text
stringlengths 0
4.35M
|
|---|
hukum adat. seorang ."guru me bukanlah ahli .waris. dan tidak berhak pewaris. putusan mahkamah agung tanggaliti menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam per kara: oki gusti gde rai, gusti agung nyoman, masing masing bertempat tinggal jero su badia bangunan, banjar jambe kelokan, desa, kecamatan dan kabur ten tabanan, penggugat untuk kasasi dahulu tergugat tv. ter banding melawan si' luh made tunjung, il. gusti agung raka, gusti gede sunda, masing masing bertempat tinggal jero sub mia bangunan, banjar jambe kelokan, desa, kecamatan dan kabupaten tabanan, tergugat tergugat dalam kasasi dahulu penggugat penggugat pembanding dan mebel saren, il. silih ketut penuh, hi. silih wajan gerai, masing masing bertempat tinggal jero suami bangunan, banjar jambe kelokan, desa, kecamatan dan kabupaten ta bahan, turut tergugat tergugat dalam kasasi dahulu tergugat tergugat ii, berbanding mahkamah agung tersebut melihat surat'tergugat tergugat asli dimuka persidangan pengadilan negeri tabanan pada pokok nya atas dalil dalil bahwa hubungan persaudaraan antara penggugat penggugat asli dan tergugat ter gugat adalah seperti tercantum dalamasal usul merah terlampir bahwa almarhum gusti gede alit yaitu suami penggugat asli penggiat asli atau datuk penggugat asli iii, meninggalkan harta pusaka yang sekarang men jadi harta sengketa yang terurai pada daftar merah bahwa harta sengketa berasal dari ayahnya yang bernama gusti putu taman dan pamannya yang bernama gusti gede putu tersebut tidak mempunyai sentana lagi karena anak anaknya yaitu gusti agung raka sudah kawin keluar jero beng dan gusti agung made diangkat menjadi sentana penuntun oleh gusti wayan lod suami kelokan, bahwa setelah gusti gede wayan lod menurunkan anak jero suami kalo dan, maka atas permintaan gusti gede alit, gusti agung made kembali rumahnya jero suami bangunan untuk membantu urusan tugas tugas wanita an, bahwa saudara kandung almarhum gusti gede alit yang bernama gusti agung putu telah kawin keluar dengan gusti gede putu jero suami kelokan tetapi bertempat tinggal jero suami bangunan bahwa setelah gusti gede alit meninggal dunia pada tahun maka harta sengketa diurus oleh gusti agung made bersama gusti agung putu.dan peng gugat asli isteri dari almarhum gusti gede alit, karena anaknya penggugat asli belum dewasa, bahwa karena yang mengurus harta sengketa semuanya wanita dan sudah merasa tak sanggup, maka diajaklah gusti gede ketut (suami ayah tergugat asli) dari su badia kelokan bertempat tinggal jero suami bangunan dengan tidak diperas dalam bentuk upacara pemerasan dan' atau tidak dikawinkan dengan siapapun jero suami, melainkan hanya diajak untuk turut membantu mengurus rumah tangga jero suami bangunan: bahwa setelah tahun gusti gede ketut tinggal suami bangunan, baru lah menyusul isteri dan anak anaknya tanpa suatu ketentuan apapun jua bahwa kemudian penggugat asli gusti agung raka menikah dengan gusti gede kompijang yang kemudian menurunkan anak diantaranya yang masih hidup dan tidak kawin keluar penggugat asli il! bahwa tiba tiba pada tahun gusti gede ketut menyarankan agar harta sengketa dibagi bagi diantaranya bagian untuk gusti gede ketut, bagian un tuk anak anaknya tergugat asli dan bagian untuk penggugat asli akan tetapi usul tersebut telah ditolak oleh penggugat asli bahwa penggugat asli telah berusaha menyelesaikan sengketa ini secara damai te tapi selalu gaga! karenanya penggugat asli menuntut kepada pengadilan negeri ta bahan agar menjatuhkan keputusan sebagai berikut, mengabulkan gugatan penggugat penggugat sepenuhnya: menghukum tergugat tergugat supaya keluar pindah dari rumah pekarangan cidera menghukum tergugat tergugat dan atau barang siapa diberi hak daripadanya, putusan pengadilan negeri denpasar tabanan tgi. no, pdt putusan atas nama keadilan pengadilan negeri denpasar tabanan dalam memeriksa perkara perdata telah memberikan keputusan dalam hal perkaranya il. silih made tunjung, umur tahun, tinggal berumah jero suami bangunan, br. jambe belokan, desa, distrik dan dawai tabanan peter jaan tani hi. gusti agung raka, umur tahun, tinggal berumah jero suami bangunan, br. jambe belokan, desa distrik dan dawai tabanan, peter jaan tiada iii. gusti gede sunda, umur tahun, tinggal ceramah jero sub mia bangunan, desa distrik dan dawai tabanan, pekerjaan pegawai p.u. tabanan penggugat dan memberikan kuasa kepada gusti gede sunda, peng gugat iii dan gusti ketut patera, penggugat penggugat. lawan mebel saren, tinggal berumah jero suami bangunan, br. abe belokan, desa, distrik dan dawai tabanan silih ketut penuh, sama: ni. silih wajan gereja, sama: iv. gusti gede rai, sama: gusti agung nyoman, memberikan kuasa kepada ida bagus dubia, tergugat tergugat. pengadilan negeri tersebut telah melihat surat surat dalam perkara ini telah mendengar kedua belah pihak berperkara tentang duduknya perkara menimbang, bahwa penggugat mengajukan gugatan sebagaimana diuraikan dia lam surat gugatan tertulisnya tanggal april yang telah diadakan terbaik kan perbaikan seperlunya dimuka sidang dan perbaikan perbaikan mana diterima baik oleh tergugat tergugat yang bunyinya sebagai berikut bahwa pertalian persaudaraan diantara kami penggugat penggugat dan tergugat tergugat adalah sebagai tersusun dalam asal usul (diberi tanda merah) terlampir bahwa semula almarhum gusti gede alit (suami penggugat ayah penggugat dan datuk penggugat iii) mempunyai atau meninggalkan harta pusaka, harta pusaka mana masing masing misalnya berupa tanah tanah (terurai pada daftar diberi tanda merah) dan barang barang rumah, emas perak (terurai pada daftar di beri tanda merah) terlampir. bahwa harta pusaka cidera tersebut asal mulanya oleh almarhum gusti gede alit diterima atau yang ditinggalkan oleh ayahnya .almarhum gusti putu taman dan ayah mudanya almarhum gusti gede putu dan diantaranya almarhum gusti gede taman dan almarhum gusti gede putu belum dibagi waris (kekeluargaannya antara lain bandingkan asal usul diberi tanda merah). bahwa almarhum gusti gede putu tidak mempunyai sentana lagi, sebab itu harta pusaka yang ditinggalkan itu atau yang belum dibagi itu dengan sendirinya di terima oleh anaknya yaitu almarhum gusti gede alit dan selanjutnya secara lang sung diterima oleh warisnya yaitu kami penggugat penggugat (bandingkan asal usu! diberi tanda merah). bahwa, apa sebab almarhum gusti gede putu kami terangan tidak mempu nyai sertanya lagi karena anak anaknya (bandingkan asal usul merah), bahasa gusti agung raka sudah kawin keluar jero beng. dan gusti agung made di angkat santana penuntun oleh almarhum gusti gede wajan lod jero suami kelokan. sesudah itu kemudian setelah almarhum gusti gede wajan lod mem: punyai menurunkan anak jero suami kelokan (bandingkan asal usul me ra), maka lalu gusti agung made kembali lagi ke rumah kelahirannya jero suami bangunan, atas permintaan almarhum gusti gede alit yang perlunya un tuk membantu urusan mengenai tugas tugas kewanitaan, sedang waktu itu ayahnya yaitu almarhum gusti gede putu sudah meninggal dunia (mati). adapun tentang kedudukannya gusti agung made diajak kembali pulang rumahnya itu tidak ditentukan, melainkan sebagai pengurus (penjabat pendeta) mengenai tugas tugas urusan kewanitaan selalu membantu mendampingi mathrm gusti gede alit jero suami bangunan. bahwa gusti agung putu (saudara almarhum gusti gede alit) telah kawin keluar dengan gusti gede putu jero suami kelokan, tetapi perkawinannya itu disahkan sebagai maskapai dilakukan jero suami bangunan, diselenggarkan kan dan dibiayai oleh almarhum gusti gede alit bersama almarhum gusti agung made serta diambilkan biaya dari hasil tanah tanah pusaka yang jadi cidera sekarang, yakni sebagai pemberian atas kecintaannya terhadap saudara dan walau pun demikian juga perkawinannya diantara mereka.itu tetap merupakan kawin ke luar, dan lalu suaminya yaitu gusti gede putu dari sejak hari perkawinannya itu hingga meninggalnya gusti agung putu (tahun turut pula bertempat ting: gal jero suami bangunan sebagai pengasuh terhadap anak keponakannya yaitu gusti agung raka (penggugat ii) yang pada masa itu masih anak anak dibawah umur (belum dewasa), dan selanjutnya gusti gede putu baru kembali rumah kelahirannya jero suami kelokan kira kira pada tahun bersama sam: dengan anak anaknya yang tadinya dilahirkan jero suami bangunan (banding. kan asal usul merah). bahwa meninggalnya almarhum gusti gede alit terjadi kira kira tahun sedang anaknya yaitu gusti agung raka (penggugat pada masa itu masih anak anak dibawah umur (belum dewasa) dan oleh karenanya maka tanah tanah harta pusaka cidera maupun urusan rumah tangga jero bubarnya bangunan itu diurus oleh gusti agung made bersama sama gusti agung putu dan silih made tunjung (penggugat i). bahwa sesudah meninggalnya almarhum gusti gede alit maka lantaran yang menjadi pengurus harta pusaka almarhum gusti gede alit maupun urusan rumah tangganya jero suami bangunan itu semuanya hanya tenaga wanita wanita saja, yaitu gusti agung made, gusti agung putu dan para janda almarhum gusti gede alit sedang ahli maris yang sah yaitu gusti agung raka (pengguna gat ii) pada waktu itu masih anak anak dibawah umur, maka gusti agung made dkk. tersebut merasa tidak sanggup lagi untuk mengatur mengurus harta pusaka maupun urusan rumah tangga tersebut yang dirasakannya begitu berat, maka selain juta kira kira pada tahun yaitu berselang dua tahun sesudah almarhum gusti gede alit meninggal dunia, lalu atas permintaan almarhum gusti agung putu dan atas mufakatnya almarhum gusti agung made meminta mengajak al mathrm gusti gede ketut dari jero suami kelokan (suami ayah tergugat) tinggal jero suami bangunan dengan tidak diperas dalam bentuk upacara pe merasa apapun juga, dan ataupun tidak dikawinkan kepada siapapun jero suami bangunan, melainkan hanya diajak untuk turut membantu mengusahakan mengatur semua harta pusaka maupun ketertiban urusan rumah tangga jero su badia bangunan yang ditinggalkan oleh almarhum gusti gede alit selasih ahli warisnya dibawah umur dan atau belum mampu mengharuskannya dan ternyata permintaan mana lalu diterima dan ditanggapi oleh almarhum gusti gede ketut tersebut. bahwa selanjutnya kira kira berselang satu tahunnya sesudah almarhum gusti gede ketut tinggal jero suami bangunan sebagai pengurus tersebut, lalu baru lah menyusul isterifanak anak beliau yaitu tergugat tergugat yang asal mulanya ia hir bertempat tinggal jero suami kelokan turut tinggal mengikuti (embun cuti) suami ayahnya almarhum gusti gede ketut jero suami bangunan be gitu saja tanpa suatu ketentuan apapun jua, melainkan kedudukannya tergugat tergugat itu berada jero suami bangunan tak ada, kecuali semata mata hanya dari belas kasih suami ayah tergugat tergugat memintakan memberikan jaminan hidupnya sehari hari saja. bahwa setelah almarhum gusti gede ketut bersama dengan isterifanak anak nya tinggal jero suami bangunan sebagai pengurus dan isteri anak anaknya hanya sebagai pengiring belaka jalu terjadilah kira kira pada tahun pada suatu hari sentana perempuan gusti gede kompijang dari jero suami kawan (ke keluarga bandingkan asal usul merah), dan perkawinan tersebut dilakukan atau disahkan rumah kelahirannya gusti agung raka di jero suami bangunan, yang diselenggarakan oleh almarhum gusti agung made bersama sama almarhum gusti agung putu dan silih made tunjung (penggugat serta almarhum gusti gede ketut, dengan biaya biaya perkawinannya itupun diartibilkan dari hasil tanah pusaka cidera (peninggalan almarhum gusti gede alit) tersebut. bahwa selanjutnya didalam perkawinannya gusti agung raka dengan gusti gede kompjjang tersebut lalu menurunkan memperoleh tiga orang anak yaitu gusti gede anom (meninggal dunia), gusti gede sunda (penggugat hayden gusti agung rai (kawin keluar jero beng) (bandingkan asal usul merah), dan selanjutnya pada tahun gusti gede kompijang lalu meninggal dunia, dan kami penggugat iii, waktu itu masih anak anak dibawah umur. haa bahwa waktu terjadinya anak anak dari gusti agung raka (penggugat it) di rayakan misalnya meter bulanan, wetonan dan laindainnya, demikian pula pada waktu terjadinya perkawinan gusti gede sunda (penggugat iii) kesemuanya itupun diselenggarakan diurus oleh gusti agung raka. dengan memakai biaya biaya dari hasil tanah tarian pusaka cidera yang diurus oleh atas nama almarhum gusti gede ketut tersebut. bahwa segala apa sesuatunya kerusakan kerusakan rumah tangga jero suami bangunan dan atau pengeluaran pengeluaran biaya adat istiadat jero suami bangunan itu semuanya diselenggarakan diurus oleh almarhum gusti gede ketut selama beliau bertugas sebagai pengurus jero suami bangunan tersebut dengan memakai biaya biaya dari hasil tanah tanah pusaka cidera dan atau tanah tanah pusaka yang dipegang diurus olehnya itu. bahwa pemakaian biaya biaya dari hasi! tanah tanah pusaka cidera tersebut bu kannya untuk kepentingan kepentingan yang telah diuraikan diatas itu saja, juga pada tahun waktu terjadinya pengabdian jenazah almarhum gusti gede alit (ayah penggugat ii) almarhum gusti gede kompijang (suami penggugat ii) dan almarhum gusti agung putu, dan atau demikian pula pada tahun waktu pengabdian jenazahnya almarhum gusti agung made, kesemuanya itu adalah memakai bidang harta pusaka yang ditinggalkan.atau harta pu saka cidera yang diurus oleh almarhum gusti gede ketut tersebut, serta pena benar pengabdian dimaksud diselenggarakan diurus: oleh penggugat penggugat dan dibantu bersama sama gusti gede ketut. bahwa halnya selama tanah tanah, rumah rumah dan barang barang cidera ter sebut diurus oleh almarhum gusti gede ketut, sedang penggugat penggugat tahu kalau. tanah tanah, rumah rumah dan barang barang cidera itu adalah menjadi hak milik penggugat penggugat satu satunya ahli waris yang sah dari almarhum gusti gede alit jero suami bangunan, tetapi penggugat belum tidak mengganggu gugat kepada almarhum gusti gede ketut, sebab penggugat penggugat masih cu kup menghormati, mempercayai dari olehkarena belum mampu mengharuskannya, maka dari itu penggugat penggugat membiarkan segitu saja dahulu dan juga meng ingat bahwa almarhum gusti gede ketut ada jero suami bangunan itu adalah hanya sebagai pengurus dan atau sebagai ngempuang di 'rumah terhadap kami penggugat penggugat jero. suami bangunan, dan atau oleh karena pada masa itu penggugat penggugat tidak mengira bahwa almarhum gusti gede ketut maupun tergugat tergugat mempunyai maksud yang tertentu, misalnya untuk mak sad ingin memiliki harta pusaka tersebut. bahwa selanjutnya dengan tiba tiba terjadilah kira kira pertengahan tahun yang lalu pada suatu hari oleh almarhum i gusti gede ketut meminta menyerang kan kepada penggugat penggugat, yang maksudnya agar tanah tanah pusaka cidera yang dipegang diurus olehnya itu supaya dibagi bagi yaitu bagian untuk beliau (almarhum gusti gede ketut), bagian untuk anaknya gusti gede rai (terigu pat iv) dan bagian. untuk penggugat penggugat, yang.mana maksud dan peminta annya demikian itu oleh penggugat penggugat menolak dan tidak membenarkan, bahwa akhirnya diantara penggugat penggugat dan almarhum gusti geng, ketut dan tergugat tergugat usaha usaha dilakukan perdamaian selalu gagal dan oleh kare nanya timbul perkara dan lalu pada tanggal juli oleh penggugat penggugat mengajukan surat gugatan tertulis terhadap almarhum gusti gede ketut kena dapat yth. bapak ketua pengadilan negeri denpasar tabanan, yang selanjutnya tiada berselang beberapa lama antaranya yaitu pada tanggal agustus gusti gede ketut lalu meninggal dunia. bahwa selanjutnya berhubung meninggalnya almarhum gusti gede ketut ter sebut, maka gugatan terhadap almarhum gusti gede ketut itu oleh penggugat penggugat lalu dicabut, karena pada hemat dan anggapan penggugat penggugat su dah tidak ada hadapi perkara lagi dan harta pusaka yang tadinya dipegang di urus oleh almarhum gusti gede ketut tersebut sudah dengan sendirinya secara langsung mestinya diterima oleh penggugat penggugat sebagai satu satunya ahli waris yang sah jero suami bangunan. bahwa selanjutnya setelah sejak meninggalnya almarhum gusti gede ketut, ter nyata lalu dengan secara langsung oleh tergugat tergugat bahsa tanah tanah, rumah rumah dan barang barang cidera tersebut olehnya dipertahankan dengan dipegang (diperkosa) seluruhnya tanpa hak, dengan alasannya karena penggugat penggugat merasa dan menganggap dirinya berhak untuk mewarisi melanjutkan tugas suami ayahnya almarhum gusti gede ketut, yang pada kenyataannya menurut hukum adat, bahwa baik almarhum gusti gede ketut maupun terlebih lebih tergugat ter gugat sama sekali tiada mempunyai hak untuk mewarisi harta pusaka cidera pe tinggalan almarhum gusti gede alit jero suami bangunan tersebut. dan menurut keterangannya tergugat tergugat katanya adanya mereka berani mempertahankan tanah tanah, rumah rumah dan barang barang cidera dimaksud ka rena tergugat tergugat merasa dan menganggap bahwa almarhum gusti gede ketut katanya menjadi selidiki jero suami bangunan, yang mana keterangannya de makian itu oleh penggugat penggugat memutar balik keterangannya dengan meng akui dan mempertahankan tugas tugasnya almarhum gusti gede ketut sebagai hitungan (mengurus) jero suami bangunan. . bahwa pada hal oleh almarhum gusti gede ketut sendiri waktu diadakan per temuan pertemuan menuju perdamaian dalam perkara ini antara penggugat pengguna gat dan almarhum gusti gede ketut jero suami bangunan dihadapan para keluarga jero suami dan laindainnya, dan tidak terkecualinya dihadapan gusti gede rai (tergugat iv) pertemuan terakhir pada tanggal28 juni (yaitu verse lang dua bulan sebelumnya almarhum gusti gede ketut meninggal dunia) dima dengan jelas oleh almarhum gusti gede ketut sendiri diterangkan hal dirinya beliau ada jero. suami kontinen yang ucapannya begini ane guna tugas inang ajak mai jero suami bangunan teken tembok putu, buah tembok made, tusungje inang ada keras cara anak nyentrik, kecakapan ma sih using sukewala inang masih bersenang banten tur jantan inang ketumbar teken pare. ulunpada, tur lantas inang ketunden ngerunguang buah .hitungan telah telah magelang buah umah dini kajang jelemane memegang. ulang ajak mai jero bangunan ento sesuai agung gede: ali sing nu,.buah tugas saling raka renik. nan yang ane blog blog buka image jadi using kang g0, dadi sub jan benzene inang kerudung jadi uli dini. :. (dahulu sewaktu saya diajak kemari jero suami bangunan oleh kakak putu dan kakak made, tidaklah saya ada diperas sebagai sentana, kecakapan pun tidak, tetapi saya'juga dibuatkan banten dan lantas saya disembah oleh para ulun pada dan selanjutnya saya lalu disuruh memelihara dan meriguruskan semua kekayaan dan rumah rumahnya sini hingga orangnya semua, saya diajak kemari jero ka mainan itu salah sesudah agung gede alit tidak ada dan atau waktu agung raka masih kecil, nah jika orang bodoh bodoh sebagai saya ini sekarang tidak terpakai, bolehlah sudah, bila diambil benar saya diusir dari sini). demikianlah antara lain pengakuan keterangan yang telah diucapkan. oleh almarhum gusti gede ketut tersebut diatas, ara bahwa penggugat penggugat pun hingga kini ada pulamemegang (haiti) diantara tanah tanah pusaka yang ditinggalkan oleh almarhum gusti gede alit yang ba ayahnya atau luasnya kira kira h.a. yang telah diberikan oleh almarhum gusti gede alit melulu untuk nafkah sehari hari (penguna jiwa) saja, sedang tanah pusaka lainnya langsung memegang hasil dan diurus bersama almarhum gusti ag. made, dan selanjutnya sesudah meninggalnya almarhum !. gusti gede alit, talu tanah tanah harta pusaka cidera itu (kecuali tanah tanah pusaka yang telah ada pada peng: gugat penggugat) diurus oleh almarhum gusti agung made dan selanjutnya oleh almarhum gusti gede ketut sebagai mana telah diuraikan atas, dengan beruang gung jawab atau membiayai segala sesuatu pengeluaran pengeluaran yang diperlukan untuk urusan rumah tangga jero suami bangunan demikian juga untuk keren tangan kepentingan penggugat penggugat. bahwa berkenaan adanya: tanah tanah pusaka baik yang: telah: dipegang hasil penggugat penggugat maupun yang bekas diurus oleh almarhum gusti gede ketut itu pada kelahiran pertama semuanya sebutan atas sipil salah almarhum gusti gede alit, tetapi akhirnya setelah: almarhum gusti gede ketut berada dan atau sebagai pengurus jero suami bangunan tersebut, kiranya mulailah beliau fpi haknya) mengatur siasat dan atau ternyata pada kelahiran kedua oleh beliau sebutan atas pipi tanah tanah pusaka yang dipertanggung jawabkan.sebagai pengurus ter sebut merubah menjadi atas nama beliau sendiri gusti gede ketut alias gusti ketut mas) dengan tidak setahu seijin pihak yang berhak (penggugat penggugat) ter utama gusti agung raka (penggugat ii) satu satunya akhliwaris yang sah dari almarhum gusti gede alit tetapi selanjutnya walaupun demikian, bagi kami penggugat penggugat pikir soal 'sebutan' nama 'dipimpin atas tanah tanah pusaka itu tidaklah dapat: lali. dibilang bahawa tanah tanah pusakaitussudah menjadi.hak milik nya almarhum gusti gede ketika,karelia hematnya sebutan'nama dipimpin serrata mata boleh dibilang hanya sebagai alat memudahkan untuk pembayaran pajak dari tanah tanah pusaka'tersebut: bah kan'hal mandinemperoleh suatu kenyataan dengan tidak dapat disangkal lagi, bahwa tanah tanah pusaka tersebut benar benarkah men jadi kepunyaan atau 'peninggalan almarhum gusti gede alit, sebab tanah tanah yang telah ada dipegang oleh kami penggugat penggugat yang tadinya menjadi satu dengan tanah tanah pusaka yang bekas dipegang diurus oleh almarhum gusti gede ketut itupun juga: dengan tidak setahu seijin penggugat penggugat dimana sebutan sebutannya diatas sipil dirubah pula menjadi atas nama almarhum gusti gede ketut alias gusti ketut mas. bahwa jelaslah sudah bahasa almarhum gusti gede ketut tinggal jero su kimia bangunan dan atau memegang tanah tanah pusaka cidera tersebut hanyalah sebagai mengurutkan saja pun terlebih lebih isteri anak anaknya yaitu tergugat ter gugat tinggal jero suami bangunan itu melulu hanya menjadi pengiring belaka dan 'atau boleh dibilang hanya selaku pembantu suamifayahnya yaitu almarhum gusti gede ketut sebagai pengurus itu dan oleh karena itu sudah jelas pula bahwa baik almarhum gusti gede ketut maupun terlebihlebih pihak tergugat tergugat ada bertempat tinggal serta memegang dengan berkehendak mau memiliki seluruh maupun sebagian tanah harta harta pusaka cidera dan atau harta pusaka meninggal almarhum' gusti gede alit jero suami bangunan itu adalah sudah pasti sangat bertentangan dengan hukum adat tabanan khususnya dan bali umum nya. bahwa selanjutnya terjadilah pada tanggal april j.b jenazah almarhum gusti gede ketut oleh tergugat tergugat diabaikan dengan mempergunakan la pangan kerjanya diatas tanah pekarangan jero suami bangunan (di pekarangan cidera) dan pekarangan rumahnya jero suami kelokan, hal mana karena ke hendak: tergugat tergugat melakukan pengabdian pekarangan cidera jero sub mia bangunan), maka kami penggugat penggugat, telah memberi peringatan dan me larang kepada pihak tergugat tergugat, tetapi olehnya peringatan dan larangan peng gugat penggugat itu tak diharapkannya, sehingga hal mana oleh penggugat penggugat telah laporkan kehadapan yang berwajib tetapi namun jadi pula pengabdian dia bukan pekarangan cidera, dan atau berhubung pengabdian tersebut terang mem pergunakan memakai biaya bermodal tanah tanah pusaka (tanah tanah. cidera) jero suami: bangunan maka oleh karena demikian kami penggugat penggugat mohon kehadapan: yth. ketua pengadilan negeri denpasar tabanan untuk ber tanya dan atau dilakukan pengusutan kepada pihak tergugat tergugat supaya me tunjukkan: pertanggungan jawab tentang berapa jumlah penghabisan biaya peng benar tersebut. ana naa dari lain daripada itu, penggugat penggugat mohon pula supaya pihak tergugat tergugat mempertanggung jawabkan tentang perincian dari hasil tanah tanah pusaka cidera selama sejak suami ayahnya yaitu almarhum gusti gede ketut menang gal dunia (tangga! agustus hingga sekarang. bahwa oleh karena demikian perbuatan tergugat tergugat dan selanjutnya berda saran atas keterangan keterangan sebagai tersebut diatas penggugat penggugat mo hon kehadapan yth. ketua pengadilan negeri denpasar tabanan untuk secepat mungkin memanggil kedua belah pihak perkara pada hari hari sidang yang dibentuk kan kemudian diperiksa dengan kebijaksanaannya, setelahnya diberi keputusan de ngan permohonan supaya mengabulkan gugatan penggugat penggugat sepenuhnya menghukum. tergugat tergugat supaya.keluar pindah dari rumah pekarangan cidera inn menghukum tergugat tergugat dan atau barang siapa diberi hak daripadanya, supaya menyerahkan tanah tanah, rumah rumah dan barang barang emas perak dan lain lainnya cidera kepada penggugat:penggugat, menghukum tergugat tergugat membayar biaya biaya yang timbul dalam per kara ini, ken lain daripada itu dengan hormat penggugat penggugat mohon kehadapan yth. ketua pengadilan negeri denpasar tabanan untuk dengan secepat mungkin melakukan conservative sita atas tanah tanah termasuk pula mengerjai hasil hasil tanah pusaka cidera tersebut) dengan alasan, bila tidak dilakukan demikian, maka kami penggugat penggugat sudah merasa sangat khawatir sekali sehingga ternyata berakibat kami di rujukan besar, karena ternyata telah terjadi diantara tanah tanah barang barang pu saka cidera oleh pihak tergugat tergugat disingkirkan, dilenyapkan, digadaikan, di jual dan yang sesamanya dengan itu dengan semau maunya sendiri. demikianlah sebelum dan sesudahnya, kami matur banyak banyak terima kasih adanya. tabanan. april eat hormat kami penggugat dan atau kuasa dari silih made tunjung dan gusti agung raka. adi. gusti ketut patera gusti gede sunda. menimbang bahwa berhubung dengan gugatan penggugat penggugat sebagai diuraikan atas maka pada waktu persidangan persidangan perkara ini terjadilah ten! persoalan persoalan bantah membantah diantara penggiat penggugat dan tergugat sebagaimana lebih jelas telah diuraikan didalam berita acara berita acara bersidang an persidangan perkara ini yang berita acara berita acara mana dianggap piala terma suk didalam keputusan ini." nan han san antena tentang duduknya hukum . menimbang, bahwa gugatan penggugat adalah bermaksud jelas sebagai surat gugatan. menimbang, bahwa jawaban tergugat pada pokoknya adalah berkeberatan menyerahkan pusaka pusaka cidera (yang dipegang oleh tergugat) kepada penggugat karena tergugat tergugat dapatkan dari suami ayah tergugat gusti gede ketut) yang mempunyai hak penuh jero suami bangunan. menimbang, bahwa tergugat bersama sama dengan jawabannya yang pertama te lah pula mengajukan gugatan kembali terhadap penggugat yang pokoknya mohon kepada pengadilan negeri menetapkan tanah tanah bangunan bangunan dan barang barang perhiasan tersebut didalam daftar merah adalah pusaka peninggalan jero bubarnya bangunan yang meliputi saren kaja dan saren kangin, yang berkenaan sama sebagai harta benda yang digugat oleh para penggugat dalam konvensi, serta mohon pula.agar pengadilan negeri menghukum tergugat tergugat menyerahkan harta benda cidera untuk dimasukkan menjadi pusaka peninggalan jero suami bangunan yang meliputi saren kaja dan saren kangin. menimbang, bahwa tergugat dalam konvensi mengajukan jawaban yang pada po kosnya memungkiri memegang tanah cidera tersebut pada merah s d s d begitu pula tentang bangunan bangunan cidera tergugat dalam konvensi adalah dapat dari gusti gede alit. begitu pula tentang barang barang emas perak yang diajukan sebagai cidera dalam konvensi hanya beberapa yaitu dan dimungkiri ada memegang oleh tergugat dalam konvensi. menimbang, bahwa silsilah yang dimajukan oleh penggugat dalam konvensi .dibenarkan oleh tergugat dalam konvensi, maka jelaslah kebenaran hubungan ke keluarga antara penggugat dan tergugat sebagai disebutkan pada silsilah. menimbang, bahwa walaupun penggugat dalam konvensi membantah atau me tafsirkan lain bahwa jero suami bangunan ada saren kaja dan saren kangin, namun oleh karena tentang silsilah tidak terdapat perselisihan, maka tidaklah dapat disangkal bahwa jero suami bangunan terdapat dua keluarga yaitu keluarga pihak penggugat dan keluarga pihak tergugat, menimbang, bahwa oleh karena tidak terdapat perselisihan mengenai silsilah maka jelaslah keberatannya bahwa tergugat tergugat dalam konvensi adalah isteri isteri dan anak anak gusti gede ketut atau tergugat tergugat dalam konvensi ber sama sama adalah akhliwaris mendiang gusti gede ketut. kaga menimbang, bahwa adanya gusti gede ketut jero suami bangunan adalah karena diajak oleh gusti agung made bersama sama gusti agung putu (setelah gusti gede alit meninggal dunia) yaitu pada tahun diajak sebagai apa dan bagaimana kedudukannya jero suami bangunan, justeru inilah yang menjadi persoalan yang pokok yang harus dipecahkan. menimbang, bahwa persoalan pada pertimbangan terakhir atas, menurut peng gugat dalam konvensi gusti gede ketut adalah juru hitungan (pengurus) saja jero submit bangunan yang tanpa berhak waris. sedang menurut tergugat tergugat dalam konvensi gusti gede ketut adalah telah diangkat dinobatkan sebagai pengelingsir (kepala rumah tangga) yang berkuasa penuh jero suami bangunan. menimbang, bahwa oleh karena mengenai persoalan pada pertimbangan terakhir atas terdapat bantah membantah dari masing masing pihak maka pihak pihak harus membuktikan kebenaran dalil dalilnya menurut syarat syarat pembuktian. menimbang, bahwa penggugat dalam konvensi menguatkan dalil dalilnya dengan mengajukan bukti bukti surat dan saksi saksi, saksi saksi mana telah didengar ke serangannya dimuka sidang diatas sumpah yang uraiannya telah pula diuraikan de ngan jelas pada berita acara sidang tanggal juni menimbang, bahwa tergugat dalam konvensi dalam' menguatkan dalil dalilnya mengajukan surat surat dan saksi saksi, saksi saksi mana pula telah didengar ket tangannya diatas sumpah dimuka sidang yang uraiannya telah pula dituliskan de ngan jelas didalam berita acara sidang tanggal juli menimbang, bahwa dari uraian saksi saksi penggugat dalam konvensi, jelas dapat ditarik suatu kesimpulan, bahwa gusti gede ketut, memang tidak diperas sebagai sentana jero suami bangunan. menimbang, bahwa dari uraian saksi tergugat tergugat dalam konvensi adalah terbukti bahwa adanya gusti gede ketut jero suami bangunan dengan suatu upacara resmi (dengan banten banten, yang upacaranya diselesaikan oleh seorang pedanda). menimbang, bahwa upacara resmi pada pertimbangan terakhir diatas kiranya ma sih bisa dipersoalkan yaitu resmi sebagai ada gusti gede ketut jero suami bangunan. bahwa persoalan ini adalah tidak tepat kalau dipecahkan tanpa melihat pelanjut kehidupan gusti gede ketut jero suami bangunan bersama sama keluarga nya. nun ata path nana menimbang, bahwa adalah tidak dapat dibantah bahwa setelah gusti gede ketut dengan resmi jero suami bangunan telah dapat melangsungkan sehidup kemanusiaannya lebih dari tahun (menurut silsilah yang tidak dibantah kepe sarannya oleh tergugat dan konvensi). menimbang, bahwa adalah tidak dibuktikan sebaliknya oleh penggugat dalam konvensi, bahwa tergugat dalam konvensi tidak menerima warisan jero suami kelokan (ditempat kelahiran gusti gede ketut). bnn nana menimbang, bahwa walaupun penggugat dalam konvensi sekarang ini dapat membuktikan bahwa gusti gede ketut jero suami bangunan tidak diperas sebagai sentana, namun hukum adat mengenal suatu lembaga melebihi, yaitu orang yang diberikan hak waris tanpa diperas. supaya menyerahkan tanah tanah, rumah rumah dan barang barang emas perak dan lainnya cidera kepada penggugat penggugat menghukum tergugat tergugat membayar biaya biaya yang timbul dalam per kara ini 'e,, lain daripada itu dengan hormat penggugat penggugat mohon kehadapan jth. ketua pengadilan negeri denpasar tabanan untuk dengan secepat mungkin me lakukan conservation besar atas tanah tanah,) termasuk pula mengenai hasil hasil tanah pusaka cidera ter sebut, dengan alasan, bila tidak dilakukan demikian, maka karni penggugat pengguna gat sudah merasa sangat khawatir sekali sehingga ternyata berakibat kami drugi be sat, karena ternyata telah terjadi diantara tanah tanah barang barang pusaka cidera oleh pihak tergugat tergugat disingkirkan, dilenyapkan, digadaikan, dijual dan yang sesamanya dengan itu dengan semau maunya sendiri bahwa terhadap gugatan penggugat asli tersebut,ada tahun almarhum gusti gede ketut sebagai kepala ru mah tangga telah dibuatkan upacara atas pengangkatannya sebagai ahli waris jero suami bangunan oleh gusti agung made bersama gusti agung putu bahwa almarhum gusti gede ketut tersebut telah berjalan tahun lebih me megang tampuk kekuasaan dan mengatur seluruh rumah tangga jero suami ka mainan, sehingga umum maupun pemerintah sudah mengakui bahwa gusti gede ketut itu adalah ahli waris syah jero suami bangunan termasuk para penggugat dalam rekonpensi tergugat asli bahwa berdasarkan hal hal tersebut diatas penggugat dalam rekonpensi ter gugat asli menuntut kepada pengadilan negeri tabanan agar menjatuhkan keputusan dalam rekonpensi sebagai berikut gugatan para penggugat ditolak dan atau setidak tidaknya dinyatakan tidak da pat diadili menghukum para penggugat untuk membayar semua ongkos perkara bahwa terhadap gugatan tersebut pengadilan negeri denpasar tabanan telah mengambil keputusan, yaitu keputusannya tanggal pebruari pdt yang kamarnya berbunyi sebagai berikut dalam konvensi mengabulkan gugatan penggugat untuk sebagian. menetapkan penggugat:penggugat dan tergugat tergugat adalah ahli waris jero suami bangunan. menyatakan semua pusaka cidera baik dalam konvensi maupun dalam re menimbang, bahwa mendasarkan pertimbangan pertimbangan atas maka ada lah adil kalau gusti gede ketut ditetapkan sebagai melebihi jero suami ka mainan. bahwa lembaga ini adalah adil diterapkan kepada gusti gede ketut karena adalah. menyimpang sekali dari perikemanusiaan kalau seandainya gusti gede ketut cg, tergugat tergugat diusir (karena alasan tidak diperas) dari jero suami bangunan, tanpa syarat syarat kemanusiaan yang layak, setelah menyelesaikan ke wajibkan kewajiban materil dan spiritual. menimbang, bahwa tidak ada suatu bukti yang membuktikan bahwa jero suami bangunan, perah diadakan pembagian waris atau dengan kata jain maka terbukalah bahwa pusaka jero suami bangunan masih utuh atau belum terpecah. menimbang, bahwa oleh karena pusaka jero suami bangunan belum terpecah maka baik pusaka yang dipegang oleh penggugat maupun pusaka yang dipegang oleh tergugat adalah pusaka jero suami bangunan. menimbang, bahwa oleh karena gusti gede ketut adalah melebihi jero su badia bangunan maka ahliwaris gusti gede ketut, adalah ahliwaris jero su badia bangunan. menimbang, bahwa penggugat dalam konvensi mengajukan permohonan antara lain agar tergugat tergugat dalam konvensi menyerahkan semua pusaka cidera jero suami bangunan kepada penggugat dalam konvensi, sedang tergugat tergugat ada lah ahliwaris jero suami bangunan, maka sudah adalah kalau gugatan pengguna gat dalam konvensi dikabulkan sebagian. dan sudah adil pulalah kalau setengah pu saka jero suami bangunan diserahkan kepada penggugat penggugat dalam kon versi. menimbang, bahwa oleh karena telah terbukti jero suami bangunan tidak. pernah terjadi pemecahan pusaka maka sudah adil pulalah kalau gugatan kembali tergugat dalam konvensi dikabulkan. menimbang, bahwa oleh karena penggugat dalam konvensi berada dalam pihak yang gugatannya dikabulkan sebagian maka sudah sepatutnyalah kalau beban mem bayar ongkos perkara yang timbul dalam perkara ini dipikirkan kepada penggugat penggugat dan tergugat tergugat masing masing setengahnya. mengingat perikemanusiaan, hukum adat dan hukum acara tanah seberang yang bersangkutan mengadili dalam konvensi mengabulkan gugatan penggugat untuk sebagian, menetapkan penggugat penggugat dan tergugat tergugat adalah ahliwaris jero suami bangunan. menyatakan semua pusaka cidera baik dalam konvensi maupun dalam rekan vergian untuk penggugat penggugat dan satu bagian lagi untuk tergugat tergugat. menghukum penggugat penggugat dan terpusat tergugat membayar ongkos perkara ini masing masing setengahnya. dalam rekonvend kan gugatan telah terkabulkan dalam konvensi. demikianlah keputusan ini diambil pada hari kemas tanggal pebruari oleh kami ketut badar b,a. hakim madya pengadilan negeri denpasar taba nan serta pada hari ini juga diucapkan dimuka umum dan dihadapan gusti ngurah made, panitera pengganti dan pihak pihak berperkara tersebut atas. konven gian untuk penggugat penggugat dan satu bagian lagi untuk tergugat tergugat menghukum penggugat penggugat: dan tergugat tergugat membayar ongkos perkara ini masing masing setengahnya. dalam konvensi gugatan telah terkabulkan dalam konvensi.nusa tenggara denpasar dengan keputusannya tanggal april no, ptd pdt, yang kamarnya berbunyi sebagai be ikutgadilan negeri tabanan) tertanggal pebruari pdt antara kedua be lah pihak yang dimohonkan bandingsilih made tudung janda syah, penggugat n pembanding gusti agung raka anak syah berstatus lakilaki, penggugat: iit pembanding gusti gede sunda cucu syah, ahliwatis dari jero suami bangunan: .tan menghukum para tergugat berbanding supaya keluar pindah dari rumah peka:rfibayar biaya perkara dalan kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding hingga saat ini diperhitungkan rp, u.b. rp. ultv, v berbanding di disertai oleh alas pembanding yang pada tanggal juli telah diberitahukan tentang memori kasasi dari tergugat iv, v berbanding, diajukan jawaban memori kasasi yang diterima kepaniteraan pengadilan negeri tabanan pada tanggal tuljama) dan hukum acara kuasa seperti ydiajukan oleh penggugat untuk ka sasi dalam memori kasusnya tersebut pada pokoknya ialah bahwa keputusan pengadilan tinggi sama sekali tidak mengindahkan hukum adat yang sampai saat ini masih dihormati dan ditaati oleh masyarakat bali umur nya dan daerah tabanan khususnya karena almarhum gusti gede ketut telah di minta untuk tinggal suami bangunan dengan kedudukan melebihi yang mem punyai hak sama dengan'ahli waris lainnya dan telah pula disahkan diupacarai seba gai melebihi oleh seorang pedanda tan bahwa hukum adat melebihi masih dihormati dan ditaati, yaitu orang yang diberi kan hak penuh sebagai seorang ahli waris tanpa upacara diperas (perhatikan hukum bali dr. v.e. korn cetakan ke hal bahwa tidak benar gusti gede ketut didepan para keluarga mengatakan bahwa 'di jero suami bangunan tidak pentana, melainkan almarhum gusti gede ketut mengatakan bahwa almarhum jero suami bangunan tidak memeras, pun tidak pentana tetapi diberikan mengakui secara penuhnusa tenggarakeberatan ini pada ha dnusa tenggara denpasar dalam perkara ini bertentangan dengan hukum dan atau undang undang, maka per pohonan kasasi yang diajukan oleh penggugat untuk kasasi gusti gede rai dk. tersebut harus ditolak. memperhatikan undang undang tahun undang undang tahun dan undang undang tahun memutuskan. tag menolak permohonan kasasi dari penggugat untuk kasasi gusti gede rai, gusti agung nyoman tersebut menghukum penggugat untuk kasasi akan membayar biaya perkara dalami tingkat kasasi ini ditetapkan sebanyak rp. (dua ribu seratus d.h, lumbanradja sh., hakim agung yang ditunjuk oleh ketua mahkamah agung sebagai ketua sidang, r. poerwoto sehari gandasoebrata sh. dan samsoeddin abubakar sh., sebagai hakim hakim anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka pada hari rabu tanggal april oleh ketua sidang tersebut, dengan dihadiri oleh poerwoto soghadi gandasoe brata dan samsoeddin abubakar hakim hakim anggota dan t.s. asam jah sulaeman sh, panitera pengganti, dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak. maa putusan pengadilan tinggi denpasar tgl. ptd pdt,ak ra perkara perdata dalam tingkat banding dengan hakim tunggal telah menjatuhkan putusan seperti tersebut bawah ini dalam perkaranya luh made tunjung, gusti agung raka, gusti gede sundapenggugat konvensi para tergugat konvensi pembanding: melawan iv. gusti gede rai, gusti agung nyomantergugat konvensi para penggugat konvensi berbanding: pengadilan tinggi tersebut telah membaca lagi berkas surat surat perkara dan semua surat yang berhubung. dengan perkara ini tentang kejadian kejadian memperhatikan dan menerima keadaan mengenai duduknya perkara yang ter muat dalam putusan sela pengadilan tinggi ini tertanggal maret ptd pdt yang kamarnya berbunyi sebagai berikut menerima permohonan banding dari para penggugat konvensi para tergugat re konvensi pembanding dan sebelum mengambil putusan akhir memanggil kedua belah pihak untuk menghadap sendiri persidangan pengadilan tinggi nusa tenggara denpasar yang waktu dan tempatnya akan ditetapkan kemudian dengan penetapan hakim tinggi pengadilan tinggi sendiri: menetapkan, bahwa tentang biaya perkara yang timbul, akan diambil bersama dengan keputusan terakhir dalam perkara ini, menimbang, bahwa pengadilan tinggi nusa tenggara denpasar secara langsung melakukan pemeriksaan tambahan kepada kedua belah pihak perkara sebagaimana dapat dibaca dalam berita acara tertanggal april yang singkatnya adalah sebagai berikut keterangan dari mebel gadung (salah seorang isteri dari almarhum gusti alit, pemegang mula mula dari harta harta sengketa), bahwa mebel gadung tidak ikut menggugat, karena kehidupannya telah di urus oleh gusti gede sunda, penggugat i!i keterangan dari gusti gede sunda, yang dibenarkan oleh tergugat bahwa demikian pula tidak ikut menggugat karena telah pindah lombok ikut keluarga yaitu adiknya perempuan bersama gusti anom, gusti anom adalah adik satu ibu yaitu gusti raka penggugat tapi tain bapak. bapaknya gusti gede sunda adalah gusti compang (suami penggugat yang pertama) sedang bapaknya gusti anom adalah tergugat artinya ketika penggugat bunting tan suami, karena gusti compang telah lama meninggal, tergugat disuruh manga ininya, tetapi sejak itu tak pernah tinggal dengan tergugat keterangan penggugat yang dibenarkan oleh tergugat iv . . bahwa kawinnya dengan gusti. compang adalah kawin keceburin, bukan ka win keluar hakim: yang berarti penggugat didudukkansebagai laki laki ahli waris). demikian pula benar apa yang dikatakan gusti gede sunda tersebut diatas me mengenai memperolehnya anak bernama gusti anom. keterangan dari tergugat bahwa harta cidera yang dikuasai sekarang adalah semuanya aps yang dikuasai oleh gusti alit dulu, tidak ada pembelian sendiri oleh tergugat menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini. perhatikanlah keterangan keterangan tentang keadaan:keadaan seperti yang ter cantik dalam berita acara pemeriksaan persidangan tersebut tentang hukum tan dalam konvensi ang pan menimbang, bahwa isi memori banding dani kontra memori banding, yang dima bukan oleh kedua belah pihak perkara hanyalah merupakan ulangan belaka daripada pemeriksaan hakim pertama dan telah diperhatikan oleh pengadilan tinggi menimbang, bahwa mengenai kedudukan mebel gading yang sama kedudukan nya dengan para penggugat (konvensi) menyatakan tidak ikut menggugat, hal mana disetujui oleh kedua bulan pihak perkara, karenanya pengadilan tinggi tidak akan mempersoalkan hal itu lebih jauh lagi menimbang, bahwa dengan mendasarkan kepada pemeriksaan yang dilakukan oleh pengadilan tinggi sendiri, dimana status penggugat il konvensi: gusti agung raka, adalah berstatus laki laki karena dikawini keceburin oleh gusti gede compang, hal mana diakui dan dibenarkan oleh kedua belah pihak perkara maka jelaslah terbukti menurut hukum, bahwa para penggugat konvensi pembanding adalah akhliwaris dari jero suami bangunan: menimbang, bahwa berdasar pengakuan kedua belah pihak perkara bahwa harta cidera yang tercantum dalam gugatan konvensi adalah peninggalan pusaka jero subamija bangunan yang dahulu dikuasai oleh gusti gede alit (almarhum) iso. agung putu) jero suami kelokan sudah mendapat bagian sendiri bersama gusti gede oka dan agung ketut karang. nang bahwa edu dipertimbangkan pula adanya tanah tanah yang diperlukan untuk labuh pura (tanah tanah yang dipergunakan untuk membiayai pemeliharaan pura pura dan upacara upacara adat) serta penggarapan yang dalam hal ini pengadilan tinggi menganggap jumlah kira kira sebagai jumlah yang layak. balita menurut pengakuan pihak penggugat dalam konvensi sekarang menguasai tanah kira kira sedang penggugat sebagai pelaksana upacara upacara. bahwa menurut pengakuan tergugat dalam konvensi menguasai tanah kira kira sebanyak ha. bahwa dengan demikian jumlah peninggalan warisan jero suami bangunan yang berupa tanah adalah ha. bahwa dengan mempertimbangkan segala tersebut diatas maka menurut pena dilan tinggi adalah adil, bahwa setelah dikurangi jumlah untuk keperluan labuh pu maka untuk akhliwaris gusti gede ketut yaitu para tergugat dalam konvensi dapat sekedar menerima sawah dan tegal) namun bukan sebagai akhliwaris jero suami bangunan menimbang, bahwa selanjutnya karena para tergugat dalam konvensi bukan akhliwaris jero suami bangunan maka kepadanya jero suami bangunan adalah tanpa hak, melainkan sebenarnya hanya diperlukan untuk melaksanakan tugas mengepalai rumah tangga adalah peribadi gusti made oka atau peribadi gusti gede ketut dan tidak ada alasan alasan untuk turun menurun, terlebih pula yang melaksanakan upacara upacara sepatutnya dilakukan oleh penggugat iii da . lam konvensi gusti gede sunda menimbang, bahwa oleh karena kepadanya para tergugat dalam konvensi jero suami bangunan adalah tanpa hak maka sepatutnya harus keluar dari jero su badia bangunan (dari tanah pekarangan cidera), dan sebagai pengganti untuk tem pat tinggal para tergugat konvensi para penggugat konvensi berbanding, para peng gugat konvensi para tergugat konvensi pembanding telah bersedia memberikan sebuah bangunan rumah bekas perusahaan tenun, menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebut diatas maka putusan pengadilan negeri guo yang mengabulkan gugatan penggugat rekan versi berbandingdan dijatuhkan putusan seperti tercantum bawah ini dalam konvensi dan dalam konvensi menimbang, bahwa karena para tergugat konvensi para penggugat konvensi berbanding adalah pihak yang dikalahkan maka biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan harus dibebankan kepadanya, mengingat ketentuan undangundang tahun undang undang drt dan yang bersangkutan dari r.bg. bersambung dengan aturan peradilan undang undang dasar republik indonesia.tahun isi. mengadilia dilan negeri tabanan) tertanggal pebruari pdt antara kedua belah pihak yang dimohonkan banding.luh made tunjung janda syah, penggugat il pembanding gusti agung raka anak syah berstatus laki laki, penggugat tl pembanding gusti gede sunda cucu syah, akhliwaris dari jero suami bangunanmenghukum para tergugat berbanding supaya keluar pindah dari rumah pekauntuk tingkat banding hingga saat ini diperhitungkan rp. rp. ,50ul. pan dus demikianlah diputus pada hari jumat tanggal api oleh kami soekarno reksowardojo s.h., hakim tinggi pada pengadilan tinggi nusa tenggara den: pasar dan pada hari itu juga putusan itu diucapkan dimuka umum oleh kami hakim tersebut, dengan dihadiri oleh nyoman wuslawa pratama s.h. panitera peng ganti pada pengadilan tinggi tersebut. memata aam mantan |
