: radja tidak dengan secara paksaan, melainkan dengan kemauan mereka sendiri: setelah semua harta harta tersebut diserahkan oleh orang tua penggugat.kepada penggugat lalu surat keterangan hibah tersebut ditandatanganinya, dan setelah orang tua penggugat menandatanganinya, lalu. penggugat menandatanganinya dan sesudah itu barulah ditanda tangani oleh saksi saksi: :bahwa adalah tidak benar, yang. tergugat tiada. mengetahui apabila mendiang ayah penggugat menandatangani. surat keterangan hibah'itu,:dan juga sama sekali tidak benar, tergugat menandatangani surat keterangan hibah itu,setelah tiga bulan ayah penggugat meninggal, surat keterangan: tersebut: ditandatangani ayah. penggugat: ialah bersama sama dengan ibu penggugat: bahwa sebab sebabnya tergugat: memperoleh kemenangan dalam perkara: ini oleh: karena" tergugat 'mengakui:di hadapan sidang mahkamah: syariah: namanya ialah haji fatimah. dan bukan haji unit, tetapi sekarang tergugat mengakui selain namanya haji fatimah juga diakuinya' haji unit, dan juga di'sidang mahkamah syariah tergugat! tiada.mengakui telah:menandatangani surat keterangan hibah tersebut, tetapi: sekarang diakuinya: benar ditanya ada: menandatangani surat keterangan hibah tersebut, tetapi dengan secara paksa . menimbang, bahwa setelah harta harta tersebut diberi hibah: kepada. penggugat,.semenjak itu harta harta itu terus penggugat kuasai, tetapi: setelah tergugat tergugat memperoleh kemenangan: pada mah kalah syariah, dan setelah pengadilan negeri menyerahkan harta harta tersebut, kepada tergugat tergugat, .baru. semenjak itulah 'harta harta tersebut dikuasai oleh tergugat tergugat, jadi bukanlah sebagaimana yang diakui oleh tergugat tergugat, bahwa harta harta itu tidak lemah menimbang, bahwa pengakuan dari saksi njak radja, yang katanya. surat keterangan hibah ditandatanganinya dijalan random'dan caranya : diletakkan diatas: tas: keterangan saksi adalah tidak benar, yang mana. keterangan ini ialah dada adakan saja, jika sekiranya benar demikian, siapa'yang ada:melihatnya sewaktu saksi men tandatangani surat tersebut, dan jugartidak dapat diterima oleh siapa.pun jugatentang kebenaran dari keterangan saksi tersebut, gan esa hain ba. dalam: hal inisiasi sudah memberikan keterangannya yang.tidak benar'dan ternyata sudah memilik: eos who menimbang, bahwa' mengenai keterangan dari saksi ramai yang 'katanya surat keterangan hibah" itu ditandatanganinya setelah sepulangnya saksi dari medan, dalam 'hal ini penggugat kurang 'ingat, apakah'sewaktu diadakan hibah: tersebut,: saksi berada di: medan, tetapi menurut kenyataan benar saksi ada turut menandatangani surat tersebut, mengenai keterangan dari saksi saksi tergugat selainnya: adalah tidak benar,'oleh karena saksi saksi tersebuttiada mengetahui dalam hal ini: menimbang, bahwa tentang barang barang mas dan peti besi, setelah diberikan kepada penggugat, barang barang tersebut penggugat simpan rumah penggugat di cot: mesjid, yang mana' sewaktu ayah penggugat meninggal dari barang barang mas itu'ada yang sudah penggugat jualan untuk keperluan ongkos ongkos pemakaman ayah penggugat itu, menimbang, bahwa saksi. pertama dari tergugat tergugat keuchik jaha, bawah sumpah menerangkan, yang diketahuinya dalam ini perkara ialah, saksi sejak tahun sudah menjadi kepala kampung pada. kampung tersebut, tetapi tiada pernah didengarnya dan juga tiada diketahuinya bahwa ayah penggugat bersama sama 'dengan tergugat ada memberi hibah harta hartanya kepada penggugat, saksi ada pernah melihat penggugat bersama sama dengan tergugat mengutip hasil hasil dari harta harta:tersebut dan ada pernah juga terjadi pertengkaran, tetapi sesudahnya peristiwa! dari harta harta: tersebut yang saksi hanya tahu ialah hanya harta harta blang beringin: lain tidak, menimbang, bahwa saksi kedua: dari tergugat tergugat, mohd. husin, bawah sumpah: menerangkan, yang diketahuinya dalam ini perkara'ialah pada suatu hari sewaktu saksi sedang memotong rumput belakang rumah kakek, saksi dipanggil oleh penggugat untuk meneken sehelai surat, dan sebelumnya surat'itu diteken oleh saksi terlebih dahulu dibacakan oleh. penggugat yang isinya" menerangkan bahwa semua harta:harta' orang 'tua' penggugat: buat: sementara: tinggal dalam tangan penggugat dan jangan'digugat gugat oleh orang lain, pada ketika itu saksi baru duduki kelas ies5 etude bahwa saksi tiada pernah mendengar orang orang bilang yang semua harta harta kepunyaan' ayah penggugat telah diberikan hibah kepada ss. menimbang, bahwa saksi ketiga dari tergugat tergugat, tgk. jusuf, di.bawah sumpah menerangkan, yang diketahuinya dalam ini perkara ialah saksi sejak tahun adalah imeu langgar cot mesjid dan selama itu saksi tiada mengetahui bahwa harta harta kepunyaan ayah penggugat 'telah diberikan hibah' kepada. penggugat, hanya: yang ada kira kira dalam tahun setelah'meninggal orang tua penggugat, pr. kaidah term:' ii) ada minta perang harta harta kepunyaan. ayahnya, jawab saksi hal ini harus'diurus oleh yang: lebih tinggi, sebab saksi tidak bisa mengurusnya, orang tua penggugat" tiada pernah: memberi tahunan kepada saksi, bahwa semua harta hartanya telah diberikan hibah kepada .anaknya penggugat): anna menimbang, bahwa saksi" keempat: dari': tergugat tergugat: tgk. tout, di. bawah sumpah menerangkan, yang diketahuinya dalam ini gus perkara ialah: di. masa merdeka sewaktu orang tua penggugat akan berangkat ker hajiydiwhadapan' orang'stub tua. kampung, orang tua penggugat" menyerahkan: harta hartanya berupa sawahisawah dan barang barang mas kepada anaknya yaitu pr. kaidah term. ii), rajah dan pr. tjahjo, yang mana harta harta ini telah diterima oleh mereka, tetapi kepada penggugat pada ketika itu tidak ada.diberikan apa apa! bahwa: mengenai pemberian: hibbahharta harta kepunyaan orang tua penggugat kepada penggugat,'saksi tiada mengetahuinya, jose menimbang, bahwa saksi kelima dari tergugat tergugat, tek. daud, bawah sumpah menerangkan, yang diketahuinya dalam ini perkara, ialah, pada suatu hari di dalam peristiwa setelah meninggal orang tua penggugat njak neh), penggugat menyuruh teken sehelai surat kepada saksi dan husin, yang mana menurut keterangan penggugat surat itu menyatakan bahwa semua harta harta orang tua penggugat tinggal dalam tangan penggugat: pada mulanya saksi tiada mau menandatangani surat tersebut, tetapi untuk menjaga agar penggugat jangan sampai kecil hati, maka surat tersebut saksi bersama husin lalu menekannya: pada waktu itu saksi masih kecil) sen magsmahad dua maan bahwa saksi tiada mengetahui tentang pemberian hibah harta harta orang tua penggugat kepada penggugat: naa menimbang, bahwa saksi pertama dari penggugat, ramai dibawah sumpah menerangkan: "yang diketahuinya dalam" ini: perkara ialah, kira kira dalam tahun sewaktu saksi pulang dari medan sesampainya di banda aceh, bapak:( pence.) menyuruhstanda: tangani pada saksi surat keterangan hibah tersebut, pada ketika itu saksi melihat kakek dan:nenekssudah: menandatanganinya demikian juga njak radja sebagai "saksi, paritas saksi: tanyakan :pada :nenek ( term: sambil memperlihatkan surat: hibah 'tsb. apakah charta harta: yang tersebut dalam surat'ini telah. diberikan: kepada bapak, jawab nenek benar,'tetapi sewaktu:saksi menanyakan :itu,:tidak adaorang ain yang mendengarnya selain dari saksi berduassajas sesudah itu: barulah saksi meneken surat hibah tersebut, dan setelah: ditandatangani, saksi kembalikan kepada bapak: kepada saksi benar 'ada diberikan helai mandek kapal oleh penggugat untuk disuruhnya urus jakarta, bahwa sebahagian: dari harta harta itu .saksi ada.pernah.melihat,,dan ada. pernah juga mengerjakannya, tetapi. yang sebahagian. lagi saksi tiada pernah melihat karena letaknya jauh. eno ena bea menimbang, ,bahwa saksi kedua dari penggugat, ahmad, tanjung, di. bawah sumpah menerangkan, yang diketahuinya ialah, pada suatu hari yaitu pada mula. peristiwa aceh tahun. ,.kira dirajam jl.siang, datang rumah saksi, yaitu. njak. neh ayah penggugat).bersama sama dengan: per. . nja' unit.( term. kemudian ayah penggugat berbicara dengan saksi mengatakan sawah tot bak. ketapang.dan kebun darurat panjang.telah .diberikan kepada: cucunya nama djohan. yaitu anak kandung penggugat: dan .harta harta selainnya .termasuk barang barang mas telah diberikan kepada penggugat, sesudah, itu .berbicara lagi ibu bahwa dari harta harta' yang diberikan kepada penggugatiyang'saksi. tahu dalah terletak kampung tanjung, mukim pagar ayer, tetapi yang selainnya saksi tiada mengetahuinya, yang mendengar sewaktu ayah penggugat dan ibu penggugat berbicara seperti itu, tidak ada, hanya kami bertigassajay ena maa ala .' menimbang, bahwa saksi ketiga dari penggugat tgk. sulaiman unit, 'di bawah sumpah menerangkan, "yang diketahuinya ialah, di. masa casevair kedua dalam tahun ibu penggugat term. datang. kepada saksi: meminta tolong mengurus harta hartanya. karena telah disita oleh di, saksi mengatakan, hal ini.sekarang belum. bisa diurus. dan: tunggu sampai selesai peristiwa: dalam pada itu ibu penggugat ada beberapa kali datang lagi kepada saksi untuk, meminta pertolongan dan ibu penggugat ada juga mengatakan kepada saksi bahwa harta hartanya telah diberikan kepada penggugat, kata kata ini. bukan sekali saja dikatakannya kepada saksi, tetapi ada beberapa kali, tetapi. orang. yang mendengarnya. tidak ada, selain dari saksi berdua: saja: sewaktu ibu penggugat mengurus harta harta ini suaminyatelah meninggal). bahwa surat keterangan hibah dari harta harta tersebut, ibu penggugat.ada. juga .memperlihatkan kepada. saksi,.sewaktu .ianya mengatakan itu kepada saksi . oops nan bahwa. sewaktu .harta harta. tersebut .dihibahkan, saksi tiada mengetahuinya, tetapi dari harta harta itu ada yang.saksi.tahu dan.ada pula yang tidak, sur menimbang,: bahwa saksi keempat. dari penggugat, pr. hadiah, menerangkan dengan tidak .bersumpah,:.yang: diketahuinya: ialah, pada suatu. hari di masa peristiwa aceh sewaktu: saksi sedang berada'di rumah orang tua penggugat:' ayah dan ibu penggugat:mengatakan kepada saksi, bahwa semua harta harta kepunyaan mereka terdiri dari sawah sawah dan kebun:kebun' telah diberikan kepada penggugat, dan dari barang barang mas yang.ada saksi terima, karena saksi adalah:isteri dari penggugat yaitu sebuah pun:ringgit yang: mana barang tsb: sampai sekarang masih ada pada saksi, sedangkan sebuah:tali boh'sumo: biji sudah: dijual. oleh penggugat. sewaktu meninggal ayah penggugat, sebuah peti: besi masih ada dirumah: (oo ses naa nga bahwa pada waktu harta harta tersebut. diberi hibah kepada penggugat, saksi tiada mengetahuinya, yang mana' sewaktu diadakan penghinaan dihadiri oleh ayah dan ibu penggugat dan juga njak radja, menimbang: bahwa saksi kelima dari penggugat, pr. fatimah, menerangkan dengan bersumpah, yang diketahuinya ialah, di' masa peristiwa aceh, pada siang hari, saksi pergi rumahnya tergugat pr. njak unit) di. kp cot mesjid, pada" ketika itu tergugat. bersama suaminya sedang duduk serambi' muka 'rumah, dalam pada'itu ayah penggugat bersama sama dengan tergugat berbicara mengatakan bahwa 'sawah di: cot. ketapang telah diserahkan kepada djohan (anak penggugat) untuk mengambil hasilnya, dan harta harta'yang selainnya sudah diberikan kepada penggugat'karena mereka sudah'tua, sedangkan harta harta yang selainnya lagi sudah diberikan kepada anak anaknya, sewaktu berbicara 'itu, saksi'duduk bersama sama dengan: ayah dan ibu penggugat, 'harta harta" tersebut sebahagian terletak cot mesjid dan sebahagian'lagi terletak'di' tanjung 0s bas menimbang, bahwa. saksi keenam dari penggugat, basah zamzam, menerangkan dengan bersumpah, yang diketahuinya ialah, pada suatu hari. dalam tahun kira kira. jam. pagi, sewaktu. saksi berteduh karena hujan .di rumahnya njak unit.( term: sambil makan: sirih yang.diberikan. oleh tergugat. dalam pada itu tergugat berbicara dengan saksi dikatakannya bahwa harta harta yang lain sudah diberikan kepada anak :perempuan, sedangkan .harta harta :selainnya: lagi sudah diberikan kepada achmad. peng.): sebabnya diberikan, karenanya sudah tua, dan untuk makan diterima hasilnya dari penggugat: bahwa'harta harta tersebut yang diketahuinya terletak kamipurig cot mesjid, lunata dari kampung tanjung dan selain dari pada'itu ada juga. barang barang .mas, pada waktu itu ayah penggugat sudah" meninggal? ati das das bahwa mengenai: hal imi, press. njak unit, term. sendiri yang menceritakannya kepada saksi dan bukan 'saksi yang menanyakannya, menimbang, bahwa saksi ketujuh. dari penggugat," pr. mani. tanjung, menerangkan :dengan bersumpah: yang diketahuinya ialah, padasuatu hari masa peristiwa aceh, kira kira'jam siang, tergugat datang sendirian. kerumah saksi,.dan.sesampainya rumah tergugat mengatakan kepada saksi, bahwa tanah sawah di, cot ketapang dan darurat panjang sudah diserahkannya kepadassi djohan (pemicunya) dan hasilnya dia yang makan, sedangkan harta harta lainnya tergugat telah berikan kepada penggugat, sebabnya diberikan karena tergugat sudah tua, djohan sejak kecilnya dipelihara oleh saksi, oleh sebab itu hasilkali' sawah tersebut, saksi yang mengambilnya, bahwa: harta harta' yang diberikan kepada penggugat semuanya kan terletak di: blang tanjung sebanyak: 'lima petak, tidak termasuk harta harta yang diberikan kepada djohan, dan harta harta yang. selainnya saksi tiada mengetahuinya, (ea haa bahwa harta harta tersebut 'setahu'saksi asalnya kepunyaan mak. merah nenek"dari penggugat, 'dan' sebelumnya ayah penggugat kawin. dengan ibu penggugat, harta harta tersebut sudah ada jadi bukan dibeli sesudah kawin, mug dara bara uan menimbang, bahwa saksi" kedelapan dari penggugat, pr. mis. kalsium, menerangkan dengan tiada bersumpah, yang diketahuinyaialah, selagi hidup kakek ayah penggugat) ianya ada kasih tahu kepada saksi rumahnya, bahwa:semua harta hartanya sudah diberikan kepada ayah . saksi, dan setelah meninggal kakek, series selalu mengatakan kepada . saksi, katanya semua harta harta sudah diberikan kepada ayah saksi. peng.) dan ada diperbuat surat keterangan: sewaktu kakek nenek berbicara,.itu. tidak .ada orang yang. mendengarnya, selain dari kami bertiga saja) bel bahwa dari 'harta harta "yang diberikan .itu saksi mengetahuinya . masingmasing terletak tanjung, blang beringin, random,.di blang bayu, blang saya' dan lungbataj barang barang mas yang:saksi tahu ialah sebuah: pun ringgit,: tetapi ini sudah: dijual sewaktu. kakek meninggal, dan barang barang mas lainnya saksi tiada mengetahuinya) cesubahwa'sewaktu dilakukan. penghibbahan, saksi tiada mengetahui yay: daan alel ane aan pake bruno menimbang, bahwa saksi kesembilan dari. penggugat, njak radja, menerangkan dengan bersumpah, 'yang diketahuinya ialah,' di masa peristiwa aceh'kira kira jam' sore, saksi berjumpa dengan penggugat jalan random, jantan' penggugat mengatakan kepada saksi, bahwa harta harta: yang "tersebut dalam surat "keterangan law) sudah diberikan kepada penggugat: sambil penggugat memperlihatkan surat tersebut, kemudian' setelah" penggugat "berbicara itu, lalu disuruh tanda tangani: surat: itu padarsaksi: cara cara.meneken: surat:tersebut, surat itu diletakkan atas tas, sesudah itu baru,saksi menekannya, lai bahwa pada waktu saksi meneken surat 'itu, ayah penggugat sudah meninggal kira kira delapan bulan, dan juga saksi kala itu tinggal rumah: ibu: penggugat, tetapi: saksi tiada. menanyakan: kepada ibu penggugat, apakah benar" harta harta: tersebut: telah diberikan! kepada penggugat: .i.iio open las seni sempat end desi bahwa: orang yang melihat. sewaktu saksi .meneken surat itu tidak ada: selain dari kami berdua saja eos pin basah nas menimbang, bahwa tergugattergugat membantah. semua ket tangan keterangan dari. penggugat maupun saksi saksinya, karena tidak berdasarkan kebenaran harta harta tersebut ayah dan ibu penggugat tidak pernah memberi hibah kepada penggugat, dan surat keterangan hibah law) adalah dibuat buat saja demikian pula keterangan dari saksi saksi 'yang menyatakan bahwa ayah penggugat dan ibu penggugat telah.memberi hibah harta harta tersebut kepada penggugat, juga tidak 'berdasarkan'kebenaran, bagaimana ayah dan' ihu penggugat mengatakan seperti itu, sedangkan harta harta' tersebut tiada pernah. diberikan hibah begitusjuga :keterangan dari: saksi saksi: penggugat, adalah keterangan keterangan yang yang dada adakan saja (ee benang menimbang,: bahwa.harta harta: sengketa, sejak tanggal juni: oleh: ayah:dan ibu penggugat telah diberikan hibah kepada penggugat, penghibbahan'mana dilakukan di rumah orang: tua: penggugat sendiri kampung cot mesjid, kira kira pada jam sore, dengan: dihadiri oleh ayah dan ibu penggugat, penggugat sendiri, saksi saksi, ramai dan njak radja: penghibbahan dilakukan dalam. peristiwa aceh. tahun. dengan ada diperbuat surat keterangan hibah, tanggal juni yang ditandatangani dengan cap jempol oleh ayah dan ibu penggugat, surat nana diberi bertanda dengan law: :. lem bahwa dalam: surat tersebut' ada juga' turut menandatangani ramai menimbang, bahwa perkara ini sudah pernah diputuskan oleh mahkamah. syariah banda aceh, pada tanggal juni polis nos: law): yang: mana menurut keputusan, harta harta tersebut. disahkan hak milik mendiang: njak. neh alias: toke neh. yakni tag ayah penggugat dan tergugat ii: sang opa again sidang pengadilan agama mahkamah syariah dengan mengajukan bukti berupa surat hibah dan menyatakan bahwa penggugat:asli (dalam gugat kepada pengadilan agama mahkamah syariah) bukan bernama haji fatimah binti abu, akan.tetapi haji nya' unit binti. abu, bahwa pena dilan agama mahkamah syariah: tidak menghiraukan keberatan kepe ratan penggugat. asli dan: terus mengambil keputusan, yaitu putusannya tanggal juni. yang pokoknya telah. mengabulkan gugatan terigu gat tergugat. asli: bahwa. tergugat asli yang telah mempergunakan nama yang tidak sebenarnya dapat dituntut melanggar kuhp, maka berdasarkan hal hal yang dikemukakan atas, dengan permohonan agar barang barang tanah tanah sengketa dilakukan penyitaan lebih dahulu penggugat asli menuntut supaya pengadilan negeri banda aceh memberi mensahkan surat keterangan pemberian pemberian tertanggal juni dan desember. haa menghukum tergugat tergugat. membayar hasil hasil kebun dan tanah sawah sebesar. (dua juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) terhitung dari tahun s d tahun menghukum tergugat tergugat mengembalikan harta harta yang berperkara dengan keadaan baik kepada penggugat, menghukum: tergugat tergugat membayar semua ongkos ongkos yang timbul dalam perkara.inis: bahwa terhadap gugatan 'tersebut pengadilan negeri banda aceh telah mengambil putusan, yaitu putusannya tanggal juli. yang kamarnya berbunyi sebagai berikut: sea mengabulkan gugatan penggugat sebahagian: menentukan bahwa. semua harta harta mendiang njak neh alias toke neh dan perp. haji njak unit binti abu (tergugat seperti yang tercantum dalam surat" keterangan' hibah tanggal juni law) yang telah diberi hibah kepada penggugat, disyahkan menjadi hak milik penggugat: nana dihukum tergugat tergugat menyerahkan harta harta tersebut. ke pada penggugat, terdiri dari: satu petak tanah sawah babah burung, berbatas sebelah timur. .:. dengan sawah din, anna kesebelas barat dengan sawah dolar, sebelah utara dengan sawah kec. mainan sebelah selatan dengan sawah radja, tan satu petak sawah tot ketapang, berbatas sgn.ke sebelah timur. dengan sawah mahmud, ke sebelah barat dengan sawah mahmud, . . sebelah utara. :.dengan sawah dijalani, dan. sebelah selatan dengan sawah tgk. anti, |. satu petak.sawah among raja, berbatas. .'. sebelah timur .: dengan sawah brahim, menimbang, bahwa"keputusan tersebut,"oleh pengadilan negeri panda acehvtelah melaksanakan eksekusinya pada tanggal agustus yang mana dari 'harta harta tersebut telah diserahkan pembagian nya kepada masing masing yang berhak yaitu penggugat, tergugat dan pr. njak tjahjo (anak.kandung)). . seas debu uas menimbang, bahwa perkara ini bukan wewenang mahkamah syariah untuk menghadirinya,: karena dalam hal sini. telah terjadi persengketaan antara penggugat dengan tergugat tergugat:, penggugat mengakui. bahwa. harta harta.,tersebut, telah. diberi,hibah,.kepadanya, sedangkan tergugat tergugat,. tiada. mengetahuinya,.oleh karena itu perkara ini adalah wewenang pengadilan negeri,. cite menimbang, bahwa barang barang mas dan 'sebuah peti besi, barang barang tersebut. penggugat mengakui ,sejak harta harta itu diberi hibah kepadanya, telah ,dimilikinya,. tetapi sewaktu. ayah penggugat meninggal dari. barang barang emas, itu ada .yang telah. dijualnya, untuk keperluan ongkos ongkos pemakaman, dan dari harta harta itu yang masih tinggal padanya ialah sebuah pun ringgit dan sebuah peti besi: menimbang, bahwa. mengenai hasil hasil dari sawah sawah dan kebun kebun yang berjumlah sebanyak , . terhitung dari tahun s d tahun walaupun. harta harta ini telah dibagi bagi kepada ibu dan adik adik dari penggugat, tetapi harta harta itu tetap dikuasai" oleh penggugat dan semua hasil harinya penggugat yang mengutipnya, maka tuntutan mengenai ini'patut ditolak, menimbang, bahwa setelah keterangan dari saksi saksi penggugat dihubungkan satu dengan, lainnya, mendapat kesimpulan, bahwa harta:harta tersebut telah diberi hibah kepada penggugat: menimbang, bahwa dengan surat yang dimajukan oleh penggugat, ditambah pula dengan keterangan keterangan dari. saksi saksi dan perlakuan tergugat tergugat "sebagaimana dinyatakan di' tas ini, oo .patut diterima sebahagian) menimbang, bahwa' oleh karena terghyatterpligat berada di'fihak. yang. dikalahkan, mereka dihukum membayar ongkos ongkos' dalam telah memperhatikan titel bab dari peraturan hukum tanah . mengabulkan gugatan penggugat sebahagian? (ehog sda lan? menentukan, bahwa semuasharta: harta mendiang: njak neh alias toke neh: dan: per:' haji njak unit binti: abu tergugat: seperti yang tercantum dalam surat keterangan hibah tanggal juni: law) yang telah diberi hibah' kepada penggugat, disyahkan: menjadi hak milik ssi dihukum: tergugat tergugat menyerahkan harta harta: tersebut kepada penggugat, terdiridari: satu petak tanahisawah babah durung, berbatas sebelah: timur dengan sawah. din, sebelah. barat dengan sawah dolar,:sebelah utara dengan sawah kec. main, dan sebelah selatan:dengan sawah radja, bata eng apn padu satu petak sawah: tot. ketapang, berbatas "ke sebelah timur su dengan sawah mahmud: sebelah barat. dengan sawah: mahmud, sil sebelah utara dengan sawah dijalani, dan sebelah, selatan dengan satu petak sawah among raja, berbatas sebelah timur dengar sawah brahim, sebelah barat dengan sawah' map mirah, pes see sebelah utara dengan sawah tgk: bakar, dan sebelah selatan dengan sawah game men sedan aondesinahh setu petak sawah map mirah, berbatas sebelah. timur dengan sawah jurus, sebelah barat.dengan sawah tgk. jusuf, sebelah utara ups dengan sawah jusuf, dan sebelah selatan dengan sawah tgk. jusuf, h0. setengah petak sawah ateng lung, berbatas sebelah timur sesuai engan sawah lem bintang, sebelah barat dengan lung, sebelah dos utara dengan sawah lem ishak, dan sebelah selatan dengan sawah woo bu, setengah petak sawah jalan tuha, berbatas ke. sebelah timur dengan sawah ishak, sebelah barat dengan. sawah budiman, sebelah utara dengan tilt darurat panjang), dan sebelah selatan dengan 2sawah tgk. achmad: setengah petak sawah ateng lung, berbatas sebelah timur dengan sawah gam,. sebelah, barat. dengan lung, sebelah utara dengan' sawah mohd. amin, dan sebelah selatan dengan sawah bus satu petak.kebun bom darurat, berbatas. sebelah timur dengan urung: kampung, sebelah. barat dengan kebun wakaf, sebelah utara dengan rumah.si balok,.dan sebelah selatan dengan rumah maryam, satu petak kebun lampu. wakaf, berbatas ke. sebelah. timur aludengan kebun bom darurat, sebelah barat dengan kebun manja, sebelah utara dengan: kebun kec. umar, dan. sebelah dee tangkis selatan dengan lung air. satu petak kebun pusaka dari nek kisah, berbatas sebelah timur dengan kebun rumah saleh, sebelah barat dengan kebun alih, sebelah utara dengan darurat burung kampung, dan sebelah selatan dengan kebun rumah bahan wiki putih, bahagian blang beringin: padan kunya ngan onsen kie satu petak sawah beli' dari pang: abu, berbatas:ke. sebelah: timur dengan: kebun: kec. jatim, sebelah: barat dengan sawah: lem. haji meunasah kyung, sebelah, utara: dengan sawah: njak neh darurat), siaran sebelah selatan dengan sawah hasan powa' teman), ai m6, satu petak sawah beli dari tout him: peumajong, berbatas 'ke kan sebelah timur dengan sawah kebun'si radja, sebelah barat dengan 0x sawah. njak: neh, sebelah utara'dengan darurat darurat: bom mak. uss ah,dan'sebelah selatan dengan djeurats setengah petak sawah beli'dari lhok tout ram, berbatas sebelah timur dengan burung blang kebun husin, sebelah barat dengan ssesawah: tgk. syech: abas,: sebelah utara dengan kebun: darurat panjang, dan sebelah. selatan:dengan sawah lem katy lurigbata, satu petak kebun darurat' panjang, berbatas sebelah: timur tenan dengan lung jl. kereta api, sebelah barat dengan kebun lem itam, sebelah utara dengan jurong kamp. beringin, dan: sebelah: selatan satu petak kebun strong, berbatas sebelah timur dengan' lung kereta api, "sebelah barat "dengan kebun rumah syech abas, sebelah utara (dengan lung jl. kereta api, dan sebelah selatan dengan burung kamp: beringin aon eng satu petak kebun beli dari putih panekuk lunata, berbatas ke. sebelah timur dengan kebun rumah syech abas, sebelah barat. dengan kebun rumah brahim: ateng,. sebelah utara dengan: sstr burung kamp: beringin, dan'sebelah' selatan dengan kebun lampu . amp bakti goal apa ana ena laba masa naa satu petak kebun lampu' bakat beli' dari jatim lunata, berbatas:ike' sebelah timursdengan' lung jl ' kereta api, sebelah barat dengan kebun tgk. daud isa, sebelah utara :dengan kebun rumah achmad :dan sebelah selatan'dengan kebun kec. ali lunata: satu petak kebun tot mesjid, berbatas sebelah: timur dengan. kebun,s rumah. da, kisah.( lom : kisah),, sebelah barat. dengan. isis lung kebun si, wali, sebelah utara dengan sawah i em gam tango' kg. isen), dan sebelah selatan dengan jurong kamp. tot mesjid: satu petak sawah beli dari tgk. haji ma" arif merasa, berbatas ke . sebelah. timur dengan sawah tgk. bintang panteriek, sebelah barat. san engan sawah wjutnjak gading lunata, sebelah utara dengan. sawah imun kec. putih lunata, dan sebelah selatan dengan satu petak sawah beli dari tout. den lunata, berbatas sebelah. timur dengan jalan raya, sebelah barat dengan jerat (sawah tek. . achmad lunata), sebelah utara dengan., dan sebelah selatan . dengan sawah tetap panteriek: satu petak sawah beli dari lho' tot. rumpun, berbatas sebelah. timur dengan kebun kec. lunata, sebelah barat dengan :. sawah lem tout' haji, sebelah utara dengan sawah balok, dan sebelah selatan dengan kebun tgk. daud isa ' tiga petak sawah alu lam. thu, berbatas masing masing: satu petak among bak bi, berbatas sebelah timur dengan sawah da . tetap, sebelah barat dengan kebun rumah tgk. an, sebelah utara dengar kebun lampu peukan, dan sebelah selatan dengan kebun degli satu petak sawah among panjang, berbatas'ke'sebelah timur dengan kebun kasim lam'asan, sebelah barat dengan'sawah among tis tot: njak, moh), sebelah utara. dengan sawah da. inang panteriek, gan sebelah selatan dengan kebun hasan powa teman, . satu" petak sawar among tot, berbatas ke' sebelah: timur dengan sawah: among panjang), sebelah barat: dengan tout lunata, his, sebelah utara dengan. sawah:. makam,.dan sebelah. selatan: dengan cupu kebun hasan powa lemah: sinar geun sean ami setengah petak kebun' lampu peukan, beli. dari: budiman blang tout, berbatas sebelah timur dengan: jalan raya, sebelah barat umj dengan, sawah: kaidah,: sebelah. utara. dengan. kebun: toke: dollar, sasaran sebelah selatan dengan among. bak bidan sawah, da, tetap: satu petak kebun rumah beli.dari lho tot' rumpun berbatas sebelah timur dengan kebun lem isa, sebelah' barat 'dengan lung kebun:si wali, sebelah utara dengan kebun. rumah njak jaja, dan sebelah. selatan dengan. set see nda satu: 'petak kebun, beli dari: syech bantan lunata, berbatas ( sebelah timur dengan sawah lem taran,: sebelah barat :dengan lung, sebelah utara dengan kebun beli dari lho" tot rumpun, dan sebelah selatan dengan sawah da. isen: |. satu petak" kebun lon, berbatas: sebelah timur dengan lem #tr itam,sebelah barat dengan lon sepak tgk. mae, sebelah selatan dengan lon: sepak' tgk: mae," dan:sebelah. utara dengan: kebun kec. jatim: rakaman bala bahagian random:: ahh bea alah usang satu petak sawah beli dari toke dollar lembata, berbatas sebelah timur: dengan jalan raya, sebelah barat. dengan sawah brahim, sebelah utara dengan jalan kamp. lam dom, dan sebelah satu petak sawah dekat kualuh bate, berbatas sebelah timur dengan lung,. sebelah barat dengan sawah isa, sebelah utara dengan sawah jusuf, dan sebelah selatan dengan sawah tgk. daud: dua petak sawah beli dari jatim lunata, berbatas sebelah timur dengan sawah, bintang, sebelah barat dengan lung kereta api, sebelah utara dengan sawah. siuman,. dan sebelah: selatan satu petak. sawah jl, kamp: buloh, berbatas ke.sebelah. timur dengan sawah ali, sebelah barat. dengan. sawah: ali. dok, sebelah utara. dengan. sawah brahim,. dan sebelah selatan dengan. sawah balon satu petak sawah dekat jl, kereta api tuha, berbatas ke. sebelah timur dengan sawah. jaha, sebelah. barat. dengan: sawah: mae, selo sebelah. utara: dengan: kebun. tgk. lembek, dan sebelah selatan dengan sawah hasan: daan naa satu petak sawah bak ibox, berbatas sebelah timur dengan sawah kisah, sebelah barat dengan kebun makam, sebelah utara dengan sawah inang, dan sebelah selatan dengan sawah ali, dua petak sawah dalam makam, berbatas dengan kebun kebun makam, satu petak sawah park powa alam, berbatas sebelah timur dengan sawah ali, sebelah barat dengan sawah rumah, sebelah utara dengan sawah haji, dan sebelah selatan dengan sawah park powa alam: satu petak kebun babah jurong lamtjot, jl. kereta api tuha) berbatas sebelah timur dengan lung, sebelah barat dengan jalan raya, sebelah utara dengan jalan kereta api tuha, dan sebelah selatan dengan kebun tgk. lemak, bahagian blang paya lam dom: dua petak sawah kebun dekat grong grong paya, berbatas sebelah timur dengan sawah madjid, sebelah barat dengan sawah tgk. daud, sebelah utara dengan sawah kec. sandang, dan sebelah selatan dengan sawah tgk. usman, satu petak sawah beli dari daud lam dom, berbatas sebelah timur dengan sawah dien panteriek, sebelah barat dengan sawah tout bantu, sebelah utara dengan sawah dollar, dan sebelah selatan dengan sawah mae) tn. bahagian lunata: satu petak kebun beli dari manja baik, berbatas sebelah timur dengan kebun teman tango, sebelah barat dengan kebun tout njak intan, sebelah utara dengan jurong kebun njak radja, tn.ea. wakil jurusnya pada pengadilan negeri banda aceh dalam perkara ini, sebagaimana tersebut dalam berita acaranya tanggal mei tuntutan penggugat selainnya ditolak: tan dihukum tergugat tergugat membayar ongkos perkara sampai pada tana. hari ini berjumlah sebanyak (lima belas ribu tiga ratus tiga ang rupiah hma puluh sen): tana demikianlah diputuskan pada hari ini, satu, tanggal juli oleh kami, labirin, hakim, dan pada hari itu juga hakim mengumumkan tan keputusan tersebut, dengan dihadiri oleh panitera pengganti tersebut, djalil, hadapan kedua belah pihak. sebelah barat. dengan sawah map mirah, 'kesebelas utara dengansawah tgk. bakar,dan. sebelah selatan .: dengan sawah gam: satu petak sawah map mirah, berbatas' sebelah timur: #dengan sawah jurus, anh sebelah barat. dengan sawah tgk. jusuf,. sebelah utara .: dengan sawah jusuf, dan: ubi sebelah selatan .:.dengan sawah tgk. jusuf," setengah petak sawah ateng lung, berbatas wa sebelah timur dengan sawah lem bintang, kesebelas barat dengan sawah ling, sasa kesebelas utara dengan sawah lem ishak,dan sebelah selatan dengan sawah berhias setengah petak sawah jalin tuha, berbatas . sebelah timur : .: dengan sawah ishak, .eo sebelah barat dengansawah budiman, sebelah utara dengan tot darurat panjang) dan. sebelah selatan: dengan sawah tgk: achmad: setengah petak sawah ateng lung, berbatas. sebelah timur: dengan sawah gam, sebelah barat. dengan lung, kan sebelah utara. dengan sawah mohd: amin,dan. . sebelah selatan dengan sawah abdullah) satu petak kebun bom darurat, berbatas sebelah timur dengan jurang kampung. sebelah barat: dengan kebun wakaf, sebelah utara ':' dengan rumah balok,dan sebelah selatan dengan rumah maryam, satu petak kebun lampu wakaf, berbatas sebelah timur dengan kebun bom darurat, sebelah barat dengan kebun manja, sebelah utara dengan kebun kec: ujaran sebelah selatan dengan luang air ata satu petak kebun pusaka dari nek kisah, berbatas sebelah timur : dengan'kebun rumah saleh, kesebelas barat .dengankebun aloha sebelah utara dengan darurat jurang kmp:' sebelah selatan dengan kebun rumah pajak wiki putih: bahagian blang beringin: an, satu petak sawah beli dari pang abu, berbatas "us kesebelas timur dengan kebun kec: dengan sawah hasan powa teman) satu petak sawah beli dari tout him peunajong,.berbatas sebelah timur dengan sawah kebun raja, anakan tah satu petak sawah dekat kualuh bate, berbatas kesebelas' timur dengan lung, sebelah barat : dengan sawah isa, sebelah utara. dengan sawah jusuf dan. bus sebelah selatan dengan sawah tgk. daud: dua petak sawah' beli dari jatim lunata, berbatas sebelah timur dengan sawah bintang, sebelah barat : dengan lung kereta api, sebelah utara dengan sawah siuman dan: yes sebelah selatan. dengan sawah hasan, uas. bahagian blang bayu gambar uji): den satu petak sawah jalan kamp. buloh, berbatas . |.: kesebelas timur dengarnsawah ali, kesebelas barat : dengan sawah ali dok, sebelah utara dengan sawah brahim dan . sebelah selatan. dengan sawah balok, satu petak sawah dekat jalan kereta api, berbatas. . sebelah timur. dengan sawah jaha, sebelah barat " ': dengansawah mae, sebelah utara: dengan kebun tgk. lembek dan sebelah selatan. dengan sawah hasan: satu petak sawah bak ibox, berbatas.: beban kesebelas timur dengansawah dalah, sebelah barat. dengan kebun makam, sebelah utara ' dengan sawah inongdan sebelah selatan ': dengan sawah ali, dua petak sawah didalam makam, berbatas dengan . kebun kebun makam, satu petak sawah park powa alam, berbatas . sebelah timur dengan sawah. ali, nana sebelah barat. dengan sawah rumah, . sebelah utara :.dengansawah harian. . sebelah selatan: dengan sawah park powa alam, satu petak kebun babah. jurong lamtjot jalan. .i. kereta api tuha), berbatas. . merana, sebelah timur .:.dengan lung, ablonas .kesebelas barat . dengan jalan raya, . kesebelas utara dengan jalan kereta api tahanan sebelah selatan dengan kebun tgk. lemak, dua:petak sawah kebun.dekat. grong grong paya, berbatas. sebelah timur:: dengan: sawah madjid, sebelah barat: : .dengan sawah tgk. daud,:. sebelah utara dengan.sawah kec. pandangan kesebelas selatan dengan.sawah tgk. usman,. satu petak sawah beli dari daud lam dom, berbatas han pe'sebelah timur. dengan sawah dien panteriek, sebelah barat dengan sawah tout bantu, sebelah utara dengan'sawah dollar dan uan .'xke sebelah selatan dengan sawah mae) 6subset bahagian lunata: satu petak kebun beli dari manja baik, berbatas 'kesebelas timur dengan kebun teman tango, kesebelas barat "dengan kebun tout njak intan, 'ke'sebelah utara dengan jurong kebun njak radja dan. sebelah selatan dengan rumah teman pagos menyatakan berharga 'conservation besar yang dilakukan oleh wakil jurusnya pada, pengadilan negeri banda aceh dalam perkara . ini, sebagaimana tersebut dalam berita acara tanggal mei1964 . angan ing maru tuntutan penggugat selainnya ditolak dihukum tergugat tergugat membayar ongkos perkara sampai pada hari 'ini berjumlah sebanyak' rp' (lima belas ribu'tiga ratus tiga rupiah lima puluh sen), putusan mana dalam'tingkat banding :atas permohonan tergugat tergugat telah dikuatkan' oleh pengadilan tinggi medan dengan putusannya. tanggal maret bahwa sesudah putusan terakhir 'ini diberitahukan kepada kedua. belah pihak .pada tanggal juni kemudian terhadapnya oleh .' tergugat ter'surat keterangan kas. perut. yang dibuat oleh panitera pengganti pengadilan negeri banda aceh, permohonan mana diikuti oleh . memori alasannya yang diterima 'kepaniteraan pengadilan' negeri. tersebut pada tanggal juni 'itu juga? (bahwa setelah :itu oleh penggugat berbanding (ahliwarisnya) yang pada tanggal juli telah diberitahu tentang permohonan kasasidari tergugat tergugat "pembanding diajukan jawaban memori kasasi yang. diterima kepaniteraan pengadilan negeri banda aceh pada tanggal . juli. mulai berlaku '". sehingga yang dinyatakan tidak "berlaku itu bukanlah undang undang . mahkamah aging indonesia dalam keseluruhannya, melainkan khusus mengenai kedudukan) susunan dari, kekuasaan: mahkamah agung, oleh karena mana hal hal yang'mengenai acara kasasi mahkamah agung masih perlu menggunakan ketentuan ketentuan: dalam undang undang mah kalah agung indonesia tersebut:: 'dalah asa detaatetan i bahwa pengadilan negeri.yang putusannya.dikuatkan oleh pengadilan ss tinggi telah tidak atau telah.salah melaksanakan #tahun pan asean patah bahwa pengadilan negeri yang putusannya dikuatkan oleh pengadilan tinggi telah tidak atau telah salah melaksanakan hir karena ada:. .a. keputusan pengadilan agama mahkamah syariah banda aceh tanggal juni .berkeputusan .tingkat banding dari pengadilan agama mahkamah syariah propinsi di: banda aceh tanggal april eksekutif pengadilan negeri banda aceh tanggal agustus pn perd.: hanna bahwa pengadilan negeri tidak atau salah melaksanakan undang undang mahkamah agung 18: bahwa penggugat, asal tergugat dalam kasasi terlibat dalam basal menimbang: eos serum rar mengenai keberatan keberatan ldan2: bahwa' keberatan keberatan 'ini dapat dibenarkan, karena menurut tahun gugatan dalam perkara ini termasuk wewenang pengadilan agama mahkamah syariah dan pengadilan umum tidak berwenang menghadirinya: mengenai keberatan bahwa. keberatan ini tidak .dapat dibenarkan, karena undang undang mahkamah agung: tidak. mengenai acara yang harus dijalankan. oleh pengadilan negeri,dan pengadilan tinggi, mengenai keberatan add beam bosbeua nga hias had (bahwa keberatan ini pula tidak dapat dibenarkan, karena tidak mengenai yang menjadi pokok perselisihan dalam perkara ini (irrelevant), . menimbang 'bahwa berdasarkan pertimbangan mengenai keberatan .keberatan.ad' dan :tersebut putusan pengadilan negeri dan pengadilan . tinggi dalam perkara ini harus dibatalkan dan: mahkamah agung akan menghadirinya sendiri: dengan menyatakan bahwa pengadilan: tidak berwenang mengadili gugatan penggugat, menimbang bahwa tergugat dalam kasasi dalam perkara in maupun. yang jatuh: dalam tingkat kasasi, dia sangandak memutuskan: menerima permohonan kasasi dari penggugat penggugat untuk kasasi: perempuan haji nja' unit binti. abu dan:. perempuan kaidah binti njak. neh tersebut:. idea mam membatalkan putusan pengadilan negeri banda aceh tanggal juli no:: dan putusan pengadilan tinggi medan tanggal maret ena. dan dengan mengadili sendiri: . menyatakan bahwa pengadilan,'i.c. pengadilan negeri banda aceh dan pengadilan. tinggi medan: tidak berwenang. mengadili gugatan penggugat: menghukum tergugat dalam kasasi untuk membayar semua biaya . perkara baik yang jatuh dalam tingkat. pertama dan tingkat banding maupun yang jatuh dalam tingkat kasasi.dan biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebanyak (seribu'tiga ratus: tiga'puluh sembilan rupiah). aan pesan demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan mahkamah agung pada hari sabtu, tanggal: pebruari: dengan: prof. r. subjektif,' sebagai: ketua,: sri: widoyati wiranto sakit,: dan: sardjonoj, sebagai hakim hakim anggota dandiucapkan dalam sidang terbuka pada hari rabu, tanggal maret 'oleh ketua'tersebut,. dengan dihadiri oleh sri widoyati wiranto sakit, dan sarwono, sh, hakim hakim anggota dan m. moekandar, panitera pengganti l.b., dengan tidak dihadiri oleh keduabelas pihak:dalam sidang permusyawaratan telah #., mengambil keputusan sebagai berikut. dalam perkara antara: nan ll, haji. nja" unit binti abu, umur tahun, janda mendiang: njak meh, tempat tinggal kampung cot mesjid, kec. mesjid raya, kabupaten aceh besar, banda kaidah binti njak neh, umur tahun, pekerjaan tidak ada, tempat tinggal kampung inang bata, kec. seno guru keer mesjid: raya, kabupaten aceh: besar, banda aceh, eos dahulu: tergugat tergugat: sekarang. pembanding pem banding naa pas esa haji: ahmad: bin. njak: neh, .umur: tahun, pekerjaan msg pensiunan. pegawai jawatan kereta api,: dan sekretaris : ' front nasional cabang kotapraja, banda aceh, tempat pasa tinggal. di. blok: peka. no::. perkampungan iii jane ass, sukaraja, kec. baiturrahman,. kotapraja banda aceh, jan dahulu penggugat sekarang berbanding: pengadilan tinggitersebut, memperhatikan surat surat, dinosebsiteaases tentang duduknya.perkara: . . memperhatikan" dan menerima keadaan keadaan tertera di dalam keputusan pengadilan negeri banda aceh tanggal: juli. dalam perkara antara kedua belah: pihak yang kamarnya berbunyi sebagai berikut: sen kata nila menentukan, bahwa semua hartaharta mendiang njak neh alias toke neh dan per. haji njak unit binti abu tergugat seperti yang tercantum dalam: surat keterangan hibah, tanggal juni law) yang.telah diberi hibah kepada penggugat, disyahkan menjadi hak milik penggugat: dihukum tergugat tergugat menyerahkan harta harta tersebut kepada penggugat, terdiri dari: satu petak tanah sawah babah durung, berbatas sebelah timur dengan sawah bin, sebelah barat dengan sawah dolar, sebelah utara dengan sawah. kec. main, dan sebelah selatan dengan sawah raja, satu petak sawah. tot ketapang, berbatas '.ke'sebelah timur. kos engan sawah mahmud, sebelah barat dengan sawah: mahmud, |
minum acara perdata mengabulkan lebih dari yang digugat adalah diizinkan, selama hal ini masih sesuai dengan kejadian materiil. pengadilan tinggi berwenang mengambil alih pertimbangan pengadilan negeri, jika pertimbangan itu dianggapnya benar, meskipun seorang isteri berstatus. warga negara indonesia, tapi karena kawin dengan suaminya warga negara asing, berdasarkan hukum yang berlaku untuk sesuai yaitu hukum barat, dan'ta hidup dalam lingkungan hukum: suaminya, maka terhadapnya berlaku hukum barat putusan mahkamah agung tg. januari sip susunan majelis aan ketua prof. subjektif s.h. hakim anggota sri biodjati wiranto soesilo s.h. dl, miskin kusumah armada sh. demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang mahir esa mahkamah 'agung mengadili dalam tingkat kasasi telah menjatuhkan putusan sebagai berikut pr. sumardi, bertempat tinggal jl. nyak arief banda aceh, penggugat untuk kasasi, dahulu tergugat pembanding: melawan tjong fen sen, bertempat tinggal peunayong, banda aceh, tergugat dalam kasasi, dahulu penggugat berbanding: bahwa sekarang tergugat dalam kasasi,banda aceh pada pokoknya atas dalil dalil: bahwa pada tahun antara penggugat asli dan tergugat asli telan melangsungkan perkawinan secara adat tionghoa yang kemudian disusul dengan perkawinan secara syah dihadapan catatan sipil banda aceh baru tanggal mei bahwa selama penggugat asli memelihara dan sampai menjadikan tergugat asli menjadi isteri yang syah semua usaha menggugat asli menjadi lancar sampai sampai pada kedai penggugat asli yang kecil menjadi bertambah besar, bahwa setelah perkawinan 'syah itu beberapa bulan saja berlangsung tergugat asli telah minta agar kedai kopi dan semua harta milik penggugat asli dihibahkan kepada tergugat asli dengan alasan penggugat sudah tita dan tanpa adanya pula anak anak yang diperoleh mereka disamping untuk menjaga tuntutan tuntutan ahliwaris dari pihak penggugat asli dikemudian hati: bahwa dalam bulan april semua harta penggugat asli"telah dihibahkan kepada tergugat asli dengar disaksikan oleh asked kuta alam dan sekretaris walikota madya banda aceh, bahwa akan tetapi ternyata tergugat asli kemudian telah member libatkan'sikap sikap yang kurang baik terhadap penggugat asli dengan ala san adanya kelainan agama mereka: bahwa disamping itu pula tergugat asli telah mengusir penggugatasii dari rumah mereka meskipun rumah itu adalah milik pengguna asli: sendiri: bahwa penggugat asli telah terpaksa keluar:dari rumah: tersebut dengan: meninggalkan barang barang seperti yang tersebut pada sub s d dalam surat gugatan, bahwa untuk: men jamin gugatan ini penggugat asli minta agar terhadap harta harta tersebut dikenakan sita (conservation' besar) "terlebih dahulu: bahwa 'berdasarkan hal hal tersebut maka penggugat asli menuntut supaya pengadilan negeri banda aceh memberi putusanssebagai berikut: minta dibatalkan spenghibahan: semua harta harta penggugat dengan saus tergugat. ppp pasa bata minta dihukum tergugat menyerahkan kembali semua harta harta tersebut diatas kepada penggugat: 4s lois nani c. minta dihukum. tergugat: membayar semua ongkos ongkos yang timbul le. dalam ini perkara: lio sean ken bahwa terhadap. gugatan: tersebut pengadilan. negeri. banda aceh telah.mengambil putusan, yaitu putusannya tanggal maret yang kamarnya berbunyi sebagai berikut: mengabulkan gugatan penggugat: des sains mui ditentukan, bahwa hibah antara: penggugat dan tergugat: menurut surat ti.dan blawidibatalkan?, semalam ani uses dihukum: tergugat. menyerahkan! kepada penggugat: barang barang yang tercantum dalam surat gugatan, tanggal desember: yaitu: sebuah. kedai. kopi. terletak di. jalan nyak arief banda aceh, harga aan fip alat alat lengkap untuk berjualan, harga loro satu) radio transistor mambo, harga satu) radio listrik philips, harga satu) mesin jahit kaki cap singa, harga joss satu) lemari pakaian kaca bulat harga jeli satu) lemari pakaian kacsseparo harga iso satu) buffet 'berisi'perhiasan:perhiasan, harga 1g, : ( satu) lemari kecil untuk pakaian anak anak, efek dab per van jong fen sen, umur tahun, pekerjaan tidak ada, tempat tinggal peunayong,' banda aceh, penggugat m5us suami amur' :tahun, pekerjaan berjualan kopi, tempat sls tinggal di' jl nyak arief b, banda aceh, tergugat: yes pengadilan negeri tersebut: ama telah mendengar kedua belah pihak? hah telah memperhatikan surat surat yang berhubungan dengan perkara ini: tentang duduknya perkara . bahwa penggugat, menurut surat gugatannya tertanggal, banda aceh, desember menggugat tergugat sebagai berikut: l. bahwa sejak tahun penggugat dengan tergugat telah memang sungkan perkawinan dengan secara adat istiadat tionghoa banda aceh, dan barulah selama tahun bulan ini penggugat dengan tergugat telah 'melangsungkan perkawinan dengan syah dihadapan catatan sipil di. banda aceh, surat kawin tgl. mei. p.law). . bahwa selama penggugat memelihara tergugat sampai dengan ter gugat menjadi isteri penggugat yang syah, antara penggugat dan tergugat adalah hidup rukun damai, sehingga dalammasa masa tersebut usaha dari penggugat sebagai penjual kopi dan lain lainnya berlangsung maju, sampai sampai kedai penggugat yang tadinya hanya kecil saja kini telah sempurna, demikian pula dengan alat alat rumah tangga sampai sampai dengan pakai dan perhiasan tergugat sendiri, penggugat telah. cukup kesemuanya .sesuai sebagai seorang. yang bertanggung: jawab terhadap rumah tangga bersuami isteri yang walaupun pada masa masa itu tergugat hanya adalah sebagai isteri pelihara saja, apalagi tergugat pada waktu itu datang kepada penggugat minta dikasihani dipelihara.dengan tiada membawa suatu apa bahwa setelah pada tanggal mei penggugat telah belangsung kan perkawinan secara syah dengan tergugat, dan baru beberapa bulan saja perkawinan berlangsung, tergugat:telah meminta.dengan bujukan: kepada penggugat agar kedai kopi dan semua harta harta lainnya dapat kiranya dihibahkan kepada tergugat mengingat karena penggugat telah tua apalagi antara penggugat dan tergugat tiada mempunyai keturunan, dan juga untuk menjaga agar'dibelakang hari kelak tiadargugat gugatan dari siapa pun terutama sekali dari ahli waris penggugat manakala penggugat me tinggal dunlop ana bahwa dalam. bulan april1966 semua: harta harta tersebut. telah diberi hibah kepada tergugat, penghinaan mana dilakukan: dihadapan. asked kuta alam dan dihadapan sekretaris walikota kota madya banda aceh, bahwa baru beberapa bulan saja penghinaan' terlaksana, kira kira dalami bulan november tergugat telah "memperlihatkan sikap sikap yang kurang baik terutama sekali dalam hal menyinggung menyinggung soal keagamaan, sehingga pada tanggal desember penggugat diusianya dari rumah penguat sendiri dengan alasan bahwa tiada dapat seseorang hidup rukun dan damai berumah tangga manakala berlainan agama, dan sebagai senjatanya yang ampuh pula, kepada penggugat diperlihatkannya lagi surat hibah'dengan alasan penggugat tiada berhak berkuasa lagi atas seluruh harta harta yang aday dengan rasa terharu dan malu maka peng gugat keluar dari rumah penggugat tesebut 'secara terpaksa dan tinggal menumpang dirumah teman dengan tiada mempunyai suatu mata pencari pun panai bag bahwa dari harta harta yang penggugat tinggalkan secara terpaksa adalah terletak di jalan nyak arief b, banda: aceh,: secara terperinci terdiri dari: lega han ana ben kedai kopi, taksiran harga . (oo rp: , alatialat lengkap untuk berjualan, harga .i. singa, harga . satu) lemari pakaian kaca bulat harga . satu) lemari pakaian kaca separo, harga . (satu) buffet berisi perhiasan perhiasan, harga . satu) jemari kecil untuk pakaian anak anak, harga. " . satu) tempat tidur lengkap dari besi, harga .' . 1l.: satu) tempat tidur lengkap dari kayu, harga." satu) stel title jati, harga io satu) stel title jengki, harga . oo dua) lemari makan.a rp. , ,.harga . satu) pun amerika rupiah, harga . ii. satu) pon ringgit ikatan malam, harga . satu) cincin batu alexander mas malam, harga . jumlah menurut taksiran harga sekarang. rp. (dua ratus enam puluh sembilan ribu lima ratus lima'puluh rupiah): oleh sebab itu.berpohon penggugat kehadapan bapak hakim sebagai berikut: minta dibatalkan .penghinaan semua 'harta harta penggugat dengan b. minta dihukum tergugat menyerahkan kembali semua' harta harta tersebut diatas kepada penggugat: minta dihukum tergugat.membayar semua ongkos ongkos yang timbul kata pes dalam ini perkara wae atas lad bera pasta selanjutnya diminta kepada. bapak. hakim, sebelumnya. perkara ini diadili, terlebih. dahulu diminta juga diletakkan conservation besar atas semua harta hari tersebut dan.juga harta harta lainnya guna untuk men jaga agar penggugat jangan sampai.dirugikan dalam alini:. . menimbang, bahwa pada. hari persidangan, dari pihak, penggugat datang menghadap: kuasanya, abd. hs., menurut kekuatan surat kuasa yang diperbuat dihadapan pengadilan negeri banda. aceh, dengan. ket tangan pengesahannya, tanggal desember dan dari pihak tergugat datang menghadap. kuasanya,: musa. pattipeluhu, menurut kekuatan surat. kuasa. yang disyahkan dihadapan. wakil notaris pengganti banda aceh, tertanggal desember . hakim berusaha untuk mendamaikan,.tetapi tidak. berhasil: see lalu dibacakan: surat gugatan penggugat yang tersebut diatas, sedang kan penggugat lalu menetapkan isi gugatannya itu, io. tan . menimbang, bahwa hasil pemeriksaan pada kedua belah fihak adalah sebagaimana diuraikan lebih jauh didalam berita acara persidangan dalam berkata ini: bea tee menimbang, bahwa sesudah kedua belah fihak tidak ada memajukan sesuatu apapun lagi, lalu mereka memohonkan keputusan. dendang maka menimbang, bahwa gugatan penggugat adalah sebagaimana yang di uraikan diatas ini: beni buni peka pipa menimbang, bahwa semua harta harta yang menjadi persengketaan telah diberikan oleh penggugat kepada tergugat pada tanggal april dan tanggal april pemberian hibah tersebut dilakukan dihadapan asisten wedana kuta alam, banda aceh dan dihadapan sekretaris walikota kotamadya banda aceh, dengan ada diperbuat surat keterangan hibah, masing masing diberi bertanda dengan dan t2salah, dan menge nai kedai kopi telah diberi'izin pemindahan hak milik kepada tergugat dengan mempunyai surat keterangan yang diperbuat oleh komandan sektor pertahanan besar law): bahwa dari pemberian hibah tersebut adalah dengan keikhlasan dan kemauan penggugat sendiri, dan bukanlah karena bujukan ataupun paksa dari anak tergugat, dipa gan ate pad . bahwa. selanjutnya memang benar tergugat ada mengajak penggugat untuk masuk agama islam, oleh karena tergugat sudah kembali memeluk agama islam, akan tetapi penggugat menolaknya gan dalam hal ini benar ada terjadi sedikit perselisihan, dan kemudian pada suatu hari penggugat lalu meninggalkan pindah dari rumah tergugat, yang mana. kepergian penggugat tersebut bukanlah karena diusir, melainkan dengan kemauannya bahwa semua harta harta tersebut bukanlah kepunyaan dari penggugat sendiri, melainkan diperoleh dari usaha bersama selama tergugat kawin dengan penggugat, iii ane ora emas suu bahwa tergugat kawin secara adat tionghoa. ialah: sejak .tahum: gan pada tangga! mei tergugat. telah melangsungkan perkawinan dihadapan pegawai catatan sipil.di banda aceh akte perkawinan. no, bertanda law): |. asin ala bahwa dalam perkara ini fihak tergugat tidak ada memajukan saksi saksi. ban maa nan mena ran menimbang, bahwa benar pada tanggal april dan tanggal. april penggugat telah. memberikan hibah semua harta hartanya ke pada tergugat, pemberian hibah mana dilakukan dihadapan asisten weda kuta alam, banda aceh, dan dihadapan sekretaris walikota kotamadya banda aceh, dengan ada diperbuat surat. keterangan hibah yang masing masing diberi bertanda dengan dan bisa: selanjutnya mengenai kedai kopi juga telah diperbuat surat izin pemindahan hak. milik kepada tergugat law)s. ons sega magetan bahwa mengenai pemberian hibah tersebut adalah dengan bujukan dari tergugat dan bukan dengan.kemauan penggugat sendiri sebagai kenyataan setelah dilakukan. pemberian hibah tersebut, jalu tergugat mencari cari perselisihan dengan penggugat dengan alasan disuruhnya penggugat masuk again islam, kejadian ini ialah dalam bulan puasa, oleh karena penggugat "menolaknya, maka sejak itu selalu terjadi perselisihan perselisihan dengan tergugat, dan tergugat selalu mengusir usir penggugat dari rumahnya, oleh karena penggugat merasa malu karena selalu diusianya itu, maka pada suatu hari penggugat lalu pergi'"dari rumah tersebut dan sekarang menu pang dirumah kawan dengan tidak ada mempunyai mata pencaharian: bahwa semua harta harta tersebut adalah kepunyaan penggugat sendiri yang diperolehnya dari perusahaan kedai kopi tersebut karena yang mengusap hakan kedai kopi itu falah penggugat 'sendiri, sedangkan tergugat hanya membantu bantu saja, bahwa penggugat kawin' secara adat tionghoa dengan tergugat banda aceh, sejak tahun dan kemudian pada tanggal mei telah melangsungkan perkawinan dihadapan pegawai catatan sipil banda aceh: pen aan bahwa penggugat dalam perkara 'ini tidak.ada memajukan saksi saksi: menimbang, bahwa penggugat melangsungkan perkawinan dengan tergugat secara adat istiadat tionghoa dalam tahun, dan kemudian pada tanggal mei penggugat dan tergugat telah melangsungkan perkawinan secara syah dihadapan pegawai catatan sipil banda aceh akte perkawinan law, dan pada tanggal april dan tanggal april penggugat telah memberikan hibah semua harta hartanya kepada tergugat, penghinaan mana dilakukan dihadapan asisten wedana kuta alam dan dihadapan sekretaris kotamadya banda, aceh, dengan ada diperbuat surat keterangan hibah masing masing bertanda dan b' w, dan mengenai kedai kopi telah diperbuat pula surat izin pemindahan hak milikoleh komandan sektor pertahanan besar banda aceh blank: (ee das man menimbang bahwa oleh karena penggugat dan tergugat sewaktu meng adakan penghinaan tersebut masih dalam perkawinan yang syah, maka pemberian hibah tersebut dianggap tidak syah dan patut dibatalkan: menimbang, bahwadapat diterima ana ena menimbang, bahwa oleh karena tergugat berada dipihak yang dialah katanya dihukum membayar ongkos ongkos dalam ini perkara: telah memperhatikan titel bab dari peraturan hukum tanah seberang: pernah dansa mengadili mengabulkan gugatan penggugat", ditentukan, bahwa hibah antara penggugat dan tergugat menurut surat dan law dibatalkan , kedai kopi, taksiran harga . rp. , alat alat lengkap untuk berjualan, harga singa harga.". satu) lemari pakaian kaca bulat harga . satu) lemari pakaian kacaseparo, harga . ". satu) buffet berisi perhiasan perhiasan, harga. . . satu) lemari kecil untuk pakaian anak anak, nga bba naas 75o, satu) tempat tidur lengkap dari besi, harga . . . satu) tempat tidur lengkap dari kayu, harga . so, satu) stel title jati, harga. satu) stel title jengki, harga . o, dua) lemari makan rp. , , harga . satu) pun amerika rupiah, harga :,. satu) pun ringgitikatan. malam, harga . satu) cincin batu alexander. mas malam, dara oren agama makanan aan akan jumlah menurut taksiran harga sekarang . rp: l., gua ratus enam puluh sembilan ribu lima . dalam perkara ini, sib sebagaimana tersebut dalam berita acaranya tanggal januari 1716e1 dihukum tergugat.membayar ongkos perkara yang sampai pada hari inberjomlah rp. seribu lima ratus sembilan rupiah): demikianlah diputuskan pada hari ini, selasa, tanggal maret oleh kami labirin, hakim, dan pada hari'itu juga hakim mengumumkan keputusan tersebut, dengan dihadiri oleh panitera pengganti pada pengadilan an negeri tersebut, dalil, dihadapan kedua belah fihak. satu) tempat tidur lengkap dari besi,harga . . hm, satu) tempat tidur lengkap dari kayu, harga . satu) stel site jati, harga . oi." satu) stel title jengki, harga .cooooooo. dua) lemari makan rp. , , harga. ". ' satu) pon rupiah amerika, harga .? satu) pon ringgit ikatan malam, harga .' satu) cincin batu alexander' mas malam, maa tann upn ann pap lan haa donna time ocean rp3 dua ratus enam puluhsembilan ribu iimadi banda aceh dalam perkara ini, sebagaimana tersebut: dalam berita acaranya tanggal januari: . bsa dihukum tergugat membayar ongkos perkara yang sampai pada hari ini berjumlah rp. seribu lima ratus sembilan rupiah) putusan mana dalam tingkat banding atas: permohonan tergugat ter gugat telah dikuatkan dengan perbaikan oleh pengadilan tinggi banda aceh dengan putusannya tanggal september yang kamarnya berbunyi sebagai berikut: nan menerima permohonan banding: bana menguatkan keputusan pengadilan negeri di.rumus kan: anna pesan madya banda aceh. oleh sekretaris daerah dan dalam'surat pemberian yang diperbuat tanggal april bea ana menghukum tergugat pembanding untuk membayar ongkos ongkos perkara dalam tingkat banding ini yang sampai hari ini dihitung.banyaknya rp. (tiga ratus dua puluh. satu rupiah) dan. dipihak penggugat berbanding banyaknya tidak adas. . ii. bahwa sesudah putusan terakhir: ini.diberitahukan kepada: oleh tergugat pem banding diajukan permohonan untuk pemeriksaan kasasi secara lisan beserta alasan alasannya pada tanggal oktober sebagaimana ternyata dari surat keterangan kasasi perut.:: yang dibuat: oleh. panitera pengadilan negeri banda aceh:cara seksama: menimbang terlebih dahulu, bahwa meskipun berdasarkan dari. undang.. dalam undang undang mahkamah agung indonesia termelanggar pasai bg. karena telah meluluskan lebih dari pada yang digugat oleh penggugat asal, yang hanya menuntut agar harta tersebut dalam surat gugatan dibagi dua tetapi pengadilan tinggi menghukum penggugat untuk kasasi tergugat asal untuk mengembalikan semua harta tersebut, bahwa pengadilan tinggi menafsirkan b.w. secara keliru dan karenanya keliru pula dalam menetapkannya dalam perkara, ali nea ke dari b.w. itu harus ditafsirkan sedemikian rupa sehingga barang barang khusus untuk kepentingan wanita tidak ada halamannya untuk dihibahkan, seperti yang terjadi dalam perkara 'ini, bahwa pengadilan tinggi telah melanggar dan undang: undang tahun karena dalam putusannya tidak menyebut atas alasan alasan dan dasar dapat apa pengadilan tinggi telah meno lak keberatan keberatan penggugat untuk kasasi yang dikemukakan dalam risalah banding: nana una menimbang: mengenai keberatan bahwa keberatan ini tidak dapat dibenarkan, karena berdasarkan yurisprudensi, mengabulkan hal yang lebih dari pada yang digugat, tetapi yang masih sesuai dengan kejadian materiil, adalah di izinkan, disamping iku berita acara menunjukkan adanya perubahan dari petit' yang tidak disangkal oleh tergugat asal: gada bahwa keberatan ini dapat diterima, karena didalam perkara ini harus dipertimbangkan dulu hukum mana yang berlaku, dan untuk menentukan hal ini harus diketahui kewarganegaraan kedua belah pihak, bahia bagi pihak perempuan jelas berlaku dan undang undang tahun sehingga tetap. warga negara indonesia karena tidak ternyata ada pernyataannya untuk mengikuti status suaminya, sedang 'kan pihak lelaki suami dalam surat hibah mengenai kedai disebut adalah sebagai warga negara asing atau stateless dan bagi dirinya berlaku hukum aan bahwa meskipun si isteri berstatus warga negara indonesia tetapi hukum barat juga berlaku baginya karena mereka kawin menurut hukum suami dan hidup dalam lingkungan hukum suami, bahwa mengenai checking hibah oleh instruksi maka mah agung dinyatakan tidak berlaku lagi dengan sendirinya instruksi ini batal oleh adanya undang undang no, tahun oleh karena itu mengenai barang barang yang disengketakan, bahwa checking hibah adalah syah yang mengenai barang barang bergerak yang harga harganya tidak berlebihan dan sesuai dengan kemampuan pemberi sedangkan pemberian dari kedai kopi adalah berlebihan (harga rp. , ) dan tidak sesuai dengan kemampuan pembeli. mengenai keberatan bahwa keberatan ini tidak dapat dibenarkan, karena pengadilan tinggi berwenang mengambil alih pertimbangan pengadilan negeri, jika perti tangan itu telah dianggapnya benar, seperti hanya dalam perkara ini, menimbang bahwa.berdasarkan pertimbangan diatas maka putus pengadilan tinggi dan pengadilan negeri harus dibatalkan, dan maka mah agung akan mengadili sendiri perkara ini dengan putusan seperti telah dipertimbangkan diatas, dan yang amar putusannya berbunyi seperti yang akan disebutkan dalam amar putusan dibawah inis menimbang bahwa tergugat dalam kasasi.dan nana panas asn memutuskan . menerima permohonan, kasasi dari penggugat untuk kasasi: pr. sumur onitersebut:. oo. membatalkan putusan pengadilan tinggi banda aceh tanggal september dan putusan pengadilan negeri banda aceh.tanggal maret mengabulkan gugatan penggugat untuk sebagian. . seakan menyatakan surat hibah adalah batal, sekedar mengenai pemberian kedai kopi? . soon semai hee menolak gugatan penggugat untuk selebihnya: . . . menghukum tergugat. dalam. kasasi untuk membayar semua ,biaya perkara. baik yang jatuh dalam .ditetapkan sebesar rp. (delapan ratus sembilan puluhnovember dengan from. subjektif s.el., sebagai ketua, sei biodjati wiranto soeklto tl.,, dan z. miskin kusumah armada s.h, sebagai hadiri:hakim anggota, dan diucapkan dalan sidang terbuka pada hari sabtu tanggal januari oleh ketua tersebut, dengan dihadiri oleh sri biodjati wiranto socio s.h. dan miskin kusumah' armada s.h., hakim hakim anggota dan t.s, asla wajah wiseman s.h, panitera pengganti,. dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak: putusan pengadilan tinggi banda aceh keputusan demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang maha esa. pengadilan tinggi banda aceh, memberi keadilan di dalam.perkara perkara perdata ditingkat banding, dengan susunan seorang hakim, telah mengambil keputusan didalam perkara! ||. sumardi, umur tahun, pekerjaan berjualan kopi, tempat tinggal jl. nyak arief banda aceh. dahulu tergugat sekarang pembanding tjong fen sen, umur. tahun, pekerjaan: tidak ada, tempat tinggal peunayong, banda: aceh, dahulu penggugat sekarang pengadilan tinggi tersebut: laga memperhatikan surat surat) ban abunya iki anakan tentang dadanya perkara' mengambil alih uraian dari fakta fakta yang tertera dalan keputusan pengadilan negeri banda aceh, tanggal maret perd., didalam. perkara antara kedua belah pihak, yang mana kamarnya berbunyi sebagai berikut: ana mengabulkan gugatan penggugat : aan ditentukan bahwa. hibah antara penggugat dan tergugat menurut surat dan law dibatalkan! .": sebuah. kedai kopi terletak jalan nyak arief, banda: aceh, harga. .o.ioroooemorc.oo.co woo rp. alat alat lengkap untuk berjualan, harga. . :sl satu) radio transistor mambo, harga. . , satu) radio listrik philips,'harga. satu) mesin jahit kaki cap singa, harga .i. , satu) lemari pakaian kaca bulat, harga . satu) lemari pakaian kaca separo, harga .' satu) buffet berisi perhiasan perhiasan, harga . satu) lemari kecil untuk pakaian anak anak, harga, satu) tempat tidur lengkap dari besi, harga . satu) tempat tidur lengkap dari kayu, harga . satu) stel title jati, harga . satu) stel title jengki, harga . iso, dua) lemari makan rp. , , harga ." satu) pon rupiah amerika, harga |. satu) pon ringgit ikatan malam, harga . satu) cincin batu alexander mas malam, harga . ios mo, nana tan jumlah rp. . dua ratus enam puluh sembilan ribu lima ratus lima puluh rupiah). dalam perkara ini, sebagai mana tersebut dalam berita acaranya tanggal januari dihukum tergugat membayar ongkos perkara yang sampai pada hari ini berjumlah rp: seribu lima ratus sembilan rupiah): menimbang, bahwa tergugat keberatan atas keputusan: pengadilan negeri tersebut menurut salinan catatan panitera pengganti pada pengadilan negeri tersebut pada tanggal maret telah menyatakan minta banding, pernyataan banding yang mana pada tanggal maret: telah diberi tahunan kepada pihak lawannya, yaitu penggugat: menimbang, bahwa tergugat: pembanding ida memajukan risalah banding tertanggal september yang mana salinannya telah diberi tahunan kepada pihak lawannya tanggal november no: banding perd. dengan sempurna, menimbang, bahwa permohonan pemeriksaan ulangan peradilan dalam tingkat banding yang diajukan oleh tergugat pembanding, karena diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara cara yang telah ditetapkan oleh undang undang dapat diterima menimbang, bahwa gugat dengan singkat adalah bahwa: harta harta sengketa sebagai berikut: sebuah kedai kopi terletak jalan nyak arief, banda aceh, harga . rp. alat alat lengkap untuk berjualan, harga . ." satu) radio transistor mambo", harga . satu) radio listrik philips, harga . satu) mesin jahit kaki cap singa, harga .'" satu) lemari pakaian kaca bulat, harga. satu) lemari pakaian kaca separo, harga." satu) buffet berisi perhiasan perhiasan, harga. satu) lemari kecil untuk pakaian anak anak, harga. satu) tempat tidur lengkap dari besi, harga satu) tempat tidur lengkap dari kayu, harga 95o satu) stel title jati, harga . satu) stel title jengki, harga . dua) lemari makanan rp. , , harga. satu) pon rupiah amerika, harga. satu) pon ringgit ikatan malam, harga . . satu) cincin batu alexander mas malam, harga" jumlah menurut taksiran harga rp. adalah harta harta yang diperoleh selama perkawinan menurut adat istiadat tionghoa dan perkawinan syah antara penggugat dengan tergugat, bahwa harta harta tersebut atas bujukan tergugat oleh penggugat telah dihibahkan semuanya kepada tergugat pada bulan api! bahwa pada bulan november penggugat telah diusir dari kedai sengketa oleh tergugat dengar alasan bahwa penggugat tidak berhak lagi atas semua harta harta berperkara naa naa gugat berbunyi supaya hakim: @). membatalkan penghibahah atas semua harta harta penggugat dengan b). menghukum tergugat menyerahkan kembali semua 'harta harta ter sebut kepada penggugat: nu, &). menghukum tergugat untuk membayar ongkos ongkos yang timbul dalam berkarang lang menimbang, bahwa.jawaban tergugat dengan singkat.adalah:. bahwa penggugat belum memenuhi syarat hukum catatan cities batuk menuntut pembagian harta: bahwa pada saat proses. perkara ini berjalan penggugat dengan ter gugat ngasih dalam status suami isteri dalam ikatan perkawinan yang syah, kedua duanya tunduk dibawah. hukum perdata yang berlaku untuk bangsa bahwa. berdasarkan. b.w.sebelum diadakan perceraian me turut hukum catatan civil harta kekayaan bersama yang dinamakan harta .guna.kaya, tidak boleh.dibagi bagikan5. . ,.i. bahwa harta harta yang digugat juga telah. dihibahkan. kepada ter gugat: menimbang, bahwa risalah banding yang diajukan tergugat pem banding tanggal september yang mana salinannya telah diberi tahunan kepada penggugat berbanding tanggal november dengan sempurna, yang mana secara singkat berbunyi sebagai berikut: tergugat keberatan atas keputusan pengadilan banda aceh tanggal! maret perd., karena: barang barang sengketa kiper oleh dengan usaha bersama dar merupakan harta berwarna, menurut gugat mohon supaya barang barang tersebut dibagi dua, tetapi oleh pengadilan negeri telah menentukan supaya semua jenis barang:barang itu kembali kan kepada penggugat berbanding, hal itu bertentangan dengan '. memorie banding berbunyi sebagai berikut: mohon pengadilan tinggi membatalkan keputusan pengadilan negeri di banda aceh tanggal maret perd., menyatakan gugatan penggugat berbanding tidak dapat diterima: menghukum penggugat berbanding untuk membayar ongkos ongkos perkara baik dalam tingkat pertama maupun dalam tingkat banding ini: menimbang bahwa bantahan risalah banding (contra memorie) tidak ada diajukan oleh penggugat berbanding: menimbang, bahwa putusan yang diambil oleh pengadilan negeri banda aceh tanggal. maret. perd, dalam perkara kedua belah pihak yang dibanding adalah tepat, kecuali sekedar mengenai .kamarnya tentang pembatalan hibah pengadilan tinggi hendak member baiknya sehingga amar itu dianggap sempurna dan sesuai dengan yang seharusnya, dan untuk selebihnya keputusan yang diambil oleh pengadilan negeri tersebut dapat dibenarkan, nana . menimbang, bahwa keberatan keberatan tergugat pembanding tiada dapat dibenarkan oleh pengadilan tinggi: menimbang, bahwa amar keputusan yang dicantumkan oleh pengadilan negeri dalam perkara kedua belah pihak tersebut. menurut pengadilan tinggi adalah tidak sempurna dan tidak sesuai dengan yang seharusnya, menimbang, bahwa amar keputusan yang akan dicantumkan oleh pengadilan tinggi dalam perkara kedua belah: pihak, yang lebih jauh akan dirumuskan dibawah:ini, menurut: pengadilan: tinggi akan sempurna dan sesuai dengan yang seharusnya: menimbang, bahwa terhadap, hal hal yang dipertimbangkan diatas, amar keputusan pengadilan negeri harus diperbaiki: mess menimbang: bahwa.oleh karena: tergugat pembanding berada dipihak yang kalah, maka ongkos ongkos perkara dalam tingkat banding ini harus dibebankan kepadanya, tan memperhatikan dan titel vii buku i k.u.h. acara perdata dan undang undang darurat. no:: tahun jo: undang undang no, l tahun .dan undang undang .tahun lga. datar menerima permohonan banding , tan menguatkan keputusan pengadilandirumuskan,: madya banda aceh oleh sekretaris daerah dar dalam surat pemberian yang diperbuat tanggal april menghukum tergugat pembanding untuk membayar ongkos ongkos perkara dalam tingkat banding 'ini yang sampai hari ini dihitung banyaknya rp.32t. (liga ratus dua puluh sats rupiah) dan dipihak penggugat. ter: demikianlah diputuskan dalam sidang pada hari kamis tanggal september oleh kami semeosddin aboebekar, s.h. ketua, dan keputusan ini diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hati kamis, tanggal september. oleh ketua tersebut dengan dihadiri oleh zainuddin abdullah,banda aceh osndata dalam:tingkat:pertama, telah mengambil keputusan sebagai ber ak, dalam'perkara' badan saus una akh piala |
hukum perdata: jual beli saham termaksud adalah bersyarat, sebab digantungkan pada persetujuan menteri: karena persetujuan ini belum ada, maka menurut hukum perjanjian tersebut belum ad berikut dalam perkara: rachman sugiarto tinggal jalan timang raya bakar penggugat untuk kasasi dahulu penggugat pembanding: melawan: cheung yin lun, beralamat jalan melamar ilir rt. pabrik p.t. bolaindo, dalam kedudukan sebagai derek tur p.t, bolaindo jan sebagai pribadi: np. pang ngan yin, beralamat dijalan melamar ilir rt. jakarta dalam kedudukan sebagai komisaris p.t. golden dan sebagai pribadi, tergugat tergugat dalam kasasi dahulu tergugat berbanding: dan lay kong seng, beralamat jalan gambar ilir rt. jakarta sebagai pemegang buku p.t. bolaindo, turut tergugat dalam katurut tergugat dalam kasasi sebagai: bahwa pada tanggal agustus penggugat asli telah mem ali saham saham p.t. bolaindo sebanyak lembar dengan akte' notaris mulyadi dari tuan thomas suseno, bahwa p.t. bolaindo didirikan berdasarkan" akte! notaris mul 3di tanggal mei merupakan perusahaan joint venture ang modalnya saham para tergugat asli dan saham pengguna at asli, bahwa para tergugat asli sejak mulai menjalankan perusahaan selalu membuat buku rangkap yaitu satu untuk pajak dan satu buku lagi dalam bahasa cina, bahwa perbuatan perbuatan para tergugat asli selain melakukan penggelapan pajak juga merugikan penggugat asli karena tidak pernah. diberikan suatu perhitungan setiap akhir tahun sesuai. dengan anggaran dasar p.t. bolaindo, bahwa para tergugat asli sejak tahun hingga surat gugatan ini diajukan belum pernay membuat neraca perusahaan secara syah sesuai dengan 6s d k.uh.d., bahwa penggugat asli telah meminta kepada para tergugat asli agar menyerahkan keuntungan keuntungan perusahaan, tetapi selalu ditunda, bahwa para tergugat asli menyisihkan keuntungan keuntungan perusahaan keluar negeri dan juga menjual sebagian mesin mesin dan uangnya ditransfer keluar negeri, bahwa para tergugat asli hendak menjual perusahaan beserta tanah nya seluas yang terletak jalan melamar ulir bakar ta, bahwa para tergugat asli telah. mengambil kredit dari panin bank sebanyak juta dengan jaminan sertifikat tanah tersebut, oleh karena itu penggugat asli mohon lebih dahulu diletakkan conservation besar atas surat sertifikat tanah, karena dikhawatirkan para tergugat asli menebus dan kemudian menjual tanah tersebut, bahwa menurut catatan para tergugat asli pada tahun per usahakan telah mendapat keuntungan sebesar juga, sehingga di hitung sampai saat ini perusahaan telah mendapat keuntungan sejumlah juta,an keputusan sebagai berikut: putusan pengadilan tinggi jakartasebagai tertera bawah ini dalam perke guna cs., advokat pengacara berkantor jalan hayam buruk jakarta, sekarang dalam tingkat banding sebagai kuasa adalah: susanto sudiro sh, surat kuasa tertanggal juni semula penggugat dalam kon pensi tergugat dalam rekonpensi, sekarang pembanding: lawan: cheung yin lun, stateless, beralamat jalan melamar. ilir rt. pabrik p.t. bolaindo, dalam kedudukan sebagai direktur p.t. gensindo dan sebagai pribadi, dalam hal ini demi u cik ditiru no: (belakang), semula tergugat dalam kon pensi penggugat dalam rekonpensi, sekarang berbanding pang nsan yin, beralamat jalan melamar ilir rt. dalam kedudukannya se., advokat peng acara jakarta berkantor jalan teuku cik ditiru (belakang), semula tergugat dalam konvensi penggugat dalam rekonpersi, sekarang berbanding ii: lay kong seng, pekerjaan pemegang buku p.t. bolaindo 'alamat jalan melamar ilir rt. dalam hal ini demi lih kedudukan hukum kantor kuasanya: kurniadi hadir sh, advokat pengacara jakarta berkantor jalan ci kini raya sekarang dalam tingkat banding sebagai kuasa adalah: perlindungan lubis sh., semula ikut para tergugat da lam konvensi ikut para penggugat dalam rekonpajukan oleh pihak pembanding tertanggal juli dan kontra memori banding tertanggal agustus dan kontra memori banding tertanggal agustus yang diajukan oleh kuasa para berbanding dan te diberitahukan kepada pihak lawan menurut segala aturan yang ber angkutan: tentang duduknya perkara: mengutip segala pertimbangan dalam putusan pengadilan negeri jakarta barat dan selatan tanggal mei yang ujarnya berbunyi sebagai berikut: dalam eksepsi: menolak eksepsi tergugat dan tergugat tersebut atas, d'jakarta barat dan selatan berdasarkan ketenarannya tertanggal sep ember dan menurut berita acara penyitaan jaminan tertanggal oktober dalam rekonpensi: menolak gugatan penggugat dan penguat rekonpensi untuk seluruhnya: dalam konvensi dan rekonpensi: annaxial): menimbang, bahwa penggugat konvensi pada tanggal juni lah memohon peradilan banding terhadap putusan tersebut atas, permohonan mana telah diberitahukan kepada pihak lawan pada tang yal mei tentang pertimbangan hukum: menimbang, bahwa permohonan untuk peradilan banding ter ter sebut atas, alasan alasan mana karena itu hendak dijadikan alasan alasannya sendiri, bahwa berdasarkan pertimbangan atas putusan hakim pertama tersebut sebagai sudah tepat harus dikuatkan, menimbang, bahwa oleh karena pihak pembanding pihak yang kalah, maka biaya perkara dibebankan kepadanya) mengingat akan undang undang yang bersangkutan: mengadili menerima permohonan banding dari penggugat konvensi, menguatkan putusan pengadilan negeri jakarta barat dan selatan tanggal mei yang dibanding itu: menghukum pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding ini ditaksir sebanyak (tiga ribu empat ratus dua puluh lima rupiah). demikianlah diputuskan pada hari kamis, tanggal november tujuh puluh delapan oleh kami, d.j. star sh.lmi jafri s.i. no, keputusan demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang maha esa pengadilan negeri jakarta barat dan selatan mengadili perkara perdata dalam tingkat pertama, telah memberi kupu tuan sebagai berikut bawah ini dalam perkara antie guna sh. advokat pengacara berkantor jalan hayam buruk jakarta, selanjutnya disebut sebagai |. penggugat: lawan: cheng yin lun, stateless, beralamat jalan melamar ilir rt. pabrik p.t. bolaindo, dalam kedudukan sebagai direktur p.t. bolaindo dan sebagai pribadi, dalam hal ini me mingku cik ditiru (belakang), selanjutnya sebagai ter gugat obat ny, pang ngan yin, beralamat jalan melamar ilir rt. dalam kedudukannya sa, advokat pena cara jakarta berkantor jalan tengku cik ditiru belakang), selanjutnya.sebagai tergugat ii. oo. lay kong seng, pekerjaan pemegang buku p.t. bolaindo alamat jalan melamar ilir rt. dalam hal ini memilih ke dudukan hukum kantor kuasanya: kurniadi hadibroto sli, advokat pengacara jakarta berkantor jalan: cikini raya selanjutnya sebagai ikut para tergugat: pengadilan negeri tersebut: telah mendengar kedua belah pihak: inn telah membaca surat surat bukti yang dilampirkan:daftarkan kantor kepaniteraan pengadilan negeri jakarta barat dan selatan tanggal agustus bawah register g. telah mengemukakan sebagai berikut: bahwa pada tanggal agustus penggugat telah membeli saham saham p.t. bolaindo sebanyak lembar dengan akte notaris alm. jojo mulyadi s.h. akte dari tuan thomas suseno p.t, gosling (bukti bahwa p.t. bolaindo didirikan berdasarkan akte notaris tanggal mei notaris jojo mulyadi s.h. yang dimuat dalam beri negara r.i. tahun tambahan berita negara tanggal oktober dan merupakan perusahaan joint venture ma modalnya terdiri dari pihak asing (yaitu saham saham tergugat dan tergugat sedang berada tangan pihak indonesia (saham: sahara penggugat): bahwa menurut akte akte notaris tersebut, tergugat berbeda bukan sebagai direktur. utama dan tergugat berkedudukan sebagai komisaris: bahwa tergugat adalah suami syah dari tergugat ii, sedang ter gugat adalah satu satunya direktur dan tergugat adalah juga satu satunya komisaris dalam p.t. bolaindo, sehingga yang berkuasa dan menjalankan perusahaan p.t. bolaindo adalah pasangan garuda suami istri tuan dan nyonya cheung yin lun dari hongkong: bahwa p.t. bolaindo melakukan kegiatan dalam industri ba rang barang plastik dan merupakan salah satu perusahaan joint venture p.m.a) yang pertama dalam bidang barang barang plastik yang pada waktu itu mempunyai pasaran yang sangat baik indonesia (zaman booming): bahwa bukti bukti perusahaan telah berjalan dengan sangat baik dan sangat menguntungkan, terbukti dari daftar catatan. yang di buat oleh para tergugat, bukti mana penggugat lampirkan bersama ini bahwa para tergugat sejak mulai menjalankan perusahaan ter sebut selalu membuat buku (dubbed boekhouding), yaitu satu tata buku untuk pajak dan satu tata buku dalam bahasa cina untuk pasang ganda suami isteri cheng yin lun yang nota bene berkuasa penuh (heer meister) dalam perusahaan p.2a): pan bahwa dengan diadakannya macam pembukuan, para tergugat selain telah melakukan penggelapan pajak juga telah sangat merugikan penggugat karena penggugat tak pernah diberi dividend ataupun suatu perhitungan dan tanggung jawab yang mana menurut anggaran dasar p.t. bolaindo pada setiap akhir tahun harus diadakan rekening verantwoording dari para direksi sesuai dengan pasa! anggaran dasar p.t. bolaindo, bahwa walaupun perusahaan telah mendapatkan keuntungan keuntungan yang sangat besar, penggugat sejak memiliki saham p.t. gensindo belum pernah dibagi keuntungan satu sen pun, bahwa para tergugat sejak tahun hingga surat gugatan ini diajukan belum pernah membuat neraca perusahaan secara syah yang dapat dipertanggung jawabkan untuk diserahkan kepada penggugat sesuai dengan k.u.h. dagang buku titel kedua s d bahwa penggugat telah berkali kali mohon kepada direksi (para tergugat) untuk menyerahkan perhitungan keuntungan perusahaan ter sebut, akan tetapi para tergugat selalu menunda nunda sehingga saat kini gugatan diajukan: tag bahwa penggugat secara incognita telah menyelidiki dan men dengar dari bagian pembukuan, bahwa para tergugat sejak awal meja lankan perusahaan menyisihkan (mentransfer) keuntungan keuntungan perusahaan tersebut luar negeri: bahwa selain pari tergugat memboyong harta p.t. bolaindo luar negeri, para tergugat juga menjual sebagian dari mesin mesin dan uang penjualan juga ditransfer luar negeri, bahwa penggugat juga mendengar bahwa para tergugat hendak menjual tanah perusahaan tersebut yang mempunyai luas m2: bahwa penguasaan perusahaan tersebut oleh pasangan ganda pa tergugat telah bertentangan dengan polisinya penanaman modal, yaitu dimana dalam waktu yang cukup lama, mana management dari tangan asing dan sebagian dari persoalannya harus dialihkan kepada warga negara indonesia: bahwa terdapat tanda tanda para. tergugat pada akhir ini akan membuat menjadikan rugi dengan jalan mentransfer segala keuntungan perusahaan luar negeri: bahwa penggugat merasa sebagai minoritas pemegang saham da lam perusahaan ini akan sangat dirugikan oleh tindakan tindakan dan. perbuatan perbuatan para tergugat: tan bahwa penggugat perlu sekali perlindungan dari perbuatan pe penyalahgunaan mayoritas pemegang saham sehingga tak: menjadi korban dari penanaman modal asing terhadap modal national, bahwa terdapat tanda tanda para tergugat hendak menjual memindahtangankan perusahaan tersebut sehingga nanti akan merugi kan penggugat, maka adalah cukup alasan pengadilan negeri berkenan meletakkan sitaan jaminan atas seluruh inventaris kekayaan perusahaan dan yang terpenting atas sebidang tanah perusahaan seluas terletak jalan melamar ilir, hak guna bangunan bahwa para tergugat sebagai direksi p.t. bolaindo telah meng ambil kredit panin bank jalan kopi sebesar dengan menjamin sertifikat tanah p.t. bolaindo: bahwa penggugat berkepentingan mohon kepada pengadilan untuk melakukan sita jaminan atas sertifikat tanah tersebut, karena di khawatirkan para tergugat akan menebusnya dari bank lalu menjual tanah tersebut: bahwa menurut buku catatan para tergugat yang mana pengguna gat melampirkan bersama ini perusahaan pada tahun telah men dapat keuntungan sebesar sehingga jika dihitung hingga saat ini perusahaan telah mendapat keuntungan sebesar bahwa para tergugat sebagai pasangan ganda p.t. bolaindo sudah terang dan jelas telah melakukan kecurangan kecurangan dan penipuan angka angka kekayaan perusahaan yang menghasilkan keun tangan, akan tetapi tak pernah memberikannya kepada yang berhak yaitu penggugat, sehingga adalah adil pengadilan menghukum para ter gugat, bahwa atas dasar dasar tersebut atas, para tergugat telah me lakukan perbuatan perbuatan yang melawan hukum (onrechmatige da ad) sehingga penggugat mohon bukalah pengadilan negeri berkenan memutuskan dengan suatu keputusan yang dapat dijalankan terlebih dahulu, walaupun adanya bantahan, banding atau kasasi: memerintahkan agar dilakukan sita jaminan atas barang barang inventaris p.t, bolaindo termasuk bangunan pabrik dan tanah sertifikat: seluas m2, sertifikat mana berada bank panin, jalan kopi jakarta. il. menghukum para tergugat secara pribadi membayar ganti rugi kepada penggugat uang sejumlah seketika dan sekalind penggugat yang belum pernah dikeluarkan oleh para tergugat dengan bunga sebanyak sejak bulan agustus sampai lunas dibayar: tvhkan, bolaindo: ona vil menyatakan bahwa keputusan ini dapat dijalankan lebih da hulu, walaupun ada bantahan, banding dan kasasi: viii biaya menurut hukum: menimbang, bahwa dalam persidangan majelis telah pengusaha kan perdamaian kepada kedua belah pihak, akan tetapi tidak berhasil maka dimulainya pemeriksaan perkara ini dengan membacakan surat gugatan penggugat yang mana isinya dipertahankan oleh penggugat: menimbang, bahwa atas gugatan penggugat tersebut, tergugat te . lah mengajukan jawabannya sebagai berikut: dalam konvensi: dalam eksepsi: dana bahwa tergugat dalam konvensi menolak semua dalil dalil penggugat konvensi, kecuali hal hal yang diakui dan dibenarkan secara tegas oleh tergugat dalam konvensi, karena tidak beralasan: bahwa penggugat dalam konvensi, bukanlah pemegang saham dari p.t. bolaindo menurut ketentuan hukum yang berlaku, karena tidak berhak dan tidak mempunyai kepentingan hukum untuk minggu gat tergugat dalam konvensi dalam perkara ini, bahwa akta notaris jojo mulyadi s.h. tanggal agustus yang diajukan oleh penggugat dalam konvensi untuk membuat . kan dalilnya menurut hemat kami tergugat dalam konvensip.t, gol sindo, berdasarkan alasan alasan sebagai berikut: das bahwa para pemegang salam dari p.t, bolaindo sama sekali belum pernah mengadakan rapat umum yang memberikan persetujuannya kepada p.t. panta muda plastic menghibahkan saham sahamt.i halaman bahwa p.t. panta muda plastic factory selaku pemegang saham dari p.t. bolaindo melalui kuasanya thomas suseno, sejak dari bulan juni telah menarik diri sebagai persero dari p.t. gensindo dan kepada nya telah dikembalikan semua uang sahamnya secara berangsur yaitu pada tanggal pebruari sebagai angsuran pelunasan t.i 2a, 2b, 2c, t.i 2d): bahwa apa yang disebut sebut oleh penggugat dalam konvensi seba gai jual beli saham p.t. bolaindo antara p.t. panta muda plastic factory selaku penjual dan penggugat dalam konvensi selaku pembeli, sesungguhnya dalam "jual beli tersebut tidak ada yang diperjualbeli kan, sehingga tidak mungkin ada peralihan saham berdasarkan jual beli seperti itu, terlebih lebih lagi tanpa persetujuan rapat umum pe megang saham p.t. bolaindo: bahwa pengalihan saham berdasarkan "jual beli yang disebut sebut dalam akte notaris tersebut sebelumnya tidak pernah pula men tehnis penanaman modal, tanggal juni pt. pm iv ed (t. dan belum pernah pula diumumkan dalam be rita negara tentang peralihan pemegang saham dari p.t. panta muda plastic factory, sehingga dengan demikian pendaftarannya di. kepang terapan pengadilan negeri sudah barang tentu belum pernah diadakan: bahwa penggugat dalam konvensi belum pernah pula menyetor uang pada p.t. bolaindo untuk pembayaran sahamnya: bahwa penggugat dalam konvensi bukanlah anggota pengurus atau pun komisaris dari p.t. gensindo: bahwa dari apa yang telah dikemukakan atas, .nyatakan kira nya bahwa baik antara p,t. bolaindo maupun tergugat dalam konten si dengan penggugat dalam konvensi tidak ada hubungan hukum (rock tsbetrekking), sehingga menurut hemat tergugat dalam konvensi peng gugat dalam konvensi tidak berhak dan tidak mempunyai kepentingan hukum untuk menggugat tergugat dalam konvensi, sebagaimana di kemukakan oleh penggugat dalam konvensi dalam surat tugasnya tang gal agustus (genus aan hoedanigheid): bahwa sekiranya penggugat dalam konvensi memang merasa drugi kan berkenan dengan apa yang dinamakan jual beli tersebut, maka seyogyanya yang dibuatnya ialah p.t. panta muda plastic factory: dan bukan tergugat dalam konvensi: bahwa berdasarkan alasan alasan tersebut atas mohon kiranya agar gugat penggugat dalam konvensi ditolak, setidak tidaknya dinyana kan tidak dapat diterima: dalam pokok perkara: bahwa apa apa yang telah dikemukakan dalam eksepsi atas, hendaknya dipandang sebagai telah dikemukakan dalam pokok perkara ini, bahwa oleh karena tidak ada hubungan hukum antara tergugat dalam konvensi dengan penggugat dalam konvensi sebagaimana telah dikemukakan dalam eksepsi,.maka apa yang dikemukakan oleh pengguna gat dalam konvensi dalam surat gugatannya' tanggal agustus (demikian pula semua tuntutannya haruslah ditolak: nan bahwa penggugat dalam konvensi sebagai pihak luar yang tidak mempunyai sangkut paut baik dengan p.t. bolaindo dengan tergugat dalam konvensi tidak. berhak mencampuri intern perseroan, karena ti dak ada kepentingan hukum penggugat dalam konvensi yang dirugikan baik oleh perseroan. maupun oleh tergugat dalam konvensi: bahwa demikian pula sita jaminan yang dituntut oleh penggugat dalam konvensi haruslah ditolak karena tidak berhak dan" tidak mem punyai kepentingan hukum untuk menggugat tergugat dalam konvensi perkara ini, bahwa lagi pula yang digugat dalam perkara ini ialah tergugat dalam konvensi sebagai direktur dan sebagai pribadi, tergugat sebagai komisaris dan sebagai pribadi dan ikut tergugat tergugat iii, sedangkan p.t. bolaindo sama sekali tidak digugat, karenanya menurut hemat ter gugat dalam konvensi, permohonan sita jaminan tersebut adalah tidak syah dan tidak beralasan: nan bahwa tergugat sebagai direktur dari p.t. bolaindo, adalah ti dak selalu identik dengan p.t. bolaindo sendiri, karenanya peletakan sita jaminan yang dilakukan oleh pengadilan negeri jakarta barat dan selatan tanggal oktober menurut hemat tergugat (dalam konvensi adalah tidak syah dan berdasarkan alasan alasan yang telah dikemukakan atas pula, tergugat dalam konvensi menyatakan ke beratap dan penolakannya terhadap peletakan'sita jaminan tersebut dan'. pohon. agar pengadilan negeri jakarta barat dan selatan ini, berkenan untuk mengangkat kembali peletakan sita jaminan tersebut: naa dalam rekonpensi: |. pose esa asia bahwa apa apa yang'telah dikemukakan dalam konvensi (ekses: memerintahkan agar dilakukan sita jaminan atas barang barang inventaris p.t. bolaindo termasuk bangunan pabrik dan tana sertifikat seluas. m2, sertifikat mana berada bank pani jalan kopi jakarta: ii, menghukum para tergugat secara pribadi membayar ganti rug kepada penggugat uang sejumlah seketika dan sekali r penggugat yang belum pernah dikeluarkan oleh para tergugat dengar bunga sebanyak sejak bulan agustus sampai lunas dibayar vilika: bolaindo: vii. menyatakan bahwa keputusan ini dapat dijalankan lebih dahulu, walaupun ada bantahan, banding dan kasasi: vih. biaya menurut hukum: bahwa terhadap gugatan penggugat asli tersebut telah diajukan eksepsi oleh tergugat asli yang menyatakan bahwa antara p.t. gol sindo maupun tergugat asli dengan penggugat asli tidak ada hubungan hukum, sehingga penggugat asli tidak berhak untuk menggugat tergugat asli berdasarkan itu tergugat asli memohon agar gugatan dinyatakan tidak dapat diterima, bahwa selanjutnya tergugat asli mengajukan gugatan dalam re konvensi yang pada pokoknya atas dalil dalil: bahwa tergugat dalam rekonpensi penggugat asli telah: membuat pengumuman pengumuman dalam surat khabar yang nada pokoknya agar khalayak ramai jangan mau membeli barang barang milik p.t. gensindo dan pengumuman tersebut didasarkan atas conservation besar, yang berakibat p.t. bolaindo menderita kerugian, setiap bulan nya sebesar bahwa kerugian hingga saat ini selama bulan ditambah dengan stock yang tidak terjual sebesar dan dalam pokok perkara), hendaknya dipandang sebagai telah dikemukakan dalam rekonpensi ini: bahwa sebagaimana telah dikemukakan dalam konvensi, ter gugat rekonpensi bukanlah pemegang saham dan bukan pula anggota pengurus ataupun komisaris dari p.t. bolaindo, karenanya tidak ada hubungan hukum, baik antara p.t. bolaindo maupun penggugat rekan pensi satu pihak dengan tergugat rekonpensi lain pihak, sehingga tidak ada pula hak hak ataupun kepentingan hukum dari tergugat re konvensi lain pihak, sehingga tidak ada pula hak hak ataupun keren tangan hukum dari tergugat rekonpensi yang dirugikan seperti apa yang dihasilkannya dalam surat gugatannya tanggal agustus s.bahwa dengan demikian apa apa yang telah dikemukakan oleh tergugat rekonpensi dalam surat tugasnya tersebut, sesungguhnya adalah fitnah yang tiada caranya yang sangat merugikan penggugat rekonpensi, terlebihlebih lagi mengenai sita jaminan yang dimohon oleh tergugat rekonpensi tanpa alasan yang syah dan sebagai telah men jadi kenyataan, pengadilan negeri jakarta barat dan selatan, telah male takkan sita jaminan atas harta milik p.t. bolaindo pada tanggal ok tower dan mengenai hal ini penggugat rekonpensi tetap menolak dan merasa sangat keberatan: bahwa selain daripada tergugat rekonpensi telah melakukan hal hal yang tidak patut sebagaimana telah dikemukakan atas tergugat rekonpensi melalui kuasanya telah membuat pengumuman pengurus secara bertentangan dengan hukum dalam surat surat kabar jarig sangat luas peredarannya, yaitu dalam surat kabar sinar harapan tang zal november dalam harian indonesia (edisi bahasa manda in) tanggal november yang pada pokoknya berisino, g. oleh pengadilan negeri jakarta barat dan selatan dan bahwa oleh karena redaksi dari pengumuman tersebut dibuat meh" tergugat rekonperisi sedemikian rupa, mengakibatkan tidak ada agi pihak pihak lain yang bersedia membeli hasil hasil produksi p.t. 50sindo sehingga hasil produksi tersebut telah bertumpuk dan teran oleh kerusakan dan sebagai akibat lebih lanjut p.t. bolaindo tidak mungkin lagi berproduksi.karena akan menambah kerugian saja karena sedangkan karyawan masih terus harus dibayar oleh perseroan gajinya dan biaya pengobatannya, bahwa perhitungan kerugian sebagai akibat dari perbuatan ter gugat rekonpensi tersebut adalah sebagai berikut: gaji karyawan harian: pagi karyawan harian per minggu hari) kali minggu , tambahan gaji minggu hari) , jumlah perbulan h. gaji karyawan bulanan: gaji9 orang karyawan bulanan hi. biaya pengobatan dan lain lain iv. hasil produksi: hasil produksi rata per hari kodi sandal plastik per bulan hari), kali , . rata rata keuntungan jadi per bulan :. , stock yang tidak terjual tidak laku seharga catatan bahwa perhitungan tersebut, atas belum termasuk pembayaran pajak yang masih terus harus dibayar oleh penggugat re konvensi dan pembayaran pembayaran lainnya seperti listrik, air leading dan lain lain: bahwa dari perhitungan atas nyatakan kiranya, balita.setidak tidaknya kerugian yang dialami oleh p.t. bolaindo setiap bulannya ada lah sebesar (empat juta enambelas ribu sem bilan ratus lima puluh rupiah): nnn bahwa kerugian hingga saat ini selama bulan ditambah dengan stock yang tidak terjual laku setidak tidaknya adalah sebesar kali (enam belas juta tiga puluh tiga ribu sembilan ratus rupiah) dan selama tergugat re konvensi tidak mencabut pengumuman tersebut dan tidak memulihkan nama baik p.t. bolaindo, sudah barang tentu kerugian akan bertambah lagi sebesar setiap bulannya, bahwa kerugian yang timbul sebagai akibat dari pengumuman tergugat rekonpensi tersebut, bukan hanya menimpa p.t. bolaindo tetapi juga penggugat rekonpensi, baik selalu direktur p.t. bolaindo maupun selaku pribadi, sebab sebagaimana telah menjadi kenyataan, maka dengan adanya pengumuman dalam berita negara tahun tambahan berita negara r.i. tanggal oktober ta umum telah mengetahui, bahwa penggugat rekonpensi adalah direktur dari p.t. bolaindo: bahwa akibat dari pengumuman tergugat rekonpensi tersebut, penggugat rekonpensi telah tercemar namanya yang sebelumnya peng gugat rekonpensi mempunyai reputasi yang baik terutama kalangan dunia usaha, baik dalam maupun luar negeri, maka kerugian yang diderita oleh penggugat rekonpensi disebabkan pencemaran nama ter sebut adalah.sebesar (ima puluh juta rupiah), bahwa berdasarkan alasan alasan atas, penggugat rekonpensi berhak menurut hukum menuntut ganti rugi dari tergugat rekonpensi dan tergugat rekonpensi menilik keadaan dan kedudukannya sanggup untuk membayar ganti rugi yang dituntut oleh penggugat rekonpensi: bahwa gugat rekonpensi ini didasarkan surat surat resmi dansehingga memenuhi syarat syarat h.i.r. untuk mengabulkan putusan uiftvoerbaar voorraad: bahwa berhubung dengan penggugat rekonpensi telah banyak menderita kerugian sebagai akibat dari perbuatan perbuatan tergugat rekonpensi tersebut dan untuk menghindari kerugian yang lebih parah lagi, maka penggugat rekonpensi mohon kepada pengadilan negeri ja karta barat dan selatan berkenan kiranya memutuskan: dalam provisi: menghukum tergugat rekonpensi untuk mencabut pengurus annya yang termuat dalam surat. kabar sinar harapan tanggal no member dan harian indonesia (edisi. bahasa mandarin) tanggai. dandi surat kabar sinar harapan dan harian indonesia dengan ukuran yang sama dengan pengumuman tergugat rekonpensi tanggal no member dan tangga! november dalam kedua surat kabar tersebut: menghukum tergugat rekonpensi untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar (seratus lima puluh ribu rupiah) seharusnya setiap kali tergugat rekonpensi ingkar atau lalai pelaksana kan putusan yang sekaligus:do, tanggal oktober dalam pokok perkara: primaire: menolak semua tuntutan tergugat rekonpensi yang diajukannya dalam surat pusatnya tanggal agustus menghukum tergugat rekonpensi untuk membayar ganti rugi kepada p.t. bolaindo penggugat rekonpensi sebesar (empat juta enam belas ribu sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) setiap bulannya, terhitung dari sejak diadakannya pengumuman verse but dalam surat kabar sinar harapan tanggal november sampai dengan dilaksanakannya putusan yang menghukum ter gugat rekonpensi untuk mencabut pengumuman tersebut, menghukum tergugat rekonpensi untuk membayar ganti rugi sebesar (delapan juga rupiah) sebab tidak dapatnya lagi dijual stock hasil produksi p.t. bolaindo yang sudah ada, sebagai akibat dari pengumuman tergugat rekonpensi dalam surat surat kabar tersebut: menghukum tergugat rekonpensi untuk membayar ganti rugi kepada penggugat rekonpensi sebesar (lima puluh juta rupiah) berhubung dengan tergugat rekonpensi telah mencemarkan nama baik penggugat rekonpensi: menghukum perbuatan tergugat rekonpensi yang membuat pengumuman dalam surat kabar sinar harapan dan harian indonesia dengan redaksi yang sedemikian rupa tersebut adalah melanggar hukum: menyatakan keputusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (uitvoerbaar voorraad) walaupun ada verzet, banding atau kasasi: subsidiari: memberi putusan yang menurut pertimbangan pengadilan ada tah adil dan wajar: biaya menurut hukum: menimbang, bahwa tergugat telah mengajukan jawabannya ter: hadap gugatan penggugat yang mengemukakan sebagai berikut: dalam konvensi: il. dalam eksepsi: bahwa tergugat dalam konvensi menolak semua dalil pengguna gat dalam konvensi, kecuali hal hal yang diakui dan dibenarkan secara tewas oleh tergugat dalam konvensi, karena tidak beralasan, bahwa penggugat dalam konvensi, bukanlah pemegang saham dan bukan pula anggota direksi pengurus ataupun anggota komisaris dari p.t. bolaindo karenanya tidak ada hubungan hukum antara peng gugat dalam konvensi dengan tergugat dalam konvensi, sehingga menurut hemat tergugat dalam konvensi, penggugat dalam kompeni tidak berhak dan tidak mempunyai kepentingan hukum menggugat tergugat dalam konvensi dalam perkara ini: bahwa akta notaris jojo mulo tanggal agustus yang diajukan oleh penggugat dalam konvensi untuk mem buktikan dalilnya, menurut hemat tergugat dalam konvensi,f.t, bolaindo, berdasarkan atas alasan alasan sebagai berikut: bahwa tergugat dalam konvensi sebagai pemegang saham, demikian pula pemegang saham lainnya tidak pernah memberikan persetujuannya kepada p.t. panta muda plastic factory, untuk mempertanggungkan atau mengikat atau menghibahkan saham sahamnya kepada pihak luar terlebih lebih. lagi mengenai penjualandemikian pula para pemegang saham perseroan tersebut, sama sekali belum pernah mengadakan rapat umum untuk maksud seperti itu t.1i 2c, t.i 2d), b. bahwa p.t, panta muda plastic factory, selaku salah satu pemegang saham dari p.t. bolaindo, melalui kuasanya thomas suseno, sejak dari bulan juni telah menarik diri sebagai persero dari perseroan ter sebut dan kepadanya telah dikembalikan semua uang sahamnya secara angsuran oleh perseroan yang angsuran penugasannya telah dibayar pada tanggal pebruari (lihat t.1i 2a, 2b t.i 2c, t.i 2d): bahwa oleh karena p.t. panta muda plastic factory telah menarik diri sebagai. pemegang saham dari p.t. bolaindo dan telah menerima seluruhnya. uang sahamnya secara angsuran, maka menurut hemat ter gugat dalam konvensi, p.t. panta muda plastic factory, bukan lagi sebagai pemegang saham sejak dari penarikan dirinya tersebut sehingga apa yang dinamakan sebagai "jual beli saham antara p.t. panta juga plastic factory dengan penggugat dalam konvensi tidak mengikat p.t. bolaindo, terlebih lebih lagi dalam "jual beli tersebut, tidak ada saham yang diperjualbelikan, karena itu pula tidak mungkin ada peralihan sa ham kepada penggugat dalam konvensi:, bahwa apa yang disebut sebut sebagai pengalihan saham berdasarkan akta jual beli tersebut sebelumnya tidak pernah pula menpenanaman modal, tanggal juni p.t.pm. iv ed (t. dan belum pernah pula diadakan 'akta perubahan anggaran dasar yang berupa peralihan pemegang saham dari p.t. hanja muda plastic factory kepada: penggugat dalam konvensi, sehingga peng umumkan dalam berita negara, demikian pula pendaftarannya di' kepa diterran pengadilan negeri, sudah barang tentu belum pernah dipaku kan: nga ban bahwa penggugat dalam konvensi, belum pernah menyetor uang ke pada p.t. bolaindo untuk pembayaran sahamnya: bahwa berdasarkan alasan alasan tersebut atas, nyatakan ki hanya, bahwa penggugat dalam konvensi bukanlah pemegang saham dari p.t. bolaindo karenanya tidak ada hubungan hukum (rechtsbetrekking) antara p.t. bolaindo dengan penggugat dalam konvensi, demikian 'pula antara tergugat dalam konvensi dengan penggugat dalam konvensi, sehingga tidak mungkin terjadi' suatu perbuatan p.t. bolaindo dan ataupun tergugat. dalam konvensi yang merugikan hak hak dan 'ke pentungan hukum penggugat dalam konvensi dalam perusahaan: bahwa antara tergugat dalam konvensi baik selaku komisaris maupun selaku pribadi tidak ada hubungan hukum dengan penggugat dalam konvensi selaku pihak ketiga, sehingga tidak mungkin pula ada perbuatan tergugat dalam konvensi yang merugikan hak hak dan ke pentungan hukum penggugat dalam konvensi selaku pihak ketiga: bahwa sekiranya penggugat dalam konvensi memang benar me rasa dirugikan berkenaan dengan apa yang dinamakan jual beli saham tersebut, maka seyogyanya yang digugat oleh penggugat dalam konten si, ialah p.t. panta muda plastic factory: tan bahwa oleh karena tidak ada hubungan hukum antara tergugat dalam konvensi, baik selaku komisaris maupun selaku pribadi dengan penggugat dalam konvensi dalam p.t. gensindo, demikian pula de ngan penggugat dalam konvensi dalam kedudukannya selaku pihak ke tiga, tidak ada hubungan hukum, maka sudah barang tentu penggugat dalam konvensi tidak berhak dan tidak mempunyai kepentingan untuk menggugat tergugat dalam konvensi dalam perkara ini (gems aan hoedanigheid): bahwa sebagaimana ternyata. dalam surat gugat tanggal agustus p.t, bolaindo tidak diajukan sebagai tergugat dalam perkara ini, karena permohonan tergugat dalam konvensi untuk me letak sita jaminan atas barang barang milik p.t. bolaindo tersebut, be nar benar tidak beralasan: bahwa berdasarkan alasan alasan tersebut atas, mohon kira nya agar majelis hakim berkenan menolak gugat penggugat dalam konvensi tanggal agustus setidak tidaknya menyatakan gugatan tersebut tidak dapat diterima dan mengangkat sita jaminan yang telah dicetak oleh pengadilan negeri jakarta barat dan selatan atas barang barang milik p.t. golsindos hh. dalam pokok perkara: bahwa apa apa yang telah dikemukakan dalam eksepsi verse but atas, hendaknya dipandang sebagai telah dikemukakan dalam pokok perkara ini: bahwa oleh karena tidak ada hubungan hukum antara tergugat dalam konvensi, baik selaku komisaris p.t. bolaindo maupun selaku pribadi, dengan penggugat dalam. konvensi sebagaimana telah ditemui akan dalam eksepsi tersebut atas, maka jelas kiranya, bahwa tidak uda hak hak dan kepentingan hukum penggugat dalam konvensi yang dirugikan oleh tergugat dalam konvensi, sehingga apa apa yang telah di kesukaannya dalam surat tugasnya tanggal agustus demi kian pula mengenai semua tuntutannya, harus ditolak: bahwa perbuatan penggugat dalam konvensi yang member kan keadaan keadaan intern p.t, bolaindo yang sekaligus menyangkut kan tergugat dalam konvensi, selain daripada perbuatan tersebut ada lah bertentangan dengan hukum yang menimbulkan kerugian bagi p.t, bolaindo dan tergugat dalam konvensi, juga apa yang dibubarkannya itu, sama sekali tidak mengandung kebenaran: dalam rekonpensi: bahwa apa apa yang telah dikemukakan dalam konvensi (da lam eksepsi dan dalam pokok perkara), hendaknya dipandang sebagai telah dikemukakan dalam rekonpensiini: bahwa dari apa yang telah dikemukakan seperti tersebut atas nyatakan kiranya, bahwa tergugat dalam rekonpensi telah melakukan se rangkaian perbuatan yang tidak patut dan tidak berdasarkan hukum, sehingga sangat merugikan p.t. bolaindo dan penggugat dalam rekan pensi: bahwa perbuatan perbuatan yang tidak berdasarkan hukum ter sebut adalah sebagai berikut: bahwa tergugat dalam rekonpensi telah membeberkan persoalan persoalan keadaan keadaan intern p.t. bolaindo yang bersifat khusus antara lain mengenai pembukuan sekaligus mencemarkan nama baik penggugat dalam rekonpensi, tanpa ada keperluan dan kepentingan baginya menurut hukum untuk melakukan hal itu: bahwa tergugat dalam rekonpensi secara tidak sah dan tanpa alasan, telah memohon peletakan sita jaminan atas barang barang milik p.t. bolaindo, sebagai akibatnya pengadilan negeri jakarta barat dan selat telah meledak sita jaminan atas barang barang milik p.t. bolaindo tanggal oktober bahwa lebih lanjut tergugat dalam rekonpensi, secara bertentangan dengan tujuan ratio dari peletakan sita jaminan tersebut telah pula membuat pengumuman dalam dua surat kabar yang sangat luas per siarannya dengan redaksi yang sedemikian rupa, sehingga sangat meru ikan p.t. bolaindo sekaligus penggugat dalam rekonpensi yaitu dalam surat kabar sinar harapan tanggal november t.i dan dalam surat harian indonesia (edisi berbahasa mandarin), tanggal november t.i s) yang pada pokoknya berisi: peringatan ke oleh pengadilan negeri jakarta barat dan selatan: bahwa sebagaimana terbukti dalam persidangan, p.t. bolaindo bukanlah sebagai pihak dalam perkara ini, karenanya menurut format penggugat dalam rekonpensi perbuatan perbuatan tergugat dalam rekonpensi tersebut adalah melanggar hukum dan menimbulkan ke bagian yang sangat besar terhadap p.t. bolaindo baik moril maupun materiel yang jumlahnya adalah benar sebagaimana telah dikemukakan oleh tergugat dalam konvensi penggugat dalam rekonpensi, tanggal januari dalam bagian mengenai rekonpensi, bawah angka sampai dengan bahwa terhadap akibat dari perbuatan perbuatan tergugat dalam rekonpensi tersebut dengan sendirinya tersangkut pula hak hak dan kepentingan hukum penggugat dalam konvensi, karenanya dalam hal ini penggugat dalam konvensi berhak pula menuntut dan membela' kepentingan hukumnya: bahwa kerugian p.t, bolaindo sebagai akibat dari peletakan sita jaminan dari pengumuman tersebut, dengan sendirinya merupakan ke bagian yang nyata pula bagi penggugat dalam rekonpensi, baik selaku komisaris p.t. bolaindo maupun selaku pemegang saham dan kerugian penggugat dalam rekonpensi itu, diperkirakan sebesar (lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya, sedangkan kru gian sebagai akibat pencemaran nama baik penggugat dalam rekan pensi, adalah sebesar (sepuluh juta rupiah), bahwa berdasarkan alasan alasan seperti tersebut atas, peng gugat dalam rekonpensi, berhak untuk menuntut ganti rugi dari ter gugat dalam rekonpensi, menilik keadaan dan kedudukannya sanggup untuk membayar ganti rugi yang dituntut oleh penggugat dalam rekonpensi tersebut: bahwa gugat rekonpensi ini didasarkan atas surat resmi dan.karenanya alasan alasan tersebut telah memenuhi sya rat syarat h.lr. untuk mengabulkan putusan uitvoerbaar bij voorraad: bahwa berhubung dengan penggugat dalam rekonpensi te lah banyak menderita kerugian sebagai akibat dari perbuatan perbuatan tergugat dalam rekonpensi tersebut dan untuk menghindari kerugian yang lebih parah lagi, maka penggugat dalam rekonpensi membesar kan dan memperkuat petit yang diajukan oleh tergugat dalam kon pensi penggugat dalam rekonpensi yang menyangkut p.t. bolaindo dan bagi diri penggugat dalam konvensi sendiri, mohon agar pengadilan negeri jakarta barat dan selatan berkenan kiranya memutuskan: primaire: menolak semua tuntutan tergugat dalam rekonpensi yang diadu kannya dalam surat tugasnya tanggal agustus menyatakan perbuatan tergugat dalam rekonpensi yang mence makan nama baik penggugat dalam rekonpensi adalah melanggar hukum, menyatakan pengumuman tergugat dalam rekonpensi dalam su rat kr'pensi, baik selaku komisaris p.t. bolaindo maupun se laku pemegang saham, adalah perbuatan melanggar hukum: menghukum tergugat dalam rekonpensi untuk mencabut peng umumnya yang termuat dalam surat kabar sinar harapan tanggal november tan menghukum tergugat dalam rekonpensi untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar (seratus lima puluh ribu rupa ah) seharusnya setiap kali tergugat dalam" rekonpensi, setiap bulannya, terhitung sejak diadakannya pengumuman tersebut dalam surat kabar sinar harapan tanggal no member sampai dengan dilaksanakannya putusan yang meng hukum tergugat dalam rekonpensi untuk mencabut pengumuman ter sebut: menyatakan keputusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (uitvoerbaar bij voorraad), walaupun ada verzet, banding atau kasasi: subsidi: memberi putusan yang menurut pertimbangan pengadilan ada lah adil dan wajar: biaya menurut hukum: menimbang, bahwa ikut para tergugat (tergugat ui) telah meng . ajukan jawabannya terhadap gugatan penggugat yang mengemukakan sebagai berikut: bahwa tergugat iii mungkin'kepala dalil dari penggugat terre kuali yang diakuinya dengan tegas: bahwa terlebih dahulu tergugat iii ingin mengemukakan bahwa yang disita sebagai jaminan dalam perkara ini adalah barang kepunyaan rp16. , : bahwa akibat dari pengumuman tersebut penggugat dalam rekan pensi i tergugat asli telah tercemar nama baiknya, sehingga kerugian yang diderita bahwa mohon putusan uitvoerbaar bij voorraad) bahwa tergugat dalam rekonpensi penggugat asli telah "melakukan serangkaian perbuatan yang tidak berdasarkan hukum'antara lain mem beberkan intern. p.t. bolaindo khususnya mengenai pembukuan dan sekaligus nama baik penggugat dalam rekonpensi 1l tergugat asli dan juga tanpa alasan telah memohon conservation besar pengadilan negeri serta membuat pengumuman pengumuman surat surat khabar yang merugikan p.t. bolaindo sekaligus penggugat dalam rekonpensi il tergugat asli ii: bahwa kerugian p.t. bolaindo sebagai akibat peletakan conservation besar oleh pengadilan dengan sendirinya merupakan kerugian pula bagi penggugat dalam rekonpensi i tergugat asli baik selaku komisi ris maupun selaku pemegang saham, yang diperkirakan sebesar setiap bulannya, sedangkan kerugian akibat pencemaran . nama baik penggugat dalam rekonpensi il tergugat asli (adalah sebesar , :. pan bahwa berdasarkan hal hal tersebut atas para penggugat dalam rekonpensi para tergugat asli menuntut kepada pengadilan negeri bakar darat dan selatan agar memberikan keputusan sebagai berikut: tergugat asli dalam provisi menghukum tergugat rekonpensi untuk mencabut pengurus annya yang termuat dalam surat khabar sinar harapan tanggal no member dan harian indonesia (edisi bahasa mandarin) tanggalbarang milik p.t. bolaindo dan beersurat khabar sinar harapan dan harian indonesia'dengan ukuran yang sama dengan pengumuman tergugat rekonpensi tanggal no member dan tanggal november dalam kedua'surat khabar tersebut: nan menghukum tergugat rekonpensi untuk membayar uang paksa p.t, gensindo sebuah perusahaan joint venture yang merupakan suatu badan hukum: bahwa p.t, bolaindo tidak digugat dalam perkara ini dan karena itu mustahil bahwa barang kepunyaan p.t. bolaindo disita dalam per kara ini: maka dari itu tergugat iii mohon sudah kiranya pengadilan nage jakarta barat dan selatan menolak permohonan penggugat untuk me letakkan sita jaminan atas barang barang kepunyaan p.t. bolaindo, bahwa betul p.t. bolaindo didirikan berdasarkan akte notaris pada tanggal mei notaris jojo mulyadi s.h. akan tetapi yang mendirikan p.t, sindo adalah tergugat tergugat dan seorang bersama thomas suseno, direktur p.t. panta muda plastic factory: bahwa p.t. bolaindo merupakan sebuah perusahaan joint ven true dengan tergugat dan ter kesia, bahwa tergugat mempunyai saham, tergugat mempu nyai saham dan thomas suseno mempunyai saham dari pr. bolaindo: bahwa karena p.t. bolaindo merupakan sebuah joint venture maka tidak mungkin untuk mengganti peserta peserta begitu saja dari thomas suseno menjadi rachmat sugiarto alias kong tju, seperti ternyata dari karena harus ada persetujuan dari badan koordinasi penanaman modal: bahwa karena itu penggugat tidak berhak untuk meminta per tanggungan jawab dari direktur p.t. bolaindo karena dia bukan peserta dalam joint venture ini: bahwa pada pertengahan tahun thomas suseno keluar se bagai peserta dari p.t. bolaindo dan dibayar adilnya dalam modal p.t. bolaindo oleh tergugat bahwa catatan yang dimajukan penggugat sebagai dan p,2a merupakan penyelesaian dari keluarnya thomas suseno itu p.t. panta muda plastic faktor) untuk perhitungan berapa banyak harus dibayar kepada thomas. suseno p.t. panta muda plastic faktor) untuk andil nya dalam p.t. gensindo, karena thomas suseno keluar dari p.t. gol sindo: bahwa catatan catatan yang diserahkan penggugat bawah dan p.2a merupakan matahari tentang keadaan p.t. bolaindo dari tahun tahun dan terkecuali halaman terakhir yang dikarang sendiri oleh penggugat, bahwa dari catatan p.2a tidak dapat diambil kesimpulan bahwa p.t. gensindo berjalan baik, juga tidak benar balita dalam tahun telah mendapat keuntungan sebesar bahwa dari catatan p.2a tidak dapat disusun balas atau ne raja labafrugi karena catatan itu dibikin pada kesempatan thomas suseno keluar dari perusahaan p.t. bolaindo, bahwa tidak benar p.t. bolaindo menjalankan dubbed boeklicu ding, untuk mengelabui pajak dan mentransfer keuntungan perusahaan luar negeri: bahwa memang diadakan catatan dalam bahasa tionghoa kare para pemegang salam berbahasa tionghoa dan tiap tahun diberi balas dan neraca laba rugi kepada pajak dalam bahasa indonesia untuk membayar pajak: bahwa catatan dalam bahasa tionghoa merupakan. sekedar catatan keluar masuk uang dan pembelian barang untuk mengetahui keadaan perusahaan, mania berdasarkan dalil dalil dan alasan alasan yang dimajukan diatas, tergugat mohon sudah kiranya pengadilan negeri jakarta barat dan selatan menolak setidak tidaknya tidak menerima gugatan peng gugat dan menolak permohonan penggugat untuk meledak sita jamin atas barang barang kepunyaan p.t. bolaindo: menimbang, bahwa untuk melanjutkan pendekatannya kedua be lah pihak telah mengajukan surat suratnya, penggugat dengan suratnya tertanggal pebruari tertanggal maret tertanggal april dan tertanggal april sedangkan para tergugat de ngan suratnya tertanggal april tertanggal april menimbang, bahwa untuk menguatkan dalilnya penggugat telah mengajukan bukti buktinya yang diberi tanda dengan p.i sampai de ngan p.s yang kesemuanya" telah dicocokkan dengan bukti aslinya, sedangkan para tergugat telah mengajukan bukti buktinya yang diberi. tanda t.i ! sampai dengan t.i s, yang kesemuanya juga telah di dicocokkan dengan bukti aslinya, an. beng menimbang, bahwa "untuk menyingkat keputusan ini majelis menganggap cukup hanya menunjukkan berita acara dari persidangan perkara ini, yang isi dan maksudnya harus'telah dianggap sebagai ter muat dalam keputusan ini, menimbang, bahwa kedua belah pihak akhirnya mohon agar peng adilan memberi putusan, tentang pertimbangan hukum: menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah sebagaimana diuraikan atas: dalam eksepsi: menimbang, bahwa tergugat dan tergugat telah mengajukan eksepsi yang menyatakan bahwa penggugat bukanlah pemegang saham dari p.t. gensindo dan bukan pula anggota direksi pengurus ataupun anggota komisaris dari p.t. bolaindo tersebut, karenanya penggugat tidak berhak dan tidak mempunyai kepentingan hukum untuk minggu gat tergugat dan tergugat ii: menimbang, bahwa oleh karena eksepsi tergugat dan tergugat tersebut menyangkut pokok perkara, maka akan dipertimbangkan da lam pokok perkara, karenanya eksepsi para tergugat dan tergugat itu tidaklah berdasar hukum kiranya haruslah dinyatakan ditolak: dalam konvensi: menimbang, balita dasar gugatan penggugat adalah bahwa peng gugat telah membeli saham dari p.t. bolaindo sebanyak lembar pada tanggal agustus berdasarkan akte notaris jojo mulyadi s.h, dari tuan thomas suseno p.t. bolaindo (bukti ),kare nanya penggugat sebagai pemegang saham berhak untuk menerima ke suntingan dari p.t, bolaindo itu, namun penggugat tidak pernah diberi keuntungan apapun, meskipun perusahaan itu telah berjalan dengan baik dan menguntungkan: menimbang, bahwa tergugat dan tergugat telah menyangkal dalil dalil penggugat tersebut dengan mengemukakan bahwa tergugat dan tergugat tidak mempunyai hubungan hukum dengan penggugat karena penggugat adalah pihak luar yang tidak mempunyai sangkut paut dengan p.t. bolaindo maka penggugat tidak berhak untuk men campur intern perseroan oleh karena tidak ada kepentingan hukum penggugat yang dirugikan baik oleh perseroan itu sendiri maupun oleh tergugat dan tergugat ii: menimbang, bahwa tergugat iii telah. menyangka! dalil dalil peng gugat yang pada pokoknya menerangkan bahwa p.t. bolaindo adalah merupakan sebuah perusahaan joint venture dengan tergugat dan ter nesia, maka untuk enggan ikan peserta peserta dari thomas suseno menjadi penggugat harus ada persetujuan dari badan koordinasi penanaman modal, oleh karena itu penggugat bukan peserta dalam joint venture tersebut: menimbang, bahwa oleh karena disangkal para tergugat tergugat tergugat dan tergugat iii dalil dalil penggugat tersebut, maka pem buktikan dibebankan kepada penggugat: menimbang, bahwa berdasarkan akte notaris jojo mulyadi s.h. tertanggal agustus (bukti p1) penggugat telah member lembar saham p.t, bolaindo dari thomas suseno yang bertindak sebagai kuasa dari dan untuk atas nama p.t. panta muda plastic facto (bukti p.!): menimbang, bahwa tuan thomas suseno sendiri adalah direktur utama dari p,t, panta muda plastic factory dan adalah pemegang sa ham dari p.t. bolaindo sebagaimana disebutkan dalam anggaran da sar dari p.t, tersebut (bukti t.i bukti p4): menimbang, bahwa menurut dan dari anggaran dasar p.t. bolaindo, penjualan salam dari pemegang saham haruslah diketahui direksi dan harus mendapat persetujuan dari rapat umum para pemegang saham bukti menimbang, bahwa ternyata penjualan saham dari p.t. panta muda plastic factory yang dilakukan oleh thomas suseno sebagai direktur utama dari p.t. kepada penggugat, tidak dihadiri oleh tergugat sebagai direktur dan tergugat sebagai komisaris pada p.t. bolaindo itu, sebagaimana disebut pada berita acara rapat pemegang saham dari p.t, bolaindo tertanggal agustus itu sendiri (bukti menimbang, bahwa selain dari itu untuk perubahan dalam susunan berpegang saham harus memenuhi prosedur dan harus ada persetujuan dari panitia tehnis penanaman modal, sebagaimana dijelaskan dalam surat edaran dari panitia tehnis penanaman modal tertanggal juni p.t.p.m iv ed (bukti menimbang, bahwa dari bukti bukti yang diajukan penggugat ter 1data penggugat belur dapat menunjukkan suatu persetujuan dari ba lan penanaman modal asing untuk sahnya penggugat menjadi meme jang saham dari p.t. bolaindo itu hingga dengan demikian penggugat belumlah menjadi pemegang saham dari p.t. itu, karenanya penggugat: idak berhak untuk menuntut keuntungan dari p.t. bolaindo atas kembar saham yang dibeli penggugat dari tuan thomas suseno tersebut: menimbang, bahwa apa yang telah diuraikan tersebut atas, maka perbuatan para tergugat tergugat dan tergugat iii tersebut tidaklah terbukti telah melakukan perbuatan melawan hukum: bas menimbang, bahwa berdasarkan hal hal tersebut maka gugatan penggugat tidaklah beralasan, karenanya haruslah dinyatakan ditolak: menimbang, bahwa mengenai sita jaminan yang telah dikabulkan pengadilan berdasarkan ketenarannya tertanggal september dan menurut berita acara penyitaan jaminan tertanggal oktober haruslah diangkat, oleh karena gugatan penggugat tersebut telah dinyatakan ditolak: menimbang, bahwa oleh karena penggugat ada pihak yang kalah maka biaya perkara patut dibebankan kepadanya: dalam rekonpensi: menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat dan penggugat rekonpensi adalah sebagaimana diuraikan atas: menimbang, bahwa penggugat dan penggugat rekonpensi men dialihkan bahwa penggugat dan penggugat rekonpensi telah meng alami kerugian sebagai akibat dari perbuatan tergugat rekonpensi yang telah memfitnah para penggugat rekonpensi dengan cara menggugat penggugat dan penggugat rekonpensi dengan surat gugatannya ter sebut sekaligus atas peletakan sita jaminan oleh pengadilan pada tanggal oktober atas harta milik p.t. bolaindo tersebut: menimbang, bahwa adalah wajar tergugat rekonpensi sebagai pi 'hak yang merasa dirugikan menggugat para penggugat rekonpensi dan hal ini belumlah merupakan suatu perbuatan fitnah karena tidak bertentangan dengan hukum dengan demikian gugatan para penggugat rekonpensi tersebut tidaklah beralasan karenanya haruslah ditolak: menimbang, bahwa selain dari itu para penggugat rekonpensi me mengemukakan pula bahwa tergugat rekonpensi telah membuat peng umumkan pengumuman dalam harian sinar harapan tertanggal no member dan pada harian indonesia (edisi bahasa mandarin) tertanggal november yang isinya antara lain, sehubungan dengan peletakan sita jaminan g. oleh pengadilan negeri (bukti dan menimbang, bahwa pengumuman pengumuman yang dilakukan oleh tergugat rekonpensi tersebut, hanyalah sekedar mempertegas atau mengulangi maksud dan tujuan atas peletakan sita jaminan atas barang barang barang milik p.t. bolaindo tersebut agar khalayak ramai jangan mengadakan jual beli atas barang barang sitaan tersebut: menimbang, bahwa dengan demikian perbuatan tergugat rekan pensi itu, karenanya tidaklah bertentangan dengan hukum dan oleh ka rena itu gugatan para penggugat rekonpensi haruslah ditolak karena tidak beralasan: menimbang, bahwa oleh karena para penggugat rekonpensi ada pihak yang kalah, maka biaya perkara patut dibebankan kepadanya: memperhatikan dari undang undang yang bersangkut an: mengadili dalam eksepsi: menolak eksepsi tergugat dan tergugat tersebut diatas: dalam konvensi: menolak gugatan penggugat untuk seluruhnya:n menurut berita acara penyitaan jaminan tentang gal oktober dalam reopens: menolak gugatan penggugat dan penggugat rekonpensi untuk. seluruhnya: drupiah): demikianlah diputuskan jakarta pada hari ini, rabu, tanggal mei dan pada hari itu juga diucapkan muka umum oleh kami, prasetyoboentoro sh, hakim ketua majelis serta marcus land dan ny. sarana sihombing masing masing sebagai hakim anggota pengadilan negeri jakarta barat dan selatan dibantu oleh pani tera pengganti, r.e. lambang yang dihadiri oleh kuasa tergugat1 dan tergugat ii, tanpa hadirnya kuasa penggugat dan kuasa tergugat iii. iwangsom). sebesar (seratus lima puluh ribu rupiah) harinya setiap kali tergugat rekonpensi ingkar atau lalai melaksanakan utusan yang dimaksud pada angka dan atas, yang dapat ditagih seketika dan sekaligus,lo, tanggal oktober tergugat asli if: primaire: menolak semua tuntutan tergugat dalam rekonpensi yang diadu can dalam surat tugasnya tanggal agustus menyatakan perbuatan tergugat dalam rekonpensi yang mence akan nama baik penggugat dalam rekonpensi adalah melanggar 1umum, menyatakan pengumuman tergugat dalam rekonpensi dalam surat khnpensi baik selaku komisaris p.t, gensindo maupun selaku pemegang sahara, adalah perbuatan melanggar hukum, menghukum tergugat dalam rekonpensi untuk mencabut peng umumnya yang termuat dalam surat khabar sinar harapan tanggal november dan dalam harian indonesia tanggal november menghukum tergugat dalam rekonpensi untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar , (seratus lima puluh ribu ru pisah) seharusnya setiap kali tergugat dalam.rekonpensi, setiap bulannya, terhitung sejak diadakannya pengumuman tersebut dalam surat khabar sinar harapan tanggal november sampai dengan dilaksanakannya putusan yang meng: hukum tergugat dalam rekonpensi untuk mencabut pengumuman ter sebut: menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu litvoerbaar voorraad), walaupun ada verse, banding atau kasasi: bahwa terhadap gugatan tersebut pengadilan negeri jakarta barat selatan telah mengambil keputusan, yaitu keputusannya tangga! mei yang kamarnya berbunyi sebagai ber uut: alam eksepsi: menolak eksepsi tergugat dan tergugat tersebut atas: h menurut berita acara penyitaan jaminan ter legal oktober besar (delapan belas ribu sembilan ratus dua puluh lima ilmiah): keputusan mana dalam tingkat banding atas permohonan peng ingat telah dikuatkan oleh pengadilan tinggi jakarta dengan keputus inya tanggal november p.t. perdata: bahwa sesudah keputusan terakhir ini diberitahukan kepada :dua belah pihak pada :tanggal november1978 kemudian ter 1uapnya oleh: penggugat pembanding diajukan permohonan untuk pe siksaan kasasi secara lisan pada tanggal desember sebagai ana ternyata dari surat keterangan kas ing dibuat oleh paniteraigugat berbanding yang pada nggak desember telah diberitahukan tentang memori'kasasi iri penggugat pembanding, diajukan jawaban memori kasasi yang di rima kepaniteraan pengadilan negeri jakarta barat dan selatan ida tanggal desember menimbang,meyakini an, (yang lama) dan hukum acara kasasi seperti yang dimaksudkan dalam undang undang tahun sampai 'litlitdalam rangka penjualan saham p.t, bolaindo demi lih p.t. panta muda plastic factory yang diwakili thomas suseno se laku direktur utama kepada penggugat untuk kasasi, maka tergugat dalam kasasi berhalangan hadir dalam rapat luar biasa para meme gang saham, maka pada tanggal agustus per akte notaris no, memberikan kuasa kepada teng jin tan untuk bertindak atas nama tergugat dalam kasasi. dengan hadirnya teng jin tan dalam rapat tersebut menurut hukum tergugat dalam kasasi dianggap hadir, sehingga sejak terlaksanayang disaksikan dan disetujui oleh. teng jin tan, menurut hukum jual beli tersebut juga disetujui oleh tergugat dalam kasasi jelas ada hubungan hukum: bahwa thomas suseno telah: mengundurkan diri sebagai derek tur utama p.t. bolaindo sesuai dengan berita acara rapat luar biasa para pemegang saham yang dibuat oleh notaris mulyadi tanggal agustus dan sejak itu ditunjuk tergugat dalam kasasi se bagai penggantinya. bahwa menurut anggaran dasar p.t. bolaindo penjualan saham harus mendapat persetujuan dari rapat ini, para pere gang saham. dalam rapat pada tanggal agustus dengan akte yang di hadiri oleh teng jin tan selaku kuasa dari tergugat dalam kasasi, sehingga rapat luar biasa para pemegang saham dapat diadakan semu hutan suara dan dapat mengambil putusan putusan sesuai dengan ke tentukan anggaran dasar sesuai dengan apa yang tercantum dalam berita acara rapat tersebut terbukti rapat menyetujui pelaksana kandengan akte notaris tanggal agustus dengan demikian jelas jual beli saham adalah syah menurut hu kum, mengenai pelaksanaan jual beli saham adalah sah menurut hukum tanpa minta persetujuan lebih dahulu dari panitia tehnis pena naman modal: bahwa permintaan persetujuan lebih dahulu itu tidak mungkin dipaksa akan, karena biasanya sebuah perusahaan p.m.d.n, dan p.m,a. yang terpaksa menjual saham saham cadangannya karena kekurangan modal, tentu masih belum mengetahui nama nama calon pembeli. nanti setelah daftar nama nama dari pembeli sudah dibuat secara pasti, barulah di ajukan permohonan persetujuannya kepada panitia tehnis penanaman modal, bahwa untuk mengajukan permohonan persetujuan bukan tugas penggugat untuk kasasi tetapi kewajiban tergugat dalam kasasi selaku direktur utama (vide akte pendirian p.t. bolaindo tambahan berita negara r.i. tanggal oktober dengan belum dilaksanakannya kewajiban tersebut sampai saat ini, jelas adanya iktikad buruk tergugat dalam kasasi kepada penggugat untuk kasasi, sehingga perbuatan tergugat dalam kasasi adalah meru pakan perbuatan melanggar hukum: sikap tergugat dalam kasasi yang seolah olah tidak mengeja hui penggugat untuk. kasasi pemilik saham p.t. bolaindo, jelas merupakan perbuatan melanggar hukum: kanan a. dengan surat .kuasanya per.akte tergugat dalam kasasi telah memberi. kuasa. kepada teng jin tan.untuk bertindak atas nama mereka dalam rapat luar biasa para pemegang saham pada tanggal agustus kan dengan perjanjian pengikatan jual beli saham p.t. bolaindo tang gal mei kemudian perjanjian pengikatan jual beli tersebut di adakan pengukuhannya per akte notaris ny. s.s. abdoel sjoekoer tanggal juni dengan harga rp. , , adalah me rupawan bukti yang syah dan otentik, bahwa tergugat dalam kasasi mengetahui dan mengakui bahwa penggugat untuk kasasi adalah peri lik saham p.t. bolaindo yang syah menurut hukum, karena jika tidak ada pengetahuan dan pengakuan itu, tentu tergugat dalam kasasi tidak. akan mengadakan persetujuan jual beli saham itu dengan penggugat untuk kasasi, bahwa apa yang diuraikan dalam point jelas bahwa bersetuju panitia: tehnis: penanaman: modal bagi penggugat untuk kasasi rel vant dalam rangka tuntutannya untuk mendapat pembagian keuntungan p.t. bolaindo, karena. saham yang dimiliki penggugat untuk kasasi adalah saham aan founder yang dapat diperjualbelikan secara bebas, dan bukan saham naam, menimbang: mengenai keberatan ad. dan bahwa keberatan ini tidak dapat dibenarkan, karena judex active tidak salah menerapkan hukum. meskipun berdasarkan pertimbangan mahkamah agung sendiri yaitu bahwa jual beli tersebut adalah bersyarat karena. digantungkan pada persetujuan menteri seperti yang dimaksud kan dalam prosedur yang diuraikan dalam surat edaran ketua panitia tehnis: penanaman modal ppm iv ed tanggal juni , karena persetujuan tersebut tidak pasti,. maka menurut hukum perjanjian tersebut belum ada: pan han mengenai keberatan ad. dan tan bahwa. keberatan ini tidak dapat dibenarkan, karena judex facts tidak:salah menerapkan hukum: bnn menimbang, bahwa berdasarkan apa yang dipertimbangkan atas b"undang undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh penggugat untuk kasasi: rachman sugiarrach man sugiarto tersebutse sa, tanggal april dengan miskin kusumah armada sh, hakim agung yang ditunjuk oleh ketua mah kalah agung sebagai ketua sidang, adi.adi kanojo soetjipto dan soehono dja sh, sebagai hakim hakim anggota, dan sultan, pani tera peng.nti, dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak. |
hukum perdata. pengadilan negeri berdasarkan keputusan pidana yang sudah mempunyai kekuatan pasti tergugat sego atmodiredjo telah diberi hukuman bulan kurungan dengan waktu percobaan selama bulan, karena melanggar sub k.u.h.p. tergugat: itu (pelaku materiil red. m.a.) pada waktu melakukan perbuatan tersebut sedang melakukan tugasnya sebagai alat dari perusahaan otobus n.v. bintang. dengan dasar itu majikan pengurus pengurus otobus n.v. bintang (secara perdata red. m.a.) bertanggung jawab atas perbuatan tergugat tersebut. pengadilan tinggi keputusan pengadilan negeri telah didasarkan pada alasan alasan yang tepat. karena penggantian otobus penggugat yang terbakar (karena kelalaian tergugat red. m.a.) dalam pelaksanaannya maka perlu ditetapkan jumlah uang enggan otobus termaksud. kerugian yang timbul karena hilangnya otobus termaksud patut dinilai dari harga otobus setiap bulan sedang harga otobus patut dinilai rp. pada bulan juni jumlah harga harga tersebut harus dinilai. kembali berdasarkan harga. emas. mahkamah agung keadaan memaksa force. majeure yang diajukan oleh tergugat asal sebagai sebab timbulnya kebakaran yang menyebabkan musnahnya bis merk dodge milik penggugat asli (perbuatan melanggar hukum red. m.a.) tidak terbukti tan setiap orang mengetahui bahwa mengisi bensin pada kendaraan bermotor tidak melalui pope bensin adalah sangat berbahaya: apabila yang bersangkutan meskipun mengetahui bahaya tersebut tetap mengisi bensin dengan member gunakan ember (diluar pompa bensin) maka harus menanggung risikonya kebakaran tersebut terjadi karena kelalaian seorang pegawai p0. bintang dalam melakukan pekerjaannya, oleh karena itu menurut yurisprudensi tetap, majikannya harus mengganti kerugian yang timbul karena kesalahan. pegawai nya. putusan mahkamah agung tg. juni no, sip demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang maha esa mahkamah agung: mengadili dalam tingkat kasasi telah menjatuhkan putusan sebaga! berikut dalam perkara perusahaan otobus n.v. bintang , berkedudukan tegal. sogno atmodiredjo, pegawai po. n.v, "bintang" tegal, cabang purwokerto, bertempat tinggal didesa jatibarang wetan, asisten jiwa rang, kabupaten purwokerto, penggugat penggugat untuk kasasi dahulu tergugat tergugat pembanding juga berbanding melawan lim chiao son, direktur perusahaan otobus n.v. "indah", bertempat tinggal jakarta, dalan kedudukannya selaku direktur dari n.v. "indah" jateng tersebut, tergugat dalam kasasi dahulu penggugat berbanding jugatega! pada pokoknya atas dalil dalil bahwa sebuah bis pol. merk dodge, conn. chassis 6d400 tahun motor nr, clc milik penggugat asli sewaktu diparkir dalam station bis purwokerto, karena kelalaian tergugat asli il, yaitu sewaktu isi bensin pada bis bintang pol. telah terjadi semburan api pada ember tempat mengisi bensin yang mana oleh tergugat asli ii, amber tersebut dilemparkan kebawah kolong bis indah, sehingga bis tersebut telah terbakar habis bahwa atas kelalaian tergugat asli tersebut, oleh pengadilan negeri purwokerto, tergugat asli telah dijatuhi hukuman kurungan bulan dengan masa percobaan bulan, yaitu dengan putusannya tanggal pebruari pid, bahwa karena kelalaian tergugat asli tersebut baru pertama kali dipergunakan untuk angkutan umum tegal purwokerto bahwa penggugat asli telah kehilangan salah satu mata pena lainnya sejumlah rp. (seratus empat puluh dua juta delapan ratus tiga puluh empat ribu seratus empat rupiah) bahwa tergugat asli pada waktu terjadi kebakaran tersebut adalah pegawai dari tergugat asli maka @empat ribu seratus empat rupiah.| dan mulai tanggal september setiap harinya rp, (satu juta sepuluh ribu delapan ratus delapan puluh rupiah), dan jika ada perubahan tari otobus jumlah mana disesuaikan dengan tari yang berlaku pada waktu itu untuk jurusan tegal purwokerto. menetapkan, bahwa putusan dalam hal membayar ongkos ongkos perkara, termasuk bes penyitaan atau lagi memberikan keputusan secara lain menurut kebijaksanaan sidang pena dilan negeri. menimbang, bahwa disidang sidang pengadilan negeri tegal yang telah ditentukan, untuk penggugat datang menghadap lie kuat peng, pekerjaan: pegawai otobus indah tegal, tinggal dikota tegal, berhak untuk itu karena surat kuasa bermaterai tanggal oktober untuk tergugat ke datang menghadap maksum, pengacara, bertempat tinggal jalan cempaka no, kota tegal, berhak untuk itu karena surat kuasa bermeterai tanggal oktober dari tan jay seng, bertempat tinggal jalan caringin no: kota tegal, pekerjaan pegawai n.v, hoo gwan tegal dan tan klan kiat pegawai nv, hoo gwan tegal tinggal jl, diponegoro. jakarta dan ong hien tjan, pegawai hoo gwan, bertempat tinggal jin. cemara kota pe. tegal, menurut'surat kuasa bermeterai tanggal september dan ketiga orang kuasa itu masing masing selaku pemegang kuasa. dari kepala kejaksaan negeri tegal, berdasarkan surat keputusan penitipan barang bukti ttg. agustus pen. menit k.k.n, dari kepala kejaksaan tersebut. untuk mengurus (koheren) n,v. bintang tegal berikut kantor cabangnya selama dalam keadaan penyitaan oleh kejaksaan negeri tegal sejak tgl. juni ban nana untuk tergugat ke yang semula datang menghadap sendiri kemudian menghadap kuasanya bernama maksum tersebut berhak untuk: itu. karena surat kuasa tanggal januari. . menimbang, bahwa setelah pengadilan negeri dengan perantaraan: kami mencoba mempardamaikan kedua belah pihak, akan tetapi sia sia, lalu dibaca kalah surat gugat tanggal september surat penetapan karni no, pdt, tgl. tanggal oktober dan berita acara penyitaan konsekrator pdt. tgl. sit. tanggal oktober . menimbang, bahwa sidang kuasa penggugat menyatakan tetap bertahan pada gugatannya dan setelahnya kuasa kedua belah pik.ak memajukan . para tergugat jawaban ttg. dan publik tgl. dan penggugat: telik tiada bertanggal replika ttg. kesimpulan tiada bertanggal surat penjelasan ttg. bean dan pula surat surat bukti serta saksi saksi yang lebih lanjut akan diuraikan dibawah ini, maka kemudian kuasa penggugat dan tergugat tergugat mohon putusan dan selanjutnya mencabut duduknya perkara sebagai mana tercantum dalam berita berita acara persidangan dalam perkara ini tentang hukumnya menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan salah seperti tersebut diatas tentang tangkisan (eksepsi) menimbang, bahwa para tergugat telah memajukan eksepsi dani mohon, agar supaya gagalnya penggugat ini dinyatakan tidak diterima inet ontvanke lk), dengan mengemukakan alasan alasan sebagai berikut: pihak tergugat ke bahwa hingga kini status perusahaan otobus n.v, (p.t) bintang tegal, tidak jelas siapa siapa direkturnya yang sah menurut hukum, yang dapat mewakili atau berbuat dan bertindak untuk dan atas nama np.t 1sb., oleh karena n.v. bintang : tegal dan seluruh kekayaannya sejak tanggal telah disita. dari seorang bernama liem khe totok oleh kepala kejaksaan negeri tegal, berhubung: dengan adanya perkara penggelapan (tindak pidana) yang dituduhkan kepada liem khe tjk tersebut mengenai n.v. bintang itu dan pula adanya persengketaan (gugatan) mengenai n.v. bintang juga antara tan siang tjan selaku penggugat pelawan dan liem khe tjk selaku tertawan menurut perkara perdata pengadilan negeri tegal nomor pdt. tgi. naga bahwa untuk menjaga n.v. bintang tagal secara perkara tuduhan penggelapan terhadap tersangka liem khe tjk belum diajukan kepada pengadilan negeri tegal, maka dengan surat keputusan penitipan barang bukti dari kepala kejaksaan negeri tegal ttg. per. menit k:k.n, tan hien kiat, anak kandung dari tan siang tjan, ong hien tjan dan tan jay seng, masing masing telah ditunjuk dan ditutupi untuk mengurus (koheren) n.v, " bintang tegal berikut kantor cabang nya selama dalam keadaan penyitaan yang dilakukan oleh ketaksaan negeri tegal sampai ada pencabutan bahwa karena alasan alasan itulah, para menghadap, yakni tan hien kiat, ong hian tjan dan tan jay seng, mohon dibebaskan tvrijwaren) dari keharusan mewakili perusahaan otobus n.v. bintang tegal, selaku tergugat ke dalam perkara ini nan pihak tergugat ke nai bahwa tergugat ke berpendapat, bahwa gugatan 'penggugat ini salah: menurut hukum acara perdata, olah karena dalam surat tugasnya perusahaan: otobus indah di, tegal semula tidak disebut badan hukumnya, yakni ! berbentuk perseroan. terbatas ( n.v,) dan sebagai penggugat dicantumkan": liem chiao son,. direktur perusahaan otobus indah bahwa karena ternyata bis yang dipersengketakan ini adalah milik perusahaan otobus' n:v, indah jateng, hingga demikian liem chico son tidak: berwenang untuk mengajukan gugatan'ini: . . menimbang, bahwa pengadilan negeri tidak dapat mengikuti pendirian para tergugat dengan alasan alasan yang tersebut diatas, atas dasar sesuatu badan hukum, dalam hal ini n.v. bintang tegal, belum dinyatakan bubar pailit dan masih berjalan dan selama belum dipilih dite takkan siapa siapa direkturnya, pengadilan negeri berpendapat, bahwa tan jay seng, tan hien kiat dan. ong hien tjan dapat mewakili n.v, . bintang tegal dalam persengketaan yang n.v. itu sendiri, menurut akte notaris semarang tan sios, tertanggal no,' yang menjadi direktur perusahaan otobus n.v. indah jateng, alah pranoto soemodilogo dan liem chiao son dan merupakan direksi yang berhak mewakili nlv. tsb., baik didalam maupun diluar hukum dalam segala hal dan tindakan? . mas bahwa pengadilan negeri tidak keberatan atas permintaan penggugat.untuk mencantumkan .nama rd. pranoto soemodilogo .selaku penggugat juga, hingga berbunyi rd. pranoto soemodilogo, bertempat tinggal jakarta, jalan jawa dan liem chiao soer, masing masing direktur berusaha : otobus n.v,. indah jawa tengah tegal: .' . satu dan lain untuk terselesalnya sengketa ini dan perubahan.ini:: . . tidak merubah menambah pokok perkara :. . beng aga tidak merugikan pihak lawan, menimbang, bahwa hingga demikian, eksepsi yang dikemukakan'oleh para. tergugat itu haruslah ditolak). tentang pokok perkara man pena nan menimbang, bahwa antara' kedua belah pihak terdapat suatu pendirian yang sama, bahwa pada tanggal kira kira jami. siang hari, dihalaman petak station otobus purwokerto, telah terjadi kebakaran bis indah"" no, pol. ana bahwa bis itu adalah milik n.v. perusahaan otobus indah jawa tengah berkedudukan tegal montok bahwa tergugat ke sir. sogno atmodiredjo adalah. sebagai. p.o.n.v. bintang tergugat l), sewaktu peristiwa kebakaran tersebut terjadi bahwa sehubungan dengan peristiwa kebakaran itu, tergugat ke oleh sidang pengadilan negeri purwokerto telah dijatuhi hukuman kurungan selama bulan dengan waktu percobaan selama bulan karena dipersalahkan melakukan kejahatan karena kechilafannya,. mengakibatkan. suatu kebakaran" dan melanggar sub kitab undang undang hukum pidana, sebagaimana termuat dalam turunan putusan perkara pidana pid tertanggal pebruari. putusan mana. telah memperoleh kekuatan hukum: yang tetap lihat surat bukti bertanda. p1) bana bahwa bis yang terbakar itu adalah merk dodge conn chassis: 6d400 tahun pemikiran tahun motor nr. clc lihat surat bukti bertanda p2) menimbang, bahwa penggugat terhadap para tergugat, karena kejadian tersebut diatas menuntut suatu penggantian kerugian yang penggugat telah menderita, yakni sebagaimana tercantum dalam pokok tuntutan (petit) bab bermula" dan atau" dalam surat gugat, atas dalil, bahwa kebakaran otobisnya yang bermerk dodge" conn chassis 6d4u0 adalah kesalah tergugat ke selaku pegawai tergugat ke inv. bintang menimbang, bahwa kesalahan itu telah terbukti dengan sah, menurut bunyi putusan perkara pidana pengadilan: negeri purwokerto no: tertanggal yang telah beroleh kekuatan hukum yang'tetap' dan sehubungan pula dengan surat keterangan tertanggal juni yang dibuat oleh kepala station otobus pemerintah daerah tk. banyumas purwokerto (lihat surat bukti bertanda p.i) peta menimbang, bahwa tergugat ke sogno atmoderedjo sewaktu mengisi bensin pada bis kepunyaan tergugat ke didalam station otobus purwokerto, adalah sebagai pegawai bawahan dari n.v. bintang badan hukum)': karenanya tergugat ke dalam melaksanakan tugasnya pekerjaannya la sebagai alat dari perusahaan otobus n.v. bintang (kuasa ekonomis) dengan dasar itu majikan pengurus pengurus n.v, bintang bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukan oleh bawahannya, khusus sewaktu"la tergugat ke sogno atmodiredjo regis! bensin bis n.v. bintang" dalam station otobus purwokerto (lihat bunyi b.w.i: menimbang, bahwa tergugat ke sogno atmodiredjo sewaktu pelaku kan tugasnya pekerjaannya mengisi bis kepunyaan tergugat ke l, yang seharusnya mengisinya. itu: diluar station: otobus tdi pompa bensin yang telah disediakan), apakah perbuatan: tergugat org: songo atmodiredjo. itu dapat dibenarkan oleh pejabat yang berwenang station otobus purwokerto, mengisi nya bensin adalah perbuatan wajar, akan tetapi tempat mengisinya:: didalam station. otobus adalah kurang wajar, sehingga karena perbuatan tersebut, dapat menimbulkan kebakaran dalam bis kepunyaan orang lain yang ada disamping: nya, yaitu bis sudah terbakar untuk perbuatan itu seharusnya tergugat ke sogno atmodiredjo dapat menduga duga jika perbuatan mengisi bensin dalam station. otobus akan mengganggu ketertiban umum dan akan memudahkan timbulnya kejadian yang tidak diinginkan, terutama kebakaran . karena bensin adalah alat pembakar yang sudah terbakar . menggangu ketertiban dalam lalu lintas bis yang akan berangkat dan akan keluar membawa penumpang. mengganggu para penumpang yang akan bepergian pulang dari berarti gn, turun naik dari bis satu ke bis yang lain memudahkan terjadinya bahaya kebakaran kalau ada puntung rokok yang masih ada apinya, juga bila ada orang yang sedang merokok atau orang .yang hendak merokok dengan menyalahkan korek apinya yang berdekatan ditempat tersebut melanggar tata tertib adanya peraturan peraturan yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dalam station tersebut jadinyadapat dimengerti, bahwa perbuatan yang dilakukan oleh tergugat ke sogno atmodiredjo itu adalah melawan hukum dan oleh karena perbuatan tergugat: ke: sogno atmodiredjo itu bersifat melanggar hukum yang . mengakibatkan terbakarnya bis indah tersebut, maka harus ada pengganti kerugian, kerugian mana harus diganti adanya kesengajaan atau tidak. kalau.itu disengaja, terang harus mengganti, pun kalau itu karena adanya alpa haruslah mengganti kerugian itu juga, sesuai dengan bunyi b.w, . menimbang, bahwa para tergugat menyatakan tetap pada perlawanannya,. tana bahwa .tergugat ke bersalah melanggar hukum, hingga mengakibatkan kebakaran. atas otobus milik penggugat .yang dipersengketakan ini dan untuk membuktikan perlawanannya, disidang para tergugat telah memajukan 3orang saksi, bernama waluyo, subroto dan ramadi yang masing masing telah didengar keterangannya dibawah sumpah persidangan : . . menimbang, bahwa dari.pada kesaksian kesaksian tersebut diatas, yang . pada pokoknya para saksi itu. mengetahui peristiwa kebakaran otobus milik. penggugat, akan tetapi mereka tidak mengetahui sebab rnusababnya kebakaran itu sewaktu tergugat ke mengisi bensin pada bis kepunyaan tergugat.ke bahwa para saksi mengetahui, sewaktu tergugat ke mengisi bensin pada.bis. kepunyaan tergugat ke t itu station otobus purwokerto, pertama dengan . jaringan, kedua kalinya dengan memakai pil, parkiran #datang masuk bis indah's. dan berhenti disebelah kanan bis bintang" bahwa bis.: bintang terbakar juga, akan tetapi dapat tertolong, sedangkan bis indah habis terbakar, sekalipun telah diusahakan bantuan'seperlunya bahwa badan tergugat ke juga hangus terbakar dan seketika itu juga diangkut rumah sakit aas bahwa oleh yang berwajib dari station otobus purwokerto telah dikeluarkan peraturan dilarang mengisi bensin pada bis didalam station otobus bahwa tergugat ke sewaktu terjadinya kebakaran itu, tenan ialah pegawai buruh pada bis bintang paud tita menimbang, bahwa persidangan, kuasa penggugat memasukkan surat bukti (bertanda p7) berupa surat keterangan" tertanggal purwokerto jung dibuat dan ditanda tangani oleh span, kepala station otobus peni daerah tke banyumas. purwokerto, yakni mengenai terjadinya: kebakaran otobus: indah" station otobus purwokerto pada" tanggal juni ki: antara jam siang, surat keterangan: mana. berbunyi sebagai berikut jana bes ama ag: otobus indah . supir sdr. skenario, kondektur sdr, sutomo, dan pembantu supir sdr. hasil, pada antara kurang: lebih jam siang, supir sdr. skenario' memarkir otobus indah" dihalaman petak yang buat otobus berangkat jurusan tegal, buat sedia berangkat yang jam siang menuju tegal, tetapi disampingnya otobus bintang supir sdr. kawi, kondektur sdr. oey sisi boen, dan pembantu supir sdr. padi, dengan tanpa mempunyai hak sudah berani memarkir otobus' bintang dihalaman petak yang buat berangkat otobus kejuruan tasikmalaya, sedangkan proyeknya otobus bintang . buat jurusan: tegal purwokerto p.p, justru terletak sebelah menyembelih (berjejer) dengan tempat halaman petak yang buat berangkat otobus jurusan tegal. otobus indah" oleh" supir sunarko sesudahnya diparkir, kondektur sutomo dan: pembantu supir hasil turun dari otobus indah menuju kesebelas: pegawai otobus bintang' bagian tukang bensin: sdr. sono, mengisi bensin otobus' bintang dengan memakai pell (ember), dan waktu lagi mengisi otobus bintang tiba tiba bensin dimana pell ember) itu menyala,, maka poin ember) yang risih ada mesinnya dan sudah menyala jatuhnya press dibawah' tank basisnya: otobus indah" hingga menimbulkan kebakaran tank mesinnya dan supir sdr. soenurjo sudah berupa menjalankan otobus indah" untuk menghindarkan dari bahaya kebakaran:itu dengan menjauhkan otobus indah" jauh dari station otobus, dan berhubung tank mesinnya sudah menyala kelakar, maka tidak bisa diberikan pertolongan: lagi, meskipun sudah disemprot sampai habis (dual alat: pemadam" kebakaran, hingga otobus kelakar habis: tinggal kerangkanya saja): anti pena tan sin. menimbang, bahwa daripada hal hai' terurai: diatas, maka pengadilan negeri. berpendapat, bahwa para tergugat:tidak berhasil melemahkan pendirian penggugat mengenai kesalahan kekhilafan.tergugat ke perihal: terbakarnya habis otobus. kepunyaan penggugat yang.termaksud diatas bahwa :telah menderita kerugian dan dalam hal ini para tergugat iah: secara tanggung menanggung: wajib. menggantinya man seth an. aa. menimbang, tentang pengganti kerugian, bagi kami adalah layak damai, bahwa para. tergugat diharuskan enda a. menyerahkan kepada penggugat bis lagi, yang semacam dan tahun .pembiklnannya sama dengan bis kepunyaan penggugat yang habis .terbakar begitu pula masa dipakainya otobus itu b. membayar pengganti kerugian selama bis kepunyaan penggugat yang terbakar itu tidak berjalan, yakni mulai tanggal juni sampai dengan tanggal agustus sejumlah rp. membayar pengganti uang biaya balik nama bis penggantian hingga menjadi atas namanya penggugat menimbang, bahwa hingga demikian tuntutan penggugat dapat dikabulkan untuk sebagian dan selainnya harus ditolak menimbang, bahwa penyitaan konsekrator yang dilakukan olah wakil panitera pengadilan negeri tegal pada tangga! oktober sebagaimana tersebut dalam berita acara penyitaan konservatori pdt. tgl. sit, harus dinyatakan sah dan berharga menimbang, bahwa oleh karena para tergugat ada dipihak yang kalahkan, maka pantaslah biaya biaya perkara ini harus dibebankan pada para tergugat secara tanggung menanggung memperhatikan hukum yang berlaku dan undang undang yang bersaing hutan. mengadili mengabulkan gugatan penggugat untuk sebagian menghukum para tergugat tanggung menanggung menyerahkan kepada penggugat sebuah otobus, yang semacam dan tahun pemikirannya sama dengan otobus kepunyaan penggugat yang terbakar, yakni merk dodge" conn chassis r6d400 tahun pemikiran menghukum para tergugat tanggung menanggung pula membayar kepada penggugat pengganti kerugian karena urusan tersebut diatas, uang sejumlah rp. (seratus empat puluh dua ribu delapan ratus tiga puluh empat rupiah) pengganti ongkos ongkos yang timbul. dari pada biaya balik nama bis penggantian hingga menjadi atas namanya penggugat. menyatakan sah dan berharga penyitaan konsekrator yang dilakukan oleh wakil panitera pengadilan negeri tegal, sebagaimana termuat dalam berita acara konseptor pdt. tgl. sit tertanggal oktober menghukum para tergugat tanggung menanggung membayar biaya biaya perkara ini yang hingga kini direncanakan sebesar rp. seribu duapuluh empat rupiah). demikianlah diputuskan pada hari kamis, tanggal maret oleh kami serasi s.h. hakim pada pengadilan negeri tersebut, dan pada hari itu juga keputusan tersebut oleh: hakim 'itu diucapkan" didepan umum, dengan dibantu oleh panitera pengganti. soewatdi dan. dengan dihadiri oleh kuasa penggugat dan kuasa tergugat tergugat. lag tebu panta oia mai gugatan ini juga ditujukan kepada tergugat asli tersebut bahwa kini harga otobus semacam itu. adalah rp. dua ratus juta rupiah) maka penggugat asli pula mohon nanti. untuk memasukkan pula ongkos: balik nama dari bis tersebut: bahwa penggugat asli telah berusaha secara .dapat pada tergugat tergugat asli tetapi selalu tidak berhasil: bahwa untuk "menjamin gugatan ini mohon dilakukan penyitaan (conservation besar) atas harta harta tergugat asli bahwa berdasarkan hal hal tersebut maka penggugat asli: menuntut kepada pengadilan negeri tegal supaya memberi putusan yang dapat dijalankan lebih dahulu sebagai berikut: bah bermula menerima gugatan penggugat menguatkan penyitaan pengenalan yang dilakukan dalam hal ini menghukum para tergugat secara tanggung menanggung. yang satu membayaryang semacam dan tahun pemikirannya sama dengan bis kepunyaan penggugat yang. terbakar itu, begitu pula masa dipakainya otobus itu menghukum para tergugat secara tanggung menanggung juga, yang satu membayar, yang lain dibebaskan dari pada pembayaran uang kerugian tersebut diatas sejumlah rp. (seratus empat puluh' dua juta delapan ratus tiga puluh empat ribu seratus empat rupiah) dan selanjutnya mulai tanggal september sampai nanti selesainya pembayaran .' penggantian kerugian berupa otobus milik penggugat yang terbakar itu, berikut ongkos ongkos biaya balik nana bis atas nama penggugat, setiap harinya rp. satu juta sepuluh ribu delapan ratus delapan. puluh rupiah), jika tidak ada perubahan tari otobus, dar jika ada perubahan tari otobus, jumlah mana disesuaikan dengan tari yang berlaku. pada waktu iw'untuk jurusan tegal purwokerto. menghukum para tergugat tergugat membayar kepada penggugat uang. buat ongkos biaya balik nama bis atus nama penggugat, yang jumlahnya penggugat serahkan kepada kebijaksanaan sidang pengadilan: negeri : menetapkan, bahwa putusan ini: dapat dijalankan' lebih dahulu, meskipun: ada permohonan perlawanan tingkat banding dari pihak para: tergugat. menghukum para tergugat membayar ongkos ongkos perkara, termasuk bea penyitaan mann atau . menguatkan penyitaan pengenalan itu: anta menghukum para: tergugat.tanggung menanggung, yang satu membayar. . lainnya dibebaskan: dari: pada pembayaran, membayar kepada penggugat . jumlahiuang harga bus: semacam dan sejenis. bis kepunyaan penggugat .yang. telah terbakar .itu, yang jumlahnya penggugat serahkan. kepada kebijaksanaan pengadilan negeri dar uts ditambah dengan bea balik nama bis itu atas nama. penggugat, patah iriei sebanyak.menurut ongkos ongkos biaya balik nama itu, yang jumlahnya penggugat serahkan kepada kebijaksanaan pengadilan negeri .i. menghukum tergugat membayar kepada penggugat uang sejumlah rp. seratus empat puluh dua juta delapan ratus: tiga:,puluh empat ribu seratus empat rupiah) dan mulai tanggal september: setiap. harinya: rp. satu juta sepuluh ribu' delapan ratus delapan puluh rupiah) sampai. nanti selesainya dibayar penggantian berupa: otobus.milik penggugat berikut ongkos ongkos biaya. balik nama, dan jika ada perubahan tari otobus jumlah mana disesuaikan: dengan tari yang berlaku pada waktu itu untuk jurusan tegal purwokerto menetapkan, bahwa putusan dalam. hal ini: dapat dijalankan lebih dahulu, meskipun ada permohonan perlawanan (tingkat banding dari pihak: para tergugat: menghukum para tergugat membayar ongkos ongkos perkara, termasuk bea penyitaan atau lagi memberikan keputusan secara lain menurut kebijaksanaan sidang pena dilan negari nan pan menimbang, bahwa para tergugat asli telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya menyatakan, yaitu oleh tergugat asli:. bahwa status perusahaan otobus n.v. (p.t.) bintang . tegal, tidak jelas siapa siapa direkturnya yang syah menurut hukum, yang dapat mewakili atau. berbuat dan bertindak untuk dan atas nama n.v. (p.t.) tersebut, oleh karena znm, bintang' tegal dan seluruh kekayaannya sejak tanggal januari telah disita dari seorang yang bernama liem khe tokoh oleh kepala kejaksaan negeri tegal, berhubung dengan adanya perkara penggelapan yang dituduhkan pada liem khe tokoh tersebut, mengenai n.v, bintang itu, dan' oleh tergugat asli bahwa gugatan penggugat asli salah menurut hukum acara perdata, karena dalam surat gugatannya perusahaan otobus indah "di tegal semula tidak disebut badan hukumnya, yakni berbentuk perseroan terbatas n.v,) dan sebagai penggugat dicantumkan liem chiao son, direktur perusahaan otobus indah menimbang, bahwa permohonan kasasi a.karena itu dapat diterran jasa menimbang, bahwa keberatan keberatan yang diajukan oleh penggugat untuk. kasasi dalam memori kasusnya tersebut pada pokoknya ialah bahwa pengadilan tinggi yang telah membenarkan inti dari putusan pengadilan negeri, telah menolak oxeptie yang dikemukakan oleh tergugat tergugat asal penggugat untuk kasasi, dimana penggugat asal tidak pernah menyatakan dirinya berbuat dan bertindak untuk dan atas nama n,v, indah jawa tengah, dan para tergugat asal tidak mungkin"dapat dianggap sebagai wakil yang sah atau yang berhak atas po. n.v, bintang tegal beserta kekayaannya, sehingga penolakan exeptie yang dimaksud adalah bertentangan dengan hukum bahwa para penggugat asal adalah direktur, sebagai direksi dari n.v. indah jawa tengah, tanpa menyatakan dirinya berbuat bertindak untuk ian atas nama badan hukum tersebut: menurut hukum tidak. dapat mewakili badan hukum itu dalam suatu gugatan, sehingga anggapan yang menyatakan mereka itu mewakili badan :hukum yang dimaksud adalah bertentangan dengan hukum acara perdata bahwa tan hien kiat, ong hian tjan dan tan jay seng ditetapkan oleh pengadilan sebagai mewakili po.n.v, bintang tegal. dan permohonan mereka akan vrijwaring telah ditolak, sehingga tindakan meraka itu telah "dipaksakan dan dibiarkan oleh pengadilan, hal mana bertentangan dengan hukum hem rana bahwa hal hal yang telah dikemukakan oleh penggugat untuk kasasi . sebagai '"overzicht atau force maju adalah sejalan dengan jiwanya peraturan mahkamah agung r.i, yang menyatakan bahwa mahkamah agung dapat meninjau kembali suatu putusan pidana yang telah memperoleh hukum yang tetap menimbang mengenai keberatan ad. s d bahwa keberatan keberatan ini tidak dapat dibenarkan, karena tentang hal hal yang dimaksud oleh penggugat penggugat untuk kasasi tersebut sudah dengan tepat dipertimbangkan oleh pengadilan tinggi mengenai keberatan ad. bahwa keberatan ini pun tidak dapat dibenarkan, karena "overmarcht'"" dalam sengketa ini tidak terbukti, setiap orang mengetahui bahwa mengisi bensin pada kendaraan bermotor tidak melalui pompa bensin adalah sangat berbahaya apabila yang bersangkutan meskipun mengetahui adanya bahaya tentang hukumnya man menimbang. bahwa pengadilan tinggi setelah dengan seksama. meneliti. segala sesuatu yang telah diajukan oleh pihak pihak pada waktu pemeriksaan tingkat pertama pendapat, bahwa putusan pengadilan negeri dalam perkara ini. pada intinya sudahlah tepat, didasarkartatas alasan alasan yang tepat menimbang dalam pada itu bahwa karena penggantian otobus penggugat yang terbakar dengan otobus yang semacam mungkin sulit dalam pelaksanaan nya, maka perlu ditetapkan: jumlah" uang pengganti otobus termaksud menimbang, bahwa. mengingat akan keterangan dibawah sumpah dari saksi soeharto konsen, otobus tinggi'gat yang telah terbakar itu patut dinilai seharga rp. pada bulan juni tan menimbang bahwa mengenai ganti rugi, pengadilan tinggi setelah meneliti daftar perhitungan perhitungan yang diajukan oleh penggugat berpendapat, bahwa kerugian yang diderita oleh penggugat karena hilangnya otobisnya termaksud, patut dinilai sebesar dari harga otobus setiap bulannya semenjak bulan juni . menimbang bahwa karena nilai nyata dari pada rupiah semenjak juni banyak berubah ubah, adilnya pada waktu pembayaran jumlah uang termaksud diatas, harus dilakukan penilaian kembali berdasarkan harga emas, sehingga jumlah yang harus dibayarkan kepada penggugat untuk pengganti otobus yang terbakar itu menjadi harga emas pada saat pembayaran rp. sedang untuk harga emas pada juni penggantian kerugian jumlah jumlah yang harus dibayarkan untuk setiap bulan nya sejak juni: menjadi man ina harga emas: pada saat pembayaran dari rp. harga eras pada bulan yang bersangkutan maa menimbang bahwa mengingat pertimbangan pertimbangan diatas putusan pengadilan negeri dalam perkara ini perlu diperbaiki sekedar mengenai penetap annya perihal penggantian otobus yang terbakar dan perihal jumlah uang yanti rugi, sedang untuk selebihnya dapat:dikuatkan ben tana menimbang bahwa karena tergugat pembanding berbanding merupakan pihak yang dikalahkan, biaya perkara harus dibebankan kepadanya mengingat ketentuan ketentuan perundang undangan yang bersangkutan: mengadili ann bnn menyatakan permohonan banding dapat diterima memperbaiki putusan pengadilan negeri tegal tertanggal maret no,. pdt. tersebut sekedar mengenai penetapannya perihal penggantian otobus yang terbakar dan perihal jumlah uang ganti rugi menjadi sebagai berikut: menghukum para tergugat untuk secara tanggung menanggung mengganti otobus penggugat yang terbakar dengan otobus yang merk dan tahun pembuatannya sama yaitu mark dodge" cun chassis tahun pembuatan atau membayar uang sejumlah harga emas pada saat pembayaran rp. seratus delapan puluh 'harga emas pada juni padan juta rupiah) menghukum" pars tergugat untuk secara: tanggung menanggung membayar. uang ganti rugi untuk setiap bulannya semenjak juni sebesar marga emas pada saat pembayaran bersangkutan 496dari rp. , harga emas pada.saat bulan yang bersangkutan. . (seratus delapan puluh juta rupiah) menguatkan putusan pengadilan negeri tegal tersebut untuk'selebihnya : . "., menghukum tergugat pembanding untuk membayar biaya perkara tingkat banding yang untuk hingga kini ditetapkan sebesar rp. (tujuh ratus lima puluh rupiah) diputuskan pada hari jum'at, tanggal mai oleh haryanto s.h. hakim anggota pengadilan tinggi semarang, putusan mana pada hari itu juga terus diucapkan dimuka umum oleh hakim anggota tersebut dengan dihadiri oleh panitera pengganti vallejo. meta teng putusan pengadilan negeri tegal pdt. demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang maha esa pengadilan negeri tegal, mengadili perkara perkara perdata dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah ini, dalam perkaranya tan liam chiao son, direktur perusahaan otobus n.v, "indah" jateng, bertempat tinggal tegal, jl. diponegoro dan dalam hal ini bertindak selaku kuasa rd. pranoto soemodilogo, bertempat tinggal jakarta, dalam kedudukannya selaku direktur juga .dari n.m, "indah" jateng tersebut penggugat maa melawan hanan perusahaan otobus n.v. bintang , berkedudukan tegal. sdr. sogno atmodiredjo, pegawai p.o.n.v. "bintang" tegal cabang purwokerto, sekarang ini bertempat tinggal desa jatibarang wetan asisten jatibarang, kabupaten purwokerto, tergugat tergugat pengadilan negeri tersebut telah membaca semua surat surat mengenai perkara ini telah mendengar keterangan kedua belah pihak, tentang duduknya perkara menimbang, bahwa dalam surat gugat tertanggal september penggugat telah mengemukakan sebagai berikut bahwa pada tanggal juni kira kira pada jam siang hari, dihalaman petak stasiun otobus purwokerto, "telah terjadi kebakaran bis indah pol, yaitu sebuah bis milik penggugat bahwa kesalahan keadaan tergugat ke itu adalah waktu mengisi bensin otobus bintang cc. dengan ember tail! tiba tiba bensin member itu menyala dan talu melemparkan ember yang menyala itu dan jatuh dibawah kolong bis indah yang pada waktu itu sudah diparkir dihalaman petak yang berangkat menuju kejuruan tegal, yang menurut tari jam perjalan otobus, otobus indah sudah hampir tiba waktunya untuk berangkat menuju kejuruan tegal, akibat bensin yang sudah menyala dilemparkan tadi menimbulkan kebakaran otobus indah" sehingga akhirnya habis terbakar bahwa setelah oleh yang berwajib diadakan pengusutan dengan seksama' mengenai sebab musabab kebakaran itu, akhirnya tergugat ke dihadapkan dimuka persidangan pengadilan negeri purwokerto dan oleh sidang pengadilan negeri itu dengan keputusannya tanggai pebruari dibawah no, pid. s., yang telah memperoleh kekuatan hukum pada tanggal maret telah dijatuhi hukuman kurungan selama satu bulan dengan waktu percobaan enam bulan, dipersalahkan tentang kejahatan "karena kehidupan, mengkilat kan suatu kebakaran'"", futsal kitab undang undang hukum pidana bahwa karena kesalahan tergugat ke itu penggugat menderita kerugian 'kerugian yang tidak sedikit, yaitu habisnya terbakar bis kepunyaan penggugat merk indah no: pol. hingga sampai hanya tinggal besi saja, yang harganya tak seberapa bahwa bis yang terbakar itu adalah merk dodge" conn chassis r.6d400 tahun pemikiran tahun motor nr, clc dan baru: pada tanggal agustus dijual kepada penggugat dan diuji pertama kali pada tanggal pebruari dan dipergunakan untuk umum jurusan tegal purwokerto bahwa disamping itu, penggugat dengan terjadinya terbakarnya bis. milik nya itu, menderita kerugian lagi, karena setelah bis itu terbakar dari tanggal juni sampai tanggal agustus saja sudah kehilangan salah satu mata pencahariannya sejumlah rp, seratus empat puluh dua jelita delapan ratus tiga puluh empat ribu seratus empat rupiah) sebagaimana disebutkan dalami daftar pendapatan sehari harinya yang terlampir ini, dan mula tanggal september bis atas nama penggugat yang terbakar tiap harinya rp. (satu juta sepuluh ribu delapan ratus delapan puluh rupiah) jika ada perubahan tari otobus, jumlah mara disesuaikan menurut tari otobus yang berlaku buat jurusan tegal purwokerto nan kanan "se bahwa oleh karena tergugat. ke tatkala kecelakaan 'itu terjadi adalah pegawai tergugat ke l, yang dengan demikian segala pengawasan atas otobus bintang" itu'adalah atas nama dan untuk n.v. bintang . maka' penggugat majukan juga gugatan .ini terhadap tergugat ke l. bahwa harga bis itu pada dewasa ini adalah seharga kira kira rp. (auratus juta rupiah) dan harga otobus nanti diteken menurut harga sewaktu tergugat mengganti otobus nama pada penggugat berikut ongkos biaya balik nama bis atas nama penggugat .: gui bahwa penggugat telah berdaya upaya untuk menyelesaikan soal.ini secara damai, akan tetapi'tidak berhasil dan sesubahwa oleh karena.itu, maka penggugat terpaksa: majukan gugatan ini terhadap pada tergugat': ana is bahwa 'oleh karena dalam hal ini adalah soal tuntutan yang tertentu, maka 'putusan'dalam'perkara ini dapat dijalankan lebih dahulu, meskipun ada pero conan perlawanan tingkat banding dana bahwa untuk jaminan gugatan penggugat itu, penggugat. memohon pula agar'supaya dilakukan penyitaan lebih dahulu atas.harta benda tergugat ke berhubung dengan hal hal yang diuraikan diatas itu, maka. penggugat berpohon kehadapan sidang pengadilan. negeri tegal bermula: menerima gugatan penggugat menguatkan penyitaan pengenalan yang dilakukan dalam hal ini . menghukum' para tergugat secara tanggung menanggung yang satu membayar,jarig semacam dan tahun pemikirannya sama dengan bis dengan bis kepunyaan. penggugat. yang: terbakar itu, begitu pula masa. dipakainya: otobus itu. menghukum para tergugat secara tanggung menanggung juga, yang satu membayar, yang: lain. dibebaskan. daripada pembayaran. uang kerugian tersebut diatas sejumlah rp. seratus empat puluh dua juta delapan ratus tiga puluh empat ribu seratus empatruplah) dan selanjutnya : . mulai.tanggal september sampai selesainya pembayaran penggantian kerugian berupa: otobus milik penggugat yang terbakar itu, berikut ongkos ongkos biaya. balik nama bis atas nama penggugat, setiap .harinya. rp. (satu juta sepuluh ribu delapan ratus delapan. puluh rupiah: jika tidak ada perubahan tari otobus, dan jika ada perubahan tari otobus, jumlah mana disesuaikan dengan tari yang berlaku pada waktu itu untuk" jurusan tegal purwokerto gita menghukum para tergugat membayar kepada penggugat uang buat ongkos. biaya balik nama bis atas nama penggugat, yang jumlahnya penggugat serahkan kepada kebijaksanaan.sidang pengadilan nagari menetapkan, bahwa. putusan. membayar ongkos ongkos perkara, termasuk bea penyitaan: tan atau menguatkan penyitaan pengenalan itu menghukum para tergugat tanggung menanggung, yang satu membayar lainnya dibebaskan dari pada pembayaran, membayar kepada penggugat jumlah uang harga bis semacam dan sejenis bis kepunyaan penggugat yang. telah terbakar itu, yang jumlahnya penggugat serahkan kepada kebijaksanaan pengadilan negeri ditambah dengan bea balik.nama disitu atas nama penggugat, salah sebanyak menurut ongkos ongkos biaya balik warna itu, yang jumlahnya penggugat serahkan kepada kebijaksanaan. pengadilan negeri nan ltd menghukum tergugat membayar kepada penggugat uang sejumlah, rp. seratus empat puluh dua juta delapan ratus. tiga. puluh |