mahkamah agung kaidah hukum bahwa oleh karena percekcokan terus menerus dan tidak dapat didamaikan kembali dan telah terbukti berdasarkan keterangan saksi, maka dapat mungkin kan putusan perceraian antara penggugat dengan tergugat tersebut, nomor register k ag tanggal putusan februari majelis drs. taufik, sh., m.h, zainal abidin abubakar, sh. h,. suwardi padang, sh. klasifikasi cerai gugat, duduk perkara bahwa penggugat asli dan tergugat asli adalah suami isteri yang menikah pada tanggal februari terdaftar kua kecamatan kras kabupaten kediri dengan serta telah dikaruniai orang anak: bahwa sepak tahun rumah tangga penggugat asli dengan tergugat asli telah tidak harmonis lagi disebabkan tergugat asli tidak mau bekerja, apabila marah tidak segan segan berbuat yang merugikan penggugat asli dengan menutup usaha salon penggugat asli, bahwa antara penggugat asli dengan tergugat asli sudah pisah tempat tinggal hingga kini bulan lamanya, tersebut, mahkamah agung berpendapat pta surabaya dalam memutus perkara ini kurang pertimbangan, amar putusan mahkamah agung mengadili: mengabulkan permohonan kasasi dari pemohon kasasi sampurna binti kaplan tersebut: yurisprudensi mahkamah agung membatalkan putusan pta surabaya tanggal oktober bertepatan dengan tanggal kumail akhir pdt. pta. sby. tersebut, mengadili sendiri dalameksepsi: menolak eksepsi tergugat: kan dalam pokok perkara mengabulkan gugatan penggugat: menjatuhkan talak satu raj'i tergugat sudaryanto bin sedot) terhadap penggugat sampun binti kaplan), menghukum penggugat. untuk membayar biaya perkara sebesar rp. (tujuh puluh ribu lima ratus rupiah): pembuat kaidah hukum ttd. timur abimanyu, sh. yurisprudensi mahkamah agung saksi menjawab saya tahu mereka bertengkar karena masalah ekonomi: menimbang, bahwa keterangan saksi saksi ini tidak jelas, apakah hal hal yang diterangkan itu diketahui sendiri atau dari pihak lain, demikian juga, apakah rumah saksi saksi tersebut dekat dengan rumah penggugat dan tergugat sehingga mereka mengetahui persis kondisi rumah tangga mereka, demikian juga bagaimana bentuk cekcok mereka itu dan sebagainya, menimbang, bahwa tentang alasan karena tergugat pembanding telah menutup salon milik penggugat berbanding dipertimbangkan sebagai berikut menimbang, oleh karena dalil penggugat berbanding tersebut disangkal oleh tergugat pembanding maka penggugat berbanding dibebani membuktikan dalilnya tersebut, menimbang, bahwa penggugat berbanding mengajukan alat bukti (surat laporan kepada polisi), dimana dalam surat laporan imi dinyatakan bahwa seorang perempuan bernama ani purwanto penggugat berbanding) telah melapor kepada polisi, bahwa. suami pelapor yang bernama sudaryanto tergugat pembanding) telah menutup usaha salon milik pelapor, menimbang, bahwa alat bukti ini hanya berupa surat dari polisi yang menerangkan bahwa seseorang telah melaporkan sesuatu. tidak ada bukti apapun bahwa orang yang dilaporkan tersebut telah melakukan yang dilaporkan, menimbang, bahwa alat bukti ini tidak mempunyai daya bukti apa apa secara hukum sehingga tidak mampu mendukung dalil penggugat berbanding, menimbang, bahwa berdasarkan hal hal tersebut maka ternyata penggugat berbanding tidak dapat membuktikan secara hukum dalil dalilnya, menimbang, bahwa oleh karena dalil penggugat berbanding tidak terbukti maka gugatan penggugat berbanding harus ditolak, menimbang, bahwa karena gugatan penggugat berbanding ditolak, maka putusan pengadilan agama kabupaten kediri a.guo harus dibatalkan dan selanjutnya pengadilan tinggi agama akan mengadili sendiri sebagaimana bawah ini: menimbang, bahwa berdasarkan undang undang tahun biaya banding dibebankan kepada pembanding, yurisprudensi mahkamah agung mengadili: menyatakan permohonan banding pembanding dapat diterima. membatalkan putusan pengadilan agama kabupaten kediri tanggal juni nomor pdt. pa. kab kar. dengan mengadili sendiri menolak gugatan penggugat berbanding: membebankan biaya perkara tingkat pertama kepada penggugat sebesar rp. (tujuh puluh ribu lima ratus rupiah), tingkat banding kepada tergugat sebesar rp. (empat putih delapan ribu rupiah), demikian putusan ini dijatuhkan surabaya pada hari selasa tanggal oktober m., bertepatan dengan tanggal kumail akhir dalam sidang majelis hakim pengadilan tinggi agama jawa timur surabaya oleh kami, drs. heron am. sebagai ketua sidang, dimana putusan ini telah diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh hakim ketua majelis tersebut serta dihadiri oleh drs. abd. hamid dan orang' ahead, sh. masing masing sebagai hakim anggota, dan dra. chairusakinah ady sebagai panitera pengganti dengan tidak dihadiri pihak pihak yang berperkara: hakim anggota ketua majelis, tid. ttd, drs, had.hamid drs, imron. am. tid. gahani' ahead. sh, panitera pengganti itd. drs. chairusakinah ady perincian biaya perkara biaya aksi sa. memnon rp, biaya mea wc. ena riasan ana rp. biaya ini sisi .vvvvvooooooo rp. biaya apk snersteruaantareneennan rp. jadilah oren raveranpnarereennanannaanaan rp. (empat puluh delapan ribu rupiah) yurisprudensi mahkamah agung untuk salinan yang sama bunyinya oleh panitera pengadilan tinggi agama jawa timur ttd. drs. bakwan damian, sh. yurisprudensi mahkamah agung putusan pdt. pa. kab. kdr, bismillahirrahmanirrahim demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang maha esa pengadilan agama kabupaten kediri yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai tersebut bawah ini, dalam perkara antara sampurna binti kaplan, umur tahun, agama islam, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal jalan raya kras desa kras, kecamatan kras, kabupaten kediri, disebut sebagai penggugat , melawan sudaryanto bin sedot, umur tahun, agama islam, pekerjaan, sopir, bertempat tinggal jalan raya kras desa kras, kecamatan kras, kabupaten kediri, disebut sebagai tergugat": pengadilan agama tersebut: setelah membaca surat gugatan penggugat: setelah mendengar keterangan penggugat, tergugat dan para saksi: dan setelah memperhatikan meneliti surat surat perkara: tentang duduk perkaranya menimbang, bahwa penggugat telah mengajukan surat gugatannya tertanggal april yang terdaftar dalam buku register perkara dengan nomor pd. ga997 pa. kab. kdr. tanggal april dengan tambahan dan atau perubahan olehnya sendiri dimuka sidang yang pada pokoknya sebagai berikut bahwa penggugat adalah istri sah tergugat yang menikah pada tanggal februari tercatat kantor urusan agama kecamatan kras, kabupaten kediri dengan mendapatkan kutipan akta nikah nomor tanggal februari bahwa setelah pernikahan tersebut penggugat dan tergugat telah hidup bersama rumah penggugat selama tahun bulan dan telah yurisprudensi mahkamah agung berhubungan kelamin (ba'da pukul) dan telah dikaruniai orang anak, belum pernah cerai, bahwa sejak januari rumah tangga penggugat dan tergugat telah tidak harmonis lagi, disebabkan tergugat tidak mau bekerja, bila disarankan untuk bekerja malah marah marah dan memicu pertengkaran dan bila marah tidak segan segan berbuat yang .merugikan penggugat dengan menutup usaha salon penggugat, bahwa akibat dari pertengkaran pertengkaran tersebut antara penggugat dan tergugat sudah pisah tempat tinggal hingga kini bulan lamanya, bahwa berdasarkan uraian atas penggugat "merasa keberatan sehingga mohon kepada pengadilan agama kabupaten kediri menjatuhkan putusan sebagai berikut: primaire mengabaikan gugatan penggugat, . naa menceraikan perkawinan penggugat dengan tergugat, .: menetapkan biaya perkara menurut hukum, baron subsider magang apabila pengadilan agama kabupaten kediri berpendapat lain, mohon diputus yang seadil adilnya, menimbang, bahwa pada hari hari persidangan perkara ini penggugat dan tergugat telah hadir sendiri dalam persidangan, menimbang, bahwa hakim telah berusaha mendamaikan dengan menasehati para pihak agar sabar dan berusaha membina kembali rumah tangganya, akan tetapi tidak berhasil, kemudian dibacakan surat gugatan penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh penggugat bahwa benar tergugat adalah suami sah penggugat yang menikah pada hari dan tanggal sebagaimana dalil penggugat telah rukun selama tahun dan telah mempunyai orang anak, bahwa tergugat mengajukan eksepsi, menolak gugatan. penggugat karena tidak memenuhi syarat formil gugatan dimana surat gugatan tersebut tidak ditandatangani oleh penggugat, kanan bahwa tergugat menolak membantah semua dalil gugatan penggugat dan menjelaskan bahwa sebab terjadinya pertengkaran rumah tangga justru ulah penggugat yang suka keluar tanpa pamit dan tidak jelas yurisprudensi mahkamah agung tujuannya, serta menurut banyak informasi penggugat sering kencan dengan laki laki lain, dan menyatakan tidak bersedia bercerai: bahwa tergugat mohon kepada majelis hakim agar memeriksa dan memutuskan perkara ini dengan menjatuhkan putusan sebagai berikut: membebankan biaya perkara ini kepada penggugat: menimbang, bahwa atas jawaban tergugat, penguat mengajukan replika secara langsung yang pada pokoknya bahwa tuduhan tergugat, bahwa penyebab pertengkaran rumah tangga adalah ulah penggugat yang sering keluar rumah dan kencan dengan lelaki lain tidak benar dan itu adalah fitnah: bahwa sejak semula menikah tergugat memang tidak suka bekerja (malas) dan hanya kadang kadang sebagai sopir panggilan yang tidak menentu kerja dan hasilnya: bahwa penggugat untuk menguatkan gugatannya siap mengajukan bukti tertulis dan atau saksi saksi: menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya penggugat mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi kutipan akta nikah dari kua kecamatan kras kabupaten kediri nomor tanggal pl): fotokopi kartu tanda penduduk atas nama penggugat tanggal dari kecamatan kras p2): fotokopi surat kapolsek kras nomor lf k polsek tanggal mei p3): fotokopi surat keputusan bupati kdh. tk. kediri, izin usaha salon dari ny. ani purwanto nomor tanggal mei p4h, menimbang, bahwa untuk kepentingan hukum, majelis telah mendengar keterangan orang tua penggugat nama kartini, dihadapan sidang menjelaskan hal hal sebagai berikut bahwa benar antara penggugat dan tergugat selalu terjadi pertengkaran disebabkan karena tergugat tidak bekerja (kalaupun yurisprudensi mahkamah agung bekerja mungkin jarang jarang) sebab bila berkunjung rumahnya selalu mendapatkan tergugat rumah dan tidak bekerja, bahwa yang mencukupi kebutuhan rumah tangga adalah penggugat sendiri dengan membuka usaha salon, bahwa selaku orang tua sudah berulang kali menasehati agar penggugat dan tergugat rukun namun tidak berhasil, menimbang, bahwa atas keterangan orang tua penggugat tergugat menyatakan membantah sebagian yakni, tidak benar tergugat tidak bekerja. yang benar tergugat tetap bekerja sebagai sopir panggilan dan hasilnya rata rata sebulan sebesar rp. dan mencukupi kebutuhan penggugat dan anak anaknya, menimbang, bahwa atas keterangan tergugat, penggugat menyatu kan bahwa keterangan tergugat tidak benar, buktinya janganlah tergugat sampai memberi belanja sebesar rp. sedang rp. saja tergugat belum pernah, malah sebaliknya tergugat menutup usaha bapaslon penggugat, dan hal tersebut penggugat laporkan polsek kras: tan bahwa selain surat surat bukti tersebut penggugat juga telah mengajukan (dua) orang saksi, masing masing memberikan keterangan sebagai berikut nama danum bin bangun, umur tahun, agama islam, pekerjaan tk. becak, tempat tinggal desa keras kecamatan kras, kabupaten kediri, nama: anwar binti sukiman, umur tahun, agama islam, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal desa kras kecamatan kras, kabupaten kediri, bahwa sepengetahuan saksi antar penggugat dan tergugat telah hidup bersama rukun selama tahun rumah sendiri serta dikaruniai orang anak, serta belum pernah cerai, bahwa sepengetahuan saksi rumah tanggal penggugat dan tergugat selalu cekcok disebabkan tergugat :hanya' bekerja sebagai sopir panggilan yang tidak menentu sehingga tidak bisa memenuhi nafkah secara sempurna, bahwa benar penggugat dan tergugat sudah pisah selama bulan, usaha menasehati dari pihak orangtua sudah .cukup, namun tidak berhasil, hua bahwa benar yang mencukupi kebutuhan rumah tangga penggugat membuka usaha bapaslon, yurisprudensi mahkamah agung |
mahkamah agung ri. nomor register pdt tanggal putusan september majelis syafruddin kartasasmita, sh. iskandar kamil, sh. spedarko, sh. kaidah hukum bahwa penerbitan sertifikat hak atas tanah melalui pron" proyek nasional), bukan ditentukan oleh status tanah asal, tetapi me rupawan cara pensertifikatan tanah dengan proses cepat dan biaya ringan, karena men dapat subsidi dari pemerintah: klasifikasi hibah duduk perkara bahwa penggugat asli mempunyai sebidang tanah kental sebagai mana tercantum dalam surat gugatan, bahwa tanah kental, telah diduduki, dan didirikan rumah oleh ter gugat asli dan secara melawan hak dan melawan hukum: bahwa tanah tersebut diperoleh dari turut tergugat sebagai pemberian hibah: pertimbangan hukum mahkamah agung bahwa keberatan ini dapat dibenarkan, karena pengadilan tinggi telah salah menerapkan hukum tentang penerbitan sertifikat melalui pron sebagaimana pertimbangan pada halaman yang kenya : bahwa penerbitan sertifikat hak atas tanah melalui pron" proyek nasional) bukan ditentukan oleh status asal tanah, tetapi meru pakan cara penserfifikatan tanah dengan proses cepat dan biaya ringan, karena mendapat subsidi dari pemerintah: amar putusan mahkamah agungge japan tersebut: yurisprudensi mahkamah agung membatalkan putusan pengadilan tinggi manado tanggal april pdt1998 pn. mdo. yang membatalkan putusan pengadilan negeri manado tanggal mei pdt. g1996 pn. mado.: mengadili sendiri dalam eksepsi: menyatakan eksepsi tergugat dan serta turut tergugat dan turut tergugat tidak dapat diterima: dalam pokok perkara dalam konvensi gugat,ja yang memperoleh hak dari padanya untuk segera membongkar sel ruh bangunaergugat untuk tunduk dan bertajuk pada putusan ini,, yurisprudensi mahkamah agung menyat, bahwa penerbitan sertifikat hak atas tanah melalui pron proyek nasional) bukan ditentukan oleh status asal tanah, tetapi merupakan cara pensertifikatan tanah dengan proses cepat dan biaya ringan, karena mendapat subsidi dari pemerintahapril pdt pt. mdo. yang membatalkan putusan pengadilan negeri manado tanggal mei pdt. pn. mdo tidak dapat dipertahankan lagi dan harus dibatalkan serta mahkamah agung dengan mengambil alih tertimbang hukum pengadilan negeri yang telah tepat dan benar dan menjadi kan sebagai pertimbangan sendiri dengan tambahan pertimbangan bahwa karena putusan kasasi merupakan putusan yang telah mem punyai kekuatan hukum tetap, maka amar putusan tentang eksekusi serta merta menjadi tidak relevant, akpermohonan kasasi dari demo hon kasasi dikabulkan, maka para memohon kasasi tergugat asal dan. memperhatikan dari undang undang nomor tahun undang undang tahun undang undang nomor tahun dan undang undang lain serta peraturan lain yang bersangkutan, mengadilingeran tersebut: membatalkan putusan pengadilan tinggi manado tanggal. april pdt pt. mdo, yang membatalkan putusan peng adilan negeri manado tanggal mei pdt: pn. dos ana yurisprudensi mahkamah agung mengadili sendiri dalam eksepsi: menyatakan eksepsi tergugat dan tergugat ii, serta turut ter gugat dan turut tergugat ii, tidak dapat diterima: dalam pokok perkara dalam konvensi.:gugat:ya yang men dapat hak dari padanya untuk segera membongkar seluruh bangu.urut tergugat untuk tunduk dan berakhlak pada putusan ini:: menghukum memohonseptember oleh syafruddin kartasasmita, sh.soeharto, sh. hakim hakim anggota, dan sirade pelapukan, ketua, ttd. ttd. iskandar kamil, sh. syafruddin kartasasmita, sh. ttd. soeharto, sh. panitera pengganti, ttd, sirade pelapukan, sh. biaya biaya metal rp6 redaksi oo. adminstrasi kasasi . rp. jumlah lena rp. yurisprudensi mahkamah agung yurisprudensi mahkamah agung putusan lama nomor pdt. pt.mdo. demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang maha esa pengadilan tinggi manado, memeriksa dan mengadili perkara perkara perdata dalam tingkat banding yang bersidang dengan hakim majelis, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalan perkara antara alid. sophia, umur tahun, agama islam, pekerjaan peta wai negeri sipil, bertempat tingga! kelurahan paksa lingkungan kecamatan sari kotamadya manado, sebagai tergugat i pembanding: rusli massive, umur tahun, agama islam, pekerjaan tiada, bertempat tinggal kelurahan paksa lingkungan ke catatan sari, kotamadya manado. sebagai tergugatimpembanding, oo djuharmin sophia, umur tahun, agama islam, peter jaan tiada bertempat tinggal kelurahan paksa lingkungan kecamatan sari: kotamadya manado, sebagai turut tergugat pembanding: aminah lavender, umur tahun, agama islam, pekerjaan tiada bertempat tinggal kelurahan paksa lingkungan kecamatan sari, kotamadya manado: sebagai turut tergugat pembanding: lawan: ann nan emma pangeran atau disebut juga ny. emma pasukan pangeran, umur tahun, agama kristen protestan, pekerjaan pensiunan pns, alamat kelurahan bumi be ingin lingkungan kecamatan wenang kotamadya manado: haa sebagai penggugat berbanding: dan: tan yurisprudensi mahkamah agung |
reg. sip hukum perdata (dagang). perkara gugatan tentang pemakaian tanda niaga (merk dagang) hanya dapar dimintakan kasasi kepada mahkamah agung tanpa melalui banding pengadilan tinggi, keputusan mahkamah agung tanggal januari reg. sip. demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang maha esa!ship sang dan kwok kl, berdagang bawah nama ngai keung thread company, berkedudukan march street kolon jajahangautam goumohonan ini, penggugat untuk kasasi, dahulu penggugat pembanding: melawan: hardi tjandra, pedagang, bertempat tinggal jakarta, jln. raya mangga besar tergugat dalam kasasi, dahulu tergugat berbanding: mahkamah agung tersebut: tag melihat surat surat yang bersangkutan, menimbang bahwa dari surat surat tersebut ternyata, bahwa: sekarang peng xx. istimewa. jakarta pada pokoknya atas dalil dalil bahwa sejak tahun penggugat asli adalah pemakaian pertama indonesia dari merk. pomegranate brand cap delima: bahwa dengan tanpa seizin penggugat asli, tergugat asli telah meniru merk penggugat asli yang berupa delta baru baru ini mengeluarkan mereknya cap jeruk delima" yang dalami seluruh ombak boikot dan dorong pombungkusannya merupakan tiruan dari pada merk penggugat asli tersebut, merk tiruan mana dipakai pula oleh tergugatrasli'untuk barang barang benang, bahkan telah mendaftarkannya pula merk tiruan tersebut pada direktorat patent bawah tertanggal november bahwa atas perbuatan tergugat asli tersebut'adalah merupakan konferensi curang "yang melanggar hukum, dan juga penggugat asli telah mengalami omzet penjualan yang sangat menurun, maka dikarenakan itu penggugat asli mohon pada pengadilan negeri supaya memberi putusan lebih dahulu secara provisional untuk melarang tergugat asi melanjutkan "peredaran dar pemakaian merk tiruan tersebut, serta membatalkan pendaftarannya pada direktorat patent bawah tertanggal november tersebut, bahwa walaupun penggugat asli telah berulang kali. menegur tergugat asli maupun dengan cara lisan dan tulisan yang terakhirnya dengan surat: dari kuasa penggugat asli, tetapi tergugat asli tidak menghiraukannya, sehingga penggugat asli telah merasa"sangat dirugikan oleh perbuatan tergugat asli tersebut yang kemudian penggugat asli akan memberikan perincian yang lengkap pada gugatan kemudian bahwa berdasarkan hal hal tersebut penggugat asli' menuntut kepada pengadilan negeri istimewa jakarta supaya'memberi "putusan yang dapat dijalankan lebih dahulu sebagai berikut kan dalamprovisi: memerintahkan tergugat untuk segera dalam kali jam menghentikan pemakaian dari merk. cap jeruk delima untuk benang seperti terurai dalam atas dan melarang tergugat untuk memakainya, selama pemeriksaan perkara ini berlangsung, dengan ketentuan bahwa., menyatakan putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu: tan datapokok perkara: menyatakan karena penggugat pemakai pertama adalah pemilik yang berhak atas merk. pomegranate brand cap delima menurut lukisan atas untuk benang), menyatakan perbuatan tergugat adalah melanggar hukum, mengembalikan segala sesuatu'dalam keadaan semula) menyatakan keputusan dalam perkara ini dapat dijalankan lebih dahulu, walaupun diadakan bantahan atau banding, biaya menurut hukum: dalam provisi: memerintahkan tergugat untuk segera dalam kali jam menghentikan pemakaian. dari merk cup jeruk delima untuk benang seperti. terurai dalam diatas, dan melarang tergugat untuk memakainya selama pemeriksaan perkara ini berlangsung, dengan ketentuan bahwa: menyatakan putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu: od3 dalam pokok perkara: menyatakan karena penggugat pemakai pertama adalah penilik yang berhak atas merk, pomegranate brand cap delima menurut lukisan atas untuk benang): menyatakan perbuatan tergugat adalah melanggar hukum, mengembalikan segala sesuatu dalan keadaan semula:: menyatakan keputusan dalam perkara ini dapat dijalankan lebih dahulu walaupun diadakan bantahan atau banding: biaya menurut hukum: menimbang, bahwa keduaskuasa telah dalang menghadap persidangan akan tetapi tidak dapat didamaikan, lalu dibacakan surat gugatan tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh penggugat: menimbang, bahwa tergugat dalam jawabannya tertanggal maret sebagai jawaban atas gugatan penggugat itu telah mengemukakan sebagai berikut: dalam eksepsi: bahwa, gugatan penggugat terhadap tergugat mengenai pelanggaran hukum dan untuk membatalkan merk dagang tergugat yang telah didaftarkan pada direktorat patent jakarta departemen, kehakiman dengan syah, dan dilindungi dan dikuasai oleh undang undang tahun tentang merk perusahaan dan merk perniagaan, sama sekali tidak beralasan dan tidak mempunyai dasar hukum:: bahwa,mengenai (larangan) bentuk sitaan dan pelaksanaan terlebih: dahulu (uitvoerbaar bij voorraad) masih tetap berlaku s.e. mahkamah agung tanggal instruksi mahkamah agung tanggal ikan bahwa, dari pemakaian dan terutama dari surat tanda dataran merk no: etiket hitam putih dari etiket berwarna milik tergugat oleh tergugat menurut undang undang tahun antara lain dengan jelas sepenuhnya sudah dapat dipastikan dan dibuktikan bahwa untuk seluruh wilayah indonesia .merk jeruk delima untuk pertama kali dipakai oleh tergugat: bahwa dalam hubungan pendaftaran merk oleh tergugat perlu diperhatikan mengenai tenggang .waktu pengajuan gugatan yang telah dilampaui oleh penggugat, bahwa, sebaiknya penggugat penggugat dalam wilayah republik indonesia bukan pemakai pertama, dan sama sekali tidak mendaftarkan merk etiket berwarna yang digugat dalam gugatan ini bahwa, pemakai. merk oleh tergugat sama' sekali tidak melanggar ketertiban umum, bahwa, jelas pula gugatan penggugat penggugat termasuk petitumnya diajukan atas merk yang berlainan yaitu merk pomegranate hongkong yang didalilkan oleh penggugat penggugat sebagai miliknya pihak sana dan merk jeruk delima di indonesia milik tergugat pihak sini, bahwa, gugatan penggugat ini seharusnya ditujukan pada pemerintah republik indonesia dalam hal ini departemen kehakiman. direktorat patent mengingat tergugat telah mendaftarkan dengan syah merk mereknya bahwa, dengan demikian gugatan penggugat penggugat baik dalam provisi maupun dalam pokok perkara sudah harus ditolak atan dinyatakan tidak dapat diterima, dalam konvensi: bahwa, tanpa mengurangi eksepsi eksepsi tersebut di atas dan tanpa kewajiban tergugat hendak mengemukakan hal hal tersebut bawah ini, bahwa, benar atas nama tergugat telah didaftarkan pada di departemen kehakiman direktorat patent merk jeruk delima dengan t1 dan (t1 bahwa, merk jeruk delima oleh tergugat untuk benang sudah dipakai untuk pertama kali indonesia sejak tahun bahwa, pendaftaran merk. t1 dan (ti oleh tergugat semata mata didasarkan atas pemakaian pertama yang sesungguhnya dari merk itu sendiri seluruh indonesia: bahwa, sekaligus dapat dibantah dan disisihkan dalil dalil penggugat penggugat seolah olah dalam wilayah indonesia penggugat penggugat menurut dalilnya adalah pemakai pertama, bahwa,. tergugat menyangkal gugatan petition dalil dalil penggugat pengguna gat yang bersumber pada alasan alasan yang tidak jelas termasuk da hitnya mengenai "onrechmmatige dead atau pelanggaran hukum manapun, bahwa, segala sesuatu lainnya yang tergugat tidak akui dengan tegas atau bertentangan dengan dalil dalil dan keterangan keterangan penggugat, tergugat menyangkal sebagai tidak benar, dalam rekonpensi: bahwa,apa yang dikemukakan dalam konvensi oleh penggugat dalam rekan pensi hendaknya dianggap sebagai tercantum pula dalam rekonpensi, dan sebaliknya apa yang disebut dalam rekonpensi hendaknya dianggap tertulis pula dalam konvensi: bahwa, jelas penggugat penggugat tanpa alasan dasar hukum dan bukti yang nyata menurut undang undang dengan sengaja merusak nama baik penggugat perusahaan penggugat dan memusnahkan atau setidak tidak nya mempengaruhi dalam arti negatif produksinya: bahwa, bila ada perbuatan melanggar hukum hat itu telah dilakukan oleh penggugat penggugat sendiri yang telah memberikan gambaran dan keterangan keterangan yang tidak betul dalam perkara ini, dan tin akan tindakan luar perkara ini, dengan tujuan seperti diuraikan dalam diatas, bahwa, tidak dapat disangsikan lagi bahwa penggugat menderita kerugian materiil dan nama baiknya: bahwa, kiranya tidak berlebihan bila tergugat menuntut dari penggugat ganti rugi sebesar rp. (dua juta rupiah) untuk maksud tersebut dalam ad. dan dan uang denda rp. (dua ratus ribu rupiah) untuk setiap kali penggugat penggugat menghalangi kebebasan tergugat untuk memproduksi dan menjual barang barangnya dengan merk merk yang telah didaftarkan dengan dan itu: bahwa, segala sesuatu lainnya yang tergugat tidak akui dengan :tegasatau bertentangan dengan dalil dalil dan keterangan keterangan penggiat penggugat menyangkal sebagai tidak benar: berdasarkan hal hal tersebut diatas tergugat dalam konvensi penggugat dalam rekonpensi mohon dengan hormat paduka hakim pengadilan negeri istimewa jakarta sudi apalah kiranya: dalam eksepsi: meta menerima eksepsi eksepsi tergugat: sistem. menolak permohonan gugatan penggugat penggugat dalam provisi dalam konvensi: menolak gugatan penggugat penggugat dalam keseluruhannya atau kenya tanah sebagai tidak dapat diterima, menghukum penggugat penggugat membayar segala biaya biaya perkara, dalam rekonpensi: primer: pa. menghukum penggugat penggugat membayar ganti rugi kepada tergugat sebesar rp. (dua juta rupiah) karena telah merusak nama baik(dua ek:merek dan yang telah didaftarkan pada de parlemen kehakiman direktorat patent itu, .menghukum tergugat tergugat membayar segala biaya perkara: subsider: memutuskan yang baik dan berguna untuk penggugat sebagai pihak yang dirugikan, tag menimbang, bahwa penggugat telah menyerahkan replikanya tertanggal mei maan menimbang, bahwa tergugat telah menyerahkan publiknya tertanggal mei nan menimbang, bahwa penggugat telah menyerahkan kesimpulannya tertanggal juni1990: :. . menimbang, bahwa tergugat telah menyerahkan kesimpulannya tertanggal juni menimbang, bahwa penggugat telah menyerahkan kesimpulan lanjutan tertanggal juni menimbang, bahwa tergugat telah menyerahkan kesimpulan lanjutan tertanggal juni naa menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian ke sidang dalam perkara ini: tentang pertimbangan hukum: menimbang, bahwa maksud 'dan tujuan gugatan ialah seperti diuraikan diatas, menimbang, bahwa dalam gugatannya penggugat telah mengajukan pero conan provisional dan permohonan ini dapat diputuskan segera sebelum pemetik saan gugatan pokok, dalam hal ini kami telah menolaknya karena permohonan ini tidak cukup alasan, menimbang, bahwa atas gugatan penggugat itu pihak tergugat dalam jawabannya dan publiknya yang diajukan, pada pokoknya telah menolak kebenaran gugatan penggugat baik terhadap surat gugatan maupun terhadap replika replikanya, menimbang, bahwa untuk membenarkan gugatannya pihak penggugat pengguna gat telah mengajukan bukti bukti yang berupa: sampai dengan dan saksi saksi: saksi djaja rianto: umur tahun. beragama budha, pekerjaan pelajar, tinggal jembatan seni rt. rw. jakarta, yang dibawah sumpah telah menerangkan, saksi telah kenal dengan penggugat karena hubungan dagang dan pada tergugat adalah kakak kandung: bahwa dengan tergugat hingga pecah karena soal keluarga: bahwa saksi dengan penggugat kenal dengan perantaraan teman yang bernama jap kong boen itupun hanya terbatas pada surat menyurat: bahwa kenalan saksi yang berada hongkong mengirim surat kepada jap kong boen mengenai pengimporan benang merk. delima tahun bahwa sebelum tahun merk itu telah beredar jakarta yaitu pada tahun saksi lihat ada pada rahardjo djaja, yaitu kakak ipar saksi, saksi tidak tahu apakah kiriman dari hongkong itu untuk dipakai sendiri atau untuk dijual belikan: bahwa saksi tidak pernah tahu merk delima itu pada orang jain selain rahardjo djaja dan tidak pernah lihat uda pada hardi tjandra dan tidak punya pabrik sendiri tapi benang dengan merk "jeruk delima" digulung pabrik orang lain: saksi ii: rahardjo djaja: umur tahun, seo beragama budha, naik pekerjaan dagang, ia9 tinggal jalan mangga besar' jakarta,, &&. yang dibawah. sumpah telah menerangkan bahwa saksi kenal berikan: kwok 'ki, yaitu pedagang dari hongkong, dengan.tergugat juga kenal yaitu adik ipar, bahwa saksi adalah orang yang pertama' menjual benang dengan merk pomegranate brand, tahun saksi menerima benang itu dari hongkong dengan perantaraan seorang ternak .yang sering pergi hongkong, dan tahun mendapat satu. contoh, tetapi kemudian karena benang. tersebut baik kwaliteitnya, saksi minta, dikirim bagi untuk dicoba dijual kepada orang lain: aabahken bahwa pada tahun saksi minta dikirim sebanyak kali yang masing masing sebanyak gros, bahwa 'penjualan pada umum tersebut tidak pakai pengumuman atau: advertentie bahwa 'saksi"dianggap agen tak resmi dan tak langsung, karena saksi pun sekarang membeli lagi dari pt. timur sejak tahun tentang merk pomegranate branding sudah atau sebelumnya didaftarkan saksi tidak mengetahui karena saksi tidak pernah mendapat perintah untuk mendaftarkan pada" biro patent indonesia, atau mendengar orang lain mendaftarkan merk itu bahwa sampai sekarang saksi masih menjual benang merk pomegranate brand: bahwa menurut pengetahuan saksi dalam barang kelontong pembeli akan dapat membedakan merk pomegranate brand dengan jeruk delima, karena kalau diteliti merkitutidak sama, bahwa pengetahuan saksi hardi tjandra pada tahun sampai dengan tahun masih berdagang sepatu. bahwa hubungan saksi dengan hardi tjandra pecah karena soal keluarga: menimbang, bahwa untuk menyangkal kebenaran gugatan penggugat, maka tergugat telah mengajukan bukti bukti yang berupa t.i: sampai dengan menimbang, bahwa atas keterangan saksi saksi tersebut diatas, tergugat tidak akan, mengajukan saksi lawan, karena keterangan saksi tersebut diatas tidak membuktikan adanya pemakai pertama dari pomegranate brand secara umum, karena tidak adanya advertentie atau iklan iklan secara yang umum dalam dunia perdagangan untuk memperkenalkan merk dagangnya, jadi pemakai tersebut kalaupun benar hanya terbatas dalam lingkungan perseorangan, menimbang, bahwa setelah kami mendengar kedua belah pihak dan member hatian bukti bukti yang diajukan masing masing, dalam menjatuhkan putusan "kami mempertimbangkan sebagai berikut: bahwa gugatan yang diajukan oleh penggugat adalah masih dalam jangka waktu bulan sejak pendaftaran merk tersebut biro patent yaitu tanggal november untuk nomor dan tanggal juli untuk nomor sedangkan gugatan diajukan penggugat pada tanggal januari menimbang, bahwa untuk perkara merk dagang ada peraturan khusus yaitu undang undang tahun dan tidak perlu melihat b.w. mengenai onrechmatigedaad, menimbang, bahwa pihak penggugat membenarkan merk jeruk delima telah resmi terdaftar biro patent sejak tahun menimbang, bahwa antara merk dagang milik penggugat yaitu pomegranate brand dengan merk dagang milik tergugat jeruk delima, adalah tidak sama baik dalam gambar maupun dalam kata kata yang ditulis dengan huruf latent maupun huruf cina, sehingga sepintas lalu orang telah dapat membedakannya, menimbang, bahwa sesuai dengan keterangan saksi rahardjo jojo pembeli atau pemakai tidak akan keliru memilih merk pomegranated brand atau jeruk delima, karena biasanya pemakai teliti dalam memilih merk dagang kelontong yang disukainya, begitu pula halnya dalam pemakaian benang jahit itu, menimbang, bahwa merk pomegranate brand belum pernah" didaftarkan indonesia, dan pemakaiannyapun tidak pernah dipopulerkan sebagaimana umum nya memperkenalkan merk dagang pada khalayak ramai yaitu melalui iklan selebaran atau pameran: menimbang, bahwa pornegranate brand itu betul mempunyai monopoli malaya, hongkong, singapore dan inggris, tapi tidak indonesia karena kita mempunyai undang undang tersendiri yang mengatur tentang merk perusahaan dan merk perniagaan, menimbang, bahwa didaftarkannya merk jeruk delima oleh biro patent itu menunjukkan pada kita, bahwa merk tersebut telah memenuhi syarat syarat yang diperlukan untuk mendaftarkan pada kantor milik perindustrian atau biro patent: menimbang, bahwa merk jeruk delima ini adalah milik nasional yang memerlukan kepastian hukum, dalam mempertimbangkan usahanya dan perlu dilindungi. menimbang, bahwa dengan. tindakan kejaksaan tinggi itu pihak tergugat tidak dirugikan, karena barang yang telah disita itu dikembalikan dan usahanya tetap berjalan sebagaimana mestinya: menimbang, bahwa dengan adanya gugatan penggugat, menurut kami tidak akan menyinggung nama baik, baik secara pribadi maupun terhadap perusahaan, karena dalam dunia perniagaan sudah lazim diadakan gugatan oleh yang merasa dirugikan via pengadilan bila tid tercapai perdamaian antara mereka, maka berdasarkan hal itu gugatan reconvensi harus ditolak: menimbang, bahwa dalam hal ini, penggugat adalah pihak yang dikalahkan, dan diharuskan membayar ongkos ongkos perkara: menimbang, bahwa berdasarkan hal hal tersebut diatas, maka gugatan penggugat harus ditolak: memperhatikan undang undang yang bersangkutan: memutuskan: menolak gugatan penggugat dalam konvensi dan gugatini yang oleh kami ditaksir sebesar rp. (lima ratus rupiah): demikianlah dibuat keputusan ini jakarta pada hari selasa, tanggal september dan pada hari itu juga diucapkan muka umum oleh kami ny, lah min aminah sh, hakim pengadilan negeri istimewa jakarta serta dihadiri oleh kuasa kedua belah pihak dan panitera .b., nae ketua, tsb. ttd, ny.min aminah s.h.) panitera i.b., ttd. (ny.wise sm), daan bahwa sebaliknya tergugat asli telah mengajukan gugatan konvensi jarig pada pokoknya dalam eksekusinya, bahwa atas permintaan penggugat:asli mengenai pembatalan merk dagang tergugat asli pada direktorat patent tersebut menurut undang undang tahun tentang merk perusahaan dan merk perniagaan tidak masuk diikat, dan mengenai pemakaian merk etiket berwarna tergugat istilah yang pertama memakainya indonesia, bahwa dalam hal ini penggugat asli dalam petit gugatannya. telah beaten tangan dengan gugatannya juga, yang seharusnya penggugat asli menggugat pada pemerintah r.i. dan bukan kepada tergugat asli! bahwa selanjutnya tergugat asli x9: menerangkan dalam pokok perkaranya yaitu mengenai merk jeruk delima tergugat istilah yang pertama memakainya indonesia sejak tahun dan.apa yang telah dikemukakan penggugat asli dalam gugatannya, walaupun mengenai alasan alasan yang tidak jelas termasuk dalil dalilnya mengenai onrechmatige dead atau pelanggaran hukum pusat maupun, sehingga atas tindakan penggugat asli tersebut telah. dengan sengaja merusak nama baik produksi tergugat asli mata umum, maupun materiel dan morley yang diperkirakan dengan uang sebesar rp. (dua juta rupiah): bahwa berdasarkan hal hal tersebut tergugat asli menuntut dalam konvensi pada pengadilan negeri istimewa jakarta supaya memberi putusan sebagai berikut dalam eksepsi menerima eksepsi eksepsi tergugat: menolak permohonan gugatan penggugat penggugat dalam provisi dalam konvensi menolak gugatan penggugat penggugat dalam keseluruhannya atau menyatakan sebagai tidak dapat diterima: menghukum penggugat penggugat membayar segala biaya biaya perkara, dalam rekonpensi primaire menghukum penggugat penggugat membayar ganti rugi kepada. tergugat sebesar rp. (dua juta rupiah) karena telah merusak nama baik., . (dua .k. dan yang telah didaftarkan pada departemen kehakiman direktorat patent itu, lama era subsidi memutuskan yang baik dan berguna untuk penggugat sebagai pihak yang dirugikan! . bahwa gugatan penggugat dalam konvensi dan gugatan tergugat dalam rekonpensi telah ditolak oleh pengadilan negeri istimewa jakarta dengan putusan nya tanggal september .bahwa. permohonan banding yang diajukan oleh penggugat telah dinyatakan tidak.dapat. diterima oleh pengadilan tinggi jakarta dengan putusannya tanggal oktober no22 pt. perdata: bahwapenggugat pembanding dengan' perantaraan kuasanya khusus diajukan permohonan untuk pemeriksaan kasasi. secara lisan. pada tanggal mei sebagaimana ternyata dari surat keterangan yang dibuat oleh panitera bagian banding kasasi1972) bahwa setelah itu oleh.tergugat berbanding yang pada tanggal mei telah diberitahukan tentang permohonan kasasi dari penggugat pembanding, diadu kan jawaban "memori kasasi yang diterima kepaniteraan pengadilan negeri: istimewa jakarta pada tanggal juni ): undang tanggal mei no: dinyatakan tidak berlaku lagi, namun baik karena bab iv dari undang undang tersebut: hanya: mengatur kedudukan, susunan. dan kekuasaan mahkamah agung, maupun karena undang undang yang menurut dari undang undang il': kesia tersebut, asal menimbang, bahwa permohonan: kasasi guo beserta alasan alasannya yang telah diberitahukan kepada. pihak lawan dengan saksama.pai bahwa penggugat untuk kasasi tidak dapat menyetujui pertimbangan pengadilan tinggi yang tidak mempercayai isi (materiel) surat kuasa tersebut tanpa member timbangan keadaan penggugat untuk kasasi yang berdiam di'luar negeri, lagi pula selama dari penggugat untuk kasasi sendiri dan dari tergugat dalam kasasi tidak ada bantahan akan kebenaran isi (materiel) dari surat kuasa tersebut maka alasan pengadilan tinggi yang menyatakan dr. karam logo tidak dapat berhak untuk bertindak sebagai kuasa dari penggugat untuk kasasi adalah tidak tepat: bahwa pengadilan tinggi salah tidak melaksanakan undang undang merk. tahun yang walaupun tidak dijelaskan secara terperinci tentang apakah sebenarnya yang diartikan dengan persamaan pokok nya antara merk merk sewajarnyalah yang dianut adalah yurisprudensi dan provinsi yang berlaku kesan dari merk bersangkutan dalam keseluruhannya pada khalayak ramai tanpa dijelaskan merk merk tersebut hadapan mereka satu persatu: bahwa penggugat untuk kasasi tidak dapat menyetujui pertimbangan hakim tk. yang seolah olah telah mengambil sebagai ukuran keterangan saksi wihara jojo sebagai ukuran pandangan khalayak ramai karena keterangan kesaksiannya tidak dapat terlepas dari kedudukannya sebagai pedagang benang berpengalaman yang sudah biasa sehari hari berhadapan dengan bermacam macam benang yang dapat dengan gampang membedakannya: bahwa sesuai dengan bunyi pasa! undang undang hak atas merk lahir karena pemakaiannya bukan karena pendaftarannya dan penggugat untuk kasasi adalah sebagai pemakaian pertama tidak dapat disangkal lagi: bahwa penggugat untuk kasasi tidak dapat mengikuti pertimbangan hakim pertama bahwa karena merk tergugat dalam kasasi adalah merupakan merk nasional, jadi harus dilindungi tanpa memperhatikan unsur lain yang bertemu nyi balik predikat nasional tersebut yang bila hal tersebut dibiarkan maka hal tersebut dapat menjadikan negara kita sebagai gudang peniruan dan pemalsuan merk merk hingga dapat merugikan nama baik negara kita dalam lalu lintas perdagangan internasional: menimbang, bahwa terlepas dari alasan alasan kasasi tersebut, maka mengenai pokok perkara seharusnya langsung diajukan kasasi, tidak seperti dalam perkara ini diajukan kasasi setelah ada putusan banding, sesuai dengan undang undang tahun tentang merk perusahaan dan merk perniagaan: ban bahwa jika melihat keputusan pengadilan negeri istimewa jakarta: yaitu tanggal september dan permohonan kasasi diajukan pada tanggal10 msi maka jelaslah bahwa permohonan kasasi tersebut diajukan setelah rielampsui tenggang waktu yang ditentukan dalam undang undang mahkamah agung indonesia: menimbang bahwa berdasarkan alasan alasan yang diuraikan: atas, maka permohonan kasasi tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima!tan bass menyatakan bahwa permohonan kasasi dari penggugat untuk kasasi ship sang dan kwok ki, tersebut tidak dapat diterimaseribu delapan ratus lima puluh lima demikianlah diputuskan dalam,rapat permusyawaratan mahkamah agung pada hari rabu, tanggal januari dengan prof. sarwono sh, wakil ketua "sebagai ketua, d.h, lumbanradja s.h. dan indrohartokeduabelahpihak. hakim hakim anggota: ttd d.h, lumbanradja sh. ketua, indroharto sh. oon after prof. sarwono sh. panitera pengganti t.s. alamiah sulaeman sh. keputusan pengadilan tinggi jakarta tanggal oktober pt. perdata. demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang maha esa keputusan: pengadilan tinggi jakarta, mengadili perkara perkara' perdata dalam tingkat bandingan telah menjatuhkan putusan sebagai bawah ini dalam perkara ship sang dan kwok ki, berdagang bawah hama ngai keung thread company, berkedudukan di march street kolon jajahan.s. gautam gou giok siong) pengacara jakarta sebagai kuasa mereka: menurut surat kuasa terlampir akan menanda tangani dan mengajukan surat permohonan ini, dulu penggugat, sekarang pembanding, lawan hardi tjandra, pedagang, bertempat tinggal di jakarta, jalan raya mangga besar dulu tergugat, sekarang berbanding: pengadilan tinggi tersebut, telah membaca surat surat mengenai perkara tersebut, telah memperhatikan surat pembelaan (memori banding) yang diajukan oleh pihak pembanding tertanggal desember dan surat perlawanan (contra memori banding) tertanggal desember yang diajukan oleh pihak berbanding dan telah diberitahukan kepada pihak lawan menurut segala siajakarta tanggal september yang kamarnya berbunyi sebagai berikut menolak gugatan penggugat dalam konvensi dand juga oleh kami ditaksir sebesar rp. (lima ratus rupiah): menimbang, bahwa pembanding dulu penggugat dalam konvensi padi tanggal september telah memohon peradilan tanggal desembermenimbang, bahwa permohonan banding diajukan oleh dr. karam logo sebagai kuasa dari ship sang dan kwok berdasarkan surat kuasa tanggal januari menurut akte banding tanggal september a.p. yang dibuat oleh soelistyo, panitera pengadilan negeri jakarta, menimbang, bahwa surat kuasa yang dimaksud adalah power attorney, bertanggal januari yang dibuat hongkong: menimbang, bahwa pengadilan tinggi tidak percaya akan kebenaran isi surat kuasa itu (materiel) dengan alasan alasan seperti diterangkan bawah ini bahwa pada tanggal januari ship sang dan kwok hongkong memberi kuasa kepada orang orang yang namanya disebut dalam surat kuasa tersebut atas untuk mengajukan permohonan banding terhadap. keputusan pengadilan negeri jakarta tanggal ( against division pengadilan negeri jakarta ): bahwa tidak mungkin para pemberi kuasa di. hongkong sana pada tanggal januari sudah mengetahui, bahwa keputusan pengadilan negeri jakarta dalam perkara ini akan diputuskan pada tanggal bahwa tidak mungkin para pemberi kuasa hongkong sana pada:tanggal januari sudah mengetahui bahwa perkara ini terdaftar pengadilan negeri jakarta bawah oleh karena perkara ini (surat gugatan pada tanggal januari belum diajukan diterima pengadilan negeri jakarta (didaftarkan pengadilan negeri jakarta baru pada tanggal bahwa tidak mungkin para pemberi kuasa pada tanggal januari hongkong sana sudah memberi kuasa untuk mengajukan permohonan banding terhadap suatu perkara yang belum diajukan diterima pengadilan negeri jakarta, sebab perkara ini (surat gugatan) baru diajukan diterima dan didaftar kan' pengadilan negeri jakarta pada tanggal januari bahwa. pemberi: kuasa memberi kuasa hongkong sana pada orang orang yang namanya disebut dalam surat kuasa tersebut atas pada tanggal januari untuk mengajukan "permohonan banding terhadap suatu perkara yang mana 'perkaranya pada tanggal itu juga jakarta baru dibuat surat gugatannya dan belum diajukan diterima pengadilan negeri jakarta, 'bahwa oleh karena pengadilan tinggi berdasarkan alasan alasan tersebut atas tidak percaya akan kebenaran isi (materiel) surat kuasa tersebut atas, maka karena itu pula dr. karam logo tidak dapat berhak untuk bertindak sebagai kuasa dari ship sang dan kwok untuk mengajukan permohonan banding dalam. perkara ini, oleh karena mana permohonan bandingnya harus dinyatakan tidak dapat diterima, memperhatikan undang undang yang bersangkutan, mengadili: menyatakan permohonan banding yang diajukan oleh dr. karam logo tidak dapat diterima, tag menghukum pihak penggugat pembanding membayar biaya perkara ini dalam semua tingkatan, yang dalam tingkat banding ditaksir sejumlah rp. (tiga ratus tujuh puluh rupiah): demikianlah diputuskan pada hari selasa, tanggal oktober tujuh puluh satu oleh kami achmad sulaiman sh, ketua pengadilan tinggi jakarta sebagai hakim tunggal untuk memeriksa perkara ini dalam tingkat bandingan, dan diucapkan pada hari it. panitera pengganti, ketua, ttd ilmi jafri s. pan ttd achmad sulaiman sh keputusan pengadilan negeri istimewa jakarta tanggal september keputusan:perti berikut bawah ini dalam perkara ship sang dan kwok ki, berdagang bawah nama' ngai kwong thread company, berkedudukan march street kolon jajahan hongkong,. dalam hal ini memilih tempat kediaman. hukum jakarta, medan merdeka timur kantornya mr. dr. gautam gou,o conan ini, selanjutnya disebut ., penggugat penggugat: lawan: hardi tjandra, pedagang bertempat tinggal jakarta, jalan raya mangga besar selanjutnya disebut tergugat: kami, hakim pengadilan negeri istimewa jakarta, setelah membaca surat surat perkara yang bersangkutan: setelah mendengar kedua belah pihak: dalam konvensi: tentang duduknya perkara menimbang, bahwa penggugat dalam surat gugatannya yang, diterima dia kepaniteraan pengadilan negeri istimewa jakarta pada tanggal januari aan telah mengemukakan sebagai berikut lan me. bahwa penggugat adalah pemakai pertama indonesia' dari merk omega ts. mate brand . cap delima (terlampir bukti yakni sejak tahun1956, dan.karena itu adalah pemilik yang berhak atas merk tersebut untuk barang barang benang: bahwa penggugat telah mesti mengalami bahwa tergugat secara tanpa hak telah meniru merk penggugat dengan baru baru ini mengeluarkan mereknya cap jeruk delima" yang dalam seluruh kompak etiket dan design pembungkusnya merupakan tiruan daripada merk penggugat tersebut atas, merk: tiruan mana dipakai pula oleh tergugat untuk barang barang benang (lampiran bukti ),. bahwa ternyata tergugat bahkan telah mendaftarkan pula merk tiruan pada direktorat patent bawah tertanggal november (lampiran bukti p3): bahwa (akan tetapi, pendaftaran ini tidak mengurangi sedikitpun hak penggugat .atas merk tersebut, karena menurut sistim hukum merk indonesia hak atas merk tidak lahir karena pendaftaran, melainkan karena pemakaian pertama, bahwa perbuatan perbuatan tergugat tersebut atas merupakan konferensi curang yang melanggar hukum, terhadap nama penggugat dapat diminta bantuan pengadilan untuk mengadakan perlindungan hak haknya. bahwa karena perbuatan konferensi curang dari tergugat ini, penggugat warnai dikacaukan oleh benang dengan merk tiruan dari tergugat ini, hingga omzet penjualan penggugat sangat menurun: bahwa sementara pemeriksaan perkara ini berlangsung, penggugat berkenan tangan agar supaya pengadilan negeri dengan segera mengambil persediaan secara provisional untuk melarang tergugat melanjutkan peredaran dan pemakaian merk tiruan tersebut, satu dan lain agar supaya dihindarkan kerugian yang lebih besar lagi bagi penggugat dan khalayak ramai yang akan membeli barang barang benang palsu: bahwa penggugat berkepentingan pula agar supaya pendaftaran merk tergugat tersebut dibatalkan tuntutan mana dapat didasarkan baik atas perbuatan melanggar hukum (analog restitusi.in integral, pemulihan dalan keadaan semula, herself vorige toestand) maupun atas ketentuan dalam undang undang merk undang undang merk perusahaan dan merk perniagaan tahun bahwa walaupun telah berulang ulang ditegur baik secara lisan maupun tulisan, yang terakhir dengan surat dari kuasa penggugat tertanggal januari (lampiran bukti tergugat masih saja lalai untuk menghentikan perbuatan melanggar hukum tersebut hingga penggugat terpaksa minta pertolongan pengadilan bersama ini: bahwa karena perbuatan perbuatan tergugat ini, penggugat telah masih akan mengalami kerugian, kerugian mana direservir untuk ditutupnya kelak, sedangkan pada taraf sekarang ini untuk percepat penggugat hanya hendak minta pernyataan melanggar hukum dari tergugat dan pernyataan bahwa penggugat adalah yang berhak atas merk tersebut. bnn naa bahwa tuntutan penggugat berdasarkan: surat surat yang tetap dan mengenai hal yang pasti pula, hingga keputusan dalam perkara ini dapat dijalankan lebih dahulu, maka penggugat mohon dengan hormat hadapan ketua pengadilan negeri istimewa jakarta sudi apalah kiranya berkenan memutuskan: |
mahkamah agung kaidah hukum terpidana pemohon peninjauan kembali dalam permohonannya mengajukan bukti baru ovum) berupa putusan mahkamah agung yang berkekuatan hukum tetap bahwa terdakwa bupati kalima dan bupati linguis serta panglima ppi sebagai bawahan gubernur terpidana) dinyatakan tidak terbukti? melakukan tindak pidana pelanggaran ham berat uu. tahun nomor register pk pid ham. hoc tanggal putusan april majelis il. iskandar kamil, sh. artid allstar, sh.llm. dr. eddy junaidi karnasudirdja, sh. mcj. prof. dr. suharyo suryokusumo, sh.llm. ht. bustomi, sh. klasifikasi xiv tindak pidana lain lain. kejahatan terhadap kemanusiaan pelanggaran ham. dan psl. b tahun tentang pengadilan ham. ii. a dan b jmpl. bps. tahun tentang pengadilan ham. tuntutan jaksa penuntut umum sepuluh) tahun bulan. putusan pengadilan ham jakarta pusat agustus pid. ham adoc pn.jkt.pst, pelanggaran hak asasi manusia yang berat berupa kejahatan terhadap manusia . pidana penjara selama (tiga) tahun. putusan pengadilan tinggi jakarta tgl. maret pid. ham ad.hoc pt.d kl: menguatkan putusan pengadilan ham jakarta pusat . putusan mahkamah agung tgl. april pid. ham. hoc tolak permohonan kasasi terdakwa dan jaksa penuntut umum . yurisprudensi mahkamah agung duduk perkara terdakwa telah didakwa oleh jaksa penuntut umum seperti tercantum dalam dakwaan kesatu psi. dan psi. huruf d , psi. huruf a psl, uu. no: tahun tentang pengadilan ham. kedua psl. dan biopsi. huruf psl. huruf psi. uu. tahun tentang pengadilan ham. adalah bertanggung jawab secara pidana terhadap pelanggaran ham berat yang dilakukan oleh bawahannya dimana disebutkan secara eksplisit, yang dimaksudkan sebagai bawahan terpidana dalam perkara ini adalah drs. herman sedyono, bupati kdh tk.ii kovyalima, leonina martinus bupati kdh. tk. linguis enrich gutteres, wakil panglima pasukan ppi. dan ketiganya sebagai saksi dan terpidana. pertimbangan hukum mahkamah agung catatan majelis mahkamah agung yang mengadili perkara peninjauan kembali ini terdapat perbedaan pendapat diantara anggota majelis yaitu pendapat hakim agung artid allstar, sh.llm.: pendapat hakim agung prof. dr. sunarko suryo kusumo, sh.llm. pemohon peninjauan kembali dalam permohonannya mengajukan bukti baru berupa putusan mahkamah agung berkekuatan hukum tetap bahwa terdakwa bupati leluasa, bupati kalima dan panglima ppi sebagai bawahan gubenur (terpidana dinyatakan tidak terbukti melakukan pelanggaran ham berat psl. tahun pemohon peninjauan kembali telah dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana pelanggaran ham berat, kejahatan kemanusiaan yang salah satu detiknya adalah bertanggung jawab secara pidana atas pelanggaran ham berat yang dilakukan oleh bawahannya dalam hal ini bupati. konsekuensi juridisnya, karena bupati (yang dianggap bawahan gubernur) dinyatakan tidak terbukti melakukan pelanggaran ham berat, maka tindak pidana pelanggaran ham berat yang unsurnya bertanggung jawab secara pidana atas pelanggaran ham berat yang dilakukan oleh bawahannya, yang dibawakan dan dinyatakan terbukti dilakukan oleh terpidana sebagai atasan gubernur yurisprudensi mahkamah agung moi ged telah menyampaikan sambutannya kepada anak buahnya dengan kata kata, antara lain semua pimpinan cnrj harus dihabisi: bunuh para pimpinan cnrj: orang orang yang pro kemerdekaan harus dibunuh: bunuh manuel vegas carrascalao,. keluarga carrascalao harus dibunuh: bunuh leandro isaac, david dias rmenes, manuel vegas: desa carrascalao, bunuh keluarga manuel vegas carrascalaos setelah apel akbar peresmian pam swakarsa selesai, sebagian datar nak anggota pasukan pejuang integrasi ppi) meninggalkan tempat upacara dan melakukan pawai arak arakan menuju rumah muse alejandro isaac: termasuk dari pintu belakang melakukan snpanlai penembakan, merusak isi dan menembak tempat parkir mobil di belakang rumah, selanjutnya melakukan penyerangan rumah bata kediaman manuel vegas carrascalao yang terletak jalan sesiseee antonio carvalho dili timor timur yang dihuni low oleh (seratus tiga puluh enam) orang pengungsi kelompok pro. kemerdekaan yang berasal dari saudara linguis, tunisia, sad alas dan sinaro, akibat penyerangan tersebut telah jatuh korban "oo sebanyak kurang lebih (dua belas) orang yang meninggal seo yang mama namanya sebagai berikut mario manuel carrascalao maneleito), dimakamkan dili: raul dos santos cancel, dimakamkan saudara: alonso ribeiro (sda): rafael silva (sda): alberto dos santos (sda): pata joan dos santos (sudah: antonio dos soares (sudah: riyanto dos santos (sda), cesar dos santos (sda. mo), agustin b.x. lay (sda): eduardo. jesus (sda), do. januari perwira (sda): han pada hari senin.segera keluar rumah setelah para pengungsi dari kelompok pro kemerdekaan taman bunda maria yurisprudensi mahkamah agung depan rumah uskup bellei, kabupaten covalima suai). dan biarawati yang berjumlah kurang lebih orang mengungsi kompleks gereja katolik ave maria)jain oleh medio manek, olivia mendoza work alias olivia mou, martinus bere, motors dan vasco cruz yang tergabung dalam laskar bawah pimpinan olivia manuk terhadap penduduk sipil pro kemerdekaan termasuk para biarapenduduk sipil yang mengungsi dalam komplek gereja katolik ave maria tersebut sebanyak (dua puluh tujuh) orang yang meninggal |. orang laki laki terdiri dari orang masyarakat biasa: atas orang pendeta, orang perempuan, atas terjadinya pelanggaran ham yang berat tersebut: atas, terdakwahwa.mbunuhan terhadapia atau tempat tempat lain wilayah propinsi tk. timor timur., perbuatan terdakwa tersebut atas diatur dan diancam pidana yang tercantum dalam dan jis huruf huruf undang undang tahun tentang pengadilan ham: kedua bahwa terdakwa bill jose sonic soares selaku gubernur kdh.dan september bertempat kabupaten linguis, kabupaten cov, terdakwa sebagai gubernur kdh tk. timor timur dan selaku atasan darieurodilakukan oleh bawahannya yaitu bupati kdh. tk. kabupaten linguis leonis martins, bupati kdh tk. covalima drs. herman sedyono dan wakil panglima pasukan pejuang integrasi ppi) kabupaten dili kota administratif dili dili yang berada bawah kekuasaan dan pengendalian yang efektif, karena terdakwa tidak melakukan pengendalian terhadap bawahannya secara patut dan benar,kdh tk. kabupaten linguis leonis martins, bupati kdh tk. kabupaten covalima drs. herman yurisprudensi mahkamah agung sedyono dan wakil panglima pasukan pejuang integrasi ppi) sedang melakukan atan baru saja melakukan pelanggaran ham yang berat berupaturan lam yang telah diakui secara universal sebagai hal yang dilarang menurut hukum internasional yang merupakan perbuatan yang dilakukan sebagai bagian dari serangan yang meluas atau sistematik yang ditujukan secara langsung kepada penduduk sipil yang pro kemerdekaan. dalam hal ini terdakwa selaku gubernur dan selaku kepala pemerintah propinsi timor timur sesuai ketentuan undang undang nomor tahun tentang pokok pokok pemerintahan daerah bertanggung jawab atas segala aspek kehidupan masyarakat, baik bidang pembangunan dan pembinaan masyarakat maupun bidang penegakkan hukum maupun bidang ketentraman dan ketertiban masyarakat, terdakwa tidak melakukan atau tidak mengambil tindakan yang layak dan diperlukan seperti koordinasi dengan aparat keamanan untuk mencegah atau menghentikan perbuatan bawahannya tersebut atan menyerahkan pelakunya kepada pejabat yang berwenang untuk melakukan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan sehingga terjadi penyerangan terhadap penduduk sipil yakni penyerangan oleh kelompok pro integrasi terhadap penduduk sipil pro kemerdekaan yang mengungsi tempat kediaman pastor rafael dos santos komplek gereja linguis yang menimbulkan korban (dua puluh dua orang) meninggal dan (dua puluh manuel vegas carrascalao di. dili, yang menimbulkan korban (dua belas) orang meninggal dan (empat) orang luka luka: penyerangan oleh kelompok pro integrasi pada tanggal dan september terhadap penduduk sipil pro kemerdekaan yang mengungsi dosis dili dili yang menimbulkan korban (empat puluh enam) orang meninggal duniuskup bello dili menimbulkan korban (sepuluh) orang meninggal dan (gereja ave maria suai kabupaten covalima) menimbulkan korban (dua puluh tujuh) orang meninggal: perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara cara sebagai berikut bahwa sebelum dilaksanakannya jajak pendapat untuk menentukan nasib masa depan rakyat timor timur, terdakwa mengadakan pertemuan kantor yurisprudensi mahkamah agung gubernur propinsi: timor timur dili, dengan para bupati: guna diberi eh pengarahan yang antara lain terdakwa mengatakan bahwa untuk were menghadapi segala kemungkinan, perlu dibentuk organisasi politik peserta jajak pendapat dengan nama forum persatuan demokrasi dan keadilan (ses pdk) dan barisan rakyat timor timur masing masing kabupaten tk. ti, organisasi ini dibentuk guna menampung aspirasi rakyat timor timur yang pro integrasi dalam menghadapi jajak pendapat, dan membentuk organisasi pengamanan swakarsa pam swakarsa) berdasarkan undang undang nomor tahun bahwa berdasarkan hasil rapat musica tersebut tiap tiap wilayah kabupaten dan kotamadya berdiri organisasi kemasyarakatan berupa .a. pam swakarsa yang dibiayai dari apbd masing masing daerah tingkat il, .b. organisasi organisasi yang bersifat kemasyarakatan yang tumbuh secara spontanitas secara facto keberadaannya diakui oleh terdakwa yang sumber pembiayaannya berasal dari swadaya masyarakat itu sendiri yang pro integrasi, sehingga ona. kabupaten covalima berdiri organisasi pam swakarsa,: pdk forum persatuan demokrasi dan keadilan): brit barisan rakyat timor timur), mahdi mati hidup demi indonesia), doa laskar, kabupaten linguis berdiri organisasi pam swakarsa, pdk forum persatuan demokrasi dan keadilan): # brit barisan rakyat timor timur), bmp besi merah putih): kabupaten dan kota administratif dili berdiri organisasi pam swakarsa, antara: pejuang pro integrasi, milisi, kanan epik, brit, bmp besi merah putih): oan libur damai, linguis, saka bermerek darah merah putih, mahdi mati hidup demi indonesia) yurisprudensi mahkamah agung organisasi organisasi tersebut setelah jajak pendapat bergabung dalam ppi pasukan pejuang integrasi dan unta unit timor satria) yang dipimpin oleh euro gutteres: bahwa organisasi yang disebutkan atas, telah dilaporkan kepada terdakwa, oleh wakil panglima pasukan pejuang integrasi ppi) sehingga terdakwa mengetahui dan terdakwa mempunyai kewenangan dan pengawasan terhadap organisasi tersebut, bahwa terdakwa tahu pada saat dilakukan jajak pendapat untuk menentukan opsi terjadi kecurangan kecurangan tps tps, dan terdakwa tahu pula sana sini timbul kekacauan, pertikaian, pemerasan, pembunuhan, pembakaran, pengrusakan antara lain kabupaten linguis. menjelang jajak pendapat propinsi timor timur khususnya kabupaten linguis, kondisi keamanan dan ketertiban masyarakat mulai memanas, sehingga terjadi permusuhan, pertikaian dan perselisihan antara kelompok pro kemerdekaan dengan massa besi merah putih bmp) yang sebagian besar anggotanya kemudian menjadi anggota pasukan pejuang integrasi ppi) perselisihan pertikaian dan permusuhan itu semakin meluas yaitu pada tanggal april kelompok pro kemerdekaan telah melakukan ancaman pembunuhan terhadap kelompok pro integrasi massa besi merah putih bmp) desa dato kecamatan linguis kabupaten linguis: pada tanggal april massa pro kemerdekaan yang dipimpin oleh kasino costa pereira melakukan pembakaran terhadap rumah rumah milik pro integrasi massa besi merah putih sebab massa besi merah putih dan pukelara dan saudara membakar rumah felisberto dos santos dan membunuh anaknya vidio anggota massa pro kemerdekaan: pada tanggal april kelompok pro kemerdekaan merasa ketakutan akan dibunuh oleh kelompok pro integrasi massa besi merah putih, massa pro kemerdekaan mulai mengungsi kediaman pastor rafael dos santos komplek gereja linguis, pastor henry dan maulana memberi informasi bahwa pihak kelompok pro integrasi massa besi merah putih akan menyerang daerah linguis, bahwa atas informasi pastor henry tersebut kelompok pro kemerdekaan yang dipimpin oleh kasino costa pereira beserta anggotanya berangkat perbatasan maulana linguis untuk mengatasi rencana penyerangan kelompok pro integrasi massa besi merah putih tapi ternyata pada saat bertemu batu lete pihak kelompok pro integrasi massa besi merah putih bersama pasukan tentara nasional yurisprudensi mahkamah agung indonesia tni) dan anggota kepolisian republik indonesia polri) telah menembak anggota pro kemerdekaan sehingga menimbulkan korban jiwa orang meninggal dan orang luka luka diantaranya bernama jose dan hatukesi dan sirilik dos santos kena peluru paha, bahwa pukul wita kelompok massa pro kemerdekaan dan beberapa tempat telah mengungsi kediaman pastor rafael dos maa, santos komplek gereja linguis yang berjumlah kurang lebih orang, pada saat yang sama pasukan tentara nasional indonesia dan anggota kepolisian republik indonesia polri) telah mengelilingi komplek gereja linguis tersebut, dalam waktu tidak beberapa lama kemudian telah datang massa besi merah putih bmp) dengan melakukan penembakan penembakan udara sehingga pengungsi kelompok pro kemerdekaan menjadi panik dan ketakutan, selanjutnya pada hari selasa tanggal april sekira pukul wita kurang lebih orang dan kelompok pro integrasi massa besi merah putih bmp) dipimpin oleh manual salsa mulai berkumpul mengelilingi kediaman pastor rafael dos santos komplek gereja linguis, ada yang membawa senjata api ada yang membawa senjata api rakitan, ada yang membawa parang, ada yang membawa samurai, ada yang membawa pisau, ada yang membawa alat pemukul, ada yang membawa alat penusuk, ada yang membawa panah, atau alat benda keras lainnya, serta berteriak teriak agar para pengungsi pro kemerdekaan keluar meninggalkan komplek gereja tersebut: tan sekitar pukul wita pagi pastor rafael dos santos didatangi oleh (dua) orang anggota brimob bernama damian dapa dan fransiskus samawi meminta agar kasino costa pereira dan gregorii dos santos diserahkan kepada kelompok pro integrasi massa besi merah putih bmp), tapi ditolak oleh pastor rafael dos santos karena takut akan dibunuh, . sekitar pukul wita (lima) orang anggota kepolisian republik indonesia polri) dipimpin oleh lett. pol. jhon rea datang rumah kediaman pastor rafael dos santos komplek gereja linguis untuk meminta agar pacino costa pereira diserahkan dimana pastor rafael dos santos bersedia menyerahkannya dengan syarat bahwa kasino costa pereira dan kawan kawan bawa polda timor nan timur dili dan massa besi merah putih bmp) agar ditarik dari linguis, pada saat itu kelompok pro integrasi massa besi merah putih bmp) melakukan ancaman terhadap para pengungsi pro kemerdekaan dengan berteriak tinggalkan kompleks ini atau lapisan kedua akan datang, yurisprudensi mahkamah agung biarpun kalian berada dalam gereja, nanti pukul wita kami akan menyerang gereja , sambil melemparkan batu dalam kediaman pastor rafael dos santos komplek gereja yang dikelilingi pagar tembok, sehingga situasi sangat menakutkan dan semakin mencekam sebab pasukan tentara nasional indonesia tni) dan kodim linguis dan anggota brimob polri dan linguis bergabung dengan kelompok pro integrasi massa besi merah putih bmp), atas persyaratan yang diajukan oleh pastor rafael dos santos, itu. pol. jhon rea pergi markas kodim linguis untuk melaporkan hal dimaksud serta melaporkan bahwa kelompok pro integrasi massa besi merah putih bmp) akan melakukan penyerangan kompleks gereja linguis apabila sampai pukul wita pacino costa pereira tidak diserahkan, menanggapi laporan lett. pol. jhon rea tersebut wakil komandan korem ko. inf. mulyono, melakukan musyawarah dengan asep kusan, selaku komandan distrik militer linguis, drs. radios saliva, selaku kepala kepolisian resort kapolres) linguis, . dan sudrajat selaku dansatgas tribuna viii, leone martins, selaku bupati kepala daerah tingkat linguis dan kemudian menunjuk leone martins untuk menyampaikan persetujuan persyaratan dan pastor rafael dos santos namun penunjukkan tersebut ditolak oleh leone martins dengan alasan khawatir akan dibunuh apabila akan menemui pastor rafael dos santos sehingga akhirnya wandanrem menunjuk menugaskan kembali lett. pol. jhon rea menemui pastor rafael dos santos, . sekira pukul wita pada saat lett pol: jhon rea menuju komplek gereja linguis, lokasi tersebut terdengar tembakan tembakan yang kemudian disusul dengan penyerangan kompleks gereja linguis oleh kelompok pro integrasi massa besi merah putih bmp) yang dipimpin oleh manuel sousa dan jose faat camat maulana), pasukan tentara nasional indonesia tni) antara jain bernama jose matches tome diego, bill alves, caries, antonio womens, isaac dos santos, . george vegas, mauricio, eferin, zakaria, manual martins, job (dan anggota kepolisian republik indonesia polri) yang antara lain bernama alfonso dan chico dan kepolisian resort linguis dan melakukan pembunuhan dengan cara ada yang menembak dengan senjata api, senjata api rakitan ada yang membaca dengan parang dan samurai, ada yang memukul dengan alat benda keras lainnya terhadap para pengungsi massa pro kemerdekaan yang berlindung rumah kediaman pastor rafael dos santos komplek gereja linguis: korban luka luka kurang lebih (dua puluh satu) orang yaitu jose ramos, francisco dos santos, joao perwira, ability dos yurisprudensi mahkamah agung sehat santos, jose nunes serra, lica soares, mates palermo, ricardo rodrigues pereira, lakukan, januari, felis, tan joao kuda, armando, antonio, luis, emilio, lucas . dos santos, joao dos santos, sebastian, ramirez, matius avis correa: kabupaten dili kota administratif dili. pada hari sabtu tanggal april sekitar pukul wita diadakan rapat atau apel akbar peresmian pam swakarsa halaman kantor gubernur timor timur dili yang dihadiri oleh beberapa orang pejabat daerah tersebut antara lain gubernur timor timur, abi jose sosio soares, domingo m.d. scares, s,h.,m.s. bupati dili), matius maia walikota administratif dili), jose silva tavares selaku panglima pasukan pejuang integrasi ppi) dan europe gutteres selaku wakil panglima ppi selaku komandan atan atasan kelompok antara dan jose rmenes: pada upacara tersebut euro gutteres mengetahui bahwa anak buahnya pasukan atau kelompok antara pasukan pejuang integrasi dalam tata keadaan dilengkapi persenjataan dan sedang menaruh rasa tidak senang bak dengan kelompok pro kemerdekaan) telah menyampaikan sambutannya kepada anak buahnya tersebut dengan kata kata antara lain done semua pimpinan cnrj harus dihabiskan: bunuh para pemimpin cnt, orang orang yslendro isaac, david dias rmenes, manuel vegas kah carrascalao: bunuh keluarga mantel vegas carrascalao: setelah apel akbar peresmian pam swakarsa selesai, sebagian anggota pasukan pejuang integrasi ppi) meninggalkan tempat upacara dan melakukan pawai anak arakan menuju rumah alejandro isaac masuk dari pintu belakang melakukan penembakan, merusak isi dan menembak tempat parkir mobil belakang rumah, selanjutnya melakukan penyerangan rumah kediaman manuel vegas carrascalao yang terletak jalan antonio carvalho dili timor timur yang dihuni oleh (seratus tiga puluh enam) orang pengungsi kelompok pro kemerdekaan yang berasal dari maulana linguis, tunisia, alas dan sinaro, akibat penyerangan tersebut telah jatuh korban (empat) orang yang menderita luka luka sebagai berikut yurisprudensi mahkamah agung saksi viktor des santos apin), mengalami luka tangan kiri dan jari tengahnya, saksi albedo sanchez, mengalami luka tanaman punggung kiri belakang dan jari kiri, saksi florida jesus, mengalami luka back pada tangan kiri dan kanan, telinga kanan tertembak dan terkena bacakan: mili, mengalami luka bacakan, pada hari senin,rumahkeluar rumah setelah para pengungsi dan kelompok pro kemerdekaan berkumpul taman bunda maria depan rumah uskup belilo: kabupaten. covalima suai)wan dan biarawati yang berjumlah kurang lebih orang mengungsi kompleks gereja katolik ave maria,lain oleh kredit manek, olivia mendoza monk alias olivia mou, martinus bere, motors dan vasco cruz yang tergabung dalam paksaan yurisprudensi mahkamah agung pemohon tersebut, dalam putusan ma ri pid. ham.ad.hoc maka harus dinyatakan tidak terbukti pula. oleh karena itu pemohon pk yang diajukan oleh pemohon yang berdasarkan atas ovum tsb. dapat diterima oleh mahkamah agung dan terpidana dinyatakan tidak terbukti dengan sah melakukan tindak pidana dalam dakwaan dan yang dibawakan oleh jaksa penuntut umum. amar putusan mahkamah agung tanggal november pk pid. hamad.hoc diambil dengan suara terbanyak dengan menurut disunting opinion mengabulkan permohonan peninjauan kembali dan pemohon ability jose sosio soares. membatalkan putusan kasasi mahkamah agung tgl. april nomor: pid. ham. ad. hoc (do ptennaanane stearnareter mengadili sendiri menyatakan terpidana ability jose sosio soares terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam dakwaan kesatu dan kedua membebaskan dst. d8teo.coo memulihkan hak terdakwa d8t. dst. pembuat kaidah hukum ttd. eko nugroho, sh, yurisprudensi mahkamah agung bawah pimpinan olivia masuk terhadap penduduk sipil pro kemerdekaan termasuk para biarawankorban penduduk sipil yang mengungsi dalam kompleks gereja katolik ave maria tersebut, atas terjadinya pelanggaran ham yang berat tersebut atasnganiayaan terhadap paraga atau tempat tempat lain wilayah propinsi tk. timor timur,,: atas perbuatan terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur unsur tindak pidana kejahatan terhadap kemanusiaan perbuatan mana dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan pelanggaran ham yang berat, sebagaimana diatur dan diancam pidana yang tercantum dalam dan jis huruf huruf undang undang nomor tahun tentang pengadilan ham: membaca tuntutan penuntut umum pada tanggal juli yang isinya adalah sebagai berikut menyatakan terdakwa ability jose sosio soares bersalah mela bukan tindak pidana kejahatan terhadap kemanusiaan sebagai diatur dalam dakwaan kesatu melanggar dan jis huruf huruf undang undang nomor tahun tentang pengadilan ham: kedua melanggar dan jis huruf huruf undang undang nomor tahun tentang pengadilan ham, sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan kami tersebut atas: menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ability jose sosio soares dengan pidana penjara selama (sepuluh) tahun (enam) bulan: yurisprudensi mahkamah agung ri. menyatakan bahwa bukti berupa (dua) lembar kain gorden, (satu) pasang sandal warna coklat, dipergunakan dalam perkara lain, menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar rp. (lima ribu rupiah), membaca putusan pengadilan ham jakarta pusat tanggal agustus pid.ham ad hoc ph.jkt.pst, yang amar lengkapnya berbunyi sebagai berikut menyatakan terdakwa ability jose sosio soares terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan kesatu dan dakwaan kedua pelanggaran hak asasi manusia yang berat berupa kejahatan terhadap kemanusiaan: menghukum terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama (tiga) tahun, menetapkan barang bukti sebagaimana tersebut dalam daftar barang buktiongkos perkara sebesar rp. hima ribu rupiah): kan membaca putusan pengadilan tinggi ham hoc jakarta tanggal maret pid.ham ad hoc pt.dki, yang amar lengkapnya berbunyi sebagai berikut menerima permintaan banding dan penasihat hukum terdakwa dan jaksa penuntut umum tersebut, menguatkan putusan pengadilan hak asasi manusia jakarta pusat tanggal agustus pid.ham ad.hoc ph.jkt.pst, yang dimohonkan banding tersebut, menghukum terdakwa untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar rp. (seribu rupiah), membaca putusan mahkamah agung tanggal april pid.ham.ad.hoc yang amar lengkapnya berbunyi sebagai berikut menolak permohonan kasasi dari terdakwa ability jose sosio soares dan pemohon kasasi jaksa penuntut umum tersebut, yurisprudensi mahkamah agung menghukum pemohon kasasi terdakwa untuk membayar. biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar rp. (dua ribu lima ratus rupiah),ham hoc jakarta pusat pada tanggal juni dan kuasa terdakwa yang diajukan untuk dan atas nama terdakwa sebagai pemohon peninjauan kembali tersebut, berdasarkan surat kuasa khusus bertanggal mei sebagaagung tersebut telah diberi kepada pemohon peninjauan kembali pada tanggal mei terpidana dan kuasanya pada pokoknya adalah sebagai berikut alasan alasan dan pemohon peninjauan kembali bahwa yang menjadi dasar bagi kami untuk mengupayakan kebebasan dan terus mengupayakan putusan hukum yang seadil adilnya bagi diri kami, pada dasarnya bertitik tolak dari kenyataan dan keyakinan yang paling mendalam bahwa kami tidak bersalah dan tidak pernah melakukan tindak pidana pelanggaran hak asasi manusia seperti yang awal dibawakan kepada kami. fakta fakta hukum dan keterangan keseluruhan saksi saksi, baik yang dihadirkan untuk memberatkan maupun meringankan, yang berjumlah orang saksi, tidak ada seorang pun yang membenarkan dakwaan dan atau tuntutan yang diajukan oleh jaksa penuntut umum selama persidangan malah sebaliknya dari sejumlah saksi yang hadir secara fisik pengadilan hoc jakarta pusat memberi kesaksian bahwa kami telah bekerja maksimal untuk meredam, menyadarkan masyarakat untuk menghindari pertumpahan darah, kesaksian yang sama datang juga dan elite politikftokoh politik timor leste dalam bentuk surat pernyataan tertulis tertanggal maret yang intinya menyatakan bahwa tuntutan jaksa adalah tidak benar dan cenderung mengada ada. mereka menyatakan bahwa kondisi negara indonesia pada waktu itu dikuasai oleh abri baik pada kondisi normal maupun kondisi darurat. pada bagian lain dan pernyataan mereka disebutkan pula bahwa selaku warga timor loose yang pro kemerdekaan, semasa kami hidup bersama timor loose baik sebelum atau setelah menjabat gubernur selalu memberikan perlakuan yang sama kepada kami bahkan nyawa kami pun pernah diselamatkan oleh beliau: pada pernyataan tertanggal april yang dikemukakan oleh para elite politik tokoh politik timor leste dikatakan bahwa sudah menjadi rahasia umum, yurisprudensi mahkamah agung selama tahun penguasaan indonesia atas timor timur, pemegang kendali timor timur adalah abri dan pembentukan kaum milisi pun dilakukan oleh abri dan berada bawah komando langsung instansi militer organik sgi. selanjutnya dalam pernyataan mereka disebutkan pula bahwa saudara barito selama memangku jabatan dalam struktur pemerintahan indonesia timor timur selalu menunjukkan sifat kearifan dalam kebijakannya. banyak kaum pemuda yang pro kemerdekaan yang hari ini masih bisa menghirup udara segar berhutang budi kepadanya. dalam pernyataan mereka dikemukakan juga bahwa sudah saatnya bagi abri tni untuk mengakui secara terus terang kesalahan pada masa lalu dan tidak perlu menjadikan saudara saudara kami kaum pro otonomi menjadi tumbal abrutni, kesaksian yang lebih mengejutkan lagi datang dari presiden republik demokratik timur leste, banana gusman (pemimpin dari rakyat yang menurut jaksa penuntut umum ham hoc indonesia bahwa saya melanggar ham mereka) ternyata memberi kesaksian lain. dia mempunyai keyakinan yang kuat bahwa than ability sosio soares seharusnya tidak dijadikan sebagai orang yang bertanggungjawab. dia tahu usaha usaha gubernur ability sosio soares dan kesediaannya untuk mengupayakan rekonsiliasi dan solusi yang damai atas masalah timor timur, namun tidak diterima oleh orang lain abri) yang mengambil pendekatan yang lebih keras. dalam pernyataan yang sama dikemukakan pula, sepanjang masa aneksasi indonesia terhadap timor timur, tuan ability sosio soares telah menunjukkan suatu komitmennya terhadap solusi tanpa kekerasan, kalau sejumlah kesaksian yang telah dikemukakan atas, dicermati secara baik dan seksama maka dengan pertimbangan kesaksian yang mana, para jaksa dan hakim. pengadilan ham hoc jakarta pusat membuat putusan untuk menghukum saya? samping sejumlah kesaksian yang telah diutarakan atas maka perlu kiranya saya kemukakan juga beberapa hal penting yang pernah saya alami dan ketahui selama menjabat sebagai gubernur timor timur. lebih khusus setelah adanya kesepakatan tri partit tanggal mei new york tentang jajak pendapat. pada kesepakatan itu, pemerintah daerah timor timur tidak pernah dilibatkan oleh pemerintah pusat. bahkan yang terjadi kemudian, pemerintah daerah timor timur dan seluruh rakyat dipaksa untuk menerima kesepakatan tri partit. setelah terjadi kesepakatan tri partit tanggal mei yang isinya antara lain menyatakan bahwa penyelenggaraan jajak pendapat adalah lembaga pbb, diawasi oleh pemerintah pusat dan tanggung jawab pengamatannya dilakukan oleh polisi dibantu tni. sedangkan pemerintah daerah tidak disinggung sama sekali. sejak saat itulah, nuansa politik timor timur mulai tidak seimbang. pihak pro kemerdekaan yang selalu bermimpi untuk menghadirkan misi misi internasional timor timur merasa bahwa mimpi itu akan segera terwujud bahkan sudah depan mata. ketika itu juga, yurisprudensi mahkamah agung wewenang pemerintah daerah timor timur tersingkir sama sekali. pengendalian terhadap pegawai negeri sipil saja sudah sangat sulit dilakukan. kondisi ini diperparah lagi dengan adanya pembukaan dan peresmian kantor pbb (name) pada tanggal juni untuk melaksanakan jajak pendapat. seluruh kekuatan klandestin muncul permukaan karena republik indonesia dianggap tidak lagi berkuasa timor timur, apalagi pemerintah daerah timor timur: nonum hal penting berikutnya yang pernah saya alami ketika tanggal september saat diumumkannya hasil jajak pendapat, kota dili mulai kacau balau dan terjadi kebakaran dan penembakan mana mana. saya mengambil keputusan mendatangi markas korem maiorem) untuk bertemu dengan danrem, namun setibanya sana saya tidak bertemu dengan danrem tetapi bertemu dengan panglima kodam udayana. mayjen. adam dairi, yang telah mengambil alih pengendalian keamanan. ketika bertemu dengan mayjen adam dairi, beliau mengatakan bahwa tenang pak gubernur, panglima masih senyum, tidak perlu bimbang, kita sudah siapkan semua dan s d dan yang terbaik sampai dengan yang terburuk dan itu tidak perlu pak gubernur ketahui . ini pernyataan panglima kalau itu yang masih segar dalam ingatan saya, pernyataan yang dikemukakan oleh panglima kodam udayana ketika itu menggambarkan peninggalan pemerintahan zaman onde baru mana pada zaman itu organisasi abri, peranannya dalam segala kehidupan berbangsa dan bernegara ketika itu sangat kental. saya kira bapak ketua mahkamah agung lebih mengetahui hal itu, jika dibandingkan dengan saya yang baru belakangan menjadi warga negara indonesia, setelah jatuhnya rezim soeharto pada bulan mei dan lengsernya mayjen prabowo subianto dari dinas militer aktif, posisi saya sebagai gubernur timor timur mulai goyang oleh jajaran abri. karena saya dianggap sebagai orang yang menghambat program cetak biru dari pimpinan abri, antara lain selaku gubernur saya menghendaki agar semua bupati maupun ketua dprd tingkat yang dijabat oleh anggota tni aktif diganti dengan putra daerah untuk menunjukkan bahwa integrasi adalah milik rakyat timor timur. selain itu, saya dianggap menghambat upaya penyelesaian masalah timor timur berdasarkan pendekatan militer, sebab faktanya sejak saya menjabat gubernur kepada seluruh rakyat timor timur maupun tokoh tokoh politik secara terus menerus saya mengkampanyekan penyelesaian masalah timor timur melalui pendekatan dialog, terbukti saya membentuk wadah rekonsiliasi libur oan timor madame dan brit untuk mengimbangi pdk yang merupakan organisasi undergo abri yang menghendaki penyelesaian masalah timor timur secara yurisprudensi mahkamah agung militer. puncak dari perbedaan pandangan saya dengan militer terjadi pada saat saya dipanggil oleh panglima abri saat itu, melalui kepala badan intelejen abri (bia) untuk bertemu kediamannya, jalan denpasar jakarta pusat. oleh panglima, saya diminta untuk mundur dari jabatan gubernur dan dijanjikan jabatan lain pusat. permintaan tersebut saya tolak dengan argumentasi bahwa jika memang saya sudah tidak dikehendaki lagi sebagai gubernur maka saya persilakan untuk dipecat panglima abri mengatakan, pemecatan tidak dapat dilakukan karena tidak cukup alasan untuk dipecat dari jabatan gubernur. saya mengatakan kepada panglima abri, agar alasan pemecatan terhadap diri saya dapat dikarang saja sesuai keinginan panglima dan saya tidak akan pernah membantah karangan tersebut. mendengar saran saya, panglima abri tidak berkomentar, kemudian saya mengatakan bahwa sesungguhnya saya tidak pernah meminta untuk menjadi gubernur, oleh karena itu saya tidak akan pernah mengundurkan diri, sejak saat itulah posisi saya selaku gubernur timor timur terus digoyang oleh aparat tni daerah. mereka mulai merekayasa pengrusakan mobil dinas gubernur kantor gubernur oleh orang orang suruhan mereka, kemudian saya demo oleh sejumlah orang yang waktu itu dipimpin oleh euro gutteres yang menurut jaksa penuntut umum adalah anak buah saya, yang bertindak selaku arsitek dari semua peristiwa yang ditujukan untuk menggoyang posisi saya selaku gubernur adalah kolonel toko suratan yang saat itu memangku jabatan selaku komandan korem wiradharma timor timur dan yang menjadi koordinator lapangan adalah letnan kolonel sudrajat yang saat itu menjabat sebagai komandan satgas intel sgi): dengan mengacu kepada berbagai hal yang dikemukakan atas maka dapatlah disimpulkan bahwa sebenarnya yang memiliki peranan sangat kuat republik ini adalah abri. karena selaku gubernur seharusnya dipanggil oleh presiden atau paling sedikit oleh menteri dalam negeri, bukan oleh seorang panglima abri. hal ini sudah terjadi pada era reformasi, yang sangat membingungkan saya adalah pertimbangan yang dibuat untuk menghukum saya dengan memaksakan bahwa europe gutteres selaku wakil panglima pejuang pro integrasi adalah bawahan saya, sementara pasukan pejuang pro integrasi adalah merupakan sayap militer dari organisasi pdk yang saat itu diketuai oleh domingo m.d, soares (saat itu menjabat sebagai bupati dili): satu hal yang perlu digaris bawahi adalah apel akbar tanggal april yang berbuntut pembunuhan terhadap anaknya. manuel carascalao dan sejumlah orang lainnya, merupakan acara dan organisasi pdk dan dibiayai oleh pdk serta undangan seluruh organisasi pro otonomi tanda tangani oleh ketua pdk domingo m.d. soares, termasuk undangan lisan yang disampaikan kepada saya oleh yang bersangkutan, yang didampingi oleh walikota administratif dili mateo maya. ketika undangan lisan disampaikan kepada saya, mereka mengatakan bahwa apel tersebut merupakan apel pam swakarsa. yurisprudensi mahkamah agung saya kemudian menyatakan kesediaan untuk hadir, akan tetapi ketika menuju tempat acara tersebut saya diberitahu oleh kepala biro humas sdr. expeditie diaz rmenes bahwa apel tersebut merupakan apel pasukan pejuang pro integrasi dan bukan pam swakarsa seperti yang dikemukakan oleh domingo m.d. soares dan mateo maya ketika mengundang saya laporan sdr, expeditie diaz rmenes, ternyata benar setelah saya menyaksikan sendiri parade pasukan yang hadir ketika itu, dimana banyak yang membawa senjata laras panjang, baik yang organik militer maupun rakitan. oleh karena itu saya tidak bersedia memberi kata sambutan dalam acara tersebut dan langsung saya meninggalkan tempat apel menuju rumah kediaman gubernur untuk menjamu tamu menteri luar negeri irlandia utara yang berkunjung dili pada waktu itu, dengan adanya senjata organik militer yang dipegang oleh para peserta apel akbar pasukan pejuang pro integrasi maka saya sangat yakin bahwa militer berada belakang pasukan ini: sebagai gambaran nyata dapat saya kemukakan sepenggal kisah tragis yang menimpa keluarga saya ketika akan mengungsi wilayah ntt. bahwa setelah pengumuman jajak pendapat pada tanggal september situasi keamanan kota dili khususnya dari timor timur pada umumnya memaksa setiap warga masyarakat untuk pergi meninggalkan kampung halamannya menuju wilayah ntt, yang diharapkan lebih aman dan menjamin keselamatan pribadi setiap warga masyarakat. kondisi demikian juga dialami oleh orang tua saya (berumur tahun pada saat itu), adik adik, keponakan dan seluruh kerabat dekat, rombongan keluarga yang berjumlah sekitar orang, pada pukul wita tanggal september dengan menggunakan (delapan) unit kendaraan, langsung bergabung dalam formasi iring iringan kendaraan yang sudah sangat padat dan hiruk pikuk, bergerak menuju wilayah ntt dalam suasana batin yang sedih, karena harus meninggalkan tanah kelahiran dan kecewa karena dikalahkan secara politik melalui rekayasa internasional yang sangat menyolok: rombongan keluarga yang sudah berbaur dengan warga masyarakat lainnya, bergerak menuju wilayah ntt dengan dikawal oleh satu pleton polisi. dalam perjalanannya menuju arah linguis, rombongan mengalami pemeriksaan beberapa pos keamanan yang dilakukan loh bmp dan beberapa anggota tni. pada awalnya semua berjalan lancar namun ketika hendak memasuki batas kota kabupaten linguis, tiba tiba rombongan dicegat secara kasar oleh puluhan pemuda yang berseragam loreng, yang dengan mudah dapat diketahui bahwa pencegat ilu adalah anggota bmp dimana didalamnya terdapat beberapa anggota tni, anak buah letkol. sudrajat komandan sgi saat itu, anggota anggota tni tersebut dikenal oleh octavia sosio soares (keponakan) ketika itu, salah satu dari anggota keluarga menyampaikan kepada para pencegat bahwa rombongan ini adalah keluarga gubernur timor