mahkamah agung nomor register k ag tanggal putusan juli majelis drs. taufik, sh. habib sjarbini, sh. suwardi martowirono, sh. kaidah hukum bahwa didalam perkara gugatan mengenai hibah .dapat.dinyatakan batas, apabila penerima hibah tidak dapat membuktikan secara nyata bahwa barang tersbut telah di bahkan kepadanya, massa hukum acara dosen sees bahwa" pta" mataram" dan praya tidak mempertimbangkan eksepsi tergugat yang . mengenai: kekurangan pihak dan tidak senapan mengikut sertakan seluruh ahli waris, yang papa anak "menyebabkan gugatan menjadi kabur, klasifikasi hibah duduk perkara bahwa anak. rais. mempunyai (delapan) orang cucu dan.mempunyai sebidang sawah seluas dan tanah sawah tersebut dihibahkan kepada (delapan) cucu tersebut dj hadapan kepala desa: durian dan bursa nadin (orang tua penggugat asli dan tergugat los asin). bahwa perincian hibah tersebut adalah ha untuk tergugat asli dan sisanya haa untuk orang cucu lainnya dan cucuk anak m1. rais yang lainnya sudah menerima bagian masing masing kecuali penggugat asli, dan naa bagian penggugat as!' dikuasai oleh tergugat asli, bahkan pada tahun telan dibalik namakan atas nama tergugat asli, pertimbangan hukum, pengadilan yurisprudensi mahkamah agung tergugat mengenai gugatan kurang pihak tidak mengikut serta kan seluruh ahli waris anak rais sebagaimana terungkap dalam jawab tergugat pada sidang tanggal oktoberbahwa oleh karena tidak semua ahli waris anak rais dijadikan pi enurut pendapat mahkamah agung, .telah terdapat cukup alasan untuk mengabulkan: permohonan kasasi yang: diajukan oleh pemohon kasasi burhanuddin bin anak burhanuddin tersebut dan membatalk. gugatan penggugat tidak dapat diterima: amar putusan mahkamah agung nangal januari bertepatan dengan tanggal sya'ban pdt. gm996 pta,: . mengadili sendiri dalam eksepsi menyatakan bahwa eksepsi tergugat dapat diterima: yurisprudensi mahkamah agung nomor. gm996 pta., sen mengadili sendiri dalameksepsi: menyatakan bahwa eksepsi tergugat dapat diterima:lima pu jarbini, sh. dan suwardi martowirono, sh. sebagai hakim hakim anggota, dan diucapkan dalam sidang ter buka pada hari kamis, tanggal juli oleh ketua sidang verse but dengan dihadiri oleh habib sjarbini, sh. dan suwardi martowirono, sh. hakim hakim anggota dan edi riyadi, sh. panitera pengganti dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak, hakim hakim anggota, hakim ketua, ttd. tan ttd, habib sjarbini, sh, drs. taufik@, sh. ttd suwardi martowirono, sh, panitera pengganti, ttd. drs, edi riyadi, sh. yurisprudensi mahkamah agung putusan nomor pdt. gm1996 pta.mtrharta bersama dalam tingkat banding terhadap putusan pengadilan agama praya nomor pdt. pa.pra. tanggal januari telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut bawah ini, atas permohonan banding yang diajukan olehlombok tengah: muka sidang pemeriksaan tambahan di pengadilan tinggi agama mataram tanggal november menunjuk langsung kuasanya baharuddin, sh., dahulu tergugat sekarang ter . gugat' berbanding, yang selanjutnya disebut pembanding": melawan: mashuriyah binti anak burhanuddin, umur tahun, agama islam, pekerjaan fans, tempat tinggal paok landak, desa durian, kecamatan janaperia, kabupaten lombok tengah, dahulu penggugat sekarang penggugat berbanding yang selain juta disebut berbanding aa: pengadilan tinggi agama mataram setelah mempelajari berkas perkara dan semua surat surat yang berhubungan dengan perkara ini serta berita acara sidang pemeriksaan tambahan tanggal novel ber tentang duduk perkaranya mengutip dan menerima tentang duduk perkara ini sebagaimana termuat dalam putusan pengadilan agama praya tersebut atas yang kamarnya berbunyi mengadili mengabulkan gugatan penggugat seluruhnya: yurisprudensi mahkamah agung menetapkan anak rais telah meninggal dunia sekitar tahun dengan meninggalkan.tanah sawah seluas terletak orang pedang desa durian kecamatan janaperia percil sipil kelas dengan batas batas sebagai berikut sebelah utara: sawah anak harfiah: bi. sebelah selatan sawah bapak ahli: aa. sebelah timur sawah anak ripaiyah: sebelah barat sawah anak sudirman) menetapkan tanah sawah seluas are,harfiah, sebelah selatan sawah bapak ahli: sebelah timur. sawah anak ripaiyah: . sebelah barat :, menghukum kepada penggugat,bahwa terhadap putusan pengadilan agama praya tersebut pembanding merasa tidak puas dan menyatakan banding pengadilan tinggi agama mataram melalui pengadilan agama praya sesuai akta permohonan banding pdt. pa.pra tanggal januari dan menyerahkan memori bandingnya tanggal juli bahwa permohonan. banding dan memori banding inipun telah disampaikan. dengan. seksama kepada berbanding pada tangga! januari dan tanggal agustus menimbang, bahwa. keberatan keberatan pembanding pada memori bandingnya tanggal juli yang pada pokoknya sebagai berikut putusan pengadilan agama praya tersebut adalah keliru, tidak mencerminkan rasa keadilan, pertimbangan hukumnya tidak sesuai dengan fakta yang terjadi, sangat gegabah, dangkal dan tidak jelas serta ada pemaksaan sesuatu kehendak, yurisprudensi mahkamah agung gugatan penggugat telah jelas tanah yang didalilkan menjadi sengketa tanah seluas ha, persil sipil kelas terletak orang pedang, desa durian, dengan batas batas se bagai berikut sebelah utara : sawah anak harfiah: sebelah selatan sawah bapak ahli: sebelah timur sawah anak ripaiyah: sebelah barat sawah anak sakitan, dalil objek sengketa tidak jelas, letak maupun luasnya. tanah sengketa luasnya saja yang. sampai sekarang dikerjakan dan dikuasai oleh tergugat, bukan ha: sedangkan tanah sisanya yang didalilkan menjadi bagian dari saudara yang lain orang pedang, tidak ada, tanah yang dikerjai kan saudara saudaranya yang lain terletak orang jaran, bukan orang pedang, jadi tanah orang pedang hanya seluas saja bukan seluas ha. bukti' tergugat dan'sertifikat adalah tanah di orang pedang, persil bukan persil (seperti bunyi gugatan) 'dan hanya seluas bukan seluas ,50ha. . tag: saksi saksi penggugat yang bernama anak jamil, .anak surat dan anak raja ternyata bohong dan diperkirakan saja bahwa tanah anak rais orang pedang seluas ha., karena bukti seluas begitu tidak ada, penggugat mendalilkan hibah kepada penggugat dan tergugat di lakukan oleh anak rais hadapan kepala desa lalu adegan. dalil ini oleh penggugat tidak dapat dibuktikan: karena keterangan saksi kepala desa lalu adegan muka persidangan menyatu kan tidak ada hibah yang diucapkan anak rais, tetapi kepala desa hanya tahu bahwa penggugat dan tergugat benar anaknya anak burhanuddin atau cucunya anak rais (putusan halaman anak burhanuddin sebagai orang tua penggugat dan tergugat juga tidak pernah menerangkan adanya hibah, karena dalam perkara ini anak burhanuddin masih hidup dan tahu persis asal usul tanah yang tergugat kuasai sekarang: saksi saksi penggugat anak jamil, anak surat dan anak raja tidak dapat dipertimbangkan sebagai saksi karena ketiga saksi itu berbeda keterangannya dengan dalil gugatan dan sebagai yurisprudensi mahkamah agung tergugat yang dikatakan sebagai penerima hibah, tidak pernah mendengar kakek tergugat menyatakan hibah kepada tergugat: begitu pula orang tua tergugat anak burhanuddin yang sampai sekarang ini putus tidak berkata sepotongpun atas adanya hibah tersebut bukti berupa surat jual beli tahun ketahuilah asal usul tanah sengketa persil bukan versi! dan bukan luas tetapi luasnya saja, yang berubah langsung dari pemilik atas nama burhanuddin tergugat) dan nama anak rais tidak tersebut barang sekalipun: bukti dan oleh pengadilan agama praya telah dipetik bangka tidak ada sangkut pautnya dengan hibah dan seterusnya bahwa seharusnya dari alat bukti dan tersebut dapat dite bukan sebagai bukti surat pendahuluan yang dapat memberikan petunjuk asal usul tanah sengketa dan sebagainya, dari pokok pokok keberatan tergugat' itu kami mohon pengadilan tinggi agama tingkat banding memberikan putusan yang seadil adilnya sebagai berikut menerima permohonan banding pemohon: membatalkan putusan pengadilan agama praya tanggal januari pdt. pa.pra yang dimohonkan banding ter sebut niansnnada menghukum penggugat untuk membayar biaya perkara semua tingkat peradilan: atau diberikan putusan lain yang dipandang adil: eun bahwa: terhadap pernyataan: banding dan memori banding dari pembanding ini. berbanding tidak mengajukan kontra memori banding: menimbang, bahwa pada tanggal november telah ki. diadakan pemeriksaan sidang tambahan .oleh pengadilan tinggi agama sendiri yang pada pokoknya hasilnya sebagai berikut bahwa penggugat sampai sekarang belum mendapat bagian tanah dan minta bagiannya adapun besar kecilnya terserah sesuai ketentuan menurut hukum, bahwa tanah almarhum kakeknya masuknya) yang. asal seluruhnya dan yang sebagian telah dibeli oleh jalil: bahwa tanah. yang digugat adalah tanah sengketa yang dikuasai oleh burhanuddin bin anak burhanuddin tergugat) tersebut: yurisprudensi mahkamah agung menimbang, bahwa muka hakim dalam persidangan tergugat memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut bahwa asal usul tanah sengketa ada!ah dari papua kakek) anak rais yang dibelinya dari anak salah dan diberikan kepada tergugat dan keuangannya dari anak rais dan langsung disertai katakan atas nama burhanuddin bin anak burhanuddin tergugat), bahwa tanah sengketa tersebut luasnya are tempatnya orang pedang, desa durian, subak aik atas, bahwa muka hakim dalam persidangan tergugat didampingi oleh pengacaranya baharuddin, sh. karena pengacara tersebut masih dibutuhkan dan mohon dicatat dalam berita acara sidang hari ini saja: bahwa tanah sengketa luas seluruhnya menurut sipil seluas are dan sekarang masih sisa are, karena tanah seluas are telah dijualnya kepada abdurrahim bukti t.3h, bahwa kuasa hukumnya memberikan penjelasan tanah sengketa bukan pemberian hibah, akan tetapi berdasarkan perolehan jua! beli bukti dan bahwa tergugat tetap tidak mau memberikan bagian tanah seng kota kepada penggugat: menimbang, bahwa muka hakim dalam persidangan anak burhanuddin (orang tua penggugat dan tergugat) memberikan ket tangan yang pada pokoknya sebagai berikut bahwa penggugat belum dapat bagian warisan, sedangkan'adik adiknya semua sudah dapat bagian: bahwa keterangan yang dijelaskan oleh tergugat tersebut tidak benar, yang benar luas tanah peninggalan almarhum anak rais yaitu orang tuanya atau papua kakek) dari penggugat dan ter gugat adalah seluas yang sampai sekarang masih dikelola olehnya anak burhanuddin alias rais) sebagai orang tua dari kedua belah pihak dengan rincian orang pedang are dan orang jaran are, bahwa anak burhanuddin alias rais mempunyai anak (delapan) yang laki laki dan yang perempuan dan telah dibagi satu satu masing masing menggandeng saudara perempuannya, yang lain sudah dibagikan dan yang belum hanya penggugat karena digandeng dengan tergugat, yurisprudensi mahkamah agung bahwa anak burhanuddin alias rais rela terhadap tanah almarhum anak rais yang dihibahkan kepada cucunya tersebut dengan catatan agar tergugat menggandeng dengan penggugat: bahwa tanah peninggalan almarhum anak rais yang dikuasai nya, sudah tidak ada, karena telah dibagikan kepada anak anaknya yang lain dan telah dijual untuk biaya hidup bersama keluarga dan keberatan apabila penggugat tidak mendapat bagian dari tanah sengketa tersebut: menimbang, bahwa majelis hakim tingkat banding masih be usaha mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara lagi dan memberi. kesempatan sampai tanggal desember untuk melaporkan hasi! persamaannya: bahwa pada tanggal desember orang tua penggugat dan tergugat anak burhanuddin alias rais) melapor kepada majelis hakim tingkat banding bahwa penggugat dan tergugat tidak dapat didamaikan lagi: bahwa pengadilan tinggi agama mataram setelah memperhatikan duduk perkara, membaca dan memperhatikan surat surat yang berhubungan dengan perkara ini serta berita acara tambahan pe pemeriksaan sidang tanggal november dengan seksama, mengambil kesimpulan sebagai berikut: tentang pertimbangan hukum menimbang, bahwa permohonan banding ini telah terbukti diadu kan dalam tenggang waktu dan menurut peraturan yang ditentukan dalam undang undang oleh karena itu formil dapat diterima: menimbang, bahwa asal usul hubungan keturunan pembanding dan berbanding dan asal usul tanah sengketa serta letak tanah seng kota orang pedang, desa durian, bahwa tanah sengketa tersebut adalah tanah almarhum anak rais yaitu kakek papua) pembanding dan berbanding, muka hakim dalam persidangan telah diakui oleh tergugat pembanding (jawaban tergugat secara tertulis tanggal oktober berita acara tanggal november berita acara pemeriksaan tambahan tanggal november oleh karena itu pembuktian selanjutnya tidak. diperlukan bagi berdasarkan menimbang, bahwa dari memori banding pembanding tersebut dan berita acara pemeriksaan tambahan dapat disimpulkan bahwa yurisprudensi mahkamah agung pada pokoknya masalah yang masih menjadi sengketa antara ter gugat pembanding dengan penggugat berbanding adalah menurut penggugat berbanding, tanah sengketa tersebut telah dihibahkan oleh anak rais kepada penggugat' berbanding dan tergugat pembanding sedangkan menurut tergugat pembanding tanah sengketa tersebut hanya dihibahkan oleh: anak rais kepada tergugat pembanding saja: menurut penggugat berbanding tanah sengketa adalah seluas are orang pedang, desa durian, persil sipil kelaswilayah: sebelah barat : sawah durasi: sedangkan menurut tergugat pembanding tanah sengketa yang dikuasai adalah seluas are orang pedang,. desa durian, versi! pipih asal sipil kelas dengan batas batas sebelah utara : sawah anak merah: sebelah selatan sawah lalu ahmad: . sebelah timur sawah anak salah: sebelah barat sawah anak muhammad bukti dan t.2h setelah yang luas are dijual kepada' abdurrahim sisa se luas are bukti sertifikat tanggal juli luas hak milik desa durian, dengan batas batas: sebelah utara bukti ) menimbang, bahwa gugatan penggugat' berbanding point dan tersebut atas dibantah oleh tergugat pembanding, maka peng gugat' berbanding wajib membuktikan rbg.), menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil dalil gugatan penggugat berbanding telah menghadirkan saksi saksi muka hakim dalam sidang pemeriksaan perkara tersebut: anak jamil, umur tahun, pekerjaan kepala dusun, desa durian: yurisprudensi mahkamah agung lalu adegan, umur tahun, mantan kepala dusun durian: anak surat, umur tahun, pekerjaan tukang kayu, desa durian: marzuki, umur tahun, pekerjaan tani, desa durian: anak raja, umur tahun, pekerjaan tani, desa durian: berdasarkan berita acara muka hakim dalam sidang pemeriksaan, tanggal november tangga! desember tanggal desember dan tanggal desember saksi saksi tersebut yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut bahwa saksi saksi tersebut khusus diundang oleh anak rais rumahnya untuk menyaksikan ikrar anak rais menghibahkan tanah sawan terletak orang pedang, desa durian seluas are kepada cucunya burhanuddin dan mashuriyah: ikrar anak rais menghibahkan tanah sawahnya orang pedang, desa durian seluas are kepada burhanuddin dan mashuriyah tersebut diucapkan setelah saksi saksi semua hadir rumah anak rais, sampai anak rais meninggal dunia, hibah tanah sawah seluas are, orang pedang, desa durian kepada burhanuddin dan mashuriyah tersebut tidak pernah dicabut: menimbang, bahwa muka hakim dalam sidang pemeriksaan tambahan tanggal november anak burhanuddin alias rais (orang tua penggugat berbanding dan tergugat' pembanding) adalah satu satunya ahli waris dari almarhum anak rais, menyerang kan yang pada pokoknya sebagai berikut bahwa anak burhanuddin alias rais bin anak rais tidak berkeberatan hibah tanah sawah seluas are orang pedang, desa durian oleh almarhum ayahnya kepada cucunya burhanuddin bin anak burhanuddin dan mashuriyah binti anak burhanuddin tersebut dengan catatan tanah sawah seluas are orang pedang, desa durian tersebut dibagi dengan adiknya yaitu mashuriyah binti anak burhanuddin penggugat berbanding): bahwa penggugat' berbanding mashuriyah binti anak burhanuddin sampai sekarang belum mendapat bagian sawah: bahwa anak anaknya yang lain sebanyak (enam) orang anak, sudah mendapat bagian sawah seluas are orang jaran, yurisprudensi mahkamah agung menimbang, bahwa penggugat berbanding muka hakim da lam sidang pemeriksaan tambahan tanggal november menyerang kan bahwa penggugat berbanding menurut bagian hibah tanah sawah seluas are orang pedang, desa durian dari kakeknya masuknya) yang dikuasai tergugat' pembanding tersebut menurut hukum: menimbang, bahwa keterangan saksi lalu adegan muka hakim dalam persidangan tangga! desember dalam putusan pengadilan agama praya halaman tidak dimuat secara lengkap berita acara tanggal desember oleh karena itu majelis hakim tingkat banding berpendapat, yang benar adalah yang tertulis dalam berita acara tersebut, menimbang, bahwa berdasarkan saksi saksi penggugat terbang ding dan keterangan orang tua penggugat' berbanding dan tergugat pembanding tersebut atas majelis hakim tingkat banding berpendar pat bahwa penggugat berbanding telah mampu membuktikan dalil point tersebut, oleh karena itu gugatan penggugat berbanding dapat dikabulkan, menimbang, bahwa bukti bukti tergugat' pembanding berupa surat pernyataan tanggal januari (bukti dan majelis hakim tingkat banding berpendapat bahwa bukti tersebut tidak dapat melemahkan bukti bukti penggugat berbanding tersebut atas karena bukti bukti dan adalah keterangan luar sidang, sedangkan bukti bukti penggugat berbanding adalah keterangan muka sidang dalam pemeriksaan dan telah disumpah, oleh karena itu bukti dan harus ditolak: menimbang, bahwa eksepsi tergugat' pembanding pada jawab tertulisnya tanggal bulan oktober yang menyatakan gugatan penggugat' berbanding adalah kabur dan jual beli tanah sawah orang pedang desa durian oleh anak rais dari anak salah tahun yang menyelesaikan sifatnya adalah tergugat' emban ding oleh karena itu perkara ini bukan wewenang pengadilan agama tetapi wewenang pengadilan negeri: majelis hakim tingkat banding berpendapat eksepsi tergugat pembanding ini ditolak karena gugatan penggugat berbanding telah jelas yaitu tanah sawah sengketa orang pedang desa durian yang dikuasai tergugat pembanding berasal dari hak milik almarhum anak rais dan muka hakim dalam persidangan telah diakui sendiri oleh tergugat pembanding, jawaban tertulisnya tangga! oktober berita yurisprudensi mahkamah agung dan dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebanyak rp. (lima puluh ribu rupiah), yurisprudensi mahkamah agung acara tanggal november dan berita acara tanggal november perkara ini adalah perkara hibah bagi orang yang beragama islam: menimbang, bahwa kesimpulan perkara perdata ini dari kuasa hukum tergugat tanggal januari dengan (bukti dan bahwa tanah sawah sengketa berasal dari jual beli tergugat sendiri, tidak dapat dibenarkan, karena bertentangan dengan pengakuan sendiri tergugat pembanding pada jawaban tertulisnya tanggal okto ber berita acara tanggal november dan berita acara tanggal november menimbang, bahwa penggugat berbanding tidak dapat mem buktikan dalil gugatannya point bahwa tanah sengketa adalah versi!ripaiyah: sebelah barat : sawah durasi: sedangkan tergugat' pembanding dapat berhasil membuktikan dalil bantuannya point bahwa tanah sawah sengketa adalah versi 19b, dengan batas batas sebelah utara sawah anak merah: sebelah selatan sawah lalu ahmad: sebelah timur sawah anak salah: sebelah barat sawah anak muhammad: bukti: dan dan setelah yang seluas are dijual kepada abdurrahim sisa tanah sawah sengketa tinggal seluas sertifikat tanggal juli hak milik atas nama burhanuddin, dengan batas batas sebelah utara sawah jalil: sebelah selatan sawah bapak ahli!: sebelah timur sawah anak ripaiyah: sebelah barat sawah jalil bukti menimbang, bahwa berdasarkan bukti bukti dari tergugat pem banding tersebut atas, gugatan penggugat' berbanding khusus masalah nomor versinya dan batas batasnya seperti tersebut atas harus ditolak: menimbang, bahwa walaupun masalah nomor persil dan batas batas tanah sawah sengketa, penggugat berbanding tidak dapat yurisprudensi mahkamah agung membuktikan dalil gugatannya, hal ini dapat dipahami, karena peng gugat' berbanding adalah awam hukum dan tidak dapat membaca dan menulis, tetapi tanah sawah sengketa dimaksud adalah jelas yaitu tanah sawah sengketa yang dikuasai oleh tergugat pembanding ter sebut, oleh karena itu sesuai dengan undang undang nomor tahun petit subsider gugatan penggugat terbang ding dapat dikabulkan: menimbang, bahwa bukti bukti tergugat pembanding berupa surat jual beli tanggal juni surat pernyataan tanggal juni surat pernyataan hibah pemberian tanggal juni dan sertifikat tanggal juli atas nama tergugat' pembanding (bukti dan menurut pendapat majelis hakim tingkat banding bukti tersebut dikesampingkan karena tergugat pembanding telah mengakui sendiri bahwa yang mem beli tanah sawah sengketa tersebut adalah anak rais pada ta hun dari anak salah. oleh karena sampai mereka me tinggal dunia surat jual belinya belum selesai, maka pada tahun tergugat' pembanding yang menyelesaikan jual beli tersebut dengan anaknya almarhum anak salah yang bernama anak surat (jawaban tergugat' pembanding secara tertulis tanggal oktober berita acara tanggal november dan tang gal november penggugat berbanding telah mampu membuktikan dalil gugatan nya berdasarkan saksi saksinya yang khusus diundang anak rais rumahnya waktu itu, muka hakim dalam persidangan. menerangkan bahwa tanah sawah anak rais seluas are orang pedang dihibahkan kepada cucunya yang bernama burhanuddin tergugat' pembanding). dan mashuriyah peng gugat berbanding). tergugat pembanding telah mengakui sendiri bahwa hasil tanah sawah sengketa yang dikelolanya tersebut se bagian diberikan kepada penggugat berbanding beberapa kali dan semenjak tahun sampai sekarang penggugat berbanding ti dak diberikan hasil tanah sawah sengketa tersebut karena sudah atas namanya jawaban tergugat' pembanding secara tertulis tanggal oktober tergugat' pembanding menyelesaikan jual beli tanah sawah seng kota tersebut atas namanya sendiri tanpa izin penggugat terbang ding padahal berdasarkan bukti saksi saksi penggugat berbanding tersebut atas yang khusus diundang oleh anak rais waktu itu untuk menyaksikan ikrar anak rais bahwa tanah sawah hak miliknya yang terletak orang pedang, desa durian seluas yurisprudensi mahkamah agung are yang dapat membeli dari anak salah tersebut dihibahkan kepada burhanuddin tergugat' pembanding) dan mashuriyah penggugat berbanding). sertifikat tanah sawah sengketa atas nama tergugat pembanding dikeluarkan tanggal juli cie bpn kabupaten lombok tengah, padahal tanggal september tanah sawah verse but sudah menjadi sengketa pengadilan agama praya yang sampai sekarang belum selesai, seharusnya sertifikat atas nama burhanuddin tergugat' pembanding) ini tdak dikeluarkan sebelum ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap berdasarkan peraturan pemerintah nomor tahun menimbang, bahwa penggugat berbanding menurut bagian tanah sawah sengketa yang dikuasai tergugat pembanding tersebut menurut hukum. oleh karena waktu almarhum anak rais menu ucapkan ikrar menghibahkan tanah sawah hak miliknya seluas are orang pedang, desa durian muka para saksi tersebut kepada burhanuddin dan mashuriyah tidak ditentukan bagiannya masing masing, maka majelis hakim tingkat banding berpendapat bagian cucu laki laki cucu perempuan berdasarkan analog surat nisan' ani yang berbunyi yang maksudnya allah menetapkan kepada kamu sekalian, bahwa bagian anak laki aki cucu laki laki berbanding dengan anak perempuan cucu perempuan menimbang, bahwa tergugat' pembanding mengakui sendiri muka: hakim dalam persidangan bahwa tanah sawah sengketa yang seluas are telah dijual kepada abdurrahim dan sisanya sesuai dengan kenyataan tinggal berdasarkan luas dalam sertifikat atas nama tergugat pembanding maka luas tanah sawah seluruhnya adalah (yang telah dijual tersebut) bagian penggugat berbanding bagian tergugat' pembanding (yang telah dijualnya)sependapat dengan pertimbangan majelis hakim tingkat pertama tentang sahnya hibah yurisprudensi mahkamah agung anak rais kepada kedua cucunya yang bernama burhanuddin tergugat' pembanding) dan mashuriyah penggugat berbanding) dengan perbaikan sehingga amar putusan selengkapnya berbunyi se bagaimana tersebut bawah ini: menimbang, bahwa oleh karena tergugat pembanding selaku pihak yang kalah maka berdasarkan rbg. harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan dan dalam tingkat banding sebesar rp. (tiga puluh ribu lima ratus rupiah): mengingat pasai undang undang nomor tahun undang undang nomor tahun bg., khi, peraturan peran dang undangan yang berhubungan dengan perkara ini dan hukum syari yang bersangkutan: mengadilidalam eksepsi menolak eksepsi tergugat: dalam konvensi primaire:t dari anak rais kepada penggugat dan tergugat adalah sah: menolak selain dan selebihnya: subsidi: bana menetapkan tanah sawah terletak orang pedang, desa durian persil sipil kelasal!: sebelah timur: sawah anak ripaiyah,: sebelah barat : sawah jalil: luas dan (yang telah dijual oleh bursa nadin kepada abdurrahim) seluruhnya handing) dari tanah sawah point tersebut (tanah sawah yang sudah dijualnya)las il, sertifikat atas nama burhanuddin dengan batas batas sebelah utara: sawah jalil: sebelah selatan sawah bapak ahli: sebelah timur: sawah anak ripaiyah, sebelah barat: sawah jalil:inggal tahun dan telah dihibahkan kepada cucunya yang bernama burhanuddin dan mashuriyah tergugat dan penggugat):tergugat) dan mashuriyah penggugat) adalah sah menu rut hukum: menetapkan bagian penggugat mashuriyah binti anak burhanuddin) dari tanah sawah point tersebut yurisprudensi mahkamah agung menetapkan bagian tergugat burhanuddin bin anak burhanuddin) dari tanah sawah point tersebut (tanah sawah yang sudah dijualnya) tinggal m': menghukum kepada tergugat burhanuddin bin anak burhanud binti anak burhanuddin) seluas m?, apabila perlu dengan bantuan alat negara: menghukum kepada tergugat burhanuddin bin anak burhanud, ih. menghukum kepada pembanding burhanuddin bin anak burhanuddin) untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sebesar rp. (tiga puluh ribu lima ratus rupiah): demikianlah putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan majelis hakim pada hari senin, tanggal januari bertepatan dengan tanggai bulan seakan tahun oleh kami hk. abdullah munawar, sh. selaku hakim ketua majelis, drs. mustamipuddin ibrahim, sh. dan drs. nurdin abubakar, sh. selaku hakim anggota, pada hari itu juga putusan dibacakan oleh ketua majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum yang dihadiri oleh drs. mustampuddin ibrahim, sh. dan drs. nurdin abubakar, sh. serta ali idris, sh. selaku panitera peng ganti, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara pembanding dan berbanding). hakim ketua majelis, ttd. abdullah munawar, sh. hakim anggota hakim anggota, itd. ttd. drs. bustami'uddin ibrahim, sh. drs. nurdin abubakar, sh. yurisprudensi mahkamah agung panitera pengganti, ali idris, sh. perincian biaya perkara mee .ooooumn rp2 biaya redaksi putusan. rp. administrasi. rp. lain lain apk) moo rp. bumi .oo nekensennaanaan rp. (tiga puluh ribu lima ratus rupiah) yurisprudensi mahkamah agung putusan nomor pdt. pa.pra. bismillahhirrahmaanirrahiim demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang maha esa pengadilan agama praya telah mengadili pada tingkat pertama perkara gugatan hibah yang diajukan oleh mashuriyah bint! anak burhanulan, umur tahun, agama islam, pekerjaan tani, pendidikan sekolah dasar tidak tamat, tempat tinggal pack landak, desa durian, kecamatan janaperia, kabupaten dati lombok ten gah sebagai penggugat: lawandati lombok tengah sebagai tergugat, berdasarkan surat kuasa khusus nomor tanggal oktober memberikan kuasa kepada baharuddin, sh. disebut sebagai kuasa tergugat: pengadilan agama majelis hakim, setelah membaca dan mempelajari berkas perkara: setelah mendengar penggugat dan tergugat kuasa tergugat persidangan beserta saksi saksi tentang duduknya perkara bahwa penguat dengan gugatan nisannya tertanggal sep member dan terdaftar kepaniteraan pengadilan agama praya dengan nomor pdt. g1995 pa.pra., tanggal oktober dengan tambahan dan perubahan olehnya sendiri depan sidang sepanjang dapat disimpulkan sebagai berikut yurisprudensi mahkamah agung bahwa anak rais kakek penggugat dan tergugat) telah menang gal dunia pada tahun dengan meninggalkan seorang anak perempuan bernama anak burhanuddin: bahwa anak burhanuddin mempunyai anak (delapan) orang yakni burhanuddin laki laki: mashuriyah perempuan: nurhasanah perempuan, nurmiati perempuan: nurhidi perempuan: marzuki laki laki: mujahidin laki laki, samsul ma'arif laki aki: bahwa anak rais kakek penggugat dan tergugat) mempunyai tanah sawah orang pedang, subak aik atas percil kelas luas terletak desa durian: sebelah barat tanah sawah anak sudirman: bahwa sewaktu masih hidup anak rais dengan disaksikan mantan kepala desa durian bernama lalu adegan dan anak burhanuddin (orang tua penggugat dan tergugat) maka anak rais telah meng ucapkan hibah yakni memberikan tanah sawah seperti tersebut atas untuk orang cucu cucunya dan tanah tersebut seluas untuk penggugat dan tergugat masing masing mendapat dan selebihnya untuk orang saudara penggugat dan tergugat, bahwa atas pemberian tanah anak rais tersebut masing masing susu anak rais telah rela dan sudah menerima kecuali penggugat sebab tanah yang semula merupakan bagian penggugat seluas tersebut langsung dikuasai tergugat sampai sekarang, bahwa selama ini penggugat hanya diberi hasil panen (empat) kali berupa gabah dan selanjutnya penggugat tidak pernah menerima hasil lagi: bahwa pada tahun tanah sawah tersebut dirubah dibalik nama oleh tergugat tanpa sepengetahuan orang tua penggugat dan saudara saudara penggugat, yurisprudensi mahkamah agung bahwa penggugat sudah berusaha meminta secara baik baik kepada tergugat agar diberikan tanah sawah peninggalan anak rais tersebut namun tergugat selalu menolaknya oleh karena itu penggugat merasa keberatan atas penguasaan tanah tersebut oleh tergugat: bahwa berdasarkan hat tersebut atas penggugat mohon pengadilan agama praya cg. majelis hakim untuk menjatuhkan putusan seba gai berikut mengabulkan gugatan penggugat: menetapkan tanah sawah seluas terletak ora, sebelah timur tanah sawah anak ripaiyah: sebelah barat:: menimbang, bahwa penggugat telah datang persidangan dan telah memberikan keterangan secukupnya seperti terurai dalam gugatan atas: menimbang, bahwa majelis hakim telah berusaha memberikan nasehat namun telah tidak berhasil: menimbang, bahwa pada hari persidangan pengadilan agama praya tergugat telah hadir persidangan dan telah memberikan keterangan secukupnya yang pada intinya sebagai berikut membantah adanya hibah dari anak rais kepada penggugat dan tergugat sebab tergugat tidak pernah mendengar adanya pemberian dari anak rais: tanah yang disengketakan adalah pembelian tergugat dari anak salah dan tidak benar tergugat menguasai tanah sengketa: yurisprudensi mahkamah agung putusan nomor k ag bismillahhirrahmaanirrahiburhanuddin bin anak burhanuddin, bertempat tinggal paok landak, desa durian, kecamatan janaperia, kabupaten lombok tengah, pemohon ka sasi dahulu terduga pembanding: melawan: mashuriyah binti anak burhanuddin, bertempat tinggal! paok landak, desa durian, kecamatan janaperia, kabupaten lombok tengah, memohon ka sasi dahulu penggugat'ber:praya atas dalil dalil bahwa anak rais mempunyai (delapan) orang cucu, masing masing burhanuddin (laki laki) tergugat asli, mashuriyah (prem puan) tergugat asli, nurhasanah (perempuan, nurmmiati (prem puan), nurhidi (perempuan), marzuki (laki laki), mujahidin hakiki), samsul ma'arif (laki laki): bahwa anak rais mempunyai sebidang tanah sawah wrong pedang subak aik atas persil kelas luas terletak desa durian yang mengenai batas batasnya sebagaimana tersebut dalam surat gugatan: yurisprudensi mahkamah agung bahwa dalil pemberian hibah anak rais kepada cucu cucunya kabur sebab tidak disebutkan jumlah yang konkrit: bahwa berdasarkan hai hal tersebut tergugat mohon majelis hakim gugatan penggugat tidak dapat diterima ditolak: membebankan biaya kepada penggugat: menimbang, bahwa terhadap jawaban tergugat kuasa tergugat, penggugat tetap pada pendiriannya yakni penggugat telah diberi tanah atau diubah oleh kakeknya bernama anak rais tanah seluas orang pedang untuk berdua dengan tergugat: menimbang, bahwa selanjutnya penggugat untuk menguatkan gugatannya telah mengajukan saksi saksi yakni anak jamil, umur tahun, agama islam, pekerjaan tani, alamat pack landak, desa durian, kecamatan janaperia, lombok tengah diatas sumpahnya menerangkan sebagai berikut bahwa saksi kenal dan ketemu anak rais dan sekarang anak rais telah meninggal, bahwa saksi menerangkan anak rais mempunyai anak laki laki orang bernama anak burhanuddin ayah penggugat dan tergugat) dan cucu orang: bahwa selain itu anak rais mempunyai peninggalan berupa tanah sawah orang pedang paok landak denganahli: sebelah timur: tanah sawah anak ripaiyah: sebelah barat : tanah sawah anak sudirman: bahwa saksi menerangkan tanah tersebut sewaktu anak rais masih hidup tetap dikuasai anak rais sendiri: bahwa saksi mendengar anak rais berucap memberikan tanah seluas tersebut yang orang pedang kepada penggugat dan tergugat, sedangkan tanah sawah seluas untuk saudara saudara penggugat dan tergugat yang berjumlah orang: bi! bahwa saksi menerangkan sewaktu anak rais berucap verse but dalam keadaan sehat dan tidak terpaksa, dan saksi mendengar ucapan langsung anak rais tersebut bersama lalu adegan dan anak surat rumah anak rais sendiri: yurisprudensi mahkamah agung bahwa saksi menerangkan setelah ada penghinaan tersebut sawah lalu dikuasai tergugat sedangkan penggugat tidak pernah menguasai, bahwa saksi menerangkan anak rais tidak pernah mencabut pemberian tersebut: menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut penggugat tidak keberatan: menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut kuasa tergugat membantah sebab seandainya telah ada hibah kenapa penggugat tidak pernah memegang sawah oleh karena itu keterangan saksi dibantah, lalu adegan, umur tahun, agama islam, pekerjaan tani, alamat dusun bangku, desa durian, kecamatan jananeria, kabupaten lombok tengah diatas sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut: bahwa saksi kenal anak rais dan anak rais telah meninggal dunia dengan meninggalkan ahli waris yakni t.orang anak laki laki bernama anak burhanuddin dan mempunyai cucu diantara nya penggugat dan tergugat: bahwa saksi menerangkan anak rais meninggalkan tanah sawah namun tidak tahu tempatnya: anak surat, umur tahun, agama islam, pekerjaan tukang kayugai berikut: . bahwa saksi kenal dan ketemu anak rais, bahwa saksi menerangkan bahwa anak rais telah meninggal dunia dengan meninggalkan orang anak laki laki berwarna anak burhanuddin dan cucu cucu lupa namun diantaranya penggugat dan tergugat, bahwa anak rais mempunyai sawah orang pedang, saksi lupa ikan maupun batas batasnya namun saksi sanggup ag: menunjukkan tempat lokasi tanah sawah tersebut: bahwa anak rais tetap mengerjakan sawah tersebut, alma hum pernah berucap sawah tersebut diberikan kepada ter gugat bagian dan bagian untuk cucu cucunya yang mana saksi tidak tahu, yurisprudensi mahkamah agung bahwa setelah berucap tersebut anak rais merubah ucapan nya lagi kantor desa bahwa sawah sawah tersebut diberikan kepada cucu cucunya semua namun sampai saat ini peng gugat tidak pernah menguasai tanah tersebut: marzuki, umur tahun, agama islam, pekerjaan tani gai berikut bahwa saksi kenal dan ketemu dengan almarhum anak rais karena saksi adalah cucu almarhum: bahwa almarhum anak rais mempunyai sawah seluasr: sebelah timur: tanah sawah anak ripaiyah: sebelah barat: tanah sawah anak sudirman: yang telah diberikan kepada penggugat dan tergugat: bahwa saksi bersama saudara saudaranya yang lain berjumlah orang telah menerima sawah pemberian almarhum seluas orang jaran dan saksi bersama orang tersebut telah rela menerima bagian tersebut: bahwa aksi bersama anak raja, anak suhani, anak jami dipanggil almarhum anak rais dan mendengar langsung anak rais memberikan sawah kepada penggugat dan tergugat dan almarhum tidak pernah mencabut ucapan verse but, . bahwa setelah almarhum menghibahkan tanah tersebut maka tanah sawah langsung dipegang tergugat dan penggugat tidak pernah menguasai: anak raja, umur tahun, agama islam, pekerjaan tani, ft: alamat berhala, desa durian, kecamatan janaperia, kabupaten lombok tengah. diatas sumpahnya memberikan keterangan seba gai berikut: . bahwa saksi kenal dan sering ketemu dengan anak rais dan lag sekarang anak rais telah meninggal dunia: bahwa saksi dengan almarhum tinggal dalam satu kampung: bahwa almarhum anak rasis mempunyai anak orang dan cucu cucu diantaranya penggugat dan tergugat: yurisprudensi mahkamah agung bahwa selain itu anak rais mempunyai sawah orang pedang seluas ha,: sebelah timur tanah sawah anak ripaiyah: sebelah barat : tanah sawah anak sudirman: dari tanah tersebut anak rais memberikan kepada penggugat dan tergugat, bahwa saksi mendengar ucapan langsung dari anak rais dan waktu itu saksi dipanggil oleh anak rais untuk mendengarkan penghinaan tersebut, bahwa setelah itu sawah langsung dikuasai oleh tergugat se dangkal penggugat pernah diberikan hasil oleh tergugat be berapa kali, setelah itu berhenti dan penggugat tidak pernah menguasai tanah sawah tersebut: bahwa waktu anak rais mengucapkan pemberian tersebut ti dak dipaksa dan anak rais tidak pernah mencabut ucapan tersebut: menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi saksi tersebut penggugat tidak keberatan: bahwa terhadap keterangan saksi kuasa tergugat tidak mengajukan tanggapan karena tidak hadir persidangan, menimbang, bahwa selanjutnya penggugat untuk menguatkan gugatannya juga mengajukan surat bukti pemilikan tanah surat jual beli tanah nomor tahun daftar keterangan objek untuk ketetapan ikeda sektor pedesaan dan sektor perkotaan (t. menimbang, bahwa untuk menambah keyakinan majelis hakim telah diadakan pemeriksaan lokasi dengan saksi menunjukan lokasi serta batas batas sawah sengketa: menimbang, bahwa selanjutnya penggugat dan kuasa tergugat tidak mengajukan tanggapan lagi oleh karena itu majelis hakim me pandang pemeriksaan telah cukup dan majelis hakim berusia arah untuk menjatuhkan putusan: bahwa untuk meringkas uraian putusan ini ditunjuk hal ihwal se bagaimana terurai dalam berita acara sidang: yurisprudensi mahkamah agung tentang pertimbangan hukum oh menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat se bagaimana terurai atas: menimbang, bahwa penggugat telah hadir persidangan dan tetap pada gugatannya, menimbang, bahwa tergugat kuasa tergugat pada sidang sidang pengadilan agama praya tidak sepenuhnya menghadiri per hidangan meskipun pengadilan agama telah memanggil secara patut, sah dan sempurna, menimbang, bahwa majelis hakim telah berusaha menasehati penggugat dan tergugat untuk berwarna namun telah tidak berhasil, menimbang, bahwa karena gugatan penggugat dibantah oleh tergugat, kuasa tergugat maka pembuktian dibebankan kepada kedua belah pihak: haa menimbang, bahwa penggugat telah mengajukan saksi dan keterangan saksi diatas sumpahnya satu dengan yang lain ada rel nantinya serta saling mendukung oleh karena itu judex face ber pes keyakinan terbukti anak rais telah meninggal dunia dengan menang galian ahli waris diantaranya penggugat dan tergugat, menimbang, bahwa disamping itu judex facts, juga berkeyakinan selain anak rais meninggalkan tanah sawah seluas ha, orang pedang, desa durian, kecamatan janaperia dengan batas batas sebagai berikut sebelah utara: tanah sawah anak harfiah, sebelah selatan: tanah sawah bapak mahir, sebelah timur: tanah sawah anak ripaiyah, sebelah barat: tanah sawah anak sudirman, dan berdasarkan keterangan saksi saksi diatas sumpah maka te lah terbukti tanah sawah tersebut telah dihibahkan almarhum anak rais kepada penggugat dan tergugat . menimbang, bahwa bantahan yang diajukan oleh tergugat kuasa tergugat tidak didukung oleh alat bukti saksi yang kuat oleh karena itu tidak dapat melemahkan gugatan penggugat, menimbang, bahwa karena penghinaan oleh almarhum kepada penggugat dan tergugat sesuai keterangan saksi diatas sumpah dilaksanakan diucapkan dengan kesadaran almarhum anak rais yurisprudensi mahkamah agung kepada penggugat dan tergugat patut dinyatakan sah dan telah terbukti, menimbang, bahwa karena masalah sengketa sawah ini masalah hibah bukan masalah warisan oleh karena itu judex active berkeyakinan bagian antara penggugat sama dengan bagian tergugat yakni karena tanah yang disengketakan berjumlah maka masih mendapat bagian ha, menimbang, bahwa hibah yang dilaksanakan oleh anak rais kepada penggugat dan tergugat tidak melebihi ketentuan atau syarat hibah oleh karena itu adanya hibah tersebut tidak melanggar ketentuan undang undang maupun kompilasi hukum islam menimbang, bahwa surat bukti yang diajukan oleh kuasa ter gugat yaitu surat jual beli bukan tidak ada sangkut pautnya dengan masalah hibah ini dan ini memang disangkal oleh penggugat ataupun saksi persidangan, oleh karena itu bukti ini patut untuk disamping menimbang, bahwa surat bukti yang diajukan kuasa tergugat yaitu surat pembayaran pajak juga bukan merupakan bukti kepemilikan, oleh karena itu patut juga untuk dikesampingkan: menimbang, bahwa berdasarkan undang undang nomor tahun kepada penggugat dibebankan membayar biaya perkara ini, daan ben nana pen inti ana nan dalil kitab bagian halaman berbunyi: pel saat ah, artinya syarat syarat hibah adalah dengan'ijab dan kabul sepertijual beli: sar mengingat segala ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku serta hukum yang berkaitan dengan perkara ini: mengadili memutuskanterletak orang pedang desa durian kecamatan janaperia percil sipil no, kelas dengan batas batas sebagai berikut yurisprudensi mahkamah agung sebelah utara: sawah anak harfiah: sebelah selatan sawah bapak ahli, sebelah timur sawah anak ripaiyah: sebelah barat : sawah anak sudirman: menetapkan tanah sawah seluas are):syariah: sebelah selatan sawah bapak mahi: sebelah timur sawah anak ripaiyah: sebelah baratukur: menghukum tergugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar rp. (sembilan puluh lima ribu rupiah): demikian dijatuhkan putusan ini dalam musyawarah majelis hakim pada hari ini kamis tanggal januari bertepatan dengan tang gal sya'ban oleh kami majelis hakim pengadilan agama praya dengan susunan sri murina, sh. hakim yang ditunjuk oleh ketua pengadilan agama. praya sebagai ketua majelis: drs. ismail. musa, sh. dan drs: saefullah, ank. masing masing sebagai hakim anggota putusan mana pada hari itu juga dibacakan dalam sidang untuk umum oleh majelis tersebut dengan dibantu oleh mudik ramli, sh. sebagai panitera pengganti dengan dihadiri oleh penggugat dan tergugat serta kuasa tergugat: hakim ketua majelis, sri murina, sh. hakim anggota hakim anggota ttd, ttd. drs. ismail musa, sh, drs. saefullah, sh. yurisprudensi mahkamah agung panitera pengganti, ttd. mudik ramli sh. perincian biaya perkara biaya pencatatan. rp. biaya redaksi. rp. biaya meterai. rp. biaya pemanggilan para pihak . rp. biaya administrasi . rp. biaya lain lain atas perintah ketua rp. jumlah ee. onar eeenmannmmanamaana rp. yurisprudensi mahkamah agung bahwa tanah sawah tersebut dihibahkan oleh anak rais kepada (delapan) orang cucunya hadapan kepala desa durian dan burhanuddin (orang tua penggugat asli dan tergugat asli), bahwa perincian bagian hibah tersebut adalah untuk tergugat asli dan sisanya untuk orang cucu lainnya: . bahwa cucuk anak rais yang lainnya sudah menerima bagian masing masing kecuali penggugat asli dan bagian penggugat asli dikuasai oleh tergugat asli bahkan pada tahun telah dibalik namakan atas warna tergugat asli: |. bahwa berdasarkan hal hal tersebut penggugat asli menuntut kepada pengadilan agama praya agar memberikan putusan sebagai berikut mengabulkan gugatan penggugat: menetapkan tanah sawah seluas terletak wro, sebelah barat , bahwa terhadap gugatan tersebut tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut eksepsi bahwa tanah sengketa adalah bukan diperoleh dari hibah akan tetapi hasil jual beli oleh karenanya bukan wewenang pengadilan agama tetapi menjadi wewenang pengadilan negeri: bahwa gugatan penggugat tidak lengkap karena ada kekurangan ahli waris almarhum anak rais tidak dijadikan pihak dalam perkara ini: yurisprudensi mahkamah agung bahwa terhadap gugatan tersebut pengadilan agama praya. telah mengambil putusan, yaitu putusan tanggal januari bertepatan dengan tanggal sya'ban pdt. pa.pra yang kamarnya berbunyi sebagai berikutha.terletak orang pedang desa durian kecamatan janaperia percil sipil kelas il dengan batas batas sebagai berikut sebelah utara tanah sawah anak harfiah, sebelah selatan tanah sawah bapak mahi, sebelah timur tanah sawah anak ripaiyah: sebelah barat : tanah sawah anak sudirman: menetapkan tanah sawah seluas are) bagian dari point tersebut atas yakni dengan batas batas sebagai berikut sebelah utara: tanah sawah anak harfiah, sebelah selatan tanah sawah bapak ahli: . sebelah timur tanah sawah anak ripaiyah: sebelah barat: tanah sawah anak sudirman: .hukum tergugat atau barang siapa yang., tanputusan mana dalam tingkat banding atas permohonan tergugat asli telah diperbaiki oleh pengadilan tinggi agama mataram dengan putusannya tanggal januari bertepatan dengan tanggal sya'ban pdt. pta.mtr yang kamarnya berbunyi sebagai berikut:yurisprudensi mahkamah agung key dalam eksepsi menolak eksepsi tergugat: dalam konvensi primaire dari anak rais kepada penggugat dan tergugat adalah sah: menolak selain dan selebihnya: subsidi menetapkan tanah sawah terletak orang pedang, desa durian persil pipi kelas ii, sertifikat atas nama burhanuddin dengan batas batas sebelah utara :: luashanuddin) dari tanah sawah point tersebut m7 (tanah sawah yang sudah dijualnya) m3,elas iir: sebelah timur sawah anak ripaiyah: sebelah barat : sawah jalil,ang gal tahun dan telah dihibahkan kepada cucunya yang bernama burhanuddin dan mashuriyah (tergugat dan peng gugat),(tergugat) dan mashuriyah (penggugat) adalah sah menurut hukum, menetapkan bagian penggugat mashuriyah binti anak bursa nadin) dari tanah sawah point tersebut .m? m2, menetapkan bagian tergugat burhanuddin bin anak bursa nadin) dari tanah sawah point tersebut (tanah sawah yang sudah dijualnya) tinggi me: menghukum kepada tergugat burhanuddin bin anak bursa na' binti anak burhanuddin) seluas apabila 'perlu dengan bantuan alat negara: menghukum kepada tergugat burhanuddin bin anak bursa na: li. menghukum kepada pembanding burhanuddin bin anak bursa nadin) untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding se besar rp. (tiga puluh ribu lima ratus rupiah), bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada ter yuga pembanding pada tanggal september :kemudian ter adanya oleh tergugat pembanding diajukan permohonan untuk pe pemeriksaan kasasi secara lisan pada tanggal oktober sebagai mana ternyata dari surat keterangan pdt. gm1995 pa.pra. yurisprudensi mahkamah agung yang diterima kepaniteraan pengadilan agama tersebut tanggal oktober bahwa setelah itu oleh penggugat'berbanding pada tangga! oktober telah diberitahukan tentang memori kasasi yang diterima kepaniteraan pengadilan agama prmataram menyalahi rbg. karena tidak memuat ringkasan gugatan dengan jelas dan langsung saja menyebutkan asal usul keturunan dan seterusnya, bahwa pengadilan tinggi agama mataram kurang pertimbangan karena telah menolak eksepsi tanya menguraikan alasan alasan penolakan tersebut: dalam eksepsi pemohon kasasi terduga! asal menjelaskan bahwa tanah. sengketa bukan diperoleh dari hibah akan tetapi hasil jual beli (vide. bukti p1, sehingga pengadilan agama tidak ber wenang mengadili perkara ini, bahwa pengadilan tinggi agama mataram telah memanipulasi berita acara dalam halaman putusan pengadilan tinggi agama mataram menyangkut pemohon kasasiftergugat asal mengakui tanah sengketa berasal dari anak rais, pemohon kasasi'tergugat asal tidak pernah mengajukan jawaban oktober sebagai mana dalam pertimbangan pengadilan tinggi agama mataram ter sebut dan tidak pernah mengakui dalil gugatan memohon kasasi penggugat asal bahkan dalam jawaban pemohon kasasi tergugat asal november cukup jelas bahwa pemohon kasasi terigu gat asal menolak gugatan memohon kasasi penggugat asal: bahwa judex active telah salah menerapkan hukum, karena meng abaikan syarat syarat hibah dimana objek hibah tidak jelas, dan objek hibah tidak dikuasai langsung oleh memohon kasasi pengguna gagasan yurisprudensi mahkamah agung menimbang,. pengadilan.tergugat mengenai gugatan kurang bihakftidak mengikut sertakan seluruh ahli waris anak rais sebagai mana terungkap dalam jawaban tergugat pada sidang tanggal oktober menimbang,adimenimbang, bahwa oleh karena tidak semua ahli waris anak rais dijadikan pi, menimbang, bahwa berdasarkan apa yang dipertimbangkan atas, menurut pendapat mahkamah agung, telah terdapat cukup alas untuk mengabulkan permohonan kasasi yang diajukan oleh demo hon kasasi burhanuddin bin anak burhanuddin tersebut dan membatalkan putusan pengadilan tinggi agama mataram doleh karena gugatan termehon kasasi peng gugat tidak dapat diterima, maka biaya perkara dalam seluruh tingkat peradilan sepatutnya dibebankan kepada memohon kasasi penggugat gal januari bertepatan dengan tanggai sya'ban yurisprudensi mahkamah agui1. nama rustam effendi tempat tanggal lahir lubuklinggau, oktober alamat jalan waterrang nomor rt. lubuklinggau timur kota lubuklinggau, sumatera selatan nama irwan efendi tempat tanggal lahir mesuji oki, juni alamat jalan teratai nomor lubuklinggau timur kota lubuklinggau, sumateraoktober memberi kuasa kepada khairul hamzah, s.h., m.h.: ii) ah. wakil kamal, s.h., m.h.: iii) mulyadi phillips, s.h., bil., si.: iv) iqbal tawaran pasaribu, s.h.: novi yanti, s.h.: vi) zulfadillah, s.h.: vii) komarudin, s.h., dan viii) achmad rica'i prabu, s.h., m.h., yaitu advokat pada khp law firm yang beralamat gedung udayana holding lt. jalan mataraman raya nomor jakartai. pemohon:, lubuklinggau barat ii: dalam hal ini berdasarkan surat kuasa bertanggal november memberi kuasa kepada green sell, s.h.: ii) hendri rumit, s.h. iii) sudirman tunggir, s.h.: iv) zoharsa salim, s.h.: dan ridho junaidi, s.h., yaitu advokat pada law office green sell, s.h. associates, yang beralamat jalan kolonel berlian, komplek perumahan garden blok nomor kelurahan alang alang lebar, kecamatan sukabumi, palembang: i1. nama sn. prana putra some tempat tanggal lahir lubuklinggau, april alamat jalan garuda tempo nomor rt. kelurahan keputusan, kecamatan lubuklinggau barat ii, kota lubuklinggau nama sulaiman johar tempat tanggal lahir lubuk pandan, februarinovember memberi kuasa kepada ramalan nanjing, s.h., m.s., m.m.: ii) saifuddin, s.h., c.n., iii) hasbullah nawawi, s.h., m.m.: iv) ferry fy, s.h., m.h.: dan moh. setiawan, s.h., yaitu advokat konsultan hukum pada kantor advokat ramalan nanjing associates yang beralamat jatimulyo baru blok nomor yogyakarta, atau pada law firm hasbullah nawawi rekan yang beralamat wisma bhakti mulya lt. suite jalan kramat raya nomortps kelurahan taba koji, dpt partisipasi nomor urut nomor urut tps kelurahan batu urip tabaasar permisi, dpt partisipasi nomor urut nomor urut tps kelurahan air cuti, dpt partisipasi nomor urut nomor urut tps kelurahan pemenang uluuncak kemuning, dpt partisipasi nomor urut tps kelurahan joyoboyo, dpt partisipasi nomor urut nomor urut bahwa dari tps tps tersebut atas jumlah pemilih yang terdaftar dpt adalah adapun yang menggunakan hak pilih sebanyak pemilih, yang tidak memilih sebanyak pemilih jumlah yang tidak memilih darikota lubuklinggau agar para pemilih dapat melaksanakan hak konstitusionaloleh karena surat undangan untuk memilih (ctersebut sebagaimana dalam putusan mahkamah konstitusi nomor php.d viii dengan demikian berdasarkan hal hal tersebut harus dilakukan pemungutan suara ulang terhadap pelanggaran pelanggaran yang terjadi terkait surat undangan pemilih tps tps tersebut atas: kendatipun dugaan dan perpangkatan itu harus dibuktikan oleh pemohon sesuai dengan prinsip affirmanti incumbent proto , wie beweert moet bewijzen (siapa yang mendalilkan harus membuktikan), namun pengakuan pemohon ini sebagai onsplitsbaar avec , sehingga sudah jelas dan nyata (luce clarus) bahwa sebenarnyalah permohonan keberatan dari pemohon ini memang bukan domain dan kompetensi mahkamah konstitusi untuk memeriksa dan menghadirinya: bahwa demikian sudah sangat jelas bahwa keberatan yang diajukan oleh pemohon tersebut adalah tidak tepat dan tidak benar menurut hukum, karena tidakhbukan mengenai substansi dan esensi tentang: .kesalahan hasil perhitungan suara yang ditetapkan oleh pemohon , dan atau tentang atau mengenai: dalam huruf khususnymeskipun dalam pokok permohonannya, pemohon juga mendalilkanyang dianggapnya mempengaruhi hasil suara (vide dan namun nyatanya, pemohon sendiri tidak dapat menjelaskan apa dan bagaimana yang dimaksud dengan terjadinya pelanggaran secara masif, terstruktur, dan sistematis dalam penyelenggaraan pemilukada kota lubuklinggau tahun tersebut. dengan demikian, menunjukkan dan membuktikan bahwa permohonan pemohon tersebut kabur atau tidak jelas (obscura libel) sehingga tidak memenuhi syarat atau kriteria sebagaimana dimaksud dalam yurisprudensi putusan mahkamah konstitusi nomor php.d vi itu:, ii. dalam pokok permohonan bahwa dalam polita angka permohonan keberatan pemohon, dikemukakan keberatannya adalahcg. memohon tanggal oktober model db kwk.kpu) dan: rekapitulasi hasil pemungutan suara pemilihan umum walikota dan wakil walikota lubuklinggau model db .kwk.kpu) serta laporannya yang menetapkan perolehan suara masing masing pasangan calon. bahwa permohonan keberatan dari pemohon tersebut sama sekali tidak mencantummenurut pemohon. sebagaimana menjadi unsur dan syarat untuk mengajukan permohonan dalam perselisihan hasil pemilukada yang ditentukan dalam huruf nomor dan nomor peraturan mahkamah konstitusi nomor tahun bahwa alasan keberatan pemohon justeru karena penilaian subyektif dan sepihak yang menuduh menyangka: ..dst'. terhadap hal itu pihak terkait mengajukan jawaban tanggapan bantahan sebagai berikut:: bahwa yang berwenang untuk: bahwa atas anggapan pemohon yang menyatakan: pelanggaran administratif dan pelanggaran pidana tersebut bersifat masif, terstruktur dan sistematis , adalah jauh dari kebenaran. karena tanpa didukung oleh data dan fakta yang memadai. selain tidak menguraikan makna frasa yang disebutnya sebagai masif, terstruktur dan sistematis , juga sangat tidak representatif jika hanya dicontohkan secara amat sumur tentang adanya perangkat memohon yang tidak profesional, yang bertindak curang dan adanya intimidasi , tanpa ditunjang oleh fakta dan data yang akurat serta yang dapat dipertanggung jawabkan: bahwa selanjutnya pihak terkait memberikan tanggapan dan sanggahan atas apa yang disebut oleh pemohon sebagai: perangkat memohon bertindak tidak profesional: bahwa apabila benar adanya formulir kwk terisi tinta warna hitam, bukan tinta warna biru, hijau atau ungu, tidak berarti memohon tidak profesional atau dapat secara serta merta ditafsirkan melakukan pelanggaran (administratif atau pelanggaran pidana). apalagi jika peraturan kpu nomor tahun tersebut tidak mencantumkan sanksi: bahwa (sebenarnya) secara umum warna hitam adalah induk semua warna, sebagai warna yang dominan, justeru lebih sulit hilang hapus dibandingkan warna warna lain, termasuk warna biru, hijau atau ungu, sehingga jika formulir diisi dengan warna hitam lebih tahan lama dan paten: bahwa jika benar hal tersebut dianggap sebagai suatu pelanggaran seyogianya pemohon melaporkan mengalihkannya kepada pihak berwenang berwajib sesuai ketentuan yang telah diatur oleh peraturan perundang undangan yang berlaku. setidaknya secara resmi mengajukan protes atau keberatan melalui jalur yang ditentukan, perangkat memohon bertindak curang: bahwa tuduhan pemohon bahwa perangkat memohon bertindak curang dengan mengisi formulir kwk dengan pensil yang dianggapnya memudahkan terjadinya perubahan data dengan mengubah jumlah suara, adalah tuduhan yang naif dan tidak mendasar, bahkan terkesan mengada ada. karena dalam surat keberatan itu pemohon sama sekali tidak menyebutkan secara tegas dan jelas, dimana dan siapa saja yang melakukan kecurangan itu lengkap dengan data, fakta, bukti dan saksinya, bahwa jika betul terjadi kecurangan seperti didalilkan pemohon, tentu saksi saksi dari pemohon sendiri, juga para saksi dari pasangan calon lain, panas dan pemantau yang ada tps atau tempat lain dapat dipastikan tidak akan berdiam diri dan akan mengajukan keberatan keberatan atau protes lainnya atas kecurangan yang dialihkan pemohon dimaksud: bahwa tuduhan pemohon tersebut wajib dibuktikan agar tidak menimbulkan fitnah, apalagi jika dikaitkan hal itu tindakan itu mengubah jumlah suara pasangan calon nomor urut pihak terkait) menjadi lebih besar dan atau memperkecil jumlah perolehan suara pasangan nomor urut pemohon): bahwa tuduhan lain yang menyebutkan perangkat memohon bertindak curang dengan cara mengharuskan para saksi dari pasangan calon untuk menandatangani formulir kwk lebih dahulu sebelum dilakukan penghitungan surat suara sehingga pasangan calon nomor urut telah diubah menjadi lebih besar dari perolehan suara pemohon, adalah tuduhan yang tidak jelas, kabur dan menebar kebohongan, karena tidak ditunjang oleh data dan fakta yang objektif, valid dan akurat, juga tidak rasional dan proporsional. selebihnya juga meremehkan eksistensi dan keberadaan para saksi (dari semua pasangan calon tidak terkecuali saksi saksi dari pihak pemohon sendiri) yang pasti mempunyai kualitas, kapasitas dan kapabilitas sebagai saksi yang bertanggung jawab atas tugasnya. sangat musikal adanya, para saksi saksi yang disertai oleh panas lapangan, akan begitu saja menandatangani formulir .kwk tersebut sebelum dilakukan penghitungan suara: bahwa tuduhan pemohon dengan perbuatan perangkat memohon itu menyebabkan perolehan pasangan calon nomor urut menjadi lebih besar dari perolehan suara pemohon sendiri, sungguh terlalu dan sudah memasuki ranah hukum pidana adanya, bahwa jikalau mau jujur, justru pemohon yang melakukan perbuatan yang terbilang tidak patut dan tidak layak sehingga berpotensi sebagai suatu kecurangan , pihak terkait memiliki bukti yang kuat untuk itu, seperti terjadi tps kal. sukawati dan pps kal. bandung kanan, yang pada saat pembuktian dalam perkara guo akan dibuktikan depan sidang mahkamah ini: adanya intimidasi: bahwa untuk kesekian kalinya pemohon melemparkan perpangkatan atau tuduhan yang kini langsung dialamatkan kepada pihak terkainomor urut tim sukses dan atau tim pemenangan pasangan calon nomor urut sehingga menguntungkan pasangan calon nomor urut (vide hal. terhadap hal ini pihak terkait mengajukan jawaban bantahan sanggahan sebagai berikut: bahwa tuduhan dan tudingan pemohon kepada pihak terkait tersebut ditolak dan dibantah keras, karena sama sekali tidak benar. karena tidak beralasan serta juga tidak didukung oleh fakta dan data serta bukti bukti: bahwa untuk airnya, jika memang benar pemohon tidak hanya asal bunyi (sabun), silahkan dibuktikan dengan sempurna dalam persidangan pemeriksaan perkara guo mahkamah yang terhormat ini: bahwa pada pokoknya pihak terkait siap membuktikan bahwa pihaknya pasangan calon nomor urut yang kini telah ditetapkan oleh memohon sebagai walikota dan wakil walikota kota lubuklinggau terpilih, tim sukses atau tim kemenangannya, tidak pernah melakukan intimidasi apapun dalam proses pemilukada kota lubuklinggau tahun ini. hal ini dapat dengan mudah dibuktikan, dengan tidak adanya laporan yang diterima panwaslukada dan atau gakkamdu polres lubuklinggau tentang ada praktik praktik intimidasi yang dilakukan oleh pihak terkait dan tim pendukungnya: bahwa justeru sebaliknya, berdasarkan temuan laporan yang dihimpun pihak terkait, pihak pemohon dan atau tim sukses tim pemenangan atau pendukung pemohon lah yang telah melakukan intimidasi terhadap pihak terkait, seperti antara lain terjadi dibeberapa tempat pada saat pleno rekapitulasi penghitungan suara kecamatan lubuklinggau barat dan lubuklinggau utara terhadap para saksi, anggota pps dan anggota ppk. pada insiden tersebut aparat kepolisian menemukan berbagai senjata tajam, senjata api, asam sulfat, bahkan bom molotov bahwa last but not least, sebagai ad informandum: pihak terkait meskipun dianggap sebagai orang sebagai petahana (incumbent) karena merupakan wakil walikota kota lubuklinggau periode tapi tidak punya kualitas, kapasitas dan kapabilitas untuk melakukan intimidasi, penekanan, paksaan dan semacamnya kepada pihak lain agar memperoleh kemenangan dalam pemilukada tahun ini. sebab sudah menjadi rahasia umum, posisi dan jabatan wakil tidak mempunyai kemampuan untuk melakukan hal semacam itu, selain tidak mempunyai power dan authority yang memadai (termaksud dalam hal finansial) sehingga tidak ada tuduhan money politics dalam pemilukada ini, juga tidak mungkin dapat menggerakan aparat dan pns pemkot dari eselon atas sampai pelaksana tingkat kecamatan dan kelurahan untuk mendukungnya. karena tidak ada hirarkis yang jelas dan pembagian tugas dan wewenang dan tidak ada pula anggota keluarganya yang menjabat. bahkan pasangannya dalam pemilukada lima tahun yang lalu (yang kini akan segera mengakhiri tugasnya sebagai walikota setelah menjabat tahun) diketahui tidak mendukung mensupport dalam bentuk apapun pihak terkait sebagai penggantinya. sementara pasangannya, hanyalah pensiunan pns saja yang hidup bersahaja. meskipun pernah menjabat sekda kabupaten musi rawas. berdasarkan fakta ini, pihak terkait, kedua duanya tidak memungkinkan untuk melakukan intimidasi, kecurangan, money politic, pengerahan pns dll cara cara yang tidak terpuji untuk mendukung dan memenangkannya sebagai walikota dan wakil walikota kota lubuklinggau dalam pemilukada tahun ini,emohon) sehingga menguntungkan pasangan calon nomor urut pihak terkait) sehingga merugikan pihak pemohon. sepanjang pemahaman dan pengetahuan pihak terkait, memohon tidak melakukan pembiaran dan telah menjalankan tugasnya dan fungsi sesuai peraturan perundang undangan yang berlaku. jika benar, hal yang dialihkan pemohon tersebut, tentu ada mekanisme untuk menindak dan bahkan memberhentikan memohon sebagai komisioner kpu kota lubuklinggau:,,lebih sangat tidak beralasan lagi permohonan pemohon hal. yang meminta agar mahkamah konstitusi mendiskualifikasi pasangan calon nomor urut atas nama sn. prana putra some dan sulaiman johar cg. pihak terkait. sebab tidak pernah ada indikasi apalagi (alat) bukti yang sah dan meyakinkan pihak terkait telah melakukan pelanggaran (apalagi yang serius) seperti didalilkan oleh pemohon. bahkan justeru pemohon sendiri sudah tampak sejak dini, dalam surat permohonan keberatannya tersebut sama sekali tidak mampu menguraikan dan menampilkan secara meyakinkan adanya pembuktian yang sempurna untuk menguatkan permohonannya dalam perkara guo. sudah nyata dan terang benderang adanya, tidak pernah ada pelanggaran (apalagi yang dikategorikan serius) yang dilakukan oleh memohon ataupun oleh pihak terkait dalam proses pemilukada kota lubuklinggau tahun ini yang dinilai dapat mencederai prinsip prinsip hukum dan demokrasi:ota lubuklinggau oleh kpu kota lubuklinggau tanggal oktober demikian pula untuk permohonan untuk diselenggarakannya pemungutan suara ulang diseluruh kota lubuklinggau dan permohonan untuk mendiskualifikasi pihak terkait, tidak ada cukup alasan hukum untuk dipertimbangkan dan dikabulkan,fakta fakta hukum dan alasan alasan yuridis sebagaimana dipaparkan atas, maka dengan ini untuk dan atas nama serta demi kepentingan hukum dari pihak terkait, mohon dengan hormat agar ketua mahkamah konstitusi berkenan menerima pihak terkait dalam perkara permohonan perselisihan hasil pemilihan umumini, bahwa selanjutnya mohon: dalam eksepsi:nyatakan ditolak atau setidak tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima: dalam pokok permohonan:ersebut tidak dapat diterima, dan mohon putusan yang seadil adilnya menurut hukum, keadilan dan kebenaran. (ex ago bono). berikut ini keterangan tambahan pihak terkait bertanggal november dalam eksepsi: bahwa sebagaimana diakui oleh pemohon sendiri, adalah sebagai fakta hukumhari kamis bahwa dengan adanya pelanggaran serius yang bersifat sistematis, terstruktur, dan masif sebagaimana diuraikan atasadalah hanya sebesar suarmenggunakan hak pilih lebih dari satu kali, yaitu:, dan pasangan calon nomor urut adalah sebesar suara: telah terjadi politik uang oleh pasangan calon nomor urut bahwa tps kelurahan air team terjadi politik uang (money politic) yang dilakukan oleh sdr. murid dan sdr sus tim sukses pasangan calon nomor urut yang dibagikan kepada setiap warga tps kelurahan air team pada hari kamis tanggal oktober sampai dengan jum'at oktober (masa tenang). politik uang dilakukan dengan pembagian uang kepada setiap warga (keluarga saksi dan tetangga tetangga saksi) sebesar rp. (seratus ribu jiwa) dengan total sekitar rp. (sepuluh juta rupiah). pada saat walikota lubuklinggau model kwk.kpu) beserta laporannya (semuanya tertanggal oktober bahwa kemudian pemohon mengajukan keberatannya mahkamah konstitusi yang didaftarkan kepaniteraan mahkamah konstitusi pada hari selasa tanggal oktober dengan register perkara nomor php.d yang diakui dan dibenarkan sendiri oleh pemohon masih dalam tenggang waktu(seluruhnya setebal halaman), bahwa ternyata tanpa dinyana, pada persidangan pertama pemeriksaan perkara guo mahkamah konstitusi tanggal november pemohon mengajukan (lagi) permohonan yang disebutnya sebagai:november yang diterima dalam persidangan hari dan tanggal itu juga. (seluruhnya ternyata setebal halaman), bahwa apa yang disebut pemohon sebagai perbaikan dimaksud, ternyata tidak hanya sekedar perbaikan atau memperbaiki permohonan sebelumnya, namun sudah merambah kemana mana, sehingga sudah dianggap sebagai perluasan , penambahan , bahkan perubahan sehingga sudah menjadi suatu permohonan atau gugatan yang baru serta yang berbeda sama sekali dari permohonan gugatan sebelumnya: bahwa perbaikan , penyempurnaan , penambahan bahkan perubahan dalam permohonan baru dimaksud, antara lain tampak dengan sangat jelas dari identifikasi berikut ini: titel permohonan (hal. titel permohonan semula hanya: permohonankota lubuklinggau oleh komisi pemilihan umum kota lubuklinggau : titel permohonan yang (baru): .legal standing pemohon (hal. pada angka pemohon pada kalimat awal menambah dengan:.dst kalimat panjang tersebut tidak ada dalam permohonan yang didaftarkan sebelumnya kewenangan mahkamah (hal. pada angka justeru ditambah dengan kalimat panjang: bahwa oleh karenany dan memutus permohonan guo, kalimat ini tidak ada dalam permohonan sebelumnya, kecuali kata kata terakhir, .maka mahkamah.dst , tenggang waktu mengajukan permohonan (hal. ada penambahan penyempurnaan perubahan pada angka (seperti atas idem ditto): yang tidak tercantum dalam permohonan sebelumnya: pokok permohonan (hal. s.d. telah terjadi penambahan penyempurnaan perbaikan bahkan juga perubahan besar besaran dari permohonan pemohon yang registrasi tanggal oktober dengan yang diajukan (baru) tanggal november seperti tercantum dibawah ini: angka terjadi penambahan seperti atas, dengan memasukan keberatan terhadap keputusan kpu kota lubuklinggau nomor tahun dan seterusnya, angka dengan kalimat pada polita yang sama sekali lain dengan permohonan sebelumnya, yaitu: . , angka dengan nada yang sama dengan angka (permohonan sebelumnya) yang dalam perbaikan , lebih menekankan berfokus pada: .yang dilakukan oleh memohon cg. kpu kota lubuklinggau dan perangkatnya , .serta pasangan calon nomor urut yang notabene adalah wakil walikota yang masih menjabat (incumbent). .dst : selanjutnya tentangangka (hal. angka dan (hal. angka (hal. angka (hal. angka (hal. angka dan (hal. angka (hal. angka dan (hal. angka (hal. angka (hal. dan angka (hal. semuanya baru dan semuanya merupakan perubahan baru yang tidak ada pada permohonan sebelumnya tanggal oktoberangka (hal. dan angka (hal. sama sekali adalah polita baru yang diajukan pemohon yang berbeda dirubah ditambah diperbaharui pemohon dari surat permohonan sebelumnya, telah terjadi politik uang oleh pasangan calon nomor urut angka (hal. dan angka (hal. juga merupakan hal baru yang tidak ditemukan pada permohonan yang sudah register tanggal oktoberangka sd. angka (hal. angka (hal. angka (hal. angka dan (hal. idem ditto adalah hal yang baru yang tidak terdapat dalam polita permohonan pemohon yang sebelumnya, penggilingan pemilih pada saat pencoblosan tps dan mobilisasi pemilih dari luar kota lubuklinggau: angka dan (hal. serta angka dan (hal. idem selebihnya seluruh rangkaian kalimat dibawah polita (hal. dan adalah semuanya hal tambahan yang juga baru sebagai suatu perubahan dari permohonan pemohon: petit permohonan (hal. permohonan (petit) angka angka dan angka merupakan penambahan perbaikan penyempurnaan dari permohonan pemohon sebelumnya (tanggal oktober petit angka adalah permohonan (tambahan) yang baru yang diajukan pemohon, sedangkan petit permohonan angkadalah murni (pure) permohonan baru dari pemohon, yang harus ditafsirkan bahwa bukan hanya sebagai sekedar terbatas pada perbaikan atau penyempurnaan , tapi sudah merupakan permohonan (gugatan) baru. karena sudah merubah mengganti menambah permohonan tanggal oktober dengan dalih ada perbaikan permohonan, bahwa meskipun huruf peraturan mahkamah konstitusi nomor tahun tahapan pemeriksaan pada sidang pertama memungkinkan pemohon memberikan: penjelasan (atas) permohonannya dan perbaikan apabila dipandang perlu , tetapi perbaikan (semacam itu) hanya dapat dilakukan pemohon sepanjang masih dalam tenggang waktu mengajukan permohonan sebagaimana dimaksud dalam peraturan ini, artinya, sepanjang (hanya) sekedar untuk perbaikan, waktunya hanya terbataspenghitungan suara tanggal oktober dan pengajuan keberatan dari pemohon tanggal oktober bahwa apabila kemudian ternyata pemohon mengajukan tambahan perubahan penggantian nota permohonannya pada sidang pertama tanggal november seperti dalam perkara guo, keberatan apapun alasan atau dalilnya, permohonan semacam itu sudah sangat jelas bertentangan melanggar ketentuan yang mengatur pedoman berbicara yang ditentukan oleh mahkamah konstitusi nomor tahun khususnya juncto yang sesungguhnya harus dianggap sebagai tidak memenuhi syarat sehingga tidak dapat registrasi serta (semestinya) menurut hukum juga tidak dapat diterima, diperiksa dan diadili oleh mahkamah yang terhormat ini, bahwa penolakan atau pernyataan tidak dapat menerima adanya perubahan gugatan (cg. permohonan dalam perkara guo), cukup beralasan menurut hukum. sebagai referensi atau perbandingan, dalam hukum acara peradilan umum dalam perkara perdata misalnya, ketentuan elemen burgerliike rechtsvordering rv) membatasi dengan dilarang atau tidak dibenarkan perbaikan itu dengan mengubah atau menambah pokok gugatan (permohonan): dalam praktik berbicara dalam pengadilan umum, batas adanya perbaikan perubahan penyempurnaan gugatan (permohonan), tidak boleh mengakibatkan terjadinya perubahan kejadian materiil gugatan: ada kriteria baku yang digunakan dalam berbicara, antara lain: tidak boleh mengubah materi pokok perkara: tidak mengubah polita gugatan, perubahan tidak merugikan tergugat: (vide yahya harahap, hukum acara perdata, sinar grafika, jakarta, hal. demikian pula dalam perkara pidana misalnya, penuntut umum hanya dapat mengubah surat dakwaan sebelum pengadilan menetapkan hari sidang. pengubahan tersebut hanya dapat dilakukan satu kali selamanya tujuh hari sebelum sidang dimulai. terdakwa atau penasehat hukum dapat mengajukan keberatan, jika hakim menyatakan keberatan diterima, maka perkara itu tidak dapat diterima (vide juncto kurap), bahwa berdasarkan alasan alasan hukum sebagai diuraikan atas, menurut hemat pihak terkait dengan adanya perbaikan permohonan pemohon tanggal november dimaksud, yang ada pokoknya bukan hanya sekedar perbaikan dari permohonannya tanggal oktober melainkan sudah merupakan penambahan penambahan surat permohonannya sehingga mengakibatkan perubahan kejadian materiil dengan mengubah materi pokok perkara, mengubah polita dan petit permohonan yang merugikan pihak terkait dan (juga) pihak memohon, haruslah dinyatakan melanggar ketentuan juncto huruf peraturan mahkamah konstitusi nomor tahun bahwa oleh karenanya, mohon dengan hormat agar mahkamah konstitusi berkenan menetapkan dalam putusannya: permohonan pemohon dinyatakan tidak dapat diterima (niet onvankelijk verklaard), karena tidak memenuhi syarat syarat sebagaimana dimaksud dalam huruf peraturan mahkamah konstitusi nomor tahun (seperti ditentukan dan ii. dalam pokok permohonan bahwa dari pemaparan kondisi objektif dan berdasarkan atas fakta fakta hukum yang dapat dipertanggungjawabkan pada pokok permohonan, sama sekali tidak terdapat adanya pelanggaran serius yang bersifat sistematis, terstruktur, dan masif sebagaimana didalilkan pemohon dimaksud. data dan fakta yang diajukan pemohon sangat sumur, tanpa ditunjang alat bukti yang cukup dan dapat dipertanggungjawabkan. apabila benar pemohon dan tim pendukungnya sungguh sungguh melaksanakan amanat undang undang untuk melaksanakan pemilukada yang benar benar bersifat uber dan judul, justru perolehan suara pasangan calon nomor urut yang sudah ditetapkan sebagai walikota dan wakil walikota terpilih kota lubuklinggau niscaya pasti selisih suara yang diperolehnya jauh melebihi suara dibandingkan suara yang diperoleh pemohon pasangan calon nomor urut bahwa justru berdasarkan fakta fakta hukum yang dapat dipertanggung jawabkan tersebut, tudingan pemohon bahwa memohon dan pihak terkait seolah olah telah terjadi pelanggaran yang amat sangat serius sehingga mempengaruhi perolehan suara pasangan calon nomor urut dan menguntungkan pasangan calon nomor urut adalah sekedar obsesi dan ilusi pemohon belaka. dalam konteks ini, tidak ada pihak yang diuntungkan serta tidak ada pula pihak yang dirugikan: bahwa oleh karenanya sama sekali tidak benar, setidak tidaknya pemohon tidak dapat membuktikan tuduhan nya tentang telah terjadi pelanggaran yang bersifat sistematis, terstruktur, dan masif dimaksud. tanpa bermaksud menafikan kemungkinan terjadinya kesalahan, kekurangan atau ketidaksempurnaan dalam proses pelaksanaan pemilukada kota lubuklinggau tahun ini, kalaupun terjadi beberapa pelanggaran good non, tapi hal ini dilakukan secara personal atau individual, sama sekali tidak bersifat sistematis, terstruktur, dan masif, sehingga tidak terpengaruh secara signifikan terhadap perolehan suara masing masing pasangan calon, tidak berpengaruh atas peringkat perolehan suara dan tidak dapat pula mengubah hasil pemilukada kota lubuklinggau tahun ini, bahwa dengan demikian, tidak cukup alasan hukum untuk mempertimbangkan permohonan pemohon untuk menyatakatidak sah dan batal demi hukum (void initio). tidak terkecuali dan tidak terbatas untuk menolak permohonan pemohon yang memerintahkan agar memohon menyelenggarakan pemungutan suara ulang beberapa tps yang disebut pemohon, karena memang tidak ada alasan hukum yang cukup untuk mempertimbangkannya: bahwa terhadap dalil pemohon yang dicari cari agar mahkamah mendiskualifikasi pasangan calon nomor urut (yang sengaja disebutnya) atas nama h.sn. prana putra some dan sulaiman johar, ditolak keras oleh pihak terkait. sebab selain sama sekali tidak benar, pasangan calon nomor urut tersebut tidak melakukan pelanggaran pelanggaran tercela dan tidak terpuji, sehingga tidak ada alasan hukum apapun bagi mahkamah sebagai pengawal konstitusi yang menjaga pelaksanaan demokrasi untuk mempertimbangkan dan mengabulkan permohonan pemohon yang tidak beralasan dimaksud: bahwa berdasarkan pertimbangan dan alasan alasan hukum sebagaimana terurai atas, pihak terkait pada pokoknya berpendapat: bahwa memohon telah menyelenggarakan pemilukada kota lubuklinggau tahun sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku, tanpa adanya pelanggaran pelanggaran yang berarti, apalagi yang bersifat masif, terstruktur, dan sistematis, insya allah tidak ada dan tidak pernah terjadi, bahwa menurut keyakinan pihak terkait, pihak memohon tidak melakukan pelanggaran dan atau kesalahan dalam melakukan penghitungan perolehan para calon dalam pemilukada kota lubuklinggau tahun ini: bahwa selain itu, pihak terkait berkeyakinan pula bahwa hal hal yang dimohonkan oleh pemohon tersebut sepanjang yang berhubungan dengan kepentingan dan kedudukan pihak terkait, adalah sama sekali tidak tepat dan tidak benar menurut hukum: oleh karenanya, sudah sepatutnyalah jika mahkamah berdasarkan kewenangannya untuk menetapkan penghitungan suara yang ditetapkan oleh memohon adalah hal yang sebenarnya, sebagaimana termaktub dalamahun beserta laporannya, adalah sah menurut hukum, bahwa menurut hukum sepatutnya permohonan pemohon dinyatakan ditolak untuk seluruhnya, karena tidak beralasan dan tidak ditunjang dan didukung oleh alasan alasan hukum yang tepat dan benar, ii. tanggapan pihak terkait atas pokok permohonan dari pemohon (hasil perbaikan tanggal november bahwa dengan mengikuti alur urutan sistematika pokok permohonan dari pemohon (angka s.d. hal. s.d. pihak terkait dengan ini mengajukan jawaban tanggapan berikut secara eksplisit juga sebagai sanggahan bantahan dan klarifikasi yang menyeluruh sebagai berikut: umum: bahwa hasil perolehan suara pasangan calon nomor urut h.sn. prana putra some dan sulaiman johar) dalam pemilukada sebanyak suara atau menurut data yang ada adalah hal yang wajar, bahkan terjadi penurunan terhadap prediksi perolehan suara berdasarkan hasil survey lembaga kredibel dan data dukungan pencalonan. karena berdasarkan data sebagai berikut: hasil survei lembaga survei indonesia lsi) pada bulan maret pasangan h.sn. prana putra some memperoleh dukungan hasil survei lingkaran survei indonesia lsi) pada bulan mei h.sn. prana putra some memperoleh dukungan hasil survey jaringan suara indonesia jsi) pada bulan september sn. prana putra some sulaiman johar memperoleh dukungan berdasarkan data dukungan kursi pasangan nan sukoukti hasil survei lsi bulan maret, bukti hasil survey lsi bulan mei, (bukti hasil survey jsi bulan september buktukada bahwa justru hasil perolehan suara pasangan rustam l irwan dalam pemilukada diluar prediksi berbagai kalangan dimana berdasarkan data sebagai berikut: hasil survei lembaga survei indonesia lsi) pada bulan maret rustam effendi memperoleh dukungan hasil survei lingkaran survei indonesia lsi) pada bulan mei rustam effendi memperoleh dukungan hasil survey jaringan suara indonesia jsi) pada bulan september rustam effendi lawan efendi johar memperoleh dukungan berdasarkan data dukungan kursi pasangan rustam irwanahwa dengan demikian, justru perolehan suara pasangan rustam irwan ri) sebanyak suara atau justru menjadi pertanyaan karena diluar prediksi yang dibuat berbagai kalangan dengan parameter terukur. bukan tidak mungkin apa yang didalilkan oleh pemohon dalam permohonannya seperti intimidasi, money politic, dan mobilisasi massa pemilih justru dilakukan oleh pihak pemohon dan tim kampanyenya sendiri, bahwa dasar legal permohonan pemohon terhadap memohon dan pihak terkait adalah laporan saksi mandat pasangan pada pleno rekapitulasi terjadi politik uang tersebut diberikan pesan "agar pada tanggal color nomor dana tersebut diambil dari sdr. sofyan anggota dprd kota lubuklinggau) oleh murid, ciomas, daro, dan sapi'' pada hari kamis. pemenang tps tersebut adalah pasangan calon nomor urut yang memperoleh suara sedangkan pemohon adalah sebesar suara. tps tersebut nya adalah sebesar suara, dengan partisipasi pemilih yang cukup tinggi sebesar pemilih suara sah dan suara tidak sah dengan persentase bahwa tps dan tps kelurahan kajuara telah terjadi politik uang berupa adanya pembagian sembako kepada masyarakat tps tersebut pada tanggal oktober yang dilakukan oleh hindi budiyono anggota dprd dari pbb partai pengusung pasangan calon nomor urut pemenang tps kelurahan kajuara tersebut adalah pasangan calon nomor urut sebesar suara, dan pemohon memperoleh sebesar suara. sedangkan pemenang tps kelurahan kajuara adalah pasangan calon nomor urut sebesar suara, sedangkan pemohon sebesarmelakukan penghancuran master c1 kwk.kpu dan c1 kwk.kpu cadangan dimana dengan tidak dihancurkannya master c1 kwk.kpu dan c1 kwk.kpu cadangan tersebut telah ditemukan fakta berupa adanya formulir .kwk yang kosong beredar dan dengan beredarnya formulir .kwk tersebut telah dimanfaatkan oleh tim sukses pasangan nomor untuk memenangkan pasangan calon nomor urut bahwaerangkat kpud bertindak tidak professional yang telah mengisi formulir .perolehan suara yaitu sdr. waspada ferdiansie, kepada panwaslukada kota lubuklinggau nomor lp panwaslukada ig tertanggal oktober pelanggaran pkpu sampai laporan nomor lp panwaslukada llg tanggal oktober tentang indikasi manipulasi hak pilih. keseluruh laporan tersebut tolak oleh panwaslukada kota lubuklinggau dengan argumentasi: legal standing dari pelapor sdr. waspada ferdiansie, tidak jelas mewakili kepentingan pihak mana, karena secara formal pelapor hanya sebagai saksi mandate dalam pleno rekapitulasi perolehan suara kpu kota lubuklinggau, bukan sebagai bagian dari tim kampanye legal pasangan yang disampaikan kepada kpu kota lubuklinggau. sebagaimana termaktub padsk. tim kampanye pasangan nomor: rw vii tanggal juli tentang tim kampanye rustam irwan ri) untuk semua). hasil rapat pleno panwaslukada kota lubuklinggau tanggal oktober menyatakan bahwa keseluruh laporan tersebut dianggap kadaluarsa karena sudah melewati tenggang waktu masa pelaporan sebagaimana. sebagaimana tercantum dalam rekapitulasi laporan pelanggaran panitia pengawas pemilukada kota lubuklinggau tahun tertanggal oktober yang ditanda tangani oleh ketua panwaslukada kota lubuklinggau hadiah, dan divisi pelanggaran ahmad amin, msi. bukti rekapitulasi pelanggaran) bahwa dalil pemohon terkait pokok permohonan nomor yang menyatakan atau pemilih yang tidak memilih pada (sembilan) tps merupakan asumsi dan terkesan mengada ada karena angka dan persentase tersebut didapat dari rekapitulasi c1 kwk.kpu yang sengaja dicari untuk alasan pembesar. berdasarkan rerata partisipasi pemilih untuk pemilukada lubuklinggau tahun pemilu presiden tahun pertama dan putaran kedua, pemilukada lubuklinggau tahun pemilu legislatif tahun model ppwp. kpu pilpres dan model db kwk.kpu pemilukada didapat data sebagai berikut: daftar tingkat tingkat mengguna tidak partisipasi pemilih partisipasi pemilihan umum akan hak menggunaka pemilih tetap yang tidak pilih hak pilih dpt) memilih pemilu legislatif tahun pemilihan presiden putaran pemilihan presiden putaran pemilukada lubuklinggau pemilu legislatif tahun pemilu presiden tahun pemilukada lubuklinggau sumber data: diolah dari laporan kpu kota lubuklinggau pileg dan pilpres pemilukada pileg model ppwp kpu pilpres dan model kwk.kpu pemilukada bukti model ppwp kpu pilpres model kwk.kpu pemilukada dengan demikian, tingkat partisipasi pemilih dalam pemilukada kota lubuklinggau tahun sebesar bukanlah yang terendah, apalagi disebabkan oleh tidak diberikannya formulir c6 kwk.kpu. karena pada pemilu legislatif tahun tingkat partisipasi pemilih kota lubuklinggau hanya dari total daftar pemilih tetap dpt) sebanyak sementara pemilu presiden tahun prosentase hanya dari daftar pemilih tetap yang tetapkan oleh kpu kota lubuklinggau. khusus: pihak terkait selanjutnya secara khusus mengajukan jawaban tanggapan bantahan klarifikasi faktual atas dalil dalil permohonan keberatan, selengkapnya sebagai berikut kwk.kpu) yang sebagian besar pendukung pemohon dan dengan sengaja membiarkan penggunaan c6 taba sesuai dengan sosialisasi kpu dan koji terdapat surat undangan bintik yang diadakan kpu kepada pemilih (c yang tidak dibagi ppk, pps, kpps yang menerangkan oleh kpps sebanyak buah. bahwa pemilih yang tidak mendapatkan akibat dari adanya surat surat undangan pemilih c6) dapat undangan pemilih (c yang tidak memilih dengan menggunakan identitas dibagikan tersebut tingkat lain (ktp) jika terdaftar didalam dpt partisipasi pemilih menjadi daftar pemilih tetap). rendah. dpt pada tps tersebut pemilih yang tidak terdaftar dalam dpt sebesar pemilih. dan yang tetapi namanya tercantum dalam dalam menggunakan hak pilih adalah data pemilih h dps dapat memberikan sebesar pemilih suara suaranya tps sebagaimana disebutkan sah dan suara tidak sah dalam peraturan kpu nomor tahun (p5, )). surat undangan tentang perubahan atas peraturan pemilih yang tidak dibagikan kpu nomor tahun tentang tersebut tidak dibagikan kepada pedoman tatacara pelaksanaan para pemilih yang merupakan pemungutan dan penghitungan suara pendukung dari pemohon. pada pemilu kepala daerah dan wakil kepala tps tersebut pemenangnya daerah tempat pemungutan suara. adalah pasangan nomor urut bahwa pada pelaksanaan pemungutan dengan suara, sedangkan suara tps kelurahan taba koji pemohon sebanyak suara. sudah berjalan sesuai dengan prosedur saksi mengetahui adanya surat yang ada, dibuktikan dengan tidak undangan pemilih yang tidak adanya berita acara keberatan c3 dibagi tersebut dengan kwk.kpu) yang diajukan oleh seluruh mendengar langsung dari ketua saksi pasangan calon. kpps pada saat hari pemungutan bahwa undangan yang tidak dibagikan suara, sebanyak buah oleh kpps bukan merupakan unsur kesengajaan dan dapat saja gerakan pemilih pindah alamat, tidak ada ditempat, dan meninggal dunia dan lain sebagainya.tu bahwa dalil pemohon yang menyatakan urip tabapada tps tersebut yang terdaftar dalam dpt walaupun pemenangnya adalah pasangan tidak menerima surat undangan pemilih calon nomor urut dengan c6) dengan menunjukan ktp setempat suara, sedang pemohon tetap berhak menggunakan hak pilihnya. sebanyak suara. surat| bahwa undangan yang tidak dibagikan undangan pemilih yang tidak sebanyak buah oleh kpps bukan dibagikan tersebut tidak dibagikan merupakan unsur kesengajaan dan kepada para pemilih yang dapat saja kerahkan pemilih pindah merupakan pendukung dari alamat, tidak ada ditempat, dan pemohon,pemohon yang menyatakan puncak kemuning(p4, surat undangan yang terdaftar dalam dpt walaupun pemilih yang tidak dibagikan tidak menerima surat undangan pemilih tersebut tidak dibagikan kepada (c6) dengan menunjukan ktp setempat para pemilih yang merupakan tetap berhak menggunakan hak pilihnya. pendukung dari pemohon. bahwa undangan yang tidak dibagikan meskipun pemenang pada tps sebanyak buah oleh kpps bukan tersebut adalah pemohon dengan merupakan unsur kesengajaan dan jumlah suara sebesar dan dapat saja inya gerakan pemilih pasangan calon nomor urut pindah alamat, tidak ada ditempat, dan adalah sebesar| bahwa pada pelaksanaan pemungutan sealang terdapat orang yang suara tps kelurahan sealang telah menggunakan surat sudah berjalan sesuai dengan prosedur undangan atas nama orang lain yang ada, dimana saksi pihak terkait (bukan surat undangan untuk tidak pernah melihat maupun mendengar dirinya). surat undangan c6) atas adanya peristiwa tersebut dan dibuktikan nama riko pemudi yang pula dengan tidak adanya laporan dalam digunakan oleh beku (pegawai berita acara keberatan kwk.kpu) bank danamon lubuklinggau). yang diajukan oleh seluruh saksi kemudian juga terdapat pemilih pasangan calon. dari luar wilayah kota dalil yang dinyatakan tersebut tidak lubuklinggau yakni bernama benar dibuktikan dengan tidak adanya anang rizal, istrinya anang rizal laporan baik dari lembaga pengawas dan sepupu anang rizal yang bawaslu) dan lembaga pemantau merupakan warga desa batu kpk ham, bahwa tps kelurahan bahwa dalil yang dikemukakan pemohon joyoboyo, dedi karang bersama terhadap yang dibagikan hanya istri dan kakak iparnya dibagikan kepada pemilih yang mendapatkan surat undangan mendukung pihak terkait adalah tidak pemilih c6) atas nama orang lain benar karena seluruh surat undangan yang diperoleh dari ketua pemilih (c6) dibagikan kepada seluruh tps joyoboyo dan rumah pemilih yangterdaftar dalam dpt. ketua tersebut yang bernama dalil yang dikemukakan oleh pemohon bpk. budi. saat itu, ketua sangat mengada ada dan tidak menanyakan kepada saksi, mau beralasan karena selama proses memilih siapa? saksi menjawab pembagian surat undangan pemilih c6) akan memilih sehingga tidak ada laporan pelanggaran atau tersebut diberikan oleh ketua penyimpangan oleh dan kepada kepada saksi. kemudian saksi perangkat penyelenggara pemilukada bersama kakak iparnya (bawaslu dan lembaga pemantau) mencoblos tps joyoboyo bahwa pada pelaksanaan pemungutan menggunakan atas nama suara tps kelurahan joyoboyo orang lain. pemenang tps sudah berjalan sesuai dengan prosedur tersebut adalah pasangan yang ada, dimana saksi pihak terkait dengan suara dan pemohon tidak pernah melihat maupun mendengar dengan suara,kwk.kpu) yang diajukan oleh seluruh saksi pasangan calonyang dikemukakan pemohon tanjung raya, bahri sahib pada tps kelurahan tanjung raya anggota kpps pengganti) tps dimana melihat pemilih yang bukan kelurahan tanjung raya, melihat warga kelurahan tanjung raya tidak beberapa pemilih yang bukan benar karena seluruh surat undangan warga kelurahan tanjung raya pemilih c6) dibagikan sesuai dengan akan tetapi ikut memilih tps daftar dpt. kelurahan tanjung raya. saksi dalil yang dikemukakan oleh pemohon menanyakan kepada ketua kpps sangat mengada ada dan tidak tps kelurahan tanjung raya beralasan karena pada pelaksanaan bernama santri, tukan bukan pemungutan suara tps kelurahan penduduk asli sini? kemudian tanjung raya sudah berjalan sesuai dijawab, ya, tidak apa apa lah, dengan prosedur yang ada, dimana dia kan punya undangan . saksi saksi pihak terkait tidak pernah melihat juga melihat win, safriansyah, maupun mendengar adanya peristiwa rendi, dan not (nama panggilan) tersebut dan dibuktikan pula dengan yang merupakan anggota kpps tidak adanya laporan dalam berita acara tps kelurahan tanjung raya keberatan mengenai dalil yang ikut kampanye pasangan calon disebutkan tesebut kwk.kpu) yang rumah suri diajukan oleh seluruh saksi pasangan kelurahan tanjung raya pada calon. saat masa kampanye. pemenang dalil yang dikemukakan oleh pemohon tps tersebut adalah pasangan sangat mengada ada dan tidak calon nomor urut dengan beralasan karena pada saat pemungutan memperoleh suara sebanyak suara tingkat kpps tidak ada laporan suara, sedangkan pemohon pelanggaran atau penyimpangan yang sebesar suara, diterima oleh dan kepada perangkat penyelenggara pemilukada (bawaslu dan lembaga pemantau) bahwa pihak terkait menolak dalil yang disampaikan pemohon tersebut. bahwa jika dalil pemohon yang mengasumsikan saudara win, safriansyah, rendi dan not anggota kpps tanjung raya ikut dalam kampanye nan suko dan diasumsikan memilih atsuko maka perolehan suara pihak terkait sebanyak suara terlalu sedikit. karena sebagaimana terlihat pada gambar kampanye pasangan nan suko kelurahan tanjung raya dihadiri lebih dari (seribu) orang warga masyarakat. bahwa tps kelurahan|" dalil yang dikemukakan pemohon majapahit, benny (anggota kpps tps kelurahan majapahit adalah tps kelurahan majapahit) sangat mengada ada karena pada terdapat orang yang mencoblos tingkat kelurahan tidak ada panas dengan menggunakan surat kelurahan sesuai dengan dikemukakan undangan atas nama orang lain, pemohon. yakni fitri (siswa smp kelas dalil yang dikemukakan oleh pemohon menggunakan kartu undangan sangat mengada ada dan tidak rosi priyayi, pembantu ibu lilin beralasan karena pada pelaksanaan magdalena bpk. abdullah, pemungutan suara tps kelurahan menggunakan kartu undangan majapahit sudah berjalan sesuai dengan anita, dan sukai menggunakan prosedur yang ada, dimana saksi pihak kartu undangan erik hutauruk terkait tidak pernah melihat maupun (yang sedang berada mendengar adanya peristiwa tersebut kalimantan). pemenang tps dan dibuktikan pula dengan tidak adanya tersebut adalah pasangan calon laporan dalam berita acara keberatan nomor urut memperoleh suara mengenai dalil yang disebutkan tesebut sebesar suara, sedangkan c3 kwk.kpu) yang diajukan oleh pemohon sebesar suara. seluruh saksi pasangan calon. saksi tps tidak mendapatkan dalil yang dikemukakan oleh pemohon form keberatan c3.kwk) bahkan sangat mengada ada dan tidak telah meminta kepada kpps, beralasan karena pada saat pemungutan tetapi tidak diberikan malah suara tingkat kpps tidak ada laporan dimarahi oleh lintas. saksi juga pelanggaran atau penyimpangan yang telah melakukan protes tersebut diterima oleh dan kepada perangkat dan menyampaikan kepada penyelenggara pemilukada (bawaslu panas kelurahan, bernama dan lembaga pemantau) zarah dan polisi, berdasarkan klarifikasi pada panitia pengawas lapangan ppl) kelurahan majapahit yang merupakan kepanjangan tangan panwaslukada serta anggota polisi yang ditugaskan. menyatakan bahwa apa yang disampaikan saksi pemohon tidak benar. bahwa pada hari pencoblosan dalil yang dikemukakan oleh pemohon tanggal oktober terdapat sangat tidak masuk akal. dimungkinkan warga bernama indra jaya (warga pemohon menggunakan jasa tps kelurahan pasar satelit) supranatural dukun yang seolah olah mencoblos dengan menggunakan sudah dapat mengetahui saudara indra surat undangan pemilih c6) atas jaya pasti mencoblos pasangan nomor nama orang lain (bukan miliknya) nan suko) sehingga secara tidak tps kelurahan kenanga atas langsung pemohon melanggar azas nama sutras pemenang tps uber. tersebut adalah pasangan calon dalil yang dikemukakan oleh pemohon nomor urut memperoleh suara sangat mengada ada dan tidak sebesar suara, sedangkan beralasan karena pada pelaksanaan pemohon sebesar suara, pemungutan suara tps kelurahan pasar satelit sudah berjalan sesuai dengan prosedur yang ada, dimanabahwa saksi mandat pemohon tps kelurahan muara enim kecamatan lubuklinggau barat menerangkan telah terjadi perubahan jumlah suara. berdasar kwk plant) jumlah suara nomor urut sebesar suara, namun form kwk berubah menjadi suara. pasangan calon nomor urut kwk plant) mendapatkan suara, namun form .saksi menyampaikan protes dan bertanya ketua kpps bernama seniman "mengapa hasilnya ada yang berkurang dan ada yang bertambah?" ketua kpps menjawab pokoknya berdasarkan kartu suara, jangan berdasarkan piano, jika kamu tidak noken, kamu tidak dapat kwk" (saksi santri, ibu suria dan efransyah), bahwa pada tps kelurahan karya bakti kec. lubuklinggau timur iijamamatantutup jam bahwa akibat ketidakprofesiocalon nomor urut petugas kpps mensahkan surat suara tersebut suara untuk pasangan calon nomor urut akibat ketidakprofesionalandisebutkan teiapun dalil yang disampaikan pemohon benar, maka itu wilayah kewenangan pidana pemilu, dan selisih satu suara tidak signifikan untuk merubah hasil penetapan perolehan suara terbanyak pemilukada kota lubuklinggau yang ditetapkan kpu. bahwa tps kelurahan ikan dalil yang dikemukakan oleh pemohon jaya saksi melihat (tiga) orang sangat mengada ada dan tidak pemilih yang terdaftar dpt beralasan karena pada pelaksanaan membawa kartu pilih tetapi tidak pemungutan suara tps kelurahan membawa surat undangan pemilih ikan jaya sudah berjalan sesuai c6), dilarang oleh kpps tps dengan prosedur yang ada, dimana kelurahan ikan jaya untuk saksi pihak terkait tidak pernah melihat memilih tps tersebut. maupun mendengar adanya peristiwa sehingga tidak dapat tersebut dan dibuktikan pula dengan menggunakan hak suaranya. tidak adanya laporan dalam berita acara pemenang tps tersebut adalah keberatan mengenai dalil yang pasangan calon nomor urut disebutkan tesebut kwk.kpu) memperoleh suara sebesar yang diajukan oleh seluruh saksi suara, sedangkan pemohon pasangan calon. sebesar suara, dalil yang dikemukakan oleh pemohon majapahit saksi melihat terdapat sangat mengada ada dan tidak seorang bernama hari beralasan karena pada pelaksanaan menggunakan surat undangan pemungutan suara tps kelurahan pemilih c6) tapi dia tidak terdaftar majapahit sudah berjalan sesuai dengan dpt. pemenang tps prosedur yang ada, dimana saksi pihak tersebut adalah pasangan calon terkait tidak pernah melihat maupun nomor urut sebesar suara, mendengar adanya peristiwa tersebut sedangkan pemohon sebesar dan dibuktikan pula dengan tidak adanya suara," dalil yang dikemukakan oleh pemohon joyoboyo terdapat pemilih yang sangat mengada ada dan tidak menggunakan surat undangan beralasan karena pada pelaksanaan pemilih c6) bukan atas namanya pemungutan suara tps kelurahan saat mencoblos bilik suara. joyoboyo sudah berjalan sesuai dengan pemenang tps tersebut adalah prosedur yang ada, dimana saksi pihak pasangan calon nomor urut terkait tidak pernah melihat maupun sebesar suara, sedangkan mendengar adanya peristiwa tersebut pemohon sebesar suara,satu hari setelah pemilihan dalil yang dikemukakan oleh pemohon rudi (warga) menemui bersalin sangat mengada ada dan tidak ketua kpps tps kelurahan beralasan karena pada pelaksanaan batu urip) dan memberitahukan pemungutan suara tps kelurahan serta memeriksa bersama sama batu urip sudah berjalan sesuai dengan dpt bahwa pada saat prosedur yang ada, dimana saksi pihak pemungutan suara kartu pemilih terkait tidak pernah melihat maupun atas nama devi agustina mendengar adanya peristiwa tersebut (perempuan), digunakan oleh dan dibuktikan pula dengan tidak adanya seorang laki laki yang tidak laporan dalam berita acara keberatan dikenal. laki laki itu telah mengenai dalil yang disebutkan tesebut diperingatkan rudi untuk tidak c3 kwk.kpu) yang diajukan oleh memilih tps tersebut karena seluruh saksi pasangan calon. bukan warga tps tersebut, dalil yang dikemukakan oleh pemohon tetapi orang tersebut tetap sangat mengada ada dan tidak mencoblos tps tersebut( bukti beralasan karena pada saat pemungutan foto kartu undangan). selain itu suara tingkat kpps tidak ada laporan rudi juga melihat adanya sekitar pelanggaran atau penyimpangan yang orang pemilih (bukan warga diterima oleh dan kepada perangkat tps kelurahan batu urip) penyelenggara pemilukada (bawaslu) memilih tps tersebut, dan lembaga pemantau (kpk ham) fakta adanya surat undangan dalil yang dinyatakan pemohon sangat pemilih c6) yang tidak dibagi tidak benar karena partisipasi tidak dapat kepada pemilih sebagaimana diukur dengan surat undangan pemilih yang diuraikan atas ditambah yang tidak dibagi sesuai dengan dengan tps tps yang sosialisasi kpu dan bintik yang partisipasinya rendah yang juga diadakan kpu kepada ppk, pps, kpps diakibatkan oleh tidak dibagi, yang menerangkan bahwa pemilih yang sebagian besar kepada para tidak mendapatkan surat undangan pendukung pemohon pemilih c6) dapat memilih dengan sebagaimana diuraikan berikut ini: menggunakan identitas lain (ktp) jika tps kelurahan taba kaji, terdaftar didalam dpt daftar pemilih dpt partisipasi tetap). nomor nomor pemilih yang tidak terdaftar dalam dpt tetapi namanya tercantum dalam dalam tps kelurahan batu urip data pemilih dps dapat memberikan taba, dpt partisipasi suaranya tps sebagaimana disebutkan nomor dalam peraturan kpu nomor tahun nomor tentang perubahan atas peraturan cc. tps kelurahan puncak kpu nomor tahun tentang kemuning, dpt pedoman tatacara pelaksanaan partisipasi nomor pemungutan dan penghitungan suara nomor pemilu kepala daerah dan wakil kepala tps kelurahan pasar daerah tempat pemungutan suara. permisi, dpt partisipasi dalil yang dinyatakan pemohon tidak nomor nomor benar karna dimungkinkan pemohon menggunakan jasa supranatural dukun tps kelurahan air cuti, dpt yang seolah olah dimana semua pemilih partisipasi yang tidak dibagikan surat undangan nomor nomor pemilih c6) adalah pemilih yang tps kelurahan pemenang sudahnpasti memilih kandidat ulu, dpt partisipasi (pemohon) sehingga secara tidak nomor nomor langsung pemohon melanggar azas uber. 9g. tps kelurahan puncak dalil yang dinyatakan pemohon pada kemuning, dpt point huruf dimana tps partisipasi nomor kelurahan air cuti adalah tidak nomor benar seharusnya dpt kelurahan air tps kelurahan joyoboyo, cuti tps adalah sesuai dengan dpt partisipasi dpt yang dikeluarkan kpu. nomor nomor tps kelurahan joyoboyo, dpt partisipasi nomor nomor bahwa dari tps tps tersebut dalil yang dinyatakan pemohon dimana dpt adalah adapun pada pemilih jelas tidak berpengaruh yang menggunakan hak pilih terhadap perhitungan perolehan suara sebanyak pemilih, yang karna pemilih yang terdaftar dpt tps tidak memilih sebanyak tps tersebut yang tidak mendapatkan pemilih jumlah yang undangan, tetap bisa menggunakan hak tidak memilih dari pilihnya dengan menunjukan indentitas pemilih tersebut, cukup signifikan lain ktp dll) mempengaruhi penghitungan dalil yang dikemukakan pemohon tidak perolehan suara bagi para calon. benar karna seolah olah pemohon oleh karena hak memilih dijamin memvonis pihak penyelenggara tidak oleh konstitusi, maka hal hal memberikan kesempatan memilih teknis yang dengan menggunakan ktp, paspor dan menghambat menghalangi lain lain. pemilih yang tidak terdaftar terlaksananya hak mereka, seperti dalam dpt tetapi namanya tercantum permasalahan undangan untuk dalam dalam data pemilih dps dapat memilih kepada pemilih, harus memberikan suaranya tps dapat atasi oleh kpu kota sebagaimana disebutkan dalam peraturan lubuklinggau agar para pemilih kpu nomor tahun tentang dapat melaksanakan hak perubahan atas peraturan kpu nomor konstitusionalnya. bagi mereka tahun tentang pedoman yang terdaftar dalam dpt atau tatacara pelaksanaan pemungutan dan tidak terdaftar tetapi berhak penghitungan suara pemilu kepala memilih yang disebabkan oleh daerah dan wakil kepala daerah karena surat undangan untuk tempat pemungutan suara. tidak memilih c6) tidak sampai, maka mendapatkan surat undangan pemilih harus diberi kesempatan memilih (c6) dapat memilih dengan dengan menggunakan ktp, menggunakan identitas lain (ktp) jika paspor, dan lain sebagainya. hal terdaftar didalam dpt daftar pemilih tersebut sebagaimana dalam tetap). putusan mahkamah konstitusi dalil yang dikemukakan pemohon tetang nomor php.d viii pemungutan suara ulang terhadap dengan demikian berdasarkan pelanggaran pelanggaran yang terjadi hal hal tersebut harus dilakukan terkait surat undangan pemilih c6) pemungutan suara ulang terhadap sangat tidak dapat diterima dan sangat pelanggaran pelanggaran yang tidak beralasan sesuai dengan terjadi terkait surat undangan penjelasan pihak terkait atas. pemilih (c6) tps tps tersebut dam bahwa dengan adanya bahwa dalil yang diajukan pemohon pelanggaran serius yang bersifat dengan adanya pelanggaran yang sistematis, terstruktur dan massif serius, terstruktur, dan massif adalah sebagaimana diuraikan atas tidak benar dan tidak beralasan serta berdampak pada perolehan suara tidak berdampak pada perolehan suara pemohon, mengingat jumlah pemohon karena diketahui seluruh selisih suara pemohon dan tahapan penghitungan suara pada pasangan calon nomor urut tingkat kpps, rekapitulasi pps, pleno tingkat rekapitulasi kota ppk, dan pleno kpu berjalan dengan lubuklinggau adalah hanya sebagaimana mestinya tanpa ada sebesar suara. perselisihan hasil suara. (tidak seperti yang didalilkan oleh pihak pemohon) dibuktikan dengan tidak adanya keberatan yang mendasar dari seluruh saksi pasangan calon. (kecuali saksi pasangan nomor yang menyatakan pendapat sepihak) c1 kwk.kpu, d1 kwk.kpu, db kwk.kpu, da kwk.kpu yang dimiliki oleh pihak terkait, kpu, bawaslu, dan semua saksi pasangan calon adalah sama itu membuktikan bahwa apa yang didalilkan pemohon tidak beralasan dan mengada addalil yang dikemukakan oleh pemohon menggunakan hak pilih lebih dari sangat mengada ada dan tidak satu kali, yaitu bpk. abdullah yang beralasan karena pada pelaksanaan mencoblos tps kelurahan pemungutan suara tps kelurahan majapahit sedangkan bpk. majapahit sudah berjalan sesuai dengan abdullah terdaftar dan telah prosedur yang ada, dimana saksi pihak mencoblos tps kelurahan terkait tidak pernah melihat maupun majapahit pada saat pemungutan mendengar adanya peristiwa tersebut suara. pemenang tps tersebut dan dibuktikan pula dengan tidak adanya adalah pasangan calon nomor laporan dalam berita acara keberatan urut memperoleh suara sebesar mengenai dalil yang disebutkan tesebut suara, sedangkan pemohon c3 kwk.kpu) yang diajukan oleh sebesar suara. saksi tps seluruh saksi pasangan calon. tidak mendapatkan form dalil yang dikemukakan oleh pemohon keberatan c3 kwk) bahkan telah sangat mengada ada dan tidak meminta kepada kpps, tetapi beralasan karena pada saat pemungutan tidak diberikan malah dimarahi suara tingkat kpps tidak ada laporan oleh lintas. saksi juga telah pelanggaran atau penyimpangan yang melakukan protes tersebut dan diterima oleh dan kepada perangkat menyampaikan kepada panas penyelenggara pemilukada (bawaslu) kelurahan, bernama zarah dan dan lembaga pemantau kpk ham) polisi, bahwa dalil yang dikemukakan tersebut tidak benar karena hal tersebut telah dilakukan pemeriksaan oleh kepolisian dan bawaslu pada tanggal oktober namun hal tersebut tidak terbukti dan beralasan karena bukan abdullah yang mencoblos dua kali namun memang ada dua nama yang mirip yaitu abdullah dan abdullah sehingga dituduh mencoblos kali. bahwa tps kelurahan|" dalil yang dikemukakan oleh pemohon belalai terjadi surat suara sangat mengada ada dan tidak color kali untuk pasangan beralasan karena pada pelaksanaan calon berbeda, namun kpps pemungutan suara tps kelurahan tps tersebut menyatakan belalai sudah berjalan sesuai dengan kertas suara tidak sah tersebut prosedur yang ada, dimana saksi pihak dihitung sebagai suara sah terkait tidak pernah melihat maupun pasangan calon nomor urut mendengar adanya peristiwa tersebut meskipun pemenang pada tps dan dibuktikan pula dengan tidak adanya tersebut adalah pemohon dengan laporan dalam berita acara keberatan jumlah suara sebesar suara, mengenai dalil yang disebutkan tesebut dan pasangan calon nomor urut c3 kwk.kpu) yang diajukan oleh dalah sebesar suara: dan lembaga pemantau kpk ham telah terjadi politik uang oleh pasangan calon nomor urut bahwa tps kelurahan air|" dalil yang dijelaskan pemohon tps team terjadi politik uang (money kelurahan air team adalah salah politics) yang dilakukan oleh sdr. karena pihak terkait tidak pernah murid dan sdr. sus tim sukses menginstruksikan kepada saudara sofyan pasangan urut yang anggota dprd lubuklinggau fraksi dibagikan kepada setiap warga pan, partai pengusung pasangan nomor tps kelurahan air team pada sambas suherman untuk melakukan hari kamis tanggal oktober money politic mp) untuk memilih sampai dengan jum'at oktober pasangan nomor nan suko (masa tenang). politik uang bahwa saudara sofyan tidak termasuk dilakukan dengan pembagian dalam tim kampanye pasangan nomor uang kepada setiap warga ataupun tim keluarga. (keluarga saksi dan tetangga sdr. sopan (anggota dprd dari fraksi tetangga saksi) sebesar rp. pan) justru merupakan sekretaris tim (seratus ribu jiwa) kampanye jurnal pasangan sambas dengan total sekitar rp. suherman sebagaimana tercantum dalam (sepuluh juta rupiah). daftar tim kampanye pasangan sambas pada saat terjadi politik uang suherman tanggal juli tersebut diberikan pesan agar dalil yang yang dikemukakan pemohon pada tanggal color nomor mengada ada karena tidak mungkin saudara sofyan tim sukses pasangan nomor melakukan money politic untuk mengarahkan dan menggerakkan warga untuk memilih pasangan calon nomor urut nan suko). dalil yang digunakan pemohon adalah fitnah dan pernyataan yang sangat tidak logis serta dikategorikan pencemaran nama baik. bahwa tps dan tps dalil yang dikemukakan oleh pemohon kelurahan kajuara telah terjadi tps dan kelurahan kayu ara yang politik uang berupa adanya dituduhkan sebagai money politic adalah pembagian sembako kepada tidak benar karena saudara hindi masyarakat tps tersebut pada buono (anggota dprd lubuklinggau tanggal oktober yang dari partai pbb, partai pengusung dilakukan oleh hindi budiyono nan suko) sudah melapor polres anggota dprd dari pbb partai bahwa sembako yang dibagikan pengusung pasangan calon merupakan sedekah pribadi dalam rangka nomor urut pemenang tps menyambut hari raya idul adha. dan hal kelurahan kajuara tersebut tersebut dilakukan sdr. hindi tiap tahun adalah pasangan calon nomor menjelang hari raya sebagai zakat tidak urut sebesar suara, terkait dengan tim kampanye pasangan sedangkan pemohon sebesar atsukobahwa dalil yang dikemukakan ini tidak melakukan penghancuran master logis karena tidak ada formulir c1 c1 kwk.kpu dan c1 kwk.kpu kwk.kpu yang kosong beredar yang cadangan dimana dengan tidak dimanfaatkan oleh pihak terkait dihancurkannya master c1 |" c1 kwk.kpu yang dikeluarkan oleh kwk.kpu dan c1 kwk.kpu kpps dan ditanda tangani oleh kpps cadangan tersebut telah dan seluruh saksi pasangan calon adalah ditemukan fakta berupa adanya sama, dimana dibuat rangkap yang formulir c1 kwk yang kosong tujukan kepada: beredar dan dengan beredarnya arsip kpps formulir c1 kwk tersebut telah pps dimanfaatkan oleh tim sukses ppk pasangan calon nomor urut bawaslu untuk memenangkan pasangan kpu didalam kotak calon nomor urut kpu diantar langsung rangkap untuk saksi pasangan calon kandidat. hal tersebut membuktikan bahwa rangkap kwk kpu adalah sama dan tidak bisa dirubah, jika salah satunya dirubah maka akan berbeda dengan rangkap yang lainya dan sangat tidak mungkin jika kwk kpu kosong ditulis dan dimanfaatkan oleh pasangan terkait karena pasti akan berbeda dengan rangkap c1 kwk.kpu yang lainnya. bahwa perangkat memohon bahwa dalil yang dinyatakan oleh bertindak curang dengan mengisi pemohon adalah tidak benar karena formulir c1 kwk dengan pensil rangkap kwk kpu adalah sama dan yang memudahkan terjadinya tidak bisa dirubah, jika salah satunya perubahan data formulir c1 kwk dirubah maka akan berbeda dengan yaitu dengan mengubah jumlah rangkap yang lainya. suara pasangan calon nomor| bahwa dalil yang dinyatakan pihak urut menjadi lebih besar pemohon bahawa pihak terkait dan atau memperkecil jumlah mengubah kwk kpu dengan perolehan suara pasangan calon memperbesar pasangan calon nomor nomor urut urut dan memperkecil jumlah perolehan suara nomor adalah fitnah yang deskriditkan pihak terkait. perangkat kpud bertindak tidak professional yang telah mengisi formulir c1 bahwa saksi mandat pemohon bahwa dalil yang dikemukakan pemohon tps kelurahan muara enim tidak benar karena hal yang kecamatan lubuklinggau barat sesungguhnya terjadi tps kelurahan menerangkan telah terjadi muara enim suara nomor sebesar perubahan jumlah suara. suara yang berdasarkan penghitungan.s dan mobilisasi pemilih dari luar kota lubuk linggau bahwa tps kelurahan majapahit saksi melihat dan mendengar pada pagi hari waktu pencoblosan belum dibuka dimulai, bpk abdullah, suami dari ibu lilin magdalenanomor urut dengan pengeras suara, pilih kalo idak, dak usah lewat sini" (pilih nomor urutmelihat adanya pembagian kue snack yang dilakukan oleh tim sukses pasangan calon nomorelain itu,saksi tps tidak mendapatkan form keberatan (cwarga desa lubuk pandan kabupaten musi rawas yang dimobilisasi tps kelurahan waterval, kota lubuklinggau untuk ikut memilih pada tanggal oktober (hari pencoblosan). saksi berdasarkan c2 kwk plant) suara pada tingkat kpps yang jumlah suara nomor urut disaksikan oleh seluruh saksi pasangan sebesar suara, namun form calon (hanya saksi nomor yang tidak c1 kwk berubah menjadi hadir) dan ditandatangani oleh seluruh suara. pasangan calon nomor saksi dan kpps (saksi nomor pun urut c2.kwk plant) dalam lampiran model kwk kpu mendapatkan suara, namun menandatangani dimana yang berarti formulir c1 kwk berubah menyetujui bahwa suara pihak terkait menjadi suara. pasangan calon adalah suara) nomor urut plant)|" dan seharusnya jika memang benar mendapatkan suara, namun suara tps terbuat terjadi perubahan formulir c1 kwk berubah seharusnya saksi mengajukan keberatan menjadi suara. saksi dengan mengisi formulir kwk kpu. menyampaikan protes dan dalil yang dikemukakan oleh pemohon bertanya ketua kpps bernama sangat mengada ada dan tidak seniman mengapa hasilnya ada beralasan karena pada pelaksanaan yang berkurang dan ada yang pemungutan suara tps kelurahan bertambah? ketua kpps muara enim sudah berjalan sesuai menjawab pokoknya dengan prosedur yang ada, dimana berdasarkan kartu suara, jangan saksi pihak terkait tidak pernah melihat berdasarkan plant, jika kamu maupun mendengar adanya peristiwa tidak noken, kamu tidak dapat c1 tersebut dan dibuktikan pula dengan kwk (saksi santri, ibu suria tidak adanya laporan dalam berita acara dan efransyah): keberatan mengenai dalil yang disebutkan terdan lembaga pemantau (kpk ham) bawa peta tps pakatan karya bakti kec. lubuklinggau timur il.diditutup jam bahwa akibat ketidakprofesioanomor urut petugas kpps mensahkan surat suara tersebut suara untuk pasangan nomor urut akibat ketidak profesional d dan mobilisasi pemilih dari luar kota lubuklinggau bahwa tps kelurahan bahwa dalil yang dikemukakan pemohon itu majapahit saksi melihat dan adalah tidak benar karena menurut mendengar pada pagi hari kesaksian abdullah dan kesaksian ketua waktu pencoblosan belum kelurahan majapahit yang bernama dibuka dimulai, bpk. abdullah, mulyadi itu tidak benar (siap bersaksi dalam suami dari ibu lilin magdalena mahkamah konstitusi)pasangan calon nomor urut dengan pengeras suara, pilihbahwa dalil yang dinyatakan pihak melihat adanya pembagian pemohon tentang pembagian snack dimana kue snack yang dilakukan oleh tim untuk mempengaruhi pemilih dalam sukses pasangan calon nomor mengunakan haknya adalah tidak benar.dalil yang ditemukan pemohon tersebut orang pemilih warga tps tidak semua benar karena sudah kelurahan majapahit kecamatan menjadi kebiasaan keluarga ibu lilin lubuklinggau timur diajak lilin magdalena anggota dprd kota magdalena anggota dprd kota lubuklinggau dari partai golkar lubuklinggau partai golkar) dan menyiapkan makan dan minum pak abdullah suami lilin dirumahnya yang berada tps magdalena) untuk makan makan tersebut. hal tersebut dilakukan untuk dan minum rumahnya yang kader partai golkar bukan untuk berada depan tps tersebut, mempengaruhi pemilih warga dalam sebelum atau sesudah pemilih menentukan pilihannya pada pemilukada memilih yang bertujuan agar kota lubuklinggau. pemilih memilih pasangan nomor bahwa dalil yang dikemukakan tersebut selain itu, ibu lilin magdalena tidak benar karena hal tersebut telah dan bpk. abdullah memberikan dilakukan pemeriksaan oleh kepolisian isyarat kode kepada pemilih dan bawaslu pada tanggal oktober sebelum masuk tps untuk namun hal tersebut tidak terbukti. mencoblos pasangan calon nomor urut saksi tps tidak mendapatkan formulir keberatan c3bahwa dalil yang dinyatakan oleh warga desa lubuk pandan pemohon adalah salah atau tidak benar, kabupaten musi rawas yang karena tidak ada mobilisasi warga lubuk dimobilisasi tps kelurahan pandan dan sangat tidak benar banyak waterval kota lubuklinggau warga dari luar yang memilih tps untuk ikut memilih pada tanggal waterval karena tps tersebut oktober (hari banyak aparat kepolisian media massa pencoblosan). saksi menyaksikan yang menyorot langsung banyak pemilih dari luar yang penyelenggaran pemungutan suara bukan warga tps kelurahan tps dikarenakan tempat pencoblosan waterval memilih tps bapak sulaiman johar yang tersebut. rumah sulaiman johar merupakan calon wakil walikota dari calon wakil walikota pasangan kandidat nomor calon nomor urut tepat berada dalil yang dikemukakan oleh pemohon depan di dekat tps sangat mengada ada dan tidak kelurahan waterval, dan beralasan karena pada pelaksanaan sana banyak orang yang tidak pemungutan suara tps kelurahan dikenal yang bukan warga tps waterval sudah berjalan sesuai kelurahan waterval kota dengan prosedur yang ada, dimana lubuklinggau:rbawaslu) dan lembaga pemantau kpk ham) bahwa dalil dalil yang diajukan oleh pemohon, hanyalah bangunan argumentasi yang justru dibuat untuk menutupi apa yang sebenarnya dilakukan oleh pemohon dan tim kampanye maupun tim keluarga melakukan kecurangan sebagai berikut: keterlibatan tim kampanye pemohon salah seorang anggota kpps tps sebagai anggota kpps sekaligus kelurahan sukawati bernama rover saksi pasangan sekaligus merupakan saksi pasangan pemohon pada tps kelurahan sukawati. saksi tps kelurahan sukawati bernama febri damayanti menerangkan bahwa pada tanggal oktober saksi melihat sdr. rover sebagai anggota kpps, pada saat pencoblosan yang bersangkutan meninggalkan tps sukawati dan meninggalkan tugasnya sebagai anggota kpps, saksi menyampaikan keberatan dengan menulis kwk.kpu kepada ketua kpps. saksi nan suko tps kelurahan sukawati bernama nanda saputra melihat bahwa benar pada tanggal oktober memberikan surat mandate sebagai saksi pasangan namun dalam dokumen kwk.kpu tps sukawati yang menandatangani adalah orang lain (adik sdr. rover) perolehan suara tps kelurahan sukawati sementara atsuko perolehan suara tps kelurahan sukawati pasangan suara, pasangan atsuko berbalik dengan dalil yang dituduhkan saksi sdr junaidi melaporkan bukti pemohon terhadap pihak terkait upaya money politic kepada melakukan money politik, menurut panwaslucam timur terkait upaya saksi junaidi justru pemohon dan pasangan dengan modus tim kampanye yang melakukan membagikan bangko pasangan tindakan money politik sebagaimana berupa data pemilih yang nantinya akan yang dilaporkan sdr. junaidi kepada menjadi data siapa saja pemilih yang panwascam lubuklinggau timur akan beri uang saksi ponniyin membagikan sepuluh sdr. ponniyin mengaku memberikan amplop yang berisi uang dengan amplop yang berisi uang dengan nominal nominal rp. kepada tetangga, rp. kepada tetangga antara lain dengan pesan agar penerima amplop bari, syafii, yanto pada tanggal oktober memilih pasangan ri, kelurahan sekira pukul wib. dengan pesan pesat jaya kecamatan lubuklinggau agar penerima amplop tersebut memilih timur pasangan nomor pada pemilukada kota lubuklinggau oktober penggunaan surat suara tambahan permintaan suara suara sebanyak sebanyak ibr pps kelurahan karya surat suara dari pps kepada kpps tps bakti kepada kpps tps kelurahan kelurahan karya bakti, padahal karya bakti.unggul dari pasangan atsuko. penggunaan surat suara tambahan permintaan suara suara sebanyak sebanyak ibr pps kelurahan karya lembar surat suara dari pps kepada bakti kepada kpps tps kelurahan kpps tps kelurahan karya bakti, karya bakti. padahalselisih suara dari pasangan atsuko perselisihan suara pps kelurahan menurut keterangan saksi dan bukti saksi muara enim, karena ketua pps tps kelurahan muara enim, tidak ada adalah ayah kandung sdr. waspada masalah terhadap penghitungan tps ferdiansie, yang merupakan saksi karena secara factual sebagai mana mandate pasangan pada pleno tercantum pada c1 kwk.kpu tps kpu dan ketua sahabat ri. kelurahan muara enim, cocok dengan rekap tingkat tps. intimidasi terhadap penyelenggara massa pasangan mengepung ppk ppk lubuklinggau barat dan ppk lubuklinggau barat dan ppk lubuklinggau utara serta saksi lubuklinggau utara dengan atsuko pada pleno ppk sdr. anas. membawa senjata api, senjata tajam, asam sulfat serta bom molotov. aparat kepolisian harus menggunakan kekerasan untuk membubarkan massa, bahkan orang massa tetapkan sebagai tersangka oleh polres lubuklinggau. ppk lubuklinggau barat intimidasi dan terpaksa harus dievakuasi dengan kendaraan taktis brimob kompi kantor kpu kota lubuklinggau keterlibatan pns yang merupakan lurah megang bernama khairul uri, lurah kelurahan megang kecamatan se, nip. dalam lubuklinggau barat ii, dalam kampanye akbar pasangan pada tanggal kampanye akbar pasangan ri, oktober lurah yang bersangkutan dimana yang bersangkutan juga yang membawa surat suara tps berpeluang melakukan pengerahan kelurahan megang tps kelurahan massa. megang tanpa prosedur sebagaimana mestinya. saksi mandat pasangan calon sdr. waspada ferdiansie, melakukan: pada pleno rekapitulasi suara kpu bahwa dalam proses penetapan calon kota lubuklinggau atas nama sdr. terpilih telah mengakomodir keinginan waspada ferdiansie, yang parpol untuk menarik calon terpilih dari melaporkan kecurangan pihak terkait partai pan dan dari pkb sebelum panwaslukada kota lubuklinggau. dilaksanakan penetapan calon terpilih adalah mantan ketua kpu kota oleh kpu kota lubuklinggau. lubuklinggau yang berhentikan dan bahwa dalam proses penetapan kursi sidang kode etik dewan parpol dan calon terpilih dprd kota kehormatan kpu karena melakukan lubuklinggau telah merubah data manipulasi suara dalam pemilu perolehan suara atas nama sdr. lilin legislatif tahun magdalena dan sdr. peri wijaya caleg dari partai golkar dapil kota lubuklinggau yang mana telah merugikan sdr. lilin magdalena. bahwa dalam pelaksanaan rapat pleno menggunakan data yang telah terjadi perubahan dimaksud juga mengakibatkan perubahan perolehan kursi calon yang semula mendapatkan kursi menjadi tidak mendapatkan kursi yaitu sdr. suyanto dari pdip, sdr. chaidir syam dari gerindra, sdr. tujuan ahli dari pan dan sdr. muh. sulaiman dari pkb. iii. konklusi keterangan pihak terkait: bahwa berdasarkan jawaban sanggahan bantahan yang telah diuraikan secara detail rinci atas, maka pihak terkait pada prinsipnya berkeyakinan bahwa dalil dalil pada pokok permohonan pemohon mengenaengan sengaja membiarkan penggunaan .kwk.kpu (surat undangan memilih) bukan oleh pemiliknya untuk menguntungkan dan memenangkan pasangan calon nomor uruttelah terjadi politik uang oleh pasangan calon nomor urutdan penggilingan pemilih pada saat pencoblosan tps dan mobilisasi pemilih dari luar kota lubuklinggau. adalah sama sekali tidak benar dan tidak beralasan menurut hukum. bahwa pihak terkait menolak, membantah dan menyangkal keras dalil dalil pemohon yang pada pokoknya menyatakan pemilukada kota lubuklinggau tahun ini diwarnai nuansa pelanggaran secara masif, terstruktur, dan sistematis. berdasarkan fakta fakta yang diungkapkan oleh pihak terkait dan (juga) memohon dalam persidangan mahkamah ini, hal tersebut tidak pernah terjadi. oleh karena: pelanggaran yang bersifat masif: pelanggaran pemilu, namunmenyaksikan banyak pemilih dari luar yang bukan warga tps kelurahan waterval memilih tps tersebut. rumah sulaiman johar calon wakil walikota pasangan calon nomor urut tepat berada depan di dekat tps waterval, dan sana banyak orang yang tidak dikenal yang bukan warga tps kelurahan waterval kota lubuklinggau, bahwa dengan adanya pelanggaran serius yang bersifat sistematis, terstruktur dan massif sebagaimana diuraikan atas telahhanya sebesar suara.ota lubuklinggtidak sah dan batal serta mohon memerintahkan kepadatelah diuraikan atasprana putra some dan sulaiman johar yang telah nyata nyata dengan demikian, hak pilih dari pemilih yang diberikan secara sah harus juga dilindungi oleh hukum, pelanggaran yang terstruktur dan sistematis:. yang direncanakan secara sistematis melalui pengorganisasian atau struktur yang rapihberbagai tempat sesuai distribusi kerja masing masing,(baik yang bersifat formal maupun informal).:alan bukanlah termaksud pelanggaran pemilu yang struktural dan sistematis. (termaksud dan tidak terkecuali yang menyangkut dan menjadi objek keberatan dari pemohon dalam perkara guo): bahwa dengan mengacu pada beberapa putusan mahkamah konstitusi serta perbandingan dengan putusan sengketa pemilu negara lain, maka pelanggaran pemilu yang dianggap dapat mempengaruhi hasil pemilu atau dapat membatalkan hasil pemilu, hanyalah jika terjadi sebagai kombinasi dari pelanggaran pelanggaran yang terbukti secara tegas dan jelas bersifat masif, terstruktur dan sistematis yang menurut sifatnya sedemikian rupa dapat mempengaruhi hasil pemilu, pelanggaran itu harus jelas dan tegas serta terbukti secara sah dan meyakinkan berdasarkan alat bukti (dalam perkara ago) berdasarkan alat bukti sebagaimana dimaksud peraturan mahkamah konstitusi nomor tahun yakni: keterangan para pihak, surat atau tulisan, keterangan saksi, keterangan ahli, petunjuk dan alat bukti lain berupa informasi dan atau komunikasi elektronik, dengan demikian, pelanggaran yang bersifat masif, terstruktur dan sistematis, bukan tidak mengenai pelanggaran yang terjadi secara terpisah pisah, individual personal dan dalam skala yang kecil, namun dalam skala yang luas dan dilakukan melalui suatu pengorganisasian untuk mencapai target bersama yaitu mempengaruhi hasil pemilukada. dalam konteks ini, insya allah pihak terkait meyakini tidak pernah dan tidak akan pernah terjadinya hal semacam itu, bahwa akhirnya untuk dimaklumi, penyelenggaraan pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah kota lubuklinggau tahun ini oleh kpu kota lubuklinggau telah berlangsung aman dan kondusif, tidak terjadi pelanggaran atau penyimpangan dan perbuatan melawan hukum lainnya yang signifikan mempengaruhi keamanan dan ketertiban masyarakat. tidak terjadi kekerasan dan kegelisahan rakyat dan masyarakat kota lubuklinggau yang berdampak negatif dalam kerangka persatuan dan kesatuan bangsa. tidak terjadi pertentangan masyarakat baik secara vertikal maupun horizontal: bahkan aparat kamtibmas antara lain polres kota lubuklinggau dalam berbagai statementnya menyatakan pemilukada kota lubuklinggau tahun berlangsung sukses dan aman, fraksi pks dprd kota lubuklinggau sendiri (sebagai representasi partai yang mendukung pasangan calon nomor urut (cg. pemohon) dalam pandangan umumnya pada lpk masa akhir jabatan walikota lubuklinggau dalam rapat paripurna dprd kota lubuklinggau tanggal november melalui juru bicaranya hj. novia gunawan dengan tegas menyatakan: memeberikan apresiasi kepada kpu, bawaslu, forum koordinasi pimpinan daerah kota lubuklinggau serta seluruh elemen masyarakat atas telah terselenggaranya pemilukada kota lubuklinggau yang kondusif, aman dan lancar lebih lanjut fraksi pks dprd kota lubuklinggau mengharapkan penyelenggaraan pemilukada serta lapisan masyarakat untuk menghormati tahapan pemilukada yang masih berlangsung. iv. permohonan petit: bahwa berdasarkan alasan alasan hukum sebagaimana diuraikan atas, perkenankanlah dengan ini pihak terkait mengajukan permohonan kepadavankelijk verklaard). bukti pt fotokopi kpuberkas model db kwk.kpu. bukti pt fotokopi keputusan kpubukti pt fotokopi hasil survei lembaga survei indonesia lsi) pada bulan maret bukti pt fotokopi hasil survei lingkaran survei indonesia lsi) pada bulan mei bukti pt fotokopi hasil survei jaringan suara indonesia jsi) pada bulan september bukti pt fotokopi pengumuman kpu kota lubuklinggau tanggal oktober tentang pemilih yang tidak terdaftar dalam dpt tapi ada dalam dps. bukti pt fotokopi rekapitulasi temuan pelanggaran panitia pengawas pemilukada kota lubuklinggau bulan juni oktober bukti pt fotokopi keputusan kpu nomor pts kpu kota. vii tentang penetapan pemantau pemilihan umum walikota dan wakil walikota lubuklinggau tahun bukti pt fotokopi sk. tim kampanye pasangan nomor ri vii tanggal juli tentang tim kampanye rustam irwan ri) untuk semua). bukti pt fotokopi model c1 kwk.kpu tps kelurahan taba koji. bukti pt fotokopi model c1 kwk.kpu tps kelurahan batu uri taba. bukti pt fotokopi model kwk.kpu tps kelurahan puncak kemuning. bukti pt fotokopi model c1 kwk.kpu tps kelurahan sealang. bukti pt fotokopi model c1 kwk. kpu tps kelurahan joyoboyo. bukti pt fotokopi model c1 kwk.kpu tps kelurahan tanjung raya. bukti pt foto kampanye dialog nan suko kelurahan tanjung raya. bukti pt fotokopi model c1 kwk.kpu dan lampiran kwk. kpu tps kelurahan majapahit. bukti pt fotokopi model c1 kwk.kpu tps kelurahan kenanga. bukti pt fotokopi model c1 kwk.kpu tps kelurahan ikan jaya. bukti pt fotokopi model kwk. kpu tps kelurahan majapahit. bukti pt fotokopi model kwk.kpu tps kelurahan joyoboyo. bukti pt fotokopi model c1 kwk.kpu tps kelurahan batu urip. bukti pt fotokopi model c1 kwk.kpu tps kelurahan belalai bukti pt fotokopi daftar tim kampanye pasangan sambas suherman tanggal juli bukti pt fotokopi daftar tim kampanye pasangan atsuko nomor: o1 tkk vii tertanggal juli tentang tim kampanye koalisi linggau madani partai politik pemenangan h.sn. prana putra some dan sulaiman johar calon walikota dan wakil walikota lubuklinggau periode bukti pt fotokopi model c1 kwk.kpu tps kelurahan air teammodel c1 kwk.kpu tps kelurahan muara enim. bukti pt dokumen foto lampiran model kwk.kpu ukuran besar. bukti pt fotokopi kpu kota lubuklinggau pts kpu kota. tentang pengangkatan anggota pps kelurahan muara enim dimana tercantum nama saudi sebagai ketua pps. bukti pt fotokopi model c1 kwk.kpu tps kelurahan waterval. bukti pt fotokopi surat pernyataan febri desa yanti tanggal oktober bukti pt fotokopi kpps tps kelurahan sukawati, dimana terdapat nama saudara rover sebagai anggota kpps. bukti pt fotokopi c1 kwk.kpu. tps kelurahan sukawati dimana terdapat nama dan tandatangan sdr. rover sebagai anggota kpps. bukti pt fotokopi surat pernyataan nanda saputra tanggal oktober bukti pt fotokopi c1 kwk.kpu. tps kelurahan sukawati dimana sdr. rover terdapat nama dan tanda tangan yang bersangkutan sebagai saksi pasangan ri. bukti pt fotokopi skh musi rawas ekspress edisi september dengan judul beredar isu kpps disusupi timses. bukti pt fotokopi laporan saksi junaidi kepada panwascam lubuklinggau timur terkait upaya money politik yang dilakukan tim kampanye mengunakan kop okp pemuda pancasila nomor pac pp llg t ix tanggal september tentang laporan temuan warga dugaan money politic. bukti pt fotokopi tanda bukti penerimaan laporan nomor panwaslucam lt l1 x tertanggal oktober yang ditandatangani era suryani, pd. bukti pt fotokopi kliping skh linggau pos edisi oktober dengan judul panwascam terima bukti upaya mp. bukti pt fotokopi kliping skh linggau pos edisi jum'at oktober dengan judul panwaslucam timur periksa junaidi. bukti pt fotokopi surat pernyataan atas materai sdr. ponniyin yang bersaksi bahwa yang bersangkutan membagikan amplop berisi uang. bukti pt foto saksi ponniyin dengan surat pernyataanevi julianthengky pengepungan massa. bukti pt foto barang bukti saja, seni, asam sulfat dan bom molotov yang disita aparat polres. bukti pt video pengepungan massa ppk lubuklinggau barat bukti pt fotokopi model ppwp, model db ppwp, lampiran db ppwp pilpres tahun bukti pt fotokopi surat pernyataan bermaterai an. martadinata tanggal, november yang diketahui ketua rt. kelurahan waterval. bukti pt fotokopi nota pembelian snack dan minum an. sar. martadinata. bukti pt fotokopi da kwk.kpu model kwk. kpu lampiran kwk.kpu kecamatan. bukti pt fotokopi surat edaran walikota lubuklinggau nomor ins tentang larangan bagi setiap pns mengikuti kegiatan pemilihan walikota dan wakil walikota tahun bukti pt fotokopi surat gubernur sumatera selatan nomor tanggal juli tentang netralitas pegawai negri sipil dalam pemilukada. bukti pt fotokopi surat panitia pengawas pemilu kota lubuklinggau nomor panwaslukada llg vii tanggal juli tentang penyampaian fotokopi surat dari bawaslu larangan terhadap pns untuk mengikuti kegiatan politik praktis dalam upaya menjaga netralitas pegawai negri sipil). bukti pt fotokopi skh linggau pos edisi oktober dengan judul ucapan selamat dan sukses atas kemenangan pasangan nomor yang dibuat oleh keluarga besar tim pemenangan ri. bukti pt fotokopi skh linggau pos edisi oktober dengan judul laporan saksi ditolak bawaslu. bukti pt fotokopi skh linggau pos edisi september dengan judul ribuan kembali ingatkan pns harus netral bukti pt fotokopi skh linggau pos edisi oktober dengan judul massa tahan kotak surat suara. bukti pt fotokopi skh musi rawas ekspress edisi september dengan judul ppk linggau barat kepung. bukti pt fotokopi skh linggau pos edisi oktober dengan judul polisi tetapkan satu tersangka terkait kasus penyerbuan kantor camat lubuklinggau baratpuncak kemuning. bukti pt fotokopi lampiran model kwk.kpu tps kelurahan joyoboyo. bukti pt fotokopi pemandangan umum fraksi partai keadilan sejahtera dprd kota lubuklinggau terhadap kpj masa akhir jabatan walikota lubuklinggau bertanggal november bukti pt fotokopi keputusan gubernur sumatera selatan nomor pts 1i1 tentang peresmian pemberhentian dan peresmian pengangkatan anggota dprd kota lubuklinggau, bertanggal september dan lampiran ii. menimbang bahwa samping itu, pihak terkait mengajukan (dua belas)pokoknya menerangkan sebagai berikut: sopan harta saksi adalah saksi pihak terkait pada pleno rekapitulasi kpu kota lubuklinggau. rekapitulasi oktober dimulai pukul wib hingga wib. saksi pasangan calon nomor urut nomor nomor nomor dan nomor serta panas hadir. rapat pada awalnya lancar, kemudian ada interupsi dari saksi pasangan nomor mengenai ditemukannya c1.kwk kosong tps belalai. selanjutnya saksi pasangan nomor keluar ruangan. saksi pasangan calon nomor urut juga keluar ruangan. dalam kampanye, pasangan calon nomor urut selalu menyatakan anti money politic. hindi buono saksi adalah anggota dprd kota lubuklinggau dari partai bulan bintang. saksi menjadi wakil ketua tim sukses pasangan calon nomor urut saksi membagi sembako kelurahan kayu ara pada oktober dan kelurahan lubuk tanjung pada oktober sebelum acara pembagian sembako, saksi sudah mendapat ijin dari kepolisian. pembagian sembako adalah agenda pribadi yang dilaksanakan tempat netral (tidak ada atribut), yang membagikan bukan tim sukses, penerima adalah semua warga dengan total sekitar kotak untuk dua kelurahan. isi kotak adalah gula, telur, dan minyak sayur dengan biaya total sekitar rp. pembagian sembako dilaksanakan pada oktober karena menunggu ibu saksi pulang dari kalimantan. bawaslu dan media massa mengawasi pembagian sembako tersebut. pemenang kayu ara adalah pasangan nomor saksi selalu membagikan sembako menjelang idul adha. pembagian sembako dilakukan karena istri saksi sakit dan adik saksi melahirkan. selain membagikan sembako, saksi pernah juga membagikan uang secara cash. zulkifli saksi adalah saksi pihak terkait tps kelurahan waterval. pemungutan suara berjalan lancar. pemenang tps waterval adalah pasangan calon nomor urut saksi pasangan calon nomor tidak hadir, sementara saksi selebihnya hadir dan menandatangani c1.kwk. tidak ada penggilingan massa dari luar untuk mencoblos tps waterval. tps waterval dpt berjumlah yang memilih suara sah berjumlah semua pemilih terdaftar dalam dpt dan membawa formulir c6.kwk. saksi hadir tps sejak awal hingga akhir dan mengetahui ada pembagian makanan ringan saat istirahat setelah pemungutan suara. rifai saksi adalah saksi pasangan calon nomor pihak terkait) tps kelurahan air team. pemungutan suara berjalan lancar. saksi pasangan calon nomor urut tidak hadir, sedangkan saksi selebihnya hadir, menandatangani dan menerima c1.kwk. tidak mengetahui murid pernah membagi bagian uang. pemenang tps air team adalah pasangan calon nomor urut abdul majid saksi adalah saksi pihak terkait tps kelurahan belalai ii. pemungutan suara dilaksanakan pada oktober dan tidak ada masalah apapun. tps belalai dpt yang memilih suara sah berjumlah suara tidak sah berjumlah pasangan calon nomor urut memperoleh suara, pasangan nomor memperoleh suara. semua saksi pasangan calon hadir serta menandatangani dan diberi c1.kwk. semua pemilih membawa c6.kwk pada saat memilih dan terdaftar dpt. tidak ada surat suara mencoblos dua yang dianggap sah. tidak mengetahui ditemukannya c1.kwk kosong tps saksi. dedi hermanto saksi adalah saksi pihak terkait tps kelurahan joyoboyo, kecamatan lubuklinggau utara ii. tps joyoboyo dpt yang memilih berjumlah suara sah berjumlah suara tidak sah berjumlah, mendiskualifikasi pasangan calon nomor urut bernama sn. prana putra some dan sulaiman johar, karena telah terbukti melakukan pelanggaran sistematis, terstruktur, dan masif dalam pemilukada kota lubuklinggau tahuntau setidak tidaknya memerintahkandiuraikan dalam permohonan guo, yaitu: tps kelurahan kabakovi tps kelurahan batu urip taba tps kelurahan puncak kemuning tps kelurahan sealang tps kelurahan joyoboyo tps kelurahan tanjung raya tps kelurahan majapahit tps kelurahan kenanga pemenang adalah pasangan calon nomor urut dengan perolehan suara. semuasaksi pasangan calon hadir. saksi hadir tps sejak awal hingga akhir pemungutan suara. ada pemilih mengaku warga setempat bernama dedi namun tidak memilki c6.kwk. setelah dicek oleh kpps ternyata memang tidak terdaftar dpt. mulyadi saksi adalah ketua kelurahan majapahit. tidak ada kampanye menggunakan pengeras suara oleh abdullah rumahnya depan tps. ada dua penduduk bernama abdullah, yaitu abdullah dan abdullah mr. pengguna pengeras suara hanya ketua tps pada saat mengumumkan dimulainya pemungutan suara. saksi tidak selalu ada tps. rodi wijaya saksi adalah ketua tim kampanye pihak terkait pasangan calon nomor urut atau nan suko) dalam pemilukada kota lubuklinggau sofyan adalah anggota dprd dari pan yang mendukung pasangan calon nomor urut namun bukan anggota tim kampanye pasangan calon nomor urut tim pasangan calon nomor urut tidak pernah mendapat teguran baik lisan maupun tertulis dari bawaslu terkait politik uang. saksi adalah ketua dpd golkar lubuklinggau. hingga saat ini kota lubuklinggau aman. pada saat kpj walikota, semua fraksi dprd memberikan apresiasi terhadap penyelenggaraan pemilukada kota lubuklinggau tahun sukiman murid saksi adalah warga kelurahan air team, kecamatan lubuklinggau selatan sukiman adalah nama resmi atau nama tua, sedangkan nama harian adalah murid. saksi tidak pernah menerima uang dari sofyan. dien malta saksi adalah saksi pihak terkait tps kelurahan tanjung raya. pemungutan suara berjalan lancar. saksi semua pasangan calon hadir, menandatangani dan diberi c1.kwk. pemungutan suara dimulai pukul wib hingga wib. pemenang tps anjung raya adalah pasangan calon nomor urut tidak ada pemilih yang berasal dari daerah atau kecamatan lain. junaidi saksi adalah warga sungai taba. terdapat indikasi politik uang oleh pasangan calon nomor urut berdasarkan temuan formulir kosong pada september dan september berisi gambar pasangan nomor dan tulisan kk, rt, kelurahan, kecamatan, yang memilih, kolom tanda tangan kepala keluarga. kedua formulir ditemukan dua kelurahan berbeda. pada oktober ditemukan formulir tanpa gambar berisi kolom data pemilih dan pernyataan asuransi. saksi lapor panwascam, kemudian saksi dan orang yang menemukan formulir pernah diperiksa oleh panwascam. dari berita surat kabar, saksi mengetahui laporan tersebut tidak dapat ditindaklanjuti. febri saksi adalah saksi pasangan calon nomor urut tps kelurahan sukawati. dalam pemungutan suara, yang tidak hadir hanya saksi pasangan calon nomor urut semua saksi yang hadir menandatangani dan diberi c1.kwk. saksi berada tps sejak pukul wib hingga selesai pukul wib. pemenang tps sukawati adalah pasangan calon nomor saat pemungutan suara, anggota kpps bernama rover pergi meninggalkan tps. menurut keterangan petugas tps, rover merangkap sebagai saksi pasangan calon nomor tps saksi menghubungi teman saksi tps yang membenarkan bahwa rover menjadi saksi bermanfaat tps dan menandatangani formulir c1.kwk. menimbang bahwa panitia pengawas pemilihan umum kota lubuklinggau menyampaikan surat nomor panwaslukada llg xi bertanggal november perihal keterangan tertulis panwaslukada kota lubuklinggau terkait php kepala daerah dan wakil kepala daerah kota lubuklinggau tahunselasa, november yang pada pokoknya masing masinglubuklinggau nomor pts kpu. kotabertanggal september dan surat keputusan komisi pemilihan umum kota lubuklinggau nomor pts kpu kota.ertanggal september pemohon adalah peserta pemilukada kota lubuklinggaulubuklinggau ditetapkan dengankarena jumat, oktober adalah hari raya idul adha dan sabtu, oktober serta ahad, oktober: permohonan pemohon bukan kewenangan mahkamah konstitusi: permohonan pemohon salah subjek, perbaikan permohonan yang dilakukan pemohon merupakan suatu perubahan permohonan, pemohon tidak menguraikan dengan jelas kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan memohon, pemohon tidak menguraikan dengan jelas pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif, permohonan kabur dan tidak jelas. pihak terkait mengajukan eksepsi terhadap permohonan pemohon, yaitu: permohonan kabur. perbaikan permohonan telah mengubah permohonan, terhadap eksepsi memohon dan pihak terkait bahwa perbaikan permohonan yang dilakukan pemohon secara substansi merupakan perubahan permohonan, menurut mahkamah. terhadap eksepsi memohon bahwa perkara guo bukan kewenangan mahkamah konstitusi untuk menghadirinya, menurut mahkamah, mahkamah memiliki kewenangan untuk mengadili permohonan pemohon guo sebagaimana dipertimbangkan dalam paragraf j3.3j dan paragraf adapun mengenai eksepsi memohon dan pihak terkait selebihnya, mahkamah berpendapatmemohon tidak membagikan undangan c6.kwk.kpu) kepada pemilih yang berpihak kepada pemohon serta membiarkan penggunaan undangan oleh yang bukan pemiliknya demi keuntungan pasangan calon nomor urut sebagai berikut: tps kelurahan kabakovibatu urip tabapuncak kemuning, kecamatan lubuklinggau utara ii,emohon memperoleh suara, pasangan calon nomor urut memperoleh suara. tps kelurahan sealang, kecamatan lubuklinggau utara ii, terdapat orang yang menggunakan surat undangan atas nama orang lain, yaitu beku yang menggunakan surat undangan atas nama riko pemudi, dan anang rizal, istri anang rizal, serta sepupu anang rizal (warga desa batu gajah, kabupaten musi rawas) menggunakan surat undangan tps kelurahan sealang. tps tersebut pasangan calon nomor urut memperoleh suara, pemohon memperoleh suara. tps kelurahan joyoboyo, kecamatan lubuklinggau utara ii, dedi zailani bersama istri dan kakak iparnya memilih dengan menggunakan tiga surat undangan atas nama orang lain yang diperoleh dari ketua wilayah tps joyoboyo bernama budi, untuk memilih pasangan calon nomor urut tps tersebut pasangan calon nomor urut memperoleh suara, pemohon memperoleh suara. tps kelurahan tanjung raya, kecamatan lubuklinggau utara terdapat warga dari luar kelurahan tanjung raya yang ikut memilih tps kelurahan tanjung raya. tps kelurahan majapahit, lubuklinggau timur terdapat tiga orang yang memilih dengan menggunakan surat undangan atas nama orang lain, yaitu fitri menggunakan surat undangan atas nama rosi priyayi, pembantu lilin magdalena menggunakan kartu undangan atas nama anita: dan sukai menggunakan kartu undangan atas nama erik hutaurukpada hari pemungutan suara oktober indra jaya memilih tps kelurahan pasar satelit, kecamatan lubuklinggau utara ii, dengan menggunakan surat undangan pemilih atas nama sutrasikan jaya, lubuklinggau timur terdapat tiga pemilih terdaftar dpt dan membawa kartu pilih tetapi tidak membawa surat undangan pemilih, dilarang memilih oleh kpps tps kelurahan ikan jayamajapahit, lubuklinggau timur pemilih bernama hari memiliki surat undangan pemilih tetapi tidak terdaftar dalam dptjoyoboyo, kecamatan lubuklinggau utara ii, terdapat pemilih menggunakan surat undangan pemilih bukan atas namanya. pemenang tps tersebut adalah pasangan calon nomor urut dengan perolehan suara, pemohon memperoleh suara. tps kelurahan batu urip, lubuklinggau utara ii, surat undangan atas nama devi agustina dipergunakan oleh pemilih lain. selain itu terdapat sekitar sepuluh pemilih bukan warga tps kelurahan batu urip yang ikut memilih. partisipasi beberapa tps rendah karena surat undangan tidak dibagi, yaitu tps kelurahan taba koji tps kelurahan batu urip taba tps kelurahan puncak kemuning ,79x6):dan tps kelurahan joyoboyo ). pemilih terdaftar dpt berjumlah dan yang tidak memilih berjumlah yang signifikan mempengaruhi perolehan suara para calondan berupa formulir model c1.kwk dan surat pernyataan, serta saksi seri zulaicha, rudi hartono, aside zulhairi, dedi zailani, dan benny narsis. memohon menyangkal dalil pemohon dan mengemukakan bahwa tidak pernah ada warga yang melaporkan tidak menerima undangan memilih kepada memohon. untuk membuktikan bantuannya memohon mengajukan bukti surat tulisan bertanda sampai dengan berupa berita acara penyerahan logistik dan c1.kwk, serta mengajukan ketua pps kelurahan joyoboyo yang pada pokoknya menerangkan semua pemilih tps joyoboyo terdaftar dalam dppt pt sampai dengan pt pt dan pt berupa formulir c1.kwk serta saksi dedi hermanto dan dien manja. terhadap dalil tersebut, berdasarkan keterangan saksi, mahkamah menemukan fakta bahwa beberapa tps yang didalilkan pemohon memang terdapat undangan yang tidak dibagikan serta terdapat pemilih yang menggunakan undangan atas nama orang lain. jika undangan yang tidak dibagikan tersebut ditambahkan dengan undangan yang dipergunakan oleh pemilih yang tidak berhak, jumlahnya memang mendekati jumlah selisih perolehan suara antara pemohon dengan pasangan calon nomor urut pihak terkait). namun demikian, tidak terbukti dan tidak dapat dipastikan bahwa pemilih yang tidak mendapat undangan tersebut akan memilih pemohon. demikian pula, pemohon tidak dapat membuktikan bahwa pemilih yang menggunakan undangan orang lain serta pemilih yang dilarang memilih adalah pemilih yang benar benar akan memilih pemohon dalam pemungutan suara. i3. terhadap dalil pemohon mengenai rendahnya partisipasi pemilih tps kelurahan taba koji: tps kelurahan batu urip taba: tps kelurahan puncak kemuning, tps kelurahan pasar permisi: tps kelurahan air cuti, tps kelurahan pemenang ulu, tps kelurahan puncak kemuning, tps kelurahan puncak kemuning: dan tps kelurahan joyoboyo, menurut mahkamah hal tersebut tidak dapat langsung disimpulkan sebagai akibat tidak diberikannya undangan c6.kwk). hal tersebut harus dibuktikan lebih lanjut. seandainya pun benar rendahnya partisipasi pemilih disebabkan oleh tidak diberikannya undangan atau surat pemberitahuan (vide bukti tidak terbukti bahwa hal tersebut hanya mengakibatkan kerugian terhadap perolehan suara pemohon. dalil pemohon bahwa semua pemilih yang tidak dapat memilih karena berbagai sebab muka, adalah pemilih yang akan memilih pemohon, merupakan asumsi yang tps kelurahan ikan jaya tps kelurahan majapahit tps kelurahan joyoboyo tps kelurahan batu urip tps kelurahan belalai tps kelurahan air team oo. tps kelurahan kajuara tps kelurahan kajuara tps kelurahan muara enim tps kelurahan karya bakti tps kelurahan tempo tps kelurahan watervaltps kelurahan joyoboyotertanggal september dan laporannya. bukti fotokopi surattidak dapat dipastikan kebenarannyabdullah memilih dua kali, yaitu tps dan tps kelurahan majapahit, kecamatan lubuklinggau timur dan saksi tps tidak mendapatkan formulir keberatan (c kwk)benny narsis. memohon menyangkal dalil pemohon dan mengemukakan bahwa dalil pemohon bersifat asumsi. terhadap dalil pemohon tersebut, karena memohon tidak membuktikan pangkalannya, mahkamah menilai benar bahwa abdullah memilih dua kali tps yang berbeda. namun demikian, tidak ada bukti bahwa abdullah memilih dua kali untuk pasangan calon nomor urut atau pasangan calon lainnya yang dapat merugibelalai il, lubuklinggau utara terdapat sepuluh surat suara dicoblos dua kali untuk pasangan calon berbeda, namun kpps menyatakan kesepuluh surat suara tersebut dihitung sebagai suara pasangan calon nomor urut tps tersebut,ajukan anggota ppk lubuklinggau utara bernama deddy juliansyah yang menerangkan bahwa pada rekapitulasi penghitungan suara tingkat ppk tidak ada keberatan dari para saksi dan tidak ada rekomendasi dari bawasluabdul majid. terhadap dalil tersebut, pemohon hanya membuktikan dengan alat bukti tertulis berupa surat pernyataan abdul sai, namun dibantah oleh anggota ppk lubuklinggau utara dan saksi abdul majid yang menerangkan bahwa tidak ada surat suara dicoblos dua kali tps kelurahan belalai ii. oleh karena pemohon hanya mengajukan surat pernyataan tanpa mengajukan yang membuat pernyataan untuk didengar keterangannya bawah sumpah, sedangkan memohon dan pihak terkait masing masing mengajukan seorang saksi yang memberikan keterangan bawah sumpah, maka berdasarkan pertimbangan tersebutterjadi pembagian uang masing masing sebanyak rp. dengan total rp. oleh tim pasangan calon nomor urut bernama murid dan sus kepada warga tps kelurahan air team pada masa tenang yakni tanggal oktober dengan pesan agar memilih pasangan calon nomor urut uang yang dibagi berasal dari anggota dprd kota lubuklinggau bernama sofyan yang diberikan kepada murid, ciomas, daro, dan sapi'i. untuk membuktikan dalilnya pemohon mengajukan bukti surat tulisan bertanda sampai dengan berupa surat keterangan serta saksi wahyudiantoro dan salim. memohon membantah dalil pemohon dan mengemukakan bahwa tidak ada pemberitahuan dari bawaslu mengenai adanya politik uangmengajukan saksi rifai, rodi wijaya, dan sukiman murid. terhadap dalil tersebut, menurut mahkamah, pemohon hanya dapat membuktikan adanya pembagian uang namun tidak dapat membuktikan bahwa pembagian uang tersebut dilakukan oleh tim pasangan calon nomor urut saksi wahyudiantoro dan salim menerangkan bahwa sus dan murid membagi bagikan uang dari sofyan dengan pesan agar memilih pasangan calon nomor urut namun saksi murid menerangkan tidak pernah menerima dan membagikan uang dari sofyan. terhadap bantahan tersebut, pemohon tidak membuktikan lebih lanjut, serta tidak pula membuktikan signifikansinya terhadap pilihan pemilih dan hasil suara seandainya benar terjadi pembagian uang oleh timdan tps kelurahan kajuara, pada tanggal oktober ada pembagian sembako oleh anggota dprd bernama hindi budaya pemenang tps dan tps kelurahan kajuara adalah pasangan calon nomor urut untuk membuktikan dalilnya pemohon mengajukan bukti bertanda sampai dengan sampai dengan sampai dengan sampai dengan berupa rekaman video, foto, dan surat pernyataan, serta mengajukan saksi zaenal arifin, nurkholish hakim, alif, sopan, abdul saat. pihak terkait membantah dalil pemohon dan mengemukakan bahwa pembagian sembako tidak terkait dengan pemilukadasaksi hindi audio terhadap dalil pemohon tersebut, mahkamah menemukan fakta yang diakui oleh pemohon maupun pihak terkait bahwa memang terdapat pembagian sembilan bahan kebutuhan pokok (sembako) oleh hindi budiyono kepada sebagian masyarakat kelurahan kajuara. namun terkait dalil, bahwa pembagian sembako tersebut disertai pesan agar memilih pasangan calon nomor urut saksi saksi yang diajukan pemohon memberikan keterangan yang berbeda, yaitu ada yang menerangkan disertai pesan memilih pasangan calon nomor urut dan ada yang menerangkan tidak disertai pesan yang sama. apalagi saksi hindi buono memberikan keterangan bahwa pembagian sembako tersebut dilakukan dalam rangka menyambut idul adha dan sedekah karena anggota keluarganya ada yang menunaikan ibadah haji dan melahirkamemohon bertindak tidak profesional karena: tidak menghancurkan master c1 kwk.kpu dan c1 kwk.kpu cadangan, sehingga beredar c1.kwk kosong yang dimanfaatkan oleh pasangan calon nomor urut mengisi c1.kwk dengan pensil yang memudahkan penambahan perolehan suara pasangan calon nomor urut dan pengurangan perolehan suara pasangan calon nomor urut mengisi .kwk dengan tinta hitam padahal seharusnya dengan tinta biru, hijau, atau ungu. untuk membuktikan dalilnya pemohon mengajukan bukti surat tulisan yang diberi tanda berupa surat pernyataan. memohon membantah dalil pemohon dan mengemukakan bahwa master c1.kwk telah dihancurkan, serta tidak ada pengisian formulir c1.kwk menggunakan pensil. untuk membuktikan bantuannya memohon mengajukan bukti surat tulisan bertanda berupa berita acara penghancuran master cetak. terhadap dalil tersebut, mahkamah menemukan fakta bahwa master cetak formulir lampiran c1.kwk tidak dimusnahkan (vide bukti sedangkan yang telah dimusnahkan adalah film kartu pemilih, film surat suara, plat cetak kartu pemilih, dan plat cetak surat suara (vide bukti namun demikian, mahkamah tidak menemukan bukti bahwa master cetak tersebut, baik dalam bentuk film maupun plat cetak, telah disalahgunakan untuk keuntungan pasangan calon nomor urut adapun dalil pemohon mengenai pengisian formulir c1.kwk dengan pensil atau dengan tinta hitam tidak diuraikan dan dibuktikan lebih lanjutsantri, eka, dan lima pemilih lainnya hadir sekitar pukul wib tps kelurahan karya bakti, kecamatan lubuklinggau timur ii, namun tidak dapat memilih karena surat suara habis. memohon mengemukakan bahwa kekurangan surat suara telah diketahui para saksi pasangan calon, dan sedang dimintakan penambahan. untuk membuktikan bantuannya memohon mengajukan ketua kpps kelurahan karya bakti, lubuk linggau timur ii, bernama efi yulianto. terhadap dalil pemohon tersebut, mahkamah menemukan fakta bahwa memang terdapat kekurangan surat suara tps kelurahan karya bakti. atas kekurangan surat suara tersebut kpps telah meminta penambahan surat suara kepada kpu atas sepengetahuan saksi saksi pasangan calon tps kelurahan bakti jaya, dan surat suara tambahan baru akan diterima pukul wib. beberapa pemilih tidak bersedia menunggu datangnya surat suara tambahan, kemudian pergi meninggalkan tps tanpa memilih. menurut mahkamah, kekurangan surat suara tps kelurahan karya bakti tersebut menunjukkan keteledoran memohon, namun tidak dapat dinilai sebagai pelanggaran untuk memenangkan salah satu pasangan calon karena memohon telah mengirimkan tambahan surat suara. selain itu, menurut mahkamah, tidak terdapat bukti bahwa adanya pemilih yang tidak memilih tps kelurahan karya bakti telah mengakibatkan kerugian bagi pemohon karena mereka yang tidak memilih tersebut adalah pemilih yang seandainya jadi memilih pasti akan memilih pemohon. berdasarkan faktaelurahan tempo ada tiga lembar surat suara dalam satu lipatan mencoblos untuk pasangan calon nomor urut yang oleh petugas kpps ketiganya disahkan untukberupa formulir c.kwk dan surat pernyataan. memohon pada pokoknya membantah dalil pemohon. terhadap permohonan tersebut mahkamah menilai bukti berupa surat pernyataan yang diajukan pemohon tidak dapat memberikan keyakinan kepada mahkamah akan kebenaran dalilnya. dari bukti bukti yang diajukan pemohon, beberapa antaranya menjelaskan indikasi kecurangan yang sama namun berbeda jumlah surat suara yang dipermasalahkan. pemohon tidak melakukan penghitungan yang jelas atas jumlah surat suara sah yang diindikasikan bermasalah. seandainya pun dalil tersebut benar, mahkamah tidak menemukan signifikansinya dengan perolehan suara secara keseluruhaajapahit, abdullah menggunakan pengeras suara menyuruh pemilih untuk memilih pasangan calon nomor urut untuk membuktikan dalilnya pemohon mengajukan saksi ilya anggi sahputtri. memohon membantah dalil pemohon dan mengemukakan bahwa tidak ada mobilisasi pemilih.mulyadi. terhadap dalil pemohon tersebut, yang dibuktikan dengan keterangan saksi ilya anggi saputra, mahkamah menilai memang ada ajakan memilih pasangan calon nomor urut yang dilakukan oleh abdullah dengan menggunakan pengeras suara yang terdengar hingga tps kelurahan majapahit yang terjadi sekitar pukul wib. saksi mulyadi membantah adanya ajakan melalui pengeras suara tersebut, namun dalam persidangan saksi mulyadi mengakui tidak terus menerus berada lokasi tps kelurahan majapahit. namun demikian, tidak ada bukti yang meyakinkan bahwa para pemilih memilih pasangan calon nomor urut karena adanya ajakan atau pengumuman oleh abdullahwaterval terjadi pembagian kue oleh tim pasangan calon nomor urut kepada semua pemilih tps tersebut dengan pesan agar memilih pasangan calon nomor urut untuk membuktikan dalilnya pemohon mengajukan alat bukti yang diberi tanda saksi yang diajukan pihak terkait menerangkan bahwa pembagian makanan dilakukan saat istirahat setelah pemungutan suara. untuk membuktikan bantuannya pihak terkait mengajukan bukti surat tulisan bertanda pt dan pt terhadap dalil pemohon tersebut mahkamah menilai bukti yang diajukan pemohon berupa surat pernyataan, tidak memberikan keyakinan kepada mahkamah akan kebenaran dalil pemohon. apalagi pihak terkait juga mengajukan bukti surat tulisan bertanda pt dan pt yang membantah buktibeberapa pemilih tps kelurahan majapahit, kecamatan lubuklinggau timur diajak lilin magdalena dan abdullah untuk makan dan minum rumah lilin magdalena yang berada depan tps sebelum atau sesudah pemungutan suarailya anggi saputra. terhadap dalil pemohon tersebut mahkamah menilai alat bukti tertulis dan saksi yang diajukan pemohon tidak memberikan keyakinan kepada mahkamah akan kebenaran dalilnya. adapun benar ada ajakan makan makan rumah abdullah, pemohon tidak dapat membuktikan bahwa warga yang makan rumah abdullah akan memilihanggota kpps tps kelurahan tanjung raya bernama win, safriansyah, rendi, dan not mengikuti kampanye pasangan calon nomor urut rumah suri kelurahan tanjung raya. memohon pada pokoknya membantah dalil pemohoterhadap dalil pemohon tersebut, mahkamah menilai pemohon tidak menguraikan dengan jelas dalilnya, apalagi alat bukti surat pernyataan yang diajukan pemohon adalah surat pernyataan bawah tangan, tidak diberikan bawah sumpah, dan tidak cukup jelas menerangkan peristiwa kampanye yang dimaksud dalam dalil pemohuara enim, kecamatan lubuklinggau barat terjadi pengubahan jumlah suara. dalam c2.kwk perolehan suara pasangan calon nomor urut adaladangkan dalam formulir c1.kwurat tulisan bertanda dan berupa formulir c1.kwk, c2.kwk dan surat pernyataan, serta mengajukan saksi efransyah dan santri. memohon membantah dalil pemohon dan mengemukakan bahwa tidak pernah mengubah hasil perolehan suara. untuk membuktikan bantuannya memohon mengajukan bukti surat tulisan bertanda serta ketua ppk lubuklinggau barat bernama melli zukuri dan ketua kpps tps kelurahan muara enim, kecamatan lubuklinggau barat bernama seniman. terhadap dalil pemohon tersebut, mahkamah menemukan fakta terdapat perbedaan angka perolehan suara tps kelurahan muara enim antara yang tercantum dalam formulir c1.kwk dengan formulir c2.kwk (vide bukti bukti dan bukti menurut mahkamah, perbedaan angka perolehan suara dalam kedua formulir tersebut seharusnya dicek dengan melakukan penghitungan ulang surat suara tps kelurahan muara enim. namun demikian, meskipun diasumsikan angka perolehan dalam formulir c2.kwk tps kelurahan muara enim adalah angka yang benar, serta ditambah dengan asumsi penghitungan kehilangan suara pemohon pada dalil dalil pemohon lainnya, hal tersebut tetap tidak mengubah perolehan suara para pasangan calon secara keseluruhan khususnya perolehan suara pemohon yang akan melampaui perolehan suara pihak terkait. berdasarkan pertimbangan tersebut, terutama mempertimbangkan asas manfaat, menurut mahkamah tidak diperlukan penghitungan suara ulang tps kelurahan muara enim. dengan demikian, dalil pemohon dinyatakan tidak terbukti menurut hukum, i3atasota lubuklinggauota lubuklinggauwalikota dan wakil walikota kota lubuklinggau tahun tertanggal september dan laporannya. bukti fotokopi model db kwk.kpu tentangpada hari kamis tanggal oktober dan lampiran model db1 kwk.kpu tentang rekapitulasi hasil penghitungan suara pemilihan walikota dan wakil walikota tingkat kota lubuklinggau. bukti fotokopi kartu tanda penduduk memohon pasangan calon nomor urut bernama rustam effendi dan irwan efendi. bukti fotokopi surat keputusan komisi pemilihan umum kota lubuk linggau nomor tahunbukti softcopy daftar pemilih tetap pemilihan umum walikota dan wakil walikota kota lubuklinggau tahun bukti fotokopi lampiran model c1 kwk.kpu tps kelurahan taba koji kecamatan lubuklinggau timur perolehan suara pasangan calon nomor urut sebesar (enam puluh sembilan) suara, pasangan calon nomor urut sebesar (empat puluh) suara. bukti fotokopi lampiran model c1 kwk.kpu tps kelurahan batu urip taba, kecamatan lubuklinggau timur perolehan suara pasangan nomor urut sebesar (seratus sebelas) suara, pasangan calon nomor urut sebesar (enam puluh empat) suara. bukti fotokopi lampiran model c1 kwk.kpu tps kelurahan puncak kemuning, kecamatan lubuklinggau utara ii. perolehan suara pasangan nomor urut sebesar (tujuh lima) suara, pasangan calon nomor urut sebesar (tujuh puluh sembilan) suara. bukti fotokopi model c kwk.kpu berita acara pemungutansealang kecamatan lubuklinggau utara dan model c1 kwk.kpu dan lampiran model c1 kwk.kpu tps kelurahan sealang, kecamatan lubuklinggau utara ii. perolehan suara pasangan nomor urut sebesar (seratus tiga) suara, pasangan calon nomor urut sebesar (enamjogo boy, kecamatan lubuklinggau utara dan model c1 kwk.kpu dan lampiran model c1 kwk.kpu tps kelurahan joyoboyo, kecamatan lubuklinggau utara ii. perolehan suara pasangan calon nomor urut sebesar (dua ratus enam suara. pasangan calon nomor urut sebesar (tujuhanjung raya kecamatan lubuklinggau utara dan model c1 kwk.kpu dan lampiran model c1 kwk.kpu tps kelurahan tanjung raya, kecamatan lubuklinggau utara perolehan suara pasangan calon nomor urut sebesar (sembilan puluh satu) suara, pasangan calon nomor urut sebesar (tujuh puluh lima) suara. bukti fotokopi lampiran model c1 kwk.kpu tps kelurahan majapahit, kecamatan lubuklinggau timur perolehan suara pasangan calon nomor urut sebesar (seratus enam puluh suara, pasangan calon nomor urut sebesar (seratus tiga puluh tiga) suara. bukti fotokopi lampiran model c1 kwk.kpu tps kelurahan kenanga, kecamatan lubuklinggau utara. il. perolehan suara pasangan calon nomor urut sebesar (seratuspanitia pengawas pemilu kota lubuklinggaupada pokoknyaenam) suara, pasangan calon nomor urut sebesar (lima puluh) suara. bukti fotokopi lampiran model c1 kwk.kpu tps kelurahan ikan jaya kecamatan lubuklinggau timur perolehan suara pasangan calon nomor urut sebesar (enam puluh delapan) suara, pasangan calon nomor urut sebesar (lima puluh dua) suara. bukti fotokopi model c1 kwk.kpu dan lampiran model c1 kwk.kpu tps kelurahan majapahit kecamatan lubuklinggau timur perolehan suara pasangan nomor urut sebesar (dua ratus tiga puluh empat) suara. pasangan calon nomor urut sebesar (tujuh puluh tiga) suara. bukti fotokopi lampiran model c1 kwk.kpu tps kelurahan joyoboyo, kecamatan lubuklinggau utara perolehan suara pasangan calon nomor urut sebesar (seratus tujuh puluh dua) suara. pasangan calon nomor urut sebesar (enamatu urip kecamatan lubuklinggau utara dan model c1 kwk.kpu dan lampiran model c1 kwk.kpu tps kelurahan batu urip kecamatan lubuklinggau utara ii. perolehan suara pasangan calon nomor urut sebesar tujuh puluh satu) suara.pasar kemiri, kecamatan lubuklinggau barat ii. perolehan suara pasangan calon nomor urut sebesar (lima puluh delapan) suara, pasangan calon nomor urut sebesar (duair cuti, kecamatan lubuklinggau timur dan model c1 kwk.kpu dan lampiran model c1 kwk.kpu tps kelurahan air cuti kecamatan lubuklinggau timur perolehan suara pasangan calon nomor urut sebesar (seratus dua) suara, pasangan calon nomor urut sebesar (lima puluh) suara. bukti fotokopi model c1 kwk.kpu dan lampiran model c1 kwk.kpu tps kelurahan pemenang ulu kecamatan lubuklinggau utara perolehan suara pasangan calon nomor urut sebesar (tiga puluh enam) suara, pasangan calon nomor urut sebesar (tig, kecamatan lubuklinggau utara perolehan suara pasangan calon nomor urut sebesar (enam puluh empat) suara, pasangan calon nomor urut sebesar (tujuh kecamatan lubuklinggau utara ii. perolehan suara pasangan nomor urut sebesar (enam puluh) suara. pasangan calon nomor urut sebesar (tujuh puluh enam) suara. bukti fotokopi lampiran model c1 kwk.kpu tps kelurahan joyoboyo kecamatan lubuklinggau utara ii. perolehan suara pasangan nomor urut sebesar (empat puluh) suara, pasangan calon nomor urut sebesar (seratus tigaelalai kecamatan lubuklinggau utara dan model c1 kwk.kpu dan lampiran model c1 kwk.kpu tps kelurahan belalai kecamatan lubuklinggau utara perolehan suara pasangan calon nomor urut sebesar (enam puluh) suara,air team kecamatan lubuklinggau selatan perolehan suara pasangan calon nomor urut sebesar (delapan puluh dua) suara. pasangan calon nomor urut sebesar (limaseratus tujuh puluh) suara. pasangan calon nomor urut sebesar (seratus empat dua ratus dua puluh tiga) suara, pasangan calon nomor urut sebesar (seratus dua puluh lima) suara. bukti fotokopi lampiran model c1 kwk.kpu tps kelurahan muara enim kecamatan lubuklinggau barat perolehan suara pasangan calon nomor urut sebesar (enam puluh satu) suara. pasangan calon nomor urut sebesar (enam puluh) suara. bukti foto plant) tps kelurahan muara enim kecamatan lubuklinggau barat bukti fotokopi lampiran model c1 kwk.kpu tps kelurahan karya bakti kecamatan lubuklinggau timur ii. perolehan suara pasangan calon nomor urut sebesar (enam puluh dua) suara, pasangan calon nomor urut sebesar (seratus dua puluh empatempo kecamatan lubuklinggau timur dan model c1 kwk.kpu dan lampiran model c1 kwk.kpu tps kelurahan tempo kecamatan lubuklinggau timur ii. perolehan suara pasangan calon nomor urut sebesar (seratus enam puluh dua) suara, pasangan calon nomor urut sebesar (lima puluh satu) suara. bukti fotokopi model c1 kwk.kpu dan lampiran model c1 kwk.kpu tps kelurahan waterval kecamatan lubuklinggau timur perolehan suara pasangan calon nomor urut sebesar (tiga ratus empat puluh tujuh) suara. pasangan calon nomor urut sebesar (lima puluh dua) suara. bukti foto pemilih yang menggunakan (surat undangan pemilih) bukan oleh pemiliknya (laki laki) yang mana atas nama devi (perempuan) tps kelurahan batu urip kecamatan lubuklinggau utara ii. bukti fotokopi lampiran model c1 kwk.kpu tps kelurahan tanjung indah kecamatan lubuklinggau barat perolehan suara pasangan calon nomor urut sebesar (seratus empat) suara. pasangan calon nomor urut sebesar (seratus lima) suara. bukti fotokopi tanda bukti penerimaan panwaslukada kota lubuklinggau nomor lp pemilukada llg x tgl oktober peristiwanya adalah ditemukan c1 kwk asli kosong. bukti video pembagian sembako kelurahan kayu ara pada tanggal oktober dalam video tersebut terekam pula panas dan polisi tidak melakukan pencegahan bahkan melakukan pembiaran. bukti foto pembagian sembako kelurahan kayu ara yang diberikan kepada warga kelurahan kayu ara pada tanggal oktober pada masa tenang, hari menjelang hari pengambilan suara pemilukada kota lubuklinggau. bukti fotokopi kupon pembagian sembako menghadapi hari raya urban atas nama hindi buono yang dibagikan pada tanggal oktober (masa tenang) kelurahan kayu ara kecamatan lubuklinggau barat bukti fotokopi berita koran linggau pos, kamis, oktober hal membuktikan bahwa benar sdr. hindi buono anggota dprd dari pbb pendukung pasangan calon nomor urut telah membagikan sembako yang berjumlah bingkisan. bingkisan untuk warga kelurahan kayu ara dan bingkisan untuk warga kelurahan lubuk tanjung, yang diberikan pada hari kamis oktober pada saat hari tenang, hari menjelang pemungutan suara pemilukada kota lubuklinggau. dan terbukti kelurahan kayu ara dan kelurahan lubuk tanjung kecamatan lubuklinggau barat pasangan calon nomor urut menang telakdua ratus tujuh) suara, pasangan calon nomor urut sebesar (lima puluh lima) suaraseratus dua puluh tiga) suara, pasangan calon nomor urut sebesar (tujuh puluh tujuh) suara.lubuklinggau. yang mengajukan keberatan: waspada ferdiansie, s.p. bukti fotokopi surat pernyataan atas nama bahri sahib, tertanggal november pada pokoknya menyatakan bahwatukan bukan penduduk asli sini? kemudian dijawab, ya tidak apa apa lah, dia kan punya undangan . bukti fotokopi surat pernyataan atas nama ir. sapi ilyas tertanggal november pada pokoknya menyatakan bahwa ir. sapi ilyas melihataksi melihatbukti fotokopi surat pernyataan atas nama indra jaya tertanggal november pada pokoknya menyatakan bahwa pada hari pencoblosan tanggal oktober saksibukti fotokopi surat pernyataan atas nama rudi hartono, tertanggal november pada pokoknya menyatakan bahwa satu hari setelah pemilihan saksisaksselain itu saksi juga melihat dan memfoto sekitar orang pemilih (bukan warga tps kelurahan batu urip) yang ikut memilih tps tersebut. bukti fotokopi surat pernyataan atas nama bersalin tertanggal november pada pokoknya menyatakan bahwa bahwa satu hari setelah pemilihan saksi menemui rudi warga tps kelurahan batu urip dan diberitahukan serta memeriksa bersama dengan rudi data data dpt dan benarbukti fotokopi surat pernyataan atas nama surya tertanggal november pada pokoknya menyatakan bahwa telah terjadi perubahan jumlah suara tps kelurahan muara enim, mana berdasarkan kwk plant) jumlah suara pasangan calon nomor urut sebesarbukti fotokopi tanda bukti penerimaan laporan nomor (d) pemilukada tanggal dari panwaslukada kota lubuklinggau, peristiwa yang dilaporkan: segel kotak suara rusak, tempat kejadian ppk lubuklinggau timurdan tps batu urip taba kec. lubuklinggau timur bukti fotokopi tanda bukti penerimaan laporan nomor 009aintimidasi dan provokasi pemilihhak pilih tps dan kelurahan majapahittps kelurahan belalai ii.kelurahan tempo. bukti fotokopikayu ara kecamatan lubuklinggau barat bukti fotokopi model d kwk.kpu danlubuk tanjung kecamatan lubuklinggau barat bukti fotokopi model da kwk.kpu, model da1 kwk.kpu, model da2 kwk.kpu pernyataan keberatan) tentang berita acara rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat kecamatan oleh ppk kecamatan lubuk linggau barat bukti fotokopi surat pernyataan atas nama sya'ari, tertanggal november pada pokoknya menyatakan bahwa sya'ari warga masyarakat) tps kelurahan tanjung raya, ingin mencoblos pasangan calon nomor urut dikarenakan sya'ari adalah tuna netra, sya ari minta didampingi oleh adiknya yang bernama anang alias bawah tapi dilarang oleh petugas kpps, akhirnya dijebloskan oleh anggota kpps bernama bisul, namun bisul yang melakukan pencoblosan tidak didampingi oleh orang lain, sedangkan hampir seluruh panitia yang ada tps tanjung raya adalah tim sukses pasangan calon nomor urut bukti fotokopi surat pernyataan atas nama beli kusta, tertanggal november pada pokoknya menyatakan bahwa beli kusta (warga masyarakat) kelurahan puncak kemuning kec. lubuklinggau utara ii, tidak mendapatkan undangan tetapi namanya terdaftar dpt, sehingga yang bersangkutan tidak dapat menggunakan hak pilihnya. bukti fotokopi surat pernyataan atas nama atika sari, tertanggal november pada pokoknya menyatakan bahwa atika sarkartika saradri (saksi luar tps) tps kelurahan tempo, pada saat penghitungan surat suara melihat terdapat surat suara yang telah dicoblos untuk pasangan calon nomor urut dalam satu lipatan, dan kejadian tersebut terlihat oleh saksi sebanyak kali. bukti fotokopi surat pernyataan atas nama sugesti, tertanggal november pada pokoknya menyatakan bahwa sugesti (warga masyarakat) kelurahan puncak kemuning, bahwa pemohon adalah pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah kota lubuklinggau berdasarkan keputusan komisi pemilihan umum kota lubuklinggau nomor: pts kpu kota. tentang penetapan pasangan calon wall kota dan wakil walikota kota lubuklinggau dalam pemilihan walikota dan wakil walikota lubuklinggau tahun tertanggal september bukti bahwa pemohon adalah pasangan calon walikota dan wakil walikota lubuklinggau dengan nomor urut berdasarkanlubuklinggau tahun tertanggal september bukti bahwkecamatan lubuklinggau utara ii, tidak dapat melakukan pencoblosan pada tanggal oktober karena tidak dapat undangan untuk mencoblos. bukti fotokopi surat pernyataan atas nama darma ariyanto, tertanggal november pada pokoknya menyatakan bahwa darma ariyanto (warga masyarakat) tps. kelurahan waterval, pada hari pemungutan suara tanggal oktober tim sukses dari pasangan calon nomor urut melakukan pembagian kue snack kepada calon pemilih yang disertai dengan instruksi isyarat untuk mencoblos pasangan calon nomor urut bukti fotokopi surat pernyataan atas nama asanbasri, tertanggal november pada pokoknya menyatakan bahwa asanbasri (warga masyarakat) pada tanggal oktober mengakui benar bahwa asanbasrizaini, tertanggal november pada pokoknya menyatakan bahwa zainiambang irawan, tertanggal november pada pokoknya menyatakan bahwa bambang irawannanjing, tertanggal november pada pokoknya menyatakan bahwa nanjingerna, tertanggal november pada pokoknya menyatakan bahwa ernaudiman, tertanggal november pada pokoknya menyatakan bahwa budimanamalia, tertanggal november pada pokoknya menyatakan bahwa amaliindra adipura, tertanggal november pada pokoknya menyatakan bahwa wind adipurromantika, pd, tertanggal november pada pokoknya menyatakan bahwa romantikminas tertanggal november pada pokoknya menyatakan bahwa minas (warga masyarakat yang sudah sepuh manula) pada tanggal oktober hari pencoblosan, pada saat melakukan pencoblosan bilik suara minas didampingi oleh anggota kpps yang bernama bisul dan menggantikan minas mencoblos, pada saat mencoblos surat suara bisul mencoblos pasangan calon nomor urut dan itu terlihat oleh minas. minas menyampaikan protes, karena minas minta dijebloskan nomor urut akan tetapi oleh bisul (anggota kpps) dijebloskan nomor urut bisul dan anggota kpps lain sama sekali tidak memperdulikan protes minas tersebut. bukti fotokopi surat pernyataan atas nama artigo tertanggal november pada pokoknya menyatakan bahwa artigo (warga masyarakat)sania desain, tertanggal november pada pokoknya menyatakan bahwa sania desain (warga masyarakat) kelurahan karya bakti kec.sania desainsuhartono, tertanggal november pada pokoknya menyatakan bahwa suhartono (warga masyarakat) kelurahan puncak kemuning kec. lubuklinggau utara ii, pada tanggal oktober tidak dapat melakukan pencoblosan karenaantoni, tertanggal november pada pokoknya menyatakan bahwa antonantonbdul sa'i, tertanggal november pada pokoknya menyatakan bahwa abdul sa'i (warga masyarakat) kelurahan belalai kecamatan lubuklinggau utara menyatakan telah melihat surat suara yang terdapat colokan pada kolom calon yang berbeda, namun kpps tps tersebut menyatakan surat suara yang ada dua colokan tersebut dihitung sebagai suara sah untuk pasangan calon nomor urut bukti fotokopi surat pernyataan atas nama yeni, tertanggal november pada pokoknya menyatakan bahwa yeni (warga masyarakat), tidak dapat melakukan pencoblosan pada pemilukada kota lubuklinggau tanggal oktober karena tidak mendapatkan undangan walaupun yeni terdaftar dpt, sehingga yeni tidak dapat melakukan pencoblosan. bukti fotokopi surat pernyataan atas nama media, tertanggal november pada pokoknya menyatakan bahwa mediamediazizah kurnia sari, tertanggal november pada pokoknya menyatakan bahwa azizah kurnia sari saksi mandat pasangan calon nomorbersalin ketua kpps tps kelurahan batu urip kecamatan lubuklinggau utara il), tertanggal november pada pokoknya menyatakan bahwa terdapat surat undangan formulir kwk.kpu) yang tidak dibagikan. juga dilampirkan surat undangan pemilih formulir kwk.kpu) yang tidak dibagikan tps kelurahan batu urip kecamatan lubuklinggau utara ii. bukti fotokopi surat pernyataan atas nama aulia arif (saksi mandat pasangan calon nomor tps kelurahan ikan jaya), tertanggal november pada pokoknya menyatakan bahwa benar aulia arif menyaksikan (tiga) orang yang membawa kartu pilih tetapi tidak membawa surat undangan formulir kwk.kpu) tidak diperbolehkan oleh anggota kpps untuk memilih tps kelurahan ikan jaya, sehingga orang tersebut tidak dapat menggunakan hak pilihnyabenar menyaksikan kejadiantersebut.safronbeberapa kali lembar ataukamilanefriadi, tertanggal november pada pokoknya menyatakan bahwa pada saat pemungutan suara tps kelurahan waterval, ada seorang wanita yang mengarahkan pemilih dan memberi kode dengan isyarat sambil berkata yung sudah nobles belum? kalo belum nobles, nyobloslah dulu tapi jangan lupa yang kitonilah ketika ditegur, orang tersebut hanya berpindah tempat dan masih berada sekitar tps kelurahan waterval. bukti fotokopi surat pernyataan atas nama novi octavia saksi mandat pasangan calon nomor tps kelurahan majapahit), tertanggal november pada pokoknya menyatakan bahwa pada tangggal oktober terjadi keributan tps kelurahan majapahit yang disebabkan oleh karena ada warga bernama bapak abdullah suami ibu lilin magdalena anggota dprd kota lubuklinggau) mencoblos (dua) tps dengan surat undangan milik orang lain. bapak abdullah terdaftar dan telah mencoblos tps kelurahan majapahit, tetapi juga mencoblos tps saksi juga melihat adanya penggilingan pemilih oleh bapak abdullah dan ibu lilin magdalena kepada beberapa warga dengan mengajak makan rumahnya dan memberikan isyarat kepada warga yang akan memilih tersebut untuk memilih pasangan calon nomor urut bukti fotokopi berita koran linggau pos, edisi jumat oktober hal dan hal yang berisi berita pembagian bingkisan sembako yang dilakukan oleh hindi buono (anggota dprd dari partai pendukung pasangan calon nomor urut yang terdiri dari bingkisan untuk warga yang berada kelurahan kayu ara dan bingkisan untuk warga kelurahan lubuk tanjung. bukti fotokopi surat pernyataan atas nama irawan dwi tjahyadhie pejabat pembuat komitmen pengadaan barang dan jasa), november yang pada pokoknya menyatakan bahwa sampai hari pemungutan suara tanggal oktober master lampiran formulir c1.kwk belum dihancurkan dan tidak tercantum dalam berita acara pemusnahan barang security printing. bukti fotokopi surat pernyataan atas nama ahmad yunus tertanggal november yang pada pokoknya menyatakan bahwa melihat pada hari pemungutan oktober pukul wib tps kelurahan karya bakti, surat suara habis. namun pada pukul ahmad yunus dan beberapa pemilih lain tidak dapat mencoblos. bukti fotokopi surat pernyataan atas nama jon erizalaudara ciomasdedy firman saputra, beralamat kelurahan air team kec.perryfina oktaryanisusantodaftar anggota dprd kota lubuklinggau dan keluarga. bukti fotokopi surat pernyataan atas nama dirutayakartinarodiyahurmrbambang irawseratnusia, beralamat kelurahan kayu ara kecamatan lubuklinggau baratzainiti aliyahwska purnama sariskandarimayuli hartonoida lela, beralamat kelurahan lubuk tanjungdi zailani, beralamat jalan yani kelurahan joyoboyo, pada pokoknya menyatakan bahwa pada tanggal oktober dedi zailani beserta istri dan kakak ipar tidak mendapatkan undangan untuk memilih formulir dan memperoleh atas nama orang lain dari ketua bernama bpk budi setelah menyatakan akan memilih pasangan calon nomor urut sehingga akhirnya dedi zailani dan kakak iparnya mencoblos dengan menggunakan undangan formulir atas nama orang lain. bukti fotokopi surat keputusan nomor tkk vii tentang tim kampanye koalisi linggau madani partai politik pemenangan prana putra some dan sulaiman johar calon walikota dan wakil walikota lubuklinggau periode tanggal juli yang telah terdaftar kpu kota lubuklinggau. bukti fotokopi daftar rincian penghasilan pimpinan dan anggota dprd kota lubuklinggau, tanda terima bulan agustus atas nama hindi audio bank sumsel babel, cabang cabang lubuklinggau, laporan: daftar potongan angsuran periode: bulan september terdapat nama hindi audio daftar angsuran pinjaman anggota dewan dprd kota lubuklinggau bulan september terdapat nama hindi audio bukti fotokopi surat pernyataan warga kelurahan kayu ara foto pembagian sembako pada masa tenang, kamis oktober kelurahan kayu arasurat pernyataan warga kelurahan lubuk tanjungprint out berita line dari situs tanggal oktober yang memberitakan pada masa tenang terjadi pembagian sembako oleh hindi buono kelurahan kayu ara. bukti fotokopi berita koran linggau pos, hari selasa oktober halaman dan halaman yang memberitakan bawaslu telah menutup laporan money politic yang dituduhkan kepada pasangan calon nomor urut pemohon) karena hanya isu dan tidak cukup alat bukti. menimbang bahwa disamping mengajukan bukti tertulis, pemohon juga mengajukan (enam belas) saksiwahyudiantoro saksi adalah warga kampung air team, kecamatan lubuklinggau selatan saksi memilih pasangan calon nomor urut saksi mencoblos tps air team. pada oktober sekitar pukul wib, saksi, istri saksi, dan kedua orang tua saksi, masing masing diberi uang rp. oleh kakak kandung saksi dengan pesan agar pada oktober memilih pasangan calon nomor urut pemenang tps adalah pasangan calon nomor urut dengan perolehan suara. pada oktober sekitar pukul wib kakak saksi memberikan uang rp. kepada ibu saksi dengan pesan agar memilih pasangan calon nomor urut warga yang masing masing diberi uang rp. adalah suwardi dan istri sri), dua keluarga kakak ipar saksi, ibu saksi, keluarga saudari, cimino, syafii, mario, dan puan, semuanya dengan pesan agar pada oktober memilih pasangan calon nomor urut salim saksi adalah warga kelurahan air team, kecamatan lubuk linggau selatan. saksi melihat murid dan susanto keluar masuk rumah tetangga membagikan uang kepada dedi, sendi, dan rizal. rizal mengatakan bahwa dia diberi uang rp. , . saksi memilih tps air team. zaenal arifin saksi adalah warga kelurahan lubuk tanjung, kecamatan lubuk tanjung barat pada oktober saksi mendapat kupon dari tim sukses pasangan nomor bernama bai, dan pada tanggal oktober saksi mengambil sembako berupa beras, gula, liter minyak sayur, dan telur per orang, rumah epi. saat mengambil sembako, saksi diminta agar memilih pasangan calon nomor urut saksi tidak melaporkan pembagian sembako tersebut panas. saksi memilih tps pemenang tps adalah pasangan calon nomor urut pasangan calon nomor urut memperoleh suara. warga yang mendapat kupon sekitar orang, dan tidak ada yang melaporkan panas. henry tidak pernah membagi bagikan sembako sebelumnya. alif saksi adalah warga kelurahan lubuk tanjung. saksi adalah tetangga saksi zaenal arifin. saksi diberi kupon dan mendapat sembako sama seperti saksi zaenal arifin. saksi memilih pasangan calon nomor urut abdul saat ketua kelurahan kayu ara. pada oktober saksi mengambil sembako dan melihat tetangga saksi menerima pembagian sembako oleh anggota dprd bernama henry. pembagian dilakukan tenda depan rumah saksi dengan jumlah masyarakat sekitar orang. saksi ikut menerima sembako berupa beras, gula, minyak goreng, biji telur. dalam pembagian sembako tidak ada suruhan agar memilih pasangan calon tertentu. pemenang tps saksi adalah pasangan calon nomor urut sopan saksi adalah warga kelurahan lubuk tanjung, kecamatan lubuklinggau barat saksi mendapat pembagian sembako dengan jumlah yang sama dengan saksi abdul saat. pemenang tps saksi adalah pasangan calon nomor urut penerima kupon sekitar orang. benny narsis saksi adalah anggota kpps tps kelurahan majapahit, kecamatan lubuklinggau timur tps kelurahan majapahit dpt berjumlah pemilih menggunakan hak pilih sejumlah pemilih: suara sah sejumlah dan suara tidak sah sejumlah semua saksi pasangan calon hadir dan menandatangani formulir c1.kwk, serta formulir c1.kwk telah dibagikan. pada saat pencoblosan tps tidak ada masalah, namun saksi pasangan calon nomor urut mengajukan keberatan secara lisan. terdapat pemilih bernama abdullah yang tidak mendapat undangan c6.kwk tetapi memilih tps sedangkan yang bersangkutan terdaftar dpt tps ketua tps tidak mengambil tindakan apapun terhadap abdullah yang memilih dua kali. bawaslu datang memeriksa dan menemukan nama abdullah tercatat tps dan bukan tps ada beberapa pemilih yang menggunakan c6.kwk orang lain, yaitu fitri yang menggunakan undangan rosi ariani: seorang lagi menggunakan nama anita, dan sukai menggunakan undangan atas nama erik hutauruk. tps terdapat panas tetapi hanya mengecek nama dpt tanpa melakukan tindakan lain. efransyah saksi adalah saksi pasangan calon nomor urut ppk lubuklinggau barat rekapitulasi dilakukan pada oktober mulai pukul wib hingga pukul wib. bawaslu dan saksi pasangan calon nomor urut nomor urut nomor urut dan nomor urut hadir, sedangkan saksi pasangan calon nomor urut dan nomor urut tidak hadir. pemenang tingkat ppk lubuklinggau barat adalah pasangan calon nomor urut pemenang kedua adalah pasangan calon nomor urut dengan perolehan suara. pada pencoblosan oktober saksi menemukan perubahan perolehan suara tps kelurahan muara enim. perubahan terjadi antara angka c1.kwk dengan angka c2.kwk. pada formulir c2.kwk tertulis perolehan suara pasangan calon nomor urut sejumlah suara,formulir c1.kwk terdapat perubahan perolehan suara, yaitu nomor urut memperoleh suara atau berubah enam suara. kpps tidak melakukan pembetulan terhadap perbedaan suara tersebut. saksi tahu ada perubahan setelah menerima formulir c1.kwk dari saksi tps. kemudian saksi mengecek tps yang bersangkutan dan menemukan perbedaan angka c2.kwk. santri saksi adalah saksi mandat pasangan calon nomor urut tps kelurahan muara enim. saksi membenarkan keterangan saksi efransyah. sebelum penghitungan suara, para saksi diminta menandatangani terlebih dulu formulir c1.kwk. pada formulir c2.kwk,c1.kwk perolehan pasangan calon nomor urut sejumlah suara berubah menjadi suara. aside zulhairi saksi adalah lintas tps kelurahan sealang. terdapat c6.kwk atas nama rio pemudi tetapi dipergunakan oleh beku. saksi melaporkan hal tersebut kepada ketua pps tetapi ketua pps mengatakan bahwa nama pemilih dimaksud sudah benar. saksi tidak melaporkan kasus penggunaan c6.kwk kepada panas. (atas pertanyaan pemohon) ada beberapa orang yang menggunakan c6.kwk orang lain, yaitu anang rizal dan istri, serta sepupu anang rizal, yang ketiganya warga desa batu gajah, kecamatan muara rumit, kabupaten musi rawas. pemenang tps adalah pasangan calon nomor urut nurkholish hakim saksi adalah anggota tim sukses pasangan nomor bagian publikasi dan dokumentasi. saksi merekam (video) pembagian sembako bengkel soni kelurahan lubuk tanjung, lubuklinggau, sekitar pukul wib pada masa tenang oktober saksi bertanya kepada warga sekitar dan dijawab bahwa pembagian sembako dari hindi budiyono anggota tim pasangan calon nomor urut warga menceritakan bahwa pada pembagian sembako ada pesan agar mencoblos pasangan calon nomor urut saksi mengirim sms kepada bawaslu perihal pembagian sembako tersebut, dan bawaslu menjawab bahwa pembagian sembako tidak ada hubungan dengan pemilukada, melainkan memenuhi janji hindi pada saat pencalonan sebagai anggota dprd. seri zulaicha saksi adalah saksi mandat pasangan calon nomor urut tps tatakai tps kabakovi dpt sejumlah yang menggunakan hak pilih suara sah berjumlah dan suara tidak sah berjumlah pemenang tps kabakovi adalah pasangan calon nomor urut dengan suara, pasangan nomor mendapat suara, dan pasangan calon nomor urut memperoleh suara. saksi pasangan calon nomor urut tidak hadir, sementara semua saksi pasangan lain hadir. saksi menerima c1.kwk dan menandatanganinya. saksi melihat tumpukan formulir c6e.kwk meja kpps. ketua kpps menerangkan bahwa terdapat formulir c6.kwk yang tidak dibagikan kepada warga. semua pemilih yang datang tps membawa c6.kwk. ario tamtama saksi adalah lintas tps kelurahan sealang, kecamatan lubuklinggau utara ii, kota lubuklinggau. saksi bertugas mulai wib sampai pukul wib. saksi melihat empat orang bukan warga sealang mencoblos tps sealang. keempat orang tersebut adalah beku, anang rizal, istri dan sepupu anang rizal. beku menggunakan c6.kwk milik warga sealang bernama riko pemudi. saksi melaporkan hal tersebut kepada kpps tetapi dijawab oleh kpps bahwa nama keempatnya sama dengan c6.kwk. ilya anggi saputra saksi adalah saksi pasangan calon nomor urut tps kelurahan majapahit. tps kelurahan majapahit dpt berjumlah yang memilih dan suara sah berjumlah pemenang tps adalah pasangan calon nomor urut yang memperoleh suara, pasangan calon nomor urut memperoleh suara, pasangan nomor memperoleh suara. semuasaksi pasangan lain hadir dan diberi c1.kwk. beda mencoblos dua kali tps yang berbeda. abdullah (suami anggota dprd dari partai golkar bernama lilin magdalena) menggiring warga pemilih rumah yang bersangkutan depan tps, mengajak makan minum, lalu memberi kode jari kepada para warga pemilih. saksi melapor kepada kpps perihal tindakan abdullah. kpps mengatakan bahwa hal tersebut hanya salah paham. kemudian saksi melapor kepada lintas dan lintas menyatakan hal itu bukan urusan saksi. pada pagi harinya, pukul wib, abdullah menggunakan pengeras suara mengatakan jika bukan pemilih pasangan calon nomor urut tidak boleh lewat depan rumahnya. pengumuman hanya dilakukan sekali, saat hanya ada saksi dan petugas tps. saat panas dan polisi datang tps, abdullah tidak melanjutkan tindakannya. saksi meminta formulir keberatan kepada ketua tps tetapi tidak diberi. rudi hartonordasaryang ditetapkan pada hari kamis tanggal oktosaksi adalah warga jalan kenanga, kelurahan batu urip, kecamatan lubuklinggau utara ii, dan memilih tps kelurahan batu urip. tps saksi melihat seorang pemilih laki laki yang bukan warga setempat, dengan membawa c6.kwk atas nama devi agustina namun ada bekas tipe ex. laki laki bersangkutan tetap memilih. tps kelurahan batu urip tidak ada panas. selain pemegang c6.kwk atas nama devi, saksi juga melihat lebih dari orang bukan warga batu urip yang ikut memilih. semua saksi pasangan calon hadir dan tidak ada yang mengajukan keberatan terkait adanya pemilih non warga batu urip. saksi mengetahui ada orang luar tps tetapi mereka belum sempat memilih. dedi zailani saksi adalah warga kelurahan joyoboyo, kecamatan lubuklinggau utara ii. saksi menyangkal keterangan saksi dedi hermanto yang diajukan pihak terkait. saksi hanya memilih satu kali tps kelurahan joyoboyo, kecamatan lubuklinggau utara ii. saksi, istri saksi, dan kakak ipar saksi tidak mendapat undangan memilih. ketua mengatakan nama saksi tidak terdaftar dpt. saksi mendatangi ketua setempat dan mengatakan akan mencoblos pasangan calon nomor urut kemudian sekitar pukul wib, ketua memerintahkan saksi agar menemui kpps bernama nawawi kantor lurah untuk mengambil undangan. kpps nawawi mengatakan kepada saksi agar ketua saja yang mengambil karena surat undangan atas nama orang lain. saksi memiliki undangan atas nama yudi karena diberi oleh ketua rt. pemenang tps adalah nan suko. saksi adalah pedagang. saksi mendatangi rumah ketua bersama kakak iparnya. saksi, istri saksi, dan ipar saksi ikut mencoblostanggal november dan jawaban tambahan bertanggal november yang diserahkan pada persidangan november dengan uraianu x buktipemohon dalam surat keberatannya pada halaman poin pokok pokok permohonan) mendalilkanmilukada kota lubuklinggau.permohonan pemohon salah subjek error persona) bahwa pemohon dalam surat keberatannya mendalilkan dalil sebagai berikucalon nomor tim sukses dan atau tim pemenangan pasangan ca on nomor sehingga menguntungkan pasangan calon nomor urut bahwa dari dalil pemohon yang telah kami kutip atas, sangat kontradiksi tidak bersesuaian dengan perihal yang dimohonkan oleh pemohon mengenailubuklinggau oleh komisi pemilihan umum yang dalam perkara ini sebagai memohon: bahwa dalam perkara ini pemohon telah salah subjek (error persona) terhadap pihak yang dimohonkan keberatannya oleh pemohon. karena, dari dalil pemohon yang telah kami kutip atas, yang mana menurut dalil pemohon telah terjadi intimidasi yang dilakukan oleh pasangan calon nomor urut maka dengan demikian telah terjadi kekeliruan yang sangat substansial yang dilakukan oleh pemohon, yang seharusnya pemohon mengajukan keberatan kepada pasangan calon nomor urut tim sukses dan atau tim pemenangan pasangan calon nomor urut dan bukanlah mengajukan keberatan kepada memohon. bahwa dalil pemohon pada halaman huruf tentang adanya intimidasi yang dilakukan oleh pasangan calon nomor urut maka timbul pertanyaan bagi kami, kepada siapa intimidasi itu dilakukan oleh pasangan calon nomor urut dan bagaimana bentuk intimidasi yang dilakukan? bahwa dalam konstitusi sangat jelas ditegaskan, indonesia adalah negara berdasarkan hukum (rechstaat) dan bukanlah berdasarkan kekuasaan (maachstaat), oleh sebab itu segala bentuk pelanggaran yang bersifat administratif, pidana, kepercayaan, tata usaha negara, telah dibentuk oleh negara masing masing instansi yang mempunyai tugas dan kewenangannya sebagaimana yang telah diatur dalam perundang undangan. bahwa dalam melaksanakan proses pemilihan walikota dan wakil walikota lubuklinggau, memohon selaku penyelenggara berkoordinasi dengan institusi penegak hukum polri, kejaksaan, pengadilan negeri) dan instansi pemerintah serta panitia pengawas pemilihan umum, tujuannya adalah untuk melaksanakan kedaulatan rakyat dengan asas umum, langsung, bebas dan rahasia serta jujur dan adil. maka, jika ada pelanggaran pelanggaran berupa pidana pemilu dan atau pidana umum maka tugas dan kewenangan panitia pengawas pemilu serta aparat penegak hukum yang akan melaksanakan tugas dan kewenangannya sebagaimana yang telah diatur perundang undangan. sehingga menurut hemat kami, adalah kekeliruan yang sangat substansial jika benar" terjadi intimidasi tetapi perihal intimidasi tersebut tidak dilaporkan kepada panitia pengawas pemilu dan aparat kepolisian untuk menindaklanjutinya. bahwa oleh karena telah terjadi kekeliruan yang sangat substansial dalam keberatan pemohon sehingga permohonan keberatan pemohon adalah salah subjek (error persona), sudah cukup alasan hukum bagi majelis untuk menyatakan menolak keberatan pemohon untuk seluruhnya: dalam pokok perkara bahwa memohon menolak dengan tegas semua dalil dalil pemohon dalam surat keberatannya, melainkan yang telah diakui kebenarannya oleh pemohon. bahwa pemohon pada halaman poin mendalilkan perangkat memohon bertindak curang yang mana telah mengisi formulir c1.kwk dengan pensil yang memudahkan terjadinya perubahan data formulir kwk:5undangan, bahwa berdasarkan peraturan kpu nomor tahun atas, kami membantah dalil pemohon yang mendalilkan,karena dalil tersebut sangat mengada ada dan hanya berdasarkan "dugaan saja", karena secara fakta pada saat penghitungan suara semua tps yang ada lubuklinggau, pemohon telah memberikan mandat kepada saksi yang ditugaskan dimasing masing tps. apabila saksi pemohon menemukan hal hal yang tidak sesuai dengan peraturan perundang undangan sebagaimana yang didalilkan pemohon, maka saksi tersebut dapat mengajukan keberatan terhadap jalannya penghitungan suara kepada kpps dan keberatan tersebut dicatat dengan menggunakan formulir model kwk. bahwa lebih lanjut data terdapat hal hal yang tidak sesuai dengan peraturan perundang undangan: " pada formulir model kwk. bahwa setelah memohon paparkan isi peraturan kpu nomor sebagaimana terurai atas, maka memohon berkesimpulan bahwa dalil pemohon pada halaman huruf yang mendalilkan: perangkat memohon bertindak curang" adalah dalil yang mengada ada dan hanya duga dugaan pemohon saja. hal mana secara fakta pula, pada saat penghitungan suara tps berdasarkan peraturan kpu nomor tahun atas, dapat memohon buktikan bahwa benar tidak ada keberatan dari saksi pasangan calo, dengan bukti surat formulir model kwk yang ditulis dengan tulisan nihil bukti.: sedangkan berdasarkan formulir model kwk (vide bukti ,, bahwa memohon menolak dengan tegas dalil pemohon pada halaman poin yang mendalilkan, ,tentang penyelenggaraan umum dbukti yangakhir walikota dan wakil walikota sambas dan suherman joko imam santosa dan suparman sn. prana putra some dan sulaiman johar akisropi ayub dan akmaludin mustofa rustam effendi dan irwan efendi armada juri dan even samar:, dan masif yang dilakukan oleh memohon komisi pemilihan umum kota lubuklinggau) dan perangkatnya serta pasangan calon nomor urut yang notabene adalah wakil walikota yang masih menjabat (incumbent) sehingga mempengaruhi perolehan akhir suara pemohon, sebagaimana diuraikan berikut inkabakovi terdapat surat undangan pemilih yang tidak dibagi oleh kppspada tps tersebut pemenangnya adalah pasangan calon nomor urutkelompok panitia pemungutan suara dalam penyelenggaraan pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepalaengan demikian,keberatannya mendalilkan, pemilukada kota lubuklinggau. bahwa memohon pun sangat tidak sependapat dengan dictum pemohon pada halaman poin yang menyatakan,: bahwa..secara rinci dan tegas wilayah kelurahan dan atau wilayah kecamatan mana yang menurut pemohon telah terjadi perselisihan perolehan hasil suara dan selisih perolehan suara tersebut didukung pula dengan fakta dan bukti yang dapat dipertanggungjawabkan, akan tetapi pemohon hanya mendalilkan tentang adanya intimidasi oleh pasangan calon nomor urut beserta tim sukses dan tim penanganannya, perangkat memohon yang tidak professional, perangkat memohon yang bertindak curang dan pembiaran serta tidak menjalankan tugas dan fungsi memohon sesuai peraturan perundang undangan yang berlaku, sehingga alasan tersebut tidak tepat kiranya dijadikan dasar untuk mendalilkan permohonan pemungutan suara ulang diseluruh kota lubuklinggau, berdasarkan semua uraian atas, maka kami mohon kepada majelis hakimsuratota lubuklinggau tahun: menyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum suratberikut ini tambahan jawaban memohon bertanggal novemberrabu, november telah mengajukan:, eksepsi tentang kewenangan mahkamah konstitusi bahwa pemohon dalam judul permohonannya serta dalam polita maupun petit yang dimohonkan keberatan dan dimintakan pembatalannya adalah antara lain:ita acara rapat pleno komisi pemilihan umum kota lubuklinggau tentang rekapitulasi hasil penghitungan suara pemilihan umum walikota dan wakil walikota lubuklinggau:, terlebih lagi berdasarkan peraturan peraturan mahkamah konstitusi nomor tahuanlah merupakan objek perselisihan pemilukada1945)2004d x bukti dalam pertimbangan hukumnya mahkamah menyat:: pembatallubuklinggau tahun tanggal oktober pembatalan berita acara rekapitulasi hasil penghitungan suara pemilihan umum walikota dan wakil wakil walikota oleh kpu kota lubuklinggau tahun ditetapkan pada hari kamis tanggal oktober beserta laporannya: mendiskualifikasi pasangan calon walikota dan wakil walikota lubuklinggau terpilih:bahwa petit pemohon tersebut hanya dilatarbelakangi oleh polita yang tidak berdasar hukum dan hanya berdasar asumsi pemohon saja karena pemohon tidak bisa menguraikan secarajelas dimana letak kesalahan memohon sehingga mempengaruhi perhitungan suara yang merugikan pemohon: bahwa dengan demikiannomor php.d vi tanggal november bahwa pada poin surat keberatannya, alasan pemohon mengajukan permohonan ini adalah: adanya pelanggaran serius yang bersifat sistematis, terstruktur, dan masif yang berdampak pada perolehan suara pemohon?.demikian pula apabila dicermati dalam putusan nomor php.,:panel majelis hakim mahkamah konstitusi, untuk dapat menerima dandengan suara, sedang pemohon sebanyak suara. saksi mengetahui adanya surat undangan pemilih yang tidak dibagi tersebut dengan mendengar langsung dari ketua kpps pada saat hari pemungutan suara, bahwa tps kelurahan batu urip taba)). pada tps tersebut pemenangnya adalah pasangan calon nomor urut dengan suara, sedang pemohon sebanyak suara: bahwa tps kelurahan puncak kemuningrsebut adalah pemohon dengan jumlah suara sebesar dan pasangan calon nomor urut adalah sebesar bahwa tps kelurahan sealang terdapat orang yang telah menggunakan surat undangan atas nama orang lain (bukan surat undangan untuk dirinya). surat undangan c6) atas nama riko pemudi yang digunakan oleh beku (pegawai bank danamon lubuklinggau). kemudian juga terdapat pemilih dari luar wilayah kota lubuklinggau yakni bernama anang rizal, istrinya anang rizal dan sepupu anang rizal yang merupakan warga desa batuspanel majelis mahkamah konstitusi yang memeriksa permohonan ini untuk: membatal,lubuklinggau sebagaimana permohonan pemohon, menjadikan antara polita dan petit tidakberkesesuaian, bahwa dalil dalam polita maupun petit yang pemohon dalilkanlubuklinggauvang benar menurut pemohon, bahwa oleh karena pemohon tidak dapat menguraikan serta membuat perbandingan hasil penghitungan suara ulwalikota dan wakil walikota lubuklinggau tahun bahwa untuk lebih lengkap dan jelas, memohon akan menguraikan satu per satu bantahan memohon atas dalil dalil pemohon, yaitu bantahan memohon atas dalil pemohon yang mendalilkan.kwk.kpu) yang sebagian besar pendukung pemohon dan dengan sengaja membiarkan penggunaan c6dalil pemohon atas hanya berdasarkan asumsi pemohon saja, karenaan sangat jelas mengatur tentang pemberitahuan untuk memberikan suara tps. adapun isi tersebut dikutip sebagai berikut: ketua kpps menyampaikan surat suara pemberitahuan untuk memberikan suara tps model c6.kwk.kpu mana maksud pada menandatangani tanda terima surat pemberitahuan untuk memberikan suara tpsota keluarga lainnya,serta menandatangani tanda terima. dalam model c6.kwk.kpu sebagai mana maksud pada disebutkan adanya kemudahan bagi penyandang cacat untuk memberikan suara tpssempatan kepada kpps pps,pemilih yang sampai dengan berakhirnya waktu sebagai mana dimaksud dalam belum menerima model c6 kwk.kpu melaporkan kepada ketua kpps atau pps dengan menunjukan kartu pemilih, selambat lambatnya jam sebelum tanggal pemungutan suara, ketua kpps atau ketua pps berdasarkan pemilih sebagai mana berdasarkan peraturan kpu atas, sampai dengan (tiga) hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara, pada hari dan tanggal pemungutan suara, bahkan sampai dengan berakhirnya rekapitulasi tidak ada warga masyarakat kota lubuklinggau yang mendatangi sekretariat kpu kota lubuklinggau melaporkan bahwa yang bersangkutan tidak menerima surat pemberitahuan untuk memberikan suara tps, bahwa pemohon berasumsi dalam dalilnya seolah olah warga masyarakat yang menurut pemohon tidak mendapatkan model .kwk.kpu adalah pendukung pemohon, maka timbul pertanyaan bagi memohon sebagai penyelenggara pemilu walikota dan wakil walikota lubuklinggau, apa paramater yang dipakai oleh pemohon sehingga dapat menjustifikasi warga yang tidak mendapat formulir kwk.kpu tps kelurahan kabakovi, tps kelurahan batu urip taba, tps kelurahan sealang, tps kelurahan puncak kemuning, tps kelurahan joyoboyo, tps kelurahan tanjung raya, tps kelurahan majapahit, tps kelurahan pasar satelit, tps ikan jaya, tps kelurahan majapahit, tps kelurahan joyoboyo, tps kelurahan batu urip) menurut asumsi pemohon warga tersebut jika mendapat formulir .kwk.kpu akan mendukung pemohon? bahwa asumsi pemohon tersebut telah dibantah sendiri oleh pemohon, yang pada poin halaman surat perbaikan permohonan keberatan pemohon mendalilkan sebagai berikut: sebut adalah pemohon. bahwa merujuk dalil pemohon atas, dapat diketahui bahwasanya walaupun .kwk.kpu yang menurut asumsi pemohon tidak dibagikan kepada pendukungnya, namun diakui oleh pemohon, secara fakta pemohon adalah pemenang tps kelurahan puncak kemuning. bahwa hal tersebut atas, dapat dipahami bahwa sesungguhnya jika benar model c6.kwk.kpu tidak diberikan kepada para pendukung pemohon (sebagaimana asumsi pemohon), maka tidak mungkin pemohon menjadi pemenang tps kelurahan puncak kekuning, dengan demikian mohon kiranya panel majelis hakim mengesampingkan dalil dalil pemohon pada poin poin poin poin poin poin poin poin poin poin poin dan poin surat perbaikan permohonan keberatan pemohon, bahwa benar secara fakta model .kwk.kpu telah didistribusikan oleh memohon berdasarkan bukti berita acara pendistribusian c6.kwk.kpu bukti bahwa memohon mempertegas bantahan atas keberatan pemohon sebagaimana yang telah diuraikan pada poin karena segala sesuatu yang didalilkan oleh pemohon atas merupakan ranah pelanggaran pemilu yang seyogianya menjadi tugas bawaslu untuk menindak lanjutnya, namun sampai dengan hari dan tanggal penetapan rekapitulasi penghitungan hasil perolehan suara kpu kota lubuklinggau tidak ada pemberitahuan bawaslu kepada memohon selaku penyelenggara pemilu walikota dan wakil walikota lubuklinggau, bantahan memohon terhadap dalil pemohon yang mendalilkanmemohon tidak akan mengikuti asumsi pemohon sebagaimana dalilnya atas, karena dalil pemohon yang berasumsi ada pemilih menggunakan hak pilihnya lebih dari satu kali pada tps yang sama atau tps yang sama sangat tidak dapat diterima oleh pemohon, bahwa dalamjelaskan bahwa, peraturan kpu nomor tahun juga menjelaskan bahwakwk, bahwa selanjutnya dalam peraturan kpu nomor tahun mengatur tentang pemilih yang telah memberikan suaranya, sebelum keluar tps wajib diberikan tanda khusus (tinta) pada salah satu jari tangannya, bahwa tujuan pemberian tinta tersebut adalah untuk menghindari pemberian suara lebih dari satu kali ditempat pemungutan suara, bahwa dalil pemohon poin sangatlah sumur dan hanya berdasarkan asumsi tanpa didukung bukti yang membenarkan dalil pemohon, dalam uraian polita pemohon mengatakan: bahwa telah terjadi pemilih yang menggunakan hak pilih lebih dari satu kali, yaitu bpk. abdullah. bahwa nama bapak abdullah belum secara spesifik menunjukkan subjek tertentu, karena nama abdullah adalah nama yang banyak dipakai oleh orang indonesia, sedangkan pemohon tidak menyebutkan secara tegas dan lengkap identitas bapak abdullah berdasarkan ktp serta nik yang tercantum dalam tanda pengenal tersebut. akibat ketidakjelasan identitas subjek yang dimaksud oleh pemohon dalam posisinya mengakibatkan permohonan pemohon tidak dapat dibenarkan dan patut dikesampingkan, karena secara fakta tidak ada keberatan dart saksi pasangan calon nomor urut yang dibuktikan dengan formulir kwk.kpu ditandatangani oleh saksi pemohon bukti bahwa ketidakjelasan polita pemohon dapat memohon buktikan pada poin surat keberatannya. pemohon menguraikan dan pasangan calon nomor urut adalah sebesar suara, k1. bahwa telah diakui oleh pemohon telah memperoleh suara lebih banyak yaitu sebanyak dibandingkan dengan suara pasangan calon nomor urut memperoleh suara sebanyak suara tetap saja. bahwa secara sadar pemohon mengakui tidak ada pengaruh yang sangat substansial terhadap hasil perolehan suara pemohon walaupun ada asumsi pemohon mengenai pemilih yang menggunakan hak pilih lebih dari satu kali serta surat suara tidak sah dihitung sebagai suara sah pasangan calon nomor urut secara fakta tps kelurahan belalai pemohon tetap memperoleh suara lebih banyak dibandingkan pasangan calon nomor urut bahwa dari semua uraian polita pemohon, tidak ada satupun yang secara rinci dan jelas menguraikan kesalahan penghitungan perolehan hasil suara pemilihan umum walikota dan wakil walikota lubuklinggau, serta tidak pula menjelaskan perhitungan yang benar menurut pemohon, maka sudah beralasan untuk menyatakan permohonan keberatan pemohon tidak dapat diterima: bantahan memohon terhadap dalil pemohon tentang telah terjadi politik uang oleh pasangan calon nomor urut bahwa memohon dengan tegas menolak semua dalil pemohon poin dan poin halaman surat perbaikan permohonan keberatannya, karena semua yang terurai pada poin dan poin tersebut adalah peristiwa sebelum hari dan tanggal pemungutan suara, bahwa terhadap hal hal sedemikian jika benar pemohon menemukannya dilapangan, maka hal tersebut wajib dilaporkan kepada bawaslu kota lubuklinggau dan jika terjadi perbuatan pidana maka wajib dilaporkan kepada pihak kepolisian: bahwa kpu kota lubuklinggau sampai dengan bahkan setelah hari dan tanggal pemungutan suara pemilihan walikota dan wakil walikota lubuklinggau tidak ada pemberitahuan dari bawaslu kota lubuklinggau mengenai adanya politik uang oleh pasangan calon nomor urut bahwa untuk lebih jelas dan lengkap, maka memohon telah mengajukan permohonan kepada majelis hakim yang mengadili perkara ini agar dapat memanggil bawaslu kota lubuklinggau dan kepala kepolisian resort lubuklinggau untuk didengarkan sebagai saksi dalam persidangan ini: berdasarkan uraian atas, beralasan hukum untuk menyatakan menolak permohonan pemohon secara keseluruhan: bantahan memohon atas dalil pemohon yang menyatakansangat keberatan dengan dalil pemohon poin halaman surat perbaikan permohonan keberatannya, karena memohon dapat membuktikan dengan berita acara penghancuran master c1.kwk.kpu yang ditandatangani oleh pihak perusahaan pencetak surat suara dan model .kwk.kpu. bahwa terhadap uraian polita pemohon pada poin poin dan poin surat perbaikan permohonan keberatan pemohon, maka memohon akan menanggapinya dengan tanggapan sebagai berikut:, selanjutnya,, bahwa berdasarkan data dan bukti model .kwk.kpu yang ada pada memohon, saksi pasangan calon, dan bawaslu kota lubuklinggau, ternyata semua saksi pasangan calon menandatangani c1.kwk.kpu tersebut termasuk saksi pasangan calon nomor urut pemohon), hal itu berarti bahwa tidak ada keberatan dari saksi masing masing pasangan calon bukti bahwa sebagaimana telah diuraikan oleh memohon dalam poin atas, lebih dipertegas lagimpat terdapat hal hal yang tidak sesuai dengan peraturan perundang undangan,bahwa tps kelurahan joyoboyo, dedi karang bersama istri dan kakak iparnya mendapatkan surat undangan pemilih atas nama orang lain yang diperoleh dari ketua tps joyoboyo dan rumah ketua tersebut yang bernama bpk. budi. saat itu, ketua menanyakan kepada saksi, mau memilih siapa? saksi menjawab akan memilih nomor urut sehingga tersebut diberikan oleh ketua kepada saksi. kemudian saksi bersama kakak iparnya mencoblos tps joyoboyo menggunakan atas nama orang lain. pemenang tps tersebut adalah pasangan calon nomor urut dengan suara dan pemohon dengan suara: bahwa tps kelurahan tanjung raya,"tukan bukan penduduk asli sini?" kemudian dijawab, "ya tidak apa apa lah, dia kan punya undangan": bahwa tps kelurahan majapahit, benny (anggota kpps tps kelurahan majapahit) terdapat orang yang mencoblos dengan menggunakan surat undangan atas nama orang lain, yakni: fitri (siswa smp kelas menggunakan kartu undangan rosi priyayi, pembantu ibu lilin magdalena bpk. abdullah, menggunakan kartu undangan anita, dan sukai menggunakan kartu undangan erik hutauruk (yang sedang berada kalimantan)c3.