timur. nasib malang tak dapat ditolak dan kekuatan tak dapat dihindari, karena justru dengan menyebut nama yurisprudensi mahkamah agung gubernur suasana menjadi sangat menegangkan, anggota bmp bersikap lebih beringas, kasar dan menghardik rombongan keluarga dengan kata kata kotor dan tak senonoh. beberapa anggota rombongan keluarga disiksa secara fisik dan dibuahi mukanya, dirampas semua milik pribadi yang melekat badan seperti kalung dan cincin emas, termasuk uang sebesar rp. (empat juta rupiah), sebuah pistol gas air mata milik kepala desa menerima laluan (anggota tni dengan pangkat sersan mayor yang saya minta untuk mengawal rombongan keluarga dan dua unit kendaraan roda empat), ketika para supir menolak untuk menyerahkan mobil mobil tersebut, salah satu supir dilukai kepalanya dengan pedang, satu lagi ditarik secara kasar dibawa menuju kolong jembatan dengan ancaman untuk dieksekusi jika tidak menyerahkan mobil, sementara supir lain yang tetap bertahan dalam mobil berada dalam kondisi tertekan, karena secara kasar para pencegat itu mengancam kamu adalah mangsa saya berikutnya . dalam kondisi yang sangat tertekan, rombongan keluarga menghadapi pilihan yang sangat dilewati, merelakan mobil disita atau mengorbankan nyawa beberapa anggota keluarga. akhirnya keputusan diambil dengan menjatuhkan pilihan untuk menyelamatkan nyawa keluarga, mobil disita dan semua barang tidak diperkenankan untuk diambil, semua yang berada dalam mobil dibuang berserakan sepanjang jalanan. yang lebih tragis lagi, ibu kandung saya yang berada dalam mobil bersama seorang adik, disiram dengan bensin pada seluruh body mobil untuk dibakar, tetapi beruntung nasib baik masih berpihak kepada ibu dan adik saya, karena secara mendadak komandan bmp muncul untuk melerai, walaupun saat itu ketegangan mulai mereda, karena keinginan para pencegat itu sudah terpenuhi yakni menyiksa dan menjarah barang milik pribadi, akan tetapi suasana yang tertekan dan tidak menentu terus menerus dihadapi oleh rombongan keluarga saya. dalam suasana kebingungan, karena ada anggota keluarga yang terluka, kehilangan beberapa barang milik pribadi dan alat transportasi untuk meneruskan perjalanan, rombongan dilarang untuk melanjutkan perjalanan menuju wilayah atambua ntt, dengan alasan tidak memiliki surat jalan dari burial gutteres, menanggapi larangan tersebut, seorang anggota keluarga yang bernama octavia sosio soares (keponakan) mengajukan pertanyaan kepada para pencegat itu, apakah dengan surat bapak bupati linguis kami dapat melanjutkan perjalanan? oleh seorang diantara pencegat yang kemudian diketahui sebagai pimpinan bmp mengatakan dengan ketus akan diperbolehkan untuk melanjutkan perjalanan jika ada rekomendasi dari bupati . dengan bermodalkan anggaplah bahwa bupati dapat membantu mengatasi kesulitan yang dihadapi oleh rombongan keluarga, octavia sosio soares (keponakan) bergegas menuju rumah kediaman bupati untuk memperoleh rekomendasi dimaksud, namun setelah rekomendasi itu diperoleh, kemudian ditunjukkan kepada pimpinan bmp dengan harapan izin melanjutkan perjalanan dapat diperoleh tetapi pimpinan bmp yang yurisprudensi mahkamah agung awalnya menyetujui untuk diupayakan rekomendasi tersebut, mengambil surat bupati dengan cara yang sangat kasar dan merobek proyeknya sambil berseru dengan lantang yang saya minta adalah surat dari wakil panglima ppi euro gutteres, bukan dari bupati atau siapa siapa : pada saat rombongan keluarga dicegat, diperlakukan secara kasar dan dihina oleh anggota bmp, aparat polisi yang berkekuatan satu pleton yang ikut mengawal perjalanan dari dili tidak dapat berbuat apa apa karena ada sejumlah anggota tni diseputatan tempat itu, sehingga setelah tertahan sekian lama dalam keadaan yang tidak menentu, maka rombongan memutuskan untuk kembali lagi dili, tanpa pengawalan aparat kepolisian. dengan hanya mengandalkan penyertaan tuhan yang maha kuasa, rombongan menguatkan diri bergerak menembus kegelapan malam yang penuh resiko kembali menuju dili, setelah tiba dili, rombongan langsung melapor kejadian yang dialami kepada saya. menanggapi kejadian tragis yang menimpa rombongan keluarga, saya pun tidak berdaya maka selaku gubernur dan selaku penanggung jawab keluarga, saya arahkan untuk melaporkan peristiwa tersebut kepada danrem wira dharma dan kadet sosial tingkat timor timur dengan maksud dapat diperoleh jalan keluar, namun kedua pejabat tersebut pun tidak berdaya, karena siapa yang harus diperintah dalam keadaan kacau balau seperti itu untuk mengurus segala sesuatu, karena alat komunikasi pun sudah tidak berfungsi. akhirnya saya menyerahkan kepada anggota rombongan keluarga untuk beristirahat, karena hari pun telah larut malam. kemudian saya tugaskan octavia sosio soares (keponakan) untuk mempersiapkan segala sesuatu dengan baik, tenang dan pasrah kepada tuhan yang maha baik, karena apapun yang terjadi, rombongan keluarga harus segera meninggalkan kota dili menuju atambua ntt, sebagai upaya untuk menyelamatkan diri dengan menempuh jalur yang sama dengan beresiko: setelah mengantongi surat rekomendasi perjalanan dan europe gutteres, pada tanggal september rombongan keluarga bergerak dalam arus perjalanan yang padat menuju atambua ntt tanpa tantangan yang berarti. wilayah atambua ntt diharapkan menjadi tempat tujuan menyelamatkan diri dan terhindar dari terror dan intimidasi, ternyata hanya ilusi karena setelah berada tempat penampungan pengungsi atambua ntt, anggota ppi masih melakukan terror dan intimidasi dengan maksud merampas beberapa kendaraan yang sampai lolos sehingga orang tua saya beserta rombongan harus berpindah pindah demi keselamatan pribadi: jika burial gutteres adalah bawahan saya seperti yang disebutkan oleh jaksa penuntut umum dalam dakwahnya yang kemudian dijadikan bahan putusan majelis hakim untuk menghukum saya, apakah perlu saya melalui keponakan saya meminta surat rekomendasi perjalanan dan yang bersangkutan untuk ibu saya dan rombongan keluarga saya guna melakukan perjalanan pengungsian wilayah atambua ntt?: yurisprudensi mahkamah agung bahwa judex juris keliru dalam membuat pertimbangan, karena sama sekali tidak membahas dan tidak mempertimbangkan keberatan point ad. memori kasasi mengenal kesalahan penerapan hukum pembuktian : bahwa undang undang nomor tahun tentang pengadilan hak asasi manusia bab iv, bagian kesatu, yang menyebutkan sebagai berikut , kesalahan penerapan hukum mengenai ketentuan hukum pembuktian yang diatur dalam kitab undang undang hukum acara pidana kurap) dalam hal penyelidikan, penyidikan, penyitaan barang bukti, visum repertum, pemeriksaan saksi, dimana tidak ada barang bukti kematian yang sah menurut kurap yang seharusnya diajukan oleh jaksa penuntut umum hoc dalam persidangan, bahwa kurap menyatakan benda sitaan sebelum dibungkus, dicatat berat dan atau jumlah menurut jenis masing masing, ciri maupun sifat khas, tempat, hari, dan tanggal penyitaan, identitas orang dari mana benda itu disita, dan lain lain yang kemudian diberi lak dan cap jabatan dan ditanda tangani oleh penyidik , kesalahan penerapan hukum oleh karena bukti bukti tersebut tidak dikonfrontir kepada saksi saksi dan terdakwa. tidak ada berita acara penyitaan, tidak dilas dan pada intinya tidak dilakukan sesuai ketentuan hukum acara pidana yang berlaku, sehingga ditinjau dan materi, bukti bukti tersebut tidak satupun yang menguatkan dakwaan jaksa penuntut umum: hal mana bertentangan pula dengan yaitu hakim ketua sidang memperlihatkan segala barang bukti dan menanyakan kepadanya apakah mengenal benda itu dengan memperlihatkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam undang undang ini , dengan demikian tidak jelas asal usul barang barang bukti yang diajukan depan persidangan. judex active secara tegas mengakui telah dianggapnya ketentuan hukum acara pidana ini dalam pertimbangan hukumnya, dan secara keliru memberikan justifikasi yang sama sekali tidak berdasar hukum dengan membenarkan tidak dijalankannya aturan imperatif ini dan mengesampingkan ketentuan tersebut hanya dengan alasan yang sangat tidak berdasar hukum dan memberikan ketidakpastian hukum (alasan karena situasi yang sudah sedemikian rupa ). terhadap kekeliruan tersebut, kami mengajukan keberatan yang dalam pertimbangan judex juris sama sekali tidak dibahas, kekeliruan judex juris yang tidak mempertimbangkan sama sekali keberatan ad. maka dianggap bahwa judex juris menerima keberatan dan pemohon kasasi sekarang pemohon peninjauan kembali mengenai kesalahan penerapan hukum acara, yurisprudensi mahkamah agung putusan nomor pk pid hamhoc dalam peninjauan kembali memutuskan sebagai berikut dalam perkara terpidana ability jose sosio soares, tempat lahir lacuna, umur tanggal lahir tahun juni jenis kelamin laki laki, kebangsaan indonesia, tempat tinggal jalan tim tim km. kupang ntt jalan teluk semangka duren sawit jakarta, agama katolik, pekerjaan pegawai negeri sipil: terpidana berada dalam lembaga pemasyarakatan! mahkamah agung tersebut: membaca surat dakwaan jaksa penuntut umum pada kejaksaan agung yang berbunyi sebagai berikut bahwa terdakwa bill jose sosio soares selaku gubernur kdhtanggal september atau pada waktu waktu dalam bulan april dan september bertempat kabupaten linguis, kabupaten k. terdakwa sebagai gubernur kdh tk. timor timur dan selaku atasan danburialyang dilakukan oleh bawahannya yaitu bupati kdh tk, kabupaten linguis, leonis martins, bupati kdh tk. covalima drs. herman sedyono dan wakil yurisprudensi mahkamah agung |
hukum pidana terhadap tindak pidana eko kuman bersyarat, putusan mahkamah agung tel, mej anna demi keadilan berjasa mah mahkamah mengadili perkara pidana ekonomi ambil putusan sebagai berikut mahkamah agung tersebut membaca putusan pengadilan april no, pid terdakwa zein zainuddin, umur tinggal jalan mandiri gia tertentu kasasi (berada sampai dengan tanggal yang diajukan muka persija karena didakwa, primaire bahwa tertuduh pada" tangga tidaknya sekitar waktu itu dalam udara halim perdana kusumah salah satu tempat dalam wilayah utara timur, telah memasukkan berupa (tujuh) batang emas yang kilogram dari hongkong lewat pelaku tanpa mengindahkan ketentuan ket element element yang terlampir kan sebagai berikut pada tanggal pebruari pesawat dc garuda terbang dari membawa (dua) buah koper crew sekitar jam pesawat mendarat pelabuhan udara halim perdanakusumah, tertuduh dengan. menjunjung (dua) buah koper crew. langsung .melapor bagian karantina. terus ke: bagian imigrasi dan langsung menuju ruangan bea dan cukai: . kepada saksi teuatas pesawat dengan kata kata pakaian sendiri naa saksi menanyakan kepada tertuduh apakah tidak.ada barang lain yang akan dilaporkan, dijawab oleh tertuduh'ada yaitu dua buah speaker dana ana bagai kemudian saksi memeriksa satu tas tertuduh, dalamnya terdapat satu buah speaker dan pakaian, dari satustas yang lain di dapatkan satu buah speaker dan surat surat bawah: surat surat ter sebut terdapat satu buah bungkusan: warna kuning, saksi menanyakan pada tertuduh ini apa sambil mengangkat bungkusan tersebut.p o petik diadakan pemetik sagipulang searah rab gal undone sekian petugas "saksi mengadakan pcimeriwsdan yang lebih teliti dimana setelah dibuka bung kusan yang berwarna. kuning tersebut berisi emas sebanyak batang sebesar telunjuk yang berat seluruhnya sekitar program dimana terhadap batang emas tersebut tidak dilindungi oleh dokumen yang syah perbuatan mana merupakan tindak pidana ekonomi sesuai dengan ketentuan ketentuan yang diatur dan diancam dengan hukuman me huruf rechten ordinmantic stf, ju, undang undang drt jo. undang undang prt sebagai mana telah diubah dan ditambah besa subsidiary maan,batang emas' dan dengan cara sebagaimana ter ngkutan. barang barang tersebut, atau tidak dimasukkan dalam pemberitahuan pabean. yaitu formulir yang diwajibkan diisi oleh setiap orang penumpang pesawat subsidi, melanggar angka sub ordinance bea tbl, no, jo. u.u. drt jo. u.u, drt sebagaimana telah diubah dan ditambah setelah mendengar pembacaan surat tuduhan jaksa penuntut umum tanggal maret no, s pk keterangan keterangan tertuduh zein zainuddin saksi saksi jaha joelono dan teuku burhanuddin cc. pembacaan toh surat tuntutan reguisitoir) jaksa penuntut umum pada hari kamis, tanggal april serta replika pada hari selasa, tanggal april yang pada pokoknya berpendapat serta berkesimpulan, bahwa tertuduh zein zainuddin, sudah terbukti dengan sah menurut hukum dan keyakinan bersalah melakukan kejahatan tindak pidana ekonomi, dimaksud dalam b.r.o. sti. jo. uu, drt jo. u.u. no, drt sebagaimana telah diubah dan hitam bah, oleh karenanya menuntut agar kepada tertuduh tersebut dijatuhi hukuman penjara satu tahun dan enam bulan dipotong selama dalam tahanan sementara serta menghukum denda rp. (seratus lima puluh ribu rupiah), subsidi (lima) bulan kurungan dan barang bukti (tujuh) batang emas dirampas untuk negara dan barang bukti lainnya dilampirkan dalam berkas serta menghukum tertuduh mem bayar ongkos perkara pembelaan pembela tertuduh pada hari kamis tanggal april serta publik pada hari senin tanggal april yang pada pokok nya berpendapat dan berkesimpulan bahwa primaire tertuduh ditebas kan dan subsidi tertuduh dilepaskan dari segala tuntutan dan me perintahkan agar barang bukti berupa gram emas: dikembalikan sa. kepada tertuduh menimbang, bahwa tertuduh dengan surat tuduhannya jaksa penuntut umum pada kejaksaan negeri ekonomi jakarta timur ber tanggal januari pk telah dituduh atau perbuatan yang berbunyi sebagai berikut primaire bahwa tertuduh pada tanggal pebruari atau setidak tidaknya sekitar waktu itu dalam tahun bertempat penabuh udara halim perdanakusuma jakarta atau setidak tidaknya salah satu" tempat: dalami wilayah hukum pengadilan ekonomi jakarta utara timur, telah memasukkan atau mencoba memasukkan barang berupa (tujuh) batang emas yang berat seluruhnya sekitar (satu) kilogram dari hongkong pelabuhan udara halim perdanakusuma tanpa mengindahkan ketentuan ketentuan dari ordonansi: bea dan element element yang terlampir padanya, perbuatan mana dipaku kkansebagai berikut pada tanggal pebruari sewaktu tertuduh sebagai parser pesawat dc garuda terbang dari hongkong menuju jakarta dengan membawa (dua) buah koper crew sekitar jam pesawat mendarat di pelabuhan udara halim perdanakusuma tertuduh dengan menjunjung ada) buah:koper crew langsung melapor bagian karantina terus bagian imigrasi dan langsung menuju ruang bea cukai kepada saksi tengpesawat dengan kata kata pakaian sendiri saksi menanyakan kepada tertuduh 'salah tidak ada barang lain yang akan dilaporkan, dijawab oleh tertuduh ada yaitu buah speaker, kemudian saksi i.memeriksa satu tas tertuduh, dalamnya terdapat satu buah speaker dan pakaian, dari satu tas yang lain didapat kan satu buah bungkusan. warna kuning, saksi menanyakan pada tertuduh "ini. apa sambil mengangkat bungkusan tersebut,untuk diadakan pemeriksaan ulang kang bersama saksi jaha yuwono) selalu petugas saksi mengadakan pemeriksaan yang lebih teliti dimana setelah dibuka bungkusan yang berwarna kuning tersebut berisi emas sebanyak. (tujuh) batang sebesar telunjuk yang berat seluruhnya sekitar (satu) kilogram dimana terhadap (tujuh) batang emas tersebut tidak lilin fungi oleh dokumen yang sah kan perbuatan mana merupakan tindak pidana ekonomi sesuai dengan ketentuan ketentuan yang diatur dar diancam dengan hukuman me turut rechten ordonansi sti: na. jo. u.u, drt jo. u.u. drt sebagaimana telah diubah dan ditambah he) subsidi(tujuh) batang emas dan dengan cara sebagaimana terkuan barang tersebut, atau tidak dimasukkan dalam pemberitahuan pabean yaitu formulir.yang diwajibkan diisi oleh setiap orang penumpang pesawat udara dari luar negeri perbuatan mana merupakan tindak pidana ekonomi sesuai ketentuan yang diatur dan diancam dengan hukuman angka sub. ordonansi bea tbl, jo. u.u. drt jo. u,u, drt sebagaimana telah diubah dan ditambah menimbang, bahwa dengan penetapan pengadilan ekonomi jakarta utara timur tanggal maret p1d tim ekonomi telah ditetapkan untuk meneruskan perkara persidangan dan memerintahkan jaksa penuntut umum memberitahukan isi surat tuduhan dan berdasarkan berita acara pemberitahuan jaksa penuntut umum tangga! maret telah nyata isi surat tuduhan dibaca kan ataupun diberitahukan kepada tertuduh dalam tenggang waktu yang ditetapkan menurut undang undang, sehingga pemeriksaan dalam perkara ini telah memenuhi persyaratan formil, oleh karenanya patut dilanjutkan menimbang, bahwa tertuduh persidangan dengan didampingi oleh membelanya prof. mr, sudarso gautam gou giok siong) telah memberikan keterangan pada pokoknya bersesuaian dengan keterangan yang pernah diberikannya pada pemeriksaan pendahuluan yang dibuat oleh madhuri, pengatur pabean, tanggal pebruari dan mulo harjo sh, muda wira jaksa pada kejaksaan tinggi d.k.i. jakarta, tanggal april dibuat dengan mengingat sumpah jabatan, se hingga berita acara pemeriksaan tersebut patut dijadikan sebagai bagian dari putusan ini menimbang, bahwa oleh jaksa penuntut umum untuk membuat kan pengakuan ataupun keterangan tertuduh, telah didengar keterangan saksi jaya judo dan tengku burhanuddin, masing masing petugas bea dan cukai halim perdanakusuma yang melakukan penangkapan seketika atas diri tertuduh keterangan saksi mana diberikan bawah sumpah persidangan juga tidak bertentangan dengan keterangan yang diberikan mereka pada pemeriksaan pendahuluan tanggal april dan tanggal april oleh muljohardjo dan tidak ada pula sesuatu keberatan tertuduh, karenanya :patut pula dijadikan sebagai bagian dari putusan ini, menimbang, bahwa demikian pula tentang barang bukti berupa (tujuh) batang emas beratnya masing masing (lima) batang merk king book, kode karat. a.: gram. kesemuanya gram .dan .(dua) batang emas merk king book, kode karat.a. gram,'berjumlah: gram seperti dicantumkan dalam lampiran berita acara penafsiran:? (tuju) batang 'emas oleh jawatan pengadaan: kebayoran: baru tanggal januar dikenal oleh tertuduh sebagai (tujuh) batang emas yang sengaja beli hongkong dan dibawa dalam penerbangan kembali jakarta. dengan maksud untuk persiapan menghadapi.masa pensiun. dan bukan untuk diperdagangkan atau suruhan orang lain menimbang, bahwa dari peristiwa peristiwa yang terjadi persidangan baik pengakuan. dari tertuduh sendi demikian keterangan saksi six. yang diberikan dd: bawa sumpah ser hubungkan pul: dengan baran buku game barang emas van melo keseluruhannya: bos drum, juge suratan pnyanlah bahwa tertuduh sebagai pramugara crew code tinggal pebruari dengan pesawat garuda origin jan hong kong tiba halim perdanakusuma membawa "uu datang emas masing masing (lima) batang gram dan ii5 (dua) batang gram keseluruhannya gram yang dituduh 'oeb dengan uang sendiri dalam rangka persiapan sensus bukan untuk diperdagangkan bahwa benar tertuduh tidak: mencantumkan barang emas tersebut dalam custom declaration sebagaimana diwajibkan. dalam penerbangan luar negeri sebelum mendarat pelabuhan udara tujuan. karena tertuduh secara mendadak harus. melayani penumpang. se baliknya barang barang bawaan lainnya dicantumkan dalam. custom declaration ana eni cc. bahwa tertuduh bukan dengan sengaja tidak melaporkan kepada petugas bea cukai tentang barang bawaannya akan tetapi. setelah mendarat karena sesuatu hal baru mau melaporkan, bertepatan dada kan pemeriksaan yang ketat tidak diberi kesempatan oleh petugas bea cukai, sehingga maksud akan melaporkan secara lisan itu tidak ter laksana dan langsung tas tertuduh diperiksa dan diketemukan tujuh) batang emas yang dijadikan bukti tersebut nae menimbang, bahwa dari uraian fakta fakta tersebut atas ter tuduh pada pokoknya telah mengakui benar membawa (tujuh) batang emas gram dari luar negeri, akan tetapi menyangkal secara sengaja tidak melaporkan atau memberitahukan dalam custom declaration, serta menyangkal ada maksud untuk mencari keuntungan dan untuk diperdagangkan, serta tidak divisinya custom declaration sebagaimana mestinya adalah semata mata karena kelalaiannya menimbang, bahwa tertuduh dalam pengakuannya baru untuk xes pertama kali membawa emas indonesia dan bukan untuk kiper dagangan tetapi dalam rangka persiapan menjelang pensiun sulit untuk dibuktikan, sebaliknya tentang niat untuk melapor secara lisan kepada pejabat bea. cukai yang memang dimungkinkan, akan tetapi tidak terlaksana karena luar kemampuan akan dipertimbangkan sebagai bawah ini menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan tertuduh, tidak bermaksud secara sengaja tidak mengisi custom declaration sebagai mana mestinya akan tetapi disebabkan tidak diberi kesempatan melapor dalam kesempatan yang dimungkinkan untuk itu secara lisan, oleh karenanya hanya bersifat kelalaian, pengakuan mana dikuatkan oleh keterangan saksi pejabat bea cukai, sehingga benar tertuduh tidak mencantumkan barang bawaannya berupa (tujuh) batang emas dalam custom declaration, akan tetapi masih dapat dimungkinkan secara lisan melaporkan kepada pejabat yang berwenang dari fakta yang terungkap dipersidangkan antara lain jumlah barang yang dibawa lebih kurang hanya satu kilogram gr. cara membawa tidak disembunyikan: adalah crew yang harus melayani penumpang, karenanya penyangkalan tertuduh tersebut, sepanjang pelaku kan dengan sengaja patut diterima, menimbang, bahwa menjadi pertanyaan sekarang bagaimanakah tentang karena kelalaian, dalam rooster ordonansi dan dalam un dang undang drt ditetapkan kelalaian ialah termasuk. pelanggaran dan tentang unsur pelanggaran tidak diperlukan unsur sengaja, karenanya perbuatan tertuduh yang diakui karena kelalaian itu patut dinyatakan sebagai berikut menimbang, bahwa tentang sub: perubahan perundang undangan pembela telah mengemukakan dalil perubahan skep menteri keuangan masing masing kep. kk ni tanggal november :dan kmk tanggal mei adalah sebagai perubahan perundang undangan terhadap peraturan yang dituduhkan yang oleh jaksa dalam replikanya disangkal dan mengemukakan tidak benar rechten ordonanntie hapus karena menteri keuangan itu, sebagaimana nyata masih ada ketentuan ataupun persyaratan import yang harus.dipenuhi bilamana" memasukkan barang dari luar negeri seperti tapi tapis. membuka l c. membayar mpo dan beban tambahan. menimbang. bahwa tentang 'perbedaan' pendapat tersebut. peng: adilan mempertimbangkan sebagai berikut bahwa skep menteri keuangan mk:1o7 tangga mer benar menghapuskan pembayaran bea masuk ppn perti dipertimbangkan dan diputuskan dalang perkara goh perkara pid: tim ekonomi:, didasarkan atas yurispru: dens m.a ond'antaraslain dengan .dirumahnya prysbeheersing' vsrordening dengan peraturan pemerintah tahun dalan perajin pemerintah: mana pada yang merupakan penagih! pasa! prisbeheersing verorderifg antara tani: ditentukan" bahwa oleh atau atas nama menteri perdaranwis capai dad. kal peraturan. tentang keharusan: mengurusi berlatar tang seseorang @ldu segolongan orang:orang var, menjalani perusahaan atau satu mata pencaharian. sean: pora oleh atlet sie nama center perdagangan: tera dipan diadakan. matahari. dengar sura: 'keputus nan pangan tangga. mare: bibir ona aturan peraturan tentang kewajiban mengemuka! salut yang ditekankan dalam ata :berdasarkan mas prpsbehe sing verorosung dicabut make perbuatan data tersebut berdasarkan aya kuhp aga sus ina lagi merupakan baik suatu kejahatan mampu diganggu an. naa, bahwa akan tetapi putusan pengadilan negeri jakarta utara timur yang berpedoman atas yurisprudensi mahkairiah agung ter sebut, telah dibatalkan oleh pengadilan tinggi tanggal desember diucapkan tanggal maret dengan alasan skep menteri keuangan tersebut tidak mengandung perubahan perundang undangan, karena tidak ada pembebasan bea masuk, tetapi hanya penurunan: cc. bahwa. dalam perkara ini:khususnya pengadilan tidak mengikuti pertimbangan. pengadilan tinggi ekonomi tentang penafsiran skep menteri keuangan tersebut: sebagaimana oleh pembela dikemukakan, bahwa skep. no, kmk tanggal mei memori ke tangan telah menghapuskan bea masuk dan ppn bukan menurunkan , karena bukanlah tentang bea masuk dan ppn tersebut telah ditiadakan ataupun dibebaskan: bahwa tentang perbedaan penafsiran antara pengadilan ekonomi . dengan pengadilan tinggi ekonomi tersebut, pada kesempatan ini patut : dikemukakan walaupun benar dan harus diakui, seyogyanya pengadilan negeri ekonomi sebagai peradilan tingkat: pertama, patut dan layak menghormati serta mempedomani pertimbangan dan putusan mengadili yang lebih tinggi dalan hal ini pengadilan tinggi, akan tetapi ber pasarkan sistim peradilan. yang berlaku indonesia yang mengikuti sistim peradilan eropa kontinental, dan bukan sistim peradilan anglo saxon amerika, juga dipertegas dengan sistim peradilan berdasarkan pancasila, putusan diucapkan atas nama tuhan, membawa akibat segala sesuatu dasar hukum harus dipertimbangkan secara seksama dan tidak dibenarkan menerima secara bertali: bahwa tidak berketebihan karenanya bilamana dikemukakan sikap dan pendapat bekas ketua mahkamah agung prof. dr. wirjono prodjodikoro, sh., sebagaimana kata sambutan beliau dalam dian justicia, diterbitkan oleh p.t. bandung, pernah terjadi dalam zaman peradilan kolonial seorang hakim raad yan justice, mr. van artikel tidak menerima putusan atasannya dan dikemukakan oleh beliau, antara lain: bahwa pengadilan yang berlainan pendapat dengan pengadilan ing tinggi dan mahkamah agung tentang penafsiran hukum ter tentu, leluasa untuk mempertahankan pendiriannya, betapapun ada kemungkinan besar putusan akan dibatalkan oleh pengadilan tinggi atau mahkamah agung. bahwa pendapat atau sikap prof, dr. wirjono prodjodikoro, sh. sebagai wredatama ketua mahkamah agung, patut diterima sebagai pedoman yang segar dan hidup, sehingga hakim tidaklah secara apriori harus tunduk dan takluk kepada pertimbangan dan putusan pengadilan yang lebih tinggi ataupun atasannya, tetapi diharapkan meneliti dan mempertimbangkan ketentuan alasan hukum putusan yang lebih tinggi itu secara seksama kasus demi kasus: bahwa' sebagaimana dalam perkara ini, pengadilan: tetap: cerpen dapat bahwa perubahan bea masuk dan ppn.dari menjadi bukan berarti sebagai diturunkan seperti dipertimbangkan dalam putusan pengadilan tinggi ekonomi tetapi dihapuskan sebagaimana menjadi pendapat pembela:. .: . . menimbang, bahwa patut pula menjadi pertanyaan selanjutnya, tentang tuntutan jaksa penuntut umum dengan alasan masih adanya ketentuan yang harus diindahkan oleh tertuduh, ialah pembayaran beban tambahan dan mpo sapu dan. laba),. karenanya jaksa pe buntut umum bertatap tidak dibakarnya beban tambahan, dan mpo demikian, tertuduh harus .dipersalahkan sebagaimana dituduhkan dan ditentukan: kanan bnn menimbang, bahwa tentang alasan jaksa penuntut umum tersebut, tidak berlebihan bilamana dipertimbangkan ketentuan rechten ordonansi itu sendiri, ialah yang berbunyi tuntutan tidak dilakukan atau bila dilakukan tidak diteruskan sesudah membayar biaya biaya yaitu: dalam hai perbedaan merk merk dan nomor nomor barang barang ternyata sama dan perbedaan itu tidak menimbulkan disangka' pe harian bea: dalam hal tidak memiliki atau tidak menyerahkan dokumen. menurut pertimbangan. kepala. kantor dengan :pangkat pengawas pabean atas, atau untuk tempat tempat mana pegawai pegawai demikian tidak ada kepala pemerintahan setempat, dapat dimaafkan karena keadaan yang luar biasa dan tidak ada disangka pelarian bea? selanjutnya ditetapkan antara lain: untuk menghindarkan tuntutan pengadilan bagi semua tindak tindak kejahatan dalam ordonansi ini, selama tidak dianggap sebagai kejahatan, maka menteri keuangan dapat berdamai: hat menimbang, bahwa karena. rechten ordonansi telah: memberi keleluasaan bagi pejabat bea cukai sendiri suntuk mempertimbangkan adakah unsur sengaja atau tidak dalam perbuatan tertuduh dihubung . kan dengan disangka pelarian bea, sehingga dalam liar ini tidak .siang gap sebagai kejahatan dapat dilakukan berdamai atau schikking dan yang demikian diakui oleh saksi pejabat bea cukai yang menegaskan. antara lain tertuduh seyogyanya masih dapat melaporkan secara lisan tentang ketidak sempurnakan pengisian custom declaration. menimbang, bahwa tentang alasan boleh berdamai atau schikking tersebut, ialah antara lain dibayar kewajiban seperti bea' masuk dan iain lain oleh tertuduh, akan tetapi karena bea masuk dan ppn telah dihapuskan yang demikian tidak dapat dibebankan bagi, kecuali: tentang beban tambahan: dan mpo yang patut dan harus dipenuhi,: bilamana perkara tertuduh diperlakukan rechten ordonansi itu: menimbang, bahwa karena kewajiban itu sama sekali ada dan kebijaksanaan menteri keuangan untuk schikking terbuka dan rechten ordonansi sendiri tidaklah secara ketat harus dilaksanakan, pengadilan akan berbeda pula dengan putusannya dalam perkara woe goh, mana barang bukti berupa emas dinyatakan dirampas untuk negara sebaliknya dalam perkara tertuduh barang bukti (tujuh) batang emas: gram karena alasan milik tertuduh jumlah yang sangat terbatas, cara membawanya tidak disembunyikan serta sebagai crew garuda, berdasarkan dan rechten orde anti yang dihubungkan dengan keterangan saksi pejabat bea cukai tentang perkara tertuduh dapat disebut pelanggaran administratif. barang bukti patut dikembalikan kepadanya dengan syarat harus memenuhi ketentuan disebut dalam menteri keuangan kmk tanggal mei tentang kewajiban membayar beban tambahan mpo.setiap rp. menimbang, bahwa walaupun berlebihan tidak salahnya bila mana dipertimbangkan putusan m.a. k k1 tanggal januari sesuatu tindakan pada umumnya dapat hilang sifatnya sebagai melawan hukum bukan hanya berdasarkan sesuatu ketentuan dalam perundang undangan, melainkan juga berdasarkan azas azas keadilan atau azas hukum yang tidak tertulis dan bersifat umum sebagai misalnya faktor negara tidak dirugikan, kepentingan umum dilayani. tertuduh tidak dapat untung. menimbang, bahwa karenanya perbuatan tertuduh yang terbukti itu berdasarkan pertimbangan tersebut atas, juga sebagai nyata tidak ada negara dirugikan, tertuduh tidak pula diuntungkan, perbuatan tertuduh yang terbukti itu patut dinyatakan tidak merupakan perang garan hukum, dilepaskan dari tuntutan hukum: menimbang, bahwa tentang biaya perkara dibebankan kepada negara: memperhatikan kecuali dari peraturan yang bersangkutan, surat keputusan menteri. keuangan kmk tanggal mei putusan m.a. kz putusan m.a, kr kuhp serta peraturan lainnya, mengadili menay, melepaskan tertuduh oleh karena itu dari segala tuntutan hukum tentang perbuatan tersebut: ana menetapkan barang bukti berupa (tujuh) batang emas' seberat gram tercantum dalam berita acara penyitaan barang bukti kwb v ops pp tanggal pebruari' dikembalikan kepada tertuduh, setelah is: tertuduh memenuhi kewajibannya mem bayar beban tambahan mpc berdasarkan skep menteri keuangan no, kmk tangga! mei rp109 untuk setiap menetapkan biaya perkara ini dibebankan kepada negara, demikianlah ditetapkan dalam permusyawaratan majelis hakim pada hari kamis, tanggal april oleh kami bisma siregar, sh. sebagai ketua, ny. erin aminah, sh. dan said harahap, sh. masing masing sebagai hakim anggota dan diucapkan pada hari itu juga dr hadapan umum oleh kami bisma siregar, sh. selaku ketua, dengan dihadiri oleh hakim anggota tersebut serta ny, aliran syamsuddin panitera pengganti dan kaharuddin, sh., jaksa penuntut umum dan prof. mr, dr. sudarso gautam gou giok siong) pembela tertuduh dan tertuduh sendiri. udara dari luar negeri perbuatan mana merupakan tindak pidana ekonomi sesuai dengan ketentuan yang diatur dan diancam dengan hukuman menurut angka sub. ordinnantie bea tbl. jo. undang undang no, drt jo. undang undang drt sebagai mana telah diubah dan ditambah dengan memperhatikan angka sub, ordonnantie bea tbl,. jo. undang undang drt jo, undang undang drt telah dilepaskan dari segala tuntutan hukum tentang perbuatan tersebutgram tercantum dalam berita acara penyitaan barang buktiuangan kmk tanggal mei rp. untuk setiap us$ menetapkan biaya perkara ini dibebankan kepada negara putusan mana dalam pemeriksaan pada tingkat banding telah di batalkan oleh pengadilan tinggi ekonomi jakarta dengan putusannya. tanggal pebruari pt. ekonomi yangamarlengkap nya berbunyi sebagai berikut menerima permohonan banding dari jaksa membatalkan keputusan pengadilan ekonomi jakarta utara timur tanggal april pid tim ekonomi dan dengan mengadili sendiri"memasukkan (tujuh) batang emas daerah pabean indonesia tanpa disertai surat surat yang diperlukan" ata menghukum tertuduh oleh karenanya dengarlamanya (sari) tahun habis telah melakukan perbuatan pidana, ditambah dengan hukuman denda sebesar rp. (seratus lima puluh ribu rupiah) subsidiar. dalam tingkat pertama maupun tingkat banding ini mengingat akan .akta tentang penuntutan kasasi pid tim ekonomi yang dibuat oleh panitera pada pengadilan negeri! ekonomi jakarta timur yang menerangkan, bahwa pada tanggal mei jaksa pada kejaksaan negeri ekonomi jakarta timurbertanggal jakarta, mci dari jaksa sebagai penuntut kasasi yang diterima kepaniteraan pengadilan negeri ekonomi di' jakarta timur pada tanggal meibi: tahun tentang ketentuan pokok kekuasaan kehakiman (yang dama) dan hukum acara kasasi seperti vang dimaksudkan dalam undang undang tahun sampai saat diajukannya permen kasasi dan risalah kasasi tidak ber laku itu, bukan undang undang tahun secara keseluruhan, melainkan sekedar mengenai hal hat yang telah diatur dalam undang undang .tahun kecuali kalau bertentangan dengan undang sandang tahun19705 bahwa dengan demikianaprilekonomi jakarta timur, dengan demikian per memohonktidak sependapat dengan pengadilan tinggi mengenai penerapan undang undang yang berupa penjatuhan hukuman pokok yang berupa hukuman badan terhadap tertuduh ter sebut yang seharusnya tidak dapat dijatuhkan hukuman penjara dengan masa percobaan, mengingat dari undang undang drt tentang tindak pidana ekonomi io. undang undang no, drt sebagaimana telah diubah dan ditambah, dalam penjelasannya menyatakan bahwa tersebut melarang mempergunakan hukuman hukuman pidana dan tindakan tata tertib lain dari pada yang telah di tetapkan dalam undang undang ini bahwa ditinjau dari tujuan diundangkannya undang undang pnas dan: undang undang pnas yang mer terberat hukuman bagi undang undang drt dan undang undang. drt dari undang undang tersebut terakhir ini tidak dapat diartikan lain dari pada bahwa bagi pelanggaran undang undang tersebut tidak dapat dijatuhkan hukuman pokok yang berupa hukuman penjara dengan masa percobaan, oleh karena dengan demikian telah diterapkan hukuman sebagaimana diatur dalam kuhp yang berarti sudah menyimpang dari ketentuan undang undang drt menimbang, bahwa atas keberatan keberatan tersebut mahkamah agung berpendapat, bahwa' keberatan keberatan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena pengadilan tinggi telah tepat dalam perti tangan dan putusannya: lagi pula ketentuan ketentuan mengenai pidana yang dapat dijatuhkan terhadap tindak pidana ekonomi antara adalah jenis hukuman penjara, sedangkan hukuman bersyarat bebas:. mana yang telah dijatuhkan oleh pengadilan tinggi ekonomi jakarta tersebut, sebenarnya merupakan penjatuhan hukuman penjara dengar ketentuan bahwa pelaksanaan dari hukuman: tersebut dibubuhi suatu syarat. dengan dilepaskannya syarat tersebut tidak berarti bahwa jenis hukuman yang dijatuhkan itu berubah menjadi jenis pidana jain karena pokok hukuman'adalah jenis pidana penjara menimbang. bahwa berdasarkan alasan alasan: yang diuraikan atas lagi pula tidak ternyata, bahwa putusan judex active dalam perkara ini bertentangan dengan hukum danjatau undang undang, maka per pohonan kasasi tersebut harus ditolak pena memperhatikan undangundang tahujaksa pada ha. kejaksaan negeri jakarta timur tersebut melata ag. menghukum penuntut kasasi tersebut untuk. membayar: biaya perkara dalam tingkat ini sebesar rp. (dua ribu lima ratus: rupiah). png demikianlah diputuskan dalam rapat, permusyawaratan pada hari kamis tanggal mei oleh indroharto,. sh, ketua muda yang ditunjuk oleh ketua mahkamah agung sebagai ketua sidang, segini dan f,x. soeharto sh, hakim:hakim anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka pada hari sabtu tanggal juni oleh ketua ter sebut dengan dihadiri oleh segini dan f.x. soeharto sh, hakim hakim anggota, asma sami ibrahim sh, panitera pengganti dan'tidak dihadiri oleh penuntut kasasi. putusan pengadilan tinggi ekonomi jakarta tgl. pebruari pt. ekonomi. demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang mahesa pengadilan tinggi ekonomi jakarta, mengadili perkara perkara tindak pidana ekonomi. dalam tingkat banding. telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara tertuduh zein zainuddin, umur tahun. lahir mentok. tempat.tinggal . jalan mandiri jakarta, pekerjaan pegawai g,la. (tertuduh ditahan sementara sejak tanggal april sampai dengan tanggal pebruari pengadilan tinggi ekonomi tersebut telah membaca berita acara pemeriksaan pengadilan ekonomi jakarta utara timur dalam perkara tertuduh tersebut dan putusannya tertanggal april pid tim ekonomi, yang kamarnya berbunyi sebagai berikut menyatakan kesalahan tertuduh tersebut atas zein zainuddin,iss gram tercantum dalam berita acara penyitaan barang bukti no,nangan no, kmk tanggal mei rp. , . untuk setiap us$: menetapkan biaya perkara ini dibebankan kepada negara akte permohonan banding yang dibuat oleh, napitupulu sh, panitera pada pengadilan ekonomi jakarta utara timur yang mence bukan bahwa jaksa pada tanggal april telah menyatakan naik banding terhadap keputusan tersebut menimbang, bahwa permohonan banding dari jaksa tersebut di ajukan dalam tenggang waktu dan menurut ketentuan undang undang, maka karenanya permohonan banding tersebut dapat diterima: menimbang, bahwa jaksa dalam memori bandingnya tertanggal mei pada pokoknya menyatakan keberatan terhadap penetap hukum serta keputusan yang diajukan.atas diri tertuduh dengan mengemukakan pendapatnya, bahwa surat keputusan menteri ke tangan republik indonesia kmk tertanggal mei tidaklah mengakibatkan perubahan perundang undangan mengenai ketentuan import emas: bat dengan demikian norma dari r.o: masilrtetap'ada yaitu antara lain memasukkan emas harus dilakukan oleh import yang mempunyai tapi tapis dan mempunyai ijin import 'emas dari departemen perdagangan vide surat menperdag no, m ix tanggal sep member ana bana harus memenuhi prosedur bank dan prosedur bea cukai menimbang, bahwa majelis pengadilan tinggi ekonomi dapat menyetujui pendapat jaksa tersebut dalam memori bandingnya. karena menurut majelis pena atas kuhp tidak berlaku terhadap perubahan per ubahan atas peraturan perundang undangan. yang bersifat. sementara yang dalam perkara ini peraturan bea masuk dan ppn import emas tag yang setiap waktu dapat mengalami perubahan: mann meskipun bea masuk dari ppn import mas oleh surat ke putusan menteri keuangan indonesia no: kmk .tertanggal mei telah diturunkan menjadi of, akan tetapi untuk memasuki kan emas dari luar negeri tetap diharuskan disertai dokumen:dan jin menimbang, bahwa atas dasar apa yang telah dipertimbangkan tersebut atas, tertuduh harus dinyatakan terbukti dengan .sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ekonomi tersebut dalam tuduhan primaire ann ann menimbang, tentang berat ringannya.hukuman yee menimbang, balita tertuduh telah ditahan sejak tanggal? april sampai dengan tanggal pebruari sehingga untuk pelanjut nya cukup kepadanya diberikan hukuman percobaan ditambah hukum: denda daan aan menimbang, bahwa barang bukti berupa (tujuh) batang emas yang dimasukkan dengan melanggar hukum dinyatakan disita untuk negara menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan ter sebut atas, putusan hakim pertama harus dibatalkan dan pengadilan tinggi ekonomi akan memberikan peradilan sendiri yang kamarnya ber bunyi sebagaimana tersebut bawah nanti memperhatikan dari undang undang yang bersangkut an, mengadili ats menerima permohonan banding dari jaksa membatalkan keputusan pengadilan ekonomi jakarta timur "tanggal april pid tim ekonomi dan dengan mengadili sendiri:meta sukan (tujuh) batang emas daerah pabean indonesia tanpa disertai surat surat yang diperlukan menghukum tertuduh oleh karenanya dengantamu nya (satu) tahun habis telah melakukan perbuatan pidana, ditambah dengan hukuman denda sebesar rp, (seratus lima puluh ribu rupiah) subsid dalam tingkat pertama maupun tingkat banding ini. demikianlah diputus dalam rapat permusyawaratan pada hari kamis, tanggal pebruari oleh kami imam anis wakil ketua pengadilan tinggi jakarta, skenario hardjomartono dan soekotjo hakim hakim anggota pada pengadilan tinggi ekonomi tersebut yang dengan penetapan ketua tanggal juli pen ekonomi ditunjuk sebagai majelis hakim untuk memeriksa perkara ini dalam tingkat banding dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan dihadiri oleh jauhari, panitera pengganti, akan tetapi tidak dihadiri oleh ter tuduh, . tan angin putusan pengadilan negeri ekonomi jakarta tgl. mei pid tim ekonomi. lean demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang mahesa pengadilan negeri ekonomi jakarta utara timur, yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana ekonomi yang diperiksa secara tolakan, bersidang gedung yang telah dibentuk kan untuk itu jalan jendral yani pulo mas pass) jakarta timur semenjak tanggal maret tujuh puluh delapan sampai hari ini, telah menjatuhkan putusan dalam perkara tertuduh zein zainuddin, umur tahun, lahir mentok, pekerjaan pegawai g.la., tempat tinggal jalan mandiri jakarta (berada dalam tahanan sementara sejak april sampai dengan tanggal pebruari pengadilan negeri tersebut setelah mentaya pan berkas pemeriksaan pendahuluan perkara tertuduh no: tp4d a11 tanggal september . bnn surat tolakan jaksa penuntut umum bertanggal jaguar: pk yang diterima dan didaftarkan panitera pengadilan ekonomi jakarta utara timur tanggal januari bawah tim ekonomi penetapan susunan majelis hakim dan hari persidangan masing masing tanggal maret no: pid tim ekonomi berita acara pemeriksaan persidangan dan pembacaan surat penetapan dan tuduhan jaksa oleh jaksa penuntut umum kepada ter tuduh tanggal maret1978: lampiran surat surat yang berhubungan dengan perkara ini demikian pula dengan barang barang bukti yang diajukan oleh jaksa penuntut umum setelah memperhatikan pengajuan berkas tertuduh persidangan dengan tuduhan primaire, melanggar r.o. tbl. jo. ulu, drt jo. u.u. no, drt sebagaimana telah diubah dan ditambah |