(vide bukti, sedangkan berdasarkan formulir model kwk (vide bukti terlampir) semua ditandatangani oleh saksi pasangan calon, hal ini membuktikan bahwa bukti:: bahwa memohon menolak dengan tegas dalil pemohon nomor halaman surat perbaikan permohonan keberatan pemohon. karena perihal kekurangan surat suara tps karya bakti kecamatan lubuklinggau timur telah diketahui oleh masing masing saksi pasangan calon. bahwa sebelum dilaporkan kpu kota lubuklinggau mengenai surat suara yang kurang, surat suara yang diterima tps karya bakti dihitung dan disaksikan oleh masing masing saksi pasangan calon: bahwa oleh karena diketahui oleh masing masing pasangan calon, secara administrasi ketua kpps, pps dan ppk diwilayah tersebut membuat berita acara laporan kekurangan surat suara, dan berita acara tersebut ditandatangani pula oleh saksi pasangan calon nomor urut pemohon) bukti bahwa untuk poin poin dalil pemohon patut dikesampingkan, karena dalam posisinya pemohon tidak menunjukkan secara jelas dan tegas kesalahan penghitungan hasil perolehan suara oleh memohon dibandingkan dengan hasil penghitungan perolehan suara berdasarkan perhitungan pemohon: bahwa oleh karena semua dalil polita dalam surat permohonan keberatan pemohon tidak menguraikan secara lengkap dan rinci mengenai kesalahan penghitungan hasil perolehan suara yang dilakukan oleh memohon, dan pemohon juga tidak menunjukkan pembanding hasil penghitungan perolehan suara yang dihitung berdasarkan hitungan pemohon sendiri, sudah beralasan kiranya untuk menyatakan permohonan keberatan pemohon ditolak. bantahan memohon terhadap dalil pemohon tentang penggilingan pemilih pada saat pencoblosan tps dan mobilisasi pemilih dart luar kota lubuklinggau bahwa memohon menolak dengan tegas dalil polita pemohon poin poin poin dan poin halaman perbaikan permohonan keberatan pemohon adalah sangat tendensius terhadap personalitas: bahwa jika pun benar adanya apa yang diuraikan oleh pemohon, menjadi pertanyaan bagi memohon mengapa hal hal yang diuraikan dalam poin poin dan poin permohonan keberatannya tidak dilaporkan pada bawaslu kota lubuklinggau? bahwa sampai dengan hari dan tanggal pemungutan suara dilaksanakan bahkan pasca pemungutan suara, tidak ada laporan bawaslu kota lubuklinggau mengenai penggilingan pemilih pada saat pencoblosan dan mobilisasi pemilih dari luar kota, bahwa yang sebenarnya terjadi adalah pasca pemungutan suara tanggal oktober telah terjadi pemboikotan dan intimidasi oleh massa pendukung pasangan calon nomor urut pemohon) kepada memohon dan perangkat memohon ppk kecamatan lubuklinggau barat dan ppk kecamatan lubuklinggau utara yang memblokir kantor camat lubuklinggau barat dan kantor camat lubuklinggau utara dengan maksud menghalang halangi ppk lubuklinggau barat dan ppk lubuklinggau utara yang akan menyerahkan hasil rekapitulasi penghitungan hasil perolehan suara kepada kpu kota lubuklinggau memohon bahwa intimidasi massa pasangan calon nomor urut kepada ppk lubuklinggau barat dan ppk lubuklinggau utara berlangsung dalam waktu lebih kurang (delapan) jam sejak sore hari hingga dinihari dan tindakan pemblokiran yang dilakukan secara anarkis itu bertujuan untuk memaksa ppk lubuklinggau barat dan lubuklinggau utara agar membuka kotak suara yang telah disegel. bahwa tindakan anarkis massa pendukung pasangan calon nomor baru berhenti setelah polda sumatera selatan dan poker lubuklinggau serta polres kabupaten musi rawas melakukan tindakan preventif dan membubarkan massa tersebut, setelah massa pendukung pasangan calon nomor urut bubar barulah ppk lubuklinggau barat dan ppk lubuklinggau utara dapat menyerahkan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara wilayahnya kepada kpu kota lubuklinggau: bahwa dalil memohon dapat dibuktikan dengan keterangan saksi bawaslu kota lubuklinggau dan saksi kapolres kota lubuklinggau serta saksi ppk lubuklinggau barat dan ppk lubuklinggau utara yang mengalami sendiri peristiwa mencekam tersebut, bahwa memohon menolak dengan tegas dalil pemohon pada halaman poin surat keberatan yang register tanggal november yang mendalilkan::dan peraturan kpu nomor tahun dan peraturan pemerintah nomor tahun bahwa dengan demikianpermohonannya mendalilkan:, sehingga mempengaruhi hasil pemilukada kota lubuklinggau bahwa berdasarkan yurisprudensi putusan nomor php.d vi yang dimaksud kejahatan terstruktur adalah pelanggaran pemilukada yang: demikian pula apabila dicermati dalam putusan nomor php.d vii bertanggal juli pemilukada kabupaten mandailing natal) dan putusan nomor php.d viii bertanggal juli pemilukada kabupaten kotawaringin barat), dapatlah didefinisikan bahwa pelanggaran yang terstruktur, sistematis, dan massif adalah pelanggaran yang: melibatkan sedemikian banyak orang, ii) direncanakan secara matang, iii)iv) terjadi dalam wilayah yang luas yang melibatkan sedemikian banyak orang,, bahwa memohon pun sangat tidak sependapat dengan petit pemohon pada halaman poin surat permohonan keberatan pemohon yang registrasi tanggal november yang menyatakan:. bahwa memohon menolak petit memohon poin dan poin surat perbaikan permohonan keberatan pemohon yang meminta menetapkan pemohon sebagai pasangan calon terpilih atau setidak tidaknya memerintahkan kpu kota lubuklinggau menyelenggarakan pemungutan suara ulang dibeberapa tps sebagaimana yang dinyatakan dalam surat permohonan keberatan pemohon:, karena terhadap permohonan, sedangkanrhitungan suara yang telah rekapitulasi oleh memohon pada tingkatan tps, ppk dan kpu kota lubuklinggau:c1.: s dan dibandingkan hasil penghitungan perolehan suara berdasarkan hasil rekapitulasi kpu kota lubuklinggau, maka sudah cukup alasan hukum untuk menolak permohonan keberatan pemohon: berdasarkan semua uraian atas, maka kami mohon kepada:logistik nomor bahwa pada hari pencoblosan tanggal oktober terdapat warga bernama indra jayaikan jaya saksi melihat (tiga) orang pemilih yang terdaftar dpt membawa kartu pilih tetapi tidak membawa surat undangan pemilih (c dilarang oleh kpps tps kelurahan ikan jaya untuk memilih tps tersebut. sehingga tidak dapat menggunakan hak suaranymajapahit saksi melihat terdapat seorang bernama hari menggunakan surat undangan pemilih tapi dia tidak terdaftar dpttps kelurahan joyoboyo terdapat pemilih yang menggunakan surat undangan pemilih bukan atas namanya saat mencoblos bilik suarasatu hari setelah pemilihan rudi (warga)rud(bukti foto kartu undangan). selain itu rudi juga melihat adanya sekitar orang pemilih (bukan warga tps kelurahan batu urip) memilih tps tersebut: fakta adanya surat undangan pemilih yang tidak dibagi kepada pemilih sebagaimana yang diuraikan atas ditambah dengan tps tps yang partisipasinya rendah yang juga diakibatkan oleh tidak dibagi, sebagian besar kepada para pendukung pemohon sebagaimana diuraikan berikut ini:lampiran model kwk. kpu untuk tps kelurahan tapakoji, bukti fotokopi lampiran model kwk. kpu untuk tps kelurahan batu urip tabasealangtanjung rkenanga: bukti fotokopi lampiran model kwk. kpu untuk tps kelurahan ikan jbatu urip: bukti fotokopi lampiran model kwk. kpu untuk tps kelurahan belalai ii: bukti fotokopi lampiran model kwk. kpu untuk tps kelurahan air teammuara enim: bukti fotokopi lampiran model kwk. kpu untuk tps kelurahan karya bakti: bukti fotokopi lampiran model kwk. kpu untuk tps kelurahan tempo, bukti fotokopi lampiran model kwk. kpu untuk tps kelurahan waterval, bukti fotokopi lampiran model kwk. kpu untuk tps kelurahan pasar permisi: bukti fotokopi lampiran model kwk. kpu untuk tps kelurahan air kuis bukti fotokopi lampiran model kwk. kpu untuk tps kelurahan pemenang ulujoyoboyo, bukti soft copy dpt untuk masing masing tps, bukti fotokopi berita acara penghancuran film, plate bekas pencetakan kartu pemilih dan surat suara kota lubuk linggau tertanggal oktober menimbang bahwa disamping mengajukan bukti tertulis, memohon juga mengajukan (tujuh) penyelenggara pemilukadamelli zukuri ketua ppk lubuklinggau barat rekapitulasi dilakukan pada oktober mulai pukul wib sampai dengan wib dengan dihadiri bawaslu. lubuklinggau barat terdapat tps dengan kpps. ppk lubuklinggau dpt berjumlah yang memilih suara sah berjumlah suara tidak sah berjumlah dan mutasi pemilih orang. saksi yang hadir dalam rekapitulasi ppk adalah dari pasangan calon nomor urut nomor nomor dan nomor da1.kwk ditandatangani oleh saksi pasangan calon nomor urut dan pasangan calon nomor urut pasangan calon nomor urut mengajukan protes dan menyatakan bahwa tps terdapat perubahan suara dari menjadi suara. ketua pps tps menjelaskan kepada ppk bahwa tidak ada keberatan dari pasangan calon nomor urut pada saat rekapitulasi tingkat tps dan saksi tersebut bertandatangan. saksi pasangan calon nomor urut mengisi formulir keberatan. saksi pasangan calon nomor tidak bertanda tangan karena mempermasalahkan bentuk surat suara. saksi pasangan calon nomor urut menerima da1.kwk. tim pasangan calon nomor urut menyatakan tidak menerima hasil rekapitulasi ppk, dan meminta pembukaan kotak suara untuk dihitung ulang. tim pasangan calon nomor urut mengancam jika kotak suara tidak dibuka akan mendatangkan massa. pemenang ppk lubuklinggau barat adalah pasangan calon nomor dengan perolehan suara: pasangan nomor dengan suara, dan pasangan nomor dengan suara. kotak suara diantar kpu sekitar pukul wib, padahal penghitungan telah selesai pukul wib. hal tersebut terjadi karena massa mulai berdatangan dan menghalangi pintu gerbang kantor ppk. intimidasi massa tidak mempengaruhi penghitungan suara. ada satu lemparan batu mengenai kaca jendela kantor kecamatan tempat rekapitulasi ppk. perusakan tersebut sudah dilaporkan kepada polres lubuklinggau. h.m. nawawi aceh ketua pps kelurahan joyoboyo, kecamatan lubuk linggau utara ii. pps saksi terdapat tps dengan total dpt menggunakan hak pilih berjumlah suara sah berjumlah peringkat pertama pps joyoboyo adalah pasangan calon nomor urut dengan perolehan suara, peringkat kedua adalah pasangan calon nomor urut dengan perolehan dan peringkat tiga adalah pasangan calon nomor urut dengan perolehan suara. rekapitulasi pps joyoboyo dilakukan pada oktober atau sehari setelah pemungutan suara. semuapemilih tps terdaftar dalam dpt. dpt tps menurut pemohon adalah pemilih, sedangkan dpt resmi adalah pemilih. dari pemilih, yang memilih berjumlah orang, suara sah berjumlah dan surat suara tidak sah seniman ketua kpps tps kelurahan muara enim, kecamatan lubuk linggau barat tps kelurahan muara enim jumlah dpt menggunakan hak pilih suara sah berjumlah suara tidak sah berjumlah orang, mutasi tidak ada, sisa surat suara surat ditambah surat suara cadangan). rekapitulasi dihadiri oleh saksi pasangan calon nomor urut,yang hadir menandatangani c1.kwk saksi pasangan calon nomor urut mengajukan keberatan terkait perubahan perolehan suara. saat dipotret saksi, c2.kwk belum selesai diisi (dihitung). penghitungan c1.kwk (plant) dilakukan dengan mencoret memberi garis tegak. formulir c1.kwk dan c2.kwk ditandatangani para saksi setelah rekapitulasi selesai. saksi pasangan calon nomor urut menandatangani c2.kwk (plant). kemas gani ketua kpps tps waterval, kecamatan lubuk linggau timur tps waterval dpt berjumlah yang memilih suara sah berjumlah suara tidak sah berjumlah dan mutasi tidak ada. pemenang adalah pasangan calon nomor urut dengan perolehanpenggilingan massa tps saksi. semua pemilih yang datang membawa c6.kwk dan tercatat dpt. saksi pasangan calon nomor urut tidak hadir, saksi pasangan selebihnya hadir dan menandatangani c1.kwk dan diberi copy nya. tps tutup pukul wib. setelah makan siang dilanjutkan dengan rekapitulasi. efi yulianto ketua kpps kelurahan karya bakti, lubuk linggau timur ii. tps karya bakti dpt berjumlah yang memilih suara sah berjumlah suara tidak sah berjumlah surat suara dikirim hanya surat suara. kpps meminta tambahan surat suara tetapi tambahan baru akan diterima pukul wib. semua pemilih terdaftar dalam dpt dan membawa c6.kwk. ada dua warga datang pukul wib namun tidak diberi surat suara karena surat suara tps habis. keduanya diminta menunggu hingga pukul wib, tetapi pemilih bersangkutan tidak mau menunggu. tidak ada pemilih yang menggunakan c6.kwk milik orang lain. setelah penghitungan surat suara pagi hari (sebelum pemungutan suara) semua saksi menyaksikan dan permintaan tambahan surat suara ditandatangani oleh semua saksi pasangan calon. deddy juliansyah anggota ppk lubuklinggau utara ppk lubuklinggau utara membawahi tps yang terdiri dari pps. dpt ppk lubuklinggau utara berjumlah yang menggunakan hak pilih suara sah berjumlah suara tidak sah berjumlah mutasi pemilih sisa surat suara da1.kwk hanya ditandatangani oleh saksi pasangan calon nomor urut bawaslu dan tiga saksi pasangan calon hadir dalam rekapitulasi. tidak ada keberatan dari saksi pasangan calon dan tidak ada rekomendasi dari panas. kedua saksi yang hadir tidak bersedia bertanda tangan karena pada da2.kwk (plant) terdapat coretan. coretan disebabkan adanya kesalahan baca hasil perhitungan pps. kemudian atas kesepakatan bersama para saksi dan bawaslu, kesalahan tulis tersebut dicoret dan diperbaiki. rekapitulasi ppk lubuklinggau utara diboikot dan petugas yang akan membawa hasil rekapitulasi (kotak suara) kpu dicegat massa, sehingga hasil rekapitulasi baru bisa dibawa pergi sekitar wib. aparat mengawal kiriman hasil rekapitulasi ppk lubuklinggau utara setelah mengawal lubuklinggau barat. pemenang ppk lubuklinggau utara adalah pasangan calon nomor urut herman suwiran ketua ppk lubuklinggau utara ii. ppk lubuklinggau terdiri dari tps dan pps. dpt ppk lubuklinggau berjumlah yang menggunakan hak pilih berjumlah suara sah berjumlah suara tidak sah berjumlah mutasi sisa surat suara rekapitulasi oktober dimulai pukul wib hingga wib. empat saksi hadir dan tiga diantaranya bertandatangan. saksi pasangan calon nomor urut menolak menandatangani formulir da1.kwk kemudian mengisi formulir keberatan yang isinya menolak rekapitulasi, namun saksi bersangkutan menandatangani da2.kwk (plant). pemenang ppk lubuklinggau utara adalah pasangan calon nomor urut pada pemungutan suara, saksi memantau tps dan tidak ada satupun yang bermasalah. menimbang bahwaserta menyampaikan tambahan keterangan tertulis bertanggal november yang diterima kepaniteraan mahkamah pada november.,i. dalam eksepsi permohonan keberatan pemohon obscura libel:obyek perselisihan pemilukada ,walikota dan wakil walikota lubuklinggauota lubuklinggau tanggal oktober model kwk.kpu) dan rekapitulasi hasil penghitungan suara model kwk.kpu), (lihat permohonan pemohon (halaman (halaman dan (halaman tetapi ternyata tidak menyebut, menyinggung, dan menyangkut tentang:dan(yang menetapkan pihak terkait sebagai walikota dan wakil walikota terpilih). padahal keputusan komisi pemilihan umum kota lubuklinggau(itu, permohonan keberatan pemohon tersebut secara keseluruhan, juga sama sekali tidak mencantumkan prinsip substansi esensi (apalagi) untuk menguraikan secara jelas tentang: kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh memohon , dan atau tentang: "oleh angka dan angka khususnyarangkat memohon yang bertindak tidak proporsional perangkat memohon yang bertindak curang, dan adanya intimidasi (vide permohonan .a, dan hal. bahwa seandainya benar sekalipun dugaan sangkaan sebagaimana dimaksud pemohon tersebut good nonternyata memang benar, pemohon sendiri telah mengakui dan membenarkan sendiri, bahwa alasan permohonan keberatan yang diajukannya dalam perkara guo: .didasarkan karena terjadi pelanggaran administratif dan pelanggaran pidana. (vide halamnama usman range pekerjaan pegawai negeri sipil alamat pemda ii, gombong blok rw rt berpura jayapura, papua, kompleks tambulaka, kelurahan masuk, kecamatan dullah selatan, kota tual nama arsyad nuhuyanan pekerjaan mantan anggota dpr alamat desa dullah laut, kecamatan dullah utara, kota tualcommas ref, s.h., dan lambert leftungun, s.h., advokat dan konsultan hukum pada kantor advokat commas ref, s.h., rekan advokat konsultan hukum, beralamat jalan dahlia nomor perumahan guru ohoijang anggur, kabupaten maluku tenggdin tambun, s.h., dan andi mulyadi mustafa, s.h., para advokat dan konsultan hukum pada manila justin majajareng associates , beralamat jalan perintis kemerdekaan km. (depan pintu unhas),mahmud muhammad taher pekerjaan walikota tual alamat kampung raja, rw desa tual, kecamatan dullah selatan, kota tual nama adam ramayana, ag., pekerjaan wakil walikota tual alamat dusun mangan s.h., m. s.h., m.h., dobel amir, s.h., kn., samsudin, s.h., totok prasetyanto, s.h., melissa christians s.h., dan mimbar berlian bahri, s.h., para advokat dan konsultan hukum pada kantor hukum. pihak terkait, bahwa pada hari jumat juni kepala dusun fair membagikan beras raskin kepada seluruh pemilih kandidat nomor urut dan bagi masyarakat fair yang tidak mencoblos kandidat nomor urut tidak akan menerima beras raskin tersebut. keterlibatan pns secara nyata dan terang terangan mendukung pasangan mutiara pada tanggal pendaftaran pasangan calon pasangan mutiara maupun pada saat kampanye akhir mutiara, ribuan pegawai negeri. antara lain, ratna maupun didenda), abdul gani taher dinas koperasi), irwan range bappeda), abdurahim taher lurah lodarel), burhan masbate dinas perhubungan), name range kepala pasar), rahim bugis dinas perhubungan), had banjar kabid penetapan didenda), toni ingratubun dinas kebersihan), rahman restoran keuangan), arsyad renwarin keuangan), udin rahang keuangan), asis reliubun bpmf), ridwan) keterlibatan kepala desa untuk memenangkan pasangan mutiara amir range kadus mangan kecamatan dullah selatan) membagi beras kepada penduduk dusun setempat rumah kades pada tanggal mei dengan keharusan masyarakat harus memilih pasangan calon nomor urut mutiara,, arsyad range kadus kumar kecamatan dullah selatan),::,: intimidasi dan pelibatan pegawai negeri secara sistematis bahwa pasangan calon walikota dan wakil walikota nomor urut lewat jabatannya sebagai walikota memerintahkan kepada kepala dinas koperasi usaha kecil menengah a.s. tapotubun) untuk menyampaikan surat pengosongan tempat tinggal kepada beberapa pedagang antara lain:ibu hj. na8),ng enoabas hamatrak alkatiribi12) dan ketika pedagang bertemu langsung dengan bapak walikota m.m. taher maka kepada para pedagang pembongkaran pasar tual ditangguhkan sampai akhir tahun yang penting semua pedagang pasar tual harus memilih m.m. taher sebagai walikota, jika pedagang pasar tual tidak memilih m.m taher sebagai walikota maka tempat jualan para pedagang tersebut segera dibongkar (bukti ketidaknetralan panas kota tual bahwa panas kota tual lemah dalam melakukan pengawasan terhadap adanya berbagai pelanggaran bahkan terkesan berpihak kepada pasangan calon walikota dan wakil walikota atas nama m.m. taher dan adam ramayana, ag: bahwa terbukti terjadi pelanggaran besar besaran yang dilakukan oleh pasangan calon walikota dan wakil walikota tual ketika mendaftar kpud kota tual maupun pada saat kampanye terakhir dengan melibatkan sekian pegawai negeri sipil pada saat kampanye, pada saat itu justru panas membiarkannya padahal ada pelanggaran hadapan mata, ketika terjadi pembagian beras desa hotel kepada seluruh masyarakat oleh sekretaris desa rumah kepala desa dengan mengharuskan masyarakat memilih pasangan mutiara disaksikan oleh anggota panas tanpa mengambil sikap apa apa, panas lapangan desa tam ngurhir kecamatan tam komando pada saat pemilihan juni saudara manaf lahan ikut mengarahkan masyarakat untuk memilih pasangan calon nomor urut bahkan mengusulkan untuk membagikan kertas suara sisa sebanyak lembar untuk dibagi kepada masing masing saksi pasangan calon untuk mencoblos dimana saksi pasangan calon nomor urut mutiara mendapatkan lembar, bahwa ketika kampanye mutiara putaran kedua tanggal juni kota kecamatan komando sampel mana seluruh pns terlibat dalam kampanye juga camat komando tam, drs. jamaluddin sabar bareng, zainuddin sahubawa, guru suami wangi bahkan sekolah diliburkan hanya disaksikan oleh panas tanpa mengambil sikap apa apa: berdasarkan alasan tersebut atas pemohon, memohon kepada mahkamah konstitusi untuk menjatuhkan keputusan sebagai berikut,memerintahkan memohon mendiskualifikasikan dan atau tidak mengikutsertakan pasangan calon walikota dan wakil walikota tual yakni pasangan calon nomor urut atas nama drs. m.m taher dan adam ramayana untuk pengulangan pemilihan umum kepala daerah kota tual memerintahkan kepada kpu kota tual menyelenggarakan pemungutan suara ulang pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah kota tualselambat lambatnya (sembilan puluh) hari sejak putusan ini diucapkantanggal juli dan julinggal april bukti berita acara nomor kpu kt iv tentang persetujuan penetapan nomor urut pasangan calon peserta pemilihan umum walikota dan wakil walikota tual serta penggunaan nama dan foto untuk pencetakan surat suara dalam pemilihan umum walikota dan wakil walikota periode tahun tanggal april bukti berita acara rekapitulasi hasil perjuni bukti fotokopijadwal tetap kampanye pemilihan umum walikota dan wakil wali kota tual tahun tanggal mei bukti laporan pelanggaran terhadap larangan kampanye pemilukada darisurat dari tim pemenangan pasangan calon walikota dan wakil walikota tual periode mutiara kepada kepala desa dusun kecamatan pulau dullah untuk menindaklanjuti pelaksanaan kampanye pasangan mutiaranng enoabas hihamrak alkatirii. bima oleh pemerintah kota tual dinas koperasi dan usaha kecil menengah, tanggal mei bukti laporan tentang ancaman kekerasan yang dilakukan oleh drs. m.m taher kepada pedagang pasar tualpenyampaian laporan terhadap pelanggaran pemilukada kota tual pada tps tps desa tam ngurhirbukti rekaman video: bukti fotokopi lampiranpu kota tualtual tahun bukti kartu penerimaan beras raskin tahun nomor atas nama sabtu ruma: selain itu, pemohon mengajukan lima orang saksisiaran nizar gether saksi adalah wakil ketua tim sukses pasangan calon nomor urut saat pleno penetapan jadwal semua tim sukses dilibatkan. namun terjadi perubahan jadwal kampanye karena ada tanggal merah, saat hari raya kaisar, kampanye ditiadakan, keempat pasangan hari itu tidak berkampanye. namun saat libur isra mi'raj, namun incumbent dibiarkan melakukan kampanye besar besaran ibukota kota tual. padahal pasangan calon lain tidak melakukan kampanye karena pada libur hari besar sebelumnya tidak ada kampanye. terhadap hal ini saksi mengajukan protes kpu, namun semua penyelenggara membiarkan kampanye tersebut berlangsung, memohon tidak mengumumkan hasil pemeriksaan tes kesehatan pasangan calon, siapa yang lolos siapa yang tidak lolos. padahal salah satu kandidat, dalam keseharian kesehatannya meragukan: salah satu persyaratan yang bersifat normatif, setiap pasangan calon harus memasukkan sick, namun dalam pemilukada kota tual tidak ada persyaratan untuk melampirkan sick: pembagian beras oleh sekdes desa hotel, sebanyak ton. menurut sekdes beras tersebut berasal dari incumbent kepada masyarakat. padahal itu adalah beras rawan pangan. sekdes menyampaikan bahwa siapa yang memilih pasangan calon nomor urut silahkan datang ambil beras . pemilih yang menerima beras tidak membayar. pembagian beras ini juga terjadi desa militan, sepanjang kampanye keterlibatan pns kota tual sangat aktif. tambahan surat suara bukan namun sejumlah terhadap hal ini tidak ada berita acara penggunaan surat suara tersebut: saleh atnangar saksi bukan merupakan tim sukses: dalam masa kampanye terjadi pembagian beras desa hotel yang melibatkan pasangan calon nomor urut pembagian beras oleh sekdes, pada tanggal juni saksi tidak mendapatkan beras tersebut, namun keluarga saksi dapat kg, tanpa harus membayar, surat rubra saksi bukan merupakan tim sukses: terjadi pembagian beras raskin oleh kepala dusun mangan bernama amer range, pembagian beras dilakukan enam hari sebelum pemungutan suara sebanyak per kepala keluarga, yang berhak menerima hanya simpatisan pasangan calon nomor urut yang lain tidak boleh: terjadi pembagian beras kembali hari setelah hari pemilihan dan juga tidak bayar. selanjutnya ada pembagian beras kembali pada tanggal juni sebanyak per kepala keluarga, dengan membayar rp. per kepala keluarga. pembagian beras ini hanya untuk pendukung pasangan calon nomor urut anyar suaka terjadi pembagian beras dusun fair kecamatan dullah selatan, pada tanggal juni pembagian beras dilakukan oleh wisnu redtop, kepala dusun fair, dan hanya untuk simpatisan pasangan calon nomor urut satu kepala keluarga mendapat beras, haris musik terdapat pns yang terlibat dalam kampanye pasangan calon nomor urut pada kampanye putaran pasangan calon nomor urut rabu mei pukul wit, melibatkan kepala desa tayang sampel, alami trenhoat, pada kampanye putaran ii, pasangan calon nomor urut hari senin mei pada pukul wit, melibatkan camat tayang tam, drs. jamaluddin sabar harem, staf camat, zainuddin shogun, dan guru bernama setia detail. saksi melapor panas tapi tidak ada tindak lanjut, pada hari itu semua sekolah, baik sd, dan smp diliburkan dan ditunda untuk mengikuti ujian semester genap: menimbang bahwa terhadap permohonan pemohon guo, memohon memberikan keterangan dalam persidangan pada tanggal juli dan telah menyampaikan jawaban tertulis yang diterima dalam persidangan padabaharuddin farawowan, s.h., m.h., dan aset tetlageni adalah suara.tual mana proses pelaksanaannya berlangsung lancar tanpa catatan kejadian khusus atauota tual mengikuti proses pemungutan dan atau penghitungan suara dan rekapitulasi hasil penghitungan suara. tual,nambahwa sama sekali tidak benar jika pemohon mendalilkan hasil penghitungan yang dilakukan dan bukan merupakan hasil aspirasi dan kedaulatan rakyat tetapi suatu bentuk rancangan pelanggaran yang sistematis, terstruktur, dan masif dengan cara berupa tekanan, intimidasi terhadap pemilih dan seterusnya seperti yang dikalikan oleh pemohon pada halaman poin adalah sama sekali tidak benar sebab adanya manipulasi dalam proses rekapitulasi hasil perhitungan suara dalam rapat pleno memohon. bahwa memohon melakukan rapatdan rapat pleno penetapan pasangan calon terpilih, dilakukan sesuai dengan asas pemilihan umum antara lain asas keterbukaan, saksihp.d xi dan telah memperbaiki permohonan, memutusdimaksudcmemohon kpudm. taher dan adam ramayana, ag.,polita permohonan pada tanggal pendaftaran pasangan calon mutiara maupun kampanye akhir mutiara, ribuan pegawai negeri, antara lain: ratna maupun, abdul gani .dst. juga tanpa menyebutkan kapan, mana dan cara bagaimana melakukannya. uraian uraian sperti itu melalui kepala dinas koperasi usaha kecil menengah agar supaya mengosongkan tempat jualan yang semuanya bertanggal mei perlu pemohon ketahui bahwa itu adalah sudah merupakan tugas pokok dari pemerintah kota tual dalam hal ini untuk menertibkan para pedagang dan bukan dalam rangka pemilukadkota tuals dalam proses pelaksanaan pemilukada kota tualhalaman poin pelanggaran money politics dan pns yang terang terangan berpihak(vide permohonan halaman s.d halaman poin dan poin ketidaknetralan panas kota tual (vide permohonan poinoleh pemohon disebutkan hanya pada pilkada kota tual lah para calon kepala daerah dan wakil kepala daerah tidak diharuskan mengurus sick, dalil ini adalah suatu yang keliru sebab tidak ada satu pun persyaratan pencalonan yang menyebutkan khususnysatupun yang mensyaratkan pengurusan sick sebagai suatu syarat pencalonan seperti yang didalilkan pemohon. bahwa dalil polita pemohon halaman poin bagian yang mengalikan memohon telah.m. taher dan adam ramayana, ag., pada tanggal juni padahal tanggal tersebut adalah tanggal merah hari libur, adalah dalil yang tidak benar dan tidak beralasan sebab pada tanggal tersebut memang adalah jadwal kampanye untuk pasangan dimaksud bukan jadwal kampanye pasangan calon usman range dan arsyad nuhuyanan yang justru memaksakan supaya dinyatakan sebagai tanggal merah yang sebenarnya sudah disepakati pada saat rapat penentuan jadwal kampanye antara memohon dengan para pasangan calon para saksinya termasuk pemohon. bahwa dalil polita pemohon halaman poin bagian yang mendalilkan tidak transparannya memohon mengenai hasil pemeriksaan kesehatan para pasangan calon, dalil ini sama sekali keliru sebab hasil pemeriksaan kesehatan menyeluruh bagi pasangan calon yang dilakukan oleh tim dokter pemeriksa rumah sakit daerah dr. haulussy ambon hasilnya disampaikan kepada memohon sebagai pemenuhan salah satu syarat pasangan calon dan tidak diwajibkan untuk diumumkan oleh memohon akan tetapi memohon mengumumkan pasangan calon yang memenuhi syarat diantaranya pemohon ditetapkan sebagai peserta pemilukada kota tual tahun yang pasti salah satu acuannya adalah hasil pemeriksaan kesehatan tersebut. bahwa dalil polita pemohon halaman poin bagian yang mendalilkanhanya terdiri dari orang jadi secara hukum seluruh produk hukumnya tidak sah dan batal demi hukum, dalil ini sama sekali keliru sebab sesuai dengan undang undang nomor tahun tentang penyelenggara pemilu juncto undang undang nomor tahun tentang penyelenggara pemiluanggota kpu provinsi dan kpu kabupaten kota yang dibuktikan dengan daftar hadir. bahwa dalil pemohon poin yang menyatakan pada tanggal juni oleh sekertaris desa hotel arnold akbar, ketua lingkungan kompleks larat adam syarif dan pejabat kepala desa militan saleh gether dan kepala dusun mangan amir range membagikan beras dan harus memilih pasangan calon wali kota dan wakil walikota tual akronim mutiara, dalil ini juga tidak benar sebab pembagian beras raskin adalah program pemerintah termasuk program pemerintah daerah kota tual yang wajib disalurkan kepada masyarakat yang berhak melalui aparat desa, dusun lingkungan dan tidak dalam rangka pemilukada. bahwa dalil pemohon poin yang menyatakan pns secara nyata nyata dan terang terangan mendukung pasangan mutiara pada tanggal pendaftaran maupun pada saat kampanye akhir pasangan mutiara dengan menyebutkan skpd dan pimpinan serta pegawai yang menurut pemohon adalah ribuan pns adalah dalil yang mengada ada sebab dalil oleh pemohon hanya mencatut nama nama skpd serta pns yang tentu akan mudah disebut dengan cara mencari daftar nama nama yang bersangkutan, selain itu pemohon juga tidak pernah menindaklanjuti klaim ini pada bawaslu kota tual sebab sampai hari ini memohon tidak pernah menerima laporan dari bawaslu kota tual sebagai pengawas pemilukada. bahwa dalil poin pemohon yang menyebutkan keterlibatan kepala desa untuk memenangkan pasangan mutiara, dalil ini sebenarnya pengulangan dari dalil sebelumnya yang menunjukkan pemohon bingung untuk memenuhi klaim terstruktur, sistematis dan massif sehingga dalil awal diulang ulang saja. bahwa dalil pemohon poin yang menyebutkan intimidasi dan pelibatan pegawai negeri secara sistematis, dalil ini juga hanya pengulangan dari dalil sebelumnya dengan argumentasi yang beda tetapi dengan tujuan yang sama yaitu klaim terstruktur, sistematis dan massif, mengenai penyampaian surat pengosongan tempat tinggal kepada beberapa pedagang ini adalah dalil yang keliru sebab jauh hari sebelum pemilukada kota tual sudah direncanakan revitalisasi pasar tradisional sehingga sesuai tenggat waktu pembangunan yang diberikan kepada pedagang untuk pindah tetapi masih ada yang tidak pindah maka sebagai aparat pemerintah tentu harus mengamankan kebijakan tersebut untuk kepentingan rakyat terutama para pedagang sebab revitalisasi pasar tradisional yang berjumlah ruangan yang mana nantinya akan diprioritaskan kepada pedagang yang diminta mengosongkan sementara areal revitalisasi pasar tradisional yang bukan dalam rangka pemilukada. bahwa dalil pemohon poin yang menyebutkan ketidaknetralan panas kota tual, mana pemohon mendalilkan berbagai pelanggaran yang tidak ditindaklanjuti oleh panas kota tual, dalil ini bukan domain memohon untuk menanggapupaya argumentasi agar pelanggaran yang sistematis, terstruktur, dan masif terpenuhi: bahwa sekitar dengan adanya dalil dalil pemohon yang berusaha membangun argumentasi sistematis, terstruktur, dan masif maka perlu kami memohon urai: tps kecamatan ulah utara: tps kecamatan tayang tam: tps kecamatan pulau pulau kur: tps kecamatan kur selatan:ilo.nomor.a:: bukti fotokopi surat komisi pemilihan umum nomor kpu siti sakral saksi berdomisili finale, pulau pulau kur, saksi adalah ketua ppk kecamatan pulau pulau kur, rekapitulasi dilakukan pada tanggal juni pukul sampai dengan pukul rekapitulasi hanya dihadiri oleh ketua dan anggota ppk, sedangkan pps tidak hadir, rekapitulasi berbeda dengan rapat ple rapat pleno dilaksanakan pada tanggal juni dimulai pukul sampai dengan pukul dan dihadiri saksi pasangan calon, kecuali saksi pasangan calon nomor urut panas kecamatan hadir tidak ada saksi yang mengajukan keberatan pada saat rapat pleno: rapat pleno hanya membacakan hasil yang sudah direkam dan semua disetujui: semua saksi bertandatangan: fotokopi rekapitulasi diberikan kepada para saksi: ghazali husni uar saksi adalah ketua ppk kecamatan pulau dullah selatan: rekapitulasi dilaksanakan pada tanggal juni dimulai dari pukul sampai dengan pukul semua saksi pasangan calon hadir kecuali saksi pasangan calon nomor urut bawaslu kecamatan juga hadir, ada5 pps kecamatan pulau dullah selatan, dan terdapat tps, rekap tingkat ppk ada keberatan lisan oleh pasangan calon nomor urut dan pasangan calon nomor urut keberatan diajukan untuk penghitungan pps ketsoblak, dan pps desa tual. menyangkut penulisan data pemilih formulir terutama tps ketsoblak. dpt berjumlah namun terlanjur ditulis sejumlah harusnya merupakan pengguna ktp atau pemilih dari tps lain. permasalahan ini sudah diselesaikan tingkat pps, tetapi diangkat kembali tingkat ppk. saksi pasangan calon pps sudah walk out, sehingga yang bersangkutan tidak tahu bahwa permasalahan itu sudah diselesaikan. tidak ada permasalahan perselisihan suara: tps desa ta'ar lokasi tps berada halaman rumah, bukan dalam rumah ketua lingkungan: saksi datang desa ta'ar untuk monitor lokasi tps, persiapan sebelum pemilihan, saat itu belum ada tps, kudus nuhuyanan saksi adalah ketua ppk kecamatan dullah utara, rekapitulasi penghitungan suara dilaksanakan tanggal juni pukul sampai pukul pps berjumlah kecamatan dullah utara, dan tps berjumlah semua saksi pasangan calon hadir, kecuali saksi pasangan calon nomor urut panas juga hadir, selama proses perhitungan suara ada yang mengajukan keberatan lisan yaitu saksi pasangan calon nomor urut dan pasangan calon nomor urut keberatan yang diajukan karena rekapitulasi tingkat pps tidak mengundang saksi pasangan calon, tapi tidak jelas pps mana yang tidak diundang: saat rekap keberatan yang diajukan saksi pasangan calon nomor urut dan pasangan calon nomor urut sudah diakomodir dalam salinan berita acara keberatan dan ditandatangani: formulir model da ditandatangani hanya oleh saksi pasangan calon nomor urut formulir model da diberikan kepada semua saksi: dpt berjumlah yang menggunakan hak pilih jumlah suara sah jumlah surat suara tidak terpakai yang memperoleh suara terbanyak adalah pasangan calon nomor urut sejumlah yang memperoleh suara terbanyak kedua adalah pasangan calon nomor urut sejumlah yang memperoleh suara terbanyak ketiga adalah pasangan calon nomor urut sejumlah ail maranaanik saksi berdomisili desa warkat, kecamatan kur selatan, saksi adalah ketua ppk kecamatan kur selatan, rekap dilaksanakan pada hari kamis juni pukul sampai pukul pps berjumlah dan tps berjumlah saksi yang hadir hanya saksi pasangan calon nomor urut dan pasangan calon nomor urut dan panas juga hadir, tidak ada keberatan selama proses, dan semua saksi menandatangani hasil rekapitulasi: dpt kecamatan kur selatan berjumlah yang menggunakan hak pilih sejumlah jumlah suara sah berjumlah dan suara tidak sah surat suara yang tidak terpakai sejumlah yang memperoleh suara terbanyak adalah pasangan calon nomor urut sejumlah suara terbanyak kedua adalah pasangan calon nomor urut sejumlah suara. suara terbanyak ketiga adalah pasangan calon nomor urut sejumlah suara,tual tahun yang pemohon ajukan mahkamah berwenang memeriksa dan memutuskanumum kepala daerah pmk 2008j|li dan telah menyampaikan tanggapan tertulis yang diterima dalam persidangan pada tanggal julitual tahun dengan nomor urut sesuai surattanggal juni (bukti pt bahwa pada tanggal juni memohon komisi pemilihan umum kota tualrita acara rekapitulasi hasil penghitungan suara pemilihan umum walikota dan wakil walikota model kwk.kpu dan model db. kwk.kpu) berikut laporannya lampiran model db. kwk.kpu) tanggal juni yang dituangkan dalam (bukti pt dengan perolehan suara sebagai berikut: usman range dan arsyad nuhuyaan bakri moh. taher, s.h. dan lukman mutu, s.h. drs. m.m.taher dan adam ramayana, ag, baharuddin farawowan, s.h., m.h. dan aset tetlageni bahwa berdasarkan surat keputusan komisi pemilihan umum kota tual nomor pts kpu kt tanggal juni tentang penetapan pasangan calon terpilih walikota dan wakil walikota tual periodetual tahun bahwa pada tanggal juli pemohon mengajukan permohonan pemeriksaan perselisihan hasil pemilukada kota tualjunctokwk.kpu dan model kwk.kpu) berikut laporannya lampiran model db. kwk.kpu)tual tahun sesuaidalam pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah kota tual tahuntual tahun mahkamah konstitusi,uli dalam nomor php.d xi dibuat dan ditandatangani oleh kuasa hukum pemohon diajukan kepada mahkamah pada tanggal juli bahwa tenggang waktu permohonan sebagaimana diatur dalam peraturan mahkamah nomor tahun . bahwa dengan mengacu pada ketentuan peraturan mahkamahota tual pada hari sabtu, tanggal junioleh komisi pemilihan umum kota tual tertanggal juni sehingga, waktu untuk mengajukan keberatan mengenai hasil pemilukada kota tual tahun sebagaimana ditentukan dalam peraturan mahkamah nomor tahun adalah hari senin tanggal juni hari selasa tanggal juni dan terakhir hari rabu tanggal juni bahwa oleh karena pemohon mendaftarkan permohonan guo pada hari senin tanggal juli dan selanjutnya register mahkamah pada hari selasa tanggal juli maka permohonan guo menjadi lewat waktu atau kadaluwarsa: permohonan pemohon salah objek (hasil perject itis dalam petit pertama permohonan guo, yaitu keputusan komisi pemilihan umum kota tual nomor pts kpu kt tertanggal juni tentang penetapan pasangan calon terpilih walikota dan wakil walikota tual periode seharusnya yang ditempatkan sebagai object itis utamaual oleh komisi pemilihan umum kota tual tetangga juni bahwa kpu kota tualtual" pada tanggal juni pencantuman tanggal atau waktu dikeluarkannya sebuah produk hukum merupakan hal yang sangattual guo . bahwa pemohon jugaoleh karena itu pemohon guo tidak memenuhinya syarat syarat object itis, maka mahkamah konstitusi harus menolak permohonan guo atau setidak tidaknya mahkamah konstitusi menyatakan permohonan guo tidak dapat diterima.no hal dalil pemohon bantahan keterangan pihak terkait bahwa hasil penghitungan suara bahwa dalil pemohon tidak benar, yang dilakukan oleh memohon karena faktanya suara yang diperoleh dihasilkan dari suatu proses pihak terkait melalui suatu pemilihan pemilihan yang bertentangan yang berlangsung dengan aman dan dengan asas pemilu yang uber damai berdasarkan asas pemilu yang judul, oleh karena itu suara yang uber judul, tidak pernah melakukan diperoleh oleh pemenang yang pelanggaran pelanggaran ditetapkan oleh memohon sebagai sebagaimana yang dituduhkan oleh pemenang terpilih, bukan pemohon seperti tekanan, intimidasi merupakan bentuk aspirasi dan terhadap pemilih, politik uang bagi terkait kedaulatan rakyat yag bagi beras, melibatkan secara aktif dilaksanakan secara langsung dan nyata para pegawai negeri, umum bebas dan rahasia uber), kepala desa dan camat.m.m taher dan adam ramayana dihampiri setiap tps, setiap desa, dan setiap kecamatan yaitu kecamatan ulah selatan, kecamatan uhanya pilkada kota allah dalil pemohon tidak benar dan al! para calon kepala daerah dan mengada ada, karena tidak ada wakil kepala daerah tidak aturan yang mengharuskan pihak diharuskan mengurus sick terkait untuk melampirkan sick padahal faktanya dalam pilkada dalam persyaratan dalam pemilukada kepala daerah dan wakil kepala kota tual. faktanya pemohon juga daerah seluruh indonesia maka tidak melampirkan sick, kalaupun para calon diharuskan mengurus memang diharuskan good non pihak sick sebagai suatu persyaratan terkait sudah memilik sick yang wajib. tidak diterapkannya aturan dikeluarkan oleh pihak kepolisian. ini oleh memohon kpud hanya menyangkut kasus korupsi yang semata mata untuk meloloskan dituduhkan kepada pihak terkait pasangan calon walikota dan adalah tidak benar karena faktanya wakil walikota kota tual atas atas perkara dimaksud belum pernah nama drs. m.m taher dan adam diputus oleh dan atau mempunyai ramayana, yang telah kekuatan hukum tetap. selanjutnya berstatus tersangka dalam kasus masalah tersebut sudah diselesaikan korupsi asuransi dprd secara administratif dan sudah lebih kabupaten maluku tenggara dari tahun berlalu. (bukti pt periode sebab kalau dengan demikian dalil pemohon ini kpu tual mewajibkan sick maka tidak berawalan hukum dan harus sudah barang tentu pasangan ditolak: calon walikota dan wakil walikota atas nama m.m taher dan adam ramayana akan sulit mendapatkan terkait sick. memohon kpud kota tual dalil pemohon tidak benar dan memberikan ruang dan mengada ada karena pihak terkait kesempatan berkampanye pada melakukan kampanye sebagaimana pasangan calon walikota dan |jadwal yang telah ditetapkan wakil walikota atas nama m.m memohon. taher dan adam ramayana, dengan demikian sangat beralasan pada tanggal juni hukum dalil guo ditolak mahkamah.memohon kpud kota tual tidak bahwa dalil pemohon tidak benar, transparan menyampaikan kepada karena faktanya memohon tidak kami pasangan calon walikota pernah mengamankan kepentingan dan wakil walikota atas nama pihak terkait dengan tidak secara usman range dan arsyad (transparan menyampaikan hasil nuhuyanan tentang hasil pemeriksaan pihak terkait kepada kesehatan kami sebagai salah satu pemohon. syarat mutlak dalam pencalonan bahwa hasil pemeriksaan tim dokter kepala daerah dan wakil kepala kpu telah menyatakan bahwa pihak daerah. huruf terkait sehat jasmani rohaninya, dan undang undang nomor tahun tidak ada kewajiban memohon untuk tentang pemerintahan memberikan hasil tes kesehatan yang daerah juncto huruf dimaksud kepada pemohon. undang undang nomor tahun dengan demikian sangat beralasan tentang perubahan atas hukum dalil guo ditolak mahkamah.kami sendiri hingga detik ini belum tau secara pasti hasil pemeriksaan kesehatan kami seperti apa. bahwa memohon kpud kota tual tidak secara transparent menyampaikan hasil pemeriksaan ini karena hanya semata mata melindungi dan terkait mengatam.mterjadi pembagian beras bahwa dalil pemohon tidak benar, pada tanggal juni oleh pembagian beras oleh sekretaris sekertaris desa hotel arnold desa an. hotel arnold akbar adalah akbar kepada masyarakat desa merupakan program pemerintah, hotel tps tps tps tps yang kebetulan saja pembagiannya tps dan tps kecamatan terjadi pada tanggal juni dullah utara kepada masyarakat sehingga dikait kaitkan dengan desa hotel untuk harus pelaksanaan pemilukada kota tual. mendukung dan memilih bahwa sekertaris desa hotel pasangan calon walikota dan arnold akbar tidak pernah mengajak calon wakil walikota tual dan memilih pihak terkait kepada akronim mutiara yang disaksikan seluruh penerima beras tersebut. oleh anggota panas tanpa sehingga dengan demikian mohon berbuat tindakan apa apa padahal agar dalil pemohon tersebut ditolak tugas panas adalah mengawasi oleh mahkamah adanya pelanggaran tersebut. bahwa terjadi juga pembagian bahwa dalil pemohon tidak benar, beras tanggal juni yang karena pembagian beras tanggal dilakukan oleh ketua lingkungan juni yang dilakukan oleh ketua kompleks larat adam syarif dan lingkungan kompleks larat adam pejabat kepala desa militan syarif dan pejabat kepala desa kecamatan dullah utara tps militan kecamatan dullah utara, saleh gether kepada adalah merupakan program masyarakat untuk harus pemerintah yang sudah berlangsung mendukung dan memilih dan direncanakan jauh sebelum pasangan calon walikota dan pilkada kota tual dilaksanakan. calon wakil walikota tual sehingga dengan demikian mohon akronim mutiara agar dalil pemohon tersebut ditolak oleh mahkamah keterlibatan pns secara nyata dan bahwa dalil pemohon tidak benar, terang terangan mendukung karena faktanya pihak terkait telah pasangan mutiara. mengeluarkan surat edaran nomor pada tanggal pendaftaran tanggal maret pasangan calon pasangan perihal larangan pns terlibat mutiara maupun pada saat dalam kegiatan politik praktis dalam kampanye akhir mutiara, ribuan menghadapi pilkada walikota tual pegawai negeri. antara lain, dan wakil walikota tual periode ratna maupun didenda), abdul ditujukan kepada terkait gani taher dinas koperasi), pimpinan lingkup pemerintah kota irwan range bappeda), tual dihembuskan kepada gubernur abdurahim taher lurah maluku, wakil walikota tual, dan lodarel), burhan masbate dinas sekretaris daerah. perhubungan), name range sebaliknya pihak terkait menemukan kepala pasar), rahim bugis fakta adanya keterlibatan pns dalam dinas perhubungan), had banjar mendukung pemohon hal mana kabid penetapan didenda), toni sesuai laporan kepala badan ingratubun dinas kebersihan), kesbangpol dan lintas kota tual rahman restoran keuangan), bertanggal juli (bukti pt arsyad renwarin keuangan), sehingga dengan demikian mohon udin rahang keuangan), asis agar dalil pemohon tersebut ditolak reliubun bpmf), ridwan oleh mahkamah keterlibatan kepala desa untuk bahwa dalil pemohon tidak benar, memenangkan pasangan mutiara karena faktanya pihak terkait telah amir range kadus mangan mengeluarkan surat edaran nomor kecamatan dullah selatan) tanggal maret membagi beras kepada tentang netralitas pns dan penduduk dusun setempat dihembuskan kepada seluruh skpd dirumah kades pada tanggal untuk disosialisasikan kepada seluruh juni dengan keharusan jajarannya. (bukti pt masyarakat harus memilih sehingga dengan demikian mohon pasangan calon nomor urut agar dalil pemohon tersebut ditolak mutiara oleh mahkamah arsyad range kadus kumar kecamatan dullah selatan)pasangan calon walikota dan calon wakil walikota dalam pemilukada kota tualual tahun sebagaimana termuat daladan. bahwa dengan demikian pemohon memmk meneomisi pemilihan umum kota tualota tual pada hari rabu tanggal juni kamis juni terhitung hari pertama kemudian jumat juni terhitung hari kedua, sabtu juni libur, minggu juni libur, dan senin juli hari kerja terhitung hari ketiga. bahwa pemohon mengajukan permohonan mahkamah konstitusi pada hari senin tanggal juli bahwa dengan dimasukkannya permohonan guo pada tanggal juliual tahun adalah sebagai berikut: terkaitsep7) bahwa pasangan calon walikota bahwa dalil pemohon tidak dan wakil walikota nomor urut beralasan, karena pihak terkait tidak lewat jabatannya sebagai walikota pernah memerintahkan kepada memerintahkan kepada kepala kepala dinas koperasi usaha kecil dinas koperasi usaha kecil menengah als tapotubun) untuk menengah a.s tapotubun) untuk pengosongan tempat tinggal kepada menyampaikan surat beberapa pedagang antaralain. terkait pengosongan tempat tinggal tindakan tersebut dilakukan karena kepada beberapa pedagang lokasi tersebut akan dibangun antara lain:ibu hj. kepala dinas koperasi usaha kecil nama ng kepala dinas koperasi usaha kecil eno pedagang pasar tual untuk menengah a.s raja potubun) untuk mengosongkan tempat jualan dan pengosongan tempat tinggal kepada saat pertemuan dengan para beberapa pedagang antaralain.terkait pt sehingga dengan demikian mohon agar dalil pemohon tersebut ditolak oleh mahkamah:abas hamata pedagang pasar menengah a.s tapotubun) untuk tualrak kepala dinas koperasi usaha kecil alkatiribima pedagang pasar tual menengah tapotubun) untuk terkait untuk mengosongkan tempat pengosongan tempat jualan kepada jualan dan saat pertemuan dengan beberapa pedagang. para pedagang walikota tual tindakan tersebut dilakukan karena taher. (bukti dan ketika lokasi tersebut akan dibangun pedagang bertemu langsung kembali karena pernah terbakar dengan bapak walikota m.m sehingga harus diperbaiki. justru taher maka kepada para apabila pihak terkait memang pedagang pembongkaran pasar sengaja memerintahkan tual ditangguhkan sampai akhir pengosongan pasar tanpa alasan tahun yang penting semua maka hal tersebut akan merugikan pedagang pasar tual harus pihak terkait. memilih m.m taher sebagai justru karena pihak terkait walikota, jika pasar tual tidak melakukan menangguhkan memilih m.m taher sebagai pembakaran pasar tual sampai akhir walikota maka tempat jualan para tahun untuk menghindari adanya pedagang tersebut segera gejolak dan kerusuhan menjelang dibongkar pelaksanaan pelaksanaan pilkada kota tual dan sampai saat ini tempat jualan para pedagang sama sekali tidak ada yang dibongkarnas kota tual lemah bahwa dalil pemohon tidak benar dalam melakukan pengawasan karena pemohon tidak bisa terhadap adanya berbagai menyebutkan secara jelas pelanggaran bahkan terkesan pelanggaran apa dan mana berpihak kepada pasangan calon pelanggaran yang dimaksud itu walikota dan wakil walikota atas terjadi. panas tidak pernah nama m.m taher dan adam memihak kepada pihak terkait dalam ramayana, melaksanakan tugas tugasnya. sehingga dengan demikian mohon agar dalil pemohon tersebut ditolak oleh mahkamah bahwa terbukti terjadi pelanggaran bahwa dalil pemohon tidak benar besar besaran yang dilakukan oleh karena pemohon tidak bisa pasangan calon walikota dan menyebutkan secara jelas siapa pns wakil walikota tual ketika yang dimaksud melakukan kampanye mendaftar kpud kota tual untuk pihak terkait. maupun pada saat kampanye sehingga dengan demikian mohon terakhir dengan melibatkan sekian agar dalil pemohon tersebut ditolak pegawai negeri sipil pada saat oleh mahkamah. kampanye, pada saat itu justru panas membiarkannya padahal ada pelanggaran hadapan mata. ketika terjadi pembagian beras dalil pemohon tidak benar, desa hotel kepada seluruh pembagian beras desa hotel masyarakat oleh sekertaris desa sudah menjadi program pemerintah no hal dalil pemohon bantahan keterangan pihak terkait rumah kepala desa dengan dan pihak terkait tidak pernah mengharuskan masyarakat memerintahkan masyarakat desa memilih pasangan mutiara hotel melalui sekretaris desa untuk disaksikan oleh anggota panas mengharuskan memilih pihak terkait. tanpa mengambil sikap apa apa. sehingga dengan demikian mohon agar dalil pemohon tersebut ditolak oleh mahkamah panas lapangan desa tam dalil pemohon tidak benar, karena ngurhir kecamatan tam komando saksi pihak terkait tidak pernah pada saat pemilihan juni mendapatkan lembar kertas suara saudara manaf lahan ikut dan tidak pernah ada pembagian sisa mengarahkan masyarakat untuk surat suara tps tersebut. memilih pasangan calon nomor pemilihan desa tam ngurhir urut bahkan mengusulkan untuk kecamatan tam komando berjalan membagikan kertas suara sisa aman dan lancar, terbukti dengan sebanyak lembar untuk dibagi tidak adanya keberatan dari semua kepada masing masing saksi saksi pasangan calon. pasangan calon untuk mencoblos sehingga dengan demikian mohon mana saksi pasangan calon agar dalil pemohon tersebut ditolak nomor urut mutiara oleh mahkamah, mendapatkan lembar bahwa ketika kampanye mutiara dalil pemohon tidak benar dan tidak putaran kedua tanggal juni beralasan karena tidak secara tegas kota kecamatan komando menjelaskan apa peran dari para sampel mana seluruh pns pns sebagaimana dimaksud terlibat dalam kampanye juga pemohon telah mempengaruhi camat komando tam, drs. (perolehan suara masing masing jamaluddin sabar bareng, zainuddin pasangan calon dalam pemilukada sahubawa, guru suami kota tual wangi bahkan sekolah diliburkan sehingga dengan demikian mohon hanya disaksikan oleh panas agar dalil pemohon tersebut ditolak tanpa mengambil sikap apa apa,lewat waktu atau setidak tidaknya salah objek (error object)mansur latar saksi berdomisili jalan kaldu sahabat, kota tual: saksi adalah pns badan pemberdayaan masyarakat pemerintahan desa: jumlah penerima manfaat raskin untuk tahun berdasarkan surat kemenkes nomor b2695 kmk berjumlah rumah tangga miskin: beras raskin periode januari juni sudah didistribusikan, sebanyak per bulan per kepala keluarga, karena kepulauan maka sistem pembagian per triwulan, penerima membayar bulan, pemerintah mensubsidi selama bulan: satu kepala keluarga membayar untuk bulan sejumlah rp. untuk kg, moh. amir range saksi adalah kepala dusun mongol: pembagian beras raskin kota tual dibagi menjadi periode triwulan. triwulan pada bulan januari maret, triwulan pada bulan april juni, dua triwulan pertama dihibahkan oleh pemerintah kota tual. periode januari sampai juni tahun sudah dibagikan: jatah dusun mongol hanya untuk kepala keluarga miskin, padahal terdapat kepala keluarga miskin: setelah beras dibagikan kepala dusun mengeluarkan kebijakan untuk membagi beras kepada seluruh kepala keluarga miskin sehingga masing masing masing mendapat kg. eno buton saksi berdomisili pasar tual: saksi adalah pedagang, pada tahun pasar tual pernah kebakaran, sehingga pada tahun akan ada pembongkaran, dan semua pedagang melalui musyawarah menyetujui pembongkaran tersebut: pada tanggal juni pedagang membongkar sendiri, dengan tanpa ada pemaksaan: tidak pernah ada pejabat yang datang pasar: ahmad yani saksi adalah pns kantor walikota tual, dan merupakan kepala bkd: tidak ada laporan keterlibatan pns: tidak pernah ada perintah mendukung salah satu pasangan calon: pernah ada surat edaran walikota tual tentang larangan ikut kampanye, dan tidak boleh memihak, sudah diedarkan kepada setiap pimpinan skpd: saksi tidak pernah melihat ada keterlibatan pns, kehadiran pns pada penyampaian visi misi, merupakan undangan resmi dari pimpinan dprd, agar semua pimpinan skpd menghadiri pencalonan skpd: tuduhan pemohon terkait pns berseragam dinas saat kampanye terakhir pasangan mutiara adalah tidak benar, karena saat itu adalah bukan hari kerja, jadi seharusnya tidak ada yang menggunakan seragam, saat itu libur isra mi'raj. tuduhan pemohon menyangkut pelantikan kepala dinas kesehatan pada tanggal juni pada saat itu terjadi pelantikan satu orang karena yang bersangkutan mengundurkan diri sebagai kepala dinas kesehatan: iwan taher saksi berprofesi sebagai kontraktor: saksi merupakan tim kampanye mutiara , ada pns yang terlibat dalam kampanye pasangan calon nomor urut tanggal juni sela sela kampanye calon walikota memperkenalkan calon sekretaris daerah yang saat ini menjabat sebagai kepala dinas sosial. yang bersangkutan diperkenalkan atas panggung, namun tidak menggunakan seragamkarena memohon dan pihak terkait telah melakukan pelanggaranual tahun dengan nomor urut berdasarkan surat keputusan komisi pemilihan umum kota tual pts kpu kt tertanggal april yang selengkapnya adalah sebagai berikut: pasangan calon walikota dan wakil walikota atas nama drs. hi. m.m. taher dan adam ramayana, ag. msi, pasangan calon walikota dan wakil walikota atas nama usman range dan arsyad nuhuyanan: pasangan calon walikota dan wakil walikota atas nama hi. moh. bakri taher, dan lukman mutu, s.h, pasangan calon walikota dan wakil walikota atas nama baharuddin farawowan, s.h., m.h., dan aset tetlageni (bukti danatas nama usman range dan arsyad nuhuyaan dengan nomor urut pasangan calon walikota dan wakil walikota atas nama hi. moh. bakri taher, s.h., dan lukman mutu, dengan nomor urut pasangan calon walikota dan wakil walikota atas nama drs. hi. taher dan adam ramayana, ag, msi dengan nomor urut pasangan calon walikota dan wakil walikota atas nama baharuddin farawonan, sh, m.h., dan aset tetlageni dengan nomor urut bukti p2). bahwa memohon adalah komisi pemilihan umum kota tual yang beralamat jalan kpu baru, kota tual provinsi maluku. bahwa memohon telah melaksanakan pemungutan pemilihan suara pemilukada kota tual pada tanggal juni dan seterusnya melaksanakan rapat pleno rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara tingkat kota tual pada tanggal dan juniualkota tual nomor urutterhadap tenggang waktu pengajuan permohonan, pihak terkait mengajukan eksepsi bahwa permohonan pemohon lewat waktu sebagaimana ditentukan undang undang. oleh karena adanya eksepsi tersebut maka mahkamah terlebih dahulu akan mempertimbangkan eksepsi pihak terkait guo,: menimbang bahwa berdasarkan peraturan perundang undangansedangkan dalamtidak terdapat penghitunganobjek permohonan yang tepat dalam perkara guoyang menyata, juni dan rabu, juni karenaiajukan melewati batas waktu yang ditentukan peraturan perundang undangan: menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum atas, menurut mahkamah, eksepsi pihak terkait bahwa permohonan pemohon lewat waktu adalah beralasan menurut hukum: i3.8j, maka eksepsi pihak terkait lainnya, eksepsyunita ramadan kota tual model kwk.kpu) berikut laporannya model db1 yang dibuat dan diberitacarakan memohon pada tanggal juni yang menetapkan perolehan suara masing masing calon sebagai berikut, nomor urut usman range dan arsyad nuhuyanan dengan perolehan suara sebesar suara (sembilan ribu tiga ratus sembilan puluh satu): nomor urut bakri moh. taher, dan lukman mutu, dengan perolehan suara sebesar suara (sembilan ratus enam puluh): nomor urut drs. mahmud muhammad taher dan adam ramayana, ag, dengan perolehan suara sebesar (delapan belas ribu empat ratus satu): nomor urut baharuddin farawowan, sh, m.h., dan aset tetlageni dengan perolehan suara sebesar (tiga ribu lima ratus empat puluh delapan) (bukti bahwa pemohon jugaatas nama pasangan calon nomor urut drs. hi, mahmud. muhammad taher dan adam ramayana, ag, msi yang memperoleh suara sah sebesar (delapan belas ribu empat ratus satu) dengan presentase bukti bahwa hasil perhitungan suara yang dilakukan olehtaher dan adam ramayana hampir setiap tps, setiap desa, dan setiap kecamatan yaitu kecamatan dullah selatan, kecamatan dulpelanggaran terstruktur, sistematis, dan masif ketidaknetralan dan ketidakkonsistenan dalam menerapkan aturan memohon kpud kota tual, hanya pilkada kota tual para calon kepala daerah dan wakil kepala daerah tidak diharuskan mengurus sick padahal faktanya dalam pilkada kepala daerah dan wakil kepala daerah seluruh indonesia maka para calon diharuskan mengurus sick sebagai suatu persyaratan wajib. tidak diterapkannya aturan ini oleh memohon kpud hanya semata mata untuk meloloskan pasangan calon walikota dan wakil walikota kota tual atas nama drs. m.m taher dan adam ramayana, yang telah berstatus tersangka dalam kasus korupsi asuransi dprd kabupaten maluku tenggara periode sebab kalau kpu tual mewajibkan sick maka sudah barang tentu pasangan calon walikota dan wakil walikota atas nama m.m taher dan adam ramayana akan sulit mendapatkan sick. memohon kpud kotataher dan adam ramayana, pada tanggal juni(bukti cc. memohon kpud kota tual tidak transparan menyampaikan kepada kami pasangan calon walikota dan wakil walikota atas nama usman range dan arsyad nuhuyanan tentang hasil kesehatan sebagai salah satu syarat mutlak dalam pencalonan kepala daerah dan wakil kepala daerah.hingga detik ini belum tahu secara pasti hasil pemeriksaan kesehatan seperti apa. bahwa memohon kpud kota tual tidak secara transparan menyampaikan hasil pemeriksaan ini karena hanya semata mata melindungi dan mengamanlebih jauh dari itu makakomisioner kota tual hanya terdiri dari orang jadi secara hukum seluruh periuk hukum kpud kota tual tidak sah dan batal demi hukum. pelanggaran money politics pembagian beras bahwa terjadi pembagian beras pada tanggal juni oleh sekertaris desa hotel arnold akbar kepada masyarakat desa hotel tps tps tps tps tps dan tps kecamatan dullah utara kepada masyarakat desa hotelyang disaksikan oleh anggota panas tanpa berbuat tindakan apa apa padahal tugas panas adalah mengawasi adanya pelanggaran tersebut. bukti bahwa terjadi juga pembagian beras tanggal juni yang dilakukan oleh ketua lingkungan kompleks larat adam syarif dan pejabat kepala desa militan kecamatan dullah utara tps tps saleh gether kepada masyarakat(bukti rekaman video), bahwa terjadi juga pembagian beras tanggal mei yang dilakukan oleh kadus mangan amir range kepada masyarakat dusun mangan kecamatan dullah selatan tps tps tps tps tps dan tpsnama dr. wahidin parade, si.: pekerjaan pns: alamat jalan imam bonjol, kelurahan wagon, kabupaten fak fak, papua barat: nama ir. herman donatur felix rise, pekerjaan wiraswasta, alamat jalan suspen perkebunans. dominus landasan, pekerjaan pns:, nama origines nau, pd.: pekerjaan anggota dpr papua barat: alamat jalan nenas nomor kelurahan manokwari barat: pekerjaan pns: alamat jalan yogyakarta nomor kompleks kotapraja manokwari, papua barat: nama hassan ombaier, s.e.: pekerjaan pensiunan pns, alamat jalan pantai kelapa nomor gapura, kecamatan jayapura selatan, jayapurajuliasisten advokat yang beralamat kantor dr. muhammad amrun partners map) law firmprovinsi papua barat, berkedudukan jalan arai sama, manokwari, papua barat, berdasarkan surat kuasa bertanggal agustus memberi kuasa kepada budi suyanto, s.h.: ii) iskandar sonhadji, s.h.: dan iii) diana fauzi, s.h., yaitu advokat pada kantor widjojanto, sonhadji associates, yang beralamat city lofts sudirman 21stdijunjung tinggi sebagaimana diamanatkan oleh undang undang nomor tahun iv. pelanggaran yang "terstruktur, sistematis, dan masif" dalam pemilukada propinsi papua barat periode dapat diuraikan berikut ini: iv. memohon melampaui kewenangannya iv. bahwa pelaksanaan pemilukada propinsi papua dan papua barat, telah diatur secara khusus dalamvide bukti juncto peraturan pemerintah nomor tahun tentang majelis rakyat papua, (vide bukti p 38j(vide bukti p 39j. iv. bahwa ketentuan sebagaimana tersebut atas, diakomodir pula dalam nomor tahun tentang penyelenggara pemilihan umum, mengatur , serta nomor tahun tentang pemerintah daerah, yang mengatur bahwanomor tahun dilaksanakan sesuai ini . dengan demikian maka pemberlakuan undang undang otonomi khusus bagi provinsi papua dan peraturan peraturan pelaksananya. wahidin parade, m.si dan ir. herman donatur felix rises. dominus landasan dan origines nau, pabraham octavianus atururi dan drs. rahim kantong, egeorge celcius aparat, sh., mm., dan hasan ombaier, se. samping mengajukan bukti tertulis, memohon juga mengajukan (sepuluh) penyelenggara pemilukada yang telah didengar keterangannya pada persidangan tanggal agustus yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut: endang susastra huruf menyatakan bahwa dprd memiliki tugas dan wewenang untuk memilih gubernur dan wakil gubernur. ketentuan ini dihapus oleh kemudian muncul putusan nomor puu viii yang antara lain menyatakanasli orang papua dan telah mendapat pertimbangan dan persetujuan mrp. sedangkan persyaratan dan mekanisme lainnya sama dengan yang berlaku daerah lainnya indonesia. tetapi masih ada tentang pemilihan, pengesahan, pengangkatan, pemberhentian kepala daerah dan wakil kepala daerah, sebagaimana diubah terakhir dengaternyata tidak menghapus atau mengubah ketentuan kpu dan bawaslu, difasilitasi kemendagri, kemenkumham, dan dihadiri kemenpolhukham, membuat kesepakatan agar kpu papua barat memperpanjang pendaftaran bakal pasangan calon, untuk memberikan kesempatan kepada tiga pasangan calon lain melakukan pendaftaran. dprd diberi kesempatan melakukan verifikasi dan penetapan, yang semestinya penetapan selamanya pada mei hingga tanggal yang dimaksud, dprd belum melakukan penetapan atau membuat keputusan. kemudian dengan putusan dprderiode dprd menyatakan bahwa tiga pasangan calon memenuhi syarat, tetapi tidak menyatakan pendapat untuk satu pasangan calon. atas dasar hal tersebut, dilakukan pertemuan pada mei yang pada prinsipnya dprd menyerahkan sepenuhnya kepada kpu papua barat, karena mrp belum memberikan pengesahan. selanjutnya pada mei kpu papua barat berkirim surat mrp. setelah terbentuk mrpd, kpu papua barat menyerahkan dokumen bakal pasangan calon kepada rpp berdasarkan kesepakatan mei yang menyatakan dprd menyerahkan seluruh tahapan kepada kpu papua barat. kpu papua barat tidak mematuhi putusan ptun jayapura karena putusan dijatuhkan dua hari sebelum pemungutan suara. memang terdapat penetapan ketua ptun, tetapi kpu papua barat tidak pernah diminta klarifikasi dan tidak pernah diundang, itu memang pada tanggal juni dalam sema nomor tahun dinyatakan bahwa putusan ptun terkait dengan pemilu kepala daerah harus memperhatikan proses tahapan dan asas manfaat. pada saat keluarnya putusan ptun dimaksud, logistik pemilukada sudah didistribusikan, sehingga tidak mungkin tahapan pemilukada ditunda. zakaria fenetiruma ketua kpu kabupaten kaimana. pada januari pembentukan kpps yang didasarkan pada keputusan kpu papua barat nomor tahun berjalan dengan baik. keempat kontestan mengikuti pemilukada kaimana. pemenang kaimana adalah pasangan nomor urut ketiga pasangan tidak melaksanakan kampanye terbuka, tetapi ada penyebaran stiker yang telah tertulis nomor urut. tidak ada penempatan saksi ketiga pasangan calon sesuai dengan surat pernyataan tiga pasangan calon surat kabar yang dianggap kpu kaimana sebagai pernyataan resmi. aristotle minuman ketua kpu kabupaten sorong selatan. proses sorong selatan tidak ada masalah. robert gabus barbara anggota kpu kabupaten teluk wondama. pemutakhiran data hingga pemungutan suara dan rekapitulasi berjalan lancar. marine rumbrapuk ketua kpu kabupaten teluk bintuni. pemilukada kabupaten teluk bintuni berjalan lancar. pemenang pemilukada papan barat kaimana adalah pasangan calon nomor urut supra ketua kpu kota sorong. seluruh tahapan pemilukada kota sorong berjalan lancar dan tidak ada masalah. allen mambrasar ketua kpu kabupaten raja ampat. wilayah raja ampat adalah lintas pulau, sehingga saksi memang sedikit yang hadir tetapi ada saksi yang hadir (pada persidangan sebelumnya, bawaslu menerangkan hampir seluruh saksi tidak hadir). william wamanty anggota kpu kabupaten manokwari. dari distrik kabupaten manokwari, logistik telah disalurkan hingga tingkat ppd. distrik melaksanakan pemilukada. distrik ditolak masyarakat. pada juli kelurahan sangihe tidak melaksanakan pemilukada karena seluruh logistik ditahan. kemudian kpu manokwari melaporkan kepada klub dan diadakan pemilukada susulan. markus kristal ketua kpu kabupaten fak fak. secara keseluruhan pemilukada kabupaten fak fak berjalan lancar. ada kelompok yang mengatasnamakan kandidat mendatangi kantor kpu pada juli yang pada pokoknya menolak pemilukada. hasil pemungutan suara menunjukkan ada pemilih untuk masing masing pasangan calon. thamrin sayap sekretaris kpu papua barat. keputusan kpu papua barat tentang penetapan jadwal pemilukada telah berubah sebanyak kali, yaitu dari april menjadi mei kemudian diubah lagi menjadi juli pendaftaran pasangan calon pada maret pukul hanya terdapat pasangan calon yang terdaftar. pada maret dprd membuka pendaftaran dprd tetapi tidak ada yang mendaftar. pada maret terdapat kesepakatan dengan kemendagri agar pada april klub membuka pendaftaran kembali. dprd menyerahkan hasil pertimbangan kepada mrp tetapi hingga akhir tenggat tidak ada hasil pengesahan yang dikembalikan kepada klub. kemudian diadakan pertemuan dengan kemendagri dan pihak terkait hotel millenium jakarta pada mei pada pertemuan tersebut dprd menyerahkan semua kewenangan pelaksanaan pemilukada papua barat kepada kpu papua barat. semua pasangan calon telah melaksanakan kampanye berupa pemasangan poster poster tempat umumdalam persidangan tanggal agustus sebagai berikut: kedudukan hukum legal standing) bahwa, peraturan mahkamah konstitusi pmk) nomor:, dalam pemilukada papua barat, terdapat (empat) pasangan calon gubernur dan wakil gubernur, sebagaimana surat keputusan nomor26(vide bukti pt dan salinan keputusan komisi pemilihan umum provinsi papua barat nomor:(vide bukti pt yakni dr. wahidin parade, msi pasangan nomor urut dan ir. herman donatur felix rise pasangan nomor urut drs. dominus landasan dan origines nau, pd:. pasangan nomor urut abraham octavianus atari dan drs. rahim kantong, ed. pasangan nomor urut george celcius aparat, s.h.,m.m.,m.h dan hasan ombaier, s.e. bahwa berdasarkan keputusan komisi pemilihan umum nomor: (vide bukti pt dengan perolehan suara sah masing masing pasangan calon gubernur dan wakil gubernur, sesuai dengan peringkat sebagai berikut juli nama pasangan perolehan urut calon suara sah prosentase peringkat 0alo02o los boa los abraham octavianus atari dan drs. rahim kantong, nama pasangan perolehan urut calon suara sah prosentase peringkat dr. wahidin parade, dan ir. herman lai donatur felix rise nama pasangan perolehan lai drs. dominus landasan dan ,82y6 origines nau, nama pasangan perolehan lai george celcius aparat, sh., mm., ,93y6 dan hasan ombaier, bahwa berdasarkan perolehan suara diatas, terdapat perolehan suara yang sangat signifikan antara pemohon peringkat ii) dan pihak terkait dengan selisih perolehan suara sebanyak (seratus delapan belas ribu empat ratus enam puluh tiga) suara. bahwa, berdasarkan hasil suara sebagaimana surat keputusan kpu, maka kemudian komisi pemilihan umum menetapkan pasangan calon gubernur dan wakil gubernur nomor urut abraham octavianus atari dan drs. rahim kantong, ed. sebagai pasangan gubernur dan wakil gubernur terpilih, sebagaimana surat keputusan komisi pemilihpendahuluan putusan mahkamah konstitusi nomor puu viii bahwa sebelum pihak terkait menyampaikan bantahan sekaligus dalil dalil pihak terkait dalam perkara ini, maka perkenankanlah pihak terkait menyampaikan kutipan pendapat mahkamah konstitusi republik indonesia sebagaimana tercantum dalam putusan mahkamah konstitusi nomor puu viii ,halaman2001j sebenarnya dengan pendapat mahkamah tersebut diatas, segala dalil dalil pemohon menjadi mentah dan terkesan mengada ada sekedar ingin memanfaatkan ketidak tahuan sebagian pihak. pihak terkait sudah pernah mengikuti pemilihan umum kepala daerah pemilukada) provinsi papua barat serta terpilih menjadi gubernur dan wakil gubernur provinsi papua barat periode tanpa ada masalah seperti didalilkan pemohon: bahwa pada tahun pihak terkait sudah pernah mendaftarkan diri kepada memohon untuk menjadi pasangan calon gubernur dan wakil gubernur provinsi papua barat. kemudian mengikuti semua tahapan yang diwajibkan dan pada akhirnya terpilih menjadi gubernur dan wakil gubernur provinsi papua barat periode bahwa kemudian pihak terkait menjabat gubernur dan wakil gubernur papua sejak tanggal juli sampai dengan juli tanpa ada permasalahan sebagaimana dikemukakan dalam dalil dalil pemohon. padahal pada saat itu tahun segala ketentuan hukum yang menjadi dalil pemohon sudah berlaku tidak ada perbedaan dengan pemilukada kali ini periode bahwa bilamana demikian sangatlah aneh, mengapa permasalahan guo timbul saat mulai digelarnya proses tahapan pemilukada gubernur dan wakil gubernur periode bahwa selanjutnya perkenankanlah pihak terkait mengajukan keterangan, jawaban dan sanggahan sebagaimana berikut dalam eksepsi permohonan keberatan pemohon premature bahwa, dalam permohonan keberatannya pemohon, mempermasalahdan dianggap tidak benar, illegal dan tidak berdasarkan atas hukum dan peraturan perundang undangan, namun dilain sisi pemohon tidak mempermasalahkan adanya, (vide bukti pt padahal pelantikan yang dilakukan oleh gubernur papua barat mendasarkan pada surat keputusan menteri dalam negeri nomor tahun tanggal maret oleh karenanya, seharusnya permasalahan guo, terlebih dahulu harus diselesaikan melalui mekanisme hukum yang sesuai dengan peraturan dan perundang undangan yang berlaku. permohonan keberatan pemohon obscura dibeli bahwa, permohonan keberatan pemohon tidak jelas (obscura dibeli), dimana dalam permohonan yang diajukan oleh pemohon, cenderung lebih menekankan pengujian peraturan bawah undang undang dan bukan materi dari perselisihan hasil pemilihan umum php) dimana dalam uraiannya tidak menjelaskan berapa sebenarnya suara pihak pemohon yang hilang atau berkurang oleh karenanya dalil dalil pemohon yang mempersalahkan adanya peraturan dibawah undang undang yang tidak sesuai dengan undang undang harus terlebih dahulu diselesaikan melalui mekanisme hukum yang berlaku. terkait pemilukada provinsi papua barat, merupakan sesuatu yang wajib dilaksanakan. iv. bahwa berdasarkan huruf undang undang nomor tahun tentang otonomi khusus bagi provinsi papua, juncto dan peraturan pemerintah nomor tahun tentang majelis rakyat papua,da dasarnya mengatur secara tegas dan atau tersurat bahwa dewan perwakilan rakyat daerah papua merupakan satu satunya lembaga yang memiliki kewenangan untuk menetapkan bakal pasangan calon menjadi pasangan calon. iv. bahwa sekalipun dalam ketentuan tersebut hanya menyebutkan dewan perwakilan rakyat papua namun hal tersebut telah diakomodiaturundang undang nomor tahun dilaksanakan sesuai peraturan pemerintah ini, oleh karena pemilukada dimaksud dilaksanakan provinsi papua barat, maka dpr papua barat (selanjutnya disingkat dpr pb) adalah satu satunya lembaga yang berwenang menetapkan bakal pasangan calon menjadi pasangan calon, iv. bahwa kewenangan dpr pb, sebagaimana diuraikan pada angka iv. dan iv. tersebut atas, sebetulnya telah disadari dan diakui oleh memohon kpu propinsi papua barat) sebagaimana tercermin dalam surat kpu propinsi papua barat pada tanggal april kepada ketua dprd provinsi papua barat, nomor kpu prov. iv yang pada pokoknya merupakan permohonan keberatan pemohon tidak menjelaskan perolehan suara yang secara signifikan, sehingga mempengaruhi perolehan suara masing masing calon. bahwa memperhatikan secara cermat dalil dalil yang diajukan oleh pemohon, maka terbukti permohonan pemohon lebih mempersoalkan terbitnya atau ditetapkannya peraturan dibawah undang undang yang tidak sesuai atau bertentangan dengan undang undang, seharusnya pemohon mempersoalkan hasil perolehan suara atau mendalilkan berapa suara pemohon yang hilang atau berkurang akibat adanya perbuatan yang dilakukan baik oleh memohon ataupun oleh pihak terkait yang dapat mempengaruhi secara signifikan perolehan suara masing masing pihak. oleh karena dalil dalil pemohon mempermasalahkan peraturan dibawah undang undang yang tidak sesuai atau bertentangan dengan undang undang otonomi khusus, maka permohonan pemohon haruslah, tanggapan tentang dalil pemohon yang menyatakan memohon melampaui kewenangannya bahwa, pada permohonan keberatannya, halaman poin iv. pemohon mendalilkan penyelengaraan pemilukada propinsi papua barat periode tahun memohon melampaui kewenangannya. poin iv. s.d pihak terkait tidak perlu menanggapi lebih lanjut, karena hal demikian merupakan domain memohon. namun demikian berdasarkan nomor tahun tentang otonomi khusus bagi provinsi papua, yang berbunyijuncto yang berbunyjuncto yang berbunyi: oleh karena pegasus sebagaimana yang dimaksud dalam nomor tahun otonomi khusus belum terbentuk atau ditetapkan, maka secara yuridis tata cara pemilihan gubernur dan wakil gubernur mengacu kepada peraturan perundang undangan yang ada,yakni nomor tahun berserta perubahannya juncto tahun tentang pemerintahan daerah: juncto no, tahun tentang penyelenggaraan pemilihan umum, dengan demikian tindakan kpu melakukan pelaksanaan pemilukada papua barat tahun sudah sesuai dengan peraturan perundang undangan, bahwa, dalil pemohon pada poin. iv. yang belum menyatakan pendapat terhadap abraham octavianus atari, karena belum mendapatkan klarifikasi tertulis dari kementerian pendidikan nasional tentang kesarjanaan, sangatlah mengada ada, kerena berdasarkan surat kementerian pendidikan nasional direktorat jendral pendidikan tinggi nomor d t tanggal desember tentang gelar kesarjanaan lulusan akademi tni (vide bukti pt dan surat kementerian pendidikan nasional direktorat jend(vide bukti pt dan keputusan menteri pendidikan nasional republik indonesia nomor tentang penyelengaraan program studi pada akademi angkatan laut surabaya, (vide bukti pt menyatakan pendidikan abraham octavianus atari setara dengan kesarjanaan, (vide bukti selanjutnya jika mengacu pada nomor tahun tentang pemerintahan daerah, maka syarat calon gubernur dan wakil gubernur berpendidikan serendah rendahnya sma, sebagaimana. lebih lanjut dalil pemohon yang menyatakan rahim kantong, ed, masih terdapat perbedaan pendapat mengenai syarat orang asli papua, telah terbantahkan dengan adanya hasil laporan pelaksanaan penelitian tentang persyaratan orang asli papua berdasarkan ketentuan nomor tahun(vide bukti pt hal demikian juga telah dikuatkan dengan lolosnya abraham octavianus atari dan drs. rahim kantong, dan terpilih menjadi gubernur dan wakil gubernur periode tahun (vide bukti pt bahwa dalil pemohon poin iv. telah terbantahkan dengan adanya putusan mahkamah konstitusi nomor: puu viii yakni, dalam permohonan keberatannya pemohon, poin iv. menyatadengandianggap tidak benar, ilegal dan tidak berdasarkan atas hukum dan peraturan perundang undangan, hal demikian tidak benar, pelantikan yang dilakukan oleh gubernur sudah tepat dan benar, telah memenuhi prosedur hukum, karena pelantikan tersebut dilakukan atas dasar surat keputusan menteri dalam negeri nomor tahun tanggal maret tentang pihak terkait terhadap dalil dalil pemohon pada poin iv. tidak memberikan tanggapan karena menyangkut domain memohon menyangkut penetapan bakal pasangan calon. bahwa begitupula halnya dengan dalil dalil pemohon pada poin iv. sampai dengan poin iv. pihak terkait tidak memberikan tanggapan karena menyangkut penyerahan berkas bakal pasangan calon kepada dpr pb yang konon menurut dalil pemohon hal mana tidak diperkenankan untuk menyerahkan secara langsung kepada mrp atau mrp papua barat adalah merupakan domain dari memohon untuk memberikan tanggapan. bahwa dalil dalil pemohon pada poin iv. dalam permohonannya juga tidak perlu ditanggapi lebih jauh, karena menyangkut domain memohon, terkecuali sepanjang dalil dalil pemohon yang menuduh secara tanpa dasar bahwa kemenangan pihak terkait dianggap merupakan kolaborasi yang terstruktur, sistematis dan massif hanya semata didasarkan tidak responnya surat keberatan pemohon atas beberapa peristiwa beberapa instansi termasuk memohon. tentang dalil pemohon bahwabahwa tidak benar dalil pemohon pada poin iv. dan iv. menyangkut kedudukan mrp ditanah papua hanyalah (satu) hal mana telah terbantahkan dengan ada, tidak benar dalil pemohon pada poin iv. yang menyatakan bahwa mrp bukan dapat dibentuk dan atau dilantik begitu saja oleh gubernur papua barat akan tetapi dibentuknya mrp oleh gubernur papua barat, tidak menyalahi aturan perundang undangan, hal ini sebagaimana dimaksud dalambahwa oleh karena belum adanya peraturan pemerintah provinsi papua barat, maka demikian tata cara pelaksanaan ketentuan pemilihan mrp dimaksud dilakukan sesuai dengan ketentuan undang undang nomor tahun tentang otonomi khusus bagi provinsi papua. bahwa pada poin pemohon mendalilkan bahwa mrp tanah papua hanyalah satu mrp dengan mengutip pegasus papua nomor4 tahun namun demikian gua non pegasus dimaksud ada, maka pegasus tersebut dapat dipastikan hanya berlaku untuk provinsi papua, tidak berlaku untuk provinsi papua barat. meskipun provinsi papua barat belum mempunyai pegasus sendiri, bukan berarti pegasus yang ada pada provinsi papua berlaku untuk provinsi papua barat, karena roda pemerintahan provinsi papua berbeda dengan pemerintah provinsi papua barat, dengan demikian pegasus yang dikutip oleh pemohon jelas hanya berlaku untuk provinsi papua dan tidak berlaku untuk provinsi papua barat. hal demikian sejalan dengan nomor54 tahun dalam hal pemekaran provinsi papua menjadi provinsi provinsi baru dibentuk mrp, sebagaimana dimaksud pada berpedoman pada ketentuan dalam peraturan pemerintah ini. bahwa, pemohon telah melakukan penyelundupan hukum dengan menjadikan dasar peraturan daerah khusus provinsi papua nomor: tahun dan peraturan daerah khusus provinsi papua barat nomor: tahun sebagaimana dimaksud pada poin iv. padahal, provinsi papua barat tidak pernah menerbitkan satu peraturan daerah khusus pegasus), oleh karenanya kami mengingatkan agar mahkamah waspada terhadap adanya upaya penyelundupan penyelundupan hukum yang dilakukan oleh pemohon. bahwa perlu diingat, pegasus nomor tahun ternyata memperoleh koreksi dari menteri dalam negeri republik indonesia sesuai suratnya tertanggal januari hal ini menunjukkan bahwa sesuai mekanisme peraturan perundang undangan, pegasus tidaklah lebih tinggi maupun sejajar dari ketentuan hukum yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat (i.c. menteri dalam negeri republik indonesia) bahwa, dalam permohonannya pemohon poin iv. telah mengakui dapat dibentuk mrp provinsi pemekaran sebagaimana dimaksud dalam peraturan pemerintah nomor tahun namun kemudian pemohon membantah dalilnya sendiri dengan memberikan penafsiran seenaknya, dengan mengutip peraturan pemerintah nomor: tahun dengan menyatakan bahwa mrp hanyalah satu. keberatan pemohon tentang hanya satu mrp terbantahkan dengan adanyadandalil pemohon poin i.v. sangat mengada ada, faktanya hingga sekarang provinsi papua barat tidak pernah satupun menerbitkan pegasus, oleh karenanya dalil pemohon tersebut patut untuk dikesampingkan atau ditolak. bahwa, terbitsebagaimana pemohon maksudkan dalam poin i.v. mendagri nomor tahun terbit atas dasar amanat dan undang undang nomor tahun tentang otonomi khusus bagi provinsi papua. adapun mengenai penolakan penolakan tentang adanya mrp papua barat dan kepemimpinannya, silahkan pemohon selesaikan menurut mekanisme aturan hukum yang berlaku. bahwa, terhadap dalil pemohon poin iv. dan iv. tidak perlu ditanggapi lebih lanjut, karena dalil dalil tersebut hanya pengulangan yang semuanya telah terjawab sebagaimana uraian diatas. tanggapan atas penetapan ptun jayapura bahwa, terkait poin iv. pemohon mendalilkan bahwa, memohon telah melakukan obstruction justice terhadap penetapan ptun jayapura. bahwa, terkait penetapan guo sudah jelas dan terang telah disampaikan oleh mahkamah agung selaku induk dari badan peradilan republik indonesia dengan menerbitkan. (vide bukti pt bahw. dalam arti hal tersebut diluar dari kompetensi dari pengadilan tata usaha negara. bahwa, terkait penetapan (skorsing) yang tetapkan oleh pengadilan tata usaha negara jayapura nomor33 pen g.tun ptun.jpr, tanggal juni vide bukti pt, terkait telah diterbitkannyayang menurut para pemohon perintah untuk menangguhkan menunda memberlakukan surat keputusan memohon tersebut, maka kami mensomir para pemohon untuk membuktikan adanya perintah eksekusi dari ptun jayapura, karena sampai dengan saat ini belum dan tidak adanya perintah eksekusi atas penetapan (skorsing) tersebut. janganlah eksekusi, sampai hari ini pun pihak memohon masih menyatakan belum pernah menerima secara resmi penetapan tersebut, apalagi pihak terkait yang memiliki hak dan kepentingan yang berkaitan dengan perkara ptun tersebutjadi apabila memang ada perintah eksekusi atas putusan guo, siapa yang akan bertanggung jawab atas ganti rugi atas biaya dari pelaksanaan pemilukada yang telah berjalan. bahwa, terkait dalil para pemohon pada poin iv. yang menyatakan bahwa para pemohon telah menolak untuk ikut serta dalam tahapan datang juli menolak untuk menyampaikan visi misi dpr pb pada tanggal julighitungan suara tps termasuk rekapitulasi suara tps, pps dan kpu provinsi papua: bahwa, terkait dalil dalil tersebut adalah kebohongan yang dilakukan oleh para pemohon dalam permohonannya mana nyata dan tegas dari beberapa tahapan yang diuraikan oleh para pemohon diatas, pemohon hadir dan mengikuti tahapan tahapan tersebut (vide bukti pt tanggapan terkait pemilukada tidak mendapatkan legitimasi dari masyarakat papua barat bahwa, terkait poin iv. mana pemohon mendalilkan. dst. bahwa dalil pemohon tersebut diatas sangatlah mengada ada cenderung bersifat provokatif semata, karena apa yang dilakukan oleh memohon semata mata melaksanakan tahapan tahapan yang telah diputuskan yang merupakan amanah uu, dan berdasarkan fakta yang ada, pemohon terlibat dalam proses tahapan tahapan yang dilakukan oleh memohon. bahwa, pada poin iv. para pemohon mendalilkan dalam permohonannya dimana hasil dari rekapitulasi memohon pada tanggal juliatau hanya sebesar (lima puluh tiga koma tiga puluh empat persen). bahwa, terkait jumlah total suara yang telah berpartisipasi dalam pemilihan umum sebesar adalah merupakan respon yang sangat positif dalam artian telah mendapatkan legitimasi dari masyarakat papua barat karena telah memperoleh lebih setengah dari total pemilih. bahwa, pada poin iv. para pemohon mendalilkan(enam ratus duapuluh sembilan ribu). bahwa, dari jumlah total pemilih se provinsi papua barat yang berjumlah (enam ratus dua puluh sembilan ribu), dan total partisipasi masyarakat dalam pemilihan umum yang menggunakan hak suara sebesar adapun setengah dari jumlah total pemilih sebesar adalah hak dari setiap individu untuk tidak memberikan suaranya (golput) dimana hal tersebut dilindungi hak nya oleh undang undang. bahwa dari jumlah suara sah partisipasi masyarakat yang menggunakan hak suara sebesar dan sebanyak total perolehan suara pihak terkait adalah merupakan fakta yang tak terbantahkan dari jumlah total tersebut adalah suara sah yang diperoleh oleh pihak terkait, sehubungan dengan sisa suara setelah dikurangi perolehan suara pihak terkait yaitu sebesar adalah memang hanya jumlah itu saja perolehan suara sah yang didapat dari para pemohon. bahwa, pada poin iv. dalil para pemohon yang menyatakan bahwa,(boikot) dalam surat penyampaian berkas bakal pasangan calon gubernur dan wakil gubernur papua barat kepada dpr pb bukti p 5j untuk dilakukan verifikasi faktual terhadap masing masing bakal pasangan calon atas namaserta abraham octavianus atari dan drs. rahim kantong, ed. iv. bahwa setelah dpr pb menerima berkas bakal pasangan calon dari memohon sebagaimana pada angka iv. atas, dpr pb membentuk panitia khusus pemilihan gubernur dan wakil gubernur papua barat periode (selanjutnya disingkat pansus ) yang bertugas melaksanakan verifikasi faktual terhadap bakal calon gubernur dan wakil gubernur papua barat periode iv. bahwa berdasarkan hasil verifikasi faktual tersebut, dpr pb menerbitkan keputusan dpr pbapua barat periode (vide bukti p 6j, yang memutuskan, bahwa:dinyatakan lolos dan siap ditetapkan sebagai calon gubernur dan wakil gubernur papua barat periode dpr pb belum menyatakan pendapat terhadap abraham octavianus atari, karena belum mendapat klarifikasi tertulis dari kementerian pendidikan nasional tentang syarat kesarjanaannya, terhadap bakal calon wakil gubernur atas nama rahim kantong, ed, masih terdapat perbedaan pendapat mengenai syarat orang asli papua,mrp. iv. bahwa keputusan sebagaimana tersebut pada angka iv. atas, oleh dpr pb telah meneruskannya kepada mrp jayapura melalui rekomendasi dpr pb nomor dpr pb tanggal mei (vide bukti untuk mrp kiranya dapat memberikan tanggapan dan pertimbangannya, namun karena belum terpilihnya pimpinan mrp, maka seluruh tahapan merupakan kebohongan belaka, karena dari beberapa wilayah pemilihan justru pasangan calon dari para pemohon memenangkan mutlak perolehan suara. dan terkait dalil dari para pemohon yang menyatakan adanya konspirasi maka pihak terkait mensomir kepada para pemohon untuk membuktikan hal tersebut. bahwa, terkait aksi boikot yang dilakukan oleh para pemohon, namun sangat mengesankan bahwa para pemohon memenangkan perolehan suara dibeberapa wilayah yaitu kaimana pasangan calon gubernur dan wakil gubernur dr. wahidin parade dan herman donatur felix rise dan bintuni yaitu pasangan calon gubernur dan wakil gubernur drs. dominus manhattan dan origines nau, pd. bahwa, terkait permohonan pemohon pada poin i.v. yang menyatakan perolehan suara yang diperoleh pihak terkait hanya nampaknya pemohon tidak memahami perhitungan suara yang dimaksudsebagaimana yang berbunyi pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah memperoleh suara lebih dari jumlah suara sah ditetapkan sebagai pasangan calon terpilih dengan demikian pemohon telah keliru menafsirkan, dalam hal ini pemohon menafsirkan jumlah suara pihak terkait hanya dimana perhitungan tersebut diperoleh atas dasar daftar pemilih tetap dpt), bukan berdasarkan jumlah suara sah yang diperoleh pihak terkait, jika pemohon memahami perhitungan suara tersebut, maka pemohon akan menemukan jumlah perhitungan suara yang sama baik dengan memohon maupun pihak terkait dengan perhitungan presentasi yakni sebesar adapun terhadap dalil pemohon yang menyatakan, jika benar adanya keterlibatan sekertaris daerah provinsi papua barat m.l. rumahan selaku ketua umum tim sukses serta asisten sekda provinsi papua barat drs. nathaniel landasan, selaku koordinator dewan pembina penasehat tim sukses bagi pihak terkait, hal demikian hanya merupakan tindakan pribadi bukan atas nama tim sukses, jika memang benar tindakan tersebut ada, maka hal demikian diluar tanggungjawab pihak terkait, karena kedua nama tersebut tidak terdaftar dalam nama tim sukses calon gubernur dan wakil gubernur yang didaftarkan resmi pada komisi pemilihan umum provinsi papua. nama yang terdaftar resmi komisi pemilihan umum provinsi papua sebagai ketua dan wakil tim sukses gubenur dan wakil gubernur pihak terkait adalah h.n.n. bau dan wakilnya fabian bambu. berdasarkan dalil dalil jawabmenyatakan sah dan mengikat keputusan komisi pemilihan umum propinsi papua baratpinsi papua barat tahun memerintahkan komisi pemilihan umum provinsi papua barat pihak terkait juga memberikan tanggapan sebagai berikut: pelaksanaan keputusan kpu prov. papua barat nomor: tahun (vide bukti pt 5a) bahwa pelaksanaan pemungutan suara. sedangkan pada beberapa tps kelurahan langgeng distrik manokwari barat kabupaten manokwari dilaksanakan pada tanggal juli karena lurah langgeng menahan surat suara serta logistik pemilukada tanpa alasan yang jelas sehingga pemungutan suara tidak dapat dilaksanakan secara bersamaan dengan tps lainnya. bahwa rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat kabupaten kota dilaksanakan pada tanggal sampai dengan tanggal juli(vide bukti pt:( dan drs. hassan ambar total sumber: formulir model dc kwk.kpu, model dc1 kwk.kpu dan lampiran model dc1 kwk.kpugubernur dan wakil gubernur provinsi papua baratmerintahkan kepada memohon untuk melakukan pemungutan suara ulang pada seluruh tps seluruh kabupaten provinsi papua barat dengan tidak mengikutsertakan pasangan calon nomor abraham octavianus atururi dan drs. rahim kantong, ed. bahwa namun demikian, pemohon dalam permohonannya tidak mendalilkan jenis pelanggaran apa yang dilakukan oleh pasangan calon nomor sehingga harus didiskualifikasi. bahwa pemohon dalam petitumnya juga tidak meminta agar mahkamah membatalkan keputusan memohon tentang penetapan pasangan calon tetapselain pertentangan antara dalil dan petit dalam permohonan, terdapat pula petit pemohon yang tidak dikenal dalam peraturan perundang undangan yang mengatur mengenai pemilukada. pada petit hal pemohon meminta agar mahkamah memerintahkan kpu menyelenggarakan pemberian suara ulang seluruh wilayah propinsi papua barat. padahal pemohon sudah diberi kesempatan untuk memperbaiki permohonannya pada persidangan tanggal agustus dengan frase petit yang demikian, mustahil bagi mahkamah untuk mengabulkan pemohonara pemohon salah objek error object)objek permohonan pemohon yang disampaikan kepada mahkamah konstitusi, adalah permohonan keberatan terhadap keputusan komisi pemilihan umum provinsi papua barat nomor tahun tentang penetapara pemohon adalah, bukan meminta untuk membatalkanahwa seandainyapunjunctoiirekomendasi dpr pb sebagaimana tersebut tidak ditindak lanjuti dan dikembalikan kepada dpr pb tanpa memberikan tanggapan dan pertimbangan. iv. bahwa melihat peluang dimana mrp belum dapat bekerja termasuk belum dapat memberikan pendapat dan pertimbangan terkait rekomendasi dpr sebagaimana iv. atas, tanpa alasan hukum yang sah dan berdasarkan peraturan perundang undangan yang berlaku gubernur papua barat, yakni abraham octovianus atari (satu satunya bakal calon gubernur yang bermasalah) 8j. pelantikan mrp papua barat serta keberadaan mrp papua barat tersebut adalah tidak benar, illegal dan tidak berdasarkan atas hukum dan peraturan perundang undangan. iv. bahwa setelah pelantikan mrp papua barat sebagaimana pada angka atas, maka keesokan harinya atau pada tanggal juni memohon menyampaikan kembali (empat) berkas bakal pasangan calon gubernur dan wakil gubernur secara langsung kepada pimpinan majelis rakyat papua barat yang baru dilantik itu untuk mendapat persetujuan dan pengesahan tentang syarat orang asli papua. dan atas dasar persetujuan dan pengesahan tersebut, memohon menetapkan bakal pasangan calon menjadi pasangan calon (vide bukti iv. bahwa tindakan memohon yang menyampaikan berkas pasangan bakal calon gubernur dan wakil gubernur sebagaimana tersebut pada angka iv. atas, adalah tidak benar dan melanggar hukum, karena memohon hanya diperkenankan untuk menyerahkan berkas bakal pasangan calon kepada dpr pb dan tidak diperkenankan untuk menyerahkan secara langsung kepada mrp, mrp papua barat . batasan batasan kewenangan sebagaimana tersebut atas, diatur secara explicit bahkan implisit dalam beberapa ketentuan, sebagaimana yang para pemohon kutip, sebagai berikuti1. dalil pemohon poin iv. il. bahwa pihak terkait membantah dalil pemohon mengutip beberapa tersebut karena semua persyaratan telah dipenuhi oleh yurisprudensi mahkamah pasangan calon nomor urut abraham octavianus konstitusi tentang beberapa atururi dan drs. rahim kantong, dan telah keputusan rekapitulasi dilakukan verifikasi administrasi secara factual oleh hasil pemungutan suara kpu provinsi papua barat selaku lembaga yang pemilukada keputusan berwenang menyelenggarakan pemilukada papua kpud yang dibatalkan oleh barat. majelis rakyat papua barat juga sudah mahkamah karena tidak memberikan pertimbangan dan persetujuan syarat memenuhi persyaratan orang asli papua terhadap calon wakil gubernur administratif pasangan nomor urut yaitu drs. rahim kantong, ed. pemohon justru mempersoalkan legalitas mrp papua barat yang bukan merupakan wewenang mahkamah konstitusi. dalil pemohon pada poin pihak terkait membantah dalil pemohon tersebut iv. bahwa memohon kpu dengan alasan dan fakta sebagai berikut: propinsi papua barat) telah tidak ada kecurangan secara terstruktur, melakukan rekapitulasi hasil sistematis dan massif yang dilakukan oleh penghitungan suara divide memohon. dengan kata lain pemilukada sudah bukti dan juga telah dilaksanakan secara demokratis, jujur dan adil. menetapkan nomor urut justru pihak terkait lah yang seharusnya keberatan pasangan calon gubernur dengan beberapa kali penundaan pemilukada yaitu dan wakil gubernur jadwal pertama pemungutan suara pada tanggal abraham octavianus atari juni kemudian dimajukan menjadi tanggal dan drs. rahim kantong, juni (vide bukti pt. dan sebagai gubernur dan mengacu pada jadwal pertama seharusnya wakil gubernur terpilih pasangan calon yang mendaftar hanya ada dua periode |vide pasangan calon yaitu pasangan abraham bukti p 2j, yang lahir dari octavianus atururi dan drs. rahim kantong, penyelenggaraan serta pasangan rusak samuel bisa pemilukada yang sarat wonatore s.ip., sh., mba dan ismail sirfefa, dengan pelanggaran sos tetapi karena pemilukada diundur dan sistematis, terstruktur dan memohon membuka pendaftaran tahap kedua massif serta terjadinya kemudian mendaftar tiga pasangan calon yaitu pembiaran segenap pelanggaran tersebut oleh pasangan dr. wahidin parade, sidang drs. kpu propinsi dan tiadanya herman donatur felix rise pasangan drs. tindakan konstruktif dari dominus landasan dan origines nau, pd, bawaslu untuk mengatasi george celcius aparat, sh. dengan drs. pelanggaran pemilukada hassan ombaier.(vide bukti pt. dan pt. dalam pemilu kepala daerah berdasarkan alasan dan fakta fakta tersebut maka dan wakil kepala daerah cukup jelas bahwa memohon telah membuka propinsi papua barat tahun kesempatan yang seluas luasnya kepada seluruh pasangan calon untuk berkompetisi dalam penyebab utama terjadinya pemilukada provinsi papua barat.dalil pemohon pada memohon telah melaksanakan kewenangannya poin iv. sampai poin berdasarkan ketentuan nomor iv. pemohon tahun juncto nomor tahun mendalilkan bahwa tentang perubahan kedua nomor32 tahun memohon telah melampaui tentang pemerintahan daerah juncto kewenangannya dengan huruf nomor22 dan pasi nomor alasan bahwa kewenangan tahun serta putusan mahkamah konstitusi untuk menetapkan pasangan nomor puu viii tentang pengujian calon tetap dalam pemilihan nomor tahun tentang otonomi khusus gubernur dan wakil papua. gubernur adalah kewenangan dewan pihak terkait membantah dalil pemohon tersebut perwakilan rakyat papua karena tidak benar dan tidak berdasar dengan dasar berdasarkan dan alasan sebagai berikut huruf undang undang bahwa berdasarkan ketentuan nomor nomor tahun tahun menyatakan ketentuan dalam tentang otonomi khusus undang undang ini berlaku juga bagi penyelenggara bagi provinsi papua, juncto pemilu provinsi yang bersifat khusus atau bersifat dan istimewa sepanjang tidak diatur lain dalam undang peraturan pemerintah nomor undang tersendiri . tahun tentang bahwa mengingat pegasus tentang tata cara majelis rakyat papua, juncto pemilihan gubernur dan wakil gubernur papua huruf barat hingga saat ini belum ada (menurut peraturan pemerintah nomor kesepakatan tanggal maret yang ditanda tahun tentang tangani antara lain oleh pimpinan dpr papua pemilihan, pengesahan barat, kpu dan bawaslu, kemendagri dan pengangkatan, dan kemenkopolhukam (vide bukti pt 8a) disepakati pemberhentian kepala bahwa pegasus selesai paling lambat tanggal daerah dan wakil kepala april serta merujuk pada putusan mahkamah daerah. konstitusi nomor puu viii tentang menurut pemohon bahwa pengujian nomor tahun tentang yang berwenang melakukan otonomi khusus papua maka ketentuan dalam verifikasi persyaratan nomor tahun tetap berlaku dalam hal pasangan calon gubernur pemilihan gubernur dan wakil gubernur provinsi dan wakil gubernur provinsi papua barat. papua barat adalah dpr bahwa berdasarkan perpu nomor tahun papua barat. sebagaimana telah diundangkan dengan nomor tahun tentang otsus papua dan papua barat telah menghapus segala kewenangan dpr papua papua barat dalam hal pemilihan gubernur dan wakil gubernur kecuali dalam hal mengusulkan pengangkatan gubernur dan wakil gubernur terpilih kepada presiden republik indonesia. bahwa berdasarkan ketentuan huruf dan huruf (f) nomor tahun disebutkan tugas dan wewenang kpud dalam pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah adalah e). meneliti persyaratan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah yang diusulkan. dp. menetapkan persyaratan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah yang memenuhi persyaratan. bahwa hal tersebut juga ditegaskan dalam ketentuan huruf (g) nomor tahun tentang penyelenggaraan pemilihan umum menyatakan tugas dan wewenang kpu provinsi dalam hal pemilu kepala daerah dan wakil kepala daerah meliputbahwaselanjutnya dalam ketentuan nomor tahun ditegaskan bahwadengan demikian maka segala peraturan perundang undangan yang memberikan kewenangan kepada lembaga lain selain kpud provinsi papua barat dalam hal penetapan pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah provinsi papua barat adalah tidak sah. bahwa mengenai hal ini juga telah dipertimbangkan secara tepat oleh mahkamah konstitusi dalam putusan mahkamah nomor: puu viii dalam perkaramahkamah dalam pertimbangan hukumnya hal poin secara tegas menyatakani pengesahan dari dpr menjadi berdasarkan ketentuan ketentuan tersebut diatas berikut pertimbangan hukum mahkamah sebagaimana dikutip diatas maka cukup jelas bahwa seluruh mekanisme dan tata cara pemilihan gubernur dan wakil gubernur papua dan papua barat tunduk kepada ketentuan yang diatur dalam nomor tahun tentang pemerintahan daerah sebagaimana telah diubah dengan nomor tahun dan undang undang nomor tahun tentang penyelenggaraan pemilihan umum kecuali dalam hal defenisi orang asli papua yang harus mendapatkan pertimbangan dan persetujuan dari majelis rakyat papua yang dalam hal pemilihan gubernur dan wakil gubernur papua barat kewenangan memberikan pertimbangandan persetujuan berada ditangan majelis rakyat papua barat. dengan demikian, putusan mahkamah telah mempertegas kewenangan kpu provinsi papua barat sebagai satu satunya lembaga yang berwenang memproses, memverifikasi serta menetapkan pasangan calon yang memenuhi persyaratan sebagai pasangan calon gubernur dan wakil gubernur provinsi papua barat. bahwa selain didasarkan pada ketentuan sebagaimana telah disebutkan diatas, dpr papua barat telah menyerahkan seluruh kewenangan yang terkait dengan penyelenggaraan pemilukada provinsi papua barat kepada kpu provinsi papua barat sebagaimana disampaikan oleh pimpinan dpr papua barat dalam rapat hotel millenium jakarta pada tanggal mei yang juga dihadiri oleh perwakilan kpu pusat, bawaslu, kementerian polhukam, kementerian dalam negeri dalil pemohon poin keberadaan mrp papua barat adalah sah, iv. tentang sehingga pemohon tidak berhak menyatakan permasalahan majelis bahwa mrp papua barat ilegal sebelum ada rakyat papua dan majelis keputusan pengadilan yang menyatakan bahwa rakyat papua barat. mrp papua barat tidak sah. pemohon mempersoalkan pihak terkait membantah dalil pemohon yang keberadaan majelis rakyat menyatakan bahwa majelis rakyat papua mrp) papua barat ilegal dan hanya ada satu tanah papua dan bahwa mrp menyatakan bahwa mrp papua barat ilegal dengan dasar dan alasan hanya ada satu tanah sebagai berikut papua. bahwa berdasarkan ketentuan peraturan pemerintah nomor tahun tahun yang menyatakan bahwa dalam hal pemekaran provinsi papua menjadi provinsi provinsi baru dibentuk mrp yang berkedudukan dimasing masing ibu kota provinsi. tata cara pembentukan, susunan, kedudukan,keanggotaan,bahwa selanjutnya, pada tanggal desember menteri dalam negeri berdasarkan surat nomo (vide bukti pt. pada tanggal januari menjawab surat dari gubernur papua jayapura menteri dalam negeri juga sudah mengirimkan surat nomor: perihal klarifikasi pegasus provinsi papua.(vide bukti pt dengan kata lain majelis rakyat papua berada provinsi papua dan provinsi papua barat dan bukan hanya satu mrp sebagaimana didalilkan pemohon. bahwa berdasarkan ketentuan tersebut menteri dalam negeri telah mengangkat dan mengesahkan keanggotan mrp papua dan papua barat sesuadengan lampiran untuk keanggotan mrp papua sedangkan lampiran untuk keanggotaan mrp papua barat (vide bukti pt. dan hingga saat ini tidak ada pihak yang mempersoalkan keberadaan mrp papua barat dengan mengajukan gugatan hukum pengadilan. bahwa gubernur papua barat berdasarkan ketentuan yang menyatakan pengesahan dan pelantikan pimpinan majelis rakyat papua dilakukan oleh gubernur atas nama menteri dalam negeri. berdasarkan kewenangan tersebut dan dipertegas dengan surat dari menteri dalam negeri tanggal desember nomor: maka gubernur papua barat telah mengesahkan dan melantik pimpinan mrp provinsi papua barat masa jabatan berdasarkan11a). oleh karena itu dalil pemohon pada poin iv. adalah tidak beralasan. bahwa perihal tersebut juga sudah dipertegas dengan(vide bukti pt dalam surat tersebut dapat kami kutip beberapa poin penting antara lain pada poin menyatakan surat keputusan menteri dalam negeri nomor tahun tanggal maret tentang pengesahan pengangkatan majelis rakyat papua provinsi papua dan provinsi papua barat masa jabatan tahun secara hukum telah menetapkan keanggotaan mrp provinsi papua dan mrp provinsi papua barat masa jabatan tahun pada poin menyatakan bahwa, sementara itu pimpinan mrp provinsi papua barat telah disahkan oleh gubernur papua barat berdasarkan keputusan gubernur papua barat nomor v1 tahun tanggal juni dan dilantik pada tanggal juni manokwari pada poin menyatakan bahwa pemilihan pimpinan mrp pada tanggal mei jayapura dilakukan oleh anggota mrp provinsi papua dan mrp provinsi papua barat dan menghasilkan pimpinan mrp yang berasal dari mrp provinsi papua dan mrp provinsi papua barat poin surat tersebut menyatakan sehubungan dengan hal tersebut, sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka agar pemilihan pimpinan mrp provinsi papua dilakukan sesuai dengan peraturan perundang undangan dan hanya melibatkan anggota mrp provinsi papua dengan demikian cukup jelas bahwa pemilihan pimpinan mrp provinsi papua hanya melibatkan anggota mrp papua dan tidak lagi melibatkan anggota mrp papua barat. bahwa surat menteri dalam negeri tersebut mempertegas kembali secara bersamaan. berdasarkan dasar hukum yang telah kami uraikan diatas, jelas bahwa keberadaan mrp papua barat adalah sah dan hingga saat ini tidak ada gugatan hukum terhadap keberadaan mrp papua barat sehingga mohon agar mahkamah menolak atau setidak tidaknya mengesampingkan dalil pemohon. dalil pemohon pada il. bahwa pihak terkait membantah dalil pemohon poin iv. s.d tersebut dengan dasar dan alasan sebagai berikut iv. pemohon bahwa meskipun segala kewenangan dprd cg. mendalilkan bahwa kpu dpr papua barat telah dihapus berdasarkan perpu provinsi papua barat nomor1 tahun yang telah diundangkan tidak diperkenalkan berdasarkan nomor tahun dan menyerahkan langsung memberikan kewenangan kepada memohon dalam berkas bakal pasangan kaitan dengan pemilihan gubernur dan wakil calon kepada majelis gubernur papua barat namun untuk menghindari rakyat papua barat kekisruhan maka memohon mengambil jalan tengah dengan mengacu kepada dengan menyerahkan berkas pasangan calon ketentuan kepada dpr papua barat untuk selanjutnya huruf nomor diserahkan kepada mrp. tahun dan bahwa atas dasar pertimbangan tersebut pada nomor tanggal mei kpu provinsi papua barat tahun tentang mrp menyerahkan berkas pasangan calon kepada dpr dan provinsi papua barat untuk diverifikasi dengan huruf nomor tahun asumsi bahwa pegasus tata cara pemilihan tentang pemilihan gubernur papua barat sudah selesai, namun pengesahan ternyata berkas tersebut tidak pernah dikembalikan pengangkatan dan oleh dpr papua barat karena ternyata pegasus pemberian tian kepala tentang tata cara pemilihan gubernur dan wakil daerah dan wakil kepala gubernur papua barat hingga saat ini belum ada daerah. sehingga dpr papua barat mengembalikan dan menyerahkan kewenangan untuk melakukan verifikasi berkas pasangan calon kepada memohon. bahwa selain penyerahan kewenangan oleh dpr papua barat kepada memohon, mekanisme dan tata cara yang dilakukan oleh memohon juga mengacu kepada putusan mahkamah konstitusi nomor: puu viii sebagaimana pertimbangan hukum mahkamah secara lengkapnomor tahun tentang majelis rakyat papua, mengatur bahwaiv. bahwa selain memohon tidak dapat diperkenankan menyerahkan berkas bakal pasangan calon secara langsung kepada mrp, mrp papua barat?, sebagaimana angka iv. atas, sebaliknya, mrp, mrp papua barat tidak diperkenankan pula untuk menyerahkan berkas pasangan calon yang telah mendapat persetujuan dan pengesahannya langsung kepada memohon. batasan batasan tersebut dapat terlihat pula pada beberapa ketentuan yang para pemohon kutip bawah ini nomor tahun tentang majelis rakyat papua, mengatur bahwa : telah kami kutip diatas yang pada intinya menyatakan bahwa yang berwenang. bahwa terkait dengan dalil pemohon pada poin iv. .12tersebut patut dikesampingkan karena pasca putusan mahkamah konstitusi nomor81 puu vii tersebut maka segala kewenangan penyelenggaraan pemilukada provinsi papua dan papua barat berlaku ketentuan yang sama dengan daerah lainnya kecuali dalam hal syarat orang asli papua yang merupakan kewenangan mrp cg. mrp papua barat. dalil pemohon pada poin il. memohon telah melakukan kewenangannya iv. bahwa berdasarkan ketentuan perundang undangan memohon dan majelis sehingga tidak ada unsur perbuatan melawan rakyat papua barat hukum sebagaimana didalilkan oleh pemohon melakukan tindakan berdasarkan dasar dan alasan sebagai berikut procedure dan melawan bahwa pihak terkait membantah dalil pemohon hukum dalam hal verifikasi tersebut karena memohon tidak menyalahi dan penetapan pasangan ketentuan apapun terkait dengan verifikasi dan calon gubernur dan wakil penetapan pasangan calon gubernur dan wakil gubernur provinsi papua gubernur provinsi papua barat karena semua barat. tahapan dan proses sudah dilakukan sesuai ketentuan perundang undangan sebagaimana diatur dalam ketentuan nomor tahun tentang pemerintahan daerah juncto hurufhuruf nomor tahun tentang penyelenggaraan pemilihan umum sebagaimana telah kami kutip secara lengkap dalam jawaban kami terhadap dalil pemohon pada poin iv. sampai poin iv. .diatas. bahwa adapun mrp papua barat dalam memberikan pertimbangan dan persetujuan didasarkan pada ketentuan peraturan pemerintah nomor tahun tentang tugas dan wewenang mrp yang antara lain menyatakanmeskipun dalam ketentuan tersebut masih disebutkan dprd mengingat ketika peraturan pemerintah tersebut dibuat, mekanisme dan tata cara pemilihan gubernur dan wakil gubernur masih melalui dprd, namun dengan adanya putusan mahkamah konstitusi yang mempertegas kewenangan kpu provinsi papua dan papua barat sebagaimana dapat dapat dikutip sebagai berikutyang berlaku didaerah lainnya indonesia . karena persyaratan dan mekanisme lainnya yang berlaku daerah lainnya indonesia dalam hal kewenangan memproses persyaratan bakal pasangan calon adalah kpud cg. kpu provinsi papua barat maka tindakan memohon kpu provinsi papua barat) meminta pertimbangan dan persetujuan mrp mengenai syarat orang asli papua kepada mrp papua barat tidaklah bertentangan dengan peraturan yang berlaku. bahwa tindakan memohon tersebut juga didasarkan pada persetujuan dpr papua barat dalam rapat tanggal mei hotel millenium jakarta yang dihadiri oleh perwakilan kpu ri, bawaslu, kemenag polhukam dan kementerian dalam negeri yang menyatakan dpr papua barat menyerahkan seluruh kewenangan terkait pemilihan gubernur dan wakil gubernur provinsi papua barat kepada kpu provinsi papua barat. bahwa fakta ini juga diperkuat dengimana dalam ketentuan tentang tugas dan wewenang dprd sama sekali tidak diatur mengenai kewenangan untuk menetapkan pasangan calon gubernur dan wakil gubernur. bahwa disamping argumentasi tersebut mengenai syarat kesarjanaan dan syarat asli orang papua dapat kami jelaskan sebagai berikut mengenai syarat kesarjanaan pasangan calon gubernur abraham octavianus atururi sudah diverifikasi oleh memohon bahwa dpr papua barat dalam lampiran surat penyampaian hasil verifikasi bakal calon gubernur dan wakil gubernur papua barat periode telah menetapkan sebagai berikut george celcius aturan, sh,mm,mh dan hasan ombak, dr. wahidin parade, dan ir. herman donatur felix rise drs. dominus landasan dan origines nau, dinyatakan lolos dan siap ditetapkan sebagai pasangan calon gubernur dan wakil gubernur papua barat periode pada rapat paripurna tanggal mei mengingat persyaratan kelengkapan berkas yaitu syarat kesarjanaan bakal calon gubernur papua barat an. abraham octavianus atururi belum mendapat klarifikasi tertulis dari kementerian pendidikan nasional ri, maka paripurna pada malam hari ini belum menyatakan pendapat. syarat orang asli papua yang diakui dan diterima oleh masyarakat adat sebagaimana diamanatkan nomor tahun nomor tahun tentang otonomi khusus papua terkait bakal calon wakil gubernur papua barat an. drs rahim kantong, ed, masih terdapat perbedaan pendapatanggota mrp papua barat sebagai lembaga representatif adat, budaya dan kultur. bahwa meskipun dpr papua barat dalam rekomendasinya menyatakan belum menyatakan pendapat terhadap bakal calon gubernur abraham octavianus atururi, dengan pertimbangan syarat kesarjanaannya belum mendapat klarifikasi tertulis dari kementerian pendidikan nasional dan syarat orang asli papua atas nama drs. rahim kantong, namun kesimpulan dpr papua barat tersebut juga tidak benar karena faktanya kpu provinsi papua barat telah melakukan verifikasi administratif tanggal april (vide bukti pt dan verifikasi faktual pada kementerian pendidikan nasional dan telah mendapat klarifikasi dari dirjen pendidikan tinggi departemen pendidikan nasional (vide bukti pt 13a, pt 13b dan pt 13c mengenai syarat orang asli papua atas nama drs. rahim kantong, ed. telah mendapat pertimbangan mrp papua barat. bahwa terkait masalah syaratorang asli papua atas nama bakal calon wakil gubernur drs. rahim kantong, telah diperjelas berdasarkan surat keputusan dewan adat bahan matta fak fak nomor skt dermaga!!i! tentang pengakuan silsilah marga kantong kapur dewan adat bahan matta (vide bukti pt mengakui kapitan kop ambar kapur adalah orang tua dari bapak abdul karim kantong kapur, bapak abdul karim kantong kapur menikah dengan mama nadia yang kemudian melahirkan sdr. abdul rahim kantong kapur, dengan keterangan bahwa keturunan kantong kapur adalah anak asli dari suku besar bahan matta fakfak, mama nadia adalah keturunan kabupaten selayar sulawesi selatan, bahwa berdasarkan silsilah tersebut atas, dewan adat bahan matta mengakui keberadaan dan memutuskan bahwa marga kantong kapur merupakan salah satu marga yang terdapat suku besar bahan matta yang tergabung dalam marga kingdom, tangganya, kutanggas, gelar, kabel dan kapur, marga kantong kapur memiliki hak dan kedudukan yang sama dalam kehidupan kemasyarakatan adat, sosial dan politik sebagaimana anak adat papua lainnya. bahwa mengenai syarat orang asli papua pasangan calon gubernur dan wakil gubernur atas nama abraham octavianus atururi dan drs. rahim kantong, telah mendapat pertimbangan dari majelis rakyat papua barat sesuai kewenangan yang dimiliki, secara khusus terhadap bakal calon wakil gubernur atas nama drs. rahim kantong, diputuskan setelah melakukan verifikasi factual dengan mengundang dewan adat bahan matta dari kabupaten fak fak. keputusan mrp papua barat tersebut sebagaimana dituangkan dalam surat keputusan mrp papua barat nomor(vide bukti pt. dengan demikian maka tidak benar memohon dan mrp papua barat melakukan tindakan procedure dan melawan hukum. dalil pemohon poin il. sepanjang pemohon tidak bisa membuktikan iv. bahwa mrp papua bahwa keberadaan mrp papua barat ilegal melalui barat tidak berwenang suatu putusan pengadilan yang berkekuatan memberikan persetujuan dan hukum tetap maka segala keputusan yang dibuat pengesahan terhadap syarat oleh mrp papua barat adalah sah dan mengikat. orang asli papua. bahwa pihak terkait membantah dalil pemohon tersebut karena tidak benar dan tidak berdasar dengan dasar dan alasan sebagai berikut bahwa mrp papua barat berwenang memberikan persetujuan dan pengesahan terhadap syarat asli papua berdasarkan ketentuan nomor tahun tentang majelis rakyat papua disebutkan bahwabahwa keberadaan mrp papua barat tersebut berdasark. hal mana juga dipertegas olehsebagaimana telah kami kutip diatas. bahwa beberapa ketentuan pegasus papua nomor4 tahun yang dikutip oleh pemohon adalah tidak benar dan manipulatif karena sebagian sudah dihapus atau diubah berdasarkan klarifikasi oleh menteri dalam negeri nomor perihal klarifikasi pegasus provinsi papua (vide bukti pt(vide bukti pt antara lain tentang wakil wakil setiap unsur sebagaimana dimaksud pada berjumlah orang dan dipilih oleh masyarakat adat, masyarakat agama, dan masyarakat perempuan dihapus.sedangkan tentang jumlah anggota mrp semula berjumlah orang sudah diubahdan menjadi orang untuk mrp papua dan orang untuk mrp papua barat semula berbunyierdasarkan hasil klarifikasi mendagri telah diubah menjadi jumlah anggota mrp sebagaimana dimaksud pada masing masing terbagi dari orang unsur perempuan, adat dan agama pada provinsi papua dan orang unsur perempuan, adat dan agama pada provinsi papua barat. dengan kata lain klarifikasi tersebut sudah tegas membagi secara proporsional keanggotaan kedua mrp papua dan papua barat. bahwa dengan demikian maka persetujuan dan pengesahan mrp terhadap syarat asli orang papua adalah kewenangan mrp cg. mrp papua barat sehingga dalil pemohon tersebut harus ditolak atau dikesampingkan. dalil pemohon poin il. pihak terkait membantah dalil pemohon tersebut iv. yang menyatakan karena tidak benar dan tidak berdasar dengan alasan memohon telah sebagai berikut melakukan obstruction bahwa perihal penetapan ptun jayapura nomor: justice terhadap penetapan pen g.tun tanggal juni (vide ptun jayapura bukti pt tidak pernah diberitahukan secara resmi dan patut kepada memohon dan baru diberitahukan bersamaan dengan panggilan sidang dismissal pada tanggal juli dimana pada tanggal juli tersebut semua logistik dan surat suara pemilukada papua barat sudah didistribusi hingga tingkat tps sehingga memohon tidak mungkin lagi menunda pemungutan suara. mengenai hal ini memohon telah mengadukan dugaan terjadinya perilaku dan kode etik hakim ketua pengadilan tata usaha negara jayapura kepada komisi yudisial sesuai surat kpu nomor: klub os2 vii: (vide bukti pt bahwa ptun jayapura secara sepihak dan tanpa mendengar keterangan terlebih dahulu dari memohon dan pihak terkait telah mengeluarkan penetapan penundaan atas surat keputusan memohon nomor tahun tentang penetapan pasangan calon tetap pemilukada provinsi papua barat tahun hal ini jelas melanggar surat edaran mahkamah agung nomor:. bahwa dalam surat edaran mahkamah agung nomor secara jelas dalam poin halaman disebutkanpastian politik mengingat jabatan gubernur dan wakil gubernur akan segera berakhir sehingga apabila kpu provinsi papua barat menunda pemilukada provinsi papua barat maka kpu papua barat akan dipersalahkan melanggar undang undang dan peraturan yang menyatakan bahwa "pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah harus dilaksanakan paling lambat hari sebelum masa jabatan kepala daerah wakil kepala daerah berakhir. dalam hal pemilukada provinsi papua barat, masa jabatan gubernur dan wakil gubernur berakhir pada tanggal juli selain itu penundaan juga akan berpotensi menimbulkan konflik horisontal antar pendukung pasangan calon. selain itu penundaan pemilukada akan berdampak pada membengkaknya anggaran pemilukada. bahwa penetapan pengadilan tata usaha negara ptun) jayapura nomor pen g.tun ptun.jpr tanggal juni bertentangan dengan syarat batasan yang ditentukan dalam nomor tahun tentang peradilan tata usaha negara agar suatu permohonan penundaan dapat dikabulkan. secara tegas menentukan permohonan penundaan sebagaimana dimaksud dalam dapat dikabulkan hanya apabila terdapat keadaan . adapun merumuskansampai ada putusan pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap . dalam perkara yang dimohonkan penggugat pemohon, tidak terdapat keadaan mendesak yang mengakibatkan kepentingan penggugat sangat dirugikan, oleh karena pelaksanaan dari keputusan kpu nomor tahun tersebut penggugat tidak mengakibatkan penggugat batal menjadi peserta pemilukada, justru sebaliknya pelaksanaan dari keputusan kpu nomor tahun mengakibatkan penggugat menjadi peserta pemilukada. demikian juga, permohonan nomor tahun tentang majelis rakyat papua, mengatur bahwa pasangan bakal calon yang telah mendapatkan persetujuan mrp disampaikan kepada dprd ,dari ketentuan ketentuan sebagaimana tersebut pada angka iv. dan iv. atas, yang membatasi memohon dan mrp papua barat" berhubungan secara langsung, ternyata pula memohon tidak diperkenankan dan atau tidak berwenang untuk menetapkan bakal pasangan calon menjadi pasangan calon. penegasan tersebut dapat terlihat pada beberapa ketentuan sebagaimana para pemohon kutip dibawah inipenundaan seharusnya tidak dikabulkan, oleh karena penundaan mengakibatkan kepentingan umum menjadi terganggu yakni timbulnya konflik yang berkepanjangan dan timbulnya kerugian bagi keuangan daerah dalam membiayai pemilukada. dengan demikian, penetapan pengadilan tata usaha negara ptun) jayapura nomor pen g.tun ptun.jpr tanggal juni tidak memenuhi syarat kepentingan penggugat mendesak dan dirugikan serta syarat kepentingan umum terlindungi . pemohon selaku penggugat tidak memiliki keseriusan dalam hal gugatan ptun jayapura karena penggugat tidak pernah menghadiri persidangan untuk memeriksa pokok perkara meskipun sudah dipanggil secara patut. hal ini membuktikan bahwa pemohon selaku penggugat dalam perkara ptun jayapura hanya menginginkan penetapan penundaan untuk menjadi alasan menunda tahapan pemilukada papua barat. bahwa selain argumentasi tersebut diatas, dalam proses tahapan pemilukada papua barat terdapat (dua) gugatan penetapan penundaan dan putusan akhir) pengadilan tata usaha negara jayapura yakni penetapan pengadilan tata usaha negara ptun) jayapura yang kepentingannya saling bertentangan satu sama lain yaitu nomor pen g.tun ptun.jpr tanggal juni yang diajukan secara bersama sama oleh pasangan drs. dominus landasan dan origines nau, pd., pasangan dr. wahidin parade, dan ir. donatur felix rise, pasangan george celcius aparat, sh, mm, dan hasan ombaier, se, sebagaimana tersebut diatas dan. substansi dari kedua permohonan tersebut memohon pembatalan kepada pengadilan tata usaha negara jayapura agar dilakukan pembatalan atas penetapan bakaletapi dengan kepentingan yang saling bertentangan, sebab apabila permohonan rusak samuel bisa wonatorey, ip, sh, mba, dkk. dikabulkan dan ditetapkan sebagai pasangan calon yang memenuhi syarat, maka secara otomatis ketiga pasangan calon pemohon pemohon dan pemohon iii) secara otomatis tidak sah selaku pasangan calon tetap. (vide bukti pt kedua permohonan tersebut juga sama sama meminta penundaan, akan tetapi permohonan penundaan yang dikabulkan hanya terhadap permohonan yang diajukan secara bersama sama oleh drs. dominus landasan dkk. dalam mengadili kedua perkara tersebut, pengadilan tun jayapura telah menerapkan standar hukum yang terbalik. jika mengunakan ukuran kepentingan penggugat dirugikan dan bersifat mendesak , maka permohonan penundaan yang diajukan oleh rusak samuel bisa wonatorey, ip, sh, mba, dk., lebih memenuhi syarat untuk dikabulkan dibandingkan dengan permohonan penundaan yang diajukan oleh drs. dominus landasan dkk oleh karena permohonan yang diajukan oleh rusak samuel bisa wonatorey, ip, sh, mba, dk.,karena nyata nyata hak konstitusionalnya dirugikan dengan adanya surat berita acara nomor ba kpu pb yang tidak memuat nama yang bersangkutan sebagai bakal calon gubernur dan wakil gubernur papua barat, sedangkan permohonan yang diajukan oleh drs. dominus landasan dkk, hak konstitusional tidaklah dirugikan oleh karena surat keputusan memohon, justru mengakomodir nama yang bersangkutan. dalil pemohon poin il. bahwa pihak terkait membantah dalil pemohon iv. bahwa tahapan tersebut dengan alasan sebagai berikut: pemilukada dan pemungutan pemohon mengikuti tahapan sampai pengundian suara hanya diikuti satu nomor urut, bahkan pada saat penentuan jadwal pasangan calon kampanye masih diikuti oleh pemohon. bahwa pemohon pemohon dan pemohon iii tidak pernah mengundurkan diri sebagai pasangan calon pemilukada papua barat sejak ditetapkan sebagai pasangan calon tetap sebagaimana dimaksud nomor tahun juncto nomor tahun tentang pemerintahan daerah sehingga meskipun pemohon pemohon dan pemohon iii tidak mengirimkan saksi pada saat pemungutan suara namun hal ini tidak berarti pemohon pemohon dan pemohon iii tidak mengikuti tahapan dan pemungutan suara. bahwa faktanya pemohon memenangkan pemungutan suara kabupaten kaimana dan pemohon memenangkan pemungutan suara kabupaten teluk bintuni, dalil pemohon poin masyarakat papua barat sudah menentukan iv. bahwa pemilukada pilihannya dan menetapkan pemimpinnya melalui tidak mendapat legitimasi pemungutan suara tanggal juli dari masyarakat papua bahwa tidak benar dalil pemohon yang menyatakan barat. pemilukada tidak mendapat legitimasi dari masyarakat dan, pihak terkait membantah dalil pemohon tersebut dengan alasan sebagai berikut bahwa animo masyarakat papua barat untuk berpartisipasi dalam pemilukada provinsi papua barat sesungguhnya sangat besar, tetapi karena adanya intimidasi dan himbauan untuk tidak memberikan suara pada saat pemungutan suara melalui media cetak antara lain melalui cahaya papua terbitan tanggal juli bahkan pemaksaan dibeberapa tempat serta informasi menyesatkan yang disampaikan oleh kuasa hukum (vide bukti pt )maupun pasangan nomor urut nomor urut dan nomor urut yang melalui koalisi suara kebenaran menyatakan bahwa pemungutan suara pada tanggal juli tidak jadi dilaksanakan (vide bukti pt sehingga masyarakat menjadi bingung. bahwa selain informasi yang menyesatkan, sebagian besar masyarakat takut karena adanya intimidasi yang dilakukan oleh pendukung dan simpatisan pasangan calon yang menghendaki pemungutan suara pemilukada papua barat ditunda. terdapat distrik kabupaten manokwari yang mengembalikan logistik dan surat suara karena adanya intimidasi dan ancaman terhadap petugas maupun calon pemilih. (vide bukti pt fakta bahwa pemungutan suara kelurahan langgeng manokwari barat kabupaten manokwari tidak dapat dilaksanakan secara bersamaan pada tanggal juli karena lurah langgeng yang bernama isak landasan, menahan logistik dan surat suara didalam kantor lurah yang ditembak oleh lurah langgeng. pelaksanaan pemungutan suara baru dapat dilaksanakan pada tanggal juli selain itu beberapa tps juga kota manokwari terjadi intimidasi dan bahkan pembubaran pada saat pemungutan suara sehingga pemungutan suara tidak dapat dilaksanakan. bahwa dalam beberapa pemilukada yang dilaksanakan secara bebas tanpa intimidasi atau pemaksaan dari oknum tertentu justru tingkat partisipasi pemilih lebih rendah lagi antara lain pemilukada kota surabaya partisipasi pemilih hanya sebesar dari total pemilih terdaftar, (sumber surabayakota.com tanggal juni kota medan pada putaran pertama hanya sekitar dari juta pemilih sedangkan pada putaran kedua partisipasi pemilih hanya sekitar (sumber :dan kota depok hanya sekitar sehingga apabila dibandingkan dengan pemilukada provinsi papua barat yang penuh dengan intimidasi dan pemaksaan kehendak oleh oknum tertentu bias mencapai x6. dengan kata lain, meski diwarnai berbagai kontroversi dan intimidasi serta pemaksaan kehendak berbagai tempat, masyarakat papua barat telah menentukan pemimpinnya melalui pemungutan suara tanggal juli berbagai tindakan pemohon pemohon dan pemohon iii adalah bentuk pemaksaan kehendak yang dibingkai dengan proses hukum maupun pemaksaan fisik. hal ini menunjukkan bahwa elit politik papua barat belum siap berdemokrasi. pihak terkait mencermati bahwa sesungguhnya berbagai tindakan yang dilakukan oleh pemohon pemohon dan pemohon iii adalah upaya pemaksaan kehendak yang dibingkai dengan proses hukum antara lain melalui gugatan ptun. argumentasi ini diperkuat dengan fakta bahwa setelah pemohon pemohon dan pemohon iii mendapatkan penetapan penundaan, ternyata pemohon pemohon dan pemohon iii tidak pernah lagi menghadiri persidangan untuk memeriksa pokok perkara. dengan dasar penetapan penundaan yang dikeluarkan oleh ptun jayapura sebelum mendengar keterangan memohon maupun pihak terkait maka pemohon dan iii mengeluarkan himbauan yang disebar kepada seluruh masyarakat papua barat bahwa pemungutan suara pemilukada tidak jadi dilaksanakan pada tanggal juli (vide bukti pt dan pt dan pt fakta ini menunjukkan bahwa justru elit politik papua barat yang tidak siap berdemokrasi, sebaliknya masyarakat papua barat sudah sangat siap berdemokrasi. hal ini ditunjukkan dengan tingkat partisipasi masyarakat yang mencapai lebih dari (lima puluh tiga persen) meskipun ada himbauan dan bahkan upaya intimidasi dan ancaman kepada masyarakat untuk menyalurkan bahwa pelaksanaan pemilihan umum gubernur dan wakil gubernur papua barat tahun telah berjalan sangat demokratis seusai dengan asas pemilu yang judul dan terlepas dari adanya peran serta keterlibatan pns untuk melakukan aksi dukung mendukung terhadap salah satu pasangan calon dari pns lingkungan pemerintahan daerah papua barat, proses pelaksanaan yang demikian salah satunya adalah berkat adanya(vide bukti pt.i sampai dengan bukti pt.i sebagai berikut: bukti pt fotokopibukti pt fotokopiukti pt fotokop5a fotokopi keputusan kpu prov. papua barat nomor:8a fotokopi kesepakatan bersama evaluasi tentang tata cara dan tahapan pemilihan gubernur dan wakil gubernur papua barat tanggal maret yang ditanda tangani antara lain oleh pimpinan dpr papua barat, kpu dan bawaslu, kemendagri dan kemenkopolhukam bukti pt fotokopi surat menteri dalam negeri berdasarkan surat nomor sj, tanggal desembe, bukti pt fotokopi surat menteri dalam negeri nomor: sj, tanggal januari 2011kepada gubernur papua jayapura perihal klarifikasi pegasus provinsi papua: bukti ptbukti pt 11a fotokopimenteri dalam negeri kepada gubernur papua tertanggal juli nomor sj, perihal pengesahan dan pelantikan pimpinan majelis rakyat papua mrp) masa jabatan tahun bukti pt fotokopi surat dpr papua barat nomor: dpr pb kepada pimpinan mrp tentang penyampaian hasil verifikasi bakal calon gubernur dan wakil gubernur papua barat periode bukti pt 13a fotokopi surat kementerian pendidikan nasional direktorat jendral pendidikan tinggi, nomor: d t prihal: gelar kesarjanaan lulusan akademi tni: bukti pt 13b fotokopi ijazah akademi angkatan bersenjata republik indonesia nomor: xix c atas nama abraham olah atururi octavianus tanggal desember bukti pt 13c fotokopi penetapan pengadilan negeri manokwari nomor14 pdt.p pn.mkw bukti pt 13d fotokopi berita acara kpu tanggal april bukti pt fotokopi surat keputusan dewan adat bahan matta fak fak nomor skt dermaga ! tentang pengakuan silsilah marga kantong kapur dewan adat bahan matta: bukti pt fotokopi keputusan mrp papua barat nomor:bukti pt fotokopi menteri dalam negeri nomor perihal klarifikasi pegasus provinsi papua, tanggal januari bukti pt fotokopi berita acara klarifikasi pegasus nomor4 tahun tentang pemilihan anggota majelis rakyat papua tanggal januari bukti pt fotokopi penetapan ptun jayapura nomor: pen g.tun tanggal juni bukti pt fotokopi surat kpu nomor: klubdan iv. atas, membuktikan bahwa tindakan memohon dan mrp mrp papua barat sebagaimana pada angka iv. telah dilakukan secara tidak prosedur (procedure), sedangkanatas, membuktikan bahwa penetapan bakal pasangan calon menjadi pasangan calon oleh memohon, telah dilakukan secara melawan hukum. disamping itu, nampak pula adanya konspirasi yang sangat kentara antara memohon selaku penyelenggara dengan pihak terkait dan mrp mrp papua barat . bahwa karena terbukti memohon bertindak secara tidak prosedur dan secara melawan hukum, maka penetapan bakal pasangan calon menjadi pasangan calon adalah tidak sah karena mengandung cacat hukum dan cacat administrasi, oleh karenanya maka pemilukada yang diselenggarakan memohon melalui tahapan tahapan yang mengandung cacat hukum dan cacat adminstrasi tersebut, mengakibatkan pemilukada dimaksud adalah tidak sah dan karenanya menjadi batal demi hukum: bahwa sekalipun peristiwa peristiwa tersebut telah dilaporkan secara terstruktur menteri dalam negeri, kpu jakarta, bawaslu jakarta, memohon manokwari serta panas papua barat manokwari (vide bukti bukti p 9aj, akan tetapi pemberitahuan dimaksud tidak direspon bahkan tidak dihiraukan sama sekali, dengan demikian fakta ini juga sekaligus membuktikan bahwa peristiwa peristiwa sebagaimana tersebut sudah merupakan kolaborasi yang terstruktur, sistematis dan massif untuk tetap meloloskan pihak terkait sebagai pasangan calon dan memenangkannya. iv.: iv. bahwa mrp tanah papua hanyalah (satu) mrp yang terdiri dari perwakilan papua dan perwakilan papua barat, vi1, bukti pt fotokopi: bukti pt fotokopi surat keputusan kpu prov. tahun bukti pt fotokopi kumpulan kliping yang menghimbau masyarakat pemilih untuk tidak memberikan suara pada pemilihan umum gubernur dan wakil gubernur papua barat tanggal juli bukti pt fotokopi pernyataan sikap koalisi suara kebenaran: bukti pt fotokopi kumpulan kliping pengembalian logistik pemilu: bukti pt fotokopibukti pt kumpulan video pelanggaran pemilukada yang dilakukan oleh tim sukses maupun simpatisan pasangan calon nomor urut dan bukti pt dokumentasi video rapat pembentukan mrp papua barat hotel millenium jakarta. bukti pt dokumentasi foto. bukti pt fotokopi surat keputusan koalisi suara rakyat bersatu nomor skep srb pb bukti pt dokumentasi foto. bukti pt dokumentasi foto. bukti pt dokumentasi foto. bukti pt dokumentasi foto. bukti pt fotokopi keputusan gubernur papua dan gubernur papua barat nomor tahun nomor x11 bukti pt fotokopi keputusan gubernur papua barat nomor tahun bukti pt fotokopi surat gubernur papua nomor set. bukti pt fotokopi surat keputusan kpuukti pt fotokopi keputusan kpu provinsi papua barat. bukti pt fotokopi surat keputusan kpufotokopi surat t tanggal desember tentang gelar kesarjanaan lulusan akademi tnibukti pt bukti fisik tidak ada. bukti pt fotokopi keputusan menteri pendidikan nasional republik indonesia nomor tentang penyelenggaraan program studi pada akademi angkatan laut surabaya. bukti pt fotokopi laporan pelaksanaan penelitian tentang persyaratan orang asli papua berdasarkan ketentuan undang undang nomor tahun juncto undang undangyang dilakukan oleh tim pansus fak fak pada tanggal mei bukti pt fotokopi surat keputusan menteri dalam negeri tentang pelantikan gubernur dan wakil gubernur periode. bukti pt fotokopi penetapan ptun jayapura nomor pen g.tun ptun.jpr, tanggal juni bukti pt. bukti pt 50a rekaman video dominus landasan menyerukan boikot pemilukada papua barat dan akan bertanggung jawab jika ada masyarakat yang ditangkap. bukti pt 50bdpt provinsi mei bukti pt 50cjadwal kampanye. bukti pt 50dnomor urut pasangan calon. bukti pt 50erekapitulasi kpu papua barat. bukti pt 50f rekaman video pengukuhan anak asli papua drs. rahim kantong, ed. oleh ketua adat tokoh adat bahan matta fak fak simon kingdom. bukti pt fotokopi selebaran himbauan untuk tidak melakukan pencoblosan pada pemilukada papua barat yang dibuat oleh kuasa hukum pemohon, yaitu dance salambauw, s.h., m.h. bukti pt fotokopi pernyataan sikap yang dibuat oleh koalisi suara kebenaran bertanggal juli yang ditandatangani oleh rahmat sinar, sos. selaku ketua. bukti pt fotokopi pernyataan oleh zainal abidin bay wakil ketua mrp papua barat). menimbang bahwa disamping itu, pihak terkait mengajukan seorang ahli dan (dua puluh) saksi yang telah didengarkan keterangannya bawah sumpah pada persidangan tanggal agustus agustus dan agustus pada pokoknya menerangkan sebagai berikut: ahli: prof. has jayabaya, s.h., llm. karena diubah dengan maka segala peraturan pelaksanaan tidak berlaku. jika ada keberatan terhadap penetapan atau keputusan yang diberikan oleh menteri dalam negeri, maka yang berwenang menguji adalah pengadilan tata usaha negara. penundaan oleh ptun pada dua hari menjelang pemilukada, apalagi kpu papua barat telah menyiapkan pemilukada, sangat tidak mungkin untuk dilaksanakan. pada kasus waropen, putusan ptun sebetulnya lebih lama keluarnya, tetapi mahkamah konstitusi tetap menyatakan pemilukada sah walaupun kpu nya tidak mempunyai kewenangan. dalam hal ini mahkamah melihat demi kepentingan hak konstitusional warga. mendagri tentang pelantikan anggota mrp, yang dalamnya terdapat dua lampiran, yaitu anggota mrp papua dan anggota mrp papua barat memiliki konsekuensi sahnya mrp. tindakan gubernur meresmikan atau menindaklanjuti keputusan itu adalah sah karena gubernur memiliki kewenangan atribut. hal ini bukan merupakan tindakan sepihak dari gubernur. pada maret terjadi kesepakatan bersama sejumlah poin, namun hingga mei, dprd tidak bisa menjalankan kesepakatan bersama, dan menyerahkan kembali secara kelembagaan kepada penyelenggara pemilu. hal ini tidak dapat dikatakan mengambil alih secara tidak wenang. kpu tetap melaksanakan pemilukada (dengan mengabaikan penetapan ptun) karena berpedoman kepada perkara pemilukada waropen. kpu kabupaten waropen tidak punya kewenangan karena oleh tun sudah dinyatakan tidak punya kewenangan dan ada kpu pusat) bahwa mereka sudah diberhentikan, tetapi mahkamah konstitusi dalam putusannya demi untuk kepentingan warga menyatakan pemilukada sah. mendagri nomor tahuntahun papua barat hanya mengirimkan calon, kemudian keluar keputusan mendagri yang mengesahkan calon. deklarasi bukan bentuk keputusan administrasi, tetapi jika deklarasi diikuti oleh ketentuan ketentuan hukum administrasi, maka menjadi sah. deklarasi hanyalah merupakan pertimbangan. putusan mrp sah karena dikeluarkan oleh lembaga atau pejabat yang berwenang untuk itu. memungkinkan pembentukan mrp masing masing provinsi. kemudian muncul surat mendagri tanggal desember mengenai pembentukan mrp dan mrpd, sehingga menjadi sah. mengenai adanya anggota yang menduduki jabatan ganda sebagai anggota mrp sekaligus anggota mrpd, hal tersebut adalah kekeliruan atau tumpang tindih. undang undang sudah mengatakan dimungkinkan pembentukan mrp masing masing provinsi, maka kalau yang tadinya hanya satu provinsi kemudian mekar menjadi provinsi papua barat, maka ketentuan undang undang tersebut berlaku. sedangkan mengenai cara pembentukan, siapakah mrpd, berinduk kepada siapa, bagaimana pelaksanaannya, akan ditindaklanjuti oleh menteri dalam negeri. secara formal, permohonan pemohon berdasar maupun pmk tidak menjadi objek sengketa. saksi: vitalis yume saksi adalah ketua majelis rakyat papua barat. mrpd dibentuk berdasarkan yang mengubah gubernur papua dan gubernur papua barat mengusulkan anggota majelis rakyat kepada mendagri. dalam proses pemilihan anggota tidak disebutkan apakah untuk keanggotaan papua maupun papua barat. dan pegasus menyatakan bahwa proses pemilihan dan rekrutmen dilakukan masing masing daerah tetapi akan dibentuk secara terpisah. tidak ada deklarasi mrpd manokwari, melainkan telah dilantik secara terpisah jayapura. saksi bukan anggota mrp melainkan anggota mrpd. dari anggota, orang sudah melaksanakan tugas sejak juni manokwari. lima anggota yang lain menganggap pembentukan mrpd belum sah sehingga tetap memilih bertahan mrp jayapura. pada mei saksi mengikuti pemilihan pimpinan mrp. secara aturan tidak dibenarkan wakil pimpinan sementara mrp anime tesabani sekaligus dipilih menjadi wakil pimpinan mrpd. anggota mrp berkonsultasi dengan kemendagri dan gubernur papua barat mengenai apakah pimpinan mrp secara kelembagaan tetap satu atau dua sesuai dengan pp. adanya dua pimpinan dan keanggotaan yang merangkap adalah kompromi politik, karena peraturan perundang undangan menentukan pimpinan masing masing dijabat oleh orang dari masing masing provinsi. pada pemilukada ada bakal pasangan calon yang ditolak oleh mrp, padahal warga serui telah menerimanya sebagai warga adat. penolakan pencalonan oleh mrp dengan alasan yang bersangkutan bukan penduduk asli dilakukan dalam voting pada ple nomor pada pemilukada terdapat ketentuan bahwa kpud menyerahkan berkas calon kepada dprd yang kemudian menyerahkan kepada mrp. pada pemilukada dari kpud berkas langsung diserahkan kepada mrpd berdasarkan amar putusan mk. zainal abidin bay pelantikan anggota mrp dan mrpd papua dilakukan dalam dua unit. terkait anggaran mrp periode pemerintah provinsi papua bersama dprd provinsi papua hanya menyetujui dan menetapkan dpa sekretariat mrp sebagai skpd yang mengelola dan mengatur keuangan dan administrasi anggota mrp untuk orang anggota mrp yang berasal dari provinsi papua saja. kebijakan anggaran dimaksud tidak mengatur penghasilan maupun penunjang kegiatan bagi anggota mrp yang berasal dari dapil provinsi papua barat, karena adminstrasi dan anggaran mrp provinsi papua barat telah diserahkan dan dibebankan dalam apbd provinsi papua barat. sejak dilantik pada april sampai hari ini, penghasilan dan penunjang kegiatan anggota mrp papua barat yang berasal dari provinsi papua barat telah dibayarkan oleh pemerintah provinsi papua barat. anggota mrp yang berasal dari dapil papua barat yang masih berada papua sampai saat ini, yang menyatakan mrp provinsi papua ilegal, menerima hak haknya yang dibayarkan oleh apbd provinsi papua barat. yul chaidir terkait verifikasi rahim kantong, setelah verifikasi administrasi oleh pansus pemilukada dprd, dibentuk dua tim. tim pertama adalah tim tujuh yang jimmy ijin untuk melakukan klarifikasi syarat kesarjanaan atas nama abraham octavianus atururi. satu tim lagi adalah tim delapan yang diketuai obat hayokromboren untuk melakukan verifikasi terhadap syarat asli orang papua atas nama rahim kantong. tim delapan diterima rumah pusaka peninggalan (alm.) kapitan kop ambar kapur yang merupakan kakek dari rahim kantong. delapan orang anggota lembaga adat maupun atas nama tua tua adat memberikan kesaksian bahwa rahim kantong adalah keturunan kapitan kop ambar kapur. dari proses tersebut, tim menyimpulkan bahwa kesaksian yang disampaikan sudah dapat dipertanggungjawabkan karena secara kelembagaan disampaikan oleh lembaga masyarakat adat bahan matta yang merupakan representasi kultural masyarakat adat jazirah onm. selain itu kesaksian disampaikan dalam sebuah ritual adat. setelah kembali manokwari, tim membuat laporan resmi yang dibacakan oleh ketua pansus dalam pleno paripurna dprd. terjadi perbedaan pendapat dalam paripurna tersebut yang akhirnya diputuskan bahwa mengenai status syarat asli orang papua atas nama rahim kantong, dprd tidak berpendapat dan menyerahkan kepada mrp. mrp yang dimaksud adalah mrp papua karena pada saat itu belum ada mrpd. saksi tidak tahu mengenai adanya keberatan dari marga marga lain. saksi hanya mendengar adanya surat keberatan dari beberapa marga terkait keaslian rahim kantong. obat rumbruren saksi memperkuat kesaksian zulkaidir mengenai keaslian rahim kantong. rahim kantong adalah anak asli papua yaitu keturunan kapitan kop ambar kapur. kesaksian mengenai keaslian rahim kantong sebagai anak adat papua diberikan dalam suatu ritual adat. marga yang dikatakan oleh pemohon menolak status rahim kantong sebagai anak adat adalah tidak dapat dipertanggungjawabkan karena marga tersebut sudah tergabung dalam masyarakat adat bahan matta. selain itu marga yang mempermasalahkan adalah anak anak muda yang kedudukannya dalam struktur adat masih diragukan. resmi adjie datang sendiri masyarakat adat bahan matta tanpa koordinasi dengan pansus. pengakuan masyarakat adat bahan matta kepada rahim kantong adalah pada tanggal april dan mei pada april masyarakat adat bahan matta datang dprd menyampaikan bahwa rahim kantong anak asli papua. articles karena kelurahan langgeng distrik manokwari barat memiliki tps. pada juli seluruh undangan telah didistribusikan kepada pemilih. hingga juli kotak suara dan administrasi surat menyurat belum dibagikan kepada tps kelurahan langgeng. pada juli pemungutan suara tidak dapat dijalankan karena semua kotak suara masih terkunci kantor kelurahan. kpu papua barat memutuskan diadakan pemungutan suara ulang pada juli tempi samba warga distrik menyambut, manokwari. saksi menerima surat penundaan pemilukada dari tiga pasangan calon. kepala kampung dan ketua tps menyatakan tps tidak boleh dibuka kecuali ada saksi yang hadir tps. pemungutan suara tidak jadi dilaksanakan. agustina rumbia tinggal kampung watariri, manokwari tanggal juli menerima undangan untuk memilih. pemberi undangan mengatakan jika memilih rahim kantong silakan datang, tetapi pemilih pasangan lain tetap tinggal rumah. kampung saksi ada rt. dan tidak hadir karena ada pengumuman penundaan pemungutan suara. tps, kepala kampung mengatakan tidak ada pencoblosan dan tps harus ditutup. saksi melaporkan hal tersebut bawaslu. natalie iba pada juli pukul malam, anggota dpr kabupaten manokwari membagikan selebaran yang berisi pernyataan juli tidak ada pencoblosan. kotak suara dikumpulkan ppd. marten adi saksi adalah koordinator saksi distrik manokwari utara, manokwari, papua barat. pada pemungutan suara juli manokwari utara, masyarakat mendengar bahwa kandidat kandidat dan kandidat sebagaimana dikatakan oleh kandidat kelurahan manokwari barat bahwa masyarakat tidak boleh memilih. kepala kampung menyatakan bahwa kandidat tersebut melarang konstituennya memilih. dari tps manokwari utara, hanya tps yang melaksanakan pemungutan suara. saksi tidak melapor bawaslu karena tempat tinggal saksi jauh dari kota. since karolina sumber saksi adalah saksi pasangan calon nomor urut tps pada juli pukul wit pemilihan dibuka, dan terdapat pemilih. iv. mrp berkedudukan ibukota provinsi papua sedangkan perwakilan mrp berkedudukan ibukota provinsi papua barat: iv. bahwa sekalipun ketentuan peraturan pemerintah nomor tahun tentang majelis rakyat papua menyebutkan bahwa , namun pada yang sama menegaskan bahwa serta mengatur bahwa . jadi bukan dapat dibentuk dan atau dilantik begitu saja oleh gubernur papua barat, iv. bahwa implementasi pelaksanaan dan nomor tahun tersebut, telah dibentuk dan disahkan peraturan daerah khusus pegasus) provinsi papua nomor tahun tanggal desember tentang pemilihan anggota majelis rakyat papua (vide bukti p 10j. dimana dari pegasus tersebut telah diputuskan bahwa mrp tanah papua hanyalah satu mrp yang berkedudukan ibukota provinsi papua dan perwakilan mrp berkedudukan provinsi papua barat, hal tersebut atur dalam yang mengatur bahwakota provinsi papua barat : iv. bahwa peraturan daerah khusus pegasus) provinsi papua nomor tahun tersebut, telah mendapat ratifikasi dan atau pengakuan dan atau pengesahan untuk diberlakukan juga provinsi papua barat, sebagaimana yang ditetapkan dalam (vide bukti p 11j iv. bahwa dari ketentuan ketentuan sebagaimana tersebut atas, dapat diketahui bahwa sekalipun peraturan pemerintah nomor pns kembang bernama juliana chosen dan timnya datang tps mengambil foto dan pergi. kemudian kepala kampung datang tps menyatakan agar pemilih memilih sesuai hati nuraninya. juliana chosen datang lagi dan mengatakan bahwa kepala kampung golok karena memerintahkan masyarakat memilih. pemungutan suara tanggal juli tidak ada dan akan diulang pada september. saksi sudah melaporkan hal tersebut panas tetapi tidak ada tindak lanjut. pada juli saksi ikut mencoblos. cornelis rumbia saksi adalah saksi tps . pada juli pukul wit, kepala kampung mengumpulkan masyarakat dan menyampaikan adanya selebaran dari kandidat agar tanggal juli tidak ada yang ikut pemungutan suara. pada juli tidak ada masyarakat yang datang tps. tps dibuka hingga pukul tetapi tidak ada masyarakat yang datang memilih. kemudian kotak suara diantar ppd dan ketua kpps membuat berita acara. jhon wanna pada juli tps saksi siap menjalankan tugas sebagai kpps. pada pukul wit saksi keempat kandidat belum ada yang datang. hingga pukul wit pemungutan suara dimulai tanpa kehadiran saksi. sekitar pukul wit, daud kingdom anggota dprd kabupaten manokwari) datang tps dan meminta pemungutan suara dihentikan. pemungutan suara dihentikan tetapi telah ada sekitar pemilih yang mencoblos. jumlah pemilih keseluruhan tps adalah pemilih. saksi pasangan calon nomor urut hadir setelah pemungutan suara dihentikan. berita acara dibuat oleh kpps dan ditandatangani oeh saksi pasangan calon nomor urut saksi tidak menggunakan hak suara karena tidak sempat. saksi tidak tahu apakah daud kingdom anggota tim sukses atau bukan. yohanes towansiba saksi tinggal wamplukuni . pada juli saksi diberi selebaran oleh anggota dprd manokwari bernama marinus saksi tidak dapat membaca) mengenai pembatalan pemungutan suara, sehingga saksi tidak mendatangi tps. kotak suara tidak dikirim tps, hanya sampai distrik kemudian dikembalikan kabupaten lagi. mikel ello saksi tinggal kampung baidu, distrik ., manokwari pada juli pukul wit, saksi menerima surat edaran dari kepala kampung yang berisi pernyataan sikap pasangan calon agar tidak memilih. saksi dan warga tidak memilih pada pemungutan suara juli saksi datang tps tetapi kotak suara dan bilik suara dikunci oleh kepala kampung sehingga tidak ada pemungutan suara. kepala kampung melarang pemungutan suara namun penyelenggara pemilukada tidak melarang. anus towansiba masyarakat sabun siap mencoblos pada juli tetapi tidak ada distribusi kotak suara tps. saksi datang tps dan ada anggota tps, tetapi tidak memilih karena tidak ada logistik tps. miskin chosen pada juli pukul wit bertanya kepada kepala kampung mengenai persiapan pemungutan suara. kepala kampung menyatakan mendapat surat pembatalan pemungutan suara, sehingga warga tidak memilih. sonya seruan pada saat pemungutan suara tps transisi, saksi disuruh pulang oleh juliana chosen pns pemprov). saksi merasa dirugikan karena ditolak saat memberikan suara. permias tutup saksi adalah ketua iii dewan adat bahan matta, fakfak. pada minggu tenang senin, juli pukul hingga wit, zainuddin feteniruma dan tim pasangan calon nomor urut menyebarkan selebaran (termasuk kepada saksi) yang berisi tidak ada pemilukada. pada hari yang sama ada demonstrasi orang yang dipimpin zainuddin feteniruma. tps saksi hanya ada saksi dari pasangan calon nomor urut engelbert saksi adalah sekretaris umum dewan adat bahan matta, fak fak. dewan adat tidak memberikan pernyataan dukungan hanya kepada salah satu calon karena semua pasangan adalah anak adat. pada mei pernah terjadi pertemuan rumah adat marga kapur untuk melakukan verifikasi, padahal pada april dewan adat bahan matta telah memberikan keterangan kepada pansus dprd. simon bruno kingdom saksi adalah ketua dewan adat bahan matta. saksi menyatakan rahim kantong adalah cucu kandung kapitan kop ambar kapur. nama kantong (pesuruh atau pas) adalah sebutan pada masa kolonial, yang kemudian diakomodir menjadi nama adat. kakak saksi yang bernama rahim membawa nama kantong karena nama kantong (yang artinya pas atau pesuruh) menjadi predikat nama pada register bapak rahim. pada juli masyarakat adat bahan matta mengenakan denda kepada tim pansus verifikasi keaslian rahim kantong. tidak ada lembaga adat lain yang menjadi representasi masyarakat adat bahan matta. dalam masyarakat adat bahan matta dipergunakan nama silsilah bapak. nama kantong dipergunakan karena tertulis dalam besluit. ada keluarga lain yang mempergunakan nama kantong. pada ijazah sd, smp, sma, dan dipergunakan nama kantong. pada tidak ada prosesi adat untuk menetapkan nama kapur, tetapi pada pemilukada ada prosesi adat untuk penggunaan nama kapur. menimbang bahwa kementerian dalam negeri, yang diwakili oleh prof. dr. sudan arif fakrulloh, s.h., m.h.,prof. dr. sudan arif fakrulloh, s.h., m.h. dalam diatur prosedur atau proses untuk mendapatkan pertimbangan dari mrp beserta penetapannya oleh dprd atau dprd. secara delegasi, dprd atau dprd menetapkan pasangan calon. huruf dan huruf menyatakan kpud mempunyai tugas dan wewenang menetapkan pasangan calon yang telah memenuhi syarat. jadi, ada perbedaan norma antara dengan dalam huruf dinyatakan tugas dan wewenang kpu provinsi salah satunya adalah menetapkan pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah provinsi yang memenuhi syarat. secara limitation sudah mencabut kewenangan dprd untuk melakukan pemilihan gubernur dan wakil gubernur papua. berdasar asas lex superior derogat legi inferior, berada bawah uu. berdasar asas lex posteriori derogat legi priori, antara dan kewenangan menetapkan pasangan calon berada kpud. dalam ditegaskan bahwa mrp dibentuk berdasarkan peraturan pemerintah ini dan berkedudukan ibu kota provinsi. norma ini bersesuaian dengan huruf yang dalam ketentuan umumnya menyatakanmenjadi hal yang musik ketika dalam otonomi yang berbasiskan pada otonomi tingkat provinsi dan otonomi tingkat kabupaten kota, mrp hanya dibentuk satu untuk melayani masing masing provinsi. indonesia tidak dikenal otonomi yang bersifat lintas provinsi. keberadaan majelis rakyat papua harus dipandang sebagai satu kesatuan penyelenggaraan otonomi daerah. tegas menyatakan bahwa dalam hal pemekaran provinsi papua menjadi provinsi provinsi baru, dibentuk mrp yang berkedudukan masing masing ibu kota provinsi. dengan demikian mrp adalah sebuah lembaga yang mandiri, bukan merupakan lembaga yang bercabang atau merupakan perwakilan. dalam keputusan menteri dalam negeri nomor tahun menteri dalam negeri mengesahkan pengangkatan mrp papua dan papua barat. dalam dictum kedua, mendagri mengesahkan pengangkatan anggota mrp papua barat dan dalam dictum pertama mengesahkan mrp papua. dalam laporannya juga dibuat secara terpisah sebagai lampiran satu dan lampiran kedua. pada april menteri dalam negeri melantik orang anggota mrp provinsi papua dan orang anggota mrp provinsi papua barat, bertempat ibu kota provinsi papua jayapura. dengan pelantikan ini, maka anggota mrp sudah mendapatkan kewenangan untuk melaksanakan tugasnya, yang salah satunya adalahntikan anggota mrp papua dan mrp papua barat dilaksanakan secara terpisah (dua unit). yang menyatakan, mrp dan dprd berkedudukan ibukota provinsi. karena setiap provinsi selalu ada ibu kota provinsi, maka ini dijadikan dasar dari perspektif jika tidak ada pemekaran, pemilihan mrp dilakukan wilayah bersangkutan oleh kelompok kelompok masyarakat tertentu yang terdiri dari perwakilan agama, perwakilan adat, dan perwakilan perempuan. kemendagri memverifikasi usulan dari gubernur papua berdasar surat nomor set tanggal maret tentang nama nama calon yang merupakan perwakilan kelompok agama, kelompok adat, kelompok perempuan, dan berasal dari distrik mana. dalam verifikasi, yang dilengkapi biodata, terlihat adanya proses pemilihan. provinsi papua barat berdiri dengan yang kemudian dibatalkan oleh putusan nomor puu tetapi provinsi papua barat tetap diakui. berisi perintah, dan bukan pilihan. jadi mrp provinsi induk itu mempunyai kewajiban untuk membentuk mrp provinsi pemekaran. ketika induk tidak melaksanakan tugasnya, maka dilakukan diskresi agar mrp provinsi pemekaran dapat dibentuk. pelantikan anggota mrp secara keseluruhan dilakukan oleh menteri dalam negeri, sedangkan pelantikan pimpinan diatur dalam peraturan tata tertib mrp nya. peraturan tata tertib mengatur bahwa yang melantik adalah gubernur. menimbang bahwa badan pengawas pemilu bawaslu), diwakili oleh wirdyaningsing, s.h., m.h., menyampaikan keterangan lisan dan tertulis bertanggal agustus pada persidangan tanggal agustus sebagai berikut: berdasarkan dan undang undang nomor tahun tentang penyelenggara pemilihan umum, bawaslu diberikan tugas, wewenang dan kewajiban untuk mengawasi tahapan penyelenggaraan pemilihan umum pemilu), serta melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas pengawas pemilu pada semua tingkatan: berdasarkan surat keputusan komisi pemilihan umum kpu) provinsi papua barat nomor tanggal junipemilu