hukum acara pidana: keberatan yang diajukan oleh penuntut kasasi tidak dapat di benarkan karena hal yang dikemukakan adalah hal baru yang tidak perah diajukan pada judex facts (ovum)an mahkamah agung tersebut, membaca putusan pengadilan negeri mojokerto tanggal no member sum dalam putusan mana tertuduh taman, umur tahun, kelahiran gresik, bertempat tinggal sentakan gg. buritan s a mojokerto, pekerjaan bakalan penuntut kasasi (berada dalam tahanan sejak tanggal agustuss a mojo ketocaharian dengan jalan sengaja mengadakan atau memberi kesempatan untuk main judi, atau sengaja turut campur dalam perusahaan' tersebut cocok dengan nomor yang dikeluarkan dari pusat jakarta, maka para pemasang (pe lombok) tersebut akan mendapatkan kalirdari besarnya tembakan . pur buatan terdakwa tersebut tidak mendapatkan ijin dari yang berwajib. melanggar (3sub dan kuhp yo. u.u. no, dengan memperhatikan sub dbernama taman, telah terang bersalah: me lakukan kejahatan "caharian , menghukum terdakwa oleh karena itu dengan hukuman penjara selama (satu) tahun menentukan, bahwa waktu selama terdakwa dalam tahanan semen lara diperhitungkan sebagai hukuman dan dikurangkan dari hukuman nya. menghukum terdakwa membayar ongkos ongkos perkara,unggal juli pid yang amar lengkapnya berbunyi bagai berikut menerima permohonan pemeriksaan dalam tingkat banding dari terdakwa tami tersebut menguatkan putusan pengadaan negeri mojokerto janggal no member no, sumber yang dimohonkan banding tur sebut menghukum terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding ini kan mengingat akan akta tentang penuntutan: kasasi yang dibuat oleh panitera pada. pengadilan negeri di. mojokerto yang menerangkan. bah pada tanggal september penuntut kasasi telah mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan pengadilan negeri tersebut memperhatikan risalah kasasi tertanggal mojokerto. september dari penuntut kasasi risalah kasasi mana telah diterima dikepang terapan pengadilan negeri mojokerto pada tanggai septhal hal yang meringankan dana terdakwa mengaku terus terang akan kesalahannya terdakwa bersikap sopan kan terdakwa belum pernah dihukum mengingat i)sub i dan kuh pidana dan kuh pi dana uu. thn, mengadili menyatakan terdakwa bernama taman, telah terang bersalah me lakukan kejahatan "dengan sengaja memberi kesempatan kepada umum bermain judi tanpa ijin yang berwajib sebagai mata pencaharian. menghukum terdakwa oleh karena itu dengan hukuman penjara selama (satu) tahun: menentukan, bahwa waktu selama terdakwa dalam tahanan se tentara diperhitungkan sebagai hukuman dan dikurangkan dari hu temannya menghukum terdakwa membayar ongkos ongkos perkara. demikianlah diambil putusan ini pada hari rabu tanggal november oleh kami gde soeharto sh, ketua pengadilan negeri mojokerto, putusan mana pada hari'itu juga diumumkan dengan dihadiri oleh soenyono dan panitera pengganti haryono, serta terdakwa. berpendapat bahwa kiranya mahkamah agung akan menolak pemohon. , kasasi tersebut .ea bahwa.:'tanggal september dan penuntut kasasi. tersebut telah mengajukan permohonan kasasi pada tanggal september serta risalah kasusnya telah diterima di kepaniteraan pengadilan negeri mojokerto pada tanggal septpada pokoknya adalah sebagai berikut bahwa perkara tertuduh sebenarnya hanya ada satu karena baik dalam perkara untuk mana sekarang tertuduh diperiksa no, sk) dan perkara yang terdahulu sm), tertuduh dituduh melakukan kejahatan yang sama hanya yang melaporkan menarik ter tuduh dalam perkara (dua) orang. .bahwa. oleh. karena itu kiranya: mahkamah agung: menyatakan gugur putusan pengadilan negeri mojokerto atau menyatakan bahwa perbuatan yang dituduhkan tidak terbukti. menimbang, bahwa atas keberatan tersebut mahkamah agung ber pendapat bahwa keberatan tersebut tidak dapat dibenarkan, karena hal yang dikemukakan adalah hal yang baru yang tidak pernah diajukan pada judex facts (ovum)is ditolak memperhatikan undangtamarabu tanggal juni oleh busthanul arifin sh, sebagai ketua, purwosunu sh' dan poerwoto gandasoebrata sh, hakim hakim anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka pada hari rabu tanggal juli oleh busthanul arifin. sh, sebagai ketua, dengan dihadiri oleh purwosunu sh. dan' samsoeddin abubakar sh, hakim hakim anggota, dihadiri oleh mohammad salim sh, jaksa agung muda, dan dihadiri oleh fatimah siregar, panitera pengganti luar biasa, serta tidak dihadiri oleh penuntut kasasi. maan. putusan. pengadilan tinggi surabaya tgl. no, prd. dem!i keadilan berdasarkan ketuhanan yang mahesa pengadilan tinggi jawa timur surabaya yang me 'gadis perkara perkara pidana dalam pemeriksaan tingkat banding de ngan hakim tunggal telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkaranya terdakwa taman, umur tahun, kelahiran gresik, tempat ngel sen tanah gg. buntu no, mojokerto, pekerjaan bakalan terdakwa ditahan sejak tanggal agustus pengadilan tinggi tersebut telah membaca surat surat pemeriksaan beserta putusan pengadilan negeri mojokerto tanggal november sm. tentang ter dakwa tersebut yang pokok putusannya berbunyi sebagai berikut menyatakan terdakwa bernama taman, telah terang bersalah me lakukan kejahatan harian menghukum terdakwa oleh karena itu dengan hukuman penjara selama (satu)tahun menentukan, bahwa waktu terdakwa selama dalam tahanan semen tara diperhitungkan sebagai hukuman dan dikurangkan dari hukuman nya: menghukum terdakwa membayar ongkos ongkos perkara surat keterangan yang dibuat oleh ny, soedipermati riyanto, panitera kepala pengadilan negeri mojokerto yang menyatakan, bahwa pada tanggal november terdakwa taman menyatakan pero conan pemeriksaan dalam tingkat banding terhadap putusan pengadilan negeri mojokerto tanggal november sm. memori banding terdakwa tertanggal desember yang isinya telah diperhatikan oleh pengadilan tinggi.dan dengan cara yang ditetapkan menurut undang undang, maka per pohonan tersebut dapatlah diterima menimbang, bahwa pengadilan negeri mojokerto dengan putusan nya tanggal november sm.atas dasar dasar yang dipertimbangkan dalamnya dengan tepat dan benar telah member salahkan terdakwa melakukan kejahatan yang dituduhkan kepadanya dan memberikan sebutan kejahatan sebagaimana diterangkan dalam pokok putusannya serta dengan tepat pula menjatuhkan hukuman ke pada terdakwa yang sudah seimbang dengan kejahatan yang terbukti telah dilakukan terdakwa tersebut, sehingga putusan pengadilan negeri mojokerto tersebut harus dikuatkan menimbang, bahwa oleh karena ternyata memori banding terdakwa tidak memuat hal hal baru yang dapat melemahkan putusan pengadilan negeri tersebut, maka memori banding tersebut haruslah disamping kan menimbang, bahwa karena terdakwa dijatuhi hukuman, maka biaya perkara dalam tingkat banding ini haruslah dibebankan kepadanya mengingat akan pasaiterdakwa taman tersebut menguatkan putusan pengadilan negeri mojokerto tanggal november sumber yang dimohonkan banding tersebut menghukum terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding ini demikianlah diputus pada hari selasa tanggal juli oleh kami, sutomo sh, ketupanitera pengganti bochari, akan tetapi luar hadirnya jaksa dan terdakwa, ban putusan pengadilan negeri mojokerto tgl. demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang mahesa pengadilan negeri mojokerto, yang memeriksa perkara pidana secara sumber dalam tingkat pertama telah mengambil putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa taman, umur tahun, kelahiran gresik, tempat tinggal sen tanah gg. buntu no, mojokerto, pekerjaan bakalan. pengadilan negeri mojokerto setelah membaca berkas perkara terdakwa tersebut setelah mendengar pengakuan terdakwa dan keterangan saksi dibawah sumpah, serta memperhatikan segala sesuatu yang terjadi se lama dalam persidangan tana memperhatikan reguisitoir jaksa yang pada pokoknya menuntut agar pengadilan negeri menyatakan terdakwa telah terbukti dengan syah dan meyakinkan telah melakukan perbuatan pidana yang dituduhkan, yaitu melanggar sub dan kuhp undang undang no, tahun dan karenanya menghukum terdakwa dengan hukum penjara selama (satu) tahun, dan menentukan selama terdakwa berada dalam tahanan sementara diperhitungkan dan dikurangkan dari hukumannya memperhatikan pula 'pleno. terdakwa yang pada pokoknya mohon kebijaksanaan pengadilan untuk memberikan keringanan dalam men jatuhkan putusannya menimbang, bahwa terdakwa dituduh sebagai berikut '.mojo keto, harian dengan jalan sengaja mengadakan atau. memberi kesempatan untuk main judi, atau sengaja turut campur dalam perusahaan main judi, dan sengaja mengadakan atau memberi kesempatan untuk tersebut cocok dengan nomor yang dikeluarkan dari pusat jakarta, maka para peta sang (penombak) tersebut akan mendapatkan kali dari besarnya tombokann, perbuatan terdakwa tersebut tidak mendapatkan izin yang berwajib. melanggar sub dan kuhp no, menimbang, bahwa terdakwa telah mengaku terus terang dan memberikan keterangan persidangan sebagai berikut bahwa benar terdakwa melakukan perjudian tuntutan undian hari pan greyhound sejak bulan note ber bahwa waktu terdakwa ditangkap polisi, terdakwa sudah tidak jualan tuntutan lagi, tapi ditangkap karena ada laporan, benar bahwa sebagai dasar untuk mencocokkan nomor yang luar ialah pacuan anjing greyhound jakarta, benar nomor yang dipasang oleh penombak tidak dapat dinasti kan kena tepat, sebab dasarnya hanya untung suntingan benar terdakwa menjual undian harian greyhound tersebut ada yang nomor dan nomor bahwa maksimum tembakan yang diterima terdakwa rp. dan minimum rp. bahwa omzet tiap hari tidak tentu, kadang kadang rp. atau rp. , , dan kalau ramai dapat sampai rp. benar terdakwa menyetor uang tembakan dari penombak kepada saksi ting hong, dan melakukannya sudah kira kira setengah bulan: dan kadang kadang terdakwa tidak setor berhenti, benar terdakwa menerima komisi persen tiap kali'ia setor pada saksi ting hong, dan dipergunakan untuk keperluan hidup sehari hari benar terdakwa pernah menerima titipan dari pengecer lain yaitu dari nurrohman dan minah untuk disetorkan pada bandar terdakwa, dan terdakwa tidak mengambil keuntungan apa apa atas titipan tersebut sebab terdakwa tugasnya hanya menyetorkan uang tersebut bahwa terdakwa telah menginsyafi atas kesalahannya menimbang, bahwa selanjutnya telah didengar keterangan saksi di. bawahsumpah yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai be ikut saksi edy kimono ting hong. benar saksi pernah menerima setoran dari terdakwa sebelum saksi ditangkap polisi. benar saksi baru kira kira setengah bulan menerima setoran :ter sebut, benar jumlah setoran yang diterima kadang kadang rp. dan kadang kadang rp. , . benar saksi memberi komisi kepada terdakwa sebesar persen saksi tidak mengetahui apakah terdakwa juga menerima setoran dari pengecer pengecer lain benar nomor yang disetorkan oleh terdakwa pada saksi pernah ada yang luar cocok benar sebagai patokan judi buntut ini adalah pacuan anjing grey hours jakarta dan dapat dilihat pada surat kabar pagi harinya, benar bila ada nomor yang luar cocok maka saksi yang mem bayar pada penombak lewat terdakwa. menimbang, bahwa terhadap si saksi lainnya yaitu saran soe giant dan. kemas taufik, tidak per.sh hadir persidangan meskipun telah dipanggil dengan patut menurut undang undang, dan menurut hemat pengadilan kedua saksi tersebut tidak perlu didengar keterangan nya karena kesaksian mereka tidak ada hubungannya dengan kasus ter dakwa tersebut, oleh karena itu dikesampingkan, menimbang, bahwa terdakwa telah mengakui kesalahannya, maka perlu dianalisa terlebih dahulu apakah tuduhan yang dituduhkan kepada terdakwa telah memenuhi unsur unsur sub dan kuhp yang secara limitation memuat unsur unsur permainan dimana diharapkan untuk menang, didasarkan semata mata pada untung suntingan tanpa ijin yang berwajib sebagai mata pencaharian menimbang, bahwa berdasarkan cara permainan yang dilakukan yaitu dengan cara menebak nomor atau nomor dari nomor nomor undian harian pacuan anjing greyhound jakarta, yang apabila nomor itu cocok dengan nomor yang luar dengan pusat jakarta, maka pe lombok akan mendapat kali sebesar. uang tembakannya untuk yang angka, sedang kalau nomor yang cocok, penombak akan men dapat kali. jadi tegasnya, dengan spekulasi yaitu bila nomor nomor yang dipasang penombak cocok ke luar maka penombak akan men dapat, dengan kata lain penombak menang, sedang pihak pengepul bandar kalah, demikian pula sebaliknya apabila nomor yang dipasang tidak luar cocok, maka penombak akan kehilangan uangnya sebab menjadi milik pengepul bandar, dengan kata lain penombak kalah dan pengepul bandar menang jadi masing masing pihak baik pengepul bandar maupun penombak mengharapkan untuk menang. bahwa per mainan tersebut tanpa ijin yang berwajib, bahkan dilarang oleh meme lintah. sedang setoran yang dilakukan oleh terdakwa kepada saksi ting hong mendapatkan imbalan berupa komisi sebesar persen yang di terima tiap kali terdakwa menyetor dan komisi tersebut dipergunakan untuk kepentingan hidup sehari hari, maka perbuatan terdakwa telah memenuhi rumusan delik dalam pasa! sub dan kuhp menimbang, bahwa benar persidangan telah mengakui bersalah sebagai pengecer dalam judi tuntutan undian harian pacuan anjing, dan mengetahui pula bahwa perjudian semacam itu tidak boleh dilakukan tanpa ijin yang berwajib. bahwa pengakuan terdakwa tersebut disertai pula dengan keterangan keterangan tertentu dan seksama tentang hal hal dari perbuatannya, serta dihubungkan satu dengan yang lain verse jualan dengan keterangan saksi saksi persidangan telah menjadi upaya yang lengkap dan terbukti menurut hukum dan keyakinan 'akan kesalah terdakwa, karena itu terhadap terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya menimbang, terlebih lagi dengan berlakunya undang undang no, tahun yang tidak lain daripada penyempurnaan terhadap ancaman hukuman yang lebih diperbesar daripada yang termuat dalam kuhp, dengan kata lain pemerintah mengakui bahwa perjudian adalah bertentangan dengan agama, kesusilaan dan moral pancasila, serta mem bayaran bagi kehidupan masyarakat, bangsa dan negara menimbang, bahwa terdakwa telah cukup lama berada dalam ta hanan sementara, maka haruslah diperhitungkan sebagai hukuman dan dikurangkan dari hukumannya menimbang, bahwa sebelum pengadilan negeri menjatuhkan pidana kepada terdakwa terlebih dulu perlu dipertimbangkan hal hal sebagai berikut hal hal yang memberatkan perjudian pada hakekatnya membahayakan bagi penghidupan masyarakat sehingga secara tidak langsung mengarahkan cara berpikir masyarakat untuk bertindak dalam segala hal secara untung suntingan sajaolitoli. bab ketentuan umum dalam peraturan daerah ini, yang dimaksud dengan: kabupatenbupati adalah bupati tolitol, sekretariat daerah adalah sekretariat daerah kabupaten tolitoli, sekretaris daerah adalah sekretaris daerah kabupaten tolitoli,olitoliolitoli, inspektorat adalah inspektorat kabupaten tolitoli, dinas adalah dinas daerah kabupaten tolitoli, il. badan daerah adalah badan daerah kabupaten tolitolitimbangkan azas intensitas urusan pemerintahan dan potensi daerah, efisiensi, cc. efektifitas, pembagian habis tugas, rentang kendali, tata kerja yang jelas: dan fleksi, inspektorat daerah, dinas daerah, badan daerah:menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perumahan dan kawasan pemukiman, dinas sosial menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang sosial, dinas perikanan menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perikanuda dan olahraga menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kepemudaan dan olahraga dan penyelamatan, dinas perpustakaan dan arsip menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perpustakaan dan bidang kearsipil. dinas lingkungan hidup menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup. dinas koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah, dinas pariwisata menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pariwisata, oo. dinas perindustrian menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perindustrian, dinas perdagangan menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perdagangan, dinas perhubungan menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perhubungdinas tanaman pangan dan hortikultura menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian sub tanaman pangan dan hortikultura, dinas perkebunan dan peternakan menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian sub urusan perkebunan dan peternakan, dinas tenaga kerja menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang tenaga kerja, dinas transmigrasi menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang transmigrasiketahanan pangan menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang ketahanan pangzz. dinas persandian menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang persandian dan statistik, aa.badan daerah sebagaimana dimaksud dalam huruf meliputi badan perencanaan pembangunan daerah melaksanakan fungsi penunjang perencanaan dan pembangunan, badan keuangan daerah melaksanakan fungsi penunjang urusan keuangan, aset dan pendapatan daerah, badan kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia melaksanakan fungsi penunjang urusan kepegawaian, urusan pendidikan dan pelatihan, badan penelitian dan pengembangan melaksanakan fungsi penunjang penelitian dan pengembangan, badan penanggulangan bencana daerah melaksanakan fungsi penunjang penanggulangan bencana. kecamatan sebagaimana dimaksud dalam huruf meliputi kecamatan dampak selatan, kecamatan dampak utara, kecamatan mondo, kecamatan basidondo, kecamatan ogodeide, kecamatan lampaui, kecamatan balan, kecamatan galang, kecamatan dapo pemeran, dan j . kecamatan tolitoli utara.camatan balan sebagaimana dimaksud pada huruf dibentuk kelurahan yang merupakan perangkat kecamatan untuk membantu atau melaksanakan sebagian tugas cam, sebagai berikut:mukiman tipe dinas sosial tipe dinas perikanan tipe aj, dinas kependudukan dan pencatatan sipil tipe dinas pemuda dan olahraga tipe satuan polisi pamong praja tipe j . dinas perpustakaan dan arsip tipe dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu tipe il. dinas lingkungan hidup tipe dinas koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah tipe dinas pariwisata tipe dinas perindustrian tipe dinas perdagangan tipe dinas perhubungan tipe dinas komunikasi dan informatika tipe dinas tanaman pangan dan hortikultura tipe dinas perkebunan dan peternakan tipe dinas tenaga kerja tipe dinas transmigrasi tipe dinas pengendalian penduduk dan keluarga berencana tipe dinas ketahanan pangan tipe dinas pemberdayaan masyarakat dan desa tipe dinas persandian tipe aa. dinas pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, sebagai berikut badan perencanaan pembangunan daerah tipe badan keuangan daerah tipe badan kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia tipe aj, badan penelitian dan pengembangan tipe besaran susunan organisasi kecamatan untuk pertama kali dibentuk dengan tipe, sebagai berikut kecamatan dampak selatan tipe kecamatan dampak utara tipe kecamatan mondo tipe aj, kecamatan basidondo tipe kecamatan ogodeide tipe kecamatan lampaui tipe kecamatan balan tipe kecamatan galang tipe kecamatan dapo pemeran tipe kecamatan tolitoli utaraimokopido tolitolisebagaimana dimaksud pada dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten tolitoli:teknilain bagian dariil. umumdipandang perlu penyesuaian pembentukan organisasi dan tata kerja sekretariat daerah, sekretariat dprd, dinas daerah dan badan daerah lingkungan pemerintah kabupaten tolitoli. hal ini dilakukan untuk meningkatkan kelancaran penyelenggaraan tugas pemerintahan dan pembangunan secara berdaya guna dan berhasil guna dengan menyesuaikan peraturan daerah yang ada dengan peraturan perundang undangan yang lebihp. republik indonesia peraturan arsip nasionalkepala arsip nasional republik indonesiapedoman umum, bahwdisesuaikan dengan perkembangan dan kebutuhan hukum bidang kearsipanyang berkaitan dengan kearsipan sesuai lingkup tugas dan fungsinya sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang undangan, termasuk menetapkan peraturan arsip nasional republik indonesia tentang pedoman umum tata naskah dinas. pedoman umum tata naskah dinasisposisi, dan surat undangan internal. nota dinas merupakan salah satu bentuk sarana komunikasi resmi internal antar pejabat lingkungan suatu lembaga negara dan pemerintahanlembaga negara dan pemerintahan daerah sesuai dengan tugas, wewenang, dan tanggung jawabnya. dalam hal ptn, organisasi kemasyarakatan, organisasi politik, dan bumn bumi tidak menggunakan istilah nota dinas dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya, maka dapat diganti dengan nama lain sepanjang memiliki fungsi yang sama. susunan dan bentuk nota dinas terdiri atas: kepala, batang tubuh, dan kaki. ata pama han san age mma tone ata (an s| & (ousesewu) (bappeda) (mama) apes contoh pemerintah daerah bab iiikaa hera bekerja pane, (f7 der ali pan asia gap uang ann sin run ron tdm mat aka pen cak cas can setermalala sen ane meng poni uli peraga mana pen mri maan tepi read memerah ani mnt rata ana agar bra nanya. 2aa pesona bagas aan sendpamaang kung dan tee mena megan bnn sen i o1 ara dengna yen semngmundh ran den pama angan peta bam pan anna pin. ao, kpd apa atm uga neeiroakasag. temp ane nga 9d weteapaerataan peta data |. apa semata bln dan printed maan get tea bar ena sit, din: ora anna cgpttok rap "ai tan per tan nan snn dau san lin ern kane nana tea ina gia singa spy. original paper after color copy after general copy sec paper sample angga gangga mar ate mangga mei pena sai pas mama aan apa pep pang met manga, mera yara asi foto maan pam pena pena. ptt bean, mama aan mag, mama uni antar usai png mem pai sman sie pala mang, tap, memanah ting ama maan, kang, paman renta ppi lem mama stan pera han, atu lang mag iban gerai anna pesat bina aman dag spa dan drag pare pergi sanam mang ana pas mana spa mera par man bea opr|expr espapn oop hadirat ay, ng) natsstime ep. bab pejabat penandatangan naskah dinas kewenangan penandasusunan dan bentuk kewenangan penandatanganan dapat dilihat pada tabel bawah ini: jenis naskah pimpinan pimpinan staf pimpinan administrator pengawas tinggi tinggi tinggi dinas ahli koordinator subkoordinator utama madya pratama standar operasional prosedur nter surat undangan aman jjoooo jas jajan negeri kesepahaman bersama perjanjian kerjasama negeri jas pemain poo pop jas peeaacm elo paw pop pengumuman nter gam ttu surat tanda tamat pendidikan dan latihan piagam contoh instansi pusat ka. ka. sebagian wakil kepala kepala sekretaris kepala sekretaris bagian ka. subbidang jenis naskah dinas daerah kepala sekda asisten staf ahli perangkat dprd upt perangkat ka. bidang ka. seksi daerah daerah daerah rekaman ti. (kepuasan to. tulo uli instruksi ooo)o)o (suatearan tot surat biasa (suatkeeranan (suratperintah lai sob yoh (suratan isu surat perjanjian (sumatrana oo tpi surat keterangan melaksanakan tugas nota dinas pan lan lembar disposisi sto asus jas. pengumuman oh) jam |taran ols yss jas rekomendasi oo powo yss |telah lan nan j20 (eeaacra ops yss tanam pas ita piagam ton lan (serikat https lau isu lan telaah staf yan note luas lan contoh pemerintah daerah penggunaan atas nama (a.n.) contoh penggunaan atas nama (a.n.) dalam penandatanganan surat adalah sebagai berikut: contoh a.n. menteri keuangan sekretaris jenderal, (tanda tangan) mulia nasution nip contoh a.n. sekretaris jenderal kepala biro organisasi dan penatalaksanaan (tanda tangan) syamsuar said nip: contohenggunaan untuk beliau (u.b.) contoh penggunaan atas nama (a.n.) dan untuk beliau (u.b.) dalam penandatanganan surat adalah sebagai berikut: contoh a.n. menteri keuangan direktur jenderal pajak u.b. direktur ., (tanda tangan) nama pejabat nip . contoh a.n. direktur jenderal pajak direktur . u.b. kepala subdirektorat . (tanda tangan) nama pejabat nip. contoh direktur jenderal . u.b. sekretaris direktorat jenderal ., tanda tangan nama pejabat nip . contoh direktur jenderal . u.b. direktur ., tanda tangan nama pejabat nip . contoh. pangkat nip penggunaan pelaksana tugas it.) contoh penulisan sebutan plt. dalam penandatanganan naskah dinas. plt. kepala biro umum tanda tangan nama lengkap nip: . pielaksana harian plh.) contoh penulisan sebutan plh. dalam penandatanganan naskah dinas. plh. kepala biro umum tanda tangan nama lengkap nip: .lt. kepala arsip nasional republik indonesia, ttd. taufiklembaga negara dan pemerintahannaskah dinas khusus naskah dinas khusus terdiri dari: surat perjanjian, surat kuasa:, dan perjanjian luar negeri.laporan laporan merupakan.telaah staflembaga pemerintah non kementer. indonesia tentang pedoman umum tata naskah dinas. bab ketentuan umum dalam peraturan arsip nasional republik indonesiasg.setiap lembaga harusvurij schrijfpapier hvs): ukuran f4:lembaga negara dan pemerintahantiap lembaga negara dan pemerintah daerahlembaga atau jabatan, serta alamat lembaga,empatcc.sesuaikan dengan kebijakan pada tiap lembaga negara dan pemerintahan daerah. bagian ketujuh tembusan tembusan naskah dinas.acid,diatur sesuai dengan kebijakan pada tiap lembaga negara dan pemerintah daerah. paragraf cap cap digunakan pada naskah dinas dengan media rekam kertas. cap sebagaimana. dimaksud pada tidak digunakan pada naskah dinas dengan media rekam elektronik.puluh., filter image: antibody, bab pejabat penanda tangan naskah dinas setiap lembaga negara dan pemerintahan daerahcontoh susunan dan bentuk. lain. dalam ketentuan peraturan perundang undangandoman umum tata naskah dinas merupakan acuan umum dalam penyusunan kebijakan tata naskah dinas pada lembaga negara dan pemerintahan daerahcc. pengamanan naskah dinas, pejabat penanda tangan naskah dinas, dan pengendalian naskah dinasd., dan tanah ketentuan peralihan peraturan tentang tata naskah dinas lingkungan lembaga negara, pemerintahan daerah, ptn, organisasi kemasyarakatan, organisasi politik, dan atau bumn bumi yang telah ditetapkan sebelum peraturan arsip nasional republik indonesia ini berlaku, dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan arsip nasional republik indonesia ini. bab vitan an kai le) kai heo mani nip lampiran peraturan arsip nasional republik indonesia nomor tahun tentang pedoman umum tata naskah dinas pedoman umum. bab pembuatan naskah dinas penomoran naskah dinas bentuk dan spesifikasi kop naskah dinas jabatan bentuk dan spesifikasi cap jabatan bentuk dan spesifikasi cap lembaga bab iii pengamanan naskah dinas watermark: rosetta, guilloche: filter image: antibody, microtext: ketentuan lebih lanjut mengenai kebijakan tata naskah dinas lingkungan lembaga negara dan pemerintahan daerah sebagaimana dimaksud pada diatur oleh pimpinan lembaga negara atau kepala daerah. ketentuan mengenai pedoman umum tata naskah dinas dalam peraturan arsip nasional republik indonesia ini berlaku secara mutasi mutans bagi, ptn, organisasi kemasyarakatan, organisasi politik, dan bumn bumi. babdan naskah dinas khusus. dalam hal terdapat naskah dinas selain dari jenis naskah dinas sebagaimana dimaksud pada lembaga negara dan pemerintahan daerah berwenang menetapkan jenis naskah dinas dan menentukan susunan serta bentuk naskah dinas sesuai urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya berdasarkan prinsip dan unsur pembuatan naskah dinas sebagaimana diatur dalamtugas plt.) penggunaan pelaksana harian plh.) bab:susunan dan bentuk instruksi nama jabatan instruksi tentang kepada hane jabatan pegawai: nama jabatan pegawai: name jabatan pegawai: name jabatan pegawai, untuk jan seterunya nama jabatan, tanda tangan dan cap jabatan nama lengkap, nama lengkap pejabat penanda tangan, yang ditulis dengan huruf kapital, dan cap dinas. contoh susunan dan bentuk surat edaran nama jabatan nama lembaga krefuelik indonesia yth. nncroooconannnnanan nan annnnaaan rnrooomon ono ena nana ena nan anna dan seterusnya surat edaran nomor. tahun . tentang antar belakang ser pen penutup ditetapkan leone bee tanggal .ooo woconenanuansanaan hama jabatan, tanda tangan dan cap jabatan nama lengkap tembusan: dl. ono o&oocoomnvononan ane aon anna naa beo nnmoooooononnan ana nana ana naan gap seterusnyacontoh susunan dan bentuk keputusan ditandatangani oleh pimpinan tertinggi lembaga) nama jabatan keputusan nocoooooconmnnnnnnnnnnnnnnannnnanaaanan anna nomor . tahun . tentang nama jabatan noor menimbang: dsb en. corn oonenonnnn men nuansa man namanya mana anna ann memgimgt benar corennanannnnannnnnan menanam ana mann ana man menanam man mana nnnomenenannn ana aan ena ana ama man ana aaa man maan aan man maa anna mann memutuskan: kesatu: mengangkat .oclc conennannnnnn anna mnnnnanana man anna mana kedua ugotksi. lennon crrannnnan mena lenan nan anaknya aman mann man man anan maan maan naa, ketiga locoooevo0rereonereneanene ena aen anna anna ana keenan maan anna pada enggan mnnnnnn ena kanan nan man anna mama jabatan, tanda tangan dan cap jabatan nama lengkap contoh susunan dan bentuk keputusan ditandatangani oleh selain pimpinan tertinggi lembaga) nama lembaga nama jabatan tentang mengingat .noooocoocoooooooooooner ane nenek nan menanenaneaa aah memutuskan: ketiga snnnnnnnananannannnnnnnnnannannnnnnnnnnnnannnnnnnnnnnannnnnannananaaan ditetapkan reovovooooooeeenerre nama jabatan, tanda tangan dan cap jabatan nama lengkap contoh susunan dan bentuk salinan keputusan sean keputusan e.oooooneeenvenenennenn anna ena naa eaa mana nana noms. . tahun . tentang hama jabatan menimbang: lon often nenek nenek meme aan ane man merana mana mengingat ocooooocererevenerene nenek tanaman rename ane ena menang nnvonnonenenennena ten nen ane aan ena manan ena mena aan aman aan ana men mean memutuskan: menetapkan keputusan soon enennnntennnnen tentang sari. kesatu eden ane anna nana anne anna mana aan nana maenananamssan kedua oonvonevenenentenee nana nen aan ana aman mana nana nana maa maan ena pen maan nana ketua dena aan anna aan nan nama anna ena aan samaran pada tanggal knnannnannananannn nana mama jabatan, td. nama lengkap salinan sesuai dengan seninya mama jabatan, tanda tangan mama lengkap paragraf naskah dinas pengaturan jenis naskah dinas pengaturan terdiri atas: peraturan perundang undangan, instruksi: cc.perundang undangan, dan teknik penyusunan peraturan perundang undangan terdiri atas kerangka peraturan perundang undangan, hal hal khusus, ragam bahasa peraturan perundang undangan, serta bentuk rancangan peraturan perundang undangan: menteri, kepala lembaga atau pejabat yang diberikan kewenangan pada lembaga negara, atau kepala daerah: kepala, konsiderans: susunan dan bentuk surat perintah atau surat tugas..contoh susunan dan bentuk surat perintah surat tugas mama lembaga surat perintah surat tugas nomor. fog menimbang: aws loose nan ana nnn anne mann mmm nah memberi perintah dan seterusnya. dan seterusnya. nama tempat, tanggal nama jabatan, tanda tangan dan cap lembaga nama lengkap susunan dan bentuk nota dinascontoh susunan dan bentuk nota dinas nama lembaga unit kerja nota dinas nomor . . . bulan tahun tanda tangan nama lengkap tembusan: susunan dan bentuk memorandum kepala bagian kepala memorandum terdiri daricontoh susunan dan bentuk memorandum arsip nasional republik indonesia biro umum memorandum nomor: ka. hal dan ann anna aan aan anna aan tempat), (tgl, bln, thn.) nama jabatan, nama pejabat tembusan susunan dan bentuk surat undangan internal'contoh susunan dan bentuk surat undangan internal nama lembaga unit kerja nomor donna tempat), tgl, bln., thn.) sifat lampiran hal undangan. nama jabatan, tanda tangan dan cap lembaga) nama lengkap tembusan: contoh susunan dan bentuk lampiran surat undangan internal lampiran surat daftar pejabat pegawai yang diundang nama jabatan, tanda tangan dan cap lembaga) nama lengkapcontoh susunan dan bentuk surat dinas untuk pejabat negara nama jabatan momo maaf tempati.( tgl., eln., thn. sifat lampiran hal nama jabatan, tanda tangan dan cap jabatan) nama lengkap tembusan: alamat lengkap contoh susunan dan bentuk surat dinas untuk nonpejabat negara nama lembaga nomor .f.ofh. .( tempat),.( tgl., bin., thn.| sat lampiran: hal nama jabatan, tanda tangan dan cap lembaga nama lengkap tembusan: susunan dan bentuk perjanjian dalam negericontoh susunan dan bentuk surat perjanjian antar lembaga dalam negeri untuk pejabat negara perjanjian kerja sama antara tentang nomor rn oooconenennnnnnananaan nomor. ooneonneveraneeneaanana pada hari ini, ., ( tanggal ., bulan ., tahun ., bertempat di., yang bertanda tangan bawah ini .ooooooonennana m eeameww emlnjutnya disebut sebagai fihak berrnnnanannananann mama, lanjutnya disebut sebagai pihak bersepakat untuk melakukan kerja sama dalam dian. oma yang diah dalam ketentuan sebagai berikut tujuan kerja zama final ruang lingkup kerja sama pama pelaksanaan kegiatan final pembiayaan fataljorddadakan pemerintah bidang fiskal dan moneter: keadaan keamanan yang tidak mengirimkan. segala perubahan dan atau pembatalan terhadap piagam kerja sama keanda tangan tanda tangan mfihak perjanjian kerja sama pihak antara nona aan ana tentang nomor ooooooooooooco xoo momo dono oooooooomoo.o. pada hari ini, ., tanggal ., bulan ., tahun ., bertempat di., yang bertanda tangan bawah ini bersepakat untuk melakukan kerja sama dalam bidang.oooooeennnaanco. keadaan keamanan yang tidak mendiamkan. sponda tangan tonda tangan mama nama susunan dan bentuk surat kuasa.contoh susunan dan bentuk surat kuasa nama lembaga surat kuasa nomor yang bertanda tangan bawah ini, jabatan: .i.iioooooococooona memberi kuasa kepada jabatan: mennnnnannann surat kuasa ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya. tanda tangan materai dan tanda tangan nama lengkap nama lengkap nip nip contoh susunan dan bentuk surat kuasa full powers) untuk penandatanganan menteri luar negeri republik indonesia surat kuasa nomor. fun. yang bertanda tangan bawah ini, .( nama pejabat)., kepada nama pejabat jabatan menteri gubernur walikota dsb.) indonesia, nota kesepahaman antara pemerintah pemerintah .asing negara sahabat. mengenai kerja tanda tangan nama menteri luar negeri republik indonesiabadan dan ataupimpinan tertinggi atau pejabat lain yang menerima pendelegasian wewenangontoh susunan dan bentukj!)? republic indonesia and the governmentsusunan dan bentuk berita acaracc.susunan dan bentuk berita acara nama lembaga berita acara nomor. ang mna pada hari mu, ., tanggal ., bulan., tahun ., kan masse masing: .nama pejabat|, . nip dan jabatan), selanjutnya disebut pihak pertama, dan kedua, telah melaksanakan dan seterusnya pihak kedua pihak pertama, tanda tangan tanda tangan mengetahui mengesahkan mama jabatan, tanda tangan.contoh susunan dan bentuk surat keterangan tentang seseorang nama lembaga surat keterangan nomor yang bertanda tangan bawah ini, dengan ini menerangkan bahwa dan seterusnya pejabat pembuat keterangan, tanda tangan dan cap lembaga nama lengkap contoh susunan dan bentuk surat keterangan tentang hal peristiwa nama lembaga telpon mor facsimile aa. surat keterangan nomor poem yang bertanda tangan bawah ini, jabatan annananananana nana dengan ini menerangkan bahwa pada hari ini demikian surat keterangan dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya pejabat pembuat keterangan, tanda tangan dan cap lembaga nama lengkapramadan nip, cap lembagacontoh susunan dan bentuk surat pengantar nama lembaga jalan. telepon. ooocoooocorey faksimili #. tgl., eln., thn.) surat pengantar nomor sana penafoafan naskah dinas yang banyaknya keterangan dikirim! nama jabatan, nama jabatan, tanda tangan tanda tangan dan cap lembaga nama lengkap nama lengkap telepon lo. susunan dan bentuk pengumumsusunan dan bentuk pengumuman nama lembaga pengumuman nomor ml. tentang nama jabatan, tanda tangan dan cap lembaga nama lengkap paragraf naskah dinas penugasan naskah dinas penugasanataudan naskah dinas korespondensi eksternal. susunan dan bentuk laporcc.contoh susunan dan bentuk laporan hama lembaga laporan tentang pendahuluan umum maksud dan tujuan ruang lookup dasar kegiatan yang dilaksanakan hasil yang dicapai simpulan dan saran penutup moms jabatan pembuat laporan, tanda tangan dan cap lembaga mama lengkap susunan dan bentuk telaah staf, nama lengkap, dan daftar lampiran (jika diperlukan). contoh susunan dan bentuk telaah staf telaahan staf tentang persoalan asian persoalan memuat pernyataan singkat dan jelas tentang persoalan yang akan dipecahkan. ii. frasnsespan prasngeapan memuat dugaan yang beralasan berdasarkan data dan saling berhubungan ses lsi dengan situs yang dihadapi dan merupakan kemungkinan kejadian dimasa mendatang ii. fakta yang mempengaruhi asian fakta yang mempengaruhi memuat fakta yang merupakan landasanasnama jabatan pembuat telaahan staf tanda tangan nama lengkappengaturan (peraturan perundang undangan): peraturan arsip nasional republik indonesia nomor tahun tentang pedoman tata naskah dinas contoh susunan dan bentuk penomoran naskah dinas penetapan keputusan): keputusan kepala arsip nasional republik indonesia nomor tahun tentang instrumen audit kearsipan, nomor urut surat: tahun terbit contoh susunan dan bentuk penomoran naskah dinas korespondensi intern (nota dinas): nomor: kn. xisusunan dan bentuk penomoran naskah dinas korespondensi eastern (surat dinas)bentuk dan spesifikasi kop naskah dinas jabatan. bentuk dan spesifikasi kop naskah dinas jabatan dengan lambang negara: helen lomba aan menteri pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi republik indonesia contoh instansi pusat tno gubernur kepulauan bangka belitung contoh pemerintah daerah bentuk dan spesifikasi kop naskah dinas jabatan dengan logo lembaga atau pemerintah daerah. contoh: kementerian pendayagunaan aparatur negara kuningan telp fax. e mail evaluasiren @gmail.com contoh instansi pusat pr.:" dinas komunikasi informatika dan pde kaa jalan end. sudirman nomor pekanbaru, kode pos: telp faks email pemerintah kota surabaya dinas kesehatan jalan jemursari surabaya (kode pos) jawa timur telepon e mail. contoh pemerintah daerah bentuk dan spesifikasi kop naskah dinas jabatan dengan atribut tertentu. susunan dan bentukcontoh: kementerian kesehatan republik indonesia direktorat jenderal kefarmasian dan alat kesehatan kakrarue ipl) sinyalnya vitae pon german naa contoh penggunaan logo german pada naskah dinas kementerian kesehatan bentuk dan spesifikasi cap jabatan bentuk dan spesifikasi cap jabatan dengan lambang negara adalah sebagai berikut. capana yer benua npan ig) mena nct yen mn ter bentuk dan spesifikasir1contoh: nama instansi logo instansi contoh instansi pusat |
peraturan bupati kabupaten pesawaran pesawaran arabupati pesawaran provinsi lampung peraturan bupati pesawaranperaturan bupatiesa adalah desa yang berada wilayah kabupaten pesawaran provinsi lampung. jumlah desa adalah jumlah desa yang ditetapkan oleh menteri dalam negerselanjutnya disingkat rku desadddd untuk setiap desa daerah tahun anggaran sebagaimana dimaksud dalam dihitung dengan cara: z1):#( z2). penyaluran add dilakukan melalui pemindahbukuan dari dari rsud rku des. penyaluran add dilakukan setelah kepala desa menyampaikan apb desa hasil evaluasi. rincian add yang diterima desa setiap tahun dianggarkan dalam apb desa. addjika terdapat: penggunaan add tidak sesuai dengan prioritas penggunaan add: penyimpanan uang dalam bentuk deposito lebih dari (dua) bulan, atau sisa add yang melebihi (tiga puluh per seratus) dari add yang diterima desa. s5)began salinan aslinya kapal? hukum adakan pesawaran, arang sus ingtyas, s.h. pembina tia kat nip. ijisnasiasisisis sisisisiseis koni disisi twlololgia oli nlaisialol siantar aia nisisisisisisisisi tiga iaj nita alaisololm ical sin aaj ajal mmo wol lakolaroiwioo vita lan, asian pisisisiri ata min slolnjoiniola mini sinai ala disini ssk seosleleisisis banci das bdd pkn njnjatnjanjatat barang similis nemu: inn sicisicsisisis olah sales elalalalajale| isagisisisielsl sial sole sisisisigheleia $|x |x s| | | elolololojelelo sisicisisisisisis mine sha simi sinis alwi kimi slolclolsisis nag jajolalai swiss3sisi sialalniclal lla| isisaiisn mon masih bang sisilia jati latar oxs olalsimis sisa jga sama aan nn: ang, nag jan seri nya nnnnonnak kai gan moe sloloimnj kanan cola elajalaa panen sale rn: asas tel efarololarolo lola simi| alla ala lt, ss.s similis fog kara por pengen main olo osisiolaeloln alma8 katana tibjalalbi ini inn ina sisisolesala sis oni jala naa dana isisisisi lisis nan jap tana siar kenn) solo winlesisicielo| olowiaolaleltia tia tim 282s oleo mag nana dadaaalsalal isi sisi sisiolelolelolalal is. dp: man je) osis sisilia isis amami iu! !|s $ ) sial si& asi 5i3 sioigissial sisa edisi sirosis sis sas al$ sicibisi ala ajal alla|g sid io 2gid sas mainan mania: 3l3|si. nna merta kean ar) |
arsip nasional. retensi. arsip. perekonomian. pertanitanian nomor tu. a4 tentang draft retensi arsip sektor perekonomian urusan pertanian telah disepakati pedoman retensi arsip sektor perekonomian urustanian ini disusun oleh arsip nasional republik indonesia bersama dengan kementerian pertanian. ketentuan mengenai retensi arsip sektor perekonomian urusan pertanitanitanian digunakan untuk menyusun: jra substansi bagi kementerian dibidang pertanian, dan jra substansi dibidang pertanian bagi pemerintahantanian. dalam menetapkan jra sebagaimana dimaksud pada lembaga negaratanian meliputi: kebijakan, peternakan dan kesehatan hewan, perkebunan, hortikultura, prasarana dan sarana pertanian, tanaman pangan, pengelolaan dan pemasaran hasil pertanian, penelitian dan pengembangan pertanian, ketahanan pangan, j . karantina pertanian, dan perlindungan varietas tanaman dan perizinanri. kode etik pegawai.gawai arsip nasional republik indonesinilai nilai dan perilaku utamkode etik pegawai arsip nasional republik indonesifungsi dan tugas pokok serta kegiatan sehari hari. pegawai arsip nasional republik indonesia yang selanjutnya disebut pegawai adalah pegawai negeri sipil, calon pegawai negeri sipil, yang bekerja lingkungan arsip nasional republik indonearsip nasional republik indonesiajabat yang berwenang adalah kepala arsip nasional republik indonesia yang selanjutnya disebut kepala atau pejabat lain yang ditunjuk. nilai nilai organisasi adalah dasar acuan dan motor penggerak motivasi, sikap dan tindakan. integritas adalah mengandung makna berpikir, berkata, berperilaku, dan bertindak dengan baik dan benar. profesional adalah bekerja cermat, cepat, tuntas, dan berkualitas. visioner adalah berwawasan kedepan dan tanggap terhadap perubahan. sinergi adalah membangun kerja sama dan koordinasi yang harmonis dan produktif. akuntabel adalah transparan dan dapat dipertanggungjawabkan. sanksi moral adalah hukuman bagi pegawai yang melanggar etika organisasi berbentuk pernyataan tertutup maupun pernyataan terbuka. bab maksud dan tujuan maksud penetapan peraturan kepala arsip nasional republik indonesia ini adalah sebagai: pedoman untuk melaksanakan nilai dasar arsip nasional republik indonesia yaitu integritas, profesional, visioner, sinergi dan akuntabel, dan instrumen pengukuran evaluasi kode etik pegawai arsip nasional republik indonesia. peraturan kepala arsip nasional republik indonesia ini bertujuan untuk mendorong pengembangan budaya kerja pegawai berdasarkan nilai nilai dan perilaku utama lingkungan arsip nasional republik indonesia. bab iii nilai dasar dan indikator perilaku utama nilai dasar yang harus dijunjung tinggi oleh pegawai meliputi: integritas, profesional, cc. visioner, sinergi, dan akuntabel. dalam melaksanakan tugas pegawai wajib mematuhi dan berpedoman pada kode etik dan nilai dasar. kode etik sebagaimana dimaksud dalam diwujudkan dalam perilaku utama dan indikator dari perilaku utama sebagai acuan yang harus diterapkan pegawai. integritas sebagaimana dimaksud dalam huruf terdiri atas: menggunakan dan menyampaikan informasi yang aktual dan faktual, bekerja dengan disiplin dan penuh tanggung jawab, cc. santun dalam berbicara dan berperilaku, dan keselarasan antara kata dan perbuatan. indikator menggunakan dan menyampaikan informasi yang aktual dan faktual sebagaimana dimaksud dalam huruf meliputi:, menggunakan dan menyampaikan informasi setelah dilakukan pemilahan isi informasi, cc. menyampaikan informasi kepada orang yang tepat, memberikan koreksi terhadap informasi yang salah, danindikator bekerja dengan disiplin dan penuh tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam huruf meliputi: mematuhi ketentuan jam kerja, mengutamakan tugas sesuai dengan fungsi dan wewenang, cc. menggunakan seragam sesuai dengan peraturan, meninggalkan ruangan kerja harus dengan izin, menyelesaikan tugas sesuai dengan target waktu, kualitas, dan kuantitas, bersedia menerima resiko sebagai akibat dari kesalahan pekerjaannya, melaporkan hasil pekerjaan yang diberikan, dan menggunakan sarana dan prasarana kantor dengan baik sesuai peruntukannya. indikator santun dalam berbicara dan berperilaku sebagaimana dimaksud dalam huruf meliputi: menyampaikan pendapat dengan bahasa yang sopan dan baik, mendengarkan dan menghargai pendapat orang lain, cc. mengucapkan terima kasih setelah mendapatkan bantuan,, saling memaafkan ketika melakukan kesalahan, menggunakan pakaian yang sopan dan pantas, menjaga kebersihan lingkungan arsip nasional republik indonesia, merokok ditempat yang telah ditentukan diluar ruangan kerja dan pada jam istirahat, menjaga diri dari perbuatan asusila, menjauhkan diri dari penyalahgunaan narkoba, dan menjauhkan diri dari minuman keras atau beralkohol. indikator keselarasan antara kata dan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam huruf meliputi: berkomitmen terhadap kesepakatan, konsisten antara ucapan dan tindakan, cc. mengakui kesalahan yang dilakukan dan tidak mengulangi kesalahan yang sama, berkomitmen terhadap sumpah jabatan, dan melaksanakan tugas yang telah direncanakan. indikator nilai integritas yang dilarang untuk dilakukan, meliputi: korupsi, kolusi, dan nepotisme kkn), dan menyalahgunakan jabatan untuk kepentingan pribadi. indikator korupsi, kolusi, dan nepotisme kkn) sebagaimana dimaksud dalam huruf meliputi: menerima dan memberi gratifikasi, bekerjasama bersekongkol untuk kepentingan pribadi dan kelompok, diskriminatif dalam memberikan pelayanan, melibatkan calo dalam mengurus sesuatu, dan memanfaatkan jam kerja selain untuk kepentingan dinas. indikator menyalahgunakan jabatan untuk kepentingan pribadi sebagaimana dimaksud dalam huruf meliputi: memberi kemudahan untuk kepentingan pribadi atau keluarga, memberi, meminta, dan menerima upeti setoran, bekerja sama bersekongkol untuk sebuah proyek, menggunakan anggaran dinas untuk kepentingan pribadi, menggunakan fasilitas negara untuk kepentingan pribadi, dan menggunakan kewenangan untuk mempersulit karir orang lain. profesional sebagaimana dimaksud dalam huruf terdiri atas: menggunakan keahlian dan kemampuan berdasarkan etika profesi, berfikir kritis, analitis, teliti, dan konseptual, bekerja dengan efisien dan efektif, melayani sepenuh hati dan bekerja dengan empati kemanfaatan dan kepuasan pelanggan, dan selalu melakukan evaluasi pekerjaan. indikator menggunakan keahlian dan kemampuan berdasarkan etika profesi sebagaimana dimaksud dalam huruf meliputi: memegang teguh kode etik pegawai arsip nasional republik indonesia, mengembangkan pengetahuan keilmuan berkaitan dengan tugas dan wewenang, bekerja dengan sungguh sungguh sesuai keahliannya, dan membuat telaah secara objektif. indikator berfikir kritis, analitis, teliti, dan konseptual sebagaimana dimaksud dalam huruf meliputi: memberikan ide ide kreatif yang positif, memberikan solusi yang tepat atas masalah yang ada, cc. menggunakan sumber data yang lengkap, melihat permasalahan dari berbagai sudut pandang, dan memiliki dasar yang jelas dalam membangun argumen. indikator bekerja dengan efektif dan efisien, sebagaimana dimaksud dalam huruf meliputi: menggunakan waktu kerja secara optimal, membuat jadwal dan target pekerjaan, dan bekerja sesuaijadwal dan target. indikator melayani sepenuh hati dan bekerja dengan empati kemanfaatan dan kepuasan pelanggan sebagaimana dimaksud dalam huruf meliputi: mendengarkan keluhan, saran, dan pendapat pelanggan rekan kerja atasan bawahan, menindaklanjuti keluhan pelanggan rekan kerja atasan bawahan, cc. memberikan senyum, sapa dan salam terhadap pelanggan rekan kerja atasan bawahan, memberikan layanan cepat, tepat dan bermanfaat, dan senantiasa memperbaiki kualitas layanan. indikator selalu melakukan evaluasi pekerjaan, sebagaimana dimaksud dalam huruf meliputi: mengidentifikasi setiap masalah hambatan pekerjaan, mencari solusi dan menyelesaikan hambatan pekerjaan, cc. mengembangkan kemampuan dan pengetahuan, berkomunikasi dengan baik dengan tim dan atasan, memeriksa kembali pekerjaan yang telah selesai, memperbaiki kesalahan pada pekerjaan, dan melakukan evaluasi secara bersama dan terus menerus. indikator nilai profesional yang dilarang untuk dilakukan meliputi: bekerja asal asalan, dan menunda pekerjaan. indikator bekerja asal asalan sebagaimana dimaksud dalam huruf meliputi: bekerja dengan ceroboh, bekerja tidak sesuai peraturan, bekerja tanpa orientasi output outcome, dan selalu ada komplain atas hasil kerja. indikator menunda pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam huruf meliputi: mengulur waktu penyelesaian pekerjaan, bekerja tidak sesuai dengan rencana waktu pekerjaan, mengutamakan kegiatan pekerjaan tambahan, bekerja tanpa target, dan meremehkan pekerjaan. visioner sebagaimana dimaksud dalam huruf terdiri atas: selalu menambah ilmu pengetahuan, memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi, cc. bersikap komunikatif, terbuka, dan konstruktif, dan menciptakan gagasan, ide ide baru yang implementasi. indikator selalu menambah ilmu pengetahuan sebagaimana dimaksud dalam huruf meliputi: membaca sumber sumber informasi, mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, bertukar pikiran terkait dengan pelaksanaan pekerjaan, berperan serta aktif dalam kegiatan pengembangan diri, dan belajar menyesuaikan hal hal baru. indikator memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi sebagaimana dimaksud dalam huruf meliputi: menggunakan perangkat teknologi informasi komunikasi tik): memiliki akun email, cc. menggunakan sosial media sebagai alat komunikasi untuk mendukung pelaksanaan pekerjaan, mengikuti perkembangan tik, dan menggunakan tik dengan bijak dan bertanggung jawab. indikator bersikap komunikatif, terbuka dan konstruktif, sebagaimana dimaksud dalam huruf meliputi: berpikir positif, terbuka terhadap gagasan baru, mampu memberikan pemahaman kepada orang lain, aktif dalam diskusi, dan mampu menyampaikan pendapat dengan baik. indikator menciptakan gagasan, ide ide baru yang implementasi, sebagaimana dimaksud dalam huruf meliputi: bekerja secara kreatif dan inovatif: menyampaikan gagasan dan ide yang konstruktif, cc. menciptakan gagasan baru yang konstruktif untuk kemajuan organisasi, dan menerjemahkan ide dalam langkah langkah kegiatan. indikator nilai visioner yang dilarang untuk dilakukan meliputi: pesimis dalam mencapai tujuan organisasi, cepat puas dengan kondisi yang ada, dan bersifat apatis terhadap lingkungan. indikator pesimis dalam mencapai tujuan organisasi sebagaimana dimaksud dalam huruf meliputi: berpikir negatif, mudah menyerah, dan cc. memiliki semangat yang rendah. indikator cepat puas dengan kondisi yang ada sebagaimana dimaksud dalam huruf meliputi: mudah terlena dengan zona nyaman dalam suatu pekerjaan, menghindari suatu tantangan, berpikir jangka pendek, dan menentang perubahan. indikator bersifat apatis terhadap lingkungan sebagaimana dimaksud dalam huruf meliputi: mengabaikan kepentingan organisasi, kepedulian yang rendah terhadap lingkungan pekerjaan, cc. menarik diri terhadap lingkungan, mengabaikan undangan rapat tanpa alasan jelas, dan partisipasi yang kurang pada kegiatan kegiatan instansi. sinergi sebagaimana dimaksud dalam huruf terdiri atas: membangun rasa saling percaya dan saling menghormati, menerima masukan dan kritikan yang membangun, cc. saling peduli dan mengutamakan kepentingan organisasi daripada unit kerja, melaksanakan kerja sama secara partisipatif dan produktif antar unit kerja, dan. indikator membangun rasa saling percaya dan saling menghormati sebagaimana dimaksud dalam huruf meliputi: menghargai orang lain pegawai lainnya, senang bergaul tanpa memandang unsur suku, agama, ras, dan antargolongan sara), cc. memahami tugas dan kewenangan masing masing, saling mendukung pekerjaan, saling menghargai antar jabatan, dan mampu mengelola konflik untuk menjadi sumber daya organisasi. indikator menerima masukan dan kritikan yang membangun sebagaimana dimaksud dalam huruf meliputi: bersikap terbuka, menindaklanjuti masukan dan kritikan yang membangun, dan aktif dalam menghimpun masukan dari berbagai pihak. indikator saling peduli dan mengutamakan kepentingan organisasi daripada unit kerja sebagaimana dimaksud dalam huruf meliputi: menghilangkan ego sektoral, berorientasi pada sukses organisasi, bersikap objektif untuk kepentingan organisasi, dan menyusun program kerja unit yang mendukung visi dan misi organisasi. indikator melaksanakan kerja sama secara partisipatif dan produktif antar unit kerja sebagaimana dimaksud dalam huruf meliputi: menjalin hubungan kerja dengan baik, memahami keterkaitan dalam pelaksanaan fungsi dan tugas, cc. saling mendukung kegiatan antar unit, dan melibatkan lintas unit kerja dalam proses pekerjaan yang saling berhubungan. indikatorebagaimana dimaksud dalam huruf meliputi: menjalin komunikasi efektif dengan lembaga lain dan masyarakat, dan berperan serta secara aktif dalam kegiatan antar lembaga. indikator nilai sinergi yang dilarang untuk dilakukan, meliputi: curiga dan tidak menghargai orang lain, dan ego sektoral. indikator curiga dan tidak menghargai orang lain sebagaimana dimaksud dalam huruf meliputi: berpikir negatif terhadap orang lain, merasa paling pintar dan benar, cc. memaksakan kehendak diri sendiri, dan mencela orang lain. indikator ego sektoral sebagaimana dimaksud dalam huruf meliputi: menganggap unitnya paling berwenang, menganggap unitnya paling benar, cc. menganggap unitnya paling hebat, dan menganggap unitnya paling berjasa. akuntabel sebagaimana dimaksud dalam huruf terdiri atas: menaati peraturan perundang undangan dan standar operasional prosedur sop), menjamin ketersediaan arsip dari setiap pelaksanaan kegiatan, dan merumuskan, memutuskan dan melaksanakan kebijakan secara transparan. indikator menaati peraturan perundang undangan dan sop sebagaimana dimaksud dalam huruf dilaksanakan dengan bekerja sesuai dengan peraturan perundang undangan dan sop. indikator menjamin ketersedian arsip dari setiap pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam huruf meliputi: mendokumentasikan pelaksanaan kegiatan, membebaskan arsip kegiatan, cc. menata dan menyimpan arsip kegiatan, dan menyediakan akses informasi arsip kepada yang berhak. indikator merumuskan, memutuskan dan melaksanakan kebijakan secara transparan sebagaimana dimaksud dalam huruf dengan melaksanakan kebijakan yang telah ditetapkan. indikator nilai akuntabel yang dilarang untuk dilakukan meliputi: memanipulasi data dan informasi, dan tidak bertanggung jawab. indikator memanipulasi data dan informasi sebagaimana dimaksud dalam huruf meliputi: melakukan pemalsuan dokumen, melakukan pemalsuan data dan informasi, dan cc. menghilangkan data dan informasi pekerjaan. indikator tidak bertanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam huruf meliputi: meninggalkan pekerjaan tanpa alasan, melimpahkan tanggung jawab pekerjaan kepada orang lain: dan cc. mengabaikan bukti kerja dalam bekerja, dan mengabaikan perbaikan kerja. bab sanksi dan tindakan administratifbentuk pernyataan terbuka maupun pernyataan tertutup. kriteria pelanggaran sanksi moral sebagaimana dimaksud dalam berbentuk pernyataan terbuka dilaksanakan dengan pertimbangan sebagai berikut: memberi pelajaran kepada pegawai yang lain, tidak menyangkut privasi pegawai, dan tidak menimbulkan keresahan pegawai lain. kriteria pelanggaran sanksi moral sebagaimana dimaksud dalam berbentuk pernyataan tertutup dilaksanakan dengan pertimbangan sebagai berikut: menyangkut privasi seseorang, dan menimbulkan keresahannyampaian sanksi moral secara tertutup sebagaimana dimaksud dalamgawai yang dilaporkan melakukan pelanggaran kode etik setelah diperiksa oleh majelis kode etik dan ternyata pelanggaran tersebut merupakan pelanggaran disiplin direkomendasikan kepada pejabat yang berwenang untuk menjatuhk: lisan disertai dengan identitas yang jelas oleh pelapor kepada petugas penerima laporan, dan atau, tertulis yang ditandatangani dan disertai dengan identitas yang jelas oleh pelapor. laporan sebagaimana dimaksud pada dapat ditindaklanjuti apabila didukung dengan bukti yang kuat. penerimaan laporan sebagaimana dimaksud pada dilaksanakan oleh unit kerja yang menangani bidang kepegawaian. pejabat yang berwenang memerintahkan kepada majelis kode etik untuk menindaklanjuti laporan dimaksudkode etik dilaksanakan secara cepat dan paling lama (dua puluh satu) hari kerja sejak laporan diterima dari arsip nasional republik indonesia atau pejabat lain yang ditunjuk. masa tugas majelis kode etik berakhir pada saat keputusan majelis kode etik ditetapkan. keanggotaan majelis kode etikode etik kepada pejabat yang berwenang. dalam melaksanakan tugas majelis kode etik berwenang untuk: memanggil terlahir untuk didengar keterangannyaatau(dua) kali dipanggil secara sahtim penegak kode etik yang dilakukan oleh tim penegakan disiplin pegawai. bab vii terlahir, pelapor dan saksi terlahir mempunyai mempunyaimempunyai kewajiban:mempunyai hak mendapat perlindungan administratif. saksi sebagaimana dimaksud padasebenar benarnyai evaluasi kode etik evaluasi kode etik dilaksanakan untuk mengetahui penerapan kode etik lingkungan arsip nasional republik indonesia. hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada menjadi rencana aksi tindak lanjut berkaitan dengan penyelenggaraan reformasi birokrasi arsip nasional republik indonesia. tata cara evaluasi pelaksanaan kode etik lingkungan arsip nasional republik indonesia meliputi: evaluasi kode etik dilaksanakan setiap (satu) tahun sekali secara self assessment oleh masing masing pegawai lingkungan arsip nasional republik indonesia, evaluasi kode etik sebagaimana dimaksud pada huruf menggunakan kuesioner tertutup, dan hasil evaluasi kode etik sebagaimana dimaksud pada huruf dituangkan dalam laporan hasil evaluasi. sistem penilaian dinyatakan dengan nilai sebagai berikut: sangat bagus dinyatakan sangat bagus untuk dipertahankan, dinyatakan bagus, perlu peningkatan (sosialisasi), dinyatakan tidak bagus, perlu sosialisasi, pelatihan, dan penerapan secara konsisten, dan dinyatakan tidak bagus, perlu sosialisasi, pelatihan dan penanganan intensif atau dengan law enforcement. formulir penerapan evaluasi dan penerapan kode etik dan bentuk laporan evaluasi penerapan kode etik sebagaimana tercantum dalam lampiran peraturan kepalaformulir pertanyaan evaluasi penerapan kode etik lingkungan arsip nasional republik indonesia menggunakan dan menyampaikan informasi yang aktual dan faktual. saya. saya menggunakan dan menyampaikan informasi setelah dilakukan pemilahan isi informasi. saya menyampaikan informasi kepada orang yang tepat. saya memberikan koreksi terhadap informasi yang salah. sayabekerja dengan disiplin dan penuh tanggung jawab saya mematuhi ketentuan jam kerja. jas lalu|o| saya mengutamakan tugas sesuai dengan fungsi dan wewenang. saya menggunakan seragam sesuai dengan peraturan. saya meninggalkan ruangan kerja dengan izin. aspek yang dinilai skor saya menyelesaikan tugas sesuai dengan target waktu, kualitas, dan kuantitas. saya bersedia menerima resiko sebagai akibat dari kesalahan pekerjaan saya. saya melaporkan hasil pekerjaan yang diberikan. saya menggunakan sarana dan prasarana kantor dengan baik sesuai peruntukannya. santun dalam berbicara dan berperilaku saya menyampaikan pendapat dengan bahasa yang sopan dan baik. saya mendengarkan dan menghargai| pendapat orang lain. saya mengucapkan terima kasih setelah| mendapatkan bantuan. saya. saya saling memaafkan ketika melakukan kesalahan. saya menggunakan pakaian yang sopan| dan pantas saya menjaga kebersihan lingkungan anri saya merokok ditempat yang telah ditentukan. saya menjaga diri dari perbuatan asusila. |s3ja|s|e saya menjauhkan diri dari las penyalahgunaan narkoba saya menjauhkan diri dari minuman keras atau beralkohol keselarasan antara kata dan perbuatan saya berkomitmen terhadap kesepakatan. ja|s|e aspek yang dinilai skor saya konsisten antara ucapan dan| tindakan. saya mengakui kesalahan yang dilakukan dan tidak mengulangi kesalahan yang sama saya berkomitmen terhadap sumpah jabatan. saya melaksanakan tugas yang telah| direncanakan. korupsi, kolusi dan nepotisme kkn) saya menerima dan memberi gratifikasi ja|s|e saya bekerjasama bersekongkol untuk kepentingan pribadi dan kelompok. saya diskriminatif dalam memberikan pelayanan. saya melibatkan calo dalam mengurusi sesuatu. saya memanfaatkan jam kerja selain untuk kepentingan dinas. menyalahgunakan jabatan untuk kepentingan pribadi saya memberi kemudahan untuk kepentingan pribadi atau keluarga. saya memberi, meminta, dan menerima upeti setoran. saya berkerjasama bersekongkol untuk sebuah proyek. saya menggunakan anggaran dinas untuk kepentingan pribadi. saya menggunakan fasilitas negara untuk kepentingan pribadi. saya menggunakan kewenangan untuk mempersulit karir orang lain. nilai profesional menggunakan keahlian dan kemampuan berdasarkan etika profesi saya memegang teguh kode etik pegawai lola aspek yang dinilai skor arsip nasional republik indonesia. saya mengembangkan pengetahuan keilmuan berkaitan dengan tugas dan wewenang saya bekerja dengan sungguh sungguh sesuai keahlian. saya membuat telaah secara objektif. |s3ja|s|e berpikir kritis, analisis, teliti, dan konseptual saya memberikan ide ide kreatif yang| positif. saya memberikan solusi yang tepat atas| masalah yang ada saya menggunakan sumber data yang| lengkap saya melihat permasalahan dari berbagai| sudut pandang saya memiliki dasar yang jelas dalam| membangun argumen bekerja dengan efektif dan efisien saya menggunakan waktu kerja secara| optimal. saya membuat jadwal dan target| pekerjaan. saya bekerja sesuai jadwal dan target. jajak|e melayani sepenuh hati dan bekerja dengan empati kemanfaatan dan kepuasan pelanggan saya mendengarkan keluhan, saran dan| pendapat pelanggan rekan kerja atasan bawahan saya menindaklanjuti keluhan pelanggan rekan kerja atasan bawahan saya memberikan senyum, sapa dan salam| terhadap pelanggan. saya memberikan layanan cepat, tepat dan bermanfaat. saya senantiasa memperbaiki kualitas jas lalu|o| aspek yang dinilai skor selalu melakukan evaluasi pekerjaan saya mengidentifikasi setiap masalah| hambatan pekerjaan. saya mencari solusi dan menyelesaikan hambatan pekerjaan. saya mengembangkan kemampuan pengetahuan. saya berkomunikasi dengan baik dengan tim dan atasan. saya memeriksa kembali pekerjaan yang telah selesai. saya memperbaiki kesalahan pada pekerjaan saya melakukan evaluasi secara bersama dan terus menerus. bekerja asal asalan saya bekerja dengan ceroboh. ja|s|e saya bekerja tidak sesuai peraturan |s3ja|s|e saya bekerja tanpa orientasi output outcome saya selalu ada komplain atas hasil kerja. |s3ja|s|e menunda pekerjaan saya mengulur waktu penyelesaian pekerjaan. saya bekerja tidak sesuai dengan rencana waktu pekerjaan. saya mengutamakan kegiatan pekerjaan tambahan. saya meremehkan pekerjaan. |s3ja|s|e nilai visioner selalu menambah ilmu pengetahuan aspek yang dinilai skor saya membaca sumber sumber informasi. lola saya mengikuti perkembangan imu| pengetahuan dan teknologi saya bertukar pikiran terkait dengan| pelaksanaan pekerjaan. saya berperan serta aktif dalam kegiatan pengembangan diri. saya belajar menyesuaikan hal hal baru |s3ja|s|e memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi saya menggunakan perangkat teknologi| informasi komunikasi saya memiliki akun email. lola saya menggunakan sosial media sebagai| alat komunikasi untuk mendukung pelaksanaan pekerjaan. saya mengikuti perkembangan teknologi| informasi komunikasi saya menggunakan teknologi informasi| komunikasi dengan bijak dan bertanggung jawab bersikap komunikatif, terbuka, dan konstruktif saya terbuka terhadap gagasan baru. lola saya mampu memberikan pemahaman kepada orang lain. saya aktif dalam diskusi. |s3ja|s|e saya mampu menyampaikan pendapat dengan baik menciptakan gagasan, ide ide baru yang implementasi saya berusaha untuk bekerja secara kreatif| dan inovatif. saya senang menyampaikan gagasan dan ide yang konstruktif. saya senang menciptakan gagasan baru yang konstruktif untuk kemajuan aspek yang dinilai skor romanisasi, o saya menerjemahkan ide dalam| langkah langkah kegiatan. pesimis dalam mencapai tujuan organisasi saya mudah berfikir negatif terhadap orang lain. saya orang yang mudah menyerah. |s3ja|s|e saya memiliki semangat yang rendah |s3ja|s|e cepat puas dengan kondisi yang ada saya mudah terlena dengan zona nyaman dalam suatu pekerjaan. saya menghindar dari suatu tantangan. jas lalu|o| saya berpikiran pendek dalam menyelesaikan suatu masalah saya menentang adanya perubahan. lola bersikap apatis terhadap lingkungan saya mengabaikan kepentingan organisasi. ja|s|e saya memiliki kepedulian yang rendah terhadap lingkungan pekerjaan. saya menarik diri terhadap lingkungan. jas lalu|o| saya mengabaikan undangan rapat tanpa| alasan jelas. saya memiliki partisipasi yang kurang| pada kegiatan instansi. nilai sinergi membangun rasa saling percaya dan saling menghormati saya menghargai orang pegawai lain. ja|s|e saya senang bergaul tanpa memandang unsur suku, agama, ras, dan antargolongan sara). saya memahami tugas dan kewenangan masing masing. saya saling mendukung pekerjaan. |s3ja|s|e aspek yang dinilai skor saya saling menghargai antar jabatan. lola saya mampu mengelola konflik untuk| menjadi sumber daya organisasi. menerima masukan dan kritikan yang membangun saya selalu menindaklanjuti masukan dan| kritikan yang membangun. saya aktif dalam menghimpun masukan dari berbagai pihak. saling peduli dan mengutamakan kepentingan organisasi daripada unit kerja saya mampu menghilangkan ego sektoral ja|s|e saya berorientasi pada sukses organisasi. |s3ja|s|e saya bersikap objektif untuk kepentingan organisasi. saya menyusun program kerja unit yang| mendukung dengan visi misi organisasi. melaksanakan kerja sama secara partisipatif dan produktif antar unit kerja saya menjalin hubungan kerja dengan baik. saya memahami keterkaitan dalam| pelaksanaan fungsi dan tugas. saya saling mendukung kegiatan antar| unit. saya melibatkan lintas unit kerja dalam| proses pekerjaan yang saling berhubungan. melaksanakan kerjaaya menjalin komunikasi efektif dengan lembaga lain dan masyarakat. saya berperan serta secara aktif dalam| kegiatan antar lembaga. curiga dan tidak menghargai orang lain saya berpikir negatif terhadap orang lain. ja|s|e aspek yang dinilai skor saya merasa paling pintar dan benar. lola saya memaksakan kehendak diri sendiri. jas lalu|o| ego sektoral saya menganggap unitnya paling| berwenang. saya menganggap unitnya paling benar. |s3ja|s|e saya menganggap unitnya paling hebat. |s3ja|s|e saya menganggap unitnya paling berjasa. |s3ja|s|e nilai akuntabel menaati peraturan perundang undangan dan sop saya bekerja sesuai peraturan perundangan undangan dan sop. menjamin ketersediaan arsip dari setiap pelaksanaan kegiatan saya mendokumentasikan pelaksanaan kegiatan. saya membebaskan arsip kegiatan |s3ja|s|e saya menata dan menyimpan arsip | kegiatan saya menyediakan akses informasi arsip| kepada yang berhak. merumuskan, memutuskan, dan melaksanakan kebijakan secara transparan saya melaksanakan kebijakan yang telah| ditetapkan. memanipulasi data dan informasi saya melakukan pemalsuan dokumen lola saya melakukan pemalsuan data dan informasi saya menghilangkan data dan informasi| pekerjaan tidak bertanggung jawab aspek yang dinilai skor saya meninggalkan pekerjaan yang diberikan tanpa alasan yang jelas saya melimpahkan tanggung jawab pekerjaan kepada orang lain saya mengabaikan bukti kerja dalam| bekerja. saya mengabaikan perbaikan kerja. |s3ja|s|e kepala arsip nasional republik indonesia, mustard irawanbentuk laporan evaluasi penerapan kode etik form rekapitulasi kuesioner per responden unit kerja responden jabatan responden nilai dasar kategori form rekapitulasi setiap unit kerja eselon unit kerja kategori evaluasi eselon tel tel tel asa sa, 8s, let tel al, kepala arsip nasional republik indonesia, ttd mustard irawan |
bat. babi ketentuan umum jenis penerimaan negara bukan pajak yang berlaku pada badan tenaga nuklir nasional meliput: j . jasa teknis uji tidak merusak, jasa keahlian ketenaganukliran: il. penjualan produk teknologi nuklir:bab persyaratan dan tata cara pengenaan tarif penerimaan negara bukan pajak terhadap pihak tertentu bagian kesatu umum pihak tertentu dapat dikenakan tarif tertentu atas jenis penerimaan negara bukan pajak sebagaimana dimaksud dalam sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan. pihak tertentu sebagaimana dimaksud pada terdiri atas: mahasiswa tidak mampu atau berprestasi: siswa atau mahasiswa yang memanfaatkan jasa penyiapan sampel dan analisis sampai dengan dari (dua puluh) sampel, cc., tarif tertentu sebagaimana dimaksud pada terdiri atas: tarif rp0, (nol rupiah) bagi mahasiswa yang tidak mampu atau berprestasi sebagaimana dimaksud sana pada hurufsebagaimana dimaksud pada huruf dsebagaimana dimaksud pada huruf bagian kedua persyaratan dan tata cara pengenaan tarif rp0, nol rupiah) terhadap mahasiswa sekolah tinggi teknologi nuklir yang tidak mampu atau berprestasi pengenaan tarif rp0, (nol rupiah) terhadap mahasiswa yang tidak mampu atau berprestasi bertujuan untuk: memberikan keringanan biaya pendidikan bagi mahasiswa yang tidak mampu, memberikan penghargaan bagi mahasiswa yang berprestasi, dan cc. mendorong mahasiswa agar berprestasi bidangnya. pengenaan tarif rp0, (nol rupiah) terhadap mahasiswa yang tidak mampu atau berprestasi diberikan untuk per semester. mahasiswacc. praktikum, ujian semester, peningkatan sarana dan prasarana, dan wisuda mahasiswa. pengenaan tarif rp0, (nol rupiah) terhadap mahasiswa yang tidak mampu atau berprestasi sebagaimana dimaksud pada diberikan kepada paling banyak (tiga puluh) mahasiswa untuk setiap semester. pengenaan tarif rp0, (nol rupiah) terhadap mahasiswa tidak mampu diberikan kepada mahasiswa yang memenuhi persyaratan sebagai berikut: membuat permohonan pengenaan tarif rp0, (nol rupiah) karena alasan tidak mampu, memiliki surat keterangan tidak mampu dari pemerintah minimal tingkat kecamatan domisili orangtua wali, tidak sedang memperoleh beasiswa atau ikatan dinas dari pihak manapun yang dibuktikan dengan surat pernyataayang dibuktikan dengan surat keterangan dari bagian akademik. pengenaan tarif rp0, (nol rupiah) terhadap mahasiswa berprestasi diberikan kepada mahasiswa yang memenuhi persyaratan sebagai berikut: memiliki indeks prestasi paling tinggi setiap program studi pada masing masing angkatan: tidak sedang memperoleh beasiswa atau ikatan dinas dari pihak manapuselama menjadi mahasiswa. dalam hal mahasiswa yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada melebihi jumlah yang ditentukan maka dilakukan seleksi berdasarkan kriteria partisipasi aktif mahasiswa dalam kegiatan kemahasiswaan. tata cara pelaksanaan pengenaan tarif rp, (nol rupiah) dilakukan melalui tahapan sebagai berikut: pengumuman, permohonan, verifikasi: dan penetapan. permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf hanya diperuntukkan bagi mahasiswa yang tidak mampu. sekolah tinggi teknologi nuklir mengumumkan mekanisme pengenaan tarif rp0, (nol rupiah) terhadap mahasiswa yang tidak mampu atau berprestasi melalui media publikasi yang mudah diakses publik. pengumuman sebagaimana dimaksud pada dilaksanakan pada periode: bulan februari sampai dengan bulan juli untuk semester ganjil, dan bulan oktober sampai dengan desember untuk semester genap. terhadap mahasiswa yang tidak mampu dapat mengajukan permohonan pengenaan tarif rp0, (nol rupiah)pembantu ketua sekolah tinggi teknologi nuklir yang membidangi urusan kemahasiswaan paling lambat (tiga puluh) hari kerja sejak pengumuman. permohonan sebagaimana dimaksud pada sesuai dengan format permohonan yang tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan badan ini. verifikasi permohonan dan atau persyarattim. tim sebagaimana dimaksud pada diketuai oleh pembantu ketua sekolah tinggi teknologi nuklir yang membidangi urusan kemahasiswaan. tim sebagaimana dimaksud pada ditetapkan oleh ketua sekolah tinggi teknologi nuklir. verifikasi sebagaimana dimaksud dalam dilakukan pada periode: bulan april sampai dengan agustus untuk semester ganjil, dan bulan desember sampai dengan januari untuk semester genap. hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada disampaikan kepada ketua sekolah tinggi teknologi nuklir. mahasiswa yang tidak mampu atau berprestasi yang diberikan pengenaan tarif rp0, (nol rupiah) ditetapkan dengan keputusan ketua sekolah tinggi teknologi nuklir. evaluasi pelaksanapembantu ketua sekolah tinggi teknologi nuklir yang membidangi urusan kemahasiswaan. evaluasi pengenaan tarif rp0, (nol rupiah) terhadap mahasiswa yang tidak mampu atau berprestasi dilakukan paling lambat setiap akhir semester atau sesuai dengan kebutuhan. laporan hasil evaluasi disampaikan kepada ketua sekolah tinggi teknologi nuklir. pembantu ketua sekolah tinggi teknologi nuklir yang membidangi urusan kemahasiswaan menyusun laporan tahunan pelaksanaan pengenaan tarif rp0, (nol rupiah) terhadap mahasiswa yang tidak mampu atau berprestasi. laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada disampaikan kepada ketua sekolah tinggi teknologi nuklir paling lambat bulan desember tahun berjalan. ketua sekolah tinggi teknologi nuklir menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud pada kepada kepala badan tenaga nuklir nasional paling lambat pada bulan januari tahun berikutnya. bagian ketiga persyaratan dan tata cara pengenaan tarif terhadap siswa dan mahasiswa yang memanfaatkan jasa penyiapan sampel dan analisis terhadap80xterhadapsiswa atau mahasiswa yang akan memanfaatkan jasa penyiapan sampel dan analisis sebagaimana dimaksud dalam harus memenuhi persyaratan: tercatat sebagai siswa atau mahasiswa pada salah satu sekolah atau perguruan tinggi, yang dibuktikan dengan kepemilikan kartu siswa ataukepala sekolah atau paling rendah ketua program studi untuk melakukan penelitian dalam rangka penyusunan karya ilmiah dan atau tugas akhir pendidikan. siswa atau mahasiswa yang akan memanfaatkan jasa penyiapan sampel dan analisis dengan tarif sebagaimana dimaksud dalam harus mengajukan permohonan secara tertulis disertai dengan dokumen. permohonan dapat disampaikan secara langsung atau melalui surat elektronik (e mail) unit kerja yang memberikan layanan. unit kerja yang memberikan layanansiswa atau mahasiswa. dalam hal permohonan diterima sebagaimana dimaksud dalam huruf unit kerja yang memberikan layanan wajib memberikan informasi tentang harga, cara pembayaran, dan lama waktu pelayanan. layanan jasa akan mulai dilaksanakan jika siswa atau mahasiswa telah menyampaikan sampel yang akan dilakukan analisis. unit kerja melakukan analisis sesuai dengan standar pelayanan yang ditetapkan. siswa atau mahasiswa menerima hasil analisis setelah pembayaran telah dilunasijumlah sampel yang akan dianalisis tidak sesuai dengan yang dipersyaratkan. kepala unit kerja wajib menyampaikan laporan pelaksanaan pengenaan tarif terhadap siswa atau mahasiswa yang memanfaatkan jasa penyiapan sampel dan analisis kepada kepala badan tenaga nuklir nasional paling lambat awal januari tahun berikutnya. bab iii pengenaan tarif penerimaan negara bukan pajak dalam hal terjadi kondisi tertentupengenaan tarif sebesar rp0, (nol rupiah) sebagaimana dimaksud pada diberlakukan terhadap layanan: keahlian ketenaganukliran, dan. pengenaan tarif sebesar rp0, (nol rupiah) sebagaimana dimaksud dalam berlaku bagi: orang pribadi, atau badan. untuk mendapatkan tarif rp0. (nol rupiah) sebagaimana dimaksud pada orang pribadi atau badan harus memenuhi persyaratan sebagai berikut: memiliki identitas diri atau identitas badan: atau memiliki surat pernyataan terkait kondisi sebagaimana dimaksud dalam yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang. pengenaan tarif sebesar rp0, (nol rupiah) sebagaimana dimaksud dalam diberikan dalam rangka penanganan kedaruratan nuklir, keadaan kahar, dan penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan sidang pengadilan tindak pidana oleh penegak hukum. permohonan pengenaan tarif tarif rp0. (nol rupiah) dalam hal terjadi kondisi tertentu diajukan secara tertulis disertai dengan bukti jasa. permohonan disampaikan secara langsung atau melalui surat elektronik (e mail) unit kerja. unit kerjadapatpemohonlayanan jasa yang diajukan tidak sesuai dengan yang disediakan. kepala unit kerja wajib menyampaikan laporan pelaksanaan pengenaan tarif rp0, (nol rupiah) dalam kondisi tertentu kepada kepala badan tenaga nuklir nasional paling lambat awal januari tahun berikutnyax1fpermohonan pengenaan tarif rp0, nol rupiah) bagi mahasiswa tidak mampu hal permohonan tarif rp0. (nol rupiah) .ii, sii. lampiran berkas kepada yth. pembantu ketua sekolah tinggi teknologi nuklir dengan hormat, saya yang bertanda tangan dibawah ini: nama npm semester program studi bersama ini mengajukan permohonan pengenaan tarif rp0, (nol rupiah), sebagai pertimbangan saya lampirkan dokumen yang dipersyaratkan sebagai berikut: surat keterangan tidak mampu dari pemerintah kecamatan surat pernyataan tidak sedang memperoleh beasiswa atau ikatan dinas dari pihak manapun, dan surat keterangdari bagian akademik. demikian surat permohonan ini saya buat dengan sebenar benarnya, apabila dikemudian hari data yang saya berikan terbukti tidak benar saya siap menerima sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang undangan. im atas perhatian bapak ibu, saya ucapkan terima kasih. pemohon nama npmdan kerja sama, heru umbara |
untuk pengangkatpada pemilu kada yang tahapan pemilu kada nya dimulai pada tahun berlaku ketentuan ketentuan sebagai berikut: bawaslu melakukan pengangkatan bawaslu provinsi untuk pemilu kada provinsipanjang anggota bawaslu provinsi tersebut tersedia dan masih memenuhi syarat sesuai ketentuan undang undang nomor tahun dalam hal terdapatbagaimana dimaksud pada tanggal huruf angka yang tidak tersedia dan atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai calon anggota bawaslu provinsi, makayang berkinerja baik dan memenuhi persyaratan. bawaslu provinsi melakukan pengangkatan bawaslu kabupaten kota untuk pemilu kada provinsi dengan ketentuan sebagai berikut: bawaslu provinsianggota bawaslu kabupaten kota tersebutmemenuhi syarat sebagai calon anggota bawaslu kabupaten kota, maka bawaslu provinsiprovinsiprovinsi dan pemilu kada kabupaten kota dilaksanakan dalam waktu yang bersamaan, bawaslu provinsi melakukan pengangkatan terhadap bawaslu kabupaten kota dengan ketentuan sebagai berikut: bawaslu memberikan mandat kepada bawaslu provinsi untuk melakukan uji kelayakan dan kepatutan terhadap calon anggota bawaslu kabupaten kota untuk pemilu kada kabupaten kota, mekanisme pengangkatan anggota bawaslu kabupaten kota pada pemilu kada kabupaten kota sama dengan pengangkatan anggota bawaslu kabupaten kota pada pemilu kada provinsi. bawaslu melakukan pengangkatan anggota bawaslu kabupaten kota untuk pemilu kada kabupaten kotaabupaten kota, bawaslukabupaten kota memasuki tahapan akhir sementara pemilu kada provinsi memasuki tahapan awal pemilu kada provinsi yang waktunya bersamaan, maka anggota bawaslu kabupaten kota pada pemilu kada kabupaten kota ditetapkan secara langsung sebagai anggota bawaslu kabupaten kota pada pemilu kada provinsi. dalam hal pemilu kada provinsinya bersamaan dengan tahapan awal pemilu kada kabupaten kotadalam hal tahapan akhir pemilu kada kabupaten kota berdekatan waktunya dengan tahapan awal pemilu kada provinsi paling lama (dua) bulan, maka bawaslu kada kabupaten kota ditetapkan sebagai bawaslu kada kabupaten kota untuk pemilu kada provinsi sepanjang masih bersedia dan memenuhi syarat. dalam hal pemilu kada provinsinya berdekatan waktunya dengan tahapan awal pemilu kada kabupaten kota paling lama (dua) bulanketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf huruf huruf dan huruf juga berlaku bagi anggota bawaslu kecamatan dan pengawas pemilu lapangan pada wilayah yang bersangkutan. bawaslu kabupaten kota melakukan pengangkatan anggota bawaslu kecamatan dengan ketentuan sebagai berikut bawaslu kabupaten kota menetapkananggota bawaslu kecamatan pada pemilu kada provinsi dan atau pemilu kada kabupaten kota. dalam hal terdapat anggota bawaslu kecamataecamatan, maka bawaslu kabupaten kota dapat merekrut pengawas pemilu lapanganmemiliki kinerja baik sepanjang bersedia dan masih memenuhi syarat. dalam hal tidak tersedia calon dari pengawas pemilu lapangan yang berkinerja baik dan memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada huruf angka bawaslu kabupaten kota melakukan pengangkatan bawaslu kecamatanecamatanbawaslu kecamatan melakukan pengangkatan anggota pengawas pemilu lapangan dengan ketentuan sebagai berikut: bawaslu kecamatan menetapkanpengawas pemilu lapangan pada pemilu kada provinsi dan atau pemilu kada kabupaten kota sepanjang masih memenuhi syarat. dalam haltidak bersedia atau tidak memenuhi syarat atau telah diangkat menjadi anggota bawaslu kecamatan, maka bawaslu kecamatan memilih dan menetapkan salah satu dari (tiga) calon potensial sebagai pengawas pemilu lapangan. calon pengawas pemilu lapangan sebagaimana dimaksud pada huruf angka diperoleh dengan meminta sebanyak (tiga) nama calon potensial dari tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh agama, atau sebutan lainnya, untuk dipilih dan ditetapkan salah satu antaranya menjadi anggota pengawas pemilu lapangan. dalam hal tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh agama atau sebutan lainnya tidak dapat memberikan (tiga) nama sebagaimana dimaksud pada huruf angka maka untuk mengisi kekurangan calon tersebut bawaslu kecamatan menetapkan secara langsung orang yang dinilai layak dan memenuhi syarat. peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. ditetapkan jakarta pada tanggal september badan pengawas pemilihan umum ketua, ttd. nur hid sardinia, sos., si.u harus dilakukan dengan profesionalitas, berintegritas, independen, imparsialitas, dan berkredibilitas, bahwa salah satu tugas dan wewenang pengawas pemilu adalah mengawasibagaimana dimaksud dalamdan huruf angka undang undang nomor tahun tentang penyelenggara pemilu maka diperlukan peraturan pengawasanawaslu memiliki kewenangan untuk menetapkan peraturan bawaslu sebagaimana dimaksud dalam undang undang nomor tahun tentang penyelenggara pemiadalah verifikasi penelitian terhadap kelengkapan dokumen administrasi pengajuan calon, ketentuan paling sedikit keterwakilan perempuan, dan persyaratan administrasi bakal calon anggota dpr, dprd provinsi, dan dprd kabupaten kotagawas pemilu dalam melakukan pengawasan tahapan pencalonanlaksana dan ruang lingkup pengawasan bagian kesatu pelaksana pengawasan pengawasan tahapan pencalonan, bawaslu provinsi untuk seluruh wilayah provinsi wilayah kerjanya, bawaslu kabupaten kota untuk seluruh wilayah kabupaten kota wilayah kerjanya, bawaslu kecamatan untuk seluruh wilayah kecamatan atau nama lain wilayah kerjanya,laporan dan atau masukan dari masyarakat. bagian kedua ruang lingkup pengawasan ruang lingkup pengawasan yang dilakukan oleh bawaslu, bawaslu provinsi, dan bawaslu kabupaten kota adalah: pengumuman pendaftaran bakal calon, pengajuan dan pendaftaran bakal calon, verifikasi pemenuhan kelengkapan syarat pengajuan bakal calon, penelitian kebenaran dan keabsahan dokumen persyaratan calon, penyusunan dan pengumuman daftar calon sementara, dan penyusunan dan pengumuman daftar calon tetap. bab iii fokus pengawasan pengawasan pencalonan difokuskan pada: proses pengajuan dan pendaftaran bakal calon, proses verifikasi pemenuhan syarat pengajuan bakal calon, kebenaran dan keabsahan dokumen persyaratan calon, proses penyusunan dan pengumuman daftar calon sementara, dan proses penyusunan dan pengumuman daftar calon tetap. fokus pengawasan sebagaimana dimaksud pada meliputi: kebenaran dan ketepatan proses pengajuan dan pendaftaran bakal calon, verifikasi pemenuhan syarat pengajuan serta penyusunan dan pengumuman daftar calon sementara dan daftar calon tetap, kebenaran dan keabsahan syarat bakal calon, ketepatan waktu pengumuman daftar calon sementara, masa perbaikan dan pengumuman daftar pemilih tetap, transparansi proses penyusunan daftar calon sementara dan daftar calon tetap, dan kemudahan masyarakat dan peserta pemilu untuk menyampaikan masukan dan tanggapan terhadap daftar calon sementara dan daftar calon tetap. pengawasan pencalonan sebagaimana dimaksud dalam dilakukan dalam bentuk: pengawasan langsung proses pencalonan, sosialisasi, cc.anggota dpr, dprd provinsi, dan dprd kabupaten kota bagian kesatu pengawasan syaratpersyaratan administrasi bakal calon anggota dpr, dprd provinsi dan dprd kabupaten kota. persyaratan administrasi bakal calon anggota dpr, dprd provinsi dan dprd kabupaten kota sebagaimana dimaksud adalah:dansurat pernyataan pengunduran diri yang tidak dapat ditarik kembali lagi:,, penyelenggara pemilu, dkpp, dan panitia pemilihan, dan kepala desa dan perangkat desa. j .,fotokopi kartu tanda anggota kta) partai politik yang masih berlaku,, daftar riw hidup yang memuat pernyataan bersedia tidak sedia untuk dipublikasikan, dan pas foto bakal calon terbaru berwarna ukuran 4x6 sebanyak (lima) lembar dan sofftfile. bawaslu, bawaslu provinsi dan bawaslu kabupaten kota melakukan pemeriksaan terhadap kelengkapan, kebenaran dan keabsahan persyaratan bakal calon anggota dpr, dprd provinsi dan dprd kabupaten kota. dalam hal terdapat masukan masyarakat, informasi, atau indikasi adanya ketidak lengkap, ketidak besaran dan ketidak asahan persyaratan bakal calon, bawaslu, bawaslu provinsi dan bawaslu kabupaten kota mendapatkan salinan dokumen persyaratan administrasi. bagian kedua pengawasandaftar nama nama bakal calon anggota dpr, dpr provinsi, dan dprd kabupaten kota yang disusun dalam daftar bakal calon oleh partai politik. dalam mengawasi daftar nama nama bakal calon anggota dpr, dprd provinsi, dan dprd kabupaten kota sebagaimana dimaksud pada bawaslu, bawaslu provinsi dan bawaslu kabupaten kota memperhatikan daftar nama nama calon ditetapkan oleh pengurus partai politik tingkat pusat, yaitu ketua umum dewan pimpinan pusat partai politik atau sebutan lain untuk bakal calon anggota dpr, pengurus partai politik tingkat provinsi, yaitu ketua dewan pimpinan daerah partai politik tingkat provinsi atau sebutan lain, dan pengurus partai politik tingkat kabupaten kota, yaitu ketua dewan pimpinan daerah partai politik tingkat kabupaten kota atau sebutan lain: memuat paling banyak (seratus persen) atau sama dengan jumlah kursi pada setiap daerah pemilihan, cc. memuat paling sedikit (tiga puluh persen) keterwakilan perempuan pada setiap daerah pemilihan, disusun berdasarkan nomor urut, dengan ketentuan dalam setiap (tiga) nama bakal calon, nama bakal calon perempuan dapat ditempatkan pada nomor urut atau atau dan seterusnya dan tidak pada nomor urut dan seterusnya, dan disertai dengan pas foto diri terbaru berwarna ukuran 2x3 pada tempat yang disediakan. paragraf pengawasan pendaftaransecara langsung pelaksanaan pendaftaran bakal calon anggota dpr, dprd provinsi, dan dprd kabupaten kota. dalam mengawasi pelaksanaan pendaftaran sebagaimana dimaksud padadari partai politik yang bersangkutan, menerima salinan keputusan partai politik tentang penetapan nama pengurus partai politik dalam pencalonan anggota dpr, dprd provinsi, dan dprd kabupaten kota, mencatat dalam buku registrasi: nama pengurus partai politik, nama partai politik yang mengajukan bakal calon, terdiri dari surat pencalonan dan laporannya model ba) serta berkas dokumen pemenuhan persyaratan masing masing bakal calon hari, tanggal dan waktu penerimaan, nama dan jabatan penghubung dalam kepengurusan partai politik, dan alamat, nomor telepon dan nomor fax, alamat email kantor sekretariat partai politik. jumlah jenis dan jumlah berkas persyaratan kelengkapan administrasi partai politik yang mengajukan bakal calon serta kelengkapan persyaratan masing masing bakal calon memberikan tanda bukti penerimaan pendaftaran. bawaslu, bawaslu provinsi dan bawaslu kabupaten kota dalam memastikan ketaatan kpu, kpu provinsi dan kpu kabupaten kota sebagaimana dimaksud pada, bawaslu provinsi dan bawaslu kabupaten kota menentukan sasaran pemeriksaan untuk memastikan keterpenuhan syarat pengajuan bakal calon secara sampling. selain penentuan secara sampling, bawaslu, bawaslu provinsi dan bawaslu kabupaten kota melakukan pemeriksaan berdasarkan informasi awal yang disampaikan masyarakat. paragraf pengawasanmeliputi: kepatuhan kpu, kpu provinsi dan kpu kabupaten kota terhadap pelaksanaan verifikasi, ketepatan tata cara verifikasi, danhuruf bawaslu, bawaslu provinsi dan bawaslu kabupaten kota memperhatikan kepatuhan kpu, kpu provinsi dan kpu kabupaten kota dalam hal: penelitian hari dan tanggal pengajuan bakal calon anggota dpr, dprd provinsi, dan dprd kabupaten kota, penelitian surat pencalonan model dan laporannya model ba) untuk memastikan ditandatangani oleh ketua umum ketua dan sekretaris jenderal sekretaris partai politik serta dibubuhi capdalam daftar nama bakal calon, sebanyak banyaknya (seratus persen) dari jumlah kursi yang ditetapkan setiap daerah pemilihanberkenaan dengan prosentase keterwakilan perempuan sekurang kurangnya (tiga puluh persen) dari jumlah bakal calon yang diajukan dalam daftar nama bakal calon: dan penelitian kebenaran tentang komposisi bakal calon anggota dpr, dprd provinsi, dan dprd kabupaten kota perempuan sebagaimana dimaksud pada huruf dan berkenaan dengan ketentuan bahwa setiap (tiga) orang bakal calon terdapat paling sedikit (satu) orang bakal calon perempuan yang ditempatkan pada nomor urut atau atau dan seterusnya. dalam pengawasan ketepatan tata cara pelaksanaan penelitian yang dilakukan oleh kpu, kpu provinsi dan kpu kabupaten kota, bawaslu, bawaslu provinsi dan bawaslu kabupaten kota memeriksa kelengkapan administrasi pemenuhan syarat pengajuan bakal calon. pemeriksaan kelengkapan sebagaimana dimaksud pada dapat dilakukan secara acak (sampling). selain penelitian secara sampling, bawaslu, bawaslu provinsi dan bawaslu kabupaten kota melakukan penelitian terhadap kelengkapan administrasi pemenuhan syarat pengajuan bakal calon yang terindikasi tidak lengkap dan atau tidak sah berdasarkan informasi awal dari masyarakat. bawaslu, bawaslu provinsi dan bawaslu kabupaten kota memastikan ketepatan waktu kpu, kpu provinsi, dan kpu kabupaten kota melaksanakan verifikasi terhadap pemenuhan syarat pengajuan bakal