kada provinsi papua barat diselenggarakan pada tanggal juli berdasarkan surat keputusan kpu provinsi papua barat nomor tahun tanggal april tentang penetapan bakal pasangan calon yang memenuhi syarat dan lolos verifikasi administrasi pencalonan dalam pemilihan gubernur dan wakil gubernur papua barat tahun ditetapkan pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah provinsi papua barat tahun sebagai berikut: dr. wahidin parade, si. dan ir. herman donates felix rise pasangan calon nomor urut partai pendukungnya yaitu partai demokrasi indonesia perjuangan, partai kebangkitan bangsa dan partai damai sejahtera, partai perjuangan indonesia baru, drs. dominus landasan dan origines nau, pd. pasangan calon nomor urut partai pengusung yaitu partai amanat nasional, partai demokrasi kebangsaan, partai nasionalis indonesia marhaenisme, partai barisan nasional, partai pelopor dan partai nasional benteng kerakyatan indonesia: abraham octavianus atururi dan drs. rahim kantong, ed. pasangan calon nomor urut partai pengusung yaitu partai golongan karya, partai demokrat, partai hati nurani rakyat, partai keadilan sejahtera, partai persatuan pembangunan, partai bulan bintang, partai karya peduli bangsa, partai patriot, partai pemuda indonesia dan partai gerakan indonesia raya, dan drs. george celcius aparat, s.h., m.m., mba. dan hasan ombaier, s.e. pasangan calon nomor urut partai pengusung yaitu partai serikat indonesia, partai kedaulatan, partai demokrasi pembaharuan, partai penegak demokrasi indonesia, partai kasih demokrasi indonesia, partai pengusaha dan pekerja indonesia, partai merdeka, partai indonesia sejahtera, partai persatuan daerah, partai peduli rakyat nasional, partai keadilan dan persatuan indonesia, partai karya perjuangan, partai republik nusantara, partai matahari bangsa dan partai kebangkitan nasional ulama. bahwa bawaslu telah menerima surat pengaduan nomor karas cagub poni tertanggal juni dari (tiga) pasangan calon gubernur dan wakil gubernur a.n dr. wahidin parade, jimmy demands ijin, s.h., drs. dominus landasan, dan george celcius aparat, s.h., m.m., m.h. laporan tersebut dilimpahkan oleh bawaslu kepada panwaslukada provinsi papua barat untuk dilakukan kajian dan ditindaklanjuti, akan tetapi sampai saat ini bawaslu kada provinsi papua barat tidak maksimal dalam menangani dugaan pelanggaran tersebut serta belum menyerahkan kajian tersebut kepada bawaslu. sehingga bawaslu tidak dapat memberi surat tugas kepada bawaslu kada provinsi papua barat untuk memberikan keterangan pada persidangan php provinsi papua baratlanjut pelanggaran pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah pemilukada) provinsi papua barat bawaslu telah membentuk bawaslu kada provinsi papua barat melalui surat keputusan bawaslu nomor tanggal november berdasarkan surat bawaslu kepada ketua bawaslu kada provinsi kabupaten kota nomor bawaslu tanggal februari tentang instruksi pengawasan tahapan pemungutan suara pemilu kada tahun untuk melaksanakan antara lainii., iiiiv.: vi.: viiviii. melakukan kegiatan lain yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang undangan. berdasarkan surat bawaslu kepada bawaslu kada provinsi papua barat nomor bawaslu iv tanggal mei tentang langkah langkah pengawasan terhadap kasus partai politik yang mendukung lebih dari satu pasangan calon, bawaslu memerintahkan kepada bawaslu kada provinsi papua barat untuk melakukan antara lain: temuan pelanggaran yang telah dilaporkan kepada bawaslu, ditangani dengan menggunakan strategi pengawasanlangkah langkah pengawasan secara aktif terhadap kasus tersebut, yakni: mendapatkan secara optimal informasi dan lampiran dokumen kelengkapan administrasi pendaftaran semua pasangan calon yang dibutuhkan dari kpu provinsi papua barat dan jajarannya, maupun dari pihak pihak terkait lainnya, ii. menelusuri kelengkapan, kebenaran, keakuratan serta keabsahan data dan dokumen pasangan calon tersebut melalui verifikasi administrasi dan verifikasi faktual: iii. melakukan konfirmasi kepada para pihak yang terkait dengan partai politik yang mendukung lebih dari satu pasangan calon, iv. meneruskan temuan tersebut kepada kpu provinsi papua barat sebagaimana yang atur dalam peraturan perundangan dengan mengacu pad:waslu telah menyelenggarakan bimbingan teknis untuk penguatan kapasitas kepada bawaslu kada provinsi papua barat pada tanggal november materi yang berikan antara lain tentang, pengelolaan organisasi dan sdm pengawas pemilu, pengawasan (titik tahun tentang majelis rakyat papua, memungkinkan untuk dibentuk mrp provinsi pemekaran, namun berdasarkan kewenangan yang dimiliki pemerintah provinsi induk sebagaimana diatur dalam peraturan pemerintah nomor tahun tentang majelis rakyat papua, telah diputuskan bahwa mrp tanah papua hanyalah satu, dengan demikian menjadi jelas bahwa untuk saat ini belum dimungkinkan untuk membentuk mrp lain daerah provinsi pemekaran sebagaimana maksud peraturan pemerintah nomor tahun tersebut. iv. bahwa selain daripada itu, untuk membuktikan bahwa mrp tanah papua hanyalah (satu), maka dapat dicermati pula fakta fakta hukum lainnya yang secara explicit dapat terlihat pada pegasus, yang mengatur bahwa keanggotaan mrp sebagaimana dimaksud pada berjumlah (tujuh puluh lima) orang yang terdiri dari atas wakil wakil dari unsur agama, adat dan perempuan , pegasus, mengatur bahwa , pegasus, mengatur bahwa, pegasuskabupaten kota , berdasarkan pegasus, diketahui bahwa untuk provinsi papua terdapat (sebelas) wilayah pemilihan dan untuk provinsi papua barat terdapat (empat) wilayah pemilihan: pegasus, menyebutkan bahwa pelantikan dan pengambilan sumpahjjanji anggota mrp dilaksanakan ibukota provinsi papua : pegasus, pimpinan mrp bersifat kolektif, yang mencerminkan unsur adat, agama dan perempuan, terdiri atas (satu) orang ketua dan (dua) orang wakil ketua : asal pegasus, rawan pelanggaran, fokus dan strategi pengawasan) dan penanganan pelanggaran serta tindaklanjut pelanggaran untuk semua tahapan pemilu kada, hubungan antar lembaga untuk memperkuat pengawasan dan penanganan pelanggaran: bawaslu telah melakukan konsolidasi penguatan panas kepada bawaslu kada provinsi papua barat melalui rapat koordinasi pengawasan pemilu kada tahun tahap kedua pada tanggal juni s.d juni dalam rekor tersebut materi yang diberikan antara lain tentang, yakni: strategi optimalisasi akses informasi bagi panas pemilu dalam penyelenggaraan pemilu kada, yang disampaikan oleh komisi informasi pusat: pengawasan pemilu kada: penanganan pelanggaran dan tindak lanjut, serta penyelesaian sengketa pemilu kada, hubungan antar lembaga stakeholder pemilu kada, penguatan organisasi dan sumber daya bawaslu kada, dan sosialisasi hasil pengawasan pemilu kada. bawaslu telah menyelenggarakan rapat koordinasi stakeholder dan sosialisasi pengawasan pemilu kada se provinsi papua barat tahun pada tanggal mei s.d. mei tujuan dari kegiatan rapat koordinasi tersebut adalah: menyamakan persepsi diantara seluruh stakeholder agar pemilu kada berjalan sesuai dengan peraturan perundang undangan: mengevaluasi bersama tahapan pemilu kada yang telah berjalan dan mengidentifikasi masalah yang telah dan berpotensi menghambat kelancaran proses pemilu kada serta merekomendasikan solusi terhadap masalah tersebut, dan mengoptimalkan dukungan dari lembaga pemerintah, masyarakat dalam pengawasan penyelenggaraan pemilu kada provinsi papua barat. materi yang disampaikan kepada peserta antara lain tentang: persiapan penyelenggaraan pemilukada papua barat, persiapan pengawas pemilu kada papua barat: dukungan pemerintah daerah dalam penyelenggaraan pemilu kada papua barat, pemilu kada papua barat dalam konteks otonomi khusus: pemilu kada papua barat dalam konteks keamanan, keterbukaan informasi dalam pemilu kada, pemilu kada dalam konteks ham: peran media massa dalam pemilu kada papua barat, dan kerawanan pelanggaran dalam pemilu kada papua. adapun narasumber dan peserta yang diundang dalam acara rekor stakeholder tersebut, yakni: narasumber: gubernur papua barat: ketua dan anggota bawaslu: kementerian koordinator politik, hukum dan keamanan: komisi informasi publik: komisi nasional hak asasi manusia: dewan pers, dan jaringan pendidikan pemilu untuk rakyat jpp). peserta, terdiri dari unsur unsur sebagai berikut: bawaslu provinsi kabupaten kota se provinsi papua barat: kpu provinsi kabupaten kota se provinsi papua barat: pemerintah provinsi kabupaten kota se provinsi papua barat: dprd provinsi kabupaten kota se provinsi papua barat, kepolisian resort se kepolisian daerah papua barat, akademisi dari perguruan tinggi: lembaga swadaya masyarat: tokoh agama: tokoh adat: tokoh masyarakat, dan media massa. penanganan pelanggaran penanganan pelanggaran yang dilakukan oleh ketua dan anggota provinsi papua barat sebagai berikut: permasalahan pemilu kada gubernur dan wakil gubernur provinsi papua barat bahwa kpu provinsi papua barat menetapk(tiga) kali perubahan: bahwa kpu provinsi papua barat membuka pendaftaran bakal pasangan calon dari partai politik' gabungan partai politik, dan diperoleh (dua) pendaftar bakal pasangan calon yaitu atas nama: pasangan abraham octavianus atari dan drs. rahim kantong, ed., pasangan drs. rusak bisa wonatorey dan ismail sirfefa, sos. bahwayang pertama dengan keputusan kpu provinsi papua barat, nomor tahun tanggal maret 2011dengan alasan: kpu provinsi papua barat diminta untuk menunggu yudisial review yang diajukan oleh dprd mahkamah konstitusi bahwa pemilihan gubernur dan wakil gubernur dilakukan oleh dprd: belum ditetapkannya pegasus:, belum terbentuknya majelis rakyat papua mrp): belum dibentuknya pansus dprd. bahwa putusan mahkamah konstitusi nomor puu viii tanggal maret menolak gugatan pemohon dprd dan dprd): bahwa pada tanggal maret adad, yang isinya: kpu provinsi papua barat membuka kembali pendaftaran bagi bakal pasangan calon yang belum mendaftar, mulai tanggal april sampai dengan tanggal april pukul wit: kpu provinsi papua barat melakukan verifikasi selama (tujuh) hari: bakal pasangan calon parpol gabungan parpol melakukan perbaikan berkas pencalonan dan syarat calon selama (tujuh) hari sejak diterimanya surat pemberitahuan dari kpu provinsi pb: kpu provinsi papua barat melakukan penelitian berkas perbaikan selama (tujuh) hari, kpu provinsi papua barat menyerahkan berkas persyaratan bakal pasangan calon kepada dpr pb pada tanggal april dpr pb melakukan penelitian berkas bakal pasangan calon selama (tujuh) hari, mulai tanggal april sampai dengan tanggal mei dpr pb mengajukan berkas persyaratan bakal pasangan kepada mrp untuk mendapatkan pertimbangan dan persetujuan tentang persyaratan orang asli papua tanggal mei mrp memberikan pertimbangan dan persetujuan tentang persyaratan orang asli papua mulai dari tanggal mei sampai dengan tanggal mei mrp menyerahkan kembali hasil pertimbangan dan persetujuan tentang persyaratan orang asli papua kepada dpr pb tanggal mei dpr pb menetapkan pasangan calon yang memenuhi syarat tanggal mei dpr pb menyerahkan berkas pasangan calon kepada kpu provinsi papua barat tanggal mei kpu provinsi papua barat menetapkan pasangan calon atas hasil penetapan pasangan calon oleh dpr pb dan melakukan pengundian serta penetapan nomor urut pasangan calon tanggal mei kpu provinsi barat menetapkan tahapan selanjutnya dengan memperhatikan jadwal tahapan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang undangan. bahwa dalam kesepakatan bersama tersebut juga berisi catatan catatan yaitu: apabila mrp belum terbentuk, pertimbangan dan persetujuan tentang orang asli papua dilakukan oleh dpr pb, penetapan pegasus paling lambat tanggal april apabila pegasus belum terbentuk maka tahapan berpedoman kepada butir butir kesepakatan ini: perubahan kesepakatan ini dilakukan dengan persetujuan para pihak, kpu memerintahkan kepada kpu provinsi papua barat untuk mengatur ulang tahapan berdasarkan hasil kesepakatan ini: dalam melaksanakan jadwal dan tahapan, kpu provinsi papua barat wajib memperhatikan hari besar keagamaan: demikian untuk dipedomani dan dilaksanakan serta diperhatikan oleh semua pemangku kepentingan. bahwa berdasarkan butir kesepakatan atas kpu provinsi papua barat melakukanperubahan (dua) melalui keputusan kpu provinsi papua barat, nomor tahun tanggal maret: bahwa kpu provinsi papua barat telah melakukan verifikasi berkas persyaratan bakal pasangan calon dan selanjutnya kpu provinsi papua barat menyerahkan hasil verifikasi kepada dpr pb sebanyak (empat) nama yang selanjutnya untuk diserahkan kepada mrp untuk mendapat pertimbangan dan persetujuan tentang orang asli papua, bahwa dpr pb melakukan verifikasi ulang berkas persyaratan bakal pasangan calon yang oleh kpu provinsi papua barat telah dinyatakan memenuhi syarat, tetapi hasil verifikasi kpu provinsi papua barat tidak dipergunakan oleh dpr pb:, bahwa dpr pb hanya meloloskan (tiga) bakal pasangan calon sedangkan bakal pasangan calon abraham octavianus atari dan drs. rahim kantong, ed., dpr pb tidak berpendapat, bahwa dpr pb tidak berpendapat kepada pasangan calon abraham octavianus atari dan drs. rahim kantong, ed. dengan alasan belum ada klarifikasi dari dirjen dikti tentang ijazah akar abraham octavianus atari, apakah dapat dipersamakan dengan ijazah sarjana, dan drs. rahim kantong, ed., tentang syarat sebagai orang asli papua, bahwa berdasarkan verifikasi kpu papua barat akademi angkatan laut aal) surabaya, mabes angkatan laut jakarta, dan direktorat pendidikan tinggi yang hasilnya bahwa pendidikan akar, (empat) tahun dan setara dengan ijazah (diploma empat) dan setara dengan ijazah sarjana, dengan demikian ijazah lulusan akar merupakan pendidikan (empat) tahun yang setara dengan sarjana, bahwa dpr pb menetapkan (tiga) pasangan calon yang lolos dan mengajukannya kepada mrp untuk mendapat pertimbangan dan persetujuan mrp tentang orang asli papua, yaitu: pasangan drs, dan ir. herman donatur felix rise, bahwa dpr papua barat tidak dapat melaksanakan pb, bahwa pada tanggal mei tahun bertempat hotel milenium jakarta diadakan pertemuan yang dihadiri oleh kemenpolhukam, kemendagri, kemenkumham, kpu, bawaslu, dpr pb, dan kpu provinsi papua barat: bahwa pada pertemuan tanggal mei hotel milenium tersebut dpr papua barat menyerahkan seluruh tahapan kepada kpu provinsi papua barat untuk melaksanakannya: bahwa berdasarkan hasil pertemuan tanggal mei hotel milenium jakarta tersebut kpu provinsi papua barat menunda jadwal, program, dan tahapan pemilu kada gubernur dan wakil gubernur provinsi papua barat tahun untuk yang (tiga) kalinya dimana pelaksanaan pemungutan suara dilaksanakan pada tanggal juli melalui keputusan kpu provinsi papua barat nomor tahun tentang perubahan ketiga atas keputusan kpu provinsi papua barat nomor tahun tentang tahapan, program, jadwal penyelenggaraan pemilihan umum gubernur dan wakil gubernur papua barat tahun bahwa pada tanggal juni kpu provinsi papua barat menyerahkan (empat) bakal pasangan calon yang memenuhi syarat kepada majelis rakyat papua barat mrpd) untuk mendapat pertimbangan dan persetujuan orang asli papua: bahwa dpr pb dan (tiga) pasangan calon atas nama drs dominus landasan dan origines nau, pd.: dr. wahidin parade, si. dan ir. herman donatur felix rise: george celcius aparat, s.h., m.m., m.h., dan hasan ombaier, s.e., mempersoalkan mrp pb, yang menurut mereka hanya ada satu mrp tanah papua sehingga pertimbangan mrp pb yang diberikan tidak sah: bahwa gubernur provinsi papua barat abraham octavianus atari yang juga merupakan salah satu calon gubernur provinsi papua barat tahun melantik pimpinan majelis rakyat papua barat mrpd) pada tanggal juni bahwa pada tanggal juni kpu provinsi papua barat mengajukan (empat) nama bakal pasangan calon gubernur dan wakil gubernur provinsi papua barat kepada majelis rakyat papua barat mrpd) sehari setelah pelantikan, bahwa pada tanggal juni mrpd memberikan persetujuannya kepada (empat) bakal pasangan calon gubernur provinsi papua barat kepada kpu provinsi papua barat: bahwa pasangan bakal calon drs. rusak bisa wonatorey dan ismail sirfefa. sos mengajukan gugatan pada ptun jaya pura terhadap kpu provinsi papua barat, tentang hasil pembukaan pendaftaran tahap (dua) yang menurut penggugat tidak sah yang hanya berdasarkan kesepakatan bersama, yang mengakibatkan penggugat tidak lolos, bahwa pada tanggal juni mrpd menyerahkan hasil pertimbangan dan persetujuan orang asli papua kepada kpu provinsi papua barat sebanyak (empat) pasangan calon masing masing yaitu: pasangan abraham octavianus atari dan drs rahim kantong, ed.: pasangan drs. dan ir. herman donatur felix rise, bahwa kpu provinsi papua barat menerbitkan keputusan kpu provinsi papua barat nomor tahun tentang penetapan dan pengumuman pasangan calon yang memenuhi syarat dan lolos untuk mengikuti pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah papua barat tahun bahwa pada tanggal juni kpu provinsi papua barat dan wakil gubernur provinsi papua barat yang dilakukan dengan rapat pleno terbuka kantor kpu provinsi papua barat, bahwa pada pelaksanaan pengambilan nomor urut, pasangan calon yang hadir dan mengambil sendiri undian nomor urut adalah pasangan abraham octavianus atari dan drs rahim kantong, ed., sementara (tiga) pasangan calon diwakili oleh calon wakil gubernur beserta tim sukses, partai pengusung hadir dan hanya menyampaikan pernyataan kantor kpu provinsi papua barat setelah itu langsung pulang dan tidak mengambil nomor urut, bahwa kpu provinsi papua barat memutuskan bagi pasangan calon yang tidak mengambil undian nomor urut, maka pengambilan nomor urut dilakukan oleh anggota kpu provinsi papua barat dengan berita acara nomor ba kpu poni yaitu: ir. timotius shaun, mp. ketua kpu) mengambil undian untuk pasangan drs dominus landasan dan origines nau, pd. kritika maniambo, s.h. anggota kpu) mengambil undian untuk pasangan george celcius aparat, s.h., m.m., m.h. dan hasan ombaier, s.e.: elimelek rondoni, sos, mengambil undian untuk pasangan dr. wahidin parade, si. dan ir. herman donatur felix rise. bahwa hasil dari pengambilan nomor urut pasangan calon gubernur dan wakil gubernur provinsi papua adalah sebagai berikut: nomor urut (satu) pasangan dr. wahidin parade, si. dan ir. herman donatur felix rise: nomor urut (dua) pasangan drs. dominus landasan dan origines nau, pd, nomor urut (tiga) pasangan abraham octavianus atari dan drs rahim kantong, ed.: nomor urut (empat) pasangan george celcius aparat, s.h., m.m., m.h. dan hasan ombaier, s.e. bahwa pada tanggal juni (enam) orang yang tidak lain adalah calon gubernur dan wakil gubernur provinsi papua atas nama: drs. dominus landasan, origines nau, pd.: (sebagai penggugat dr. wahidin parade, si.: ir. herman donatur felix rise: (sebagai penggugat ii) george celcius aparat, s.h., m.m., m.h.: hasan ombaier, s.e. (sebagai penggugat iii) mengajukan gugatan kepada pengadilan tata usaha negara ptun) jayapura terhadap tergugat ketua komisi pemilihan umum provinsi papua barat, dengan objek gugatan surat keputusan kputanggal bahwa ptun jaya pura mengeluarkan penetapan nomor pen g.tun ptun.jpr, pada tanggal juni yang menetapkan: mengabulkan permohonan para penggugat: memerintahkan kepada tergugat untuk menangguhkan menunda surat keputusan komisi pemilihanmenyatakan bahwa penangguhan sebagaimana dimaksud pada butir amar penetapan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai ada penetapan lain kemudian hari: bahwa pada tanggal juli pelaksanaan kampanye damai, hanya dihadiri oleh (satu) pasangan calon yaitu pasangan abraham octavianus atari dan drs. rahim kantong, ed.: bahwa (tiga) pasangan calon yang lain tidak hadir pada kampanye damai dikarenakan adanya penetapan ptun jaya pura yang memerintahkan untuk menunda pelaksanaan keputusan kpu provinsi papua barat nomor: tahun pada tanggal juni bahwa ketiga pasangan calon yaitu paslon nomor paslon nomor paslon nomor melakukan penolakan pelaksanaan tahapan pemilu kada gubernur provinsi papua barat periode bahwa ketiga pasangan calon gubernur provinsi papua tersebut tidak lagi mengikuti tahapan pemilu kada gubernur provinsi papua sejak mengirimkan surat kepada menteri dalam negeri dan keluarnya putusan ptun nomor pen g.tun ptun. jpr. tanggal juni bahwa pada tanggal juli pemilu kada gubernur provinsi papua barat melaksanakan pemungutan dan penghitungan suara tingkat tps seluruh kabupaten kota provinsi papua barat: terkait dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh ketua dan anggota kpu provinsi papua barat bahwa dalam kajian bawaslu mengenai dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh kpu provinsi papua barat dan kpu tambrauw, bawaslu menyimpulkan hal hal sebagai berikut: bahwa kpu provinsi papua barat berperan aktif dalam dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh kpu tambrauw dengan melakukan intervensi terhadap: penundaan tahapan pemilu kepala daerah dan wakil kepala daerah tidak sesuai dengan ketentuan peraturan pemerintah nomor tahun dikarenakan adanya arahan dari kpu provinsi papua barat agar kpu kabupaten tambrauw bersepakat dengan kpu provinsi papua barat untukkepala daerah dan wakil kepala daerah provinsi papua barat, bahwa pemilu kepala daerah dan wakil kepala daerah kabupaten tambrauw tidak bisa dilaksanakan bersamaan dikarenakan: akhir masa jabatan gubernur dan wakil gubernur papua barat adalah tanggal juli sehingga tidak mungkin bisa digunakan ketentuan undang undang nomor tahun yang menyatakan dapat dilaksanakan pegasus, peraturan daerah khusus ini berlaku secara mutasi mutans provinsi papua barat . iv. bahwa implementasi ketentuan ketentuan sebagaimana tersebut atas, menghasilkan fakta fakta sebagai berikut: jumlah anggota mrp yang dipilih sebanyak (tujuh puluh lima) orang, yang terdiri dari perwakilan papua sebanyak anggota dan perwakilan papua barat sebanyak anggota, akan tetapi yang disahkan oleh menteri dalam negeri hanyalah (tujuh puluh tiga) orang dikarenakan yang satu meninggal dunia dan yang lainnya bermasalah. hal mana sesua(vide bukti bahwa (dua puluh dua) anggota mrp perwakilan papua barat semuanya dipilih dari (empat) wilayah pemilihan, sedangkan (sebelas) anggota lainnya merupakan wakil agama, sehingga total anggota mrp perwakilan papua barat adalah (tiga puluh tiga) anggota: bahwa anggota dan pimpinan mrp papua barat yang saat ini telah dibentuk dan dilantik oleh gubernur papua barat abraham octovianus atari adalah anggota anggota yang telah dilantik oleh menteri dalam negeri sebagai anggota mrp papua, bahkan salah satu wakil ketua mrp papua barat atas nama anime t.h. salami, masih menjabat sebagai wakil ketua sementara mrp papua (vide bukti p 13j, bahwa masih terdapat (enam) anggota mrp perwakilan papua barat yang menolak untuk bergabung dengan mrp papua barat yang dipimpin oleh ketua vitalis yume, pd: bahwa pada saat seleksi pimpinan mrp papua sampai pada saat pemilihannya tanggal mei vitalis yume, dan anime t.h. salami, merupakan anggota anggota yang mencalonkan diri pada seleksi serta pemilihan dimaksud, namun kedua duanya tidak terpilih sebagai pimpinan terpilih mrp papua (vide bukti p 14j: bahwa ketua terpilih mrp papua adalah works dwaramuri, ba, yang sejatinya adalah anggota mrp perwakilan papua barat dari perwakilan perempuan, sebagaimana nyata pada lampiran keputusan menteri dalam bersamaan dalam kurun waktu hari dikarenakan menurut undang undang nomor tahun tentang pembentukan kabupaten tambrauw, bupati dan wakil bupati sudah terpilih dan disahkannya paling lambat pada tanggal november kpu kabupaten tambrauw dan pemerintah daerah kabupaten tambrauw tidak siapgubenur dan wakil gubernur yang ditandai dengan tidak adanya data kependudukan yang valid dan akurat, yang menjadi sumber data pemutakhiran daftar pemilih distrik berdasarkan putusan mahkamah konstitusi nomor puu vii dan penetapan syarat minimal dukungan calon perseorangan. kpu provinsi papua barat membatalkan penetapan pasangan calon yang sudah ditetapkan oleh kpu kabupaten tambrauw melalui rapat pleno yang dilakukan kpu provinsi papua barat yang dituangkan dalam berita acara sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum bagi bakal pasangan calon. dan tindakan kpu provinsi papua barat tersebut melampaui kewenangan sebagaimana dimaksud didalam dan undang undang nomor tahun yang mencantumkan ketentuan penetapan atau pembatalan pasangan calon dalam pemilu kepala daerah dan wakil kepala daerah sepenuhnya menjadi tugas, kewenangan, dan kewajiban dari kpu kabupaten kota. bahwa bawaslu sudah merekomendasikan pembentukan dewan kehormatan untuk memeriksa kpu provinsi papua barat dan kpu kabupaten tambrauw kepada kpu pusat, namun sampai saat ini belum ada tindak lanjut dari kpu pusat. supervisi pengawasan pemungutan dan penghitungan suara berdasarkan surat tugas bawaslu nomor seni tanggal juli nomor st set vii tanggal juli nomor st set nii tanggal juni nomor .a seni tanggal juli nomor st seni tanggal juli dan nomor st seni tanggal juli bawaslu telah menugaskan tim yang melakukan supervisi pengawasan kepada bawaslu kada provinsi, sebagian bawaslu kada kabupaten, sebagian panitia pengawas kecamatan panwascam) kota sorong dan sebagian panitia pengawas lapangan ppl) kota sorong terkait pengawasan penyelenggaran pemungutan dan penghitungan suara pemilu kada provinsi provinsi papua barat, tim tersebut terdiri dari: wadah suai, ag., si. anggota bawaslu), timah susanti, sos. tim asistensi bawaslu) dan zulkarnain, s.e. staf bagian tata laksana pengawasan pemilu), tanggal juli s.d. juli bertempat kota sorong dan kabupaten manokwari: dan wirdyaningsih, s.h., m.h. anggota bawaslu), tanto jauhari, s.h. tim asistensi bawaslu) dan gilbert sidabutar, s.ap. staf bagian tata laksana pengawasan pemilu), tanggal juli s.d juli bertempat kota sorong dan kabupaten raja ampat. namun, pada siang hari tanggal juli (dua hari sebelum hari tersiar kabar bahwa situasi kota manokwari, ibu kota provinsi papua barat tidak kondusif. terjadi aksi massa yang menyerbu kantor kpu provinsi, bawaslu kada, dan dprd. hal berujung pada penyegelan (memasang palang) pada kantor kpu provinsi, bawaslu kada, dan dprd. penyegelan ini disertai dengan ancaman bagi siapa aja yang berani membuka segel tersebut. aksi ini diduga dilakukan oleh pendukung (tiga) pasangan calon (selain pasangan calon nomor urut yang menghendaki agar pemungutan dan penghitungan suara ditunda, karena menurut mereka tahapan pencalonan masih menyisakan masalah karena kpu telah memutuskan untuk meloloskan pasangan calon nomor yang menurut mereka tidak memenuhi syarat. selain itu, beredar kabar bahwa akan dilakukan aksi sweeping bandara terhadap tim supervisi bawaslu yang datang manokwari. bawaslu kada provinsi papua barat menyarankan dan meminta bawaslu agar sebaiknya membatalkan rencana keberangkatan manokwari untuk menghindari hal hal yang tidak diinginkan. sekalipun telah mendengar kabar tersebut, tim bawaslu yang dipimpin oleh wadah suai tetap menggandakan perjalanan manokwari melalui jayapura. sesampainya jayapura pada pagi tanggal juli bawaslu kada provinsi jayapura kembali menyarankan agar tim bawaslu membatalkan agenda manokwari karena menurut mereka tidak kondusif. atas saran dari ketua dan anggota bawaslu yang lain, akhirnya anggota bawaslu dan tim supervisi mengubah arah perjalanan dari manokwari kota sorong yang cenderung lebih aman dan kondusif. anggota bawaslu dan tim supervisi langsung mengadakan rapat koordinasi dengan jajaran bawaslu se kota sorong bersama dengan tim supervisi lain yang dipimpin oleh anggota bawaslu wirdyaningsih. namun, masih memantau perkembangan kondisi manokwari. sekitar pukul wit, berdasarkan informasi yang diperoleh dari nikomdemus radar, ketua bawaslu papua barat, situasi manokwari sudah bisa ditangani oleh aparat keamanan setempat dan dimungkinkan untuk anggota bawaslu berada disana. bawaslu kada papua barat juga telah melakukan koordinasi dengan aparat keamanan setempat yakni dari unsur tni dan polisi untuk membantu melakukan pengamanan selama melakukan supervisi manokwari. akhirnya diputuskan, anggota bawaslu wadah suai dan tim supervisi berangkat manokwari pada pukul wit, tanggal juli untuk melakukan supervisi pengawasan pada hari pemungutan dan penghitungan suara. selama kegiatan supervisi pengawasan provinsi papua barat, bawaslu melakukan rangkaian kegiatan sebagai berikut: rekor pengawasan pada tanggal juli bawaslu menyelenggarakan rapat koordinasi pengawasan dengan bawaslu kada kabupaten, panwascam dan ppl se kota sorong dan se kabupaten raja ampat, bertempat kota strong. materi yang dibahas antara lain: memperkuat penguasaan regulasi tentang pemungutan dan penghitungan suara serta rekapitulasi hasil penghitungan suara, mengidentifikasi hal hal yang mungkin terjadi, antara lain: peristiwa yang dapat mengakibatkan dilakukannya pemungutan suara dan atau penghitungan suara ulang: ii. pelanggaran pada saat pengiriman kotak suara (dokumen hasil pemungutan dan penghitungan suara) dari tps ppk melalui pps: dan iii. potensi pelanggaran (penggelembungan suara) pada tahapan rekapitulasi hasil perolehan suara ppk. mempelajari hal hal sebagai berikut tingkat pelanggaran dalam tahapan pemungutan dan penghitungan suara pada pemilu sebelumnya: ii. konsentrasi dukungan bagi pasangan calon dan atau partai politik pendukung, iii. tingkat literasi pemilih: dan iv. letak geografis. menyusun strategi pengawasan spot cek pada tahapan pemungutan suara dan penghitungan suara, serta pergerakan surat suara dan rekapitulasi penghitungan suara. pengawasan spot cek pada tanggal juli s.d juli bawaslu melakukan pengawasan spot cek pada persiapan, pemungutan suara dan penghitungan suara, serta perlengkapan penyelenggaraan pemilu kada (logistik) kota sorong, kabupaten raja ampat dan kabupaten manokwari. hasil pengawasan spot cek daerah tersebut ditemukan antara lain: kabupaten manokwari. pengawasan pemungutan suara pada juli diperoleh hasil sebagai berikut: tps kelurahan rosi, distrik manokwari saksi yang hadir hanya dari pasangan calon nomor urut ii. daftar pemilih tetap temple tps: il. jumlah daftar pemilih sebanyak orang terdiri dari lakilaki sebanyak orang dan perempuan sebanyak orang, iv. bilik suara berjumlah (dua), pelaksanaan pemungutan suara terlambat karena petugas kpps masih menunggu saksi pasangan calon yang belum hadir, dan vi. atas rekomendasi bawaslu kabupaten manokwari, bahwa tanpa kehadiran saksi pemungutan suara bisa dilaksanakan, maka sekitar pukul wit pembukaan kotak suara dilakukan dan pelaksanaan pemungutan suara dimulai. tps kelurahan manokwari barat, distrik manokwari saksi yang hadir hanya dari pasangan calon nomor urut ii. pemungutan suara dimulai pada pukul wit, iii. daftar pemilih tetap ditempel: iv. jumlah daftar pemilih tetap sebanyak pemilih terdiri dari laki laki sebanyak orang dan perempuan sebanyak orang, bilik suara berjumlah (dua), dan vi. sampai dengan pukul wit, baru hanya orang yang memilih. tps kelurahan pasir putih, distrik manokwari timur saksi yang hadir hanya dari pasangan calon nomor urut ii. jumlah daftar pemilih tetap sebanyak pemilih terdiri dari laki laki sejumlah orang dan perempuan sejumlah orang: iii. pemungutan suara dilakukan pada pukul wit, iv. sampai dengan pukul wit, baru hanya orang yang memilih: dan menurut keterangan bawaslu kada kabupaten manokwari bahwa daerah ini merupakan basis massa pasangan calon nomor urut tps kelurahan pasir putih, distrik manokwari timur i.ada pukul wit: iv. bilik suara sebanyak (dua): surat suara lebih sebanyak surat, vi. pemilih yang sudah memilih catat dengan baik: dan vii. kotak suara saat diterima oleh petugas kpps tidak disegel. tps kelurahan amban, distrik manokwari baratukul wit: iv. ditemukannya pemilih ganda, dan jumlah surat suara sama banyak dengan jumlah dpt. tps kelurahan cairo, distrik manokwari utara i. jumlah tps kelurahan cairo sebanyak tps, ii. jumlah dpt sebanyak pemilih: dan iii. pemungutan suara tidak dilaksanakan karena tidak hadir saksi dari pasangan calon. tps kelurahan premi, manokwari utara i. jumlah dpt sebanyak pemilih, ii. logistik telah tersedia, dan iii. pemungutan suara tidak diselenggarakan karena ada himbauan dari salah satu pasangan calon untuk tidak memilih, himbauan tersebut disampaikan pada pertemuan hari senin, juli tps kelurahan langgeng, distrik manokwari barat i. nama ketua kpps sar. erwin safari, dan ii. pada jam wit, perlengkapan pemilu kada tidak ada lokasi tpsi. padahal perlengkapan pemilu kada tidak ada lokasi tps, ii. menurut ketua kpps, sdr. yohanes tua, bahwa tps telah bongkar oleh orang tak kenal pada pukul wit, tanggal juli oleh orang tidak dikenal, dan jika tps didirikan kembali maka akan dibakarperlengkapan pemilu kada lengkap: dan ii. proses pemungutan berjalan dengan baik. tps kelurahan langgeng, distrik manokwari barat i. perlengkapan pemilu kada tidak ada lokasi tps: ii. menurut keterangan dari ketua kpps, sdr. ismail yeon, bahwa kalau pun perlengkapan pemilu kada berikan kepada kpps jam maka akan ditolak untuk diterima karena sudah terlambat, hal tersebut menjadi kesepakatan kpps. tps kelurahan manokwari timur proses pemungutan suara berjalan dengan baik: dan ii. saksi yang hadir hanya (satu) orang yakni dari pasangan calon nomor urut tps kelurahan manokwari barat perlengkapan pemilu kada telah siap, ii. pemilih sedikit yang datang lokasi tps, iii. menurut keterangan dari ketua kpps bapak david bahwa pemilih sedikit yang datang lokasi tps karena mendapat ancaman untuk tidak mendatangi tps. pengawasan penghitungan suara tanggal juli diperoleh hasil sebagai berikut: tps kelurahan langgeng pemungutan suara tidak dilaksanakan karena logistik tidak sampai, menurut informasi dari petugas kpps bahwa untuk kelurahan langgeng ada tps logistiknya tidak ada yang sampai tps, karena tertahan kelurahan. dengan dasar itu, maka anggota bawaslu melakukan cross check tentang kejadian tersebut kantor kelurahan langgeng, setelah melakukan peninjauan beberapa lokasi tps. saat itu, situasi kelurahan langgeng sedang ramai, dan para wartawan pun berkumpul. saat ditanya mengapa surat suara tidak didistribusikan, aparat setempat berkilah hal tersebut merupakan instruksi dari lurah langgeng. menurut kabar dan beberapa isu yang beredar disana, lurah langgeng mendapat ancaman psikis terhadap dirinya dan keluarganya. bawaslu juga mendatangi salah satu tps yang dirusak dan dipaksa dibongkar oleh massa yang anarkis dari salah satu pasangan calon. saat ditanyai oleh anggota bawaslu, ketua kpps setempat mengatakan bahwa malam saat tps didirikan pada juli malam hari, serombongan massa yang diduga berasal dari salah satu pasangan calon, mengintimidasi warga sekitar termasuk kpps untuk tidak memaksakan pemungutan suara. massa tersebut mengatakan akan membawa massa yang lebih banyak dan anarkis, jika warga dan kpps setempat tetap melaksanakan pemungutan suara tps kampung imbrairi, kelurahan manokwari barat, distrik manokwari barat i. jumlah dpt sebanyak pemilih, ii. logistik tiba tps pada pukul wit, iii. saksi yang hadir hanya dari pasangan calon nomor iv. hasil penghitungan suara adalah pasangan calon paslon) nomor urut sebanyak suara, paslon nomor urut sebanyak suara, paslon nomor urut sebanyak pemilih dan paslon nomor urut tidak ada suara. suara tidak sah sebanyak suara dan suara sah sebanyak suara, dan penyelenggaraan pemungutan dan penghitungan suara tps berjalan dengan aman. tps kelurahan manokwari timur, distrik manokwari barat i. jumlah dpt sebanyak pemilih, ii. pemilih yang menggunakan hak suaranya sebanyak pemilih: iii. saksi yang hadir hanya dari pasangan calon nomor urut iv. pemungutan suara dimulai pada pukul wit: danpasir putih, distrik manokwari timur i. jumlah dpt sebanyak pemilih: dan manokwari timur i. jumlah dpt sebanyak pemilih, ii. saksi yang hadir hanya dari pasangan calon nomor urut iiv. suara tidak sah sebanyak surat, tidak terpakai surat, sisa surat suara sebanyak surat suara yang tidak terpakai telah diberi tanda, vi. terdapat orang yang tidak terdaftar dalam dpt tapi ikut memilih: vii. terdapat orang yang berasal dari tps lain tetapi bisa memilih, hal ini disebabkan tps tempat mereka memilih telah terbakar, tps yang terbakar adalah tps panini, kelurahan manokwari barat, viii. adanya pemilih yang tidak terdaftar dalam dpt, dan ix. adanya pemilih yang tidak dapat undangan tapi terdaftar dalam dpt. tps kelurahan rosi, manokwari barat i. jumlah dpt sebanyak pemilih: ii. proses penghitungan berjalan dengan baik, iii. perolehan surat suara yang sah berjumlah suara, dan iv. surat suara yang rusak berjumlah surat suara. tps kelurahan rosi, manokwari barat. proses penghitungan suara berjalan dengan baik, dan ii. jumlah perolehan suara dari hasil penghitungan tps sejumlah suara. tps kelurahan manokwari barat proses penghitungan suara berjalan dengan baik, ii. jumlah dpt sejumlah pemilih: iii. surat suara rusak iv. perolehan penghitungan suara sebanyak suara, dan nama ketua kpps bapak sudut syam. pengawasan proses pergerakan surat suara kantor pps, tanggal juli ditemukan hal hal sebagai berikut: pps rosi, kelurahan manokwari barat kotak surat suara banyak yang tidak tersegel, ii. kondisi kotak surat suara banyak yang rusak: iii. jumlah kotak surat suara yang seharusnya masuk kantor pps adalah sejumlah kotak, iv. kotak surat suara yang telah masuk kantor pps berjumlah kotak, dan kotak surat suara yang telah masuk kantor pps antara lain, kotak suara milik tps tps tps tps tps dan tps pengawasan pergerakan surat suara panitia penyelenggara distrik ppd) manokwari timur pada pukul wit, tanggal juli diperoleh hasil sebagai berikut: distrik manokwari timur terdiri dari desa manikam tps) desa pulau lemon tps) desa arrowi1 tps) desa arrowi tps) desa bakar tps) desa suspensi tps) desa atsiri tps) desa ayam bori tps) kelurahan pasir putih terdiri dari tps: pasir putih tps), huawei tps) dan pasir rio tps). seluruh kotak suara telah sampai ppd: masih ada kotak suara yang tidak tersegel dengan baik, kotak suara tidak dijaga oleh pihak keamanan: dan rekapitulasi penghitungan suara akan dilaksanakan besok hari. sehubungan dengan hasil pengawasan spot cek kabupaten manokwari, dapat disimpulkan bahwa: kondisi keamanan kurang baik, hal tersebut mengakibatkan pengawas pemilu tidak bisa maksimal dalam mengawasi kesiapan logistik tps tps: ketidaksiapan logistik berimbas pada pemungutan dan penghitungan suara yakni ditemukannya logistik tidak sampai beberapa tps, penyelenggaraan pemungutan suara yang tidak tepat waktu, menurut informasi dari petugas kpps setempat dikarenakan ketidakhadiran saksi pasangan calon, kecuali saksi pasangan calon nomor urut pemungutan suara tidak dilaksanakan kecamatan langgeng dan sejumlah tps lain karena pps tidak mendistribusikan logistik tps dengan alasan para pps tersebut berada dibawah ancaman tim pendukung pasangan calon yang menghendaki pemungutan suara ditunda: adanya indikasi tentang himbauan dan ancaman dari tim pendukung (tiga) pasangan pasangan calon (selain pasangan calon nomor (tiga) dan oknum petugas kpps kepada pemilih agar tidak menggunakan hak pilihnya pada pemungutan suara, adanya indikasi ancaman kepada sebagian petugas kpps agar jangan mempersiapkan tps dan ancaman kepada pps agar jangan mendistribusikan logistik tps tps, beberapa tps, kondisi kotak suara tidak tersegel dengan baik: kpu provinsi dan kpu kota manokwari tidak maksimal melakukan sosialisasi melalui media massa sehari sebelum hari untuk menegaskan kembali kepada masyarakat bahwa pemilu kada tetap dilaksanakan sesuai jadwal selanjutnya disebut sebagai . . iii memohon, nama abraham octavianus atururi: tempat tanggal lahir serui, oktober pekerjaan gubernur papua barat, alamat jalan karya abri, langgeng, manokwari, papua barat, nama drs. rahim kantong, m.ed: tempat tanggal lahir fak fak, juni pekerjaan wakil gubernur papua barat, alamat jalan slamet riyadi, kampung ambon,nomor sku tahun.viii. tanpa tanggal bulan agustus memberi kuasa kepada mahengdradatta, s.h., m.a., m.h., ph. d.: ii) achmad michigan, s.h.: iii) akhmad khalid, s.h.: iv) fahmi achmad, s.h., hum.: guntur fatahillah, s.h., vi) manna, s.h., vii) yan christian warinussy, s.h.: viii) sutera sapto jalu, s.h.: ix) hery susanto, s.h.: mulyono, s.h.: xi) abi sambas, s.h.: dan xii) m.r. privasi, s.h. yaitu para advokat yang tergabung dalam tim advokasi bram kantong untuk nkri beralamat jalan fatmawati nomor fg, cite. dan berdasarkan surat kuasa bertanggal agustus: hum.: vii) satu pali, s.h.: viii) vinsensius ranteallo, s.h.: ix) totok prasetyanto, s.h.: mona bidi, s.h.: xi) samsudin, s.h. xii) kristiani musik, s.h., dan xiii) dimas pradana, s.h., yaitu para advokat dan konsultan hukum yang berkantor pada alfonso partners law office, yang beralamat palma one building lt. suite jalan h.r.negeri nomor tahun tanggal maret nomor urut (vide bukti tersebut. jika memang benar majelis rakyat papua barat harus berdiri sendiri, maka mengapa ketua terpilih pada majelis rakyat papua adalah anggota mrp dari perwakilan papua barat. iv. bahwa berdasarkan ketentuan ketentuan tersebut dan dikaitkan dengan fakta fakta yang ada, membuktikan bahwa mrp tanah papua hanyalah (satu) mrp, yang berkedudukan jayapura selaku ibukota provinsi papua. dengan demikian maka pimpinan mrp papua barat dimaksud tidak berwenang untuk memberikan persetujuan dan pengesahan tentang syarat orang asli papua, sebagaimana ditegaskan juga oleh memohon sendiri melalui salah satu komisionernya yang bernama philip wamafma melalui majalah harian media papua terbitan jumat, mei (vide bukti dengan demikian terbukti pula bahwa sebetulnya pihak memohon telah mengakui pula bahwa mrp yang berwenang untuk memberikan persetujuan dan atau pengesahan tentang syarat orang asli papua adalah mrp jayapura, karena mrp yang ada papua barat hanyalah sebagai perwakilan sehingga tidak dibenarkan untuk memiliki pimpinan mrp tersendiri karena pimpinan mrp hanyalah satu, sebagaimana yang telah dipilih pada tanggal mei jayapura, yang tertuang dalam(vide bukti p 16j, iv. bahwa karena pimpinan mrp papua barat adalah illegal, maka setiap keputusan yang dikeluarkan oleh pimpinan mrp papua barat adalah tidak sah dan batal demi hukum, termasuk keputusan tentang pemberian dan persetujuan tentang syarat orang asli papua yang jadikan sebagai dasar oleh memohon untuk menetapkan pasangan calon. iv. bahwa karena dasar penetapan pasangan calon oleh memohon adalah tidak sah, maka penetapan pasangan calon tersebut menjadi gugur demi hukum, dengan demikian maka pelaksanaan pemilukada provinsi papua barat tahun adalah cacat hukum dan cacat prosedural, oleh karenanya maka hasil pemungutan suara yang ditetapkan memohon berdasarkan keputusan nomor tahun tanggal juli tentang penetapan perolehan suara pemilukada papua barat, serta keputusan nomor tahun tanggal juli tentang penetapan calon terpilih gubernur dan wakil gubernur papua (tidak ditunda), akibatnya masyarakat banyak yang bingung karena tidak tahu pasti apakah tetap sesuai jadwal atau tidak, hal ini secara langsung atau tidak langsung mempengaruhi berkurangnya tingkat partisipasi pemilih: adanya penduduk yang tidak terdaftar sebagai pemilih tapi bisa memilih. rapat evaluasi pengawasan pemungutan dan penghitungan suara (di hadiri oleh tim bawaslu, ketua dan anggota bawaslu kada provinsi serta seluruh staf bawaslu kada provinsi) pada malam, tanggal juli bawaslu pada rapat tersebut merekomendasikan kepada bawaslu kada provinsi papua barat agar secepatnya melakukan langkah langkah: melakukan konsolidasi informasi dengan bawaslu kabupaten kota se papua barat untuk meng up date kondisi objektif perkembangan proses pemungutan dan penghitungan suara masing masing kabupaten kota sesuai pembagian kerdil diantara anggota bawaslu kada provinsi: mengirim surat kepada kpu provinsi papua barat perihal rekomendasi agar kpu propinsi menginstruksikan kpu kabupaten kota untuk melakukan pemilu kada susulan terhadap tps tps yang tidak bisa melaksanakan pemungutan suara pada tanggal juli dengan alasan logistik yang belum sampai tps pada hari pemungutan suara (hari h), segera menelusuri lebih jauh dan melakukan klarifikasi lebih lanjut terkait keterpenuhan syarat administrasi pasangan calon yang terindikasi tidak memenuhi syarat dan dipersoalkan oleh pasangan calon yang lain, memproses sebagai dugaan pidana pemilu terhadap tindakan tindakan yang bersifat intimidasi dan ancaman terhadap pemilih, dan petugas pelaksana pemilu kpps, pps, dan ppk) yang mengarah pada upaya mengganggu kelancaran dan atau menggagalkan pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara: memproses sesuai ketentuan, semua temuan dan laporan dugaan pelanggaran pada proses pemungutan dan penghitungan suara serta rekapitulasi hasil perolehan suara, dan menjaga keamanan semua dokumen hasil pleno, kajian pelanggaran dan bukti bukti penanganan pelanggaran: dan melaporkan kepada bawaslu tentang semua proses dan hasil pengawasan serta penanganan pelanggaran utamanya pada tahapan pencalonan dan tahapan pemungutan dan penghitungan suara. kota sorong pengawasan perlengkapan penyelenggaraan pemilu kada, pada tanggal juli diperoleh hasil sebagai berikut: kelurahan rem selatan: jumlah tps sebanyak (dua puluh tiga), jumlah kotak suara sebanyak (dua puluh tiga): distribusi kotak suara tps dilakukan oleh kpu kota sorong pukul wit, semua tps yang berada kelurahan rem selatan sudah selesai dibangun: kotak suara telah tersegel dan terkunci dengan baik: bilik suara sudah sampai tps tps, dan tidak disediakan tps khusus yang mudah dijangkau bagi pemilih yang dalam keadaan terbatas untuk memilih. kelurahan malawi, distrik sorong mano jumlah tps sebanyak (dua puluh), jumlah kotak suara sebanyak (dua puluh): logistik tiba kelurahan sekitar pukul wit, kotak suara tersegel dan terkunci dengan baik, kondisi geografis kelurahan mudah dijangkau, semua tps kelurahan malawi sudah berdiri, dan tidak disediakan tps khusus bagi pemilih yang dalam keadaan terbatas untuk memilih. kelurahan koalisi, distrik sorong jumlah tps sebanyak (enam belas): jumlah kotak suara sebanyak (enam belas): masih ada kotak suara yang tidak tersegel dengan baik, dan semua tps kelurahan align sudah berdiri. kelurahan kampung baru, distrik sorong jumlah tps sebanyak (sebelas), jumlah kotak suara sebanyak (sebelas), kotak suara tersegel dan terkunci dengan baik, semua tps kelurahan kampung baru sudah berdiri: dan bawaslu kabupaten manokwari menyediakan tim asistensi lapangan sebanyak (sebelas) orang. kelurahan alabama, distrik sorong barat. jumlah tps sebanyak (dua puluh), jumlah kotak suara sebanyak (dua puluh), masih ada kotak suara yang tidak tersegel, kondisi hujan mengakibatkan tps kelurahan alabama roboh rusak, petugas kpps belum mendapatkan peraturan kpu yang terbaru tentang daftar pemilih: dan bawaslu memperoleh informasi tersebut melalui ketua kpps, sdr. bareng mayor. kelurahan lawas, distrik sorong barat. jumlah tps sebanyak (sembilan belas), jumlah kotak suara sebanyak (sembilan belas): kotak suara tiba kelurahan pukul wit, semua tps kelurahan rem selatan sudah berdiri: kotak suara tersegel dan terkunci dengan baik: dan bawaslu memperoleh informasi tersebut melalui ketua kpps, sdr. markus kotoba. pps kelurahan klabulik, distrik sorong, kota sorong. tps kelurahan klabulik berjumlah tps, kotak suara berjumlah dan masih tersimpan kantor pps kelurahan klabulik, mengingat kemanan kotak suara tidak didistribusikan langsung tps maka didistribusikan tps tps pada pagi, tanggal juli hal ini karena adanya saran dari aparat keamanan agar kotak suara tidak bermalam tps tetapi dikumpulkan pps, baru keesokan harinya, pagi pagi sekali didistribusikan tps tps, dan segel kotak suara kualitasnya kurang baik. tindakan bawaslu terhadap hal tersebut adalah meminta panwascam dan ppl, untuk fokus mengawasi penyimpanan kotak suara dan pergerakan kotak suara dari pps tps. pps kelurahan klademak, distrik sorong, kota sorong tps kelurahan klademak berjumlah tps: kotak suara berjumlah masih tersimpan kantor pps kelurahan klademak, kotak suara tidak didistribusikan langsung tps tetapi baru pada tanggal juli didistribusikan tps tps, pada pagi hari: segel kotak suara kualitasnya kurang baik. tindakan bawaslu terhadap hal tersebut adalah meminta kepada pengawas untuk fokus mengawasi penyimpanan dan pergerakan kotak suara pps tps.klawuyuk, distrik sorong timur, kota sorong jumlah dpt sebanyak pemilih: kpps ragu untuk memulai proses pemungutan suara karena tidak adanya saksi dari paslon nomor urut dan setelah mendapat penjelasan dari pengawas pemilu tentang regulasi proses pemungutan suara maka kpps memulai pemungutan suara, dan saksi yang hadir hanya dari paslon nomor urut tindakan bawaslu terhadap hal tersebut adalah meminta pengawas pemilu untuk lebih fokus mengawasi seluruh proses pemungutan suara dan penghitungan suara karena dikhawatirkan terjadi pelanggaran pelanggaran. tps kelurahan sawa gumuk distrik, sorong utara, kota sorong jumlah dpt sebanyak pemilih: pemilih yang mempunyai nik dalam dpt hanya sebagian: dananwascam dan ppl untuk mengawasi seluruh proses pemungutan suara dan penghitungan suara tps. tps kelurahan klaim, distrik sorong timur, kota sorong jumlah dpt sebanyak pemilik: pemilih yang mempunyai nik dalam dpt hanya sebagian, saksi yang hadir tps hanya dari paslon nomor urut pemilih yang sudah menggunakan hak pilihnya sampai pada jam adalah sebanyak pemilih: dan informasi dari warga yang telah memilih bahwa ada beberapa anggota keluarganya yang tidak masuk dalam dpt, tindakan bawaslu terhadap hal tersebut adalah meminta kepada panas, panwascam dan ppl untuk fokus mengawasi setiap proses pemungutan suara dan penghitungan suara, serta pergerakan surat suara ppd melalui pps. tps kelurahan keamanan, distrik sorong timur, kota sorong jumlah dpt sebanyak pemilih: ada beberapa nama dalam dpt yang tidak ada nya: cc) pemilih yang mengunakan hak pilihnya sampai pada jam baru mencapai jumlah pemilih: saksi yang hadir tps hanya dari paslon nomor urut dan surat suara yang milik pemilih yang sakit rumah, diantar dengan pengawasan yang ketat yang bersangkutaneamanan, distrik sorong timur, kota sorong jumlah dpt sebanyak pemilih: partisipasi pemilih pada jam baru mencapai jumlah pemilih:awal, distrik sorong timur: nik dalam dpt tidak ada sama sekali, saksi yang hadir tps hanya dari paslon nomor dan saksi dari paslon nomor urut ditolak oleh kpps karena datang sudah jam wit, saksi yang hadi tps hanya dari paslon nomor urut situasi masyarakat ramai tetapi tidak mau menggunakan hak pilihnya, kotak suara terbuka, setelah ditegur oleh bawaslu kada maka kotak suara ditutup dan dikunci dengan rapat, dan masyarakat kurang memahami cara memberikan hak suaranyaakibatsampai dengan jam baru mencapai jumlah pemilih, saksi yang hadir tps adalah dari paslon nomor urut dan tps tersebut berada lokasi pasar johan, kota sorongkarena(khusus) sorong kelas mb, kelurahan sawagumu, distrik sorong utara, kota sorong jumlah dpt sebanyak pemilih: partisipasi pemilih sampai dengan jam baru mencapai jumlah pemilih: dan saksi yang hadir tps adalah dari paslon nomor urut tps kelurahan melarang kedai, distrik sorong utara, kota sorong jumlah dpt sebanyak pemilih: hak pilih yang digunakan hanya sejumlah pemilih: perolehan suara terbanyak adalah pasangan calon nomor urut perolehan suara sebanyak suara, dan saksi yang hadir hanya dari paslon nomor urut pengawasan rekapitulasi penghitungan suara ppd, pada tanggal juli diperoleh hasil sebagai berikut: kantor ppd sorong utara, kota sorong pleno terbuka ppd tentang rekapitulasi penghitungan suara tingkat ppd baru dimulai pada jam wit, ppd ragu untuk memulai pleno rekap tingkat ppddan analisa bawaslu terhadap hal tersebut bahwamulai dan kepada pengawas pemilu kada untuk lebih fokus mengawasi proses rekap tingkat ppd. kantor ppd sorong barat, kota sorong. pleno terbuka ppd tentang rekapitulasi penghitungan suara tingkat ppd baru dimulai pada jam ppd ragu untuk memulai pleno tersebutppd tidak siap dengan alat dan perangkat yang akan digunakan pada proses rekapitulasi ditingkat ppd: dan analisa terhadap hal tersebut adalah:dimulai dan kepada pengawas pemilu kada untuk lebih fokus mengawasi proses rekap tersebut. sehubungan dengan hasil pengawasan spot cek kota sorong, dapat disimpulkan bahwa: tiga pasangan calon gubernur dan wakil gubernur provinsi papua barat yaitu paslon nomor urut paslon nomor urut dan paslon nomor urut menolak mengikuti tahapan pemilu kada provinsi papua barat sejak tanggal juni dengan mengirimkan surat kepada menteri dalam negeri, setelah adanya putusan ptun jayapura nomor pen g.tun ptun.jpr: rendahnya partisipasi masyarakat yang menggunakan hak pilihnya pada pelaksanaan pemungutan suara pemilu kada provinsi papua barat: pada tanggal juli logistik masih disimpan pps mengingat situasi dan kondisi keamanan, dan baru distribusikan tps tps pada tanggal juli pagi hari (pada hari h), adanya keraguan dari kpps untuk memulai pemungutan suara pemilu kada provinsi papua barat karena tidak adanya saksi dari paslon nomor urut dan tps: adanya keraguan dan keterlambatan dimulainya pelaksanaan rapat pleno ppd tentang rekapitulasi penghitungan suara tingkat ppd, karena tidak adanya saksi dari paslon nomor dan ruang rapat tersebut: dan saksi yang hadir tps adalah hanya dari pasangan calon nomor urut. kabupaten raja ampatwarman, kecamatan aise jumlah dpt sebanyak pemilih: dan pembukaan kotak suara terlambat, dimulai jam wit. hal ini disebabkan saksi tidak ada yang datang. tps kelurahan warman. jumlah dpt sebanyak pemilih: dan saksi tidak ada yang hadir tps. tps kelurahan aise kota jumlah dpt sebanyak pemilih: dan saksi tidak ada yang hadir tps. tps kelurahan aise kota jumlah sebanyak pemilih: saksi tidak ada yang hadir tps, dan tps berdekatan dengan kantor sekretariat pasangan calon abraham kantong m). tps kelurahan aise kota jumlah dpt sebanyak pemilih: saksi tidak ada yang hadir tps, dan ada bilik suara yang terbuat dari kardus. tps desa warman jumlah dpt sebanyak pemilih: saksi tidak ada yang hadir tps :dan tps didirikan tengah jalan. tps kelurahan bonkawir jumlah dpt sebanyak pemilih: saksi tidak ada yang hadir tps, dan orang pemilih dalam dpt yang tidak sesuai antara tanggal lahirnya dan umurnya. tps kelurahan bonkawir jumlah dpt sebanyak pemilih: saksi tidak ada yang hadir tps, dan masih banyak undangan pemilih yang belum dibagikan kepada para pemilih dengan alasan kpps bahwa ketika diantar rumah pemilih mereka tidak ada ditempat. tps kelurahan warman, distrik aise jumlah dpt sebanyak pemilih: saksi tidak ada yang hadir tps, dan hingga pukul wit, pemilih yang sudah mencoblos baru orang. tps kelurahan aise kota jumlah dpt sebanyak pemilih: pemilih yang mencoblos hanya pemilih: dan saksi tidak ada yang hadir tps. tps kelurahan aise kota tidak ada saksi yang hadir saat penghitungan suara. pengawasan proses pergerakan surat suara kantor pps aise, tanggal juli ditemukan kotak suara tps dan tps tidak disegel lubang kotaknya dan tidak dikunci kotak suarabarat hasil pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah tahun adalah cacat hukum dan cacat prosedural, dengan demikian menjadi batal demi hukum. iv. memohon telah melakukan obstruction justice terhadap penetapan ptun jayapura iv. bahwa berkaitan dengan diterbitkannya keputusan memohon nomor tahuketua pengadilan tata usaha negara jayapura, telah menerbitkanp 17j, untuk menangguhkan menunda pemberlakuan surat keputusan memohon tersebut, namun memohon tetap melaksanakan tahapan tahapan selanjutnya sampai kepada pemungutan suara serta penetapan hasil pemungutan suara dan penetapan pasangan calon terpilih. iv. bahwa tindakan memohon kpu propinsi papua barat) sebagaimana tersebut atas, membuktikan bahwa memohon telah melakukan tindakan yang melawan hukum, karena penetapan ketua pengadilan tata usaha negara tersebut merupakan implementasi bentuk kekuasaan kehakiman, sebagaimana yang diatur dalam undang undang nomor tahun tentang kekuasaan kehakiman, yang mengataiv. bahwa terhadap sikap memohon tersebut, para pemohon melalui suratnya (vide bukti p 9j telah menyampaikan kepadayang pada intinya meminta kepada pihak pihak terkait yang berkompeten terutama kepada kpu selaku atasan langsuyaitu nomor urutadapun tanggal juliukan perselisihan hasil pemilihan umum (error object): eksepsi pihak terkait permohonan para pemohon prematur: permohonan para pemohon kabur (obscura libel): permohonan para pemohon bukan perselisihan hasil pemilihan umum (error object): terhadap eksepsi memohon dan pihak terkait bahwa permohonan paraadapun terhadap eksepsi pihak terkait bahwa permohonan para pemohon terkait keabsahan majelis rakyat papua barat adalah error object, mahkamah berpendapat secara prima face bahwa objek permohonan tersebut terkait dan berpengaruh terhadap hasil pemilukada provinsi papua barat tahun terhadap eksepsi pihak terkait bahwa permohonan para pemohon prematurjawaban pihak terkait serta bukti bukti surat dan keterangan saksi para pemohon dan pihak terkait serta keterangan memohon, mahkamah menemukan atau hal hal yang menjadi pokok perselisihan, yaitu: keabsahan majelis rakyat papua barat: penetapan pasangan calon peserta pemilukada papua barat penetapan dan putusan ptun jayapura, dan permintaan diskualifikasi terhadap pasangan calon nomor urut dengan penentuan empat pokok perselisihan dimaksud bukan berarti mahkamah mengabaikan dalil dalil pemohon selebihnya, namun dalil dalil selebihnya dalam permohonan para pemohon memiliki kaitan erat dengan keempat pokok perselisihan dimaksud sehingga penilaian terhadap empat pokok perselisihan dimaksud akan menyelesaikan pula permasalahan selebihnya: i3. menimbang, terlebih dahulu, bahwa pada tanggal agustus bakal pasangan calon peserta pemilukada provinsi papua barat, yaitu rusak samuel bisa wonatorey, s.i.p., s.h., mba dan ismail sirfefa, sos. mengajukan permohonan untuk menjadi pihak terkait dalam perkara ini. terhadap pengajuan permohonan menjadi pihak terkait tersebut, mahkamah mempertimbangkan bahwa persidangan atas permohonan ini sudah berlangsung tiga kali, pokok pokok perkara telah ditetapkan, dan memohon maupun pihak terkait telah menyampaikan jawaban dan atau tanggapan masing masing. masuknya pihak baru dalam tahapan ini akan merugikan pihak pihak yang bersengketa karena akan ada permasalahan baru yang harus diakomodasi dan diperiksa ulang, sehingga memperlambat penyelesaian sengketa, padahal peradilan yang cepat, sederhana, dan biaya ringan adalah bagian dari asas asas peradilan. dengan pertimbangan tersebut, dan mengingat pembatasan waktu penyelesaian perkara perselisihan hasil pemilihan umum menurut dan pmk maka permohonan menjadi pihak terkait yang diajukan rusak samuel bisa wonatorey, s.i.p., s.h., mba dan ismail sirfefa, sos. tidak dapat diterima:mahkamah akan memberikan pertimbangan dan penilaian hukum sebagai berikut: i3 menimbang bahwa para pemohon mendalilkan majelis rakyat papua barat (disingkat mrpd, atau yang disebut oleh para pihak sebagai mrp papua barat) tidak berwenang memberikan persetujuan atau pengesahan syarat orang asli papua. keberadaan mrpd tidak sah karena peraturan perundang undangan menentukan mrp tanah papua, untuk seluruh papua, hanyalah (satu) yang terdiri dari perwakilan papua dan perwakilan papua barat. seandainya keberadaan mrpd dimungkinkan berdasarkan peraturan pemerintah nomor tahun tentang majelis rakyat papua, namun pembentukan mrpd tetap harus dipersiapkan oleh mrp bekerjasama dengan pemerintah provinsi papua dan dprd sebagai provinsi induk, padahal ketentuan tersebut tidak dilakukan dalam pembentukan mrpd yang saat ini ada: untuk membuktikan dalilnya para pemohon mengajukan bukti bukti sampai dengan bukti bukti bukti p 37a, bukti bukti bukti bukti bukti bukti dan bukti serta saksi saksi jenny adjie, eduard sangke, dan zeta maskot: memohon membantah dalil para pemohon dan menyatakan bahwa penilaian terhadap keabsahan mrpd bukan kewenangan memohon, melainkan kewenangan ptun. majelis rakyat papua provinsi papua barat dibentuk berdasarkan surat keputusan menteri dalam negeri nomoranggotanya telah dilantik berdasarkan. untuk membuktikan bantuannya memohon mengajukan bukti sampai dengan bukti pihak terkait membantah dalil para pemohon dan menyatakan mrpd sah karena dibentuk berdasarkan peraturan pemerintah nomor tahun tentang majelis rakyat papua drovinsi papua barat masa jabatan tahun untuk membuktikan dalilnya pihak terkait mengajukan bukti pt bukti pt bukti pt 11a, bukti pt bukti pt dan bukti pt serta saksi saksi vitalis yume dan zainal abidin bay: kementerian dalam negeri kemendagri), yang diwakili oleh prof. dr. sudan arif fakrulloh, s.h., m.h., menafsirkan sebagaimana telah diubah dengan dengan tafsiran yang menyatakan bahwa majelis rakyat papua dibentuk provinsi papua barat maupun kelak (jika ada) provinsi lain sebagai hasil pemekaran dari provinsi papua. secara ringkas, menurut kemendagri, majelis rakyat papua tidak tunggal, dan saat ini ada dua, yaitu majelis rakyat papua dan majelis rakyat papua barat, berdasarkan dalil bantahan, maupun jawaban para pihak, serta keterangan ahli dari kemendagri, mahkamah memang menemukan adanya permasalahan keabsahan dalam pembentukan majelis rakyat papua barat. permasalahan tersebut diakibatkan oleh adanya perbedaan penafsiran terhadap sebagaimana telah diubah dengan antara pihak yang mendukung pembentukan mrpd dan pihak yang menolak pembentukan mrpd. menurut mahkamah, permasalahan dimaksud, salah satunya disebabkan oleh tidak seharusnya peraturan perundang undangan yang mengatur otonomi khusus papua dan peraturan perundang undangan yang mengatur pemekaran papua: pentingnya pemecahan masalah papua barat, terutama terkait pembentukan mrpd yang memiliki implikasi terhadap penyelenggaraan pemilukada provinsi papua barat tahun tidak secara serta merta membuat mahkamah memiliki alasan untuk mengambil alih begitu saja penyelesaian sengketa keabsahan mrpd. menurut mahkamah, berdasarkan pertimbangan tersebut atas, dari memohon agar memerintahkan memohon untuk mentaati penetapan penundaan tersebut, akan tetapi maksud tersebut tidak mendapat tanggapan positif dari kpu jakarta. iv., bahwa karena penetapan dimaksud merupakan perintah pengadilan, maka tindakan memohon kpu propinsi papua barat) yang mengabaikan putusan ptun jayapura guo merupakan pelanggaran hukum (obstruction justice), dengan demikian maka segala akibat yang ditimbulkan dari. dengan demikian, pemungutan suara untuk memilih gubernur dan wakil gubernur provinsi papua barat pada tanggal juli termasuk hasil perhitungan suara yang ditetapkan memohon, yakniivide bukti dan keputusan komisi pemilihan umum provinsi papua barat nomor tahun tanggal juli(vide bukti p 2j adalah cacat hukum, oleh karenanya menjadi batal demi hukum (null and void). iv. tahapan pemilukada dan pemungutan suara hanya satu pasangan calon iv. bahwa dengan adanya penetapan penundaan yang dikeluarkan oleh ketua pengadilan tata usaha negara jayapura nomor33 pen g.tun kewenangan untuk menilai keabsahan mrpd bukan merupakan kewenangan mahkamah, terutama mengingat pembentukan mrpd dilakukan oleh berdasarkan peraturan pemerintah dan surat keputusan menteri dalam negeri yang didalilkan sebagai pelaksanaan dari sebagaimana telah diubah dengan selain itu, dalam persidangan, mahkamah juga menemukan fakta bahwa hingga saat ini belum pernah dilakukan upaya hukum oleh pihak manapun pengadilan untuk meninjau kembali dasar hukum pembentukan mrpd. berdasarkan fakta tersebut, mahkamah dalam perkara perselisihan hasil pemilukada provinsi papua barat ini, mengakui keberadaan mrpd dan keabsahan segala penetapan atau keputusan yang diambil oleh mrpd, selama belum ada keputusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap yang membatalkan atau menyatakan tidak sah keberadaan mrpd dan atau ketetapan serta keputusannya, berdasarkan pertimbangan tersebut, mahkamah menilai dalil para pemohon mengenai keabsahan mrpd tidak dapat diterima, i3. menimbang bahwa para pemohon mendaliladalah tidak sah karena keputusan dimaksud lahir dari tindakan memohon yang melampaui kewenangannya, para pemohon menyatakan bahwa seharusnya berkas bakal pasangan calon yang akan diverifikasi diserahkan oleh memohon kepada dprd yang kemudian dprd meneruskan kepada mrp (mrpd). selanjutnya mrpd menyerahkan hasil verifikasi kepada dprd yang kemudian dikembalikan kepada memohon. menurut para pemohon, memohon tidak mengikuti alur sebagaimana dimaksud, melainkan mengajukan secara langsung berkas bakal pasangan calon kepada mrpd dan menerima secara langsung berkas dari mrpd tanpa melalui dprd. untuk membuktikan dalilnya para pemohon mengajukan bukti bukti bukti bukti bukti bukti bukti bukti bukti serta saksi saksi dance romawi dan bob tobias redundan, memohon membantah dalil para pemohon dan menerangka yang telah disahkan menjadi telah menghapus dan mencabut yang mengatur dprd mempunyai tugas dan wewenang memilih gubernur dan wakil gubernur . dicabutnya membawa konsekuensi dprd tidak lagi memilih gubernur dan wakil gubernur, danputusan mahkamah konstitusi nomor puu viii tanggal maret juga menyatakan bahwasetelah memohon berkonsultasi dengan kpu dan mendagri kemudian memohon disarankan merujuk huruf undang undang nomor tahun tentang penyelenggara pemilu yang menyatakan,. terhadap dalil para pemohon dan jawaban atau bantahan dari memohon dan pihak terkait mahkamah menilai pokok permasalahan dimaksud disebabkan oleh tumpang indahnya pengaturan kewenangan penetapan bakal pasangan calon menjadi pasangan calon peserta pemilukada, sehingga menimbulkan kerancuan apakah kewenangan tersebut menjadi kewenangan memohon kpu provinsi papua barat) atau kewenangan dprd. tumpang indahnya pengaturan atau konflik norma sebenarnya dapat ditelusuri dengan merujuk kepada peraturan perundang undangan menurut hierarkinya dan menurut kronologi berlakunya peraturan perundang undangan tersebut. dalam konteks tersebut, diperlukan semacam audit hukum dengan menggunakan alat berupa asas asas umum mengenai pemberlakuan hukum, baik terhadap peraturan perundang undangan yang berjenjang maupun yang sederajat. permasalahan yang diuraikan atas diakibatkan oleh tumpang indahnya peraturan perundang undangan, atau dapat disebut sebagai konflik norma. mahkamah berpendapat hal tersebut adalah materi judicial review, yang bukan merupakan bagian dari perselisihan hasil pemilihan umum kepala daerah, meskipun dalamnya terdapat kaitan dengan perkara konkret mengenai pemilukada provinsi papua barat tahun berdasarkan pertimbangan tersebut, menurut mahkamah, penilaian terhadap konflik norma yang terjadi dalam permohonan guo bukan merupakan kewenangan mahkamah dan karenanya dalil para pemohon harus dikesampingkan: i3. menimbang bahwa para pemohon mendalilkan ketua pengadilan tata usaha negara ptun) jayapura menerbitkan penetapan ketua ptun jayapura nomor pen g.tun ptun.jpr, bertanggal juni untuk menangguhkan atau menunda pemberlakuan keputusan kpu provinsi papua barat nomor tahun bernamun memohon mengabaikan penetapan tersebut. untuk membuktikan dalilnya para pemohon mengajukan bukti sampai dengan bukti bukti dan bukti serta saksi nelson mayor, memohon dan pihak terkait membantah dalil para pemohon dan menyatakan bahwa keputusan kpu provinsi papua barat nomor tahun yang menjadi objek gugatan telah mengakomodasi keempat pasangan calon, maka penetapan ptun jayapura bertanggal juni tersebut tidak relevan dengan pelaksanaan pemilukada provinsi papua barat. selain itu memohon menerima panggilan sidang dari ptun jayapura pada tanggal juli padahal logistik pemungutan suara telah didistribusikan dan siap untuk pelaksanaan pemungutan suara tanggal juli hal tersebut membuat memohon sulit memenuhi penetapan (penundaan) dari ptun jayapura. selanjutnya, pada tanggal juli memohon berkonsultasi dengan kpu pusat dan bawaslu, yang memberikan saran agar pemilukada papua barat tetap dilanjutkan, karena tidak ada kesalahan dalam proses tahapan pemilukada: memohon dan pihak terkait juga menyatakan bahwa tidak dilaksanakannya penetapan ptun jayapura adalah didasarkan pada surat edaran ketua mahkamah agung nomor tahun yang pada pokoknya, untuk membuktikan bantuannya memohon mengajukan bukti dan keterangan dari anggota kpu pusat endang susastra, serta penyelenggara pemilukada bernama zakaria fenetiruma, aristotle minuman, robert gabus barbara, marine rumbrapuk, supra, allen mambrasar, william wamanty, markus kristal, dan thamrin sayap: tempi samba, agustina rumbia, natalie iba, marten adi, since karolina surely, cornelis rumbia, jhon wanna, yohanes towansiba, mikel ello, anus towansiba, miskin chosen, dan sonya seruan: berdasarkan bukti bukti, surat'dokumen maupun saksi serta keterangan masing masing pihak, terkait penetapan ptun jayapura nomor pen g.tun ptun.jpr, bertanggal juni mengenai penangguhanmahkamah menilai memohon mengetahui adanya penetapan tersebut atau setidaknya mengetahui adanya permohonan penundaan kpu provinsi papua barat dimaksud, sebagaimana dinyatakan dalam penetapan guo pada halaman paragraf pertama (vide bukti bukti dan bukti pt bahwa dalam persidangan mahkamah, memohon mengakui bahwa ketua kpu provinsi papua barat menerima salinan penetapan ptun jayapura guo dari koalisi tiga pasangan calon (para pemohon) yang diserahkan rumah ketua kpu provinsi papua barat. para pemohon juga mengajukan bukti berupa tanda terima salinan penetapan ptun jayapura guo yang ditandatangani th. shaun (vide bukti saksi yang diajukan para pemohon bernama nelson mayor menerangkan bahwa berita mengenai penetapan ptun guo sudah beredar dan diketahui oleh masyarakat, berdasarkan pertimbangan tersebut atas, meskipun memohon menyatakan tidak menerima salinan penetapan ptun jayapura guo secara resmi, namun mahkamah menilai memohon mengetahui adanya penetapan ptun jayapura guo. seandainya pun memohon tetap tidak mempercayai berita surat kabar dan salinan penetapan ptun jayapura yang beredar masyarakat, sudah seharusnya memohon dengan iktikad baik meminta informasi langsung kepada ptun jayapura. sikap pasif dan tidak mengindahkan informasi yang diterima, menunjukkan memohon tidak mempunyai itikad baik, menurut mahkamah, alasan memohon tidak melaksanakan penetapan ptun jayapura dimaksud karena penetapan dikeluarkan sudah dekat dengan hari pemungutan suara juli dan bahwa pada dua hari sebelum hari pemungutan suara, logistik telah terdistribusi seluruh wilayah papua barat, bukanlah alasan yang dapat diterima karena penetapan ptun jayapura diucapkan pada tanggal juni dan diakui telah diketahui oleh memohon, sehingga sebenarnya masih cukup waktu bagi memohon untuk melakukan upaya penundaan pemungutan suara, dan bukannya justru mencari dukungan dan pembenaran untuk tidak melaksanakan penetapan ptun jayapura dimaksud, adapun, terhadap dalil memohon dan atau pihak terkait yang mendasarkan pengabaian penetapan ptun pada putusan mahkamah konstitusi nomor php.d viii tanggal oktober dan putusan nomor php.d viii tanggal oktober mengenai pemilukada kabupaten waropen, mahkamah menilai kasus yang mendasari kedua perkara php.d tersebut adalah hal yang berbeda sehingga pertimbangan hukum pada putusan nomor php.d viii tanggal oktober dan putusan nomor php.d viii tanggal oktober tidak dapat secara mutasi mutans diberlakukan pada putusan nomor php.d ix ini: terhadap dalil memohon dan atau pihak terkait yang menyatakan bahwa penetapan ptun jayapura guo bertentangan atau tidak selarasahkamah berpendapat sebaliknya. sema nomor tahun secara tegas menyatakan bahwa keputusan atau ketetapan kpu pusat maupun daerah yang tidak dapat digugat ptun adalah keputusan maupun ketetapan mengenai hasil pemilihan umum , sedangkan objek penetapan ptun jayapura guo adalahobjek penetapan ptun tersebut bukan hasil pemilihan umum sebagaimana dimaksud oleh sema nomor tahun melainkan mengenai penetapan bakal calon pada saat proses masih berjalan dan masih dimungkinkan untuk dilakukan penundaan: memohon dan pihak terkait mendalilkan bahwa penetapan ptun jayapura guo bertentangan dengan sema nomor tahun yangmahkamah tidak sependapat dengan pemaknaan memohon maupun pihak terkait tersebut. menurut mahkamah, jika memang ada hal hal yang secara signifikan mengurangi atau bahkan merugikan peserta pemilukada dan proses pemilukada itu sendiri, serta masih cukup waktu untuk memperbaiki, maka tidak tertutup kemungkinan untuk diadakan penundaan proses atau perubahan jadwal pemilukada. substansi persoalan dalam perkara guo bukan terletak pada hasil pemilukada, melainkan terletak pada proses yang masih dapat diperbaiki: dalam persidangan, mahkamah menemukan fakta bahwa pengabaian penetapan ptun jayapura dimaksud ditanggapi oleh koalisi para pemohon untuk secara sadar tidak melanjutkan proses pemilukada provinsi papua barat tahun terutama dengan mengumumkan kepada para konstituen (pemilih) bahwa para pemohon tidak mengikuti tahap pemungutan suara serta tidak menempatkan saksinya hampir seluruh tps yang ada provinsi papua barat. menurut mahkamah, ketiadaan saksi saksi tps sebanyak tiga dari empat pasangan calon peserta pemilukada, sebagaimana juga diterangkan oleh bawaslu dalam persidangan mahkamah, telah mengurangi, bahkan pada derajat tertentu dapat mengakibatkan hilangnya legitimasi pemungutan suara dan pemilukada pada umumnya. apalagi, berdasarkan keterangan bawaslu dimaksud, bawaslu yang ada wilayah provinsi papua barat secara umum tidak dapat bekerja, dalam arti tidak memiliki akses kpu provinsi papua barat. hal ini berarti, secara terstruktur pemilukada provinsi papua barat dilaksanakan tidak sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku, terkait dengan legitimasi pemilukada yang diikuti oleh pemilih dari jumlah keseluruhan pemilih yang terdaftar dalam dpt, yaitu pemilih (vide bukti dan bukti mahkamah berpendapat sedikitnya jumlah pemilih tidak dapat dijadikan faktor tunggal untuk menilai pemilukada tidak memiliki legitimasi. namun dalam kasus ini, mahkamah meyakini bahwa sedikitnya jumlah pemilih yang hadir dan menggunakan hak pilihnya juga disebabkan oleh pernyataan ketidakikutsertaan atau boikot dari tiga pasangan calon (para pemohon) dalam tahap kampanye dan pemungutan suara pemilukada provinsi papua barat tahun dengan demikian, sedikitnya jumlah pemilih yang dipengaruhi oleh ketidakikutsertaan tiga pasangan calon peserta pemilukada akan dipertimbangkan oleh mahkamah sebagai satu kesatuan dengan fakta fakta lainnya, i3 menimbang bahwa para pemohon mendalilkan pasangan calon nomor urut tidak memenuhi syarat pencalonan, yaitu calon gubernur abraham octavianus atururi tidak memenuhi syarat pendidikan strata dan calon wakil gubernur rahim kantong tidak memenuhi syarat orang asli papua. hal tersebut, menurut para pemohon, seharusnya mengakibatkan pasangan calon nomor urut didiskualifikasi dari pemilukada provinsi papua barat tahun untuk membuktikan dalilnya para pemohon mengajukan bukti bukti p dan bukti sampai dengan bukti memohon membantah dalil para pemohon dan menyatakan bahwa pasangan calon nomor urut telah memenuhi syarat, yaitu abraham octavianus atururi telah memenuhi syarat kesarjanaan, dan rahim kantong telah memenuhi syarat orang asli papua berdasar pengakuan dan pengesahan mrpd. untuk membuktikan dalilnya memohon mengajukan bukti bukti bukti bukti bukti bukti bukti dan bukti pihak terkait menyatakan bahwa memohon telah melakukan verifikasi administratif pada tanggal april dan verifikasi faktual pada kementerian pendidikan nasional serta telah mendapat klarifikasi dari dirjen pendidikan tinggi kementerian pendidikan nasional yang hasilnya menunjukkan abraham octavianus atururi memenuhi syarat kesarjanaan: syarat orang asli papua juga telah dipenuhi oleh calon wakil gubernur drs. rahim kantong, ed. berdasarkan surat keputusan dewan adat bahan matta fak fak nomor skt dermaga!!i1 tentang pengakuan silsilah marga kantong kapur dewan adat bahan matta yang pada pokoknya mengakui bahwa rahim kantong adalah anak asli suku besar bahan matta fak fak. rahim kantong juga sudah diakui oleh mrpd mengenai keasliannya sebagai orang papua. untuk membuktikan dalilnya pihak terkait mengajukan bukti pt bukti pt 13a, bukti pt 13b, bukti pt 13c, bukti pt bukti pt bukti pt dan bukti pt 50f, serta saksi saksi yul chaidir, obat rumbruren, engelbert, dan simon bruno kingdom: berdasarkan bukti dan fakta yang terungkap persidangan, mahkamah menilai permasalahan pemenuhan syarat ijazah kesarjanaan dan syarat orang asli papua bagi pasangan calon nomor urut tidak dapat dilepaskan dari permasalahan keabsahan mrpd, dan konflik kewenangan antara dprd dan memohon dalam menetapkan bakal pasangan calon yang memenuhi syarat untuk mengikuti pemilukada provinsi papua barat tahun terkait dengan hal hal tersebut, para pemohon telah mengajukan gugatan ptun jayapura dengan register perkara nomor g.tun ptun.jpr bertanggal juni melawan kpu papua barat dengan objek gugatan kpuuntuk menjamin keterpaduan penegakan hukum antarpulau kekuasaan kehakiman, serta demi penghormatan terhadap proses peradilan yang sedang berjalan, maka mahkamah tidak akan menilai keabsahan kpu provinsi papua barat nomor tahun dimaksud. dengan demikian, hingga adanya putusan ptun yang berkekuatan hukum tetap, kpu provinsi papua barat nomor tahun tetap berlaku dan karenanya dalil para pemohon agar pasangan calon nomor urut dikenai tindakan diskualifikasi, harus dikesampingkan,sebagian pokok permohonan para pemohon terbukti mempengaruhi hasil pemilukada provinsi papua barat tahun apalagi bawaslu wilayah provinsi papua barat, menurut bawaslu, tidak dapat melaksanakan tugas karena tidak memiliki akses, pelaksanaan pemilukada provinsi papua barat tahun khususnya pelaksanaan kampanye dan pemungutan suara, yang hanya diikuti satu dari empat pasangan calon, menurut mahkamah, akan mengurangi bahkan meniadakan legitimasi hasilnya. untuk memunculkan pasangan gubernur dan wakil gubernur papua barat yang memiliki legitimasi kuat, mahkamah menilai harus dilaksanakan tahapan kampanye ulang dan pemungutan suara ulang dengan diikuti oleh seluruh (empat) pasangan calon yang ada, meskipun demikian, untuk menjaga agar pelaksanaan kampanye dan pemungutan suara ulang tidak tersandera oleh kemungkinan tindakan boikot dari satu atau lebih pasangan calon, mahkamah berpendapat, kampanye ulang dan pemungutan suara ulang harus tetap diselenggarakan meskipun terdapat pasangan calon peserta pemilukada yang setelah putusan ini diucapkan masih menyatakan tidak ikut serta atau boikot. sekaligus, hal ini merupakan kewajiban bagi kpu, bawaslu, dan bawaslu untuk melakukan supervisi dan pengawasan pelaksanaan putusan ini sesuai kewenangan masing masing: terhadap pokok permohonan selebihnya, mahkamah berpendapat hal tersebut bukan merupaihak terkait tidak dapat menjadi pihak karena pengajuan permohonannya dilakukan sudah dalam tahap pembuktian permohonan ago, eksepsi memohon dan pihak terkait tidak berdasar dan tidak beralasan hukum: permohonan para pemohogabulkan permohonan para pemohon untuk sebagian, membatalptun.jpr, tanggal juni tersebut (vide bukti p 17j, maka para pemohon berketetapan untuk menghargai serta menghormati penetapan penundaan tersebut karena dikeluarkan oleh lembaga negara yang memiliki kewenangan untuk itu, sehingga harus ditaati dan dilaksanakan demi tegaknya supremasi hukum. iv. bahwa karena para pemohon berketetapan untuk mentaati penetapan penundaan dimaksud, maka terhitung sejak dikeluarkannya penetapan tersebut, para pemohon menyatakan sikap secara terbuka dengan cara menyampaikan melalui media massa baik cetak maupun elektronik bahwa para pemohon tidak akan mengikuti seluruh tahapan tahapan pemilukada, termasuk tidak akan ikut serta dalam pemungutan suara yang dilaksanakan pada tanggal juli (vide bukti dan bukti iv. bahwa secara keseluruhan, tahapan tahapan yang para pemohon telah menolak untuk ikut serta adalah sebagai berikuta tanggal juli menolak untuk menyampaikan visi misi dpr pb pada tanggal juli dan hal tersebut ditindak lanjuti dengan sikap dpr pb yang menolak untuk menggelar rapat paripurna istimewa dpr pb untuk mendengar visi misi dari para kandidat gubernur dan wakil gubernur provinsi papua barat:coblosan maupun pada saat penghitungan suara tps termasuk rekapitulasi suara tps, pps, dan kpu provinsi papua: iv. bahwa sikap para pemohon sebagaimana tersebut disampaikan kepada pemerintah dalam hal ini kepada menteri dalam negeri ri,(vide bukti bahkan para pemohon memerintahkan kepada komisi pemilihan umum provinsiikuti oleh empat pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah, yaitu: dr. wahidin parade, si. dan ir. herman donatur felix rise, drs. dominus landasan dan origines nau, pd.: abraham octavianus atururi dan drs. rahim kantong, ed., george celcius aparat, s.h., m.m., m.h. dan hasan ombaier, s.e.:papua barat untuk mengawasi tahapan kampanye danmartian wibowo juga menyampaikan secara terbuka melalui media massa, baik cetak maupun elektronik, sehingga faktanya adalah setiap tahapan tahapan sebagaimana tersebut pada angka iv. atas, hanya diikuti oleh satu pasangan calon yaitu pihak terkait. dengan demikian maka pemungutan suara yang dilaksanakan memohon pada tanggal juli tidak memenuhi standar dan aturan hukum sehingga hasil yang diperoleh tersebut adalah cacat hukum dan batal demi hukum. iv. pemilukada tidak mendapat legitimasi dari masyarakat papua barat iv. bahwa sikap memohon yang tetapbahkan sebagian besar masyarakat papua barat mengklaim bahwa pemilukada dimaksud merupakan sesuatu yang terburuk dalam sejarah republik. sikap masyarakat justru menghargai dan mentaati penetapan ketua ptun jayapura, dimana terdapat beberapa distrik yang mengembalikan logistik pemilu vide bukti s.d bukti p 33j iv. bahwa fakta tersebut atas, terungkap dalam sikap masyarakat dalam merespon hari pencoblosan atau pemungutan suara yang dipaksakan dilaksanakan pada tanggal juli tersebut, yang dibuktikan dengan tingkat partisipasi masyarakat yang sangat rendah sebagaimana terlihat pada (empat) daerah kabupaten kota yang memiliki jumlah pemilih terbanyak, (vide bukti dan bukti p 35j yakni kotaota sorong adalah atau sebesar kabupatensorong adalah atau sebesar kabupaten manokwarikabupaten fak fakiv. bahwa berdasarkan hasil rekapitulasi suara yang dilakukan memohon pada tanggal juli diketahui bahwa(vide bukti p 34j atau hanya sebesar (lima puluh tiga persen), sedangkan apabila partisipasi itu dihitung dari suara sah, maka hanya terdapat (vide bukti p 35j atau hanya sebesar (lima puluh persen). iv.iv. bahwa sebagaimana telah diuraikan terlebih dahulu bahwasannyadalam seluruh tahapan termasuk, tidak mengawasi pencoblosan sampai dengan perhitungan suara dan lagi tidak mengawasi rekapitulasi secara berjenjang dari pps sampai kepada rekapitulasi kpu provinsi, maka adanya dugaan kuat bahwa hasil suara yang diperoleh pihak terkait sebagaimana tersebut, sudah merupakan gabungan dari hasil suara yang diperoleh secara sah maupun yang diperoleh dengan cara cara yang tidak sah, sehingga adalah ironis, dimana total suara yang diperoleh pihak terkait hanyalah (seratus delapan puluh tiga ribu sembilan atus lima puluh delapan) atau hanya sebesar dari total pemilih se provinsi papua barat. padahal diketahui benar bahwa hanya pihak terkait sajalah yang turun kepada masyarakat dan melakukan kampanye secara langsung baik secara terbuka maupun secara terbatas (dialog), dengan demikian terbukti bahwa suara yang diperoleh pihak terkait saat ini merupakan suara paling maksimal yang diperoleh pihak terkait. bahkan pihak terkait dengan menggunakan kewenangan yang ada, dimana sekretaris daerah provinsi papua barat m.l. rumahan ditunjuk selaku ketua umum tim sukses pemenang pihak terkait serta asisten sekda provinsi papua barat drs. nathaniel landasan, si, selaku koordinator dewan pemain penasehat tim sukses bagi pihak terkait (vide bukti p 36j. bahwa karena demikian faktanya, maka terbukti bahwa pihak terkait sama sekali tidak mendapat pengakuan dari sebagian besar atau sekitar masyarakat papua barat untuk memimpin provinsi papua barat (lima) tahun kedepan, sekalipun telah menggunakan cara cara yang bertentangan dengan ketentuan hukum. petit kehadiran pasangan calon gubernur wakil gubernur dalam pemilukada propppp: menyatakan tidak sah dan tidak mengikatyatakan dan memerintahkan agar komisi pemilihan umum propinsi papua barat menyelenggarakan pemberian suara ulang diseluruh wilayah propinsi papua barat tahun tanpa keikutsertaan pasangan gubernur dan wakil gubernur nomor urut pasangan abraham octavianus atari dan drs. rahim kantong, ed. tanggal juli bukti fotokopi keputusan komisi pemilihan umum provinsi papua barat nomor tahun bukti bukti fisik tidak ada, bukti bukti fisik tidak ada, bukti fotokopi surat kpu papua barat nomor kpu prov. iv tanggal aprilnomor kh ysi vii tanggal juli tentang tindakan kpu propinsi papua barat yang tidak mengindahkan penetapan penundaan ketua ptun jayapura nomor pen g.tun ptun. jpr, tanggal juni bukti p 9a fotokopi surat yang tujukan kepada menteri dalam negeri r.i., tanggal juni perihal penolakan atas pelaksanaan pemilukada propinsi papua barat periode tanggal juni bukti fotokopi peraturan daerah khusus provinsi papua nomor tahun tentang pemilihan anggota majelis rakyat papua tanggal desember bukti fotokopi: bukti fotokopukti fotokopi keputusan pimpinan sementara majelis rakyat papua nomor mrp tanggal april tentang penetapan pimpinan sementara majelis rakyat papua masa jabatan bukti fotokopi berita acara pemilihan pimpinan mrp masa jabatan tahun tanggal mei bukti fotokopi kliping koran, media papua terbitan jumat, mei judul berita mei, kandidat diajukan mrp , bukti fotokopibukti fotokopifotokopi pemberitahuan kepada publik, tanggal juli bukti fotokopi pemberitahuan kepada publik, tanggal juli bukti fotokopi berita acara penyerahan surat suara yang tidak terpakai pada pemilihan umum gubernur dan wakil gubernur provinsi papua barat tahun dari distrik manokwari utara: bukti fotokopi berita acara penyerahan kembali logistik pemilu oleh distrik terteranokwari selatan pemilukada provinsi papua barat tahun bukti fotokopi surat pernyataan pengembalian logistik pemilukada oleh distrik anggi, tanggal juli bukti fotokopi berita acara penyerahan kembali logistik pemilu oleh distrik side pemilukada provinsi papua barat tahun bukti fotokopi pernyataan sikap penolakan pilgub dari kampung distrik didih, tanggal juli bukti fotokopi berita acara penyerahan kembali logistik pemilu oleh distrik anggi gida pemilukada provinsi selanjutnya disebut sebagai . pihak terkait nama rusak samuel bisa wonatorey, s.i.p., s.h., mba: tempat tanggal lahir papua serui, februari pekerjaan swasta: alamat jalan jenderal sudirman rt rw o3 iv kelurahan kelilingi, kota sorong, papua barat: nama ismail sirfefa, sos. tempat tanggal lahir agung, agustus pekerjaan pns: alamat jalan trikora, rosi, manokwari:selanjutnya disebut sebagai . pihak terkait ii: memeriksa bukti bukti dari para pemohon, memohon, dan pihak terkait mendengar keterangan saksi dari para pemohon, memohon, dan pihak terkait mendengar keterangan dari kementerian dalam negeri, mendengar keterangan lisan dan membaca keterangan tertulis dari bawaslu, membaca kesimpulan tertulis dari pemohon, memohon, dan pihak terkait papua barat tahun bukti fotokopi berita acara penyerahan kembali logistik pemilu oleh distrik taigsurveycatuemberinyamtanah rubuhnenek pemilukada provinsi papua barat tahun bukti fotokopi rekapitulasi daftar pemilih tetap dpt) pemilihan umum gubernur dan wakil gubernur provinsi papua barat tahun bukti fotokopi rekapitulasi hasil penghitungan suara pemilihan umum kepala daerah tingkat provinsi papua barat, bukti fotokopi surat keputusan nomor tim sukses bram kantong mkw tanggal januari bukti fotokopi undang undangp 37aperaturan pemerintah nomor tahun tentang majelis rakyat papuapemerintah pengganti undang undang republik indonesia nomor tahun bukti fotokopi kliping koran, papua terbitan selasa, juni judul berita mrp disebut mrp boneka : bukti fotokopi kliping koran cahaya papua terbitan sabtu, juli judul berita bawaslu dan kpu persoalan kampanye bram kantong : bukti fotokopi kliping koran cahaya papua terbitan senin, juli judul berita pilgub papua barat tanpa pemaparan visi misi , bukti fotokopi kliping koran manokwari pos, terbitan selasa, juli judul berita penetapan ptun tak digubris, kandidat akan gugat mk : bukti fotokopi surat dari majelis rakyat papua nomor mrp v perihal usulan penyesuaian tahapan jadwal usulan penyesuaian tahapan penjadwalan: mohon penyesuaian tahapan jadwal pemilihan gubernur dan wakil gubernur provinsi papua barat. tanggal meiota oleh komisi pemilihan umum kabupaten kota, tanggal juni model db kwk.kpu, bukti fotokopi keputusan menteri pendidikan nasional republik indonesia nomor tentang penyelenggaran program program studi pada akademi angkatan laut surabaya: d t perihal: gelar kesarjanaan lulusan akademi tni. tanggal april bukti fotokopi kliping koran, cahaya papua terbitan juni judul berita pilgub papua barat pleno pengambilan nomor urut, tiga kandidat walk out . bukti fotokopi kliping koran cahaya papua terbitan juni judul berita pimpinan mrpd dilantik : bukti fotokopi surat pernyataan yang dibuat oleh eduard sang s.h. (saksi anggota mrp) tanggal agustus bukti fotokopi surat dari badan pengawas pemilihan umum r.i nomor bawaslu viii tanggal agustus yang ditujukan kepada ketua kpu. perihal: rekomendasi pembentukan dewan kehormatan komisi pemilihan umum: bukti fotokopi rancangan peraturan daerah khusus nomor tahun tentang tata cara pencalonan gubernur dan wakil gubernur papua barat: bukti fotokopi surat dari kementerian dalam negeri r.i nomor sj, tanggal maret yang ditujukan kepada ketua dprd papua barat. perihal: evaluasi rancangan pegasus tentang tata cara pemilihan gubernur dan wakil gubernur provinsi papua barat, bukti fotokopi surat dari menteri dalam negeri r.i nomor: sj, tanggal mei yang ditujukan kepada gubernur papua barat. perihal: tanggapan atas surat gubernur papua barat: bukti fotokopi keputusan gubernur papua nomor tahun tentang penetapan anggota majelis rakyat papua terpilih periode tahun tanggal maret bukti fotokopi risalah pertemuan klarifikasi evaluasi pegasus tata cara pemilihan gubernur dan wakil gubernur papua barat hotel red top, tanggal maret bukti fotokopitanggal maret bukti fotokopi keputusan menteri pendidikan nasional r.i. nomor tentang gelar dan lulusan perguruan tinggi, tanggal november bukti fotokopi berita acara kpu provinsi papua barat: tanggal april perihal: kualifikasi d iv sama dengan bukti fotokopi surat nomor d t tanggal desember tentang gelar kesarjanaan lulusan akademi tni: bukti fotokopi artikel tentang akademi angkatan laut. sumber: wikipedia bahasa indonesia bukti fotokopi surat dari pemerintah provinsi papua barat, nomor setwan pb tanggal mei tentang klarifikasi ijazah kesarjanaan, bukti surat dari kementerian pendidikan nasional direktorat jenderal pendidikan tinggi, nomor e3. tanggal juni perihal klarifikasi ijazah kesarjanaan: bukti fotokopi surat dari dewan perwakilan rakyat daerah provinsi papua barat, nomor dpr pb tanggal juni perihal klarifikasi ijazah kesarjanaan: bukti fotokopi keputusan majelis rakyat papua nomor: mrprisalah rapat paripurna pertama dewan perwakilan rakyat daerah provinsi papua barat tahun bukti fotokopi keputusan gubernur papua barat nomor tahun tanggal maret tentang penetapan anggota majelis rakyat papua terpilih provinsi papua barat periode tahun bukti fotokopi surat pernyataan sikap penolakan terhadap pengukuhan lma bahan mata fakfak yang mengangkat rahim kacang sebagai orang asli papua asal fakta, yang ditujukan kepada pansus dprd papua barat tanggal mei bukti fotokopi surat dari majelis rakyat papua nomor imp tanggal juni tentang pengesahan dan pelantikan pimpinan mrp masa jabatan tahun yang ditujukan kepada gubernur provinsi papua: bukti fotokopi surat dari pengadilan tata usaha negara jayapura nomor w4 tun4 hk. vi tanggal juni perihal surat pengantar penetapan penundaan tahapan pemilukada provinsi papua barat,, yang ditujukan kepada kpu manokwari: bukti fotokopi keterangan yang dibuat oleh pdt. horni diambil, selaku wakil ketua majelis rakyat papua, bukti fotokopi keterangan tertulis mengenai pendapat ahli prof. dr. hm. lica marzuki, s.h. mengenai keputusan kpu pro. papua barat nomor tahun dan nomor32 tahun bukti fotokopi keterangan tertulis mengenai pendapat ahli prof. dr. maruarar siahaan, s.h. mengenai pemilukada provinsi papua barat: bukti fotokopi keterangan tertulis mengenai pendapat ahli dian simatupang. mengenai keberatan terhadap putusan kpu prov. papua barat nomor tahun bukti keterlibatan pns untuk pasangan nomor urut bukti keterlibatan pns untuk pasangan nomor urut bukti keterlibatan pns untuk pasangan nomor urut samping mengajukan bukti tertulis, pemohon juga mengajukan (tiga) orang ahli dan (delapan) saksi yang didengar keterangannya bawah sumpah pada persidangan tanggal agustus agustus yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut: saksi: jimmy adjie saksi adalah wakil ketua dprd yang menjadi ketua pansus pemilukada papua barat. paripurna dprd pada september menetapkan perubahan nama dprd papua barat menjadi dprd sebagaimana dimaksud oleh ii) sikap politik bahwa berapapun jumlah provinsi yang akan ada tanah papua, hanya akan ada satu majelis rakyat papua, dan iii) akan mengajukan judicial review terkait hilangnya hak dprd terkait pemilukada gubernur dan wakil gubernur sebagaimana telah diputus dengan putusan puu viii radiogram mendagri tanggal november meminta gubernur papua barat memfasilitasi pertemuan tim mendagri dalam rangka membentuk mrpd. pertemuan november manokwari tidak dihadiri gubernur papua barat. surat mendagri tanggal desember memerintahkan gubernur dan ketua dprd agar mempersiapkan pembentukan mrpd, yang dilakukan dengan tahapan menyusun predasi: ii) berkoordinasi dengan pihak pihak terkait: iii) mengalokasikan anggaran mrpd pada apbn papua barat dan iv) melaporkan tahapan dimaksud kepada mendagri. gubernur papua barat dan dprd tidak menindaklanjuti surat mendagri dimaksud. pada november disahkan pegasus tentang tata cara pemilihan anggota mrp. tanggal november disahkan predasi tentang pengesahan pelaksanaan pegasus tentang pemilihan anggota mrp provinsi papua barat. predasi dimaksud bukan tentang pembentukan papua barat melainkan mengenai tata cara pemilihan anggota papua barat. pada januari kantor mendagri dilaksanakan pertemuan beberapa kementerian terkait, pemprov papua barat, dan dpr papua barat. dalam pertemuan tersebut terlihat ketidakseriusan gubernur untuk membentuk papua barat. terjadi tabrakan kewenangan penyelengaraan pemilukada antara klub dengan dprd. pada maret dpr menerima putusan nomor puu viii putusan menghilangkan kewenangan dprd dalam penyelenggaraan pemilukada. disepakati bahwa kpu papua barat menunda pemilukada papua barat. pada maret hotel red top jakarta, lahir kesepakatan, yang antara lain dibuka kembali pendaftaran bakal calon peserta pemilukada oleh kpu papua barat. tanggal april klub membuka pendaftaran calon peserta pemilukada. tanggal april klub menyerahkan kepada dprd berkas pendaftaran pasangan calon dimana terdapat pasangan calon yang satu diantaranya gugur. dprd melakukan penelitian ulang terhadap bakal pasangan calon. terkait rahim kantong, dewan adat bahan matta menyatakan kepada dprd bahwa rahim kantong adalah anak adat fak fak karena menggunakan nama adat kapur belakang nama kantong. pada mei dprd melaksanakan paripurna. kemudian pada mei bertemu majelis rakyat papua mrp) jayapura, dengan sebelumnya bertemu dengan anggota mrp yang mewakili papua barat. dprd menyerahkan dokumen hasil verifikasi kepada mrp. ketua (sementara) mrp menolak dengan alasan mereka belum punya kewenangan karena belum memiliki pimpinan definitif. hingga mei dokumen hasil verifikasi tidak diterima oleh mrp. klub setelah mengambil alih kewenangan dprd, tidak segera menindaklanjuti proses verifikasi dengan alasan menunggu pembentukan mrpd. dprd bersikap, jika memang kewenangan sudah diambil oleh klub, maka klub tidak harus menyurati dprd untuk acara penyampaian visi dan misi pasangan calon. surat kpu bertanggal juni menegaskan bahwa pemilukada provinsi papua barat harus memenuhi dan otonomi khusus papua. pansus menyurati octovianus atururi karena yang bersangkutan tidak memenuhi syarat pendidikan sarjana. menteri pendidikan nasional baru pada mengijinkan pendirian diploma tni surabaya. menyebutkan bahwa yang disetarakan dengan sarjana adalah diploma iv. mengenai syarat orang asli papua, dprd masih menunggu terpilihnya pimpinan definitif mrp agar memberikan pendapat mengenai syarat orang papua asli. kemudian, ada kesepakatan antara dprd dan klub untuk menunda proses pemilukada papua barat dengan alasan menunggu putusan mk. tetapi, memohon, dengan alasan terkait alokasi waktu dan biaya, tetap memaksakan penyelenggaraan pemilukada, sehingga dprd lepas tangan terhadap pelaksanaan pemilukada papua barat. kehadiran saksi fak fak terkait verifikasi rahim kantong adalah sebagai ketua pansus untuk mengadakan pertemuan dengan semua stakeholder fak fak, bukan hanya dewan adat bahan matta. pada pertemuan tersebut, ada protes dari masyarakat lain yang merasa sebagai masyarakat adat bahan matta. dance romawi saksi adalah anggota dpr papua barat. saksi menerangkan bahwa klub mengambil alih kewenangan dprd. belum dicabut ketentuan yang memberikan kewenangan kepada daerah khusus untuk menyelenggarakan pemilukada berdasarkan peraturan yang bersifat khusus. dengan demikian, tentang otsus dan nomor tahun masih tetap berlaku. dprd belum menetapkan pasangan calon, namun ditetapkan sendiri oleh klub. penetapan oleh klub dilakukan secara tertutup tanpa mengundang pasangan calon lain, yang kemudian dilangsungkan pengambilan nomor urut. tidak dilakukan penyampaian visi dan misi oleh masing masing pasangan calon. dengan demikian, klub melakukan penyimpangan. proses pemilukada periode berbeda dengan periode saksi menjadi anggota pansus pemilukada periode pada pemilukada provinsi papua barat belum diakomodir dalam diakomodir dalam dan baru pada pemilukada sehingga pada pemilukada belum mengakomodir syarat pendidikan dan syarat orang papua asli. sanusi rahangningmas saksi adalah ketua dpw pkb papua barat. pada juni saksi diundang dalam pengundian nomor urut pasangan calon tanpa sebelumnya diketahui oleh tim saksi bahwa telah ada penetapan mengenai pasangan calon. pada acara tersebut tim saksi (dan dua tim pasangan lainnya) menyatakan menolak tahapan tahapan yang dilaksanakan oleh klub dan meninggalkan acara pengundian nomor urut. pada saat pemungutan suara, para pemohon tidak menempatkan seorang saksikan. tim saksi tidak pernah menginstruksikan kepada konstituen agar mengikuti pemungutan suara. tps kota sorong, terdapat pemilih dalam dpt tetapi yang hadir memilih hanya orang. mrpd menyetujui pasangan calon peserta pemilukada. eduard sangke saksi adalah anggota mrp wakil dari papua barat. pembentukan mrpd tidak sah. anggota mrp dapil papua barat berdasar pegasus nomor gubernur papua dan gubernur papua barat telah menetapkan anggota mrp dan dikirimkan kepada mendagri untuk mendapatkan pengesahan. pada april mendagri melantik (minus anggota mrp jayapura. pada april mrp memilih pimpinan sementara mrp. pada mei anggota mrp melaksanakan pleno dan memutuskan majelis rakyat tanah papua hanya ada satu dan memiliki dua sekretariat, yaitu papua dan papua barat. pada mei jayapura anggota mengadakan pleno memilih pimpinan tetap, yaitu orang masing masing dari papua dan papua barat. anime menyatakan mundur dari pencalonan. works dwaramuli terpilih duduk perkara i2.jadi ketua mrp: wakil ketua pdt herman saut, wakil timotius mirip. saksi sebagai wakil dari papua barat tidak tahu dasar pembentukan mrpd. anggota mrp asal papua barat diundang silaturahim papua barat. tetapi hanya anggota mrp yang berangkat papua barat tanpa diikuti saksi, yang secara sepihak mendeklarasikan pembentukan mrpd tanpa ada mendagri. anime salami ditetapkan sebagai wakil ketua mrpd, namun yang bersangkutan hingga saat ini tetap menjabat sebagai wakil ketua sementara mrp. zeta maskot saksi adalah anggota mrp. terkait keberangkatan anggota mrp dapil papua barat, setelah sampai manokwari langsung diadakan pertemuan dengan gubernur papua barat hotel aston. dalam pertemuan tersebut telah disampaikan oleh christian warunusi (penasihat hukum) bahwa mrp hanya satu, tetapi pembentukan mrpd tetap dilanjutkan. bob tobias redundan saksi adalah sekretaris partai pelopor yang mengusung salah satu pasangan calon. partai pelopor menolak penetapan pasangan calon oleh kpu karena partai pelopor berpedoman pada otsus yang mengatur bahwa klub mengajukan nama bakal pasangan calon kepada dprd selanjutnya diteruskan kepada mrp dan dikembalikan kepada dprd kemudian diserahkan kepada klub. partai pelopor berada dalam koalisi yang terdiri dari partai partai pengusung tiga pasangan calon (yang sekarang menjadi para pemohon). koalisi menolak pencabutan nomor urut pasangan calon karena tidak diikutkan dalam penetapan pasangan calon. kpu tetap melakukan pencabutan sendiri nomor urut masing masing pasangan calon. nelson mayor saksi adalah warga kabupaten manokwari. berdasarkan rapat pleno kabupaten manokwari hanya terdapat sekitar pemilih yang mengikuti pemungutan suara. salinan penetapan ptun mengenai penundaan pemilukada beredar masyarakat serta disebarluaskan melalui media massa oleh tim koalisi. distrik kabupaten manokwari mengembalikan kotak suara pada hari pemungutan suara juli tanpa pernah dilaksanakan pemungutan suara, setelah mengetahui adanya penetapan ptun jayapura dimaksud. rusak rio saksi adalah ketua dpd pan kabupaten manokwari. pan adalah pengusung salah satu pasangan calon. klub tidak mengundang partai saksi dalam pleno penetapan pasangan calon peserta pemilukada. ahli: prof. dr. lica marzuki, s.h. huruf telah dihapus oleh perpu yang kemudian menjadi hal demikian membawa konsekuensi gubernur dan wakil gubernur dipilih langsung oleh rakyat. huruf menyatakan proses pengajuan bakal calon adalah dprd menetapkan bakal calon yang kemudian diserahkan kepada mrp untuk memperoleh pertimbangan dan persetujuan kemudian ditetapkan menjadi calon gubernur dan wakil gubernur. mengatur bahwa hasil pertimbangan dan persetujuan mrp diberitahukan secara tertulis kepada pimpinan dprd selamanya (tujuh) hari setelah tanggal pengajuan. penyelenggaraan pemilukada provinsi papua barat berkaitan dengan proses perbuatan hukum publik, yaitu het formel recht yang berfungsi menegakkan hukum materiil (het materiel recht). pemilukada papua barat tidak dapat diwujudkan tanpa melalui proses pemilukada yang ditetapkan oleh het formel recht. penetapan calon terpilih adalah cacat hukum '(jurisdische gebrakan) serta tidak absah dan tidak mengikat jika dibangun melalui proses pemilukada yang melanggar undang undang (onwetmatig). proses pemilukada papua barat tahun diduga kuat melanggar peraturan perundang undangan dalam hal: kpu papua barat melangkahi wewenang dprd dengan cara menyampaikan langsung berkas bakal pasangan calon kepada mrpd. mrpd juga tidak boleh menyerahkan langsung berkas pasangan yang telah mendapatkan persetujuan kepada kpu papua barat. kpu papua barat diduga telah meloloskan salah satu calon peserta pemilukada, yaitu drs. rahim kantong, ed., padahal tidak memenuhi syarat orang asli papua . diduga pembentukan majelis rakyat papua barat tidak dilakukan berdasarkan tahapan tahapan yang sah. adapun pembentukan mrpd didasarkan pada yang harus mempersiapkan pembentukan mrpd adalah mrp bekerja sama dengan pemprov papua dan dprd, dan bukan dibentuk begitu saja oleh gubernur papua barat. hanya ada satu majelis rakyat papua, yaitu majelis rakyat papua yang terdiri dari perwakilan papua dan perwakilan papua barat. dian puji simatupang, s.h., m.h. dalam teori hukum administrasi negara sebagaimana dikemukakan telinga, keputusan yang mengandung ketetapan penetapan dikategorikan tidak sah (niet rechtgeldig) dengan tiga macam akibat hukum, yaitu: keputusan yang beristeri muatan ketetapan penetapan yang batal demi hukum (niet van rechtwegel) dimana akibat suatu perbuatan untuk sebagian atau seluruhnya demi hukum dianggap tidak pernah ada, dihapuskan, tanpa diperlukan suatu putusan pengadilan atau keputusan pemerintah lain yang berwenang membatalkannya. il) keputusan yang beristeri muatan ketetapan penetapan yang batal mutlak (absolute niet), dimana seluruh akibat hukum atas suatu perbuatan dihapuskan, sehingga status hukum berada pada status hukum yang terjadi sebelum perbuatan tersebut dilakukan. iii) keputusan yang beristeri muatan ketetapan penetapan yang dapat dibatalkan (vernietigbaar), dimana perbuatan yang dilakukan dan akibatnya dianggap ada, sampai waktu pembatalan oleh hakim atau badan pemerintah lain yang berwenang. van der pot mengemukakan empat syarat agar keputusan yang beristeri muatan ketetapan penetapan dianggap sah, yaitu: dibuat oleh organ yang berwenang (bevoegd) membuatnya: ii) memuat pernyataan kehendak (wilsverklaring) yang tidak memuat kekurangan yuridis (juridische gebrakan wilsvorming): iii) diberi bentuk (form) yang ditetapkan dengan prosedur yang diatur dalam peraturan dasarnya, dan iv) isi dan tujuannya harus sesuai dengan isi dan tujuan peraturan dasarnya. keputusan beristeri ketetapan penetapan yang dikeluarkan kpud, tetapi memuat pernyataan yang mengandung kekurangan yuridis, keputusan tersebut batal demi hukum (niet van rechtwege), sehingga tindakan dan atau perbuatan administratif yang dilakukan kpud tersebut, untuk sebagian atau seluruhnya demi hukum dianggap tidak pernah ada. sementara itu, keputusan yang diberikan bentuk form yang sesuai dengan institusi dan ditandatangani pejabat yang berwenang, tetapi prosedur penerbitannya tidak sesuai dan isi tujuan keputusannya tersebut tidak sesuai dengan peraturan dasarnya, keputusannya tersebut menjadi batal mutlak (absolut niet) jika mengandung tipuan (berdoa) dan paksaan (wang). sedangkan jika mengandung salah kira (dealing) mengenai hak dan kewenangan, keputusan tersebut dapat dibatalkan oleh badan peradilan dan atau badan administrasi negara atasnya yang memiliki kewenangan untuk membatalkan keputusan tersebut. keputusan yang tidak sah tidak hanya disandarkan pada suatu bentuk formatnya yang salah, tetapi juga harus memperhatikan peraturan umum yang menjadi dasar prosedur pengambilan keputusan tersebut. contohnya prosedur pembentukan mrp yang meskipun ditetapkan dalam suatu keputusan gubernur, tetapi tidak memperhatikan prosedur pembentukan mrp, maka kedudukan dan keputusan yang dihasilkan institusi tersebut batal demi hukum, sehingga sebagian atau seluruh tindakan dan produk yang dihasilkannya menjadi tidak sah. adanya salah kira (dealing) atas kewenangan memberikan persetujuan dan pengesahan suatu salah satu calon kepala daerah oleh mrpd, termasuk sebagai produk administrasi negara yang memuat materi ketetapan, tetapi peristiwa yang terkait dengan materi muatan ketetapan tersebut menggunakan alasan lain, sehingga ketetapan atau keputusannya yang dihasilkannya dikategorikan sebagai produk administrasi dengan alasan yang salah (value oorzaak), sehingga tidak sah dan dapat dibatalkan. suatu produk administrasi negara yang dibentuk dan disusun oleh institusi atau pejabat administrasi negara yang tidak sah, jika merugikan individu dapat dibatalkan berdasarkan dua macam alasan, yaitu karena bertentangan dengan hukum dan karena bertentangan dengan kepentingan umum yang dilindungi. produk administrasi yang ditangguhkan atau ditunda keberlakuannya oleh ptun, produk administrasi negara tersebut tidak lagi memiliki kekuatan hukum yang definitif (definitive rechtskracht). sehingga tidak dapat dijadikan dasar mengambil keputusan dan tidak mengikat secara hukum sampai keputusan tersebut dinyatakan sah. dr. maruarar siahaan, s.h. masalah pemilukada papua barat harus dilihat sebagai bagian integral dari masalah papua pada umumnya. untuk menilai keabsahan proses dan hasil pemilukada, dilihat dari tiga sisi, yaitu pemilukada sebagai kompetisi yang jujur dan adil, ii) supremasi hukum, dan iii) legalitas mrp papua barat. pemilukada sebagai kompetisi yang jujur dan adil hanya mungkin berlangsung jika pesertanya lebih dari satu. menentukan paling sedikit dua calon peserta pemilukada. jika ada keragu raguan tentang keabsahan salah satu pasangan calon, pihak ketiga yang imperial, yaitu ptun, dapat mengambil keputusan. oleh karena itu, perintah untuk menunda proses yang terjadi harus diperhatikan supaya pertandingan tidak hanya diikuti satu orang. ahli melihat dalam pemilukada papua barat supremasi hukum telah diabaikan. mengatur peran mrp dalam penentuan pasangan calon yang membutuhkan pertimbangan mrp, sebelum disampaikan kepada kpud. mrpd adalah ilegal karena: mrp dibentuk saat ini satu satunya untuk seluruh wilayah papua yang meliputi provinsi yang terdiri dari daerah pemilihan: ii) provinsi papua terdiri dari dapil sampai dengan dan provinsi papua barat terdiri dari dapil sampai dengan iii) jumlah wakil provinsi papua barat mrp adalah orang, sementara wakil papua berjumlah orang, iv) semua anggota mrp mendapat mendagri tanggal maret tentang pengesahan pengangkatan anggota mrp provinsi papua dan provinsi papua barat mrp papua barat merupakan perwakilan dari mrp berdasar pegasus pegasus dimaksud merupakan hasil konsultasi dengan pemerintah tanpa ada catatan bahwa terdapat mrp papua. bahkan dprd telah mensahkan pegasus tersebut dengan keputusan dprd. vi) pelantikan pimpinan mrp papua belum terlaksana karena menunggu mendagri. jika kementerian dalam negeri (melalui prof. sudan arief) menyatakan bahwa pelantikan anggota mrp merupakan kewenangan gubernur pihak terkait, maka perlu diperhatikan hal hal sebagai berikut: yang menentukan bahwa keanggotaan dan jumlah anggota mrp ditetapkan dengan pegasus. kedudukan keuangan mrp ditetapkan dengan peraturan pemerintah. menyatakan hasil pemilihan anggota mrp diserahkan oleh gubernur kepada mendagri untuk memperoleh pengesahan. menyatakan pelantikan anggota mrp dilakukan oleh mendagri. pelantikan yang dilakukan gubernur incumbent sekaligus peserta pemilukada papua barat adalah tindakan unfair karena mrpd masih harus diperjelas kedudukannya tetapi dilantik oleh gubernur untuk keuntungan gubernur. seharusnya gubernur non aktif ketika mengikuti proses pemilukada. menimbang bahwa memohon memberikan jawaban lisan dan tertulis bertanggal agustus terhadap permohonan pemohon, yang diserahkan memohon dalam persidangan pada tanggal agustus dengan uraian sebagai berikut: dalam eksepsi permohonan keberatan pemohon error object, bahwa alasan alasan yang diajukan oleh para pemohon guo harus dinyatakan sebagai error object atau alasan dimaksud tidak dapat diskualifikasi sebagaipermohonan para pemohon yang sedemikian harus ditolak dan atau setidak tidaknya alasan para pemohon dalam permohonannya tidak dapat diterima.rmasuk telah memberikan batasan secara limitation berkenaan dengan kesalahan hasil perhitungan suara yang ditetapkan oleh memohon cast kpu provinsi papua barat (vide sub angka pmk tahun namun oleh pemohon dalam surat keberatannya secara keseluruhanperadilan tata usaha negara, pada dasarnya bukan merupakan kewenangan mahkamah konstitusi. alasan tersebut didasarkan karena mahkamah konstitusi hanya berwenang untuk memeriksa serta mengadili sengketa mengenai proses yang dapat mempengaruhyang tidak berpengaruh secara signifikan terhadap perolehan suaradiaraprovinsi papua barat tahun para pemohon dalam permohonannya intinya menyatakan sebagai berikut kesatu, pemohon mempermasalahkan tentang adanya dugaan memohon melampaui kewenangannya: kedua, mrp papua barat tidak mempunyai wewenang memberikan persetujuan dan pengesahan terhadap syarat orang asli papua, ketiga, memohon tidak patuh pada penetapan peradilan tun jayapura, keempat, tahapan pemilukada dan pemungutan suara hanya satu pasangan calon: dan kelima pemilukada tidak mendapat legitimasi dari masyarakat papua barat. pelbagai alasan guo menurut pendapat pemohon tidak termasuk alasan adanya pelanggaran pemilu yang bersifat terstruktur, sistematis dadivide bukti p 1j, yang ditetapkan oleh memohon kpu propinsi papua barat)masif yang dapat membatalkannya hasil pemilukada provinsi papua barat yang telah dilaksanakan pemungutan suara pada tanggal juli kesatu, memohon tidak melebihi kewenangannya. bahwa, tidak benar memohon melebihi wewenang karena nomor tahun telah dirubah dengan nomor tahun dimana huruf dprd mempunyai tugas dan wewenang memilih gubernur dan wakil gubernur, telah dihapus. permohonan para pemohon tidak mempertimbangkan fakta hukum bahwa dprd sesuai guo tidak lagi mempunyai tugas dan wewenang untuk memilih gubernur dan wakil gubernur. yang dijadikan dasar oleh para pemohon, yaitu: nomor tahun tahun nomor tahun dan peraturan pemerintah nomor tahun diinterpretasi secara tidak tepat. dimaksud atas secara tegas menyatakan bahwa .dalam undang undang tersendiri. . peraturan pemerintah pengganti undang undang nomor tahun tentang perubahan nomor tahun yang telah dikuatkan menjadi nomor tahun telah menghapus dan mencabut nomor tahun mengenai dprd mempunyai tugas dan wewenang memilih gubernur dan wakil gubernur , maka dengan demikian, dprd tidak lagi mempunyai memilih dengan seluruh akibat hukumnya, termasuk,uraian atas diperkuat dengan putusan mahkamah konstitusi nomor puu viii yang pada inti pertimbangan hukumnya menyatakan dengan tegas papua oleh dpr papua sebagaimana diatur dalam huruf nomor tahun tidak memenuhi kriteria kekhususan dan keistimewaan yang melekat pada daerah yang bersangkutan . . oleh karena itu mahkamah kemudian menyimpulkanlihat putusan nomor puu vi! berdasarkan seluruh uraian ats maka hal itu bermakna, pemilihan gubernur dan wakil gubernur papua barat berlaku pemilihan langsung sesuai dengan atau sama dengan persyaratan dan mekanisme pemilihan kepala daerah lainnya yang berlaku indonesia. dengan demikan, pihak yang mempunyai otoritas untuk melakukan penyelenggaraan pemilihan gubernur dan wakil gubernur papua barat adalah memohon, termasuk kewenangan untuk menetapkan bakal pasangan calon dan tidak hanya terbatas pada hal itu, dan bukan kewenangan dari dprd. kedua, mrp papua barat mempunyai kewenangan. ada (dua) hal yang dapat dijelaskan mengenai kewenangan dari majelis rakyat papua dari provinsi papua barat mrp papua barat), yaitu: keabsahan eksistensinya dan keabsahan keputusannya karena dilakukan atas dasar kewenangan yang legitimed. facto dan jure, pembentukan mrp papua barat berdasarkan atas keputusan dengan demikian, provinsi papua barat mempunyai kewenangan untuk dapat membentuk mrp papua. oleh karena keputusan tersebut merupakan keputusan pejabat tata usaha negara yang merupakan hukum positif dan dikeluarkan oleh pihak yang mempunyai kewenangan untuk itu, maka masalah keabsahannya, proses pengujiannya menjadi wewenang peradilan tun, berkenaan dengan kewenangan mrp papua barat untuk menentukan seseorang sebagai orang asli atau orang tidak asli papua, maka masalah pengertian syarat orang asli papua harus merujuk pada huruf dari nomor tahun telah mengatur secara jelas bahwa memohon telah melakukan konfirmasi dan klarifikasi untuk menegaskan, apakah seorang bakal calon atau calon, asli atau tidak asli papua. bukti untuk itu akan dijelaskan pada bagian lain jawaban ini. ketiga. proses dan penetapan pendahuluan pengadilan tun bermasalah. para pemohon mengajukan gugatan ptun jayapura pada tanggal juni tetapi ptun telah membuat penetapan pendahuluan yang dijatuhkan pada tanggal juni tanpa didahului adanya pemanggilan secara resmi. hal ini terbukti bahwa panggilan sidang diterima memohon tanggal juli dan sidang pendahuluan baru dilakukan tanggal juli serta pada sidang tanggal juli memohon menyerahkan jawaban. pada saat sengketa ini diperiksa mk, memohon juga belum mendapatkan secara resmi penetapan pendahuluan dari ptun yang katanya meminta agar menunda pelaksanaan pemungutan suara. berdasarkan hal tersebut pengadilan tun dalam menjatuhkan penetapan pendahuluan telah berlaku tidak adil karena diputuskan tanpa lebih dulu memberikan kesempatan pada memohon untuk memberikan penjelasannya secara utuh dan kongkrit memohon tidak dapat menunda pelaksanaan pemungutan suara tanggal julialam putusan pengadilan tun jayapura menunda pelaksanaan pemungutan suara, namun proses sengketanya tidak berjalan cepat,sehingga jika dijalankan akan mengganggu proses dan jadwal pelaksanaan pemilu. hal ini merupakan bukti putusan guo bertentangan dengan sema nomor tahun memohon dalam menjalankan tugas dan kewenangannya telah berkonsultasi dengan kpu dan bawaslu mengenai hal tersebut atas dan diminta untuk tetap meneruskan tahapan pemilukada sesuai dengan yang direncakan oleh memohon. hal lain yang juga menjadi dasar dari tetap ditemukannya penyelenggaraan pemilihan gubernur dan wakil gubernur papua barat adalah karena penetapan pendahuluan dari pengadilan tunsoal yang diajukan pemohon hingga saat ini masih berlangsung pengadilan tun jayapura. keempat, tidak benar pemilukada dan pemungutan suara papua barat hanya diikuti satu pasangan calon alasan yang diajukan oleh para pemohon bahwa tahapan pemilukada dan pemungutan suara hanya ikuti satu pasangan calon adalah tidak benar.baliho baliho ajakan untuk memilih para pemohonmelakukan kampanye secara terbuka para pemohon dapat memenangkan pemilukada. kelima, tidak benar pemilu tidak sah jika hanya diikuti oleh an pemilih. tidak ada suatu paal yang menyebutkan dan mengatur secara eksplisit bahwa pemilukada yang hanya ikuti oleh pemilih menyebabkan pemilukada dinyatakan sebagai tidak sah. peraturan perundangan hanya mengatur apabila pemenang pemilukada hanya memperoleh kurang dari dari jumlah suara maka dilakukan pemilukada putaran kedua. pada konteks pemilukada gubernur papua barat perolehan suara yang ditetapkan sebagai pemenang memperoleh suara lebih dari dari pemilih yang menggunakan hak pilih, oleh karena itu penetapan memohon nomor tahun tidak melanggar uu. berdasarkan uraian tersebut diatas, menurut pendapat memohon, alasan alasan yang diajukan oleh para pemohon guo tidak termasukoleh karena itu mohon pada majelis hakim mahkamah konstitusi untuk menerima eksepsi memohon dengan menolak permohonan para pemohon dan atau setidak tidaknya permohonan para pemohon tidak dapat diterima. pokok perkara(satu romawi) permohonan yang menguraikan tentang kewenangan mahkamah konstitusi untuk memeriksa permohonan keberatan pemohopemohon mengajukan permohonan keberatan dan mahkamah konstitusi secara hukum memiliki kewenanganrovinsi papua yang telah ditetapkan oleh komisi pemilihan umum provinsi papua sebagai salah satu pasangan calon peserta pemilukada dan pemohon merasa bahwa kepentingannya rujukan, maka sesuai ketentuan hukum pemohon memangiv1. jawaban dan tanggapan memohon terhadap dalil permohonan pemohon angka iv. s.d iv. terkait dengan uraian dasar hukum dari para pemohon. hal ini tidak perlu memohon jawab ataupun tanggapi, karena secara substantif tidak menyangkut masalah pokok permohonan dan hanya uraian yang bersifat normatif dan bahkan terkesan menggurui majelis hakim mahkamah. iv. jawaban dan tanggapan memohon terhadap dalil permohonan pemohon angka iv. bahwa benar memohon telah melaksanakan rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat provinsi pada tanggal juli terhadap pelaksanaan pemilukada provinsi papua barat, namun tidak benar jika dikatakan oleh pemohon bahwa penyelenggaraan pemilukada provinsi papua barat sarat dengan pelanggaran yang sistematis, terstruktur dan masif serta terjadi pembiaran pelanggaran tersebut. bahwa komisi pemilihan umum provinsi papua barat telah melaksanakan pemilukada sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku nomor tahun nomor tahun peraturan kpu nomor13 tahun setelah dilakukan penyusunan jadwal dan tahapan, pendaftaran, verifikasi, penetapan bakal calon menjadi calon, pencabutan nomor urut, kampanye, dan tahapan pemungutan suara, kpu provinsi papua telah melakukan rapat pleno untuk melaksanakan rekapitulasi hasil penghitungan suara pada tanggal juli dan telah menerbitkan surat keputusan komisi pemilihan umum provinsi papua barat nomor tahunprovinsi papua baratpapua barat. komisi pemilihan umum provinsi papua barat juga telah menerbitkan surat keputusan nomor tahun tentang menetapkan pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah provinsi papua terpilih tahun pada tanggal juli berdasarkan rapat pleno rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat komisi pemilihan umum provinsi papua barat, tanggal julmasing masing pasangan calon sesuai rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat kpu provinsi papua barat pada tangal juli nama pasangan calon kepala hasil perolehan proses urut daerah dan wakil kepala suara,suara sah, case daerah suara tidak sah, yo) jumlah pemilih dan hasan ombaier, jumlah suara sah jumlah suaratidak sah jumlah suara sah dan tidak sah ' | ' |komisi pemilihan umum kabupaten kota yang didasarkan pada panitia pemilihan distrik ppd) distrik. adapun rincian rekapitulasi hasil penghitungan suara berdasarkan perolehan masing masing kabupaten kotamendasarkan rekapitulasi hasil penghitungan suara masing masing distrik suara sah pasangan calon perolehan suara untuk pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah masing jumlah kepala masing kabupaten kota akhir daerah dan wakil kepala daerah kab kab kota kab kab kab kab kab kab kab kab. manokwari sorong sorong teluk. teluk kaitan fak fak raja korsel tamara maybrat bintuni honda ampat.suaraitan fak raja korsel tambo maybrat wari bintuni honda fak ampat suara tidak sah suara sah dan tidak sah suara sah danrma fak raja korsel tambo maybrat wari bintuni honda fak ampat suara sah dan tidak sah bahwa mengingat rekapitulasi hasil penghitungan suara kpu provinsi papua tersebut telah memenuhi syarat sebagaimana diatur oleh peraturan perundang undangan (lebih dari satu pasangan calon telah mencapai lebih dari maka sesuai ketentuan hukum kpu provinsi papua harus menetapkyalimo nomor tahun tentang menetapkan pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih provinsi papua tahun dan pasangan calon terpilih sebagai kepala daerah dan wakil kepala daerah provinsi papua periode adalah pasangan calon nomor urut (tiga) yaitu abraham octavianus atari dan drs. rahim kantong, yang memperoleh suara sah terbanyak sebesar: suara atau sama dengankomisi pemilihan umum provinsi papua barat) melakukan pelanggaran yang sistematis, terstruktur dan masif. iv. jawaban dan tanggapan memohon terhadap dalil permohonan pemohon angka iv. s.d iv. tidak benar memohon dalam melaksanakan pemilukada provinsi papua melampaui kewenangan. terkait dengan ketentuan perundang undangan yang mengatur tentang pemilihan gubernur dan wakil gubernur provinsi papua bukan provinsi papua barat) dapat dijelaskan sebagai berikutjadi dasar dari pemohon adalah merupakan turunan atau pelaksanaan dari ketentuan huruf undang undang nomor tahun tentang otonomi khusus bagi provinsi papua yang menyatakan dprd mempunyai tugas dan wewenang memilih gubernur dan wakil gubernur. bahwa ketentuan huruf undang undang nomor tahun tentang otonomi khusus bagi provinsi papua, telah dicabut oleh undang undang nomor tahun tentang penetapan peraturan pemerintah bahwa oleh karena para pemohon adalah pasangan calon gubernur dan wakil gubernur propinsi papua barat periode bukti p 3aj, masing masing atas nama dan dengan nomor, yaitu (vide bukti p 4j:ed.pinsi papua barat tahun ditetapkan oleh memohon kpu propinsi papua barat)oleh komisi pemilihan umum daerah papua barat tanggal juli (vide bukti p 1j. bahwa tiga hari kerja setelah penetapan keputusan kpu papua barat guo, pada tanggal juli oleh memohon kpu propinsi papua barat), yang mana kemudian permohonan pemohon didaftarkan kepaniteraan mahkamah pada tanggal agustus maka dengan demikiandibahwa dengan telah dicabutnya ketentuan huruf nomor tahun yang merupakan induk ketentuan daridengan sendirinya peraturan pemerintah nomor tahun sudah tidak berlaku lagi. bahwa kare berlaku lagi, maka kpu provinsi papua barat melakukan konsultasi kepada kpu dan mendagri hasil konsultasi kisaran agar kpu provinsi barat menggunakan ketentuan undang undang huruf undang undang nomor22 tahun tentang penyelenggara pemilu yang menyatadengan telah dicabutnya ketentuan huruf nomor tahun maksendirinya tidak berlaku dan dengan demikian dprd provinsi papua barat tidak memiliki kewenangan lagi untuk menetapkan bakal calon menjadi pasangan calon. iv. jawaban dan tanggapan memohon terhadap dalil permohonan pemohon angka iv. terkait penyerahan hasil verifikasi pasangan calon kepada dprd bahwa kpu provinsi papua barat secara prinsip tidak pernah mengakui tentang kewenangan dprd provinsi papua barat untuk melakukan verifikasi penetapan pasangan bakal calon menjadi pasangan calon dalam pemilukada provinsi papua barat, karena dasar hukumnya yaitu ketentuan peraturan pemerintah nomor tahun yang dipergunakan oleh dprd provinsi papua barat dan para pemohon dengan sendirinya telah tidak berlaku lagi setelah ketentuan huruf nomor tahun yang menjadi dasar hukum dari peraturan pemerintah nomor tahun telah dicabut dengan undang undang nomor tahun tanggal juli terhadap surat kpu provinsi papua barat tanggal april yang menyerahkan hasil verifikasi dan penetapan pasangan calon bukan dimaksudkan sebagai pengakuan atas kewenangan yang dimiliki oleh dprd provinsi papua barat untuk melakukan verifikasi bakal calon, tetapi dimaksudkan agar hasil verifikasi yang telah dilakukan oleh kpu provinsi papua barat selanjutnya diusulkan oleh dprd provinsi papua barat kepada mrp majelis rakyat papua) berkenaan dengan pasangan calon orang asli papua atau bukan, karena memang berdasarkan huruf mrp memiliki kewenangan untuk memberikan pertimbangan dan persetujuan terhadap bakal calon gubernur dan wakil gubernur yang usulkan oleh dprd. berdasarkan ketentuan inilah, kpu provinsi papua barat menyerahkan hasil verifikasi dan penetapan pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah kepada dprd provinsi papua barat. iv. jawaban dan tanggapan memohon terhadap dalil permohonan pemohon angka iv. s.d iv. terkait pembentukan pansus dan verifikasi faktual yang dilakukan oleh dprd provinsi papua barat. sekalipun ketentuan hukumnya telah jelas bahwa dprd provinsi papua barat tidak memiliki kewenangan untuk melakukan verifikasi dan menetapkan pasangan bakal calon menjadi calon sebagaimana disebutkan diatas, namun dprd provinsi papua barat dan para pemohon tetap ngotot dan berpendirian memiliki kewenangan dimaksud. untuk itu maka setelah hasil verifikasi dan penetapan pasangan calon diserahkan kepada dprd provinsi papua barat oleh kpu provinsi papua barat, dprd provinsi papua barat membentuk pansus untuk melakukan verifikasi ulang kepada pasangan bakal calon kepala daerah dan wakil kepala daerah, untuk selanjutnya memberikan rekomendasi terhadap pasangan calon dan selanjutnya diserahkan kepada mrp majelis rakyat papua), untuk diberi pertimbangan dan persetujuan berkenaan dengan pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah orang asli papua atau bukan. bahwa fakta juga mengatakan, setelah dprd provinsi papua barat menyerahkan berkas pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah berserta rekomendasinya kepada mrp papua, ternyata mrp papua mengembalikan berkas tersebut dengan dua alas pertama, ketua mrp dan unsure pimpinan belum dilantik (belum ada), kedua, mrp papua menilai setelah ketentuan huruf nomor tahun yang merupakan induk dari ketentuan peraturan pemerintah nomor tahun dengan sendirinya peraturan pemerintah nomor tahun dan sebagai akibatnya dprd provinsi papua barat tidak memiliki kewenangan lagi melakukan verifikasi dan penetapan pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah dan tidak berhak mengajukan rekomendasi kepada mrp papua. adanya penolakan dari mrp ini selanjutnya kpu provinsi papua barat diminta untuk menyerahkan langsung hasil verifikasi penetapan pasangan calon kepada mrp. bahwa bertepatan adanya penolakan dari mrp papua terhadap pengajuan rekomendasi dari dprd papua barat atas pasangan calon, beberapa bulan kemudian tepatnya pada tanggal juni telah terbentuk mrp provinsi papua barat yang pelantikannya dilakukan oleh gubernur provinsi papua barat atas nama menteri dalam negeri republik indonesia. mengingat telah adanya mrp majelis rakyat papua) provinsi papua barat, maka komisi pemilihan umum provinsi papua barat memohon) menyerahkan (empat) berkas hasil verifikasi pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah kepada pimpinan mrp provinsi papua barat (tidak lagi pimpinan mrp provinsi papua), untuk mendapatkan persetujuan dan pengesahan syarat sebagai orang asli papua. dan setelah mrp memberikan pengesahan dan persetujuan kemudian kpu provinsi papua barat memohon) menetapkan pasangan bakal calon menjadi pasangan calon. dengan demikian tindakan memohon telah sesuai dengan prosedur hukum dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang undangan yang berlakuidak dapat diperkenankan menyerahkan berkas pasangan calon kepada mrp secara langsung dan sebaliknya. bahwa sebelum adanya pencabutan ketentuan huruf undang undang nomor tahun tentang otonomi khusus bagi provinsi papua, yang ketentuan turunnya adalahapa yang didalilkan oleh pemohon adalah benar kpu provinsi papua barat tidak bisa secara langsung menyerahkan berkas pasangan calon kepada mrp dan harus melalui dprd dprd provinsi, tetapi setelah adanya pencabutan huruf undang undang nomor tahun dimaksud, dengan mendasarkan padamaka komisi pemilihan umum provinsi papua barat memohon) berhak untuk menyerahkan berkas pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah kepada mrp secara langsung dan mrp juga berhak menyerahkan berkas pasangan calon setelah disetujui dan disahkan kepada kpu provinsi papua barat atau memohon secara langsung. iv. jawaban dan tanggapan memohon terhadap dalil permohonan pemohon angka iv. terkait dalil pemohon yang menyatakan memohon tidak prosedural, melawan hukum, dan melakukan konspirasi dengan mrp, dalam menetapkan pasangan calon. bahwa sesuai dengan uraian terdahulu verifikasi dan penetapan pasangan calon yang dilakukan oleh komisi pemilihan umum provinsi papua barat memohon) adalah telah prosedural dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku karena telah mendasarkan pada ketentuan ketentuan hukum yang berlayang meyang menyatakan(dahulu). hasil konsultasi kpu provinsi papua barat dengan menteri dalam negeri tanggal januari dan konsultasi dengan kpu nasional tanggal, februari yang meminta kpu provinsi papua tetap jalan sesuai tahapan daan sesuai ketentuan hukum yang berlaku. bahwa sangatlah naif jika pemohon menyatakan memohon melakukan konspirasi dengan mrp papua barat dalam penetapan pasangan bakal calon menjadi pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah. justru sebaliknya para pemohon sendiri yang berkonspirasi dengan dprd provinsi papua untuk menggagalkan pelaksanaan pemilukada provinsi papua barat. terkesan bahwa para pemohon dan dprd provinsi papua barat berkonspirasi dengan tendensius dan berambisi sekali untuk melakukan berbagai cara agar salah satu pasangan calon tidak diikutsertakan (dicoret) dari pemilukada provinsi papua barat. semestinya jika para pemohon yakin bahwa dirinya disukai oleh rakyat dan akan mendapat mandat dari rakyat untuk memimpin provinsi papua barat maka seharusnya secara objektif dan fair bersaing secara sehat mengikuti pemilukada yang dilaksanakan oleh memohon, tidak harus melakukan berbagai cara dan konspirasi politik dengan dprd provinsi papua barat untuk menjegal pasangan calon lainnya. para pemohon tidak seharusnya ketakutan terhadap pasangan calon lainya, karena yang akan memilih dan akan menentukan kalah senangnya pasangan calon peserta pemilukada adalah rakyat bukan memohonuntuk menjawab dalil pemohon terhadap masalah ini, perlu memohon jelaskan sebagai berikut: pertama, bahwa terkait dengan keberadaan dan kewenangan mrp papua barat apakah illegal atau tidak dan apakah memiliki kewenangan atau tidak terhadap persetujuan dan pengesahan syarat syarat orang asli papua dalam pemilukada provinsi papua barat adalah bukan merupakan domain (kewenangan) dari komisi pemilihan umum provinsi papua barat untuk memberikan tanggapan atau penafsiran, karena hal ini merupakan kewenangan pengadilan tata usaha negara ptun). bahwa fakta hukum menyatakan berdirinya majelis rakyat papua provinsi papua barat telah ditetapkan melalui surat1i tahun tentang peresmian dan pengangkatan pimpinan majelis rakyat provinsi papua barat dan sampai dengan waktu sekarang dasar hukum pembentukan mrp papua barat belum dibatalkan oleh pengadilan. kedua, bahwa sesuai dengan ketentuan hukum peraturan pemerintah nomor tahun tentang majelis rakyat papua) provinsi pemekaran papua dapat membentuk majelis rakyat papua mrp), dan fakta hukum menunjukan bahwa provinsi papua barat adalah provinsi pemekaran dari provinsi papua, mengacu pada ketentuan hukum dimaksud, maka pembentukan mrp provinsi papua barat adalah sah dan sesuai dengan prosedur dan mekanisme hukum. ketiga, bahwa jika para pemohon tidak sependapat tentang keberadaan dan kewenangan dari mrp provinsi papua barat untuk mengesahkan pasangan calon dalam pemilukada, maka seharusnya para pemohon mengajukan gugatan pengadilan tata usaha negara ptun) untuk meminta pembatalan terhadap surat keputusan menteri dalam negeri dan surat keputusan gubernur provinsi papua barat, bukan hanya menyatakan secara sepihak bahwa mrp provinsi papua barat illegal dan tidak memiliki kewenangan untuk memberikan persetujuan dan pengesahan terhadap syarat orang asli papua. keempat, bahwa karena dasar hukum pembentukan mrp provinsi papua barat sampai dengan terlaksananya pemilukada provinsi papua barat belum dibatalkan oleh pengadilan, maka secara hukum pengusulan oleh memohon dan penetapan pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah yang dilakukan oleh mrp provinsi papua barat adalah sah. kelima, nomor tahun telah mengatur secara jelas dalam huruf menyatakanpasangan calon nomor urut memenuhi syarat karena diterima dan diakui sebagai orang asli papua oleh masyarakat adat papua ,bukti lain karena selama menjabat gubernur dan wakil gubernur periode pertama tahun s.d ,tidak pernah dipermasalahkan sebagai orang asli papuaelah melakukan obstruction justice terhadap penetapan ptun jayapura terhadap dalil pemohon sebagaimana dimaksud dapat memohon tanggapi dan jelaskan sebagai berikut: pertama, bahwa objek gugatan dalam perkara pengadilan tata usaha negara adalah surat keputusan kpu provinsi papua nomor tahun tentang penetapan pasangan bakal calon menjadi pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah dalam pemilukada provinsi papua barat, yang dimintakan untuk dibatalkan. surat keputusan kpu provinsi papua barat dimaksud telah mengakomodir keempat pasangan calon yang telah mendaftar kpu provinsi papua barat dan tidak merugikan apapun terhadap masing masing pasangan calon, dengan demikian maka secara substansi putusan penetapan ptun jayapura tidak ada relevansi dengan proses pelaksanaan terhadap tahapan pemilukada provinsi papua barat. kedua, bahwa penetapan penundaan dari ptun dikeluarkan pada tanggal juni sedangkan kpu provinsi papua barat memohon) menerima panggilan sidang persiapan dari pengadilan tata usaha negara ptun) jayapura, tanggal, juli sedangkan pencoblosan dilakukan pada tanggal, juli sedangkan pada tanggal juli kpu provinsi sedang telah masuk melaksanakan tahapan distribusi logistik pemilukada dari kpu kpu kabupaten kota ppd dan kpps. dengan demikian sangatlah sulit bagi kpu provinsi papua barat untuk memenuhi penetapan penundaan dari ptun jayapura, karena waktu antara penetapan penundaan dengan waktu tahapan pencoblosan begitu berdekatan dan surat suara sudah cetak dan sedang distribusikan kpu kabupaten kota, ppd dan kpps kpps. jika penundaan dilakukan maka sangat potensial akan terjadi konflik kekacauan didalam masyarakat, karena masyarakat tuanya pemilukada dilakukan pada tanggal juli dan juga jika dilakukan penundaan pemilukada akan terjadi pemborosan. ketiga, bahwa sebelum adanya pemberitahuan penundaan dari ptun tanggal juli media massa memberitakan bahwa ada gugatan untuk kpu provinsi papua barat ptun jayapura, atas pemberitaan tersebut kemudian pada tanggal juli memohon melakukan konsultasi kepada kpu pusat dan bawaslu, untuk mendiskusikan adanya gugatan tersebut. saran dari kpu pusat pemilukada tetap dilanjutkan dan saran dari bawaslu kepada kpu provinsi papua barat adalah tidak keberatan proses pemilukada provinsi papua barat dilanjutkan, karena tidak ada kesalahan dalam proses tahapan pemilukada. keempat,isinya antara lain: . hendaknya diperhatikan bahwa:,utusan pengadilan tun jayapura menunda pelaksanaan pemungutan suara, namun proses persidangan sengketanya tidak disidangkan dengan persidangan cepat, putusan guo jika dijalankan akan mengganggu proses dan jadwal pelaksanaan pemilu, hal ini merupakan bukti putusan guo bertentangan dengan sema nomor tahun berdasarkan uraian tersebut diatas, maka dapat disimpulkan bahwa memohon tidak termasuk dalam katagori melakukan pengabaian terhadap putusan hukum dan atau ada kesengajaan untuk melawan hukum, karena adanya kondisi yang sudah seharusnya memohon tidak melaksanakan penetapan penundaan dari ptun jayapura. olehnya maka rekapitulasi hasil penghitungan suara yang dilakukan oleh memohon melalui keputusan nomor. tahun tanggal juli adalah tidak mengalami cacattahapan pemilukada dan pemungutan suara hanya satu pasangan calon. bahwa sesuai dengan ketentuan hukum setelah pengumuman pasangan calon(vide. nomor tahun dalam ketentuan dan huruf dan huruf nomor tahun juga dinyatakan partai politik atau gabungan partai politik dalam, dihampiri dengan. surat pernyataan tidak akan mengundurkan diri sebagai pasangan calon. bahwa fakta hukum menyatakan bahwa ketentuan tersebut diatas telah dipenuhi oleh masing masing partai politik pendukung dan oleh masing masing pasangan calon termasuk para pemohon sendiri dan selanjutnya telah disahkan dan diumumkan oleh komisi pemilihan umum provinsi papua barat melalui surat keputusan nomor: tahuntahun perlu kami tambahkan secaraalat peraga kampanye terpasang jalan jalan strategis dan tempat umum berupa baliho baliho ajakan untuk memilih para pemohon,iv. pokok pokok permohonanmelakukan kampanye secara terbuka para pemohon dapat memenangkan pemilukada. berdasarkan ketentuan tersebut diatas maka sangat jelas bahwa sikap para pemohon yang tidak mengikuti seluruh tahapan pemilukada, termasuk tidak ikut serta dalam pemungutan suara yang dilaksanakan pada tanggal juli tidak menjadikan pemilukada provinsi papua yang diselenggarakan oleh memohon adalah cacat hukum dan batal demipemilukada tidak mendapat legitimasi masyarakat papua barat. bahwa tidaklah benar pemilukada yang diselenggarakan oleh pemohon tidak mendapatkan legitimasi dari masyarakat papua barat, faktanya partisipasi pemilih mencapai lebih dari separo jumlah pemilih yang seluruhnya pemilih. adapun mengapa partisipasi pemilih yang menggunakan haknya hanya sebanyak pemilih dari pemilih, hal ini disebabkan karena beberapa hal: pertama, adanya kampanye pembohongan publik baik melalui media massa, melalui tim sukses maupun melalui para pendukung yang dilakukan oleh para pemohon yang menyatakan pemilukada tidak boleh diikuti karena tidak legal. kedua, adanya aksi kekerasan dan pemaksaan yang dilakukan oleh tim sukses dan atau pendukung dari para pemohon yang membongkar tps tps daerah daerah yang banyak pemilih, dan adanya ancaman terhadap pemilih oleh tim sukses atau pendukung para pemohon, sehingga tps pemilih tidak menggunakan haknya. aksi aksi yang dilakukan oleh para pemohon inilah yang menyebabkan pemilih tidak menggunakan haknya dan bukan disebabkan sikap skeptic dari masyarakatpapua barat,provinsi papua barat, tanggal juli dan surat keputusan komisi pemilihan umum provinsi papua barat nomor tahun tentang menetapkerah provinsi papua barat tahun adalah sah dan berlaku. menghukum pemohon untuk mematuhi putusan mahkamah konstitusitanggal maret tentang rapat pleno pembahasanan berita acara dcpasangan calon terpilih sebagai gubernur dan wakil gubernurterlampir rekapitulasi dpt pilgub bukti fotokopi surat keputusan komisi pemilihan umum kabupaten manokwari nomor: pts kpu kab. mkw tentang penetapan rekapitulasimanokwarnokwari pada tanggal juli besertanokwarotaota sorong. bukti fotokopi surat keputusan komisi pemilihan umum kabupaten teluk bintuni nomor: pts kpu kab. tb tahun tentangteluk bintunbintunibintunwondamwondamakaimankaimana. bukti fotokopi surat keputusan komisi pemilihan umum kabupaten fakfak nomorpua barat tingkat kabupaten fakfak dalam pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah provinsi papua barat tahunfakfakfakfakraja ampraja ampatselatan selatanambrauwambrauwybrybrat. bukti fotokopi prosentase partisipasi masyarakat dalam pemilukada gubernur dan wakil gubernur papua barat tahun papua barat dan prosentase jumlah pemilih yang menggunakan hak pilih dalam pemilukada gubernur dan wakil gubernur papua barat tahun kabupaten kota se papua barat. bukti fotokopise papua barat dankabupaten kota se papua barat.kabupaten kota se papua barat. bukti fotokopi, juli nomor urut nomor urut nomor urut nomor urugambilan formulir pendaftaran calon gubernur dan wakil gubernur papua barat melalui partai politik atau gabungan partai politik dan verifikasi faktual calon perseorangan, tanggal janpasangan calon gubernur dan wakil gubernur papua barat,etapan daftar pemilih sementara pemilih ba kpu pb tentang rapat pleno perpanjangan pendaftarabraham octavianus atururi drs. rahim kantongs. dominus landasan origines nau, s.pd pada tanggal april bukti fotokopi berita acara komisi pemilihan umum provinsi papua barat nomor:. wahidin parade, si lr. herman donatur felix risegeorge celcius aparat, sh.,mm.,mh hassan ombaieranggal april beserta penjelasannya.mbahasan keterlambatan penyerahan berkas pasangan calon gubernur dan wakil gubernur papua barat tahun tanggal meidiirwan mahmud hartawan akibat irwan mahmud memanipulasi data tentang catatan kriminal pernah dipenjara tahun cipinang jakarta.penetapan daftar pemilih tetap dpt) untuk kabupaten sorong, dalam pemilihan umumsorong selatanbintunwondamkaimanfakfakraja ampatota sorongmanokwardalam rangka pengambilapua barathari sabtu tanggal april sebagai hari dan tanggal pemungutan suararubahan ketigaentang jumlah perolehan kursi atau jumlah perolehan suara sah paling sedikit hasil pemilihan umum dpr provinsi papua barat tahun bagi partai politik atau gabungan partai politik yang mengajukan pasangan calon dalammisi pemilihan umum provinsi papua barat nomor tahun tentang jumlah dukungan penduduk paling sedikit dan tersebar setengah atau lebih jumlah kabupaten kota untuk calon perseorangan dalam pemilihan umum gubernur dan wakil gubernur papua barat tahun tanggal novem tahun tanggal oktober yang dirubah menjadi keputusan kpu provinsi papua barat nomomantauankampanyembentukan tim pemeriksa kesehatan jasmani dan rohani bakal calon gubernur dan wakil gubernur provinsi papua barat tahun tanggal januaridan berita acara komisi pemilihan umum provinsi papua barat nomor ba kpu pb tanggal maret tentang pleno penetapan,verifikasi berkas pencalonan dalam pemilihan umum gubernur dan wakil gubernur papua barat tahun tanggal apriltiga atas keputusan kpu prov. papua barat nomor tahun tentang penetapan hari dan tanggal pemilihan umum gubernur dan wakil gubernurpenetapan nomor urut calon kepala daerah dan wakil kepala daerah dalam: tahun tanggal juni tentang penetapan jadwal kampanye pemilihan umumdalam rangka pembahasan jadwal kampanye pemilihan umum kepala daerah gubernur dan wakil gubernur papua barat tahun terlampir jadwaltanggal februari perihal laporan khusus pemilukada prov. papua barat, ditujukan kepada menteri dalam negerigiriman nama pasangan calon gubernur papua barayampaian visi dan misi kandidat serta daftar tim kampanye tim sukses serta nomor rekenirmintaan formulir laporan harta kekayaan penyelenggara negara, ditujukan kepada komisi pemberantasan korupsi kpk ri)calon perseorangan, ditujukan kepada ketua dprd papua baratketerangan tidak sedang pailintukan tim pemeriksa kesehatanrian surat keterangan tidak memiliki tanggungan hutajanuari perihal pemberian surat keterangan tidak pernah dijatuhi hukuman pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan. ditujukan kepada ketua pengadilan tinggi negeri. bukti fotokopi komisi pemilihan umum prov. papua barat surat nomor kpu. prov januari perihal undangan dim rangka pembahasan berkas pasangan calon. bukti fotokopi komisi pemilihan umum prov. papua barat surat nomor kpu prov januari perihal perbaikan dokumen pencalonan. ditujukan kepada ketua kpu kab. tambrauw. bukti fotokopi komisi pemilihan umum prov. papua barat surat nomor kpu prov maret perihal mohon disampaikan hasil pertemuan kpu dengan dirjen otda, kemenkopolhukam dan dprd papua barat.maret perihal undangan. ditujukan kepada tim pemeriksa kesehatan kpu prov. provinsinyampaian nama nama tim kampanye. ditujukan kepada calon gubernur wakil gubernurrbaikan tahap berkas pasangan wakil gubernur prov. pb. ditujukan kepada calon gubernur abraham atururi dan drs. rahim kantong. bukti fotokopi komisi pemilihan umum prov. papua barat surat nomor kpu prov maret perihal keterangan sedang tidak pailit. ditujukan kepada ketua ptn makassar. bukti fotokopi komisi pemilihan umum prov. papua barat surat nomor kpu prov iv april perihal laporan pelaksanaan pemilukadacatatan kepolisian sick)memiliki tanggungan utangpernah dijatuhi hukuman penjaraberkas pencalonan dan persyaratan pencalonaneriksaan kesehatan jasmani dan rohani. ditujukan kepada tim pemeriksa kesehatanakibat memanipulasi data tentang catatan kriminal pernah dipenjara.iv. bahwa memohon kpu propinsi papua barat) telah melakukan rekapitulasi hasil penghitungan suara (vide bukti p 1jp 2j,propinsi dan tiadanya tindakan konstruktif dari bawaslu untuk mengatasi pelanggaran pemilukada dalam pemilu kepala daerah dan wakil kepala daerah propinsi papua barat tahunama nama tim kampanyememiliki tanggungan utangpernah dijatuhi hukuman penjaracatatan kepolisian. ditujukan kepada kapolda papuasurat pemeriksaan kesehatan jasmani dan rohani. ditujukan kepada tim pemeriksa kesehatan kpu prov. papua baratgeorge celcius aparat, sh.,mm.,mh hassan ombaier, sedr. wahidin parade, ir. herman donatur felix rise.hasil verifikasi dwaktu penyerahjadwal pemilukada gubernur dan wakil gubernur papua barat. ditujukan kepada ketua kpu ri, menkopolhukam,mendagri,menhub dan ham, bawaslu danmohon pertimbangan dan persetujuan orang asli papua. ditujukan kepada ketua mrp pb. bukti fotokopi komisi pemilihan umum prov. papua barat surat nomor kpu prov vi juni perihal arahan petunjuk. ditujukan kepada ketua kpu kabupaten manokwari. bukti fotokopi komisi pemilihan umum prov. papua barat surat nomor kpu prov vi juni perihal pemberitahuan tidak dilaksanakannya dialog kandidat. ditujukan kepada tim suksesvi juni perihal mohon bantuan helicopter untuk distribusi logistik. ditujukan kepada gubernur papua barat. bukti fotokopi komisi pemilihan umum prov. papua barat surat nomor kpu prov vi juni perihal rapat paripurna penyampaian visi misi. ditujukan kepada ketua dpr pb juni perihal ijn penggunaaan lapangan berarti untuk pelaksanaan kampanye damai. ditujukan kepada bupati manokwari. bukti fotokopi komisi pemilihan umum prov. papua barat surat nomor kpu prov vii juli perihal laporan pelaksanaan pemilukada gubernur dan wakil gubernur papua baratvii juli perihal pengaduan pelanggaran perilaku dan kode etik hakim ketua pengadilan tata usaha negara jayapura. ditujukan kepada ketua komisi yudisial ri. bukti fotokopi komisi pemilihan umum prov. papua barat surat nomor kpu prov vii juli perihal. pemilu susulan. ditujukan kepada ketua kpu kabupaten manokwarikota se papua barattambrauw.tahun tanggal desember tentang calon perseorangan untuk pemilu gubernur dan wakil gubernur papua barat periode s.dhimbauan ketua kpu kepada masyarakat untuk menggunakan hak pilih.pemilu susulan kelurahan langgeng, kabupaten manokwari. bukti fotokopi surat mandat saksi nomor sk tim sukses water mkw pb tim sukses prov. papua barat water wahidin herman) atas nama markus kambuaya dan rio rumor bukti fotokopi surat mandat saksi nomor tim suk donor pb v tim sukses prov. papua barat pasangan drs. dominus landasan dan origines nau, pd. atas nama riyanto landasan dan ayub siren. bukti fotokopi surat mandat saksi nomor srb donor bk ivkoalisi suara rakyat bersatu bram kantong prov. papua barat nomor srb bk vii perihal rekening tim kampanye provinsi. bukti fotokopi surat mandat saksi nomor srb donor bk viisurat mandat saksi nomor aroma mkw pb iv tim sukses provinsi papua barat pasangan aparat ombaier atas nama drs. thalib albela dan marzuki. bukti fotokopi surat keputusan nomor pts aiv tentang susunan tim sukses kampanye tingkat provinsi papua barat, pasangan aparat ombaier. bukti fotokopi surat keterangan mabes al, dinas pendidikan nomor set iv tanggal april tentang keterangan abraham octavianus atururi sebagai alumni akar. bukti fotokopi berita acarapernyataan sikap koalisi suara kebenaran calon gubernur dan wakil gubernur papua barat periode tentang penolakan atas rapat pleno rekapitulasi perhitungan suara pemilihan gubernur dan wakil gubernur papua barat periode yang dilakukan oleh kpu papua barat karena cacat hukum dan tidak legitimasi, tanggal juli bukti fotokopi pernyataan sikap koalisi suara kebenaran yang isinya menolak pemilukada serta pemberitahuan yang bersifat himbauan untuk tidak mengambil bagian dalam pemungutan suara. bukti fotokopi pernyataan sikap masyarakat suku besar arfak kabupaten manokwari provinsi papua barat, tentang dukungan masyarakat suku besar arfak terhadap penyelenggaraan pemilihan umum gubernur dan wakil gubernur papua barat tahun tanggal mei bukti fotokopi kesepakatan bersama evaluasi raperdsus tanggal maret tentang tata cara dan tahapan pemilihan umum gubernur dan wakil gubernur papua barat tahun bukti fotokopi surat majelis rakyat papua nomor mrp v tanggal mei perihal usulan penyesuaian tahapan, jadwal pelaksanaan pemilihan umum gubernur dan wakil gubernur papua barat tahun bukti fotokopi mrp provinsi papua barat kelompok kerja adat. dasar dasaratas nama abraham octavianus atururi dan drs. rahim kantong, ed,anggal junidan berita acara nomor ba mrp pbbukti fotokopi silsilah keberadaan anak adat keluarga besar kantong kapur sebagai colour hobi dari marga kapur diwilayah adat suku besar bahan matta jazirah nin kabupaten fakfak, maret bukti fotokopi surat menteri dalam negeri nomor sj, februari perihal penjelasan orang asli papua sebagai syarat bakal calon kepala daerah dan wakil kepala daerah provinsi papua dan papua barat. bukti fotokopi penetapan ptun nomor pen g.tun ptun.jpr tanggal juni perihal menunda menangguhkan pelaksanaan keputusan tata usaha negara berupa kpu provinsi papua barat nomor tahun tanggal juni bukti fotokopi pengumuman dpr pb tanggal januari mengenai penundaan pendaftaran pasangan calon gubernur dan wakil gubernur papua barat tahun bukti fotokopi keputusan menteri dalam negeri nomor tahun tanggal juli tentang penetapan hari pemungutan suara pemilihan umum gubernur dan wakil gubernur papua barat sebagai hari yang diliburkan provinsi papua barat. bukti fotokopi surat dpr pb nomor dpr pb tanggal juni perihal rapat paripurna penyampaian visi mipsi, padi, pdp, ppd, ppen, pkpi, pk, pkb ppd, pkpi, republikan, partai buruhfuaromadonorkarasbawaslu provinsi papua barat. bukti fotokopi surat menteri dalam negeri nomor sj, desember perihal pembentukan mrp provinsi papua barat. bukti fotokopi keputusan gubernur papua barat nomor tahun tentang penetapan anggota mrp terpilih provinsi papua barat periode tanggal maret bukti fotokopi surat menteri dalam negeri nomor sj, tanggal juli tentang pengesahan dan pelantikan pimpinan mrp provinsi papua dan provinsi papua barat masa jabatan bukti fotokopi surat keputusan menteri dalam negeri nomor tahun tentang pengesahan pengangkatan anggota mrp provinsi papua dan provinsi papua barat masa jabatan tanggal maret bukti fotokopi keputusan gubernur papua barat nomor v1 tahun tentang peresmian dan pengangkatan pimpinan mrp provinsi papua barat periode tanggal juni bukti fotokopi keputusan gubernur papua barat nomor v1 tahun tentang pembentukan organisasi dan tata kerja sekretariat mrp provinsi papua barat periode tanggal maret bukti fotokopi sambutan ketua komisi pemilihan umum provinsi papua barat pada acara pelantikan badan penyelenggara tingkat distrik kabupaten manokwari pada pemilihan gubernur dan wakil gubernur provinsi papua barat tahun bukti fotokopi sambutan ketua komisi pemilihan umum provinsi papua barat pada acara rapat kerja maker) antara komisi pemilihan umum provinsi dengan komisi pemilihan umum kab kota dalam rangka persiapan pelaksanaan pemilihan gubernur wakil gubernur papua barat dan pemilihan bupati wakil bupati kabupaten maybrat dan kabupaten tambrauw tahunpenetapan daftar pemilih tetap dpt)bukaan kampanye damai .rekapitulasi penghitungan perolehan suara dalamilihan gubernur dan wakil gubernur papua barat tahun bukti fotokopi daftar hadir rapat kerja penetapan daftar pemilih tetap dalam pemilukada gubernur dan wakil gubernur papua barat tahun tanggal mei bukti fotokopi kliping tahapan pemilukada gubernur dan wakil gubernur papua barat tahun bukti dokumentasi rekaman pertemuan antara kemendagri, bawaslu, kpu ri, gubernur papua barat, kpu pb dan dpr pb diam rangka penyelesaian permasalahan pelaksanaan pemilihan gubernur dan wakil gubernur papua barat tahun bukti dokumentasi rekaman hari pemungutan suara gubernur dan wakil gubernur papua barat tahun cd dok dan dok bukti dokumentasi foto tahapan pemilukada gubernur dan wakil gubernur papua barat tahukuntan publik terhadap undang undang dasar negara republik indonesia tahun yang diajukan oleh: nama dr. asin, se., sh., mm., ec. dev., ak., cpa. profesi akuntan publik alamat jalan sunan ampel nomor rt rw difoto, lowokwaru, malang, jawa timur sebagai pemohon nama drs. anton silalahi, ak., cpa. profesi akuntan publik alamat jalan kayu manis iii baru nomor mataraman, jakarta timur sebagai pemohon ii: nama drs. januar mulyana, ak., cpa. profesi akuntan publik alamat jalan patra kumala nomor rt rw pal merah, jakarta pusat sebagai pemohon iii: nama andy elder, ak., cpa. profesi akuntan publik alamat jalan cipinang muara nomor rt rw pondok bambu, duren sawit, jakarta timur sebagai . x. . pemohon iv, nama rahmat budi, se., ak., msa. profesi senior auditor kap baa alamat jalan joyogrand blok nomor merjosari, lowokwaru, malang sebagai . . pemohon nama zainuddin, se. profesi pegawai kap baa alamat jalan danau nelayan b3, sawojajar, malang sebagai . u . pemohon vi, dalam hal ini berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal november dan desember memberi kuasa kepada aan eko widianto, s.h., m.h. dan izin sufistik, s.h., llm., konsultan hukum dari fakultas hukum universitas brawijaya yang beralamat jalan mt. haryono nomor malang,ihak terkait, institut akuntan publik indonesia api), memeriksa bukti bukti para pemohon: mendengar keterangan ahli dan saksi para pemohon, ahli pemerintah, dan ahli pihak terkait:mahkamah konstitusi, yang selanjutnya disebut mahkamah, mempunyai kewenangan konstitusional antara lain untuk menguji undang undang terhadap undang undang dasar. kewenangan konstitusional tersebut kemudian dituangkan lagi dalam huruflanjutnya disebut uuk. bahwselanjutnya disebut akuntan publik khususnya dan undang undang guo terhadap uud bahwa dengan demikian, mahkamah mempunyai kewenangan untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan para pemohon. ii. kedudukan hukum (legal standing) para pemohon bahwa uuk beserta penjelasannya telah menentukan mengenai siapa siapa yang dapat mengajukan permohonan pengujian undang undang terhadap uud yaitu pihak yang menanggap hak tidak mungkin lah sampai tidak membuat anu. tapi kalau dia pun memang betul tidak membuat itu ada pelanggaran standar, dicabut saja izinnya kan. dan akuntan publik itu dia sepanjang melakukan pemeriksaan dan memberikan opini sepanjang laporan keuangan yang diturunkan oleh orang itu. jadi kalau laporan akuntan publik seperti yang kata pak selfie kenapa manipulasi pajak yang akuntan publik kok tidak terlibat. akuntan publik ini hanya memberikan opini terhadap laporan keuangan yang dia buat. kalau ada manipulasi dalam laporan keuangan itu, akuntan publik tidak bertanggungjawab, itulah fungsi kkp dan sebagainya itu, gitu loh. tetapi kalau dia membuat manipulasi data ada hukum pidananya, kan begitu duduk persoalannya. saya seperti itu pak pendapat saya. jadi kalau pun misalnya forum ini ingin ini tetap dimasukkan silakan karena bukan tanggungjawab saya sendiri, tanggungjawab kita bersama tapi harus kita ingat juga bukan saya menakut nakuti jangan sampai ini baru berumur bulan digugat, di review oleh api atau iai atau oleh kantor akuntan publik sudah bubar dia, jangan sampai seperti itu tapi saya silakan saja. cuma kalau itu kita kehendaki, saya menghendaki kita susun lagi bunyi ini. saya sangat tidak setuju kalau kertas kerja itu diberikan sanksi pidana. saya tidak bisa memikirkan kok kertas kerja diberikan sanksi pidana dan itu berbahaya, bisa meluas itu, bisa mengkriminalisasi pembuatan kerja kerja itu sendiri. pemerintah: . sebagaimana tadi yang telah disampaikan bahwa adanya dan ketentuan dalam huruf ini dan pada huruf huruf berikutnya yaitu sampai adalah dimaksudkan untuk menegaskan bentuk bentuk tindak pidana yang diancam oleh sanksi pidana sesuai dengan kup dan sekaligus juga untuk memperjelas bentukatau pun kantorjadi akuntan publik palsu yang tentunya ini akan dapat melindungi publik dan juga memudahkan bagi profesi akuntan publik itu sendiri dalam melaksanakan undang undang khususnya kemungkinan kemungkinan adanya ancaman pidana yang diatur dalam undang undang selain undang undang kuhp. ir. selfie ofp f pdip: . dari pdi perjuangan tetap pimpinan, hanya minta penjelasan tambahan dari pemerintah terkait dengan kalau ta) ini kan, pelaku pembantu maupun utama tidak dipisahkan gitu ya? dipisahkan pak? termasuk ya?. kemas azis stamboom, msm f pks: .pks karena tadi dalam ketentuan pidana disepakati bahwa ini akan diubah kita punya pendapat untuk mencoba me review kembali. tapi setelah membaca ini saya rasa kita bisa setujui pak, tetap saja. interupsi drs. kaharuddin jam, mm f pg: . ini walaupun lambat karena saya pegang prinsip ini. tadi yang dikutuk pertama pak pemerintah sudah setuju pelanggaran mengenai kertas kerja itu dihilangkan pak nasution begitu kan? lalu saya agak ragu tadi pak, memang ada mengatakan bahwa kalimatnya akan dianut lagi, di.kembali. tapi yang itu pak yan saya menolak tidak pak. drs. kaharuddin jam, mm f pg: . ga, nya pak bunyi nya ketentuan pidana itu yang atasnya itu pak yang menerbitkan laporan atas jasa sebagaimana dimaksud dalam tanpa membuat kertas kerja. pemerintah: . jadi kembali lagi kami sampaikan bahwa secara umum karena kita belum masuk pada dim tadi kan pak ya, kami menyampaikan bahwa kami setuju itu kita hapus tapi belum sampai kesana pak ya. nah, yang menyangkut kertas kerja kami berpandangan bahwa dalam hal terjadinya penghilangan atau mengakibatkan kertas kerja tidak digunakan itu sudah tindak pidana pak. jadi misalnya yang masih dalam batas standar profesi adalah misalnya tidak melakukan konfirmasi kepada bank atau pemegang rekening, tidak melakukan pengecekan atau melihat bukti fisik, nah itu belum masuk pidana baru standar standar profesi tapi sesuai dengan ketentuan kup sendiri kita ingin menegaskan disini bahwa kalau menghilangkan kertas kerja itu karena itu adalah alat utama dalam meyakinkan auditor bahwa memang laporan yang diauditnya tersebut sudah disusun dan disajikan dia sesuai dengan tentunya yang seharusnya. ir. selfie ofp f pdip: . mohon penambahan penjelasan pimpinan dari pihak pemerintah, apa yang dimaksud disini dalam rangka pemeriksaan oleh pihak yang berwenang. nah, mungkin bisa dibedakan pemeriksaan itu kan banyak itu pimpinan, pemeriksaan apa ini dalam rangka penyidikan, penyelidikan, dalam rangka pemeriksaan bpk pemeriksaan apa mohon dijelaskan supaya kita jelas ukurannya bahwa dokumen yang dihasilkan oleh akuntan publik itu tidak dapat digunakan dalam pemeriksaan apanya kita jelas. drs. kaharuddin jam, mm f pg: . sebenarnya yang saya maksud tadi adalah huruf tetapi kalau huruf sepanjang dikatakan seperti yang dikatakan pak nasution saya oke kalau menghilangkan, memanipulasi dan sebagainya tetapi ini kata kata itu tidak ada loh pak disini. saya khawatir kriminalisasi tadi, diperluas. misalnya bagaimana kalau dia membuat kertas kerja tidak lengkap, nah ini suatu pelanggaran profesi bukan pelanggaran anu. tetapi kalau kertas kerja karena kertas kerja kan merupakan rangkaian dokumen yang merupakan satu kesatuan dengan laporan ya. lalu dalam pernyataan pernyataan dia dalam kertas kerja ternyata dia memanipulasi ada dokumen yang tidak sama dengan apa yang tertera kertas kerja nah itu dia kena pelanggaran pidana pak. tapi kata kata itu tidak ada, saya khawatirnya itu dia tidak sempurna membuat apa seperti yang dalam langkah kerjanya. dalam program audionya itu ada langkah kerja yang harus dia lakukan tapi dalam kertas kerjanya tidak dilaksanakan nah itu kan pelanggaran profesi pak, telepon dia, lalai dia, nah jangan sampai itu. kalau bapak mau seperti ini ada menghilangkan sesuatu ada memanipulasi sesuatu saya setuju itu tapi tegaskan seperti itu pak, jangan dia meluas. ir. selfie ofp f pdip: . tadi yang saya mohon penjelasan belum disampaikan karena disini ada dua standar ukuran yang berbeda dalam ini. pertama, dokumen yang dihasilkan oleh akuntan publik itu berdasarkan standar profesi sedangkan menteri, kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan itu standarnya bukti hukum pak. bagaimana sekarang yang kita ingin tahu standar profesi itu tadi bisa memenuhi standar hukum karena kalau standar profesi ini tidak bisa memenuhi standar untuk dihukum, dikategorikan dokumen yang dihasilkan oleh akuntan publik tidak digunakan, akibatnya dia dipidana. nah, ini saya ingin tahu apakah memang mungkin dokumen berstandar profesi juga bisa menjadi dokumen bukti hukum yang diperlukan oleh menteri, kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan itu. mohon dijelaskan dulu pimpinan. . pemerintah: . jadi kami menyambut baik pak, jadi keinginan kita agar rumusan dalam huruf ini menjadi lebih jelas dan lebih tegas terutama tadi unsur pidana yang disebutkan oleh pak jam tadi. memang dalam rumusan pada huruf ini tidak disebutkan ini secara eksplisit menghilangkan, yang justru sudah jelas jelas itu suatu perbuatan pidana. nah, oleh karena itu kami sangat sependapat apabila misalnya nanti oleh tim perumus misalnya diusulkan untuk menambah pak dalam huruf ini dengan sengaja dihilangkan itu pertama yang justru yang pertama disebutkan, dengan sengaja menghilangkan dan atau melakukan tindakan yang dan seterusnya pak. nah, dalam hubungan ini ingin kami jelaskan bahwa sebenarnya rumusan perbuatan yang dikategorikan sebagai perbuatan pidana ini, ini cukup moderat dalam arti karena isikan suatu kesatuan dengan akhir dari kalimat yang menyebutkan tidak dapat dipergunakan dalam rangka pemeriksaan, jadi bukan dalam rangka penyusunan pelaporan ini tapi dalam rangka oleh pihak yang berwenang yaitu apakah otoritas, regulator yang memang sewaktu waktu berkewajiban melakukan pemeriksaan terhadap pekerjaan dari kantor akuntan publik kepolisian misalnya kalau sudah terjadi kasus kemudian kejaksaan dan pengadilan. jadi nah ini juga sekaligus untuk menjawab pertanyaan pak selfie ini jadi memang disini yang ditegaskan bahwa kertas kerja tersebut ternyata ketika dilakukan pemeriksaan oleh baik kepolisian, kejaksaan maupun pengadilan ternyata tidak ada apakah karena dihilangkan atau pun ada perbuatan perbuatan yang dilakukan ini yang tentunya ini merupakan perbuatan pidana yang harus dikenakan sanksi pidana tersebut terlepas, misalnya ketika auditor yang bersangkutan melakukan audit kertas kerja itu masih ada tapi kemudian karena angka angka yang disajikan misalnya dalam kasus efron jadi ada indikasi kemudian berusaha dihilangkan itu. nah, ini tentunya harus kita tegaskan bahwa ini adalah perbuatan pidana. muhammad hatta f pan: . mungkin itu bisa dimasukkan dalam penjelasan atau bagaimana ketua karena itu kan bukan hanya menghilangkan seperti yang disampaikan pak mulya tadi, juga bisa dalam artian dia memalsukan kan begitu pak, memalsukan dan sebagainya memanipulasi dan sebagainya. mungkin itu dalam artian tindakan itu bisa dimasukkan dalam penjelasan yang mana dijabarkan apa tindakan tindakan apa saja. . kemas azis stamboom, msm f pks: pak ketua, mungkin menambah yang itu. ini kalimat tidak dapat dipergunakan sebagaimana mestinya dalam rangka pemeriksaan itu bisa terlalu luas mungkin bisa dijelaskan secara spesifik gitu pak. jadi kalau dibilang tidak dapat dipergunakan ini kan artinya sebagai alat bukti tidak dapat dipergunakan tapi secara metodologi standar itu demikian gitu ya. jadi mungkin kalimatnya jangan tidak dapat dipergunakan tapi mungkin bisa dikatakan tidak dapat atau disebutkan telah dihilangkan begitu atau telah dimanipulasi atau bagaimana begitu maksudnya sehingga dia tidak bisa menjadi alat bukti yang tadi bapak katakan tadi. drs. kaharuddin jam, mm f pg: . sedikit saja pak. saya kan supaya kita mempunyai wawasan yang sama ini ada pertanyaan pak selfie yang belum dijawab tadi. pak selfie itu pertanyaannya bagus tadi, apakah bukti itu bukti menurut pemeriksaan akuntan publik itu sama dengan bukti yang dimaksud oleh lembaga penegak hukum? itu tidak selalu sama pak selfie, kalau dalam audit itu kita mengenal evidence, bukti juga itu. tetapi ada evidence itu dia bukti untuk membuat pernyataan ada dalam kertas kerja tapi dalam hukum tidak dapat dipakai. misalnya pembukuan itu sebagai suatu evidence, pembukuan yang dibuat oleh bendahara itu oleh bagian pembukuan tapi kalau kejaksaan bukan bukti itu. lalu misalnya ada satu standar profesi yang mengatakan kalau kita dalam pemeriksaan kas, kita menemukan buku itu ada saldo bank sekian maka standar itu mengatakan auditor itu harus melakukan rekonsiliasi kepada bank yang bersangkutan. nah, melalui manajemen perusahaan itu dimintakan rekonsiliasi berapa saldo bank dia pada waktu penutupan buku, nah saldo bank itu langsung dikirimkan kepada auditor. nah, itu sudah bukti evidence bagi seorang auditor tetapi kejaksaan ternyata yang dibuat itu palsu, jadi bukan dari bank karena yang meminta rekonsiliasi itu kita pemeriksaan tidak bisa pak, minta saldo pak selfie bank itu tidak bisa harus melalui pak selfie, nah oleh pak selfie dipalsukan. dia seperti kasus bulog kalau tidak salah itu pak kemal, kasus bulog kalimantan timur kan begitu. jadi dia punya mesin sendiri membuat bank statement dan sebagainya itu kepala bulog itu. nah, bukti inilah yang berbeda dengan bukti sebagai akuntan publik itu, akuntan publik ketika bukti itu datang, negosiasi bank itu datang, bank statement itu datang saldo itu datang dia sudah cukup masukannya dalam kertas kerjanya menjadi bahan dalam menyusun bukti ini tetapi kejaksaan tidak bisa gitu loh. ir. selfie ofp f pdip: terima kasih pak jam atas penjelasannya, justru karena berbeda itu ini jangan menjadi multi tafsir kapan kejaksaan dan kepolisian bisa mengatakan bisa digunakan kapan kepolisian dan kejaksaan mengatakan tidak bisa digunakan, harus jelas. dan apabila ini masuk dalam timus saya usulkan dalam rangka pemeriksaannya itu atas, dimulai diawal pimpinan jadi konteksnya ini memang dalam rangka pemeriksaan aparat berwenang. pemerintah: pemerintah tetap mengusulkan putusan ini adalah sebagaimana yang dim pak. jadi yang menyebutkan bahwa tindakan untuk menerbitkan laporan oleh kantor akuntan publik tersebut tanpa disertai dengan kertas kerja adalah suatu perbuatan pidana yang tergolong tentunya manipulasi informasi. dan ini sekaligus juga pelanggaran berat terhadap standar profesi dengan sendirinya tapi pemerintah beranggapan ini bukan sekedar pelanggaran terhadap standar profesi tapi ini juga. ir. edwin kawilarang f pg: saya melihat begini, artinya bisa terkait dengan ketidakprofesionalan sebuah kantor akuntan publik dalam melaksanakan pekerjaannya. ketidakprofesionalan itu tidak serta merta merupakan tindakan pidana iya kan kecuali dalamnya ada unsur manipulasi yang sudah pasti merupakan tindak pidana. tapi yang pasti kalau dia kerja tidak profesional apakah langsung dicap pidana, itu yang menurut saya harus diangkat harus jelas sebab kalau dia tidak melaksanakan pekerjaannya secara profesional hanya mau cepat dan sebagainya dia kena sanksi administrasi dari asosiasi profesinya, bukan tindakan pidana. itu saja dari saya. kemas azis stamboom, msm f pks: saya sepakat dengan penilaian rekan saya tadi bahwa ini lebih pemahaman dan juga kedisiplinan dalam proses menetapkan standar kerja. jadi kita harus hati hati kalau tanpa membuat kertas kerja sekarang kalau misalnya nanti kertas kerjanya ini dianggap sebagai physical paper padahal sekarang kita sudah menggunakan komputer audit gitu misalnya pak mana itu physical paper nya kita salah juga gitu sample example saja gitu pak. jadi mungkin perlu ada penjelasan yang lebih rinci gitu pak, nah ini sangat sangat mudah untuk dia mengatakan dia itu pidana padahal prosesnya ini kan proses lebih kepada metodologi dan standar kerja. ir. selfie ofp f pdip: dari kami tetap dengan penambahan penjelasan khususnya mengenai kertas kerja ini karena ini ketentuan ini tidak ada kertas kerja, apakah ini langsung otomatis bahwa kertas kerja itu kita definisikan sesuai dengan definisi yang ada akuntan publik. nah itu mohon penjelasan, apakah otomatis begitu atau harus dijelaskan apa sih yang dimaksud dengan kertas kerja. pemerintah: jadi seperti tadi telah disampaikan bahwa keharusan untuk membuat kertas kerja sebagai bagian dari proses .sendiri memang merupakan hal yang sangat penting ini diatur dalam standar profesi sendiri seperti tadi kami sampaikan. namun, lain pihak juga pelanggaran terhadap hal yang diatur dalam standar profesi ini dari sisi pidana sendiri tergolong suatu perbuatan yang bersifat manipulatif atau penipuan kepada publik karena memberikan informasi yang tidak didukung. jadi bisa dianggap sebagai memberikan misleading information. nah, oleh karena itulah maka pemerintah mengusulkan supaya hal ini juga masuk dalam suatu perbuatan yang digolongkan pada tindak pidana yang dikenakan sanksi dalam rancangan undang undang ini. nah, mengenai bentuk wujud dari kertas kerja tersebut dengan kemajuan teknologi kami sependapat pak ya. jadi kita tidak membayangkan semua bukti bukti yang menyertai dan berkas berkas yang menyertai kertas kerja tersebut berwujud hard copy atau pun lembaran lembaran cetak, bisa saja sebagian dan ini tentunya diatur oleh standar profesi sendiri. dan kemudian juga untuk kertas kerja itu sendiri didefinisikan, nah ini adalah usulan yang bagus. jadi pada prinsipnya sebenarnya pemerintah apabila tidak berulang berapa kali atau sering kita menggunakan istilah ini dan ada pengertian umum yang sudah dipahami bersama kami beranggapan tidak perlu didefinisikan secara khusus tapi kalau memang istilah ini kelihatannya juga muncul beberapa kali sehingga perlu didefinisikan sehingga ada kejelasan apakah sama ataupun beda dengan yang disebutkan oleh standar profesi tentu kami tidak berkeberatan untuk dimasukkan sebagai tambahan dalam definisinya. yang jelas bahwa pengertian kertas kerja ini sama dengan yang diatur dalam standar profesi dari akuntan publik itu sendiri pak. ir. edwin kawilarang f pg: saya masih ingin mempertanyakan apa yang disampaikan oleh pak mulya tadi bahwa standarnya adalah harus membuat sebuah kertas kerja. kalau tidak membuat maka itu sama dengan manipulasi. nah, pertanyaannya mungkin membuat tapi tidak lengkap bagaimana itu kan tidak dikasih, tidak kata kata tidak membuat itu kan bisa kita tidak membuat secara luas, bisa tidak membuat secara mikro, apakah itu juga masuk dalam kategori manipulasi. barangkali kalau kalimat ini lebih diperjelas mungkin bisa diterima tapi kalau kalimatnya seperti ini maka ini bisa mengkriminalisasi sebuah seorang atau sebuah organisasinya karena kerjanya tidak profesional, gitu saja. kemas azis stamboom, msm f pks: ya, jadi intinya harus diperbaiki ini supaya lebih jelas karena membayangkan kerjaan seorang akuntan dalam memeriksa perusahaan kadang kadang perusahaan nya tidak punya apa apa itu, informasinya harus digali bersama sama gitu. itu kan salah biasanya itu, salahnya perusahaan atau salahnya akuntan sedangkan akuntankan hanya menerima apa yang dan atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya suatu undang undang yang meliputidalam hal ini bertindak selaku pemohon perorangan warga negara indonesia dengan rincian sebagai berikut: pemohon adalahdisampaikan oleh perusahaan. jadi menurut saya perlu ada kejelasan yang lebih spesifik dari penjelasan ini supaya tidak terlalu meluas nanti. pemerintah: jadi dalam penjelasan pak dim berikutnya disebutkan bahwa yang digolongkan sebagai perbuatan pidana disini adalah apabila tidak membuat kertas kerja pemeriksaan sama sekali. ini memang sangat fatal ininya, kembali lagi sebenarnya ini adalah rumusan yang cukup moderat. artinya kalau membuat tapi tidak lengkap yang tentunya yang kita akan pertanyakan ketidaklengkapannya bagaimana, ini masih bersifat pelanggaran tentunya profesi belum pidana. namun, kami setuju pak apabila rumusan penjelasan, bukan rumusan nya pak nanti kita sempurnakan sehingga batasan yang jelas bahwa kalau sama sekali dia membuat sudah ada unsur manipulatif atau pun disana penipuan tetapi kalau misalnya membuat tetapi tidak lengkap nah ini apakah penjelasan kita tegaskan itu merupakan pelanggaran profesi saja bukan pelanggaran tindak pidana. drs. kaharuddin jam, mm f pg kalau orang membuat laporan dia melakukan pemeriksaan, membuat laporan tanpa ada kertas kerja itu non sense sama sekali, itu tidak mungkin lah orang membuat bentuk laporan, kalau opininya saja dia bisa ngarang tapi laporan bentuk panjang ini kan tidak mungkin dia bisa membuat laporan. nah, sekarang ini pak sekarang kan sudah kemajuan begitu hebat, mungkin dia ada dalam program, dia ada dalam komputer dia dan sebagainya harus dibuktikan. saya itu mengkhawatirkan apa yang dikatakan teman tadi, jangan sampai gara gara ini dipersoalkan oleh pihak kejaksaan atau kepolisian. ah, you tidak buat kertas kerja ini padahal rumusan kertas kerja itu luas sekali gitu loh pak. saya itu setuju ini dihapus itu karena sudah ada kalau dia manipulasi pak, ada sudah ditampung dalam tadi, dia memanipulasi keterangan keterangan atau menghilangkan data data atau penjelasan dalam membuat kkp ya. saya khawatir kalau misalnya kertas kerja itu dirumuskan oleh pihak kejaksaan harus tertulis dan sebagainya. padahal rumusan kertas kerja sendiri tidak ada disini. jadi pak ini perlu anu pak, kan kertas kerja ini kan audit teknik audit misalnya idp audit kan beda sudah pak dengan zaman saya memeriksa dulu, memeriksa pertamina sendiri belum ada yang pertama idp audit yang kita lakukan itu pertamina waktu bumn, itu sudah beda sama sekali. nah, ini kan makin canggih, makin canggih kita itu, bentuk kkp itu kayak apa nanti kan sudah berkembang luar biasa. nah, saya khawatir ini dimanipulasi atau menjadi mengkriminalisasikan kantor akuntan publik pak berbahaya ini akan meluas dia kemana mana dia sebab sangat tidak masuk adalah dia membuat laporan tanpa.kecuali dia tidak memeriksa, dia tidak memeriksa, dia teken saja itu opininya itu, nah itu bukan soal kertas kerja kan, tidak melakukan audit tapi membuat opini, itu permasalahannya. kalau kertas kerja itu kalau dia melakukan audit sampai satu bulan tidak ada kertas kerja, tidak masuk diawal dia bisa membuat laporan tapi kertas kerjanya tidak lengkap iya, berceceran dimana mana, itu mungkin ya. tapi itu kembalikan kata teman kita berdua tadi, ini kan masalah profesi, masa' masalah profesi orang itu lalu serta merta langsung dihukum pidana, serahkan dulu kepada organisasi profesinya, dilakukan pemeriksaan dulu, apakah langkah langkah dia ini memang disengaja untuk memanipulasi dan sebagainya. saya kira begitu pak. interupsi ir. selfie ofp f pdip: tadi mendengar penjelasan dari pemerintah dan ini ditunjukkan untuk kebohongan publik. nah itu mungkin dieksplisitkan saja karena kalau tidak kita akan sulit membedakan mana ranah yang masuk dalam kode etik, mana ranah yang masuk pidana. kalau ini diumumkan publik nah tentu itu sudah masuk ranah pidana, kalau didirikan tidak jelas pak, ini sudah publik atau masih dimana posisinya antara penyedia jasa dengan client wilayahnya atau dimana gitu. jadi nanti mungkin ini rumusan ini tetap perlu diperbaiki pimpinan. kalau memang kuncinya soal kebohongan publik nah tolong diperjelas wilayahnya itu. pemerintah: kami sangat sependapat bahwa rumusan penjelasan ini nanti kita sempurnakan pak ya. tapi seperti tadi kami sampaikan, pemerintah mengusulkan adanya ini adalah juga bertolak dari kenyataan yang kita hadapi dalam dunia auditor kita saat ini dan mungkin juga beberapa tahun mendatang kedepan. sering dalam proses memenangkan lelang tentu saja itu bumn, nah perusahaan perusahaan yang ingin berpartisipasi itu mengambil jalan pintas mungkin menyangkut biaya juga itu supaya lebih murah. jadi dalam memilih editornya gitu, kadang kadang tidak selektif sehingga bisa terjadi laporan keuangan yang diaudit itu hanya ditempel aja gitu jadi sebenarnya tidak diaudit gitu. seharusnya tidak diaudit dengan benar itu. nah, padahal yang dimaksud dengan kertas kerja ini demikian bukan sekedar satu lembar dan kemudian auditor sudah bisa mencantumkan sampelnya tapi sebagaimana kita baca standar nasional akuntan publik, ini meliputi seluruh catatan yang diselenggarakan oleh setiap auditor dalam melaksanakan pekerjaannya yang bisa meliputi berbagai tentunya ini prosedur yang ditempuh kemudian juga hasil analisisnya memorandum, surat konfirmasi dan lain sebagainya. nah, kalau ini semua sama sekali tidak ada tetapi ada lembaran yang mencantumkan stempel dari auditor itu, ini tentu sudah termasuk manipulasi penipuan. dulu hemat kami yang tergolong dalam tindak pidana. nah, tapi kembali lagi bagaimana supaya lebih jelas yang mana yang sudah masuk pidana sehingga perlu dicantumkan undang undang ini dan yang mana yang masih ranah dari tentunya komite standar dan merupakan pelanggaran profesi tentunya nanti dalam penjelasan penjelasan ini kita susun supaya menjadi lebih sempurna pak. pemerintah: jadi tentang ketentuan dalam huruf ini khusus dalam proses memperoleh izin atau pun perpanjangan ini pak. jadi apabila ada akuntan publik yang memberikan pernyataan yang tidak benar atau memberikan dokumen palsu atau yang dipalsukan. jadi menegaskan bahwa itu juga tergolong perbuatan pidana begitu pak. drs. kaharuddin jam, mm f pg: ya, kita setuju pak. maksud dipertegas itu kalau bisa dalam tim perumus nanti item nya itu apa yang masuk manipulasi dan sebagainya itu pak, itu yang harus dipertegas. jangan nanti hal yang sifatnya administratif dikembangkan, kriminalisasi juga dikenakan pidana juga itu yang kita khawatir pak. ketua rapat: . kemudian ini katanya cukup jelas tapi tadi ada permintaan untuk penegasan mengenai pemilahan jadi ini dilimpahkan tim perumus untuk memilah mana yang standar profesi, mana yang termasuk pelanggaran pidana. jadi masuk timus. .b. rapat hanja, maret kemal aziz stamboom, msm f pks: saya sepakat dengan adanya ini namun hubungan yang terasosiasi ini penjelasannya itu kan hubungan dari yang bersangkutan baik dengan anak buahnya yang berikut atau pun teman sejawat atau pun atasannya atau pun juga mereka yang memberikan informasi seperti klien dan lain lain. itu maksudnya terasosiasi tadi ya? nah, untuk itu, saya mengusulkan pertimbangan saja agar pidananya dibawah tahun mengingat kita menghadapi suatu situasi dimana kalau ada sebuah ancaman hukuman atas tahun itu polisi berhak untuk menahan yang bersangkutan dan ini bisa menjadi sebuah kondisi yang mungkin kurang menguntungkan bagi profesi ini, apalagi kalau dia tidak salah itu, jadi bisa jadi atm gitu kira kira, itu usulan saya kalau bisa pidana penjaranya dibawah tahun, usulannya. drs. kaharuddin jam, mm f pg: . saya begitu pak karena pihak yang melakukan manipulasi kalau dia sebagai akuntan publik saja, saya lihat tidak ada yang atas tahun kenapa ini sampai tahun gitu loh, itu harus dipertimbangkan juga. . work (kemenkumham): . jadi begini pak kalau kita menentukan besarnya hubungan pidana itu, kita harus melihat akibat yang ditimbulkan dari perbuatannya. artinya kalau kami melihat disini, kalau akibat yang ditimbulkan dari perbuatannya itu baik dari pihak pihak asosiasi maupun dari akuntan publiknya itu sendiri adalah sama artinya tidak menutup kemungkinan jadi besarnya hukuman pun itu dapat disamakan. pemerintah (mulya nasution): . kalau dilihat dari sisi akibatnya memang sama pak, cuma status mereka yang berbeda pak. kalau yang ditujukan sanksi tersebut kepada rekan yang menandatangani laporan hasil audit sementara ini kepada siapa saja yang terkait dengan proses audit tersebut baik dia sebagai rekan yang menandatangani maupun mungkin sebagai pegawai pak kantor akuntan publik yang bersangkutan. work (kemenkumham): . sekarang begini pak. kalau pihak terasosiasi itu sebagai pembantu bukan pak? kelihatannya kedudukannya. kemal aziz stamboom, msm f pks: . pak pimpinan, mungkin ini menjadi lebih jelas kalau kita melihat bunyi pak. nah, disana itu disana itu disebutkan bentuk bentuk tindakan atau pun perbuatan yang dilakukan oleh rekan maupun oleh pegawai kantor akuntan publik tersebut yang bisa sifatnya itu melakukan atas prakarsa sendiri atau pun membantu misalnya melakukan atau membantu. kemudian juga bb, dengan sengaja melakukan tindakan membuatkan kertas kerja dan .lain tidak dapat dipergunakan dan seterusnya pak. jadi tingkatannya sendiri ada huruf dan dan tingkatannya itu sama dengan yang dilakukan oleh rekan yang menandatangani laporan hasil audit itu sendiri. jadi kalau perbuatannya pak, ini sama pak tingkatannya, cuma statusnya dia tidak menandatangani pak atau dia hanya menjadi pegawai kap tersebut. kemal aziz stamboom, msm f pks: . kalau boleh saya usul dan ini mungkin agak kembali kepada baru saya realize bahwa tahun itu memang mempunyai konsekuensi lapangan berat buat yang terkena begitu dia atas tahun dia boleh ditahan begitu karena boleh ditahan dia penjara begitu. jadi saya menyarankan kalau bisa batasan pidananya dibawah tahun sehingga tidak selalu sebuah kesalahan itu langsung memberikan kesempatan bagi polisi untuk menahan yang bersangkutan kira kira begitu. drs. kaharuddin jam, mm f pg:. ., kalau ada istilah tadi diserahkan saja kepada pengadilan, saya kurang sependapat karena begini, biasanya justru hakim itu dalam memutuskan mengacu kepada perundang undangan yang ada yang kedua, saya begini pak, kalau saya lihat hukuman yang terberat yang sama besarnya tahun itu yang dikenakan kepada akuntan publik itu kalau dia memberikan keterangan palsu itu sebagainya untuk mendapatkan izin akuntan publik. tapi yang lain lain itu tidak ada hukuman seberat tahun itu. jadi aneh kedengarannya kalau pihak terasosiasi dikenakan hukuman tahun, kalau dia terlibat dalam pemberian informasi yang tidak benar atau memanipulasi informasi. kalau say baca jadi terlampau seperti kita mengada ngada ini, orang terasosiasi kena tahun padahal pihak akuntan publiknya tidak dikenakan tahun dalam hal kegiatan yang sama kecuali dia memalsukan atau memanipulasi data data kalau dalam rangka meminta izin mendirikan kantor akuntan iik.' pemerintah (mulya nasution): . khusus untuk dan saja pak yang diisi karena nya adalah untuk rekan yang menandatangani laporan hasil .tersebut pak. pemerintah (mulya nasution): . pertama ini pak, telah disepakati bahwa seorang akuntan publik yang berstatus sebagai rekan yang menandatangani laporan hasil audit nah ini dapat dikenakan sanksi apabila nah ini disebut, pertama melakukan atau membantu manipulasi data. kemudian yang berikutnya adalah dengan sengaja melakukan tindakan mengakibatkan kertas kerja dan atau dokumen lain tidak dapat dipergunakan juga apabila yang bersangkutan menerbitkan laporan tanpa membuat kertas kerja atau memberikan pernyataan yang tidak benar atau memberikan dokumen palsu untuk mendapatkan atau memperpanjang izin akuntan publik. nah ini semua adalah sanksi sanksi yang dikenakan kepada seorang akuntan publik yang berstatus sebagai rekan yang menandatangani pemberian jasa pak, hanya saja memang dirumuskan kita ini hanya menyebutkan ini pak akuntan publik saja sehingga mungkin perlu diperjelas juga ini, jadi dalam penjelasan adalah disini adalah akuntan publik yang menandatangani pemberian jasa laporan hasil audit tersebut. . pemerintah (mulya nasution): . termasuk akuntan publik asing pak yang menandatangani laporan hasil audit. nah dalam proses audit ini tentunya tidak hanya seperti disampaikan tadi pak kemal, yang menandatangani itu yang langsung terlibat atau melakukan kegiatan saat itu tidak mungkin pak, pada umumnya itu adalah akuntan senior itu yang terlibat dalam proses itu yang akuntan rekannya atau bahkan pegawainya, sarjana akuntansi begitu pak. nah, ini adalah memberikan sanksi kepada mereka diluar penandatangan hasil audit itu pak kecuali tentunya huruf yang tidak ditujukan kepada mereka yaitu karena mereka tidak menandatangani laporan hasil audi tetapi bisa saja pegawai atau pun rekan itu melakukan atau membantu atau melakukan manipulasi data dalam menyiapkan laporan hasil audit. dengan sengaja melakukan tindakan yang melibatkan kertas kerja itu tidak dapat dipergunakan. jadi bagi mereka dikenakan juga sanksi yang sama beratnya ini menurut usulan ini dengan akuntan publik penandatangan laporan hasil audit itu sendiri. drs. kaharuddin jam, mm f pg: . sebelum kita mengambil keputusan mengenai itu pak, ini tadi ditanyakan pak ari ini ada yang harus dibawa timus ya, tiga pak, ini yang dua ini dari kami dari golkar dimana kita belum setuju mengenai kertas kerja. jadi kalau kertas kerja mengakibatkan harus masuk kerjaan lama wah orang tidak mau nanti pak menjadi akuntan publik pak dan kertas kerja itu harus kita definisikan, jangan kertas kerja itu dianggap masih seperti dulu harus berbentuk kliping kertas orang sudah pakai dan sebagainya kalau kita mau merumuskan itu rumuskan dulu kertas kerja itu kayak apa tapi kalau kertas kerja itu jelas itu pelanggaran standar pak. ya, jadi apalagi kata kata dalam ini tidak menyebutkan mengakibatkan kerugian bagi siapa itu tidak ada. hanya tidak memenuhi persyaratan untuk buat laporan dan sebagainya ini berbahaya kalau kita orang yang seperti itu lalu mau dihukum pidana apalagi pidananya tahun, bukan main ini. . dr.kh. serahkan hid, ma f pks: . saya coba memahami alur .tadi jadi yang pihak terasosiasi ini kan tidak lebih hubungannya partisipatoris itu kan ya. jadi bukan pokok walaupun dia berkontribusi mendukung kan tadi penjelasan dari ibu work kalau akibatnya sama sanksi juga sama tapi posisinya kan beda begitu kan. kalau besaran sanksi untuk yang jadi pokoknya tidak lebih dari tahun begitu kan logika kita itu akan mengatakan yang posisinya posisi partisipatoris begitu walaupun punya akibat sama tentu tidak logis dong kalau lebih besar dari yang pokok kan begitu, bisa lebih rendah malah gitu ya, gitu saya kira ada satu logika seperti itu. drs. muchtar amma, mm f hanura: . saya cuma ingin sedikit memberikan pandangan pak. penetapan atau usulan selama tahun itu, itu tentu ada tinjauan hukumnya barangkali kenapa tahun itu datanya seperti itu karena dalam juga satu undang undang yang berkaitan dengan perpolitikan, janganlah dihukum tahun dipenjara tahun, diancam hukuman atas tahun saja itu boleh dikata tamat kariernya itu pak. jadi kalau kita melihat dari sisi kemanusiaan, saya rasa ada diusulkan pak kemal itu, itu sangat manusiawi tapi kita juga harus berpikir dari sisi efek eranya karena ini masalah baru sehingga perlu memang pertimbangan bersama seperti yang saya katakan tadi janganlah penjara tahun, diancam saja tahun itu sudah tamat kariernya itu. nah, sedangkan kalau umurnya sudah seperti saya ini tidak terlalu masalah, nanti kan kalau masih mudah kan pak kasihan. ini pertimbangan dari sisi kemanusiaannya, manusianya pak. jadi kami setuju dengan pak kemal. ya, itu tadi pak, kita beratnya kemana dulu karena menetapkan tahun ini kita juga belum tahu historisnya seperti apa apakah ada unsur.tapi saya rasa itu ndak itu bercanda pak. kami cuma berpikir dari sisi kemanusiaan saja bahwa itu tadi. work (kemenkumham): . jadi ini pak, memang itu yang melakukan adalah tim akuntan publik itu sendiri pak tapi memang yang melakukan itu adalah pihak asosiasi tetapi kita tidak boleh melupakan bahwa pihak terasosiasi juga, ini kan state seperti ini sebagaimana dimaksud dalam huruf dan huruf artinya disini saya tidak melihat dia itu sebagai pembantu dari akuntan publik, dia melakukan sendiri pak, dia melakukan apa yang dilakukan akuntan publik atas pelanggaran huruf dan huruf itu saya melihat disini, itu sama pak sama saja, sama sama melakukan dia sama melakukan perbuatan ini. jadi akibat yang ditimbulkan juga sama, saya melihat dari kuhp sendiri yaitu pemalsuan surat itu juga dikenakan saksinya juga adalah paling lama tahun untuk pemalsuan surat, . pemerintah (mulya nasution): . pak, jadi ini pak kemal bisa bercerita juga ini dalam praktiknya tentunya kantor akuntan publik itu dalam membagi tugas atau pun yang menentukan siapa yang menandatangani siapa sebagai rekan yang tidak menandatangani termasuk juga tim editornya itu nah ini kan peran dari akuntan senior kantor itu seharusnya lebih besar pak ya. nah, kalau pertimbangan itu pemohon adalah akuntan publik yang berkantor kantor akuntan publik gedung cik's, jalan raya cikini raya nomor jakarta pusat, pemohon iii adalah akuntan publik yang berkantor kantor akuntan publik, jalan tangkas baru nomor gatot subroto, jakarta selatan, pemohon adalah akuntan publik yang berkantor kantor akuntan publik, jalan prof. dr. soepomo nomor blok jakarta selatan,bahwa para pemohon mempunyai hak konstitusional yang diberikan oleh uud dan menurut anggapan para pemohon dirugikan oleh berlakunya dan akuntan publik, sebagai berikut: hak konstitusional para pemohon yang diberikanrugikan oleh berlakunya dan akuntan publik, karenadan demi kesejahteraan umat manusia dengan ikut serta mewujudkan perekonomian nasional yang sehat dan efisiensi serta meningkatkan transparansi dan mutu informasi akibat ketentuan pidana dalam guo sangat represif dan dimasukkan memang kita memahami kalau akuntan atau pun staf kap tersebut yang disini disebutkan sebagai yang pihak terasosiasi diberikan sanksi tidak seberat dibanding dengan kap yang menandatangani laporan hasil audit itu sendiri. walaupun perbuatannya mungkin sama demikian pak. dr.kh. serahkan hid, ma f pks: . yang berkeringat kan boleh jadi saya lalu yang dapat apa apa mungkin pak harry gitu. lauren bahang dama f pan: . tadi kita berbicara ini kan antara yang menandatangani dengan yang mengerjakan tapi secara hukum baik itu hukum pidana itu sama, walaupun dia melakukan kesalahan itu dilakukan oleh pihak yang menandatangani dan yang tidak menandatangani tapi itu sama nilainya mata hukum itu bahwa kesalahannya itu sama. oleh karena itu, apa yang disampaikan disini yang walaupun sebenarnya kalau secara praktik dalam kehidupannya mestinya yang menandatangani ini hukumannya lebih berat daripada yang hanya .kan karena disini kan pihak berasosiasi. tapi secara hukum positif itu sama nilai jajarannya pak sehingga apa yang disampaikan disini hukumnya kan ini kan maksimal pak bisa hanya hari bisa hanya seminggu, minggu tentu itu kan nanti dalam keputusan pengadilannya itu akan dilihat dari yang lebih besar kesalahannya sebab isikan maksimal pak . drs. muchtar amma, mm f hanura:? . secara administrasi pak sebetulnya yang paling bertanggungjawab itu adalah yang menandatangani. kita melihat misalnya surat keputusan, yang membuat surat keputusan itu kan mungkin pelaksana tapi yang menandatangani pak sekjen, jadi surat keputusan menteri keuangan walaupun yang membikin itu pelaksana, jadi yang bertanggungjawab sepenuhnya ini adalah yang menandatangani. masalah kesalahan dibikin berjamaah tentu nanti proses hukumnya seperti apa. kalau saya terus terang tidak begitu sependapat kalau antara yang terasosiasi dengan yang menandatangani itu hukumannya itu sama kecuali kalau memang levelnya sama .cuma kapasitas yang menandatangani itu mungkin bisa anu pak masuk pemikiran kita. tapi kalau levelnya misalnya pak serahkan dengan pak dr. harry itu memang posisinya berbeda dan yang menandatangani pak harry itu berarti porsi pak harry itu berarti pasti lebih besar. kalau pun misalnya ada hasilnya dibagi juga pasti porsinya pak harry lebih besar. jadi kalau menurut saya yang paling bertanggungjawab disitu adalah penandatanganan karena mungkin atas perintah yang menandatangani itu sehingga yang melaksanakan itu melakukan hal seperti itu. irene minibus, sh f pg: ketentuan kalau kita membicarakan melakukan atau membantu memanipulasi data yang berkaitan dengan jasa dalam hal pidana terjadi pelanggaran tersebut kita tidak bisa lepas dari ketentuan sebagaimana yang dimaksud dan diatur oleh kuhp baik maupun kuhp coba saya baca pak nanti kita bisa lihat penyertaan bersama samanya yang menyuruh atau yang sebentar, saya baca penyertaan delik dalam delik, pidana sebagai pembuat deli, satu, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan ini dalam satu kata alinea ini berarti termasuk akuntan publik kebersamaan baik misalkan turut serta karena baik dinamakan akuntan publik atau berasosiasi yang mungkin cabang atau yang memeriksa pembukuan tersebut itu sama. kedua, mereka yang dengan memberi atau menjanjikan suatu dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat dengan kekerasan, ancaman, atau penyesatan atau dengan memberi kesempatan, sarana, atau keterangan, sengaja menghancurkan orang lain supaya melakukan perbuatan. dua, terhadap penganjur hanya perbuatan yang sengaja dianjurkan sajalah yang diperhitungkan beserta akibat akibatnya, masih ada sambung nya, dipidana sebagai pembantu kejahatan adalah satu mereka yang sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan. kedua, mereka yang sengaja memberikan kesempatan, sarana, untuk keterangan untuk melakukan kejahatan. mengenai saksinya satu, dalam hal pembantuan maksimum pidana pokok terhadap kejahatan dikurangi sepertiga, duanya jika kejahatan diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup dijatuhkan pidana penjara paling lama tahun maksimalnya itu pak. berarti tahun sepertiga dari tahun, sepertiga kalau dihukum mati maksimalnya. tiga, pidana tambahan bagi pembantuan sama dengan kejahatannya sendiri. empat, dalam menentukan pidana bagi pembantu yang diperhitungkan hanya perbuatan yang sengaja dipermudah atau diperlancar olehnya beserta akibatnya. kemal aziz stamboom, msm f pks: . satu saja pak, saya ingin kembali mengenai tahunnya itu apakah tahun itu baik untuk berlaku untuk akuntan publiknya maupun yang terasosiasi itu sudah pas belum sesuai dengan usul pak muchtar tadi itu dari sisi kemanusiaan dan dari sisi profesi walaupun itu mengikuti aturan kuhp tapi kan dalam hal ini kita kan bikin undang undang. kalau kita lihat dalam kenyataannya bahwa mereka yang tahun itu baik itu sudah terbukti maupun yang belum terbukti itu bisa ditahan dalam hal ini penjara apakah sekarang ini memberikan kesempatan untuk dibuat seperti itu lagi, apa kita mencari kesempatan yang lebih baik agar supaya tidak langsung begitu gitu karena kan ini akuntan profesi dan biasanya kan bisnis, kalau bisnis itu dengan ancaman seperti ini itu kayaknya mudah gitu untuk terjadi sebuah tindakan tindakan yang bersifat pemerasan gitu ya. lauren bahang dama f pan: . kalau bunyi kuhp itu kan dikurangi sepertiga berbeda dengan sepertiga hukuman dengan dikurangi sepertiga. jadi kalau dikurangi sepertiga dari tahun masih tahun, bukan sepertiga hukumannya, dikurangi sepertiga dari hukuman dari yang menandatangani. saya pikir itu wajar. pemerintah (mulya nasution): . mengenai gambaran hukuman ini sebenarnya yang diatur disini adalah ancaman maksimal pak. jadi dalam penetapan hukuman nanti pada akhirnya memang akan menjadi putusan dari pengadilan. jadi kalau kami sesuai dengan usulan dalam rumusan undang undang ini apabila kita samakan seharusnya tidak ada masalah. drs. kaharuddin jam, mm f pg: . ini kalau kita kembali kepada kemarin yang kita bahas juga itu hukuman tahun itu berarti hukuman atas tahun pak ya. sebelumnya itu ada yang kita bahas bahwa orang itu tidak bisa diberikan lagi izin akuntan publik kalau hukumannya atas tahun kan begitu. nah, begini berarti kita kalau mengacu kepada ketentuan itu dia tidak bisa lagi ini pak, mendapatkan izin akuntan publik kalau dia dihukum tahun. apakah ada dikaitkan dengan itu dari satu segi. lalu saya berpikir pak, yang dikatakan pak kemal tadi memang ada kekhawatiran saja pak kalau ini karena akuntan publik ini kan dunia bisnis pak. kalau dia atas ancamannya atas tahun dia dapat ditahan pak, nah kalau ditahan ini bisa menjadi atm oleh polisi dan maaf ya. barangkali arahnya kesatu lah pak kalau kita mau ngomong secara terang terangan itu begitu lah kira kira. jadi perlu lah kita bikin tahun dia tidak bisa ditahan. apakah pihak terasosiasi itu sifatnya hanya membantu sehingga hukumannya bisa dikurbankan sepertiga atau dia terasosiasi tapi dia pemeran utama bisa juga pak karena dia melakukan pemeriksaan akuntannya hanya meneken saja, bisa juga pak kemal ya. nah itu hakim lah yang membuktikan kalau begitu pak. ini mengenai hukuman pak sedangkan mengenai isi dari huruf dan belum kita bahas pak mengenai kertas kerja. saya kira begitu pak. pemerintah (mulya nasution): . jadi kami prinsipnya ini pak jadi cenderung disamakan tetapi apakah atau tahun tentunya mengikuti pak kalau memang menyepakati tahun atas, dibawah juga minimal tahun pak. sementara kan pelaksanaannya kan tentunya itu adalah hukuman maksimal. cuma pertimbangannya tadi kalau dicantumkan disini tahun berarti kan yang bersangkutan bisa langsung tahan gitu kan. irene minibus, sh f pg: . misalkan ada satu asas dalam ketentuan hukum, dalam pembuatan undang undang atau ketentuan yang berlaku biasanya kita tidak boleh bertentangan dengan undang undang pokok yang mengatur ketentuan itu, misalkan ketentuan pidana tetap kita tidak bisa lepas dari kuhp sehingga apa yang nanti kita putuskan dalam undang undang akuntan publik kiranya jangan bertentangan dengan ketentuan kuhp atau pak karena dalam hakim dalam hal menjatuhkan berapa tahun pidana yang dijatuhkan itu memang dia melihat beberapa ketentuan daripada undang undang dan tidak bisa terlepas daripada kuhp ini pak. jadi mungkin kita tetap dalam tersebut perlu ada tambahan kata kata dengan tetap memperhatikan ketentuan yang diatur oleh kuhp begitu saja pada.pidananya. mungkin baru kita misalkan bilamana kita ada studi banding keluar baru kita ambil satu perbandingan begitu pak kalau menurut saya ini sebagai suatu gambaran saja pak. kemal aziz stamboom, msm f pks: . pak ketua, sebelumnya itu mengenai yang tadi kita sudah mengambil preseden beberapa sebelumnya itu ada ketentuan mengenai batas waktu penuntutan. batas waktu penuntutan itu ada yang mengusulkan sesuai dengan kuhp kalau sesuai dengan kuhp itu berlaku tahun, tahun, tahun batas waktu penuntutan. tapi kita memutuskannya hanya tahun dan itu sudah disepakati kita semua jadi itu ada presidennya untuk undang undang ini saja kalau bisa dilihat nanti tentang batas waktu penuntutan. waktu itu . disamping saya mengusulkan sesuai dengan kuhp tapi saya mempertimbangkan kembali karena batasnya itu tahun, tahun, dan tahun akhirnya kita mendapatkan masa' sampai begitu lama, kalau sudah tahun tidak ada masalah yang sudah selesai karena ini profesi gitu pak. lauren bahang dama f pan: . ketua, kalau kuhp itu kan semua hukuman itu kan tidak boleh bertentangan dengan kuhp jadi kuhp itu kan dia hukumnya kan lebih tinggi jadi tidak bertentangan. kalau umpamanya delik hukumannya lebih besar dari kuhp itu lah bertentangan dengan kuhp tapi kalau dia turun dari itu tidak bertentangan dengan kuhp. itu pengertian penyusunan undang undang sesuai dengan penyusunan undang undang nomor itu. irene minibus, sh f pg: kemungkinan bertentangan begini pak, sedangkan dalam hal ini kita melihat banyak undang undang kita yang sedikit sedikit kena yudisial review, sedikit sedikit dikenai yudisial review ini karena adanya pertentangan antar undang undang yang kita buat dengan undang undang atasnya, undang undang. irene minibus, sh f pg kuhp disini dia menyebutkan dia kasih batas waktu cuma ketentuan ini pak kalau saya melihat dalam hal pembantuan maksimum pidana pokok itu pidana pokok terhadap kejahatan dikurangi sepertiga. nah, pidana pokok itu kan kita lihat dari delik permasalahan atau pelanggaran yang dilakukan, bisa berbagai kalau menyebabkan itu jadi bisa lebih dari tahun bisa pak, besar kecil ini juncto junctonya ini pasti junto pasti kena banyak kan bisa lebih dari tahun. irene minibus, sh f pg: tetapi pak kalau misalkan delik atau kejahatan yang dilakukan sebagai contoh itu mempunyai beberapa pelanggaran yang cukup merugikan banyak sampai merugikan negara andaikata contohnya karena kita juga punya kerjasama diantara negara itu maaf kata bisa bisa menyebar sampai delik yang maha dan lain sebagainya. ini kan bisa saja pak, itu kita harus memikirkan hal ini junto juniornya bisa lebih daripada apa yang kita tetapkan. jadi andaikata mau diberi maksimal hukuman disini pun silakan silakan saja sesuai kesepakatan pak tapi tidak mengurangi kewenangan hakim dalam mengambil atau menetapkan suatu keputusan dengan banyaknya jumlah tahun yang akan dipidana. work (kemenkumham): . saya menjawab dari yang nomor dua dulu pak. kalau dalam undang undang itu sudah dinyatakan paling lama itu tahun atau mungkin disini tahun artinya hakim tidak membolehkan memutuskan itu tidak boleh melebihi dari apa yang sudah ditetapkan undang undang paling lama harus atau tahun seperti itu pak. lalu pertanyaan yang pertama memang pada prinsipnya saya melihat disini tadi saya mendengarkan bahwa ini akan diubah menjadi tahun karena konteksnya atas berkait dengan kalau tidak salah izinnya pak ya, izin seorang akuntan menjadi akuntan publik. ini berbeda konteksnya pak kalau ini hukuman pidana yang akan diberikan bagi akuntan publik atau rekan akuntan publik pihak rekan, pihak terasosiasi itu yang melakukan perbuatan pidana yang memalsukan data data pak termasuk surat dan menandatangani itu. sedangkan saya melihat ini mengapa disini kita mengtahun atau lebih artinya saya melihat kitab undang undang hukum acara pidana nya pak. itu saya bunyikannya paktahuna atau lebih. artinya disini yang dapat dilakukan penahanan itu adalah tindak pidana yang telah mempunyai kekuatan hukum itu dengan ancaman pidananya adalah penjara tahun atau lebih. jadi kalau dibawah tahun itu tidak bisa dilakukan penahanan sebenarnya pak jadi mengapa kita state disini, kenapa dari persyaratan akuntan menjadi akuntan publik salah satunya adalah diancam terlebih dahulu, diancam dengan pidana penjara tahun atau lebih. nah, ini berbeda konteksnya pak antara persyaratan akuntan menjadi akuntan publik dengan tindak pidana yang dilakukan oleh akuntan publik atau pihak terasosiasi melakukan tindak pidana. . work (kemenkumham): . mohon maaf pak saya pernah berkonsultasi ini dengan pak suhartono, dia seorang doktor bidang pidana bahwa memang yang dapat dilakukan penahanan itu adalah yang tahun atau lebih pak jadi dibawah itu tidak bisa dilakukan penahanan. work (kemenkumham) ya, pak tapi ini kan berbeda konteksnya pak ini untuk persyaratan akuntan menjadi akuntan publik tapi yang tadi adalah seorang akuntan publik atau pihak terasosiasi yang melakukan perbuatan pidana. ketua rapat: . tidak bukan itu maksudnya. saya cuma mau menjelaskan kekhawatirannya pak kemal itu adalah supaya jangan sampai lah itu ditahan kalau sampai dia berperkara gitu disitu saja persoalannya, artinya kalau dengan tahun tetap saja dia kemungkinan ditahan tapi itu dibatasi lah batas antara syurga dan neraka itu. nah, tinggal saja penyidikan kalau dia baik baik sama penyidikan dia tidak ditahan begitu. biasanya kalau tahun keatas yang ditahan kalau tahun kebawah tidak, aturan aturan normative lapangan gitu. jadi pertanyaan yang tadi sudah dengan keputusan ini sudah otomatis juga merujuk kuhp itu work itu ya, jadi tidak perlu ada penjelasan tambahan untuk ibu irene gitu. oke, saya kira saya ketuk sekali lagi, tahun ya. saya kembali kalau gitu untuk kita mengubah keputusan sebelumnya. denda tetap juta. saya setuju kalau naik karena juta itu cuma rumah sangat sederhana. ya, kita kan mau. oke, jadi kita dimana itu yang tahun tadi yang yang tahun, kita kan yang sudah kita setujui kecuali huruf nya. itu dimana yang menyatakan tahun itu, oke,pada dan atau untuk mendapatkan izin usaha kantor akuntan publik atau izin pendirian cabang kantor akuntan publik sebagaimana dimaksud pada atau dipidana dengan penjara paling tahun kita sepakati ya. saya tanya lagi pemerintah, ini kita ubah pak ya. . . ketua rapat: . jadi yang dim ini yang kita ubah hanya paling lama tahun menjadi tahun ya. oke kita sahkan ini ya. berarti perubahannya itu dan yang usulnya yang pemerintah tadi kita tambah itu nanti kita akan bahas lagi sementara dalam anu tapi saya mau selesaikan dulu yang belum selesai ini. ahli bahasa (ubah): . bapak, mohon izin bahasa. untuk yang itu tadi saya terpaku dengan tahunnya sehingga itu ada kata yang kurang tepat jadi bukan melakukan ketentuan tapi melakukan tindakan, melakukan tindakan atau perbuatan bukan melakukan ketentuan itu yang pihak terasosiasi yang. . tidak menghargai independensi profesi akuntan yang seharusnya mengedepankan prinsip self regulatory system. hak konstitusional para pemohon yang diberirugikan oleh berlakunya dan akuntan publik, karena guo telah menciptakan ketidakpastian hukum terhadap para pemohon. hak konstitusional para pemohon yang diberrugikan oleh berlakunya dan akuntan publik,tidak merasa tidak bebas menjalankan profesinya untuk berbuat atau tidak berbuat. hak konstitusional para pemohon yang diberikirugikan oleh berlakunya dan akuntan publik, karena guo sangat diskriminatif dengan memperlakukan profesi para pemohon sebagai akuntan publik tidak setara dan cenderung merugikan akibat pengaturan yang berbeda dengan prinsip pengaturan profesi lainnya. bahwa pemohon sampai dengan sebagai warga negara indonesia yang menyandang profesi terhormat (nobile official) akuntan publikahli bahasa (ubah) : . ini yang rumusan baru yang sebelah kanan nah itu, pihak terasosiasi yang melakukan ketentuan jadi bukan dalam melakukan ketentuan, melakukan perbuatan atau tindakan begitu perbuatan. ketua rapat: . oke, saya ulangi ya. pihak asosiasi yang melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud pada huruf sudah kita setujui, huruf kita akan bahas dipidana dengan pidana penjara paling lama tahun dan denda juta. oke, berarti itu menggantikan usul awal dari pemerintah dan nya tetap sama. nah, sekarang kita kembali tadi yang kita sudah sepakati timus itu kita angkat sekarang dim hanja ini saya mulai dari dan serta saya mulai dari dim dengan sengajanya sebagaimana dimaksud pada tidak dapat dipergunakan sebagaimana mestinya dalam rangka pemeriksaan oleh pihak yang berwenang . ini soal izin pak? coba cek apa isinya. saya bacakan akuntan publik memberikan jasa prestasi yang nanti ini assurance yang meliputi jasa audit umum dan laporan keuangan jasa pemeriksaan dan laporan keuangan prospektif, jasa pemeriksaan atas pelaporan informasi keuangan performa, jasa review atas laporan keuangan dan jasa . ketua rapat: . ini kita sedang bahas ini makanya tadi saya mau tunda saya lihat pak jam tidak ada itu. sekarang sudah ada kita langsung saja, ya. jadi yang dimaksud dengan itu tadi sudah saya bacakan atau keseluruhannya saja tidak usah pakai nya. oke, saya berikan kesempatan kepada pak jam terlebih dahulu, sudah? atau saya serahkan dulu deh pada pemerintah kira kira apa maksudnya ini supaya kita bisa berdiskusipak. ketua rapat: j. apa beda kertas kerja dengan laporan itu pak ?. pemerintah (mulya nasution): . hasil audit yang dilakukan oleh akuntan publik sanga tergantung kepada informasi informasi yang tersedia atau pun dapat diakses oleh auditor ketika melakukan pekerjaannya. apabila dalam proses tersebut kemudian terjadi kertas kerja atau untuk.lain yang seyogyanya tersedia tersebut kemudian tidak tersedia atau tidak dapat digunakan tentunya audit tersebut akan menghasilkan suatu hasil audit yang cacat dalam arti bahwa bisa saja opininya berbeda atau pun bahkan tidak dapat memberikan opini yang seyogyanya bisa diberikan tetapi karena dalam proses itu audio tidak dapat memperoleh semua data yang diperlukan apakah karena kesengajaan atau pun kelalaian maka tentunya ini merupakan suatu tindak pidana yang dalam perencanaan undang undang diusulkan untuk diberikan sanksi yang besarnya saksinya ini diusulkan tahun namun tentunya akan menyesuaikan dengan lain. pemerintah (mulya nasution): . kertas kerja ini adalah bahan yang disusun oleh auditor itu sendiri pak dalam menyiapkan laporan akhir dari hasil audit sedangkan laporan ini adalah dokumen dokumen yang diperoleh dari perusahaan yang diaudit itu sendiri. jadi yang dibuat oleh perusahaan. . ketua rapat: . dia artinya kertas kerja yang tidak punya dokumen pendukungnya yang itu dibuat yang kemudian itu mengarah kepada pembuatan laporan begitu? ya, artinya memang itu menjadi personal adjustment saja, tidak berdasarkan fakta dia menyusun kertas kerja itu. . lauren bahang dama f pan: . saya rasa ini agak berat pak kalau kertas kerja itu malah itu menjadi suatu berdampak pada hukuman kan. ini mungkin kalau bisa ini mungkin dokumen penting yang berumur tapi kalau kertas kerja saya pikir ini terlalu berlebihan lah kalau orang itu dihukum tapi mungkin kalau kalau dengan bunyi misalnya dengan sengaja melakukan tindakan yang berkaitan dokumen mungkin itu lebih ini dokumen yang berhubungan dengan pemberian jasanya tapi jangan kertas kerjanya. nah, itu yang saya pikir agak sangat berat, misalnya kertas kerja ini kan bisa berupa catatan apa dan sebagainya, nah itu bisa dihukum saya pikir orang tidak akan berani pak melakukan suatu ini karena kertas kerja juga bisa mengakibatkan hukuman bagi para pelaku. jadi mungkin 63b ini bisa drop atau bisa diubah kata katanya. misalnya ini kan akuntan publik yang hanya melakukan memanipulasi data kemudian dengan sengaja melakukan tindakan yang berhubungan dokumen lain mestinya itu saja, jangan kertas kerja karena kalau kertas kerja saya pikir ini catatan catatan saja karena kertas kerja ini kan belum tentu bisa menjadi dokumen yang dipakai sah atau tidak ketua. irene minibus, sh f pg: . pak ketua sebelum bapak maksud tapi mungkin saya tahu maksud bapak, tolong bapak dalam hal ini juga pemerintah mengklasifikasikan yang dimaksud dengan kertas kerja itu apa apa saja. itu perlu nanti kita kalau memang dianggap perlu kita tambahkan penjelasan. drs. kaharuddin jam, mm f pg: . jadi ini untuk meng upgrade saja dulu pak ya, teman teman yang belum tahu. kalau untuk melakukan pemeriksaan itu dokumen dokumen yang harus disediakan itu adalah pertama kali membuat audit program, audit prosedur itu standar yang mengatakan seperti itu. jadi bukan hukum pidana yang mengatakan seperti itu. untuk membuat audit program dia memerlukan survey pendahuluan kalau inisial audit, audit yang pertama kali. kalau sudah dia tidak perlu bahkan yang melakukan internal control review namanya, untuk membuat audit program. kemudian setelah ada audit program berdasarkan audit program ini adalah seorang auditor melakukan pemeriksaan. dia bisa mengembangkan audit program ini setelah dia melakukan pemeriksaan semua langkah dilakukannya dalam pemeriksaan berdasarkan audit programnya dibuatlah dicantumkan dalam kertas kerja pak, itu dokumen yang harus dibuat. ini standar yang mengatakan seperti itu. jadi kalau dia tidak melakukan langkah langkah ini berarti dia melanggar standar setelah kertas kerja itu dibuat setelah melakukan pemeriksaan kertas kerja ini dibuat dan dibuatkan analisis analisis terhadap temuan temuannya, dikembangkan dan sebagainya yang semuanya ada dalam kertas kerja baru disusun laporan. laporan itu yang disampaikan pihak ketiga pak. tetapi dalam standar menyebutkan bahwa dokumen kertas kerja ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan itu. jadi tidak boleh ada laporan yang berbeda dengan kertas kerja. ini kertas kerja kalau yang dulu yang berlaku lah sampai sekarang bpk misalnya saya tahu itu memang kertas kerjanya itu dalam bentuk transkrip kertas yang ditulis ada formulir dan sebagainya, tapi sebagian sekarang orang tidak menulisnya kertas kerja itu lagi, ada dalam program komputer. nah, ini betul kata ibu tadi saya pun mengusulkan kalau mau kita singgung soal kertas kerja rumuskan dulu apa yang dimaksud dengan kertas kerja. saya ini pengalaman ini. kami pemerintahan dulu bpk selalu melakukan fee review namanya jadi kantor pusat melakukan fee review terhadap kantor daerah, kantor surabaya melakukan fee review kantor bandung misalnya. nah, pengalaman kita melakukan fee review kita cek itu laporan dengan kertas kerja dengan audit program kita cek itu, kita lakukan pemeriksaan. saya tidak pernah menemukan ada satu kertas kerja yang lengkap untuk mendukung laporan, tidak pernah, saya yakin swasta pun tidak itu ya. kalau akuntan publik itu ada fee review dari bpk kalau tidak salah sekarang. saya yakin tidak, kalau orang ini tidak lengkap kertas kerjanya kalau dihukum pidana siapa mau jadi akuntan publik, kira kira begitu. nah, begitu upgrade nya kira kira begitu pak kayak apa kertas kerja. nah, saya setuju juga dengan seperti apa yang dikatakan pak lauren sahabat saya ini. kalau mau dicantumkan tapi kata katanya beda lah rumusnya beda. kalau orang memanipulasi informasi dalam kertas kerja wajib hukum pidana dia karena tujuan tertentu. tapi kalau kertas kerja itu tidak lengkap sehingga tidak bisa digunakan secara sempurna untuk menyusun laporan dihukum itu berbahaya sebab saya melihatnya misalnya kita juga melakukan lagi sebentar lagi kita melakukan rapat dengan calon akuntan publik yang akan memeriksa bpk kan pak, kita termasuk instansi yang menyetujui yang mana yang dari calon yang diajukan oleh bpk atau menteri keuangan itu kan, kita lihat kan anggarannya berbeda beda itu walaupun .yang sama. nah, perbedaan itu antara lain disebabkan karena dia tidak semua di sampling nya, dia pakai sistem sampling itu tidak semua, di sampling nya, instansi itu pun dia akan melakukan saya bilang tadi itu kalau inisial review itu dia melakukan apa survei pendahuluan, dan survei pendahuluan yang meneliti mana yang kira kira resiko manajemennya yang lebih tinggi yang kemungkinan manipulasi itu terjadi bagian mana, itu akan dalamnya tapi semua dalamnya. nah, ketika pemeriksa lain atau polisi menemukan kejaksaan karena pengaduan, ada terjadi manipulasi ambon padahal kantor bpk ambon tidak di sampling dia. apakah ini lalu tidak ada kan dalam kkp nya apakah lalu ini juga dia dihukum. nah, ini tapi kalau dia dengan sengaja memanipulasi padahal dia tahu disana ada penyelewengan dia tidak masukkan dalam kertas kerjanya, itu saya setuju dia dihukum. dia menyembunyikan informasi, informasi yang seharusnya sudah dia lakukan, temukan dalam pemeriksaan tapi tidak dimasukkannya dalam kertas kerja pemeriksaan atau dia merubah memanipulasi informasi itu, nah ini boleh dihukum. tapi kalau hanya sekedar kertas kerja yang tidak lengkap dihukum kita harus definisikan kertas kerja yang lengkap itu kertas kerja yang bagaimana, apakah kertas kerja yang tidak boleh dengan sampling dan sebagainya, sulit pak, sulit lah, gambarannya bagaimana saya tidak tahu sulit kemal aziz stamboom, msm f pks: . jadi sudah dijelaskan secara spesifik sekali oleh pak jam ,saya hanya ingin menambahkan saja kembali bahwa sebetulnya yang hendak kita beri pinalti atau hukuman adalah upaya tindakan memanipulasi yang bertujuan memalsukan dokumen yang terkait dengan pemberian saja tadi. jadi tindakan memanipulasi yang bertujuan memalsukan dokumen, itu yang menurut saya menjadi isu utamanya karena dalam praktiknya setahu saya seluruh data itu diberikan oleh klien atau perusahaannya dan yang namanya auditor itu dia menggunakan data tersebut dan melakukan pemeriksaan. nah, kalau dia sudah dapat data lalu dia manipulasi data tersebut dan akhirnya memalsukan informasi tersebut maka dia mengakibatkan dokumen tersebut menjadi dokumen tidak benar gitu, tidak valid. oleh sebab itu, disini yang ingin saya tekankan adalah tindakan memanipulasi informasi yang berakibat kepada pemalsuan terhadap dokumen yang berkaitan dengan jasa tersebut. itu kira kira. lauren bahang dama f pan: . pak, sebenarnya tadi saya 63b ini kan kalau boleh tadi saya mengusulkan sehingga penjelasan kertas kerja masuk penjelasan dan misalnya huruf nya dengan sengaja melakukan memanipulasi kan. lauren bahang dama f pan: . kita biar bisa ini, ini kan memanipulasi data kertas kerja, dengan sengaja melakukan, memanipulasi data yang mengakibatkan dokumen yang berkaitan dengan pemberian jasanya sebagaimana dimaksud dalam dapat dipergunakan dalam rangka pemeriksaan oleh pihak yang berwenang karena dia memanipulasi data. ir. edwin kawilarang f pg: .cuma menambah saja melengkapi. jadi kalau saya usulkan butir ini dengan sengaja memanipulasi data, kertas kerja, dan dokumen lain yang berkaitan dengan pemberian jasanya sebagaimana dimaksud dalam sehingga tidak dapat dipergunakan dan seterusnya. ir. hj. timo pangerang f pd: . pak ketua, yang disampaikan tadi saran, usulan tentang poin coba kita lihat kaitannya dengan poin apa yang disarankan kurang lebih sama melakukan atau memanipulasi data yang berkaitan dengan jasa yang diberikan. jadi kalau memang kita hanya ingin menambahkan seperti usul pak erwin, kertas kerja atau dokumen mungkin tinggal ditambahkan atas karena jangan sampai kalimat yang sama berulang dan gitu . . lauren bahang damai f pan: . manipulasi data dan manipulasi kertas kerja itu beda itu ketua pengertiannya, kalau satunya itu manipulasi data sedangkan kalau dua itu manipulasi kertas kerja sehingga penjelasannya itu kertas kerja termasuk ini ini semua sehingga akan berbeda pengertiannya, manipulasi data kalau nya sedangkan nya itu adalah manipulasi kertas kerja sehingga penjelasannya itu kertas kerja termasuk ini ini. . drs. kaharuddin jam, mm f pg: . tidak ada juga standar gitu pak. jadi kita misalnya kertas kerja kita untuk memeriksa pertamina, dengan kertas kerja kita memeriksa telkom dengan memeriksa apbn, apbd beda beda pak. itu diciptakan lah sendiri saya kira begitu pak. saya setuju dengan andi timo tadi sebenarnya kalau kita baca itu sudah mencakup semua pak karena ini manipulasi data yang berkaitan dengan jasa yang diberikan, jadi sudah termasuk pak itu kertas kerja segala macam itu. jadi kita hilang karena dan ini penekanannya jelas pada manipulasi data, saya setuju . . pemerintah (mulya nasution): . ketentuan pada huruf ini diusulkan pertimbangannya memang harus diakui antara lain adalah terjadinya kasus kasus seperti yang pernah misalnya kita mengetahui atau menyaksikan amerika, eropa yang . memang sudah ada ketentuannya ini menyebutkan bahwa akuntan publik yang melakukan atau membantu manipulasi data pada saat proses audit masih terjadi sehingga laporan hasil audionya bagus misalnya, nah ini sudah dicap huruf tetapi bisa juga kasusnya jadi audit sudah dilakukan kemungkinan sebenarnya perusahaan itu tidak sehat tapi kemudian hasil audionya itu menyatakan perusahaan itu sehat. sesudah itu kemudian otoritas melakukan pemeriksaan karena mengetahui bahwa kerjanya tidak benar kemudian kertas kerjanya dimusnahkan atau diumpetin gitu atau bisa saja diganti nah ini yang masuk manipulasi tetapi memanipulasinya sudah sesudah dilakukan audit sedangkan yang ini kan memang fokusnya terutama adalah pada proses audit dilakukan. jadi itu pak yang dimaksud sehingga memang dengan sendirinya ini sudah pelanggaran berat terhadap standar profesinya sendiri tetapi sekaligus juga ini sudah termasuk perbuatan pidana juga itu sehingga menurut hemat kita ini juga sudah sepantasnya diberikan sanksi baik berupa penjara maupun pidana sebagaimana terjadi dengan pelaku pelaku.itu sendiri. drs. kaharuddin jam, mm f pg: . jadi kalau penjelasan bapak seperti itu pak yang dimaksud itu adalah manipulasi data pak, dia merupakan kertas kerja itu memanipulasi informasi, manipulasi data gitu loh pak. jadi bukan dia membuat soal kertas kerjanya itu, saya tidak mau itu pak. kertas kerjanya nanti yang tidak sempurna, tidak mendukung laporan itu orang dihukum padahal standarnya itu mengatakan kalau dia melakukan pelanggaran standar maka yang memeriksanya asosiasi profesi dan menghukumnya asosiasi profesi pak. saya yakin pak kalau ini memang kita lepas begitu bunyinya, tidak ada orang yang mau jadi akuntan publik . . kemal aziz stamboom, msm f pks: . saya menangkap suatu hal yang beda ini dari pak mulya. jadi yang pertama adalah proses audionya, yang kedua setelah ada pemeriksaan kan yang ingin diangkat disini adalah langkah yang berikutnya jadi sudah ada dugaan baru ada action lagi. kalau memang demikian barangkali dipertegas lagi disini dalam sebuah kalimat yang lebih spesifik bahwa kalau ada kecurigaan maka langkah yang berikutnya, langkah pemeriksaan selanjutnya iya kan kurang lebih seperti itu, itu yang dimaksud pak mulya itu kalau tidak salah ya. jadi saya rasa kalau saya ingin usulkan butir yang sudah oke, butir kita sempurnakan saja kalimatnya untuk mengakomodir tahap berikutnya dari sebuah pemeriksaan. jadi maksudnya disini pak ketua barangkali adalah upaya untuk melakukan pembuktian terbagi gitu jadi telah diketahui lalu yang diperiksa itu adalah kertas kerjanya. jadi semacam pembuktian terbalik begitu. bagaimana kalau kita masukkan kata manipulasi informasi dalam penyusunan kertas kerja . pemerintah (mulya nasution): . jadi mungkin sebagai penjelasan tambahan ada beberapa kemungkinan pak terjadi ini. jadi sesudah audit dilakukan dan ternyata memang ini cacat atau ada kekurangan. nah, dalam upaya menghilangkan barang bukti atau pun mengurangi hukuman kepada pelaku auditor yang tidak benar ini. ada beberapa kemungkinan tindakan yang dilakukan, pertama adalah menyembunyikan saja kertas kerja yang pernah dibuat pada waktu melakukan itu, jadi kertas kerjanya ada tapi ketika pemeriksa itu datang ini tidak disediakan. ini jadi eksplisitprofesi akuntan publik. tegasnya undang undang guo secara objektifofesi akuntan publik. bahwa bentuk kerugian konstitusional yang secara objektif dialami pemohon sampai dengan adalah tereduksinya atau terbatasnya ruang gerak profesi akuntan publik pemohonrofesinya, tidak adanya kepastian hukum dan pengaturan yang diskriminatif dibanding profesi lainnya akibat diberlakukannya undang undang guo. bahwa bentuk kerugian konstitusional yang dialami pemohon dan pemohon adalah tereduksinya atau terbatasnya ruang gerak pemohon dalam mendukung profesi akuntan publikekerjaannya terutama sejak diberlakukannya undang undang guo, bahwa kerugian hak konstitusional para pemohon atasakuntan publik dan diyakini bahwa apabila permohonan dikabulkan, kerugian hak konstitusional para pemohon tidak akan atau tidak lagi terjadi, dinyatakan dalam rumusan ini. atau bisa juga dimusnahkan pak, dihilangkan menghilangkan barang bukti atau kemungkinan ketiganya diubah, jadi ketika terjadi pemeriksaan kertas kerja yang diperiksa oleh pemeriksa ini bukan kertas kerja dulu yang digunakan sebagai nah ini yang kami sangat sependapat . lauren bahang dama f pan: . saya mau tanya dulu ketua, ini kan praktiknya sehari harinya akuntan publik ini kan begini pak pengalaman kita perusahaan ini. jadi ada suatu opini yang riil, jadi kadang kadang mereka menawarkan pak, bagaimana ini. nah, ini yang saya mau tahu yang manipulasi atau menggantikan kertas kerja yang dimana. jadi dia misalnya laporan untuk pajak pak kita bisa bikinan, laporan riil untuk menjadi keuangan bapak kita bisa bikinan begini. nah, ini mana yang dikatakan memanipulasinya itu kan yang dimana pak, karena kan begitu pak akuntan publik ini memberikan opsi opsi terhadap kita misalnya pak pada perusahaan. lauren bahang dama f pan: . manipulasi itu kan manipulasi, apa kertas kerjanya atau apa datanya gitu kan kita harus mesti bedakan . ketua rapat: . manipulasi ini bagaimana dalam kuh nya itu, kalau itu sudah ada tidak perlu kita pertanyakan lagi memanipulasinya. work (kemenkumham): . kalau kuhp itu menyebutnya memalsukan ini pak ya. ketua rapat: .kalau gitu yang nya pun kita harus ubah. pemerintah (mulya nasution): . pak, jadi huruf ini memang rujukannya perlu kita sesuaikan supaya menjadi lebih jelas konteksnya ini adalah dalam proses untuk sampai kepada hasil audit pak. sementara konteksnya ini sesudah audit selesai dilakukan dalam proses pemeriksaan. ketua rapat: . yang saya maksud kata memanipulasinya atau bisa kita bertugas dan atau memalsukan begitu. pemerintah (mulya nasution): . kami sependapat saja pak jadi untuk menegaskan. ir. hj. timo pangerang f pd: . pak ketua, kalau kita ingin mengganti kata manipulasi dengan kata memalsukan berarti huruf kita juga harus ganti menjadi memalsukan sebelumnya pak ketua. saya lanjut pak ketua, jadi pak ketua itu kan tadi ada keinginan untuk mengganti kata manipulasi dengan memalsukan kalau kita gunakan kata memalsukan maka huruf dim yang isinya melakukan atau membantu manipulasi data yang berkaitan dengan jasa yang diberikan maka kita juga akan harus mengganti manipulasi tersebut dengan kata memalsukan. jadi melakukan atau membantu memalsukan data yang berkaitan dengan jasa yang diberikan. ketua rapat?: .seperti iklan merokoklah begitu kan, nikmat atau segala macam tapi kata larangannya dibuat kecil sekali nah itu manipulasikan sebenarnya kan, dilarang merokok untuk orang hamil, untuk orang apa kayak gitu kan menyebabkan impotensi. kalau memang itu kata hukumannya saya kira semua yang terkait ini nanti semua manipulasi artinya harus disinkronkan menjadi memalsukan. drs. kaharuddin jam, mm f pg: . saya pak mulya, saya tidak mempersoalkan masalah hukum karena bukan ahli hukum pak tetapi saya sudah sangat senang forum ini sudah menyetujui yang kita permasalahan sanksi hukum itu adalah memanipulasinya bukan kertas kerjanya saya sudah setuju . pemerintah (mulya nasution): . sebenarnya kalau memang ahli hukum sependapat kami mengusulkan justru memanipulasi dan garis miring atau. ubah (ahli bahasa): . memanipulasi itu bisa mengubah data kemudian bisa juga mungkin yang harus apa namanya penggelapan data juga, kemudian menyembunyikan data itu termasuk memanipulasi, bukan hanya memalsukan kalau memalsukan kan hanya mengganti saja kan iya kan yang betul dengan yang salah sementara kalau yang memanipulasi itu lebih luas dari itu begitu. ketua rapat: . jadi seperti tadi saya sebut larangan merokok itu hurufnya kecil itu termasuk memanipulasi itu?. kemal aziz stamboom, msm f pks: . pak ketua. jadi kalau kita pakai bahasa inggris, manipulate and fraud itu lain itu bu, yang dihukum ini lebih brandnya yang lebih berat gitu, bukan manipulate karena manipulate ada kesan positif juga gitu gitu kira kira jadi dua duanya saya pikir bagus itu. ketua rapat: . oke.jadi kita sepakati berarti semua kata manipulasi disempurnakan menjadi manipulasi dan atau memalsukan, oke ?. ketua rapat: . jadi berarti dim itu artinya sekaligus kedoknya itu untuk semuanya. ir. hj. timo pangerang f pd: tadi kalau saya lihat definisi kertas kerja yang ditayangkan layar itu kertas kerja adalah berisi catatan catatan jadi sebenarnya kalau menurut saya catatan yang ditonjolkan pak, jadi data dan catatan. coba tadi definisi kertas kerja saya baca sekilas kertas kerja adalah catatan catatan jadi mungkin catatan pak tepatnya. data dan catatan catatan. pemerintah (mulya nasution): ini anak kalimatnya justru sangat penting karena ini konteksnya adalah dalam rangka meyakinkan bahwa pemeriksaan bisa berjalan pak. pemerintah (mulya nasution): bahwa tindakan dari seorang auditor menerbitkan laporan hasil audit tanpa harus membuat kertas kerja ini memang sudah pasti pelanggaran berat profesi atau standar pak tetapi selain pelanggaran profesi, apakah perbuatan ini juga bukan pemalsuan atau manipulasi. jadi ibarat hanya seorang dukun gitu tanpa dibekali dengan suatu dokumen dan informasi apa pun terus langsung bisa menyatakan bahwa perusahaan ini baik laporan keuangannya, ungualified, perusahaan ada catatan semua tidak ada kertas kerjanya. nah itu alasan mengapa tindakan ini selain dia merupakan pelanggaran berat terhadap standar juga sekaligus merupakan delik atau tindakan pidana pak. drs. kaharuddin jam, mm f pg: begini pak. kalau orang melakukan pemeriksaan tanpa membuat kertas kerja itu sangat mustahil pak karena ini kan cerita akuntan publik yang mendapatkan penugasan dan dibayar pak, fee, jadi tidak mungkin dia melakukan pemeriksaan sangat simple sekali atau tanpa memeriksa dibuat saja diminta opininya begitu, saya pikir tidak mungkin tetapi kalau dia sengaja memanipulasi data segala macam kertas kerjanya dia karang karang sendiri itu bisa terjadi tapi itu kan sudah masuk dalam yang atas begitu loh. jadi daripada kita mendapatkan perlawanan berat dari iai atau api mengenai pelanggaran standar orang itu kena hukum atau pidana lebih baik ini dibuang pak ketua karena sudah masuk atas gitu loh pak.(rekaman terputus) lauren bahang dama f pan: atas itu kan sudah memanipulasi dan atau menghilangkan. ini kan sudah masuk ini menghilangkan berarti tanpa adanya kertas kerjanya. berarti kan sudah masuk dalam itu. sehingga saya pikir kalau ini terlalu, apa kita bahasannya terlalu tambah tambah. tapi pengertiannya jadi salah. jadi saya lebih setuju kalau ini drop pak, karena menghilangkan itu. berarti dia laporan kertas, tanpa laporan kertas dia sudah bikin laporan pak. itu kan sudah menghilangkan. ir. hj. a.p.a. timo pangeran f pd: sebenarnya saya yang saya bingung pertama itu adalah apakah karena itu standar urusan asosiasi tadi disampaikan. apakah ruu kita ini kan tidak ada diatur atau disebutkan bahwa kalau melakukan audit itu wajib menggunakan kertas kerja. kita kan tidak ada diatur disini. yang diatur disini adalah kalau kamu menghilangkan kertas kerja, kalau kami memanipulasi data, kalau kamu ini, kalau kamu itu, sehingga timbul keraguan. sehingga timbulkan ini kalau kamu bikin laporan tanpa buat kertas kerja. kalau memang dibuat sanksi standar oleh yang berwenang profesi asosiasi masuk akal bahwa ini tidak perlu diadakan. tapi kalau ini belum ada nah akhirnya kalau melihat yang begitu keras atasnya. dia pikir lebih bagus tidak bikin apa apa. jadi tidak ada tuduhan menghilangkan, manipulasi. kalau menghilangkan kalau barangnya ada kemudian hilang. ini saya tidak bikin apa apa. jadi saya kira perlu penjelasan dulu pak ketua, apakah memang yang standar ajukan profesi. pemerintah (mulya nasution):angkuhuruf ini. adalah untuk melengkapi pak. jadi ketentuan pada huruf sebelumnyajustru kita memanggilnya ini lebih parah pak. sehingga memang dimasukkan dalam unsur pidana. memang implisit sebelumnya itu, karena menyebutkan kertas kerja, karena kertas kerja itu sudah pasti ada. cuman huruf ini adalah menegaskan bahwa memang tanpa membuat kertas kerja itu suatu pelanggaran. ketua rapat: s. tapi itu pelanggaran profesi pak, sudah masuk pidana. yang pidananya itu nya itu. jadi agak aneh juga kalau pelanggaran profesi kita peranakan. drs. kaharuddin jam, mm f pg disamping itu pak, kalau kita menjadi ini pembahasan ini akan lebih banyak lagi pak. karena tadi itu pendefinisian kertas kerjanya harus betul betul baku dalam hal ini. padahal kertas kerja itu akan berkembang, dokumen kertas kerja. seirama dengan perkembangan audit kertas kerja itu sendiri. ketua rapat? . kalau pak jam. kalau misalnya mau dimasukkan mungkin lebih cocok sanksi administratif pak mul ya, bukan sanksi pidana. kita tambah sanksi administratifdalam kategori tindak pidana. itu yang ingin saya tegaskan pak. kalau sanksi administratif ini sudah termasuk pelanggaran beratkedalam kategori tindak pidana. itu yang ingin kita tegaskan pak. kalau sanksi administratif ini sudah termasuk pelanggaran berat. lauren bahang dama f pan: ketua, kalau ini saya pikir termasuk pelanggaran profesi bukan pidana karena ini kan ini profesi dia sebagai akuntan publik ini memang harus disertai semua menjadi laporannya dia. ini profesi ini bukan pidana. kalau dia pidana itu dia sengaja melakukan diluar yang harusnya dia lakukan itu baru namanya pidana. sedangkan ini administratif. bahwa soal laporan akuntan publik itu harus disertai dia punya lampiran, karena itu administratif karena itu profesi dia. jadi bukan pidana. ir. hj. a.p.a. timo pangeran f pd: kalau dia menghilangkan barangnya ada terus dia hilang kan pak. kalau memang dia tidak bikin kan berarti itu tidak ada bukan hilang. drs. kaharuddin jam, mm f pg: itu dia ibu andi, kalau dia tidak bikin, pasti dia tidak bisa membuat laporan. jadi untuk kepentingan dia sendiri pasti ada, karena tidak mungkin dia membuat suatu laporan tanpa melakukan pemeriksaan. sebab kalau dia melakukan pemeriksaan ada audit programnya kertas kerjanya musti jadi cacatnya. tetapi kalau dia menghilangkan ada atas. saya hanya itu saja pak ari. bahwa pelanggaran standar itu, pelanggaran atau tidak lengkap atau apa kertas kerjanya itu, itu dia pelanggaran standar. kecuali dia memanipulasi tadi. lauren bahang dama f pan: tidak manipulasi tadi kan menurut ibu ahli bahasa juga kan itu juga sangat luas. jadi manipulasi itu kan dia bisa tidak bikin laporannya tapi seolah olah dia bikin laporan. ini kan luas pengertian. saya ingin tolong ibu jelas lagi deh soal manipulasi. ketua rapat: s. apakah kata manipulasi dan menghilangkan itu bisa mencakup yang akan kita hapuskan. ahli bahasa (ubah): tidak bisa bapak berbeda, manipulasi memang maknanya lebih luas dibandingkan dengan memalsukan atau menyelewengkan, menghilangkan bisa. tetapi kalau tidak membuat kan beda dengan menghilangkan. menghilangkan ada dulu membuat dulu tetapi untu menyembunyikan sesuatu dia menghilangkan. tetapi kalau tidak membuat seperti kata pak jam tadi dia tidak akan bisa bekerja. jadi memang sebetulnya dan ini berbeda. jadi ada dulu barangnya dan sama sekali tidak ada barangnya drs. muchtar amma, mm f hanura: kalau mendengar tadi penjelasan dari pak jam bahwa tidak mungkin seorang akuntan itu membuat laporan tanpa membuat kertas kerja ya? kalau memang seperti itu kenyataannya. berarti akuntan ini kalau tidak membuat kertas kerja itu sudah melanggar pak kalau menurut saya. jadi tidak mungkin dia membuat laporan itu kalau tidak ada kertas kerjanya. berarti dia mengarang saja kalau itu. sesuai dengan penjelasan dari pak jam. tapi seandainya itu dibenarkan membuat laporan tambahan harus kertas kerja mungkin masuk administratif. tapi kalau seperti yang dijelaskan oleh pak kaharuddin bahwa seorang akuntan itu membuat laporan tanpa kertas kerja berarti ini sudah pelanggaran pak kalau menurut saya. artinya itu ada kelalaian, ada kesengajaan, berarti itu manipulasi ini. ir. hj. a.p.a. timo pangeran f pd: baik pak ketua, jadi gitu kan kalau kita, jadi kalau saya kan melihat dua hal secara terpisah. yang pertama adalah tadi disampaikan ada undang undang ini mengatakan bahwa akuntan publik dalam memberikan jasanya wajib membuat kertas kerja . kalau ada wajib artinya berarti kita harus bicara masalah sanksi. sekarang kita sudah sepakat itu, cuma bedanya. apakah ada sanksi administratif profesi atau sanksi pidana. sekarang kalau kita bicara manipulasi data pada kertas kerja. maka out put nya adalah laporan yang dikeluarkan, laporan atas hasil audit neraca yang dikeluarkan adalah terkait rekayasa. window dressing artinya bohong manipulasi data jadi bohong, tapi dan kalau dia melakukan audit tanpa ada kertas kerja asal hantam promo maka out put nya adalah juga laporan yang bohong. yang berarti caranya apakah dia buat kertas kerja dengan pakai manipulasi, atau kertas kerja langsung hantam mengeluarkan laporan hasil audit. kesamaan nya adalah out put nya adalah bohong. ada window dressing disitu, ada rekayasa disitu. jadi kalau menurut saya kalau kita berpegangan pada out punya, yang sama sama mengeluarkan laporan yang tidak valid maka tentu yang tadi atas kena pidana maka yang dibawah kena pidana. kalau kita lihat penekan pada out put point view. pemerintah (mulya nasution): pak pimpinan, mungkin dalam mempertimbangkan solusi untuk perbuatan ini adalah bisa kita bandingkan seperti halnya pelanggaran lalu lintas yang bisa dikategorikan suatu tindakan pidana tetapi tidak merupakan suatu kejahatan pak. tapi hanya pelanggaran sehingga saksinya hanya denda. nah ini, dimaksudkan supaya tidak menimbulkan moral hazard. sehingga tidak dimungkinkan dia bahwa tidak membuat kertas kerja, selain dia melanggar itu standar profesi itu juga karena undang undang kita mengatakan bahwa itu adalah perbuatan pidana. dan diusulkan memang hukumannya berbeda dengan manipulasi, memalsukan, merubah yang menghilangkan huruf nya sebelumnya. drs. kaharuddin jam, mm f pg: lima tahun pak. lima tahun ini sama dengan yang memanipulasi. saya tetap pak pada pendirian saya, bahwa kalau tidak membuat kertas kerja itu pelanggaran standar. walaupun itu sangat berat sekali. menurut saya sih, sangat tidak masuk diawal orang membuat laporan tanpa ada kertas kerja. pasti ada, cuma dimanipulasi, dihilangkan, disembunyikan dan sebagainya. tidak mungkin orang tidak membuat kertas kerja, bagaimana orang memeriksa tanpa membuat kertas kerja. itu tidak masuk diawal itu. jadi kalau kita cantumkan seolah olah mengada ada itu. mencari cari benar mana yang supaya bisa hukum akuntan publik ini. kan begitu seolah olehnya itu. ataupun saya yakin ayang dimaksud dengan ini, penjelasanmateriil atas dan akuntan publik terhadap uudmk nomor pmk iv. alasan alasan yang menjadi dasar permohonan (polita) bahwa menurut para pemohon, dan akuntan publik bertentangan dengan beberapa uud sebagai berikut: huruf akuntan publik, yanghuruf undang undang guosurat yang diatur dalam kuhp adalah pemalsuan surat. namun demikian ternyata dalam huruf undang undang guopengertian manipulasi dapat ditemukan dalam kamus besar bahasa indonesia yang bermakna tindakan untuk mengerjakan sesuatu dengan tangan: perbuatan curang (dengan cara mencari kelemahan peraturan dan sebagainya). dalam kamus sosiologi antropologi, manipulasi dimaknai sebagai upaya kelompok atau perseorangan untuk mempengaruhi perilaku, sikap, dan pendapat orang mengenai huruf ini sudah ada tersirat bahkan tersurat dalam huruf tadi pak. ir. hj. a.p.a. timo pangeran f pd: itu solusi pak masukan atas itu supaya tidak double double juga. ir. hj. a.p.a. timo pangeran f pd: pada kertas kerja dan tidak membuat kertas kerja. drs. kaharuddin jam, mm f pg: karena kita berkesimpulan laporan audit yang tanpa kertas kerja itu adalah palsu. ketua rapat: jadi kembali akar paling dasar yang diinginkan oleh pak jam itu. inilah politik pak mulya bagaimana dia menggabungkan yang berbeda beda itu. baik kita setujui perubahannya untuk dim perubahannya seperti tadi. .c. rapat kerja dengan menteri hukum dan ham dan menteri keuangan (tanggal maret dr. harry azhar ketua hanja: . dalam memelihara kepentingan umum, pengguna jasa akuntan publik diperlukan pengaturan terkait punishment dan penegakan hukum bagi kegiatan akuntan publik, kantor akuntan publik, dan cabang kantor akuntan publik. tujuannya adalah agar seorang akuntan publik senantiasa mengedepankan profesionalisme kinerjanya sehingga dalam ruu ini diatur mengenai sanksi administratif dan ketentuan pidana atas pelanggaran yang ditetapkan dalam ruu tentang akuntan publik. sedangkan dalam melakukan penyempurnaan rumusan draft ruu tentang akuntan publik hanja telah membentuk tim perumus dan tim sinkronisasi. untuk melakukan pembahasan terhadap daftar inventarisasi masalah. sebagaimana yang telah diamanatkan oleh hanja. pembahasan yang dilakukan dalam timus dan pimpin tiada lain guna menyempurnakan rumusan yang disesuaikan dengan kaidah bahasa indonesia yang baku dan tata cara penyusunan perundang undangan. sejalan dengan hal tersebut draft ruu tentang akuntan publik hasil pembahasan tim perumus dan tim sinkronisasi telah dilaporkan dan disetujui dalam forum panitia kerja. ir. hj. a.p.a. timo pangeran if.pd: . pengaturan tentang sanksi administratif dan ketentuan pidana dengan maksud memberikan kepastian hukum dan perlindungan kepada hukum. irene manapun, sh f.pg:. ketentuan pidana khusus agar berangkat dalam proses penegakan hukum bersifat adil. ketentuan pidana dalam undang undang ini bersifat harmonisasi dan lex specialis dari ketentuan kitab undang undang hukum pidana kuhp). ir. sadar subagyo f. gerindra, .kami fraksi gerindra menyetujui ruu tentang akuntan publik untuk dibahas lebih lanjut untuk disahkan menjadi undang undang. indah kurnia f.pdip: . pembinaan dan pengawasan bagi akuntan publik kap, dan cabang kap harus tetap dilaksanakan dan ditingkatkan.dan terhadap akuntan publik, kap dan atau cabang kap yang melanggar ketentuan harus diberikan sanksi tegas berupa sanksi administrative dan beserta denda dan besaran dendamnya. sanksi pidana penjara dan pidana denda sebagaimana diatur dalam undang undang ini. potong abdurrahman f.pkb: . fraksi pkb sangat mendukung dengan adanya peraturan dan ketentuan yang jelas mengenai sanksi, hukum baik administrative maupun sanksi pidana yang tegas seperti yang diatur dalam ruu tentang akuntan publik ini, sehingga diharapkan dapat mendorong penegakan hukum indonesia menjadi berjalan dengan baik setidaknya bisa meminimalisasikan terjadi tindakan melawan hukum. andi rahmat f. pks: .terkait dengan sanksi pidana bagi akuntan publik perlu ada efek jera kepada para akuntan publik yang nakal dan tidak melakukan fungsi dan tugas secara baik dan benar baik akuntan publik lokal maupun akuntan publik asing dan:. kami menganggap bahwa opini atau pernyataan yang diberikan oleh akuntan publik terhadap suatu laporan atau informasi keuangan selanjutnya akan menjadi tanggung jawab akuntan publik, sedangkan apa yang telah disajikan dalam bentuk laporan keuangan adalah merupakan tanggung jawab manajemen atau pengguna jasa akuntan publik. prinsipnya terjadi share responsibility ini sangat penting untuk mengindentifikasi adanya praktik kejahatan profesi atau manipulasi dan rekayasa dalam suatu laporan keuangan. . mustofa assegaf f.pp:. fraksi partai persatuan pembangunan memberikan persetujuannya kepada ruu tentang akuntan publik lauren bahang dama f. pan: .ketentuan tentang sanksi pidana telah dirumuskan ditujukan kepada kantor akuntan publik jika terbukti melanggar standart profesi akuntan publik telah dirumuskan secara professional. fraksi pan berpendapat sanksi tidak terlalu memberatkan dan merugikan akuntan publik sebagai sebuah profesi. saksi pidana diberikan, ditujukan agar kelompok masyarakat yang bernama profesi audit itu harus memiliki tanggung jawab yang jelas termasuk tanggung jawab keadilan, apabila akuntan publik tersebut berlaku tidak adil. fraksi pan mendukung ketentuan tentang sanksi karena dalam kegiatan ini dilakukan oleh akuntan publik memiliki implikasi kepada publik, selain itu fraksi pan juga mendukung sanksi terhadap pemalsu profesi akuntan publik. ketentuan ini diharapkan dapat mencegah adanya praktik pemalsuan sangat marak baik berupa pemalsuan dan modus mencatut nama akuntan publik asli dengan menerbitkan laporan palsu maupun dengan pemalsu seolah olah adalah akuntan publik. menkeu (agus martowardoyo): . ketentuan pidana terkait dengan pelanggaran standar profesi akuntan publik disepakati untuk dihapus karena pelanggaran tersebut merupakan pelanggaran yang bersifat administratif, namun demikian ketentuan pidana yang berkaitan dengan manipulasi dan pemalsuan tetap diatur karena bersifat penegasan dan pengkhususan bagi profesi akuntan publik bila dibandingkan dengan ketentuan pidana pada kuhp yang lebih bersifat umum. rumusan ketentuan pidana tersebut telah disempurnakan untuk menghindari kriminalisasi terhadap profesi akuntan publik. undang undang nomor tahun tentang pemakaian gelar akuntan dicabut karena sudah tidak relevan lagi. berdasarkan pandangan tersebut akuntan publikakuntan publik. menyatakan permohonan pengujian undang undang nomor tahun tentang akuntan publik ditolak. menyatakan dan undang undang nomor tahun tentang akuntan publik tidak bertentangan dengan dan dan uud menyatakan dan undang undang nomor tahun tentang akuntan publik tetap memiliki kekuatan hukum mengikat. i2.6jbelum kami lanjutkan memberikan keterangan mengenai hal yang dimaksud dalam pokok keterangan kami, perkenalkan kami menguraikan secara ringkas mengenai institut akuntan publik indonesia (api). api didirikan pada tanggal mei tahun sebagai kelanjutan dari ikatan akuntan indonesia kompartemen akuntan publik iai kap). api didirikan bertujuan untuk: mewujudkan akuntan publik yang independen, berintegritas tinggi, berkompetensi internasional, berpraktik secara sehat sesuai dengan etika dan karakteristik akuntan publik: dan mendorong terwujudnya tata kelola yang baik indonesia. uraian lebih detail mengenai api, kami sajikan dalam lampiran keterangan ini dan keterangan lebih rinci lagi mengenai api terdapat dalam company profile terlampir. terima kasih atas kesempatan yang diberikan majelis hakim konstitusi terhadap api untuk memberikan keterangan dalam persidangan yang mulia ini terkait dengan permohonan pengujian dan akuntan publik. terhadap permohonan, keterangan pemerintah, keterangan dpr ri, dan keterangan ahli yang berkembang dalam persidangan ini, api memberikan keterangan sebagai berikut: kompetensi keahlian dan independensi) adalah kunci utama dalam mewujudkan sebuah kemandirian profesi yang dijamin negara. dalam naskah akademik ruu akuntan publik yang disusun panitia antar departemen penyusunan ruu akuntan publik hal. menyebutbahwa dalam pandangan api, sejak berdirinya asosiasi profesi akuntan publik indonesia pemerintah sebagai regulator tidak pernah mendorong terbentuknya mekanisme internal (self regulatory organization) yang dapat mendorong kemandirian dan kompetensi profesional akuntan publik. bahkan beberapa peraturan menteri keuangan seperti pmk pkk. yang merupakan pelaksanaan undang undang nomor tahun tentang pemakaian gelar akuderung mengebiri peran organisasi profesi dalam melakukan pembinaan terhadap anggota profesinya. bahkan dalam nomor tahun tentang akuntan publik yang menyebutkan menteri berwenang melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap akuntan publik, kap dan cabang kap . guo dalam pandangan api merupakan kelanjutan dari kontrol yang dilakukan oleh negara terhadap profesi akuntan publik yang sejak awal tidak diberi kesempatan menjadi profesi yang mandiri. masalah ini dalam usulan perubahan ruu akuntan publik pernah disinggung oleh partai hanura yang meminta perubahan kata menteri menjadi konsil akuntan publik indonesia untuk melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap profesi akuntan publik. sayangnya pembentuk undang undang lebih cenderung untuk melegalisasi komputasi tersebut dengan mengekang kemandirian profesi akuntan publik. bahwa dengan tidak pernah diberikannya self regulatory organization kepada organisasi profesi api), maka sangat menyesatkan keterangan pemerintah yang menyatakan bahwa perlu memberikan tambahan bentuk sanksi pidana kepada akuntan publik karena mekanisme internal sro) yang tidak berjalan. padahal selama ini fungsi fungsi pembinaan dan pengawasan, termasuk pemberian sanksi kepada akuntan publik dilakukan sendiri oleh pemerintah (menteri keuangan) sebagaimana tabel sejarah regulasi profesi akuntan publik indonesia. izin penetap | ppl revi pengatur regulasi register ujian dan kap cpa standard sanksi undang undang pemberi pemeran nomor ntah tah tahun tentang pemakaian gelar akuntan surat keputusan dan nomor tahun (dokumen tidak ditemukan keputusan pemberi pemeran iai pemberi pemeran menteri ntah tah ntah tah keuangan nomor kmk. tentangkmk. tentang jasa akuntan publik keputusan pemberi iai pemeran iai iai pemberi pemeran djk nomor ntah tah ntah tah kep, iai kap lk tentang peraturan pelaksanaan ataskmk. tentang perubahaniai kap kmk.iai kap iai kap nomor kmk. tentang perubahan atas kmk nomor tentang jasa akuntan publik peraturan pemberi api pemeran api api pemberi pemeran menteri ntah tah ntah tah keuangan nomor pmk. tentang jasa akuntan publik undang undang pemberi api pemeran api api pemberi pemeran nomor tahun ntah tah ntah tah tentang api akuntan publik (masin masing adanya pendapat yang menyatakan tujuan diumumkannya ketentuan dan adalah untuk melakukan pencegahan terhadap tindak kejahatan dan atau kecurangan yang dilakukan oleh akuntan publik dan pihak terasosiasi, bahkan memberikan perlindungan kepada akuntan publik karena memberikan suatu rumusan tindak pidana yang jelas. menurut pandangan api, argumentasi demikian ini merupakan sesuatu yang mengada ada dan tidak didukung data ilmiah sekaligus bentuk pengkerdilan peran profesi yang dijamin oleh konstitusi. menurut api konstruksi norma yang berisi ancaman pidana dalam ago tidak sesuai dengan karakteristik profesi akuntan publik. bahkan kebijakan formulasi yang dituangkan dalam nomor tahun tentang akuntan publik, khususnya pada dan sudah mengkualifisir bahwa profesi tertentu (dhi. profesi akuntan publik) merupakan profesi yang jahat. padahal seharusnya terhadap profesi akuntan publikprofesi akuntan publik diselesaikan dengan pendekatan pemberdayaan dan memfasilitasi untuk diselesaikan dilingkungan internal profesi akuntan publik. terkait dengan pengertian manipulasi yang mendasarkan pada ahli bahasa bahwa memalsukan bagian dari manipulasi, jadi manipulasi lebih luas dari memalsukan. menurut api, dengan rumusan tersebut menunjukkan bahwa manipulasi merupakan istilah yang bersifat general (genus) sedangkan pemalsuan merupakan istilah yang bersifat spesifik (spesies). dalam profesi akuntan publik yang selalu berhubungan dengan pengolahan data komputer maka rumusan manipulasi dikhawatirkan akan menimbulkan kriminalisasi terhadap akuntan publik. perbedaan pendapat antara ahli mengenai pengertian manipulasi justru semakin menegaskan bahwa pengertian manipulasi ini semakin kabur. mengenai pernyataan bahwa permohonan para pemohon hanyalah didasarkan pada permasalahan implementasi norma dan akuntan publik. menurut kami, bahwa ketidakjelasan dalam suatu norma (yang intern dalam suatu norma) tentulah akan mempunyai dampak permasalahan dalam implementasinya. terkait dengan kasus satpam india, akuntan publik diajukan pengadilan bukanlah berdasarkan akuntan publik india karena akuntan publik india tidak memuat sanksi pidana kecuali sanksi pidana terhadap akuntan palsu. bahwa pengaturan sanksi pidana dalam dan akuntan publik berdampak pada munculnya duplikasi aturan, yang tumpang tindih, dan berpotensi menimbulkan perbedaan interpretasi atas permasalahan sehingga menimbulkan ketidakpastian(mutlak) atas laporan ke tpengenaan sanksi itu dikhawatirkan akan rawan timbulnya kriminalisasi terhadap profesi akuntan publik yang pada akhirnya akan menimbulkan dampak meningkatnya risiko profesi dan bisnis akuntan publik. sehingga mengurangi minat dan tak mendorong pertumbuhan profesi akuntan. api menilai, ketidakpatuhan terhadap standar profesi dan kode etik cukup diatur melalui pengenaan sanksi profesihinggaidana,satu pertanyaan terakhir yang ingin kami sampaikan, mengapa profesi akuntan publik diperlakukan secara berbeda dengan profesi lainnya seperti kedokteran, advokat, notaris? sebagaimana dijamin oleh undang undang dasar negara republik indonesia mengenai setiap orang berhak mendapatkan kemudahan dan perlakuan lain tanpa orang itu menyadarinya dahlan yacob barry, indah surabaya, hal. dalam praktik profesi akuntan publik, theodore tuanakotta, akuntansi forensik dan audit investigatif, penerbit selembar empat, jakarta, hal. dengan demikian istilah manipulasi telah nyata nyata menimbulkan ambiguitas maupun mutkedua, guo memperlihatkan ketidakjelasan dalam menimbang dan mengukur antara perbuatan dengan pertanggung jawaban pidana yang harus diemban. hal ini terlihat dengan tidak dipertimbangkannya: peran masing masing subjek hukum antara orang yang melakukan tindak pidana dengan orang yang hanya memberi bantuan. huruf guo yang tidak membedakan ancaman hukuman bagi pelaku bertindak (leger) dengan yang melakukan pembantuan (medeplichtigheid) tidak harmonis dan berseberangan dengan ketentuan dan kuhp. rumusan yang membantu disamakan dengan pelaku adalah bertentangan dengan ketentuan kuhp yang seharusnya ancaman pidananya dikurangi sepertiga, namun jika disamakan dengan penyertaan tidak perlupenutup keterangan kami, perlu kami tegaskan bahwa gangguan terhadap anggota mengakibatkan gangguan terhadap asosiasi profesi akuntan publik sebagai pihak terkait. menimbang bahwa untuk menguatkan keterangannya, pihak terkaitmenerangkan sebagai berikut: mohammad badrul falak huruf huruf dan undang undang nomor tahun tentang akuntan publik adalah mengenai sanksi pidana yang dilancarkan kepada profesi akuntan publik ap). ahli akan membahas tentang pihak yang diancam sanksi pidana, yaitu subjek hukum yang harus mempertanggungjawabkan tindakan yang dapat dikenai sanksi pidana, jenis tindakan, dan sanksi pidana. ahli tidak membahas dari sudut ilmu hukum pidana. ahli akan membahasnya dari ilmu hukum, khususnya hukum konstitusi. dalam membahas masalah tersebut, ahli menggunakan sudut pandang dan uuketentuan yang dimohonkan pengujian: huruf akuntan publik,terlepas dari rumusan tentang jenis tindak pidana pada huruf jelas bahwa ketentuan ini mempersatukan antara akuntan publik yang melakukan tindak pidana (frasa: "melakukan manipulasi dan atau memalsukan data" dan seterusnya) dengan akuntan publik yang membantu pihak lain melakukan tindak pidana (frasa: "membantu melakukan manipulasi"). ketentuan huruf berwatak diskriminatif karena mempersatukan pelaku tindak pidana dengan pihak yang membantu dilakukannya tindak pidana. mengenai huruf akuntan publik, ada (tiga) rumusan tindak pidana yang dipersamakan dengan suatu tindak pidana lain, yaitu: (a) "manipulasidan (b) "menghilangserta (c) "tidak membuat kertas kerja". ketiga jenis tindak pidana tersebut disamakan dengan tindak pidana "memalsu. akuntan publik bersifat tidak koheren dalam mengandalkan sanksi terhadap tindakan yang secara substantif adalah sama, yaitu rumusan pada huruf dengan rumusan pada huruf (tanpa kata "dengan sengaja") maupun rumusan pada huruf (frasa "dengan sengaja"). mengapa? mengklarifikasi tindakan pada huruf sebagai pelanggaran administratif, dan diancam sanksi administratif pada akuntan publik (ancaman: dari "rekomendasi untuk melaksanakan kewajiban tertentu" hingga pengenaan "denda"). tetapi, pada saat yang sama, pendudukannya sebagai tindak pidana. bahkan, tidak ada ketentuan tentang kualifikasi untuk membedakan, dalam hal apa pelanggaran administratif pada huruf berubah menjadi tindak pidana menurut koherensi antara huruf juncto dengan ini menunjukkan ketidakpastian hukum yang adil sebagaimana diharuskan oleh uud". pihak terasosiasi bukanlah akuntan publik. menurut angka akuntan publik, pihak terasosiasi meliputi tiga subjek hukum, yaitu: (a) rekan kap yang tidak menandatangani laporan pemberian jasa, (b) pegawai kap yang yang terlibat dalam pemberian jasa, (c) pihak lain yang terlibat langsung dalam pemberian jasa. intinya, pihak terasosiasi bukanlah akuntan publik. jelas bahwa pihak terasosiasi yang melakukan tindak pidana sebagaimana dirumuskan pada huruf a b, diancam dengan sanksi pidana yang sama persis dengan akuntan publik. pada hal kedudukan dan tanggung jawab pihak terasosiasi sangat berbeda dengan kedudukan dan tanggung jawab profesional akuntan publik. maka ketentuan ini bersifat diskriminatif, karena memperlakukan sama kepada mereka yang berbeda kedudukan dan tanggung jawab profesional dan tidak dikehendaki oleh uud drs. agung nugroho soedibyo, ak, cpa. auditor harus menyatakan pernyataan pendapatnya atas audit laporan keuangan yang disusun oleh manajemen, yang mana laporan keuangan tersebut menyajikan laporan posisi keuangan, laporan laba rugi komprehensif, laporan perubahan ekuitas, dan laporan arus kas serta catatan atas laporan keuangan sesuai dengan standar akuntansi keuangan indonesia. pada laporan auditor independen, seorang auditor harus menyatakan jenis pernikahannya, yaitu audit atas laporan keuangan, tanggung jawabnya, ruang lingkup pekerjaannya dan pernyataan pendapatnya. proses untuk dapat membentuk pernyataan pendapat atas laporan keuangan adalah proses audit yaitu perencanaan dan pelaksanaan pekerjaan untuk memperoleh bukti audit. auditor harus memperoleh bukti audit kompeten yang cukup, mengevaluasi dan mengumpulkannya, setelah itu barulah auditor dapat membentuk pernyataan pendapat atas laporan keuangan yang diaudit. seluruh informasi yang diperoleh dan kesimpulan yang ditarik auditor dicatat dalam kertas kerja. dalam hal auditor telah melaksanakan seluruh standar auditing dan memperoleh bukti audit kompeten yang memadai. serta kesimpulan dari evaluasi bukti audit tersebut menunjukan bahwa laporan keuangan telah disajikan secara wajar sesuai dengan standar akuntansi keuangan indonesia maka auditor dapat memberikan pernyataan pendapat wajar tanpa pengecualian atas laporan keuangan audit (ungualified opinion) dalam kondisi dimana auditor menghadapi pembatasan ruang lingkup yang signifikan, maka auditor tidak dapat melaksanakan audionya sesuai dengan standar auditing yang berlaku. dalam kondisi seperti ini auditor menghadapi ketidakpastian atas laporan keuangan, maka auditor akan menolak untuk memberikan pendapat, atau yang disebut sebagai pernyataan tidak memberi pendapat (disclaimer opinion) apabila auditor berhasil melaksanakan standar auditing dan memperoleh bukti audit kompeten, akan tetapi dari hasil evolusinya, ternyata terdapat penyimpangan dari standar akuntansi keuangan indonesia, sehingga laporan keuangan tidak disajikan dengan wajar, maka auditor memberikan pernyataan pendapat tidak wajar (adverse opinion), yang artinya auditor berpendapat bahwa laporan keuangan tidak menyajikan secara wajar sesuai dengan standar akuntansi keuangan indonesia. modifikasi laporan auditor bentuk baku (pendapat wajar tanpa pengecualian ungualified opinion), dapat juga terjadi apabila ada pembatasan ruang lingkup audit atau penyimpangan dari standar akuntansi keuangan, yang material tetapi tidak pervasive terhadap laporan keuangan secara keseluruhan, auditor akan memberikan pernyataan pendapat wajar dengan pengecualian (qualified opinion)untuk akun akun tertentu saja yang terkena dampak pembatasan ruang lingkup atau penyimpangan dari standar akuntansi keuangan. auditor akuntan publik) tidak menyusun laporan keuangan, melainkan melaksanakan audit atas laporan keuangan tersebut dan auditor berkewajiban untuk memberikan pernyataan pendapat (opini) atas laporan keuangan yang diaudit. oleh karena itu pada paragraf pertama laporan auditor independen, dinyatakan bahwa tanggung jawab auditor terletak pada pernyataan pendapat atas laporan keuangan berdasarkan audit yang dilakukan oleh auditor. kertas kerja merupakan catatan auditor tentang pekerjaan yang dilaksanakan dan kesimpulan kesimpulan yang dibuat oleh auditor mengenai masalah masalah yang signifikan. sama halnya dengan patient record, kertas kerja disusun oleh akuntan publik dan seluruh staf auditor yang membantu pelaksanaan suatu perikatan audit: kertas kerja adalah catatan rekaman utama dari prosedur audit yang dipergunakan, bukti audit yang dikumpulkan dan kesimpulan kesimpulan yang diambil oleh auditor dalam suatu perikatan audit arena et.al, ada hal yang penting yaitu (i) prosedur audit (ii) bukti audit (iii) kesimpulan. informasi yang lain yang harus diperoleh pada tahap ini adalah pemahaman mengenai bisnis klien, kebijakan dan prosedur akuntansi yang dianut oleh klien serta sistem pengendalian internal yang dibangun oleh klien. seluruh informasi sehubungan dengan pelaksanaan standar pekerjaan lapangan yang pertama dicatat pada kertas kerja. pengendalian intern yang relevan dengan suatu audit adalah berkaitan dengan tujuan entitas dalam membuat laporan keuangan bagi pihak luar (pihak ketiga) yang disajikan secara wajar sesuai dengan standar akuntansi keuangan indonesia. dalam semua pekerjaan audit, auditor harus memperoleh pemahaman tentang pengendalian internal untuk menaksir resiko pengendalian untuk versi yang terdapat dalam saldo akun, golongan transaksi, dan komponen pengungkapan dalam laporan keuangan. pekerjaan pada tahap ini meliputi pengujian efektifitas pada pengendalian intern, yang akan digunakan sebagai dasar untuk mendesain program dan prosedur audit, luas pemeriksaan dan saat dilakukannya pemeriksaan. informasi yang diperoleh serta kesimpulan yang ditarik oleh auditor pada tahap ini seluruhnya dicatat pada kertas kerja. sebagian besar pekerjaan auditor dalam rangka membentuk dan memberikan pendapat atas laporan keuangan terdiri dari usaha untuk mendapatkan bukti audit. program dan prosedur yang disusun dan dilaksanakan oleh auditor untuk memperoleh bukti audit serta bukti audit yang diperoleh, evaluasi, temuan temuan (findings) dan kesimpulan terhadap masing masing bukti dicatat dalam kertas kerja. dengan adanya pengembangan teknologi informasi yang semakin canggih, memungkinkan pemanfaatan teknologi untuk melaksanakan audit dan merekam data hasil audit, sehingga definisi kertas kerja tidak terbatas pada kertas kerja dalam bentuk fisik tetapi termasuk kertas kerja dalam bentuk data elektronik. auditor harus menyusun kertas kerja pada waktunya (timely basis). penyusunan kertas kerja yang memadai pada waktu yang tepat mampu memfasilitasi auditor untuk melakukan review secara efektif, mengevaluasi bukti audit yang diperoleh dan menarik kesimpulan, sebelum laporan auditor diselesaikan. auditor harus menyusun kertas kerja dengan memadai dalam arti kertas kerja tersebut dapat dibaca dan dipahami oleh orang yang mempunyai pengalaman dan kompetensi yang sama, walaupun orang tersebut tidak terlibat dalam pelaksanaan audionya. isa international standard auditing) mendefinisikan orang lain yang mempunyai pengalaman dan kompetensi sebagai experienced auditor, yaitu individual yang mempunyai pengalaman praktik audit dan memiliki pengetahuan yang pantas tentang (i) proses audit, (ii) standar auditing dan peraturan perundangan yang relevan, (ili) industri dan lingkungan usaha dimana entitas klien beroperasi (iv) pengetahuan auditing, standar akuntansi keuangan dan pelaporan keuangan untuk industri dimana entitas klien beroperasi. kertas kerja harus mendokumentasikan prosedur audit yang dilaksanakan dan bukti audit yang diperoleh: kertas kerja adalah milik auditor. namun hak dan kepemilikan kertas kerja tunduk pada pembatasan yang diatur oleh kode etik profesi akuntan publik indonesia dan peraturan perundangan yang berlaku. hal ini berkaitan dengan hubungan yang bersifat rahasia dengan klien. auditor harus menerapkan prosedur yang memadai untuk menjaga keamanan kertas kerja dan harus menyimpannya dalam periode yang dapat memenuhi kebutuhan praktiknya dan ketentuan ketentuan hukum yang berlaku mengenai penyimpanan dokumen. jusuf wibisono pricewaterhouse india dapat penugasan mengaudit satpam computer service limited pada tahun buku dan audit dipimpin oleh dua orang partner, satu senior, yaitu gopal krishnan dan satu junior, yaitu naluri. audit terakhir mencakup periode april sampai akhir kuartal september pada tanggal januari pendiri dan sekaligus juga pemegang saham dan chairman satpam, rama lingkaran mengirim surat board directors, dengan tembusan beberapa bursa efek india yang memperdagangkan satpam dan securities lainnya. surat tersebut berisi pengakuan bahwa dia telah mengatur kecurangan yang mengakibatkan kas perusahaan disajikan lebih besar dari seharusnya atau over stated, sebesar indian rupee atau setara dengan miliar dollar amerika, pengakuan tersebut mengejutkan otoritas pasar modal seluruh dunia karena satpam adalah perusahaan yang bergerak bidang yang cukup punya nama dan juga mengejutkan pricewaterhouse coopers (disebut pw): serangkaian penyelidikan dan penyidikan terkait kecurangan dilakukan oleh otoritas yang berwenang india termasuk oleh central biro investigation atau cbi: dalam masa investigasi, rama lingkaran atau pendiri chairman satpam beserta tim manajemen, termasuk dalamnya adalah managing directors atau executive directors nya dan chief financial officer atau direktur keuangan, pihak pihak tersebut yang seharusnya saling menjaga corporate government nya, tetapi mereka semua terlibat dalam kolusi. mereka ditangkap pada bulan januari dua partner kemudian ditangkap untuk diinterogasi sebelum masa persidangan. raju dan manajemen satpam dikenai tuduhan melakukan tindakan kriminal yang melibatkan konspirasi atau makar, pemalsuan, foul section account atau mencatat rekening yang sesungguhnya bukan nilai yang sebenarnya serta penghilangan dokumen dan penipuan kepada investor. sedangkan partner dituduh melakukan kolusi dengan manajemen satpam dalam kasus kecurangan dengan cara menerbitkan laporan auditor independent atau menurut opini opini audit yang tidak tepat. sehingga dengan cara tersebut dituduh memanipulasikan audit opini untuk mendapatkan pembayaran audit yang lebih tinggi dari tingkat yang normal. dia tidak dituduh oleh pengadilan kriminal india tersebut dalam kasus melakukan manipulasi atau melakukan misconduct dalam audit, dan berkolusi dengan manajemen, partner diutus secara sadar overlooked atau secara sadar tidak melihat secara mendetail, tidak secara rinci praktik kecurangan manajemen. sehingga dianggap ikut bertanggung jawab sebagai konspirator. karena dia dianggap oleh penuntut tidak melakukan review atau pengujian dengan mendetail sekali maka dianggap ikut berkonspirasi: dalam proses persidangan pihak penuntut masih berusaha untuk membuktikan keterlibatan dua partner tersebut. tetapi belum ada bukti keterlibatan dua partner tersebut secara jelas. karena itu, persidangan masih terus berlangsung sampai dengan saat ini: dua partner ditangkap januari naluri ditangguhkan penahanannya oleh pengadilan pada bulan februari setelah proses pengadilan gopal berjalan, penangguhan gopal ternyata dibatalkan, yakni pada bulan april kemudian ketika pengadilan berjalan lagi, gopal kembali dibebaskan oleh mahkamah agung secara permanen. sekarang gopal statusnya tidak dalam tahanan. pada bulan oktober dia sudah bebas secara permanen dalam proses persidangan: menurut legal council pw, dua rekan ditangkap polisi, bukan karena tuduhan kurang profesional dalam mengaudit atau melakukan professional misconduct atau professional negligence, melainkan untuk memudahkan investigasi terkait dengan tuduhan melakukan kolusi dengan manajemen satpam: terkait dengan pengadilan profesi sendiri, the institute chartered accountant india ichi) telah menjatuhkan sanksi kedisiplinan dengan tuduhan melakukan professional misconduct, jadi kurang tepat dalam melakukan audit. pada bulan januari keanggotaan naluri ichi dicabut dan dia dijatuhi hukuman denda sekitar us$ dengan menunggu persetujuan pengadilan tinggi delhi. penetapan tersebut menunggu persetujuan pengadilan tinggi delhi. hukuman pendisplinan yang sama juga dijatuhkan kepada gopal, tapi masih menunggu keputusan akhir: bahwa sesungguhnya india ada dua pengadilan yang terpisah. pertama adalah proses tuduhan kriminal karena meragukan konspirasi dalam kolusi dengan manajemen. kemudian adalah pengadilan profesional yang berbeda sama sekali, yakni yang mengadili apakah audit yang dilakukan oleh dua partner, tersebut sudah dilakukan sesuai dengan standard auditing yang berlaku atau tidak? standard auditing berlaku juga comparable atau relatif sama dan standar akuntansi yang ada indonesia. dalam proses pengadilan profesi tersebut keputusan akhir sudah dijatuhkan, cuma dalam kasus kriminal yang menggunakan pengadilan lain mungkin juga buku undang undang lain: bahwa audit keuangan atau general financial audit yang dimaksudkan untuk menguji apakah laporan keuangan perusahaan disajikan sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku? dalam proses audit, auditor diharuskan melakukan assessment, apakah ada risiko kecurangan dan bunga yang dapat menyebabkan salah saji yang material dalam laporan keuangan? auditor melakukan assessment dengan diskusi dengan manajemen menganalisis peluang, tekanan, perilaku atau rasionalisasi manajemen atas terjadinya kecurangan dan melakukan uji pengendalian internal termasuk jurnal manual. dalam kondisi umum auditor kemungkinan atau dalam bahasa inggris most likely dapat menemukan area yang memiliki risiko tinggi untuk terjadinya kecurangan, yakni dalam kondisi normal dimana corporate governance perusahaan berjalan dengan baik, auditor seharusnya kalau melakukan pengujian internal kontrol yang baik bisa melihat area mana kira kira kecurangan mungkin terjadi. tetapi kecurangan tersebut dilakukan dengan kolusi dari pihak pihak yang seharusnya menjaga aset perusahaan. auditor mungkin tidak dapat atau sulit menemukan kecurangan tersebut, misalnya pihak seharusnya mengotorisasi pengeluaran kas berkoalisi dengan yang minta pembayaran. jadi kalau misalnya ada pengeluaran diminta oleh direktur pemasaran harusnya otoritasnya direktur keuangan. tetapi ini menjadi satu hal yang sulit diamati oleh auditor, apabila ternyata direktur keuangan dengan direktur pemasaran kolusi sesungguhnya perusahaan tidak membutuhkan pengeluaran tersebut, tetapi seolah olah membutuhkan yang seharusnya saling menjaga ternyata berkolusi. dalam perkara satpam bahwa pemegang saham utama atau chairman dan pendirinya ramainya raju beserta managing director, cfo, dan manajemen kunci semua terlibat dalam kasus. maka akan sangat sulit bagi siapa pun untuk mendeteksi kecurangan tersebut: kolusi dalam skala yang masif terjadi satpam. dalam kolusi tersebut manajemen membukukan penjualan palsu untuk mendongkrak penghasilan. karena kalau perusahaan publik dengan income yang dilaporkan atau penghasilannya naik itu berarti nilai saham dari pemegang saham akan naik juga sebagai tujuan utama, dalam kolusi tersebut manajemen membukukan penjualan palsu untuk mendongkrak penghasilan dengan cara: membuat faktur penjualan asli, tapi palsu. aspal karena yang mengenerate adalah perusahaan sendiri, tapi sesungguhnya pesanan perjalanan tersebut sebenarnya tidak ada. kemudian menciptakan order pembelian palsu dari costume, berarti costume nya juga palsu, order nya atau perusahaan palsu juga. untuk mendukung tersebut perusahaan memproduksi secara benar barang yang dipesan. anehnya penjualannya di inflated atau digelembungkan, tetapi perusahaan juga mengeluarkan work order, perintah untuk membuat barang atau jasa itu. untuk mendukung produksi barang atau jasa yang dijual secara fiktif, perusahaan merekrut tenaga kerja dan menggantinya. kemudian perusahaan menciptakan website dan email address palsu, terus perusahaan memalsukan laporan bank, hal tersebut yang menjebak partner dirumuskan karena setiap perbuatan pidana yang dilakukan lebih dari seorang dengan kualifikasi sama pelaku sudah diatur dalam ketentuan kuhp sebagai penyertaan. sedangkan pihak yang menyuruh justru tidak diatur dalam huruf guo. dengan demikian penamaan huruf guo bertentangan dengan asas asas hukum pidana yang selalu mempertimbangkan kesalahan faktual (factual wrongdoer) dari masing masing bertindak. keseimbangan perbuatan masing masing bertindak dengan akibat yang ditimbulkan. dalam huruf guo yang memosisikan orang yang melakukan dan membantu melakukan dengan ancaman pidana yang sama bertentangan dengan asas setiap orang hanya dipertanggungjawabkan terhadap apa yang telah dilakukan. apalagi delik dalam huruf ini merupakan delik formil yang mengatur perbuatan perbuatan yang dilarang, bukan delik materiil yang melarang akibat dari perbuatan yang dilakukan. tidak dipertimbangkan unsur kesalahan (mens rea) dari diri petindaksebagai unsur yang menjadi alas seorang akuntan publik dapat dipertanggungjawabkan dalam hukum pidana menyebabkan kerancuan konsep dalam hukum pidana indonesia yang membedakan antara perbuatan (actus reus) dengan orang yang dipertanggungjawabkan. ketiga, terkait dengan ancaman pidana paling lama tahun dan denda paling banyak rp. (tiga ratus juta rupiah), ancaman pidana tersebut seharusnya, yang tinggi. jika pun benar maksud perumusan huruf akuntan publikpw. laporan bank yang diterima oleh auditor itu ternyata fabricated atau diproduksi oleh perusahaan dan ketika standar audit meminta auditor minta konfirmasi bank untuk minta langsung. ternyata bank tersebut tidak mengirimkan konfirmasinya auditor melainkan auditor menerima konfirmasi tentang saldo bank tersebut dari perusahaan dan hal ini adalah kesalahan yang mendasar dari auditor terkait dengan satpam. seharusnya standar mengharuskan dia mendapat konfirmasi dari bank tentang saldo satpam secara langsung, kamulah tidak mendapatkan respon dari bank, maka auditor harus mendokumentasikan dan menggunakan prosedur alternatif untuk meyakinkan saldo tersebut. tetapi mungkin dalam prosesnya ini dipandang kurang robust proses untuk konfirmasi, sehingga dianggap dia melakukan misconduct untuk profesional dan dijatuhi hukuman: kemudian memalsukan jawaban atas konfirmasi bank yang dikirim dalam proses audit untuk menyakinkan saldo bank. jadi laporan bank bulanan dipalsukan, konfirmasi yang dikirim jawabannya dipalsukan oleh manajemen kunci tadi. dengan persuasif dan massive collusion seperti ini akan mustahil atau paling tidak sangat sulit untuk menemukan kecurangan tersebut, proses pengadilan atas dua rekan masih berlangsung, pengacara dan rekan tersebut tampak cukup yakin bahwa pada akhirnya mereka dibebaskan dari tuduhan makar atau ber participate dalam kolusi yang chairman dan manajemen kunci satpam. tetapi ini keyakinan mereka dan keputusan akhir masih menunggu keputusan pengadilan: dalam kasus satpam adalah kasus professional misconduct tersebut ada dua pengadilan. terhadap perilaku kriminal (criminal charges) berada pengadilan kriminal biasa yang tuduhannya adalah berkolusi dengan manajemen yang melakukan konspirasi. kemudian pengadilan profesi yang menilai apakah audit yang dilakukan oleh tersebut sudah dilakukan sesuai dengan standar auditing atau belum? kedua hal tersebut tidak bisa dicampur karena untuk melihat apakah professional misconduct dilakukan oleh auditor tersebut harus pengadilan yang memang orang orangnya paham dengan standar auditing, paham dengan standar akuntansi yang berlaku umum. kalau dua duanya digabung, mungkin saja nanti keputusan pengadilan menjadi kurang baik atau kurang valid. batara manurung bahwa skandal efron corporation ikut menyeret kejatuhan accounting firm arthur andersen andersen), sebab kejahatan korporasinya antara lain diduga melibatkan akuntan. ahli memandang penting untuk menyampaikan hal tersebut karena apabila keliru memahami kasus tersebut maka akan keliru menganggap bahwa konsepsi dan atau konstruksi dan dibangun dengan memperhatikan pengalaman kasus tersebut, padahal pada akhirnya tahun setelah vonis bersalah dari district court terhadap andersen) supreme court justru memutuskan untuk mengirimkan kembali (overturned) tuntutan penghukuman atas andersen kepada pengadilan yang lebih rendah untuk selanjutnya mungkin saja dilakukan tuntutan ulang. hal tersebut diputuskan mengingat adanya kekurangan terhadap hal yang penting yang luput dari pembuktian pengadilan sebelumnya khususnya yang menyangkut tuduhan corrupt persuasion atas tindakan pemusnahan dokumen. tetapi saat mahkamah agung amerika serikat mengeluarkan putusan tersebut, andersen sudah tidak berfungsi dan tinggal sejarah: bahwa berdasarkan keputusan mahkamah agung, belum terdapat pembuktian atas perihal bahwa pemusnahan dokumen serta merta merupakan tindak pidana, apalagi dikaitkan dengan tuduhan correctly persuade . oleh karena itu adanya persepsi yang menyebutkan bahwa kasus tersebut sebagai dasar pembesar terhadap eksistensi dan tidaklah tepat dan prematur, bahkan sebaliknya kasus andersen justru memberikan pelajaran yang sangat berharga untuk tidak mudah melakukan tuntutan hukum kepada akuntan sehingga seyogyanya harus hati hati terhadap eksistensi dan dikaitkan dengan penerapannya dalam penegakan hukum, dalam kedua tersebut terdapat sanksi pidana kepada akuntan publik dan pihak terasosiasi terhadap pelanggaran ketentuan merujuk kepada angka pihak terasosiasi tersebut didefinisikan sebagai: menilik bagian penjelasan khususnya paragraf dan dapat dipahami bahwa jiwa dari undang undang tersebut adalah antara lain tanggung jawab akuntan publik terletak pada opini atau pernyataan pendapatnya, dan undang undang tersebut dimaksudkan untuk melindungi kepentingan masyarakat dan sekaligus melindungi profesi akuntan publik. namun adalah sangat wajar kalau kemudian terdapat kekhawatiran dari kalangan akuntan bahwa pengaturan juncto terlalu berlebihan dan pada tingkat penerapannya (enforcement) dapat bersifat multi interpretasi serta tidak terbatas yang dengan sangat mudah dapat berdampak hukum yang merugikan akuntan publik mengingat peluang tuntutan hukum kepada akuntan atas suatu tindakan atau kebijakannya yang bahkan sebenarnya tidak bisa dikatakan sebagai suatu delik pidana dan atau berdampak pada kepentingan umum: bahwa terhadap dan secara khusus ahli akan menyoroti (dua) persoalan pada tersebut yang sedikit banyak terkait pula dengan uraian mengenai kasus andersen, sebagai berikut: persoalan bahwa delik pidana menekankan unsur pidana pada kertas kerja yang secara terminologi tidak dijelaskan oleh dan dalam praktik dapat saja berbeda antara satu kantor akuntan publik kap) dengan kap lain mengingat yang diatur dalam standar profesional akuntan publik sebatas pedoman umum pendokumentasian kertas kerja, persoalan bahwa definisi pihak terasosiasi yang sangat luas dan terbuka sehingga dapat menjangkau siapapun pihak lain yang terlibat dalam pekerjaan jasa akuntan, sehingga dapat menimbulkan khawatir atau ketakutan bagi siapapun pihak ketiga yang terlibat dalam pekerjaan jasa akuntan. telah terbukti bahwa doktrin responden superior , dalam kasus andersen, dapat menghancurkan suatu bisnis yang telah dibangun puluhan tahun dalam waktu singkat hanya karena tuduhan telah memusnahkan dokumen yang diperlukan dalam pemeriksaan penyidikan otoritas sec) atau pengadilan yang dalam penilaian andersen sendiri. dokumen tersebut dianggap tidak penting relevan sehingga sesuai kebijakan internal andersen dokumen tersebut boleh dimusnahkan, belajar dari kasus andersen terdapat penafsiran yang berbeda mengenai dokumen mana yang penting dan yang boleh dimusnahkan. david duncan memusnahkan dokumen dokumen yang menurutnya tidak penting atau tidak relevan yang diperoleh selama proses audit efron corporation dan pihak andersen sendiri ada suatu kebijakan yang memperbolehkan dokumen untuk dimusnahkan. sementara pihak berwenang sec) dalam pemeriksaan mempertanyakan kenapa dokumen harus dimusnahkan yang mungkin saja dokumen tersebut penting untuk proses penyelidikan tanpa adanya suatu pembuktian yang memadai: kertas kerja dibuat berdasarkan kebutuhan dan pertimbangan masing masing pelaksana pekerjaan audit. hal ini mungkin saja dapat mengakibatkan timbulnya perbedaan pendapat atas pentingnya suatu dokumen atau data atau informasi pembentuk kertas kerja antara akuntan publik dengan pihak yang melakukan pemeriksaan atas akuntan publik. pemahaman mengenai kekhususan pekerjaan yang dilakukan akuntan publik seyogyanya dipahami oleh yang melakukan pemeriksaan atas akuntan publik, terkait pemusnahan dokumen hal tersebut sudah lazim dilakukan oleh akuntan publik sepanjang menurut pertimbangan profesionalnya dokumen tersebut bukan merupakan dokumen penting yang perlu untuk dijadikan bagian dari kertas kerja: huruf (b) adalah sama sekali tidak memberikan definisi atau penjabaran lebih lanjut mengenai kertas kerja dan lebih celaka lagi tidak ada dalam tersebut yang memberikan amanat untuk pengaturan lebih lanjut, apakah dalam bentuk peraturan pemerintah atau peraturan pelaksanaan yang lebih teknis. dengan demikian dianggap oleh pembuat undang undang sudah sempurna dan langsung dapat dipergunakan oleh penegak hukum. padahal ketika nanti dilaksanakan keniscayaan akan munculnya perbedaan pendapat dengan penegak hukum berpotensi terjadi mengingat adanya kriteria kertas kerja yang tidak didefinisikan secara komprehensif dan jelas. apabila hal tersebut terjadi, maka menjadi terang benderang bahwa juncto tidak sejalan dengan jiwa dari itu sendiri untuk memberikan perlindungan terhadap profesi akuntan. i2.8j menimbang bahwa para pemohon, pemerintahhak konstitusionalnya oleh berlakunya dan yaitu: akuntan publik yang: melakukan manipulasi, membantu melakukan manipulasi, dan. tersebut, menurut para pemohon bertentangan dengan dan dan uud yaitumohon pada pokoknya sebagai berikut: bahwa hurufhal yang diatur dalam kuhp adalah pemalsuan surat. namun demikian ternyata dalam hurufdengan demikian istilah manipulasi telah nyata nyatabahwamemperlihatkan ketidakjelasan dalam menimbang dan mengukur antara perbuatan dan pertanggung jawaban pidana yang harus diemban: bahwa terkait dengan ancaman pidana paling lama tahun dan denda paling banyak (tiga ratus juta rupiah), seharusnya menjaga kesetaraan antara perlindungan masyarakat, kejujuran, keadilan proseduralan yang tinggi. jika pun benar maksud perumusan hurufadalah ketentuan yang berlebihan bahkan fantastis. dengan demikian hurufuud khususnya anak kalimat kepastian hukum yang adil : bahwa sebagaimana dijamin dalam uud huruf undang undangguo telah menimbulkguo adalah ketentuan yang berlebihan bahkan fantastis. dengan demikian huruf guohuruf uud khususnya anak kalimat kepastian hukum yang adil akuntan publik guo, mengingat akuntan publik merupakan suatu profesi,para pemohon adalah pengujian konstitusionalitas dan terhadap dan dan uud dengan alasan bahwa karena dalam yang merupakan ancaman pidana dalamnya terdapat kata manipulasi sehingga menimbulkan permasalahan konstitusionalitas bagi para pemohon sebagai profesional dalam bidang akuntan publik1945j,dan saksi para pemohon, keterangan ahli pemerintah, dan keterangan ahli pihak terkait, serta bukti bukti surat tulisan yang diajukan oleh para pemohon, mahkamah memberikan pertimbangan sebagai berikut: i3. menimbang bahwa kata manipulasi manakala dirunut dari pengertian bahasa, dalam kamus besar bahasa indonesia mempunyai tiga makna berbeda. pertama, adalah tindakan mengerjakan sesuatu menggunakan tangan atau alat mekanis dengan cara yang terampil. kedua, upaya kelompok atau perseorangan untuk mempengaruhi perilaku, sikap, dan pola pikir kelompok atau orang lain dengan tanpa disadari. ketiga, adalah penggelapan atau penyelewengan. berdasarkan uraian tersebut maka kata manipulasi tersebut akan dipertimbangkan sesuai dengan pengertian masing masing, i3. menimbang bahwasuatu entitas. akuntan publik mempunyai peran penting, terutama dalam peningkatan kualitas dan kredibilitas informasi keuangan atau laporan keuanganoleh karena itu, menurut mahkamahdengan demikian maka kepada akuntan publik harus diberikan kebebasan dalam melakukan pekerjaannya sesuai dengan standar profesional akuntan publik dan peraturan perundang undangan supaya dapat mengemban tugas sebaik baiknya dalam masyarakat untuk kemajuan dan kesejahteraan, i3. menimbang bahwa dalam rangka memenuhi tanggung jawabnya, menyusun opini atau pernyataan pendapatnya atas laporan atau informasi keuangan suatu entitas, akuntan publik yang melakukan auditing dalam praktiknya secara umum melakukan suatu proses sistematik untuk memperoleh dan mengevaluasi bukti secara objektif mengenai pernyataan tentang kejadian ekonomi, dengan tujuan untuk menetapkan tingkat kesesuaian antara pernyataan tersebut dengan kriteria yang telah ditetapkan, serta penyampaian hasil hasilnya kepada pemakai yang berkepentingan. ditinjau dari sudut auditor independen, auditing adalah pemeriksaan secara objektif atas laporan keuangan suatu perusahaan atau organisasi dengan tujuan untuk menentukan apakah laporan keuangan tersebut menyajikan secara wajar keadaan keuangan dan hasil usaha perusahaan atau organisasi tersebut. manipulasi dalam auditing, menurut mahkamah, harus dimaknai sebagai hal yang positif sebagaimana pengertian pertama dalam perspektif bahasa tersebut atas, yaitu sebagai tindakan mengerjakan sesuatu menggunakan tangan atau alat mekanis dengan cara yang terampil, seperti komputer. dalam auditinglakukan , untuk kemudian disajikan sesuai dengan maksud dan tujuannya agar dapat dibaca dengan mudah. tanpa memanipulasi seorang akuntan tidak dapat menyajikan opininya dengan baik. dengan demikian maka bagi akuntan publik manipulasi memang merupakan perbuatan dalam pengertian legal yang tidak dapat digolongkan sebagai suatu perbuatan yang jahat: i3. menimbang bahwa terkait dengan dan yang merupakan rumusan yang mengancam perbuatan yang dapat dipidana dan dalamnya terdapat kata manipulasi, apakah dengan demikian mengandung pengertian ganda atau multitafsir, sehingga menimbulkan permasalahan konstitusionalitas sebagaimana didalilkan para pemohon1945j bagi para pemohon. terhadap permasalahan tersebut, menurut mahkamah, sesuai dengan pengertiannya dalam perspektif bahasa, kata manipulasi memang telah nyata nyata menimbulkan ambiguitas mengingat dalam membuat opininya akuntan selalu melakukan manipulasi terhadap data yang diperolehnya untuk diolah supaya dapat disajikan sesuai dengan maksud dan tujuannya, yang tanpa memanipulasi seorang akuntan tidak dapat menyajikan opininya dengan baik. hal demikian memang merupakan pengertian yang tidak dapat digolongkan sebagai suatu perbuatan yang jahat, sebagaimana diuraikan atas, sehingga, adanya kata manipulasi" juga menimbulkan dilema bagi akuntan karena pada satu sisi akuntan dituntut untuk menyajikan data yang baik dengan melalui cara memanipulasi, namun dari sisi lain menurut manipulasi merupakan unsur tindak pidana. oleh karena itu kata manipulasi dalam menimbulkan permasalahan konstitusionalitas sebagaimana tersebut atas. berdasarkan uraian tersebut, menurut mahkamah, kata manipulasi sepanjang dilakukan berdasarkan standar profesi akuntan adalah perbuatan yang legal. adapun kata manipulasi dalam yang juga berlaku dalam harus dimaknai sebagai perbuatan yang didasari dengan. yang mengandung rumusan yang demikian dapat dibenarkan secara konstitusional apabila dibaca dengan syarat syarat tersebut, karena tugas dan fungsi akuntan publik, dalam pelaksanaannya dilakukan oleh seorang akuntan. manipulasi yang dilakukan oleh seorang akuntan berdasarkan standar profesi harus diartikan berbeda dengan pengertian yang terdapat dalam hukum pidana. kedua pengertian yang berbeda dari suatu kata dalam peraturan perundang undangan adalah merupakan hal yang dimungkink, yang, kata manipulasi yang terdapat dalam dan berlaku pula dalam sesuai konteksnya harus diartikan sebagai perbuatan yang mengandung unsur kejahatan: i3.16j menimbang bahwa sebagai manusia, akuntan tentu tidak akan luput dari kemungkinan berlaku baik dan benar atau berlaku jahat dan salah. manakala seorang akuntan dalam menjalankan tugas dan fungsi profesionalnya berlaku baik dan benar maka tugas dan fungsi akuntan tersebut akan berarti dapat mendukung terwujudnya kemajuan dan kesejahteraan masyarakat. akan tetapi sebaliknya, manakala seorang akuntan dalam menjalankan tugas dan fungsi profesionalnya berlaku jahat dan salah maka jelas akan menghancurkan perekonomian masyarakat. oleh karena itu dan yang dalamnya terdapat kata manipulasi harus dibaca dengan makna sebagai perbuatan yang jahat dalam rangka perlindungan bagi masyarakat, atau bahkan bagi profesi akuntan publik sendiri, dari perilaku jahat seorang akuntan, yakni inkonstitusional,yakni tidak mempunyai kekuatan hukum mengikatttd. maria farida indrawi hamdan zelda pendapat berbeda (d penting opinion) hakim konstitusi maria farida indrawakuntan publik adalah undang undang yang mengatur tentang suatu kelembagaan atau organisasi profesi, dalam hal ini profesi akuntan publik sehingga pengaturan dalamnya seharusnya bersifat organisatoris yang mengatur hal hal yang antara lain berhubungan dengan kelembagaan akuntan publik, fungsi, tugas dan wewenang, atau hak dan kewajiban, persyaratan keanggotaan dan pembinaannya, ataupun hubungan antara sesama anggota, pengurus, pengawas dalam organisasi tersebut. pendapat atas dapat disimpulkan dari alinea pertama penjelasan undang undang guo dinyatakan bahwa,. selanjutnya dalam alinea kedua tertulis sebagai berikut, penyajian laporan atau informasi keuangan tersebut merupakan tanggung jawab manajemen . dari kedua alinea dalam penjelasan undang undang guo jelaslah bahwa, pengguna jasa akuntan publik, oleh karenadengan demikian hasil kerja akuntan publik. sebagai suatu undang undang yang seharusnya bersifat organisatoris, namun dalamnya memuat ketentuan sanksi pidana dalam dan yang dianggap telah merugikan hak konstitusional pemohon, secara umum saya berpendapat sebagai berikut: dalam undang undang guo menyatakan, akuntan publik dilarang: memiliki atau menjadi rekan pada lebih dari (satu) kap: b.dst. dengan perumusan kata dilarang sebagaimana tercantum dalam undang undang guo, hal tersebut seharusnya berakibat terhadap seluruh pelanggaran dalam dikenakan sanksi yang sama, yaitu sanksi pidana. namun demikian, dalam dinyatakan antara lain, pelanggaran terhadap secara keseluruhan dikenakan sanksi administratif atau dengan perkataan lain ketentuan pada huruf sampai dengan huruf undang undang guo adalah suatu pelanggaran ketentuan administratif, bagaimana mungkin suatu ketentuan (dalam hal ini huruf yang telah dinyatakan sebagai pelanggaran ketentuan administratif dalam dan harus dikenai sanksi pidana berdasarkan dan undang undang guo? pengaturan dalam dan akuntan publik dapat menimbulkan ketidakpastian hukum dalam pelaksanaannya, terlebih lagi jika dihubungkan dengan undang undang guokebenaran absolut (mutlak) atas laporan keudengan mendasarkan alasan yang dikemukakan pada alinea pertama pendapat saya atas, saya berpendapat bahwa undang undang nomor tahun tentang akuntan publik adalah undang undang yang menjalankan profesinya untuk berbuat atau tidak berbuat sebagaimana dijamin dalam uud yang secara jelas dapat diuraikan argumentasi pada huruf dan huruf dalam gambar berikut: bertentangan dengan dan uud nri pengertian manipulasitidak kepastian adil, ya menimbulkan ketakutan dan rasa tidak aman. kepastian hukum yang adil. pencampuanancaman bertindak dan pembantu lbs rasa aman huruf akuntan publik, yang berbunyi: akuntan publik yang:frasa manipulasi maknanya tidak jelas dalam hukum pidana sehingga dapatsebagaimana argumentasi pemohon terkait dengan huruf akuntan publik. mengatur tentang suatu kelembagaan atau organisasi profesi, sehingga tidak tepat jika dalamnya mengatur pula tentang ketentuan sanksi pidana. sebagai suatu peraturan organisatoris, seharusnya pelanggaran terhadap peraturan tersebut diselesaikan secara organisatoris pula, sesuai dengan kode etik dari organisasi yang bersangkutan. pendapat bahwa pelanggaran dalam pengaturan yang bersifat organisatoris adalah pelanggaran yang bersifat administratif dapat disimpulkan dari undang undang guo yang menyatakan,dengan rumusan dalam tersebut terlihat bahwa seluruh pelanggaran terhadap undang undang akuntan publik adalah pelanggaran ketentuan administratif, termasuk dalamnya pelanggaran terhadap huruf landasan pemikiran pendapat yang ketiga atas sebenarnya telah terdapat dalam naskah akademik ruu akuntan publik yang menyataselain itu, ketentuan sanksi pidana dalam undang undang guo (walaupun tidak dimohonkan dalam pengujian ini) adalah tidak tepat adressatnya. dalam undang undang akuntan publik yang menjadi adressat normalnya adalah akuntan publik itu sendiri dan bukan setiap orang yang memberikan pernyataan tidak benar atau memberikan dokumen palsu atau dipalsukan ataupun setiap orang yang menipu atau bertindak sebagai akuntan publik. berdasarkan alasan alasan tersebut saya berpendapat bahwa dan juga undang undang akuntan publik adalah merupakan pengurangan terhadap hak asasi akuntan publik sebagai suatu organisasi profesi dan bertentangan dengan undang undang dasar sehingga dan seharusnya dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat dan permohonan pemohon dikabulkan untuk seluruhnya. panitera pengganti, ttd. achmad edi subianto membaca kesimpulan tertulis para pemohon, pemerintah, dan pihak terkaitpendahuluan permohonan uji materi ini kami susun dengan urutan sebagai berikut: pendahuluan, ii. kewenangan mahkamah konstitusi, iii. kedudukan hukum (legal standing) para pemohon, iv. alasan alasan yang menjadi dasar permohonan (polita), permohonan (petit), dan vi. penutup. pada bagian lampiran, kami sampaikan juga: daftar ahli, bukti bukti, dan saksi saksi. pada bagian pendahuluan ini, kami sampaikan terlebih dahulu mengenai profesi akuntan publik. deskripsi ini merupakan dukungan bagi uraian mengenai adanya kerugian konstitusional yang akan kami jelaskan pada bagian alasan permohonan (polita). pengguna jasa akuntan publik ap).sebetulnya, manajemen perusahaan bukan tidak ahli, sebab pemilik perusahaan tentu memilih manajemen yang memiliki keahlian menyajikan laporan keuangan. juga banyak manajemen yang jujur. namun, karena posisinya, laporan keuangan yang dibuatnya harus diaudit oleh pihak yang dianggap independen, yakni ap. oleh karena itu, pemilik perusahaan dan stakeholders lainnya, lebih membutuhkan sikap independen dari pada keahlian ap. karena itu, kedua,sangat bervariasi karena standar pembentukannya span) hanya bersifat pokok pokok saja dan penuh dengan profesional judgment. selain itu kertas kerja untuk jasa audit, jasa review, dan jasa lainnya sebagai bentuk jasa akuntan publik berbeda beda kedalaman penyusunannya. kertas kerja untuk jasa audit harus disusun untuk memperoleh reasonable assurance (keyakinan memadai), kertas kerja untuk jasa review untuk memperoleh limited assurance (keyakinan yang lebih rendah dari reasonable assurance), dan kertas kerja untuk jasa lainnya disusun untuk memperoleh very limited assurance (keyakinan yang lebih rendah dari limited assurance). dengan demikian menjadikan penyusunan kertas sebagai perbuatan yang dipidana sangat sulit diukur unsur perbuatannya. ketiga, frasa sehingga tidak dapat digunakan sebagaimana mestinya dalam rangka pemeriksaan maknanya kabur obscura. makna tidak dapat digunakan sebagaimana mestinya tidak memiliki standar yang jelas dan pasti atau sangat subjektif (tergantung selera pemeriksa). keempat, frasa pemeriksaan oleh pihak yang berwenang maknanya tidak jelas karena dalam penjelasan disebutkan pihak yang berwenang antara lain adalah menteri, kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan. mengingat kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan tidak mempunyai kualifikasi dan kepentingan untuk memeriksa kualitas kertas kerjahal tersebut didasarkan pada alasan alasan sebagaimana diterangkan berikut ini. pertama, hurufapakah perbuatan tersebut berdentangpenilaian mencelanya suatu perbuatan sebagai unsur sifat melawan hukum haruslah dinilai dalam pandangan yang objektif, dalam artian apakah perbuatan yang kriminalisasi dan dianggap melawan hukum tersebut juga merupakan perbuatan yang dicela oleh masyarakat, khususnya orang yang bergelut dalam bidang atau profesi akuntan publik? ini bermakna ada over kriminalisasi terhadap beberapa perbuatan khususnya dalam huruf undang undang guo, karena kami beranggapan bahwa . data atau catatan pada kertas kerja atau . kertas kerja. , nyata merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari profesi ini dan pelanggaran berupa menghilangkan atau tidak membuat bukanlah suatu sifat melawan hukum dalam hukum pidana (wederrechtelijkheid) melainkan pelanggaran administrasi atau sebanyak banyaknya hanya perbuatan melawan hukum dalam hukum perdata (onrechtmatigdaad). jika dimaksudkan terkait dengan pemalsuan surat maka akuntan publik ini sebagai lex spesialis justru lebih ringan dari aturan pokoknya, namun jika memang dimaksudkan sebagai sarana pembinaan maka justru aturan ini sangat terasa memberatkan bagi profesi akuntan publik sebagai profesi yang sangat menjunjung tinggi kehormatan etika profesi, karena pelanggaran terhadap etika profesi adalah perbuatan yang sangat tercela secara etis walau tanpa sanksi hukum (pidana). kedua, pembentukan hukum yang mengatur profesi akuntan publik semestinya bersumber pada hukum kebiasaan yang berlaku dalam praktik profesi akuntan publik. oleh karena itu, frasa dalam huruf , . menghilangkan data atau catatan pada kertas kerja atau tidak membuat kertas kerja. , nyata nyata merupakan perbuatan etik administratif yang melanggar standar profesional akuntan publik span). dengan demikian penyelesaian atau sanksi etik dan administratif lebih tepat sehingga tidak semestinya, berlebihan dan demonstratif. dalam pendapat para pemohon, pembentuk undang undang tidak mempertimbangkan perilaku yang terdapat dalam huruf guo merupakan ranah private ethics dan bukan ranah publik. belum lagi adanya frasa .tidak dapat digunakan sebagaimana mestinya. dalam huruf guo, mempunyai makna yang tidak jelas (obscura libel) karena ukuran tidak dapat digunakan sebagaimana mestinya sangat multi interpretatif. seharusnya, pembentuk undang undang merumuskan secara jelas dan rinci (asas lex certa atau bestimmtheitsgebot) mengenai perbuatan yang akhirnya dikenakan sanksi pidana. pembuat undang undang juga. ide dasar pengaturan profesi akuntan yang seharusnya merupakan gagasan penguatan profesi yang bersifat mendasar, yang dijadikan patokan atau orientasi sudut pandang menjadi tereduksi dengan adanya kriminalisasi dalam huruf yang menimbulkan rasa takut dalam profesi akuntan. padahal seharusnya dalam sebuah peraturan seharusnya merupakan konstruksi pikir (ide) yang mengarahkan hukum kepada cita cita yang diinginkan profesi yang bersangkutan cast profesi akuntan publik. huruf guo bertentangan dengan semangat jaminan dan pemeliharaan kebebasan berprofesi sebagai salah satu esensi mendasar dalam konstitusi. hal tersebut tampak jelas dalam perdebatan amandemen uud dalam rapat ke pah mpr, desember lihat naskah komprehensif perubahan uud buku viii, sekjen dan kepaniteraan mk, hal. ketigkan dengan perbuatan yang akan kriminalisasi. dengan kata lainancaman pidana seharusnya mempertimbangkan keserasian antara hukum dan kompetensi dalam profesi. dalam hal ini profesionalitas akuntan terancam akibat ketakutan terhadap sanksi sehingga kompetensinya pun akan turun. hal ini sesuai dengan pendapat prof bara nawawi sebagaimana dikutip sudarto dalam buku kebijakan legislatif:makmur yang merata materiil danapabila akuntan publik merasa terancam dan tidak dapat menjalankan profesinya secara independen maka bukan penanggulangan kejahatan yang terjadi, tetapi tujuan pembangunan nasional yaitu mewujudkan masyarakat adil makmur yang merata materiil dan spiritual berdasarkan pancasila yang juga terhambat. ketentuan huruf guo secara nyata nyata mengkualifisir profesi akuntan publik sebagai profesi yang jahat. kriminalisasi terhadap profesi ini merupakan masalah besar dan merupakan upaya mengintervensi standar profesi dan profesionalisme sebagai suatu bentuk perilaku jahat. bentuk kriminalisasi ini dalam pandangan para pemohon salah alamat karena yang dapat kriminalisasi adalah penyalahgunaan profesi yang merupakan bentuk antisipatif terhadap sikap jahat pada perilaku individual secara pribadi yang kebetulan menyandang profesi tertentu. dengan demikian, perbuatan yang lebih tepat disebut pelanggaran etika sehinggkertas kerja merupakan media bantu akuntan publik untuk menyusun laporan atau opini sebagai hasil kerja jasa yang diberikan. dengan demikianprofesi akuntan publik itu sendiri. ranah kompetensi profesi (etik) ini apabila dibawa ranah hukum pidana akan menimbulkan ketidakpastian hukum yang adil. aparat penegak hukum dikhawatirkan akan menerapkan hukum secara semena mena (sewenang wewenang) berdasarkan persangkaannya. tentunya dibutuhkan keahlian khusus untuk menduga suatu kertas kerja palsu, manipulatif, atau tidak sempurna. prof. bara nawawi sebagaimana dikutip sudarto dalam buku kebijakan legislatif mengatakan bahwasebagaimana profesi yang lain yaitu dokter dibentuk majelis kehormatan disiplin kedokteran indonesia untuk menegakkan disiplin dokter dan dokter gigi, majelis pengawas yang berwenang menetapkan dan menegakkan kode etik notaris, dan dewan kehormatan yang berwenang menegakkan kode etik advokat. dengan demikian prosedurnya apabila terjadi dugaan pelanggaran terkait dengan kode etik maupun standar kerja maka lembaga lembaga tersebut yang akan memeriksanya dari sisi etik. apabila secara etik dinyatakan bersalah dan terdapat unsur pidana dalamnya, baru kemudian penyidik menjalankan tugasnya. hal ini yang tidak ada dalam undang undang guo. keberadaan komite profesi akuntan publik dalam undang undang guo tidak lebihnya hanya sebagai lembaga pemberi pertimbangan undang undang guo). dalam hal ini tampak bahwa politik hukum pengaturan profesi akuntan publik tidak berangkat dari nilai penghormatan atas profesi, namun lebih pada pengaturan profesi agar tunduk pada pemerintah. profesi akuntan publik sangat mengutamakan kepercayaan pengguna jasa, penggunaan sarana penal seperti yang terdapat dalam undang undang guo akan mengancam kelangsungan pelayanan jasa asuransi yang dilakukan oleh akuntan publik atau kantor akuntan publik. pemohon berkeyakinan bahwa apabila suatu saat terjadi proses penyidikan yang disertai penahanan terhadap seorang akuntan publik maka keberlangsungan usaha akuntan publik tersebut akan ditinggalkan pengguna jasa walaupun nantinya dalam persidangan bisa dinyatakan tidak bersalah. untuk lebih menyakinkan majelis hakim mahkamah konstitusi, bahwa permohonan paraakuntan publik) yang mengalami keresahan akibat munculnya undang undang guo. maka ada baiknya para pemohon kutipan juga pendapat tia adityasih, cpa ketua institute akuntan publik indonesia) tanggal oktober dalam sebuah acara fgd undang undang akuntan publik sebagai berikut: ". dampak undang undang nomor tahun tentang akuntan publik adalah munculnya perasaanseharusnya ditangani secara etik terlebih dahulu, ternyata langsung diancam sanksi pidana (lima) tahun, serta denda yang bisa mengakibatkan kantor gulung tikar . perkara yang pernah terjadi adalah adanya gugatan drs alauddin purba seorang akuntan publik terhadap menteri keuangan republik indonesia akibat adanya keputusan menteri keuangan nomor km. tentang pembekuan izin akuntan publik drs alauddin purba. berdasarkan putusan pengadilan tata usaha negara jakarta nomor ptun jkt gugatan penggugat dikabulkan dan keputusan tergugat dinyatakan batal. namun demikian karena profesi akuntan publik merupakan profesi yang bertumpu pada kepercayaan opini maka meskipun menang gugatan ptun nya, klien sudah meninggalkannya dan kontrak yang sedang ditangani juga diputus secara sepihak. dalam konteks kasus hukum yang demikian ini maka ketentuan khususnya huruf yang berisi ancaman pidana akan lebih merekonstruksi lagi profesi ini mengingat penderitaan yang ditimbulkan tidak hanya materiil namun juga psikis dan fisik. disinilah harga sebuah kepercayaan sehingga apabila profesi akuntan publik selalu dihadapkan dengan hukum pidana maka profesi ini akan menjadi sangat rentan dan orang pun akan enggan menjadi akuntan publik. kondisi demikian akan memperunyam profil jumlah akuntan publik indonesia yang sangat jauh ketinggalan dari negara negara lainnya asean. apalagi pada tahun indonesia akan menghadapi liberalisasi jasa termasuk jasa akuntan publik untuk kawasan asean (asean economic community). berdasarkan data praja, bps, dan api tahun jumlah akuntan publik indonesia sejumlah orang untuk kurang lebih juta penduduk. sedangkan singapura sebanyak akuntan publik untuk kurang lebih juta penduduk, filipina sebanyak akuntan publik untuk kurang lebih juta penduduk, thailand sebanyak akuntan publik untuk kurang lebih juta penduduk, malaysia sebanyak akuntan publik untuk kurang lebih juta penduduk, vietnam sebanyak akuntan publik untuk kurang lebih juta penduduk. data tersebut sudah dipaparkan api pada tanggal agustus dihadapan komisi dpr. huruf akuntan publik bertentangan dengan uud. terhadap profesi wartawan berdasarkan undang undang nomor tahun tentang pers, tidak memberikan ketentuan pidana bahkan memberikan ancaman pidana bagi orang yang menghalang halangi kerja wartawan. profesi notaris berdasarkan undang undang nomor tahun tentang jabatan notaris, diberi mekanisme internal dalam menyelesaikan pelanggaran profesi dan ada ketentuan yang menghalangi penyidik untuk secara langsung mendidik (menyita) akta. sedangkan untuk profesi pemeriksa bpk berdasarkan undang undang nomor tahun tentang badan pemeriksa keuangan, ketentuan pidana tidak terkait dengan mekanisme kerja pemeriksa (auditor) yang dituangkan dalam kertas kerjanya, tetapi lebih kepada pemidanaan atas penyalahgunaan kewenangan (bukan kriminalisasi profesi tetapi kriminalisasi penyalahgunaan profesi). uraian pertentangan huruf dengan uud yang mengakibatkan kerugian konstitusional para pemohon sebagaimana diuraikan pada huruf huruf dan huruf dapat digambarkan sebagai berikut: bertentangan dengan uud nri (datahcatakani tidak jelas. hukum. kepastian hukum yang frasa kertas kerja tidak pengertian frasa kertas adil, ena move uni @pemeriksaan pemeriksaan sena pain become agama sega penerapan sanksi menimbulkan c1) sebagaimana mestinya oleh manfaat. lukaku jan ear (g) ito pengembangan memajukan diri terhadap kertas kerja yang hambatan id) rasa aman ranah etika dan argankatian ena omi arti, akuntan pub dangan proksi distrtoinae, arab, sin akuntan negara! bpk, ada perlakuannya tur era rb, most). diskriminasiemohon dan pemohon merasa tidak bebas menjalankan pekerjaannya untuk berbuat atau tidak berbuat. pemohon dan pemohon sebagai pihak mendukung profesi akuntan publik untuk melakukan pelayanan jasa asuransi bagi masyarakat merasa tidak tenang dalam bekerja akibat munculnya perasaan cemas dalam menjalankan pekerjaannya. pemohon dan pemohon berpendapat ago nyata nyata keliru memberikan subjek yang menjadi addressaat norm dari tindak pidana yang dirumuskan. pemohon berpendapat bahwa ago mengatur mengenai norma norma yang terkait dengan akuntan publik sesuai dengan nomenklatur guo, sehingga tidak tepat apabila pihak terasosiasi yang dalam angka disebutkan pihak terasosiasi adalah rekan kap yang tidak menandatangani laporan pemberian jasa, pegawai yang terlibat dalam pemberian jasa, atau pihak lain yang terlibat langsung dalam pemberian jasa , sebagai subjek hukum dalam tentang akuntan publik. politik hukum pemidanaan yang digunakan dalam ketentuan undang undang guo lebih pada penggunaan sarana hukum pidana secara emosional sebagai pembalasan semata mata. khususnya terhadap perbuatan sebagaimana diatur pada huruf undang undang guo yang dikenakan pula pada pihak terasosiasi sangat tidak tepat karena mexicana perbuatan yang tidak jelas korban atau kerugiannya. selain itu, perumusan norma hukum primer dan norma hukum sekunder dalam undang undang guo (norma sekunder) secara serta merta merujuk undang undang guo (norma primer) mengakibatkan kesuburan makna (obscura libel). frasa yang digunakan dalam undang undang guo menyebutkan: pihak terasosiasi yang melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam . sedangkan perbuatan perbuatannya sangat terkait dengan kewenangan eksklusif akuntan publik, bukan pihak terasosiasi. dengan demikian karakteristik perbuatannya sangat berbeda dan seharusnya perbuatan yang dilarang atau dikategorikan sebagai tindak pidana bagi pihak terasosiasi dirumuskan tersendiri. dengan adanya ancaman pidana bagi pihak terasosiasi sebagaimana diatur undang undang guo sama dengan ancaman pidana bagi akuntan publik sebagaimana diatur dalam undang undang guo maka bertentangan dengan rasa keadilan pemohon dan pemohon karena dari sisi tanggung jawab atas suatu perbuatan yang terkait dengan pemberian jasa asuransi, posisi pihak terasosiasi sub koordinasi dari akuntan publik. dengan demikian sungguh tidak adil apabila ancaman pidananya disamakan. uraian pertentangan dengan uud yang mengakibatkan kerugian konstitusional para pemohon dapat digambarkan sebagai berikut: bertentangan dengan uud nri dengan uud mri argumentasi sama dengan dan dan akuntan publik bertentangan dengan dan uudlingkungan profesi adalah masyarakat dan regulator yang membutuhkan dan menghargai keahlian dan independensi ap. profesi tidak akan bisa bertumbuh baik jika habitatnya tidak membutuhkan keahlian dan independensi ap. jadi fungsi adalah memberikan pernyataan yang independen mengenai kesesuaian laporan keuangan yang dibuat manajemen (audit) dengan standar penyajian laporan keuangan. pernyataan independen inilah yang dicari para pihak dari ap, untuk menambah keyakinan mereka mengenai kesesuaian laporan keuangan dengan standar penyajiannya. secara agregat, hasil pekerjaan ini mendukung perekonomian nasional yang efisien dan bersih serta transparan, yang tentu melindungi kepentingan publik serta meningkatkan citra pemerintah mata rakyat dan citra negara mata dunia. inilah guna hasil kerja ap. jadi dalam istilah dagang, pernyataan independen inilah yang dijual kepada kliennya. oleh karena itu, ukuran mutu hasil kerja adalah independennya dalam menerapkan keahliannya dalam melihat dan menyatakan kesesuaian laporan keuangan dengan standar penyajiannya. oleh karena itu pula, kualifikasi utama adalah keahliannya dan (terutama) independennya. keahlian diperoleh melalui pendidikan formal secara teratur dan melalui pelatihan dan pengalaman. sikap independen diperkuat melalui internalisasi kode etik melalui pendidikan dan pelatihan serta pengalaman berpraktik sebagai standar profesional akuntan publik span), psa seksi paragraf keahlian hanyalah sebagai auditor independen. misalnya, bila menghadapi yag berkaitan dengan hukum, akan menggantungkan diri pada nasihat dari penasihat hukum dalam semua hal yang berkaitan dengan hukum (span, seksi psa, paragraf syarat dan ciri profesi meliputi: memiliki pengetahuan yang diperoleh melalui pendidikan yang teratur dan resmi, memiliki kewenangan dalam keahliannya, jasanya dibutuhkan masyarakat dan hanya dapat diberikan yang memiliki kualifikasi tersebut (hak eksklusif), memiliki organisasi yang mendapat pengakuan masyarakat atau pemerintah dengan perangkat kode etik untuk mengatur anggotanya serta memiliki budaya organisasi dan memiliki ciri lebih mengutamakan pelayanan dengan memberikan jasa yang bermutu dengan balas jasa yang setimpal, yang membedakannya dengan perusahaan yakni mengejar keuntungan sebesar besarnya mengingat akuntan publik merupakan suatu profesidala dapat dimaknai bahwa konstitusi menjamin kebebasan dan hak kolektif masyarakat profesi untuk membangun bangsa. dan guo menghambat hak profesi akuntan publik dalam membangun masyarakat dengan menebarkan ancaman kriminalisasi tanpa mengakui dan menghormati ranah etik profesi sebagaimana diatur dalam self regulation (standar profesional akuntan publik). bahwa berdasarkan seluruh argumentasi argumentasi yang telah ditemukan atas oleh para pemohon, pencantuman sanksi pidana sebagaimana ditentukan oleh dan undang undang guo dalam perspektif hukum pidana yang humanistik adalah tidak tepat dan ira:able),oktrin dan sekaligus rambu rambu penggunaan hukum pidana dariara pemohon,profesor hukum pidana tersebut, maka yang berisi sanksi pidana yang tidak rasional itu niscaya tidak akan terjadi. bahwa berdasarkan uraian dan alasan yang telah dikemukakan atas, maka kehadiran danlam menjalankan profesi sebagai akuntan publik dan pihak terasosiasi. oleh karena itu para pemohon berpendapat bahwa dan undang undang guo telah bertentangan dengan hak konstitusional pemohon yang dijamin uud maka seharusnya mahkamah menyatakan guo tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. permohonan (pelitakepada mahkamah agar memutuskanbertentangan dengan undang undang dasar negara republik indonesia tahun menyatakan,tidak memiliki kekuatan hukum mengikat: memerintahkan agar putusan ini dimuat dalam berita negara sebagaimana mestinya, atau apabila mahkamah berpendapat lain, mohon agar memutus yang seadil adilnyatata usaha negara jakarta nomor ptun jkt, bukti fotokopi kartu tanda penduduk ktp)kuntan publik, bukti fotokopi peraturan menteri keuangan nomor pmk. tentang jasa akuntan publik, bukti fotokopi surat izin akuntan: bukti fotokopi buku standar profesional akuntan publik span) dan kode etik akuntan publik: bukti fotokopi keputusan menteri keuangan tentang pencabutan izin akuntan publik, bukti fotokopi direktori kantor akuntan publik dan akuntan publik indonesia: bukti fotokopi risalah rapat buku dan buku ii: bukti fotokopi kronologis rancangan undang undang tentang akuntan publik, bukti fotokopi ad adt api: bukti fotokopi contoh laporan auditor independen, bukti fotokopi surat dukungan dari pengurus pusat api: bukti fotokopi jaminan kebebasan berprofesi, bukti fotokopi kliping berita harian: bukti foto dokumentasi penyampaian aspirasi, bukti fotokopi berita acara rapat umum anggota luar biasa institut akuntan publik indonesia tahunmahkamah pada tanggal februari februari dan maret yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut: ahli ahli: dr. ali syafaat, s.h., m.h. bahwa terdapat dua unsur yang terkait dengan hak profesi. sebagai konsekuensi dari pengertian hak asasi manusia, sebagai hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia, maka seperangkat hak itu dimiliki oleh setiap manusia sejak kelahirannya tanpa membedakan etnis, ras, agama, jenis kelamin, apalagi profesi yang dijalani. oleh karena itu, setiap umat manusia yang menjalani profesi tertentu dalam perkara ini adalah akuntan publik, juga memiliki hak asasi yang harus dijamin, dijunjung tinggi, dan dilindungi baik secara pribadi maupun dalam menjalani profesinya. kedua, seperangkat hak yang harus dijunjung tinggi. tidak hanya berkaitan dengan eksistensi biologis manusia, melainkan mencakup kepentingan untuk menghormati dan melindungi harkat dan martabat manusia. harkat dan martabat sebagai manusia adalah satu kondisi yang hanya dapat dipenuhi jika manusia memiliki kebebasan untuk hidup bersama dan kebebasan serta kesempatan untuk mendapatkan pengakuan yang sederajat dengan manusia lain. pengakuan tersebut hanya mungkin didapatkan jika seseorang melakukan kegiatan yang bermanfaat bagi manusia lain berdasarkan keahlian yang dimiliki dan sesuai dengan perkembangan kebutuhan masyarakat, dalam undang undang dasar tercakup sebagai hak asasi manusia juga hak untuk bekerja, hak mengembangkan diri, hak memajukan diri dan memperjuangkan hak secara kolektif, hak memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuansebagaimana disebutkan dalam dan undang undang dasar oleh karena itu, menjalani suatu profesi akuntan publik adalah perwujudan dari hak untuk bekerja, hak mengembangkan diri, serta hak untuk memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan. untuk dapat menjalankan profesi tersebut, tentu seseorang harus dipenuhiapalagi dalam menjalankan profesi itu mutlak diperlukan adanya keahlian yang tidak dimiliki oleh setiap orang, yang berdasarkan keahlian itulah semua pertimbangan untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu, harus diletakan. untuk dapat menjalankan keahlian sebagai dasar pertimbangan utama dalam melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu itu diperlukan adanya independence dari kepentingan atau pengaruh apapun, selain dari keahlian itu sendiri. oleh karena itu, suatu profesi hanya dapat dijalankan jika terdapat rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk menjalankan profesi itu, berdasarkan pemikiran tersebut, ahli berpendapat jelas bahwa perlindungan hak asasi manusia memiliki implikasi terhadap perlindungan terhadap profesi, baik terhadap orang yang menjalani maupun terhadap tindakan yang dilakukan dalam profesi itu. hal ini juga bisa kita lihat dalam proses perubahan undang undang dasar walaupun secara khusus atau spesifik tidak dibahas, tetapi pernah disampaikan dalam proses perubahan undang undang dasar, misalnya pada rapat ke lll panitia hoc badan pekerja mpr, dengan agenda pengantar musyawarah fraksi. salah satu fraksi pada saat itu fraksi kebangkitan bangsa melalui juru bicara abdul khalid ahmad, menyampaikan beberapa prinsip yang harus ada dalam undang undang dasar prinsip prinsip hak asasi manusia. salah satunya adalah menjamin dan memelihara terhadap kebebasan berprofesi. demikian pula dalam rapat sinkronisasi panitia hoc bp mpr tanggal juli anggota anggota pah hamdan zelda menyampaikan perlunya perlindungan terhadap profesi. walaupun dalam konteks profesi hukum seperti pengacara. namun pendapat itu lalu ditanggapi oleh anggota pah andi mattalatta yang menyatakan bahwa yang dibahas itu pada saat adalah masalah suprastruktur atau institusi yang memiliki kewenangan publik, itu terkait dengan sedangkan institusi profesi secara umum masuk dalam pengaturan hak asasi manusia: kemudian terkait kerugian konstitusional para pemohon. dan undang undang akuntan publik adalah ketentuan yang memberikan ancaman pidana bagi profesi akuntan publik dan terasosiasi yang melakukan tindakan yang dirumuskan dalam tersebut sebagai tindak pidana, suatu ketentuan pidana tentu saja tujuannya adalah agar seseorang tidak melakukan sesuatu yang dirumuskan sebagai tindak pidana dengan cara memberikan ancaman pidana bagi yang melakukannya. sudah pasti ketentuan ini menciptakan rasa tidak aman atau takut untuk melakukan suatu tindakan yang memenuhi kualifikasi tindak pidana. ancaman pidana berpotensi mengurangi independence profesi karena membuat seseorang dalam profesi itu tidak hanya mendasarkan keahliannya dalam melakukan atau tidak melakukan tugas profesinya, tetapi juga mempertimbangkan apakah tindakan yang dilakukan masuk kualifikasi tindakan pidana atau tidak? pada saat tindakan profesi tersebut tidak lagi ditentukan sepenuhnya oleh keahlian yang dimiliki, maka seseorang berpotensi kehilangan profesi itu sendiri. hukum seharusnya memperkuat atau mendorong agar seseorang melakukan tindakan tersebut sesuai dengan keahlian profesinya. hal ini berarti hak atas pekerjaan, hak mengembangkan diri, hak untuk menikmati manfaat ilmu pengetahuan akan berpotensi dirugikan. inilah kerugian konstitusional yang potensial dialami oleh para pemohon yang disebabkan oleh berlakunya dan undang undang akuntan publik, mengenai penggunaan sanksi pidana, sesungguhnya mahkamah telah pernah membuat pedoman yang menurut ahli tidak hanya menjadi dasar dalam pengambilan putusan oleh mahkamah. tetapi juga harus menjadi pertimbangan bagi pembentuk undang undang dalam memuat sanksi pidana, yaitu dalam putusan nomor puu v yang menyatakan bahwmahkamah memberikan lima pedoman, yaitu, pertamakedu dengan perbuatan yang akan kriminalisasi. ketiga, ancaman pidana harus rasional. keempat, ancaman pidana harus menjaga keserasian antara ketertiban sesuai dengan hukum dan kompetensi. kelima,prof. dr. arief abdullah, s.h., hum. dalam bab undang undang nomor tahun yang memuat ketentuan umum, sama sekali tidak dikemukakan pengertian mengenai manipulasi . demikian juga halnya dengan pengertian mengenai kertas kerja . dan, dalam penjelasan huruf dan undang undang tersebut, telah dinyatakan cukup jelas. jika kata atau istilah manipulasi dan kertas kerja mempunyai pengertian yang sama antara yang digunakan dalam praktik akuntan publik dengan istilah dalam undang undang nomor tahun tentu hal itu sudah bersesuaian, akan tetapi sebaliknya jika tidak sama, maka akan menimbulkan permasalahan dalam konkritisasinya. dalam praktik profesi akuntan publik:. jika demikian halnya, berarti akuntan publik dalam menjalankan jasa profesinya sebenarnya tidak masuk dalam lingkup negatif untuk melakukan kejahatan, sehingga tidak seharusnya diancam dengan sanksi pidana. namun, apabila kata manipulasi itu oleh pembentuk undang undang nomor tahun persepsi sama dengan manipulasi yang sudah umum dikenal dalam hukum pidana, maka apa yang telah dituang dalam undang undang nomor tahun tidak bersesuaian dengan legal spirit dalam bagian menimbang sebagaimana telah saya kemukakan atas. pengertian kertas kerja tidak dijelaskan oleh undang undang nomor tahun bahwa, kertas kerja dalam pekerjaan profesi akuntan publik merupakan suatu rencana pemeriksaan terhadap laporan keuangan yang dibuat oleh manajemen (perusahaan), yang antara lain merumuskan metodologi pemeriksaan, pengambilan sampling, analisis data, dan perumusan kesimpulan yang berisi pendapat akuntan publik yang melakukan pemeriksaan. rumusan undang undang nomor tahun berbunyi: melakukan manipulasi, membantu melakukan manipulasi . dan seterusnya , menghilangkan data atau catatan pada kertas kerja atau tidak membuat kertas kerja. sedangkan istilah istilah tersebut yang sebenarnya tidak mengandung pengertian yang negatif namun ditransfer begitu saja dalam rumusan undang undang nomor tahun sehingga apabila dihadapkan dengan satu pilar saja dari hukum pidana, yaitu pilar pertama, maka hal itu sudah tidak bersesuaian, karenapadahal untuk sampai pada ancaman pidana, maka harus ada orang yang melanggar perbuatan yang dilarang itu. apabila kebijakan atau politik hukum pidana yang terimplementasi dalam undang undang nomor tahun tetap hendak dipertahankan, dalam arti tidak berkehendak dilakukan evaluasi untuk ditinjau ulang, maka dengan adanya ketentuan dan undang undang nomor tahun akan mematikan profesi akuntan publik, sehingga lahirnya undang undang nomor tahun bertentangan dengan tujuan dibuatnya undang undang nomor tahun ini berarti, telah bertentangan dengan norma dalam uud undang undang nomor tahun sebenarnya termasuk dalam kelompok peraturan peraturan hukum administratif, yaitu seperti halnya antara lain: undang undang nomor tahun tentang pasar modal, undang undang nomor tahun tentang perbankan sebagaimana dirubah dengan undang undang nomor tahun semua telah mencantumkan ketentuan pidana dalam undang undang tersebut. kebijakan tersebut merupakan perkembangan kebijakan legislatif yang cenderung selalu mencantumkan ketentuan pidana dalam hukum administrasi. hukum administrasi pada dasarnya merupakan hukum mengatur atau hukum pengaturan, yaitu hukum yang dibuat dalam melaksanakan kekuasaan mengatur atau kekuasaan pengaturan, sehingga penggunaan istilah hukum pidana administrasi sering pula disebut dengan hukum pidana mengenai pengaturan atau hukum pidana dari aturan aturan. dengan demikian, hukum pidana administrasi itu merupakan perwujudan dari kebijakan menggunakan hukum pidana sebagai sarana untuk menegakkan atau melaksanakan norma yang ada dalam hukum administrasi tersebut. pengujian atas undang undang nomor tahun dan terhadap uud maka yang menjadi pertanyaan: apakah relevan memfungsikan hukum pidana sebagai sarana untuk menegakkan norma dalam undang undang nomor tahun dalam hal ini dan undang undang tersebut. pertanyaan ini mengemuka, karena sebagaimana telah dikemukakan tadi, yaitu yang terkait dengan tiga pilar dalam hukum pidana bahwa,samping itu, dikaitkan dengan hubungan hukum antara pihak akuntan publik dengan klien adalah lebih bersifat hubungan kepercayaan, sehingga menjadi janggal jika memanggil hukum pidana, yang melibatkan kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan (lihat penjelasan huruf b). namun demikian, mengingat subjek hukum pidana baik orang seorang maupun badan hukum tidak kebal terhadap hukum, maka jika misalnya terjadi tindak pidana pemalsuan cukup mengacu pada norma yang diatur dalam kuhp. karena itu, belum saatnya memanggil hukum pidana dalam undang undang nomor tahun terkecuali ada yang lebih spesifik yang tidak diatur dalam kuhp patut dipertimbangkan diatur dalam undang undang tentang akuntan publik (yang akan datang pembaharuan undang undang tentang akuntan publik). penggunaan hukum pidana atau sanksi pidana dalam undang undang nomor tahun pada dasarnya merupakan bagian dari kebijakan atau politik hukum pidana. namun demikian, sebagaimana tadi telah dikemukakan bahwa, melaksanakan politik kriminal, berarti mengadakan pemilihan dari sekian banyak alternatif, mana yang paling efektif dalam usaha penanggulangan tersebut. karena itu, jangan sampai undang undang yang dibuat bertentangan dengan tujuannya. pidana itu merupakan suatu penderitaan, sesuatu yang dirasakan tidak enak oleh yang dikenai, maka dari itu tidak henti hentinya mencari dasar, hakikat dan tujuan pidana dan pemidanaan untuk memberikan pembenaran dari pidana itu. mengapa demikian? karena pidana yang telah dijatuhkan cary dan loeb dalam mena segar, mengenal profesi akuntan publik: hasil kerja: jadi bukan tentang kebenaran laporan keuangan (span, seksi psa paragraf pekerjaan audit dimulai dengan proses persetujuan untuk melaksanakan audit atas permintaan tertulis oleh klien (tahap engagement). untuk memutuskan menerima atau menolak permintaan klien, harus melakukan prosedur tertentu, termasuk menjelaskan kepada (calon) klien mengenai keterbatasan audit yang dilakukan dan audit dilakukan berdasarkan pengujian (menggunakan sampel). bila menerima perikatan audit, kesepakatan mengenai berbagai syarat dan ketentuan, terutama mengenai lingkup audit, standar audit yang digunakan, hasil audit, tanggung jawab (opini yang dibuatnya). engagement letter (perikatan audit) juga memuat hal tentang keterbatasan audit termasuk pernyataan bahwa audit adalah berdasarkan pengujian (menggunakan sampel). jadi, proses penyajian dan penerbitan laporan keuangan adalah pekerjaan dan tanggung jawab manajemen. melakukan audit setelah menerima laporan keuangan dan ditanda tangani oleh manajemen. dalam praktik, dapat memulai melaksanakan audit atas bagian bagian dari laporan keuangan, namun pekerjaan audit secara keseluruhan harus didasarkan atas laporan keuangan yang telah dibuat disiapkan oleh manajemen. jadi tegasnya, laporan keuangan adalah tanggung jawab manajemen, sedangkan tanggung jawab adalah opininya (sa seksi psa, paragraf jadi tidak ada sedikit pun tanggung jawab atas laporan keuangan. sebagian masyarakat menganggap seolah olah yang menyajikan laporan keuangan, sehingga seolah olah yang bertanggung jawab atas laporan keuangan. pemilik perusahaan bertanggung jawab memilih manajemen yang memiliki integritas agar laporan keuangan yang disahkannya sesuai dengan standar penyajian laporan keuangan. ringkasnya, audit bukan suatu instrumen pengalihan tanggung jawab atas laporan keuangan dari manajemen kepada ap. bukan hanya dirasakan tidak enak, melainkan juga sesudah itu orang yang dikenai masih merasakan akibatnya yang berupa cap yang diberikan oleh masyarakat bahwa orang itu pernah berbuat jahat . berhubungan yang demikian itu, maka hendaknya hukum pidana merupakan obat yang terakhir (ultimatum medium). artinya, jika tidak perlu sekali jangan menggunakan hukum pidana sebagai sarana. untuk itu, ketentuan pidana yang tercantum dalam dan undang undang nomor tahun yang secara dogmatis perumusannya tidak sesuai dengan tiga pilar atau masalah pokok dalam hukum pidana sebagaimana telah dikemukakan atas, patut dipertimbangkan untuk dicabut, karena selain tidak memberikan manfaat juga telah melahirkan undang undang yang bertentangan dengan tujuannya. dengan dan undang undang nomor tahun yang perumusannya tidak bersesuaian dengan tiga masalah pokok dalam hukum pidana, sehingga jika tetap dipertahankan justru akan membunuh jasa akuntan publik yang sebenarnya keberadaannya sangat dibutuhkan (lihat konsideran undang undang nomor tahun namun demikian, dalam hal lain jika akuntan publik melakukan suatu kejahatan yang terkait dengan profesinya, maka hukum pidana sepatutnya dipanggil, akan tetapi jangan sampai hukum pidana menjadi mengancam utama bagi perkembangan jasa akuntan publik indonesia. dan, terkait dengan masalah ini, herbert packer telah mengingatkan sebagaimana tadi dikemukakan. kecermatan dalam merumuskan ketentuan pidana yang tercantum dalam dan undang undang nomor tahun diperlukan jangan sampai menimbulkan kontradiktif dengan dibuatnya undang undang tersebut. karena itu, bimbingan ilmu hukum (pidana) menjadi sangat penting dalam mengarahkan pembentuk undang undang. jadi, jangan timbul kesan asal buat dan asal jadi karena biaya untuk itu begitu besar. suatu hal yang perlu dipertimbangkan dan diingat: adanya kondisi kriminalisasi yang berlebihan akan mengakibatkan turunnya nilai hukum pidana mata masyarakat. untuk itu, pendekatan penal belum tentu harus dengan penjatuhan pidana, akan tetapi dapat juga dilakukan dengan cara lain yang lebih bermanfaat. jadi, dilihat sesuai dengan konteksnya. prof. dr. yusril iha mahendra, s.h. bahwa norma yang dikandung dalam dan undang undang guo sesuai dengan judul bab memuat norma norma mengenai delik pidana dan saksinya terkait dengan satu perbuatan pidana yang dilakukan oleh akuntan publik sebagai subjek hukumnya, dan subjek lain yang dikategorikan sebagai pihak terasosiasi, sebagaimana norma hukum pidana, maka rumusan norma yang tergolong dalam kategori tersebut haruslah bersifat rigid karena norma tersebut berkaitan langsung dengan hak asasi manusia yang menyangkut nasib seseorang, yang dapat berakibat seseorang kehilangan kemerdekaannya karena dikenai sanksi pidana penjara. padahal kemerdekaan adalah salah satu hak asasi yang fundamental dalam kehidupan manusia, mengingat sifat norma hukum pidana yang demikian, maka rumusan norma tidak dapat mengandung sifat yang multitafsir, terutama terhadap penggunaan suatu istilah yang sebelumnya tidak dikenal dalam perumusan delik dalam hukum pidana materiil. masalah krusial dalam perumusan norma undang undang guo ialah digunakannya istilah manipulasi yang tidak jelas apa maknanya, sehingga membuka peluang lebar lebar bagi timbulnya multitafsir. frasa yang mengatakan melakukan manipulasi, dan atau memalsukan data, dan frasa yang mengatakan dengan sengaja melakukan manipulasi, memalsukan, dan atau menghilangkan data, secara hukum adalah frasa yang tidak jelas apa maknanya, dalam bahasa sehari hari istilah manipulasi mengandung makna yang negatif yakni memutarbalikkan atau menggambarkan sesuatu yang berbeda dari fakta atau keadaan yang sebenarnya. padahal dalam peristilahan akuntansi, manipulasi bukanlah sesuatu yang bersifat negatif. istilah data manipulation adalah kegiatan yang berkaitan erat dengan pekerjaan profesi akuntan dalam melakukan analisa dan melakukan penilaian terhadap data yang hasilnya mungkin berbeda dari data yang disajikan oleh manajemen dalam laporan keuangan yang dibuatnya: oleh karena manipulasi dalam konteks akuntansi berkaitan dengan analisis dan penilaian, maka tindakan tersebut bukanlah sesuatu tindak pidana yang harus diberi ancaman sanksi pidana pula. undang undang guo tidak memberikan penjelasan tentang arti istilah manipulasi yang digunakan. demikian pula rumusan definisi dalam undang undang guo, juga tidak merumuskan apakah yang dimaksud dengan istilah manipulasi: bahwa istilah tersebut belum dikenal dalam hukum pidana, kecuali istilah memalsukan yang memang diatur dalam kuhp, maka istilah manipulasi seharusnya diberikan penjelasan otentik oleh undang undang untuk mencegah terjadinya multitafsir yang berakibat hilangnya kepastian hukum. karena sifat yang multitafsir maka aparatur penegak hukum akan menggunakan penafsirannya sendiri dalam memahami istilah tersebut yang dapat pula menimbulkan tindakan sewenang wenang aparatur negara terhadap rakyatnya sendiri. padahal tindakan yang sewenang wenang adalah bertentangan dengan asas negara hukum, sebagaimana dirumuskan dalam uud sifat multi tafsir terhadap suatu norma undang undang dengan sendirinya akan mengakibatkan adanya ketidakpastian hukum yang membuat norma undang undang guo, khususnya istilah manipulasi menjadi bertentangan dengan uud yang menjamin adanya kepastian hukum yang adil bagi semua orang. penggunaan istilah manipulasi dalam undang undang guo dapat pula menimbulkan perasaan khawatir dan perasaan takut bagi para akuntan publik untuk melakukan sesuatu yang terkait erat dengan profesinya padahalkalau akuntan publik merasa takut melakukan manipulasi data data manipulation sebagaimana terprogram dalam perangkat lunak komputer yang dijadikan sebagai sarana kerja mereka karena merasa terancam dengan berlakunya suatu norma undang undang, maka jelaslah norma undang undang tersebut bertentangan dengan uud istilah yang bersifat multi tafsir sebagaimana dikemukakan dalam huruf diulangi lagi dalam huruf dengan menambahkan tindakan tindakan yang bersifat lebih spesifik yakniistilah manipulasi yang multi tafsir selain istilah manipulasi yang multi tafsir undang undang juga tidak menjelaskan apa yang dimaksud dengan istilah kertas kerja yang mungkin yang mempunyai arti yang khusus dalam dunia akuntansi yang berbeda dengan pengertian kertas kerja atau working paper yang digunakan dalam kegiatan kegiatan akademik seperti symposium, seminar, ataupun workshop. kertas kerja yang dimaksud dalam pekerjaan profesi akuntan publik berisikan semacam rencana pemeriksaan terhadap laporan keuangan yang dibuat oleh manajemen yang antara lain merumuskan metodologi pemeriksaan pengambilan sampling analisa data dan perumusan kesimpulan yang berisi pendapat akuntan publik yang melakukan pemeriksaan: bahwa terdapat perbedaan penggunaan metodologi pengambilan sampling atau analisa data yang dilakukan oleh seorang akuntan publik dibandingkan dengan akuntan publik lainnya yang melakukan tugas yang sama hal itu sangat mungkin untuk terjadi. perbedaan perbedaan itu dengan sendirinya akan menyebabkan pendapat yang dirumuskan oleh seorang akuntan publik yang satu bisa saja berbeda dengan akuntan publik lainnya, hasil pemeriksaan seorang akuntan publik yang tertuang dalam pendapat yang dikemukakannya sebagai hasil akhir atas suatu proses pemeriksaan, bukanlah suatu kebenaran yang bersifat absolute memang profesi akuntan publik harus memberikan jasa yang insurance atas hasil pekerjaannya dalam makna hasil pekerjaan itu bertujuan untuk memberikan keyakinan bagi penggunanya. sifat insurance tidak berarti hasil pekerjaan akuntan publik mengandung kebenaran yang bersifat mutlak, kritik terhadap hasil pekerjaan itu, tetap terbuka untuk dilakukan oleh siapa saja yang berkepentingan. hal hal seperti ini jelaslah bukan sesuatu yang dapat dipidana, ketidakjelasan rumusan norma dalam frasa sebagaimana dikucilkan atas menjadi tambah tidak jelas dengan frasa yang mengatakan,. istilah tidak dapat digunakan sebagaimana mestinya adalah istilah yang kabur dan multi tafsir serta tidak menjamin adanya kepastian hukum. oleh karena meskipun terdapat standart pemeriksaan span namun apakah hal itu dapat digunakan sebagaimana mestinya atau tidak sangatlah bergantung pada pihak yang berkepentingan dalam membaca hasil pemeriksaan tersebut. pihak pihak yang berkepentingan sini sangatlah mungkin adalah para pemegang saham dalam satu perusahaan, bank yang membaca laporan pemeriksaan dalam mempertimbangkan permohonan kredit, petugas pajak, atau bursa efek dalam konteks ipo atau penjualan saham kepada masyarakat bagi perusahaan publik. namun anehnya dalam penjelasan huruf ini yang dimaksud dengan pihak yang berwenang adalah menteri, kepolisian, kejaksaan dan pengadilan. pihak pihak yang disebutkan tersebut sama sekali tidak mempunyai kualifikasi untuk menilai kertas kerja yang dibuat oleh seorang akuntan publik organisasi profesi dalam hal ini seperti dewan kehormatan profesi lah yang mempunyai kualifikasi dan otoritas untuk memeriksa kertas kerja yang dibuat seorang akuntan publik untuk menilai apakah pembuatan kertas kerja tersebut memenuhi standar yang telah ditetapkan atau tidak, perumusan norma dalam huruf undang undang guo jelaslah tidak menjamin adanya kepastian hukum, sehingga bertentangan dengan norma uud rumusan tersebut juga menimbulkan rasa khawatir dan ketakutan untuk melakukan pekerjaan yang merupakan profesi dari seorang akuntan publik karena pekerjaannya dapat dinilai, dapat digunakan sebagai mana mestinya atau tidak oleh instansi instansi yang sama sekali tidak mempunyai kualifikasi dan otoritas untuk melakukan penilaian. dibandingkan dengan profesi lain seperti profesi notaris, advokat, dan kedokteran, masalah yang terkait dengan ada tidaknya malapraktik dalam menjalankan profesi pertama tama haruslah diperiksa oleh majelis kode etik atau dewan kehormatan profesi sebelum diserahkan kepada aparat penegak hukum. ancaman pidana yang diberikan oleh undang undang guo yang langsung mempidanakan dugaan pelanggaran etika profesi mengandung sifat diskriminatif yang bertentangan dengan uud sementara rumusan norma undang undang guo yang mengatur materi yang sama dengan norma namun diberlakukan terhadap pihak terasosiasi atau rumus yang tidak proporsional. mengingat undang undang guo sesuai judulnya adalah undang undang tentang akuntan publik, sementara pihak terasosiasi terutama pegawai dan pihak lain yang terlibat dalam pemberian jasa sesuai dengan definisi angka undang undang guo dapat mencakup mereka yang tidak memiliki kualifikasi sebagai akuntan publik namun dikarenakan ancaman pidana yang sama, jelaslah berisikan satu norma yang menimbulkan kekhawatiran dan ketakutan dalam melaksanakan sesuatu padahal hal tersebut adalah hak asosiasi seseorang sesuai dengan tugas dan pekerjaannya. rumusan demikian terangan bertentangan dengan norma konstitusi yang diatur dalam uud bahwa rumusan delik pidana atau ancaman saksinya sebagaimana normalnya dirumuskan dalam dan undang undang guo selain bertentangan dengan uud adalah juga tidak sejalan dengan asas asas hukum pidana nasional, dan walaupun tidak disebutkan secara eksplisit mengkategorikan tindak pidana terkait dengan akuntan publik sebagai kejahatan. mengingat subjek pelakunya yang bersifat khusus yakni mereka yang menyandang profesi sebagai akuntan publik. adanya sanksi ancaman hukuman penjara dalam dan dengan tegas menunjukan kategori tindak pidana tersebut adalah kejahatan, bukan pelanggaran: namun undang undang guo tidak memberikan pengaturan yang bersifat khusus mengenai hukum formil berkaitan dengan acara pemeriksaan tindak pidana yang bersifat khusus ini, padahal proses pemeriksaan yang dilakukan dengan menggunakan hukum acara pidana umum sebagaimana termaktub dalam kuhp tidaklah memadai untuk mampu mengungkapkan dugaan telah terjadinya suatu tindak pidana yang bersifat khusus itu. apalagi hal ini terkait dengan profesi yang para anggotanya tunduk pada kode etik yang hanya dapat dinilai oleh badan yang khusus untuk itu sebelum temuan tersebut diserahkan kepada aparatur penegak hukum untuk melakukan proses pemeriksaan secara pidana, fokus permohonan para pemohon dalam perkara ini tertuju kepada pengujian materiil. menurut ahli pengujian undang undang guo sesungguhnya dapat pula dilakukan pada aspek formalnya untuk menguji apakah norma dalam kedua undang undang guo memenuhi syarat syarattau tidak? asas pembentukan peraturan perundang undangan sebagaimana normalnya diatur dalam huruf undang undang nomor tahun adalah asas kejelasan rumusan. materi muatan peraturan perundang undangan sebagai mana diatur dalam undang undang nomor tahun haruslah mencerminkan antara lain asas pengayoman, asas kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan, serta asas ketertiban dan kepastian hukum: sebagaimana telah diuraikan dalam aspek aspek materiil pengujian norma undang undang guo terhadap uud maka jika hal yang sama diterapkan secara mutasi mutans maka nyatakan bahwa perumusan norma dalam dan undang undang guo secara formil adalah bertentangan dengan asas asas pembentukan peraturan perundang undangan dan materi muatan peraturan perundang undangan sebagaimana diatur dalam huruf dan undang undang nomor tahun dr. mudzakkir, s.h., m.h. perbuatan yang dilarang dalam huruf adalah melakukan manipulasi data atau memalsukan data . penggunaan kata manipulasi yang dalam praktik dapat dimaknai secara positif dan negatif yang apabila diterapkan sebagai perumusan tindak pidana bagi akuntan publik akan menimbulkan ketidakjelasan, kerancuan atau kesuburan maksud pelarangan suatu perbuatan yang berpotensi terjadinya perluasan norma hukum pidana yang bersumber dari interpretasi kata manipulasi data yang berdentang dengan asas kepastian hukum dalam hukum pidana (lex scripta, lex certa, dan lex stricta). pengenaan ancaman pidana bagi pelaku membantu melakukan manipulasi data dengan pelaku manipulasi data bertentangan dengan asas hukum pidana sebagaimana dimaksud dalam kuhp dan kuhp. dalam tersebut memuat prinsip hukum: ada perbedaan prinsipil antara pembantuan dalam kuhp dengan pelaku tindak pidana dalam kuhp: ancaman pidana bagi pelaku pembantu adalah ancaman pidana pokok dikurangi sepertiga, sedangkan pelaku tindak pidana diancam pidana pokok. atas dasar pertimbangan tersebut, membuktikan bahwa norma hukum pidana yang dimuat dalam huruf undang undang nomor tahun tidak memberikan jaminan kepastian hukum dan keadilan bagi akuntan publik yang apabila rumusan tersebut dipertahankan penerapannya berpotensi merugikan kepentingan jaminan perlindungan hukum dan konstitusional orang yang menjalankan profesi akuntan publik. norma hukum pidana yang dimuat dalam huruf tersebut perbuatan yang dilarang sama dengan huruf tetapi berbeda objeknya, yaitu data atau catatan pada kertas kerja atau tidak membuat kertas kerja. karena memuat perbuatan yang sama, maka analisis hukum huruf berlaku juga terhadap analisis hukum huruf rumusan norma hukum pidana yang ditujukan kepada pihak terasosiasi sedangkan norma hukum pidana bersumber dari yang ditujukan kepada akuntan publik, atau subjek hukum yang memiliki kualifikasi yang berbeda, adalah bentuk penerapan hukum yang tidak tepat, yang menjalankan pekerjaannya atas tanggung jawab akuntan publik. semestinya rumusan norma hukum pidana dan ancaman pidananya berbeda dengan dr. dimakan est bagi, s.h., m.h. dalam konteks fungsi hukum administrasi, hukum administrasi dimanfaatkan dalam penggunaan kekuasaan pemerintahan atau eksekutif. dalam konsep hukum administrasi maka pemerintah diberi wewenang untuk membuat atau membentuk aturan melaksanakan kekuasaan pemerintahan sekaligus untuk menerapkan sanksi administrasi, keistimewaan hukum administrasi sini adalah bisa membuat aturan sendiri, menerapkan sendiri, dan menegakkan sendiri. kedua, mengangkat personil untuk membantu melaksanakan tugas pemerintah. pemerintah boleh mengangkat personil, mengangkat alat kelengkapannya. ketiga, mengatur sistem perizinan atau vergunningen. keempat, memberikan bantuan subsidi kepada rakyat yang karena keadaan tertentu harus dilakukan meskipun pemerintah dapat melakukan kewenangan atas, penyelenggara kekuasaan pemerintahan tetap tunduk pada prinsip negara hukum dan negara demokrasi. prinsip negara hukum disyaratkan asas keabsahan dalam tindakan pemerintahan, asas perlindungan ham, asas pembagian kewenangan dan pemerintahan yang tidak memihak atau imperial. dalam konteks demokrasi diperlukan perlindungan hak atas kebebasan dan hak atas persamaan. dalam hal ini tugas pemerintah adalah mewujudkan ide keadilan sosial untuk menjaga keseimbangan hak antara persamaan dan hak atas kebebasan: dalam kaitannya dengan kegiatan masyarakat, sedapat mungkin tugas pemerintah adalah melakukan fasilitasi untuk semakin berdaya guna. dalam hal kegiatan masyarakat yang dapat dilakukan sendiri dan dapat berfungsi dengan baik, pemerintah tidak diperlukan hadir pada bidang tersebut, sehingga pemerintah dapat mengurus kegiatan yang lainnya. oleh sebab itu, untuk kegiatan profesi yang telah tertata dengan baik organisasinya baik dari pengurusan hingga pengawasannya, maka pemerintah tidak perlu hadir kecuali jika diminta oleh organisasi profesi tersebut agar pemerintah turut serta menjadi bagian dalam pengawasan atau pembinaan, bagian yang kedua, tentang efektifitas sanksi adminstrasi dalam pengaturan kelompok profesi. maksudnya kewenangan dalam kegiatan profesi adalah kewenangan melalui sistem perizinan. luar sistem perizinan maka tidak ada kewenangan pemerintah yang dapat dijalankan. izin adalah instrumen yang digunakan pemerintah untuk mengendalikan aktifitas warga agar tercapai sebuah tujuan tertentu, dalam konsep norma hukum, izin masuk dalam kategori norma perilaku yaitu kewajiban seseorang untuk mengajukan izin kepada pemerintah sebelum melakukan aktifitas tertentu yang dilarang. dalam konteks sanksi administrasi, sanksi hanya dapat diberlakukan kepada yang punya izin yaitu punya izin tetapi menyalahgunakan atau melanggar persyaratan perizinan yang ditetapkan. dalam hal ini maka adalah wajar jika kepada mereka yang melakukan aktifitas tanpa izin diberikan sanksi yang lebih berat. oleh sebab itu, kesimpulannya bahwa sanksi pidana akan cocok diberlakukan kepada mereka yang melakukan aktifitas tanpa melalui proses perizinan. sementara yang memegang perizinan yang tepat adalah sanksi administrasi: kedudukan self regulatory merupakan kegiatan profesi bertujuan untuk menjaga kewibawaan profesi. ada dua hal penting, yaitu pertama kemampuan, berisi dua hal, keterampilan atau skill dan pengetahuan atau knowledge. kedua adalah integritas atau sikap mental dalam menjalankan profesinya. semua ini lebih dulu tunduk pada aturan profesi yang disebut sebagai kode etik atau good conduct. oleh sebab itu, organisasi profesi dapat membuat aturan profesi yang berisi ketentuan tentang standar profesi, berisi persyaratan administrasi, persyaratan keahlian baik aspek pengetahuan maupun keterampilan, persyaratan menjalankan kegiatan profesi, ada kewajiban dan larangan dalam menjalankan profesi, pemberhentian atau pemecatan bahkan pengaktifan kembali, pengawasan dan pengendalian, serta sanksi administrasi profesi. dalam hal ini pemerintah tidak terkait dengan organisasi profesi. oleh sebab itu, profesi diberi keleluasaan menjalankan organisasi tanpa intervensi pemerintah: relevansi pengaturan kriminalisasi akuntan publik dalam dan undang undang akuntan publik dengan hakikat profesi. dalam perspektif hukum administrasi, ketentuan pidana dikategorikan sebagai ultimatum medium yaitu instrumen terakhir untuk upaya memperbaiki keadaan. mencermati rumusan guo maka perbuatan pidana yang terurus dalam guo sebenarnya telah tercakup dalam ketentuan pidana sebagaimana diatur dalam kuh pidana, dilihat dari aspek profesi maka bekerja itu masuk hak sosial atau social rights. dalam konsep ham, social right itu dikategorikan sebagai positive pengguna jasa (pemakai informasi laporan keuangan) juga mempunyai tanggung jawab sendiri, yakni menyadari dan memahami keterbatasan pekerjaan audit. karena dalam pembuatan keputusan laporan keuangan bukanlah satu satunya bahan, maka pengguna jasa tidak boleh mempersalahkan pembuat laporan keuangan, apalagi mempersalahkan ap. tanggung jawab pengguna jasa ini tidak dapat dialihkan atau dibebankan kepada ap. jadi format hasil kerja pekerjaan audit, hanyalah berupa surat, yang umumnya dalam satu atau dua lembar saja yang diberi judul laporan auditor independen lai). memang dalam praktik lai ini dihampiri dengan laporan keuangan yang dibuat manajemen. laporan keuangan terdiri dari banyak bagian sehingga terdiri dari lembaran yang lebih banyak dari lai. laporan keuangan ini dan lai dijilid menggunakan cover yang memuat identitas kap dan lai tempatkan bagian depan. akibatnya ada anggapan laporan keuangan seolah olah adalah buatan ap. hasil kerja ditujukan kepada pemegang saham, komisaris dan direksi entitas. artinya alamat hasil kerja adalah terbatas. karena itu, apabila perusahaan ingin menerbitkan laporan keuangan yang dikaitkan dengan auditor independen untuk tujuan tertentu atau menyerahkannya dalam suatu dokumen tertentu, harus mendapat persetujuan ap. uraian atas menunjukkan bahwa terdapat imitation pada hasil kerja ap. rancangan proses audit mencakup kemungkinan salah saji yang material dalam laporan keuangan, sifat dan luas prosedur yang akan diterapkan dan waktu yang diperlukan untuk menerapkan prosedur audit. rancangan proses audit ini sangat tergantung pada judgment ap. hal ini juga direkam dalam kertas kerja yang dapat berupa: pita magnetik, film, atau media yang lain (psa span, seksi paragraf kertas kerja ini adalah milik ap. jadi status kertas kerja adalah privat. pihak manapun tidak berhak mengetahui apapun yang terdapat dalam kertas kerja itu, kecuali asisten dan perintah pengadilan. kegiatan yang dilakukan dalam audit mencakup engagement, pembuatan rancangan audit memahami lebih lengkap usaha klien yang laporan keuangannya akan diaudit, (b| evaluasi pengendalian intern, ic| revi analitis untuk mengidentifikasi kemungkinan salah saji material, bagian laporan keuangan atau transaksi leven yang mempengaruhi laporan keuangan legal right yang memberikan kewajiban pada negara untuk melakukan pemenuhan atau fulfil. oleh sebab itu, melakukan pengaturan yang sifatnya pidana atau kriminal akan berdampak pada terbatasnya hak menjalankan profesi, untuk melakukan apakah adanya pelanggaran kode etik atau standar etik tersebut maka diperlukan standar perilaku yang dirumuskan oleh kelompok profesi dimaksud. oleh sebab itu, perlu dihindarkan intervensi pemerintah atau penguasa yang dapat menjadi penghambat atau penghalang profesi secara aktif. dr. luzonicus seni wandabio dalam konsep auditing terdapat lima konsep yang penting. pertama, harus ada bahan bukti dan kertas kerja yang dihasilkan oleh perusahaan atau manajemen. kedua, dalam melakukan pemeriksaan, auditor harus melakukan due professional care sesuai dengan standar. ketiga, independent auditor menilai, apakah informasi atau data yang digunakan oleh perusahaan tersebut dapat menyajikan secara wajar, sehingga masyarakat merasa tidak dirugikan, dikenal sebagai fair presentation. keempat, dilakukan dengan mempertimbangkan etika, etik diatur sendiri dalam profesi: bahwa pengolahan data melalui sistem informasi akuntansi adalah produk manajemen. laporan keuangan diaudit oleh auditor independent. mereka sebagai gate keeper (menjaga gawang), apakah laporan audit tersebut dapat digunakan dan menyelamatkan pihak pihak pemangku kepentingan, yaitu kreditor, investor, pemerintah, atau pelanggan, mengartikan dan menganalisa berdasarkan hasil audionya. dengan demikian, jelas bahwa jika terjadi kecurangan data atau apa pun namanya adalah produk original dari manajemen, laporan keuangan adalah proses, maka dikenal laporan keuangan bulanan, tiga bulanan, enam bulanan, dan tahunan. laporan keuangan merupakan tanggung jawab manajemen, termasuk menyelenggarakan sistem yang tertib administrasi untuk menyakinkan bahwa harta, utang, modal, pendapatan, dan beban betul betul mencerminkan keadaan yang sebenarnya. fungsi auditor adalah merencanakan dan melaksanakan untuk memperoleh keyakinan memadai, artinya sebagai reasonable care reasonable person, dia tidak dapat memberikan absolute guarantee kepada hasil produk sendiri. karena audit adalah mempertimbangkan semua sisi sisi profesionalnya. karena dengan konsep tersebut, independent auditor berdiri berdasarkan reasonable care reasonable person dan tunduk kepada profesinya: dalam melakukan pemeriksaan tersebut, auditor perlu cukup bahan bukti yang kompeten, relevan, dan valid, atau absah. kalau bukti bukti tersebut sudah direkayasa manajemen melalui sistem yang tidak atau kolusi atau apa pun namanya maka kesimpulan auditor bisa salah sebagai seorang manusia: opini dalam memberikan jasa prestasi oleh akuntan publik tidak eksak professional judgement akuntan publik tidak menilai benar tidaknya atau tidak menjamin kebenaran, dia tidak tahu kalau cek itu palsu, dia tidak tahu bahwa inavoice itu palsu, dia adalah sebagai seorang reasonable care reasonable professional dari objek yang diperiksanya, akuntan publik mempergunakan pertimbangan profesionalnya dalam memberikan opini yang menggunakan standar audit. selain itu, kerugian yang timbul lebih disebabkan, kalau katanya manipulasi, artinya menyajikan informasi yang tidak mencerminkan keadaan sebenarnya laporan keuangan tanggung jawab dari manajemen kalau seandainya akuntan publik memanipulasi perlu auditor berarti membantu, artinya adalah agar laporan keuangannya kelihatannya baik, bisa ikut terpidana. terpidana dalam konteks tersebut berarti memalsukan atau tidak atau membuat suatu secara bersama sama menipu publik: namun jika akuntan publik tidak ikut terlibat menghasilkan laporan keuangan, memang lalai dan bodoh maka sanksi yang paling berat seharusnya dicabut saja izinnya atau diberhentikan dari profesi karena tidak memenuhi kualitas audit, tetapi tidak dipidana: karena sifatnya opini atau pendapat bukan pernyataan kebenaran, maka opini akuntan publik harus diperlakukan sama dengan opini anggota profesi lain hukum, penilai, dan lainnya. opini sehubungan dengan jasa astestasi seharusnya tidak diancam sanksi pidana kecuali dalam opini tersebut ada unsur pemalsuan, artinya pernyataan audionya tersebut berdasarkan dokumen yang dipalsukan penipuan sebagaimana diatur dalam kitab undang hukum pidana: isu kertas kerja dalam dan tidak menjelaskan secara spesifik apa itu kertas kerja. tetapi kalau dilihat dalam standar profesi, kertas kerja adalah catatan yang diselenggarakan oleh auditor tentang prosedur