calon yaitu mulai (satu) hari setelah partai politik menyampaikan berkas pengajuan bakal calonmberitahukan hasil verifikasi pemenuhan syarat pengajuan bakal calon selama (dua) hari terhitung setelah menerima berkas pengajuan bakal calon dari partai politik. bawaslu, bawaslu provinsi dan bawaslu kabupaten kota memastikan partai politik: a.mengembalikan, dan b.mengembalikan dokumen persyaratan pengajuan bakal calon hasil perbaikan paling lama (empat belas) hari setelah pemberitahuan hasil verifikasineliti kembalimberitahukan hasil verifikasi pemenuhan syarat pengajuan bakal calon hasil perbaikan paling lama (tujuh) hari setelah kpu, kpu provinsi, dan kpu kabupaten kota menerima dokumen dari partai politik. paragraf pengawasan terhadap hasilhasil penelitian kelengkapan administrasi pengajuan bakal calon anggota dpr, dprd provinsi dan dprd kabupaten kota. pengawasan sebagaimana dimaksud pada dilakukan terhadap tindak lanjut kpu, kpu provinsi dan kpu kab kota dalam hal terdapat: partai politik yang mengajukan bakal calon melebihi batas waktu pengajuan, surat pencalonan yang ditanda tangani bukan oleh ketua umum ketua atau sebutan lain dan sekretaris jenderal sekretaris atau sebutan lain, cc. jumlah bakal calon anggota dpr, dprd provinsi dan dprd kabupaten kota melebihi ketentuan (seratus persen) untuk setiap daerah pemilihan, dan jumlah keterwakilan perempuan kurang dari 30y6 (tiga puluh persen). terhadap ketentuan hurufnyatakan partai politik yang bersangkutan tidak memenuhi syarat berkenaan dengan jangka waktu pengajuan bakal calon. terhadap surat pencalonan sebagaimana dimaksud pada huruf menyatakan partai politik yang bersangkutan memenuhi syarat sepanjang sesuai dengan peraturan perundang undangan. terhadap kelengkapan, kebenaran dan keabsahan persyaratan sebagaimana dimaksud pada huruf mencoret nama bakal calon dari daftar bakal calon sebagaimana formulir model ba, dimulai dari nomor urut paling bawah. terhadap surat pencalonan sebagaimana dimaksud pada huruf menyatakan partai politik tidak memenuhi syarat pengajuan daftar bakal calon pada suatu daerah pemilihan. bawaslu, bawaslu provinsi dan bawaslu kabupaten kota memastikan partai politik sesuai dengan tingkatannya yang dinyatakan memenuhi syarat pengajuan bakal calon anggota dpr, dprd provinsi, dan dprd kabupaten kota, ditetapkan dalam rapat pleno kpu, kpu provinsi, dan kpu kabupaten kota, dimuat dalam berita acara. bawaslu, bawaslu provinsi dan bawaslu kabupaten kota mendapatkan salinan berita acara. bagian ketiga pengawasan penelitian terhadap kelengkapan dan kebenaran dokumen persyaratpenelitian terhadap keterpenuhan syarat masing masing bakal calon yang meliputi kelengkapan dan kebenaran dokumen persyaratan masing masing bakal calon. bawaslu, bawaslu provinsi dan bawaslu kabupaten kota dapat memberi peringatan kepada kpu, kpu provinsi dan kpu kabupaten kota untuk melakukan penelitian secara obyektif. peringatan sebagaimana dimaksud pada dapat disampaikan melalui surat secara resmi dan atau melalui media massa. bawaslu, bawaslu provinsi dan bawaslu kabupaten kota dalam memastikan kpu, kpu provinsi dan kpu kabupaten kota sebagaimana dimaksud pada dilakukan dengan cara melakukan konfirmasi dengan instansi lainsetelah melakukan verifikasi: memberitahukan secara tertulis kepada partai politik yang mengajukan bakal calon untuk melengkapi atau melakukan perbaikan, daningatkan kepada partai politik: menyampaikan hasil perbaikan pemenuhan syarat bakal calon anggota dpr, dprd provinsi, dan dprd kabupaten kota kepada kpu, kpu provinsi, dan kpu kabupaten kota, dan batas akhir melakukan perbaikan pemenuhan syarat bakal calon anggota dpr, dprd provinsi, dan dprd kabupaten kota paling lama (tujuh) hari setelah pemberitahuanlakukan pencocokan antara identitas yang tercantum dalam fotokopi kartu tanda anggota partai politik dengan identitas calon yang tercantum dalam pengajuan bakal calon dan daftar nama bakal calon. pengawasan sebagaimana dimaksud pada dilakukan melalui sampling secara acak terhadap identitas fotokopi kartu tanda anggota dengan identitas calon yang tercantum dalam pengajuan bakal calon dan daftar nama bakal calon. bawaslu, bawaslu provinsi dan bawaslu kabupaten kota menyampaikan kpu, kpu provinsi, dan kpu kabupaten kota dalam hal ditemukan adanya ketidaksesuaian antara identitas kartu tanda anggota dengan identitas yang tercantum dalam pengajuan bakal calon. bawaslu, bawaslu provinsi dan bawaslu kabupaten kota memastikan tindak lanjut temuan sebagaimana dimaksud pada dengan mengecek pemberitahuan tertulis yang ditujukan kepada: kpu, kpu provinsi dan kpu kabupaten kota, dan atau pimpinan partai politik sesuai tingkatannya. bagian keempat daftar calon sementara dan daftar calon tetap paragraf pengawasan penyusunan daftar calon sementara bawaslu, bawaslu provinsi dan bawaslu kabupaten kota melakukan pengawasan terhadap penyusunan daftar calon sementara dengan: memastikan kpu, kpu provinsi, dan kpu kabupaten kota menyusun daftar calon sementara berdasarkan konsep daftar calon sementara anggota dpr, dprd provinsi, dan dprd kabupaten kota yang dipakai oleh pengurus partai politik yang telah dinyatakan lulus verifikasi, dan memeriksa secara langsung para pengurus partai politik. daftar calon sementara sebagaimana dimaksud pada disusun berdasarkan nomor urut, dan ditandatangani oleh ketua dan anggota kpu kpu provinsi kpu kabupaten kota. paragraf pengawasan pengumuman daftar calon sementarasementarasementara untuk memastikan:pengumuman dilakukan selama (lima) hari setelah ditetapkannya daftar calon sementara oleh kpu, kpu provinsi, dan kpu kabupaten kota. pengumuman daftar calon sementara termasuk pengumuman prosentase keterwakilan perempuan dalam daftar calon sementarahimbau masyarakat untuk menyampaikan masukan dan tanggapan kepada kpu, kpu provinsi, kpu kabupaten kota terkaitkpu kabupaten kota membuka ruang bagi masyarakat dalam memberikan tanggapan terhadaptindak lanjut dari kpu, kpu provinsi, atau kpu kabupaten kota terhadap masukan dan tanggapan masyarakat terkait daftar calon sementara. bagian kelima daftar calon tetap paragraf penetapan daftar calon tetap bawaslu, bawaslu provinsi dan bawaslu kabupaten kota memastikan penyusunan dan atau penetapan daftar calon tetap anggota dpr, dprd provinsi, dan dprd kabupaten kota berasal dari daftar calon sementara anggota dpr, dprd provinsi, dan dprd kabupaten kota yang telah diumumkan dan mendapat tanggapan dari masyarakat serta telah memenuhi ketentuan. bawaslu, bawaslu provinsi dan bawaslu kabupaten kota mengawasi secara langsung pelaksanaan pleno kpu, kpu provinsi dan kpu kabupaten kota terkait penetapan daftar calon tetapmastikan daftar calon tetap anggota dpr, dprd provinsi, dan dprd kabupaten kota. pengawasan sebagaimana dimaksud pada dilakukan dengan memeriksa lembaran daftar calon tetap dan atau berita acara pleno secara langsung. paragraf pengawasan pengumuman daftar calon tetaptetaptetap untuk memastikan: a.daftar calon tetap yang diumumkan, b.daftar calon tetap yang diumumkan adalah yang ditetapkan dalam pleno kpu, kpu provinsi, dan kpu kabupaten kota, cc.d.prosentase keterwakilan perempuan dalam daftar calon tetap anggota dpr, dprd provinsi, dan dprd kabupaten kota. bagian keenam tindak lanjut pengawasan bawaslu, bawaslu provinsi dan bawaslu kabupaten kota melakukan upaya upaya tindak lanjut dalam hal ditemukan menerima laporan terkait penggunaan dokumen yang diduga palsubagaimana dimaksud pada untuk dilakukan proses lebih lanjut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan. perselisihan yang terjadi akibat adanya keputusan kpu, kpu provinsi, dan kpu kabupaten kota terkait dengan penetapan daftar calon tetap anggota dpr, dprd provinsi, dan dprd kabupaten kota, diselesaikan oleh bawaslu sesuai dengpengawasan pencalonan anggota dewan perwakilan daerah bagian kesatu ruang lingkup pengawasan bawaslu melakukan pengawasan terhadap: penyusunan dan penetapan daftar calon sementara, dan penyusunan dan penetapan daftar calon tetap. bawaslu provinsi melakukan pengawasan terhadap: pendaftaran bakal calon anggota dpd, penelitian dan verifikasi dokumen berkas pendaftaran bakal calon anggota dpd, cc. penelitian dan verifikasi dukungan pemilih calon perseorangan, dan rekapitulasi dukungan pemilih. bawaslu kabupaten kota, bawaslu kecamatan dan pengawas pemilu lapangan melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan verifikasi faktual. bagian kedua mekanisme pengawasan paragraf pengawasan pengumuman pendaftaran bawaslu provinsi mengawasi pelaksanaan pengumuman pendaftaran calon anggota dpd. pengawasan pengumuman difokuskan pada masa waktu pelaksanaan pengumuman, dan lokasi tempat pengumuman. untuk memastikan pelaksanaan pengumuman, bawaslu provinsi melakukan: koordinasi dengan kpu provinsi terkait media cetak media elektronik yang ditunjuk sebagai sarana pengumuman, dan pengecekan terhadap media cetak media elektronik yang ditunjuk sebagai sarana pengumuman. paragraf pengawasan pendaftaran bawaslu provinsi mengawasi secara langsung pelaksanaan pendaftaran bakal calon anggota dpd. pengawasan pendaftaran dilakukan untuk memastikan kpu provinsianggota dpd, mencatat dalam buku registrasi: nama bakal calon anggota dpd, hari, tanggal dan waktu penerimaan, dan alamat dan nomor telepon. cc. mencatat jenis dan jumlah berkas kelengkapan administrasi bakal calon anggota dpd, dan memberikan tanda bukti penerimaan pendaftaran. dalam hal ditemukan bukti bakal calon anggota dpd menggunakan data dukungan palsu atau data yang sengaja digandakan, bawaslu provinsi memastikan kpu provinsi melakukan pengurangan jumlah dukungan minimal pemilih sebanyak (lima puluh) kali jumlah temuan. bawaslu provinsi dalam memastikan ketaatan kpu provinsi provinsi menentukan sasaran pemeriksaan untuk memastikan keterpenuhan syarat pengajuan bakal calon anggota dpd secara sampling. selain penentuan secara sampling, bawaslu provinsi melakukan pemeriksaan berdasarkan informasi awal yang disampaikan masyarakat. paragraf pengawasan penelitian administrasi bawaslu provinsi melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan penelitian yang dilakukan oleh kpu provinsi. pengawasan terhadap pelaksanaan penelitian untuk memastikan keabsahan, kebenaran, dan kelengkapan: berkas pendaftaran, dan surat pernyataan dan surat keterangan. pengawasan terhadap kebenaran berkas pendaftaran sebagaimana dimaksud pada huruf dilakukan dengan memastikan jumlah dukungan pemilih dan sebarannya, serta daftar nama pendukung pemilih dan fotokopi kartu tanda penduduk. dalam hal ditemukan ketidaksesuaian ketidakbenaran, bawaslu provinsi memastikan kpu provinsi menyampaikan pemberitahuan kepada bakal calon anggota dpd untuk dilakukan perbaikan. bawaslu provinsi menghimbau calon anggota dpd untuk melakukan perbaikan berdasarkan pemberitahuan yang disampaikan oleh kpu provinsi terhadap hasil penelitian administrasi. bawaslu provinsi melakukan pemeriksaan terhadap berkas syarat pengajuan bakal calon anggota dpd, dan perbaikan yang disampaikan terhadap hasil penelitian administrasi calon anggota dpd. untuk memastikan kebenaran dan keabsahan, bawaslu provinsi melakukan penelusuran. selain dengan melakukan penelusuran, bawaslu provinsi melakukan koordinasi dengan instansi lain terkait keabsahan dan kebenaran berkas pengajuan bakal calon anggota dpd. terhadap perbaikan yang disampaikan oleh bakal calon anggota dpd, bawaslu provinsi melakukan pengawasan secara langsung terhadap pelaksanaan penelitian ulang yang dilakukan oleh kpu provinsi. bawaslu provinsi meminta salinan berita acara hasil verifikasi penelitian ulang yang dilakukan oleh kpu provinsi. paragraf pengawasan verifikasi faktual bawaslu kabupaten kota melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan verifikasi faktual yang dilakukan oleh kpu kabupaten kota. pengawasan pelaksanaan verifikasi faktual sebagaimana dimaksud pada meliputi pengunduran diri tni polri pns pejabat bumn bumn, dan dukungan pemilih. bawaslu kabupaten kota melakukan pengawasan secara langsung terhadap pelaksanaan verifikasi pengunduran diri sebagaimana dimaksud dalam huruf dilakukan dengan dengan melakukan konfirmasi terhadap instansi terkait disertai dengan bukti tertulis. bawaslu kabupaten kota mendapatkan salinan berita acara hasil pelaksanaan verifikasi faktual sebagaimana dimaksud dalam bawaslu kabupaten kota melakukan pengawasan secara langsung terhadap pelaksanaan verifikasi faktual dukungan pemilih yang dilakukan oleh kpu kabupaten kota. bawaslu kabupaten kota dapat melakukan pengecekan terhadap dukungan pemilih yang ditentukan oleh kpu provinsi secara sampling. bawaslu kabupaten kota mendapatkan salinan berita acara pelaksanaan verifikasi faktual yang dilakukan oleh kpu kabupaten kota terhadap dukungan pemilih. berdasarkan hasil temuan terhadap dukungan pemilih yang terindikasi tidak benar, bawaslu kabupaten kota menyampaikan laporan kepada bawaslu provinsi. bawaslu provinsi melakukan koordinasi dengan kpu provinsi terkait dukungan pemilih yang terindikasi tidak benar. bawaslu provinsi memastikan pelaksanaan tindak lanjut terhadap dukungan pemilih yang terindikasi tidak benar sebagaimana dimaksud pada meliputi: pemberitahuan oleh kpu provinsi kepada bakal calon anggota dpd, dan penyampaian perbaikan dukungan yang dilakukan bakal calon anggota dpd. bawaslu provinsi melakukan supervisi pelaksanaan pengawasan yang dilakukan oleh bawaslu kabupaten kota terhadap verifikasi faktual dukungan pemilih. bawaslu kabupaten kota meminta salinan berita acara verifikasi faktual perbaikan yang dilakukan oleh kpu kabupaten kota. bawaslu melakukan pengawasan secara langsung terhadap pemeriksaan berita acara pleno rekapitulasi dukungan pemilih dan penetapan calon anggota dpd. bawaslu menyampaikan rekomendasi terkait pelaksanaan penelitian administrasi dan verifikasi faktual berdasarkan laporan dari bawaslu kabupaten kota melalui bawaslu provinsi. bawaslu menghadiri pleno penyusunan daftar calon sementara anggota dpd dan mendapatkan salinan berita acara. paragraf pengumuman daftar calon sementara anggota dpd bawaslu mengawasi pelaksanaan pengumuman daftar calon sementara anggota dpd yang disampaikan oleh kpu baik melalui media cetak maupun elektronik berbagai tempat daerah. bawaslu menghimbau masyarakat untuk menyampaikan masukan dan tanggapan terhadap susunan daftar calon sementara anggota dpd. bawaslu memastikan tindak lanjut terhadap masukan yang disampaikan oleh masyarakat. paragraf pengumuman daftar calon tetap anggota dpd jl) bawaslu mengawasi pelaksanaan pengumuman daftar calon tetap anggota dpd. bawaslu memastikan susunan daftar calon tetap anggota dpd sesuai dengan daftar calon sementara yang telah mendapatkan masukan dan tanggapan masyarakatcalonancalon tetapvii kerjasama pengawasan pengawas pemilu dapat melakukan kerjasama dengan pemangku kepentingan lain, meliputi: perguruan tinggi, pemantau pemilu, lembaga swadaya masyarakat, organisasi kemasyarakatan organisasi kepemudaan dan kemahasiswaan, organisasi keagamaan, dan atau media massa, dan lembaga lainnya. bab viperiodik dan berjenjang. laporan pengawas pemilu terhadap pelaksanaan tahapan pencalonantemuan. bab ketentuan penutup bentuk dan jenis formulir daftar pertanyaan untuk keperluan pengawasan pencalonan anggota dpr, dpd, dprd provinsi, dan dprd kabupaten kota. . dditetap: bahwa untuk melaksanakan kebijakan penyederhanaan birokrasi lingkungandan penyesuaian perkembangan dan kebutuhan hukperlu diganti, bahwa penatapenyederhanaan birokrasi lingkungan sekretariat jenderal badan pengawas pemilihan umum bawaslu) dan sekretariat bawaslorang sekretaris jenderal yangat jenderal bawaslu membawahi:paragraf umum deputi bidang administrasie kerja, koordinasi penyusunan rencana strategis, program dan kegiatan pengawasan pemilu, cc.kearsipantata usaha pimpinan, kearsipan, dan perbuatan, dan kelompok jabatan fungsional. bagian tata usaha pimpinan, kearsipan, dan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam huruf mempunyai tugas melaksanakkearsipan dan perbuat, kearsipan, dan perbuatan menyelenggarakan fungsi: penyusunan rencana dan program kegiatan layanan ketatausahaan pimpinan serta urusan kearsipan dbidang administrasi, cc. koordinasi dan pembinaan urusan ketatausahaan, kearsipan, dan perbuatan lingkungan bawaslu, dan pelaksanaan urusan pengelolaan arsip dan tata perbuatanan barang milik negara, pelaksanaan supervisi pelaksanaan tugas dan kegiatan pengelolaan kelompok jabatan fungsionalurusan hukum lain, penyiapan bahan penyuluhan peraturan perundang undangan, cc. penyusunan kajian hukum, pelaksanaan advokasi hukum, pendampingan hukum, kelompok jabatan fungsionalurusan sumber daya manusia dan aparatur pengawas pemilu, pengelolaan urusan rumah tangga, danfasilitasi administrasi jabatan fungsional, bagian layanan pengadaan dan umum, dan kelompok jabatan fungsional. bagian fasilitasi administrasi jabatan fungsional sebagaimana dimaksud dalam huruf mempunyai tugas melaksanakan fasilitasi administrasi jabatan fungsional. dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam bagian fasilitasi administrasi jabatan fungsional menyelenggarakan fungsi: penyiapan rencana, program, dan anggaran fasilitasi administrasi jabatan fungsional, pelaksanaan fasilitasi administrasi jabatan fungsional, dan cc. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan fasilitasi administrasi jabatan fungsional. bagian layanan pengadaan dan umum sebagaimana dimaksud dalam huruf mempunyai tugas melaksanakan penyiapan pengelolaan sarana dan prasarana, rumah tangga, dan layanan pengadaan. dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam bagian layanan pengadaan dan umum menyelenggarakan fungsi: penyiapan rencana, program, dan anggaran kegiatan pengelolaan sarana prasarana dan rumah tangga, pelaksanaan layanan pengadaan, dan pelaksanaan urusan kerumahtanggaan dan perlengkapan. bagian layanan pengadaan dan umum terdiri atas: subbagian rumah tangga dan perlengkapan, dan subbagian protokourusan keprotokolan, keamanan dalam, dan upacara lingkungan bawaslu. bagian ketiga deputi bidang dukungan teknis paragraf umum pemilu, biro fasilitasi penanganan pelanggaran pemilu, dan cc. biro fasilitasi penyelesaian sengketa proses pemilu. paragraf biro fasilitasi pengawasan pemilu biro fasilitasi pengawasan pemilu sebagaimana dimaksud dalam huruf mempunyai tugas melaksanakan urusan fasilitasi pengawasan pemilu, pengawasan siber, pengawasan pemilu partisipatif, urusan hubungan dan kerja sama antarlembaga. dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam biro fasilitasi pengawasan pemiluhubungan dan kerja sama antarawasan pemilu partisipatif, fasilitasi dan koordinasi pelaksanaan pemantauan pemilu oleh pemantau pemilu:, dan pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga biro. biro fasilitasi pengawasan pemilu terdiri atas kelompok jabatan fungsional. paragraf biro fasilitasi penanganan pelanggaran pemilu biro fasilitasi penanganan pelanggaran pemilu sebagaimana dimaksud dalam huruf mempunyai tugas melaksanakan urusan fasilitasi penanganan pelanggaran dan tindak pidanapemilu, dan bawaslu kabupaten kota, fasilitasi koordinasi terhadap tindak lanjut pelanggaran dan tindak pidana pemilu, penyiapan koordinasi serta pengelolaan data dan dokumentasi pelanggaran dan tindak pidana pemilu,pemilu terdiri atas kelompok jabatan fungsional. paragrafpemilupenyelesaian sengketa proses pemiludeputi bidang dukungan tekniskeempat inspektorat utama paragraf umumdan bagian tata usahaadministrasi, pusat penelitian, pengembangan, pendidikan, dan pelatihan, sekretariat bawaslu provinsi, ilt, penyusunan program kerja pengawasan internal tahunan pada inspektorat wilayah iii,ulaksanaan urusan kepegawaian, cc. koordinasi dan rumah tangga inspektorat utamakoordinasi pelaksanaan reformasi birokrasiurusan penelitian danfasilitasi identifikasi dan pemetaan potensi kerawanan serta pelanggaran pemilu, koordinasi dan fasilitasi akreditasi serta penguatan kapasitas pemantau pemilu, pelaksanaan administrasi pusat penelitian, pengembangan, pendidikan, dan pelatihan, dan pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tanggapengelolaan data dan informasi serta pelayanan informasi publik lingkungan bawaslu, pelaksanaan pengelolaan basis data, dan pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga pusat data dan informasi. pusat data, bagian penanganan pelanggaran dan penyelesaian sengketa proses pemilu, bagian hukum, hubungan masyarakat, data, dan informasipengawasan pemilu sebagaimana dimaksud dalam huruf mempunyai tugas melaksanakan urusan penyiapan pelaksanaan pengawasan partisipatif, pelaksanaan urusan hubungan dan kerja sama antarlembaga, akreditasi dan penguatan pemantau pemilu, dan pengawasan tahapan pemilu provinsi. dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam bagian pengawasan pemilusertapemilu:,: penyiapan pelaksanaan urusan administrasi permohonan penyelesaian sengketa proses pemilu, j .urusan hukum, hubungan masyarakat, pengelolaan data dan informasi, serta pelayanan informasi dan produk hukum, fasilitasi konsultasi dan hubungan masyarakat, bagian penanganan pelanggaran, penyelesaian sengketa proses pemilu, dan hukumurusan penyiapan pencegahan pelanggaran, pengawasan partisipatif, pengelolaan hubungan antarlembaga, akreditasi dan penguatan pemantau pemilu, pengawasan tahapan pemilupemilu dan hubungan masyarakat sama dan hubungan antarpenyelesaian sengketa proses pemilu, serta urusan hukum pemilubawas, subbagian penanganan pelanggaran dan penyelesaian sengketa proses pemilu, subbagian hukum, hubungan masyarakat, data, dan informasi:pemilufasilitasi pengawasan partisipatif, pelaksanaan kerja sama dan hubungan antarkabupaten kota. sub dan hubungan masyarakat, subbagian penanganan pelanggaran, penyelesaian sengketa proses pemilu, dan hukum,yiapan bahan kajian hukum, advokasi hukum, pendokumentasian dan pengelolaan informasi hukum kabupaten kota. bab sekretariat bawaslu kecamatan dalam melaksanakan tugas dan wewenang pengawasan pemilu tingkat kecamatan, dibentuk sekretariat bawaslu kecamatan. sekretariat bawaslu kecamatan sebagaimana dimaksud pada bersifat hoc dan nonstruktural. sekretariat bawaslu kecamatandipimpin oleh kepala sekretariat. kedudukan kepala sekretariat sebagaimana dimaksud pada bersifat hocatau pengawas tps: pemberian dukungan administratif dan teknis operasional kepada bawaslu kecamatan, dan mengoordinasikan fasilitasi dukungan administratif dan teknis operasional kepada bawaslu kelurahan desa dan atau pengawas tpsbagian pada sekretariat jenderal bawaslu, kepala bagian pada sekretariat bawaslu provinsi kelas dan kepala sekretariat bawaslu kabupaten kota kelas merupakan jabatan administrator atau jabatan struktural eselon iilpada sekretariat jenderal bawaslu danberasal dari pegawai negeri sipil dan dapat berasal dari bukan pegawai negeri sipil. pegawai sebagaimana dimaksud pada diangkat dan diberhentikan oleh sekretaris jenderal bawaslu. kecuali untuk sekretariat bawaslu kecamatan, pegawai pada sekretariat bawaslu kecamatan sebagaimana dimaksud pada diangkat dan diberhentikan oleh kepala sekretariat bawaslu kabupaten kotakedudukan dan status pegawai bukan pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud dalam dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang undangan. tata cara pengangkatan dan pemberhentian, promosi, dan mutasioleh sekretaris jenderal bawaslu berdasarkan ketentuan peraturan perundang undangan. bab vii kelompok jabatan fungsional sekretaris jenderal bawaslu dapat menetapkan kelompok jabatan fungsionamasing masing unit organisasi sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilan. jumlah, jenis, jenjang, dan tugas setiap unit organisasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan yang mengatur masing masing jabatan fungsional. sekretaris jenderal bawaslu, kepala sekretariat bawaslu provinsi, atau kepala sekretariat sekretariat bawaslu kabupaten kota sesuai dengan tingkatan dan kewenangannya menunjuk koordinator untuk masing masing kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud dalam pada setiap unit organisasi lingkungan kerjanya. penunjukan koordinator jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada memperhatikan jenis dan jenjang kepangkatan melalui surat penugasan. surat penugasan koordinator jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada pada sekretariat bawaslu provinsi oleh kepala sekretariat bawaslu provinsi dan sekretariat bawaslu kabupaten kota wajib dilaporkan kepada sekretaris jenderalpelaksana masing masing lingkungan kerjanyapelaksanapelaksana,,pelaksanapelaksanapelaksana. bab tenaga ahli dalam melaksanakan tugas dan fungsi bawaslu dan untuk memberikan dukungan keahlian bidang pengawasan pemilu, pemberian bantuan hukum dan penyelesaian pelanggaran atau sengketa pemilu, dan atau penanganan masalah pemilu, bawaslu dapat dibantu oleh tenaga ahli. tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada paling banyak (lima belas) orang denganalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud sebagaimana dimaksud dalam tenaga ahli diberikan hak keuangan dan fasilitas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan. hak keuangan dan fasilitas tenaga ahli sebagaimana dimaksud padanaga ahli sebagaimana dimaksud dalam dan diatur dengan peraturan bawaslu tersendilain laipanitia pengawas pemilihan provinsi aceh dan panitia pengawas pemilihan kabupaten kota provinsi aceh.: uraian fungsi organisasi jabatan pimpinan tinggi pratama pada sekretariat jenderal bawaslu, uraian fungsi organisasi jabatan administrator pada sekretariat bawaslu provinsi, daniatur dengan peraturan bawaslu yang mengatur mengenai uraian fungsi unit organisasi pada sekretariat jenderal bawaslu dan sekretariat bawaslu provinsi sertatentuan dalam peraturan badan ini berlaku juga untuk pemberian dukungan administrasi dan teknis operasional oleh sekretariat jenderal bawaslu,uali terhadap pelaksanaan fungsi fasilitasi akreditasi pemantau pemilu. bab ketentuan peralihan pada saat peraturan badan ini mulai berlakutenaga pelaksana teknis lingkungan bawaslu yang bertugas memberikan dukungan keahlian kepada ketua bawaslu, anggota bawaslu, dan atau sekretaris jenderal bawaslu tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan pengangkatan dan penetapan tenaga ahli berdasarkan peraturan bawaslu mengenai tenaga ahli. bab ketentuan penutup pada saat peraturan badan ini mulai berlaku, semua peraturan perundang undangan, keputusan, dan produk hukum lain yang merupakan pelaksanaan daribungan masyarakat,administrasi bidang dukungan teknis pusat pusat penelitian, pengembangan, pendidikan, dun inang danbarang hukum dan hubungan sumber daya manusia organisasi milik negara masyarakat dan umum biro perencanaan dan organisasi biro perencanaan dan organisasi bagian tata usaha pimpinan, kearsipan, dan perbuatan aaa kit lil h kelompok h jabatan kit lil fungsional kit lil kit lil kit lil nn.an lil nn biro keuangan dan barang milik negara biro keuangan dan barang milik negara iii iii kelompok jabatan iii fungsional iii iii iii h h biro hukum dan hubungan masyarakat biro hukum dan hubungan masyarakat kelompok here jabatan fungsional mami lilit ani lilit ani lilit ani lilit ani mete ttl biro sumber daya manusia dan umum biro sumber daya manusia dan umum bagian bagian layanan pengadaan dan fasilitasi administrasi umum jabatan fungsional subbagian rumah tangga dan perlengkapan subbagian inn net protokol kelompok bep jabatan naam fungsional mami iii iii iii deputi bidang teknis deputi bidang teknis biro biro biro fasilitasi pengawasan fasilitasi penanganan fasilitasi penyelesaian pemilu pelanggaran pemilu sengketa proses pemilu biro fasilitasi pengawasan pemilu biro fasilitasi pengawasan pemilu in. nani hh h kelompok h in. nani hh h jabatan h hh h fungsional h in. nani in. nani in. nani in. nani ilttti 11an biro fasilitasi penanganan pelanggaran pemilu biro fasilitasi penanganan pelanggaran pemilu (nan aaannnaannnnannnnnannenanne mam u mam kelompok u bee jabatan mmm fungsionalbagian tata usaha pellilli klt let let lilit iii iii 1j h kelompok h iii 1j h jabatan h h fungsional h iii 1j iii 1j iii 1j iii 1jper maan aaa aaaaaa aaaaaa fee kelompok jabatan kelompok jabatan kelompok jabatan fungsional auditor fungsional auditor il fungsional audilainnya lainnya lainnya inn ieeeubbagian tata usaha kelompok n1nj. jabatan h n1nj. fungsional n1nj. n1nj. n1nj. n1nj. (ti mulut pusat data dan informasi pusat data dan informasi subbagian tata usaha hina aha lil e kelompok h e jabatan h lil fungsional lil lil lil lil h.a sekretariat bawaslu provinsi kelas bawaslu provinsi sekretariat bawaslu provinsi kelas llttttttttttttttttttttttt h h h kelompok teh h h jabatan h h h h fungsional h orbit lilit orbit lilit orbit lilit orbit lilit bagian bagian bagian bagian penanganan pelanggaran hukum, hubungan sengketa proses pemilu dan informasi sekretariat bawaslu provinsi kelas bawaslu provinsi sekretariat bawaslu provinsi kelas er kelompok jabatan fungsional (ti jani jani jani bagian bagian kelompok bee) jabatan sea tth fungsional ttf iii let lil subbagian subbagian subbagian subbagian penanganan pelanggaran hukum, hubungan administrasi pengawasan pemilu dan penyelesaian masyarakat, data, sengketa proses pemilu dan informasiiii lilit lilit h kelompok jabatan h lilit eee fungsional tea h h subbagian subbagian subnama sekretariat bawaslu kecamatan bawaslu kecamatan sekretariat bawaslu kecamatan sesuai dengan naskah aslinya sekretariat jenderal badan pengawas pemilihan umum ketua badan pengawas pemilihan umum kepala biro hukum dan hubungan masyarakat, republik indonesia, (i agung bagus gede bayu indraatmajaketentuan diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut: ppl dan panas kecamatan memastikan pps melalui ppk meneruskan salinan formulir model c kwk, c1 kwk, dan laporannya kepada kpu kabupaten kota untuk dipindaian huruf diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut: rekapitulasi hasil penghitungan suara, cc. kotak suara terkunci dan tersegel. perlengkapan lainnya, yang terdiri dariketentuan diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut: dan berdasarkan hasil tersebut dilanjutkan rekapitulasi dengan dimulai dari pps pertama sampai dengan pps terakhir dalam wilayah kerja ppk. antara dan disisipkan (satu) yakni sehingga berbunyi sebagai berikut: dalam hal rekapitulasi dilaksanakan secara bersamaan, panasdalam melaksanakan pengawasan rekapitulasi sebagaimana dimaksud pada panas kecamatan dapat dibantu oleh ppl dan atau pengawas tps. ketentuan diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut: panas kecamatan memastikan ppk dibantu oleh pps yang ditunjuk melakukan rekapitulasi dalam (satu) wilayah desa kelurahan atau sebutan lainidalam formulir model daa nwk plant, menyalin formulir model daa kwk plant dalam formulir model daa kwk dan laporannyaanas kecamatan memastikan ppk melakukan rekapitulasi dalam (satu) wilayah kecamatananasantara dan disisipkan (satu) yakni sehingga berbunyi sebagai berikut: panas kecamatan melakukan pemeriksaan keberatan sebagaimana formulir dalam hurufkejadian khusus atau keberatan saksi yang belum diselesaikan, dan atau kejadian lainnya. terhadap kejadian khusus sebagaimana dimaksud pada huruf panas kecamatan menyampaikan saran perbaikan. ketentuan diubah dan ditambah (satu) yakni sehingga berbunyi sebagai berikut: panasppl bersama panas kecamatan dan saksi. diantara dan disisipkan (dua) yakni dan sehingga dan berbunyi: panas kecamatan melakukan pendokumentasian secara audiovisual terhadap formulir model daa kwk plant, model daa kwk dan laporannya, model da1 kwk plant, formulir model da1 kwk dan formulir model da kwk. setelah selesai rekapitulasi hasil penghitungan suara, panas kecamatan memastikan ppk segera menyerahkan dan mencatatkan dalam formulir model da4 kwk masing masing kotak suara dalam keadaan tersegel kepada kpu(dihapus. dihapus. ketentuan diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut: panas kabupaten kota melakukan pengawasan penyerahan kotak suara yang disampaikan olehketentuan diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut: pengawasan persiapan rapat rekapitulasi kabupaten kota, panas kabupaten kota memastikan: saksi yang hadir membawa surat mandat, ketua kpu kabupaten kota memimpin rapat pleno rekapitulasi secara terbuka, ketua kpu kabupaten kota memberikan penjelasan mengenai agenda rapat dan tata cara rekapitulasi, ketua kpu kabupaten kota memimpin dan membuka rapat rekapitulasi, dan anggota kpu kabupaten kota dan sekretariat kpu kabupaten kota bertugas menyiapkan formulir rekapitulasi tingkat kabupaten kota. ketentuan huruf huruf dan huruf diubah, ketentuan huruf huruf dan huruf dihapus, sehingga berbunyi sebagai berikut:hasil rekapitulasi tingkat kecamatana1 kwk, mencatat hasil rekapitulasi dalam formulir model dbikwk, dihapus, dan membuat berita acara rekapitulasi tingkat kabupaten kota dalam formulir model db kwk. dihapus. anas kabupaten kota melakukan pendokumentasian secara audiovisual terhadap formulir model db kwk dan formulir model db1 kwk. ketentuan diubah, dan dan dihapus, sehingga berbunyi sebagai berikut:rekapitulasi tingkat provinsi. dihapus. dihapus. ketentuan huruf dan huruf diubah dan ketentuan huruf huruf dan huruf dihapus, sehingga berbunyi sebagai berikut:db kwk dan model db1 kwkb1 kwk,: mencatat hasil rekapitulasi dalam formulir model dc1 kwk, dihapus, dan membuat berita acara rekapitulasi tingkat kpu provinsi dalam formulir model dc kwk. dihapus. ketentuan diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:diantara dan disisipkan (dua) yakni dan sehingga dan berbunyi sebagai berikut: bawaslu provinsi melakukan pendokumentasian dan atau merekam dalam bentuk audio visual terhadap formulir model dc kwk dan formulir model dc1 kwk.ketentuan diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut: pengawas pemilusuara ulang sebagaimana dimaksud berlaku secara mutasi mutans terhadap ketentuan dalam sampai dengan diantara dan disisipkan (satu) yakni sehingga berbunyi sebagai berikut: dalam hal terdapat kebutuhan pembuktian dalam penyelesaian perselisihan hasil pemilihan, bawaslu provinsi atau panas kabupaten kota memastikan kpu provinsi dan atau kpu kabupaten kota melakukan pembukaan kotak suardrepublik indonesiatata kelola pemerintahan yang baik dan menyukseskan penyelenggaraan pemilihan umum sesuai kebijakan dan prioritas secara sistematis, terpadu dan selaras dengan rencana pembangunan jangka menengah nasional perlu disusun rencana strategis badan pengawasrepublik indonesia tahun dalam peraturan badan pengawas pemilihan umum ini yang dimaksud dengan: rencana strategis badan pengawas pemilihan umum tahun yang selanjutnya disebut renstra bawaslu adalah dokumen perencanaan yang memuat penjabaran dari visi, misi, tujuan, arah kebijakan, strategi, kerangka regulasi, kerangka kelembagaan, target kinerja, dan kerangka pendanaan yang sesuai dengan tugas, wewenang dan kewajiban badan pengawas pemilihan umum yang disusun berpedoman pada rencana pembangunan jangka menengah nasional tahun rencana kerja badan pengawas pemilihan umum republik indonesia yang selanjutnya disebut senja bawaslu adalah dokumen perencanaan badan pengawas pemilihan umum republik indonesia untuk periode (satu) tahun, yang disusun sesuai dengan rencana kerja pemerintah rkp) pada tahun bersangkutan dan renstra bawaslu tahun renstra bawaslu dimaksudkan sebagai: dasar acuan penyusunan kebijakan, pedoman penyusunan rencana kerja, pedoman bagi seluruh unit kerja dalam pelaksanaan kegiatan tahunan, dan pedoman dan alat pengendalian kinerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan. renstra bawaslu sebagaimana dimaksud dalam meliputi: pendahuluan, visi, misibawassekretaris jenderal bawaslu dan kepala sekretariat bawaslu provinsi wajib menyampaikan laporan pelaksanaan senja bawaslu setiap (enam) bulan sekali dan atau sesuai kebutuhan kepada ketua bawaslu ri. ketua bawaslu melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan capaian renstra bawaslu dalam kurun waktu berdasarkan laporan pelaksanaan senja bawaslu rmatriks visi, misi, tujuan dan sasaran strategis bawaslu tahun visi misi tujuan sasaran strategis menjadi lembaga membangun aparatur dan| meningkatkan solidaritas terwujudnya pengawasan pemilu berupa pengawal terpercaya kelembagaan pengawas pemilu organisasi, struktur, kualitas pencegahan dan penindakan pelanggaran, dalam mewujudkan yang kuat, mandiri dan solid, sumber daya manusia dan serta penyelesaian sengketa yang berkualitas pemilu demokratis, manajemen kelembagaan dan berintegritas bermartabat dan pengawas pemilu yang efektif dan berkualitas efesien: mengembangkan pola dan| meningkatkan kualitas dan metode pengawasan, efektifitas kinerja pengawasan penyelenggaran pemilu, mengefektifkan pencegahan terjadinya pelanggaran dalam penyelenggaraan pemilu, memperkuat sistem kontrol| meningkatkan sistem kontrol nasional dalam satu nasional dalam satu manajemen manajemen pengawasan yang pengawasan yang terstruktur, terstruktur, sistematis, dan sistematis, dan integratif berbasis integratif, teknologi, visi misi tujuan sasaran strategis meningkatkan keterlibatan meningkatkan pemahaman dan masyarakat dan peserta kesadaran masyarakat, peserta pemilu, serta meningkatkan dan penyelenggara pemilu sinergi kelembagaan dalam tentang pelanggaran pemilu serta pengawasan pemilu pap airnya dalam pengawasan partisipatif, meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam pengawasan pemilu, meningkatkan kerjasama dengan stakeholder pemilu dalam pengawasan pemilu, meningkatkan kepercayaan mengefektifkan penindakan publik atas kualitas kinerja pelanggaran pemilu, pengawasan berupa menyelesaikan sengketa pemilu pencegahan dan penindakan, secara adil dan efektif, serta penyelesaian sengketa meningkatkan kepercayaan secara cepat, akurat dan peserta pemilu terhadap kinerja transparan, pengawas pemilu, meningkatkan kualitas kinerja penanganan pelanggaran pemilu secara profesional, menyederhanakan prosedur penanganan pelanggaran pemilu, membangun bawaslu sebagai meningkatkan mutu data dan pusat pembelajaran informasi pengawasan pemilu: pengawasan pemilu baik bagi pencegahan dan penindakan, pihak dari dalam negeri serta penyelesaian sengketa, dan maupun pihak dari luar negeri. meningkatkan pengetahuan dan keterampilan pengawasan pemilu partisipatif. matriks arah kebijakan dan strategis bawaslu tahun arah kebijakan strategi program kegiatan penguatan pengawasan eksternal program teknis kegiatan utama dalam program penyelenggaraan pemilu melalui: utama subtansi): pengawasan penyelenggaraan pemilu: peningkatan regulasi, sistem dan meningkatkan kualitas kerjasama pengawasan prosedur pengawasan pemilu: antar lembaga pemerintah (lintas penyelenggaraan pemilu teknis pengawasan pencegahan dan penindakan, serta bidang): penyelenggaraan pemilu, penyelesaian sengketa: pengembangan produk peningkatan kualitas hasil kajian hukum, litbang, pengelolaan dan evaluasi pengawasan pemilu: kehumasan dan pengawasan pencegahan dan penindakan, serta meningkatkan kualitas hasil kajian internal: penyelesaian sengketa sebagai dan evaluasi pengawasan pemilu: masukan bagi kebijakan pencegahan dan penindakan, serta penegakan kode etik penyelesaian permasalahan penyelesaian sengketa: sebagai penyelenggara pemilu pengawasan pemilu. masukan bagi kebijakan kegiatan utama dkpp): penyelesaian permasalahan peningkatan sistem informasi ti), pengawasan pemilu: teknis pengawasan kualitas data dan informasi penyelenggaraan pemilu pengawasan pemilu: oleh bawaslu provinsi dan meningkatkan sistem informasi lembaga pengawas pemilu peningkatan kualitas kerjasama ti), kualitas data dan informasi ad hoc dan koordinasi dengan para pengawasan pemilu: pemangku kepentingan (stakeholders) pemilu. meningkatkan kualitas kerjasama dan koordinasi dengan para pemangku kepentingan peningkatan dukungan manajemen (stakeholders) pemilu. kegiatan utama dalam dan teknis lainnya, serta dukungan program generik program dukungan manajemen struktur kelembagaan pengawas pendukung fasilitasi): dan pelaksanaan tugas teknis pemilu melalui: internal lainnya bawaslu: meningkatkan kinerja lembaga dan dukungan manajemen peningkatan dukungan kinerja divide pe sawah: dan pelaksanaan tugas dukungan manajemen dan manajemen bawaslu, bawaslu teknis lainnya bawaslu dukungan teknis lainnya provinsi dan lembaga pengawas mengelola anggaran secara efisien, badan pengawas pemilihan pemilu hoc, meningkatkan kapasitas dan umum kapabilitas aparatur bawaslu: pelaksanaan reformasi birokrasi bawaslu, bawaslu provinsi, panas secara konsisten dan kontinu kabupaten kota, panas kecamatan, dalam rangka peningkatan kinerja ppl ppen dan pengawas tps (better performance) organisasi tan dan pegawai. menerapkan prinsip prinsip good governance bawaslu: meningkatkan kualitas sarana dan prasarana, serta pengelolaannya dalam rangka mendukung peningkatan kinerja lembaga dan pegawai. matriks program kegiatan bawaslu periode tahun moomunaman awas memakan program dukungan manajemen dan meningkatnya dukungan persentase penyelenggaraan dukungan manajemen dan tugas teknis lainnya yang pelaksanaan tugas teknis administratif dan pelaksanaan profesional, akuntabel, efisien dan efektif lainnya bawaslu operasional bawaslu kegiatan persentase penyelesaian pelayanan dukungan operasional kerja (pembayaran gaji, dukungan manajemen dan meningkatnya dukungan operasional dan pemeliharaan perkantoran, serta langganan daya dan jasa) yang tepat dukungan teknis lainnya bawaslu manajemen dan dukungan teknis waktu, lainnya bawaslu persentase penyelesaian dokumen perencanaan dan anggaran, persentase pengadaan sarana dan prasarana sesuai kebutuhan, persentase penyelesaian urusan kepegawaian, ketatausahaan, perbuatan dan kearsipan, serta pelayanan pimpinan, dan persentase penyelesaian dokumen hasil monitoring dan evaluasi, laporan keuangan dan aset persentase penanganan pelanggaran yang diselesaikan persentase kasus pelanggaran kode etik yang diselesaikan kegiatan persentase tata laksana teknis pengawasan atas penyelenggaraan pemilu yang teknis penyelenggaraan meningkatnya kualitas teknis disesuaikan dengan regulasi, pengawasan pemilu pengawasan penyelenggaraan jumlah pendidikan pengawasan pemilu partisipatif untuk pemilu dalam pencegahan, bawaslu provinsi dan peserta pemilu penanganan pelanggaran dan panas kab kota dan panas kecamatan penyelesaian sengketa organisasi masyarakat sipil persentase penyelenggaraan pengawasan dan supervisi pengawasan pemilu, persentase jumlah layanan laporan pelanggaran dan permohonan penyelesaian sengketa yang ditangani sesuai ketentuan, persentase pembangunan dan pemutakhiran data base ormas dan komponen masyarakat lainnya secara terpilih yang melaksanakan pengawasan pemilu partisipatif dan persentase penyelesaian urusan ketatausahaan biro teknis penyelenggaraan pengawasan pemilu. kegiatan persentase proses penyusunan produk hukum bawaslu yang dilaksanakan sesuai pengembangan produk hukum, meningkatnya kualitas prosedur, litbang, pengelolaan kehumasan pelayanan hukum, kehumasan, persentase layanan bantuan hukum kepada personil pengawas pemilu, dan pengawasan internal pencitraan lembaga dan persentase pemberitaan positif tentang kinerja bawaslu, pengawasan internal, persentase data dan informasi pemilu yang diakses oleh publik: persentase pelaksanaan analisis strategi dan teknis pengawasan pemilu serta analisis meningkatnya hubungan dan potensi pelanggaran pemilu, jaringan internasional persentase pembentukan dan beroperasinya pusat pendidikan dan latihan pengawasan pemilu yang partisipatif, persentase pengembangan sistem deteksi dini pengawasan pemilu, persentase terlaksananya program reformasi birokrasi: persentase kesesuaian capaian kinerja dengan rencana kerja tahunan, persentase penyelesaian urusan ketatausahaan biro hukum, humas dan pengawas internal: jumlah fasilitasi penguatan dan pemberdayaan ormas dalam pengawasan pemilu partisipatif, jumlah fasilitasi penguatan dan pemberdayaan masyarakat dalam pengawasan pemilu partisipatif, dan jumlah kelembagaan organisasi internasional yang menjalin hubungan dan jaringan dengan bawaslu. kegiatan persentase laporan pengaduan pelanggaran kode etik yang ditangani sesuai penegakan kode etik penyelenggara terwujudnya keadilan bagi ketentuan, pemilu dkpp) penyelenggara pemilu dan persentase tingkat kepuasan pihak yang berperkara (administrasi peradilan etik), dan menurunnya tingkat pelanggaran persentase penyelesaian urusan ketatausahaan dan pelayanan pimpinan, sosialisasi kode etik oleh penyelenggara pemilu kode etik serta monitoring dan evaluasi biro administrasi dkpp kegiatan persentase penyelesaian pelayanan dukungan operasional kerja (pembayaran gaji, teknis penyelenggaraan meningkatnya kualitas operasional dan pemeliharaan perkantoran, serta langganan daya dan jasa) yang tepat pengawasan pemilu oleh bawaslu penyelenggaraan pengawasan waktu, provinsi dan lembaga pengawas pemilu oleh bawaslu provinsi dan persentase penyelesaian pelayanan administrasi dan tugas teknis lainnya, pemilu ad hoc lembaga pengawas pemilu hoc persentase penyelenggaraan pengawasan pemilu oleh bawaslu provinsi, dan persentase penyelenggaraan pengawasan pemilu serta pengelolaan dukungan administratif dan operasional bawaslu kabupaten kota, kecamatan, ppl, dan ppen 4d matriks kerangka pendanaan bawaslu periode tahun program dukungan meningkatnya dukungan administratif dan pelaksanaan manajemen dan pelaksanaan operasional bawaslu tugas teknis lainnya bawaslu program pengawasan meningkatnya kualitas pengawasan penyelenggaraan pemilu penyelenggaraan pemilu kegiatan dukungan manajemen meningkatnya dukungan manajemen dan dukungan teknis dan dukungan teknis lainnya lainnya kegiatan teknis penyelenggaraan meningkatnya kualitas teknis pengawasan penyelenggaraan pengawasan pemilu. pemilu dalam pencegahan, penanganan pelanggaran, dan penyelesaian sengketa kegiatan pengembangan produk meningkatnya kualitas pelayanan hukum, kehumasan, hukum, litbang, pengelolaan pencitraan lembaga, dan pengawasan internal. kehumasan, dan pengawasan meningkatnya hubungan dan jaringan internasional. internal. kegiatan penegakan kode etik meningkatnya penegakan kode etik bagi penyelenggara pemilu penyelenggara pemilu. dan atau menurunnya tingkat pelanggaran kode etik oleh penyelenggara pemilu kegiatan teknis penyelenggaraan meningkatnya kualitas penyelenggaraan pengawasan pemilu pengawasan pemilu oleh bawaslu oleh bawaslu provinsi dan lembaga pengawas pemilu ad hoc. provinsi dan lembaga pengawas pemilu ad hoc. ketua badan pengawas pemilihan umum republik indonesia, ttd. muhammad |