audionya pengujian yang dilakukannya dan informasi yang diperolehnya berarti terdapat keterangan keterangan manajemen yang mungkin saja menipu akuntan tersebut, dalam sistem informasi yang berbasis computer hampir klien klien publik adalah (high tech). kemampuan auditor melakukan analisa dengan cara melakukan extract data, karena datanya tidak bermanfaat sehingga dilakukan pengolahan, menguji rasio rasio, analisis analisis, menghitung kembali, umur (aging analysis), dan menggabungkan file. karena file tersebut hanya berisi data per langganan tidak dibagi daerah, sehingga perlu digabung file computer. hal seperti ini dikenal dalam istilah sistem informasi namanya data manipulation, kalau data manipulation dilakukan sebagai kriminalisasi, karena akuntan memang melakukan manipulasi data dan kalau enggak informasi tidak ada gunanya. kertas kerja yang lengkap dapat membuktikan bahwa auditor independent atau tidak lain. sayangnya data manipulation tadi digunakan konotasi negatif dan hal tersebut membuat bingung. suhartono bahwa suatu entitas perusahaan dalam aktivitas operasionalnya melakukan berbagai transaksi dan juga mengalami berbagai kegiatan atau pun kejadian lain yang kesemuanya itu terdokumentasikan dalam bukti bukti transaksi yang disimpan oleh perusahaan: bukti bukti transaksi tersebut akan masuk dalam suatu sistem pengolahan informasi laporan keuangan yang ada dalam perusahaan. mana dalamnya terkait juga dengan kebijakan akuntansi dan kebijakan lainnya. dalam pengolahan sistem akuntansi tersebut maka akan dihasilkan berbagai dokumen internal perusahaan, seperti daftar daftar, kemudian buku besar atau ledger, jurnal, memo, kertas kerja atau worksheet, dan sebagainya: pada tahap berikutnya, proses laporan tersebut akan dihasilkan suatu laporan keuangan. kalau dilihat prosesnya ini adalah merupakan ikhtisar dari semua transaksi yang telah terjadi, dalam penyiapan laporan keuangan tersebut selain fakta yang direkam juga tidak terhindarkan adanya berbagai estimasi. contoh yang paling sederhana adalah estimasi umur suatu aset tetap. sehingga dengan demikian estimasi ini juga melibatkan berbagai variabel: bahwa laporan keuangan yang disusun oleh manajemen perusahaan tentunya berbasis bukti bukti yang mendasarinya dan yang mempengaruhi laporan keuangan tersebut. kemudian pada tahap berikutnya, proses audit dimulai ketika auditor yang atas permintaan pemakai laporan keuangan dengan alasan tertentu diminta untuk melakukan audit atas laporan keuangan tersebut yang telah disusun oleh manajemen perusahaan. tujuan audit tersebut adalah untuk meminta opini independent tentang apakah laporan keuangan telah disusun sesuai dengan standar akuntansi keuangan yang berlaku? dalam hal ini bisa dikatakan bahwa auditor akan melakukan berbagai pengujian, apakah laporan keuangan telah mencerminkan transaksi yang terjadi dalam perusahaan tersebut? dalam hal ini tentunya standar akuntansi keuangan merupakan landasan bagi penyusunan laporan keuangan oleh manajemen, dalam melakukan audionya, auditor akan memerlukan berbagai dokumen internal perusahaan untuk dilakukan berbagai prosedur pengujian tertentu dan menyangkut juga dokumen dokumen transaksi yang tadi ahli sebutkan: auditor dengan professional judgement nya akan menggunakan cara sampling. dokumen yang terpilih secara sampel, kemudian akan dilakukan atau akan tetapi dengan prosedur prosedur tertentu. sedangkan, sebagian besar dokumen yang tidak terampil, otomatis tidak akan terpakai. selain sampel atas dokumen dokumen transaksi tersebut, auditor juga bisa mengumpulkan berbagai data dari sumber lain untuk dipakai sebagai bukti audit. terhadap prosedur yang telah diterapkan atas sampel ini maka auditor akan mencatat atau memasukannya dan didokumentasikan dalam kertas kerja. dalam dokumentasi ini juga termasuk langkah langkah analisis yang dilakukan oleh auditor, bahwa metode pengambilan sampel tersebut bisa berbeda antara auditor sehingga sampel yang terambil pun untuk keperluan audit bisa berbeda pula. perbedaan tentunya karena kondisi atau pun situasi perusahaan serta pengalaman auditor, dalam melakukan berbagai prosedur analisisnya, auditor juga menerapkan proses pengolahan data, bisa menambah, mengurangi, membagi, mengalikan, atau yang selama ini disebut dengan manipulasi data yang semuanya akan dicatat dan didokumentasikan dalam kertas kerja. kemudian atas pengolahan berbagai data tersebut, auditor kemudian dengan professional judgement akan melakukan berbagai penilaian atau penafsiran, dan dengan berbekal pengetahuan atau pemahamannya maka auditor akan membuat satu kesimpulan yang pada akhirnya akan dibuat sebagai dasar dalam menentukan opininya. opini sebagai kesimpulan akhir proses audit berisi informasi yang menyatakan tingkat kesesuaian laporan keuangan dengan standar akuntansi keuangan dan bukan tentang perusahaan itu sendiri: dalam hal laporan keuangan telah sesuai dengan standar maka auditor bisa menyatakan opini wtp wajar tanpa pengecualian). dalam hal contoh seperti ini, opini wtp telah diberikan kemudian ternyata perusahaan bangkrut, apakah kemudian serta merka auditor disalahkan? dalam kaitan ini tentu tidak bisa bilang ini adalah dosa auditor secara langsung. contoh yang pernah terjadi adalah ketika opini sudah dinyatakan, kemudian ternyata ada pihak lain yang mempallitkan, bahwa akuntan publik bekerja dalam koridor span, didukung oleh fakta dan data, yang kemudian terekam dalam kkp sebagaimana diatur dalam standar audit. auditor jangan diharapkan menjadi tukang ramal atau dukun yang bisa mengetahui atau menebak apa yang akan terjadi terhadap perusahaan masa yang akan mendatang. saksi saksi: drs. heliantono, cpa. sekitar tahun yang lalu, pada jumat tanggal agustus saksi terkejut ketika membaca sms teman yang meminta saksi untuk membaca berita yang ada halaman harian bisnis indonesia. pada harian tersebut disitir ucapan menteri bumn yang menyatakan bahwa waskita karya melakukan overstated lantaran ingin mengejar penawaran terbatas atau initial publik offering. dengan cara menutupi kekurangan kinerja keuangan dengan menggelembungkan aset pada laporan keuangannya pada tahun dan kemudian mengusulkan untuk mencabut izin auditor yang mengaudit laporan keuangan waskita karya tahun dan pada harian bisnis indonesia disebutkan nama kantor saksi, yaitu kantor akuntan publik heliantoro dan rekan sebagai auditor tahun dan pada hari senin tanggal agustus hampir seluruh klien meminta klarifikasi dan penjelasan atas berita harian tersebut, termasuk klien yang lokasinya luar kota. seluruhnya meminta kehadiran saksi untuk memberikan klarifikasi dan penjelasan: melalui proses klarifikasi dengan pihak waskita karya dan upaya lain, akhirnya saksi dapat mengetahui tentang asal muasal dan detail kasus penggelembungan aset yang terkait dengan saksi, kasus penggelembungan aset waskita karya persero tersebut mencuat ketika terjadi pergantian direksi. direktur utama pengganti tidak menerima begitu saja laporan keuangan manajemen lama dan kemudian meminta pihak ketiga lain untuk melakukan audit mendalam atas akun tertentu, dalam laporan keuangan tahun diungkapkan bahwa terdapat salah saji atau penggelembungan aset tahun sebesar miliar. nilai miliar tersebut terdiri dari dua proyek yang sedang berjalan, proyek yang pertama adalah proyek renovasi kantor gubernur riau. proyek tersebut dimulai pada tahun dan sudah selesai dengan nilai kontrak sebesar rp13, milyar, namun pada akhir tahun terdapat pekerjaan tambah kurang senilai miliar. pemimpin proyek koordinator tim dan team leader telah menyepakati rincian pekerjaan tambah kurang dengan hasil negosiasi sebesar miliar dan telah diakui waskita karya sebagai pendapatan kontrak. sampai dengan akhir tahun saldo terebut masih muncul neraca perusahaan sebagai tagihan bruto pada pemberi kerja, proyek kedua adalah proyek pembangunan gelanggang olah raga bulian jambi. nilai kontrak sebesar dan sesuai dengan jawaban konfirmasi dari pemimpin proyek, progres fisik pada desember yaitu sebesar sehingga waskita karya persero mengakui pendapatan kontrak dari progres tersebut sebesar miliar. saldo tersebut masih outstanding sampai dengan akhir tahun kontrak tersebut diputus oleh pemda batanghari karena dianggap ditandatangani oleh pihak yang tidak berwenang, ada kasus pergantian bupati, pada tahun nilai aset waskita karya persero adalah sebesar triliun dan nilai yang diduga digelembungkan oleh manajemen pada tahun adalah sebesar miliar atau sebesar dari nilai aset tersebut, bahwa akibat lain dari pemberitaan media tersebut adalah pada hari senin tanggal agustus atau hari kerja setelah pemuatan media, bank mandiri mengirimkan surat pemberitahuan yang intinya adalah dalam rangka menindaklanjuti pemberitaan media maka bank mandiri membekukan status rekanan kantor akuntan publik heliantoro dan rekan bank mandiri sampai dengan kasus ini selesai. hal ini berarti bahwa saksi tidak dapat lagi melakukan audit kepada seluruh klien saksi yang berhutang kepada bank mandiri atau sebagai debitur sampai dengan kasus ini selesai, pada hari selasa tanggal september lima anak bumn yang pada saat itu masih dalam proses audit memutuskan kontrak yang sedang berjalan dengan kantor saksi. seminggu kemudian pada hari senin tanggal september kementerian keuangan melakukan audit sewaktu waktu bukan audit rutin. atas pelaksanaan audit laporan keuangan waskita karya tahun sampai dengan satu setengah bulan sejak dimulainya pemeriksaan yaitu pada tanggal oktober kementerian keuangan memberikan hasil audionya yang menyatakan bahwa akuntan publik heliantoro secara umum telah mematuhi standar auditing, standar profesional akuntan publik dalam pelaksanaan audit umum atas laporan keuangan waskita karya persero tahun buku dan khususnya atas akun yang terkait dengan pengakuan pendapatan dan beban jasa kontruksi, pemberlakuan dan tersebut mengingatkan saksi kepada hal yang pernah menimpa saksi dan membayangkan apa yang terjadi dengan saksi dan karyawan saksi sebagai pihak yang terasosiasi jika harian bisnis indonesia memberitakan nama kantor saksi pada saat berlakunya dan tersebut. padahal yang terjadi adalah masalah profesi yang sama sekali bukan masalah pidana. saksi merasa diperlakukan adil jika yang mengadili masalah profesi adalah pihak keprofesian itu sendiri dan bukan pihak yang awam terhadap profesi. drs. akhmad madison, ak., cpa. pada tanggal dan desember kejaksaan negeri batam memanggil dan memeriksa karyawan kantor saksi batam mengenai keterangan adanya kontrak perikatan audit. setelah pemeriksaan terhadap staf saksi pada tanggal januari saksi dipanggil oleh kejaksaan negeri batam untuk datang batam guna memberikan keterangan mengenai kebenaran adanya kontrak perikatan audit dalam perkara dugaan korupsi oleh sekretaris kpud batam: pada waktu itu seorang jaksa memeriksa sambil menunjukkan buku undang undang nomor tahun tentang akuntan publik dan berkata kepada saksi bahwa dengan oleh ini, profesi anda bisa habis atau bisa berhenti karena anda bekerja tidak sesuai dengan standar pemeriksaan akuntan publik span) . saksi merasa bahwa jaksa telah salah menafsirkan dan undang undang akuntan publik karena saksi datang batam adalah untuk dimintai keterangan mengenai kebenaran adanya kontrak perikatan audit dengan kpud, namun tiba tiba diancam telah melanggar span: kira kira tanggal atau tanggal januari seorang jaksa dari kejaksaan negeri batam menghubungi saksi untuk bertemu jakarta. tetapi karena pada waktu itu saksi berhalangan dan tidak bisa menemuinya: pada minggu tanggal januari sekitar pukul wib, dua orang jaksa dari kejaksaan negeri batam datang kantor saksi jakarta dan dalam perjumpaan tersebut menyampaikan pesan dari jaksa pemeriksa batam. atas fenomena tersebut, saksi menjadi ketakutan dengan kejadian tersebut apalagi dalam undang undang akuntan publik tepatnya dan berisi ancaman pidana lima tahun yang mengakibatkan saksi dapat langsung ditahan dan denda juta. dalam hati saksi berkata, kalau begini adanya, tampaknya lebih baik saksi tidak menjadi akuntan publik lagi meskipun profesi ini telah saksi geluti delapan tahun, dan sampai sekarang saksi masih hidup seperti ini, rasa kekhawatiran karena tidak tahu apa yang akan dilakukan oleh jaksa tersebut kepada saksi waktu yang akan datang dan seterusnya. lain purba pada tanggal juni saksi menerbitkan laporan audit atas laporan keuangan waskita karya persero) dengan pendapat wajar dengan pengecualian. pendapat tersebut diberikan karena penyesuaian pendapatan yang semestinya dicatat sebagai penyesuaian saldo laba awal tahun tetapi dicatat sebagai beban ditangguhkan: pada tanggal februari menteri keuangan republik indonesia membekukan izin akuntan publik saksi melalui surat keputusan nomor km. bahwa menteri menganggap saksi menerbitkan laporan audit yang dapat menyesatkan pengguna laporan karena menteri menganggap saksi belum sepenuhnya mematuhi standart auditing dalam melaksanakan audit laporan keuangan waskita karya tersebut. karena menteri menganggap bukti audit belum cukup untuk merumuskan pendapat tersebut atas, pada tanggal mei saksi menggugat keputusan pembekuan izin saksi tersebut melalui pengadilan tata usaha negara ptun) dengan inti gugatan sebagai berikut: laporan auditor yang saksi buat tersebut telah sesuai dengan standart auditing. karena seluruh audit yang saksi telah lakukan atas penyesuaian pendapatan yang dicatat manajemen sebagai beban ditangguhkan yang seharusnya dicatat sebagai penyesuaian saldo laba awal tahun telah sesuai dengan standart auditing yang ditetapkan oleh api institut akuntan publik indonesia): bahwa menteri tidak mempunyai kewenangan secara langsung menjatuhkan sanksi kepada akuntan publik terkait dengan kepatuhan terhadap standar auditing span. karena menteri tidak mempunyai kompetensi untuk menilai kesesuaian pelaksanaan audit dengan standart auditing sebelum asosiasi profesi memberikan pertimbangan mengenai kesesuaian pelaksanaan audit dengan span. pada tanggal agustus ptun mengabulkan gugatan saksi seluruhnya dan menyatakan batal surat keputusan menteri tersebut atas tentang pembekuan izin akuntan publik saksi. walaupun keputusan ptun mengabulkan seluruh gugatan saksi, dampak pembekuan sanksi telah mengakibatkan beberapa klien ataupun yang meminta jasa saksi sebagai akuntan publik melakukan pembatalan atau tidak melanjutkan pekerjaan audit yang sedang berjalan. pembekuan izin ini juga menyebabkan citra yang negatif dari klien terhadap kinerja dan kompetensi sakhubungan dengan permohonan pengujian (constitutional review) dan undang undang nomor tahun tentang akuntan publik (selanjutnya disebut akuntan publikdr. asin, se., sh., mm., ec. dev., ak., cpa., dkk., untuk selanjutnya disebut para pemohon, sesuai registrasi kepaniteraan mahkamah konstitusi nomor puu ix tanggal november dengan perbaikan permohonan tertanggal desember perkenalkan pemerintah menyampaikan pernyataan pendahuluan pemerintah republik indonesia baik lisan maupun tertulis yang merupakan satu kesatuan yang utuh dan tidak terpisahkan dengan keterangan pemerintah yang lebih lengkap yang akan disampaikan kemudian. dalam permohonannya, para pemohon menguji ketentuan dan akuntan publik, yang menurut para pemohon dianggapdan (termasuk sampel dan metode sampingnya), materialis, bukti yang akan digunakan, prosedur yang akan diterapkan, dan sebagainya), penerapan prosedur termasuk penyesuaian bagian dari rancangan proses audit agar audit efektif dan efisien sekaligus perekaman pelaksanaan penerapan proses audit, pembuatan draft laporan untuk pembahasan bersama audit, pembahasan draft laporan audit dengan audit, penerbitan laporan audit. seluruh rangkaian ini menggunakan pertimbangan profesional. lihat bagan berikut: proses audit dan kertas kerja untuk pemahaman umum) client penerimaan klien) perencanaan audit diskusi akhir surat representasi manajemen) laporan auditor independen oo. materialis adalah suatu jumlah tertentu yang bila dilampaui, suatu bagian dari laporan keuangan dianggap berdampak terhadap kewajaran bagian tersebut atau keseluruhan laporan keuangan. tidak ada suatu acuan yang sangat baku bagi untuk menentukan materialis ini. (psa span, seksi paragraf dalam melaksanakan audit, tidak melakukan penelitian keabsahan dokumen, penelitian tanda tangan dan sebagainya. jadi ada banyak yang tidak dilakukan dalam audit. uraian atas menunjukkan bahwa banyak hal yang tidak diketahui oleh ap, antara lain yang bukan termasuk sampel audit, keabsahan dokumen dan lainnya. inilah imitation proses kerja ap. telah menimbulkan ketidakpastian hukum, diskriminasi, serta ketakutan dan perasaan tidak aman bagi para pemohon. pemerintah berpendapat bahwa penggunaan ketentuan ketentuan dan uud sebagai batu uji dalam permohonan ini oleh para pemohon sangat tidak tepat. menurut pemerintah ketentuan dan uud merupakdemikian halnya dengan ketentuan uud yang merupakan pemberian hak atas perlindungan atas rasa aman dan ancaman ketakutan bagi dirinya sendiri, keluarga, kehormatan maupun martabat dan harta benda yang dia miliki dibawah kekuasaannya, serta ketentuan uud yang merupakan pemberian hak untuk bebas dari perlakuan diskriminatif. pemerintah berpendapat bahwa tidak terdapat kerugian konstitusional para pemohon yang disebabkan oleh berlakunya norma yang terkandung dalam ketentuan dan akuntan publik. hal ini karena kerugian konstitusional yang didalilkan oleh para pemohon hanya didasarkan pada alasan mengenai kekhawatiran akan adanya penafsiran dari para penegak hukum atas ketentuan dan akuntan publik. menurut pemerintah, kekhawatiran para pemohon tersebut merupakan permasalahan penerapan norma (implementasi), sehingga dengan demikian alasan kerugian konstitusional yang didalilkan oleh para pemohon dalam permohonannya pada hakikatnya sama sekali tidak terkait dengan konstitusionalitas norma yang dimohonkan untuk uji tersebutdan akuntan publik dimaksudselain itu, menurut pemerintah dalam permohonannyapun tidak dapat menginstruksikan pertentangan antara ketentuan yang dimohonkan pengujian dengan batu uji yang terdapat dalam uud oleh karena itu, permohonan pengujian yang diajukan para pemohon tidak jelas (obscura libel). berdasarkan penjelasan tersebut atas, maka pemerintah berpendapat bahwa para pemohon tidak memenuhi syaraterdasarkan uraian atas, pemerintah memohon agar ketuaketentuan guo yang diajukan pengujian oleh para pemohon, merupakan ketentuan yang mengatur tentang tindak pidana atasmaksud dan tujuan diumumkannya ketentuan guo dalam akuntan publik adalah untuk melakukan pencegahan terhadap terjadinya tindak kejahatan dan atau kecurangan yang dilakukan oleh akuntan publik maupun pihak terasosiasi dalam memberikan jasa akuntan publik. dengan adanya ketentuan tersebut diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan publik terhadap hasil pekerjaan akuntan publik, termasuk opini atau pernyataan pendapat akuntan publik dalam mengevaluasi secara akurat realitas laporan atau informasi keuangan suatu entitas, sehingga berdasarkan laporan atau informasi keuangan yang telah diberi opini oleh akuntan publik tersebut dapat diambil keputusan yang berkualitas dan tidak menyesatkan bagi pihak pihak yang berkepentingan (pemberi penugasan (klien), pemegang saham, pemerintah, investor, kreditor, otoritas bursa, dan masyarakat). laporan keuangan merupakan hasil dari proses akuntansi yang dipergunakan sebagai alat untuk berkomunikasi antara data keuangan atau kegiatan suatu entitas dengan pihak pihak yang berkepentingan. pelaporan keuangan yang transparan dan dapat diandalkan merupakan kebutuhan yang mutlak untuk mengakomodir kepentingan pihak pihak yang berkepentingan terhadap suatu entitas. akuntan publik berperan dalam meningkatkan kualitas dan kredibilitas laporan keuangan tersebut. dalam hal ini akuntan publik melakukan prosedur prosedur pengujian untuk memperoleh bukti audit yang menjadi dasar pemberian opini atas laporan keuangan. oleh karenanya akuntan publik menempati posisi yang vital dalam fungsinya sebagai pihak independen yang memberikan keyakinan memadai bagi pihak pihak yang berkepentingan terhadap laporan keuangan tersebut. pemerintah berpendapat bahwalaporan atau informasi keuangan. pentingnya peranan akuntan publik dimaksud tercermin dari jasa asuransi yang diberikan oleh akuntan publik yang bertujuan untuk memberikan keyakinan yang memadai bagi pengguna laporan atau informasi keuangan suatu entitas. hasil opini atau pernyataan pendapat dari akuntan publik tersebut selanjutnya akan dijadikan sebagai dasar pertimbangan penting dalam pengambilan keputusan pihak pihak yang berkepentingan yaitucara umum perusahaan menginginkan opini wajar tanpa pengecualian (ungualified opinion) atas laporan keuangan yang disusunnya. manajemen perusahaan berusaha menghindari opini selain wajar tanpa pengecualian karena dapat mempengaruhi kredibilitas perusahaan manajemen mata investor, kreditor, dan stakeholder lainnya. oleh karenanya akuntan publik dalam memberikan opini atas laporan keuangan dituntut harus bersikap independen, tidak mudah dipengaruhi, tidak memihak siapapun, dan mampu bertindak jujur tidak hanya kepada manajemen dan pemilik perusahaan, tetapi juga kepada pihak lain selaku pemakai laporan keuangan yang mendasarkan pada hasil pekerjaan yang dilakukan akuntan publik. oleh karena itu, apabila dalam menjalankan pekerjaannya akuntan publik melakukan praktik kecurangan dan atau pelanggaran yang disengaja dengan tujuan menguntungkan pihak perusahaan selaku user yang meminta audit, maka jelas tindakan tersebut akan sangat merugikan bagi publik. oleh karena itu dalam rangka mengantisipasi tindakan tidak terpuji dan tidak bertanggung jawab dari oknum akuntan publik tersebut, maka struktur regulasi (peraturan perundang undangan, standar profesi dan etika serta persyaratan pendidikan) perlu disusun sebagai langkah preventif dalam rangka memberikan keyakinan yang memadai bahwa publik akan memperoleh jasa profesi akuntan publik yang berkualitas dan memastikan adanya mekanisme pertanggung jawaban yang memadai, agar dapat mencegah dan atau meminimalkan ruang terjadinya pencederaan kepentingan publik. dalam dunia usaha, peran akuntan publik menjadi sangat vital dengan adanya ketentuan dalam undang undang nomor tahun tentang perseroan terbatas yang mewajibkan perseroan dengan kriteria tertentu untuk menyerahkan laporan keuangan kepada akuntan publik untuk dilakukan audit, yang apabila tidak dilaksanakan akan menyebabkan laporan keuangan tersebut tidak akan disahkan oleh rapat umum pemegang saham rups). tindakan tindakan tersebut merupakan suatu keharusan bagi setiap perusahaan dalam rangka pelaksanaan prinsip prinsip pengelolaan perusahaan yang baik (good corporate governance) yang merupakan tuntutan kebutuhan dan wujud pertanggungjawaban perusahaan terhadap para pemangku kepentingan termasuk masyarakat publik. perseroan yang termasuk dalam kriteria tersebut diantaranya perusahaan publik, perusahaan asuransi, bank, dana pensiun, bumn, bumi, dan perusahaan dengan aset omset minimal rp50 miliar. hasil audit atau opini akuntan publik tersebut akan berpengaruh terhadap tingkat kepercayaan semua pihak yang berkepentingan terhadap perusahaan. apabila dalam penyampaian opini tersebut terdapat kecurangan tentunya akan berpengaruh luas terhadap kepercayaan publik dan keberlangsungan usaha dalam mendukung perekonomian nasional yang sehat dan efisien. dengan terpeliharanya kepercayaan publik dan pihak pihak yang berkepentingan atas hasil pekerjaan akuntan publik, keputusan ekonomi yang dapat diambil tentunya akan lebih berkualitas dan dapat lebih dipertanggungjawabkan, baik oleh pelaku bisnis maupun oleh pemerintah, sehingga dapat menjaga stabilitas ekonomi nasional yang berkelanjutan. melihat besarnya peranan akuntan publik tersebut tentunya publik dan pihak pihak yang berkepentingan menuntut agar akuntan publik selalu menjaga independensi dan bebas dari benturan kepentingan (conflict interest) serta meningkatkan profesionalismenya sehingga hasil pekerjaannya dapat menjadi tolok ukur yang handal untuk melihat kondisi kegiatan operasional maupun keuangan suatu perusahaan secara riil. berdasarkan penjelasan tersebut atas dan dalam rangka melindungi dan menjaga kepercayaan publik terhadap hasil pekerjaan dari akuntan publik maka pembuat undang undang merasa perlu untuk tidak hanya memberikan sanksi administratif bagi akuntan publik yang tidak menjaga kompetensinya, tetapi juga dengan mencantumkan ketentuan pidana terhadap akuntan publik maupun pihak terasosiasi yang melakukanregulasi yang baik bagi profesi akuntan publik dalam menjalankan pekerjaan tentunya akan memberikan dampak yang positif dalam menumbuhkan kepercayaan masyarakat dan dunia usaha terhadap profesi akuntan publik, sebaliknya regulasi yang lemah justru akan menurunkan tingkat kepercayaan masyarakat dan dunia usaha. dengan adanya bentuk pengaturan ketentuan pidana bagi para pelaku tindak pidana dalam akuntan publik, tentunya akan memberikan pengaruh yang positif bagi akuntan publik karena akan mendorong akuntan publik untuk bertindak lebih profesional dan independen dalam menjalankan profesinya yang sangat penting dan mulia ini. lebih lanjut pengaturan tersebut pada akhirnya juga akan berdampak pada meningkatnya rasa aman serta kepercayaan bagi masyarakat dan dunia usaha terhadap hasil pekerjaan akuntan publik. pemerintah berpendapat bahwa alasan para pemohon yang mengkhawatirkan ketentuan dan akuntan publik sangatlah tidak beralasan. meskipun terdapat ancaman pidana bagi pelaku tindak pidana dalam memberikan jasa akuntan publik, tidak serta merta ancaman pidana tersebut secara membabi buta dapat diterapkan terhadap setiap akuntan publik maupun terhadap pihak terasosiasi. dalam rangka perlindungan dan kepastian hukum bagi profesi akuntan publik, akuntan publik juga memberikan batasan dan perlindungan hukum bagi akuntan publik sepanjang akuntan publik telah menjalankan standar profesi akuntan publik span) yang telah disusun dan ditetapkan oleh asosiasi profesi akuntan publik sebagaimana diatur dalam ketentuan huruf akuntan publik. oleh karenanya sangat tidak berdasar hukum dan terlalu mengada ada alasan para pemohon yang merasa kebebasan dan independennya dalam menjalankan pekerjaannya merasa terancam dan terpasang dengan berlakunya dan akuntan publik. selain itu akuntan publik juga telah memberikan kepastian hukum dengan mengatur batasan kedaluwarsa dalam tuntutan pidana dan gugatan terhadap akuntan publik yang telah lewat dari (lima) tahun serta perlindungan terhadap profesi akuntan publik dengan memberikan sanksi pidana yang lebih tinggi terhadap setiap orang maupun korporasi yang bukan akuntan publik tetapi menjalankan profesi akuntan publik dan bertindak seolah olah selaku akuntan publik. dalam pelaksanaan audit atas laporan keuangan, akuntan publik mempunyai kewajiban untuk mematuhi standar auditing dalam span. sesuai dengan standar auditing, akuntan publik harus memiliki keahlian dan due professional care dalam arti kemahiran profesional yang cermat dan seksama. kecermatan dan kebersamaan dalam penggunaan kemahiran profesional menuntut auditor untuk melaksanakan skeptis profesional, yaitu suatu sikap auditor yang berpikir kritis terhadap bukti audit dengan selalu mempertanyakan dan melakukan evaluasi terhadap bukti audit tersebut. penggunaan kemahiran profesional dengan cermat dan seksama memungkinkan auditor untuk memperoleh keyakinan memadai bahwa laporan keuangan bebas dari salah saji material, baik yang disebabkan oleh kekeliruan, kecurangan, maupun pelanggaran hukum. akuntan publik telah memberikan ruang yang cukup bagi profesi akuntan publik untuk mengatur secara internal profesinya self regulatory system), termasuk dalam menyusun dan menetapkan span serta melakukan revi mutu terhadap anggotanya. namun dalam kenyataannya, self regulatory system oleh institut akuntan publik indonesia api) seperti program revi mutu dan pengenaan sanksi keanggotaan yang sudah berjalan belum cukup memberikan perlindungan terhadap kepentingan publik. dengan adanya beberapa skandal pelaporan keuangan yang melibatkan oknum akuntan publik, seperti penyajian kondisi suatu perusahaan yang seolah olah dalam keadaan sehat namun pada kenyataannya bertolak belakang, dapat menyesatkan pengguna informasi dan menghilangkan kepercayaan publik. kondisi tersebut merupakan gambaran bahwa pemerintah dan dpr (selaku pembuat dan membahas undang undang) dalam kapasitasnya sebagai representasi dari rakyat perlu lebih berperan dalam melindungi kepentingan publik dengan tidak hanya mengandalkan self regulatory system dan lebih memperkuat regulasi terhadap profesi akuntan publik, termasuk dengan pemberlakuan ketentuan pidana bagi akuntan publik dan pihak terasosiasi. dengan demikian hal tersebut dapat melindungi kepentingan publik, meningkatkan kepercayaan masyarakat dan pelaku usaha baik dalam dan luar negeri terhadap kredibilitas profesi akuntan publik indonesia. dari seluruh penjelasan tersebut atas, menurut pemerintah apabila permohonan pengujian dan akuntan publiksangat merugikan pihak pihak yang berkepentinganlain hal tersebut atas, dikabulkannya permohonan guo juga akan memberikan ruang bagi pencederaan kepentingan publik, mengingat tidak adanya konsekuensi pidana bagi akuntan publik maupun pihak terasosiasi dalam melakukan perbuatan kejahatan maupun kecurangan sebagaimana dimaksud dalam dan akuntan publik, serta mengurangi hak negara dalam memberikan perlindungan dan rasa aman bagi masyarakat, yang sekaligus juga sangat merugikan masyarakat dan pihak yang berkepentingan terhadap profesi akuntan publik, yang dalam skala nasional dapat mengganggu stabilitas perekonomian nasional. karena itu menurut pemerintah, ketentuan dan akuntan publik telah mewujudkan adanya kepastian hukum dan telah memberikan keadilan bagi masyarakatdan akuntan publik inkonstitusional apalagi anggap bertentangan dengan ketentuan dan uud karena itu pemerintah mohon agar ketua majelis hakim mahkamah konstitusi yang mengadili permohonan pengujian dan akuntan publik untuk menyatakan permohonan para pemohon, ditolak atau setidak tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima. menimbang bahwa untuk menguatkan keterangannya, pemerintahfebruari dan maret yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut: drs. theodore tuanakotta, ak., mba. mengandung unsur unsur tindak pidana (bestandeelen), antaranya perbuatan melawan hukum. jika kita berbicara tentang perbuatan melawan hukum, tentunya kita bicara tentang makna negatif dari kata manipulasi. terlalu naif dan tendensius untuk mengkhawatirkan bahwa penegak hukum akan mendakwa karena melakukan manipulasi dalam artian positif. pencantuman dan tidak bertentangan dengan prinsip ultimatum medium: bahwa pemidanaan merupakan upaya perbaikan yang terakhir. meskipun argumen (seolah olah dengan pencantuman ketentuan pidana bertentangan dengan prinsip ultimatum medium) ini muncul dalam berkas pemohon. akuntan publik nomor tahun sebelumnya, indonesia tidak pernah dihadapkan dengan ancaman pidana. dalam melaksanakan tugas audit ada berbagai pengaman yang digariskan organisasi profesi api). jika pengaman pengaman ini dipatuhi ap, seharusnya tidak ada perbuatan yang perlu dipidanakan. namun, dunia nyata tidak selalu mencerminkan kondisi yang ideal. entitas bisa membuat kekeliruan, pelanggaran dan kejahatan. juga bisa membuat kekeliruan, pelanggaran dan kejahatan. tentunya wujud kekeliruan, pelanggaran dan kejahatan entitas audit dan ap auditor berbeda. jika (dan hanya jika) ap auditor melakukan perbuatan perbuatan yang termaktub dalam definisi tindak pidana, kita (para pemohon dan kami) berpendapat bahwa para pelaku (memang seharusnya) dijerat dengan ketentuan pidana. inilah pengakuan bahwa negara wajib melindungi warga negaranya. jika (dan hanya jika) warga negara dirugikan atau cidera karena tindak pidana ap auditor, mereka harus dilindungi. itulah hak konstitusional mereka yang tidak boleh diingkari siapapun, apalagi oleh oknum praktisi hitam. jeritan ini sebagian merupakan cerminan audit sebagai komoditas, dan sebagian lagi adalah persepsi dan fakta mengenai kelemahan penegakan hukum indonesia. kelemahan penegakan hukum indonesia, kelemahan mengenai due legal process, dan kekhawatiran tentang ketidakpahaman penegak hukum mengenai profesi akuntansi bukanlah argumen yang mengada ada. lain pihak, mereka juga bukan argumen yang sahih untuk menyatakan bahwa beberapa mengenai ketentuan pidana tidak selaras dengan hak hak konstitusional ap. hak hak konstitusional adalah hak semua warga, bukan hak semata. jika ada benturan antara hak hak sesama warga dalam kedudukan yang berbeda entitas ap, pengguna, entitas pengguna, regulator ap, dst) jalan keluarnya ialah rule law. kita melihat bagaimana hak para investor satpam dilindungi oleh rule law sekalipun mereka berdomisili dalam jurisdiksi hukum yang berbeda. contoh satpam menunjukkan bekerjanya rule law secara universal. dr. mohammad hatta, salah seorang bapak pendiri negara republik indonesia, memikirkan mengenai accountant (ejaan untuk akuntan era itu) dan melindungi mereka dari para accountant palsu, dengan undang undang mengenai accountant. demi perkembangan dan kemajuan profesi akuntansi yang tertib dan berwibawa dan untuk melindungi para investor dan kreditor, dalam permohonan pengujian dan undang undang akuntan publik terhadap uud ditolak atau setidak tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima. prof. dr. eddy o.s diaries, s.h., hum. ketentuan yang terdapat dalam dan undang undang guo telah dirumuskan secara jelas sehingga tidak bersifat multi tafsir dan oleh karena itu tidak membahayakan bagi kepastian hukum dan rasa aman. tegasnya, ketentuan dan guo tidaklah bertentangan dengan dan uud terkait kepastian hukum dan rasa aman. dalam kaitannya dengan pertanggungjawaban pidana, dan sehingga kedua tersebut tidak rentan terhadap penyalahgunaan. hal ini berbeda seandainya dan menganut bentuk kesalahan berupa keadaan yang tentunya lebih mudah untuk dibuktikan dan sangat rentan untuk disalahgunakan oleh aparat penegak hukum. tegasnya, dengan adanya rumusan delik dalam dan yang menggunakan bentuk kesalahan berupa kesengajaan, justru memberikan rasa aman sehingga tidak bertentangan dengan uud perangkat kerja terdiri dari kode etik, span dan pedoman teknis. span memuat standar auditing, standar pemberian jasa lainnya dan standar pengendalian mutu spm). span berisi banyak hal tentang penerapan pertimbangan profesional dalam perancangan, pelaksanaan dan pelaporan pekerjaan audit (span, seksi psa, paragraf standar auditing ini bersumber dari standar auditing yang berlaku secara internasional. memberikan jasa kepada klien melalui kantor akuntan publik kap) yang berbentuk perseorangan atau persekutuan perdata (perikatan audit dibuat antara kap dengan klien). sebagaimana izin praktik ap, kap mendapat izin usaha dari kementerian keuangan. berhimpun dalam asosiasi profesi yakni institut akuntan publik indonesia api) untuk menyediakan standar profesi, kode etik, revi mutu, pengenaan sanksi serta menyelenggarakan pendidikan, pelatihan dan sertifikasi, berdasarkan anggaran dasar. oleh karena itu, anggaran dasar juga bagian dari perangkat ap. sesuai dengan karakteristik dan fungsi asosiasi profesi tersebut, semestinya asosiasi profesi merupakan self regulatory organization (sro). alternatifnya adalah badan pengatur independen seperti negara negara argentina memang diatur oleh kementerian keuangan, namun menggunakan mekanisme sro. beberapa negara asean singapura, filipina dan malaysia) juga menggunakan model badan independen. profesi lain yang mirip namun sebetulnya tidak mensyaratkan independensi secara spesifik seperti profesi ap, yang menggunakan model badan pengatur independen adalah profesi kedokteran. sebagaimana telah diuraikan atas, pengguna jasa utama adalah para pemilik perusahaan, komisaris dan direksi perusahaan, termasuk bumn lingkungan kementerian bumn yang komisarisnya dari kementerian terkait. karena itu, adakalanya pejabat pemerintah menjadi audit. selain itu, ada pula kalanya, ap kap melakukan audit untuk dan atas nama badan pemeriksa keuangan bpk) yang mengaudit kementerian termasuk kementerian keuangan sebagai auditketentuan dan tidaklah terlepas dari ketentuan undang undang guo yang pada intinya menyatakan perihal larangan terhadap akuntan publik. salah satu larangan tersebut adalahperbuatan manipulasi, membantu melakukan manipulasi, dan atau memalsukan adalah bersifat rechtsdelicten atau perbuatan yang sejak awal merupakan kejahatan sehingga haruslah diancam dengan sanksi pidana yang tegas. jika dilihat dari agregat atau subjek hukum yang diatur dalam juncto undang undang guo terkait kedaluwarsa tuntutan pidana, ketentuan pidana dalam bersifat sebagai bijzondere deli atau delik khusus karena menyimpang dari kuhp. satu sisi, ada agregat yang khusus hanya ditujukan kepada akuntan publik yang memenuhi unsur undang undang guo dengan ancaman pidana kumulatif yang menggabungkan pidana penjara dan pidana denda, namun sisi lain, kedaluwarsa akuntan publik yang dapat dituntut dengan tersebut lebih singkat dari kedaluwarsa yang diatur dalam kuhp. sanksi pidana dalam undang undang guo adalah maksimal tahun penjara. kalau mengikuti kuhp, perbuatan yang diancam dengan pidana lebih dari tahun, kedaluwarsanya tahun. akan tetapi, menurut undang undang guo, kedaluwarsa tuntutan terhadap akuntan publik yang memenuhi unsur adalah tahun. dalam konteks teori, kejahatan maupun ketentuan kedaluwarsa yang diatur menyimpang dari kuhp bukanlah merupakan suatu diskriminasi. tegasnya, ketentuan tidaklah bertentangan dengan uud terkait diskriminasi. undang undang guo adalah perihal ketentuan pidana untuk mencegah perilaku jahat individu dalam menjalankan suatu jabatan atau profesi dan tidak ada kaitannya dengtegasnya ketentuan undang undang guo tidak bertentangan dengan dan uud ito warsito, ak., mba. ahli adalah direktur utama pt. bursa efek indonesia: pengguna laporan keuangan audit tidak terbatas pada direksi, dewan komisaris, atau pemegang saham suatu perusahaan yang laporan keuangannya diaudit oleh ap. pengguna laporan keuangan audit emiten (perusahaan terbuka) yang sahamnya tercatat bursa efek sangat luas, termasuk puladengan demikian, dapat disimpulkan bahwa pengguna laporan keuangan audit yang mempercayai hasil kerja dalam bentuk opini sangat luas, tidak saja orang perseorangan, baik asing maupun domestik, namun juga negara yang diwakili oleh institusi institusi tertentu. seluruh pengguna laporan keuangan audit tersebut bergantung sepenuhnya kepada kemampuan dan independensi dalam melaksanakan audit terhadap laporan keuangan yang disusun oleh manajemen perusahaan. tanpa ap, para pengguna laporan keuangan, kecuali sebagian, tidak akan mampu melaksanakan audit sendiri untuk memperoleh keyakinan yang memadai bahwa laporan keuangan yang diterbitkan oleh manajemen telah disajikan secara wajar. oleh karena itu, keahlian dalam melaksanakan audit dan independensi adalah dua hal yang harus dimiliki dan diterapkan dalam pelaksanaan proses audit dan laporannya karena dua hal itulah yang dibutuhkan oleh para pengguna laporan keuangan audit. dalam pelaksanaan audit, harus berpedoman kepada standar profesional akuntan publik span) termasuk pedoman teknis terkaitnya serta berpegang teguh pada kode etik sebagai ap. span, pedoman teknis, dan kode etik tersebut menjadi acuan dalam pelaksanaan proses audit dan harus ditopang oleh keahlian yang harus dimiliki oleh dalam melakukan audit terhadap laporan keuangan perusahaan terkait. berdasarkan hal tersebut atas, harus melakukan perencanaan dan pelaksanaan audit yang dapat menjamin terciptanya keyakinan yang memadai (reasonable assurance) bahwa laporan keuangan yang diauditnya bebas dari salah saji material dan, dalam semua hal yang material, menyajikan secara wajar posisi keuangan, hasil usaha dan arus kas perusahaan yang laporan keuangannya diauditnya sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum indonesia. dalam rangka memperoleh keyakinan yang memadai tersebut atas, melakukan pemeriksaan, atas dasar pengujian, bukti bukti yang mendukung jumlah jumlah dan pengungkapan dalam laporan keuangan yang diauditnya. audit juga meliputi penilaian atas prinsip akuntansi yang digunakan dan estimasi signifikan yang dibuat oleh manajemen, serta penilaian terhadap penyajian laporan keuangan secara keseluruhan. untuk itu, melakukan pengujian dengan menggunakan teknik sampling, yaitu memeriksa sebagian data dokumen pendukung dari keseluruhan data dokumen yang ada, dengan catatan bahwa data dokumen yang dipilih dalam teknik sampling tersebut dapat dianggap mewakili data dokumen keseluruhan yang ada. teknik sampling dipelajari pada mata kuliah statistik atau metode riset dan dapat dijamin secara ilmiah sepanjang dilaksanakan sesuai dengan kaidah statistik yang benar. teknik sampling digunakan karena memang tidak perlu memeriksa seluruh data dokumen perusahaan sebab memang tidak diharapkan untuk menguji kebenaran laporan keuangan yang diauditnya. dalam audit tersebut, harus melaksanakannya dengan due professional care. artinya kurang lebih, harus selalu berhati hati, bersikap skeptis, dan menggunakan seluruh keahlian dan pengetahuannya agar audit yang dilakukannya sesuai dengan standar dan pedoman lain yang berlaku serta terhindar dari melakukan kesalahan yang tidak disengaja. dalam melaksanakan suatu audit, seorang harus mengedepankan independennya. tidak boleh membiarkan dirinya berada bawah pengaruh pihak lain yang dapat mengubah opini atas laporan keuangan yang diauditnya. sikap independen ini harus dipertahankan oleh agar opini atas laporan keuangan yang diauditnya sesuai dengan kondisi yang sebenarnya. seorang harus menolak penugasan audit bila dia tahu bahwa dia memiliki konflik kepentingan dengan perusahaan yang laporan keuangannya diauditnya. menjaga sikap independen juga merupakan bagian dari due professional care dalam melaksanakan audit. keharusan bersikap independen ini menunjukkan bahwa tidak hanya bertanggung jawab terhadap pihak yang menugaskan atau membayarnya. independensi tersebut mencerminkan bahwa ap, bukan hanya bertanggung jawab kepada direksi, dewan komisaris, ataupun para pemegang saham perusahaan yang laporan keuangannya diauditnya namun bertanggung jawab kepada seluruh para pengguna laporan keuangan audit yang opininya terbitkan, yaitu antara lain,bei meminta setiap emiten untuk menyampaikan laporan keuangan triwulanan, semester dan laporan keuangan tahunan. laporan keuangan tahunan harus diaudit oleh yang terdaftar badan pengawas pasar modal dan lembaga keuangan bapepam lk). walau pun bukan satu satunya patokan, para investor saham dan investor obligasi mendasarkan keputusan menjual atau membeli saham dan atau obligasi berdasarkan laporan keuangan emiten, terutama laporan keuangan audit yang telah memiliki opini ap. kinerja keuangan emiten yang tercermin dalam laporan keuangannya juga mempengaruhi naik turunnya harga saham dan atau obligasi emiten yang bersangkutan. oleh karena itu, mutu hasil kerja dalam bentuk opini atas laporan keuangan yang diauditnya serta laporan keuangan audit tersebut berpengaruh besar terhadap naik turunnya harga saham dan atau obligasi yang tercatat bei. artinya, opini akuntan atas laporan keuangan audit berpengaruh pada keuntungan atau kerugian yang mungkin dialami oleh investor saham dan atau obligasi bei. opini yang keliru akan berdampak negatif bagi para pengguna laporan keuangan audit terkait dan menimbulkan dampak kerugian bagi para pengguna laporan keuangan audit terkait, baik itu kreditor perusahaan yang bersangkutan maupun investor saham atau obligasi yang membaca laporan analis keuangan yang mendasarkan analisisnya pada laporan keuangan audit yang keliru. dapat disimpulkan betapa mulanya profesi sekaligus betapa besarnya wewenang atau kekuasaan yang dimiliki oleh ap. kekuasaan untuk menentukan opininya terhadap laporan keuangan perusahaan yang diauditnya. opini yang pada gilirannya akan menentukan apakah, misalnya, investor pasar saham akan membeli atau menjual saham perusahaan tersebut. opini yang dapat menentukan naik atau turunnya harga saham atau obligasi perusahaan yang diauditnya. namun, setiap wewenang atau kekuasaan juga melekat tanggung jawab. perkenankanlah kami mengutip pesan dalam film spiderman: with great power comes great responsibility . wewenang atau kekuasaan yang besar harus disertai juga dengan tanggung jawab yang besar yang harus diemban oleh ap. harus terus menerus memperbaharui keahlian dan pengetahuannya agar sesuai dengan dinamika perubahan dunia usaha. harus selalu dapat mengimplementasikan keahlian dan pengetahuan yang dimilikinya dalam melakukan audit agar terhindar dari kesalahan atau kekeliruan yang tidak disengaja. juga harus selalu menjaga independennya dalam melaksanakan audit agar opininya murni berdasarkan pada temuan audit yang diperolehnya dalam proses pemeriksaan. bahwa tidak ada orang perseorangan atau lembaga yang layak untuk mengatur, mengawasi dan membina, yang dapat memberikan stick and carrot, yang dapat memberikan hukuman dan penghargaan yang seimbang, yang dapat memaksa para untuk selalu menjaga integritasnya, selain negara republik indonesia sendiri. tanggung jawab tidak saja bersifat privat kepada orang perseorangan yang menggunakan laporan keuangan auditannya, namun juga bersifat publik, tanggung jawab yang bersifat luas kepada masyarakat secara umum dan kepada negara yang mempercayai hasil kerjanya. negara mewakili kepentingan publik dalam hal mengatur, mengawasi dan membina profesi akuntan publik. ketentuan pidana dalam undang undang nomor tahun tentang akuntan publik seharusnya dipandang sebagai bagian dari cara negara dalam mengatur dan mengawasi para dalam melaksanakan tugas publiknya dan memastikan bahwa para akan terus mengemban tanggung jawab profesinya sesuai dengan kekuasaan besar yang dimiliki oleh ap. bahwa ancaman pidana memang diperlukan untuk menjaga agar para senantiasa mengingat tanggung jawabnya yang sangat besar kepada masyarakat luas dan negara sehingga akan selalu menjaga integritasnya. ketentuan pidana dalam undang undang nomor tahun tentang akuntan publik sebetulnya lebih lunak daripada ketentuan pidana yang ada dalam undang undang nomor tahun tentang pasar modal yang dapat dikaitkan dengan profesi ap. ketentuan pidana pada undang undang nomor tahun tentang pasar modal sebetulnya dapat diterapkan kepada para ap, walau tersebut umum bagi siapa pun. bahwa ketentuan pidana dalam undang undang nomor tahun tentang akuntan publik diperlukan untuk agar para menjaga integritas dan selalu mengemban tanggung jawabnya kepada publik secara konsisten. ketentuan pidana dalam dan undang undang nomor tahun tentang akuntan publik justru lebih lunak daripada ketentuan pidana pada undang undang nomor tahun tentang pasar modal yang telah berlaku hampir (tujuh belas) tahun negara republik indonesia. etta retno wulandari, ak., mba., ahli menjabat sebagai kepala biro standar akuntansi dan keterbukaan bapepam badan pengawas pasar modal dan lembaga keuangan). biro sak mempunyai tugas antara lain melaksanakan penyusunan dan pengembangan standar akuntansi serta standar pemeriksaan bidang pasar modal. kami melakukan kajian mengenai perbedaan antara standar profesional akuntan publik atau span dan international standards auditing atau isa. biro sak melaksanakan pembinaan, pengawasan, dan inspeksi profesi akuntan pasar modal. bahwa biro sak juga bertanggung jawab dalam pengembangan audit inspection atau pemeriksaan akuntan publik, bekerja sama dengan regulator negara lain, diantaranya dengan australian securities and investments commission atau asc, maupun dengan otoritas pasar modal negara negara asean lainnya. saat ini biro sak juga bertindak sebagai koordinator task force yang salah satu tugasnya memonitor proses adopsi dan implementasi international standar auditing indonesia. bahwa ancaman pidana berlaku untuk pelanggaran peraturan perundang undangan pasar modal dalam rangka melindungi kepentingan publik. ketentuan tersebut juga berlaku untuk pelanggaran yang dilakukan oleh akuntan publik. oleh karena itu, ketentuan tentang pidana dalam undang undang akuntan publik juga diperlukan dalam rangka melindungi kepentingan publik dari pelanggaran yang dilakukan oleh akuntan publik.hal tersebut tidaklah benar. dalam penjelasan sebelumnya, ahli tidak pernah menyatakan bahwa laporan keuangan merupakan tanggung jawab akuntan publik. tanggung jawab laporan keuangan berada manajemen. seorang akuntan publik apabila melakukan jasa assurance, seperti audit, review, dan lain lain, dan karenanya memberikan opini terhadap laporan keuangan tersebut, maka harus bertanggung jawab terhadap opini yang diberikannya. agar opini yang diberikan tersebut dapat dipertanggungjawabkan, akuntan publik harus mempunyai dokumentasi yang memperlihatkan bahwa audit telah dilakukannya sesuai dengan standar profesional akuntan publik atau span. dokumen tersebut sesuai span adalah dalam bentuk kertas kerja. ahli tidak menyampaikan pendapattetapi akuntan publik bertanggung jawab atas opini yang diberikannya pada laporan keuangan yang diauditnya. hal ini sesuai dengan kalimat dalam opini auditor yang menyatakan, laporan keuangan adalah tanggung jawab manajemen perusahaan. tanggung jawab kami terletak pada pernyataan pendapat atas laporan keuangan berdasarkan hasil audit kami. laporan keuangan yang sudah diberi opini oleh akuntan publik, akan menjadi bagian penting dalam pengambilan keputusan ekonomi oleh para penggunanya, baik itu investor, kreditur, pemerintah, debitur, dan sebagainya. sehingga kesalahan opini auditor akan berdampak luas pada pengguna laporan keuangan. dapat ahli tegaskan bahwa pemalsuan yang dimaksud dalam dan undang undang akuntan publik adalah memalsukan data yang berkaitan dengan jasa yang diberikan dan memalsukan dengan sengaja data atau catatan pada kertas kerja. pemalsuan data yang berkaitan dengan jasa yang diberikan akuntan publik dan memalsukan dengan sengaja data atau catatan pada kertas kerja oleh akuntan publik atau auditor ini, ahli pandang sangat kritikal dan membahayakan karena data atau catatan pada kertas kerja adalah dasar pemberian opini akuntan publik. apabila data atau catatan yang berkaitan dengan jasa yang diberikan, dan atau data atau catatan pada kertas kerja itu dipalsukan, maka resiko terbitnya opini akuntan publik yang salah atau menyesatkan menjadi sangat besar, sehingga kemungkinan missed, miss leading atau kerugian dari pengguna laporan keuangan juga sangat besar. adapun pemalsuan oleh manajemen jika terjadi adalah bukan tanggung jawab akuntan publik sepanjang akuntan publik telah melaksanakan pekerjaannya sesuai dengan standar profesi dan didokumentasikan dalam kertas kerja. metode audit laporan keuangan yang dilakukan dengan pengujian secara sampling atas data data transaksi keuangan memberikan pengertian kepada ahli bahwa audit mengandung risiko bawaan atau inherent risk untuk tidak bisa mendeteksi seluruh pemalsuan, jika ada, hal ini diatur span. oleh karena itu, dan undang undang akuntan publik tidak memberikan sanksi pidana pada akuntan publik yang gagal mendeteksi pemalsuan oleh audit atau manajemen, jika akuntan publik sudah melaksanakan audionya sesuai span. ini menekankan kepada sanksi terhadap akuntan publik yang melakukan pemalsuan data yang berkaitan dengan jasa yang diberikan, dan memalsukan dengan sengaja data atau catatan pada kertas kerja: bahwa asymmetric information merupakan salah satu faktor yang mendorong munculnya kebutuhan akan jasa akuntan publik, terutama audit atas laporan keuangan. jika tidak terdapat asymmetric information, kecil kemungkinan pihak manajemen atau pemilik perusahaan dengan sukarela memberikan kesempatan pihak lain untuk mengaudit laporan keuangannya, bahwa pasar modal terdapat beberapa instrument yang digunakan untuk mengurangi asymmetric information ini, beberapa contoh adalah audit laporan keuangan oleh akuntan publik, pemeringkatan efek melalui lembaga pemeringkat atau credit rating agency, dan juga kewajiban keterbukaan informasi material oleh emiten, dan sebagainya. semua pihak terkait tersebut bertanggung jawab terhadap porsi dan kewajiban masing masing, pada dasarnya audit berdasarkan pada materi atau data yang diberikan oleh audit atau manajemen yang mendukung laporan keuangan yang diaudit. namun demikian, apabila dalam melakukan audit, data yang diberikan oleh audit tersebut belum lengkap dan auditor membutuhkan data lainnya dalam rangka melaksanakan prosedur audionya secara cukup, maka auditor harus meminta data lainnya serta audit harus memberikan data tersebut kepada auditor. apabila audit tidak dapat memberikan data yang dibutuhkan oleh auditor sedangkan data tersebut menurut auditor bersifat material terhadap laporan keuangan maka auditor akan mempertimbangkan telah terjadinya pembatasan ruang lingkup oleh audit, dalam melakukan audit, auditor juga biasa melakukan pengujian atas informasi yang dikuasai oleh pihak ketiga, misalnya ketika melakukan pengujian akun piutang, auditor dapat menyiapkan surat konfirmasi piutang, dan meminta audit mengirimkan surat konfirmasi piutang tersebut kepada debitur, serta meminta agar debitur tersebut mengirimkan jawaban konfirmasinya langsung kepada auditor. itu adalah cara cara untuk melakukan pengujian: selanjutnya juga diperlukan informasi mengenai standar akuntan publik dan pengaturannya. pertama tama ahli ingin jelaskan mengenai standar profesional akuntan publik. span dikeluarkan oleh dewan standar profesi dari api. standar profesional tersebut merupakan standar teknis yang bertujuan untuk mengatur mutu, jasa, yang dihasilkan oleh profesi akuntan publik indonesia: adapun mengenai kertas kerja, hal ini diatur dalam pernyataan standard auditing, seksi tujuan kertas kerja pemeriksaan adalah untuk mendukung opini auditor, kemudian juga sebagai bukti bahwa auditor telah melaksanakan audit sesuai dengan standar profesional akuntan publik, juga sebagai referensi dalam menjawab pertanyaan dari pihak lain dan juga sebagai dasar penilaian kinerja anggota tim dan juga sebagai pegangan untuk audit tahun berikutnya, kemudian juga ada dokumentasi mengenai prosedur prosedur audit apa saja yang sudah dilaksanakan oleh auditor. kemudian juga isi kertas kerja audit ini mencakup kesimpulan akhir mengenai audit secara keseluruhan termasuk opini atau pendapat audit yang diberikan dan temuan temuan audit yang sudah maupun yang akan dibahas dengan audit, itu yang terdapat dalam kertas kerja. dan dalam seksi dari standar audit ini juga disebutkan mengenai kewajiban auditor untuk membuat dan memelihara kertas kerja: dapat ahli sampaikan bahwa yang dimaksud dengan manipulasi dalam kaitan dengan kertas kerja sebagaimana diatur dalam undang undang akuntan publik adalah manipulasi dengan sengaja oleh akuntan publik terhadap data atau catatan pada kertas kerja. auditor seharusnya secara jujur, faktual, mendokumentasikan data atau catatan hasil pemeriksaannya dalam kertas kerja sehingga dapat dijadikan dasar yang handal dalam pemberian opini audionya, disusun untuk mencegah adanya tindakan auditor yang tidak baik yang merekayasa data atau catatan pada kertas kerja sehingga opini yang didasarkan pada kertas kerja tersebut tidak benar dan menyesatkan. sebagai contoh dapat disampaikan bahwa apabila berdasarkan hasil pemeriksaan fisik terhadap inventori diketahui bahwa kondisi inventori tersebut sudah rusak, busuk, dan sebagainya tapi kemudian catatan pada kertas kerja auditor menuliskan bahwa seolah olah kondisi inventori tersebut baik, maka akuntan publik sudah memanipulasi catatan pada kertas kerja yang dapat berakibat pada risiko kesalahan dalam memberikan opini audit: dalam hal audit, memberikan data yang benar dan setelah menggunakan professional skeptic system nya, auditor melakukan pengujian atas kebenaran atas data tersebut serta auditor akhirnya mengetahui bahwa data tersebut benar. tetapi jika auditor tidak mencatatnya dengan jujur, faktual dengan kertas kerja, maka auditor juga berarti sudah memanipulasi catatan pada kertas kerja. sebaliknya jika audit memberikan data yang telah dimanipulasi lalu setelah dilakukan pengujian oleh auditor diketahui data tersebut tidak benar, maka auditor harus mencatat temuan tersebut secara jujur, faktual, pada kertas kerja: dalam hal ini auditor tidak melakukan manipulasi. sekali lagi ingin ahli sampaikan bahwa dan undang undang ini disusunbagai catatan, hal ini telah diusulkan oleh api kepada pemerintah dan dpr, namun tidak mendapat tanggapan positif. selain itu, ada juga kalanya diminta oleh yang berwenang untuk melaksanakan audit (misalnya oleh kepolisian, pengadilan), yang umumnya bukan lagi audit umum, tetapi sudah merupakan audit khusus. perlu dicatat bahwa yang diuraikan atas masih hanya terkait dengan jasa audit. untuk jasa revi dan jasa asuransi lainnya, memiliki perbedaan perbedaan yang beragam dengan jasa audit. catatan ini penting, untuk mengetahui kompleksitas pekerjaan dalam pemberian jasa akuntan publik. berdasarkan uraian atas, hal hal yang memungkinkan profesi berfungsi baik sebagaimana mestinya, antara lain: selain, adanya persyaratan yang memadai menjadi ap, standar yang baik, pendidikan profesi yang baik, peer review yang memadai, diperlukan tiga hal mendasar berikut ini: kondisi dan pendekatan yang tepat. agar profesi berjalan baik, harus terdapat kondisi mana tidak ada gangguan terhadap independensi ap. artinya, habitat profesi haruslah yang membutuhkan independensi dan keahlian ap. karena itu pendekatan dalam pembangunan dan pengembangan profesi haruslah yang membuat kondisi yang kondusif serta mengutamakan pemberdayaan dan fasilitasi dibanding pendekatan menghukum. sanksi terutama sanksi (tidak mexicana profesi) haruslah merupakan instrumen terakhir jika tidak ada instrumen lain atau upaya lain tidak efektif. ini selaras dengan pendapat ahli hukum pidana, sebagaimana dikatakan dr. rudi satrio bahwa hukum pidana dapat digunakan sebagai sarana yang terakhir dan jangan menggunakan aturan pidana jika masalah tersebut bisa diselesaikan dengan aturan aturan lainnya karena sifat yang khas dari hukum pidana adalah pelanggaran hak asasi manusia (menyakitkan, tidak mengenakkan, dan sebagainya). mengedepankan atau hanya mengandalkan menghukum merupakan pendekatan tidak beralur dan untuk mencegah praktik akuntan publik yang tidak baik, antara lain dengan sengaja memanipulasi atau memalsukan data atau catatan pada kertas kerja yang dapat mengganggu kualitas jasa akuntan publik serta merugikan publik: dan tersebut sama sekali bukan untuk memberi sanksi anggota profesi akuntan publik yang terhormat, yang telah melakukan audit sebagaimana semestinya, bahwa pada dasarnya suatu kertas kerja yang dibuat auditor apabila sudah sesuai dengan standar audit atau span yaitu yang memuat catatan utama pekerjaan yang telah dilakukan oleh auditor dan kesimpulan kesimpulan yang dibuatnya mengenai masalah yang signifikan akan selalu memberikan dasar untuk menyatakan opini: opini yang dimaksud dalam audit laporan keuangan ini ada empat macam yang utama. pertama adalah opini wajar tanpa pengecualian atau wtp. kemudian wajar dengan pengecualian atau wdp. kemudian tidak wajar atau adverse dan tidak memberikan pendapat atau disclaimer, wajar tanpa pengecualian diberikan ketika laporan keuangan menyajikan secara wajar dalam semua hal yang material. posisi keuangan hasil usaha dan arus kas entitas tertentu sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum indonesia, wajar dengan pengecualian diberikan ketika laporan keuangannya jika secara wajar dalam semua hal yang material sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum indonesia, kecuali untuk hal hal tertentu, seperti ketiadaan bukti kompeten yang cukup atau adanya pembatasan terhadap lingkup audit yang mengakibatkan auditor berkesimpulan bahwa tidak dapat menyatakan pendapat wtp dan berkesimpulan tidak menyatakan, disclaimer, kondisi yang kedua adalah bahwa auditor juga yakin bahwa laporan keuangan berisi penyimpangan dari prinsip akuntansi yang berlaku umum indonesia yang berdampak material dan berkesimpulan untuk tidak menyatakan adverse. pendapat tidak wajar atau adverse opinion diberikan ketika laporan keuangan tidak menyajikan secara wajar sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum indonesia, opini tidak memberikan pendapat atau disclaimer, ini diberikan ketika auditor tidak dapat merumuskan atau tidak merumuskan suatu pendapat tentang kewajaran laporan keuangan sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum, seperti terkait dengan kelangsungan usaha entitas (going concern) dan juga adanya pembatasan ruang lingkup audit, ketentuan mengenai opini tersebut terdapat span. namun demikian, dalam keadaaan tertentu dapat terjadi auditor tidak memberikan opini, yaitu dalam hal auditor setelah melakukan audit, menarik diri dari penugasan, antara lain apabila diketahui bahwa auditor tidak independent terhadap audit nya. bahwa independensi adalah syarat mutlak bagi auditor ketika melakukan audit laporan keuangan. dalam hal auditor memberikan opini audit, pemberian opini apapun, termasuk opini disclaimer, yaitu tidak memberikan pendapat juga harus didukung oleh kertas kerja yang memberikan dasar mengapa opini disclaimer itu diterbitkakuntakuntan publik. adapun bunyi huruf dan huruf akuntan publik yaitu. adapun bunyi akuntan publik yaitudipidana denda paling banyak (tigkuntan publakuntan publik yang pada pokoknya sebagai berikut: bahwa, menurut para pemohon hak konstitusionalnya telah dirugikan dengan berlakunya guo karena huruf bertentangan dengan yaitu kata manipulasi yang maknanya kabur dan kata manipulasi tidak dikenal dalam kuhp. rumusan yang dikenal dalam kuhp adalah pemalsuan surat. seharusnya makna kata manipulasi dan pemalsuan adalah berbeda. dalam praktik akuntan publik manipulasi dalam audit dimaknai hal positif karena dikenal istilah data manipulation yang artinya adalahguna menemukan sesuatu yang dicarinya. huruf guo bertentangan dengan karena ancaman pidana terhadap perbuatan manipulasi dan atau pemalsuan yang terdapat dalam huruf akuntan publik tidak proporsionalitas dalam pemidanaan yaitu hanya memperhatikan perilaku tidak mempertimbangkan aspek pelakunya. terkait dengan ancaman pidananya paling lama tahun dan denda paling banyak rp. (tiga ratus juta rupiah) maka ancaman pidana tersebut adalah tidak proporsional karena tidak ada kesetaraan antara perlindungan kepada masyarakat, kejujuran, keadilan, prosedural dan substantif. (vide permohonan guo hal. huruf akuntan publik bertentangan dengan uud karena kegiatan audit adalah berhubungan erat dengan penggunaan komputer, maka seorang akuntan publik dapat saja dituduh memanipulasi data karena menggunakan program komputer untuk mengolah data. (vide permohonan guo hal. huruf bertentangan dengan karena makna frasa manipulasi tidak jelas atau multitafsir ketika dihadapkan kepada suatu perbuatan yang dibanggakan. kemudianbervariasi selain kertas kerja untuk jasa audit, jasa review juga jasa yang lainnya. dengan demikian menjadikan penyusunan kertas kerja sebagai perbuatan pidana adalah sangat sulit diukur perbuatannya. selain itu makna frasa sehingga tidak dapat digunakan sebagaimana mestinya dalam rangka pemeriksaan maknanya kabur karena tidak memiliki standar yang jelas dan sangat subjektif. makna frasa pemeriksaan oleh pihak yang berwenang tidak jelas karena kepolisian, kejaksaan dan pengadilan tidak mempunyai kualifikasi dan kepentingan untuk memeriksa kualitas kertas kerja. (vide permohonan guo hal. huruf guo yang menyebutkanatau tidak membuat kertas kerja diancam dengan sanksi pidana adalah berlebihan. perbuatan tersebut lebih tepat adalah merupakan pelanggaran etika sehingga diancam sanksi administratif dan sanksi profesi bukan sanksi pidana karenahanya profesi akuntan publik itu sendiri. ranah kompetensi profesi(etik) apabila dibawa ranah hukum pidana akan menimbulkan ketidakpastian hukum yang adil. aparat hukum akan menerapkan hukum secara sewenang wenang berdasarkan persangkaannya (vide: permohonan guo hal huruf akuntan publik bertentangan dengan karena pada profesi yang lain seperti profesi wartawan maka pers tidak mencantumkan sanksi pidana vide: permohonan guo hal. guo bertentangan dengan karena guo menciptakan rasa tidak aman atau tidak bebas menjalankan pekerjaannya untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu. ancaman pidana yang dikenakan kepada pihak terasosiasi seharusnya berbeda dengan ancaman pidana yang dikenakan kepada akuntan publik sebab pihak terasosiasi adalah sub koordinasi dari akuntan publik (vide: permohonan ago hal bahwa menurut para pemohon sanksi yang diterapkan dalam nomor tahun tentang akuntan publik khususnya dan semestinyaakuntan publik diselesaikan dengan pendekatan pemberdayaan dan memfasilitasi untuk diselesaikan lingkungan internal profesi akuntan publik, karena profesi akuntan publik adalah profesi yang sangat sensitif akan kepercayaan masyarakat (vide permohonan guo hal. para pemohon beranggapan ketentuan dan akuntan publik bertentangan dengan dan uud tahun yang berbunyi: dan uud tahukuntan publik terhadap permohonan pengujian dan akuntan publikalah satu profesi pendukung dalam pembangunan nasional khususnya pembangunan bidang ekonomi, adalah profesi akuntan publik. kebutuhan penggunaan jasa akuntan publik semakin meningkat, dalam dunia usaha disebabkan oleh kebutuhan atas kualitas informasi laporan keuangan dan sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku umumbadan usaha yang dituangkan dalam kertas kerjabadan usaha, sedangkan penyajian laporan atau informasi keuangan tersebut merupakan tanggung jawab manajemen perusahaan. akuntan publik berfungsi sebagai pihak ketiga yang menghubungkan pihak manajemen perusahaan dengan pihak luar perusahaan dan berkepentingan untuk memberikan keyakinan bahwa laporan keuangan yang disajikan pihak manajemen dapat dipercaya sebagai dasar dalam membuat keputusan. tanpa menggunakan jasa akuntan publik, manajemen perusahaan tidak akan dapat meyakinkan pihak luar bahwa laporan keuangan yang disajikan manajemen perusahaan berisi informasi yang dapat dipercaya. sisi lain, pemakai laporan keuangan juga percaya terhadap hasil pekerjaan akuntan publik. kertas kerja akuntan publik yang berisi opini atau pernyataan pendapat atas informasi dan laporan keuangan menginformasikan tentang apa yang dilakukan akuntan dan kesimpulan yang diperolehnya. akuntan publik mempunyai tanggung jawab untuk menilai apakah terdapat kebangsaan besar terhadap kemampuan perusahaan dalam mempertahankan kelangsungan usahanya selama periode waktu tertentu dan membuktikan kewajaran atas laporan keuangan yang disajikan oleh perusahaan. guna menjamin mutu atau kualitas dari jasa akuntan publik diperlukan sikap independen atau obyektif yang artinya tidak memihak kepada kepentingan siapapun dengan menjunjung tinggi integritas dan objektivitas tugas profesinya terlepas dari kepentingan pribadi yang melekat pada fakta yang dihadapinya dan senantiasa menghindarkan diri dari hal hal yang dapat merusak objektivitas terhadap jasa prestasi yang diberikan kepada klien (badan usaha). dengan memperhatikan dampak ekonomi yang begitu besar dari peranan dan fungsi akuntan publik, maka pembentuk menganggap perlu membentuk peraturan perundang undangan yang mengatur secara spesifik profesi akuntan publik, mengingat selama ini peraturan perundang undangan yang khusus mengatur profesi akuntan publik indonesia hanya dalam bentuk peraturan menteri, yaitu peraturan menteri keuangan nomor pmk. tentang jasa akuntan publik dan undang undang nomor tahun tentang pemakaian gelar akuntan yang mencantumkan suatu klausul yang menjadi dasar profesi akuntan publik indonesia. kegiatan profesi akuntan publik dan kondisi lingkungan tempat akuntan publik bekerja saat ini sudah sangat jauh berbeda bila dibandingkan dengan saat nomor tahun diundangkan, sehingga diperlukan adanya yang dapat mengakomodasi berbagai dinamika kegiatan akuntan publik. akuntan publik mengatur secara spesifik pemberian ijin dan pembinaan profesi akuntan publik dan merupakan payung hukum praktik akuntan publik. akuntan publik berisi persyaratan seseorang untuk dapat berprofesi sebagai akuntan publik dan sanksi pidana yang dapat dikenakan kepada seorang akuntan publik. bahwa, menurut para pemohon hak konstitusionalnya telah dirugikan dengan berlakunya guo tidak menghargai independensi profesi akuntan yang seharusnya mengedepankankan prinsip self regulatory system. pendapat para pemohon tersebut adalah tidak tepat mengingat guo adalah dimaksudkan untuk melindungi profesionalitas akuntan publik dari perbuatan yang dapat menurunkan harkat, martabat dan akuntabilitas seoarang akuntan publik seperti perbuatan ikut membantu manajemen perusahaan klien melakukan penipuan dan manipulasi atas kertas kerja yang berisi opini atau pendapat atas laporan keuangan suatu badan usaha atau menghilangkan catatan data pada kertas kerja atau tidak membuat merupakan pendekatan tangan besi yang akan menggoyang independensi ap. pemeriksaan ahli. sesuai dengan karakteristiknya, sebelum pengenaan sanksi profesional harus dilakukan pemeriksaan oleh ahli dalam standar profesi dan kode etik dan dalam penerapannya. oleh karena itu, pihak yang tepat untuk melakukan pemeriksaan terhadap adalah yang ahli tentang standar profesi (termasuk ahli tentang kertas kerja) dan berpengalaman dalam hal itu. karena itu pula yang paling tepat melalukan pemeriksaan adalah profesi sendiri. jika para pihak menginginkan agar pihak lain juga mengetahui pemeriksaan itu apabila dikhawatirkan profesi melindungi anggotanya yang melanggar standar profesi dan kode etik profesi, semestinya dilakukan oleh suatu badan independen, seperti konsil yang dalamnya terdapat berbagai pihak yang berkepentingan (misalnya, kementerian keuangan, asosiasi pengguna jasa kadin, dan sebagainya). mekanisme banding. sesuai dengan karakteristik profesi hal ini harus ada agar tidak berada pada posisi subordinasi sehingga independensi tidak terganggu. jika salah satu dari hal yang disebut atas tidak ada, akan terdapat gangguan terhadap independensi dan keahlian profesi ap. keberadaan undang undang yang mengatur akuntan publik sangat penting dan urgen. dengan kata lain akuntan publik merupakan kebutuhan yang tidak dapat ditunda dalam situasi pembangunan nasional saat ini yangud dengan demikian bagi kami, para pemohon, diundangkannya akuntan publik merupakan suatu kehormatan yang luar biasa sehingga kami merasa ditempatkan sebagai warga negara terhormat negeri ini. keberadaan akuntan publik ini akan menegaskan keberadaan dan peranan akuntan publik yang semakin dibutuhkan masyarakat, serta kepastian dan perlindungan hukum baik bagi masyarakat maupun akuntan publik. karena itu,kertas kerja yang berkaitan dengan jasa yang diberikan. oleh karena itu pembuat memandang diperlukan pengaturan secara spesifik mengenai sanksi pidana dalam akuntan publik. dengan demikian kita memiliki yang lebih spesifik mengatur mengenai bentuk bentuk perbuatan pidana khusus yang diharapkan dapat menjamin adanya kepastian hukum baik bagi penegak hukumnya juga bagi akuntan publiknya untuk menghindari tidak terjebak atau tergoda melakukan hal hal yang jelas jelas akan merupakan perbuatan pidana. bahwa terhadap dalil para pemohon yang menyatakan sanksi pidana telah dicantumkan dalam kuhp, dpr berpandangan bahwa ketentuan dalam kuhp bersifat umum dan tidak disebutkan saksinya secara spesifik, sepertiakuntan publik, menerbitkan laporan tanpa membuat kertas kerja,. dengan pengaturan mengenai sanksi pidana dalam akuntan publik diharapkan profesi akuntan publik tetap mengedepankan integritas, objektivitas, kompetensi, kecermatan dan kehati hatian dalam membuat opini atau pernyataan pendapat yang dituangkan dalam kertas kerja. terhadap pendapat para pemohon yang menyatakan apabila sanksi dalam akuntan publik bersifat lex spesialis maka harus bersifat ringan sanksi pidananya, menurut dpr hal tersebut tidak didasari oleh legal ratio yang jelas dan tidak beralasan. meskipun demikian justru pengaturan ancaman pidana dalam akuntan publik lebih ringan jika dibandingan dengan ancaman pidana yang terdapat dalam kuh pidana. bahwa kuhp adalah ketentuan secara umum yang mengatur mengenai pemalsuan akta atau dokumen yang digunakan sebagai alat bukti dan kuhp adalah mengatur mengenai menyuruh untuk melakukan manipulasi atau memberikan keterangan palsu dalam akta atau dokumen, dalam kaitan dengan hal tersebut maka para penegak hukum telah dibekali dengan pengetahuan yang mendalam mengenai penggunaan dan penerapan tersebut, namun masih tetap perlu pengaturan secara spesifik dalam akuntan publik ini sehingga pidananya menjadi jelas dan untuk menghindari kemungkinan terjadinya kriminalisasi. penerapan sanksi pidana dalam akuntan publik justru dimaksudkan untuk melindungi para akuntan publik yaitu ada suatu kepastian hukum berupa terdapatnya rumusan rumusan yang jelas mengenai bentuk bentuk dari tindakan pidana yang dilakukan oleh akuntan publik. pada prinsipnya hanya kejahatan kejahatan tertentu yang perlu diatur ketentuan pidananya dalam akuntan publik. sedangkan yang terkait dengan pelanggaran profesi akuntan publik tidak diatur dalam ini. bahwa ketentuan pidana dalam dan tentang akuntan publik dimaksudkan untuk menegaskan bentuk tindak pidana yang diancam oleh sanksi pidana sesuai kuhp dan juga untuk memperjelassehingga dapat mencegah timbulnya akuntan publik palsu tentunya ini akan dapat melindungi publik. dalam kuhp mengatur bahwakemudiandalam kuhp tidak mengatur tindak pidana manipulasi, tetapi berdasarkan hasil pembahasan hanja ruu akuntan publik menurut ahli bahasa bahwa memalsukan bagian dari manipulasi, jadi manipulasi itu lebih luas dari memalsukan. memanipulasi itu bisa mengubah data, menggelapkan data, dan menyembunyikan data. jadi tidak hanya memalsukan kalau memalsukan yang dapat diartikan hanya menggantikan betul dengan yang salah sementara kalau yang memanipulasi itu lebih luas dari pengertian memalsukan. mengenai menghilangkan data atau catatan pada kertas kerja dimasukkan dalam perbuatan pidana maka berdasarkan penjelasan huruf undang undang nomor tahun tentang akuntan publikdalam terdapat kewajiban dari akuntan publik dalam memberikan jasanya untuk membuat kertas kerja dan bertanggung jawab atas kertas kerja tersebut. sehingga pepatah bahwa memanipulasi, memalsukan, dan atau menghilangkan data atau catatan pada kertas kerja dikenai sanksi pidana. menurut pendapat dpr ketentuan tersebut sejalan dengan hasil pembahasan hanja ruu akuntan publik yang menyatakan bahwadalam huruf ruu akuntan publik bahwa akunakibatnya yang dapat ditimbulkan lebih parah. sehingga memang dimasukkan dalam unsur pidanaguo dipandang perlu melihat latar belakang perumusan dan guo dalam risalah rapat pembahasan ruu guo sebagai berikut: .a. rapat hanja, senin januari pemerintah . untuk menjelaskan mengapa pemerintah berpandangan bahwa diperlukan ketentuan yang mengatur sanksi pidana terhadap para akuntan publik maupun para kantor akuntan publik yang melakukan perbuatan tindak pidana sebagaimana telah diatur oleh kuhp secara khusus rancangan undang undang tentang akuntan publik ini adalah yang pertama tentunya karena ketentuan kuhp bersifat umum. dan memang kuhp pasti disebutkan bahwa tindak pidana dikenakan sanksi bahkan juga dengan saksinya juga sekaligus. tetapi tidak secara spesifik sebagaimana dirumuskan dalam rancangan undang undang ini menyebutkan bentuk bentuk tindak pidana tersebut, misalnya disini disebutkanjadi spesifik pak. begitu juga huruf nya tidak dapat dipergunakan. kemudian juga yang menerbitkan laporan tanpa membuat kertas kerjajin akuntan publik. kalau misalnya kita tidak mengatur secara spesifik disini pak berarti kan para penegak hukum kita nanti apakah polisi apakah juga kejaksaan mereka akan berpedoman semata mata kuhp yang bersifat umum itu. nah, sehingga kita berpandangan apabila dalam undang undang ini nanti kita memiliki yang spesifik yang mengatur mengenai bentuk bentuk perbuatan pidana tersebut ini akan membantu pak untuk kepastian hukum baik bagi penegak hukumnya sendiri baik bagi akuntannya sendiri pak, untuk menghindari tidak terjebak ataupun tergoda untuk melakukan hal hal yang jelas jelas akan merupakan perbuatan pidana. nah, oleh karena itu kami berpandangan bahwa ketentuan ketentuan yang menyangkut mengenai perbuatan pro manipulasi pemalsuan ini tetap kita cantumkan tapi kami sangat sependapat tadi pak dengan usulan dari partai golkar dan pks juga bahwa yang terkait dengan standar profesi nah ini kita hilangkan pak. ir. selfie ofp f pdip: . saya kira perlu pendalaman pimpinan, misalnya tadi teman teman dari golkar maupun dari pks mengatakan sudah diatur dalam kuhp. saya ingin tanya misalnya dalam (1a) kuhp nya berapa? kita bandingkan dulu, substansinya sama tidak? bisa tidak nanti itu menjaring ketika itu ada persoalan hukum, jangan kita katakan sudah ada kuhp ternyata beda kuhp nya, substansinya, kita tidak bisa menjaring itu. nah, sekarang kita harus ada pendalaman dulu pimpinan, cetakan dulu ketentuan pidana yang ada disini terus kuhp nya bunyinya seperti apa, substansinya sama tidak yang mau disampaikan dalam undang undang ini. kalau kita tidak bisa menyampaikan itu akan sulit kita memutuskan pimpinan, kita mengatakan ada di kuhp, konteksnya apa di kura itu. ir. sadar subagyo f gerindra: ., kami dari fraksi gerindra setuju dengan pendapat dari fraksi pdip, dari saudara selfie kita harus melakukan pendalaman dulu, hal mana yang diatur dalam kuhp dan hal mana yang tidak. drs. muchtar amma, mm f hanura: dari partai hanura tetap pada pendapat tetap pak karena kami juga melihat kuhp ini, itu juga sudah jelas disitu ditegaskan apabila ada pelanggaran pelanggaran ini, itu akan dikenakan sanksi. kita bayangkan saja pak misalnya kalau tidak ditetapkan penuntutan disitu, itu bagaimana pelaksanaannya nanti apabila ada pelanggaran pelanggaran yang memang berkaitan dengan ini atau pemerintah: .jadi pada kuhp disebutkan yaitu pada barang siapa membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hal perikatan atau pembebasan utang atau yang diperuntukkan sebagai bukti dan seterusnya pak dan kemudian disebutkan diancam hukum pidana yang sama. jadi memang sifatnya umum dan ini berlaku untuk berbagai bentuk tindak pidana yang tergolong pada tindakan pemalsuan. hal yang sama bisa kita lihat yang menyangkut manipulasi sehingga menurut hemat kami memang dengan adanya. barang siapa menyuruh memasukkan keterangan palsu dalam suatu akta otentik yang bisa berupa akta saja tidak dalam konteks tentunya auditing, mengenai sesuatuatau seterusnya pak ya. kemudian ancaman hukumannya diancam dengan pidana yang sama, barang siapa yang dengan sengaja memakai surat tersebut dalam yang isinya tidak sejati atau yang dipalsukan. memang penegak hukum tentunya sudah dibekali dengan pengetahuan untuk mendalami penggunaan dari ini. namun, menurut hemat kami masih tetap pak diperuntukkan secara spesifik dalam undang undang ini nanti bentuk bentuk pidana untuk memperjelas pak. dan yang lebih penting lagi untuk menghindari kemungkinan terjadinya kriminalisasi pak. justru ini dimaksudkan untuk melindungi para akuntan publik kita juga nanti dengan adanya kepastian hukum berupa adanya rumus rumusan yang jelas mengenai bentuk bentuk dari tindakan pidana tersebut . . drs. kaharuddin jam, mm f pg: . jadi kalau kita lihat paparan dari pihak pemerintah tadi jelas bahwa pelanggaran yang dimaksud oleh itu sudah jelas diatur disini ada, kalau soal penafsiran hukum kan ada kejaksaan, ada hakimnya, ada membelanya, ada pengacaranya dan sebagainya itu kita serahkan saja tapi bahwa kalau ada pemalsuan, ada manipulasi data dan sebagainya itu jelas ada hukumannya. lalu yang spesifik seperti apa, seperti misalnya menyebutkan kertas kerja, disini kan tidak ada kata kata itu. kalau masalah kertas kerja itu masalah standar pak bukan masalah pidana itu, kalau dia kertas kerjanya tidak lengkap dia anu tapi kalau dia memasukkan penjelasan yang palsu dalam kertas kerjanya dia kena ini begitu loh pak. jadi kalau kertas kerja itu organisasi profesinya yang bisa menindak dia karena itu dibuat oleh organisasi profesi, standar bahwa setiap pemeriksaan harus tetap kerja, kertas kerja itu isinya apa apa, itu dijelaskan mulai dari umum, baik temuan temuan dia itu harus ada dalam kertas kerja itu bukan anu pak bukan pelanggaran pidana itu, itu standar saja itu. . kemas azis stamboom, msm f pks: . saya rasa untuk teman teman yang lain untuk memperhatikan apa yang ada dalam kuhp ini kita tidak perlu mengulang kembali karena semua yang kita harapkan sebagai tindakan yang melanggar hukum itu sudah dijelaskan disitu dan kalau kita lihat usulan pak melakukan dan membantu manipulasi data yang berkaitan dengan jasa yang diberikan sesuai dengan dimaksud dalam itu kan sudah disebutkan disitu, membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak berikatan dan seterusnya. jadi kita menganggap bahwa ini tidak perlu ada pak, sudah ada kuhp kan gitu pak. pemerintah: .memang menarik tadi ilustrasi yang disampaikan oleh pak jam tadi pak karena memang disalah satu huruf pada yang diusulkan oleh pemerintah dalam ruu ini yang termasuk dalam bentuk tindakan pidana dimaksud adalah misalnya menerbitkan laporan atas jasa tanpa membuat kertas kerja. artinya apa? kalau ini dicantumkan sebagai salah satu bentuk tindakan pidana atau tidak dicantumkan, apabila tidak dicantumkan artinya seorang akuntan atau pun kantor akuntan yang menerbitkan laporan tanpa terlebih dahulu membuat kertas kerja hanya menjadi pelanggaran atas tentunya standar dan kode etik tidak termasuk pidana tetapi kalau kita berkeyakinan bahwa hal tersebut adalah termasuk juga tindakan pidana maka tentunya harus dicantumkan pak dalam rancangan undang undang ini ini misalnya sebagai salah satu contoh kenapa pemerintah memang mengusulkan agar tetap dirumuskan secara spesifik disini bentuk bentuk pidana tersebut. demikian juga misalnya yang terkait dengan kertas kerja tersebut yang dengan sengaja memerlukan tindakan yang mengakibatkan kertas kerja atau dokumen dokumen lain tidak dapat dipergunakan sebagaimana mestinya. jadi ada unsur kesengajaan, jadi apakah ini tetap kita anggap sebagai pelanggaran standar dan kode etik atau memang sudah perbuatan pidana yang akan merugikan tentunya bukan hanya yang diaudit tetapi publik dan para investornya. ir. selfie ofp f pdip: . kalau kita mencermati antara (1a) dengan tadi disampaikan kuhp disini ada perbedaan yang signifikan menurut saya pimpinan. dalam kuhp unsur unsur untuk menjadi sebuah delik pidananya itu banyak sekali pimpinan, setidaknya yang saya catat itu ada lima: pertama, ada surat palsu, kedua adanya suatu hak yang muncul, ketiga adanya digunakan oleh orang lain surat itu, keempat setidaknya ada kerugian yang muncul dari surat itu tadi, yang kelima surat itu menjadi bukti suatu hal. berbeda dengan ta) unsurnya sederhana, pemalsuan data. jadi kita harus membandingkannya secara substantif pimpinan, tidak bisa kita lihat ini penting penting. kita lihat misalnya kasus pajak yang mafia hukum itu, semuanya ada akuntan publiknya terus bagaimana tanggungjawab akuntan publik itu kemudian kalau tidak ada diatur dengan jelas dalam undang undang akuntan publik kemudian pimpinan. jadi menurut saya tetap saja kita membutuhkan ketentuan pidana, kalau pun misalnya dikatakan di kuhp sudah ada, kalau di kuhp sudah ada apakah tidak boleh ada undang undang. saya punya beberapa perbandingan, undang undang guru dan dosen ada itu tindak pidananya. undang undang dokter dan dokter gigi, juga ada pidananya, kemudian undang undang mengenai notaris ada juga ketentuan pidananya walaupun sudah ada di kuhp terus apa masalahnya kalau sudah ada di kuhp tidak boleh ada undang undang. dalam ketentuan penyusunan undang undang, tidak ada pembatasan seperti itu pimpinan. menurut hemat kami, tetap saja kita perlukan adanya ketentuan pidana, tinggal kita perjelas nanti mana yang masuk dalam ranah pidana, mana yang masuk ranah kode etik. drs. kaharuddin jam, mm f pg: . saya menjawab rekan saya selfie tadi. kalau selfie bertanya, apa ada sesuatu yang salah kalau kita menegaskan kembali dalam ini. saya jawab tidak ada yang salah. cuma filosofinya tadi bayangkan malaysia yang penduduknya sekian kalau jumlah perusahaannya pun mungkin lebih banyak indonesia lah ya, cuma sekian juta kan dia, kita sekian juta. kantor akuntan publik kita sampai hari ini hanya sekitar kantor akuntan publik, dia sudah atas ribu akuntan publik juga apa negara yang kelihatannya miskin dan sebagainya itu. kalau bapak lihat diluar itu banyak perusahaan perusahaan kita menggunakan akuntan dari bangladesh bahkan sekarang ada akuntan dari papua nugini pun ada disini karena mereka bersedia dibayar dengan gaji rendah dan sebagainya karena sana susah hidup. kita ingin menumbuhkan, ingin mendorong, melindungi akuntan publik kita ini, itu yang saya katakan. tapi pak ada aturan aturan yang menyebutkan sanksi hukum pidana sekian tahun, denda sekian seratus juta itu mereka sudah minatnya itu sudah begitu kecil kalau kita tambah lagi dengan yang khusus ini saya khawatirkan pertumbuhan ini makin menciut, makin kecil keinginan orang menjadi akuntan publik. lalu yang kedua mengenai misalnya pak bahwa masalah kkp itu masalah standar tidak bisa dimungkiri saya berani berdebat, saya bisa buka standar yang dibuat oleh api bahwa itu ada diatur dalam standar. nah, kalau mengenai standar mengenai ini dimasukkan juga sanksi pidananya saya khawatir justru sebaliknya yang dikatakan pak mulya nasution tadi ada kriminalisasi terhadap akuntan bisa dikembangkan, bisa meluas itu nanti masalah kkp itu pada kertas kerja itu dan tidak mungkin lah bahwa orang membuat laporan tanpa kertas kerja karena pada waktu dia mendapatkan ijin itu, prosedurnya dia tamat sarjana dulu akuntan. disitu diajarkan tahun tentang pembuatan kkp dan laporan lalu dia mau menjadi rapat register, dia pasti ada pendidikan profesinya mengenai itu lalu sampai dia menjadi melalui api lagi pasti dia diuji tentang itu, tentang pengalaman dia memeriksa berapa tahun, dilihat laporannya ada pre review terhadap kertas kerjanya dan sebagainya, kalau ini menurut pendapat saya. jadi kalau dia sudah ujian usap, sudah ujian peak dan sebagainya itu |
sen a, provinsi jawa timur, tahun yang diajukan oleh: nama ir. sukiman, si. pekerjaan sekretaris kabupaten trenggalek, jawa timur alamat jalan imam bonjol nomor rt. rw. kelurahan panduan, kecamatan melawan, kabupaten madiun, provinsi jawa timur nama suprapto, s.e. pekerjaan anggota dprd kabupaten madiun alamat bandung, rt. rw. desa bandung, kecamatan wonosari'diun, berkedudukan jalan raya madiun, surabaya desa gunungsari, kecamatan madiun, kabupaten madiun, dalam hal ini berdasarkan surat kuasa khusus bertanggal juli memberi kuasa kepada jb. rahardjo, s.h., dan yulianto hasilan, s.h., selaku advokat pada kantor advokat jb. rahardjo, simanjuntak partners yang berkedudukan hukum jalan opak nomor kotamuhtarom, sos. alamat desa ketapang, rt. rw. kecamatan dolok, kabupaten madiun, provinsi jawa timur nama drs. siswanto, si. alamat jalan barat nomor desa jiwa, kecamatan jiwa.mk.pt ip&p mdn vii bertanggal juli memberi kuasa kepada indra priangkasa, s.h., m.h., hery wardoyo, s.h., haryanto, s.h., dan dramanya khairul a., s.h., m.h., para advokat dan advokat magang pada kantor advokat indra priangkasa partners yang berkedudukan hukum jalan strip nomor kota madiukoalisi pkb dan partai demokrat serta pasangan sukiman dan sulit yang diusung koalisi pdip dan partai golkar, bahwa,madiun tahuserta pasangan sukiman dan sulit terutama dalam menyikap, bahwa, pada tanggal februari memohon memberitahukan kepada sukiman, bakal calon bupati madiun dengan surat nomor kpu. kab. dan sulit, bakal calon wakil bupati madiun pasangan dari sukiman dengan surat nomor kpu. kab. perihal pemberitahuan tentang hasil verifikasi berkas bakal pasangan calon bupati dan wakil bupati madiun tahun mengenai berkas yang belum lengkap atau tidak memenuhi syarat beserta alasannya untuk diperbaiki. sukiman dan sulit telah memperbaiki persyaratan dan menyetor kepada komisi pemilihan umum kabupaten madiun pada tanggal februari memohon selaku pimpinan salah satu partai pengusung dari pasangan sukiman, si. dan sulit menunggu pemberitahuan dari memohon selaku ketua dan anggota kpu kabupaten madiun yang sesuai jadwal dari kpu kabupaten madiun semestinya tanggal maret hingga maret pada tanggal maret sukiman dan sulit menerima surat dari memohon berupa surat kpu kabupaten madiun nomor kpu. kab. tanggal maret perihalii1i vi vl!kabupaten madiunemberitahuan tentang hasil penelitian ulang kelengkapan dan perbaikan persyaratan pasangan calon bupati dan wakil bupati madiun tahun mana ijazah sulit sebagai bakal calon wakil bupati dinyatakan tidak memenuhi syarat dengan alasan ada. padahal, sulit pada tanggal februari telah mendapat legalised ijazah stm kosovo dari dinas pendidikan, kebudayaan, pemuda dan olah raga kota madiun. seandainya memohon bersikap profesional dan netral, mereka semestinya memberitahu kepada sukiman dan sulit pada tanggal maret hingga maret sesuai dengan jadwal tahapan pemilukada kabupaten madiun tahun dari kpu kabupaten madiun, sehingga sukiman dan sulit tidak merasa dirugikan. karena memohon langsung mengumumkan ijazah stm kosovo sulit tidak memenuhi syarat, pada tanggal maret pasangan calon sukiman dan sulit akhirnya bercoret sebagai pasangan calon, bahwa yang menjadi pertanyaan terkait dengan ijazah sulit, kenapa waktu sulit mencalonkan anggota dprd kabupaten madiun pada pemilu legislatif tahun lolos dengan ijazah yang sama, padahal memohon saat itu juga melakukan verifikasi calon anggota dprd kabupaten madiun. mengapa sekarang memohon terus mempersoalkan ijazah sulit? jika memohon menjalankan tugas secara profesional dan independen, mereka semestinya tidak begitu saja dengan mudah memvonis ijazah sulit tidak memenuhi syarat, bahwa tindakan yang dilakukan memohon yang langsung mengumumkan pasangan sukiman dan sulit gugur sebagai calon pasangan bupati dan wakil bupati pada pemilukada kabupaten madiun tahun pada tanggal maret jelas bertentangan dengan nomor tahun tentang perubahan kedua atas nomor tahun tentang pemerintahan daerahberdasarkan keputusan memohobertanggal mei (vide bukti juncto keputusan memohoertanggal mei (vide bukti dan sebagaimana telah ditegaskan pula dalam persidangan hari senin, tanggal juli pemohon adalah pasangan calon bupati dan wakil bupati kabupaten madidipada tanggal juntanggal juli karena hari sabtu, tanggal juni dan hari minggu, juni merupakan hari libur kerja,ataskarena kemenangan pasangan calon nomor urut pihak terkaitihak terkaiengaruhi hasil perolehan suara pasangan calon. adapun bentuk pelanggaran tersebut adalah yang sebagaimana secara lengkap telah tercantum dalam perbaikan permohonan pemohon yang dimuat dalam bagian duduk perkara atas, yang pada pokoknya sebagai berikut: verifikasi berkas persyaratan bakal calon bupati dan bakal calon wakil bupati peserta pemilukada madiun tahun pemohon pada pokoknya mendalilkapihak terkait) serta pasangan sukiman dan sulit terutama mengenaasi ijazah dari kepala dinas pendidikan, kebudayaan, dan olahraga kota madiun tertanggal februari dan surat keterangan nomor tanggal maret tentang legalisasi: untuk membuktikan dalilnya, pemohon mengajukan alat bukti tertulis bertanda bukti dan ahli drs. soekarno, m.m. serta saksi suharno, haryantoemohon guo, dan mengajukan alat bukti tertulis bertanda bukti pt pt pt pt pt pt pt pt pt pt pt pt pt pt pt pt pt pt pt pt dan para ahli mahfudz sadar dan sadari wibisono, serta para saksi suyanto, mustahil, buwono, ahmad yani mustofapemohon guo dan bantahan memohon serta pihak terkait atas, mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut: bahwa terhadap dalil pemohon sepanjang mengenai bakal pasangan calon sukiman dan sulit beserta alat bukti yang diajukan untuk membuktikan dalil tersebut, menurut mahkamah, tidak relevan dipertimbangkan dalam perkara guo karena, pada faktanya, selain tidak dibuktikan dengan alat bukti apa pun, pemohon dalam perkara guo adalah pasangan calon sukiman dan suprapto, bukan bakal pasangan calon sukiman dan sulit. hal ini sebagaimana pertimbangan mahkamah pada paragraf dan f3. atas yang pada pokoknya menyatakan bahwa sukiman dan suprapto pemohon) selaku pasangan calon nomor urut dalam pemilukada kabupaten madiun tahun memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan perkara guo, bahwa terhadap dalil pemohon mengenai keabsahan ijazah pasangan calon nomor urut khususnya yang bernama muhtarom calon bupati, pihak terkait), mahkamah menemukan fakta bahwa untuk membuktikan dalilnya tersebut, pemohon mengajukan alat bukti tertulis berupa surat panitia pengawas pemilihan umum bawaslu) kabupaten madiun nomor bawaslu kab.mdn c v bertanggal mei yang ditujukan kepada sdr. suharno saksi dari pemohon dalam perkara guo) yang dalam lampiran surat tersebut bawaslu kabupaten madiun pada pokoknya telah merekomendasikan kepada memohon untuk menindaklanjuti adanya dugaan dari bawaslu kabupaten madiun berupa adanya pelanggaran administratif dalam ijazah ts. a.i.n. dan m.a.a.i.n. atas nama muhtarom (vide bukti selain itu, pemohon juga mengajukan alat bukti tertulis berupa stub sdn ketapang atas nama slamet darwini (vide bukti ijazah ts. a.i.n kembangsawit atas nama muhtarom (vide bukti ijazah m.a.a.i.n. kembangsawit atas nama muhtarom (vide bukti tanda lulus ujian m.a.a.il.n. kembangsawit atas nama muhtarom (vide bukti ijazah iain sunan ampel surabaya atas nama muhtarom (vide bukti dan peraturan pemerintah nomor tahun tentang standar nasional pendidikan (vide bukti bahwa memohon dan pihak terkait membantah dalil pemohon guo serta mengajukan alat bukti tertulis dan keterangan saksi sebagaimana tertera atas, yang berdasarkan alat bukti tersebut, mahkamah menemukan fakta memohon telah mengeluarkan keputusaertanggal januari yang mempunyai tugas melakukan verifikasi administrasi dan verifikasi faktual terhadap berkas persyaratan bakal calon bupati dan wakil bupati madiun tahun dan melakukan koordinasi dengan instansi terkait guna kelancaran tugas dan kewajiban kelompok kerja dalam melakukan verifikasi berkas tersebut. adapun kelompok tugas tersebut beranggotakan komisioner kpu, sekretaris kpu, kasat bimas polres madiun akp. suyanto hadi yang juga menjadi saksi dari memohon dalam perkara guo) panitera kabupaten madiun, kasi kesiswaan bid. pendidikan smp, sma, smk dinas pendidikan kabupaten madiun, dan kasi agenda kantor kemenag kabupaten madiun (vide bukti pt bahwa berdasarkan surat keputusan nomor pts kpu kab. guo, kelompok kerja pencalonan tersebut pada februari telah melakukan klarifikasi kebenaran dan keabsahan ijazah atas nama muhtarom sdn ketapang (vide kembang sawit (vide dan man kembang sawit (vide dan memperoleh surat keterangan dari masing masing sekolah tersebut yang pada pokoknya menerangkan bahwa benar muhtarom adalah murid sekolah dimaksud (vide pt pt pt selain itu dilampirkan pula buku induk dari setiap sekolah tersebut (vide bahwa pada februari kelompok kerja pencalonan telah melakukan klarifikasi kebenaran dan keabsahan ijazah atas nama muhtarom stain ponorogo (vide dan universitas merdeka ponorogo (vide dan memperoleh surat keterangan dari masing masing pendidikan tinggi tersebut yang pada pokoknya menerangkan bahwa benar muhtarom adalah mahasiswa perguruan tinggi dimaksud (vide pt pt selain itu dilampirkan pula buku induk dari setiap pendidikan tinggi tersebut (vide pt pt bahwa pada maret kelompok kerja pencalonan telah melakukan klarifikasi kebenaran dan keabsahan ijazah man kembang sawit atas nama muhtarom kantor wilayah kementerian agama provinsi jawa timur surabaya (vide dan memperoleh surat keterangan dari kantor dimaksud yang pada pokoknya menerangkan bahwa benar muhtarom adalah siswa man kembang sawisdn ketapang, kecamatan dolok, kabupaten madiun, atas nama slamet darwini muhtarom (vide dan memperoleh surat keterangan dari sdn tersebut yang pada pokoknya menyatakan bahwa slamet darwini muhtarom pernah menjadi siswa sdn tersebut (vide bahwa berdasarkan penetapan pengadilan negeri kabupaten madiun nomor pdt. pn. kab. mn., bertanggal juni pada pokoknya menetapkan bahwa orang yang dahulu bernama slamet darwini telah diganti nama menjadi muhtarom yang lahir madiun pada marekembang sawit, man kembang sawit, stain ponorogo, dan universitas merdeka ponorogo dan memperoleh hasil yang sama sebagaimana tertera pada angka dan atas (vide sampai denganman kembang sawit dan kembali mendapatkan hasil yang sama sebagaimana tertera pada angka atas (vide bahwa bawaslu kabupaten madiun, dalam keterangannya, khususnya pada angka pada pokoknya menyatakan bahwa ada kejanggalan dalam ijazah muhtarom berupa kesalahan jumlah nilai ijazah ts. a.i.n. kembang sawit dan kesalahan tanggal ujian ijazah m.a.a.i.n. kembang sawit, bahwa berdasarkan hal hal sebagaimana tertera atas, mahkamah menemukan fakta bahwa memohon telah melakukan tugas dan kewajibannya untuk melakukan klarifikasi kebenaran dan keabsahan ijazah bakal pasangan calon, dalam hal ini atas nama muhtarom. berdasarkan dalil dan alat bukti yang diajukan pemohon atas, menurut mahkamah, pemohon tidak memiliki alat bukti yang cukup yang dapat meyakinkan mahkamah bahwa memohon telah mengabaikan tugas dan kewajibannya yang bertujuan untuk menguntungkan pihak terkait dan mempengaruhi proses pelaksanaan pemilukada kabupaten madiun tahun terlebih lagi, tidak ada bukti yang meyakinkan mahkamah bahwa tindakan memohon tersebut telah mempengaruhi pula peringkat perolehan suara para pasangan calon khususnya antara pemohon dan pihak terkait, bahwa sebagaimana putusan putusan mahkamah sebelumnya dalam perkara pemilukada,emohon terkait dengan keabsahannya, hal tersebut bukanlah merupakan kewenangan mahkamah untuk menyelesaikannya, sehingga mahkamah tidak mempertimbangkannya. oleh karenanya, pemohon tetap dapat meneruskan proses hukumdiputus mahkamah" hal itu juga" bahwa jika dicermati dengan teliti isi surat keputusan kepala dinas pendidikan, kebudayaan, pemuda dan olah raga kota madiun nomor pencabutan pengesahan fotokopi ijazah dilakukan kepada fotokopi ijazah smk kosovo a.n. sulit dan bukan ijazah stm kosovo a.n. sulit, padahal ijazah bakal calon wakil bupati sulit adalah stm kosovo. ijazah stm kosovo a.n. sulit sebenarnya telah mendapat pengesahan dari kepala dinas pendidikan, kebudayaan, pemuda dan olah raga kota madiun. terkait dengan, sekarang sulit sedang mengajukan gugatan pengadilan tata usaha negara surabaya. bahwa, memohon dalam menanggapi banyaknya protes tentang keabsahan ijazah (vide mts (vide dan man (vide calon nomor urut memohon justru diam seribu bahasa. padahal sudah ada surat dari direktur jenderal pembinaan kelembagaan agama islam nomor kep tentang ijazah madrasah ibtidaiyah, madrasah tsanawiyah, madrasah aliyah, dan pendidikan guru agama islam, menyebutkan bahwa bagi lulusan plan tahun, plan tahun, galon, plan putri, poin, pupa, sha, pihak terkait selaku incumbent melibatkan birokrasi untuk memenangkan perolehan suara pemohon mendalilkan bahwa pihak terkait melibatkan birokrasi pemerintahan kabupaten madiun yang pada pokoknya sebagai berikut: padaihak terkaitpada juni kepala dinas kesehatan kabupaten madiun aries nugroho, kes., pukul wib, yang mengarahkan seluruh kepala puskesmas beserta keluarga dan sanak saudara dan tetangganya untuk memilih pihak terkait, pada juni tim pihak terkait melakukan money politic kepada warga desa margorejo, kecamatan melawan. warga yang menolak menerima penganiayaan, pada agustus drs. suhardi, m.m. selakupada acara halal halal sdn kenongorejo kecamatan pilangkenceng, kabupaten madiun, yang dalam sambutannya menyatakan harus memenangkan pihak terkait, pada oktober bachtiar selaku kepala sekolah sdn kenongorejo kecamatan pilangkenceng, kabupaten madiun, yang juga selaku ketua pgri kecamatan pilangkenceng, mengumpulkan guru tidak tetap gtt) se kecamatan pilangkenceng, kantor upt kecamatan pilangkenceng, untuk diarahkan memenangkan pihak terkait: pada september pengawas sma dari dinas pendidikan kabupaten madiun bernama mahfudz, pd. mengumpulkan guru sman melawan, kabupaten madiun, ruang media sman melawan, supaya memilih pihak terkait, dinas kesehatan kabupaten madiun mengumpulkan kepala puskesmas se kabupaten madiun dan mengharuskan mereka menyetor (dua puluh) nama penerima kartu jamkesda yang positif bisa memilih pihak terkait, setiap sekolah diwajibkan menyerahkan nama guru binaan yang memilih pihak terkait dan setiap guru pns lingkungan pemkab. madiun wajib minimal mencari (lima) pengikut yang bisa memilih pihak terkait, kades kapelan, kecamatan balerejo, mengetahui ada pengarahan oleh camat balerejo yang bertempat serangan: kades bongsopotro, kecamatan sarapan, dimintai ktp dan diberi uang rp. serta diarahkan untuk memilih pihak terkait: kades logo, kecamatan balerejo, diarahkan oleh asisten dan camat balerejo, yang bertempat serangan: kades ngadirojo, kecamatan wonosari, mengetahui ada pembagian uang pada juni desa ngadirojo: kasus tambakan, kecamatan kebonsari, mengetahui ada pembagian uang pada juni rt. rt. dusun grogol, kades buku, kecamatan jiwa, mengatakan ada pengarahan oleh camat jiwa bertempat ruang pertemuan kecamatan (hari dan tanggal lupa), kasus rumpun, kecamatan wungu, mengatakan ada pengarahan oleh camat wungu bertempat kantor kecamatan (hari dan tanggal lupa): kades loro, kecamatan pilangkenceng, mengetahui ada pembagian uang pada juni desa loro: mantan kades kuwu, kecamatan balerejo, mengetahui ada pengarahan dari kades kuwu dan perangkatnya serta membagikan uang pada juni desa kuwu: dewi studi selaku mantan tenaga honorer kelurahan bangunsari diminta membagikan uang pada juni kantor kelurahan bangunsari, kecamatan melawan,: kades andalas, kecamatan kare, menerima pengarahan dari camat kare pada april sekitar pukul wib, bertempat panti pkk kecamatan kare, warga kecamatan madiun bernama heri sutiyoso beralamat dusun ngampel rt. rw.o03 dan joko utomo beralamat desa sumberejo rt. rw. mengetahui ada pengarahan oleh asisten ii, kadispendukcapil, dan camat madiun pada mei pukul wib, rumah suharto, desa sumberejo, kecamatan madiun, adiyono beralamat desa pabrik menerima uang dari suryadi selaku ketua kpps dan sekaligus ketua rt. pada juni sebesar rp. gunawan beralamat desa pabrik melihat sekretaris pps desa pabrik dan perangkat desa bernama khairul memasang tanda gambar pihak terkait pada juni untuk membuktikan dalilnya, pemohon mengajukan alat bukti berupa rekaman audio bertanda bukti dan serta saksi sutrisno, sukarno, surai, bendi ariana, senomelan, saiful latifudin, ely herlina fitria, dewi studi, nanang budi dewanto, adiyono, gunawan, sofyan hadi, budi santoso, setyo, fery sudarso, nur walad, heri sutiyoso, joko utomo, tri haryanto, koko supriyanto, padi, yang selengkapnya sebagaimana tercantum dalam bagian duduk perkara: bahwa pemohon juga mengajukan alat bukti rekaman video bertanda .a, .b, .a, danemohon guo dan mengajukan saksi barito, subroto, dan mardikaning tyaspemohon dan bantahan pihak terkait atas, mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut: bahwa mahkamah menemukan fakta yaitu dalil pemohon sebagaimana tercantum dalam angka angka angka angka angka dan angka tidak dibuktikan dengan alat bukti yang cukupkoko supriyanto, mahkamah menemukan fakta bahwa saksi tidak mengetahui apa isi pertemuan antara kepala dinas kesehatan kabupaten madiun dan para kepala puskesmas se kabupaten madiun cafe safir, serangan, magetan, pada juni tersebut, karena saksi tidak diperkenankan memasuki area pertemuan dan kemudian saksi pulang. kalaupun benar bahwa saksi telah memotret kendaraan puskesmas yang ada lokasi tersebut, selain gambar tersebut tidak dijadikan alat bukti, menurut mahkamah, keterangan saksi tersebut sama sekali tidak membuktikan adanya kegiatan pengarahan untuk memenangkan pihak terkait sebagaimana didalilkan pemohonngka angka angka angka angka angka dan angka yang pada pokoknya pihak terkait melakukan praktik politik uang, mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut: terhadap kejadian desa margorejo, kecamatan melawan, saksi dari pemohon bernama senomelan pada pokoknya mengatakan bahwa dia menerima uang dari seseorang bernama wajo yang hanya mengatakan ojo lali (jangan lupa)' dan sore harinya ketika ditanya oleh sdr. darmin mengenai siapa yang akan saksi pilih nantinya, saksi menolak untuk memberitahukannya yang pada akhirnya mengakibatkan saksi dianiaya. peristiwa tersebut telah dilaporkan pihak kepolisian: saksi pemohon bernama sukarno selaku kades bongsopotro, kecamatan sarapan, memberikan keterangan luar dari yang didalilkan atau tidak menerangkan dalil pemohon bahwa kades bongsopotro telah dimintai ktp, diberi uang, dan diarahkan untuk memilih pihak terkait. lain pihak, saksi dari pihak terkait bernama barito selaku ketua bpd desa bongsopotro menerangkan bahwa kades mengarahkan warganya untuk memilih pemohon: saksi pemohon bernama surai selaku kades ngadirojo, kecamatan wonosari, menerima laporan dari warga yang tidak turut serta memperoleh uang yang dibagikan oleh tim pihak terkait kepada sebagian warga dusun ngadirojo temple, dan balongkure yang bertujuan supaya masyarakat setempat nantinya memilih pihak terkait, saksi pemohon bernama bendi ariana pada pokoknya menyatakan melihat tim sukses pihak terkait membagi bagikan uang kepada sebagian warga desa saksi tersebut, dari rumah rumah, saksi pemohon bernama nur walad selaku mantan kades kuwu, kecamatan balerejotelah terjadi pembagian uang desa kuwu, saksi pemohon bernama dewi studi selaku mantan pegawai honorer kelurahan bangun saridia diminta membagikan uang. saksi hanya menerangkan bahwa dia dipecat oleh kepala kelurahan karena tidak bersedia mengikuti perintah atasan. terhadap kejadian tersebut saksi merasa menjadi korban kegiatan politik, tanpa merinci apa yang dimaksud dengan kegiatan politik tersebut. terhadap keterangan dewi studi ini, saksi dari pihak terkait bernama mardikaning tyas selaku kepala kelurahan bangun sari membantah dengan menyatakan bahwa dia tidak pernah mengintimidasi dewi studi untuk memilih pasangan calon tertentu. saksi memecat dewi studi karena yang bersangkutan tidak disiplin dalam bekerja: pemohon pada pokoknya mendalilkan bahwa. namun, dalam persidangan, pemohon justru mengajukan saksi bernama nanang budi dewanto selaku warga kelurahan panduan yang pada pokoknya menerangkan bahwa pada februari saksi melihat kepala kelurahan bernama lazuli memberikan uang kepada orang tua saksi sambil mengatakan bahwa uang tersebut merupakan titipan dari mbah taro pihak terkait) dan saksi juga menerima laporan dari teman saksi bahwa ada pembagian uang dari tim sukses pihak terkait kepada warga, namun saksi tidak melihat kejadian tersebut. adapun perolehan suara tps setempat dimenangi oleh pemohon, saksi pemohon bernama adiyono selaku warga desa pabrik, kecamatan jiwa, menerangkan bahwa pada juni menerima uang dari suryadi selaku ketua rt. sambil mengatakan supaya saksi jangan lupa mencoblos muhtaromj, terhadap fakta sebagaimana tertera dalam huruf sampai dengan huruf atas, bahwa selain ada dalil pemohon yang tidak dibuktikan dengan alat bukti yang cukup, terhadap dalil pemohon lainnya, mahkamah menemukan fakta bahwa kalaupun dalil dan keterangan saksi dari pemohon tersebut benar adanya, pemohon tetap tidak dapat membuktikan bahwa praktik politik uang tersebut terjadi secara terstruktur, sistematis, dan masif yang dapat mempengaruhi kebebasan para pemilih untuk menentukan pilihannya yang pada akhirnya terbukti, pemohon tidak dapat membuktikan bahwa, jika benar para calon pemilih tersebut menerima uang dari pihak terkait, maka mereka pasti memilih pihak terkait, karena dapat saja terjadi bahwa para calondan angka yang pada pokoknya menerangkan bahwa kepala dinas pendidikan kabupaten madiun dan kepala sekolah mengumpulkan para guru, guru tidak tetap, kepala sekolah, dan upt kecamatan pilangkenceng, untuk memenangkan pihak terkait, mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut: berdasarkan alat bukti dan berupa rekaman suara, mahkamah menemukan fakta bahwa pada pokoknya terdengar ucapan dari narasumber dalam topik pembicaraan mengenai pendidikan kabupaten madiun tersebut yang juga berpesan kepada peserta pertemuan untuk memihak kepada muhtarom pihak terkait). hal ini juga sesuai dengan keterangan saksi pemohon bernama budi santoso selaku guru tidak tetap yang menghadiri acara halal halal tahun yang lalu yang dalam pertemuan tersebut kepala dinas pendidikan kabupaten madiun bernama drs. suhardi, m.m. mengatakan bahwa bagi siapa yang tidak memilih pimpinannya yaitu bupati madiun (incumbent, pihak terkait) dianggap sebagai pengkhianat. bukti rekaman tersebut juga sesuai dengan keterangan saksi dari pemohon bernama setyo selaku guru tidak tetap yang pada oktober hadir upt kecamatan pilangkenceng yang pada acara tersebut, narasumber yaitu ketua pgri kecamatan pilangkenceng menganjurkan kepada yang hadir supaya tahun nanti memilih muhtarom: meskipun pihak terkait tidak membantah secara spesifik perihal dalil pemohon guo, mahkamah menemukan fakta bahwa pemohon tidak mengajukan alat bukti lain yang meyakinkan mahkamah bahwa ada tindak lanjut terhadap isi pertemuan pada tahun tersebut oleh para guru, guru tidak tetap, kepala sekolah, dan upt kecamatan pilang kencangngka angka angka angka dan angka yang pada pokoknya menerangkan bahwa camat dan aparatur pemerintahan daerah kabupaten madiun lainnya memberikan arahan untuk memenangkan pihak terkait, mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut: saksi pemohon bernama sutrisno selaku kades kapelan, kecamatan balerejo, pada pokoknya menerangkan bahwa dia dan para kades lainnya se kecamatan balerejo diundang oleh camat untuk hadir pada pertemuan hotel serangan, kabupaten magetan yang dalam acara tersebut juga dihadiri bapak siswanto pihak terkait) dan asisten yang intinya mengarahkan para peserta untuk mendukung pihak terkait, saksi pemohon bernama saiful latifudin selaku kades buku, kecamatan jiwa, memberikan keterangan luar dari yang didalilkan atau tidak menerangkan dalil pemohon bahwa ada pengarahan oleh camat jiwa bertempat ruang pertemuan kecamatan (hari dan tanggal lupa). saksi justru menerangkan bahwa pada sekitarmihak pihak terkait supaya kembali menjabat sebagai bupati dan wakil bupati untuk periode kedua. adapun keterangan saksi saiful latifudin ini dibantah oleh keterangan saksi dari pihak terkait bernama subroto selaku kades waktu, kecamatan jiwa, yang pada pokoknya menerangkan bahwa acara rumah makan tersebut merupakan silaturahmi pergantian camat baru yang dihadiri oleh para kades. dalam acara yang dilaksanakan atas inisiatif para kades tersebut, tidak ada pengarahan untuk memilih salah satu pasangan calon: saksi pemohon bernama ely herlina fitria selaku kasus desa rumpun, kecamatan wungu, menerangkan yang pada pokoknya bahwa pada sekitar oktober dan november saat menghadap camat kecamatan wungu, saksi diminta untuk, saksi pemohon bernama nur walad selaku mantan kades kuwu, kecamatan balerejo, menerangkan bahwa pada sekitar: saksi pemohon bernama padi selaku kades andalas, kecamatan kare, menerangkan bahwa pada april bersama para kades yang lain, menghadiri undangan rapat panti pkk kecamatan kare. pada acara tersebut bapak camat bernama budi prion mengarahkan semua kades supaya: saksi pemohon bernama heri sutiyoso menerangkan bahwa pada mei saksi beserta para remaja lainnya dalam organisasi karang taruna yang turut pula hadir bapak widodo selaku pns yang dulu pernah menjadi camat. pada acara tersebut, saksi dan para pemuda lainnya diminta nantinya memilih mbah taro pihak terkait) karang taruna. keterangan saksi heri sutiyoso ini juga dibenarkan oleh saksi dari pemohon bernama joko utomo yang juga turut hadir dalam acara tersebut, meskipun pihak terkait tidak membantah secara spesifik perihal dalil pemohon guo, kecuali terhadap dalil huruf atas, mahkamah menemukan fakta bahwa pemohon tidak memiliki alat bukti lain yang meyakinkan mahkamah bahwa ada tindak lanjut terhadap arahan arahan camat tersebut oleh para kades:gunawan, mahkamah menemukan fakta bahwa kalau pun dalil pemohon guo benar adanya, pemohon tetap tidak dapat membuktikan bahwa tindakan anggota pps desa pabrik bernama khairul memasang tanda gambar pihak terkait tepi jalan tersebut mempengaruhi hasil perolehan suara antara pemohon dan pihak terkait, khususnya desa pabrik, yang pada akhirnya secara signifikan mempengaruhi pula peringkat perolehan suara antara pemohon dan pihak terkait. terlebih lagi, pemohon tidak memiliki alat bukti lain yang dapat meyakinkan mahkamah bahwa tindakan anggota pps tersebut telah menghalang halangi kebebasan para calon pemilih dalammain, main, dan man sebelum tahun ajaran yang ibadahnya belum dikeluarkan, penandatanganan ibadahnyaepala kantor wilayah departemen agama propinsi dati bentuk serta isi ijjazahnya tetap sebagaimana yang telah dipergunakan pada tahun tahun bersangkutan, sedangkan bagi lulusan man, min dan plan tahun ajaran penandatanganan bentuk dan isi ijazah tetap sebagaimana yang berlaku pada tahun ajaran tersebut: bahwa, ijazah ain atas nama muhtarom yang lulus ujian tahun dikeluarkan panitia ujian akhir negara madrasah tsanawiyah agama islam negeri madiun main) surabaya pada tanggal oktober yang ditandatangani oleh ketua panitia ujian. selain itu, kejanggalan fisik ijazah main atas nama muhtarom sebagai berikut: panitia ujian akhir negara ain surabaya yang diangkat direktorat pendidikan agama pada dirjen bimbingan masyarakat islam departemen agama nomor pl .i pty tanggal oktober tetapi pelaksanaan ujian tanggal september september apakah mungkin panitia ujian dibentuk setelah pelaksanaan ujian? berdasarkan penetapan pengadilan negeri kabupaten madiun pada tahun nama slamet darwini dan muhtarom merupakan orang yang sama. namun anehnya, ijazah ain kembang sawit atas nama muhtarom yang lulus tahun sudah bernama muhtarom dan bukan bernama slamet darwini. jika nama slamet darwini dan muhtarom merupakan orang yang sama berdasarkan putusan pengadilan tahun apakah mungkin pada saat mendaftar sekolah ain kembang sawit, tiba tiba nama slamet darwini seperti yang tertera ijazah sdn ketapang langsung diganti dengan muhtarom, padahal belum ada penetapan penggantian nama dari slamet darwini menjadi muhtarom dari pengadilan? jeda waktu tahapan penetapan nomor urut dan kampanye pemohon mendalilkan bahwa mei adalah tahapan penetapan dan penentuan nomor urut, juni dimulai kampanye, sehingga tenggang waktu hanya hari, padahal menurut peraturan perundang undangan jeda waktu tersebut semestinya hari, terhadap dalil pemohonketerangan keterangan lainnya yang disampaikan oleh saksi dari pemohon yaitu sutrisno, sukarno, surai, bendi ariana, saiful latifudin, ely herlina fitria, sofyan hadi, fery sudarso, nur walad, sony hendro cahyono, tri haryanto, dan koko supriyanto mahkamah juga tidak mempertimbangkan alat bukti pemohon bertanda .a, .b, .a, dan berupa rekaman video perihal iklan bakti sosial terpadu pemkab. madiun, iklan desk pilkada pemkab. madiun yang dilanjutkan dengan iklan kampanye pihak terkait, dan berita jtv tentang pihak terkait membagikan uang saat kampanye: mahkamah juga tidak mempertimbangkan alat bukti yang diajukan memohon dan pihak terkait, kecuali yang sebagaimana telah dipertimbangkan mahkamah dalam paragraf sampai dengan paragraf dan paragraf sampai dengan paragraf atas, karena keterangan saksi dan alat buktbahwa meskipun dalil pemohon guo yang terkait dengan persoalan hasil pemilukada ini telah diputus oleh mahkamah dan tidak terbukti secara signifikan memdan penyalahgunaan anggaran pemerintah daerah kabupaten madiun oleh aparatur pemerintahan daerah kabupaten madiun yang hal tersebut bukan menjadi wewenang mahkamah untuk menyelesaikannyamadiunberdasarkan format dan jumlah mata ujian, ternyata format jumlah mata ujian ijazah ain kembang sawit atas nama muhtarom dan atas nama sukarno yang sama sama lulus tahun ternyata tidak sama. format ijazah atas nama sukarno terdiri kelompok dasar, kelompok pokok dan kelompok khusus, ternyata ijazah atas nama muhtarom tidak ada. jumlah mata pelajaran pada ijazah sukarno berjumlah mata pelajaran, sedangkan pada ijazah atas nama muhtarom berjumlah mata pelajaran: foto ijazah ain kembang sawit lulusan atas nama muhtarom yang dikeluarkan tahun ternyata sama dengan foto ijazah sarjana muda iain sunan ampel tahun atas nama muhtarom: bahwa berdasarkan peraturan pemerintah nomor tahun tentang standar nasional pendidikan (selanjutnya disebut disebutkan, ijazah diterbitkan oleh satuan pendidikan dasar dan menengah serta satuan pendidikan tinggi sebagai tanda bahwa peserta didik yang bersangkutan telah lulus dari satuan pendidikan. terkait dengan ijazah main atas nama muhtarom, faktanya ijazah tersebut dikeluarkan kepala bidang agenda atas nama kantor wilayah kementerian agama provinsi jawa timur pada tanggal februari yang menjadi pertanyaan, berdasarkan apakah dibenarkan kepala bidang agenda kantor wilayah kementerian agama provinsi jawa timur mengeluarkan ijazah main atas nama muhtarom? adapun kejanggalan fisik ijazah main atas nama muhtarom yang dikeluarkan kepala bidang agenda atas nama kantor wilayah kementerian agama provinsi jawa timur sebagai berikut: berdasarkan data pembanding dengan ijazah main kembang sawit atas nama sukarno yang juga lulus tahun ternyata tanggal ujiannya tidak sama dengan ijazah main atas nama muhtarom yang disebutkan lulusan main kembang sawit tahun ujian akhir ijazah main kembang sawit atas nama sukarno yang lulus tahun dilaksanakan pada tanggal oktober hingga november sedangkan ijazah main atas nama muhtarom dilaksanakan pada tanggal agustus hingga agustus format departemen agama ijazah main atas nama muhtarom dicoret tangan lalu diganti dengan kementerian agama, berdasarkan data pembanding dari ijazah main kembang sawit atas nama sukarno yang juga lulus format pengisian nilai mata pelajaran ternyata tidak sama dengan ijazah main atas nama muhtarom yang disebutkan lulusan main kembang sawit pada ijazah main kembang sawit atas nama sukarno tidak ada nilai mata pelajaran bahasa inggris, ilmu pengetahuan alam, ilmu perbandingan agama dan ekonomi koperasi, tetapi ketiga mata pelajaran tersebut ternyata ada nilainya dalam ijazah main atas nama muhtarom. pada ijazah main kembang sawit atas nama sukarno ada nilai mata pelajaran ilmu mantis, fisika, ilmu pengetahuan alam dan antropologi, tetapi pada ijazah main atas nama muhtarom ternyata tidak ada nilai mata pelajaran tersebut (vide bahwa dugaan ijazah palsu yang digunakan calon bupati muhtarom diperkuat oleh surat panitia pengawas pemilihan kepala daerah kabupaten madiun dengan nomor bawaslu kab.mini c iv yang ditujukan kepada kpudven atas nama muhtarom dalam pencalonan bupati: bahwa memohon kpu kabupaten madiun telah dengan sengaja secara sistematis melakukan tindakan yang menguntungkan calon nomor urut dalam tahapan pilkada kabupaten madiun.memohokeputusan memohoengan sengaja tidak dikirim kepada pemohon, dan baru diserahkan kepada pemohon tanggal juni ketika diminta kantor kpu. bahwajuni dan dikirim pasangan calonigugat oleh pemohon ptun surabaya nomor perkara register ptun sby, tanggal juni yang telah meloloskan pasangan muhtarom siswanto serta digugat pasangan sumardi dimyati nomor perkara register ptun sby,melaksanakan pemdapemda, karena pasangan calon yang ditetapkan kpu kabupaten madiun tidak bias memenuhi persyaratan perundang undangan mana ijazah calon bupati muhtarom diduga palsu danbahwa proses pelaksanaan pemilukada madiun juga banyak terjadi pelanggaran yang bersifat masif, sistematis, dan struktural manacalon nomor urut sebagai contoh pada tanggalasangan muis jilid muhtarom siswanto)bahwa, pada tanggal juni kepala dinas kesehatan kabupaten madiun aries nugroho, kes pukul pagi. ketentuan yang diberlakukan antara lain dilarang membawa mobil dinas, alat komunikasi hp) dilarang dibawa masuk ruangan. pada saat itu dinkes mengarahkan kepada seluruh kepala puskesmas beserta keluarga dan sanak saudara dan tetangganya untuk memilih muis, bahwa pada tanggal juni tim muis melakukan money politic kepada warga desa margorejo, kecamatan melawan. salah satu warga yang menolak menerima memperoleh penganiayaan. kejadian ini juga telah dilaporkan kepada polsek melawan. bukti dan rekaman terlampir). bahwa,(vide setelah kepala dinas pendidikan akhirnya ajakan memilih calon nomor urut ditindaklanjuti bachtiar (vide bahwa pada tanggal september pengawas sma dari dinas pendidikan kabupaten madiun yang bernama mahfudz, pd. mengumpulkan guru guru sman melawan kabupaten madiun ruang media sman melawan dengan menginstruksikan agar memilih pasangan calon nomor urut jika tidak memilih akan hancur: bahwa dinas kesehatan kabupaten madiun mengumpulkan kepala puskesmas se kabupaten madiun, diharuskan menyetor nama penerima kartu jamkesda yang positif bisa memilih calon nomor urut bahwa setiap sekolah diwajibkan menyerahkan nama guru binaan yang memilih pasangan calon nomor urut dan setiap guru pns lingkungan pemkab madiun wajib minimal mencari pengikut yang bisa memilih pasangan calon nomor urut kesaksian kades kapelan kecamatan balerejo yang mengetahui ada pengarahan oleh camat balerejo bertempat serangan, kesaksian kades bongsopotro kecamatan sarapan yang mengatakan dimintai ktp, diberi uang rp. dan diarahkan untuk memilihpanitia pengawas pemilihan umum kabupaten madiunkamis, tanggal juli karena pemohon tidak menyerahkan perbaikan permohonan kembali hingga tenggat waktu yang diberikan oleh majelis yaitu paling lambat pada hari jumat, juli pukul wib, perkara guo mendasarkan pada perbaikan permohonan yang telah diserahkan oleh pemohon dalam persidangan hari kamis, tanggal juli guo,u: kesaksian kades logo kecamatan balerejo ada pengarahan oleh asisten dan camat balerejo bertempat serangan, kesaksian kades ngadirojo kecamatan wonosari yang mengatakan mengetahui ada bagi bagi duit pada tanggal juni desa ngadirojo, kesaksian kasus tambakan kecamatan kebonsari yang mengetahui ada bagi bagi duit pada tanggal juni dusun grogol: kesaksian kades buku kecamatan jiwa yang mengatakan ada pengarahan oleh camat jiwa bertempat ruang pertemuan kecamatan pada hari dan tanggalnya lupa: kesaksian kasus rumpun kecamatan wungu yang mengatakan ada pengarahan oleh camat wungu bertempat kantor kecamatan pada hari dan tanggal lupa, kesaksian kades loro kecamatan pilangkenceng yang mengetahui ada bagi bagi duit pada tanggal juni desa loro, kesaksian mantan kades kuwu kecamatan balerejo yang mengetahui ada pengarahan dari kades kuwu dan perangkatnya dan mengedarkan bagi bagi duit pada tanggal juni desa kuwu, kesaksian dewi studi (mantan tenaga honorer kel. bangunsari) diminta untuk membagikan duit pada tanggal juni kantor kel. bangunsari melawan: kesaksian agus gembur kel. panduan kecamatan melawan) yang menyatakan mengetahui ada bagi bagi duit pada tanggal juni kel. panduan, kesaksian kades andalas kecamatan kare menerima pengarahan dari camat kare pada tanggal april sekitar pukul siang bertempat panti pkk kecamatan kare, warga kecamatan madiun heri sutiyoso, alamat dsn. ngampel rt. rw.o3: joko utomo alamat desa sumberejo rt. rw.o03:, mengetahui adanya pengarahan oleh asisten kadispendukcapil dan camat madiun pada tanggal mei pukul wib bertempat rumah suharto desa sumberejo kecamatan madiun: warga desa pabrik kecamatan jiwa adiyono alamat desa pabrik, menerima dari suryadi ketua kpps dan ketua pada tanggal juni sebesar rp. gunawan, desa pabrik, melihat sekretaris pps desa pabrik dan perangkat desa (bernama khairul) memasang tanda gambar muis pada tanggal juni bahwa, pada tanggal mei adalah tahapan penetapan dan penentuan nomor urut. tanggal juni adalah tanggal mulai kampanye, sehingga tenggang waktu hanya hari padahal menurut aturan jeda waktu itu mestinya hari,madiun kemarin, nampak sekali bagaimana pasangan calon nomor urut yang kebetulan incumbent menggunakan memohon agar pemilukada madiun berjalan untuk kemenangan dari pasangan calon nomor urut hal ini terlihat dari pencopotan calon wakil bupati sukiman yaitu sulit dicoret tanpa melaui proses yang sah, sedangkan persyaratan ijazah pasangan calon nomor urut yang diduga palsu tidak ditindaklanjuti secara serius oleh memohon, bahwa jika merujuk kepada putusaniproses pemilukada kabupaten madiunjjasahnya mulai sd, tsanawiyah, dan man tidak memenuhi syarat:nilai kemampuan intelektual seorang calon. lebih parah lagi jika seorang calon yang jelas jelas tidak mempunyai ijazah dan mendaftar sebagai calon bupati menggunakan ijazah orang lain, sungguh tidak patut dan tidak layak menjadi seorang kepala daerah. menggunakan ijazah orang lain adalah merupakan tindak pidana, dan dalam kasus pasangan calon nomor urut muhtarom) kasus ini sudah dilaporkan polisi, juga keabsahan jasanya digugat pengadilan tata usaha negara surabaya jawa timur, namun karena muhtarom adalah masih berkuasa jadi bupati kabupaten madiun sehingga kasusnya sangat lambat ditangani: bahwa, menurut pemohon dalam melihat pemilukada kabupaten madiun harus menggunakan kacamata keadilan substansial bukan keadilan prosedural mana memohon memanfaatkan segala cara untuk memenangkan pasangan calon nomor urut dalam pemilukada madiun, bahwa jika merujuk kepada putusan nomor php.d vii pemilukada kota waringin barat, mana penetapan calon terpilih kpud dibatalkan oleh dan calon yang dimenangkan oleh kpu didiskualifikasi oleh mk,madiun mana ada konspirasi jahat antara memohon dan pasangan calon nomor urut yang kebetulan adalah incumbentjuga majelis hakim konstitusi harus mendiskualifikasi kemenangan calon nomor atas nama muhtarom, sos. dan drs. siswanto, si.madiuntertanggal juni sepanjang mengenai perolehan suara pasangan calon nomor urut atas nama muhtarom, sos. dan drs. siswanto, si.: mendiskualifikasi pasangan calon nomor urut atas nama, muhtarom, sos. dan drs. siswanto, si., sebagai pemenang pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah kabupaten madiun: memerintahkan kpu kabupatentp calon bupati dan wakil bupati madiun tahun bukti fotokopi surat keputusan kpudbukti fotokopi keputusanbukti fotokopi surat panas kabupaten madiun nomor bawaslu kab.mdn c iv yang ditujukan kepada kpuf: bukti fotokopitertanggal juni bukti fotokopi surat tanda tamat belajar sekolah dasar negeri tahun nomor ketapang atas nama slamet darwini tertanggal desember bukti fotokopi ijazah madrasah tsanawiyah agama islam negeri kembang sawit madiun atas nama muhtarom yang dikeluarkan oleh panitia ujian akhir mts.a.i.n surabaya tertanggal oktober bukti fotokopi ijazah madrasah aliyah agama islam negeri main) kembang sawit madiun atas nama muhtarom tertanggal februari bukti fotokopi tanda lulus ujian sekolah madrasah aliyah agama islam negeri kembang sawit madiun atas nama muchtar tertanggal september yang dikeluarkan ponorogo tertanggal juni bukti bukti rekaman suaraberbukti rekaman suarapasang: bukti video iklan bhakti sosial terpadu program pemkab madiun mana bupati dalam acara tersebut selalu menggunakan kaos bertuliskan guru rukun mana slogan guru rukun merupakan slogan kampanye team muis: dalam iklan tersebut menyajikan pendapat masyarakat tentang ungkapan rasa terima kasih atas program bst dengan menggunakan kaos bergambar muhtarom: bukti iklan desk pilkada pemkab madiun tentang himbauan kepada masyarakat agar menggunakan hak pilihnya pada tanggal juni menyajikan pendapat warga dengan background gambar muhtarom, menggunakan slogan ojo lali lho yo . iklan ini ditutup dengan komentar bupati madiun yang juga mengatakan ojo lali lho pilkada juni yang mana kata kata ojo lali lho yo merupakan slogan kampanye team muis. ini menunjukkan kampanye terselubung yang dilakukan oleh team muis dengan mendompleng anggaran apbd kabupaten madiun: bukti sama dengan bukti bukti sama dengan bukti bukti iklan layanan desk pilkada tentang ojo lali lho nobles pemilukada bupati juni langsung dilanjutkan dengan iklan kampanye team muis sehingga tidak bisa dibedakan mana iklan desk pilkada dan mana iklan kampanye team muis: bukti sama dengan bukti bukti berita video rekaman jtv tentang cawabup muis melakukan bagi bagi uang atas panggung dan mendapatkan teguran dari panas kabupaten. untuk mendukung dalil dalil permohonannya, pemohon mengajukan satu orang ahli bernama drs. soekarno, m.m. yang telah menyerahkan keterangan tertulis dan memberikan keterangan lisan bawah sumpah dalam persidangan hari senin tanggal juli serta (dua puluh empat) orang saksi yang didengarkan keterangannya bawah sumpah dalam persidangan hari senin tanggal juli dan hari selasa tanggal juli yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut: keterangan tertulis ahli prosedur penerbitan dan kehilangan ijazah pada pendidikan formal sd mi, smp m ts, dan sma ma smk wilayah negara kesatuan republik indonesia landasan hukum peraturan pemerintah nomor tahun tentang penyelenggaraan pendidikan: permendiknassurat edaran kepala badan kepegawaian negara nomor tahun lampiran halaman tentang, prosedur operasional standar pos) ujian nasional sd mi, smp m ts small, sma ma small, smk tahun badan standar nasional pendidikan bsnp) republik indonesia. prosedur penerbitan ijazah sekolah madrasah yang telah memenuhi syarat ketentuan bsnp sebagai sekolah madrasah penyelenggara ujian sekolah nasional membentuk panitia ujian sekolah nasional dan kepala sekolah madrasah menerbitkan surat keputusan sk) panitia ujian sekolah madrasah dan ujian nasional untuk tahun pelajaran yang sedang berjalan. umumnya panitia ujian sekolah madrasah diterbitkan akhir semester ganjil atau awal semester genap tahun berjalan, sekolah madrasah penyelenggara ujian sekolah nasional melaksanakan ujian sekolah dan ujian nasional pada mata pelajaran tertentu sesuai dengan ketetapan ketentuan bsnp termasuk persyaratan dan ketentuan kelulusan siswa peserta didik sebagai peserta ujian sekolah madrasah dan ujian nasional, setelah siswa peserta didik, sesuai persyaratan dan ketentuan ujian sekolah madrasah dan ujian nasional, dinyatakan lulus oleh panitia penyelenggara ujian sekolah madrasah dan ujian nasional, maka yang bersangkutan berhak untuk memperoleh ijazah sebagai tanda lulus dan tamat belajar pada jenjang pendidikan tersebut: ijazah diterbitkan dan ditandatangani oleh kepala sekolah madrasah mana siswa peserta didik belajar pada tahun pelaksanaan ujian sekolah madrasah dilaksanakan. contoh, jika siswa peserta didik mengikuti ujian sekolah madrasah ujian nasional tahun pelajaran maka ijazah ditertibkan pada tahun (di akhir semester genap juni jika pada saat ijazah akan diterbitkan dan ternyata ada kesalahan tulis yang dilakukan oleh tim penulis ijazah panitia penyelenggara, maka ketua panitia ujian pada sekolah madrasah penyelenggara harus segera melaporkan panitia ujian tingkat kabupaten kota dan dilanjutkan panitia ujian tingkat provinsi untuk mengajukan penggantian blank ijazah dan disertai berita acara dan tidak ada duplikat ijazah, mekanisme penulisan nama pada ijazah penulisan ijazah pada sd mi: bahwa dengan berlakunyapenyelenggara pemilu tersebut mengatur bahwa, selaras dengan berlakunya penyelenggara pemilugaturpenulisan nama, tempat dan tanggal lahir, dan nama orang tua pada ijazah sd mi didasarkan pada akte kelahiran atau surat kenal lahir yang sah, jika ijazah sudah terbit dan tidak ada penggantian ijazah karena salah tulis pada saat itu (pada saat tahun pelajaran, mana siswa yang bersangkutan mengikuti ujian sekolah madrasah dan ujian nasional). maka orang tua segera melaporkan pada kepala sekolah madrasah mana ijazah itu dikeluarkan dengan menyerahkan surat pernyataan yang bermaterai cukup dan ditandatangani oleh orang tua siswa atas perubahan data (nama atau tempat dan tanggal lahir atau nama orang tua) yang terdapat kesalahan pada ijazah. selanjutnya, kepala sekolah madrasah membuat surat keterangan tentang pembetulan data yang terdapat kesalahan pada penulisan ijazah. surat keterangan ini bersifat melekat sebagai data pendukung lampiran pada ijazah siswa yang bersangkutan, penulisan ijazah pada jenjang smp m ts: penulisan nama, tempat dan tanggal lahir, dan nama orang tua pada ijazah smp m didasarkan pada data ijazah sd mi atau surat keterangan kepala sekolah madrasah tentang pembetulan penulisan ijazah pada jenjang sd mi (jika ada), penulisan ijazah pada jenjang sma ma smk: cara penulisannya sama dengan poin atas dan didasarkan pada data ijazah atau surat keterangan kepala sekolah pada jenjang pendidikan satu tingkat lebih rendah dari jenjang pendidikan yang ditempuh sekarang. prosedur legalised ijazah legalised copy ijazah dilakukan pada sekolah madrasah satuan pendidikan mana ijazah dikeluarkan dengan ditandatangani oleh kepala sekolah madrasah atau pejabat lain yang ditetapkan ditunjuk secara sah dalam kedinasan (misalnya wakil kepala sekolah sebagai pejabat sementara karena kepala sekolah sedang berhalangan) dan ditempel sekolah madrasah, pada saat legalised ijazah harus disertai ijazah asli dan petugas legalised harus mencocokkan data pada ijazah tersebut dengan buku induk siswa yang bersangkutan. jika semua data sudah benar, maka dapat dilakukan legalised, jika sekolah madrasah sudah tutup, maka dinas pendidikan atau kantor kemenag kabupaten kota harus menerbitkan surat keputusan tentang penutupan ijin operasional sekolah madrasah yang bersangkutan dan dokumen dokumen penting sekolah madrasah buku induk siswa, buku mutasi, buku player, dan lainnya) oleh kepala sekolah madrasah atau yayasan atau pengelola sekolah madrasah diserahkan pada dinas pendidikan atau kantor kemenag kabupaten kota, selanjutnya legalised ijazah dari sekolah madrasah yang telah tutup izin operasionalnya dilakukan oleh pejabat dinas pendidikan atau kantor kemenag kabupaten kota sesuai kewenangannya dengan prosedur atas, ijazah hilang jika ijazah seseorang hilang, maka harus segera melaporkan kepada kepolisian polsek atau polres) setempat sesuai dengan daerah wilayah mana ijazah tersebut hilang, setelah memperoleh surat keterangan kehilangan ijazah dari pihak kepolisian, maka surat keterangan tersebut dibawa dan dilaporkan pada sekolah madrasah asal mana siswa yang bersangkutan lulus tamat belajar: petugas sekolah madrasah mencocokkan data data pada surat keterangan kehilangan ijazah dari kepolisian tersebut, dengan data data yang ada pada buku induk siswa. jika data tersebut benar, maka kepala sekolah madrasah menerbitkan surat keterangan bahwa siswa yang bersangkutan telah lulus dan tamat belajar dari sekolah madrasah yang bersangkutan dan tidak ada penggantian atau duplikat ijazah dari ijazah yang telah hilang, bagi sekolah madrasah yang telah tutup ijin operasionalnya sebagaimana pada atas, maka surat keterangan tersebut diterbitkan oleh kepala pejabat lain yang ditunjuk dari dinas pendidikan atau kantor kemenag kabupaten kota sesuai kewenangannya. keterangan lisan ahli dalam persidangan ahli menjelaskan tentang prosedur dan mekanisme penerbitan ijazah pada pendidikan formal. seseorang jika sudah mengikuti pendidikan formal mulai sd mi, smp mts, dan seterusnya sampai sma smk, maka yang bersangkutan harus menempuh pendidikan mulai dari kelas awal sampai akhir. jika sd, kelas sampai dengan kelas smp, kelas sampai dengan kelas dan sma juga demikian: seseorang jika sudah menempuh sesuai dengan jenjang, seluruh kelasnya selesai, maka yang bersangkutan dapat memenuhi syarat untuk mengikuti ujian sekolah dan ujian nasional yang dikeluarkan dari badan standar nasional pendidikan. jika seseorang sudah dinyatakan memenuhi syarat untuk mengikuti ujian sekolah dan nasional, maka yang bersangkutan berhak untuk mengikuti ujian dan apabila memenuhi syarat untuk kelulusan, maka yang bersangkutan dinyatakan lulus dan berhak menerima ijazah. oleh karena itu, penerbitan ijazah selalu dilakukan oleh satuan pendidikan mana siswa yang bersangkutan sekolah, baik itu satuan pendidikan lingkungan kementerian pendidikan dan kebudayaan, maupun kementerian agama, setelah siswa tersebut lulus, maka kepala sekolah atau kepala satuan pendidikan akan menerbitkan ijazah atas nama yang bersangkutan, pada saat penerbitan ijazah kadangkala para penulis ijazah melakukan khilau atau kesalahan. sebelum ijazah itu diterbitkan dan ada penulisan yang salah, maka panitia dari satuan pendidikan atau sekolah penyelenggara ujian akan mengajukan ijazah pengganti dalam tahun yang sama kepada panitia kabupaten kota kemudian diajukan provinsi. oleh provinsi nantinya akan diganti dengan disertai berita acara. namun, jika kesalahan tersebut diketahui setelah ijazah diterbitkan, dan ini sering terjadi, misalnya ketika anak ikut orang tua asuh atau kakek, ketika mendaftar sekolah, misalnya bernama anton, padahal sebenarnya bukan anton saja, tapi anton sugianto, maka pembetulan ijazah yang sudah diterbitkan itu tidak lagi dengan mengganti ijazah tersebut dengan ijazah yang baru, tetapi nanti ada surat keterangan pembetulan dari sekolah yang bersangkutan jika kesalahan tersebut terjadi pada beberapa waktu setelah ijazah itu diterbitkan, sehingga tidak ada pengganti ijazah baru, yang ada hanya surat keterangan, teknis atau prosedur penulisan ijazah sekolah formal didasarkan pada sd. penulisan nama ijazah ini didasarkan dari akta atau surat kenal lahir dari anak yang bersangkutan. yang paling dominan data adalah nama yang bersangkutan, tempat tanggal lahir, dan nama orang tua. itu data pokok yang harus dipakai sebagai data rujukan pada jenjang pendidikan yang lebih tinggi. saat smp, nama dan data merujuk dari nama yang tertera pada ijazah tadi, demikian seterusnya sampai sma smk. jika terjadi kesalahan tulis seperti yang dicontohkan atas, maka prosedurnya sama. kepala sekolah hanya memberikan surat keterangan bahwa terjadi kesalahan tulis dan ini biasanya melekat pada ijazah yang sudah diterbitkan tersebut sehingga tidak ada ijazah pengganti, mengenai legalised, berdasarkan peraturan menteri nomor tahun bahwa untuk legalised fotokopi ijazah dilakukan oleh kepala sekolah satuan pendidikan mana anak itu belajar dengan membawa ijazah asli. pihak sekolah akan mencocokkan ijazah asli tersebut dengan buku induk sekolah tersebut. jika data benar, maka sekolah akan melegalisir ijazah tersebut: jika sekolah tersebut kemudian hari telah tutup, maka kewajiban dari dinas pendidikan atau kemenag memberikan surat penutupan izin operasional madrasah atau sekolah yang bersangkutan yang menyatakan bahwa sekolah tersebut tutup karena tidak memenuhi standar minimal operasional. terhadap sekolah yang tutup tersebut, maka dokumen dokumen penting dari sekolah tersebut harus diserahkan dinas pendidikan setempat atau kantor kemenag setempat, utamanya yang menyangkut tentang buku induk, buku mutasi, dan buku rapor karena buku induk adalah dokumen negara yang sangat penting bagi seseorang atau bagi sekolah yang memuat data data tentang perkembangan dan nilai dan kemampuan anak, baik akademis maupun nonakademik dari sejak dia sekolah awal sampai akhir. ini termasuk dokumen yang sangat penting. oleh karenanya, nantinya dinas pendidikan atau kemenag akan berwenang memberikan legalised dengan merujuk pada buku induk dari sekolah yang telah tutup tersebut: untuk ijazah yang hilang atau rusak atau hal lain, jika terjadi hal demikian, maka yang bersangkutan harus melaporkan kehilangan atau kerusakan ijazah itu kepolisian setempat mana ijazah itu hilang atau rusak. misalnya, jika dalam perjalanan hilang, maka yang bersangkutan harus melapor kantor polisi atau polsek atau polres setempat yang dekat dengan lokasi kejadian. laporan adalah laporan kehilangan ijazah atas nama yang bersangkutan. atas dasar surat keterangan laporan kepolisian tersebut yang kemudian dibawa sekolah, nantinya pihak sekolah akan mendata kembali apakah laporan kehilangan tersebut benar benar cocok dengan anak yang pernah sekolah sekolah dimaksud. pencocokannya dengan mendasarkan pada buku induk dan data data yang lain. sekolah biasanya menyimpan fotokopi ijazah bagi anak anak yang telah lulus sebagai dokumen pendukung buku induk. setelah dicocokkan dan hasilnya benar, maka sekolah hanya menjelaskan atau hanya memberi surat keterangan bahwa yang bersangkutan pernah bersekolah sekolah tersebut pada tahun dimaksud dan lulus dengan nomor ijazah yang tertera. tidak ada penggantian ijazah baru, hanya surat keterangan saja: kertas ijazah itu sama dengan kertas uang. ada security check nya. terdapat tanda tanda khusus sebagaimana uang. oleh karena itu, secara kasat mata tidak melihat bahwa ijazah tersebut asli atau tidak asli. ada alat elektronik tertentu supaya dapat mengetahui keasliannya: ijazah selalu dikeluarkan pada tahun yang bersangkutan ujian. jika yang bersangkutan ujian pada tahun ajaran maka panitia yang tercantum dalam ijazah itu selalu ada nomor tertentu, tahunnya harus sama dengan tahun pelaksanaan ujian. panitia juga tahun ajaran ijazah tersebut juga seharusnya terbit tahun ajaran akhir semester, terhadap adanya perubahan nama dan sebagainya, hanya dihampiri dengan surat keterangan dari kepala sekolah asal sekolah tersebut yang menyatakan bahwa ada perubahan nama, bukan pada ibadahnya. surat keterangan tersebut melekat atau dilampirkan pada ijazah aslinya. ada surat pernyataan yang menyatakan bahwa telah terjadi kekeliruan sejak awal dan surat tersebut harus ditandatangani atas materai. surat keterangan tersebut juga harus diketahui oleh dinas terkait, ijazah selalu diterbitkan berdasarkan tahun ajaran. tidak ada ijazah yang diterbitkan, misalnya, tahun setelah ujian tersebut dilaksanakan. ijazah dari jakarta selalu dikirim provinsi terlebih dulu. tidak diperbolehkan ada coretan apa pun ijazah. jika ada kesalahan, bisa minta ganti. provinsi biasanya ada persediaan kertas ijazah yang akan digunakan untuk mengganti jika ada kesalahan tulis pada ijazah dimaksud. namun jika ijazah tersebut sudah terbagi kepada para siswa, maka tidak ada penggantian sama sekali. keterangan saksi sutrisno camat balerejo mengundang semua kepala desa kades) se kecamatan balerejo hotel serangan kabupaten magetan. awal mulanya semua kades tidak mengetahui jika acara tersebut akan dihadiri oleh bapak siswanto dan bapak asisten setelah itu ada pengarahan dan dimintai doa dan dukungan untuk pasangan muhtarom siswanto muis) jilid il. sepulangnya, semua kades diberi uang transport masing masing sebesar rp. (lima ratus ribu rupiah), pada rabu, mei semua kades se kabupaten madiun beserta tokoh masyarakat, ketua bpd, dan ketua lpml menghadiri acara bulan bakti lkd desa jabatan lor, kecamatan balerejo, kabupaten madiun. lokasi tersebut ada acara campur sari yang seusai sambutan bupati muhtarom, acara tersebut bernama jateng yang juga selaku pns kabupaten madiun menyampaikan supaya jangan lupa mendukung muis jilid ii: pada juni saksi mendapat laporan dari masyarakat setempat bahwa tim sukses muhtarom membagikan uang sebesar rp. (dua puluh ribu rupiah) tiap rt, namun tidak semua orang mendapatkannya. mereka yang tidak mendapatkan uang tersebut melapor saksi mempertanyakan mengapa mereka tidak ikut mendapat uang tersebut, sukarno saksi selaku kades bongsopotro, kecamatan sarapan, pada januari pukul wib, sdn bongsopotro, sebelum acara pembubaran panitia rehabilitasi gedung sdn tersebut dimulai, ada penilik tk sd bernama slamet yang menceritakan kepada saksi bahwa dia ditekan pimpinannya untuk mengarahkan guru mendukung pak muhtarom dengan cara mendatangi setiap sekolah dan diminta mensukseskan muhtarom: pada januari seluruh kades se kecamatan sarapan dikumpulkan serangan yang intinya acara tersebut meminta dukungan untuk muhtarom. setelah itu, seluruh kades se kecamatan sarapan tersebut menerima rp. (sepuluh juta rupiah) dan uang tersebut dikumpulkan bendahara paguyuban arisan para kades se kecamatan sarapan. sampai dengan diberikannya keterangan ini, uang tersebut tidak dibagikan kepada para kades, pada juni ada kampanye putaran terakhir lapangan sumber sari. saksi melihat camat sarapan, johan arif efendi, ikut rombongan kampanye muis tersebut. surai saksi selaku kades ngadirojo, kecamatan wonosari, saksi mendapat laporan bahwa pada rabu, juni malam hari, desa ngadirojo khususnya dusun ngadirojo temple, dan balongkure ada pembagian uang rp. (lima puluh ribu rupiah) oleh tim muis yang bernama ny. sukiman yang juga selaku yang sekaligus meminta masyarakat yang mendapat uang tersebut supaya mencoblos muis. yang melapor kepada saksi adalah masyarakat yang tidak mendapat pembagian uang tersebut. dari yang didengar saksi, pembagian uang tersebut tidak merata karena hanya sekitar (tujuh puluh lima) orang yang mendapatkannya. saksi tidak melaporkan kejadian tersebut, pada februari ada (empat) kelompok tani yang dikumpulkan tempatnya mbah biro. pada acara tersebut, pegawai pertanian kecamatan wonosari bernama sugandi mengatakan bahwa kelompok tani ngadirojo ini sering mendapat bantuan benih. untuk itu, para petani diminta bersama sama mendukung muhtarom: pada april ada undangan untuk para kades, tokoh masyarakat, bpd, dan lpml untuk menghadiri acara ngopi bareng halaman smp wonosari pada acara tersebut hadir pula bupati dan wakil bupati serta bernama jateng. para undangan mendapat makan gratis dari warung warung yang ada sekitar lokasi karena masing masing warung tersebut telah diberi rp. (tiga ratus ribu rupiah). pada acara tersebut juga disampaikan supaya para undangan yang hadir mendukung muis jilid ii. pada bulan april tersebut sudah masuk masa pendaftaran, namun belum masuk masa kampanye, pemungutan suara dilaksanakan pada juni sedangkan kejadian pembagian uang desa ngadirojo tersebut terjadi pada juni atau malam hari menjelang hari pemungutan suara. bendi ariana saksi selaku kepala dusun tambak mas, kecamatan kebon sari, pada juni saksi melihat tim sukses muis wilayah saksi membagikan uang sebesar rp. (dua puluh ribu rupiah) per orang kepada warga saksi. saat itu saksi berada rumah dan melihat tim tersebut membagikan uang dari rumah rumah: dusun tambak mas ada kepala keluarga kk), ada orang yang memperoleh uang tersebut, ada orang, dan iii ada orang. data ini saksi peroleh dari tim sukses yang membagikan uang tersebut bernama simon, bernama naruto, dan iii bernama karno: tim muis membentuk tim yang terdiri dari anak anak remaja untuk mempengaruhi calon pemilih dengan cara mengatakan kepada masyarakat bahwa jika ada yang menerima uang dari kandidat lain, maka akan dilaporkan. saksi mengenal masyarakat yang dipengaruhi tersebut, beberapa antaranya bernama slamet dan samin beserta istrinya, senomelan saksi selaku warga desa margorejo, kecamatan melawan, saksi mendapat uang rp. dan istri saksi juga mendapat uang rp. dari seseorang bernama wajo yaitu tetangga saksi yang sekaligus mengatakan kepada saksi, jangan lupa! . sore harinya, saksi ditanya oleh sdr. darmin bahwa besok saksi akan memilih siapa. saksi menjawab usai pilihan akan bilang siapa yang dipilih. usai pencoblosan, darmin tidak tanya lagi saksi mengenai siapa yang dipilih. darmin marah kepada saksi karena tidak bersedia diatur, kemudian dia menganiaya saksi. peristiwa tersebut telah dilaporkan oleh anaknya pihak kepolisian. saiful latifudin saksi selaku kades buku, kecamatan jiwa: padandukung muis jilid ii. dia mencontohkan bahwa dulu junaidi mahendra bukan orang madiun bisa menjabat dua kali, apalagi yang sekarang ini asli orang madiun. sepulangnya, masing masing yang hadir termasuk saksi diberi uang rp. pada april ada kegiatan bakti sosial desa melebih, kecamatan jiwa. saat itu belum tiba masa kampanye namun suasana kerja bakti tersebut sudah seperti kampanye. saksi dan seluruh kades lainnya serta seluruh kepala dinas hadir. saat itu bernama jateng menyampaikan supaya semua yang hadir mendukung muis jilid ii. pada acara ini, bupati ikut berpidato menyampaikan program programnya dan ada ajakan untuk memilih dia. ely herlina fitria saksi selaku kepala dusun kasus) desa rumpun, kecamatan wungu, pada oktober saksi dipanggil camat kantor kecamatan. dalam pertemuan tersebut camat menyampaikan bahwa atasan kasus adalah kades, atasan kades adalah camat, dan atasan camat adalah bupati. untuk itu, dalam pemilukada nanti, saksi diminta mensukseskan muis jilid ii: pada november saksi dimintai pertolongan dari salah satu tokoh masyarakat untuk mengajukan proposal bantuan dengan disertai tanda tangan camat. saat menghadap, camat mengatakan bahwa proposal tersebut perlu tanda tangan camat, begitu juga bupati berwenang menandatangani pengajuan proposal dimaksud. seharusnya, seluruh desa rumpun akan mendukung bupati incumbent supaya proposal proposal bisa lancar, pada februari desa saksi ada kegiatan pengajian akbar muslihat yang rutin diadakan setiap bulan. acara tersebut dihadiri sekitar pengunjung. hadir pula camat dan mustika. setiap pengunjung diberi makanan yang dalam bungkusannya terdapat stiker bergambar muis jilid il. akhir sambutan ketua muslihat, dia dengan lantang mengajak yang hadir mendukung muis jilid ii: lingkungan saksi, ada salah satu anggota kpps sebagai pelaku pembagian uang senilai rp. per orang yang diberikan kepada sebagian warga. yang membagikan uang tersebut bernama suharto yang juga selaku ketua perolehan suara tps saksi dimenangkan oleh sukiman, ada orang warga saksi yang melapor kepada saksi bahwa mereka mendapat uang dari muis, sedangkan pasangan calon yang lain tidak ada yang membagi bagikan uang. dewi studi saksi selaku honorer atau tenaga kontrak kantor kelurahan bangun sari, sebagai staf umum: saksi dikeluarkan atau diputus kontrak sebagai pegawai honorer oleh kepala kelurahan dengan alasan saksi bersedia ikut kepala kelurahan atau tidak, jika tidak saksi dipecat. peristiwa ini terjadi sebelum masa pemungutan suara. saksi mempertanyakan mengapa kegiatan politik disangkutpautkan. terhadap pertanyaan saksi tersebut, kepala kelurahan tidak menanggapi atau diam saja. saksi merasa dijadikan korban, tempat saksi, perolehan suara dimenangkan oleh sukiman. nanang budi dewanto saksi selaku warga kelurahan panduan, kecamatan melawan, pada februari saksi melihat kepala kelurahan bernama lazuli memberi uang kepada orang tua saksi senilai rp. (seratus ribu rupiah) yang dikatakan sebagai uang titipan dari mbah muhtarom, saksi mendapat informasi dari teman saksi bahwa ada pembagian uang dari tim muis kepada para warga. saksi tidak melihat kejadian tersebut: tps tempat saksi perolehan suara dimenangi oleh sukiman. adiyono saksi selaku warga desa pabrik, kecamatan jiwasaksi didatangi ketua bernama suryadi dan diberi uang senilai rp. masing masing kepada saksi dan istri, sambil mengatakan supaya saksi jangan lupa mencoblos muhtarom biar membantu proyek selokan setempat, desa pabrik, perolehan suara dimenangkan oleh muhtarom. gunawan saksi selaku warga desa pabrik, kecamatan jiwa: saksi melihat ada anggota pps desa pabrik bernama khairul ikut serta memasang baliho muis tepi jalan. saat itu dia juga serahkan uang dusun iii untuk dibagikan kepada masyarakat dusun iii, hal ini berdasarkan informasi yang diperoleh saksi dari ketua tersebut dan tim sukses bernama basuki, bagimu, dan jadi. sofyan hadi pada februari saksi diundang kades untuk menghadiri kumpulan dukuh wonorejo, desa klitik. pertemuan tersebut bertujuan untuk membentuk tim mbah taro. pertemuan tersebut dihadiri semua perangkat dan tokoh masyarakat. yang membentuk tim adalah camat wonosari bernama supriyadi dan dewan pkb yaitu sayur. tim tersebut akan dibentuk per desa. camat mengatakan warga harus memenangkan muhtarom: saksi hanya mengetahui ada pembentukan. saksi tidak ikut dalam bagian tim tersebut. sepulangnya, saksi diberi uang rp. stiker, dan kaos bergambar muhtarom: acara tersebut dihadiri sekitar orang atau satu kecamatan untuk menjadi tim sukses muhtarom. budi santoso saksi selaku guru tidak tetap gtt) sdn money, kecamatan pilang kencang, pada acara halal halal tahun lalu yang dihadiri para gtt, ptt, dan guru, bapak suhardi selaku kepala dinas pendidikan saat itu, menyampaikan bahwa karena dia punya pimpinan, maka nanti harus menyukseskan pimpinannya tersebut. jika tidak memilih pimpinannya, maka dianggap sebagai pengkhianat, saksi memilih sesuai hati nurani saksi setyo saksi selaku gtt sd, pada oktober gtt dan ptt dikumpulkan upt kecamatan pilang kencang. pada acara tersebut, bapak bachtiar selaku ketua pgri kecamatan pilang kencang menganjurkan kepada yang hadir supaya tahun nanti memilih muhtarom. saat itu dihadiri sekitar orang gtt ptt. fery sudarso saksi selaku kades klecorejo, kecamatan melawan, kabupaten madiun, pada maret ada kegiatan gedung olahraga kecamatan melawan berupa senam bersama bupati diikuti semua satker, semua kades, dan semua tokoh masyarakat, bpd dan lkd juga diundang. pada acara itu ketua infobox bernama heri mengatakan bahwa bagi siapa saja yang bisa bikin slogan untuk muhtarom akan diberi uang rp. kemudian ada salah seorang warga melawan yang membuat slogan madiun harus maju terus dan lanjutkan pada april acara arisan kades kecamatan melawan rumah kepala desa taliabu, hadir pula bupati didampingi asisten dan camat. pada acara tersebut, bupati memberi uang sebesar rp. untuk organisasi kades dan para kades diminta bersatu dan bersama sama mendukung muhtarom. uang tersebut kemudian dibagikan kepada para kades, namun jatah untuk saksi belum diambil: saksi juga mengikuti acara jalan santai yang diikuti pula seluruh kades se wilayah utara kabupaten madiun atau separuh dari wilayah kabupaten madiun. nur walad saksi selaku mantan kades kuwu, kecamatan balerejo, pada, saksi juga menjadi ketua komite smp balerejo yang diundang oleh dinas pendidikan kabupaten madiun yang dalam pertemuan tersebut menganjurkan kepada yang hadir, termasuk saksi yang juga hadir, untuk memilih muhtarom. sepulangnya, saksi diberi uang transport sebesar rp. uang tersebut diberikan langsung oleh dinas. heri sutiyoso pada mei saksi beserta para remaja lainnya dalam organisasi karang taruna setempat. pada acara itu, saksi dan para pemuda lainnya diminta memilih mbah taro. pada acara tersebut juga dihadiri bapak widodo selaku pns yang dulu pernah menjadi camat. joko utomo membenarkan keterangan saksi heri sutiyoso sony hendro cahyono saksi selaku kades kangen, kecamatan geger, sekitar februari seluruh kades se kecamatan geger diundang pendopo kabupaten madiun. acara tersebut dipimpin langsung oleh bupati yang menyatakan bahwa dalam tahun kepemimpinannya dirasakan manfaatnya, untuk itu, bupati meminta para kades membantunya meneruskan kepemimpinan tersebut. usai acara, semua peserta diajak ziarah makam bupati madiun yang pertama, setelah kirim doa, diberitahukan kepada para kades supaya jangan lupa mendukung muhtarom, oleh karena kecamatan geger juga ada arisan kades, maka arisan tersebut diberi anggaran sebesar rp. (lima juta rupiah): pada januari kades se kecamatan geger, kecamatan kebonsari, dan kecamatan dolok dikumpulkan hall hotel gajah mada ponorogo. pada acara itu hadir pula camat dari ketiga kecamatan dan dari kesbanglinmas bernama kurnia afifullah yang memberikan arahan bahwa dalam kurun waktu tahun kepemimpinan muhtarom dirasakan guru rukun. untuk itu, pada pemilihan bupati, semua yang hadir diminta mensukseskan muhtarom menjadi bupati lagi. usai acara, saksi mendapat uang saku rp. suharno pada mei sesuai dengan tahapan kpu, masyarakat boleh memberikan masukan tentang bakal calon. saksi bersama tokoh masyarakat memberikan masuk kpu perihal isi dan materi ijazah muhtarom mulai dari sampai man. kpu menjawab bahwa sudah melakukan klarifikasi sesuai undang undang dan aturan yang berlaku. saksi belum puas dengan jawaban tersebut karena ada kejanggalan kejanggalan ijazah muhtarom, selanjutnya saksi mendapat surat dari bawaslu dan saksi kemudian melaporkan semuanya bawaslu yang merekomendasikan kpu untuk memeriksa ulang ijazah muhtarom sampai pada kemenag provinsi. haryanto saksi dari lsm pentas gugat pengantar sukses guru dan pegawai tidak tetap), pentas gugat merupakan salah satu lsm kabupaten madiun yang getol memerangi soal ijazah bupati madiun, muhtarom tamat pada tahun bukan atas nama muhtarom tapi atas nama slamet darwini. muhtarom mendapat tanda lulus, bukan ijazah, dari main tahun muhtarom mendapat ijazah mts pada tahun muhtarom baru mendapatkan ijazah main nya pada pada periode s.d. muhtarom mendaftar menggunakan tanda lulus, bukan ijazah: saksi juga menggugat mengenai ijazah tersebut ptun surabaya pada juni dan belum diputus. tri haryanto pada juni usai maghrib, saksi didatangi ketua bernama agus, desa bedah, dia meminta fotokopi ktp saksi dan disuruh tanda tangan kemudian diberi uang rp. serta disuruh mencoblos muhtarom. koko supriyanto pada13 juni saksi mendapat sms sebanyak dua kali dari pengirim yang tidak diketahui yang isinya menyatakan bahwa ada pertemuan hotel cafe safir, serangan, magetan, pada juni pukul wib, mana kepala dinas membawa keempat pegawainya untuk mengarahkan pada kepala puskesmas supaya nanti mencoblos muis. saksi selaku tim sukses sukiman mendatangi lokasi tersebut untuk memastikan kebenaran sms tersebut, sesampainya tempat dimaksud, saksi tidak boleh masuk acara dan hanya bisa mendokumentasikan dengan memotret kendaraan puskesmas yang ada lokasi tersebut. pada acara tersebut handphone dan kamera tidak boleh dibawa masuk. saksi kemudian pulang karena tidak diperbolehkan masuk, pada april tempat saksi ada pertemuan bakti sosial terpadu bst) yang dihadiri pula ketua pps bernama warni yang menyampaikan sambutan karena dia juga menjadi ketua panitia lokal yang akhir sambutannya menyampaikan lanjutkan muis jilid ii dan akhirnya dia mendapat teguran dari panwascam. padi saksi selaku kades andalas pada april saksi mendapat undangan kecamatan, bertempat panti pkk kecamatan. semua kades diundang. pada acara tersebut bapak camat bernama budi prion mengarahkan semua kades supaya mensukseskan muis jilid ii, bahkan camat juga mengatakan seandainya muis tidak jadi, siap diturunkan jadi staf. undangan dari camat tersebut secara tertulis. menimbang bahwa memohon memberikan keterangan lisan dan menyampaikan keterangan tertulis dalam persidangan hari senin, tanggal juli yang pada pokoknya menguraikan sebagai berikut::, "". oleh karena itu, atas hal sedemikian, menurut memohon,.,dalam pokok permohonan bahwa pokok permohonan yang telah diajukan oleh pemohon adalah sebagai berikut: tentang dalil pemohon yang menemukan fakta hukum tentang proses pemilukada kabupaten madiun yang berlangsung tidak jujur dan tidak adil yang dilakukan memohon, khususnya yang berkaitan dengan dinyatakan tidak sah pasangan calon bupati dan wakil bupati seniman sulit dalam kasus ijazah sulit bahwa dalil pemohon sebagaimana dalam poin adalah tidak benar. hal tersebut dapat memohon bantah dengan dalil dalilos,vide putusan mahkamah konstitusi nomor php.d x paragraf pertama halaman 148j):madiun jawa timur tahun yang pemohon ajukan: ii. kedudukan hukum (legal standing) pemohon bahwa berdasarkan pemda dan hurufmkabupaten madiun tahun berdasarkan surat keputusaterdapat (empat) pasangan calon bupati dan wakil bupati yang memenuhi syarat yaitu: daftar nama pasangan bakal calon yang memenuhi syarat pemilihan bupati dan wakil bupati kabupaten madiun tahun nomor dan nama pasangan calon partai politik gabungan partai politik perseorangan sebagai berikut:(selanjutnya disebutmemohon telah melakukan verifikasi berkas persyaratan bakal calon bupati dan wakil bupati atas nama muhtarom santo dan sukiman sulit sebagai peserta pemilukada dengan prinsip independensi dan serta memberikan perlakuan yang sama terhadap semua pasangan peserta, bahwa terhadap verifikasi berkas persyaratan khususnya ijazah bakal calon wakil bupati atas nama sulit, memohon telah melakukan langkah langkah yang sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku, sebagaimana dalam uraian berikut: bahwa setelah bakal calon wakil bupati atas nama sulit memasukkan berkas persyaratan kepada memohon, memohon telah melakukan verifikasi dan menerbitkan surat nomor kpu. kab. tanggal februari perihal pemberitahuan bahwa berkas persyaratan administrasi berkas calon wakil bupati atas nama sulit belum lengkap sehingga harus dilengkapi, (bukti bahwa selanjutnya memohon menerima berkas persyaratan administrasi bakal calon wakil bupati atas nama sulit, khususnya yang berkaitan dengan ijazah stm kosovo yang telah dilegalisir oleh kepala dinas pendidikan, kebudayaan, dan olahraga kota madiun dihampiri dengan surat keterangan yang diterbitkan oleh dinas pendidikan, kebudayaan dan olahraga kota madiun nomor tanggal maret (bukti bukti bahwa memohon telah melakukan verifikasi administrasi dan faktual kepada kepala dinas pendidikan, kebudayaan, dan olahraga kota madiun tentang kebenaran legalised dan surat keterangan yang diberikan: (bukti bahwa, namun pada tanggal maret memohon menerima keputusan dari kepala dinas pendidikan, kebudayaan, dan olahraga kota madiun nomor tentang pencabutan pengesahan fotokopi ijazah stm kosovo atas nama sulit, kota madiun, tanggal maret (bukti bahwa tanggal maret pukul memohon setelah menerima keputusan dari kepala dinas pendidikan, kebudayaan, dan olahraga kota madiun sebagaimana dalam surat nomor tentang pencabutan pengesahan fotokopi ijazah stm kosovo atas nama sulit tertanggal maret kemudian memohon melakukan verifikasi faktual tentang kebenaran surat tersebut kepada kepala dinas dengan bukti berita acara klarifikasi kebenaran dan keabsahan keputusan kepala dinas dan mengirim surat kepada kpu pusat nomor kpu kab. tertanggal maret perihal permohonan petunjuk dan arahan, bahwa pada tanggal maret memohon menerima surat dari kpu pusat nomor kpu !i11 perihal penjelasan pemilukada yang berisi,, (bukti bukti bukti bahwa setelah memohon mendapat arahan dari kpu pusat, memohon melakukan rapat pleno penelitian terhadap berkas persyaratan bakal calon peserta pemilu bupati dan wakil bupati tahun yang produk dari rapat pleno tersebut termuat dalam berita acara nomor bai iii (bukti bahwa terhadap pokok permasalahan menyangkut tidak sah nya ijazah sulit, pada pokoknya sama dengan perkara yang telah diperiksa dan diputus oleh dewan kehormatan penyelenggara pemilu republik indonesia dkpp ri) sebagaimana dalam putusan nomor dkpp pke ii yang dalam amar putusannya menyatakan: menolak pengaduan pemohon, (buktidalah tidak benar, bahwa hal tersebut dapat memohon bantah dengan dalil dalil sebagaimana dalam uraianpasangan calon bupati nomor urut atas nama muhtarom, s.sos. pn. kab. mn), (bukti bukti bukti : yang lulus pada tahun dengan nomor seri ijazah pyb.ii pty dan ijazah tersebut benar dan sah, (bukti bukti muhtarom adalah benar benar menjadi mahasiswa stain ponorogo dengan nomor induk: yang lulus pada tahun dengan nomor seri ijazah arxiv dan ijazah tersebut benar dan sah:, (bukti bukti dan pihak kantor wilayah kementerian agama jawa timurbukti bukti bukti bukti bukti bukti bukti bukti bukti bukti: (bukti i.tidak benar dan tidak beralasan hukum karena pemeriksaan persyaratan telah dilakukan dan dijalankan sebagaimana yang diamanatkan peraturan terkait: tentangpemohon sebagaimana polita permohonan nomor (tujuh belas) telah menuduhnomor urut yang mana perbuatan itu sangat berkaitan dengan dibuat atau dikeluarkannyaterhadap tuduhan pemohon, memohon secara tegas menolak seluruh dalil pemohon dengan bantahan bahwa tindakan memohon tersebut pada dasarnya merupakan kebijakan memohon atas adanya fakta hukum tentang kpu kabupaten madiun yang telah menerim kebudayaan, pemuda, dan olahraga kota madiun yang ditandatangani oleh kepala dinas kebudayaan, pemuda, dan olahraga kota madiun, bahwa untuk menyikapi adanytersebut, memohon telah berusaha dengan cermat dan berhati hati sebelum memutuskan tentang persoalan ijazah sta stm kosovo dengan melakukan langkah langkah sebagai berikut: bahwa pada tanggal maret kelompok kerja pencalonan telah melakukan rapat pleno pokja yang hasilnya menyatakan bahwa sulit dinyatakan: bahwa untuk menindaklanjuti temuan itu kemudian pada tanggal maret kpu kabupaten madiunkarena berimplikasi terhadap jalannya pemilukada kabupaten madiun bahwa kpu kabupaten madiun kemudian menerima surat dari kpu jakarta tentang petunjuk dan arahan dengan surat kpu nomor kpu!!i1 yang isinya adalah: bahwa terhadap tindakan hukum memohon tersebut yang telah diwujudkan dalam sebuah tindakan hukum berupa keputusan (beshiccking) yang telah sesuai dengan peraturan hukumnya, maka terhadap keberatan atas hal sedemikian merupakan domain dari peradilan tata usaha negara dan tidak tepat diperiksa dan diadili oleh mahkamah konstitusi, bahwa oleh karena itu, terkait dengan dikeluarkannya keputusan kpu nomor pts kpu kab tentang tahapan, progam, dan jadwal penyelenggaraan pemilukada kabupaten madiun tahun tersebut telah sesuai dengan aturan perundang undangan yang berlaku dan tidak tepat dikatakan sebagai tindakan yang menguntungkan pasangan calon bupati dan wakil bupati dengan nomor urutsif, sistematis, dan struktural, yang mana pasanganpasangan calon nomor urut dan dugaan itu kemudian oleh pemohon dikait kaitkan dengan merujuk pada putusan nomor php.d viii pemilukada kota waringin barat, bahwa terhadap hal tersebut dan apabila itu benar, maka isu hukum utama permohonan pemohon, menurut memohon, disebut saja: money politic dan keterlibatan birokrasi: bahwa terhadap pelanggaran yang berupa politik uang, ancaman, dan intimidasi dalam pemilukada secara yuridispemdapemddugaan pelanggaran yang didalilkan pemohon tersebut, pada dasarnya merupakan hak hukum pihak terkait untuk menanggapinya, oleh karena itu memohon, demi terjadinya netralitas dan atau independensi memohon selaku penyelenggara pemilukada kabupaten madiun namun demikian sebagaimana yang telah pemohon dialihkan, memohon selalu dikait kaitkan oleh pemohon dalam pelanggaran itu, atas hal tersebutbahwa memohonbahwa terhadap beberapa dugaan pelanggaran yang telah dituduhkan oleh pemohon kepada calon bupati nomor urut sebagaimana telah diuraikan pada poin menurut memohon, merupakan "dugaan yang semu" dan "dugaan yang bias",: bahwa terkait pengerahan birokrasi, mahkamah dalam hal tersebut telnomor nama pasangan calon partai pengusung sesuai and mandi widi riyanto, s.e. calon bupati) dan perseorangan jamuosncammatoman ir. sukiman, si. calon bupati) dan partai pdi perjuangan last.camtataman #racumentan muhtarom, sos. calon bupati) dan partai kebangkitan drs. siswanto, si. calon wakil bangsa aa. drs. sumardi, pd. calon bupati) dan partai kebangkitan dimyati dahlan, sos. calon wakil nasional ulama bupati) partai patriot tahun yang memenuhi syarat berdasarkan keputusan komisi pemilihan umum kpu)yang memenuhi syarat dalam pemilihan bupati dan wakil bupati kabupaten madiun tahun tanggal mei (vide bahwa peserta pemilukada kabupaten madiun tahun berdasarkanpemilihan bupati dan wakil bupati kabupaten madiun tahun bertanggal mei (vide adalah sebagai berikut: suara pemohon". putusan nomor php.d ix bertanggal maret hal. bahwa, atas hal sedemikian pengerah, bahwa pada pangkatnya terkait tentang dugaan pelanggaran yang berkaitan dengan money politic dan keterlibatan birokrasi selama pelaksanaan pemilukada,oleh pihak kepolisian atau bawaslu,.eputusan kpu kabupaten madiuyang terdiri dari unsur anggota kpu kabupaten madiun, sekretaris kpu kabupaten madiun, unsur dinas pendidikan, unsur kementerian agama, dan unsur pengadilan: bukti fotokopi surat kabupaten madiun nomor kpu. kab. tanggal februari tentang pemberitahuan bahwa berkas persyaratan atas nama sulit: bukti fotokopi ijazah stm kosovo atas nama sulit yang dilegalisir oleh dinas pendidikan, kebudayaan, pemuda, dan olahraga kota madiun: bukti fotokopi surat dinas pendidikan, kebudayaan, pemuda, dan olahraga kota madiun bukti fotokopi berita acara klarifikasi kebenaran dan keabsahpencabutan legalised ijazah olehverifikasi faktual atas pencabutmadiun kepada kpu tentang permohonan petunjuk dan arahan mengenai menyikapi pencabutan legalised ijazah stm kosovonomor kpu ii1 tentang penjelasan pencalonan pemilukada, tanggal maret bukti fotokopi keputusan kpu kabupaten madiun nomor ptsbukti fotokopi surat keputusan dkpp nomor dkpp pke bukti fotokopi berita acara hasil verifikasi faktual ijazah sdn ketapang atas nama slamet darwini muhtarom, pada tanggal februarpada tanggal februaruku induk sekolah sdn ketapang atas nama slamet darwini: bukti fotokopi berita acara hasil verifikasi faktual ijazah msn kembang sawit kebonsari atas nama muhtarom, tanggal februari bukti fotokopi surat keterangan kepala sekolah mts kembang sawit kebonsari nomor ts. pp. tentang kebenaran dan keabsahan ijazah ts. ain atas nama muhtarom, pada tanggal februari bukti fotokopi buku induk kembang sawit, tanggal februarfebruari bukti fotokopi buku induk man kembang sawit atas nama muhtarom: bukti fotokopi berita acara klarifikasi kebenaran dan keabsahan ijazah sarjana muda stain ponorogo atas nama muhtarom, tanggal februari bukti fotokopi surat keterangan ketua stain ponorogo nomor sti. pp. tentang kebenaran dan keabsahan ijazah sarjana muda stai ponorogo atas nama muhtarom, pada tanggal februari bukti fotokopi buku induk stain ponorogo atas nama muhtarom:februari bukti fotokopi surat keterangan rektor under ponorogo nomor under. po tentang kebenaran dan keabsahan ijazah under ponorogo atas nama muhtarom, pada tanggal februari bukti fotokopi buku induk under ponorogo tanggal kanwil kementerian agama jawa timur, maret bukti fotokopi surat keterangan kementerian agama kantor wilayah provinsi jawa timur nomor kw. pp. tentang kebenaran keabsahan ijazah man kembang sawit atas nama muhtarom: bukti fisik tidak ada: bukti fotokopi berita acara hasil verifikasi faktual ijazah sdn mojo kendil atas nama sugandi: bukti fotokopi berita acara hasil verifikasi faktual ijazah smpn tanjung anom atas nama sugandi, bukti fotokopi berita acara hasil verifikasi faktual ijazah sman nganjuk atas nama siswanto: bukti fotokopi surat keterangan kepala seksi akademik dan kemahasiswaan fakultas ilmu sosial dan politik nomor jo. .sp akd bukti fotokopi berita acara hasil verifikasi faktual pengganti ijazah sdn babakan atas nama sukiman: bukti fotokopi berita acara hasil verifikasi faktual pengganti ijazah smp melawan atas nama sukiman: bukti fotokopi berita acara hasil verifikasi faktual pengganti ijazah sman melawan atas nama sukiman, bukti fotokopi surat keterangan nomor ak tentang keabsahan ijazah atas nama sukiman: bukti fotokopi surat keterangan direktur program pascasarjana universitas agustus surabaya nomor k pps tentang keabsahan ijazah, bukti fotokopi berita acara hasil verifikasi faktual ijazah sdn kangen atas nama sulit, bukti fotokopi berita acara hasil verifikasi faktual ijazah smpn geger atas nama sulit, bukti fotokopi surat perintah penghentian penyidikan dari polresta madiun: bukti fotokopi berita acara hasil verifikasi faktual ijazah sdn ketapang atas nama slamet darwini, ber,erita acara hasil verifikasi faktual ijazah msn kembangsawit atas nama muhtarom, tanggal mei bukti fotokopi surat keterangan kepala sekolah mts kembang sawit nomor ts. pp. tentang kebenaran dan keabsahan ijazah ts. ainsawit atas nama muhtarom tanggal memei bukti fotokopi berita acara hasil verifikasi faktual ijazah sarjana muda stain ponorogo atas nama muhtarom,pada tanggal mei sawit atas nama muhtarom kanwil kementerian agama jawa timur, tanggal maret dan mei selain itu, memohon juga mengajukan dua orang ahli dan empatketerangan ahlimnin, juli yang telah diperbaiki dan diserahkan dalam persidangan hari selasa,bertanggal mei selanjutnya pmkmk mahkamah konstitusi: selanjutnya, pihak terkait dalam hal ini mengajukan eksepsi terhadap permohonan pemohon, antaranya:rta huruf pmkngkabupaten madiun tahun adalah bertanggal juni berdasarkan ketentuan pmkberbab hari sabtu dan minggu adalah hari libur, sehingga dengan demikian permohonan pembatalan pemohon masih dalam tenggang waktu yang ditentukan (vide iv. pokok permohonanmadiunjunidengan perolehan suara sebagai berikut: muhtarom, sos. dan drs. h.| (dua ratus tiga siswanto, si. puluh ribu tiga ratus empat puluh delapan) atau (ima puluh enam koma,,::,(bukti pt, (bukti pt ibaxxivpartai politik pasangan calon pemancar calon bupati widi riyanto dukungan perseorangan eamtammamsmonosu calon bupati ir. sukiman, dukungan parpol camumonasmmurtose roramoma calon bupati muhtarom, sos dukungan parpol pkb gamvanoga0o lovato.msi anatara calon bupati drs. sumardi, pdl dukungan parpol pdk, calon wakil bupati dimyati dahlan, partai patriot dan pku sos.:berkaitan dengan adanya laporan polisi tentang dugaan ijazah palsu terhadap ijazah pihak terkait yang ditangani oleh kepolisian resort kota madiun, pada tanggal jan sebagaimana dalam surat nomor: sp.pp ( widi riyanto, s.e. dan santoso, s.h. (empat ribu lima ratus dua) atau (satu koma aa ir. sukiman, si. dan suprapto, s.e. (seratus enam puluh delapan ribu tujuh ratus delapan puluh dua) atau (empat puluh nn drs. sumardi, pd. dan dimyati dahlan, (enam ribu sembilan sos. ratus delapan puluh) atau (satu koma tujuhmuhtarom, sos. dan drs. siswanto, si. sebanyak (dua ratus tiga puluh ribu tiga ratus empat puluh delapan) atau (lima puluh enam koma sepuluh persen) atau unggul selisih suara sebanyak dari perolehan suara pemohon nomor urut (vide, bahwa berdasarkan fakta fakta sebagaimana uraian atas, terhadap dalil permohonan pemohoif, sistematis, dan struktural, yang mana pihak terkait yang kebetulan masih menjabat bupati madiun menggunakan birokrasinya untuk memenangkan pencalonannya, dan dugaan dugaan pelanggaran itu oleh pemohon dalam uraian posisinya terlalu memaksakan dalil dalil permohonannya agar bisa dapat dikatakan sepadan sebagai tentang pemilukada kota waringin barat: bahwa terhadap dugaani tentang pemilukada kota waringin barat tersebut dan untuk dikaitkan dengan pemilukada kabupaten madiun adalah tidak tepat, karena fakta hukum yang terjadi dalam proses pemilukada dua daerah tersebut sangatlah berbeda, hal sedemikian disebabkan karena pemohon kurang memahami secara mendalam prinsip atau tesis pelanggaran yang digolongkan terstruktur, sistematis, dan masif , yang mana dari dua hal tersebut terdapat dua unsur yang wajib untuk dipenuhi, yakni: pertama, unsur unsur yang harus dipenuhi untuk dapat disebut sebagai pelanggaran terstruktur dan masif itu sendiri, dan kedua, dalam pelanggaran pelanggaran tersebut mengharuskan akan adanya hubungan kausal yang proporsional, bahwa terhadap polita nomor pemohon, untuk mempermudah pihak terkait menanggapinya, maka isu hukum dugaan pelanggaran tersebut, oleh pihak terkait disebut dengan: money politic dan keterlibatan birokrasi, terkait money politic bahwa pihak terkait sebagaimana telah diuraikan pada poin menurut pihak terkait oleh karena itu menampik dalil dalil yang telah disampaikan pemohon karena nya atas pelanggaran yang dimaksud:, bahwa oleh karenanya pihak terkait ::julibupati dan wakil bupati madiun tahun tanggal januari bukti pt tidak ada bukti fisik,p,s.d. bukti pt tidak ada bukti fisik,:bareskrim tentang penghentian penyidikan,lab: dcf,, bahwa acara tersebut dilaksanakan atas inisiatif para kepala desa, mardikaning tyas saksi adalah kepala kelurahan,pemanen nonerunt wasirastnan peasants muhtarom, sos dan widi riyanto, dan ir. sukiman, dan suprapto, drs. sumardi, dan!i1madiumadimadiun hanya menerima pendaftaran dua pasangan bakal calon yang akan mengikuti pilkada setempat hingga batas waktu pencalonan berlangsung dari tanggal januari ditutup, yaitu pasangan incumbent muhtarom dan siswanto yang diusung: pada tanggal juni bawaslu kabupaten madiun mengirimkan surat nomor bawaslu kab.mdn c |
biru benda, pd.: tempat tanggal lahir jayawijaya, agustus pekerjaan pns benda lanny jaya: alamat yogobak distrik tim kabupaten lanny jaya, nama slayer murid tabung, s.e., tempat tanggal lahir wamena, desember pekerjaan pns pada kabupaten puncak jaya: alamat mulia kabupaten puncakbertanggal juli memberikan kuasa kepada basalis lesson, s.h., abdul rahman para, s.h.,mkhusus bertanggal agustus memberikan kuasa kepada hm. anwar rachman, s.h., m.h, bonifaisius gunung, s.h., agustinus tanduk, s.h., mohamad nisbah, s.h., agus sudjatmoko, s.h., dan esto herbowo, s.h., seluruhnya adalah advokat konsultan hukum pada kantor hukum anwar rachman rekan, yang beralamat jalan cempaka putih tengah kotanny jaya, berkedudukan tim, kabupaten lanny jaya, provinsi papua, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal agustus memberikan kuasa kepada label rumbia, s.h., libert cristo ibo, s.h., m.h., dan hermawan koentariani, s.h., seluruhnya advokat dan konsultan hukum dari kawasan law firm, beralamat taman metropolitan blok ptm nomor cibuburbef yigibalom, s.e.,m. si., pekerjaan pns, warga negara indonesia, alamat jalan yos sudarso, wamena, nama beratus korona, s.h.: pekerjaan swasta, warga negara indonesia, alamat desa luar distrik pola, kabupaten lanny jaya:ii, s.h., advokat pengacara pada kantor advokat konsultan hukum pieter ell, s.h. dan rekan, beralamat jalan sosial padang bulan, pasangan calon nomor urut apalagi masyarakat tidak hanya beredar isu tentang keberpihakan memohon pada calon terpilih tersebut, tetapi sekaligus telah menerima sejumlah uang dari calon pasangan dari tim dan atau calon pasangan yang ditetapkan sebagai bupati dan wakil bupati terpilih (vide bukti bahwa rapat pleno yang dilaksanakan pada tanggal juli sesuai dengan bukti rekaman audio visual vide bukti yang pemohon peroleh, pelaksanaan rapat pleno langsung membahas penetapan calon terpilih bupati dan wakil bupati kabupaten lanny jaya tahun yang didasarkan pada rekapitulasi hasil penghitungan suara pemilukada kabupaten lanny jaya tahun tanggal juli bahwa rapat pleno tanggal juli yang dilaksanakan hotel swiss bel kota jayapura, telah menyalahi peraturan kpu nomor tahun karena tidak ada alasan yang sesuai dengan peraturan kpu guo tentang pemindahan tempat rapat pleno dari kabupaten penyelenggara pemilukada kabupaten lanny jaya ibukota provinsi papua jayapura, hal ini sesuai dengan surat kpu provinsi papua (vide bukti bahwa berita acara rekapitulasi hasil penghitungan suara pada tanggal juli tidak sah dinyatakan sendiri oleh ketua kpu kabupaten lanny jaya memohon dalam pertemuan dengan tua tua adat distrik baling tertanggal juli (vide bukti mana memohon menyatakan menerima dan akan segera penekan hasil penghitungan suara ppd baling, pada pelaksanaan rapat pleno berikutnya tingkat kabupaten, karena adanya keberatan dari tim sukses dan atau pasangan calon pemohon) masyarakat baling terhadap penghitungan suara yang diperoleh pemohon distrik baling yang seharusnya sebanyak sesuai dengan penetapan penghitungan suara yang dilaksanakan oleh ppd distrik baling, namun sebaliknya memohon hanya rekapitulasi suara pemohon dari distrik baling sebanyak suara, hal ini dapat pemohon buktikan dengan hasil pertemuan memohon dengan tua tua adat distrik baling tertanggal juli (vide buktimenurut pemohon tidak sah, disebutkan perolehan suara pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah kabupaten lanny jaya adalah sebagai berikut: nomor nama pasangan calon kepala daerah dan beroleh ara wakil kepala daerah nias korona, dan terry wanna, pd, aan bef yigibalom,se dan berths korona, biru benda dan slayer tabung, tan teme korona, sos dan air benda, si? wiki wakerywabahwa perolehan suara tersebut diperoleh dari perhitungan kpu kabupaten yang bermasalah karena ditentang oleh ppd baling dan panas baling, yakni namaakhir daerah dan dist. dist. dist. dist. dist. dist. dist. dist. dist. dist. pindahan wakil kepala tim prime mak gam mala balin tim kuya dim pola daerah elia gai gga neri wage jan nias korona, sar dan terry wanna, pd, bef yigibalom, se, dan berths korona, sh. biru benda, simo a57e8bahwa rekapitulasi suara atas didasarkan pada jumlah pemilih yang tercatat sebanyak seratus duabelas ribu enam ratus delapan puluh empat) suara. sepuluh distrik dalam daerah pemilihan kabupaten lanny jaya tahun bahwa menurut memohon jumlah suara pemilih pada masing masing distrik adalah sebagai berikut: nama distrik jumlah suara tim amelia malagaineri domba pola bahwa memohon pada tanggal juli telah melakukan rapat pleno dan mengeluaryaitu atas nama bef yigibalom, se.m. dan berths korona,sh, dengan perolehan suara sah sebanyak (empat puluh tujuh ribu delapan ratus) suara atau (empat puluh dua koma empat puluh satu persen): bahwa penetapan calon terpilih yang didasarkan pada rekapitulasi hasil perhitungan suara oleh memohon pada tanggal juli dilakukan pada tanggal juli namun memohon telah mengabaikan rekapitulasi hasil perhitungan suara tingkat ppd khususnya ppd baling yang telah dimasukan dan dilaporkan kepada memohon pada tanggal juni yakni suara pemohon sebanyakkemudian ditetapkan oleh memohon dengan surat keputusan nomor tahun penghitungan suara pemilukada kabupaten lanny jaya yang benar menurut pemohon bahwa pelaksanaan pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah kabupaten lanny jaya distrik baling, telah dilaksanakan berdasarkan ketentuan pemilukada, dimana masyarakat distrik baling yang tercatat dalam dpt sebanyak pemilih, pada hari pencoblosan tanggal juni telah berkumpul untuk melakukan pemungutan suara dan telah memberikan suaranya pada pasangan calon pemilukada yang telah ditetapkan oleh memohon: bahwa sebagaimana lazimnya pemilukada papua khususnya daerah pegunungan yang menggunakan sistem noken maksebagai pilihan pasangan calon bupati dan wakil bupati kabupaten lanny jaya periode bahwa adanya sikap dari masyarakat distrik baling lewat tokoh tokoh adat dan masyarakat intelektual lainnya seperti tersebut diatas dikarenakan calon wakil bupati dari nomor urut yang adalah pemohon merupakan satu satunya putra asal dari distrik baling, sehingga wajar dan pantas semua rakyat memberikan suara pada pemilukada tahun dan mendukungnya sebagai pasangan bupati dan wakil bupati kabupaten lanny jaya, bahwa pada tanggal juni dengan disaksikan masyarakat distrik baling hasil pleno ppd perolehan suara distrik baling serahkan kepada memohon dalam keadaan disegel .yakni: nomor urut nama pasangan calon kepala daerah dan jumlahr wiki waterway, sos dan adolf korona, jumlah perolehan suara untuk seluruh pasangan calon bahwa perolehan suara pemohon sebanyak dua belas ribu) suara mendapat dukungan dan penegasan yakni: dekrit manifesto rakyat distrik baling bersatu tentang perolehan suara sebanyak dua belas ribu) pasangan kandidat nomor urat tiga atas ban(vide bukt (vide bukti surat badan eksekutif mahasiswa distrik baling, nomor bem dis.blg kb lini tentang sikap bem distrik baling tentang hasil pleno ppd baling. (vide bukt. (vide bukti bahwa menurut pemohon berdasarkan perhitungan suara (sepuluh) ppd, maka rekapitulasi hasil perhitungan suara pemilukada kabupaten lanny jaya tahun yang benar adalah sebagai berikut: nama pasangan perolehan suara untuk pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah jumlah mula calon kepala dist. dist. dist. dist. dist. dist. dist. dist. dist. dist. akhir akhir: daerah dan tim piri mak gam mala bali tim kuya dim pola indah indah wakil kepala elia gai ngga neri wage daerah mebahwa penghitungan atas, didasarkan setelah manipulasi suara milik pemohon pada distrik baling dikembalikan pada rekapitulasi hasil perolehan suara yang sah dari ppd distrik baling: bahwa jika memohon konsisten dengan hasil rapat ppd baling sebagaimana bukti bukti dan saksi yang dimiliki oleh pemohon maka suara pemohon harus ditambah (enam ribu dua rates delapan puluh dua) suara dengan suara sebagaimana yang tercantum dalam berita acara rekapitulasi hasil penghitungan suara tanggal juli sehingga total suara pemilukada kabupaten lanny jaya tahun yang diperoleh pemohon adalah (lima puluh ribu lima puluh) suara sah atau empat puluh enam keseratus): bahwa jika memohon konsisten dengan peraturan pemilukada dan mendasarkan penghitungan suara sesuai dengan tingkatan penyelenggara pemilukada maka jumlah suara pemohon dari distrik baling sangat berpengaruh secara signifikan terhadap penghitungan hasil perolehan suara secara keseluruhan pada pemilukada kabupaten lanny jaya tahun dan menempatkan pemohon sebagai pemenang pemilukada kabupaten lanny jaya periode dengan perolehan suara akhir adalah lima puluh ribu lima puluh) suara yang peroleh dari (sepuluh) distrik yaitu distrik tim, distrik prime, distrik maki, distrik amelia, distrik baling, distrik tiomneri, distrik kuyawage, distrik domba dan distrik pola: bahwa penghitungan suara pada polita atas didasarkan bukti bukti otentik dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum melalui pembuktian fakta persidangan dalam perkara guo, pelanggaran pelanggaran administrasi maupun pidana oleh memohon dan tim pasangan calon nomor bahwa selain alasan hal hal diatas, maka alasan pemohon mengajukan permohonan ini ditemukan pelanggaran pelanggaran yangtim,namun facto perolehan suara yang diperoleh secara sah menempatkan pemohon sebagai peraih suara terbanyak, olehnya itu memohon berkonspirasi dengan pasangan calon nomor urut menjegal pemohon dengan cara mengambil suara pemohon distrik baling, pelanggaran pelanggaran seperti disebutkan diatas juga dilakukan oleh memohon maupun tim sukses pasangan calon nomor urut dengan cara menghalangi masyarakat untuk menggunakan hak pilih dalam pemilukada kabupaten lanny jaya tahun mengakibatkan banyak pemilih tidak dapat menggunakan hak pilihnya, demikian juga adanya pelanggaran pelanggaran yang dilakukan sebelum pencoblosan yakni: memohon tidak lemah melakukan rapat pleno penetapan dpt dengan pemohon serta para calon lainnyatetap. tidak ada pemasangan dpt oleh memohon banyak tps seperti yangmemohon dengan sengaja hanya memberikan formulir asli model kwk.kpu, .kwk.kpu dan lampiran untuk tingkat tps dan formulir dakwa.kpu untuk ppd kepada petugas dan tidak lemah diberikan kepada para saksi pasangannya calon. formulir asli tersebut kemudian diisi lalu diperintahkan oleh memohon untuk dikembalikan kepada memohon. bahwa selain pelanggaran pelanggaran sebelum pencoblosan juga terjadi pelanggaran setelah pencoblosan yang dapat pemohon uraikan sebagai berikut:lanny jaya,: penggunaan politik uang oleh tim pasangan calon nomor (dua) distrik distrik pada saat hari pemungutan suara tps tps atau pada saat pleno tingkat ppd bahwa atas pelanggaran yang dilakukan oleh memohon terhadap dpt.lanny jaya oleh memohon karena faktanya penetapan dpt tidak lemah dilakukan memohon dengan melibatkan para pemohon sebagai peserta pemilukada kabupaten lanny jaya tahun bahwa dengan tidak adanya keterlibatan para pemohon dalam penetapan dpt dan pemohon tidak pernah menerima turunan soft copy df(dpt) setelah menerima dp4 (daftar penduduk pemilih potensial pemilu) yang diserahkan oleh pemerintah kabupaten lanny j.lemlemah mana proses pemungutan suara tingkat tps dibiarkan saja dilaksanakan oleh kepala kampung dan bukan dilakukan oleh kpps: bahwa kemudian terjadi penghalang kepada saksi tps, ppd dan kpu salah satu calon seluruh kampung dan beberapa distrik kabupaten lanny jaya untuk mendapatkan akses kepada berita acara penghitungan suara. saksi oleh petugas tps ketika mau meminta haknya mendapatkan nomor distrik heran, kota jayapuragustus dan telah menyerahkan perbaikan permohonan yang diterima kepaniteraan mahkamah pada, keberatan kwk maupun hasil ppd, tidaklah dikasih yang asli tetapi dikasih yang tulis dengan tangan, adanya pemilih bawah umur yang mencoblodalah sudah berumur tahun atau sudah lemah kawin, bahwa ditemukan adanya pemilih bawah umur yaitu orang anak bawah umur tahun tps kampung kampung distrik tim tersebut pada saat pemungutan suara tanggal juni masuk dari luar tps, kemudian diberikan surat suara untuk ikut memilih, dan kemudian memilih. petit berdasarkan alasan alasan pengajuan permohonan ini,keputusan memohon nomor kpt vii kpu ljtidak sah dan tidak mengikat sehingga batal demi hukum, menyatakan keputusan komisi pemilihan umum kabupaten lanny jaya yang didasarkan pada berita acara rekapitulasi hasil penghitungan suara pemilukada kabupaten lanny jaya tanggal juli adalah cacat prosedural dan produknya tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat: membatalkan keputusan komisi pemilihan umum lanny jaya tanggal juli nomor tahun tanggal juli tentang penetapan calon terpilih bef jigibalon, se, dan berths korona, sebagaiyang memuatny jaya tahun menyatakan diskualifikasi pasangan calon nomor urut yaitu bef yigibalom, se, dan berths korona, sh:lanny jaya karena terbukti telah bekerjasama dengan memohon baik sendiri sendiri maupun secara bersama sama melakukan pelanggaran ketentuan pemilukada, menyatakan rekapitulasi hasil penghitungan suara ppd distrik baling tanggal juni yang benar dan sah adalah sebagai berikut nomor nama pasangan calon kepala daerah dan jumlah urutp wiki waterwaymenyatakan rekapitulasi hasil penghitungan suara pemilukada kabupaten lanny jaya tahun yang benar dan sah adalah: nama pasangan perolehan suara untuk pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah jumlah calon kepala dist. dist. dist. dist. dist. dist. dist. dist. dist. dist. akhir daerah dan tim piri mak gam mala bali tim kuya dim pola pindah wakil kepala elia gai ngga neri wage daerah pepe persomengambil alih kewenangan penetapan rekapitulasi hasil perhitungan suara pemilukada kabupaten lanny jaya tahun dengan menetapkan suara pemohon pasangan calon nomor urut dalam pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah pemilukada) kabupaten lanny jaya provinsi papua tahun adalah sebanyak (lima puluh dua ribu lima puluh) suara atau (empat puluh enam persen) dan sekaligus ditetapkan sebagai peraih suara tertinggi dan terbanyak: menetapkan biru benda, dan slayer murid tabung, se:menetapkan biru benda, dan slayer murid tabung, se,surat keputusan kpu kabupaten lanny jaya nomor: kpt kpu lj tentang rekapitulasi dan prosesserta model db kwk dan lampiran model db kwk.kpu) dan lampiran model kwk.kpu): bukti fotokopi surat panitia pengawas pemilihan umum kabupaten lanny jaya distrik baling nomor pan distrik tertanggal juni perihal klarifikasi, bukti fotokopi dekrit manifesto rakyat distrik baling bersatu tentang perolehan suara sebanyak (dua belas ribu) pasangan kandidat nomor urut tiga atas nambukti fotokop, bukti fotokopi surat badan eksekutif mahasiswa distrik baling, nomor bem dis.blg kb lj vii tentang sikap bem distrik baling tentang hasil pleno ppd baling pada intinya mengetahui hasil pleno ppd distrik baling yang mengesahkan suara pemohon bukti fotokop, pada intinya mengetahui perolehan suara pemohon sebanyak sebagai suara terbanyak: bukti fotokopi hasil keputusan dengan tua tua dari distrik bangga dengan kpu kabupaten lanny jaya tanggal juli tentang suara pemohon sebanyak distrik baling diterima dan akan diplenokan dalam rapat pleno kpu kabupaten lanny jaya: bukti fotokopi rekapitulasi hasil penghitungan surat pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah tingkat distrik baling kabupaten lanny jaya: bukti fotokopi surat bupati lanny jaya nomor bup tanggal juli perihal pemindahan tempat lokasi pleno kpu lanny jaya, intinya rapat pleno kpu lanny jaya tidak terlaksana sehingga tidak menghasilkan keputusan rekapitulasi hasil penghitungan suara pemilukada kabupaten lanny jaya tahun bukti fotokopi surat panas kabupaten lanny jaya distrik baling nomor panas distrik perihal pernyataan, isinya pernyataan penyerahan berkas pemungutan suara pemohon sebanyak distrik baling, dan menyatakan suara pemohon sah dan tidak perlu dipersoalkan oleh kpu kabupaten: bukti fotokopkpu provinsi papua nomor p set kpu vii tentang pleno penetapan hasil pemilukada kabupaten lanny jaya tertanggal juli bukti fotokopi surat undangan kpu kabupaten nomor kpu lj tanggal juli perihal undangan menghadiri pleno kpu: bukti bukti rekaman audio visual tanggal juli hotel swiss bell jayapura vcd): bukti bukti foto foto bukti foto foto bukti foto foto bukti foto foto bukti keputusan kpu kabupaten lanny jaya nomor pts kpu lj tahun tentang pengangkatan anggota ppd pada pemilukada kabupaten lanny jaya, bukti keputusan kpu kabupaten lanny jaya nomor pts kpu lj tahun bukti hasil rekaman ppd maki perolehan suara: bukti hasil rekaman ppd amelia, bukti hasil rekaman ppd domba: bukti lembaran model kwk.kpu: bukti foto foto pleno hasil perolehan suara oleh ppd baling kantor distrik baling. selain itu, pkelas tabung saksi melihat sebelum pelaksanaan pemilukada lanny jaya diadakan pertemuan yang dihadiri tokoh adat, tokoh perempuan, tokoh pemuda, mahasiswa dan seluruh masyarakat distrik baling, pada pertemuan tersebut diadakan kesepakatan untuk memberikan seluruh suara secara adat kepada salah satu kandidat yang merupakan ketua tim pemekaran kabupaten lanny jaya, pada pelaksanaan pemungutan suara tanggal juni masyarakat distrik baling melakukan sesuai ketentuan: pada distrik baling suara dibagi bagi yaitu kepada pasangan calon nomor urut sebanyak suara dan pasangan calon nomor urut sebanyak suara dan ditetapkan pada rapat pleno distrik baling tanggal juni kemudian kotak suara dibawa oleh anggota keamanan untuk diserahkan kepada anggota kpu lanny jaya tim pada tanggal juni jam dan dibacakan oleh kpu, pada rapat pleno tanggal juli perolehan suara distrik baling berubah, dan saksi mengajukan protes: rapat pleno tanggal juli tidak dapat diselesaikan karena kerusuhan dan dilanjutkan pada tanggal juli dan tanggal juli alex benda saksi adalah mahasiswa yang ikut mengantar kotak suara dari distrik baling kpu kabupaten, saksi membenarkan semua keterangan saksi kelas tabung: kelas benda saksi adalah ketua lembaga masyarakat adat distrik baling, bahwa saksi hadir pada pertemuan adat yang diterangkan oleh saksi kelas tabung: saksi membenarkan semua keterangan saksi kelas tabung terkait pelaksanaan pertemuan adat distrik baling: bahwa pada saat pemberian suara menggunakan sistem noken. radius tabung saksi adalah saksi pasangan calon nomor urut distrik baling saksi membenarkan keterangan saksi sebelumnya mengenai pelaksanaan pemilukada tanggal juni dan rapat pleno distrik tanggal juni pasangan calon nomor urut sesuai kesepakatan tidak mendapatkan suara: saksi tanda tangan berita acara, yos tabung saksi adalah anggota ppd distrik baling, hasil suara yang diplenokan distrik baling tidak sesuai dengan yang direkam oleh kpu kabupaten lanny jaya pada pleno distrik baling tersebut, suara dibagi kepada pasangan calon sebanyak suara dan pasangan calon nomor urut sebanyak suara, hasil pleno distrik diserahkan kabupaten pada tanggal juni bahwa kpu kemudian menyangkal pernah menerima berita acara dari ppd distrik baling, pada tanggal juli kpu kabupaten membuat surat pernyataan untuk mengembalikan perolehan suara distrik baling sesuai hasil pleno distrik baling, bahwa formulir da yang diberikan pada saat pleno distrik hanya satu lembar, bahwa pasangan calon nomor urut mendapatkan salinan tulis tangan dari berita acara tersebut. bahwa ppd distrik baling mendapatkan logistik dari kpu, namun logistik berupa papan pengumuman ditinggal kabupaten karena terlalu berat. saksi menerangkan bahwa tidak ada intimidasi dalam proses rekapitulasi distrik baling, nathaniel tipo bahwa saksi merupakan tokoh masyarakat dan ikut hadir waktu pertemuan yang menyepakati untuk memberikan suara kepada salah satu pasangan calon, bahwa pada saat pleno distrik baling suara dibagi kepada pasangan calon sebanyak suara dan kepada pasangan calon nomor urut sebanyak saksi menyatakan bahwa pada saat pleno tim tidak terjadi kerusuhan, namun hanya melakukan demonstrasi menuntut dikembalikan suara sebanyak tersebut: tandus animo bahwa saksi merupakan staf kpu kabupaten lanny jaya: saksi merupakan staf kpu yang menuliskan angka angka perolehan suara papan: pada saat menuliskan, perolehan suara untuk distrik baling adalah sebanyak untuk pasangan calon dan untuk pasangan calon nomor urut bahwa setelah itu, saksi tidak tahu ada perubahan suara: ratings tabung bahwa saksi merupakan sekretaris ppd baling, saksi membenarkan semua keterangan saksi saksi sebelumya:l.lanny jayalam pemilukada kabupaten lannyrepublik indonesiaikeluarkannya keputusan memohon, keputusan kpu kabupaten lanny jaya nomor tahun tanggal juli dalam konsiderans mengingat keputusan ini(vide bukti bahwa yang menjadi objek pemeriksaan permohonan keberatan mahkamah konstitusi adalah keputusan komisi pemilihan umum kabupate: bahwa sebelumnya memohon telah mengeluarkan surat keputusan nomor kpt'tertanggal juli (vide bukti bahwa surat keputusan dan berita acara tersebut pada angka (lima) atas batal demi hukum karena cacat prosedural karena tidak pernah disahkan dalam rapat pleno kpu kabupaten lanny jaya sesuai dengan peraturan perundang undangan pemilukada, karena pada tanggal juli penyelenggaraan rapat pleno tidak selesai dan ditunda tanggal juli dan juli namun ini pun ditunda lagi, bahwa dengan tidak adanya penetapan rekapitulasi hasil penghitungan suara pemilukada dan berita acara rekapitulasi penghitungan suara pemilukadapemohon dalam pokok permohonannya mendalilkan yang menjadi objek sengketa adalah keputusan memohotanggal juli (vide bukti bahwa pemohon secara konsisten menegaskan hal yang menjadi objek permohonannya adalahseperti: pada permohonan keberatan pemohon bertanggal agustus pada perbaikan permohonan keberatan pemohon bertanggal agustus pada penjelasan lisan pokok pokok permohonan dalam persidangan perkara ini pada hari rabu, tanggal agustus bahwa sebaliknya pemohon mengakui dan mengetahui adanya keputusanggal juli sebagaimana disebutkan dalam permohonannya juga angka (vide bukti bahwa dengan merujuk pada ketentuan dalamini, yang menjadi objek permohonan adalah keputusan memoho:tentang pokok permohonan pemohon tentang tuduhan pelanggaran ketentuan pemilukada pada angka sampai dengan angka, bahwalanny jaya telah melanggar prinsip prinsip pemilukada seperti: pelanggaran dalam rapat pleno rekapitulasi penghitungan suara, perubahan dokumen berita acara, dan keberpihakan kepada salah satu calon, bahwa tidak benar bila pemohon mendalilkan memohon telah melakukan penggalangan hak pilih secara sistematis, terstruktur dan massif, karena pemilih seluruh kabupaten lanny jaya telah menggunakan hak suaranya pada pelaksanaan pemilukada pada tanggal juni bahwa fakta yang sebenarnya adalah proses pelaksanaan pemilukada kabupaten lanny jaya berjalan sesuai dengan rencana, tahapan, lancar dan sesuai dengan asas demokrasi uber dan judul serta sesuai pula dengan peraturan perundang undangan yang berlaku, serta tidak ada protes protes dan keberatan dari masyarakat kabupaten lanny jaya: bahwa sebaliknya kekisruhan dan tidak lancarnya proses rekapitulasi yang awalnya dilakukan dengan aman dan lancar oleh memohon tim, ibu kota kabupaten lanny jaya, provinsi papua, justru disebabkan oleh tindakan tindakan pemohon dan pendukungnya yang mengintimidasi, melakukan ancaman kekerasan bahk bukti bukti bukti bahwa intimidasi, ancaman kekerasan terhadap memohon, dan ancaman terhadap keselamatan jiwa dari anggota memohon yang dilakukan pendukung pemohon, tidak hanya berlangsung tim, ibu kota kabupaten lanny jaya, provinsi papua, tetapi berlangsung hingga saat ini, terakhir dengan kejadian perampasan dokumen dokumen memohon dan milik pribadi anggota dari memohon pada hari minggu, tanggal agustus bukti bahwa ancaman dan intimidasi dimaksud ternyata bukan hanya dilakukan pemohon terhadap memohon, tetapi juga terhadap panas distrik, panas kabupaten, juga terhadap beberapa ppd distrik kabupaten lanny jaya. bahwa tidak benar bila pemohon mendalilkan tentang adanya rapat pleno kpu kabupaten lanny jaya tanggal juli dan yang dilanjutkan tanggal juli yang deadlock dikarenakan tidak terjadi kesepakatan data, karena sesungguhnya tidak pernah belum pernah ada rapat pleno kpu memohon) pada tanggal tanggal tersebut. fakta hukum yang benar adalah sebagai berikut: hari jumat, tanggal juli memohon telah mengundang semua saksi pasangan calon, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pemuda, tokoh perempuan, skpd, bupati dan musica kabupaten lanny jaya, untuk menghadiri rapat rekapitulasi penghitungan suara yang akan diadakan pada hari sabtu, tanggal juli tim, kabupaten lanny jaya bukti bukti bukti hari sabtu, tanggal juli rapat rekapitulasi penghitungan suara dapat dilakukan dengan lancar untuk seluruh sepuluh ppd kabupaten lanny jaya, hasilnya adalah seperti pada tabel bawah ini: hasil rapat rekapitulasi penghitungan suara tim tanggal juli yang belum disahkan dan belum ditetapkan memohon yang tercatat pada papan tulis bukti nama pasangan calon jumlah perolehan urut kepala daerah wakil kepala daerah suara memmemaramo terry wanna, pd., mammoreomar ran beratus korona, sh. moooraomse adolf korona, dok warga san nourykogota maa bahwa setelah mengetahui hasil rapat penghitungan tidak menguntungkan bagi pemohon, massa pemohon yang tidak puas dengan hasil perolehan pasangannya setelah seluruh ppd untuk sepuluh distrik dibacakan disampaikan oleh masing masing ppd dari distrik kemudian mulai melakukan intimidasi kepada memohon dan tindakan kekerasan lainnya, rapat rekapitulasi penghitungan suara pada hari sabtu, tanggal juli ini berakhir pada malam hari jam wit, dengan kesepakatan dilanjutkan pada hari senin, juli untuk menyelesaikan masalah ppd baling, maki, amelia dan domba karena ada keberatan dari pemohon dan saksi pasangan calon lainnya, hari senin, tanggal juli rapat dilanjutkan jam wib untuk menyelesaikan permasalahan yang timbul sehubungan dengan perbedaan perolehan suara tingkat ppd amelia, maki dan domba serta baling yang diajukan saksi pasangan calon: bahwa hari senin, tanggal juli tersebut, pemohon telah diberikan kesempatan pertama untuk menyampaikan keberatannya berkenaan dengan hasil rekapitulasi penghitungan suara untuk distrik baling, tetapi justru dengan menggerakkan masa pendukungnya untuk melakukan intimidasi terhadap memohon dan intimidasi ini terus berlangsung sampai memohon menyingkir dari tim, kabupaten lanny jaya jayapura, bahwa selanjutnya pada tanggal juli massa pemohon menyerbu dan menduduki lapangan terbang lanny jaya agar menghalangi dan mengintimidasi memohon agar tidak keluar dari kabupaten lanny jaya: bahwa pada tanggal juli massa pendukung pemohon dua kali menyerang kantor kpu kabupaten lanny jaya dan mengancam akan membakar kantor kpu lanny jaya bilamana memohon tidak mengabulkan permintaan massa pemohon tersebut berkenaan dengan klaim suara karena kuatnya tekanan akhirnya ketua menandatangani surat pernyataan suara yang akan diplenokan bagi kepentingan pemohon: bahwa karena tekanan dan ancaman terus menerus yang dilakukan oleh pasangan calon nomor urut setiap hari, maka akhirnya pada tanggal juli pagi karena dukungan pengawalan dari aparat brimob, (tiga) anggota memohon dapat meloloskan diri dengan terbang jayapura, bahwa selanjutnya memohon setelah berkonsultasi dengan kpu provinsi, akhirnya dapat melanjutkan rapat rekapitulasi penghitungan perolehan suara dan pleno penetapan calon bupati dan wakil bupati pada tanggal juli tentang tuduhan bahwa keputusan rapat pleno tanggal juli batal demi hukum permohonan pemohon angka sampai dengan angka bahwa tidak benar pernyataan pemohon angka yang menyatakan rapat pleno bertanggal juli yang dilakukan oleh memohon cacat prosedural, karena rapat tersebut merupakan kelanjutan dari rapat sebelumnya bertanggal juli dan tanggal juli yang dilaksanakan tim, kabupaten lanny jaya. mekanisme dan tata cara rapat telah dilakukan sesuai dengan peraturan kpu nomor tahun tentang tata cara rapat pleno hasil suara pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah, bahwa kronologi rapat kpu kabupaten lanny jaya yang telah dilakukan masing masing tersebut bawah ini: hari sabtu, tanggal juli tim, kabupaten lanny jaya, mana seluruh hasil rekaman penghitungan perolehan suara dari ppd telah dibacakan oleh masing masing ppd dan rapat rekapitulasi kemudian disepakati untuk dilanjutkan pada hari senin, tanggal juli untuk membahas permasalahan yang timbul distrik baling, domba, amelia dan maki. hari senin, tanggal juli tim, kabupaten lanny jaya, rapat lanjutan untuk menyelesaikan permasalahan pada ppd baling, maki, amelia dan domba dilakukan, tetapi pada akhirnya terjadi kebuntuan dan rapat tidak dapat dilanjutkan karena pemohon menggerakkan massa pendukungnya untuk mengintimidasi memohon bahkan mengintimidasi seluruh pasangan calon, ppd dan penyelenggara lainnya. hari jumat, tanggal juli jayapura, lanjutan rapat rekapitulasi penghitungan suara dapat dilakukan dan memohon akhirnya dapat memutuskan rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat kabupaten lanny jaya dan penetapan calon bupati dan wakil bupati terpilih bukti bukti bahwa undangan dan pemberitahuan terhadap saksi pasangan calon, panas, ppd dan aparat keamanan dan musica kabupaten lanny jaya untuk lanjutan rapat rekapitulasi penghitungan suara dan pleno penetapan calon terpilih tanggal juli telah dilakukan oleh memohon secara patut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku bukti sampai dengan bukti bahwa rapat rekapitulasi penghitungan suara lanjutan dari memohon itulah yang kemudian tertuang dalam keputusan nomor tahun tentang rekapitulasi dan presentasi hasil penghitungan suara pemilukada kabupaten lanny jaya tanggal juli sebagaimana tertera pada tabel bawah ini: rekapitulasi penghitungan perolehan suara pasangan calon pada pemilukada kabupaten lanny jaya tahun urut kepala daerah wakil kepala daerah suara beratus korona, sh. aa ordo bahwa memohon juga telah menetapkan pasangan calon bef yigibalo, se, msi dan beratus korona, tersebut sebagai bupati dan wakil bupati terpilih berdasarkan keputusan nomor tahun pada tanggal juli tersebut. tuduhan tentang kesalahan penetapan hasil penghitungan suara pemilukada kabupaten lanny jaya bahwa tidak benar pernyataan pemohon pada angka sampai dengan angka sepanjang yang menyatakan memohon telah salah melakukan penetapan hasil penghitungan suara, karena seperti yang telah pemohon jelaskan sebelumnya atas bahwa rangkaian rapat yang dilakukan memohon dimulai pada tanggal juli dan juli tim, kabupaten lanny jaya dan kemudian dilanjutkan dan merupakan rapat terakhir yang dilaksanakan pada tanggal juli bahwa pernyataan pemohon ini, masih didasarkan pada dalilnya yang keliru, berkenaan dengan berita acara rapat rekapitulasi hasil penghitungan suara bertanggal juli yang masih didalilkan pemohon bertanggal juli bahwa tidak benar dalil pemohon berkenaan dengan hasil perolehan suara pada distrik baling, kabupaten lanny jaya,suara yang dilakukan pemohon pada tanggal juni sehari setelah pleno penghitungan suara yang dilakukan pemohon pada tanggal juni sehari setelah pleno penghitungan suara pasangan calon ppd distrik yang dilakukan pada tanggal juni bahwa hasil perolehan pasangan calon yang benar sesuai pleno rekapitulasi penghitungan suara ppd baling yang dilakukan baling pada tanggal juni dan disampaikan pada rapat rekapitulasi penghitungan suara tim, kabupaten lanny jaya, tanggal juli serta dilanjutkan pada rapat rekapitulasi pada tanggal juli jayapura adalah sebagai berikut: rekapitulasi penghitungan perolehan suara pasangan calon distrik baling kabupaten lanny jaya pada pemilukada tahun bukti bukti bukti bukti bukti nama pasangan calon jumlah perolehan urut kepala daerah wakil kepala daerah suara mmmemsrma terry wanna, pd., maomoreomar beratus korona, sh. wiki waterway, dan adolf korona, dosen arena modrykocoya mena bahwa perolehan suara setiap pasangan calon sebagaimana disebutkan pemohon angka angka angka angka angka pada permohonannya adalah benar karena didasarkan pada fakta fakta hukum yang benar dan tidak bermasalah bukti sampai dengan bukti tentang penghitungan suara pemilukada kabupaten lanny jaya menurut pemohon bahwa memohon membantah dan menyatakan tidak benar penghitungan suara versi pemohon yang didalilkan pada angka s d pada permohonannya, karena tidak distrik baling, kabupaten lanny jaya. didasarkan pada fakta fakta hukum yang benar, khususnya perolehan hasil suara antara dalil yang satu dengan dalil yang lain atau antara pernyataan yang satu dengan pernyataan yang lain tidak bersesuaian, ber bahwa selain itu terdapat pertanian ejaan dengan dalil suara, karena merupakan rekayasa sistematis dari pemohon, itulah sebabnya dalam laporan panas pemilukada kabupaten lanny jaya bertanggal agustus disebutkan tentang adanya penggelembungan suara yang dilakukan pemohon bahwa pernyataan pemohon yang menyatakan memperoleh suara sebanyak suara merupakan klaim yang tidak benar dan keliru karena sekali lagi didasarkan pada penghitungan suara yang digelembungkan pada distrik baling sebanyak suara sebagaimana telah memohon uraikan atas. pelanggaran administrasi maupun pidana oleh memohon bahwa tidak benar dalil pemohon pada angka s d pada surat permohonannya, karena tidak ada fakta hukum yang menunjukkan adanya pelanggaran yang sifatnya sistematis, terstruktur dan masif. mahkamah konstitusi dalam berbagai putusannya telah memberikan kriteria tentang pelanggaran yang sistematis, masif dan terstruktur tersebut, namun pemohon sendiri tidak dapat menjelaskan bagaimana pelanggaran yang masif, terstruktur dan sistematis yang dituduhkan telah dilakukan memohon tersebut. bahwa terkait dengan dpt yang didalilkan pemohon pada angka s d surat permohonannya, memohon menolak dan membantahnya, karena sesuai dengan jadwal dan tahapan serta program pemilukada kabupaten lanny jaya memohon telah melakukan pemutakhiran data, serta telah disampaikan kepada semua pasangan calon, disampaikan kepada aparat penyelenggara pemilukada hingga tingkat kampung. bahwa hal hal lain yang didalilkan pada angka s d merupakan asumsi asumsi belaka dari pemohon yang tidak benar dan tidak didasarkan pada fakta fakta hukum, sehingga hanya bersifat normatif saja dalam surat permohonannyaabupaten lanny jaya sebagaimana yang disyaratkan oleh peraturan kpu maka pemohon mendasarkan permohonan ini pada keputusan kpu kabupaten lanny jaya nomor tahun tanggal juli yang dalam konsideran mengingatlanny,nomor urut dalam pemilukada kabupaten lanny jaya yang diselenggarakan oleh memohon, bahwa memohon telah menetapkan pemohon sebagai pasangan calon nomor urut pada pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah kabupaten lanny jaya periode tahunlannyrapat pleno memohon tanggal juli dilaksanakan tidak sesuai dengan ketentuan peraturan kpu dan juga secara tidak langsung terkualifikasi melanggar asas demokrasi, asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil sebagaimana dimaksud dalam dan uuddalam eksepsi: menyatakan eksepsi pemohonlanny jaya nomor: tahun tentang rekapitulasi dan presentasi hasil penghitungan suara tingkat komisi pemilihan umum kabupaten lanny jayny jaya tanggal juli danadalahtanda terima perbaikan komisi pemilihan umum kabupaten lanny jaya.db kwk) dan model kwk).bukti fisik tidak ada.. bukti t 11a fotokopi kliping cenderawasih pos, tanggal senin, agustus judul sekelompok massa rampas dokumen kpu lanny jaya"bukti fisik tidak adbukti t 23a fotokopi nota dinas, surat ketua kpu lanny jaya nomor ind kpu u pelimpahan wewenang kepada saudara sosial radjabaycolle, sos.(satu)(dua) kampung balimneri distrik baling kabupaten lanny jaya, model ci kwk.kpuiii tiga) kampung tinggi pura distrik baling kabupaten lanny jaya, model ci. bukti t 24l fotokopi catatan pelaksanaan pemungutan suara dan perhitungan suara tps iii tiga) kampung name distrik baling kabupaten lanny jaya, lampiran model ci kwk.kpuiii tiga) kampung baling distrik baling kabupaten lanny jaya, lampiran model c1 kwk.kpui.. bukti...) kampung balige distrik baling kabupaten lanny jaya, lampiran model ci kwk.kpu. bukti.ii bukti.i.i..i kwk.kpu, tanggal juni bahwa sesuai uraian kedudukan hukum pemohon atasnny jaya provinsi papua tahunpada hari jumat tanggal juli hotel swiss bell jayapura telah melaksanakan rapat pleno penetapan calon terpilih bupati dan wakil bupati kabupaten lanny jaya periode berdasarkan surat keputusan komisi pemilihan umum kabupaten lanny jaya nomor tahun tanggal juli bahwa didalam konsideran mengingat keputusan nomor tahun memohon mendasarkan keputusan penetapan calon terpilih bupati dan wakil bupati kabupaten lanny jaya darada tanggal juli yang tidak sah dan cacat hukum: bahwa dengan demikian pemohon hanya mendasarkan permohonan ini sesuai dengan tanggal penetapan calon terpilih pada hari jumat tanggal juli permohonan keberatan yang diajukan oleh pemohon atas keputusan nomor tahun tertanggal juli yang memuatlasa tanggal agustus sehingga dapat diskualifikasi memenuhi ketentuanii...buktibuktisatu) kampung balige, model c2dua) kampung balige, model kwk.kpu. bukti fotokopi foto rekapitulasi sementara suara tingkat ppd pemilukada distrik baling. bukti t 29a fotokopi foto rekapitulasi sementara suara tingkat ppd pemilukada distrik baling (yang diperbesar). buktibukti t 29c fotokopikopikopkopikopibukti t 30a fotokopi suara calon bupati kabupaten lanny jaya periode distrik amelia, amelia juni buktbukti t 40a fotokopi keterangan foto tentang papan rekapitulasi sementara distrik baling. bukti t 40b fotokopibukti t 40c fotokopi.,iv. pokok permohonan pelanggaran ketentuan tentang pemilukada oleh memohon keputusan rapat pleno tanggal juli batal demi hukum kesalahan penetapan hasil perhitungan suara pemilukada kabupaten lanny jaya menurut memohon penghitungan suara pemilukada kabupaten lanny jaya yang benar menurut pemohon. pelanggaran pelanggaran administrasi maupun pidana oleh memohon dan tim pasangan calon nomor (dua). pelanggaran ketentuan tentang pemilukada bahwa tindakan atau perbuatan memohon selaku penyelenggara pemilukada kabupaten lanny jayameliputiperolehan suara dalam berita acara, keberpihakan kepada pasangan calon nomor urut dan atau yang menguntungkan kepada salah satu pasangan calon,": adanya upaya penggalang, bahwa merujuk peraturan pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah peraturan kpu nomor tahun menyebutyang dimaksudkan dalam dilaksanakan dalam rapat pleno kpu,,paniti,:, saksi membenarkan keterangan saksi tanks koronbahwa, bahwa telah menjadi fakta hukum pelaksanaan pemungutan suara kabupaten lanny jaya, propaula gereja baptis, tim ibukota kabupaten lanny jaya dan ditetapkan jayapura pada tanggal juli adapun hasil perolehan suara masing masing pasangan calon adalah sebagai berikut. wakamasndanten wana pa ua bar (tawa mantan pemtoanttamm tanaman j)| wavaemassammasg saat ben nanemsi beratus korona, sh. menjadi bupati dan wakil bupati terpilih kabupaten kepulauan lanny jaya dengan perolehan suara bahwa pemilukada kabupaten kepulaua,:serta peraturan teknis lainnya: bahwa pada pokoknya, pemohon mendalilkan lima poin sebagai berikut: pelanggaran ketentuan peraturan peraturan tentang pemilukada: keputusan rapat pleno tanggal juli cacat hukum: perhitungan hasil suara pemilukada kabupaten lanny jaya menurut memohon: perhitungan hasil suara pemilukada kabupaten lanny jaya menurut pemohon,keputusan rapat pleno tanggal juli cacat hukum berikut bantahan pihak terkait:serta peraturan yang berlaku. bahwa rapat pleno rekapitulasi hasil penghitungan suara tersebut awalnya dilaksanakan pada tanggal juli tim, ibukota kabupaten lanny jaya: adapun kronologinya sebagai berikut: pleno rekapitulasi perolehan suara dilaksanakan pada hari sabtu tanggal juli dilaksanakan dalam keadaan cukup baik hingga jam atau jam malam dengan perolehan masing masing kandidat rencana penyelesaian masalah temuan panas pada hari senin tanggal juli wakaf sidenten wanna pa upa ben lobak msi gan barus aksara. se ara pemtonetamm anamapj)| yavaemassatm asgkaam panama tanganan senin, tanggal juli hari senin pleno dilanjutkan pleno khusus membahas masalah rekomendasi panas, mana dimulai dari distrik baling, distrik tersebut perolehan masing masing kandidat adalah: bela vidibalom, se, dan beratus korona, sh: ' ' ' | (eanyadamebmsamem tas teme korona sos dan air benda sip ' ' warwsema danndoor kama (beawaevasibanmuykraat bahwa selanjutnya kandidat nomor urut tribus slayer memaksakan kehendak agar suara distrik baling sebanyak diberikan kepada meraka, ironisnya ketika mereka diminta bukti perolehan dari tingkat kpps, pps ditampilkan oleh saksi mereka tidak mampu menjawab, karena tidak berhasil mereka menggerakkan kekuatan masa masuk mengacaukan jalan pleno dengan ancaman tombak, panah, parang, kapak dan pisau: bahwa setelah massa masuk kandidat urut tribus slayer langsung menyampaikan orasi yang antara lain: meminta pilkada ulang distrik baling, kedua meminta pilkada ulang distrik, ketiga, meminta pilkada ulang distrik, bahwa selanjutnya pihak terkait lalu, hari selasa tanggal juli massa dari kandidat nomor brosur slayer, terus menekan kpubrosur slayer masuk menekan kpu, mengancam meminta suara dari distrik baling diberikan kepada kandidat jika tidak dilakukan makaterpaksa membuat pernyataan memberikan suara kepada kandidat tersebut, dalam keadaan terancam kpu mengeluarkan satu surat persetujuan untuk memberikan suara kepada kandidat urut brosur slayer (bukti surat terlampir): bahwa selanjutnya semua jalan terblokir, aktivitas lumpuh total: semua pendukung dan kandidat, panas, bahkan bisa memicu perang rakyat: dari semua kejadian atas kami sangat tidak mengerti, posisi dan peran pihak keamanan (satuan polres jayawijaya) yang bertugas, kami melihat ada indikasi pemahaman aparat keamanan pada kandidat nomor urut tribus slayer, beberapa hal yang terjadi antara lain: terjadi pembiaran tidak ada perlindungan sama sekali aparat keamanan ketika massa pendukung kandidat nomor brosur slayer secara brutal masuk arena pleno, area dan kantor kpu mereka bebas menekan meneror intimidasi untuk memperoleh yang diinginkan kandidat tersebut. jika masa dari kandidat lain mau masuk untuk membekas membalas aksi masa malah diblokir dan mengeluarkan bunyi tembakan, tapi ironisnya jika masa tribus slayer yang masuk diberikan ruang sebesar besarnya, bebas melakukan apa saja. penyanderaan ketua anggota ppd baling, selama ini dikawal oleh aparat intel polres jayawijaya. jika pendemo dari kandidat lain maka anggota yang bertugas melakukan aksi fisik, tapi jika dilakukan oleh kandidat dibiarkan begitu saja. kapolsek tim secara terang terangan terlibat konspirasi pemblokiran jalan, pemblokiran bandar udara dan lain lain bersama semua pejabat pemda lanny jaya. bahwa dengan adanya ancaman dan intimidasi yang dilakukan oleh massa pendukung kandidat nomor urut maka anggota kpu merasa trauma dan terancam nyawanya maka memohon telah memutuskan untuk meneruskan rapat pleno luar tim ibukota lanny jaya yakni kota jayapura pada tanggal juli bahwa dalam rapat pleno tanggal juli hotel swis. oleh karena itu, dalil pemohon tentang keputusan rapat pleno hasil rekapitulasi hasil penghitungan suara tanggal juli cacat hukum tidak beralasan hukum. ii. bahwa kemudian pemohon mendalilkantersebut berikut bantahan pihak terkait: bahwa pihak terkait membantah kerajustru ditemukan adanya manipulasi suara yang dilakukan oleh pasangan nomor urut distrik yakni: il. distrik amelia direkayasa weskoseradan term wanara berulang sus |owe waremuadan way kosova beku il. distrik maki direkayasa meekooadnarweta kabupaten kota yang dihadiri oleh saksi pasangan calon dan bawaslu kabupaten kota' bahwa mengingat rapat pleno kpu kabupaten lanny jaya pada tanggal juli deadlock dan dilanjutkan pada tanggal juli juga tidak terjadi kesepakatan data yang diputuskan, maka pada tanggal juli ketua kpu lanny jaya telah membuat keputusan dengan tua tua dari distrik baling yang menyetujui perolehan suara pemohon sebanyak (dua bebas ribu) suara dan akan segera diplenokan, namun sampai keputusan memohon nomor tahun tanggal juli keluarkan tahun bahwa pemohon mendapat surat pemberitahuan adanya keputusan kpu nomor kptbeserta lampiran, namun surat tersebut menurut pemohon cacat prosedural dan batal demi hukum, karena: surat keputusan nomor kpt kpu lj tertanggal juli dalam konsiderannya masih merujuk pada peraturan kpu nomor tahun yang telah dinyatakan tidak berlaku lagi (vide bukti berita acara dari lampiran surat keputusan nomor kpt kpu lj tertanggal juli batal demi hukum seperti yang pemohon buktikan dalam uraian selanjutnya bawah ini. bahwa dengan adanya penetapan calon terpilih bupati dan wakil bupati kabupaten lanny jaya periode yang didasarkan pada berita acara rekapitulasi hasil perhitungan suara tanggal juli yang secara facto dan jure deadlock adalah suatu penetapan yang tidak didasarkan pada keputusan kpu kabupaten yang disyaratkan dalam peraturan kpu nomor tahun maupun peraturan pemerintah nomor tahun bahwa dengan demikian surat keputusan kpu nomor tahun dapat diskualifikasi cacat prosedural dan cacat hukum dan patut untuk dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum, karena keputusan ini dibuat joawssmadkease| teams oeneomatatauykaaa otp ii. distrik domba direkayasa omawasmamnnouykasa caa bahwa pihak terkait tidak pernah menghalang halangi masyarakat untuk menggunakan hak pilihnya justru pemohonyang dengan kekerasan menggerakkan massa pendukung untuk memaksakan kehendaknya guna mendongkrak perolehan suara distrik domba sebanyak distrik maki sebanyak amelia sebanyak suara dan distrik baling sebanyak suara: bahwa pihak terkait menggunakan uang oleh tim sukses distrik pada hari pemungutan suara adalah tidak benar. pemohon harus menjelaskan kapan, mana dan siapa yang terlibat dalam money politic serta benang merah yang dapat dihubungkan dengan perolehan suara. karena dalil ini hanya ilusi maka patula dikesampingkan karena tidak berdasar hukum.menghukum pemohon untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam sengketa ini:,,,,,,:jumlah kepala daerah dan wakil perolehan keterangan kepala daerah suara nias korona, dan lima ribu empat ratus lima terry wanna, pd. puluh satu suara bef yigibalom, se. empat puluh tujuh ribu dan berths korona, delapan ratus suara slayer m.tabung, ratus enam puluh delapan suara teme korona, sos dan dua ribu lima ratus delapan air benda, puluh tiga suara wiki wakerkwa, sos dua ratus empat puluh dan adolf korona, delapan suara dosen wakerkwa, dan sepuluh ribu delapan ratus mourn korona, dua puluh empat:c.an didasarkan pada berita acara rekapitulasi hasil perhitungan suara tertanggal juli yang tidak lemah ada. keputusan rapat pleno tanggal juli batal demi hukum bahwa memohon telah melakukan rapat pleno pada tanggal juli menghasilkan keputusan penetapan calon terpilih bupati dan wakil bupati kabupaten lanny jaya yang menurut pemohon rapat pleno ini didasarkan pada berita acara rekapitulasi hasil perolehan suara yang cacat prosedural dan cacat hukum, sehingga batal demi hukum: bahwa dalam ketentuan juncto peraturan kpu nomor tahun pelaksanaan rapat kpu harus dilaksanakan secara berurutan, namun ironi rapat pleno pada pemilukada kabupaten lanny jaya dilaksanakan dalam tenggang waktu yang berbeda dimana rapat rekapitulasi pertama dilaksanakan pada tanggal juli dan kemudian dilanjutkan pada tanggal juli juga tidak ada keputusan tentang rekapitulasi hasil penghitungan suara pemilukada kabupaten lanny jaya tahun bahwa kemudian pada tanggal juli dilaksanakan rapat pleno yang menghasilsementara itu memohon tidak lemah melakukan pleno penghitungan suara pemilukada tingkat kabupaten yang dituangkan dalam berita acara rekapitulasi hasil penghitungan suara pemilukada kabupaten lanny jaya tahun bahwa merujuk pada keputusan kpu nomor tahun tanggal juli penetapan calon terpilih bupati dan wakil bupati kabupaten lanny jaya didasarkan pada berita acara rekapitulasi hasil perolehan suara tanggal juli yang menurut pemohon adalah cacat prosedural dan batal demi hukum karena: tidak sesuai dengan ketentuan dalam peraturan kpu nomor tahun tentang tata cara rapat pleno rekapitulasi hasil suara pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah: distrik amelirekomendasikan kepada pihak berwajib polsek timoleh komisi pemilihan umum kabupaten lanny jaya dannomor,lanny jaya dengan nomor urut (tigakabupaten lanny jaya tahun yang ditetapkan oleh memohon pada tanggal julharii3 menimbang bahwa terhadap eksepsi memohon tersebut, mahkamah berpendapat: bahwa berdasark. (dan seterusnya)bahwa dalam persidangan terungkap fakta yang tidak dibantah oleh memohon, bahwa memohon telah menerbitkan dua surat keputusan yang sama dengan tanggal dan tempat yang berbeda, yaitu keputusan nomor pts kpu lj tertanggal juli tim dan keputusan nomor tahun tertanggal juli jayapura yang keduanya mengenailam persidangan terungkap pula fakta bahwa kpu kabupaten lanny jaya dua kali melakukan pleno penetapan hasil rekapitulasi pada tempat dan waktu yang berbeda yaitu tim pada tanggal juli dan jayapura pada tanggal juli memohon menerangkan bahwa hal tersebut terjadi karena proses rekapitulasi yang dilaksanakan tim pada tanggal juli tidak dapat diselesaikan oleh karena keadaan yang tidak kondusif dan adanya tekanan dan intimidasi dari massa pendukung salah satu pasangan calon, sehingga proses pleno rekapitulasi yang seharusnya diselesaikan tim dilanjutkan jayapura, bahwa pemohon juga telah melakukan perbaikan permohonan akan tetapi pemohon tetap mempermasalahkan objek surat keputusanpemohon beralasan terjadi ketidakjelasan yang ditimbulkan oleh memohon dalam melaksanakan pleno rekapitulasi dan dalam penerbitan ketetapan hasil rekapitulasi, hal ini terlihat dari surat keputusan kpu kabupaten lanny jaya nomor tahun yang pada konsideransnya, mempertimbangkyang bertanggal juli bahwa menurut mahkamah, walaupundalam hal ini yang menjadi objek sengketa seharusnyanamun karena adanya ketidakjelasan dalam penerbitan surat keputusan penetapan hasil rekapitulasi oleh memohon, yang kenyataannya terdapat dua surat keputusan yang sama yang dikeluarkan pada tanggal dan tempat yang berbeda dengan selisih waktu selama hari, maka mahkamah berpendapat kesalahan objek sengketa oleh pemohon bukanlah semata mata kesalahan pemohon. dalam hal ini mahkamah dapat memahami pilihan pemohon untuk tidak menggunakan surat keputusan nomor pts kpu lj dan berita acara rekapitulasi tanggal juli karena permohonan menjadi kadaluarsa, sehingga tindakan pemohon yang menggunakan surat keputusan nomor tahun tentang penetapan pasangan calon terpilih yang dalamnya terdapat hasil rekapitulasi penghitungan suara dengan surat keputusan nomor tahun dapat dibenarkan. dengan demikian eksepsi memohon mengenai objek permohonan pemohon tidak beralasan hukum: i3. menimbang bahwa karena eksepsi memohon tidak beralasan hukum, maka selanjutnya mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan pemohon, dalam pokok permohonan menimbang bahwa pada pokoknya pemohon mendalilkan: memohon melakukan pelanggaran prosedural dalam proses rapat pleno rekapitulasi penghitungan perolehan suara tingkat kabupaten, dengan melakukan rapat pleno pada tanggal juli tim dan pada tanggal juli jayapura. memohon melakukan kesalahan dalam penetapan hasil penghitungan suara pemilukada kabupaten lanny jaya karena telah mengabaikan rekapitulasi hasil perhitungan suara tingkat ppd khususnya distrik baling yang telah dimasukkan dan dilaporkan kepada memohon pada tanggal juni hal ini menurut pemohon menimbulkan perbedaan antara hasil penghitungan suara pemilukada kabupaten lanny jaya yang benar menurut pemohon dan menurut memohon, yang terjadi pada angka perolehan suara distrik baling, memohon melakukan pelanggaran administrasi maupun pidana yang bersifat sistematis, terstruktur,:rekaman video, foto dari masing masing pihak, dankeabsahan pleno rekapitulasi yang tidak diselesaikan pada tanggal juli tim, yang menurut pemohon, ketika memohon mengeluarkan surat keputusan nomor tahun pada tanggal juli jayapura, sehingga prosedur penetapan hasil perolehan suara menjadi cacat hukum. untuk membuktikan dalilnya, pemohon mengajukan bukti berupa surat pejabat bupati lanny jaya perihal pemindahan tempat lokasi pleno kpu lanny jaya, bukti berupa surat kapolres jayawijaya sektor tim mengenadan bukti berupa surat kpu provinsi papua perihal penempatan hasil pemilukada kabupaten lanny jaya dan saksi saksi bernama kelas tabung, alex benda, kelas benda, dan ratings dibuktikan dengan surat panas distrik baling kabupaten lanny jaya nomor panas distrik perihal pernyataan. (vide bukti dibuktikan dengan laporan kapolsek timtanggal juli yang menyatakan rapat pleno kpu tidak terlaksana secara baik. (vide bukti dibuktikan dengan surat hasil keputusan dengan tua tua dari distrik baling dengan kpu kabupaten lanny jaya tertanggal juli (vide bukti dibuktikan dengan surat ketua kpu provinsi papua nomor p set kunci tertanggal juli tentang penetapan hasil pemilukada kabupaten lanny jaya (vide bukti bahwa surat surat tersebut atas membuktikan bahwa pada tanggal juli belum ada keputusan rapat pleno kpu kabupaten lanny jayyang ditetapkan secara sah dan mengikat secara hukum. kesalahan penetapan hasil penghitungan suara pemilukada kabupaten lanny jaya oleh memohonlanny jaya periode telah dilaksanakan oleh memohon pada hari jumat, tanggal juni bahwa pelaksanaan rapat pleno yang laksanakan hotel swissbell tanggal juli jayapura, merujuk pada tahapan penyelenggara pemilukada kabupaten lanny jaya tahun seharusnya melaksanakan rekapitulasi hasil penghitungan suara pemilukada kabupaten lanny jaya dan selanjutnya menetapkan pasangan yang terpilih sebagai bupati dan wakil bupati kabupaten lanny jaya periode namun secara facto dan jure memohon langsung menetapkan calon terpilih tanpa memplenokan hasil penghitungan suara sepuluh distrik, hal ini mengidentifikasi bahwa memohon disinyalir berpihak secara jelas pada tabung yang pada pokoknya menerangkan bahwa proses pleno hasil rekapitulasi tim tanggal juli tidak dapat diselesaikan oleh karena situasi yang tidak kondusif, terhadap dalil pemohon tersebut, memohon dalam jawabannya menyatakan bahwa kekisruhan dan ketidaklancaran proses rekapitulasi yang awalnya dilakukan dengan aman dan lancar oleh memohon tim, justru disebabkan oleh tindakan tindakan massa pendukung pemohon yang mengintimidasi dan melakukan ancam. memohon juga menyatakan bahwa rapat pleno bertanggal juli yang dilakukan oleh memohon jayapura merupakan kelanjutan dari rapat sebelumnya pada tanggal juli dan tanggal juli yang dilaksanakan tim, kabupaten lanny jaya. untuk membuktikan jawabannya, memohon mengajukan bukti surat yaitu bukti bukti t 8a, bukti dan bukti yang pada pokoknya memberikan gambaran pelaksanaan rapat pleno tim yang tidak dapat diselesaikan karena situasi yang tidak kondusif dan dukungan serta pernyataan dari bupati dan kepolisian untuk melanjutkan proses pleno rekapitulasi luar tim, serta bukti sampai berupa surat undangan menghadiri pleno rekapitulasi penghitungan suara tingkat kabupaten lanny jaya yang dilaksanakan pada tanggal juli jayapura. memohon juga mengajukan saksi saksi bernama tanks korona ketua ppd baling), natalis benda anggota ppd baling), dan mes tabung anggota ppd baling) yang pada pokoknya menerangkan bahwa rapat pleno rekapitulasi tim pada tanggal juli tidak dapat diselesaikan karena adanya protes dari pendukung pasangan calon nomor urut pemohon). pihak terkait dalam keterangannya memperkuat bantahan memohon bahwa rapat pleno rekapitulasi tim pada tanggal juli tidak dapat diselesaikan karena adanya intimidasi terhadap pihak memohon oleh massa pemohon yang menyebabkan situasi menjadi tidak kondusif. rapat pleno tersebut kemudian dilanjutkan jayapura pada tanggal juli yang dihadiri oleh ketua dan empatdalam rapat tersebut, memohon telahselain itu memohon telah memberikan kesempatan kepada para pihak yang keberatan untuk mengajukannya secara tertulis dalam formulir yang telah dibagikan. pihak terkait juga mengajukan bukti berupa bukti pt dan bukti pt berupa rekaman video pelaksanaan rapat pleno rekapitulasi tim tanggal juli dan rapat pleno rekapitulasi jayapura tanggal juli serta saksi saksi terus yigibalom dan teme korona yang pada pokoknya menerangkan bahwa proses rekapitulasi tim tidak dapat diselesaikan karena adanya intimidasi dan ancaman dari massa pendukung pasangan calon nomor urut pemohon). setelah menilai bukti surat yang diajukan pemohon, memohon, dan pihak terkait, memang terjadi permasalahan dalam proses rekapitulasi hasil suara yang dilaksanakan tim pada tanggal juli yaitu tidak selesainya rapat pleno rekapitulasi hasil suara oleh memohon yang kemudian diselesaikan pada tanggal juli jayapura. namun, berdasarkan fakta dan bukti bukti persidangan, mahkamah berpendapat bahwa penundaan penetapan hasil rekapitulasi tim pada tanggal juli terjadi karena adanya intimidasi dengan kekerasan yang memicu kerusuhan tim yang dilakukan oleh massa pemohon. intimidasi dan ancaman tersebut selain menghalangi penetapan hasil rekapitulasi juga mengancam keselamatan jiwa memohon sehingga dapat dipahami apabila rapat pleno tersebut ditunda dan dilanjutkan kemudian pada tanggal juli jayapura. terlebih lagi penundaan dan pemindahan tempat rapat pleno tersebut berdasarkan rekomendasi dari aparat keamanan, yaitu kepala kepolisian sektor tim dan unsur pemerintahan daerah lanny jaya, pejabat bupati lanny jaya. mahkamah juga telah menerima keterangan tertulis bawaslu kabupaten lanny jaya yang pada pokok keterangannya menjelaskan bahwadan tanggal juli tidak dapat diselesaikan karena kondisi keamanan yang tidak terjamin. rapat pleno tersebut kemudian dilanjutkan tanggal juli jayapura dengan dipimpin oleh plt. ketua kpu lanny jaya dan empat orang anggota kpu lanny jaya yang disaksikan oleh saksi dari lima pasangan calon, tiga orang ketua anggota bawaslu kabupaten lanny jaya, dan empat orang pasangan calon dan yang mewakili unsur musica dprd kabupaten lanny jaya. dengan demikian, pihak memohon telah melaksanakan dan menyelesaikan rapat pleno tersebut jayapura sesuai dengan ketentuan dan telah mengundang para pihak secara patut. berdasarkan pertimbangan atas, dalil pemohon tidak beralasan, i3. menimbang bahwa pemohon mendalilkan memohon telah melakukan kesalahan dalam penetapan hasil perhitungan suara pemilukada kabupaten lanny jaya tahun karena telah mengabaikan rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat ppd, yaitu ppd distrik baling. pemohon juga mendalilkan adanya perbedaan hasil perolehan suara antara versi pemohon dan memohon yang juga disebabkan karena adanya perubahan terhadap perolehan suara pemohon distrik baling. pemohon mendalilkan bahwdan sebanyak suara kepada pasangan calon nomor urut dengan sistem noken yaitu perolehan suara berdasarkan kesepakatan masyarakat dibagi saja kepada pasangan calon, namun ketika pleno rekapitulasi pada tanggal juli tim dan tanggal juli jayapura, perolehan suara tersebut berubah menjadi suara untuk pasangan calon nomor urut pemohon) dan suara untuk pasangan calon nomor urut pihak terkait). untuk membuktikan dalilnya pemohon mengajukan bukti bukti bukti bukti bukti dan bukti yang berupa surat pernyataan dari unsur masyarakat distrik baling, yaitu manifesto rakyat distrik baling bersatu, kepala distrik baling, badan eksekutif mahasiswa distrik baling dan surat lembaga masyarakat adat distrik baling serta bawaslu kabupaten lanny jaya yang menyatakan bahwa perolehan suara pemohon untuk distrik baling adalah benar suara. saksi saksi bernama kelas tabung, alex benda, kelas benda, radius tabung, yos tabung, nathaniel tipo, tandus animo dan ratings tabung yang pada pokoknya menerangkan bahwa perolehan suara pemohon untuk distrik baling adalah benar suara berdasarkan kesepakatan masyarakat distrik baling. perolehan suara pemohon tersebut berubah ketika proses rekapitulasi tim dan berbeda dengan hasil rekapitulasi penghitungan suara yang ditetapkan oleh memohon:hasil perolehan suara pada distrik baling(penambahan) suara yang dilakukan pemohon pada tanggal juni sehari setelah pleno penghitungan perolehan suara pasangan calon ppd distrik baling yang dilakukan pada tanggal juni menurut memohon, perolehan suara setiap pasangan calon yang didalilkan pemohon dalam permohonannya adalah tidak benar dan tidak didasarkan pada fakta fakta hukum yang benar. untuk membuktikan bantuannya, memohon mengajukan bukti berupalanny jaya model db kwk dan model kwk), bukti berupa, distrik baling, bukti t 24a sampai dengan bukti t 27d dan bukti t 27f berupa model kwk.kpu beserta lampiran untuk tiap tps distrik baling, bukti t 27e dan bukti t 27g berupa berita acara serah terima barang dan dokumen pilkada lanny jaya oleh kpu kabupaten lanny jaya, bukti t 27h sampai dengan bukti t 27m berupa sertifikat dan lampiran model kwk kpu, kwk.kpu, kwk.kpu, dan kwk.kpu untuk distrik baling, bukti sampai dengan bukti t 28z berupa model kwk.kpu untuk setiap tps distrik baling, dan bukti sampai dengan bukti t 29g berupa foto foto pelaksanaan pemungutan suara dan rekapitulasi distrik baling. selain itu memohon mengajukan saksi saksi yaitu dan serius tabung, yang pada pokoknya menerangkan bahwa proses pemungutan suara distrik baling dilakukan dengan sistem noken, berdasarkan kesepakatan setiap kampung, dengan hasil yang sesuai dengan hasil rekapitulasi kpu kabupaten lanny jaya. saksi saksi tersebut juga membantah mengenai adanya kesepakatan adat tingkat distrik baling untuk memberikan sebanyak suara kepada pemohon. saksi memohon bernama tanks korona yang merupakan ketua ppd distrik baling juga membenarkan bahwa telah terjadi intimidasi, tekanan dan bahkan penyanderaan oleh pemohon dan tim sukses pemohon terhadap para saksi dan anggota ppd baling lainnya untuk mengubah perolehan suara distrik baling sebelum disampaikan kpu kabupaten lanny jaya: pihak terkait dalam keterangannya menerangkan bahwa dalam rapat pleno rekapitulasi perolehan suara pada hari sabtu juli dan pada hari senin, tanggal juli yang berlangsung tim, perolehan suara pada distrik baling adalah sesuai dengan hasil yang ditetapkan oleh memohon, yaitu jumlah perolehan suara pemohon adalah sebanyak suara, bukan suara. pihak terkait juga menerangkan bahwa pemohon pada hari tersebut memaksakan kehendak kepada memohon agar suara distrik baling sebanyak diberikan kepada pemohon, namun pada saat itu pemohon tidak dapat menunjukkan buktinya. pihak terkait juga mengajukan bukti ptdan bukti pt berupa hasil rekapitulasiserta saksi saksi bernama terus yigibalom, desis benda, tepi benda, tarian yugumboy, peka water, dibius tabung, teme korona, musim tabung dan alonembenarkan bantahan memohon bahwa jumlah perolehan suara distrik baling adalah sesuai dengan jumlah perolehan suara yang ditetapkan oleh memohon, bukan seperti yang didalilkan oleh pemohon.menemukan fakta fakta hukum sebagai berikut: bahwa telah terjadi intimidasi dan ancaman terhadap memohon selaku penyelenggara pemilukada lanny jaya oleh massa pendukung pemohon pada rapat pleno penghitungan rekapitulasi tim, ibukota kabupaten lanny jaya pada tanggal dan juli yang menyebabkan rapat pleno rekapitulasi tersebut tidak dapat diselesaikan pada hari itu: bahwa intimidasi dan ancaman terhadap keselamatan memohon serta situasi yang tidak kondusif tim pada saat rapat pleno penetapan hasil rekapitulasi menyebabkan memohon harus melanjutkan rapat pleno tersebut jayapura pada tanggal juli yang menghasilkan keputusan kpu kabupaten lanny jaya nomor tahun tentang penetapan hasil rekapitulasi dan nomor tahun tentang penetapan pasangan calon terpilih: bahwa walaupun pemohon mendalilkan telah terjadi kesepakatan antara masyarakat adat distrik baling untuk memberikan suara secara adat sebanyak suara kepada pemohon, namun keterangan saksi dan bukti bukti yang tidak terbantahkan dari memohon menunjukkan bahwa pada proses pemungutan suara tanggal juni distrik baling, pembagian suara kepada para pasangan calon dilakukan berdasarkan kesepakatan masing masing kampung dan menghasilkan angka perolehan suara distrik baling yang berbeda dengan dalil pemohon, yaitu suara, bukan suara. angka ini sesuai dengan hasil perolehan suara pemohon yang ditetapkan oleh memohon pada rapat pleno rekapitulasi: bahwa mahkamah telah melakukan perbandingan bukti bukti yang diajukan para pihak yaitu berupa hasil rekapitulasi peryang diajukan pemohon (bukti dan kwk.kpu berikut formulir kwk.kpu dan formulir kwk.kpu untuk distrik baling yang diajukan oleh memohon. mahkamah menemukan bahwa dokumen dokumen yang diajukan oleh memohon tersebut adalah benar dokumen yang diterbitkan oleh memohon dan angka perolehan suara yang terdapat pada dokumen tersebut sesuai dengan hasil rekapitulasi yang ditetapkan memohon. sementara itu, bukti yang diajukan pemohon merupakan salinan hasil rekapitulasi yang ditulis tangan sehingga tidak dapat dipertanggungjawabkan keotentikannya. selain bukti tersebut, pemohon mengajukan bukti bukti berupa surat surat pernyataan dari berbagai unsur masyarakat dan pemerintah distrik baling yang menyatakan bahwa perolehan suara pemohon adalah sejumlah suara sebagaimana dinyatakan oleh saksi saksi pemohon bernama kelas tabung, alex benda, dan kelas benda yang pada pokoknya menerangkan adanya kesepakatan antara kepala kampung distrik baling untuk memberikan suara sebanyak kepada pemohon. mahkamah berpendapat bahwa bukti bukti seperti itu tidak cukup sebagai bukti yang meyakinkan mengenai keabsahan angka perolehan suara pemohon, karena adanya bukti surat dan keterangan saksi lain yang lebih kuat menerangkan sebaliknya. keterangan saksi saksi memohon yaitu etis benda, tikus tabung, petrus asso, atan benda, eli dua mirip, yeon benda, sendi benda, alpinus tabung dan serius tabung yang merupakan kepala kampung dan ketua tps distrik baling membuktikan tidak adanya kesepakatan tingkat distrik, sebaliknya membenarkan angka rekapitulasi yang dilakukan oleh memohon. kalaupun benar ada perolehan suara untuk pemohon, maka dari keterangan saksi saksi tanks korona, natalis benda, dan mes tabung membuktikan bahwa angka tersebut bukanlah hasil kesepakatan ketua adat yang mewakili masyarakat distrik baling, akan tetapi perolehan suara yang dilakukan dengan intimidasi serta paksaan terhadap ppd baling yang dilakukan setelah ppd membawa hasil rekapitulasi distrik baling tim. terlebih lagi bukti berupa surat klarifikasi oleh bawaslu kabupaten lanny jaya yang mendukung dalil pemohon ternyata muatannya bertentangan dengan keterangan tertulis bawaslu yang disampaikan kepada mahkamah, sehingga pemohon tidak dapat menunjukkan bukti bukti otentik untuk membuktikan dalil pemohon mengenai perolehan suara menurut pemohon distrik baling. dengan demikian, berdasarkan fakta fakta dan bukti persidangan, mahkamah berpendapat pemohon tidak dapat membuktikan dalilnya mengenai perolehan suara yang benar menurut pemohon dan mengenai kesalahan kpu dalam melakukan rekapitulasi perolehan suara, khususnya distrik baling. oleh karena itu, dalil permohonan pemohon tidak beralasan hukum dan harus dikesampingkan. i3 menimbang bahwa pemohon mendalilkan memohon melakukan pelanggaran administrasi maupun pidana yang bersifat sistematis, terstruktur, namun untuk membuktikan dalilnya tersebut pemohon tidak mengajukan alat bukti surat tulisan maupun saksi. terhadap dalil pemohon tersebut, memohon dalam jawabannya menerangkan bahwa tidak ada fakta hukum yang menunjukkan adanya pelanggaran yang sistematis, terstruktur, dan masif. pemohon tidak dapat menjelaskan bagaimana pelanggaran yang sistematis, terstruktur, dan masif, yang dituduhkan telah dilakukan memohon. terkait dengan masalah dpt, memohon telah melakukan pemutakhiran data sesuai ketentuan serta telah disampaikan kepada semua pasangan calon dan aparat penyelenggara pemilukada hingga tingkat kampung. untuk pembuktian bantahan ini, memohon tidak mengajukan bukti surat tulisan maupun saksi. setelah mahkamah memeriksa dan mencermati secara seksama dalil pemohon dan bantahan memohon, mahkamah berpendapat bahwa pemohon tidak dapat menguraikan secara jelas mengenai pelanggaran pelanggaran yang didalilkan dalam permohonan pemohon, sehingga dalil pemohon mengenai pelanggaran pelanggaran tidak dapat dibuktikan sebagai pelanggaran yang sifatnya sistematis, terstruktur, dan masif. terlebih lagi, pemohon tidak mengajukan alat bukti surat tulisan maupun saksi yang membuktikan dalil dalilnya. oleh karena itu, dalil permohonan pemohon tidak beralasan hukum dan |
sen ahammad umar halimuddin, s.h. tempat tanggal lahir kutai, juni pekerjaan karyawan swasta alamat jalan blok dukuh nomor rt. rw. kelurahan cibubur, kecamatan ciracas, jakarta timur nama siti hidayawati, s.h. tempat tanggal lahir jakarta, maret pekerjaan pegawai negeri sipil alamat jalan blok dukuh nomor rt. rw. kelurahan cibubur, kecamatan ciracas, jakarta timur dalam hal ini memberi kuasa kepada deddy iskandar, s.h. dan zulkarnain zaman, s.h. selaku advokat dan konsultan hukum pada kantor hukum deddy iskandar partners yang berkedudukan hukum ruko financial center, blok ba2, nomor lantai jalan boulevard raya gading serpong, tangerang, bertindak secarawenangan mahkamah konstitusi tersebut, sebagaimana diatur dalam huruf (a),, dan memutus perselisihan tentang dimaksud merupakan pelanggaran terhadap hak asasi dari warga negara. bahwa ketentuanoleh mahkamah konstitusi sebagaimana dalam putusan nomor puu vii tanggal juli yang kutipan lengkapnya berbunyi sebagai berikut:(dan uud petit berdasarkan segala hal yang diuraikan atas, para pemohon memohon agar majelis hakim mahkamah konstitusi agar dapat memberikan putusan yang kamarnya sebagai berikut: mengabulkan permohonan yang diajukan oleh para pemohon untuk seluruhnya:bertentangan dengan undang undang dasartidak memiliki kekuatan hukum mengikat, atau, menyatakan tersebut atasdan bukti sampai dengan bukti yang diterima kepaniteraan mahkamah pada tanggal september yang telah disahkan dalam persidangan tanggal oktober sebagai berikutpemerintahan daerah: bukti fotokopi scan kartu tanda penduduk provinsi dki jakarta nomor atas nama: moh. umar. h., s.h., berlaku hingga juni bukti fotokopi scan kartu tanda penduduk provinsi dki jakarta nomor atas nama: siti hidayawati, s.h., berlaku hingga maret bukti fotokopi kutipan akta nikah nomor vi1 tertanggal juli bukti fotokopi kartu keluarga nomor bukti fotokopi salinan daftar pemilih tetap pemilihan umum gubernur dan wakil gubernur, tps nomor kelurahan cibubur, kecamatan ciracas, kota jakarta timur, provinsi dki jakarta, tertanggal juni model kwk.kpu), bukti fotokopi surat edaran kpu provinsi dki jakarta nomor kpu prov vii tertanggal juli perihal edaran tentang pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara tps,moh. umar. s.h. (pemohonsiti hidayawati, s.h. (pemohon iiberusia lebih dari tahun dan sudah kawin (vide bukti dan bukti yang telah mencoba menggunakan hak memilihnya pada pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah pemilukada) provinsi dki jakarta pada tanggal juli yaitu dengan menunjukkan kartu tanda penduduk ktp) dan kartu keluarga kk)bertanggal juli tetapi para pemohon tetap tidak dapat memilih dikarenakan ditolak oleh petugas pps tersebut. penolakan tersebut dilakukan dengan alasan petunjuk kpu jakarta timur yang menyatakan bahwa (vide bukti hak konstitusional para pemohon telah dirugikan karena tidak dapat memilih akibat tidak tercantumnya para pemohon baik dalam daftar pemilih tetap dpt) maupun daftar pemilih sementara dps), walaupun para pemohon telah menunjukkan ktp dan yang asli dan masih berlaku. petugas pps mendasarkan padmenurut para pemohon, pemda tersebut berpotensi merugikan hak konstitusional para pemohon dan warga lainnya untuk memilih (the right vote) apabila tidak tercantum dalam dpt maupun dps pada pemilihan umum kepala daerah lainnya maupun yang akan datang: para pemohon mendalilkan ketentuan pemda tersebut melanggar hak konstitusional para pemohon yang diatur dalam dan uuduudadalah perseorangan warga negara indonesia yang telah berusia lebih dari tahun dan sudah kawin (vide bukti dan bukti yang memiliki hak konstitusional yang diberikan oleh dan uud yang menurut para pemohon, hak hak konstitusional tersebut dirugikan oleh berlakunya pemdapemda yang dimohonkan pengujian konstitusionalitasnya karena pada faktanya para pemohon selaku warga provinsi dki jakarta tidak dapat memilih pada pemungutan suara pemilukada provinsi dki jakarta yang berlangsung tanggal juli karena tidak terdaftar dalam dpt maupun dps pada pemilukada berikutnyasebagai berikut:. hal ini sejalan dengan pertimbangan mahkamah konstitusi dalam putusan nomor puu vii bertanggal juli paragraf dan paragrafhukum putusan nomor puu i bertanggal februaritelah diputus oleh mahkamah konstitusi dalam putusan nomor puu vii bertanggal juli yang kamarnya, antara lain, menyatakan: para pemohon memohon agar norma guo dinyatakan bertentangan atau bertentangan secara bersyarat dengan dan uud i3. menimbang bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, para pemohon mengajukan alat bukti surat tulisan bertanda sampai dengan yang telah disahkan dalam persidangan tanggal oktoberhasil pemilu permohonan para pemohon dalam perkara guo tidak bertentangan dengan nomor tahun tentang mahkamah konstitusi: kedudukan hukum (legal standing) pemohon bahwa mengacu padara pemohon pada pokoknya mendalilkan bahwyang dalam implementasinyanggunakan haknya untuk memilih dalam suatu pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah justru menghilangkan hak konstitusional warga negara untuk memilih. oleh karenanya, menurut para pemohon, pemda tersebut bertentangan dengan dan uud i3. menimbang bahwa terhadap perkara guo, mahkamah perlu merujuk putusan nomor puu i bertanggal februari yang pada halaman menyatakai3. menimbang bahwa meskipun pemda yang dimohonkan pengujian konstitusionalitasnya dalam perkara guo adalah berbeda dengan ketentuan yang dimohonkan pengujian dalam perkara nomor puu vii tentang permohonan pengujian dan undang undang nomor tahun tentang pemilihan umum presiden dan wakil presiden, akan tetapi secara substansi kedua ketentuan tersebut mengatur hal yang pada prinsipnya sama yaitu mengenai hak seseorang untuk memilih (right vote), sehingga pertimbangan hukum mahkamah dalam putusan nomor puu vii bertanggal juli tersebut mutasi mutans berlaku pula dalam perkara guo, i3. menimbang bahwa dalam konteks pemilihan umum presiden dan wakil presiden tahun serta mengingat urgensi perkara tersebut yang saat itu telah mendekati pelaksanaan pemungutan suara, mahkamah, dalam pertimbangan hukum putusan nomor puu vii guo, pada paragraf dan paragraf telah menegaskan bahwa,: .i3. menimbang: i3. menimbang bahwa dalam rangka melindungi dan menjamin terlaksananya hak warga negara untuk memilih dalam pemungutan suara pemilukada, komisi pemilihan umumam perkembangannya, baik dengan merujuk pada putusan nomor puu i bertanggal februari maupun putusan nomor puu vii bertanggal juli1,: i3. menimbang bahwa berdasarkan dan penjelashakim, termasuk hakim konstitusi, dengan maksud agar putusan hakim konstitusi sesuai dengan hukum dan rasa keadilan masyarakat, i3.: i3. menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum atas dalam kaitan satu sama lainwiki budi wasithak atas kedudukan yang sama dalam hukum dan pemerintahan merupakan salah satu hak yangn dipertegas sebagaimana diatur dalamdimana, sebagaimana disebutkan dalam putusan dimaksud yang dikutip lengkapada pokok permasalahan yang sama sebagaimana dsebagaimana dalam putusan perkara nomor puu vii tanggal juli telah menyatakan bahwwalaupun komisi pemilihan umum kpu) telah diperintahkan oleh mahkamah konstitusi untuk mengatur lebih lanjut tentang teknis pelaksanaan penggunaan hak pilih warga negara indonesia yang tidak terdaftar dalam dpt dengan pedoman sebagaimana terdapat dalam putusan nomor puu vii tanggal juli namun kpu, dalam hal ini kpu provinsi dki jakarta timur, masih tetap menggunakan daftar pemilih, yaitu daftar pemilih sementara dps), bahwa pemohon mohammad umar halimuddin, s.h.) dan pemohon siti hidayawati, s.h.) adalah perorangan warga negara yang telah berusia tahun dan sudah kawin. berdasarkan ketentuan nomor tahun para pemohon memiliki hak memilih dalam pemilihan kepala daerah gubernur) dan wakil kepala daerah wakil gubernur) (vide tahun pada pemilihan gubernur dan wakil gubernur provinsi dki jakarta: bahwa para pemohon telah mencoba untuk menggunakan hak memilihnya pada pemilihan gubernur dan wakil gubernur provinsi dki jakarta pada tanggal juli yaitu dengan menggunakan dan atau menunjukan ktp dan kartu keluargatanggal juli namun demikian para pemohon tetap tidak dapat memilih dikarenakan ditolak oleh petugas pps tersebut dan petugas pps tersebut berdalih bahwa penolakan tersebut berdasarkan petunjuk kpu provinsi dki jakarta timur, yaitu. (bukti bahwa pada pemilihan gubernur dan wakil gubernur provinsi dki jakarta tanggal juli hak konstitusional para pemohon telah dirugikan, yaitu tidak dapat memilih karena tidak tercantum dalam daftar pemilih, baik dalam daftar pemilih tetap dpt) maupun daftar pemilih sementara (dps), walaupun para pemohon telah menunjukkan ktp dan aslinya, tetap tidak dapat memilih. hal ini dikarenakan para petugas dilapangan berpegang teguh pada ketentuan nomor tahun tentang pemerintahan daerahdengan adanya ketentuan nomor tahun tentang pemerintahan daerah, maka hak konstitusional para pemohon dan warga lainnya yaitu hak memilih (the right vote), berpotensi untuk dirugikan dikarenakan ketentuan dimaksud, apabila tidak tercantum dalam daftar pemilih tetap dpt) maupun daftar pemilih sementara dps), pada pemilihan umum kepala daerah lainnya maupun yang akan datang. bahwa berdasarkan uraian atas, para pemohon memiliki kepentingan terhadap pengujian undang undang nomor tahun tentang pemerintahan daerah beserta peraturan perubahannya, pokok permohonanlakuk : bahwa pemda memuat ketentuan mengenai hak memilih dalam pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah sebagaimana diatur dalam pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah, seorang warga negara memiliki hak memilih. bahwa dalam undang undang yang sama, mengatur pula mengenai hak memilih dalam pemdaberdasarkan ketentuan pemda dapat disimpulkan pula bahwa dengan umur berusia tahun dan atau sudah kawin tidaklah cukup untuk dapat memilih dalam pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah. akan tetapi seorang warga negara juga harus terdaftar sebagai pemilih, sehingga setiap warga negara yang tidak tercantum dalam daftar pemilih akan kehilangan hak memilihnya dikarenakan permasalahan administrasi,memilih adalah suatu bentuksecara khusus juga diatur dalam nomor tahun tentang hak asasi manusia,, yang berbunyiketentuanbahwa ketentuan pemda, sifat dari ketentuan atas adalah lebih sebagai ketentuan dan prosedur administratif bagi seorang warga negara untuk menggunakan hak pilihnya: bahwawalau, hal ini sejalan sebagaimana pertimbangan mahkamah konstitusi dalam putusan nomor puu vii tanggal juli yaitudengan demikian telah jelaslah bahwaputusannya sebagaimana dalam putusan perkara nomor puu i tanggal februari kutipan lengkap pertimbangan tersebut yang berbunyisidimpuan tahun yang diajukan oleh: i1. nama dedi jaminsyah putra, s.stp, pekerjaan pegawai negeri sipil warga negara indonesia alamat jalan sei serayu nomor kelurahan labura sunggal, kecamatan medan sunggal, kota medan nama affan siregar, pekerjaan pegawai negeri sipil warga negara indonesia alamat jalan karya dame nomor lk. xii kelurahan sei agus kecamatan medan barat, kota medkhwaluddin simatupang, sh. hum., ridwan rangkuti, sh. mh., ilham prasetya gultom, sh., edi fulham, sh. hum., zulchairi pahlawan, sh., khomaidi kembali siambaton, sh. mh. dan adi mandar, sh. hum., seluruhnya advokat pada kantor advokat ikhwaluddin simatupang berkantor gedung hukum lt. jalan sakti lubis nomor kota medan, serta berdasarkan surat kuasa khusus tanggal november memberi kuasa kepada taufik bahari, sh, hum, ll.m., juliana dewi, s.h., ridwan thalib, s.h., b.a., bus, anggara suwahju, s.h. dan nur annisa rizki, s.h., seluruhnya advokat pada kantor hukum taufik bahari associates bersidimpuan, berkedudukan jalan raja endamora mawar nomor padangsidimpuan:andar amin harahap alamat jalan suprapto nomor kota padangsidimpuan, provinsi sumatera utara nama muhammad iskandar nasution alamat jalan suprapto nomor kota padangsidimpuan, provinsi sumaterayang kami hormati dan kita hormati bersama, orang tua saya khususnya awak bupati padang lawas utara dan awak perempuan, kemudian abangnya camat batunadua, satpol senior, kemudian orangtua orangtua kami yang hadir dan juga ketua ketua kami, bapak, ibu kepala desa serta lurah, kemudian yang paling terakhir adalah ujung tombak kami desa para kadus sekalian, saya atas nama camat padangsidimpuan angkola julu, sekretaris kecamatan berharap kepada kita semua untuk menyatukan langkah, merapatkan barisan, jangan lagi ada keraguan dan mari kita bersama sama untuk mendudukkan memenangkan abangnya andar amin harahap. bahwa pada kegiatan yang sama sebagaimana dimaksud pada point permohonan guo kepala kantor satpol kota padangsidimpuan erwin harahap, s.stp memberikan sambutan yang pada pokoknya berisikan divide bukti bukti bukti dan bukti p 10j: yang saya hormati budak (sapaan kekerabatan untuk adik ayah) saya, ayah dari kandidat kita, backnum harahap. sini telah hadir dan telah kami undang kepala desa, lurah, sekdes, dan kepala dusun serta kepala lingkungan. karena daerah ini raja huta (istilah untuk pemimpin adat lingkungan) dan orang orang tua biasanya merangkap menjadi kepala dusun maupun kepala lingkungan, marilah kita bersama sama memenangkan adik kami ini andar amin harahap yang berpasangan dengan muhammad iskandar nasution: bahwa walikota padangsidimpuan juga telah secara terang terangan melalui media massa lokal, yakni koran metro tangsel yang terbit pada hari senin tanggal oktober mendukung pasangan calon walikota dan wakil walikota padangsidimpuan nomor urut andar insan (bukti p 11j: bahwa bentuk pelanggaran terstruktur lainnya adalah yang dilakukan oleh camat padangsidimpuan utara dengan mengundang seluruh lurah beserta seluruh kepala lingkungan kecamatan padangsidimpuan utara untuk bertemu dengan pasangan calon walikota dan wakil walikota padangsidimpuan nomor urut andar insan dan bertemu dengan bupati valuta backnum harahap (ayah dari calon walikota padangsidimpuan saksi masjid saksi adalah anggota kpps kelurahan wek vi, jumlah dpt yang menggunakan hak pilih surat suara sah suara tidak sah nomor mendapat suara, nomor mendapat suara, ada pasangan yang tidak mendapat suara, seluruh saksi hadir kecuali saksi nomor saksi yang hadir tanda tangan c1, dan diberikan salinan c1, dari data yang saksi berikan terdapat pemilih yang tidak terdaftar dalam dpt, dalam dpt tersebut banyak nama yang tidak dikenal dan ada nama yang orangnya sudah meninggal: saksi juga diperintahkan oleh ketua kpps untuk mengisi surat suara yang kosong, dan saksi melakukan hal tersebut dengan mencoblos surat suara untuk nomor atas tindakannya tersebut saksi sudah memikirkan akibat hukumnya, ketua kpps juga mencoblos surat suara, selain itu ada juga anggota kpps lain ikut mencoblos: atas perbuatan tersebut saksi diberi uang rp. saksi mulya kesayangan saksi adalah kepala lingkungan iv, kelurahan selandia: sekitar bulan yang lalu, ibu lurah memerintahkan saksi untuk ketemu camat. setelah bertemu dengan saksi, camat menyuruh saksi untuk mengkondisikan andar amin agar menggalang pemilih. perintah tersebut saksi lakukan mulai dari bulan sampai bulan dapat orang, saksi mendapat rp. luar honor sebagai kepala lingkungan, yang menang nomor mendapat sedangkan nomor mendapat suara, saksi membagikan uang rp. per orang yang jumlahnya orang sehingga totalnya rp. dan saksi mendapat rp. arifin siregar saksi adalah ppk kecamatan padangsidimpuan batunadua: ada tps kecamatan batunadua, dengan jumlah dpt pps, menggunakan hak pilih suara sah suara tidak sah mutasi pemilih orang sisa surat suara rekapitulasi dilaksanakan pada tanggal oktober dihadiri oleh panwascam, pps, dan saksi pasangan calon nomor nomor dan nomor dan yang menandatangani da hanya saksi nomor saksi nomor dan nomor tidak tanda tangan karena masih terdapat masalah pada dpt keberatan tersebut ditulis dalam form keberatan, inti keberatan adalah masalah kerancuan perhitungan kelurahan batunadua jae, yaitu masih ada ketidakberesan laporan daripada pps nya, formulir c nya tidak ada dalam kotak suara, rekapitulasi tetap tetap dilaksanakan, permasalahannya adalah terdapat ketidaksesuaian laporan dpt dengan dpt yang sudah ditetapkan, jumlah dpt secara keseluruhan sudah sesuai namun penggunaan surat suara tingkat tps yang bermasalah karena ada tps yang tidak menerima surat suara sehingga tidak dapat diakumulasikan: ada laporan formulir batunadua jae tidak ada dan baru diisi kecamatan, jumlah suara sama dengan suara c1, tidak ada rekomendasi panwascam, junaidi siregar saksi adalah anggota ppk padangsidimpuan angkola julu, rekapitulasi dilaksanakan pada tanggal oktober mulai pukul sampai terdapat tps dan pps: jumlah dpt yang menggunakan hak pilih suara sah surat suara tidak sah sisa surat suara tidak dipakai mutasi pemilih orang yang hadir saat rekapitulasi adalh saksi pasangan calon nomor nomor dan nomor serta panwascam: yang tanda tangan da1 hanya saksi nomor saksi nomor dan nomor tidak tanda tangan dengan alasan karena ada pemilih yang tidak ada nya terdaftar dalam dpt, selain itu ada juga nik ganda dan orang yang sudah meninggal ada dalam dpt, keberatan tersebut dituangkan dalam form keberatan, nomor yang menang kecamatan padangsidimpuan angkola julu mendapat suara, nomor mendapat suara, dan nomor mendapat suara, saksi nomor tidak tanda tangan karena sudah meninggalkan ruang rapat sebelum berakhirnya rapat pleno rekapitulasi, saksi merasakan adanya intervensi dan intimidasi dari camat padangsidimpuan angkola julu, karena saksi yang semula menjadi ketua ppk kemudian diganti menjadi anggota ppk karena dianggap tidak mengikuti kehendak camat untuk memenangkan nomor pergantian tersebut berdasarkan dari kpu, dan saksi tidak melakukan upaya keberatan: nelson gultom saksi adalah kepala desa huta lambang, kecamatan padangsidimpuan tenggara: ada penekanan penekanan dari camat padangsidimpuan tenggara kepada aparat desa, kepada kepala desa, termasuk saksi. adapun bentuk menekannya adalah harus sejalan memilih pasangan nomor dan apabila tidak sejalan tidak perlu diberi honor, ada teror kepada keluarga saksi yang padangsidimpuan agar saksi tidak bersaksi mahkamah konstitusi: saksi menerima uang rp. dari camat padangsidimpuan tenggara pada malam tanggal oktober bertempat kantor camat, uang tersebut agar dibagikan kepada kaur rp. dan sekdes rp. , : kemudian oleh kaur uang tersebut dibagikan kepada masyarakat masing masing rp. saksi mengetahuinya setelah bertanya kepada kaur dan masyarakat yang menerima uang tersebut: desa saksi terdapat tps dan kedua tps tersebut suara terbanyak adalah untuk nomor tps nomor mendapat nomor mendapat dan tps nomor mendapat nomor mendapat saksi melaporkan kepada panas setelah pencoblosan: umar hadapi siregar saksi adalah kepala desa simpson, kecamatan padangsidimpuan angkola julu: sekitar bulan bertempat kantor camat, saksi diperintahkan camat padangsidimpuan angkola julu untuk memenangkan pasangan andar insan, dan saksi menyatakan siap, saksi menghadiri tiga pertemuan dalam rangka pemenangan, yaitu satu kali pertemuan gunung tua dan dua kali pertemuan villa kolam: saksi diberi uang oleh camat padangsidimpuan angkola julu sejumlah rp. untuk honor, diluar honor perbulan rp. untuk mendata penduduk agar memilih nomor saksi juga membagi amplop yang berisi rp. untuk dibagikan kepada bpd dan saksi kaur rahmat taufik hid nasution, dari dua tps yang ada ditempat saksi, yang mendapat suara terbanyak adalah nomor saksi juga diperintah camat padangsidimpuan angkola julu untuk menekan kpps dan pps agar memenangkan nomor dan perintah tersebut saksi laksanakan: saksi juga diminta mendata pemilih sebanyak per tps untuk memilih nomor dan saksi mendapatkan jumlah tersebut, namun faktanya nomor kalah dua tps tersebut, karena wilayah tersebut merupakan basis nomor armada hasibuan saksi adalah sekretaris daerah kota padangsidimpuan selaku ketua desk pilkada kota padangsidimpuan petugasnya melaporkan tahapan pemilukada baik pemerintah pusat maupun provinsi dan hal itu sudah dilaksanakan: selesai pelaksanaan pemilukada saksi mendapatkan banyak surat pengaduan baik dari masyarakat maupun dari lintas partai mengenai dpt, money politics, dan lain lain sebagainya. oleh karena bukan kewenangan dari desk pilkada, maka saksi perintahkan sekretaris desk pilkada untuk mempersiapkan surat pada ketua panas agar panas menindaklanjuti seluruh pelanggaran yang diterima desk pilkada sesuai dengan ketentuan dan perundang undangan yang berlaku. surat tersebut bertanggal oktober ditujukan langsung ketua panas pemilukada kota padang sidempuan dan temuannya disampaikan kepada bapak gubernur, sepengetahuan saksi sampai saat ini belum ada respon dari panas: sepengetahuan saksi hanya ada laporan tentang asisten iii yang suratnya ditujukan kepada menteri pendayagunaan aparatur negara sehingga masih menunggu keputusan dari menteri pendayagunaan aparatur negara. terkait dana bantuan sosial sudah digunakan sekitar dan tidak ada yang digunakan untuk kepentingan pemilukada. penggunaannya pun tidak meningkat karena mengeluarkan dana itu, pertriwulan sesuai dengan tahapan yang sudah dibuat oleh dinas pendapatan. dolly gusrizal saksi adalah pegawai negeri sipil dinas kependudukan dan pencatatan sipil kota padangsidimpuan: sepengetahuan saksi berdasarkan perbandingan antara dp4, dps, dan dpt sudah tidak sesuai, karena dalam dp4 yang diserahkan semua penduduk memakai nik, sedangkan dalam dps hasil pemutakhiran tidak memakai nik sudah kemudian dalam dpt juga masih tetap ada penduduk pemilih yang tidak memakai nik: apabila ada penduduk yang masuk sebagai pemilih tetapi belum mempunyai ktp kemudian tinggal lebih dari bulan maka penduduk tersebut boleh memilih: saksi tidak menghitung dps karena saksi tidak berwenang: data dp4 yang saksi serahkan berjumlah jiwa setelah termuat dpt menjadi dari data tersebut terdapat pemilih yang tidak mempunyai nik, data kependudukan kota padangsidimpuan secara e ktp baru selesai jika dibandingkan dengan data bps angka dari catatan sipil terlalu tinggi, jumlah bps adalah jiwa, sedangkan data dp4 adalah jiwa yang semuanya ber ktp dan mempunyai nik, kpu dalam melaksanakan pemutakhiran data tidak memakai peraturan kpu nomor tahun tentang cara cara memasukkan pemilih tanpa nik atau pemilih pindah datang, tulus saksi adalah masyarakat biasa, saksi menghubungi kepala lingkungan batunadua jae bernama buyung harahap via telepon untuk menanyakan undangan memilih, karena saksi belum mendapatkannya. kemudian oleh kepala lingkungan dijelaskan akan dicek dahulu. sore harinya saksi kembali dihubungi oleh kepala lingkungan dan menanyakan apakah saksi sudah mendapat amplop, kemudian saksi diminta datang rumah kepala lingkungan untuk mengambil amplop dan undangan memilih: saksi kemudian datang rumah kepala lingkungan pada tanggal oktober sekitar pukul dan diberi dua amplop masing masing rp. dan kartu undangan. dua amplop tersebut diberikan untuk saksi beserta isteri saksi: isteri saksi tidak mau menerima uang tersebut dan meminta saksi untuk mengembalikan. namun uang tersebut sudah saksi habis untuk membeli rokok, saat memberikan uang kepala lingkungan berpesan untuk memilih pasangan andar l insan, nomor saksi dan isteri memilih nomor dan tps tempat saksi memilih yang menang adalah nomor saksi tidak melaporkan adanya pemberian uang kepada panas, thamrin pohan saksi menerima uang dari baharuddin harahap badan perwakilan desa) pada tanggal oktober pukul sebanyak dua amplop rp. untuk saksi dan isteri saksi, saksi dan isteri saksi memilih nomor tempat saksi ada dua tps, dan kedua tps tersebut nomor kalah suaranya, saksi tidak melaporkan kepada panas mengenai pemberian uang tersebut: ahmad rahim gulungan pekerjaan saksi adalah supir: saksi menerima empat amplop yang jumlah uangnya adalah rp. , . amplop tersebut diberikan oleh kepala lingkungan iii, kelurahan palopo maria bernama raja harahap: empat amplop tersebut adalah untuk saksi, isteri dan dua anak saksi. amplop tersebut diterima saksi pada tanggal oktober pukul dan berpesan untuk mendukung pasangan nomor apabila tidak memilih pasangan nomor maka saksi tidak diberi raskin, dari empat tps dii tempat saksi yang menang adalah pasangan nomor saksi terpaksa memilih nomor karena sudah menerima uang: terhadap pemberian uang tersebut saksi tidak melaporkan baik kepada panas maupun kepolisian: ucok eka harahap saksi tinggal desa huta lambang, padangsidimpuan tenggara, pekerjaan swasta, saksi menerima dua amplop yang isinya masing masing rp. sehingga jumlahnya adalah rp. dari kaur bernama erwin ruminton. amplop tersebut diterima pada tanggal oktober pukul untuk saksi dan isteri saksi: kaur tersebut datang rumah saksi pada waktu memberikan amplop, dan berpesan harus memilih nomor selain saksi, ibu, abang, dan adik saksi juga menerima amplop yang berisi uang rp. , : tempat saksi ada dua tps, dan dikedua tps tersebut yang menang adalah nomor i2. menimbang bahwa terhadap permohonan pemohon, memohon menyampaikan jawaban tertulis, sebagai berikut: dalam eksepsi tentang permohonan pemohon guo tidak memenuhi persyaratapabila diperhatikan dari uraian permohonan guo, pemohonmulai dari penghitungan suara pada tingkat kpps formulir kwk kpu), rekapitulasi pada tingkat pps (kelurahan desa), ppk pada tingkat kecamatan formulir da. kwk kpu) dan kpu kota padangsidimpuan kwk kpu), bahwa penghitungan suara yang dilakukan pada tingkat kpps, pps, ppk, dan kpu kota padangsidimpuan sama sekali tidak memiliki perbedaan menyangkut hasil penghitungan suara sah yang ditetapkan oleh memohon, bahwa dengan tidak diucapkannya mengenaipada pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah kota padangsidimpuan tahun maka permohonan pemohon tidak memenuhi syarat formil seperti yang diinginkan oleholehpenyelenggaraan pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah kota padangsidimpuan tahun bahwa pelaksanaan pemungutan suara pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah kota padangsidimpuan tahun yang telah dilaksanakan oleh kpu kota padangsidimpuan (in cast memohon) pada tanggal oktober adalah telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku: surat surat keputusan memohon antara lain: surat keputusan memohomantauanlaksanaan pemungutilihan kecamatan ppk)september tentang bahan, bentuk, format, dan ukuran surat suara padasidik jarinomor urut andar) pada bulan agustus dan bulan september mana dalam pertemuan tersebut diminta kepada lurah dan kepala lingkungan kecamatan padangsidimpuan utara untuk memenangkan pasangan calon walikota dan wakil walikota padangsidimpuan nomor urut (bukti bahwa camat padangsidimpuan angkola julu ahmad nasirwan batubara) memerintahkan para kepala dusun wilayah kecamatan padangsidimpuan angkola julu untuk melakukan penggalangan masyarakat kecamatan padangsidimpuan angkola julu agar masyarakat wilayah kecamatan padangsidimpuan angkola julu memilih pasangan calon walikota wakil walikota padangsidimpuan nomor urut andar amin ssp,m.si dan muhammad iskandar, sos dansebagai imbalan dalam penggalangan pemilih (bukti dan bukti p 14j: bahwa tindakan terstruktur lainnya yang dilakukan oleh camat padangsidimpuan angkola julu ahmad nasirwan batubara) memerintahkan kepala desa simpson umar hanafidan kemudian kepala desa simpson umar hanafi siregar) memerintahkan ketua kpps dusun desa simpson hadirinbukti s.d. bukti p 16j, bahwa tindakan terstruktur juga dilakukan olehbukti p 17j: bahwa upaya pemenangan pasangan calon nomor urut juga dilakukan oleh lurah losing kecamatan padangsidimpuan selatan hadir nasution) pada acara pelantikan pengurus ranting pemuda pancasila kelurahan surat keputusan memohoahwa memohon menjalandengan melaksanakan: merencanakan program, anggaran, dan jadwal pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah kota padangsidimpuan tahunlaksanakan sosialisasi tentang pelaksanaan pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah kota padangsidimpuan tahun yang akan dilaksanakan pada tanggal oktober kepada masyarakat kota padangsidimpuan serta partai politik yang ada, dengan menggunakan berbagai media yang ada kota padangsidimpuan seperti radio, surat kabar lokal dan nasional serta berbagai spanduk, selebaran dan leaflet mengenai ajakan untuk menggunakan hak suara masyarakat yang terdaftar pada daftar pemilih tetap dengan menggunakan identitas kependudukan walaupun tidak mendapat undangan untuk memilih kwk kpu pemberitahuan mengenai waktu dan tempat pemungutan suara) pada pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah kota padangsidimpuan tahun membentuk panitia penyelenggara pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah secara transparansi dan professional: menetapkan daftar pemilih tetap dpt) kota padangsidimpuan tahun melalui pemutakhiran data pemilih oleh pps panitia pemungutan suara) dan ppp petugas pemutakhiran data pemilih), dengan terlebih dahulu memperbaiki daftar pemilih sementara dps) berdasarkan data penduduk potensial pemilih pemilu dp4): melaksanakan bimbingan teknis (bintik) kepada seluruh penyelenggara pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah kota padangsidimpuan tahun: membuka pendaftarbaik dari jalur perseorangan maupun partai politik, melakukan verifikasi administrasi dan faktual atas pasangan calon dari jalur perseorangan maupun partai politikbilabahwa memohon telah menetapkdan menentukan nomor urut masing masing pasangan calon dengan surat keputusyaitu: pasangan calon wakil kepala daerah sos igmoisatonamm dan. mana uns haan ap se. bahwa terhadap (enam) pasangan calon yang menjadi peserta pada pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah kota padangsidimpuan tahun telah dilakukan kesepakatan kampanye damai, siap kalah danyang diikuti oleh tim kampanye seluruh pasangan calon walikota dan wakil walikota kota padangsidimpuan tahun yang pada pokoknya menyebutkan para pasangan calon siap menerima kekalahan dan siap menerima kemenangan dengan menghargai dan menghormati hasil pemilihan umum walikota dan wakil walikota padangsidimpuan. tentang hasil penghitungmemohon invasi komisi pemilihan umum kota padangsidimpuantanggal oktober secara demokratis berdasarkan asas langsung, umum, bebas, dan rahasia, jujur dan adil,ota padangsidimpuan tahuntetapkan hasilnya sebagai berikut: pen damar affan siregar, se. nasution umat marah sea maa eng lan bahwa dengan demikiankeputusan kpudengan menetapkan pasangan calon nomor urut yaitu andar amin harahap, ssp., si., dan muhammad iskandar nasution, sos., sebagai pasangan calon terpilih pada pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah kota padangsidimpuan tahun dengan jumlah perolehan suara sah sebesar (empat puluh delapan ribu lima ratus sembilan puluh enam) dengan persentase sebesar (empat puluh delapan koma sembilan belas persen) dari jumlah keseluruhan surat suara sah sebesar (seratus ribu delapan ratus tiga puluh lima) suara: bahwa pelaksanaan pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah kota padangsidimpuan tahun telah diikuti oleh (seratus ribu delapan ratus tiga puluh lima) pemilih dengan persentase (enam puluh delapan persen) dari jumlah daftar pemilih tetap pada pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah kota padangsidimpuan tahun yaitu sebesar (seratus empat puluh delapan ribu sembilan ratus enam puluh) pemilih, dimana fakta ini memperlihatkan tingginya tingkat partisipasi pemilih dan kesadaran politik masyarakat kota padangsidimpuan untuk menggunatentang independensi penyelenggara pada tingkat ppk, pps dan kpps pembentukan pps dan ppk kecamatan angkola julu dalam rangka mendukung nomor urut bahwa halaman poin pemohon dalam permohonannya menyebutkan,ic. pihak terkait), bahwa selanjutnya halaman poin pemohon dalam permohonannya menyebutkan, . camat padangsidimpuan batunadua dan lurah aek tutul kecamatsuara model kwk) dan kartu pemilih kepada pemilih pendukung pasangan calon nomor (dedi affan)s bahwa dalil yang disampaikan pemohon tidak benar dan merupakan asumsi yang tidak dapat dibenarkan, karena seluruh ppk yang ada bawah jajaran kpu kota padangsidimpuanbahwa seluruh kpps, pps, dan ppk yang ada kota padangsidimpuan telah melaksanakan tugas dan fungsinya secara profesional sehingga berhasil dan sukses melaksanakan pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah kota padangsidimpuan tahun yang aman, lancar dan tertib,pemohon, tentang pps seluruh kecamatan padangsidimpuan selatan menerima uang bahwa selanjutnya halaman poin pemohon dalam permohonannya menyebutkan, .k kecamatan, sedangkan para ppkse kecamatan padangsidimpuan selatan untuk tetap setia., dan tidak tergoda bujukan kandidat lain": bahwa dalil yang disampaikan pemohon atas adalah tidak benar dan merupakan asumsi yang sangat diragukan kebenarannya dimana hubungan yang terjadi antara camat dan ppk seluruh kecamatan kota padangsidimpuan harus berkoordinasi menyangkut penyelenggaraan pemilukada kota padangsidimpuan sehingga tidak benar jika dalil pemohon menyebutkan ppk dan pps dapat diperintah oleh camat untuk memenangkan pasangan calon tertentu sebab ppk pada tingkat kecamatan dan pps pada kelurahan desa bertanggung jawab penuh kepada memohon bukan kepada camat, bahwa terhadap dalil pemohon yang menyebutkan anggota ppk kecamatan padangsidimpuan selatan (tanpa dihadiri ketua ppk kecamatan padangsidimpuan selatan) serta seluruh pps se kecamatan padangsidimpuan selatan menerima uang sebesar rp. (empat ratus ribu rupiah) dan rp. (dua ratus ribu rupiah) adalah tidak benar sebab ppk kecamatan padangsidimpuan selatan dan pps se kecamatan padangsidimpuan selatan menerima mendapat honor pada tiap bulannya dan telah disumpah sebagaimana undang undang nomor tahun junctotidak melakukan hal hal yang demikian: bahwa sampai dengan saat ini, tidak ada ditemukan laporan maupun pengaduan terhadap adanya ppk dan pps kecamatan padangsidimpuan selatan ada menerima sejumlah uang sebesar rp. (empat ratus ribu rupiah) dan rp. (dua ratus ribu rupiah) panwaslukada kota padangsidimpuan:memohon: tentang lurah bosan dolok donna) memerintahkan kpps untuk tidak membagi kartu pemilih bahwa selanjutnya halaman poin pemohon dalam permohonannya menyebutkan: .,dan wakil walikota padangsidimpuan nomor urut dedi jaminsyah putra, ssp., dan affan siregar se : bahwa selanjutnya halaman poin pemohon pada permohonannya menyebutkan . anggota ppk padangsidimpuan angkola julu memberihari pemilihan) dan memerintahkan pps desa simpson afifullah siregar dan ketua kpps dusun sadikin siregar agar membagicalon walikota wakil walikota padangsidimpuan nomor urut dedi jaminsyah putra, ssp., m.sp dan affan siregar", bahwa apa yang didalilkan pemohon dalam permohonannya tersebut tidaklah benar dan merupakan asumsi yang sangat diragukan kebenarannya sebab dalil yang menyebutkan:adalah dalil yang tidak dapat diterima mengingat tidak ada kewenangan lurah bosan dolok donna) dan kepala lingkungan kelurahan bosan dolok kaharuddin hasibuan) memerintah kpps faisal haris) untuk memenangkan pasangan calon nomor urut cast pihak terkait: bahwa dalil memohon atas diperkuat dengan telah ditandatanganinya formulir model kwk oleh seluruh saksi pasangan calon artinya proses penyelenggaraan (tahap pelaksanaan pemilu kepala daerah dan wakil kepala daerah kota padangsidimpuan tahun tanggal oktober berjalan baik dan tidak terdapat kecurangan sehingga dalil yang menyebutkan perintah untuk memenangkan pasangan calon nomor urut cast pihak terkait dengan cara membagikan formulir kwk pada waktu pemilihan suara tidak benar dan haruslah ditolak: tentang intimidasi dan perintah pejabat pemko kota padangsidimpuan kepada ppk, pps dan kpps, bahwa pemohon pada permohonannya halaman angka menyebutkan .iki keberatan tidak terdaftar dalam dpt dan diberikan surat pemberitahuan waktu dan tempat pemungutan suara formulir kwk) dan kartu pemilih sehingga tidak mengetahui dimana lokasi untuk memberikan suara sebagaimanalaporanbahwa dalil pemohon yang mendalilkan pemilihb kpps tidaklah dapat dibenarkan mengingat ppk, pps dan kpps tidak dapat intimidasi maupun perintah oleh pejabat pemko kota padangsidimpuan, karena ppk, pps dan kpps tidak tunduk dan patuh kepada pejabat pemko kota padangsidimpuan, dan jika hal ini terjadi dipastikan ppk, pps, dan kpps akan melaporkan hal ini kepada memohon cast kpu kota padangsidimpuan selaku atasannya, kenyataannya hal ini tidak terjadi ppk, pps maupun kpps tidak pernah melaporkan hal tersebut kepada memohon, bahwa dalil yang menyebutkan adanya intimidasi dari pejabat pemko padangsidimpuan jelaslah dalil yang summer kabur mengingat intimidasi yang pemohon sampaikan disamping tidak pernah dilaporkan ppk, pps, maupun kpps kepada memohon dan panwaslukada kota padangsidimpuan, dan juga pemohon tidak menjelaskan bagaimana bentuk intimidasi yang dilakukan pejabat pemko tersebut: bahwa terhadap dalil pemohon yang menyebutkan pemilih pendukung simpatisan pemohon yang tidak terdaftar pada dpt yang disampaikan pemohon dalam permohonannya dapat diartikan bahwa pemohon telah mencederai asas pemilihan umum dan demokrasi sebagai landasan pemilihan umum yang langsung, umum, bebas dan rahasia, jujur dan adil, dimana pemohon telah dapat memastikan jumlah pemilih pendukungnya padahal pemilih tersebut belum menggunakan hak suaranya: bahwa terhadap laporan yang disampaikan panwaslukada kota padangsidimpuan dimana sampai dengan saat ini pemohon hanya diminta klarifikasi oleh panwaslukada kota padangsidimpuan dan belum ada menetapkan apakah laporan tersebut merupakan bentuk pelanggaran administrasi maupun pelanggaran pidana pemilu, bahwa disamping itu tanggal laporan pengaduan yang disampaikan pemohon untuk mendukung dalil dalil pemohon sama yaitu tanggal oktober (lima hari setelah pemilihan pemungutan suara) hal ini, dimana pada saat itu sudah dapat diketahui siapa yang mendapatkan suara sah terbanyak pada pemilihan umum kepala losing, pada tanggal september yang acara tersebut dihadiri oleh beberapa pejabat pemerintah kota padangsidimpuan diantaranya asisten ill drs. khairul alamsyah, camat padangsidimpuan selatan dimana pada kata sambutannya, lurah losing hadir nasution mengatakan kita akan mengadakan pesta demokrasi pada tanggal oktober kami harapkan mari kita memberikan suara kita untuk pilkada tahun nantinya. insyaallah kita akan memperjuangkan andar dan insan kelurahan losing dikecamatan padangsidimpuan selatan ini. mudah mudahan cukup satu putaran saja bukti bukti dan bukti p 20j: bahwa terkaitbukti p 21j:,: bahwa intimidasi yang dilakukan oleh walikota padangsidimpuan drs. zulkarnain nasution beserta jajarannya dilakukan dengan memberhentikan menonaktifkan abdul haris yang sebelumnya menjabat sebagaissp,m.si dan muhammad iskandar, sos, dirinya dinonaktifkan sebagai lurah wek kecamatan padangsidimpuan selatan (bukti bahwa lurah batunadua jae mengintimidasi para kepala lingkungan wilayah kerja kelurahan batunadua jae agar melakukan penggalangan daerah dan wakil kepala daerah kota padangsidimpuan tahun bahwa dari apa yang memohon dialihkan diatas pantas kiranya mahkamah yang memeriksa dan mengadili perkara ini menolak dalil pemohon dimaksud: tentang intimidasi terhadap validasi daftar pemilih: bahwa pemohon dalam permohonannya halaman poin menyebutkan . tindakan intimidasi dan perintah pejabat validasi daftar pemilih yang mengakibatkan jumlah pemilih tanpa nik nik dan nama ganda pada daftar pemilih tetap yang kemudian hal hal tersebut digunakan oleh pasangan calon walikota dan tua kandung calon walikota padangsidimpuan nomor urut bahwa dalil yang disampaikan pemohon merupakan asumsi dan mengada ada yang jelas tidak dapat dibenarkan dan diterima, mengingat pada pelaksanaan validasi daftar pemilih dilakukan memohon sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dimana melibatkan seluruh aparat pemerintahan (perangkat kelurahan desa) yang mengetahui domisili masing masing warga masyarakatnya, bahwa disamping itu, proses validasi daftar pemilih juga melibatkan seluruh pasangan calon, baik secara langsung maupun melalui tim kampanyenya, sehingga tidak akan mungkin bisa terjadi intimidasi dikarenakan seluruh pasangan calon (baik melalui tim kampanye tim pemenangan pasangan calon) dapat mengawasi secara langsung proses validasi tersebut melalui pemutakhiran data pemilih maupun rapat pleno penetapan daftar pemilih tetap: dari apa yang memohon sampaikan atas maka pantas dan beralasan hukum kiranya majelis hakim yang mengadili perkara ini menolak dalil pemohon dimaksud. tentang pemutakhiran daftar pemilih tetap dpt) bahwa pemohon pada permohonannya poin huruf halaman menyatakan: penetapan rekapitulasi daftar pemilih tetap dpt)kepala daerah harus sudah ditetapkan selambat lambatnya hari sebelum pemungutan suara": bahwa peraturan kpu nomor tahun tentang pedoman tata cara pemutakhiran data dan daftar pemilihan dalam pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah, menjelaskan: pemutakhiran dan penyusunan sebagaimana dimaksud dalam dilakukan terhadap penduduk dan atau pemilih dengan ketentuan: telah memenuhi syaratmenikah: perubahan status anggota tentara negara indonesia dan kepolisian republik indonesia menjadi status sipil atau purna tugas atau sebaliknya, tidak terdaftar dalam data pemilihansebelum ditetapkannya dpt guo, termahal telah melakukan pemutakhiran data pemilih dari dp4 data penduduk potensial pemilih pemilu) dari pemerintah kepada memohon dalam bentuk hardcore dan data elektronik (softcopy) yang kemudian dijadikan daftar pemilih sementara dps) untuk memperbaiki dan menyusun serta mengesahkan daftar pemilih sementara dps) sebagaimanmemohon telah melakukan rapat pleno rekapitulasi daftar pemilih tetap pada hari rabu, tanggal september dengan mengundang dan dihadiri oleh ppk, bawaslu kota padangsidimpuan serta tim kampanye pasangan calon dan pihak pihak terkait sebagaimana ketentuan hukum yang berlaku, sebagaimana undangan yang disampaikan memohon kepada pemohon melalui surat nomor ibukota 1x tanggal september aula kantor kpu kota padangsidimpuan, bahwa selanjutnya pada rapat pleno tersebut menggandakan penetapan dan pengesahan daftar pemilih tetap dpt) kota padangsidimpuan tahun namun salah satu tim kampanye pasangan calon nomor urut i.c. pemohon keberatan untuk ditetapkannya daftar pemilih tetap pada saat itu, dengan alasan masih banyak pendukung dari pasangan calon nomor urut yang belum terdaftar, bahwa oleh karena keberatan tersebut seluruh pihak menyepakati untuk menunda penetapan dan pengesahan daftar pemilih tetap kota padangsidimpuan tahun dengan persetujuan bawaslu kota padangsidimpuan tanggal september dimana selanjutnya pada tingkat ppk dan kpu kota padangsidimpuan dilakukan penundaan penetapan rekapitulasi jumlah pemilih terdaftar tiap kecamatan yang terinci untuk tiap desa kelurahan wilayah kota padangsidimpuan, hal ini dapat dibenarkan berdasarkan ketentuan peraturan komisi pemilihan umum nomor tahun menyebutkan: daftar pemilih tetap yang telah ditetapkan dan atau disahkan (ditandatangani) oleh pps sebagaimana dimaksud dalam peraturan ini, dapat diadakan perubahan dan atau perbaikan hanya kali . bahwa memohon telah menyampaikan daftar pemilih tetap dpt) hasil rapat pleno yang ditunda tersebut kepada seluruh pasangan calon termasuk pemohon dalam bentuk hardcore maupun data elektronik (softcopy) untuk segera diperbaiki: bahwa memohon telah memberi kesempatan kepada seluruh pasangan calon untuk memberi masukan terhadap daftar pemilih tetap dpt) bila terdapat kekeliruan atas rekapitulasi daftar pemilih tetap. bahwa menyebutkan:, dapat memberikan masukan apabila terdapat kekeliruan dalam rekapitulasi , bahwa memohon telah menyusun dan menetapkan daftar pemilih tetap dpt) pada tanggal september sebagaimana berita acara nomor i, bahwa rekapitulasi daftar pemilih tetap yang telah ditetapkan dan disahkan oleh memohon adalah hasil masukan dari tim kampanye seluruh pasangan calon (termasuk tim kampanye pasangan calon pemohon), maka tindakan memohon yang telah menetapkannya hasil rekapitulasi jumlah pemilih yang kemudian ditetapkan menjadi daftar pemilih tetap dapat dibenarkan: bahwa disamping itu sikap tim kampanye pasangan calon pemohon dan atau pasangan calon (ic. pemohon) yang telah menerima daftar pemilih tetap kota padangsidimpuan tahun pada tanggal september rapat pleno kedua rekapitulasi penetapan dan pengesahan daftar pemilih tetap kota padangsidimpuan tahun sama sekali tidak ada mempersoalkan menyangkut tenggang waktu sebagaimana disebutkan pada rapat pleno, sehingga dapat diartikan bahwa pemohon telah sepakat atas apa yang dilakukan memohon: bahwa dari dalil yang memohon sampaikan maka pantas dan beralasan hukum kiranya mahkamah yang memeriksa dan mengadili perkara guo menolak atau setidak tidaknya tidak dapat menerima dalil permohonan pemohon atas: tentang daftar pemilih tetap dpt) tanpa nik nomor induk kependudukan) bahwa pada poin huruf halaman pemohon dalam permohonannya menyebutkan . ada . : bahwa selanjutnya pada halaman pemohon dalam permohonannya menyebutkan: .waslukada psp l x bertanggal oktober atas nama pelapor drs. popup harahap : bahwa dalil yang disampaikan pemohon atas tidak berdasar dan harus ditolak, sebab kesempurnaan daftar pemilih tetap dpt) pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah kota padangsidimpuan tahun tidak hanya tanggung jawab memohon tetapi juga seluruh pasangan calon termasuk pemohon dengan melibatkan diri untuk memperbaiki mengoreksi penyusunan dpt: bahwa laporan dugaan pelanggaran pemilu yang dilakukan oleh pemohon tanggal oktober kepada bawaslu kota padangsidimpuan tentang adanya dpt tanpa nik hanyalah salah satu bentuk mencari cari kesalahan memohon, karena disamping pasangan calon diikutsertakan untuk mengoreksi dpt, laporan pemohon tentang adanya dugaan pelanggaran pemilu tersebut dilakukan jauh setelah tahapan penyusunan dan penetapan daftar pemilih tetap: bahwa sampai dengan saat ini, menyangkut nomor induk kependudukan nik) masih menjadi persoalan nasional dimana menteri dalam negeri sedang melaksanakan program pendataan seluruh penduduk indonesia dalam bentuk program ktp (electronic ktp): bahwa gua noon, dalam pelaksanaan pemungutan suara pada pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah kota padangsidimpuan tahun yang berjalan dengan lancar, tertib dan aman, bahwa dengan demikian, dalil permohonan guo tersebut harus dikesampingkan dan tidak perlu untuk dipertimbangkan, tentang daftar pemilih tetap dpt) yang memiliki nama dan nik ganda bahwa pada halaman huruf permohonan pemohon menyebutkan terdapat pemilih dalam daftar pemilih tetap dpt) yang memiliki nama dan nik ganda sejumlah (empat ribu delapan ratus enam puluh delapan) pemilih , bahwa apa yang didalilkan pemohon dalam permohonannya tidaklah benar dan berdasarkan asumsi semata, faktanya pada pelaksanaan pemilihan umum yang dilaksanakan tanggal oktober yang lalu tidak ditemukan pemilih dengan nama dan nik yang ganda,hal ini buktikan: bahwa dengan telah ditandatanganimengungkap fakta, pemilu yang dilaksanakan berjalan dengan bebas, umum, rahasia, jujur dan adil, sehingga dipastikan tidak ada kecurangan kecurangan seperti yang didalilkan pemohon atas, karenanya pantas dan beralasan untuk menolak atau tidak menerima dalil pemohon tersebut: tentang pemilih yang terdaftar dan tidak terdaftar dalam dpt bahwa selanjutnya dalam permohonan pemohon halaman huruf menyebutkan: d. terdapat pemilih terdaftar dalam dpt padasidimpuan, sudah meninggal dunia, anggota tni polri, dan lain lain": bahwa dalil yang disampaikan pemohon tersebut, tidak benar, mengada ada, asumsi serta rekayasa pemohon semata, dimana terdapat kejanggalan pada jumlah suara yang disampaikan pemohon untuk memperkuat dalilnya yaitu suara yang masuk dpt tetapi sudah tidak memenuhi syarat sebagai pemilih, bahwa dalil tersebut adalah summer dan tidak berdasar karena tidak didukung dengan fakta yang jelas dan hanya asumsi yang dibuat buat oleh pemohon karena dalam permohonan tidak memperlihatkan suara yang tidak dapat memenuhi syarat sebagai pemilih pada daftar pemilih tetap, bahwa dengan demikian nyatakan dalil pemohon merupakan dalil yang tidak tepat dan sangat diragukan kebenarannya, karenanya pantas dan belasan hukum untuk ditolak, tentang petugas pemutakhiran data pemilih ppp) bahwa pemohon pada halaman poin huruf menyebutkan petugas pemutakhiran data pemilih ppp),. bahwa selanjutnya pada halaman point huruf pada permohonannya menyebutkan ppp berasal dari unsur pemerintahan tingkat desa kelurahan bahwa dalil yang disampaikan pemohon tersebut tidak benar, dimana memohon dalam membentuk pp: : bahwa berdasarkan rencana kegiatan anggaran yang telah ditetapkan oleh memohon menegaskan ppp dalam melaksanakan tugasnya mendapat honor sebesar rp. (seratus lima puluh ribu rupiah) yang disalurkan langsung oleh panitia pemungutan suara pada tingkat kelurahan desa:, tentang alat kelengkapan pemungutan suara bahwa pemohon dalam permohonannya halaman poin huruf menyebutkandaan didasarkan pada rekapitulasi dpt, terutama antara lain yaitu: surat suara, kartu pemilih, surat pemberitahuan waktu dan tempat pemungutan suara formulir: model kwk) , selanjutnya pemohon dalam permohonannya halaman point2. huruf menyebutkan keterlambatan pengadaan alatelah tidak dapat memberikan suara pada saat pemungutan suara tanggal oktober bahwa pemohon telah melaksanakan seluruh tahapan sesuai dengan ketentuan teknis penyelenggaran pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah yang berlaku termasuk pendistribusian surat suara, kartu pemilih, surat pemberitahuan waktu dan tempat pemungutan suara bagi calon pemilih yang terdaftar pada daftar pemilih tetap: bahwa pengesahan dan penetapan dpt tidak ada kaitannya dengan pengadaan berbagai alat dan kelengkapan pemungutan suara (logistik), termasuk juga pendistribusian logistik dikarenakan hal ini merupakan dua hal yang berbeda, dimana alat dan kelengkapan pemungutan suara yang pengadaan didasarkan pada rekapitulasi dpt, antara lain telah diserahkan kepada memohon sesuai dengan tahapan penyerahan logistik yaitu pada tanggal oktober bahwa logistik pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah kota sidempuan tahun (termasuk surat suara, kartu pemilih, surat pemberitahuan waktu dan tempat pemungutan suara) sudah didistribusikan minimal hari sebelum pemungutan suara dilaksanakan (vide, bahwa kemudian dalil yang disampaikan pemohon atas tersebut jelas merupakan asumsi yang tidak dapat dibenarkan, sebab jumlah suara yang diklaim oleh pemohon sebesar (lima belas ribu tiga ratus enam puluh) orang pemilih adalah tidak berdasar, sebab suara pemilih sebesar (lima belas ribu tiga ratus enam puluh) orang pemilih tersebut belum menggunakan hak pilihnya dan belum tentu memilih pemohon,rmohonan sepatutnya ditolak, tentang pendistribusian kartu pemilih bahwa dalil pemohon halaman alinea terakhir menyebutkan: perbuatan tidak mendistribusikan kartu pemilih melanggar ketentuan peraturan kpu. bahwa dalil yang disampaikan pemohon tersebut tidaklah benar, pemohon telah mendistribusikan kartu pemilih kepada pemilih tepat waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan kpu nomor tahun dengan memaksimalkan perangkat perangkat jajaran kpu kota padangsidimpuan yang ditugaskan untuk melaksanakan tugas pembagian kartu pemilih tersebut, bahwa proses pendistribusian kartu pemilih dan surat undangan yang dilakukan oleh memohon didistribusikan ppk masing masing kecamatan serta ppk mendistribusikannya pps (desa kelurahan) yang selanjutnya oleh pps memberikan kartu pemilih dan undangan kepada kpps sebagai penyelenggara yang mengetahui secara pasti warga masyarakat yang terdaftar pada daftar pemilih tetap kota padangsidimpuan tahun untuk dibagikan kepada pemilih wilayah masing masing pps desa kelurahan: @uod non, memohon telah mensosialisasikan melalui radio dan surat kabar lokal bahwa pemilihhmasyarakat dapat memberibila memiliki identitas kependudukan serta terdaftar pada dpt: tentang kehilangan surat suara selanjutnya pemohon dalam permohonannya halaman poin menyebutkan: bukti tambahan kecurangan ada melibatkan memohon beserta jajarannya ppk, pps, dan kpps terlihat karena jumlah surat suara seluruhnya yang telah dihitung oleh memohon, ppk, ppssejumlah (seratus empat puluh sembilan ribu empat ratus enam puluh lima) dengan demikian terjadi kehilangan surat suara (tiga ribu tujuh ratus tiga puluh enam) dalam proses penghitungan suara dan rekapitulasi suara mulai dari tps, pps, ppk dan kpu kota padangsidimpuan, karena jumlah surat suara yang tercetak dan terdistribusi oleh memohon kepada kpps sejumlah (seratus lima puluh tiga ribu dua ratus satu) . kehilangan surat suara sejumlah (tiga ribu tujuh ratus tiga puluh enam) tersebut suara(bukti dan bukti p 24j: bahwa bentuk pelanggaran terstruktur lainnya adalah adanya intimidasi yang dilakukan oleh kepala lingkungan iii, kelurahan batunadua julu terhadap warganya yang bernama alauddin daulay, pasal efendi siregar, dan mara tahan hasibuan yang diketahui merupakan pendukung pasangan calon nomor urut dedi affan dengan cara mengancam tidak akan diberikan beras miskin (raskin) apabila tidak memilih pasangan calon nomor urut andar insan (bukti bukti dan bukti perintah pejabat pemko padangsidimpuan kepada ppk, pps, dan kpps untuk memenangkan pasangan calon walikota dan wakil walikota padangsidimpuan nomor urut bahwabukti p 28j, bahwa camat padangsidimpuan batunadua dan lurah aek tutul kecamatan padangsidimpunomor urut dedi affan) (bukti p 29j, bahwas harapan dan ppk sedangkan para ppk merugikan pemohon karena surat suara yang hilang tersebut merupakan suara pemohon, bahwa memohon telah mendistribusikan surat suara (seratus lima puluh dua ribu enamratus delapan puluh lima) surat suara, sedangkan surat suara yang diterima oleh memohon pada saat pemungutan suara (termasuk cadangan adalah (seratus empat puluh sembilan ribu empat ratus enam puluh lima) sehingga bila dikurangkan selisihnya adalah (tiga ribu dua ratus dua puluh) surat suara, bahwa selisih suara versi pemohon sebanyak (tiga ribu tujuh ratus tiga puluh enam) tidaklah benar, sebab jika dijumlahkan dengan surat suara (termasuk cadangan menjadi artinya terjadi kelebihan surat suara versi pemohon, bahwa hal ini terjadi dikarenakan adanya kesalahan pendistribusian surat suara yang dilakukan oleh petugas kesekretariatan pada komisi pemilihan umum kota padangsidimpuan, bahwa faktanya tidak terdapat kekurangan surat suara setiap tps kota padangsidimpuan yang akan dipergunakan oleh pemilih masyarakat dimana setiap masyarakat yang akan menggunakan hak pilihnya suaranya mendapat surat suara yang sah untuk dicoblos: bahwa berdasarkan rekapitulasi penghitungan suara mulai dari tingkat tps sampai dengan rekapitulasi pada tingkat kpu kota padangsidimpuan tidak ditemukan adanya kesalahan penjumlahan tentang surat suara sah dan surat suara yang tidak sah mulai dari penghitungan suara pada tingkat kpps, rekapitulasi pada tingkat pps, ppk dan kpu kabupaten kota padangsidimpuan, apalagi selisih surat suara tersebut belum tentu juga dapat dipastikan merupakan suara sah (yang dicoblos) untuk pasangan calon nomor urut bahwa selisih surat suara tersebut tidak mengakibatkan terjadinya perubahan perolehan suara yang signifikan merubah suara akhir masing masing pasangan calon,tidak diakui berita acara rapat pleno oleh komisioner kpu kota padangsidimpuan bahwa pada halaman poin pemohon dalam permohonannya menyebutkan:pemilukada kota padangsidimpuan bekerja tidak pada peraturan lagi, akan tetapi sebagian telah berpihak kepada calon nomor urut andar insan) selain memohon tidak kompak dalam penyelenggar : bahwa tidak ditandatanganinya berita acara rapat pleno penetapan pasangan calon terpilih oleh ketua arhanud rasyid, dan after yani siregar adalah dikarenakan ketidakhadiran ketua arhanud rasyid serta after yani siregar, pada hari yang sudah ditetapkan oleh para komisioner untuk membuat rapat pleno tentang penetapan pasangan calon terpilih, dimana seluruh komisioner telah diundang baik melalui surat maupun sms dan dihubungi melalui telepon tetapi tidak terdapat kejelasan untuk diminta klarifikasi kehadirannya agar pelaksanaan tahapan pemilukada yang sudah ditetapkan tidak menjadi tertunda tunda, bahwa ketentuan undang undang nomor tahun tentang penyelenggaraan pemilihan umum menyebutkan: rapat pleno komisi pemilihan umum provinsi dan komisi pemilihan umum kabupaten kota sah apabila dihadiri oleh sekurang kurangnya (empat) orang anggota komisi pemilihan umum provinsi dan komisi pemilihan umum kabupaten kota yang dibuktikan dengan daftar hadir: keputusan rapat pleno komisi pemilihan umum provinsi dan komisi pemilihan umum kabupaten kota sah apabila disetujui oleh sekurang kurangnya (tiga) orang anggota komisi pemilihan umum provinsi dan komisi pemilihan umum kabupaten kota yang hadir: bahwa selanjutnya undang undang nomor tahun tentang penyelenggaraan pemilihan umum menyebutkan:: dalam hal penetapan hasil pemilu tidak : dalam hal tidak ada anggota kpu, kpu provinsihwadanya dugaan pelanggaran bahwa pada halaman paragraph dua serta halaman poin pemohon menyebutkan adanya dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh memohon tentang tidak diberikannya kartu pemilih dan surat pemberitahuan waktu dan tempat pemungutan suara serta adanya mobilisasi pemilih untuk memilih pasangan calon nomor urut bahwa memohon telah sangat jelas dalam setiap sosialisasi yang dilakukan menyebutkan masyarakat dapat menggunakan hak pilihnya bila terdaftar pada daftar pemilih tetap dan dapat menunjukkan identitas diri walaupun belum mendapatkan kartu pemilih serta surat pemberitahuan waktu dan tempat pemungutan suara, bahwa disamping dalil pemohon yang menyatakan adanya mobilisasi pemilih untuk memilih pasangan calon nomor urut adalah dalil yang keliru dan mengada ada serta hanya mencari cari kesalahan semata, hal ini terbukti tidak ditemukannya bukti keberatan dari masing masing saksi pasangan calon pada tps yang menyatakan hal tersebut: bahwa laporan yang disampaikan kepada panwaslukada kota padangsidimpuan harus dicermati, sebab terdapat kejanggalan dimana laporan tersebut dilakukan pada tanggal oktober dimana jauh setelah hari pemungutan suara pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah kota padangsidimpuan tahun dimana pada saat itu telah diketahui siapa yang menjadi urutan pertama perolehpadangsidimpuan tahun merupakan cerminan atas dasar kesadaran yang tinggi dari masyakat pemilih, damai dan lancar tanpa adanya suatu ancaman ataupun intimidasi dari pihak manapun serta tidak menimbulkan gejolak tengah masyarakat, sehingga masyarakat yang terdaftar dalam dpterdasarkan hal hal yang telah diuraikan dan ditemukan atas, maka memohon memohon kepada: menolak permohonancara pemantauandraft keputusan komisi pemilihan umum kpu) kota padangsidimpuan nomor pts teknisapril tentang pedoman teknikpanitia pemilihan kecamatan ppk) pemilihan umum walikota dan wakil walikota padangsidimpuan tahunkota padangsidimpuan dalam pemilihan umum walikota dan wakil walikota padangsidimpuan tahun beserta berita acara nomor ba vjumlah kursi atau perolehan sah partai politik atau, beserta berita acara nomor baik tanggal mei bukti 11a fotokopi berita acarawakil kepala daerahperseorangan yang digunakan sebagai syarabukti t 12a foto dokumentasi rapat pleno kpu padangsidimpuan pengumuman dan penetapan nomor urut pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerahpadangsidimpuan tahunbahan, format dan ukuran surat suara pada pemilihan umum walikota dan wakil walitinta sidik jaribeserta berita acara nomor ba 1ix tanggal september bukti fotokopi keputusan komisi pemilihalampiran keputusan komisi pemilihan umumbeserta berita acara tanggal oktobert 21a foto foto dokumentasi kampanye damai siap menang, siap kalah dalam pemilukada kota padangsidimpuan tahunbosan dolok, kecamatan padangsidimpuan utara model kwk, kpu)tps dua) desa kelurahan simpson, kecamatan psp. angkola julu, model kwk.kpusimpson, kecamatan padangsidimpuan angkola julu model kwk, kpu) tanggal oktobersatu), model kwk. kpu), tanggal oktober beserta lampiran model c1 kwk.kpu,dua), model kwk. kpu), tanggal oktober beserta lampiran model c3 kwk.kpu, peada pemilihan walikota dan wakil walikota tempat pemungutan suara.surat pernyataan panitia pemilihan kecamatan ppk) padangsidimpuan utara, kota padangsidimpuan, tanggal november yang pada intinya menyebutkant fotokopi surat pernyataan panitia pemilihan kecamatan ppk) padangsidimpuan tenggara, kota padangsidimpuan, tanggal november yang pada intinya menyebutkankecamatan padangsidimpuan selatan untuk tetap setitidak tergoda dengan bujukan kandidat lain (bukti dan bukti p 31j: bahwatua kpps faisal haris(bukti bahwa kepala lingkungan iii, kelurahan dihitung, kecamatan padangsidimpuan tenggara yang bernama maradona pane untuk memenangkan pasangan calon nomor urut andar insan) diperintah oleh lurah dihitung untuk tidak membagicalon nomor urut dedi affan). bukti p 33j bahwa anggota ppk padangsidimpuan angkola julu memberikan hari pemilihan) dan memerintahkan pps desa simpson afifullah siregar dan ketua kpps dusun hadirin siregarbukti dan bukti p 34j,fotokopi surat pernyataan panitia pemilihan kecamatan ppk) padangsidimpuan selatan, kota padangsidimpuan, november yang pada intinya menyebutkan ppk padangsidimpuan selatankelurahan harapan, kelurahan ujung padang, kelurahan padang matinggi lestari, kelurahan selandia, kelurahan wek vi. kelurahan losing, kelurahan aek tampang, kelurahan padang matinggi selatan, kelurahan ditambang, kelurahan ditambang baru, kelurahan sedangkan serta kelurahan wek bukti t fotokopi surat pernyataan panitia pemilihan kecamatan ppk) padangsidimpuan angkola julu, kota padangsidimpuan, november yang pada intinya menyebutkan ppk padangsidimpuan angkola juludesa compang, desa jaring natobang, desa jaring lombang, desa simpson, desa rimba doping, desa simatohir, desa pintu langit jae, serta desa batu layan: bukti t fotokopi surat pernyataan panitia pemilihan kecamatan ppk) padangsidimpuan batunadua, kota padangsidimpuan, tanggal november yang pada intinya menyebutkan ppk padangsidimpuan batunaduadesa aek bayur, desa batang bahan, desa similis, desa ujunggurap, desa purun julu, desa purwodadi, desa gununghasatan, desa batunadua julu, desa aek nagari, desa shooting, desa aek tutul, desa barus, desa purun jae, kelurahan batunadua jae, serta desa bargottopong, bukti fotokopi surat pernyataan panitia pemilihan kecamatan ppk) padangsidimpuan hutaimbaru, kota padangsidimpuan, tanggal november yang pada intinya menyebutkan ppk padangsidimpuan hutaimbaru telah melaksanakan tugas dan fungsinya sebagaimana ketentuan yang berlakangkola juluselatantenggarautara, tanggal oktober model da. kwk.kpu,hutaimbaru, tanggal oktober model da. kwk.kpu: bukti fotokopi daftar hadir peserta rapat pleno penghitungan suara pada pilkada walikota dan wakil walikota padangsidimpuan tahun kantor camat padangsidimpuan hutaimbaru, hari senin, tanggal oktoberbatunadua, tanggal oktober model da. kwk.kpu: bukti soft copy rekap dps, disp, dpt, dp4 pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah kota padangsidimpuan tahundedi jaminsyah putra harahap, ssp., msp dan affan siregar, s.e.,habib, se. dan ir. soribada tua harahapmir mirza hutagalung, s.e. dan nurdin nationir. chaidir tonga, dan mara gunung harahap, s.e.,ndar amin harahap, ssp., dan muhammad iskandar, sos.rusdi nasution, stp., dan ir. ridwan daulay mm, dengan materi pembahasan rekapitulasi daftar pemilih tetap dpt), bukti t fotokopi daftar hadir pesertaota padangsidimpuan tahun bukti foto foto dokumentasi rapat kerja teknis dan bintik petugas pemutakhiran data pemilih ppp) padang sidempuan, tanggal juni bukti fotokopi berita acara nomor ba ix tanggal september tentang penyusunan dan penetapan rekapitulasi jumlah pemilih terdaftar danbeserta daftar hadir dan undangan dan tanda terima soft copy daftar pemilih tetap kepada ketua tim kampanye masing masing calon walikota dan wakil wakil walikota padangsidimpuan: bukti t fotokopi daftar pembayaran honorarium perserta maker bintik ppp se kota padangsidimpuan tahun tanggal juni auditorium stain kota padangsidimpuan, bukti fotokopi kwintansi tanda pembayaran biaya panitia pemutakhiran data pemilih ppp) kelurahan menunggang jae kecamatan padangsidimpuan tenggarakhir jaring natobang kecamatan padangsidimpuan angkola julu kota padangsidimpuan, tanggal juli bukti fotokopi kwintansi tanda pembayaran biaya panitia pemutakhiran data pemilih ppp) kecamatan padangsidimpuan hutaimbarubatunadua jae kecamatan padangsidimpuan batunadu dokumentasi pelaksanaan rapat kerja teknis dan bimbingan teknis ppk pps kpu kota padangsidimpuan tanggal juni bukti foto foto dokumentasi sosialisasi peran serta masyarakat dalam pemilukada kota padangsidimpuan tanggal dan november bukti fotokopi kwitansi pembayaran pengumuman pasangan calon walikota dan wakil walikota padangsidimpuan tahun selama satu) minggu, tanggal juni bukti fotokopi kwitansi pembayaran biaya iklan pendaftaran anggota ppk kota padangsidimpuan pada radio kiss fm: bukti fotokopi kliping koran metro tangsel dengan judul berita: jam siang tidak bisa lagi noble desa kelurahan rimbasoping, kecamatan padang sidempuan angkola julurimbasopingsimpson, kecamatan padang sidempuan angkola julu model, tanggal oktobersimpsonhutaimbaru, kecamatan padang sidempuan hutaimbartanobat puluh), desa kelurahan ujung padang, kecamatan padang sidempuan selatanujung padangdihitung padang, kecamatan padang sidempuan tenggpurwodadi, kecamatan padang sidempuan batunadua(satu), desa kelurahan purwodadii, desa kelurahan batunadua jaebatunadua julu, kecamatan padang sidempuan batunadua, tanggal oktober model kwk.kpu, bukti fotokopi surat pernyataan eponim situmorang, ketua pps kelurahan wek vi, kecamatan padangsidimpuan selatan, tanggal november bukti fotokopi surat pernyataan camat padangsidimpuan hutaimbaru atas nama akhirudin siregar, tanggal november bukti fotokopi surat pernyataan camat padangsidimpuan utara atas nama armen dame harahap, tanggal november bukti fotokopi surat pernyataan camat padangsidimpuan angkola julu atas nama ahmad nasirwan, tanggal november bukti fotokopi surat pernyataan camat padangsidimpuan batunadua atas nama iwan naga lubis, tanggal november bukti fotokopi surat pernyataan camat padangsidimpuan selatan atas nama paruh harahap, tanggal november bukti fotokopi surat pernyataan asisten administrasi umum sekretaris daerah kota padangsidimpuan atas drs. khairul alamsyah, tanggal november bukti fotokopi surat pernyataan ketua pps desa jaring lombang, kecamatan padangsidimpuan angkola julu atas nama maraoloan harahap, tanggal november bukti fotokopi surat pernyataan ketua pps desa rimba doping, kecamatan padangsidimpuan angkola julu atas nama ali musala daulay, tanggal november bukti fotokopi surat pernyataan ketua pps desa simpson, kecamatan padangsidimpuan angkola julu atas nama asian rivai, tanggal november bukti fotokopi surat pernyataan ketua pps desa pintu langit jae, kecamatan padangsidimpuan angkola julu atas nama mhd. rasyid harahap, tanggal november bukti fotokopi surat pernyataan ketua pps desa jaring natobang, kecamatan padangsidimpuan angkola julu atas nama kaharuddin lubis, tanggal november bukti fotokopi surat pernyataan warga masyarakat lingkungan kelurahan lubuk raya, kecamatan padangsidimpuan hutaimbaru atas nama krom harahap, tanggal oktober bukti fotokopi surat pernyataan kepala lingkungan iii lubuk raya, kecamatan padangsidimpuan hutaimbaru atas nama edi perlis, tanggal oktober bukti fotokopi surat pernyataan warga masyarakat lingkungan iv, kelurahan lubuk raya, kecamatan padangsidimpuan hutaimbaru atas nama julian siregar, tanggal oktobermemohon jonathan siregar saksi sebagai tokoh masyarakat kota padangsidimpuan: saksi jalan tandang mulia nomor komplek sidempuan baru, kelurahan selandia, kecamatan padang sidempuan selatan, saksi tidak mendukung salah satu pasangan calon, pemilukada kota padang sidempuan sebenarnya dari awal, baik dari tahapan tahapannya, baik bimbingan teknik universitas stain, kota padang sidempuan, hal ini sebenarnya sudah maksimal, mekanismenya sudah cukup bagus. kemudian mengenai daftar pemilih sementara yang kemudian berlanjut dengan daftar pemilih tetap, serta dalam hal lain, bahwaterhadap penyelenggara pemilu tingkat kecamatan ppk), kelurahan desaki kekerabatan tidak terdaftar dalam dpt dan tidak diberikan surat pemberitahuan waktu dan tempat pemungutan suara formulir model kwk) dan kartu pemilih sehingga tidak mengetahui mana lokasi untuk memberikan suara sebagaimanasidikelurahan sedangkan, kecamatan padangsidimpuan selatan (bukti p 35j, tanda bukti penerimaan laporan nomor panwaslukada psp l x tanggal oktober atas nama pelapor perlindungan dengan tempat kejadian kelurahan aek tampang, kecamatan padangsidimpuan selatan (bukti p 36j: tanda bukti penerimaan laporan nomor panwaslukada psp l x tanggal oktober atas nama pelapor harry siregar dengan tempat kejadian kelurahan desa dihitung, palopo pijar kopling, pijar kopling, silang, aek tampang, harapan dan padang matinggi (bukti p 37j, tanda bukti penerimaan laporan nomor panwaslukada psp l x bertanggal oktober atas nama pelapor yunita siregar dengan tempat kejadian kelurahan desa, kecamatan batunadua (bukti p 38j: bahwa tindakan yang dengan sengaja tidak mendistribusikan kartu pemilih melanggar ketentuan peraturan komisi pemilihan umum, dan perbuatan tidak mendistribusikan surat pemberitahuan tempat dan waktu seandainya dalam daftar pemilih tetap undangan tidak sampai kepada yang bersangkutan, itu bisa memilih asalkan menunjukkan identitas diri. saksi tidak melihat orang yang terdaftar dpt dan tidak dipanggil kemudian memilih tps: saksi adalah ketua umum napas nauli bulung sarumpaet saindege kota padang sidempuan yang merupakan salah satu perkumpulan yang membawahi naungan adat istiadat kota padangsidimpuan, bangun muda tonga saksi adalah ketua ppk kecamatan padangsidimpuan angkola julu: rekapitulasi dilaksanakan pada tanggal oktober mulai pukul sampai dengan dengan jumlah tps adapun jumlah dpt yang menggunakan hak pilih suara sah suara tidak sah mutasi pemilih orang, sisa surat suara yang tidak dipakai termasuk ,5y9 per tps: saksi pasangan calon yang hadir saksi nomor nomor nomor dan panas kecamatan dan yang menandatangani da hanya saksi nomor saksi yang lain tidak tanda tangan karena keluar dari ruang rapat, pasangan calon nomor urut mendapat suara, nomor peringkat satu dengan perolehan suara, sedangkan nomor mendapat suara: saksi memantau tps dan menyaksikan pencoblosan, tidak ada masalah saat pencoblosan: saksi juga ikut pada saat validasi dpt, dan ketika rapat pleno dpt tingkat kecamatan dihadiri juga oleh tim pemenangan kandidat, panwascam, dan tidak ada yang mengajukan keberatan, baik yang tidak ada nomor nya, atau yang sudah meninggal tetapi masih ada dalam dpt, saksi tidak terlibat saat pembentukan pps dan kpps: sepengetahuan saksi tidak ada pejabat yang suka mengintervensi maupun mengintimidasi, termasuk kepada ppk, pps, dan kpps: tidak pernah ada teguran atau rekomendasi panwascam, nitrat lumbantobing saksi adalah ketua kpps tps kelurahan bosan dolok, kecamatan padangsidimpuan utara: jumlah dpt yang menggunakan hak memilih suara sah suara tidak sah mutasi pemilih tidak ada, saksi pasangan calon yang hadir saksi nomor nomor nomor dan nomor semua saksi menandatangani c1, dan salinan diberikan kepada para saksi, angka dan jumlahnya sama, saksi tidak mengalami intervensi apa lagi intimidasi dari lurah bosan dolok, termasuk juga untuk tidak membagikan c6, kotak suara diantar pps pukul tidak ada pemilih tps yang namanya terdaftar dpt tetapi tidak membawa c6, menimbang bahwa terhadap permohonan pemohon, pihak terkait menyampaikan keterangan tertulis, sebagai berikut: i. pendahuluan bahwa dalam rangka suksesi kepemimpinan daerah kota padangsidimpuanpadangsidimpuanpada tanggal oktober bahwa dalam proses pemilukada untuk memilih walikota dan wakil walikota kota padangsidimpuan tahun diikuti peserta pemilukada sebanyak (enam) pasangan calon, sebagaimana termuat dalam berita acara nomor ba.viii tentang penetapan pasangan calon kepala daerah kota padangsidimpuan serta keputusan kpupadangsidimpuan tahun sebagaimana tergambarkan dalam tabel bawah ini: kepala daerah dan wakil kepala daerah habib nasution, dan ir. soribada harahap (satu) rusdi nasution, ssp, dan ir. ridwan daulay, andar amin harahap, ssp, dan muhammad iskandar (tiga) nasution, s.sos dedi jaminsyah putra, ssp, msp dan affan siregar, (empat) amir mirza hutagalung, dan nurdin nasution (lima) ir. chaidir tonga dan mara gunung harahap, se, (enam) bahwa dari proses pelaksanaan pemilukada kota padangsidimpu juncto keputusan komisi pemilihan umum kota padang sidekni: habib nasution, dan ir. soribada harahap rusdi nasution, ssp, dan ir. ridwan daulay, andar amin harap, ssp, dan muhammad iskandar nasution, s.sos dedi jaminsyah putra, ssp, msp dan affan siregar, amir mirza hutagalung, dan nurdin nasution bhamasem harahap, se, bahwa menurut pendapat pihak terkait,ota padangsidimpuan tahun yang diselenggarakan oleh kpu kota padangsidimpuan (invasi memohon).ota padangsidimpuota padangsidimpuan. bahwa begitu juga halnya dengan hari pelaksanaan pemilukada pada tanggal oktoindikator berjalannya seluruh tahapan pelaksanaan pemilukada kota padangsidimpuan tahun dengan proses, lancar, tertib dan aman, hal ini juga ditunjukkan dengan tingginya persentase partisipasi masyarakat yang menggunakan hak pilihnya mencapai kurang lebih (enam puluh delapan koma lima puluh enam persen): bahwa terpilihnyayakni partai kebangkitan bangsa pkb), partai persatuan pembangunan ppp), partai kebangkitan nahdlatul ulama pku), partai buruh, partai patriot, partai persatuan kesatuan pembangunan bangsa pkb) dan partai partai demokrasi pembaharuan pdp) dimana keseluruhan partai politik dan gabungan partai politikota padangsidimpuan tahun dan disertai dengan adanya kesadaran dan ketulusan masyarakat luas (pemilih) untuk menentukan pilihannya sendiri: bahwa selain itu,merupakan figur tokoh pemuda terbaik putra daerah yang dikenal masyarakat luas khususnya masyarakat kota padangsidimpuan dimana pihak terkait telah banyak berperan aktif menyumbangkan tenaga dan pikirannya untuk kepentingan pembangunan kota padangsidimpuan jauh jauh hari sebelum pemilihan umum walikota dan wakil walikota kota padangsidimpuan tahun dan bahkan andar amin harahap, ssp, dan muhammad iskandar nasution, s.sos dan keluarganya memiliki hubungan sejarah bahkan sebagai pelaku sejarah atau penggagas terbentuknya pemekaran kota padangsidimpuan: bahwa terlebih lagi, figur calon wakil walikota pasangan calon nomor urut atas nama muhammad iskandar nasution, s.sos adalah seorang ulama islam terkemuka yang dicintai dan menjadi panutan masyarakat khususnya wilayah kota padangsidimpuan, dimana mayoritas masyarakat kota padangsidimpuan memeluk agama islam sehingga sosok muhammad iskandar nasution, s.sos memiliki bargaining position yang kuat untuk terpilih, bahkan pada masa penjaringan bakal pasangan calon keberadaan muhammad iskandar nasution, s.sos tersebut banyak diminati oleh ke pasangan calon yang lain untuk dimintakan menjadi wakil pasangan calon, hal ini juga sebagai fakta bahwa masyarakat kota padangsidimpuan memiliki antusiasme yang tinggi terhadap figur muhammad iskandar nasution, s.sos, bahwa dengan demikian ditinjau dari aspek yuridis, politis, dan sosiologis religius, terpilihnya pasangan calon nomor urut atas nama andar amin harap, ssp, dan muhammad iskandar nasution, s.sos pada pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah kota padangsidimpuan tahun dengan satu putaran saja, merupakan kenyataan yang wajar dimana masyarakat kota padangsidimpuantanpa bisa lagi dipengaruhi dan intervensi baik dari pejabat yang sedang berkuasa,sebagai tindak lanjut dari, maka pasangan nomor urut yaitu andar amin harahap, ssp, dan muhammad iskandar nasution, s.sos invasi pihak terkait ditetapkan sebagai walikota dan wakil walikota terpilih periode dengan hasil perolehan suara sebesar (empat puluh delapan ribu lima ratus sembilan puluh enam) suara atau (empat puluh delapan koma lima ratus sembilan puluh enam persen) dari jumlah suara sah pemilukada kota padangsidimpuan tahun yakni sebesar (seratus ribu delapan ratus tiga puluh lima): untuk mendukung dan melancarkan seluruh tahapan pemilukada kota padangsidimpuan tahun seluruh pasangan calon dan juga pihak terkait telah menandatangani deklarasi kesepakatan kampanye damaipada tanggal september dan deklarasi pemilukada damai kota padangsidimpuan tahun pada tanggal september oleh karenanya, dalil dalil permohonan pemohon yang menyebutkan adanya tuduhan sebagaimana termuat dalam bagian pokok permohonannya adalah tidak beralasan hukum dan sebaliknya kemenangan pihak terkait dalam pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah kota padangsidimpuan tahun adalah suatu fakta yang tidak terbantahkan, il. dalam pokok permohonan tentang tuduhan adanya keterlibatan walikota padangsidimpuan beserta jajarannya mulai dari asisten, camat, lurah kepala desa sampai dengan kepala lingkungan dan pns pemerintah kota padangsidimpuan secara terstruktur. tuduhan adanya keterlibatan walikota padangsidimpuan drs. zulkarnain nasution. bahwa dalil pemohon pada halaman poin halaman poin pada pokoknya menyebutkan mengenai tuduhan keterlibatan walikota padangsidimpuan drs. zulkarnain nasution untuk memenangkan pihak terkait dalam pemilukada kota padangsidimpuan tahun dengan mengait kaitkan sebab adanya faktor hubungan keluarga antara walikota padangsidimpuan drs. zulkarnain nasution dengan pihak terkait, bahwa pihak terkait menegaskan, adanya hubungan keluarga antara pihak terkait dengan walikota padangsidimpuan drs. zulkarnain nasution sama sekali tidak ada operasinya dengan kemenangan'terpilihnya pihak terkait dalam pemilukada padangsidimpuan tahun dalil permohonan yang menghubung hubungkan keberadaan pihak terkait dengan soal hubungan keluarga adat tapanuli selatan dengan walikota padangsidimpuan drs. zulkarnain nasution adalah dalil yang keliru dan salah tafsir, atau tidak pada tempatnya. seyogianya pemohon dapat lebih profesional dan proporsional menempatkan legal issue dalam sengketa php ini, bahwa pihak terkait juga sangat mengkhawatirkan dalil dalil pemohon tersebut akan mencederai perasaan masyarakat tapanuli selatan, sebab dalam culture adatnya sama sekali tidak pernah mengenal adanya prinsip adat bahwa keluarga anak boru harus tunduk dan patuh kepada'moralnya untuk melakukan pelanggaran hukum, bahwa selanjutnya, tuduhan pemohon yang menyebutkan walikota padangsidimpuan drs. zulkarnain nasution telah menggunakan kekuasaanya untuk memerintahkan seluruh pejabat kota padangsidimpuan yang berada dibawah kendalinya untuk mendukung, mensukseskan, dan terlibat langsung untuk memenangkan pihak terkait melalui sambutan pidato tertulis yang dibacakan oleh asisten iii pemko padangsidimpuan pada acara panen padi dan program pemberdayaan petani kelurahan purwodadi kecamatan padangsidimpuan selatan, merupakan dalil tidak benar dan mengada ngada saja: bahwa bahkan pihak terkait juga dapat mengatakan: apabila dinilai dari latar belakang pemohon (a). calon walikota nomor urut atas nama dedi jaminsyah putra, s.stp, msp adalah satu alumni span sekolah tinggi pemerintahan dalam negeri dengan walikota sidempuan drs. zulkarnain nasution, dan (b) calon wakil walikota nomor urut atas nama affan siregar, adalah sebagai pegawai negeri sipil eks. kepala bappeda pemko padangsidimpuan yang tidak terlepas dari peranan walikota padangsidimpuan drs. zulkarnain nasution, maka secara emosional dan struktural, justru para pemohonlah yang sangat berpotensi mendapatkan dukungan pemenangan dari walikota padangsidimpuan drs. zulkarnain nasution sebagaimana fakta berita yang di release harian waspada terbitan hari jum'at (tanggal september dengan judul berita: walikota sidempuan motivasi dedi affan , muatan isi beritanya antara lain dikutip sebagai berikut: . walikota padangsidimpuan drs. zulkarnain nasution, secara mengejutkan memberi isyarat penyerahan estafet tampuk kepimpinan kota ini kepada pasangan calon walikota dan calon wakil walikota nomor urut dedi jaminsyah putra harahap, ssp, msp h. affan siregar, bahkan pada kesempatan yang sama walikota padangsidimpuan menyatakan ketenarannya mendukung pasangan calon nomor dedi jaminsyah putra harahap, ssp, msp h. affan siregar, dengan mengatakan diserahkan nusa dan bangsa ini kepadamu, kata zulkarnain nasution sambil menepuk bahu dedi harahap yang disaksikan juga oleh kapolda irjen pol. drs. wisnu ahmad sastro, kapolres padangsidimpuan akb andi syariful taufik, sik, msi, ketua bawaslu, dan dra. hely tonga. . selain kalimat isyarat itu, zulkarnain nasution juga memberi motivasi berupa strategi pemenangan atas sebuah pertarungan kepada dedi affan. strategi ini didapat zulkarnain ketika mengikuti diklat teritorial pertahanan keamanan rakyat semesta hankamrata) selama bulan rindam pematang siantar. . kenali wilayah sekitar, lakukan pembinaan, pemantapan, dan konsolidasi. saya yakin semuanya akan mantap. tapi sebenarnya dukungan suhu berupa orang pintar itu juga sangat perlu untuk pertarungan seperti pilkada ini, ujar zulkarnain sambil mengungkapkan sejumlah strategi perang lainnya, seperti strategi perang vietnam melawan amerika. . pada kesempatan itu, zulkarnain nasution yang sudah dua periode memimpin kota padangsidimpuan tanpa sangat akrab dengan dedi dan affan. bahkan pada kesempatan itu dedi membetulkan papan nama zulkarnain yang sedikit miring. sementara zulkarnain tampak membiarkan apa yang dilakukan adek juniornya pendidikan pemerintahan dalam negeri itu. mengenai affan siregar, kepada kapolda dan kapolres padangsidimpuan, zulkarnain mengatakan bahwa dialah yang membawa affan kota ini. dari sebelumnya menjabat kadis kebersihan pemko binjai menjadi kepala bappeda padangsidimpuan. setelah dua tahun kemudian, affan menjabat sekda tapanuli selatan. oleh karena itu, dalil dalil permohonan pemohon pada halaman point halaman poin tersebut, termasuk dalil dalil pemohon selebihnya yang mengkaitkan adanya dukungan walikota padangsidimpuan drs. zulkarnain nasution untuk kepentingan pemenangan pihak terkait dalam pemilukada tahun tidak perlu dipertimbangkan dan haruslah dikesampingkan: bahwa tentang keberadaan drs. backnum harahap (orang tua pihak terkait' andar amin harahap, ssp. msi) sebagaimana dalil permohonannya pada halaman dan poin yang pada pokoknya menyebutkan bahwa drs. backnum harahap telah melakukan pertemuan dengan aparatur pemko padangsidimpuan diantaranya camat, lurah, kepala desa, kepala lingkungan serta kepala dusun kel. penyangga kecamatan padangsidimpuan utara villa kolam ikan milik drs. backnum harahap, dimana dalam pertemuan itu pemohon mendalilkan bahwa camat dan sekretaris camat padangsidimpuan angkola julu menyampaikan arahan kepada bawahannya untuk mendukung pihak terkait: @uod non, seandainyapun benar ada pertemuan villa kolam ikan tersebut. pertemuan itu sama sekali tidak diketahui oleh pihak terkait maupun team kampanye tim pemenangan pihak pemungutan suara formulir model kwk) melanggar ketentuan surat pemberitahuan tempat dan waktu pemungutan suara formulir model kwk) harus sudah diberikan kepada pemilih selambat lambatnya (tiga) hari sebelum hari pemungutan suara vide bukti p 39j: bahwa tindakan intimidasi dan perintah pejabat validasi daftar pemilih yang mengakibatkan besarnya jumlah pemilih tanpa nik nik dan nama ganda pada daftar pemilu tetap yang kemudian hal hal tersebut digunkan oleh pasangan calon walikotatua kandung dari calon walikota padangsidimpuan nomor urut proses, penyusunan,am tahapan penyelenggaraan pemilukada kota padangsidimpuan, pada tanggal september memohon telah menetapkan daftar pemilih tetap dpt) sejumlah (seratus empat puluh delapan ribu sembilan ratus enam puluh) pemilih (bukti p 40j: bahwa dalam melaksanakan tahapan pemutakhiran data dan penyusunan dpt tersebut, memohon telah tidakdiantaranya dapat dijelaskan sebagai berikut: penetapan rekapitulasi dptterkait, lagi pula kalau pertemuan itu terjadi pada tanggal mei dimana waktu tersebut belumlah memasuki masa tahapan pendaftaran pencalonan pihak terkait sebagai bakal calon walikota padangsidimpuan dan wakil walikota padangsidimpuan tahun satu dan lain hal, sepengetahuan pihak terkait, kolam ikan tersebut adalah tempat umum (tempat rekreasi) yang notabene siapa saja dapat datang dan mengunjunginya: bahwa mencermati fakta fakta tersebut atas, maka dalil dalil pemohon tidaklah mengandung logika hukum, mengingat tidak adanya koperasi hubungan kerja dan atau kewenangan, kekuasaan memaksa yang dimiliki orang tua pihak terkait (in cast drs. bahru harahap) maupun pihak terkait untuk memerintahkan walikota padangsidimpuan drs. zulkarnain nasution untuk memobilisasi jajaran birokrasi pemerintahan kota padangsidimpuan agar mendukung, memenangkan, memilih pihak terkait dalam pemilukada tahun bahwa pada prinsipnya, pihak terkait sungguh sungguh menyadari dan memahami substansi peraturan pemerintah nomor tahun tentang disiplin pegawai negeri sipil juncto surat edaran walikota padangsidimpuan nomor tanggal maret perihal netralisasi dalam pemilihan umum, pilpres dan pilkada sehingga tidak mungkin bagi pihak terkait untuk melibatkan walikota padangsidimpuan drs. zulkarnain nasution dan pejabat birokrasi pemerintah kota padangsidimpuan yang keberadaanya sebagai pegawai negeri sipil yang jelas jelas terdapat larangan untuk melakukan mobilisasi dukungan, menyuruh atau melakukan money politic maupun intimidasi kepada jajaran pemerintah dan mayarakat pemilih kota padangsidimpuan untuk pemenangan pihak terkait: bahwa oleh karenanya, dalil pemohon pada halaman poin halaman poin tersebut tidak perlu dipertimbangkan dan harus dikesampingkan. tuduhan adanya keterlibatan pejabat struktural dan jajaran birokrasi pemerintahan kota padangsidimpuan dari mulai asisten, camat, lurah kepala lingkungan sampai kepala lingkungan dan pns. bahwa dalil pemohon pada halaman poin adalah tidak benar, sebab pihak terkait tidak pernah menghimbau apalagi menyuruh camat padangsidimpuan utara dengan mengundang seluruh lurah beserta kepala lingkungan se kecamatan padangsidimpuan utara untuk bertemu dengan pihak terkait dan ayah pihak terkait pada bulan agustus dan bulan september untuk maksud memenangkan pihak terkait: bahwa dalil pemohon pada halaman poin adalah tidak benar, sebab pihak terkait tidak pernah memberikan uang apalagi memerintahkan camat angkola julu untuk memberikannya kepada kepala dusun wilayah kecamatan padangsidimpuan angkola julu. @uod non, apabila uang sejumlah rp. tersebut diterima oleh para kepala dusun wilayah kecamatan padangsidimpuan angkola julu sebagaimana disebut sebut pemohon sebagai honor , maka bisa saja uang tersebut merupakan honor sehubungan dengan tupoksi mereka sebagai kepala dusun, sehingga tidak ada kaitannya sama sekali dengan keberadaan pihak terkait: bahwa dalil pemohon pada halaman poin yang menyebut adanya keterlibatanihak terkait, adalah dalil yang tidak benar dan direkayasa saja oleh pemohon sebab sepengetahuan pihak terkait, faktanya lurah tanobat kecamatan padangsidimpuan utara, darwin dalimunthe justru merupakan pendukung pemohon, bahwa dalil pemohon pada halaman poin yang pada pokoknya menyebutkan bahwa lurah losing kecamatan padangsidimpuan selatan hadir nasution) menyampaikan pidato pada acara pelantikan pemuda pancasila kelurahan lisong tanggal september merupakan sesuatu yang wajar mengingat keberadaanya sebagai unsur mustika sebagaimana lazimnya memberikan pidato kata sambutan pada acara pelantikan atau semacamnya, bahwa mengenai dugaan adanya arahan lurah lisong kecamatan padangsidimpuan selatan hadir nasution) kepada pengunjung hadir pada acara tersebut untuk memberikan suaranya kepada pihak terkait, maka pihak terkait menegaskan tidak pernah ada memerintahkan lurah lisong kecamatan padangsidimpuan selatan hadir nasution) untuk menyampaikan hal demikian, lagi pula dalil pemohon tersebut sangat meragukan mengingat acara pelantikan dilakukan ditempat terbuka: bahwa sub kesimpulan pemohon pada halaman poin menyebutkan:: bahwa menurut pihak terkait, dalil pemohon tersebut merupakan alasan yang premature sebab secara hukum surat nomor tertanggal oktober tersebut tidak ada hubungannya dengan terpilihnya pihak terkait dalam pemilukada kota padangsidimpuan tahun dan adanya laporan kepada bawaslu mengenai hal tersebut adalah sudah tepat dilakukan mengingat bawaslu yang memiliki legalitas untuk memproses dugaan terjadinya pelanggaran pemilukada, namun ironisnya laporan kepada bawaslu tersebut cenderung dilakukan setelah diketahuiota padangsidimpuan tahunnomor urut bahwa dalil pemohon pada halaman poin yang menyebutkan, bahwa intimidasi yang dilakukan oleh walikota padangsidimpuan drs. zulkarnain untuk memenangkan pasangan calon nomor urut bandar amin, ssp, dan muhammad iskandar, sos. dilakukan dengan memberhentikan menonaktifkan abdul haris yang sebelumnya menjabat, ssp, dan muhammad iskandar, sos. bahwa dalil pemohon tersebut adalah tidak benar, sebab sesuai fakta pemberhentian penonaktifan lurah wek muhammad iskandar sehubungan adanya tindakan disipliner yang dilakukannya (karena tidak aktif mangkir menjalankan tugasnya sebagai lurah): bahwa terhadap adanya tuduhan praktik intimidasi yang dilakukan oleh lurah kelurahan batunadua kepada warganya untuk memilih pihak terkait (vide dalil pemohon halaman poin merupakan alasan yang irasional dan mengada ngada saja sebab pemohon tidak menjelaskan intimidasi dalam bentuk apa yang dimaksudkan, dan bagaimana mungkin seorang lurah dapat mengintimidasi warganya untuk melakukan itu, bahwa demikian juga irasional dan mengada ngada saja dalil pemohon pada halaman poin yang menyebutkan bahwa kepala lingkungan iii, kelurahan batunadua julu mengintimidasi warganya dengan cara mengancam tidak akan memberikan beras miskin (raskin) apabila tidak memilih pihak terkait, sebab pemberian beras raskin yang diprogramkan oleh pemerintah sudah ditentukan syarat dan kualifikasinya siapa yang berhak menerimanya, bahwa lagi pula, dalil dalil pemohon tersebut sama sekali tidak ada kaitannya dengan pihak terkait, sebab pihak terkait tidak pernah memberikan instruksi kepada siapapun untuk melakukan intimidasi, bahkan yang terjadi adalah sebaliknya pendukung pihak terkait justru mengalami perlakuan penyanderaan dan kekerasan fisik (penganiayaan secara bersama sama) sebagaimana laporan polisi nomor lp. x tanggal oktober atas nama pelapor idham nurbahwa dalil pemohon dari mulai halaman pada pokoknya menyinggung adanya keterlibatan camat padangsidimpuan angkola julu, camat padangsidimpuan batunadua dan lurah aek dahulu, camat padangsidimpuan selatan, lurah bosan dolok donna) kecamatan padangsidimpuan utara yang memerintahkan ppk, pps dan kpps untuk memenangkan pihak terkait: bahwa dalil pemohon tersebut, tidak memiliki rasionalisasi dan landasan hukum yang jelas, sebab ppk, pps dan kpps merupakan organ penyelenggara pemilukada yang garis koordinasi dan pertanggungjawaban kinerjanya dilakukan kepada kpu (invasi memohon), bahwa dalil pemohon halaman poin dan poin pada pokoknya menyebutkan bahwa lurah binatang dan dan ppk padangsidimpuan angkola julu tidak membagikan surat pemberitahuan waktu dan tempat pemungutan suara model c kwk) dan kartu pemilih kepada pemilih pendukung pasangan calon nomor urut dedi affan): bahwa dalil pemohon guo tidaklah signifikan, sebab faktanya: sesuai dengan berita acara rekapitulasi hasil penghitungan suara pemilukada tingkat kecamatan oleh ppk model da kwk) dari tps yang ada desa binatang, ternyata pemohon justru mendominasi (unggul) dalam perolehan suara tps dan dari tps yang ada desa simpson ternyata pemohon juga mendominasi (unggul) dalam perolehan suaranya tps dimaksud:il pemohon dari mulai halaman pada pokoknya mempersoalkan tentang daftar pemilih tetap dpt), baik dalam pelaksanaan pemutakhiran data dan penyusunan dpt yang dilakukan oleh komisi pemilihan umum kota padangsidimpuan (in cast memohon), bahwa sepengetahuan dan pemahaman pihak terkait, komisi pemilihan umum kpu) kota padangsidimpuan telah menetapkan dpt pada pemilukada kota padangsidimpuan tahun dimana seluruh tim pemenangan pasangan calon walikota dan wakil walikota padangsidimpuan tahun masing masing telah hadir saat penetapan dpt, termasuk juga tim pemenangan pemohon guo, bahwa secara faktual, ternyata tidak satupun tim pemenangan pasangan calon walikota dan wakil walikota padangsidimpuan tahun yang menyatakan keberatannya atas dpt yang ditetapkan oleh kpu kota padangsidimpuan, dimana masing masing pasangan calon telah mendapatkan secara resmi soft copy dpt tersebut dari pihak kpu kota padangsidimpuan: bahwa oleh karenanya, dalil dalil pemohon dalam sengketa guo yang masih tetap mempersoalkan keabsahan dpt pasca ditetapkannya hasil pemungutan suara sampai pada ditetapkannya pasangan calon terpilih oleh memohon adalah tidak beralasan hukum, sehingga tidak perlu dipertimbangkan dan dikesampingkan, tuduhan, ssp, msi dan muhamad iskandar nasution, sos. bahwa dalil pemohon pada halaman poin pada pokoknya menyebutkan bahwa pihak terkait juga melakukan mobilisasi pemilih dari luar daerah kota padangsidimpuan untuk memilih tps yang ditentukan oleh pihak terkait dan menyebut nyebut (enam) orang nama masing masing atas nama ali iran harahap untuk memilih tps lingkungan dusun wek kelurahan desa wek kecamatan padangsidimpuan selatan, abdul malik untuk memilih tps link. iii, kelurahan batunadua, kecamatan padangsidimpuan batunadua, syahril harahap dan asna siregar untuk memilih tps link. tanobat, kecamatan padangsidimpuan utara, ali musa harahap untuk memilih tps kelurahan hutaimbaru kecamatan padangsidimpuan hataimbaru, usman untuk memilih tps iii desa binatang kecamatan padangsidimpuan tenggara, bahwa dalil pemohon tersebut, adalah tidak benar sebab atas dasar apa pemohon mengkaitkan pihak terkait telah melakukan mobilisasi massa untuk memilih pihak terkait tps tps itu, sedangkan pemungutan suara dilaksanakan secara terbuka disetiap tempat pemungutan suara tps), ada dihadiri dan diawasi oleh seluruh saksi pasangan calon (termasuk saksi pemohon sendiri), bawaslu lapangan, dan bahkan memohon telah menempatkan satu petugas kepolisian pada tiap tiap tps, sehingga bagaimana mungkin pemilih yang tidak berhak menggunakan hak pilihnya dapat memilih mencoblos pihak terkait, bahwa selain itu, sepengetahuan pihak terkait penentuan pemilih yang berhak memberikan suaranya tps didasarkan pada domisili hukumnya yang dibuktikan dengan adanya identitas (ktp setempat) dan telah terdaftar dalam daftar pemilih tetap dpt) bukan berdasarkan tempat tinggalnya, sehingga tidak pula dapat menghalangi menghilangkan hak warga masyarakat kota padangsidimpuan yang bertempat tinggal diluar daerah untuk menggunakan hak pilihnya dalam pemilukada kota padangsidimpuan tahun bahwa telah ditandatanganinya berita acara pemungutan suara dan penghitungan suara pemilukada kota padangsidimpuan model kwk.kpu) oleh para saksi pasangan calon walikota dan wakil walikota padangsidimpuan tahun dan didukung tidak adanya keberatan dari saksi saksi para pasangan calon sebagaimana terlihat dalam lampiran model kwk.kpu, menjadikan indikator kuat bahwa pemungutan surat yang berlangsung tps tps se kota padangsidimpuan berlangsung baik dan fair sebagaimana mestinya, dan senjatanya tidak ditemukan ada permasalahan kejadian yang mendasar sebagaimana tuduhan tuduhan pemohon guo: bahwa dalil pemohon yang menyebutkan kalimat adanya memobilisasi massa sangatlah berlebihan karena dalil pemohon tersebut sama sekali tidak menggambarkan adanya penyebaran kelompok massa secara meluas dan sistematis yang kemudian dapat dikatakan signifikan pengaruhnya terhadap peroleh suara pihak terkait. bahwa dalil pemohon yang menghubungkan adanya keterlibatan pejabat pemko padangsidimpuan beserta jajaran dalam pemenangan pihak terkait dalam pemilukada kota padangsidimpuan sebagaimana dalil pemohon pada halaman poin intinya merupakan dalil dalil pengulangan saja oleh pemohon. oleh karenanya secara mutasi mutans mohon dianggap tanggapan pihak terkait atas menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan: bahwa dalil pemohon pada halaman poin menyebutkan pihak terkait bekerjasama dengan pemerintah kota padangsidimpuan telah membagi bagikan uang yang penyebarannya terjadi (tujuh puluh sembilan) desa kelurahan pada (enam) kecamatan kota padangsidimpuan, sehingga perolehan suara pihak terkait harus dikurangi sebanyak suara dari hasil rekapitulasi hasil perolehan suara pihak terkait yang telah ditetapkan kpu kota padangsidimpuan (in cast memohon), bahwa klaim pemohon tersebut, adalah tidak benar dan terkesan sangatlah didramatisir, karenanya pihak terkait menegaskan bahwa baikapalagioleh karenanya pengurangan perolehan suara sah pihak terkait sebanyak sebagaimana dimohonkan oleh pemohon, seyogianya tidak dipertimbangkan dan dikesampingkan oleh mahkamah: bahwa dalil pemohon pada halaman poin menyebutkan adanya peranan asisten iii (tiga) pemerintah kota padangsidimpuan khairul alamsyah) mengumpulkan dan memerintahkan camat, lurah kepala desa se kota padangsidimpuan untuk memenangkan pihak terkait yang disertai bagi bagi uang, bahwa dalil pemohon tersebut adalah tidak benar, sebab secara kedinasan keberadaan asisten iii (tiga) berdasarkan tupoksi nya tidak memiliki kewenangan kapasitas. kewenangan struktural tersebut secara administrasi pemerintahan adalah kewenangan asisten bahwa dengan tidak adanya kewenangan asisten iii untuk secara kedinasan, apalagi memerintahkan untuk memenangkan pihak terkait, maka tidak ada rasional atau peluangnya asisten iii melakukan hal yang dituduhkan oleh pemohon guo, sehingga tidak perlu dipertimbangkan dan haruslah dikesampingkan, bahwa terhadap dalil dalil pemohon pada halaman adalah tidak benar karena merupakan asumsi pemohon belaka yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya, bahwa sebagaimana dali pemohon pada halaman menyebutkan adanya laporan panwaslukada kota padangsidimpuan sebanyak laporan merupakan hak pemohonnamun sampai saat perkara guo diperiksa hadapan mahkamah ini, pihak terkait sama sekali tidak pernah dipanggil untuk dimintai keterangan oleh pihak panwaslukada kota padangsidimpuan dan juga belum adanya proses putusan hukum yang jelas atas laporan itu, maka sudah sepatutnya dalil dalil pemohon tersebut tidak perlu dipertimbangkan dan haruslah dikesampingkan, satu dan lain hal tuduhan tuduhan pemohon tersebut sama sekali tidak ada koperasi dan mata rantainya dengan keberadaan pihak terkait, bahwa dalil pemohon yang melandaskan adanya laporan laporan panwaslukada tersebut dianggap sebagai bukti praktik politik uang (money politic) yang dilakukan secara masif, tidak perlu dipertimbangkan dan dikesampingkan: bahwa dalil pemohon pada halaman poin yang menyebutkan berdasarkan hitungan menurut versi pemohon atas kepala daerah harus sudah ditetapkan selambat lambatnya (empat puluh lima) hari sebelum pemungutan suara, penyusunan daftar pemilih sementara dps) tanpa melalui proses pemutakhiran daftar pemilih sebagaimana ditentukan dalam huruf (b), (c) dan (d), dan dan peraturan kpu nomor tahun yang menentukan bahwa daftar pemilih sebelum menjadi dps dimutakhirkan terlebih dahulu oleh panitia pemungutan suara pps) dengan melaksanakan kegiatan berikut: mengadakan bimbingan teknis dan mensosialisasikan daftar pemilih kepada pengurus rukun tetangga rt) rukun warga rw), membentuk petugas pemutakhiran daftar pemilih ppp) yang bertugas melakukan pemutakhiran dengan mengunjungi langsung penduduk yang tercantum dalam daftar pemilih: memperbaiki, dan menyusun serta mengesahkan dps setelah melalui proses pemutakhiran, mengumumkan dps dengan menempelkan pada tempat tempat yang mudah dijangkau oleh masyarakat, dan menyampaikan dps kepada ketua rt rw untuk mendapat tanggapan divide bukti p 39j: berbagai pelanggaran yang dilakukan oleh memohon dalam tahap pemutakhiran data dan penyusunan daftar pemilih terhadasebut, telah mengakibatkan terjadinya keadaan keadaan sebagai berikut: terdapat, dengan rincian sebagai berikut: hoon erna dpt dpt tanpa nik selatan hutaimbaru perolehan suara pihak terkait harus dikurangi sejumlah yang penghitungan pemohon dirincikan dari akibat adanya surat suara yang hilang, adanya pemilih ganda, adanya politik uang, bahwa dalil pemohon tersebut sama sekali tidak beralasan hukum irasional, sehingga tidak perlu dipertimbangkan dan dikesampingkan, pendapat pihak terkait bahwa pihak terkait menilai pelaksanaan pemilukada kota padangsidimpuan yang diselenggarakan oleh pihak dpt)telah memenuhi seluruh persyaratan dan tatacara sebagaimana ditentukan dalam pemilukada baik dari mulai masa tahapan awal sampai pada masa pelaksanaan pemilukada kota padangsidimpuan tahun bahwa setelah mencermati dan meneliti dalil dalil pemohon guo, tidak ada ditemukan pelanggaran pelanggaran pemilukada kota padangsidimpuan tahun yang dilakukan oleh pihak terkait yang dapat dikategorikan terjadi secara terstruktur, sistematis dan masif, mod non, seandainya benar ada terjadi pelanggaran pelanggaran selama proses pelaksanaan pemilukada kota padangsidimpuan tahun hal demikian merupakan pelanggaran yang sifatnya kasuistis saja, dimana seluruh pasangan calon walikota dan wakil walikota padangsidimpuan tahun yang lainnya juga berpeluang dan berpotensi melakukan satu atau dua bentuk pelanggaran termasuk pemohon sendirikomisi pemilihan umum nomortangsidempuan tahun tanpemilukada damai kota padangsidimpuan tahun selatanhutaimbarbatunadutenggarangkola julmodel d kwk.kpu), kecamatan padangsidimpuan utarrekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dan pengesahan hasil pemilihan umum kepala daerah wakil kepala daerah tingkat kota padangsidimpuan tahun tanggal oktober beserta berita acara,,tanggal oktober model db kwk,kpu:tanggal oktober bukti fotokopi kliping koran metro tangsel tanggal juli judul berita siap berjuang untuk andar lenan : bukti fotokopi kliping koran pilar indonesia edisi april mei judul berita: andar insan dinilai paling mampu memimpin kota padangsidimpuan : bukti fotokopi kliping koran metro tangsel tanggal juli judul berita: simpatisan andar insan gelar bakti sosial, ratusan anak dikhitan gratis , bukti fotokopi kliping koran metro tangsel tanggal juli judul berita: simpatisan andar isapan, buka posko bina kesehatan masyarakat , bukti fotokopi kliping koran metro tangsel tanggal oktober judul berita: kampanye akbar andar insan stadion nurdin, ribu pendukung siap menangkan amin , bukti fotokopi kliping koran metro tangsel tanggal juli judul berita: kampanye hitam serang andar insan : bukti fotokopi laporan pengaduan ketua panwaslukada kota padangsidimpuan oleh tim pemenangan bakal pasangan calon walikota dan wakil walikota padangsidimpuan an. andar amin. harahap, ssp, msi dan muhammad iskandar nasution, sos, tanggal juli tentang kampanye buruk (black campaign), beserta lampiran bukti kupon sembako gratis dan tanda bukti penerimaan laporan nomor pemilukada vii bukti fotokopi surat pemerintah kota padangsidimpuan badan ketahanan pangan dan penyuluhan pertanian daerah nomor bkp3 1ix tanggal september perihal: undangan, berserta lampiran: naskah kata sambutan walikota padangsidimpuan drs. zulkarnain nasution, mm, bertanggal oktober bukti fotokopi kliping koran harian waspada tanggal september judul berita: walikota sidempuan motivasi dedi affan : bukti fotokopi surat edaran walikota padangsidimpuan nomor tanggal maret perihal: netralisasi dalam pemilihan umum pilpres dan pilkada, bukti fotokopi surat pernyataan dari masyarakat kelurahan huta lambang, kecamatan padangsidimpuan tenggara, kota padangsidimpuan tertanggal november bukti fotokopi surat panitia pemungutan suara pps), kelurahan bosan dolok, kecamatan padangsidimpuan utara nomor pps.bd tanggal oktober perihal: undangan acara simulasi bintik) pemilukada kota padangsidimpuan tahun bersama ppk,pps dan kpps: bukti fotokopi surat keterangan nomor atas nama lurah bosan dolok, kecamatan padangsidimpuan utara, bukti fotokopi surat pernyataan atas nama saloon siregar, alamat dusun iii desa gabungan, kecamatan psp. hutaimbaru, tertanggal oktober bukti fotokopi surat pernyataan atas nama haji bayi enggan, alamat kelurahan penyangga, kecamatan padangsidimpuan utara, tertanggal oktober bukti fotokopi surat pernyataan atas nama horn hasibuan, alamat desa jaring lombang, kecamatan padangsidimpuan angkola julu, tertanggal november bukti fotokopi surat pernyataan atas nama ramlan siregar, sos, lurah batunadua jae, kelurahan batunadua jae, kecamatan padangsidimpuan batunadua, tertanggal november bukti fotokopi surat pernyataan atas nama samsul harahap, alamat desa rimba doping, kecamatan padangsidimpuan angkola julu, tertanggal november bukti fotokopi surat tanda penerimaan laporan nomor pol tpl x su psp tanggal oktober bukti soft copy vcd) money politic pasangan calon nomor urut dalam pemilukada padangsidimpuan tahun bukti fotokopi surat pernyataan mukhlis hasibuan, kepala lingkungan ii, kelurahan wek vi, kecamatan padangsidimpuan selatan beserta lampiran: bukti fotokopi surat pernyataan samsul harahap, kepala lingkungan rimbasoping, kecamatan padangsidimpuan angkola julu, bukti fotokopi kartu pemilih atas nama april dani siregar nik dan kartu pemilih atas nama muhammad rizal nik selain itu, pihak terkaitpihak terkait indah sakti tanjung saksi adalah anggota dprd dan ketua tim pemenangan nomor tim kampanye nomor tidak pernah melibatkan pegawai negeri sipil ataupun struktural pemerintah kota padangsidimpuan: pelaksanaan pilkada kota padangsidimpuan tidak ada masalah dan sukses kami dari tim pemenangan tidak pernah menginstruksikan kepada baik koordinator lapangan kecamatan untuk mengadakan atau memberikan uang yang kita sebut dengan money politics, tidak ada teguran atau hukuman yang dilakukan kepada tim saksi oleh panas, baik pelanggaran pemilu maupun tindak pidana pemilu: tidak keributan maupun konflik masyarakat, saksi banyak menemukan pelanggaran pelanggaran yang dilakukan oleh pasangan nomor seperti money politics dan melakukan kekerasan terhadap anggota saksi, dan hal tersebut sudah dilaporkan kapolres kota padangsidimpuan, laporan yang disampaikan oleh pemohon sudah melewati batas waktu karena dilaporkan setelah tanggal oktober perubahan dpt dilakukan dua kali, amin saksi adalah sekretaris desa purwodadi, kecamatan padangsidimpuan batunadua, selaku sekretaris desa saksi tidak pernah memberikan dana untuk kemenangan salah satu pasangan kandidat kepada kepala dusun muhammad ali siregar untuk dibagikan kepada masyarakat. kecamatan padangsidimpuan batunadua tidak pernah mengintervensi terhadap pemerintah desa purwodadi untuk memenangkan salah satu pasangan kandidat. dari empat tps desa purwodadi yang menang adalah nomor muhammad rizal siregar saksi adalah pegawai negeri sipil badan kepegawaian daerah padang lawas utara, tidak ada mobilisasi pns dari valuta padangsidimpuan untuk melaksanakan pemilih, yang sebenarnya adalah saksi memang masih tetap warga padangsidimpuan, tetapi bekerja padang lawas utara: saksi memilih tps batang ayumi julu, padangsidimpuan utara karena terdaftar dalam dpt, april dani carolina saksi adalah pegawai negeri sipil badan kepegawaian daerah padang lawas utara, keterangan saksi sama dengan keterangan saksi muhammad rizal siregar, saksi memilih tps kelurahan ujung padang, kecamatan padangsidimpuan selatan kampung saksi sebagian besar yang bekerja padang lawas utara berdomisili padangsidimpuan: perlindungan siregar pekerjaan saksi wiraswasta, pada acara pelantikan pengurus pemuda pancasila dihadiri oleh lurah yang pada saat itu menyampaikan pidato yang isinya tidak berkait dengan pemilukada. acara tersebut dilaksanakan pada bulan september menahan siregar wiraswasta, saksi tinggal desa huta lambang, kecamatan padangsidimpuan tenggara: pada saat pemilihan tanggal oktober berjalan sangat aman dan tenteram, tidak ada permasalahan dari pihak mana pun, saksi atas nama masyarakat desa huta lambang tidak ada menerima uang dari siapa pun: saksi melihat kepala desa huta lambang bernama nelson gultom, pada saat kampanye tanggal oktober mengumpulkan masyarakat untuk ikut berkampanye bagi pasangan nomor stadion nurdin kota padangsidimpuan, dan sepengetahuan saksi kepala desa tersebut yang membawa truk miliknya sendiri untuk membawa masyarakat berkampanye stadion nurdin, sepengetahuan saksi ucok eka harahap adalah saksi nomor tps yang dalam keterangannya menerangkan mendapat empat amplop: ashari harahap saksi tinggal jalan kenanga, padangsidimpuan selatan, kota padangsidimpuan, saksi adalah sekretaris tim pemenang dari partai demokrasi pembaruan yang mengusung nomor saksi menerima undangan dari kpu tanggal september untuk menghadiri rekapitulasi dpt dalam pemilukada kota padangsidimpuan tahun dalam acara rekapitulasi untuk penetapan dpt. rapat tersebut selain dihadiri oleh saksi juga dihadiri oleh seluruh tim pasangan calon termasuk sekretaris tim nomor seluruh ppk kecamatan dan ketua bawaslu kota, jumlah dpt saat ditetapkan adalah seluruh tim pasangan calon diberikan softcopy dan hardcopynya, pada saat penetapan tidak ada yang mengajukan keberatan, ada deklarasi damai yang dilaksanakan oleh kpu gedung stain padangsidimpuan, tetapi saksi lupa tanggalnya dan seluruh pasangan hadir dan menandatangani deklarasi tersebut: kampanye damai dilakukan dua kali, diselenggarakan oleh pihak kepolisian polres kota padangsidimpuan yang pada saat itu hadir juga kapolda sumatera utara. dori pamona saksi adalah lurah bosan dolok, kecamatan padangsidimpuan utara, saksi tidak pernah mengintimidasi ketua kpps: pada saat itu ada simulasi kpps yang dilaksanakan oleh ppk kecamatan, kemudian saksi diundang oleh pps, dan saksi tidak pernah meminta untuk memenangkan nomor seperti yang diterangkan oleh faisal haris. dalam pertemuan tersebut saksi hanya meminta kepada seluruh kpps atau pun anggota yang hadir supaya melaksanakan tugasnya dengan sebaik baiknya: saksi juga tidak pernah memerintahkan untuk tidak membagikan kepada pihak pihak yang tidak mendukung nomor pertemuan tersebut dilaksanakan kantor p2kp atau ppm. pertemuan tersebut atas permintaan ppk dan diadakan kelurahan bosan dolok, sepengetahuan saksi kepala lingkungan saat pemilukada tidak berada sidempuan karena menunaikan ibadah haji, meratakan siregar saksi adalah anggota dprd dari partai buruh salah satu partai pengusung nomor saksi adalah penasihat tim sukses, saksi merasakan dan mendengar kpu sudah melaksanakan pemilukada secara maksimal: saksi merasakan dan mendengar keterlibatan skpd kota padangsidimpuan dalam pemilukada kota padangsidimpuan, misalnya seperti sahabat saksi, famili saksi saudara sekda kota padangsidimpuan armada hasibuan, s.h., m.m. karena sangat berpengaruh, sangat potensial untuk bisa mempengaruhi beberapa skpd untuk mengusung dan memenangkan nomor apalagi saksi dan sekda saling curhat, pertemuan dengan sekda kota padangsidimpuan dilakukan dua kali, yaitu sebelum pemilukada ruangan saksi, dan kedua bertemu medan, sebelum pemilukada kota padangsidimpuan tanggal oktober saksi pernah ditelepon oleh walikota medan yang juga ayah kandung dari dedi jaminsyah harahap kandidat pasangan nomor untuk bersilaturahmi medan. atas undangan tersebut kemudian saksi mendatangi walikota medan. dalam pertemuan tersebut saksi diminta untuk mendukung nomor dan dalam pertemuan tersebut juga hadir armada hasibuan dan bendahara siregar pejabat pemerintah provinsi. saksi iming iming apabila mau gabung dengan pasangan nomor akan diberi imbalan lipat, tetapi saksi tidak menerima tawaran tersebut, saksi juga diundang pada tanggal agustus oleh tim nomor dan saksi memenuhi undangan tersebut, dalam pertemuan tersebut saksi melihat ada skpd kota padangsidimpuan sorotan harahap saksi tinggal desa gabungan sipabangun, kecamatan padangsidimpuan hutaimbaru, kota padangsidimpuan: saksi adalah kepala lingkungan iii: saksi tidak pernah menerima uang dari siapa pun, pada tanggal oktober saksi melihat tim nomor syara dahlia harahap membagi bagikan uang kepada masyarakat rp. dalam amplop untuk memilih nomor hal itu saksi ketahui karena ada warga yang melapor kepada saksi setelah pemilihan: ditempat saksi ada empat tps dan yang menang adalah nomor sepengetahuan saksi tidak ada pengancaman kepada warga untuk memilih salah satu pasangan calon, ahmad bestari lubis saksi adala camat padangsidimpuan tenggara, saksi tidak pernah memerintahkan kepala desa huta lambang nelson gultom untuk bagi bagi duit untuk pasangan nomor saksi juga tidak pernah mengumpulkan para kepala desa: batunadua tenggara "bmmomms angkola julu bukti p 41j adanya dpt tanpa nik tersebut merupakan pelanggarhal ini merupakan indikasi awal adanya kecurangan dalam penyusunan dpt sebagaimana pernah dijadikan pertimbangan hukum oleh mahkamah konstitusi dalam putusan nomor php.d vi untuk membatalkan hasil pemilukada kabupaten tapanuli utara tahun dan memerintahkan kpu kabupaten tapanuli utara untuk melaksanakan pemungutan suara ulang. oleh karena itunwaslukada psp l x bertanggal oktober atas nama pelapor drs. popup harahap (bukti terdapat pemilih dalam dpt yang memiliki nama dan nik ganda sejumlah (empat ribu delapan ratus enam puluh delapan) pemilih, dengan rincian sebagai berikut: meinamramoa nama nik ganda bukti p 43j erwin hotmansah harahap saksi adalah pegawai negeri sipil pemerintah kota padangsidimpuan, tepatnya satuan polisi pamong praja: saksi membantah adalah pertemuan galang menggalang karena yang ada adalah pertemuan keluarga besar dari bapak backnum harahap, termasuk saya sendiri adalah keluarga. dalam pertemuan itu intinya hanya memohon doa restu karena anak dari bapak backnum harahap, yaitu pihak terkait berkeinginan untuk ikut serta dalam pencalonan walikota dan wakil walikota padang sidempuan tahun tidak ada dukungan supaya membentuk tim sukses, lalu melakukan tindakan tindakan penggalangan dan lain sebagainya: pertemuan dalam tatanan hubungan kekerabatan (alihan tolu) kota padangsidimpuan, bukan hanya pihak keluarga dari bapak backnum harahap, tetapi saksi juga pernah diundang oleh pihak pemohon, tepatnya subur restoran, saksi bertemu dengan pemohon yang difasilitasi oleh kepala desa rimba doping dan paman beliau yang bernama nasrul siregar: bayi enggan saksi tinggal kelurahan penyangga, padangsidimpuan utara: saksi adalah warga masyarakat: saksi tidak pernah menerima uang, sepengetahuan saksi ali umar siregar adalah tim sukses dari nomor pada tanggal oktober pada masa kampanye, ali umar siregar memobilisasi massa untuk kampanye stadion nurdin: lurah kelurahan tano bato yaitu darwin dalimunte memberikan uang sebanyak rp. kepada keping iii ali umar siregar, karena tim nomor sepengetahuan saksi tidak pernah membagi bagikan uang: saksi melihat tim nomor membagi bagikan uang gang selasih dan juga kelurahan penyangga, tungku penurunan harahap saksi tinggal gang selasih lingkungan iii, kelurahan tano bato, kecamatan padangsidimpuan utara. saksi membesar keterangan saksi bayi enggan bahwa ada pembagian uang ole tim nomor dan saksi mendapat uang sebanyak rp. dari kepala lingkungan bernama ali umar yang diberikan satu haru sebelum hari pemilihan dengan pesan supaya tetap pada komitmen kita pertemuan pertemuan dan musyawarah kita tetap nomor uang tersebut belum saksi gunakan dan masih saksi simpan: saksi diminta oleh ali umar untuk mengadakan pertemuan dengan warga atau musyawarah daerah untuk memenangkan kandidat nomor dalam rapat dihadiri oleh orang yang dituakan, panitia pembangunan masjid, tokoh pemuda, alim ulama, dan keping. rapat tersebut memutuskan untuk mendukung nomor tempat saksi nomor menang, sepengetahuan saksi ada bantuan pemberian uang ketika sholat subuh sebanyak rp25. untuk pembelian dan ditambah kandidat nomor langsung dedi jaminsyah saputra membagikan ,, per orang, dalam masjid. saat saksi warung saksi mendengar pembicaraan bahwa apabila ada pemilih yang tidak datang supaya dicoblos nomor irwan tonga saksi tinggal kelurahan tano bato lingkungan saksi adalah warga masyarakat: saksi menerangkan bahwa saudara tahlil rambe kepala lingkungan dan saudara paduan tidak pernah membagi bagi uang warung kopi saksi: saksi tidak pernah melihat atau mendengar pasangan nomor membagi bagikan uang, menimbang bahwa pengawas pemilihan umum kota padangsidimpuan telah menyamai(adangsidimpuapemohon adalah salah satu pasangan calon walikota dan wakil walikota peserta pemilukada kota padangsidimpuditetapkan oleh memohon pada tanggal oktober (bukti ptoktober adalah hari senin, oktober selasa, oktober dan rabu, oktober karena hari jum'at, oktober adalah hari libur nasional hari raya idul adha tanggal oktober adalah hari sabtu dan tanggal oktouat hal hal mengenai kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh memohon sehingga tidak memenuhi persyaratan huruf pmk menurut mahkamah eksepsi memohon tersebut telah dipertimbangkan dalam paragraf atas: dan massif, aktif memenangkan pasangan calon walikota dan wakil walikota padangsidimpuasaksi saksi syamsul bahri harahap, darwin dalimunthe, ali umar, edi saputra dalimunthe, abdul haris tanjung, mulya cc. terdapat penduduk kota padangsidimpuan pendukung pemohon yang telah memenuhi syarat sebagai pemilih dan telah terdaftar dalam dps akan tetapi tidak lagi terdaftar dalam dpt kota padangsidimpuan (bukti p 44j:, terdapat pemilih terdaftar dalam dpt pada sidempuan, sudah meninggal dunia, anggota tni polri, dan lain lain (bukti p 45j: terdapat selisih yang tidak rasional dan mencolok antara jumlah calon pemilih dalam dps dengan jumlah pemilih dalam dpt seluruh kecamatan kota padangsidimpuan, yang membuktikan tidak dilaksanakannya validasi, verifikasi dan pemutakhiran data pemilih secara faktual seluruh tps, lingkungan, kelurahan kota padangsidimpuan, sehingga selisih jumlah antara dps dengan dpt yang tidak divalidasi, tidak diverifikasi secara faktual selisihnya sebanyak orang, dan jumlah tersebut belum final karena yang dianalisis dan dibandingkan belum seluruh data yang ada dps dan dpt sebagaimana table rekapitulasi hasil perbandingan antara dps dan dpt pemilu kada kota padangsidimpuan (bukti p 46j: bahwa keadaan keadaan tersebut pada point atas terjadi tidak terlepas dari pengaruh aparat pemerintah kota padang sidempuan baik secara langsung maupun tidak langsung, dan adanya peran keterlibatan memohon dengan cara sebagai berikut: petugas pemutakhiran data pemilih ppp)bukti dan bukti p 48j: ppp berasal dari unsur aparat pemerintahan tingkat desa kelurahan: pengaduan keberatan masyarakat mengenai dps yang diterima oleh pps disampaikan langsung kepada memohon tanpa melalui panitia pemilihan kecamatan ppk) divide bukti p 48j:, bahwa keadaan keadaan tersebut pada poin dan poin atas, telah dimanfaatkan guna menambah perolehan suara pasangan calon kesayangan harahap, nelson gultom, umar hanafi siregar, tulus, thamrin pohan, ahmad rahim gulungan, dan ucok eka harahap: terhadap dalil pemohon tersebut, menurut pihak terkait dalil tersebut merupakan dalil yang mengada adasaksi amin, dori pamona, ahmad bestari lubis, dan erwin hotmansah harahap:adanya perintah dari walikota padangsidimpuan dan jajarannya yang secara terstruktur, sistematis, dan masif untuk memenangkan pasangan calon nomor urut pihak terkait). adapun bantuan pemenangan oleh pihak keluarga bagi pihak terkait, hal demikian adalah wajar saja sepanjang tidak melanggar aturan pemilu. mahkamah tidak menemukan bukti yang meyakinkan bahwa ada tindakan pemaksaan atau pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif sehubungan dengan bantuan oleh jaringan keluarga tersebut. mengenai keterlibatan pegawai negeri sipil dan birokrasi pemerintahan, mahkamah tidak yakin bahwa telah terjadi upaya paksa dan mengekang kebebasan pegawai negeri sipil untuk memilih pihak terkait, karena faktanya pegawai negeri sipil dan pejabat pemerintahan terbelah dalam memberi dukungan terhadap paraada intimidasi yang dilakukan oleh. menurut mahkamah dalil pemohon tersebut tidak dibuktikan dengan bukti yang cukuppada pokoknya mendalilkdengan cara merekrut anggota ppk, pps dan kpps yang memihak kepada pasangan calon nomor urut pihak terkait) dan membagikan undangan memilih formulir c 6e kwk) hanya kepada simpatisan pasangan calofaisal haris, anugerah tonga, masjid, arifin siregar, dan junaidi siregarnar dan merupakan asumsi yang tidak benar, karena seluruh ppk dan nitrat lumbantobing: atas permasalahan hukum tersebut, menurut mahkamah, setelah memperhatikan fakta persidangan dan bukti bukti dari para pihak, ternyata penyelenggara pemilu baik itu ppk, pps, maupun kpps tidak dapat mempengaruhi perolehan suara masing masing pasangan calon karena hasil dimasukan pps kemudian ppk dan selanjutnya kabupaten kota. mahkamah tidak menemukan adanya bukti bahwa baik ppk, pps, maupun kpps melakukan kecurangan dalam proses penghitungan dan rekapitulasi suara untuk memenangkan pihak terkait. demikian pula halnya dengan penyelenggara pemilu, tidak ada bukti yang meyakinkan bahwa para penyelenggara pemilu terpengaruh dan menjadi tidak independen karena membantu pihak terkait. apalagi sesuai keterangan tertulis bawaslu kota padangsidimpuan halaman sampai dengan halaman huruf angka dan huruf angka dinyatakan bahwa laporan tidak ditindaklanjuti karena tidak lengkap datanya dan sudah melewati batas waktu yang ditentukan undang undang. dengan demikian dalil pemohon guo tidak beralasan hukum: bahwa mengenai formulir c6, menurut mahkamahakan tetapi sesuai fakta persidangan, hal itu tidak dilakukan oleh pemilih yang tidak mendapat formulir c6. apalagi sesuai keterangan tertulis bawaslu kota padangsidimpuan halaman angka dan halaman sampai dengan halaman huruf angka sampai dengan huruf angka dinyatakan bahwa laporan tidak diberikannya formulir tidak ditindaklanjuti karena tidak lengkap datanya. dengan demikian dalil pemohon guo tidak beralasan hukum, i3. menimbang bahwa pemohon mendalilkan terdapat., si., dan muhammad iskandar nasution, sos.) menurut mahkamah dalil pemohonterlebih lagi hal tersebut tidak pernah dilaporkan kepada bawaslu kota padangsidimpuamendalilkan adalenan). untuk membuktikan dalilnya pemohon mengajukan bukti surat tulisan bertanda sampai dengan bukti sampai dengan sampai dengan serta saksi saksi darwin dalimunthe, ali umar, edi saputra dalimunthe, masjid, mulya hasanayang harahap, nelson gultom, tulus, thamrin than, ahmad rahim gulungan, dan ucok eka harahap:pt sampai dengan pt serta saksi saksi sorotan harahap, ahmad bestari lubis, bayi enggan, tungku penurunan harahap, dan irwan tonga, atas permasalahan hukum tersebut, menurut mahkamah, bahwa tidak ada pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif dalam pemilukada kota padangsidimpuan dengan membayar pemilih adalah pelanggaran yang dilakukan oleh pihak terkait maupun tim sukses pihak terkait. kalaupun ada pelanggaran, hal itu hanya bersifat sporadis danngajukanapalagi sesuai keterangan tertulis bawaslu kota padangsidimpuan laporan adanya politik uang tidak dapat ditindaklanjuti karena laporan tidak lengkap. dengan demikian, menurut mahkamah, dalil pemohon guo tidak terbukti menurut hukum: i3. menimbang bahwa terhadap adanya pertemuan villa kolam seperti yang didalilkan oleh pemohon, menurut mahkamah, hal tersebut merupakan pertemuan yang wajar dan dapat dilakukan oleh siapapun, karena dilakukan dalam rangka perkenalan. terlebih lagi hal itu dilakukan lama sebelum pemilukada kota padangsidimpuan yaitu pada tanggal mei oleh karena itu, menurut mahkamah, dalil pemohon guo tidak beralasanahli pemohon, mendengar keterangan saksi saksi dari pemohon, memohon, dan pihak terkait: membaca keterangan tertulis bawaslu kota padangsidimpu, dengan nomor php.d x pada tanggal november 2012menguraikan sebagai berikut: objek permohonanlah menentuyang menjadi objek permohonanwalikota dan wakil walikota padangsidimpuan nomor urut dan mengakibatkan pengurangan perolehan suara pemohon, yang dijelaskan dengan kronologis sebagai berikutlamannya didasarkan pada rekapitulasi dpt, terutama:: keterlambatan pengadaan alat perlengkapankartu pemilih, pemilih pendukung pemohon juga tidak diidak dapat memberikan suara pada saat pemungutan suara tanggal oktober perbuatan tidak mendistribusikan kartu pemilih dan surat pemberitahuan waktu dan tempat pemungutan suara terhadap (lima belas ribu tiga ratus enam puluh) pendukung pemohon tersebut telah mengakibatkan pengurangan suara yang semestinya didapat pemohon dalam pemungutan suara pemilu walikota dan wakil walikota padangsidimpuan sejumlah (lima belas ribu tiga ratus enam puluh) suara, adanya (lima ribu seratus dua puluh) penduduk pendukung pemohon yang tidak terdaftar dalam dpt, mengakibatkan (lima ribu seratus dua puluh) pemilih pendukung pemohon telah tidak dapat menggunakan hak pilihnya pada saat pemungutan suara pada tanggal oktober hal ini pada akhirnya mengakibatkan pengurangan perolehan suara yang semestinya didapat pemohon dalam pemilukada kota padang sidempuan tahun sejumlah (lima ribu seratus dua puluh) suara: adanya dpt tanpa nik, yakni sejumlah (sebagaimana tersebut pada poin dan dpt dengan nik dan nama ganda, yakni sejumlah (sebagaimana tersebut pada poin telah digunakan pasangan calon walikota dan wakil walikota padangsidimpuan nomor urut untuk menambah perolehan suara sahnya dengan cara meminta kepada pemilih yang tidak berhak memilih dan masyarakat kabupaten padang lawas utara menggantikan pemilih tanpa nik dan nik nama ganda dengan menggunakan kartu pemilih dan surat pemberitahuan waktu dan tempat pemungutan suara formulir model kwk) dan telah mengakibatkan penambahan sejumlah (dua puluh satu ribu delapan ratus empat puluh satu) suara terhadap pasangan calon nomor urut perbuatan mobilisasi pemilih tersebut sideperkara tps kelurahan ujung padang, kecamatan padangsidimpuan selatan bukti p 49j: tanda bukti penerimaan laporan nomor panwaslukada psp l x tanggal oktober atas nama pelapor: berpita yusra dengan tempat kejadian perkara tps kelurahan aek tampang, kecamatan padangsidimpuan selatan bukti p 50j: bahwa sebagai bukti tambahan kecurangan ada melibatkan memohon beserta jajarannya ppk, pps dan bahwa sebagai bukti lain adanya kecurangan yang melibatkan memohon beserta jajarannya ppk, pps dan kpps berdasarkan jumlah surat suara seluruhnya yang telah dihitung oleh memohon, ppk, pps,berjumlah (seratus empat puluh sembilan ribu empat ratus enam puluh lima). dengan demikian terjadi kehilangan surat suara sejumlah (tiga ribu tujuh ratus tiga puluh enam) dalam proses penghitungan dan rekapitulasi surat suara mulai dari tps, pps, ppk, dan kpu kota padangsidimpuan, karena jumlah surat suara yang dicetak dan didistribusikan oleh memohon kepada kpps sejumlah (seratus lima puluh tiga ribu dua ratus satu) yang berasal dari penjumlahan: dpt kota padangsidimpuan surat suara cadangan dpt) dpt surat suara cadangan bahwa kehilangan surat suara sejumlah (tiga ribu tujuh ratus tiga puluh enam) tersebut sesuai dengan peraturan perundang undangan merupakan pelanggaran sebagaimana yurisprudensi tetap mahkamah konstitusi: bahwa berdasarkan surat pernyataan ketua ppk padangsidimpuan selatan anugerah tonga, yang beralamat jl. sutan mangarahon nomor kelurahan wek kecamatan padangsidimpuan selatan menyatakan bahwa data pemilih dalam dps dan dpt pilkada padangsidimpuan bukan berdasarkan validasi faktual data pemilih masing masing lingkungan dan tidak dilakukan pemutakhiran data pemilih oleh pps, sehingga banyak penduduk kota padangsidimpuan yang tidak terdaftar dalam dpt, dan benar dalam perekrutan anggota pps dan kpps telah terjadi pelanggaran terstruktur dimana anggota pps dan kpps harus orang orang yang direkomendasikan camat dan lurah yakni orang orang yang mendukung pasangan calon nomor urut andar insan) sehingga penyelenggaraan pemungutan suara berjalan tidak netral, dimana kpps bekerjasama dengan kepala lingkungan kepala dusun dalam membagikan undangan memilih formulir kwk.kpu) lebih mengutamakan pendukung pasangan calon nomor urut andar insan) dan untuk pendukung nomor urut tidak dibagikan undangan memilih (bukti p 31j, bahwa berdasarkan surat pernyataan syawaluddin nasution anggota kpps lingkungan tps beralamat jalan hutabarat gang dame iii, kelurahan wek vi, kecamatan padangsidimpuan selatan yang menyatakan terdapat nama nama yang terdaftar dpt lingkungan ii, tps kelurahan wek vi, kecamatan padangsidimpuan selatan tetapi bukan warga lingkungan ii, kelurahan wek vi, kecamatan padangsidimpuan selatan yang diduga mereka itu berasal dari luar kota padangsidimpuan, agar memilih pasangan calon nomor urut andar i insan) (bukti bahwa memohon pada tanggal oktober telah mengeluarkan keputusng ditandatangani oleh (empat) orang komisioner kpu kota padangsidimpuan, terdapat banyak kejanggalan pada pembuatan keputusan guo terdapat konsideran bagian memperhatikan poin poin poin dimana dalam poin memohon mengutip sebuah surat keputusan kpu kota padangsidimpuan yang tidak memiliki nomor, tetapi sesuai dengan narasi surat tertanggal oktober bertepatan dengan hari minggu merupakan hari libur umum. pada poin tiga berita acara rapat pleno kpu kota padangsidimpuan sama sama tidak diberi nomor, karenakpubekerja tidak berdasarkan peraturan lagi, akan tetapi sebagian telah berpihak kepada pasangan calon nomor urut andar insan), selain memohon tidak kompak dalam penyelenggaraan pemilukada kota padangsidimpuan, sehingga wajar bila kwalitas pelaksan. (bukti p 52j bahwa memohon sebelum memasuki tahapan pemilukada kota padangsidimpuan telah mempunyai niat yang tidak jujur untuk penyelenggaraan pemilukada guo hingga proses pengumuman hasil rekapitulasi dilakukan, karena ada banyak kejanggalan yang dilakukan oleh memohon, sehingga salah seorang komisioner kpu kota padangsidimpuan tidak mau terlibat dengan seluruh proses tersebut dan tidak mau menandatangani surat keputusan penetapan pemenangan pasangan calon nomor urut andar insan). kejanggalan yang dilakukan memohon adalah: surat suara hilang (tiga ribu tujuh ratus tiga puluh enam) surat suara dari kpu kota padangsidimpuan. terjadinya penambahan daftar pemilih tetap dpt) tanggal oktober atau dua hari menjelang hari pemungutan suara tanggal oktober dan bahkan saat rekapitulasi hasil penghitungan suara kpu tanggal oktober dari (seratus empat puluh delapan ribu sembilan ratus enam puluh) menjadi (seratus empat puluh sembilan ribu empat ratus enam puluh lima). terjadi penyesuaian angka angka dari (seratus empat puluh sembilan ribu lima) disesuaikan dengan jumlah dpt yang semua perubahan angka angka tersebut diminta untuk dipakai oleh panitia pemilihan kecamatan ppk). (bukti p 53j, bahwa berdasarkan rekapitulasi hasil penghitungan suara yang dilakukan oleh memohon terdapat suara sah sebesar suara. menurut pemohon hasil rekapitulasikarena dibantu oleh memohon merupakan pelanggaran yang terstruktur meminta kepada mahkamah untuk mengurangi suara yang diperoleh oleh pasangan calon nomor urut andar insan) sebesar (dua puluh lima ribu tiga ratus dua puluh lima) dengan perincian suara tersebut diperoleh berdasarkan hasil manipulasi suara dengan perincian sebagai berikut: suara diperoleh dari surat suara yang hilang dari memohon i.c kpu kota padangsidimpuan)bahwa petugas kpps diseluruh tps pada saat pemungutan suara berlangsung tidak ada yang menyerahkan salinan dpt kepada saksi saksi, sehingga kehadiran pemilih tps tidak dapat diawasi sesuai dengan nama nama dalam dpt, pemohon menyimpulkan ada tindakan manipulatif yang dengan sengaja dilakukan oleh memohon sehingga pelanggaran atas pelaksanaan pemilukada terjadi secara terstruktur dan sistematis yang sangat merugikan pemohontel,. bahwa pasangan calon nomor urut andar insan) melakukan kecurangan dengan segala cara selain melibatkan walikota dan skpd dan jajaran pemerintahan kota padangsidimpuan dan perangkat desa kelurahan kepala desa, bpd, kepala dusun kepala lingkungan, para kepala urusan tingkat desa serta tim sukses secara matang, terstruktur, sistematis, masif) yang terorganisir dengan rapi dan baik, kemudian penyelenggara kpu, ppk, pps, kpps) turut melakukan pembiaran agar memuluskan kecurangan pasangan calon nomor urut andar i insan). menurut keterangan saksi pemohon bahwa pasangan calon nomor urut andar insan) juga melakukan mobilisasi pemilih dari daerah luar kota padangsidimpuan untuk memilih tps yang ditentukan oleh pihak pasangan calon nomor urut antara lain: ii. bahwa warga masyarakat desa batu anggar, kecamatan batang onang, kabupaten padanglawas utara valuta) bernama ali iran harahap memilih mencoblos tps lingkungan dusun wek kelurahan desa wek kecamatan padangsidimpuan selatan atas perintah suruhan tim andar insan nomor urut yang merupakan perintah dari bupati valuta untuk memenangkan pasangan calon nomor urut andar insan) dalam pilkada kota padangsidimpuan tanggal oktober dalam pencoblosan tersebut saksi diberikan uang rp. oleh pemerintah valuta . bukti p 54j: ii. bahwa abd. malik, alamat batusangkar, valuta, memilih tps link. viii, kel. batunadua, kecamatan padangsidimpuan batunadua dan diberikan uang rp. (bukti p 55j, ii. bahwa syahril harahap, alamat desa batusangkar, kabupaten valuta, memilih tps link. kelurahan tano bato,56j. iv. bahwa asna siregar alamat desa batusangkar, kabupaten valuta menyatakan telah memilih tps link. kelurahan tano batop 57j. bahwa ali musa harahap alamat batusangkar kabupaten valuta, telah memilih tps kelurahan hutaimbaru, kecamatan padangsidimpuan hutaimbaru, kota padangsidimpuan diberikan uang rp. oleh pejabat valuta dan memilih nomor urut bukti vi. bahwa usman, alamat compang, kabupaten valuta, memilih tps iii, desa dihitung kecamatan padangsidimpuan tenggara atas suruhan tim nomor urut andar insan) dan diberikan uang rp. untuk memilih nomor urut (bukti p 59j bahwa terhadap mobilisasi massa yang dilakukan oleh pasangan calon dalam pelaksanaan pemilukada mahkamah tidak mentolerasinya dan memerintahkan memohon untuk melakukan pemilihan ulang, sebagaimana putusan pemilukada kota pekanbaru nomor php.d 1x tanggal juni politik uang secara terstruktur, sistematis,telah melakukan politik uang secara terstruktur, sistematis, dan masif pada pemilukada kota padangsidimpuan: bahwa tindakan politik uang yang dilakukan pasangan calon walikota wakil walikota padangsidimpuan nomor urut andar insan bersama dengan pemerintah kota padangsidimpuan adalah dengan membagi bagi uang rp. (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada (dua ratus) pemilih untuk setiap desa kelurahan seluruh kota padangsidimpuan yakni sejumlah (tujuh puluh sembilan) desa kelurahan pada (enam) kecamatan kota padangsidimpuan, sehingga dari politik uang pasangan calon walikota dan wakil walikota padangsidimpuan pasangan calon nomor urut andar insan memperoleh suara sebanyak suara, penambahan suara sebanyak suara ini harus dikurangi dari perolehan suara pasangan calon nomor urut andar insan berdasarkan rekapitulasi hasil perolehan suara pasangan calon walikota dan wakil walikota padangsidimpuan oleh memohon. hal ini adalah dampak penyebaran politik uang oleh pasangan calon nomor urut andar l insan terjadi secara masif yakni: kecamatan padangsidimpuan utara yang terdiri dari kelurahan desa, yakni: wek wek ii, wek iii, wek iv, sadarkan, losing batu, tobat, tanobat, bosan dolok, batang ayumi jae, penyangga, timbangan, incar, kantin, kayu embun, ii. kecamatan padangsidimpuan selatan yang terdiri dari kelurahan desa, yakni: wek wek vi, ujung padang, aek tampang, padang matinggi, matinggi lestari, selandia, losing, ditambang, ditambang baru, sedangkan, harapan: iii. kecamatan padangsidimpuan batunadua yang terdiri dari kelurahan desa, yakni: batuanadua jae, batuanadua julu, purwodadi, gunung hasahatan, ujung garap, aek tutul, barus, shooting, aek bayur, paduan jae, paduan julu, batang bahan, aek nagari, similis, margot topeng: iv. kecamatan padangsidimpuan hutaimbaru yang terdiri dari kelurahan desa, yakni: hutaimbaru, lubuk raya, palopo maria, gabungan jae, lamba lubuk manik, singoli, pariaman sarana, gabungan sipabangun, huta padang, pinjaman lama, kecamatan padangsidimpuan tenggara yang terdiri dari kelurahan desa, yakni: dihitung, pijar kopling, salambue, purata pk, silang, palopo pk, menunggang jae, menunggang julu, roti, manager, huta kode, huta padang, huta lambang, perkebunan pk, labuhan labo, labuhan rasi, huta lombang, tarutung baru, vi. kecamatan padangsidimpuan angkola julu yang terdiri dari kelurahan desa, yakni: jaring natobang, jaring lombang, batu layan, rimba doping, compang, simatohir, simpson, pintu langit,membagi bagikan uang pada saat (tanggal oktober dan hari (tanggal oktober pemungutan suara pemilukada kota padangsidimpuan tahun bahwa tindakan politik uangdilakukan dengan cara: walikota padangsidimpuan melalui asisten iii (tiga) pemerintah kota padangsidimpuan khairul alamsyah) mengumpulkan camat, lurah kepala desa se kota padangsidimpuan bertemu gunungnya kabupaten padang lawas utara dengan pasangan calon walikota wakil walikota padangsidimpuan nomor urut andar l insan, dalam pertemuan dimaksud asisten iii (tiga) pemerintah kota padangsidimpuan khairul alamsyah) hadapan pasangan calon walikota wakil walikota padangsidimpuan nomor urut andar i insan memerintahkan agar para lurah, kepala lingkungan dan pegawai negeri sipil sejajarkan pemerintah kota padangsidimpuan harus memenangkan pasangan andar insan (bukti p 60j: ii. selanjutnya perintah asisten iii (tiga) pemerintah kota padangsidimpuan khairul alamsyah) sebagaimana dimaksud pada huruf ditindaklanjuti camat kota padangsidimpuan dengan membagi bagikan uang kepada lurah kepala desa dengan sasaran (tigaratus) pemilih pada setiap desa kelurahan dengan besaran rp. (seratus lima puluh ribu rupiah) untuk setiap pemilih (bukti iii. kemudian lurah kepala desa menindaklanjuti perintah camat dengan memberikan uang kepada kepala lingkungan kepala dusun dengan besaran rp. (seratus lima puluh ribu rupiah) untuk setiap pemilih yang sasaran pemilih untuk setiap desa kelurahan adalah pemilih (bukti p 12j: bahwa tindakan politik uang pasangan calon walikota wakil walikota padangsidimpuan nomor urut j andar insan bekerjasama dengan jajaran pemerintah kota padangsidimpuan yang dilakukan seluruh wilayah kota padangsidimpuan selanjutnya diuraikan bawah ini: kecamatan padangsidimpuan angkola julu: i. bahwa camat padangsidimpuan angkola julu ahmad nasirwan batubara) memerintahkan kepala desa rimba doping ali angsur harahap) untuk berlam pemilukada kota padangsidimpuan tahun dan memberikan uang kepada kepala desa rimba doping sebesar rp. (empat puluh lima juta rupiah) untuk diberikan kepada masyarakat desa rimba doping agar masyarakat memilih pasangan calon walikota wakilp 1j, bahwa mahkamah konstitusi dalam putusannya nomor php.d vii1 nomor php.d viii nomor php.d viii nomor php.d viii nomor php.d viii nomor php.d dan nomor php.d x memutuskan yang menjadi objek permohonan perselisihan hasil pemilihan umum bupati walikota) dan wakil bupati wakil walikota) adalah berita acara rekapitulasi hasil penghitungan suara pemilihan umum tingkat kabupaten kota) oleh komisi pemilihan umum kabupaten kota): bahwa berdasarkan poin s.d poin maka secara formal permohonan pemohon (objek permohonan guo) telah memenuhi syarat sebagaimana dimaksudselanjutnya kepala desa rimba doping memberikan uang tersebut antaranya kepada kepala dusun muhamad ali siregar) dan kepala dusun syamsul harahap) untuk dibagikan kepada para pemilih yang terdaftar desa rimba doping (bukti p 61j: ii. bahwa camat padangsidimpuan angkola julu ahmad nasirwan batubara)untuk melakukan penggalangan masyarakat kecamatan padangsidimpuan angkola juluvide bukti bukti dan bukti p 14j, iii. bahwa badan permusyawaratan bpd) desa simpson, kecamatan padangsidimpuan angkola julu telah memaksa thamrin pohrp. bukti s.d bukti p 64j: iv. bahwa kepala desa simpson umar hanafi siregar) memberikan uang sebesar rp. kepada rahmat taufan nasution untuk dibagikan kepada orang pemilih5j bahwa kepala desa simpson umar hanafi siregar) memberikan uang sebesar rp. kepada kaur6j, kecamatan padangsidimpuan selatan camat dan ppk padangsidimpuan selatan telah memerintahkan anggota kpps kelurahan wek untuk tidak menyerahkan model kwk kepada pemilih pendukung pasangan calon nomor urut dedi affan) dan telah membagikan uang sebesar rp. (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada pemilih dengan arahan untuk mencoblos pasangan calon nomor urut andar insan) serta diperintahkan oleh kepala lingkungan untuk mencoblos sendiri surat suara yang tersisa untuk menambah suara pasangan calon nomor urut andar insan) bukti p 67j: ii. kepala lingkungan kelurahan ujung padang seniman) telah menyerahkan model kwk serta uang masing masing sebesar rp. (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada warga kelurahan ujung padang atas nama: simpati (vide bukti p 68j minati (vide bukti p 69j toni divide bukti p 70j zulkifli lambang (vide bukti diana sari lambang (vide bukti p 72j: ii. kepala lingkungan kelurahan selandia telah menyerahkan model kwk serta uang sebesar rp. (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada warga kelurahan selandia atas nama lisan (vide bukti p 73j dan ali imraniv. kepala lingkungan jalan imam bonjol kelurahan aek tampang telah menyerahkan model kwk serta uang sebesar rp. (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada juri anggiani agar memilih pasangan calon nomor urut andar insan) (vide bukti p 75j, kecamatan padangsidimpuan batunadua bahwa camat padangsidimpuan batunadua mengumpulkan para kepala lingkungan wilayah kerja kecamatan padangsidimpuan batunadua untuk penggalangandan bahkan kepala lingkungan desa purwodadi muhammad ali siregar menerima uang dari sekretaris desa purwodadi untuk diberikan kepada pemilih pada saat membagikan undangan model kwk yang besaran jumlahnya bagi setiap pemilih rp. (seratus lima puluh ribu rupiah) divide bukti s d p 78j, ii. bahwa camat padangsidimpuan batunadua memerintahkan irwan untuk memenangkan pasangan calon nomor urut andar insan) dengan memberikan menerima uang sebesar rp. (empat puluh lima juta rupiah) untuk diberikan kepada masyarakat desa purwodadmelalui kepala lingkungan atas nama suhardi, kepala lingkungan atas nama muhammad ali siregar, dan kepala lingkungan iii atas nama mulyadi (bukti p 79j: iii. bahwa lurah batunadua jae ramlan siregar memerintahkan kepala lingkungan kelurahan batunadua jaesejumlah rp. (satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk dibagikan kepada (sepuluh) pemilih yang berada lingkungan kelurahan batunadua jae (bukti p 80j: iv. bahwa kepala lingkungan iv, kelurahan batunadua jae pada saat menyerahkan model kwk memberikan uang sebesar rp. (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada rosmenny dengan mengarahk1j), bahwa kepala lingkungan desa margot taping memberikan model kwk dan uang sebesar rp. (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada saran siregar2j: vi. bahwa tim pemenangan tim sukses pasangan calon walikota dan wakil walikota padangsidimpuan nomor urut andar amin) memberikan uang masing masing sebesar rp. kepada: khoirunnas gulungan warga desa paduan julu bukti p 83j saro hasibuan, zulkifli nasution dan tulus warga kelurahan batu nada jaedan bukti p 86j. kecamatan padangsidimpuan tenggara bahwa camat padangsidimpuan tenggara ahmad bestari lubis) memerintahkan kepala desa hutalimbong nelson gultommemberikan uang kepada kepala desa hutalimbong nelson gultom) sebesar rp. (tiga puluh juta rupiah) untuk diberikan kepada (dua ratus) pemilih desa hutalimbong agar masyarakatyang setiap pemilih diberikan rp. (seratus lima puluh ribu rupiah) dan selanjutnya kepala desa hutalimbong memberikan uang tersebut kepada kaur administrasi desa hutalimbong erwin rumington sipahutar) dan sekretaris desa hutalimbong sofia longsoran) untuk dibagikan kepada pemilih yang berada desa hutalimbong yang setiap pemilih menerima rp. (seratus lima puluh ribu rupiah). divide bukti s.d. bukti ii. bahwa kaur administrasi desa huta lambanghuta lambang atas nama: ucok eka harahap divide bukti p 89j: iii. bahwa kaur administrasi desa menunggang julu maratagor siregar)menunggang julu atas nama: hamdani lubis , iv. bahwa kaur administrasi desa menunggang julu maratagor siregar) telah menyerahkan uang kepada dian alamsyah nasution sebesar rp. (enam ratus ribu rupiah) untuk dibagikan kepada (empat) orang anggota kpps desa menunggang julu agar1j: bahwa kepala lingkungan desa kelurahan dihitung didampingi oleh musin pane membagi bagikan uang kepada masyarakat lingkungan dan memintavi. bahwa mahram gulungan juga telah menerima uang dari muhammad ramadhan hasibuan sebesar rp. (seratus lima puluh ribu rupiah) agar mengkondisikan panitia pemungutan suara untuk memenangkan pasangan calon nomor urut andar insan) (bukti vii. bahwa kepala lingkungan iii desa kelurahan menyerahkan uang kepada rahman majid sejumlah rp. (seratus lima puluh ribu rupiah)8j kecamatan padangsidimpuan utara, bahwa kepala lingkungan kelurahan tano bato menyerahkan uang kepada anggota kpps tps vibesar rp. sampai dengan rp. untuk setiap pemilih: ii. bahwa tim sukses pasangan calon nomor urut andar insan) telah menyerahkan model kwk dan uang masing masing sebesar rp. (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada warga kelurahan tano bato atas nama: ardiansyah tonga (vide bukti p 93j nazaruddin lubis divide bukti p 94j rahmad tuah harahap (vide bukti p 95j ihsan al amin harahap divide bukti p 96j serta ridakecamatan padangsidimpuan hutaimbaru, bahwa pasangan calon walikota dan wakil walikota padangsidimpuan nomor urut kecamatan hutaimbaru membagikan kepada pemilih dengan terstruktur dari pemerintahan paling atas hingga setingkat kepala lingkungan, sebagaimana pernyataan ahmad rahim gulungan yang beralamat lingkungan iii, kelurahan palopo maria, kecamatan padangsidimpuan hutaimbaru, menerima uang sebesar rp. dari kepala lingkungan iii, kelurahan palopo maria dan meminta ahmad rahim gulungan8j.: ii. bahwa untuk memenangkan pemilukada padangsidimpuan pasangan calon nomor urut juga membagi membagikan barang berupa kain sarung kepada pemilih, sebagaimana terjadi pada tanggal oktober sekitar pukul wib rumah tamatan harahap beralamat lingkungan kelurahan hutaimbaru kecamatan hutaimbaru pertemuan tersebut difasilitasi oleh beberapa kepala lingkungan yaitu kepala lingkungan yang bernama irfan dan kepala lingkungan yang bernama alinafiah (bukti p 99j: bahwa tindakan politik uang yang melibatkan jajaran pemerintah kota padangsidimpuan dari walikota padangsidimpuan, asisten iii dan pimpinan satuan kerja perangkat daerah skpd) pemko padangsidimpuan, camat, lurah kepala desa hingga pembagian uang kepada pemilih oleh kepala lingkungan kepala dusun merupakan tindakan politik uang yang terstruktur, karena dilakukan secara perencanaan matang terencana sehingga merupakan pelanggaran politik uang yang terjadi secara masif, karena terjadi diseluruh wilayah kota padangsidimpuan. terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh jajaran pemerintah kota padangsidimpuan dan kepala desa serta kepala lingkungan, pemohon telah melaporkan hal tersebut kepada bawaslu kota padangsidimpuan, dengan rincian sebagai berikut: no| womortaporan pelapor melapor keterangan psp l x agung lingkungan kepala nomor yogi putra kepala bukti panwaslukada agung lingkungan kepala psp l x harahap dusun nomor yogi putra kepala bukti panwaslukada agung lingkungan kepala psp l x harahap dusun nomor emma kepala bukti panwaslukada lingkungan kepala psp l x dusun nomor puput lestariberpita yusra kepala bukti panwaslukada lingkungan kepala psp l x dusun nomor berpita keping dan lurah bukti panwaslukada yusra psl l x nomor berpita lurah dan keping panwaslukada yusra psp l x nomor juri anggiani kepala panwaslukada lingkungan kepala psp l x dusun nomor harry siregar lurah kepala panwaslukada lingkungan psp l x panwaslukada nazaruddin lingkungan psp l x harahap a panwaslukada yusra lingkungan lurah psp l x panwaslukada lingkungan kepala psp l x dusun panwaslukada nazaruddin lingkungan kepala psp l x harahap dusun nomor andi kepala bukti psp l x harahap dusun bahwa pemohon telah mengajukan keberatan tentang terjadinya politik uang pada pemilukada kota padangsidimpuan yang dilakukan olehsebagaimana dicatat dalam pernyataan pada formulir model kwk kpu.psp (bukti bahwa hasil rekapitulasi perolehan suara sah pasangan calon nomor urut andar insan)dan dibantu oleh memohon merupakan pelanggaran yang terstruktur, maka perolehan suara sah pasangan calon nomor urut andar insan) harus dikurangi sejumlah (empat puluh satu ribu seratus lima puluh delapan), yang diperoleh dari: pengurangan suara sah pasangan calon nomor urut andar insan) dikarenakan: suara diperoleh dari surat suara yang hilang dari memohonpengurangan yang diperoleh dari politik uang pasangan calon nomor urut andar insan) kepada (dua ratus) pemilih untuk (tujuh puluh sembilan) desa kelurahan pada (enam) kecamatan kota padangsidimpuan. bahwa setelah dilakukan rekapitulasi hasil perolehan suara sah masing masing pasangan calon walikota dan wakil walikota padangsidimpuan, maka setelah dilakukan penghitungan yang benar pemohon pasangan calon nomor urut dedi jaminsyah putra, ssp, msp dan affan siregar, se) merupakan pasangan calon dengan perolehan suara terbanyak. bahwa sebagaimana dinyatakan dalam pertimbangan mahkamah konstitusi dalam perkara nomor php.d vi putusan perkara sengketa pilkada jawa timur, hal dan perkara nomor php.d viii hal menyatakan .alam perkara nomor php.d vi hal dinyatakan maap: bahwa mahkamah sebagaimana putusan nomor php.d vii1, bahwaegawai negeri sipil pns)i tanggal novemberbahwa mahkamah:periode yaknisehingga mahkamah konstitusi bertentangan memeriksa dan mengadili permohonan guo:, permohonan berdasarkan atasmendiskualifikasi pasangan calon walikota dan wakil walikota padangsidimpuan nomor urut atas nama andar amin harahap, ssp, si, muhammad iskandar nasution, sos sebagai pasangan calon walikota dan wakil walikota padangsidimpuan terpilih dalam pemilihan umum walikota dan wakil walikota padangsidimpuan tahun menetapkan perolehan suara menurut penghitungan yang benar berdasarkan penghitungan pemohon sebagai berikut: walikota harahap daulay muhammad iskandar nasution, sos affan siregar, nurdin nasution jawmermmmmesem gunung harahap, se, asaspadangsidimpuan nomor urut atas nama dedi jaminsyah putra, ssp, msp dan affan siregar,padangsidimpuota padangsidimpuan pada pemilukada kota padangsidimpuan tahun dengan terlebih dahulu memperbaiki daftar pemilih tetap dpt) berdasarkan hasil pemutakhiran dan validasi faktual data pemilih kota padangsidimpuanoleh komisi pemilihan umum kota padangsidimpuan, tertanggal oktober model kwk.kpu): bukti fotokopi penetapan pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah kota padangsidimpuan dalam pemilihan umum kepala daerah wakil kepala daerah kota padangsidimpuan, tertanggal agustus tahun bukti fotokopidisimpan tahun tertanggal agustus bukti fotokopi daftar pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah kota padangsidimpuan tahun tertanggal agustus bukti rekaman sambutan walikota padangsidimpuan: bukti transkrip rekaman sambutan walikota padangsidimpuan: bukti terjemahan transkrip pertemuan dan transkrip dalam bahasa angkola mandailing): bukti rekaman pertemuan: bukti fotokopi surat keterangan fakultas bahasa universitas negeri medan nomor un33. ll tanggal oktober bukti fotokopi akta nomor pernyataan syamsul bahri harahap yang dibuat hadapan notaris isme syahrini nasution: bukti fotokopi kliping koran metro tangsel, tanggal oktober bukti fotokopi akta nomor pernyataan landing nasution yang dibuat hadapan notaris edy anwar tonga: bukti fotokopi akta nomor pernyataan bakti mulia yang dibuat hadapan notaris nur loan: bukti fotokopi akta nomor pernyataan saifuddin siregar yang dibuat hadapan notaris nur loan, bukti fotokopi akta nomor pernyataan afifullah siregar yang dibuat hadapan notaris nur loan, bukti fotokopi akta nomor pernyataan hadirin siregar yang dibuat hadapan notaris, bukti fotokopi akta pernyataan edi saputra dalimunthe akta affidavit nomor notaris edy anwar tonga), bukti rekaman lurah losing lurah losing dan materi pokok pidato saat memberikan sambutankopi akta pernyataan parlagutan harahap akta affidavit nomor notaris isme syahrini nasution), bukti fotokopi surat ketua desk pilkada kota padangsidimpuan tertanggal oktober bukti fotokopi akta pernyataan abdul haris akta affidavit nomor notaris edy anwar tonga): bukti fotokopi akta pernyataan mawardi suri akta affidavit nomor notaris edy anwar tonga): bukti fotokopi akta pernyataan mulyadi akta affidavit nomor notaris edy anwar tonga), bukti fotokopi surat pernyataan kesaksian alauddin daulay tertanggal oktober bukti fotokopi surat pernyataan kesaksian pasal efendi siregar tertanggal oktober bukti fotokopi surat pernyataan kesaksian mara tahan hasibuan tertanggal oktoberakta pernyataan arifin akta affidavit nomor notaris nur loan): bukti fotokopi akta pernyataan faisal rizal hutasuhut akta affidavit nomor notaris edy anwar tonga): bukti fotokopi akta pernyataan anugrah tonga akta affidavit nomor notaris nur loan), bukti fotokopi akta pernyataan faisal haris akta affidavit nomor notaris nur loan), bukti fotokopi akta pernyataan rahman majid hutasuhut akta affidavit nomor notaris edy anwar tonga):camatan padangsidimpuan selatantanobat, bukti fotokopi dan kartu pemilih yang tidak dibagikan kepada pemilih pendukung pemohon kelurahan wek ii, bukti fotokopi dan kartu pemilih yang tidak dibagikan kepada pemilih pendukung pemohon kelurahan bonandolok, bukti fotokopi dan kartu pemilih yang tidak dibagikan kepada pemilih pendukung pemohon kelurahan kantin, bukti fotokopi dan kartu pemilih yang tidak dibagikan kepada pemilih pendukung pemohon kelurahan losing batubatunadua julu,yang berisikan daftar pemilih tetap dpt) tanggal september dpt hasil pleno)tenggutselatan: bukti fotokopi daftar pemilih tetap dpt) tanggal september dpt hasil pleno) kecamatan batunadua, bukti fotokopi daftar pemilih tetap dpt) tanggal september dpt hasil pleno) kecamatan angkola julu: bukti fotokopi daftar pemilih tetap dpt) tanggal september dpt hasil pleno) kecamatan hutaimbaru: bukti fotokopi rekapitulasi daftar pemilih tetap dpt) tanpa nik: bukti fotokopi tanda bukti penerimaan laporan panwaslukada padangsidimpuan nomor bukti fotokopi daftar pemilih tetap dpt) yang tidak memiliki nik pada kecamatan padangsidimpuan batunadua, bukti fotokopi daftar pemilih tetap dpt) yang tidak memiliki nik pada kecamatan padangsidimpuan utara, bukti fotokopi daftar pemilih tetap dpt) yang tidak memiliki nik pada kecamatan padangsidimpuan tenggara, bukti fotokopi daftar pemilih tetap dpt) yang tidak memiliki nik pada kecamatan angkola julu, bukti fotokopi daftar pemilih tetap dpt) yang tidak memiliki nik pada kecamatan padangsidimpuan selatan, bukti fotokopi daftar pemilih tetap dpt) yang tidak memiliki nik pada kecamatan hutaimbaru, bukti fotokopi data nik ganda dan nama ganda kecamatan padangsidimpuan tenggara, bukti fotokopi data nik ganda dan nama ganda kecamatan padangsidimpuan hutaimbaru: bukti fotokopi data nik ganda dan nama ganda kecamatan padangsidimpuan utara, bukti fotokopi data nik ganda dan nama ganda kecamatan padangsidimpuan selatan: bukti fotokopi data nik ganda dan nama ganda kecamatan padangsidimpuan batunadua: bukti fotokopi data nik ganda dan nama ganda kecamatan padangsidimpuan angkola julu: bukti fotokopi surat pernyataan masyarakat yang namanya terdapat dalam dps tetapi tidak terdapat dalam dpt: bukti fotokopi laporan iran saleh: bukti fotokopi rekapitulasi hasil perbandingan antara dps dan dpt pemilihan umum kepala daerah kota padangsidimpuan tahun bukti fotokopi pernyataan ferry wahana dalimunthe akta affidavit nomor notaris edy anwar tonga): bukti fotokopi pernyataan faisal rizal hutasuhut akta affidavit notaris edy anwar tonga)pernyataan syawaluddin nasution akta affidavit nomor notaris edy anwar tongakliping koran waspada tertanggal oktober bukti fotokopi surat pernyataan ali iran harahap tertanggal oktober bukti fotokopi surat pernyataan abdul malik tertanggal oktober bukti fotokopi surat pernyataan syahril harahap tertanggal oktober bukti fotokopi surat pernyataan asna siregar tertanggal oktober bukti fotokopi surat pernyataan ali musa harahap tertanggal oktober bukti fotokopi surat pernyataan usman tertanggal oktober bukti fotokopi pernyataan mustard harahap akta affidavit nomor notaris edy anwar tonga: bukti fotokopi pernyataan ali angsur harahap akta affidavit nomor notaris edy anwar tonga:pernyataan thamrin pohan akta affidavit notaris nur loan: bukti fotokopi pernyataan mansur tarmizi napitupulu akta affidavit nomor notaris nur loan: bukti fotokopi pernyataan rahmat taufik nasution akta affidavit nomor notaris edy anwar tonga: bukti fotokopi pernyataan iwan rajin pasaribu akta affidavit nomor notaris nur loan: bukti fotokopi pernyataan masjid anggota kpps tps iii kelurahan wek kecamatan padangsidimpuan selatan) akta affidavit nomor notaris edy anwar tonga, bukti fotokopi pernyataan simpati akta affidavit nomor notaris nur loan: bukti fotokopi pernyataan minati akta affidavit nomor notaris nur loan: bukti fotokopi pernyataan toni akta affidavit nomor notaris nur loan: bukti fotokopi pernyataan zulkifli lambang akta affidavit nomor notaris nur loan: bukti fotokopi pernyataan diana lia sari lambang akta affidavit nomor notaris nur loan: bukti fotokopi pernyataan lisan akta affidavit nomor notaris edy anwar tonga, bukti fotokopi pernyataan ali imran akta affidavit nomor notaris edy anwar tonga, bukti fotokopi pernyataan juri anggiani akta affidavit nomor notaris edy anwar tonga, bukti fotokopi pernyataan suhardi:irwan kepala desa purwodadi, kecamatan padangsidimpuan batunadua) akta affidavit nomor notaris edy anwar tonga: bukti fotokopi akta pernyataan zulkifli harahap akta affidavit nomor notaris nur loan, sh, kn), bukti fotokopi akta pernyataan rosmenny akta affidavit nomor notaris nur loan, sh, kn), bukti fotokopi akta pernyataan saran siregar akta affidavit nomor notaris edy anwar tonga, sh, kn: bukti fotokopi akta pernyataan khoirunnas akta affidavit nomor notaris edy anwar tonga, sh, kn), bukti fotokopi akta pernyataan saro hasibuan akta affidavit nomor notaris edy anwar tonga, sh, kn), bukti fotokopi akta pernyataan zulkifli nasution akta affidavit nomor notaris edy anwar tonga, sh, kn), bukti fotokopi akta pernyataan tulus akta affidavit nomor notaris nur loan, sh, kn): bukti fotokopi akta pernyataan nelson gultom akta affidavit nomor notaris edy anwar tonga, sh, kn: bukti fotokopi akta pernyataan erwin ruminton siregar akta affidavit nomor notaris edy anwar tonga, sh, kn: bukti fotokopi akta pernyataan ucok eka harahap akta affidavit nomor notaris edy anwar tonga, sh, kn), bukti fotokopi akta pernyataan hamdani lubis kpps desa tentang para pihak dan objek perselisihan menentukan hal hal sebagai berikut: i..emohon adalah pasangan calon walikota dan calon wakil walikota padangsidimpuan sebagaimana dalam berita acara rapat plenocalon wakil kepala daerah kota padangsidimpuan tahun bukti p 2j dan keputusan komisi pemilihan umumpadangsidimpuan tahun bukti p 3j sertaukti p 4j: bahwa pemohon adalah pemenang dua dalam pemilukada kota padangsidimpuanberpeluang menjadi pemenang pemilukada kota padangsidimpuan tahun bahwa berdasarkan poin s.d.nunggang julu kecamatan padangsidimpuan tenggara) akta affidavit nomor notaris nur loan, sh, knj: bukti fotokopi akta pernyataan dian alamsyah ketua kpps desa menunggang julu) akta affidavit nomor notaris nur loan, sh, knj: bukti fotokopi akta pernyataan mahram gulungan ketua kpps lingkungan kelurahan dihitung kecamatan padangsidimpuan tenggara) akta affidavit nomor notaris edy anwar tonga, sh, knj: bukti fotokopi akta pernyataan ardiansyah tonga akta affidavit nomor notaris nur loan, sh, kn), bukti fotokopi akta pernyataan nazaruddin lubis akta affidavit nomor notaris nur loan, sh, kn), bukti fotokopi akta pernyataan rahmat tuah harahap akta affidavit nomor notaris nur loan, sh, kn):, bukti fotokopi akta pernyataan ihsan al amin harahap akta affidavit nomor notaris edy anwar tonga, sh, kn), bukti fotokopi akta pernyataan rida akta affidavit nomor notaris nur loan, sh, kn): bukti fotokopi akta pernyataan ahmad rahim gulungan akta affidavit nomor notaris edy anwar tonga, sh, kn), bukti rekaman pembagian kain sarung yang dilakukan oleh pasangan calon nomor urut yang fasilitasi oleh keping,komisi pemilihan umum kota, bukti fotokopi formulir kecamatan padangsidimpuan tenggara kelurahan desa dihitung,: bukti fotokopi formulir kecamatan padangsidimpuan angkola julu kelurahan desa simpson: bukti fotokopi akta pernyataan darwin delimunthe notaris edy anwar nomor bukti fotokopi akta pernyataan ali umar siregar notaris edy anwar nomor bukti fotokopi akta pernyataan ihsan saham siagian notaris edy anwar nomor bukti fotokopi akta pernyataan rahman efendi notaris edy anwar nomor bukti fotokopi akta pernyataan roosevelt hotman tua pakpahan edy anwar nomor bukti fotokopi akta pernyataan umar hanafi siregar edy anwar nomor bukti fotokopi pernyataan akta marahincat siregar nur loan nomor bukti fotokopi tanda terima laporan panas nomor panwaslukada psp x bukti fotokopi tanda terima laporan panas nomor panwaslukada psp l x bukti fotokopi surat pernyataan celana batubara: bukti fotokopi surat pernyataan rosmaisah lubis, bukti fotokopi surat pernyataan ahmad faisal lubis: bukti fotokopi surat pernyataan marina, bukti fotokopi surat pernyataan zainuddin pane: bukti fotokopi surat pernyataan sarinah: bukti fotokopi surat pernyataan lismardiana, bukti fotokopi surat pernyataan muhammad syukur, bukti fotokopi surat pernyataan imran: bukti fotokopi surat pernyataan untung pane, bukti fotokopi surat pernyataan pariaman: bukti fotokopi surat pernyataan madman nasution: bukti fotokopi surat pernyataan alauddin matondang,: bukti fotokopi surat pernyataan nagori gulo: bukti fotokopi surat pernyataan srikandi nova, bukti fotokopi surat pernyataan ramadhan sofyan gawa, bukti fotokopi surat pernyataan erwin ruminton sipatuhar: bukti fotokopi surat pernyataan siti rahayu: bukti fotokopi surat pernyataan abdullah halaman harahap: bukti fotokopi surat pernyataan eli selain halaman, bukti fotokopi surat pernyataan adrianus halaman, bukti fotokopi surat pernyataan penis: bukti fotokopi surat pernyataan kasihan gulo: bukti fotokopi surat pernyataan maraton matondang,: bukti fotokopi surat pernyataan yusriana, bukti fotokopi surat pernyataan sari rohani aritonang, bukti fotokopi surat pernyataan agus widianto: bukti fotokopi surat pernyataan amal makruf, bukti fotokopi surat pernyataan syrian rangkuti: bukti fotokopi surat pernyataan nordiana harahap, bukti fotokopi surat pernyataan suhardi: bukti fotokopi surat pernyataan saddam husein daulay, bukti fotokopi surat pernyataan hotmail harahap: bukti fotokopi surat pernyataan masrawani nasution: bukti fotokopi surat pernyataan masyarakat, bukti fotokopi surat pernyataan yuni eliza nasution: bukti fotokopi surat pernyataan muhammad nuh pohan: bukti fotokopi surat pernyataan tepi lubis: bukti fotokopi surat pernyataan salmon: bukti fotokopi surat pernyataan bakar: bukti fotokopi surat pernyataan fatimah sari: bukti fotokopi surat pernyataan nenek, bukti fotokopi surat pernyataan yanti: bukti fotokopi surat pernyataan ekawati harahap: bukti fotokopi surat pernyataan maru hati siregar: bukti fotokopi surat pernyataan jambul, bukti fotokopi surat pernyataan masuk: bukti fotokopi surat pernyataan malik dalimuthe, bukti fotokopi surat pernyataan ribuan siregar, bukti fotokopi surat pernyataan risnawati sarumpaet: bukti fotokopi surat pernyataan sleman siregar, bukti fotokopi surat pernyataan siti ngatminah: bukti fotokopi surat pernyataan mila susanti, bukti fotokopi surat pernyataan saidi hasibuan, bukti fotokopi surat pernyataan mangarahon siregar, bukti fotokopi surat pernyataan rislannasari harahap: bukti fotokopi surat pernyataan abdul syukur pohan, bukti fotokopi surat pernyataan halaman siregar, bukti fotokopi surat pernyataan mardaani hasibuan: bukti fotokopi surat pernyataan yura: bukti fotokopi surat pernyataan rudi, bukti fotokopi surat pernyataan joni: bukti fotokopi surat pernyataan bakar bukti fotokopi surat pernyataan yuni: bukti fotokopi surat pernyataan morgan harahap: bukti fotokopi surat pernyataan mei syarah nasution, bukti fotokopi surat pernyataan syafruddin lubis, bukti fotokopi surat pernyataan seniman mertua, bukti fotokopi surat pernyataan rusli nasution: bukti fotokopi surat pernyataan armada yunus tanjung, bukti fotokopi surat pernyataan nurdin, bukti fotokopi surat pernyataan robin simatupang: bukti fotokopi surat pernyataan sri ganda haruna batubara, bukti fotokopi surat pernyataan liswahyuni, bukti fotokopi surat pernyataan zulhendri: bukti fotokopi surat pernyataan beli jayanti, bukti fotokopi surat pernyataan seakan: bukti fotokopi surat pernyataan rosa, bukti fotokopi surat pernyataan nurkholila: bukti fotokopi surat pernyataan agus arsyad rangkuti: bukti fotokopi surat pernyataan duma sari, bukti fotokopi surat pernyataan supianadi: bukti fotokopi surat pernyataan zaitun sari harahap: bukti fotokopi surat pernyataan siti maryam: bukti fotokopi surat pernyataan jasmani: bukti fotokopi surat pernyataan mariana, bukti fotokopi surat pernyataan clarissa febri e.s. bukti fotokopi surat pernyataan pangidoan marito lubis, bukti fotokopi surat pernyataan ramlan nasution: bukti fotokopi surat pernyataan nella agustina: bukti fotokopi surat pernyataan darma lubis: bukti fotokopi surat pernyataan lismeidiawati, bukti fotokopi surat pernyataan akhirudin: bukti fotokopi surat pernyataan yuni syakhriana: bukti fotokopi surat pernyataan abdul hamba nasution: bukti fotokopi surat pernyataan muktaruddin: bukti fotokopi surat pernyataan elly suryani hutabarat, bukti fotokopi surat pernyataan harafiah, bukti fotokopi surat pernyataan elli novanto nasution: bukti fotokopi surat pernyataan julasri, bukti fotokopi surat pernyataan rupiah: bukti fotokopi surat pernyataan nurmawati harahap: bukti fotokopi surat pernyataan edwin aldrin pilang,: bukti fotokopi surat pernyataan hasbullah pilang,: bukti fotokopi surat pernyataan murni siregar, bukti fotokopi surat pernyataan ali arab lubis: bukti fotokopi surat pernyataan nurhaliza nasution: bukti fotokopi surat pernyataan masnilawati harahap: bukti fotokopi surat pernyataan hakim efendi tonga, bukti fotokopi surat pernyataan pariah: bukti fotokopi surat pernyataan rahmat hid siregar: bukti fotokopi surat pernyataan julia hani nasution: bukti fotokopi surat pernyataan nella agustina siregar, bukti fotokopi surat pernyataan budiman lubis: bukti fotokopi surat pernyataan zahlen hasibuan: bukti fotokopi surat pernyataan yunus harahap, bukti fotokopi surat pernyataan maisaroh harahap: bukti fotokopi surat pernyataan hendri: bukti fotokopi surat pernyataan hatian zandaroto, bukti fotokopi surat pernyataan marwan lubis, bukti fotokopi surat pernyataan ahmad ikal: bukti fotokopi surat pernyataan saleh siregar, bukti fotokopi surat pernyataan ali akbar siregar, bukti fotokopi surat pernyataan annisa zandroto: bukti fotokopi surat pernyataan abdul fatah lubis, bukti fotokopi surat pernyataan jalaluddin alamsyah nasution: bukti fotokopi surat pernyataan samenasa gulo: bukti fotokopi surat pernyataan viktor harahap, bukti fotokopi surat pernyataan andika sihombing, bukti fotokopi surat pernyataan thamrin tonga, bukti fotokopi surat pernyataan angina putri sarah: bukti fotokopi surat pernyataan asnawi hasibuan: bukti fotokopi surat pernyataan syahril siregar, bukti fotokopi surat pernyataan faisal ardi lubis, bukti fotokopi surat pernyataan hasan basri, bukti fotokopi surat pernyataan ali imran, bukti fotokopi surat pernyataan norawati lubis: bukti fotokopi surat pernyataan wisma harahap, bukti fotokopi surat pernyataan rita andriana siregar, bukti fotokopi surat pernyataan mira rahayu, bukti fotokopi surat pernyataan aran harahap: bukti fotokopi surat pernyataan nursampe harahap: bukti fotokopi surat pernyataan martha, bukti fotokopi surat pernyataan risk nasution: bukti fotokopi surat pernyataan asmaruddin harahap: bukti fotokopi surat pernyataan angkot cairan nasution: bukti fotokopi surat pernyataan samsul lubis, bukti fotokopi surat pernyataan halida suryani nasution: bukti fotokopi surat pernyataan dahlan hot matondang, bukti fotokopi surat pernyataan harun rasyid harahap: bukti fotokopi surat pernyataan ahmad fauzan nasution: bukti fotokopi surat pernyataan sofyan rasi: bukti fotokopi surat pernyataan maharani lubis, bukti fotokopi surat pernyataan mani harahap: bukti fotokopi surat pernyataan irianto: bukti fotokopi surat pernyataan muhammad faizal: bukti fotokopi surat pernyataan betty marina, bukti fotokopi surat pernyataan henri anto: bukti fotokopi surat pernyataan zulkhiar lubis: bukti fotokopi surat pernyataan along harahap: bukti fotokopi surat pernyataan ahmad syukur: bukti fotokopi surat pernyataan safran harahap: bukti fotokopi surat pernyataan dewi rosario indah: bukti fotokopi surat pernyataan dedi pardomuan chaniago: bukti fotokopi surat pernyataan kurniadi halaman: bukti fotokopi surat pernyataan saran siregar: bukti fotokopi surat pernyataan syair siregar, bukti fotokopi surat pernyataan nurhaliza siregar: bukti fotokopi surat pernyataan euro: bukti fotokopi surat pernyataan nisan juna tonga: bukti fotokopi surat pernyataan nuklida siregar, bukti fotokopi surat pernyataan hotmayani gulungan, bukti fotokopi surat pernyataan saat habib harahap: bukti fotokopi surat pernyataan maraton hasibuan, bukti fotokopi surat pernyataan menang dalimunthe: bukti fotokopi surat pernyataan sawah sipahutar, bukti fotokopi surat pernyataan yusuf siagian, bukti fotokopi surat pernyataan dedi darmayudi: bukti fotokopi surat pernyataan desi saputra dalimunthe, bukti fotokopi surat pernyataan bermula: bukti fotokopi surat pernyataan totirma tumanggor: bukti fotokopi surat pernyataan palungan dalimunthe, bukti fotokopi surat pernyataan madi hasibuan: bukti fotokopi surat pernyataan rosita: bukti fotokopi surat pernyataan pohan: bukti fotokopi surat pernyataan anda, bukti fotokopi surat pernyataan jalani: bukti fotokopi surat pernyataan ridwan, bukti fotokopi surat pernyataan nur, bukti fotokopi surat pernyataan arman syah: bukti fotokopi surat pernyataan baharuddin loan harahap: bukti fotokopi surat pernyataan rosnauli: bukti fotokopi surat pernyataan ratna siregar: bukti fotokopi surat pernyataan antoni: bukti fotokopi surat pernyataan some situmorang: bukti fotokopi surat pernyataan tajuddin helmi harahap, bukti fotokopi surat pernyataan perjuangan siregar: bukti fotokopi surat pernyataan helmi paria lubis: bukti fotokopi surat pernyataan soni lubis: bukti fotokopi surat pernyataan aran syahranuddin hutasoit, bukti fotokopi surat pernyataan andi harahap: bukti pernyataan bibi saina harahap: bukti fotokopi surat pernyataan ridwan, bukti fotokopi surat pernyataan ridwan sandi: bukti fotokopi surat pernyataan magang, bukti fotokopi surat pernyataan hidup, bukti fotokopi surat pernyataan salman, bukti fotokopi surat pernyataan fulham: bukti fotokopi surat pernyataan juanda, bukti fotokopi surat pernyataan jubir siregar: bukti fotokopi surat pernyataan erina siregar: bukti fotokopi surat pernyataan seluma harahap, bukti fotokopi surat pernyataan elf pakpahan, bukti fotokopi surat pernyataan beserta fotokopi ktp an. wanti studjernihridwan nasution yang tidak terdaftar dalam dps dan dpt: bukti fotokopi surat pernyataan beserta fotokopi ktp an. wild syahrincervina yang tidak terdaftar dalam dps dan dpt: bukti fotokopi surat pernyataan beserta fotokopi ktp an. arman yang tidak terdaftar dalam dps dan dpt: bukti fotokopi surat pernyataan beserta fotokopi ktp an. afrizal yang tidak terdaftar dalam dps dan dpt: bukti fotokopi surat pernyataan beserta fotokopi ktp an. bosnia nasution yang tidak terdaftar dalam dps dan dpt: bahwa rekapitulasi hasil penghitungan suara pemilukadasedangkan permohonan keberatan pembatalan terhadap berita acara rekapitulasi hasil tersebut oleh pemohon diajukan dan didaftarkan kepaniteraan mahkamah konstitusi pada hari selasa, tanggal oktober bahwjum'at, oktober adalah libur nasional hari raya idul adha oktober adalah hari sabtu dan oktober hari minggu ahad) yang ketiganya bukanlah hari kerja, bahwa berdasarkan poin sampai dengan poipokok pokok permohonan bahwa memohon pada hari kamis tanggal oktoberdengan perolehan suara masing masing pasangan calon walikota wakil walikota padangsidimpuan, sebagai berikut: wakil walikota suara soribada harahap bukti fotokopi surat pernyataan beserta fotokopi ktp an. ridwanmara antoni hasibuan yang tidak terdaftar dalam dps dan dpt, bukti fotokopi surat pernyataan an. nurani, srg yang tidak terdaftar dalam dps dan dpt, bukti fotokopi surat pernyataan an. ranto sinambela yang tidak terdaftar dalam dps dan dpt: bukti fotokopi surat pernyataan an. ismail lubis yang tidak terdaftar dalam dps dan dpt, bukti fotokopi surat pernyataan beserta fotokopi ktp an. adi sarana nasution yang tidak terdaftar dalam dps dan dpt, bukti fotokopi surat pernyataan an. tomato lubis yang tidak terdaftar dalam dps dan dpt, bukti fotokopi surat pernyataan an. maru hati yang tidak terdaftar dalam dps dan dpt, bukti fotokopi surat pernyataan an. sarinah batubara yang tidak terdaftar dalam dps dan dpt, bukti fotokopi surat pernyataan an. syafruddin hasibuan yang tidak terdaftar dalam dps dan dpt: bukti fotokopi surat pernyataan an. hakim siregar yang tidak terdaftar dalam dps dan dpt, bukti fotokopi surat pernyataan an. celana stp yang tidak terdaftar dalam dps dan dpt, bukti fotokopi surat pernyataan an. hasibuan yang tidak terdaftar dalam dps dan dpt, bukti fotokopi surat pernyataan an. mora dani hutabarat yang tidak terdaftar dalam dps dan dpt: bukti fotokopi surat pernyataan an. tinais yang tidak terdaftar dalam dps dan dpt, bukti fotokopi surat pernyataan an. mora longsoran yang tidak terdaftar dalam dps dan dpt, bukti fotokopi surat pernyataan an. payung siregar yang tidak terdaftar dalam dps dan dpt, bukti fotokopi surat pernyataan beserta fotokopi ktp an. seniman yang tidak terdaftar dalam dps dan dpt, bukti fotokopi daftar nama penduduk yang masuk dalam dpt tetapi tidak diberikan undangan an. amin hadi, anwar efendi, rina sari, hutan, umlaut: bukti fotokopi surat pernyataan beserta fotokopi ktp an. yusuf pohan yang tidak terdaftar dalam dps dan dpt, bukti fotokopi daftar nama penduduk kota padangsidimpuan tidak masuk kedalam dps dan dpt an, nurani sng, ennidawati. b.b, hotnidawati. b.b, putri bebiyanti, devi andriana, jamaluddin. bbr, ananda rizki, bbr, rahmat taufik, bt, br, raja angin sir, rini yanti hasibuan:salahan. nur wind simanjuntak, rosita simorangkir, antoni santri yang tidak terdaftar dalam dps dan dptfitri susanti: bukti daftar nama penduduk kota padangsidimpuan yang masuk dalam daftar pemilih tetap pilkada tahun tetapi tidak diberikan undangan pemilih formulir kwk) bukti fotokopi surat pernyataan an. paria annum nst yang terdaftar dalam dps tetapi tidak terdaftar pada dpt: bukti fotokopi surat pernyataan an. emma ratna fitri lubis yang terdaftar dalam dps tetapi tidak terdaftar pada dpt: bukti fotokopi surat pernyataan an. tihapsah yang terdaftar dalam dps tetapi tidak terdaftar pada dpt: bukti fotokopi surat pernyataan an. halida sari yang terdaftar dalam dps tetapi tidak terdaftar pada dpt: bukti fotokopi surat pernyataan beserta fotokopi ktp an. altar main rambe yang terdaftar dalam dps tapi tidak terdaftar pada dpt: bukti fotokopi surat pernyataan beserta fotokopi ktp an. aisyah hasibuan yang terdaftar dalam dps tapi tidak terdaftar pada dpt, bukti fotokopi surat pernyataan an. alamiah yang terdaftar dalam dps tapi tidak terdaftar pada dpt: bukti fotokopi surat pernyataan an. kasting yang terdaftar dalam dps tapi tidak terdaftar pada dpt: bukti fotokopi surat pernyataan an. kolom gulungan yang terdaftar dalam dps tapi tidak terdaftar pada dpt: bukti fotokopi surat pernyataan an. tim sani harahap yang terdaftar dalam dps tapi tidak terdaftar pada dptrisma anggians) padahal tidak memenuhi syarat (telah meninggal dunia) a.n. hibrida yantt) padahal tidak memenuhi syarat a.n. jari sinagwana antonidwbosniahun sirasiaahmatsterdpt) a.n. amri siregar, bukti fotokopi surat pernyataan masyarakat kota padangsidimpuan yang tentang adanya aparatur desa yang mejadi anggota pps a.n. makmurilham risk lubisjohanutri santabdul wahab poheman lubis, bukti fotokopi surat pernyataan beserta fotokopi ktp an. andi nazaruddin harahap: bukti fotokopi surat pernyataan beserta fotokopi ktp an. fatimah madina sitompul, bukti fotokopi surat pernyataan beserta fotokopi ktp an. lurida rasmi nasution, bukti fotokopi surat pernyataan an. hidup siregar, bukti fotokopi surat pernyataan beserta fotokopi ktp an. masihfotokopi idris sardi, bukti fotokopi surat pernyataan beserta fotokopi ktp nurani nasution: bukti fotokopi pernyataan nur hi, tentang menerima dari pasangan calon nomor urut kecamatan padangsidimpuan selatan: bukti fotokopi pernyataan pilihannyterwin hasibuakisahde risk putra natalieintavi anggianwan gucur izki wanasarmhatlintang songerhannwborgxyanri lubismran harahap tentang penerimaan politik uang pasangan calon nomor urut kecamatan padangsidimpuan selatan bukti fotokopi pernyataan workuslalauddinrianunaidolidayazaruddin khalilfricawind ariani sireghimani harahapmiska melindakisahratama rasyidlly rosmayani harahap: bea dan muhammad iskandar nasution, sos msp dan affan siregar, dan nurdin nasution (hamomnormmaracm mara gunung harahap, se, bahwa perolehan suara pasangan calon walikota dan wakil walikota padangsidimpuan nomor urut andar amin harahap, ssp, msi dan muhammad iskandar nasution, sos andar insan) diperoleh dengan cara tidak benar karena melakukan kecurangan dan pelanggaran yang merusak sendi sendi pemilukada yang langsung, umum, bebas, dan rahasia uber), jujur dan adil judul) yang akan diuraikan selanjutnya bawah,, bahwa pelanggaran secara sistematis dan terstruktur oleh jajarannya mulai dari asisten, pimpinan skpd, camat, lurah kepala desa dan pns pemerintah kota padangsidimpuan dilakukan dengan keterlibatan struktur birokrasi pemerintah kota padangsidimpuan secara keseluruhan sampai tingkat lingkungan atau dusun setiap kecamatan dan kelurahan desa wilayah kota padangsidimpupadangsidimpuan nomor urut andar amin harahap ssp,m dan muhammad iskandar nasution, sos proses kecurangan dengan beberapa macam pelanggaran yang terjadi dimulai dari faktor hubungan keluarga antara pasangan calon nomor andar amin harahap ssp,m dan muhammad iskandar nasution, sos dengan walikota yang sedang berkuasa, yakni kakak kandung perempuan dari calon walikotaoni hagabeadir kamalmma dlmsaidah nasutiodesi rida wantija simamorhita wati sijulian hasoggarderi negeri lfirmansyah rangkutyunita primadonaaida fitri tanjungeti novmulyani: bukti fotokopi ebriantodi anwwan wahyudi:angkola julu an. open tonga,utara an. rahmad idrus hasibupanitia pengawas kecamatan ppk) tanggal septemberival anwarsuryanyuiana situmoraudi antoi pratiwiimalham goalsa lempe aini gulungannuyahrini, bukti fotokopi daftar pernyataan kesaksian masyarakat yang tidak memperoleh kwkkhairunnazzainaldesi arianiachtiar gulungirdaus hasibudi taufikhim lubispriyaditaasi sinagofia ulahtomoah susanthmad rifawan fadlosita harahap, bukti fotokopi surat pernyataan warga pijar kopling yang tidak memiliki undangan kwk pada pemilukada padangsidimpuan tahun an. hasilan royal pakpahan, dkk: bukti fotokopi daftar penduduk padangsidimpuan yang masuk dalam dps tetapi tidak masuk dpt an. lida wati siregaradidaftar nama penduduk padangsidimpuan kecamatan padangsidimpuan tenggaraamin hadi dan keluarga: bukti fotokopi pernyataan masyarakat padangsidimpuan kecamatan padangsidimpuan selatan tentang terdapat nama pemilih dalam dpt yang bukan penduduk desa kelurahan wek lingkungan itinyi batubarereda wathujaimonna warendahanomor urut andar amin harahap, ssp, msi) menikah dengan anak kandung laki laki dari drs. zulkarnain nasution walikota padangsidimpuan, dalam adat tapanuli selatan hingga saat ini, keluarga drs. zulkarnain nasution walikota padangsidimpuan adalah sebagai anak boru (anak laki laki drs. zulkarnain nasution walikota padangsidimpuan yang bernama gempar nasution menikahi anak perempuan backnum harahap bupati padang lawas utara yang bernama dr. irma harahap kakak kandung calon walikota padangsidimpuan nomor urut andar amin harahap) yang harus tunduk dan patuh kepada moralnya pihak keluarga perempuan), hal tersebut menjadi faktor utama penyebab walikota padangsidimpuan drs. zulkarnain nasution) menggerakkan pejabat pemko padangsidimpuan hingga kepala lingkungan untuk memenangkan pasangan calon: walikota dan wakil walikota padangsidimpuan nomor urut andar amin harahap ssp, dan muhammad iskandar nasution, sos: bahwa untuk memperlancar pemenangwalikota padangsidimpuan zulkarnain nasution, menggunakan kekuasaannya untuk memerintahkan seluruh pejabat kota padangsidimpuan yang berada bawah kendaliharahap ssp, dan muhammad iskandar nasution, sos sebagaimana dalam sambutan tertulisnya pada acara panen padi dan program pemberdayaan petani yang diadakan kelurahan purwodadi, kecamatan padangsidimpuan selatan mana sambutan tertulis walikota padangsidimpuan tersebut dibacakan oleh asisten iii drs. khairul alamsyah dan acara itu juga diikuti oleh seluruh pejabat pemerintah kota padangsidimpuan, para ketua gabungan kelompok tani gapoktan) dengan dihadiri oleh tokoh masyarakat, alim ulama, harapan dan masyarakat kota padangsidimpuan. dalam isi pidato tertulisnya walikota memerintahkan seluruh yang hadir pada acara tersebut untuk memenangksatu putaran (bukti dan bukti p 6j: padangsidimpuan tahun yang tidak dibagikan an. didik armada harahapesi ratna sari harahapita defiansnawatidarlauddin hasibana hasibuan, bukti fotokopi pernyataan rahmadnasrulondddam husein rangkutidewan pimpinan cabang partai perjuangan indonesia baru kota padangsidimpuan nomor pspedaulatan kota padangsidimpuanpemuda indonesia kota padangsidimpuan nomor pp1bulan bintang kota padangsidimpuan nomor extkota partai karya perjuangan pakar pangan) nomor .a dpk pkpnasional indonesia marhaenisme dpc pni marhaenisme) nomor pni psppimpinan daerah partai matahari bangsa kota padangsidimpuan nomor foto kondisi kotak suara terkunci tetapi dari bagian bawah rusak bisa dibuka, bukti dpt dps, bukti dpt sesudah perbaikan, bukti tanpa nik: bukti dpt sebelum pleno, bukti dps pilkada padangsidimpuan: bukti dpt nik dengan nik ganda, bukti fotokopi pernyataan holmes mufassirirpernyataan emiltimura diawalli basah korsyadofyanuddarwonopirit simanjuntakamida sariugianeli susanti harizulhaidauslangunahmmuhammad mudasehkiri idrisita kartika hutabaratnur dannyyawaluddinhamzahuhammad usmanresminyamransi elit pemungutan suara yang dilakukan tempat tertutup padahal bukan tps darurat: bukti foto kotak suara dalam kondisi bagian bawah yang terbuka, bukti fotokopi surat panitia pemungutan suara pps) kelurahan wek kecamatan padangsidimpuan selatan kota padangsidimpuan tentang pembentukan kpps tertanggal septemberwakil walikota padangsidimpuan tahun bukti fotokopi keputusan panitia pemungutan suara pps) kelurahan desa tanobat nomor pps kel. tanobat tentang penetapan dan pengangkatan kelompok panitia pemungutan suara kpps) kelurahan tanobat panitia pemungutan suara kelurahan desrubahan atas keputusan komisi pemilihan umum kota padangsidimpuan foto penangkapan pelaku kecurangan pada pemilukada padangsidimpuan tahun bukti fotokopi kliping koran harian orbit tertanggal oktober dengan berita pemilukada padangsidimpuan patut diulang , bukti fotokopi kliping orang metro tangsel tanggal oktober dengan berita bawaslu tolak hasil pemilukada eka saputli jabbar lubis dan rio lesmanyam delimaairing dan abdul hasan zailani: bukti fotokopi pernyataan keberatan royal ganda tua tentang dirinya yang tidak masuk dalam dpt, bukti fotokopi pernyataan keberatan pita sitompul tentang dirinya yang tidak masuk dalam dpt, bukti fotokopi pernyataan keberatan admin sitompul tentang dirinya yang tidak masuk dalam dpt, bukti fotokopi pernyataan keberatan sukarno tentang dirinya yang tidak masuk dalam dpt, bukti fotokopi pernyataan keberatan awaludin tambunan tentang dirinya yang tidak masuk dalam dpt: bukti fotokopi pernyataan keberatan mardaani nasution tentang dirinya yang tidak masuk dalam dpt: bukti fotokopi pernyataan keberatan lina harahap tentang dirinya yang tidak masuk dalam dpt, bukti fotokopi pernyataan keberatan magdalena tentang dirinya yang tidak masuk dalam dpt, bukti fotokopi pernyataan keberatan saman harahap tentang dirinya yang tidak masuk dalam dpt, bukti fotokopi pernyataan keberatan gogo sitompul tentang dirinya yang tidak masuk dalam dpt, bukti fotokopi pernyataan keberatan eko julian dan titik dewi krisdayanti tentang dirinya yang tidak masuk dalam dpt: bukti fotokopi pernyataan keberatan tidur aritonang, dkk tentang dirinya yang tidak masuk dalam dpt: bukti fotokopi pernyataan keberatan saut hutapea dan algeria sitorus tentang dirinya yang tidak masuk dalam dpt, bukti fotokopi pernyataan keberatan hasanuddin, dkk tentang dirinya yang tidak masuk dalam dpt, bukti fotokopi pernyataan keberatan hendra wati, dkk tentang dirinya yang tidak masuk dalam dpt, bukti fotokopi pernyataan kesaksian bahru siagian tentang adanya lokasi tps yang dipindahkan oleh pps tanpa ada berita acara pemindahan tps, bukti fotokopi denah tps vii kelurahan palopo maria yang dipindahkan: bukti fotokopi denah tps dan kelurahan sedangkan yang dipindahkan: bukti fotokopi pernyataan kesaksian abdul rahman siregar tentang adanya pengerahan seluruh kepala lingkungan oleh lurah kelurahan lubuk raya kecamatan hutaimbaru: bukti fotokopi pernyataan zebra armando tentang adanya penggelembungan suara kecamatan padangsidimpuan selatan: bukti fotokopi pernyataan zulkifli harahap tentang adanya politik uang, formulir yang tidak dibagikan untuk memenangkan pasangan calon nomor urut kecamatan padangsidimpuan batunadua, bukti fotokopi pernyataan ardiansyahnila gulosandi meganormwasiniari hullbarena lagogozalulutumididuhnaanolo paodermawansa sia gulo tentang penerimaan politik uang pasangan calon nomor urut kecamatan, bupati padang lawas utara drs. backnum harahap yang juga merupakan orang tua kandung andar amin harahap, s.stp. pasangan calon walikota nomor urut melakukan pertemuan dengan aparatur pemko padangsidimpuan antaranya camat, lurah, kepala desa, kepala lingkungan serta kepala dusun, yang bertempat kelurahan penyangga kecamatan padangsidimpuan utara villa kolam ikan milik drs. backnum harahap pada tanggal mei dan pada pertemuan tersebut camat padangsidimpuan angkola julu ahmad nasirwan batubara) secara langsung menyampaikan dalam arahannya kepada camat, lurah, kepala desa, kepala lingkungan, serta kepala dusun kota padangsidimpuan yang telah diterjemahkan dalam bahasa indonesia oleh penterjemah dari universitas negeri medan yang bernama pasaran sihombing sesuai dengan surat keterangan nomor un33. ll yang diterbitkan oleh drs. zulkifli, pembantu dekan fakultas bahasa dan seni united yang pada pokoknya berisikan: (bukti bukti bukti dan bukti p 10j ini adik kita andar amin akan mencalonkan menjadi walikota padangsidimpuan, pertemuan kita sini tujuannya adalah untuk mengkongkritkan dalam arti bermusyawarah untuk satu kata sampai proses akhir pencalonan ini kita terus bersama sama, tolong mar segolongan (ini bahasa ungkapan) saling menyayangi kita semua. 'tolong mar segolongan adalah slogan kampanye pasangan calon walikota dan wakil walikota nomor urut 3l: butuh dukungan semua ketua ketua kami, mulai dari kepala desa, kepala lingkungan, mari kita bersatu, jangan takut, sama sama patah kalau memang harus patah, maju terus, jangan tanggung tanggung. bahwa pada kegiatan yang sama sebagaimana dimaksud pada poin permohonan guo selanjutnya sekretaris camat padangsidimpuan angkola julu ronny rambe memberikan sambutan yang pada pokoknya berisikan (vide bukti bukti bukti dan bukti p 10j: padangsidimpuan tenggara, bukti fotokopi pernyataan america lasekesaksian widianto nasutionpasukan lubisrahmad situmorangsyaiful jamil hasibuan tentang adanya pemilih gelap yang memilih tps lingkungan ii, penyangga kecamatan psp utara: bukti fotokopi pernyataan kesaksian nasrul tentang adanya pemilih gelap yang memilih tps kelurahan batang ayumi julu kecamatan psp utara: bukti fotokopi pernyataan mulia kesayanganselatan, bukti fotokopi pernyataan ali umarutara, bukti fotokopi pernyataan erwin ruminton sipahuttenggara, bukti fotokopi pernyataan mawardi syukuzulkiflimuhammad al, bukti fotokopi pernyataan umar hanafangkola julu: bukti fotokopi agenda surat masuk keluar dprd kota padangsidimpuan bulan maret s.d. november bukti fotokopi model kwk.kpu dan lampiran model kwk.kpu kecamatan padangsidimpuan utara, bukti fotokopi model kwk.kpu dan lampiran model kwk.kpu kecamatan padangsidimpuan selatan, bukti fotokopi model kwk.kpu dan lampiran model kwk.kpu kecamatan padangsidimpuan tenggara: bukti fotokopi model kwk.kpu dan lampiran model kwk.kpu kecamatan padangsidimpuan angkola julu: bukti fotokopi model kwk.kpu dan lampiran model kwk.kpu kecamatan padangsidimpuan batunadua, bukti fotokopi model kwk.kpu dan lampiran model kwk.kpu kecamatan padangsidimpuan hutaimbaru, bukti fotokopi keterangan tertulis saksi dolly gusrizal tentang temuan pemilih tanpa nik dan nik ganda dalam daftar pemilih tetap dpt) pemilukada kota padangsidimpuan tahun yang disampaikan pada persidangan mahkamah tanggal november bukti fotokopi surat saksi dolly gusrizal tentang perbaikan jawaban atas pertanyaan hakim konstitusi bertanggal november bukti fotokopi surat pernyataan berkat sos, bukti fotokopi kliping harian analisa line yang berisi tentang jelang pemilukada kota padangsidimpuan anggota napas nauli bulung nnb) siap menangkan pasangan amin . sumber berita jonathan siregar ketua nnb (i.c) saksi memohon: selain itu, pemohon juga mengajukan satu orang ahli dan orang saksi yang memberi keterangan bawah sumpah dalam persidangan, sebagai berikut: ahli pemohon: dr. maruarar siahaan bahwa sub judul dari keterangan ahli dalam sengketa pemilukada ini adalah ikatan primordial dipakai untuk pembangunan satu dinasti politik, meskipun dinasti politik sudah agak berubah: bahwa yang menjadi pokok soal adalah karena salah satu pihak memiliki pengaruh dan akses terhadap kekuasaan dan struktur serta sumber daya pemerintah daerah yang dimiliki dan itu merupakan kekuatan besar dalam pemilukada. oleh karena akses dan pengaruh demikian, relatif jauh lebih mudah bagi pasangan calon tertentu memobilisasi pengaruh dan sumber daya tersebut, meskipun ada resiko resiko pelanggaran prinsip konstitusi dalam penyelenggaran pemilihan umum, tampaknya dalam pengalaman pengalaman masa lalu ini tidak terlalu menjadi suatu hal yang dianggap besar. dengan demikian, diharapkan mahkamah konstitusi mengawal proses demokrasi dengan demokrasi menjadikannya bermartabat dan dalam beberapa yurisprudensi mahkamah konstitusi yang menjadi landmark decision. untuk mencegah hancurnya kepercayaan terhadap pemerintah daerah dan pemimpin pemerintahan yang terpilih. menurut ahli, mahkamah konstitusi harus lebih fokus pada upaya pencegahan korupsi dalam pemerintahan dengan tidak membiarkan pasangan calon yang mempraktikkan politik uang lolos untuk menduduki kursi tertinggi pemerintahan daerah. bahwa menurut ahli, adanya ikatan primordial dalam prinsip konstitusi itu diperkenankan pembalikan beban pembuktian bukan hanya pada pemohon seperti yang dianut oleh barrett yaitu the principle constitutionalism, tetapi juga kepada memohon. demikian juga dalam pemilukada, pembalikan beban bukti merupakan suatu hal yang menjadi suatu arah yang harus diambil tatkala menemukan petunjuk petunjuk bahwa ada kebenaran tertentu dalam dalil yang dikemukakan. menurut ahli, mahkamah yang akan menilai semua bupati yang diajukan oleh para pihak, bahwa dalil ini terstruktur, sistematis, dan masif. formula terstruktur adalah melibatkan pejabat pemerintahan keseluruhan, ini juga merupakan ukuran yang harus dilihat. masif, juga dari bukti bukti seluruhnya terjadi disemua kecamatan, semua rt. sistematis, sistem yang sudah jelas struktur pemerintahan dan juga money politics merupakan suatu ukuran ukuran yang telah terpenuhi dalam kejadian ini dengan asumsi tentunya tidak terbantahkan pembuktian dari pemohon. bahwa akibat pelanggaran yang terbukti demikian, jikalau tidak mampu ditegaskan dengan bukti lawan cukup alasan memerintahkan diskualifikasi pasangan calon yang ditetapkan kpu padangsidimpuan sebagai pemenang karena tuntutan akan suatu clean government. bahwa tujuan pemilukada adalah mencari pemimpin yang berintegritas untuk membawa masyarakat arah kesejahteraan secara adil dan merata dengan cara yang efisien tanpa pemborosan karena telah mengetahui kalau memang terbukti. bahwa indikasi kuat kualitas seorang calon yang akan membawa keadaan arah yang benar menurut konstitusi harus merupakan suatu pedoman yang tegas. bahwa kalau bukti bukti seluruhnya yang akan dikemukakan ini tidak dapat dibantah, telah terjadi pelanggaran terstruktur, sistematis, dan masif yang menyebabkan perolehan suara pasangan nomor urut tidak sah dan harus dibatalkan. bahwa demi efesiensi, kalau sudah cukup dipandang benar, maka cukup beralasan menyatakan pasangan calon nomor urut didiskualifikasi dan menetapkan pasangan calon yang berikutnya sebagai pemenang. tetapi kalau resiko ini dianggap terlalu besar, mungkin dilakukan pemilihan ulang merupakan pilihan yang lebih cermat. bahwa dalam mempertimbangkan keseluruhan permohonan, pelanggaran pelanggaran terstruktur, sistematis, dan masif dengan bobot suatu pembuktian yang sangat meyakinkan (beyond reasonable doubt), hakim dapat bergerak dari satu keragu raguan dan common sense menguji dalil permohonan tersebut dan bukti diajukan dengan memerintahkan pergeseran beban bukti. bahwa kalau dari sudut adat, mereka memiliki suatu marga yang sama, tetapi dari sudut kekerabatan bisa berjarak sangat jauh, sehingga mereka tidak memiliki hubungan yang dapat dikategorikan lagi suatu kekerabatan yang dekat. saksi pemohon: saksi syamsul bahri harahap pekerjaan saksi adalah wiraswasta: saksi bukan tim pendukung pemohon: saksi ingin menyampaikan tentang keterlibatan beberapa pns, camat, kepala desa, kepala lingkungan, sampai kepala dusun: pada tanggal mei ada pertemuan dua kecamatan, yaitu kecamatan padangsidimpuan batunadua dan padangsidimpuan angkola julu, saksi adalah simpatisan dari pasangan calon nomor urut saksi mengetahui ada pertemuan tanggal mei dari mulut mulut, pertemuan dilaksanakan villa kolam milik drs. bahru harahap yang dihadiri oleh aparat desa, saksi dapat hadir dalam pertemuan tersebut karena saksi adalah simpatisan nomor dalam pertemuan tersebut, camat batunadua menyampaikan dan menegaskan kepada kepala desa, lurah, kepala dusun, dan kepala lingkungan agar dapat menyampaikan kepada warga untuk mendukung calon kita, yaitu calon nomor atas nama andar amin harahap dan muhammad iskandar nasution. pada saat itu belum ada pasangan calon: saksi ikut pertemuan tersebut sebanyak tiga kali tetapi saksi lupa tanggal dua pertemuan sebelumnya, saksi darwin dalimunthe saksi adalah lurah tano bato yang merupakan pegawai negeri sipil dengan golongan ii c, saksi sebagai lurah diundang oleh camat padangsidimpuan utara pada bulan april bertempat gunung tua. pertemuan tersebut dihadiri oleh lurah dan kepala desa dari dua kecamatan, yaitu kecamatan padangsidimpuan utara dan kecamatan padangsidimpuan hutaimbaru yang jumlahnya kira kira orang, dalam pertemuan tersebut, selain camat dari dua kecamatan tersebut, hadir juga asisten iii: sepengetahuan saksi undangan pertemuan tersebut dari mulut mulut dalam pertemuan tersebut camat meminta dan memerintahkan lurah dan kepala desa supaya mendukung calon andar bersama insan. setelah itu, asisten iii bernama drs. chairul alamsyah dan andar calon walikota) juga mengemukakan hal yang sama: selain pertemuan gunung tua, ada juga pertemuan villa kolam milik bupati padang lawas utara pada bulan agustus pertemuan tersebut dihadiri oleh semua lurah dan kepala lingkungan dari padang sidempuan utara dan padang sidempuan hutaimbaru. dalam pertemuan tersebut bupati padang lawas utara yang juga orang tua dari andar meminta mendukung andar sebagai walikota, dalam pertemuan tersebut, juga diberi uang sebanyak rp. per orang, pertemuan villa kolam dilakukan sebanyak tiga kali: lingkungan terdapat empat tps, dari semua tps tersebut dimenangkan oleh pasangan calon nomor urut saksi ali umar saksi adalah kepala lingkungan iii, desa tano bato: saat pertemuan villa kolam pada bulan mei saksi menerima sarung, kalender dan uang sebanyak rp. , , pertemuan kedua ditempat yang sama berikutnya kira kira pada bulan tujuh, dalam pertemuan tersebut, camat padangsidimpuan utara armen dame harahap mengarahkan seluruh lurah dan kepala lingkungan supaya bekerja keras untuk memenangkan andar i insan. selain camat padangsidimpuan utara pertemuan tersebut juga dihadiri oleh bupati padang lawas utara serta calon kandidat andar yang juga mengutarakan hal yang sama, setelah pertemuan tersebut saksi diberi honor rp350. per bulan dari bapak drs. bahru harahap. honor tersebut diterima sejak bulan mei dari penerimaan honor tersebut, saksi membuat laporan mengenai prosentase pasangan calon nomor saksi juga menerima uang sebanyak rp. dari keping atas perintah lurah dengan tujuan untuk mengarahkan pada nomor lingkungan masing masing, lingkungan saksi nomor tidak menang: saksi juga mengambil uang rp. untuk membagi bagikan uang kepada orang rp. agar memilih nomor hal itu dilakukan atas perintah lurah: saksi memberikan laporan pemilih mulai dari sampai akhirnya namun kenyataannya yang memilih bahwa yang diberi uang hanya lingkungan iii: saksi diperintahkan lurah untuk tidak membagikan kepada pemilih yang mendukung nomor saksi edi saputra dalimunthe saksi adalah kepala lingkungan keterangannya sama dengan saksi ali umar, bedanya saksi tidak membagikan uang, saksi melihat warung kopi tim sukses nomor membagikan uang, yaitu satuan hasibuan pejabat eselon iii padang sidempuan utara, tahlil rambe kadis pemberdayaan masyarakat desa eselon ii), dan aslinya, masyarakat biasa: lingkungan saksi ada empat tps, dan hasilnya hampir semua dimenangkan oleh pasangan calon nomor urut sebagian besar yang tinggal lingkungan saksi adalah pegawai pemerintahan daerah padang lawas utara, saksi feri yamaha dalimunthe saksi adalah anggota ppk padangsidimpuan utara, rekapitulasi dilakukan pada tanggal oktober mulai pukul sampai dengan ppk padangsidimpuan utara ada tps saksi lupa jumlah dpt, pemilih yang menggunakan hak pilih, surat suara sah dan surat suara tidak sah, serta sisa surat suara tidak terpakai, saksi pasangan calon yang hadir adalah saksi nomor saksi nomor dan saksi nomor yang menandatangani da, hanya saksi nomor dan nomor sedangkan nomor tidak tanda tangan karena ada keberatan yang tidak diakomodir oleh ppk dengan mengisi form keberatan yang intinya keberatan tentang pemilih yang tidak mempunyai nik ikut memilih saat rekapitulasi anggota panas kecamatan hadir, dan tidak mengajukan keberatan maupun rekomendasi: kecamatan padangsidimpuan utara yang menang adalah pasangan calon nomor urut dengan selisih kurang lebih suara dengan nomor menurut saksi terdapat masalah tentang validasi dpt yang kurang maksimal oleh ppp, yang dimungkinkan karena kurangnya anggaran, saksi tidak ikut terlibat dalam validasi dpt, yang saksi ketahui pemilih yang terdapat dalam dps dan tidak terdapat dalam dpt ada yang boleh memilih dan ada yang tidak boleh memilih. hal itu karena kurangnya pemahaman kpps. terlebih lagi saat itu tidak ada surat dari kpu, bahwa adanya intervensi dari pihak kecamatan, kelurahan, hingga kepala lingkungan berupa himbauan untuk memenangkan salah satu pasangan calon, dalam melaksanakan tugas saksi tidak diintervensi, saksi mendengar ada upaya memasukkan orang orang yang berpihak kepada salah satu pasangan calon, saksi tidak dapat berlaku curang karena data dari diteruskan pps dan selanjutnya ppk sehingga tidak dapat diubah, saksi faisal haris saksi adalah ketua kpps tps saksi tidak ingat jumlah pasti dpt, jumlah pemilih, surat suara sah dan tidak sah, yang menang adalah nomor yaitu suara sedangkan nomor mendapat suara: saksi pasangan calon yang hadir (saksi nomor saksi nomor dan saksi nomor dan menandatangani serta tidak ada yang mengajukan keberatan, ada keterkaitan lurah terhadap kpps kelurahan bosan dolok, yaitu mengintervensi saksi melalui pps untuk memenangkan pasangan calon nomor hal tersebut saksi dengar pada tanggal oktober bertempat gang mesjid dimana saat itu saksi hadir karena undang oleh lurah bosan dolok dalam kapasitas sebagai ketua kpps. perintah lurah tersebut saksi ikuti karena jabatan saksi yang dipertaruhkan, saksi tidak membagikan kepada pemilih nomor sepengetahuan saksi pemilih yang tidak mendapat dan terdaftar dalam dpt dapat memilih, namun dalam praktiknya hal tersebut saksi tolak: ada orang yang tidak dibagikan oleh saksi, dan tidak memilih karena saat datang tps saksi menolaknya: saksi abdul haris tanjung saksi adalah pegawai negeri sipil kantor dinas pertanian kota padangsidimpuan, pada tanggal maret saksi ditelepon oleh camat padangsidimpuan selatan, perumuman harahap, sos., m.m., untuk hadir dalam pertemuan jembatan merah, tetapi saksi tidak hadir karena saksi ada acara perkawinan anak saudara saksi: saksi sebelum berdinas dinas pertanian kota padangsidimpuan adalah lurah wek padangsidimpuan selatan: berkisar awal april seluruh lurah padangsidimpuan selatan diundang oleh bertemu ruang camat. dalam pertemuan tersebut, seluruh lurah diintervensi untuk memenangkan andar insan, karena pasangan calon tersebut yang digawangi oleh salak istilah untuk walikota. saat itu saksi menolak untuk melakukan hal tersebut serta memerintahkan seluruh kepala lingkungan untuk netral, karena penolakan tersebut saksi dimutasi dinas pertanian kota padangsidimpuan: saksi anugerah rongga saksi adalah ketua ppk padangsidimpuan selatan: rekapitulasi dilaksanakan pada tanggal oktober pukul sampai dengan saksi pasangan calon yang hadir adalah nomor nomor nomor dan nomor dan hanya saksi nomor yang menandatangani da saksi nomor mengajukan keberatan yang intinya ada kerancuan perhitungan suara tingkat pps atau kelurahan yang ada kelurahan wilayah kecamatan padangsidimpuan selatan, padangsidimpuan selatan ada tps dan pps: saksi ingin menegaskan bahwa saksi tidak ada hubungannya dengan kerancuan kerancuan yang ada, sepengetahuan saksi yang menjadi masalah adalah, adanya pemilih yang tidak ada dalam dpt, pemilih yang tidak mempunyai nik, serta tidak jelas alamatnya, saksi tidak dapat membuktikan pemilih yang mempunyai nik dan yang tidak mempunyai nik tersebut memilih: banyaknya kartu pemilih yang tidak didistribusikan oleh personel kpps wilayah saksi: sepanjang yang saksi ketahui dari hasil pemantauan ada pemilih yang menggunakan identitas orang lain, namun saksi tidak mengetahui proses selanjutnya: terdapat pergantian personel kpps dua tps yaitu tps dan tps tiga hari menjelang hari pencoblosan. padahal saksi telah menyerahkan daftar nama nama personel kpps kelurahan tersebut, tapi tanpa koordinasi dengan saksi selaku ketua ppk, ketua pps yang bersangkutan yaitu kelurahan ujung pandang menyerahkan pergantian personel kpps. saksi mengetahui pergantian tersebut saat berada kpu kota padangsidimpuan, jumlah dpt kurang lebih suara sah sekitar suara tidak sah sekitar an: yang menang adalah pasangan calon nomor urut yaitu an, nomor mendapat an, surat suara yang diterima kurang dari jumlah yang seharusnya tetapi tidak ada tps yang kekurangan surat suara tahun yang diajukan oleh: nama drs. sumardi, pekerjaan pegawai negeri sipil alamat ds. bandung rw kecamatan wonosari, kabupaten madiun, provinsi jawa timur nama dimyati dahlan, sos pekerjaan wiraswasta alamat kelurahan milir rw kecamatan dolokfahrudin, sh., budhi susanto, sh., sigit iksan wibowo, sh., mh., erwin firmansyah, sh., farid ghazali, sh., fusion nurzaman, sh., ratio privasi, sh., anies primo ashari, sh., mohammad saifuddin, sh., rita, sh., saham, sh., abi sambas, sh., dan aid safron, sh., masing masing selaku advokat pada kantor hukum karya law firm, beralamat jalan ronggowarsito nomor surakarta, jawa tengahadiun, yang beralamat jalan raya madiun, surabaya desa gunungsari, kecamatan madiun, kabupaten madiun: dalam hal ini berdasarkan surat kuasa khusus bertanggal juli memberi kuasa kepada rahardjo, sh., dan yulianto hasilan, sh., selaku advokat atau konsultan hukum pada kantor advokat rahardjo, simanjuntak partners, yang beralamat jalan opak nomor kota surabaymuhtarom, sos pekerjaan bupati madiun alamat desa ketapang rt. rw. kecamatan dolok, kabupaten madiun, provinsi jawa timur nama drs. siswanto, si. pekerjaan wakil bupati madiun alamat jalan barat, nomor desa jiwa, kecamatan jiwa mk.pt ip&p mdn vii bertanggal juli memberi kuasa kepada indra priangkasa, sh., mh., hery wardoyo, sh., haryanto, sh., dan dramanya khairul a., sh., mh. advokat magang), selaku advokat atau konsultan hukum pada kantor advokat indra priangkasa partners, yang beralamat jalan strip nomor kota madiubahwabupati dan calon wakil bupati muhtarom, sos dan drs. siswanto nomor urut dan pasangan calon bupati dan calon wakil bupati ir. sukiman, dan suprapto, (tanpa nomor urut) dalam tahapan pilkada kabupaten madiun yang dapat diuraikan sebagai berikut: bahwa memohon, komisi pemilihan umum kabupaten madiun dalam keputusannya nomor pts kpu kab tanggal september tentang tahapan penyelenggaraan pemilihan bupati dan wakil bupati madiun tahun telah menetapkan agenda pelaksanaan dan waktu pelaksanaan masing masing agenda pemilihan bupati dan wakil bupati kabupaten madiun tahun salah satu agenda dalam pemilihan bupati dan wakil bupati madiun adalah pendaftaran calon bupati dan wakil bupati madiun. bahwa pada saat pendaftaran calon bupati dan wakil bupati madiun terdapat dua pasangan calon bupati dan wakil bupati madiun yaitu pasangan calon bupati dan wakil bupati yang mendaftarkan adalah muhtarom, sos (calon bupati) dan siswanto, (calon wakil bupati), ir. sukiman, calon bupati) dan sulit, calon wakil bupati) bahwa pada awalnya kedua pasangan calon bupati dan wakil bupati sebagaimana dimaksud dalam angka tersebut telah melampirkan fotokopi ijazah sebagaimana disyaratkan dalam peraturan perundang undangan yang berlaku, akan tetapi pada saat dilakukan verifikasi administrasi kpu mendapatkan surat dari dinas pendidikan dan olah raga kota madiun yang berisi mencabut legalised ijazah stub atas nama sulit, sh, sehingga dengan demikian hanya tinggal satu pasangan calon bupati dan wakil bupati yang sah. bahwa atas dasar hal sebagaimana dimaksud dalam angka memohon mengumumkan penundaan tahapan pencalonan dalam pemilihan umum bupati dan wakil bupatiiii diumadiun tahun nomor urut berdasarkan keputusan komisi pemilihan umummadiu'at, juni dan senin, juli karena hari sabtu, juni dan hari minggu, junbukan kewenangan mahkamah karena tidak menyangkut sengketa hasil penghitungan suara pemilukada, permohonan pemohon kabur, karena antara polita dan petit tidak berkaitan, polita permohonan pemohon terkait dengan hukum pidana, hukum perdata, dan hukum administrasi, serta petit pemohon tidak ada dalam polit: bahwa eksepsi yang menyatakaahkamahi3. menimbang pemohon mendalilkan bahwa memohon dalam menetapkan nomor urut pasangan calon bupati dan wakil bupati peserta pemilukada kabupaten madiun tahun tidak mengakui keberadaan pasangan calon nomor urut dan pasangan calon nomor urut karena dalam surat keputusan yang dikeluarkan memohon yaitu, pasangan calon ir. sukiman, dan suprapto, se, tanpa nomor urut, dan tidak ada pasangan calon nomor urut pemohon). dengan demikian surat keputusan memohon mengenai penetapan pasangan calon terpilih pemilukada kabupaten madiun tahun tidak mempunyai dasar hukum karena jumlah pasangan calon peserta pemilukada kabupaten madiun tahun dalam lampiran surat keputusan tersebut hanya pasangan calon, padahal ada pasangan calon peserta pemilukada kabupaten madiun tahun untuk membuktikan dalilnya, pemohon mengajukan bukti surat tulisan yang diberi tanda bukti dan tidak mengajukan saksi, madiun tahun pengumuman mana termuat dalam pengumuman nomor kpu kab tanggal maret yang kemudian memohon menerbitkanperubahan perubahan tersebut diantaranya berisi tentang jadwal pencalonan bupati dan wakil bupati madiun yang berisi perubahan jangka waktu pendaftaran dan verifikasi administrasi dan faktual calon bupati dan wakil bupati sebagai berikut: penyerahan dokumen rekapitulasi dukungan pasangan calon perseorangan maret s d april hari), verifikasi dilakukan pps untuk calon perseorangan april s d april hari), masa pendaftaran april s d april hari), bahwa perubahan jadwal sebagaimana dimaksud dalam angka tersebut telah melanggar: undang undang nomor tahun tentang perubahan undang undang nomor tahun tentang pemerintahanterhadap dalil pemohon tersebut, memohon membantah dan mengemukakan bahwa dalil pemohon tidaklah benar, karena keputusan yang dibuat olehsecara jelas menyebutkan nomor urut pasangan calon, termasuk pasangan calon ir. sukiman, dan suprapto, se., yang mendapat nomor urut sebagai pasangan calon peserta pemilukada kabupaten madiuntidak mengajukan saksi:memohon telah menerangkan bahwa bukti surat keputusandimiliki oleh pemohon (vide bukti adalah berupa salinan yang dibuat oleh sekretaris kpu kabupaten madiun terdapat kekeliruan karena tidak mencantumkan nomor urut untuk pasangan calon ir. sukiman, dan suprapto, se., dan pasangan calon drs sumardi, pd., dan dimyati dahlan, sos tertulis dengan nomor urut namun dalam pelaksanaan pemilukada kabupaten madiun tahun memohon menggunakanmencantumkan nama nama pasangan calon peserta pemilukada kabupaten madiun tahun beserta nomor urut yang antara lain menetapkan pasangan calon ir. sukiman, dan suprapto, se., dengan nomor urut sedangkan drs sumardi, pd., dan dimyati dahlan, sos., dengan nomor urut (vide bukti berdasarkan fakta hukum tersebut, menurut mahkamah, semua pasangan calon peserta pemilukada kabupaten madiun tahun telah memiliki nomor urut yang telah dituangkan dalam surat keputusan memohon. lagipulsemua pasangan calon peserta pemilukada kabupaten madiun tahun telah memiliki nomor urut sesuai dengan keputusan memohon mengenai penetapan nomor urut pasangan calon peserta pemilukada tahun dengan demikian menurut mahkamah dalil pemohon guo tidak beralasan menurut hukum,dan sukiman sebagai peserta pemilukada kabupaten madiun tahun padahal tidak memenuhi syarat ijazahdan tidak mengajukan saksi, bahwa terhadap dalil pemohon tersebut, memohon membantah dan pada pokoknya mengemukakan bahwa terkait pemeriksaan persyaratan administrasi bakal calon bupati dan wakil bupati madiun tahun memohon telah melakukan verifikasi administrasi dan verifikasi faktual kepada semua bakal pasangan calon sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku termasuk kepada pihak terkait dan pasangan calon nomor uruhadirkan ahli mahfudz sadar, dan sadari wibisono, serta saksi saksi suyanto, mustahil, buwono, dan ahmad yani mustofa (keterangannya sebagaimana termuat lengkap pada bagian duduk perkara)madiun bertanggal juli yang pada pokoknya menerangkan bahwa bawaslu kabupaten madiunmengeluarkan surat rekomendasi kepada memohon untuk menelusuri keabsahan ijazah calon bupati dan wakil bupati sulit, sukiman dan muhtarom. rekomendasi bawaslu tersebut telah ditindaklanjuti oleh memohon dengan melakukan verifikasi faktual pada tahap perbaikan persyaratan pencalonapanwaslukada kabupaten madiun, serta bukti yang diajukan oleh pemohon, memohon, menurut mahkamah dalil pemohon mengenaisebagai pasangan calon peserta pemilukada kabupaten madiun tahun padahal tidak memenuhi syarat ijazahmadiunjuli pukul wib, pertimbangan dalam putusan guo mutasi mutans berlaku terhadap dalil pemohon guo. adapun dalil pemohon terkait dengan sukiman pasangan calon nomor urut yang menurut pemohon juga tidak memenuhi syarat ijazah namun diloloskan oleh memohon sebagai peserta pasangan calon pemilukada kabupaten madiun tahun menurut mahkamah, dalil pemohon guo tidak dibuktikan dengan bukti yang cukup meyakinkan. berdasarkan bukti bukti yang diajukan oleh memohon, pelaksanaan verifikasi administrasi dan verifikasi faktual kepada semua bakal pasangan calon yang dilakukan oleh memohon teberalasan menurut hukum: i3. menimbang pemohon mendalilkan bahwa pihak terkait dan pasangan calon nomor urut telah melakukan pelanggaran politik uang yaitu dengan cara memberikan uang kepada para pemilih seluruh kecamatan kabupaten madiun sehingga mempengaruhi perolehan suara pasangan calon peserta pemilukada kabupaten madiun tahun yang lain. untuk membuktikan dalilnya pemohon mengajukan saksi saksi surai, siti amanah, mega romi durian mahmud, budi setyo utomo, agung dwi kantor, sukarno, jumlah, sukarno, sunarko, sari, sarnianto, iman, dan agus tumisan faizal, yang pada pokoknya menerangkan bahwa pihak terkait dan pasangan calon nomor urut memberikan uang kepada masyarakat (keterangan selengkapnya ada pada bagian duduk perkara), bahwa terhadap dalil pemohon guo, pihak terkait membantah dan mengemukakan bahwa dalil pemohonalilkan oleh pemohon tersebut tidak pernah ada. pihak terkait tidak mengajukan bukti surat tulisan dan saksi untuk membuktikan dalil bantuannya: terhadap dalil pemohon guo, panwaslukada kabupaten madiun dalam keterangan tertulisnya pada pokoknya menerangkan bahwa ada laporan dugaan politik uanguang sebanyak dan daftar nama nama yang diduga akan diberikan uang tersebut. meskipun pelapor mencabut laporannya,bukti bukti yang diajukan oleh pemohon serta keterangan panwaslukada kabupaten madiun, menurut mahkamah memang benar telah terjadi pembagian uang kepada sebagian masyarakat yang dilakukan oleh pihak terkait dan pasangan calon nomor urut namun berdasarkan fakta yang terungkap persidangan, tidak dapat dipastikan bahwa warga yang diberi uang memilih pasangan calon sesuai dengan perintah yang memberikan uang. lagipula pelanggaran yang didalilkan oleh pemohon tersebut menurut mahkamah tidak dapat dikategorikan pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif, karena hanya terjadi pada sebagian masyarakat saja yang bersifat sporadis dan tidak memberalasan hukum: i3. menimbang bahwa dalil pemohon yang, antara lain, pada pokoknya bahwa:ihak terkait, memohon telah melakukan perubahan sebanyak tiga kali jadwal penyelenggaran pemilukada kabupaten madiun tahun dan meminimalisasi batas waktu sehingga merugikan pemohon untuk melakukan aktivitas sosialisasi dan menimbulkan ketidakpastian hukum: dan pasangan calon nomor urut tidak memenuhi syarat pasangan calon yang didukung oleh partai politik. menurut mahkamah dalil dalil pemohon tersebut tidak dibuktikan dengan bukti bukti yang cukup meyakinkan mahkamah yang pada akhirnya mempengaruhi perolehan suara masing masing pasangan calon. dengan demikian menurut mahkamah dalil dalil pemohon guo tidak beralasan menurut hukum dan harus dikesampingkan, i3. menimbang bahwa mahkamah tidak mempertimbangkan dalil dalil pemohon lainnya. oleh karena itu, dalil dalil tersebut tidak relevan untuk dipertimbaarief hid muhammad alim ttd. ttd. maria farida indrawi anwar usman panitera pengganti, ttd. saiful anwar daerah dan wakil kepaladalam penerbitankpu kabupaten madiun memohon) telah melanggar nomor tahun tentang perubahan nomor tahun tentang pemerintah daerah junctojunctooleh karena pps setelah menerima berkas calon perseorangan melaksanakan:, (vide pps melakukan verifikasi administratif hari (vide dan verifikasi faktual pps selama hari (vide sedangkan kpu kabupaten madiun memohon) hanya memberikan waktu verifikasi administrasi dan verifikasi faktual selama hari, sebagaimana tertuang dalammemohon kpud kabupaten madiun telah melanggar nomor tahun juncto tahun juncto pkpu nomor tahun huruf (b), karena kpu tidak melakukan bimbingan teknis untuk verifikasi. kpu tidak melakukan bimbingan teknis kepada pps. selain itu kpu dan ppk tidak melakukan verifikasi karena kpud kabupaten madiun memohon) dan ppk hanya melakukan rekapitulasi dukungan calon perseorangan dari verifikasi administratif dan faktual pps. bahwa apabila proses verifikasi dan dukungan calon perseorangan dilakukan sesuai dengan ketentuan pkpu nomor tahun dan nomor tahun akan terjadi pencopotan dukungan mencapai dukungan sebagaimana yang terjadi salah satu desa kecamatan balerejo, kabupaten madiunmpiran menyataka,dan dikirim pasangan calon bupati dan wakil bupati tanggal juni sedangkan memohon sudah menetapkan tanggal juni sebagai hari pemungutan suara memohon telah mempersempit waktu pemohon untuk melaksanakan sosialisasi dan konsolidasi, oleh karenaasangan calon nomor urut (incumbent) dengan demikian memohon telah berpihak. bahwa memohon kpu kabupaten madiun dalammelanggar pkpu nomor tahun sebabdan pemungutan mei menjadi hari sebelum pemungutan suara, demikian juga kpu kabupaten madiun dalaman jugian jug. bahwa tindakan memohon yang telah melakukan perubahan sebanyak (tiga) kali dan memikirkan batas waktu dari hari menjadi hari sebelum pemungutan suara sangat merugikan pemohon untuk melakukan aktivitas sosialisasi, dan memicu ketidak pastikan hukum sebagaimana asas penyelenggaraan pemilihan umumporannya menyatakan pengumuman pasangan calon yang memenuhi persyaratasejalan dan bertentangan dengan,pemungutan suara tanggal me,, hal ini menjadi fakta adanya tindakan yang sistematis, terstruktur dan masif untuk menguntungkan pasangan calon bupati dan wakil bupati nomor urut bahwa tindakan memohon yang sistematis, terstruktur dan masif tersebut sebagai bentuk upaya untuk kepentingan pasangan calon bupati dan wakil bupati nomor urut dan sangat merugikan pemohon sehingga pemohon menempuh upaya hukum dengan menggugpengadilan tata usaha negara ptun) surabaya, sebagaimana gugatan pemohon pasangan sumardi dimyati) nomor perkara register ptun sby tanggal juni yang diajukan pemohon. dan gugatan pasangan sukiman suprapto nomor perkara register ptun sby tanggal juni yang diajukan oleh pasangan calon sukiman suprapto sampai dengan saat ini masih dalam proses persidangan walaupun gugatan diajukan sebelum pemilukada tanggal juni bahwa perubahan perubahan yang dilakukan oleh memohon sebagaimana tersebut atas, memohon telah tidak cermat dan tidak berdasar pada asas tertib dalam pelaksanaan. bahwa memohon dalam menyelenggarakan kampanye dalam bentuk debat publik debat terbuka antar kandidat berdasarkan keputusan kpud kabupaten madiun nomor pts kpu kab tanggal mei tentang pedoman teknis tata cara kampanye dalam pemilihan umum bupati dan wakil bupati kabupaten madiun tahun dalam lampiran angka huruf seharusnya dilaksanakan paling banyak (lima) kali, (tiga) kali untuk calon bupati dan (dua) kali untuk calon wakil bupati, bahwa menurut huruf pkpu seharusnya debat terbuka dilaksanakan sebanyak lima kali. akan tetapi memohon hanya menyelenggarakan debat publik hanya (satu) kali saja yakni pada tanggal juni gedung dprd kabupaten madiun. oleh karena memohon hanya menyelenggarakan debat publik hanya (satu) kali, sehingga hal ini sangat merugikan pemohon sebagai pasangan calon bupati dan wakil bupati kabupaten madiun tahun karena tidak maksimal dalam sosialisasi visi dan misi kepada publik yang berpotensi pemohon dapat memperoleh suara lebih banyak, dan menguntungkan pasangan calon nomor urut selaku incumbent. pasangan tanpa nomor urut pasangan ir. sukiman, dan suprapto, se) tidak memenuhi syarat pasangan calon yang diusung oleh partai politik. bahwa berdasarkan syarat syarat pasangan calon bupati dan wakil bupati yang diusung partai politik: bahwa huruf huruf dan hurufhuruf tahun tentang perubahan atasdayang dimaksud pimpinan partai adalah ketua dan sekretaris partai politik atau sebutan pimpinan lain sesuai kewenangan dalam ad art. bahwa pkpu tahun tentang pedoman teknis pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerahbahwa huruf pkpu tahun tentang pedoman teknis pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah.faktanya pasangan calon bupati dan calon wakil bupati ir. sukiman, dan suprapto, yang diusung oleh partai golkar dan pdip tidak ditandatangani ketua dpd partai golkar definitif sehingga dengan demikian bertentangan dengan peraturan perundang undangan tersebut atasmemohon, mendengar dan membaca keterangan panitia pengawas pemilihan umum kabupaten madiupasangan calon nomor urut pasangan muhtarom, sos dan drs. siswanto) tidak memenuhi syarat ijazah bahwa dalam pelaksanaan pemilihan umum kepala daerah kabupaten madiun telah melaksanakan berbagai kegiatan, salah satu kegiatan dalam pemilihan umum kepala daerah kabupaten madiun adalah pencalonan. berdasar nomor tahun tentang pemerintahan daerah huruf juncto nomor tahun tentang perubahan atas nomor tahun tentang pemerintahan daerah juncto hurufmenyebutkan bahwa syarat calon berpendidikan sekurang kurangnya sekolah lanjutan tingkat atas atau sederajat, bahwa atas aturan sebagaimana tersebut dalam angka tersebut atas kpu telah menerbidasuntuk memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam angka tersebut calon bupati dan wakil bupati kabupaten madiun dari pasangan nomor urut pasangan muhtarom, sos dan drs. siswanto) pemilihan umum bupati dan wakil bupati madiun telah melampirkan: fotokopi stub ketapang atas nama slamet darwini, anak dari abdul madjid lahir tahun diterbitkan ketapang tanggal desember fotokopi ijazah madrasah tsanawiyah agama islam negeri atas nama muhtarom anak dari abd. madjid lahir madiun tanggal maret diterbitkan surabaya tanggal oktober fotokopi tanda lulus ujian sekolah madrasah aliyah agama islam negeri m.a.a.i.n) atas nama muchtar anak dari abd. madjid lahir dolok pada tanggal agustus yang kemudian diperbaiki dalam bentuk coretan dengan para tanpa tanggal menjadi tanggal maret diterbitkan kembangsawit tanggal september fotokopi ijazah madrasah aliyah agama islam negeri m.ala.n) atas nama muhtarom anak dari abd. majid lahir madiun pada tanggal maret diterbitkan surabaya tanggal februari ijazah dari institut agama islam negeri sunan ampel surabaya fakultas syari'ah yang menerangkan bahwa nama muhtarom tempat dan tanggal lahir madiun, maret yang telah memenuhi syarat syarat yang diperlukan dan dinyatakan lulus dalam menempuh ujian sarjana muda pada tanggal juni diterbitkan surabaya tanggal juni ijazah sarjana sosial yang diterbitkan oleh universitas merdeka ponorogo nomor under po fisip nama muhtarom n.p.m. n.i.r.l. lahir madiun, maret bahwa fotokopi ijazah stub yang dilampirkan oleh muhtarom calon bupati yang telah disahkan oleh memohon berdasarsebagaimana tersebut dalam angka atas terdapat keganjilan keganjilan yang nyata diantaranya: adanya keganjilan nama surat tanda tamat belajar yang diterbitkan oleh sekolah dasar negeri tahun nomor dengan nama yang tercantum dalam ijazah madrasah tsanawiyah agama islam negeri, tanda lulus ujian sekolah madrasah aliyah agama islam negeri, ijazah madrasah aliyah agama islam negeri, semula bernama slamet darwini menjadi nama muhtarom. adanya keganjilan ejaan penulisan nama dalam ijazah tsanawiyah agama islam negeri deng, semula muhtarom menjadi muchtar adanya keganjilan tanggal tahun lahir antara surat tanda tamat belajar dengan tanggal tahun lahir yang tercantum dalam ijazah madrasah tsanawiyah agama islam negeri d. semula tertulis tahun tanpa menyebutkan tanggal dan bulan menjadi tanggal maret adanya keganjilan tanggal lahir tanda lulus ujian sekolah madrasah aliyah agama islam negeri yang berupa konvoi tanpa ada tanggal konvoi dilakukan, semula tanggal agustus direnvoi menjadi tanggal maret adanya tanggal penerbitan ijazah madrasah aliyah agama islam negeri yang lebih dahulu diterbitkan dengan ijazah sarjana muda yang diterbitkan oleh institut agama islam negeri sunan ampel, yaitu ijazah m.a.a.i.n diterbitkan pada tahun sedangkan ijazah sarjana muda diterbitkan pada tahun keganjilan jumlah nilai dalam ijazah main yaitu jumlah nilai dalam ijazah tersebut tercantum setelah dilakukan penjumlahan seluruh mata pelajaran berjumlah adanya keganjilan dalam mengubah dengan cara mencoret kata dep. dalam ijazah m.a.a.i.n menjadi kata men. dengan tulisan tangan, bahwa terhadap keganjilan keganjilan tersebut memohon, tidak melakukan klarifikasi kebenaran dan keabsahan dokumen jatah stub yang dimiliki oleh muhtarom, sos walaupun panitia pengawas pemilukada telah mengirimkan surat kepada kpu kabupaten madiun nomor bawaslu kab.mdn c iv (p yang ditujukan kepada kpu kabupaten madiun memohon) yang menyatakan agar kpu kabupaten madiun meninjau ulang calon bupati muhtarom sos. karena dugaan pelanggaran administratif di. bahwa fotokopi ijazah stub yang lampirkan calon bupati kabupaten madiun dari pasangan calon nomor urut atas nama muhtarom, sos calon bupati) dan drs. siswanto calon wakil bupati) dalam pemilihan bupati dan wakil bupati kabupaten madiun terdapat cacat hukum, namun demikian memohon, komisi pemilihan umum kabupaten madiun tetap mengesahkan pasangan bakal calon bupati dan wakil bupati kabupaten madiun atas nama muhtarom, sos calon bupati) dan drs. siswanto calon wakil bupati) dengan menerbitkanbahkan menerbitkanbahwa atas keganjilan keganjilan ijazah pasangan nomor urut atas nama muhtarom, sos (calon bupati) panitia pengawas pemilukada bawaslu) kabupaten madiun telah mengirimkan surat rekomendasi dengan nomor bawaslu kab.mdn c iv kepada memohon kpu kabupaten madiun agar memohon kpu kabupaten madiun meninjau ulang calon bupati muhtarom sos. karena adanya dugaan pelanggaran administratif akan tetapi memohon mengabaikannya dan tidak melakukan verifikasi ulang sehingga pemohon melakukan upaya hukum dengan mengajukan gugatan pengadilan tata usaha negara ptun) surabaya sebagaimana terdaftar dalam nomor perkara register ptun sby tertanggal juni dan upaya hukum yang dilakukan oleh pasangan sukiman suprapto sebagaimana terdaftar dalam nomor perkara register ptun sby tanggal juni memohon tetap mengabaikannya dan tetap melaksanakan pemungutan suara pada tanggal juni dengan demikian memohon telah melakukan kesengajaan untuk tetap mengikutsertakan calon nomor urut (incumbent) sebagai pasangan calon padahal tidak memenuhi syarat administrasi pendidikan dan mengesampingkan asas kepastian hukum dalam pemilukada kabupaten madiun. pasangan calon tanpa nomor urut pasangan ir. sukiman, dan suprapto, se) tidak memenuhi syarat ijazah. bahwa pasangan calon bupati ir. sukiman, (pasangan tanpa nomor urut) juga tidak bisa memenuhi persyaratan sebagaimana ketentuan: bahwa tahun tentang pembentukan peraturan perundang undangan. kekuatan hukum peraturan perundang undangan sesuai dengan hierarki sebagaimana dimaksud padabahwa huruf (c)tahun tentang perubahan atasrubahan atas tahun tentang pemerintahan daerah.l icalon bupati sukiman tidak dapat memenuhi syarat sebagaimana yang diatur dalam nomor tahun dan nomor tahun yang diubah dengan nomor tahun dan atau tidak dapat menunjukan fotokopi ijazah stub sd,smp dan sma akan tetapi hanya menunjukkan surat keterangan pengganti ijazah. bahwa sekiranya memohon taat asas dan mau menegakkan aturan kpu maka pasangan calon nomor urut dan pasangan sukiman suprapto tanpa nomor urut)madiun tahun dengan demikian penetapan pasangan calon nomor urut dan pasangan sukiman suprapto tanpa nomor urut) sebagai kandidat dalam pemilihan umum bupati dan wakil bupati madiun tahun adalah: bahwa penetapansebagai peserta pemilihan umum bupati dan wakil bupati madiun tahun yang cacat yuridis tersebut,:adanya temuan politik uang money politic) bahwa perolehan suara pasangan calon bupati dan wakil bupati nomor urut pasangan muhtarom, sos dan drs. siswanto) serta pasangan tanpa nomor urut pasangan ir. sukiman, dan suprapto, se) pada pilkada madiun tahun tersebut diperoleh dengan cara melawan hukum yaitu, dengan cara memberikan uang sampai dengan kepada pemilih diseluruh kecamatan kabupaten madiun. apabila kedua pasangan calon itu tidak memberikan uang, maka pemohon yang akan terpilih menjadi pasangan bupati dan wakil bupati. bahwa tindakan politik uang tersebut, jelas melanggar asas asas pemilu bersihmadiunita acara rekapitulasi hasil penghitungan suara pemilihan bupati dan wakil bupati madiun tahun saat ini dituangkan dalam dokumen keputusan kpu kabupaten madiun nomor pts kpu kab tanggal juni tentang pengesahan perolehan suara pemilihan bupati dan wakil bupati madiun tahunh.terpilihnya pasangan calon sebagai kepala daerah dan wakil kepala daerah". bahwa rekapitulasi hasil penghitungan suara pemilihan bupati dan wakil bupati tahun yang telah disahkan dalam keputusan kpumerupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dengan,dalamyang pada pokoknya menyatakan bahwa mahkamah konstitusi sebagai pengawal konstitusi sekaligus pengawal demokrasi, kabupaten madiun nomor pts kpu kab tanggal juni menunjukkan perolehan masing masing pasangan calon bupati dan wakil bupati sebagai berikut urut calon pasangan bupati wakil perolehan suara prosentase pasangan bupati calon bupati muhtarom, sos. calon wakil bupati drs. siswanto calon bupati widi riyanto calon wakil bupati santoso, calon bupati ir. sukiman, calon wakil bupati suprapto,se calon bupati drs. sumardi, pd. calon wakil bupati dimyati dahlan, sosmenetapkan pasangan calon nomor urut muhtarom siswanto widi riyanto santoso, sh, (tanpa nomor) sukiman suprapto. dimyati dahlan sumardi maka dengan demikian bahwa keputusan kputidak memiliki dasar hukum ketika menetapkan perolehan pasangan calon dimana pasangan calon hanya dan tidak ada pasangan calon nomor urut maka dengan demikian memohon dengan jelas secara hukum tidak mengakui keberadaan pasangan calon nomor dan nomor urut bahwa tahun tentang pemerintah daerah junctokpu nomor tahun tentang pedoman teknis pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah yang pada pokoknya menyatakanbahwa memohon telah mengabaikan ketentuan peraturan perundang undangan tersebut dalam angka dengan meloloskan pasangan yang diusung oleh partai golkar dan pdi perjuangan yang dengan jelas jelas mengusung pasangan ir. sukiman, dan suprapto, padahal sesuai dengan pengumuman memohon nomor kpu kab tanggal maret yang secara jelas menyatakan pasangan calon bupati dan wakil bupati yang diusung oleh partai golkar dan pdi perjuangan tidak memenuhi syarat. bahwa memohon dengan sengaja mengurangi syarat sebagaimana yang sudah diatur olehurufyang dibuktikan dengan akte kelahiran atau surat keterangan kenal lahir dan memohon kpud kabupaten madiun dengan sengaja mengurangi dan menghilangkan persyaratan sebagaimana dimaksud oleh nomor tahun tindakan memohon telah melanggar asas penyelenggaraan pemilihan umum. bahwa tindakan memohon guo yang menerbitkandan surattidak berdasar atas asas kecermatan dan asas tertib dalam penyelenggaraan pemilu kepala daerah dan wakil kepala daerah. ketidakcermatan dan ketidaktertiban dalam penyelenggaraan pemilukada kabupaten madiun tahun yang dilakukan oleh memohon nyata nyata telah merugikan pasangan pemohon, sebab jika pasangan bupati dan wakil bupati nomor urut dan pasangan ir. sukiman, dan suprapto, dinyatakan tidak memenuhi syarat (tms) sebagai calon bupati dan wakil bupati tahun pasti tidak akan mendapatkan jumlah suara dalam pemilihan bupati dan wakil bupati sebagaimana dimaksud dalam angka atas.surat keputusan komisi pemilihan umum kpu) kabupaten madiun provinsi jawa timur nomor pts kpu kab tanggal meimenyatakan batal dan tidak sahmenyatakan tidak sah dan tidak mengikatdiun tahun tanggal juni menyatakan dan memerintahkan agar komisi pemilihan umum kabupaten madiun untuk menyelenggarakan pemungutan suara ulang diseluruh wilayah kabupaten madiun provinsi jawa timurdan wakil bupati madiun nomor urut muhtarom dan drs. siswanto, si. dan pasangan calon bupati dan wakil bupati ir. sukiman, dan suprapto, (tanpa nomor urut): bukti bukti fotokopitanggal mei bukti surat pengantar nomor kpu. kab v1 tanggal juni dukti fotokopi keputusan komisi pemilihan umum kabupaten madiun nomor pts kpu kab014329769juli bukti fotokopi kliping radar madiun, hari minggu,maretpetikan keputusan komisi pemilihan umum kabupaten madiun nomor pts kpu kab tentang perubahan keduketigapril bukti fotokopi surat dari kantor advokat penasihat hukum mas sri mulyono, sh., partner, bertanggal juni kepada ketua pengadilan tata usaha negara surabaya, perihal gugatan, bukti fotokopi surat dari kantor advokat konsultan hukum sholeh partners, bertanggal juni kepada ketua pengadilan tata usaha negara surabaya, bukti fotokopi daftar pengantar bawaslu kabupaten madiun, bertanggal mei bukti fotokopi salinaanggal juni bukti fotokopi surat tanda tamat belajar sekolah dasar negeri tahun atas nama slamet darwini: bukti fotokopi ijazah madrasah tsanawiyah agama islam negeri ts. a.i.n.) atas nama muhtarom, bukti fotokopi ijazah madrasah aliyah agama islam negeri atas nama muhtarom:: bukti fotokopi dari dicium universitas merdeka ponorogo fakultas ilmu sosial dan ilmu politik atas nama muhtarom: bukti fotokopi visi misi pasangan cabup dan cawabup muhtarom siswanto: bukti p 22a fotokopi gambar baliho ojo lali warga masyarakat dan bukti kabupaten madiun : bukti foto sticker pasangan cabup dan cawabup muhtarom siswanto pintu dan jendela dead lantai bukti foto sticker pasangan cabup dan cawabup muhtarom siswanto mobil dinas operasional bukan: bukti foto sticker pasangan cabup dan cawabup muhtarom siswanto pintu masuk gedung kopi, bukti foto baliho pasangan cabup dan cawabup muhtarom siswanto: bukti p 27a foto baliho pasangan cabup dan cawabup muhtarom sampai siswanto dan gapura selamat datang yang tertutup dengan dengan bukti baliho pasangan calon muis: p 27b bukti p 28a foto peresmian kelompok penyelenggara pemungutan sampai suara kpps) yang dihadiri oleh pasangan calon yang dengan bukti sedang berpidato: p 28c bukti fotokopi sticker pasangan cabup dan cawabup muhtarom siswanto mobil dinas: bukti p 30a foto gelar guru rukun satuan perlindungan masyarakat sampai kabupaten madiun siap mensukseskan pilkada dengan bukti p 30d bukti foto mobil dinas camat pilngkenceng yang digunakan operasional untuk pemenangan calon nomor yang sebenarnya nomor merah ganti hitam: bukti sticker walaupun beda pilihan warga madiun tetap bersatu dan guru rukun pegang teguh tali silaturahmi. selain itu, pemohon mengajukan (lima belas) orang saksi yang memberikan keterangan dalam persidangan pada tanggal juli yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut: surai saksi adalah kepala dusun dan juga anggota pps, bahwa saksi menerangkan mengenai verifikasi pasangan calon dari jalur perseorangan, bahwa sebelum penetapan bakal calon, saksi menjadi pps dan setelah penetapan pasangan calon saksi membuat surat pernyataan mengundurkan diri: bahwa sebelum saksi mengundurkan diri sebagai anggota pps, ppk menyerahkan dokumen dukungan dengan fotokopi ktp, dan ppk menyuruh melakukan door door. padahal dalam jumlah dan jenisnya pps harus melakukan verifikasi administrasi: bahwa pasangan dari jalur perseorangan yaitu pasangan calon nomor urut tidak dilakukan verifikasi administrasi, bahwa saksi bersedia menjalankan perintah ppk, namun saksi meminta surat perintah secara tertulis, dan kalau perintah secara lisan saksi tidak mau melakukannya, bahwa berdasarkan jumlah jenis pps mempunyai kewajiban untuk melakukan verifikasi administrasi dan verifikasi faktual. dalam hal melakukan verifikasi faktual harus ada tim sukses yang bertugas mengumpulkan orang orang yang mendukung bakal pasangan calon, namun tim suksesnya tidak ada: bahwa ada surat edaran dari kpu untuk melakukan door door. saksi melakukan verifikasi door door, namun lapangan masyarakat yang fotokopi ktp nya itu diminta, tidak mengetahui akan mendukung widi dan soentoro. mereka hanya tahu bahwa mereka diberi uang sebanyak oleh tim pengumpul ktp: bahwa tim muis membagikan uang kepada warga masing masing sebanyak rp20. an, bahwa tim pasangan calon nomor urut sukiman suprapto, juga membagi bagikan uang sebanyak rp20. undang taruna bahwa saksi adalah perangkat desa, bahwa adanya penyempitan waktu pendaftaran untuk calon perseorangan, sehingga ada kemungkinan calon peserta dari jalur perseorangan yang lain kurang waktu untuk mempersiapkan dukungan, siti amanah bahwa saksi adalah kepala dusun desa banjarsari kulon, kecamatan dagangan, kabupaten madiun, bahwa bulan februari guru pns, haji suhartono, dusun matsuri, desa banjarsari kulon, mengumpulkan warga sekitar sebanyak orang rumahnya, yang dihadiri kepala diknas kabupaten madiun, suhardi yang meminta doa restu, mengajak serta meminta dukungan kepada warga untuk pencalonan muhtarom. setelah pertemuan tersebut warga diberi uang saku masing masing , , namun saksi tidak dapat, pada bulan maret sekitar pukul ada pemasangan baliho muhtarom sebelah kanan rumah saksi oleh warga yang ditunggu oleh pns dan sekian kabupaten madiun: bahwa baliho tersebut bergambar muhtarom dan pak siswanto, yang bertuliskan lanjutkan! , namun tidak ada tulisan nomor urut pasangan calon, bahwa suami saksi dan mustahil mengikuti pendaftaran dan tes wawancara untuk menjadi anggota ppk kecamatan dagangan, bahwa pada saat tes wawancara, mustahil tidak ditanya apa apa, sedangkan suami saksi banyak diberi pertanyaan mengenai dan undang undang, bahwa suami saksi tidak lulus menjadi anggota ppk, sedangkan mustahil lulus karena mustahil wilayahnya banyak sekali mengarahkan untuk mendukung muhtarom, bahwa pada saat ada verifikasi pengurus partai pdk balerejo, saksi bertemu dengan pak anwar dan pak malik, dan ternyata yang menjadi anggota ppk adalah orang orangnya mbah taro: bahwa pada saat kampanye putaran pertama pak muis, seluruh peserta kampanye masuk halaman kecamatan dagangan, yang seharusnya tidak boleh. terhadap kejadian tersebut saksi langsung melapor kepada paniaikab, untuk meminta penjelasan: paniaikab mengatakan kepada saksi bahwa laporan saksi akan diteruskan kepada panwascam, bahwa seharusnya untuk peserta kampanye dari masing masing kandidat diperbolehkan memasuki halaman kecamatan, tapi kenyataannya tidak semua peserta kampanye dari masing masing kandidat diperbolehkan: fatty kurniawan bahwa saksi adalah tim sukses pemohon, bahwa sebelum mulai kampanye, pada akhir tahun terdapat baliho yang mencantumkan foto pak muis dengan tulisan, guru rukun agape santoso. dan teks dalam baliho pilkada juga ada kalimat ojo lali dan kalimat guru rukun, yang secara resmi digunakan pak muis sebagai moto dalam kampanyenya, bahwa ada mobil dinas yang ditempeli stiker stiker dengan menggunakan kalimat lanjutkan dan foto pak muis, namun belum ada nomor urut pasangan calon, pada masa kampanye, pengundian nomor urut pasangan calon belum ada, namun mobil yang berperan merah sudah ditempel sticker tersebut, bahwa muhtarom atau pak siswanto turun desa mengumpulkan masyarakat dengan menggunakan program kabupaten yang seharusnya netral, namun selalu ada kampanye kampanye dengan menggunakan guru rukun, ojo lali, dan kalimat untuk mengajak memilih nomor bahwa pada tanggal oktober sma ada acara ngopi bareng bersama dinas pendidikan bapak suhardi dan beberapa kepala dinas yang lain, yang juga dihadiri oleh pak muhtarom. semua siswa sman pilangkenceng diwajibkan hadir dalam acara tersebut dan mengisi absen serta mengajak wali muridnya, dan kalau tidak hadir, maka akan mendapat sanksi dari sekolahan: dalam acara tersebut, muhtarom beserta dinas dinasnya mengadakan diskusi publik, dan menyampaikan ajakan untuk membantu mendukung, serta melanjutkan kepemimpinan muis: bahwa dalam gapura sarapan terdapat tulisan selamat datang wilayah kecamatan sarapan yang tertutup dengan baliknya bapak muis, bahwa mujahidin selaku rektor sisi muhammadiyah madiun yang juga seorang pns memberikan statement sakti madiun untuk mendukung muhtarom: bahwa dalam rangka peresmian kelompok penyelenggara pemungutan suara kpps), pak siswanto selaku calon wakil bupati hadir dan memberikan sambutan depan seluruh kpps kabupaten madiun, bahwa dalam acara kabupaten dengan hansip lintas yaitu acara gelar guru rukun, tanggal mei gedung kopi, yang mengundang para kepala dinas dan para camat dengan tujuan untuk mensukseskan pilkada, namun dalam acara tersebut penyanyi serta crew nya menggunakan baju muis, padahal acara tersebut adalah acara pemerintahan, mega romi durian mahmud bahwa pada tanggal juni tim sukses dari pasangan calon nomor urut mendatangi rumah saksi dan memberikan uang sebanyak untuk dibagikan kepada anggota keluarga, bahwa pada tanggal juni pada saat muis mengadakan kampanye sumber sari, banyak teman saksi yang ikut kampanye dan pulangnya diberi uang sebanyak , . dan teman saksi yang diberi uang memilih pak taro: bahwa tim sukses pasangan calon nomor urut sebelum hari menjanjikan uang kepada warga akan memberikan uang sebanyak rp30. namun sampai sekarang belum diberikan.budi setyo utomo bahwa pada tanggal juni, salah satu warga menandatangi rumah saksi yaitu bapak sukarno, yang memberikan uang kepada ibu saksi sebanyak dan mengatakan bahwa uang tersebut dari pasangan calon calon nomor urut yaitu mbah taro, yang kemudian diminta untuk memilih pasangan calon nomor urut bahwa pada tanggal istri saksi didatangi dari tim sukses bapak sukiman dan suprapto, yang memberikan uang sebanyak untuk empat anggota keluarga, agung dwi kantor bahwa pada tiga hari sebelum pemilihan pak imam mendatangi rumah saksi dan memberikan uang kepada saksi dan anggota keluarga saksi masing masing sebanyak rp. dan mengatakan jangan lupa memilih pasangan calon nomor urut mbah taro, bahwa satu hari sebelum pemilihan, pak candi mendatangi rumah saksi dan memberikan uang sebanyak rp. bahwa saksi memilih pasangan calon nomor urut sukarno bahwa saksi adalah perangkat desa dan tim suksesnya sehati pasangan calon nomor urut bahwa pada waktu muis kampanye sumbersari, ada warga yang mengatakan, kalau ada yang mau datang sana, akan diberikan uang sebanyak rp20. , : bahwa pada sore hari, warga saksi yang bernama sukar, membagi bagikan uang dari pasangan calon nomor urut dan diminta untuk memilih pasangan calon nomor urut bahwa pada waktu malam pemilihan, ada warga yang mengatakan kepada saksi diberi uang dari rt, pak lamin, ada yang sebanyak dan ada yang sebanyak , : jumlah bahwa saksi melihat desa sebulan, kecamatan dagangan, pasangan calon nomor urut pada saat kampanye memberikan uang sebanyak per orang dan kaus bergambar pasangan muhtarom, saksi juga melihat desa sebulan, kecamatan dagangan, pasangan calon nomor urut sukiman suprapto, pada saat kampanye memberikan uang sebanyak per orang dan kaos bergambar pasangan calon nomor urut anak anak juga diberi uang masing masing sebanyak dan kaos, bahwa tiga hari sebelum menjelang pemilihan yaitu pada tanggal juni, pasangan calon nomor urut pak muhtarom memberikan uang sebanyak per orang dengan cara door door, bahwa satu hari sebelum pemilihan, sekitar pukul tim sukses pasangan calon nomor urut juga memberikan uang kepada warga sebanyak per orang: desa sebulan yang menang muhtarom siswanto, namun tps saksi, yang menang sukiman, sukarno bahwa saksi adalah kuli bangunan: bahwapada hari sebelum pemilihan saksi ditelepon oleh prihatin dan diberi uang sebanyak namun saksi tidak mau, karena saksi memilih pasangan sehati: istri saksi diberi uang sebanyak dan diminta untuk memilih pasangan calon nomor urut sunarko bahwa saksi adalah tim sukses sehati untuk tingkat dusun: bahwa setelah saksi diberitahukan mengenai visi dan misi sehati, saksi menyebarkan kepada para ketua rt, kemudian saksi mengajak kepada para ketua untuk mengikuti visi dan misi tersebut dan mengatakan bahwa desa nanti bisa mendapatkan rp1 miliar, bahwa pada hari saksi mendengar dari masyarakat, bahwa muis membagi bagikan uang, sari bahwa saksi adalah kepala dusun: bahwa saksi menerima laporan dari warga masyarakat, pada hari sebelum pilkada, para kader pak muis membagi bagikan uang, berkeluarga mendapat sebanyak dan yang ikut kampanye mendapat masing masing sebanyak rp. dan kaos, bahwa tim supra nomor urut juga membagi bagikan uang kepada masyarakat yang mau berangkat kampanye sebanyak dan kaos, bahwa hari sebelum pelaksanaan pilkada, tim muis dan kader kadernya membagi bagikan uang masing masing sebanyak rp20. dan pada malam hari sebelum pemilihan sekitar jam wib, tim supra juga membagi bagi uang masing masing sebanyak rp20. sarnianto bahwa dua hari sebelum pencoblosan istri saksi diberi uang oleh tim sukses pasangan calon nomor urut sebanyak , : bahwa saksi memilih pasangan calon nomor urut iman bahwa pada tiga hari sebelum pemilihan, belakang rumah saksi, saksi melihat tetangga saksi yang bernama taman datang rumah sarah, dan membagi uang sebanyak , , yang kemudian dilanjutkan mendatangi rumah yang sebelahnya, saksi bertanya kepada tetangga saksi mengenai uang tersebut yang dijawab oleh tetangga saksi bahwa uang tersebut dari mbah taro, agus tumisan faizal bahwa pada tanggal juni sekitar jam pagi, tim sukses muis membagi bagikan uang sebanyak rp20. per kk, kepada sekitar kepala keluarga, bahwa tim sukses pasangan calon nomor urut juga membagikan uang sebanyak per kk, bahwa pada saat kampanye putaran pertama, tim sukses pasangan calon nomor urut sukiman, memberikan uang, menimbang bahwa memohon telah memberikan keterangan dalam persidangan tanggal juli dan telah menyerahkan jawaban tertulis yang: permohonan pemohon kabur (obscura libel) dan tidak jelas,secara tiba tiba dan tidak mendasar kemudiankarena terdapat penggabungan antara perbuatan melawan hukum yang harus dibuktikan melalui peradilan pidana dan perbuatan melawan hukum yang harus dibuktikan melalui peradilan perdatpelanggaran yang masuk ranah hukum pidana maupun halaman karena terdapat petit yang tidak dikemukakan dalam polita bahwa petit yang dimaksud memohon adalah tentang permintaan agar mahkamah konstitusi menjatuhkan putusan dengan, dan suprapdisertai dasar dalil yang jelas dan terperinci yang semestinya harus dimunculkanumj,oleh. dalam pokok perkaraokok permohonan yang diajukan oleh pemohon menganggap memohon selaku penyelenggara pemilukada kabupaten madiun tahun telah mencederai demokrasi, yakni memohon dianggap oleh pemohon telah melakukan pelanggaran pelanggaran untuk berusaha memenangkan pasangan calon nomor urut dan pelanggaran sistematis dengan cara cara yaitu: pertama, tahapan penyelenggaraan pemilukada oleh kpu madiun kedua mempersempit waktu pelaksanaan sosialisasi dan konsolidasi, ketiga adanya pasangan tanpa nomor urut, keempat, adanya pasangan calon nomor urut tidak memenuhi syarat ijazah dan kelima, adanya politik uang atau money politic, tahapan penyelenggaraan pemilukada oleh kpu kabupaten madiun bahwa untuk memberikan gambaran yang jelas tentang proses tahapan, program dan jadwal penyelenggaraan pemilihan umum bupati dan wakil bupati madiun memohon kpu kabupaten madiun) telah membuka pendaftaran bakal pasangan calon bupati dan wakil bupati madiun pada pemilihan umum bupati dan wakil bupati madiun tahun pada tanggal januari sampai januari sebagaimana keputusan kpu kabupaten madiun nomor pts. kpu kab (bukti bahwa sesuai dengan peraturan komisi pemilihan umum nomor tahun dalam proses pendaftaran dan penelitian persyaratan pencalonan dan persyaratan calon bupati dan wakil bupati madiun pada tanggal januari memohon kpu kabupaten madiun) membentuk kelompok kerja pencalonan yang terdiri dari unsur dinas pendidikan, unsur kementerian agama, kepolisian, pengadilan dan ketua serta anggota kpu kabupaten madiun, hal ini dilakukan untuk memperlancar tugas dan fungsi kpu kabupaten madiun dalam melakukan verifikasi, (bukti bahwa sampai batas ahir penutupan pendaftaran, memohon telah menerima dua pasangan calon yang mendaftarkan yaitu, pasangan muhtarom sos dan drs. siswanto si, yang diusung oleh gabungan partai politik dari pkb dan dan pasangan ir. sukiman, dan sulit, yang diusung gabungan partai politik dari pdip dan partai golkar mendaftarkan diri kpu kabupaten madiun pada tanggal januari (bukti bahwa, karena ada beberapa persyaratan pencalonan dan syarat calon yang masih kurang atau salah oleh kedua bakal pasangan calon, maka memohon memberikan kesempatan untuk melengkapi atau memperbaiki berkas syarat calon pencalonan mulai pada tanggal februari sampai tanggal februari berdasarkan pada ketentuan pkpu nomor tahunaret sampai tanggal maret bahwa sesuai dengan peraturan kpu nomor tahun huruf menyatakan bahwa, dan memohon juga melakukan klarifikasi kepada instansi terkait: bahwa pada waktu melakukan penelitian terhadap ijazah bakal calon wakil bupati atas nama sulit, kelompok kerja menemukan beberapa kejanggalan fotokopi ijazah bakal calon wakil bupati atas nama sulit yaitu, nomor induk ijazah meragukan format kertas ijazah meragukan format penulisan ijazah meragukan bahwa sehubungan ditemukannya kejanggalan tersebut pada tanggal maret pukul wib, kelompok kerja melakukan klarifikasi dinas pendidikan kota yang telah melegalisir ijazah smk atas nama sulit dengan hasil sebagai berikut: ijazah sulit dilegalisir oleh dinas pendidikan, kebudayaan, pemuda dan olahraga kota madiun karena sekolahnya sudah tutup atau tidak beroperasi dokumen dinas pendidikan, kebudayaan, pemuda dan olahraga kota madiun tidak ditemukan atas nama sulit dinas pendidikan, kebudayaan, pemuda dan olahraga kota madiun benar telah melegalisir ijazah stm atas nama sulit sebagaimana bukti terlampir (bukti bahwa pada tanggal maret kpu kabupaten madiun menerima surat keputusan dinas pendidikan, kebudayaan, pemuda, kebudayaan, pemuda dan olahraga kota madiun yang ditandatangani oleh kepala dinas pendidikan, kebudayaan, pemuda dan olahraga kota madiun (bukti bahwa pada tanggal maret pukul kelompok kerja memohon melakukan pleno pokja yang hasilnya menyatakan bahwa sulit dinyatakan tidak memenuhi syarat dengan alasan bahwa ijazah stm kosovo sulit sehingga dianggap seperti tidak ada legalisirnya. dan selanjutnya hasil pokja diserahkan kepada kpu untuk diputuskan dalam rapat ple (bukti bahwa, pada tanggal maret kpu kabupaten madiun juga(bukti bahwa pada tanggal maret memohon mengirimkan surat kepada dinas pendidikan, kebudayaan, pemuda dan olahraga kota madiun untuk memberikan kepastian, tentang berita acara kebenaran legalised dan surat pencabutan legalised ijazah stm kosovo atas nama sulit yang keduanya ditandatangani oleh kepala dinas pendidikan, kebudayaan, pemuda dan olahraga kota madiun pada tanggal maret dengan hasil bahwa menurut dinas pendidikan, kebudayaan, pemuda dan olahraga kota madiun yang benar dan sah adalan pencabutan legalised ijazah karena surat keputusan pencabutan ijazah adalah yang terakhir (bukti perselisihan tentang hasil pemilihan umum bupati dan wakil bupati kabupaten madiun tahun yang pemohon ajukanh.terpilihnya pasangan calon sebagai kepala daerah dan wakil kepala daerah": bahwa peserta pemilukada kabupaten madiun tahun berdasarkan berita acara memohon berita acara memohon nomor ba vtahun tanggal tanggal mei atas nama atas nama drs. sumardi calon bupati) dan dimyati dahlan, sos calon wakil bupati), daftar nama pasangan bakal calon yang memenuhi syarat bupati dan wakil bupati kabupaten madiun tahun calon wakil bupati santoso, calon wakil bupati suprapto,se pdi perjuangan golkar calon wakil bupati drs. siswanto pkb partai demokrat bahwa pada tanggal maret memohon menerima surat dari kpu jakarta tentang petunjuk adan arahan dengan surat kpu nomor kpu yang isinya: sesuai dengan ketentuberdasarkan ketentuan d. dan jadwal pemilihan bupati dan wakil bupati atau walikota dan wakil walikota (bukti bahwa berdasarkan hal hal tersebut atas, memohon melalui rapat pleno kpu menetapkan bahwa ijazah atas nama sulit tidak memenuhi syarat karena adanya pencabutan legalised ijazah stm atas nama sulit oleh dinas pendidikan, kebudayaan, pemuda dan olahraga kabupaten madiun, bahwa dengan hanya adanya satu pasangan calon bupati dan wakil bupati, maka memohon membuka pendaftaran kembali pendaftaran pencalonan, dan memohon menetapkan penundaan pelaksanaan pemilukada kabupaten madiun tahun berdasarkan keputusan kpu kabupaten madiun nomor pts kpu kab. (bukti bahwa penundaan tersebut, pada tanggal maret ditindaklanjuti oleh memohon dengan menetapkan perubahan pelaksanaan tentang hari dan tanggal pemungutan suara pemilukada kabupaten madiun tahun yang rencananya pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara yang akan direncanakan dilaksanakan pada tanggal mei ditunda pada tanggal juni sesuai keputusan kpu kabupaten madiun nomor pts kpu kab. tentang hari dan tanggal pemungutan suara pemilukada kabupaten madiun (bukti bahwa penundaan tahapan pencalonan pada tanggal juni oleh memohon diberitahukan kepada pimpinan dprd kabupaten madiun pada tanggal maretmadiun nomor pts kpu kab tentang perubahan pertama atas keputusan kpu kab. madiun nomor pts kpu kab tentang tahapan, program dan jadwal pemilihan bupati dan wakil bupati atau walikota dan wakil walikota. (bukti bahwa dalam proses perjalanan, tahapan yang disusun memohon berkaitan dengan adanya penundaan pelaksaan pemilukada ini perlu adanya penyempurnaan, sehingga terjadi beberapakali perubahan yaitu: pada tanggal maret keputusan memohon melakukan perubahan kedupada tanggal april keputusan memohon melakukan perubahan ketigbahwa dengan demikian penundaan dan perubahan jadwal pencalonan telah sesuai dengan peraturan deng. tentang mempersempit waktu pelaksanaan sosialisasi dan konsolidasisuai dengan ketentuan pkpu nomor tahuntif, dan atas dasar ketentuan tersebut kelompok kerja pencalonan kpu kabupaten madiun melakukan verifikasi administrasi dan verifikasi faktual terhadap empat berkas pasangan calon bupati dan wakil bupati mulai tanggal mei sampai tanggal mei dan sekaligus menindaklanjuti laporan dari masyarakat, bahwa dalam verifikasi administrasi dan faktual tersebut, kpu kabupaten madiun menemukan beberapa syarat calon dari kedua pasangan calon yang kurang dan tidak benar,ei sampai mei bahwa dari hasil verifikasi tahap pertama dan tahap perbaikan, pada tanggal mei kelompok kerja pencalonan menyimpulkan bahwa keempat pasangan calon yang pendaftar pada pendaftaran tahap kedua dinyatakan memenuhi syarat, yaitu pasangan: daftar nama pasangan bakal pasangan calon yang memenuhi syaratlanjutnya daftar nama nama yang dinyatakan memenuhi syarat tersebut oleh kpu madiun ditetapkan menjadi nama yang pasangan calon yang memenuhi syarat menjadi peserta pemilu bupati dan wakil bupati madiun hun dengan keputusan kpu kabupaten madiun nomor pts kpu kab (bukti bahwa pada tanggal mei memohon melakukan penetapan tentangmadiun dengan keputusan kpu(bukti daftar nama dan nomor urut pasangan bakal pasangan calon sebagai peserta pemilu bupati dan wakil bupati madiun tahun urut calon wakil bupati drs. siswanto, pkb dan partai demokrat calon wakil bupati suprapto, se. pdip dan golkar calon wakil bupati dimyati dahlan, sos. pdk, partai patriot dan pku bahwa sesuai tahapan pada tanggal juni sampai juni dilaksanakan kampanye termasuk dilaksanakannya debat publik oleh masing masing pasangan calon sesuai dengan kesepakatan masing masing pasangan calon dan semua hak atas pasangan calon bupati dan wakil bupati tersebut telah dipenuhi dan semua calon pasangan bupati dab wakil bupati mempunyai waktu dan kesempatan yang sama, sehingga tidak ada calon pasangan tertentu yang diutamakan, bahwa berkaitan dengan waktu pelaksanaan dan sosialisasi yang telah diberitahukan kepada para calon bupati dan wakil bupati tidak ada terdapat keberatan yang diterima oleh pemohon, bahwa dengan demikian tidaklah benar pemohon dirugikan dan tidak benar pasangan calon bupati dan wakil bupati nomor urut lebih diuntungkan. tentang adanya pasangan tanpa nomor urut. bahwa sesuai keputusan memohon, yakni keputusan kpu nomortahun secara jelas disebutkan nomor urut peserta sebagaimana tersebut atas, dan dengan jelas pasangan ir. sukiman, dan suprapto, s.e. adalah pasangan calon nomor urut dengan demikian tidaklah benar anggapan pemohon tentang tidak adanya nomor urut salah satu calon peserta pemilihan bupati dan wakil bupati kabupaten madiun, tentang adanya pasangan calon nomor urut tidak memenuhi syarat ijazah. bahwa hal tersebut dapat memohon bantah dengan dalil dalil,.sos: ((: (bukti: muhtarom, s.sos tidak benar dan tidak beralasan karena telah dilakukan pemeriksaan sebagaimana yang diamanatkan peraturan terkait, tentang adanya politik uang atau money politic politik uang, ancaman, dan intimidasi dalam pemilukada.atas menegaskan bahwa pasangan calonkonklusi bahwa terhadap seluruh dalil dalil yang terurai dalam polita permohonan pemohon yang terkait dengan pelanggaran yang terstruktur, sistematis, dan masif tidak dapat dibuktikan oleh pemohon: bahwa berkaitan dengan dugaan pelanggaran tentang money politic selama pelaksanaan pemilukada yang diduga pemohon dilakukan oleh pasangan calon bupati nomor urutdari pihak kepolisian, bawaslu maupun putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap,dalam pokok permohonan:diun nomor pts. kpu kab014329769 tentang tahapan, program dan jadwal penyelenggaraan pemilihan umum kabupatenpenerimaan pendaftaran bakal calon bupati dan wakil bupati pemilukada kabupaten madiun tahun tanggal januari bukti fotokopi surat acara verifikasi faktual dinas pendidikan, kebudayaan, pemuda dan olahraga kota madiun tanggal maret bukti fotokopi surat pengantar nomor tanggal maret mengenai pencabutan legalised ijazah oleh dinas pendidikan, kebudayaan, pemuda dan olahraga kota madiun: bukti fotokopi berita acara klarifikasi kebenaran dan keabsahan keputusan kepala dinas pendidikan dan kebudayaan pemuda dan olahraga kota madiun, tanggal maret bukti fotokopi surat kpu madiun kepada kpu ri, nomor kpu kab. tentang permohonan petunjuk dan arahan, bertanggal maret bukti fotokopi surat dari dinas pendidikan, kebudayaan, pemuda dan olahraga, nomor perihal tanggapan klarifikasi surat keterangan dan surat keputusan atas legalised fotokopi ijazah sdr. sulit, bertanggal maret bukti perubahan tahapan program, dan jadwal pemilihan bupati dan wakil bupati madiun bukti fisik tidak ada), bukti fotokopi petikan keputusan kpu kabupaten madiun nomor pts.komisi pemilihan umum kabupaten madiun: bukti fotokopi keputusan kpu kabupaten madiun nomor pts kpu kab tentang perubahan atas keputusan kpu kabupaten madiunmadiun tahun bukti fotokopi petikan keputusan kpu kabupaten madiun nomor pts.calon wakil bupati dimyati dahlan, sos pdk partai patriot pku. tahun yang memenuhi syarat berdasarkan keputusan komisi pemilihan umum kpu) kabupaten madiun berdasar keputusan komisi pemilihan umum(bukti bahwa peserta pemilukada kabupaten madiun tahun berdasarkan madiun tahun tanggal juni tentang penetapan nomor urut pasangan calon bupati dan wakil bupati madiun menjadi peserta pemilihan umum bupati dan wakil bupati tahun (bukti adalah sebagai berikut: calon wakil bupati drs. siswanto pkb partai demokrat calon wakil bupati santoso, sh. |tamtama semurtosi) (roro. 0atn calon wakil bupati suprapto,se pdi perjuangan golkar calon wakil bupati dimyati dahlan, sos pdk partai patriot pkudutignetapan pasangan calon yang dinyatakan memenuhi syarat menjadi peserta pemilu bupati dan wakil bupati madiun tahun bukti fotokopi salinmaret bukti fotokopi surat perintah penghentian penyidikan nomor sp.pp 3a bareskrim, tanggal januari oleh polresta madiun:muhtarom,ts negeri kembang sawit nomor ts. pp. tentang kebenaran dan keabsahan ijazah ts. aian kembang sawit nomor ma. pp. 393a tentang kebenaran dan keabsahan ijazah maaret danselain itu, memohon juga menghadirkan dua orang ahli dan empatahli::li dan telah menyerahkan tanggapan tertulis bertanggal juli yang diterima depan persidangan pada tanggaltanggal meieraturan mahkamah konstitusi1. selanjutnya, pihak terkait dalam hal ini mengajukan eksepsi terhadap permohonan pemohon, diantaranya:ji halaman dan suprapto, sebagai bupati dan,tenggang waktu pengajuan permohonantelah berita acara diterbitkan, dalam hitungan waktu adalah hari kamis, juni jumat, juni hari sabtu dan hari senin julihingga dengan demikian permohonan pembatalan pemohon masih dalam tenggang waktu,:calon bupati nomor urut atas nama: muhtarom, s.sos tidak memenuhi syarat ijazah, bahwa polita yang didalilkan pemohon sebagaimana diuraikan pada poin permohonanomor urut atas nama: muhtarom adalah tidak benar:syarat ijazah: (bukti pt,:yarat ijazah,urut atas nama: muhtarom, s.sosbahwa berdasarkan fakta fakta sebagaimana uraian atas, terhadap dalil permohonan pemohourut (satu) atas nama:.sos dan drs. siswanto sebanyak suara didapat dari penyelenggaraan dan pelaksanaan pemilukada yang diduga telah berbuat melanggar administrasi maupun pidana dan politik uang: bahwa sepanjang tuduhan tentang penyelenggaraan dan pelaksanaan pemilukada yang diduga telah diperbuat pihak terkait melanggar administrasi maupun pidana dan politik uang pihak terkaitterkait money politic bahwa pihak terkait:sebagaimana telah diuraikan pada poin menurut pihak terkaitoleh karena itu menampik dalil dalil yang telah disampaikan pemohon karena tidak benar dan tinnya atas pelanggaran yang dimaksud,: bahwa oleh karenanya pihak terkait259j,,,tanggal januarimadiun tahun ditingkat kabupaten kota oleh komisi pemilihan umum kabupaten madiun, tanggal juni surat keputusan komisi pemilihan umum kpu) kabupaten madiun, provinsi jawa timur nomor pts kpu kab tanggal meimadiun tahutanggal junperolehan prosentase perolehan urut suara suara muhtarom, sos drs. siswanto widi riyanto santoso, sh. ir. sukiman, suprapto, drs. sumardi, dimyati dahlan, sosos dan drs. siswanto sebanyak suara atau setara dengan didapat dari penyelenggaraan dan pelaksanaan pemilukada bukti pt tidak ada bukti fisik::f:tidak ada bukti fisik: sampai dengan bukti pt,satrekrim tentang penghentian penyidikanselain itu, pihak terkait mengajukan tiga:: bahwa acara tersebut dilaksanakan atas inisiatif para kepala desa: mardikaning tyas saksi adalah kepala kelurahan:#mainan konrtnt esitrtaon peranan muhtarom, sos dan naa dan kasi imamomastsn aman sumtoros,) | ir. sukiman, dan suprapto, drs. sumardi, dan baki !madiun) maupun oleh pasangan calon nomor urutmadiupasangan muhtarom, sos dan drs. siswanto) maupun pasangan tanpa nomor urut pasangan ir. sukiman dan suprapto, se) bahwa pemohon menemukan fakta hukum tentang proses pelaksanaan pemilukada kabupaten madiupelanggaran yang bersifat sistematis yang dilakukan oleh memohon dalam proses tahapan pilkada kabupaten madiun pada tanggal juni bawaslu kabupaten madiun mengirimkan surat nomor bawaslu kab.mdn ci i vi virama ade prasetya s.h., bin edi suparno beralamat jalan arum indah nomor kelurahan randugunting, kecamatan era tegal selatan, kota tegal, jawa tengah dan lapas panjang kelas pekalongan jalan suparman nomor kota pekalongan jawa tengah, berdasarkan surat kuasa bertanggal oktober memberi kuasa kepada andika riyanto dan surat kuasa bertanggal oktober memberi kuasa kepada edy suparno dan arbiter eka very landketetapan mahkamah konstitusi nomor tap.mk tentang penetapan. hari. sidang pertama, bertanggal september merdeka barat jakarta telo f2x ema seketat@mahkemahkonsitusi gobahwa pada tanggal oktober mahkamah telah menerima surat dari pemohon bertanggal oktoberat jakarta telo f2x ema seketat@mahkemahkonsitv mengenaiwahiduddin adams, santo, dan menahanrdeka sarat jakarta telp fax mat: sekretariat omahkamahkonsiaterialis akbar wahiduddin adams ttd. ttd. santo menahan sitompul panitera pengganti, ttd. yunita ramadan merdeka sarat jakarta telp fax mat: sekretariat omahkamahkonsilun do id |
jpuata im) nama alungsyah, s.h. ana pepaya pekerjaan karyawan swasta kas alamat jalan smp nomor rt. rw. tae kelurahan geger, kecamatan cipayung, kota jakarta timur, provinsi dki jakarta. dalam hal ini berdasarkan surat kuasa khusus bertanggal novemberhappy helmin noyang selanjutnya disebut mk) (bukt. sepanjang frasa undang undang yang menjadi dasar pengujian peraturan tersebut yang selanjutnya disebut uud (bukti. undang undang. mahkamah agung dihentikan sampai adanya putusan mahkamah konstitusi . bahwa lebih lanjut dalam paragraph hal. mahkamah menyatakan: bahwa adanya frasa undang undang yang menjadi dasar pengujian peraturan tersebut dalam guo masih menyisakan persoalan konstitusionalitas. bahwa persoalan tersebut ditimbulkan dari frasa undang undang yang menjadi dasar pengujian peraturan tersebut" dalam guo, yang dibaca secara keseluruhan (in formel zin) sebagai alasan yang dianggap cukup untuk menunda, tanpa melihat keterkaitannya materi muatan dan atau bagian dalam (in materiel zin). bahwa berbeda jika tidak dibaca secara satu bundel uu (in formel zin), melainkan dibaca secara pembagian yaitu, merujuk kepada frasa yaitu frasa materi muatan dan atau bagian dalam uu (in materiel zin) sebagaimana disebut dalam ketentuan bawah inialasan merujuk pada ketentuan tersebut adalah, karena objek pengujian yang dimaksudkan olehfrasa undang undang bukanlah diartikan bahwa setiap ada pengujian akan berujung pembatalan terhadap keseluruhan itu (in formel zin), melainkan juga adalah materi muatan dan atau bagian dalam dalam hal uji materiil (in materiel zin). oleh karena itu penggunaan frasa undang undang yang menjadi dasar pengujian peraturan tersebut dalam ketentuan sesungguhnya, dibaca seperti dalam ketentuan dalam itu sendiri. bahwa jikalau ada pengujian dan hanya dibaca sebagai pengujian formel zin, kemudian berkonsekuensi dibatalkan secara keseluruhan, maka frasa undang undang yang menjadi dasar pengujian peraturan tersebut" sudah tepat, sehingga uji materiil materi muatan dan atau bagian (in materiel zin) menjadi tidak relevan lagi, yang ada hanya uji formil, meskipun masuk dari pintu uji materiil. hal ini tentunya. akan memberikan dampak in efisiensi proses legislasi, karena ketika setitik materi muatan dalam itu dinyatakan inkonstitusional, maka membatalkan keseluruhan uu. kondisi ini membenarkan bacaan terhadap frasa undang undang yang menjadi dasar pengujian peraturan tersebut" dalam mk. namun seperti diketahui, pengujian tidak seperti kondisi tersebut, karenanya frasa tersebut sangat logis jika ditujukan dengan ketentuan dalam sebagaimana diuraikan pada angka tersebut atas, yaitu materi muatan dan atau bagian dan atau yang dinilai berkaitan. bahwa apabila dibaca sebagaimana dimaksud angka tersebut atas, peraturan perundang undangan yang sedang uji selama tidak mempunyai keterkaitan dengan materi muatan dan atau bagian dalam yang sedang dijadikan batu uji pengujian mk, maka tidak perlu ditunda sampai adanya putusan mk. bahwa bagaimana jikalau yang uji merupakan jantung dari itu sendiri? dalam menjawab persoalan ini, masuk dalam teori pembentukan legislasi. adalah negative legislature dan putusan lebih tinggi dari itu sendiri. jadi seandainya ada perkara yang diuji mk, kemudian itu disimpulkan oleh rapat permusyawaratan hakim secara final sebagai jantung uu, maka tidak ada hambatan bagi untuk mengambil putusan untuk membatalkan itu secara keseluruhan, meski itu dijadikan batu uji ma. dimulainya, jikalau belum mengeluarkan putusan, sementara yang menjadi batu uji dibatalkan oleh mk, maka akan memutuskan kehilangan objek batu uji, sehingga bisa saja mengeluarkan putusan tidak dapat diterima. jikalau ternyata sudah mengeluarkan putusan dan tersebut akhirnya dibatalkan oleh mk, karena jantung dari itu dinilai berkaitan dengan putusan yang sudah keluar, maka putusan yang mengabulkan permohonan itu dan menggunakan batu uji yang dibatalkan oleh mk, maka yang berlaku adalah putusan berdasarkan prinsip putusan pengadilan yang lebih tinggi mendekorasi putusan pengadilan yang lebih rendah (res muricata proveritate habeteure), atau berlaku asas lex superior derogat legi priori, atau masuk dalam rezim, bahwa putusan berlaku sejak diucapkan. bahwa jika jantung dari itu yang berujung pada pembatalan secara keseluruhan itu oleh dan ternyata tidak ada kaitannya dengan pertimbangan putusan yang sudah keluar, maka status putusan itu mengikuti tunduk pada peraturan perundang undangan yang baru. peraturan perundang undangan yang baru tersebut bisa jadi, memberlakukan lama, presiden dan dpr mengeluarkan baru: presiden mengeluarkan perppu: lembaga negara mengeluarkan peraturan perundang undangan bawah uu. jadi ibarat, negative legislature, dpr dan presiden positive legislature, maka pembatalan oleh karena jantung , sama statusnya dengan pembatalan oleh dpr dan presiden melalui baru atau melalui perppu yang mencabut lama, tidak terpengaruh pengujian materiil ma. begitupun hasil uji materiil ma, akan mengikuti tunduk hukum baru yang berlaku dari uu perppu yang baru. jadi misalnya, terjadi perubahan uud oleh mpr secara signifikan, bagaimana nasib putusan mk? jawabannya adalah, putusan tunduk mengikuti konstitusi baru, termasuk tafsir tafsir putusan putusan kedepannya yang sedang diuji. bahwa seandainya terdapat pengujian formil mk, maka kondisi ini termasuk dalam pengertian frasa dinilai berkaitan sebagaimana tafsir yang dimohonkan oleh pemohon, sehingga pengujian wajib untuk ditunda. bahwa perlu untuk diketahui putusan merupakan adik kandung dari konstitusi, artinya putusan merupakan putusan yang kedudukannya atas putusan manapun, dengan kata lain putusan sesungguhnya adalah konstitusi itu sendiri yang sedang hidup (living constitution), bahwa dengan demikian, bilamana ada putusan dari lembaga peradilan manapun, putusan kasasi atau lainnya termasuk putusan judicial review ma, tentu tidaklah dapat dibenarkan putusan itu bertentangan dengan putusan mk. bahwa hal ini disadari kemungkinan akan terjadi, karena sistem peradilan pengujian peraturan perundang undangan kita tidak satu atap mk, melainkan juga ma. oleh karenanya kalaupun diperhadapkan adanya pertentangan antara putusan dan mk, maka yang berlaku ialah putusan mk. hal ini menjadi penting sebagai hukum konstitusi tertulis melalui putusan mk, mengingat semua pelaksanaan dari harus konsisten dengan putusan mk, karena putusan wujud dari konstitusi itu sendiri selama bangsa ini masih menghargai uud bahwa yang dimaksud dinilai berkaitan , tentunya menjadi otoritas hukum judicial review yang menilainya apakah berkaitan atau tidak berkaitan. dalam arti bahwa hukum judicial review dimaksud adalah kewenangan konstitusional dalam uud bahwa,. bahwa jikalau hakim menjalankan kewenangan pengujian undang undangnya uud dalam menafsirkan konstitusi, bisa mengkaitkan konstitusi itu, dengan konstitusi itu sendiri atau mengkaitkan konstitusi dengan bawahnya atau bahkan mengaitkannya dengan doktrin doktrin, itu adalah ranah kewenangan hakim dalam menguji terhadap uud uud 1945j. oleh karena itu menilai apakah batu uji materi muatan dan atau bagian dalam yang diuji berkaitan atau tidaknya, dengan pengujian mk, sesungguhnya juga adalah kewenangan judicial review hakim ma, dalam hal kewenangan menguji peraturan perundang undangan bahwa terhadap uud (vide, putusan nomor p hum dan nomor p hum bahwa putusan nomor puu xv paragraf dan him. dan him. yang menilai bahwa keberadaan untuk memberikan jaminan kepastian hukum dan konsistensi dalam menafsirkan norma adalah sangatlah tepat dan tidak terbantahkan, namun eksekusi terhadap konsistensi tersebut seharusnya diterjemahkan oleh putusan ma. hakim judicial review akan melakukan penilaian pertimbangan terhadap tafsir putusan terhadap uu, yang terlebih dahulu menilai atau memberi pertimbangan keterkaitan tafsir putusan dengan peraturan perundang undangan yang sedang diuji ma. disinilah kemudian, melakukan implementasi, konsistensi putusan terhadap putusan yang terlebih dahulu dinilai keterkaitannya dengan yang sedang uji ma. jadi kepastian hukum dan konsistensi sesuai putusan sesungguhnya adalah saudara kembar dengan penilaian berkaitan atau tidaknya materi muatan dan atau bagian dari yang sedang dilakukan pengujian oleh uud jadi keterkaitannya itu harus dinilai dalam rasio yang wajar, tentunya dalam rangka memberikan jaminan kepastian hukum dan konsistensi. apakah berkaitan atau tidak adalah ranah kewenangan dalam hal judicial review yaitu kewenangan menguji peraturan perundang undangan bawah (vide, putusan nomor p hum dan nomor p hum bahwa pemohon pun bisa meyakinkan dalam permohonan, pada bab tentang kewenangan ma, bahwa yang sedang uji mk, tidak ada kaitan dengan batu uji ma, sehingga lah yang nanti akan memutuskan ada atau tidaknya keterkaitan (vide, putusan nomor p hum dan nomor p hum bahwa oleh karenanya argumentasi permohonan ini tidak bertentangan dengan putusan sebelumnya, karena pemohon tetap berangkat dengan garis yang telah tetapkan yaitu kepastian hukum dan konsistensi akan pentingnya mk. bahwa argumentasi pemohon juga sesungguhnya sesuai dengperseorangan peserta pemilihan umum anggota dpd, alinea kedua hal. danggota dpr, dprd provinsi dan dprd kabupaten kota, alinea pertama hal. dalam pertimbangan hukumnya mengatakan: bahwa berdasarkan ketentuan undang undang mahkamah konstitusi dan putusan mahkamah konstitusi atas, maka terhadap permohonan guo mahkamah agung telah mengeluarkan penetapan nomor p hum tanggal juli yang pada pokoknya telah menunda pemeriksaan permohonan, karena dasar pengujian atas peraturan tersebut sedang dalam proses pengujian mahkamah konstitusi. namun, setelah mahkamah agung meneliti secara seksama surat pemberitahuan dari mahkamah konstitusi nomor. hk. tanggal september perihal permintaan data, ternyata undang undang nomor tahun tentang pemilihan umum yang sedang diuji mahkamah konstitusi, tidak ada atau norma yang berkaitan dengan dasar pengujian peraturan perundang undangan bawah undang undang oleh mahkamah agung, baik secara formil maupun materiil: bahwa penting ditegaskan, otoritas untuk menilai penundaan suatu perkara merupakan otoritas yang dimiliki kekuasaan kehakiman cg. pengadilan, sebagai bagian dari kewenangan hakim judicial review yang dijamin dalam dan uud guo tidak dapat begitu saja mewajibkan untuk menunda permohonan hak uji materiil ma, tanpa alasan hukum (legal reasoning), yang bisa dipertanggungjawabkan dan dijelaskan publik (putusan hakim) yang sesungguhnya merupakan otoritas hakim judicial review lah yang memeriksa, mengadili, dan memutuskannya. bahwa pelaksanaan penilaian berkaitan tersebut, apabila dinilai oleh hakim judicial review memiliki keterkaitan dengan materi muatan dan atau bagian yang sedang diuji mk, maka akan menunda putusannya. jikalau hakim judicial review menilai batu uji itu tidak memiliki keterkaitan dengan perkara pengujian mk, maka harus mengeluarkan putusan sesuai dengan jadwalnya dan menulis argumentasinya dalam putusannya, bahwa yang menjadi batu uji dalam itu tidak berkaitan dengan pengujian (vide, putusan nomor p hum dan nomor p hum bahwa terkait dengan permohonan pemohon, penting untuk merefleksikan kembali, ketika beberapa waktu yang lalu sempat menyatakan sikap untuk tetap mengikuti ketentuan guo dalam. perkara pengujian peraturan komisi pemilihan umum nomor tahun tentang pencalonan anggota legislatif dan peraturan kpu nomor tahun tentang pencalonan anggota dpd, sebagaimana dikatakan oleh kepala biro hukum dan hubungan masyarakat yang mengatakan: mahkamah agung ma) tetap menghentikan sementara tindak lanjut gugatan peraturan komisi pemilihan umum pkpu) nomor tahun tentang pencalonan anggota legislatif. menurut kepala biro hukum dan hubungan masyarakat mahkamah agung ma) abdullah, ada konsekuensi andai melanjutkan tindak lanjut gugatan pkpu yang melarang eks koruptor nyaleg tersebut. kalau menindaklanjuti artinya melanggar undang undang," ujarnya kepada kompas.com, jakarta, kamis menurut abdullah, harus menghentikan peraturan bawah undang undang bila undang undangnya sedang uji materi mk , diakses pada tanggal september bahwa kemudian, juru bicara fajar laksono mengatakan bahwa tidak perlu menunggu keputusan terkait pemilu. sebab norma yang diuji tidak berkaitan dengan norma pkpu yang diuji ma. saat ini norma pemilu yang digugat yakni terkait presidential threshold, masa jabatan cawapres, dana kampanye dan frasa citra diri. sumber: yoga suasana, ma: jika pengujian pkpu dilanjutkan sekarang, kami langgar uu", pengujian pkpu dilanjutkan sekarang kami langgar uu, diakses pada tanggal september (bukti bahwa akhirnya memutus pengujian peraturan kpu nomor tahun dan peraturan kpu nomor tahun tanpa menunggu memutus semua perkara pengujian nomor tahun tentang pemilu pemilu) yang sedang diuji mk. bahwa berdasarkan seluruh uraian tersebut atas, terhadap frasa undang undang yang menjadi dasar pengujian peraturan tersebut dalam bertentangan secara bersyarat dengan prinsip kepastian dan perlindungan hukum sebagaimana diatur uud dan bertentangan secara bersyarat dengan kewenangan dalam menguji peraturan perundang undangan bawah terhadap uudsesuai dengan huruf dan huruf dan mk. iv. petit berdasarkan seluruh alasan alasan permohonan, menyatakan frasa undang undang yang menjadi dasar pengujian peraturan tersebutsurat keterangan kerja pemohon, bukti fotokopi kartu advokat pemohon: bukti fotokopi berita acara sumpah pemohon bukti lampiran putusan ma: bukti berita online kompas tentang jika pengujian pkpu dilanjutkan sekarang, kami langgar uu, diaksesuraian sebagai berikut: i.yang selanjutnya disebut mk)(telah dibatalkan oleh putusan puu xi )) . bahwaisinya dan bentuknya bertentangan dengan. konstitusidiselanjutnya disebut ma) (buktikarena kemungkinan besar, materi muatan dan atau bagian dalam undang undang yang diuji, yang tidak berkaitan dengan batu uji undang undang dalam guo dibaca sebagai formel zin (undang undang dalam arti formil dalam satu bundel) sic! , sehingga materi muatan dan atau bagian dalam undang undang (in materiel zin) isi!) yang tidak berkaitan pun akan ditunda. padahal pengujian undang undang tidak hanya formel zin, akan tetapi juga materiel zin. apabila dibaca satu bundel undang undang (in formel zin), maka jika ada pengujian undang undangmenurut pemohon, undang undang,undang undang yang dijadikan dasar pengujian sedang diuji mk. namun setelah didaftar, tiba tiba ada banyak pengujian undang undang yang dijadikan dasar pengujiandapatundang undang terhadap dal pemohon mengenai kerugian hak konstitusionalnya, mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut: bahwa dalam permohonannya, pemohon menjelaskan pekerjaan pemohon sebagai karyawan swasta , namun dalam alasan mengenai kerugian hak konstitusionalnya pemohon mendalilkan. oleh karena itu, menurut mahkamah antara status pemohon yang merupakan karyawan swasta tidak memiliki hubungan keterkaitan langsung dengan alasan kerugian hak konstitusional pemohon yang mendalilkan sebagai advokat karena sebagai perseorangan warga negara indonesia jelas memiliki hak konstitusional berbeda dengan advokat. jika pemohon sebagai perseorangan warga negara indonesia kemudian mendalilkan hak konstitusional pemohon yang termaktub dalam uud dirugikan oleh berlakunya ketentuan mk, hal itu telah diputus dalam putusan mahkamah konstitusi nomor puu x yang dalam perkara tersebut uud yang dijadikan dasar pengujian adalah dan dinyatakan oleh mahkamah bahwa konstitusional karena. dengan demikian, uraian pemohon mengenai kerugian hak konstitusionalnya dengan menyatakan bahwa bertentangan dengan uudaka permohonan pemohon tidak dapat dimohonkan kembali menggunakan uud sebagai dasar pengujian: bahwa pemohon dalam menjelaskan kerugian hak konstitusionalnya juga menyatakan bertentangan dengan uud terhadap dalil tersebut mahkamah juga telah meletusnya dalam putusan mahkamah konstitusi nomor puu vii bertanggal februari yang dalam paragraf halaman menyatakan,sehingga berdasarkan maka permohonan pemohon. tidak dapat dimohonkan kembali dengan menggunakan uud sebagai dasar pengujian: selain itu, uud bukanlah mengatur mengenai hak konstitusional karena uud mengatur mengenai kewenangan mahkamah agung pada tingkat kasasi untuk menguji peraturan perundang undangan bawah undang undang terhadap undang undang yang oleh mahkamah dalam putusan mahkamah konstitusi nomor puu xv bertanggal maret dinyatakan bahwa. dengan demikian, jelas bahwa uud khususnya terkait dengan kewenangan mahkamah agung dan tidak berkait dengan hak konstitusional pemohon sebagai warga negara indonesia, jika pun ada keterkaitan hak konstitusional pemohon, good non, adalah hak untuk mengontrol produk hukum yang dibentuk oleh pembentuk undang undang dan itu tidak menghalangi pemohon untuk mengontrol produk hukum: bahwa ibundanya perkara uji materiil mahkamah agung ketika ada perkara pengujian undang undang mahkamah konstitusi (vide mk) telah dipertimbangkan dalam putusan mahkamah konstitusi nomor puu xv bertanggal maret khususnya paragraf halaman yang menyatakan: .. dengan demikian, berdasarkan seluruh uraian pertimbangan atas, jelas tidak ada kerugian pemohon selaku perseorangan warga negara indonesia oleh berlakunya ketentuan mk, bahwa persoalan berikutnya adalah iapun pemohon bertindak sebagai advokat yang membela kliennya, menurut mahkamah, selaku advokat yang mewakili kliennya dalam hubungannya dengan tidak ada kerugian hak konstitusional pemohon selaku advokat karena selaku advokat tetap dapat mengajukan permohonan uji materiil mahkamah agung. persoalandasar pengujian terus menerus dilakukan pengujian mk, tanpa ada kaitannya dengan norma yang diuji oleh klien bukan merupakan kerugian konstitusional tetapi konsekuensi logis dari disahkannya kewenangan menguji undang undang terhadap uud oleh dan uji materiil peraturan perundang undangan bawah undang undang oleh ma. penundaan pemeriksaan perkara oleh ketika undang undang yang menjadi dasar pengujiannya sedang diuji oleh justru memberi kepastian hukum guna menjaga keutuhan sistem hukum. samping itu, agar tidak terjadi pertentangan antara putusan yang menjadi dasar pengujian. konstitusional undang undang dengan putusan ma. dengan demikian, menurut mahkamah, baik pemohon selaku perseorangan warga negara indonesia maupun selaku advokat tidak ada hak konstitusional yang dirugikan oleh berlakunya ketentuan mk. oleh karena tidak ada kerugian hak konstitusional pemohon akibat berlakunya ketentuan maka berdasarkan ketentuanpemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan guo: i3.6j menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan atas, meski guo, sehingga mahkamah tidak mempertimbangkan permohonan pemohon lebih lanjut. adapun pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan guo, berdasarkan mk, permohonan guo tidak dapat diajukan kembali, sehingga mahkamah punmenahan m.p. sitompul, arief hidkamis, tanggal limaewa gede lagunaewa gede laguna(unconstitutional), makasebagai pengawal konstitusi,terhadap uud sepanjang frasa undang undang yang menjadi dasar pengujian peraturan tersebut.nomor puu iii dan nomor puu juga menyebutkan tentang kapasitas pemohon dalam mengajukan permohonan pengujian terhadap uud'yang selanjutnya disebut ma) (bukti bahwa dalam memeriksa, mengadili dan memutus perkara uji materiil sebelum putusan nomor puu xv apabila yang menjadi dasar pengujiannya sedang diuji mk, maka permohonan yang dimohonkan oleh warga negara akan dihentikan karena adanya ketentuanahwa pasca putusan nomor puu xv kata dihentikan dinyatakan bertentangan dengan uud sepanjang tidak dimaknai ditunda proses pengujiannya. bahwa artinya jika mengacu pada ketentuan guo juncto putusan nomor puu xv terhadap permohonan keberatan hak uji materiil yang dimohonkan pengujian ma, haruslah ditunda pengujiannya sampai waktu yang tidak ditentukan.1945j, karena kemungkinan besar, materi muatan dan atau bagian dalam yang diuji, yang tidak berkaitan dengan batu uji?" dalam guo dibaca sebagai formel zin (undang undang dalam arti formil dalam satu bundel), sehingga materi muatan dan atau bagian dalam (in materiel zin) yang tidak berkaitan pun akan ditunda. padahal pengujian tidak hanya formel zin, akan tetapi juga materiel zin. apabila dibaca satu bundel (in formel zin), maka jika ada pengujianguo ini menimbulkan ketidakpastian dan ketiadaan perlindungan hukum bagi pemohon, karena alasan penundaan tersebut didasarkan pada frasa undang undang yang menjadi dasar pengujian peraturan tersebut" dibaca satu bundel (in formel zin) sebagai alasan cukup untuk menunda, tanpa melihat keterkaitannya (in materiel zin). dalam undang undang yang telah diuji, tidak dapat dimohonkan. pengujian kembali. bahwa di:yang dijadikan batu ujian sedang diuji mk. namun setelah didaftar, tiba tiba ada banyak pengujian yang dijadikan batu ujibisa"dengan demikian, pemohon memenuhi ketentuan huruf dan putusan nomor puu iii dan putusan nomor puu v sehingga pemohon. mempunyai legal standing untuk mengajukan permohonan. ii. alasan permohonan il. permohonanmkketentuan guo sudah pernah diuji sebelumnyaada pokoknya menyatakan permohonan puu x pemohon ditolak, karena dalil yang digunakan oleh pemohon ingin menyatakan keseluruhan bertentangan dengan uud putusan pada pokoknya menyatakan menolak puu xv permohonan, karena dalil pemohon yang meminta agar norma dinyatakan bertentangan secara bersyarat dengan uud dengan menambah frasa yang mengikat mahkamah agung ,. putusan pada pokoknya menyatakan mengabulkan puu xvi permohonan untuk seluruhnya, pemohon meminta kata dihentikan dalam norma dinyatakan bertentangan secara bersyarat dengan uud sehingga dimaknai menjadi ditunda pemeriksaannya dengan alasan agar memberikan kepastian hukum terhadap proses pengujian peraturan perundang undangan bawah terhadap uu. permohonan pada pokoknya permohonan pemohon pemohon meminta agar frasa undang undang yang menjadi dasar pengujian peraturan tersebut dalam bertentangan dengan dan uudbahwa berdasarkan tabel atas, maka permohonan pemohon memiliki syarat syarat konstitusionalitas yang menjadi alasan permohonan yang berbeda yaitu, frasa undang undang yang menjadi dasar pengujian peraturan tersebut dalam guo tidak dibaca semata formel zin, akan tetapi juga materiel zin. artinya permohonan pemohon tidak nobis idem sebagaimana disyaratkan dalam ketentuan normketentuan guo bertentangan dengan uud bahwa ketentuan guo yang diuji konstitusionalitasnya yaitu: mk. sedang dalam proses pengujian mahkamah konstitusi sampai ada putusan mahkamah konstitusi sepanjang frasa undang undang yang menjadi dasar pengujian peraturan tersebutfrasa undang undang yang menjadi dasar pengujian peraturan tersebut. ketentuan guo tersebut atas bertentangan secara bersyarat dengan uud yakni:, .guo bertentangan secara bersyarat dengan uud dengan alasan alasan sebagai berikut: bahwa semangat dari ketentuan guo adalahhal tersebut ditegaskan oleh dalam putusan nomor puu xvi2017, pada paragraf dan him. dan him. yang menyatakan:n kehakiman sebagaimana termaktub dalam uud hal mana konsiste |
Subsets and Splits