berita negara republik indonesiapimpinan mediasi adalah anggota bawaslu, bawaslu provinsi, dan atau bawaslu kabupaten kota yang disebut mediator penyelesaian sengketa proses pemiludapat memberikan keterangan guna kepentingan tentang suatu perkara yang dengar sendiri, lihat sendiri, dan alami sendiribab prinsip, ruang lingkup, dan wewenang penyelesaian sengketa proses pemilu berpedoman pada prinsip: mandiri, jujur, cc. adil, kepastian hukum, tertib: keterbukaan, profesional, akuntabel, efisien: efektif, dan integritas. penyelesaian sengketa proses pemilu dilaksanakan dengan cara mediasi berdasarkan prinsip cepat dan tanpa biaya. penyelesaian sengketa proses pemilu dilanjutkan dengan cara adjudikasi jika melalui mediasi tidak mencapai kesepakatan. sengketa proses pemilu meliputi: sengketa yang terjadi antarpeserta pemilu, dan sengketa yang terjadi antara peserta pemilu dengan penyelenggara pemiluuu, dan atau cc. keputusan kpu, keputusan kpu provinsi, danhuruf dalam bentuk surat keputusan dan atau berita acara.dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud pada dan bawaslu, bawaslu provinsi, dan bawaslu kabupaten kotabawaslu, bawaslu provinsi, dan bawaslu kabupaten kota menerima, memeriksa, melakukan mediasi atau melakukan adjudikasi, dan memutus penyelesaian sengketa proses pemilu paling lama (dua belas) hari sejak diterimanya permohonan sengketa proses pemilu. permohonan sebagaimana dimaksud pada dinyatakan diterima terhitung sejak permohonan register oleh bawaslu, bawaslu provinsi, atau bawaslu kabupaten kota. bab iii para pihakcc. calon anggota dpr dan dprd yang tercantum dalam daftar calon sementara, calon anggota dpr dan dprd yang tercantum dalam dct, gabungan partai politik peserta pemiluct anggota dpr dan dprd, penetapan daftar calon anggota dpd, dan penetapan pasangan calon. memohon dalam sengketa proses pemilu terdiri atas: kpu, kpu provinsi, atau kpu kabupaten kota untuk sengketa antara peserta dengan penyelenggara pemilu, dan partai politik peserta pemilu, calon anggota dpr, dpd, dan dprd, atau pasangan calon untuk sengketa antarpeserta.gabungan partai politik peserta pemilu, danmengajukan permohonan. pemohon, memohon, dan atau pihak terkait dapat didampingi oleh kuasa hukum berdasarkan surat kuasa khusus dalam proses mediasiproses adjudikasi penyelesaian sengketa proses pemilu. surat kuasa khusus sebagaimana dimaksud pada dan harus ditunjukkan dan diserahkan kepada bawaslu, bawaslu provinsi, atau bawaslu kabupaten kota. kuasa hukum dalam mendampingi atau mewakili pemohon, memohon, dan atau pihak terkait merupakan advokat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan. bawaslu, bawaslu provinsi, atau bawaslu kabupaten kota dapat menghadirkan lembaga pemerintah atau lembaga nonpemerintah sebagai pihak pemberi keterangan yang dibutuhkan terkait adjudikasi penyelesaian sengketa proses pemilu. pemberi keterangan sebagaimana dimaksud pada dapat memberikan keterangan bawah sumpah, bawaslu provinsi, atau bawaslu kabupaten kota, dan kebutuhan bawaslu, bawaslu provinsi, atau bawaslu. bab permohonan sengketa permohonan penyelesaian sengketa proses pemilu dapat diajukan dengan cara: langsung, yaitu diajukan sekretariat bawaslu, bawaslu provinsi, ataudalam diajukan kepada bawaslu, bawaslu provinsi, atau bawaslu kabupaten kota secara tertulis dalam bahasa indonesia dituangkan dalam formulir model sppcsimile dengan dihampiri fotokopi kartu tanda penduduk atau identitas kependudukan lainnya yang sah, identitas memohon yang terdiri dari: nama memohon, alamat memohon, dan nomor telepon atau facsimile, uraian yang jelas mengenai kewenangan menyelesaikan sengketa proses pemilu, kedudukan hukum pemohon dalam penyelenggaraan pemilu, kedudukan hukum memohon dalam penyelenggaraan pemilu, uraian yang jelas mengenai tenggang waktu pengajuan permohonan, penyebutan secara lengkap dan jelas objek sengketa proses pemilu yang memuat kepentingan langsung pemohon atas penyelesaian sengketa proses pemilu dan masalah objek yang disengketakan, uraian alasan permohonan sengketa proses pemilu berupa fakta yang disengketakan yang disertai dengan uraian bukti yang akan diajukan, dan hal yang dimohonkan untuk diputus. permohonan sebagaimana dimaksud pada ditandatangani oleh pemohon atau kuasa hukumnya disertai bukti dibuat dalam. dalam hal permohonan diajukan melebihi jangka waktu sebagaimana dimaksud pada bawaslu, bawaslu provinsi, atau bawaslu kabupaten kota menyatakan permohonan tidak dapat diterima. bawaslu, bawaslu provinsi, sebagaimana dimaksud pada dengan menggunakan formulir model spp permohonan sebagaimana dimaksud dalam dicatat dalam buku penerimaan permohonan sengketa proses pemilu oleh petugas penerima permohonan.dokumen berkas administrasi permohonan sebagaimana dimaksud pada selanjutnya dilakukan verifikasi formal oleh petugas penerima permohonan. apabila dokumen berkas administrasi permohonan sebagaimana dimaksud pada belum lengkap, petugas memberitahukan kepada pemohon pada hari yang sama bahwa permohonan belum lengkapan dinyatakan lengkap, petugas penerima permohonan register permohonan yang dituangkan dalam formulir spp apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada pemohon tidak melengkapi dokumen berkas administrasi permohonan, petugas penerima permohonan menyampaikan surat pemberitahuan permohonan tidak dapat register dengan menggunakan formulir spp permohonan sebagaimana dimaksud dalam huruf dilakukan dengan memulai mengisi formulir pendaftaran sengketa proses pemilu pada laman resmi bawaslu dan bawaslu provinsi dengan menggunakan formulir model spp setelah melakukan pendaftaran, pemohon memperoleh username dan password yang digunakan untuk mengajukan permohonan dan lampiran dokumen permohonan. password sebagaimana dimaksud pada digunakan pemohon untuk mengajukan permohonan dengan melampirkan dokumen permohonan. setelah mengajukan permohonan beserta laporannya sebagaimana dimaksud pada pemohon mendapatkan konfirmasi otomatis terkait dengan permohonannya. setelah mendapat konfirmasi otomatis, pemohon menyampaikan dokumen berkas fisik permohonan secara lengkap kepada petugas penerima permohonan dalam jangka waktu paling lama (tiga) hari kerja. penyampaian dokumen berkas fisik dilakukan sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam permohonan sebagaimana dimaksud dalam yang telah dinyatakan lengkap dicatat dalam buku register dan diberikan nomor register permohonan pada hari yang sama oleh petugas penerima permohonan, bawaslu provinsi, atau bawaslu kabupaten kota melakukan verifikasi materiil terhadap permohonan penyelesaian sengketa proses pemilu yang telah register. verifikasi materiil dilakukan oleh bawaslu, bawaslu provinsi, atau bawaslu kabupaten kota dalam proses adjudikasi. bab mediasi bawaslu, bawaslu provinsi, atau bawaslu kabupaten kota melakukan mediasi terhadap permohonan yang telah register. bawaslu, bawaslu provinsi, atau bawaslu kabupaten kota menentukan jadwal pelaksanaan mediasi. bawaslu, bawaslu provinsi, atau bawaslu kabupaten kota melakukan pemanggilan para pihak untuk menghadiri mediasi menggunakan formulir model spp mediasi wajib dihadiri pemohon dan memohon. dalam hal pemohon dan atau memohon tidak menghadiri pemanggilan pertama sebagaimana dimaksud pada bawaslu, bawaslu provinsi, atau bawaslu kabupaten kota menentukan jadwal dan melakukan pemanggilan kembali. apabila pmbuat putusan permohonan gugur menggunakan formulir model spp apabila mnyatakan mediasi tidak mencapai kesepakatan dan dituangkan dalam berita acara menggunakan formulir model spp bawaslu, bawaslu provinsi, atau bawaslu kabupaten kota menjadi mediator para pihak dalam menyelesaikan sengketa dengan cara yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang undangan. bawaslu, bawaslu provinsi, atau bawaslu kabupaten kota dalam mediasi berpegang pada asas pemilu dan prinsip penyelesaian sengketa proses pemilu. pelaksanaan mediasi diselesaikan paling lama (dua) hari dan dilaksanakan secara tertutup. mediasi penyelesaian sengketa proses pemilu dipimpin oleh paling sedikit (satu) mediator. bawaslu, bawaslu provinsi, atau bawaslu kabupaten kota melakukan mediasi penyelesaian sengketa proses pemilu dengan tahapan sebagai berikut: pimpinan mediasi menyampaikan pernyataan pembuka, penyampaian kronologis permasalahan dari para pihak, perundingan kesepakatan penyelesaian sengketa proses pemilu: penyusunan kesepakatan para pihak oleh mediator, dan penandatangan berita acara kesepakatan atau ketidaksepakatan. pimpinan mediasi dibantu oleh tim mediasi. tim mediasi sebagaimana dimaksud pada dapat dibantu oleh (dua) orang pegawai bawaslu, bawaslu provinsi, atau bawaslu kabupaten kota yang terdiri atas: (satu) orang sekretaris, dan (satu) orang nobulan. sekretaris medimemberikan dukungan administrasi, operasional, dan dokumentasiokok pembahasan pada saat jalannya mediasi dengan atau tanpa alat bukti elektronik atau aplikasi penunjang. tim mediasi sebagaimana dimaksud pada ditetapkan oleh. dalam hal mediasiercapai kesepakatan menggunakan formulir model spp yang ditandatangani oleh para pihak dan pimpinan mediasi. berita acara sebagaimana dimaksud pada sebagai dasar bagi bawaslu, bawaslu provinsi, atau bawaslu kabupaten kota dalam membuat putusan. putusan sebagaimana dimaksud pada menggunakan formulir spp putusan sebagaimana dimaksud pada dibacakan oleh pimpinan mediasi dalam forum mediasi yang terbuka untuk umumidak tercapai kesepakatan formulir model spp yang ditandatangani oleh para pihak dan pimpinan mediasilanjutkan penyelesaian sengketa proses pemilu melalui adjudikasi. pimpinan mediasi memberitahukan waktu dan tempat pelaksanaan adjudikasi secara lisan dalam forum mediasi sebagai panggilan resmi. bab adjudikasi bawaslu, bawaslu provinsi, atau bawaslu kabupaten kota membentuk majelis adjudikasi. majelis adjudikasi sebagaimana dimaksud pada terdiri atas: pada bawaslu dipimpin oleh majelis sidang paling sedikit (tiga) anggota bawaslu, terdiri atas (satu) anggota bawaslu sebagai ketua majelis sidang dan dibantu oleh (dua) anggota bawaslu sebagai anggota majelis sidang, pada bawaslu provinsi dipimpin oleh majelis sidang paling sedikit (tiga) anggota bawaslu provinsi, terdiri atas (satu) anggota bawaslu provinsi sebagai ketua majelis sidang dan dibantu oleh (dua) anggota bawaslu provinsi sebagai anggota majelis sidang, dan cc., terdiri atas (satu) anggota bawaslu kabupaten kota sebagai ketua majelis sidang dan dibantu oleh (dua) anggota bawaslu kabupaten kota sebagai anggota majelis sidang. dalam hal anggota bawaslu provinsi atau bawaslu kabupaten kota kurang dari (tiga) orang, ketua bawaslu provinsi atau ketua bawaslu kabupaten kota mengajukan permohonan kepada pengawas pemilu satu tingkat atasnya untuk menunjuk salah satu anggota menjadi majelis sidang. majelis sidang dibantu oleh tim adjudikasi. tim adjudikasi sebagaimana dimaksud paling sedikit (empat) orang pegawai bawaslu, bawaslu provinsi, atau bawaslu kabupaten kota yang dapat terdiri atas: (satu) orang sekretaris, (satu) orang asisten majelis sidang, (satu) orang nobulan, dan (satu) orang bersalah. sekretaris adjudikstatus aparatur sipil negara yang bertugas memberikan dukungan administrasi, operasional, dokumentasi, dan penunjang pelaksanaan persidangan. asisten majelis sidanguntuk membantu pimpinan majelis sidang dalam memimpin jalannya adjudikasi dan menyusun rancangan putusanembahasan pada saat jalannya persidangan. bersalahlakukan: pendokumentasian atau pencatatan jalannya seluruh tahapan persidangan berupa permohonan pemohon, jawaban memohon, jawaban pihak terkait, keterangan saksi, keterangan ahli, dan lembaga pemberi keterangan serta fakta persidangan, dan pendokumentasian atau pencatatan sebagaimana dimaksud pada huruf dapat menggunakan alat bantu elektronik atau aplikasi penunjang. majelis sidang memimpin sidang adjudikasi penyelesaian sengketa proses pemilu. majelis sidang memperhatikan kepentingan para pihak secara berimbang. majelis sidang memutus hasil adjudikasi penyelesaian sengketa proses pemilu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan. majelis sidang meminta memohon untuk menyampaikan jawaban memohon. jawaban memohon sebagaimana dimaksud pada disampaikan paling lama (satu) hari sejak berita acara mediasi tidak tercapai kesepakatan ditandatangani. jawaban memohon sebagaimana dimaksud pada disampaikan secara tertulis dalam bahasa indonesia menggunakan formulir spp sebanyakyang ditandatangani oleh memohon atau kuasa hukumnya danjawaban memohon sebagaimana dimaksud pada paling sedikit memuat: identitas lengkap memohon yaitu nama, alamat memohon dan atau kuasa hukumnya, nomor telepon (kantor, telepon seluler), nomor facsimile, dan atau alamat surat elektronik, jawaban memohon atas pokok permohonan pemohon, hal yang diminta untuk diputuskan, jawaban memohon sebagaimana dimaksud pada dilengkapi bukti berupa surat atau tulisan. pihak terkait sebagaimana dimaksud dalam dapat mengajukan permohonan kepada bawaslu, bawaslu provinsi, atau bawaslu kabupaten kota dituangkan dalam formulir model spp paling lama pada persidangan adjudikasi kedua. permohonan sebagaimana dimaksud pada diajukan secara tertulis dalam bahasa indonesia paling sedikit memuat: identitas pihak terkait yang terdiri atas nama pihak terkait, alamat pihak terkait, dan nomor telepon atau facsimile dengan dihampiri fotokopi kartu tanda penduduk, kedudukan hukum pihak terkait dalam penyelenggaraan pemilu, uraian potensi kerugian langsung atas penyelesaian sengketa proses pemilu, uraian jawaban atas pokok permohonan pemohoihak terkait atau kuasa hukumnya disertai bukti dibuat (satu) rangkap asli yang dibubuhi materai dan (empat pihak terkait. dalam hal permohonan diajukan setelah persidangan adjudikasi kedua, majelis sidang menyatakan permohonan sebagai pihak terkait tidak dapat diterima menggunakan formulir model spp dalam hal permohonan tidak dapat diterima sebagaimana dimaksud pada majelis sidang menyampaikan pemberitahuan secara tertulis. dalam hal permohonan sebagai pihak terkait telah diterima, majelis sidang melakukan pemanggilan pihak terkait melalui panggilan sidang adjudikasi penyelesaian sengketa proses pemilu dengan melampirkan salinan permohonan pemohon. panggilan persidangan sebagaimana dimaksud pada disampaikan kepada pihak terkait sebelum sidang adjudikasi berikutnya. alat bukti dalam penyelesaian sengketa proses pemilu terdiri atas: surat, keterangan pemohon dan memohon, keterangan saksi, keterangan ahli, informasi elektronik dan atau dokumen elektronik dan atau hasil cetakannya,dan atau pengetahuan majelis sidang. alat bukti berupa surat sebagaimana dimaksud pada huruf terdiri atas: surat keputusan atau berita acara kpu, kpu provinsi, atau kpu kabupaten kota, dan dokumen tertulis lainnya. alat bukti berupa keterangan pemohon dan memohon disampaikan dalam persidangan adjudikasi penyelesaian sengketa proses pemilu. alat bukti berupa keterangan saksi sebagaimana dimaksud pada huruf berupa: keterangan dari saksi pemohon, memohon, dan pihak terkait atau dari pemantau pemilu yang teregistrasi. saksi yang dihadirkan harus memenuhi syarat syarat sebagai berikut: berusia atas (tujuh belas) tahun atau sudah pernah kawin, berakal sehat: tidak ada hubungan keluarga sedarah dan keluarga semena dari pemohon dan memohon, berjumlah paling sedikit (dua) orang untuk kesaksian suatu peristiwa, menerangkan apa yang dilihat, didengar, dan dialami sendiri: cc. keterangan dari saksi yang berasal dari pemantau pemilu yang terakreditasi. alat bukti berupa keterangan ahli sebagaimana dimaksud pada huruf sesuai dengan bidang keahliannya yang dapat diajukan oleh pemohon dan memohon dalam sidang penyelesaian sengketa proses pemilu. alat bukti sebagaimana dimaksud pada huruf yaitu: informasi elektronik berupaberupadan hasil cetaknya berupa hasil cetakan informasi elektronik dan atau dokumen elektronik sebagaimana dimaksud dalam huruf dan huruf majelis sidang menentukan jadwal pelaksanaan adjudikasi menggunakan formulir model spp dalam hal memohon tidak hadir pada penyampaian panggilan sebagaimana dimaksud dalam majelis sidang melakukan pemanggilan kepada pihak memohon untuk hadir dalam adjudikasi. dalam hal pemohon dan memohon tidak menghadiri sidang adjudikasi pada pemanggilan pertama, majelis sidang menentukan jadwal dan melakukan pemanggilan kembali menggunakan formulir model spp dalam hal pemohon dan atau kuasanya tidak menghadiri sidang adjudikasi setelah (dua) kali dilakukan pemanggilan, majelis sidang membuat putusan permohonan gugur menggunakan formulir model spp dalam hal memohon tidak menghadiri sidang adjudikasi setelah (dua) kali dilakukan pemanggilan, proses adjudikasi tetap dilanjutkan untuk membuat putusan. dalam hal pemohon dan memohon tidak menghadiri adjudikasi pada pemanggilan kedua, majelis sidang membuat putusan permohonan gugur menggunakan formulir model spp dalam hal dibutuhkan sidang adjudikasi lanjutan, majelis sidang menyampaikan jadwal sidang lanjutan secara lisan sekaligus sebagai panggilan resmi kepada para pihak untuk menghadiri sidang abdikasi berikutnya. adjudikasi dilaksanakan dengan tahapan sebagai berikut: penyampaian pokok permohonan pemohon, jawaban memohon, cc. tanggapan pihak terkait, pembuktian, kesimpulan para pihak, dan putusan. pelaksanaan persidangan adjudikasi dilakukan dengan tahapan sebagai berikut: pimpinan majelis sidang memberi kesempatan kepada pemohon untuk membacakan isi permohonan penyelesaian sengketa proses pemilu, pimpinan majelis sidang memberi kesempatan kepada memohon untuk mengajukan dan membacakan jawaban memohon atas permohonan penyelesaian sengketa proses pemilu yang diajukan pemohon, dalam hal terdapat pihak terkait, majelis sidang memberikan kesempatan kepada pihak terkait untuk menyampaikan tanggapan atas permohonan penyelesaian sengketa proses pemilu yang diajukan pemohon, setelah penyampaian permohonan dan jawaban memohon, pimpinan majelis sidang memberikan kesempatan kepada para pihak untuk menyampaikan bukti: para pihak dapat mengajukan saksi dan ahli dalam proses adjudikasi setelah mendapat persetujuan majelis sidang, saksi sebagaimana dimaksud dalam huruf terlebih dahulu diambil sumpah atau janji sesuai dengan agamanya sebelum dilakukan pemeriksaan, majelis sidang dapat menghadirkan lembaga pemberi keterangan terkait dengan objek yang disengketakan berdasarkan pertimbangan majelis sidang, dalam hal pembuktian sebagaimana dimaksud dalam huruf telah dilakukan, pimpinan majelis sidang memberikan kesempatan kepada para pihak untuk mengemukakan pendapat terakhir berupa kesimpulan yang dirumuskan secara tertulis, setelah para pihak menyampaikan kesimpulan sebagaimana dimaksud dalam huruf majelis sidang memutuskan penyelesaian sengketa proses pemilu, dan putusan majelis sidang dituangkan dalambab vii gugurnya sengketa permohonan penyelesaian sengketa proses pemilu dinyatakan gugur apabila, memohon telah memenuhi tuntutan pemohon pada saat proses penyelesaian sengketa proses pemilu, atau pemohon mencabut permohonannya. terhadap permohonan yang dinyatakan gugur sebagaimana dimaksud pada pemohon tidak dapat mengajukan permohonan kembali. dalam hal permohonan sengketa proses pemilu dinyatakan gugur sebagaimana dimaksud pada majelis sidang membuat putusan mengenai gugurnya permohonan penyelesaian sengketa proses pemilu. putusan sebagaimana dimaksud pada dituangkan dalam putusan gugurnya permohonsekretaris penyelesaian sengketa memberitahukan kepada para pihak mengenai putusan gugurnya permohonan dan mengumumkan pada papan pengumuman sekretariat pengawas pemilu atau media informasi lainnya. bab viii putusbersifat final dan mengikat, kecuali putusan terhadap sengketa proses pemilu yang berkaitan dengan: verifikasi partai politik peserta pemilu: penetapan dct anggota dpr, dpd, dprd provinsi, dan dprd kabupaten kota, dan penetapan pasangan calon.menggunakan formulir model spp dan dibacakan secara terbuka dan dapat dihadiri oleh pemohon, memohon, dan pihak terkait. putusan bawaslu, bawaslu provinsi, atau bawaslu kabupaten kota sebagaimana dimaksud pada berisi: identitas pemohon dan memohon, kewenangan bawaslu, bawaslu provinsi, atau bawaslu kabupaten kota, kedudukan hukum: tenggang waktu pengajuan permohonan, pokok permohonan, hal hal yang dimohonkan, jawaban memohon, jawaban pihak terkait, keterangan saksi, ahli, dan atau lembaga pemberi keterangan, bukti, pertimbangan hukum, dan amar putusan.hipspu, kpu provinsi, atau kpu kabupaten kota wajib menindaklanjuti putusan bawaslu, bawaslu provinsi, atau bawaslu kabupaten kota sebagaimana dimaksud dalam paling lama (tiga) hari kerja sejak dibacakan. bab pendampingan dan supervisi dalam pelaksanaan penyelesaian sengketa proses pemilu, bawaslu provinsi atau bawaslu kabupaten kota dapat meminta pendampingan kepada pengawas pemilu atasnya. pendampingan sebagaimana dimaksud pada dilakukan secara langsung oleh bawaslu atau bawaslu provinsi. dalam pelaksanaan penyelesaian sengketa pemilu, bawaslu atau bawaslu provinsi dapat melakukan supervisi kepada pengawas pemilu bawahnya. supervisi sebagaimana dimaksud pada dilakukan sebelum pengambilan putusan penyelesaian sengketa proses pemilu. bab koreksi putusan bawaslu berwenang melakukan koreksi terhadap putusan sengketa proses pemilu. koreksi putusan dapat diajukan oleh pihak pemohon yang dirugikan atas putusan sengketa proses pemilu bawaslu provinsi dan atau bawaslu kabupaten kota paling lama (satu) hari setelah putusan bawaslu provinsi dan atau bawaslu kabupaten kota dibacakan kepada bawaslu melalui bawaslu provinsi dan atau bawaslu kabupaten kota. koreksi putusan merupakan bagian dari upaya administrasi penyelesaian sengketa proses pemilu. dalam hal terdapat permohonan koreksi sebagaimana dimaksud dalam bawaslu provinsi dan atau bawaslu kabupaten kota melakukan koordinasi dengan kpu provinsi dan atau kpu kabupaten kota. koordinasi sebagaimana dimaksud pada dilakukan agar kpu provinsi dan atau kpu kabupaten kota menunda pelaksanaan putusan bawaslu provinsi dan atau bawaslu kabupaten kota. bawaslu menerbitkan hasil koreksi paling lama (dua) hari sejak permohonan koreksi terhadap putusan bawaslu provinsi dan atau bawaslu kabupaten kota diserahkan. hasil koreksi bawaslu sebagaimana dimaksud pada dapat berupa: menolak permohonan koreksi pemohon, atau menerima permohonan koreksi pemohon. bawaslu provinsi dan atau bawaslu kabupaten kota wajib menindaklanjuti hasil koreksi sebagaimana dimaksud pada huruf dengan menerbitkan putusan baru paling lama (satu) hari sejak hasil koreksi diterima oleh bawaslu provinsi dan atau bawaslu kabupaten kota. bawaslu provinsi dan atau bawaslu kabupaten kota menyampaikan salinan putusan sebagaimana dimaksud pada kepada para pihak yang bersengketa. bab pelaporan penyelesaian sengketa proses pemilu yang diselesaikan oleh bawaslu provinsi dan bawaslu kabupaten kota dilaporkan kepada bawaslu secara berjenjang sesuai dengan tingkatannya terdiri atas: laporan awal, laporan proses, laporan akhir, laporan tahunan, dan laporan akhir tahapan pemilu. laporan awal disampaikan bawaslu provinsi dan bawaslu kabupaten kota ketika mendapatkan permohonan penyelesaian sengketa dengan cakupan materi: identitas pemohon, identitas memohon, cc. tanggal pengajuan permohonan,dan objek yang disengketakan. laporan perkembangan proses penyelesaian sengketa proses pemilu disampaikan setiap tahapan penyelesaian yang menguraikan aktifitas secara kronologis mencakup: identitas pemohon, identitas memohon, cc. tanggal pengajuan permohonan, identitas pihak terkait, waktu dan tahapan yang diselesaikan, objek yang disengketakan, waktu dan rencana tahapan selanjutnya dalam penyelesaian sengketa proses pemilu, dan haluan yang dianggap penting. laporan akhir suatu penyelesaian sengketa proses pemilu yang dilakukan ketika seluruh penyelesaian sengketa proses pemilu telah diselesaikan yang menerangkan proses penyelesaian sengketa proses pemilu yang dihampiri semua salinan dokumen penyelesaian sengketa proses pemilu. laporan tahunan penyelesaian sengketa proses pemilu merupakan intisari dan perkembangan penyelesaian sengketa yang disampaikan (satu) kali dalam (satu) tahun. laporan akhir dari seluruh tahapan pemilu yang terkait dengan penyelesaian sengketa proses pemilu yang menghimpun intisari dan data penyelesaian sengketa dari awal hingga akhir tahapan pemilu. bab xii ketentuan peralihan ships dibentuk paling lama (satu) tahun sejak peraturan badan ini diundangkan. dalam hal ships sebagaimana dimaksud pada belum tersedia, permohonan penyelesaian sengketa proses pemilu diajukan secara langsungu provinsi aceh dan komisi independen pemilu kabupaten kota aceh. formulir dalam peraturan badan iniketentuan penutup pada saat berlakunya peraturan badan ini, penyebutan panitia pengawas pemilihan umum kabupaten kota dimaknai sebagai bawaslu kabupaten kota sesuai dengan undang undang pemilihan umum162), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. pada saat peraturan badan ini mulai berlaku, petunjuk teknis dan pelaksanaan dara permohonan penyelesaian sengketa proses pemilu permohonan penyelesaian sengketa proses pemilu nomor kenanaeaennaka lamp kenaakananananaaaaaaa perihal permohonan penyelesaian sengketa proses pemilu kepada yth, ketua bawaslu, bawaslu provinsi atau bawaslu kabupaten kota . identitas pemohon dan memohon. nama gunakan nana ana pekerjaan jabatan .ieee ena kewarganegaraan: alamat nan dan dll dan dan nan pan nan nan dana nanda nnn nomor telepon soon nomor facsimile daan aan aan nama gunakan nana aan aan pekerjaan jabatan oke kewarganegaraan . nana aan alamat pena aan aan anna nomor telepon soo anakan nomor facsimile panen aan sebagai . yang mendaftarkan diri atau didaftarkan kpu, (atau permasalahan obyek sengketa lain) ), dalam hal ini berdasarkan surat kuasa khusus nomor tee tanggal. memberikan kuasa kepada"): bee.antai eeee, momo telepon hp ., oor facsimile .i) . pemohon dalam hal ini mengajukan permohonan penyelesaian sengketa proses pemilu terkait keputusan komisi pemilihan umum, komisi pemilihan umum provinsi atau komisi pemilihan umum kabupaten kota") nomor . tahun . tentang . terhadap komisi pemilihan umum, komisi pemilihan umum provinsi atau komisi pemilihan umum kabupaten kota ) .yang berkedudukan (alamat, kode pos dan nomor telepon facsimile)., selanjutnya disebut memohon kewenangan bawaslu bawaslu provinsi bawaslu kabupaten kota.. kedudukan hukum memohon uraikan perihal kedudukan hukum (legal standing| memohon dengan merujuk pada ketentuan undang undang nomor tahun tentang pemilihan umum) tenggang waktu pengajuan permohonan pemohon mengajukan permohonan penyelesaian sengketa proses pemilu bawaslu, bawaslu provinsi bawaslu . (tambahkan penjelasan lain yang dianggap perlu) pokok permohonan pada pokoknya permohonan pemohon adalah mengenai obyek permohonan yang disengketakanprovinsi kpu kabupaten kota. nomor. tangga l. tentang. yang diumumkan pada hari . tanggal . tahun . pukul . wib, yaitu sebagai berikut: vii alasan alasan permohonan pada bagian ini, pemohon menguraikan alasan alasan permohonan sengketa berupa fakta fakta yang disengketakan jelaskan secara detail yang disertai bukti pendukung) viii kpu kabupaten kota. nomor. tentang. meminta kepada kpu, kpu provinsi kpu kabupaten kota. untuk melaksanakan putusan ini apabila bawaslu, bawaslu provinsi atau bawaslu kabupaten kota . berpendapat lain mohon putusan yang seadil adilnya (ex ago bono). demikianlah permohonan pemohon, dengan harapan bawaslu, bawaslu provinsi atau bawaslu kabupaten kota. dapat segera memeriksa dan memutuskan permohonan ini secara adil. hormat kami, pemohon kuasa hukum pemohon pemohon kuasa hukum nama nama tanda tangan) tanda tangan| nama nama tanda tangan| tanda tangan) catatan: diisi dengan nama nomor surat permohonan diisi dengan nama wilayah atau daerah diisi sesuai kebutuhan batataiai diisi dengan nomor surat kuasa khusus betaataini diisi dengan identitas advokat penasihat hukum pemohon formulir model spp tanda terima berkas nomor done) telah diterima dokumen berkas permohonan pemohon jawaban memohon permohonan pihak terkait pemberi keterangan penyelesaian sengketa proses pemilu nama narataenanenanann pihak pemohon memohon pihak terkait pemberi keterangan") jenis berkas jumlah keterangan dalam penyelesaian sengketa proses pemilu terkait keputusan kpu kpu provinsi kpu kabupaten kota. (kondisi lengkap adalah permohonan dan keputusan yang disertai alat bukti yang menjadi objek sengketa) dst berkas sudah lengkap atau belum lengkap ) ika belum lengkap| dokumen yang belum lengkap terdiri atas: .dst kelengkapan berkas harus sudah diserahkan (tiga) hari sejak pemberitahuan ini. lika belum lengkap| kanakananananag ena pukul . petugas permohonan memohon pihak penerima terkait pemberi keterangan (tanda tangan dan nama jelas) (tanda tangan dan nama jelas) catatan: bj) nomor tanda terima berkas berbeda dengan nomor register permohonan coret yang tidak perlu xx) khusus terkait berkas permohonan metadata diisi tempat, tanggal, bulan dan tahun tetatatatai diisi sesuai dengan waktu setempat pendaftaran online penyelesaian sengketa proses pemilik kop pengawas ., pemilihan pendaftaran online penyelesaian sengketa proses pemilu ketikan kode catch bawah ini abcdef setelah anda menekan tombol lanjutkan, silahkan cek e mail untuk mendapatkan konfirmasi username dan password untuk login dalam laman pengajuan permohonan penyelesaian sengketa proses pemilu) formulir model permohonan online penyelesaian formulir permohonan online penyelesaian sengketa proses pemilu silahkan lengkapi permohonan penyelesaian sengketa proses pemilu: identitas pemohon oo alamat nomor telp e mail rpp ben eksis identitas memohon nama oe alamat oe nomor telp silahkan upload dokumen permohonan penyelesaian sengketa proses pemilu file permohonan diupload dalam format pdf atau jpg) file bukti diupload dalam format pdf atau jpg formulir model spp registrasi permohonan penyelesaian kop, pengawas pemilihan") berita acara registrasi permohonan penyelesaian sengketa proses pemilu nama pemohon pun nun pnp pnp nun nan pnp ppn ende tempat tanggal lahir dana ana ana anakan alamat dakar aan ana aan pekerjaan ann unp ppn dun pnp ppnproses pemilu mencatatkan permohonan pemohonsengketa sudah diterima oleh bawaslu, bawaslu provinsi .atau bawaslu kabupaten kota. bahwa permohonan pemohon register dengan nomor. ps kode wilayah) (bulan romawi) tahun) " ) benanananaaanng ena pukul . petugas penerima permohonan (tanda tangan dan nama jelas) catatan: diisi sesuai dengan nama wilayahroses pemilu sesuai dengan penomoran khusus untuk masing masing wilayah tx) diisi tempat, tanggal, bulan dan tahun xxx) diisi sesuai dengan waktu setempat formulir model spp diterima kop pengawas pemilihan nomor penanaman yth ana lampiran? senen ian nee nana naa perihal permohonandengan ini memberitahukan kepada: mo.rmohonan penyelesaian sengketanytahun. dinyatakan tidak dapat diterima karena dalam pengajuan berkas melewati waktu, menyatakan bahwa bawaslu, bawaslu provinsi atau bawaslu kabupaten kota menyampaikan pemberitahuan secara tertulis dalam permohonan tidak dapat diterima. demikian pemberitahuan ini disampaikan. kenakan pdiisi dengan tanggal pengajuan permohonan exk) diisi dengan tempat, tanggal, dan tahun pemberitahuan permohonan tidak dapat register kop pengawas pemilihan nomor pekan) yth. sena lampiran: sonata perihal permohonan tidak dapat register badan pengawas pemilihan umum, badan pengawas pemilihan umum provinsi. atau bawaslu kabupaten kota.) dengan ini memberitahukan kepada oom mohon pada badan pengawas pemilihan umum, badan pengawas pemilihan umum provinsi.) atau bawaslu kabupaten kota . pada tanggal . ), kpu provinsi. ) atau kpu kabupaten. kota.) yang menjadi objek sengketa. pemohon tidak melengkapi berkas seteltanggal. demikian pemberitahuan ini disampaikan. menantang tetetes diisi dengan tanggal pengajuan permohonan btetatatai diisi dengan nomor tanda terima berkas dan tanggal pemberitahuan untuk melengkapi berkas permohonan week) diisi dengan tempat, tanggal, dan tahun formulir model spp permohonan pihak terkait penyelesaian permohonan pihak terkait penyelesaian sengketa proses pemilu nomor see) kepada yth, lamp ketua bawaslu, bawaslu provinsi bawaslu kabupaten kota perihal permohonan pihak terkait pe) penyelesaian sengketa proses pemilu identitas pihak terkait nama daan anne alamat banana nana nomor daan anna makanan telepon nomor facsimile look ata nama panen ana alamat pan pan nan pen net pen end nomor panen aer telepon nomor facsimile alan sebagai pihak terkait yang dirugikan atas pengajuan permohonan penyelesaian sengketa proses pemilu (atau permasalahan obyek sengketa lain), dalam hal ini berdasarkan surat kuasa khusus nomor . tanggal sentence memberikan kuasa kepada: ian seterusnya (bila adaeeeareee, mom telepon nomor facsimile beneranmobil 22nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn pihak terkait.) dalam hal ini mengajukan permohonan sebagai pihak terkait kepada ketua bawaslu, bawaslu provinsi atau bawaslu kabupaten kota . ) dalam penyelesaian sengketa proses pemilu, yang diajukan oleh. ii. kewenangan bawaslu bawaslu provinsi . bawaslu kabupaten . (kota. iii kedudukan hukum pihak terkait uraikan perihal kedudukan hukum legal standing pemohon pihak terkait) tenggang waktu pengajuan permohonan pihak terkait pemohon pihak terkait dapat mengajukan permohonan penyelesaian sengketa proses pemilu bawaslu, bawaslu provinsi, bawaslu kabupaten kota pihak terkait kepada bawaslu, bawaslu provinsi atau bawaslu kabupaten kota paling lambat pada adjudikasi kedua. pengajuan permohonan pihak terkait sebagaimana dimaksud dilakukan pada hari . tanggal . bulan . tahun. ) (tambahkan penjelasan lain yang dianggap perlu) alasan alasan permohonan pihak terkait pada bagian ini, pemohon pihak terkait menguraikan alasan alasan permohonan sebagai pihak terkait dalam penyelesaian sengketa proses pemilu jelaskan secara detail yang disertai bukti pendukung) demikianlah permohonan pihak terkait, dengan harapan bawaslu, bawaslu provinsi atau bawaslu kabupaten kota.) dapat segera memeriksa dan memutuskan permohonan ini secara adil. hormat kami, pihak terkait kuasa hukum pihak terkait tanda tangan) tanda tangan) nama nama tanda tangan) tanda tangan) nama nama catatan: diisi dengan nama nomor surat pihak terkait diisi dengan nama wilayah atau daerah diisi dengan nomor surat kuasa khusus pihak terkait x) diisi dengan identitas kuasa hukum pihak terkait tetatatai diisi dengan tanggal pengajuan permohonan pihak terkait formulir model spp pemberitahuan permohonan sebagai pihak terkait tidak dapat diterima kop em, pengawas pemilihan nomor nnnakanak kesan yul. aan sanak lampiran? eka ion nnnknnanananannanananananaaan perihal permohonan sebagai pihak terkait") dengan ini memberitahukan kepada: soo yang mengajukan permohonan sebagai pihak terkait, dalam perkara permohonan penyelesaian sengketa proses pemilu nomor.) sebagaimana telah diajukan permohonan sebagai pihak terkait tahun. ) dinyatakan tidak dapat diterima sebagai pihak terkait karena pengajuan berkas telah melewati batas waktu, menyatakan bawaslu atau bawaslu provinsi. demikian pemberitahuan ini disampaikan. kennaaaananaang tenan i(tanda tangan dan nama jelas) catatan: kj) diisi dengan nomor surat keluar pengawas pemilihan x) diisi dengan nama wilayah atau daerah xx) diisi dengan nama pihak terkait metadata diisi dengan nomor permohonan pemohon betatotata diisi dengan tanggal pengajuan permohonan pihak terkait kirik) diisi dengan tempat, tanggal dan tahun surat formulir model spp berita acara penerimaan permohonan kop, pengawas "pemilihan") berita acara penerimaan permohonan pihak terkait nama pemohon ann pan una upn pipa pen pen nan ppn tempat tanggal lahir dadakan aan naa ana aaaaaa alamat daan aaa kanan ana aan anakan pekerjaan naan anna anna kanan aan kanan anna anamencatatkan permohonan pihak terkaitpihak terkait sudah diterima oleh bawaslu, bawaslu provinsi . atau bawaslu kabupaten kota. bahwa permohonan pihak terkait telah diterima terhadap permohonan sengketa proses penyelesaian pemilu dengan nomor. . ( kode wilayah) (bulan romawi tahun)y) benaatananaanng ema pukul . ) petugas penerima permohonan (tanda tangan dan nama jelas) catatan: diisi dengan nama wilayah ##) nomor dalam berita acara penerimaan pihak terkait sama dengan nomor penerimaan sebagai pihak terkait buku register perkara penyelesaian sengketa proses pemilu diisi tempat, tanggal, bulan dan tahun diisi sesuai dengan waktu setempat uta formulir model spp panggilan mediasi penyelesaian sengketa proses pemilu kop pengawas! pemilihan nomor penganten yth. nkenkkekaa lampiran: kkal mio cook kemenakan perihal panggilan medidengan ini memberitahukan kepada: one) sebagai pemohon memohonmediasi penyelesaian sengketa proses pemilu yang akan diselenggarakan pada: hari tanggal pukul pekan tempat pekan aan acara patent aa)mediasi ttd catatan: diisi dengan nomor surat panggilan mediasi diisi dengan wilayah x) diisi dengan nama para pihak yang dipanggil ttetataf diisi dengan nomor registrasi permohonan ktotekata) diisi dengan jadwal mediasi ttoteketatai diisi tempat, tanggal, bulan dan tahun formulir model spp ewen, berita acara mediasi pengawas pemilihan berita acara penyelesaian sengketa proses pemilihan umum mencapai kesepakatan nomor permohonan .iie nk) bahwa bawaslu, bawaslu atau provinsi. atau bawaslu kabupaten. kota.) telah mencatat dalam buku register penyelesaian sengketa proses pemilu, permohonan dari: nama dekan aan ktp nan ann net pen nan enn nnn alamat tempat tinggal: tempat, tanggal lahir papan ann net pena net pen pekerjaan jabatan .eeeeee nee aan dengan surat permohonan bertanggal . ) yang diterima bidang penyelesaian sengketa proses pemilu pada hari.,tanggal .,bulan. tahun. ) dan dicatat dalam buku register perkara penyelesaian sengketa proses pemilu nomor . perihal. . selanjutnya disebut sebagai pemohon. nama daan aan ktp pnp nan panen nnn ninnin nnn nan alamat tempat tinggal: tempat, tanggal lahir papan pan pen pnp ann ppn ende nan net pen pekerjaan jabatan .eeeeee neepada tanggal.bulan. tahun. bahwa dari proses mediasi yang dilakukan para pihak telah mencapai kesepakatan pada tanggal. bulan . tahun. pukul. bahwa hasil kesepakatan para pihak adalah sebagai berikut: demikian berita acara kesepakatan penyelesaian sengketa proses pemilu yang dibuat para pihak bawaslu bawaslu provinsi. bawaslu kabupaten. kota . dan apabila salah satu pihak tidak menjalankan kesepakatan atas akan dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang undangan. kesepakatan ini dibuat kakaknya akan aeneaaaaa hari dan tanggal dibuatnya pakan kemenakan kesepakat pemohon memohon kpu instansi terkait: dan arsip catatan: diisi dengan nama wilayah diisi dengan nomor permohonan #) diisi dengan tanggal diterimanya permohonan x) diisi dengan nomor pencatatan dalam buku register etetatatai diisi dengan tanggal, bulan, tahun mediasi toteketetai diisi dengan tanggal, bulan, tahun mediasi telah mencapai kesepakatan ktoteketetata diisi dengan tempat, tanggal, bulan, tahun s0 kesepakatan badan pengawas pemilihan umum. ) badan pengawas pemilihan umum provinsi. ) badan pengawas proses pemilu umum kabupaten. kota. ) putusan terjadinya kesepakatan mediasi penyelesaian sengketa proses pemilu nomor permohonan.:.') mediasi penyelesaian sengketa proses pemilihan umum yang telah mencapai kesepakatan: identitas para pihak nama gunakan aan ana ktp panen ppn nun pnp pen pnp ende nun ende nnnnnnnn tempat, tanggal lahir kakanda akan alamat tempat tinggal pan ppn pulp nun nun open pen pep nun din pekerjaan jabatan kakanaakaae aan selanjutnya disebut sebagai pemohon nama kta ktp ann plan pnp nun nek unud nrp ntt dede tempat, tanggal lahir nun pnp unud nun date non nun alamat tempat tinggal pekan pekerjaan jabatan pen ann nun one none pun open non selanjutnya disebut sebagai memohon ii. pokok permohonan uraian sengketa proses pemilu bahwa. bahwa look bahwa. pendirian pemohon tuntutan) bah osn bahwa. bahwa. akan pendirian memohon jawaban) bahwa. bahwa wook bahwa. iii. kesepakatan para pihak bahwa setelah diadakan mediasi, pemohon dan memohon sepakat untuk: demikian diputuskan dalam rapat pleno bawaslu bawaslu provinsi. bawaslu kabupaten. kota. oleh )., ).,dara, za, bee. masing masing sebagai anggota bawaslu bawaslu provinsi. bawaslu kabupaten. kota. anggota bawaslu bawaslu provinsi. bawaslu kabupaten kota. ttd ttd ttd sekretaris ttd tembusan pemohon, memohon, kpu (setingkat diatasnya), pengawas pemilihan (setingkat diatasnya), dan arsip. catatan: diisi dengan nomor permohonan penyelesaian sengketa x) diisi dengan tempat kesepakatan dibuat x) diisi dengan hari dan tanggal dibuatnya kesepakatan formulir model spp rasi kop pengawas pemilihan berita acara penyelesaian sengketa proses pemilihan umum tidak mencapai mufakat nomor permohonan: .oo bahwa bawaslu, bawaslu atau provinsi. atau bawaslu kabupaten. kota. ) telah mencatat dalam buku register penyelesaian sengketa proses pemilu, permohonan dari: nama pkn aan aan anna ktp aan aaaaaa alamat tempat tinggal: look tempat, tanggal lahir panen pen ann ende pekerjaan jabatan . one dengan surat permohonan bertanggal . yang diterima divisi bagian penyelesaian sengketa proses pemilu pada hari.,tanggal .,bulan. tahun. dan dicatat dalam buku register perkara penyelesaian sengketa proses pemilu nomor . perihal. selanjutnya disebut sebagai pemohon. nama pkn nana aan ktp pkn aan anna alamat tempat tinggal: look tempat, tanggal lahir daan aaaaaa pekerjaan jabatan .o keadaansejak tanggal . hingga tanggal.bulan. tahun. bahwa dari proses mediasi yang dilakukan para pihak tidak mencapai kesepakatan. demikian penyelesaian sengketa proses pemilu bawaslu bawaslu provinsi. ) bawaslu kabupaten. kota . dibuat ajakan arena hari dan tanggal dibuatnya kakkakenaa ak: pemohon memohon instansi terkait, dan arsip catatan: diisi dengan nama wilayah diisi dengan nomor permohonan x) diisi dengan tanggal diterimanya permohonan theta diisi dengan nomor pencatatan dalam buku register ktatekata) diisi dengan tanggal, bulan, tahun mediasi etetatetata diisi dengan tanggal, bulan, tahun mediasi tidak mencapai kesepakatan ktoteketetata diisi dengan tempat, tanggal, bulan, tahun formulir model spp mediasi dan adjudikasi jadwal pelaksanaan mediasi dan adjudikasi nomor 2e.oooooooooooooooooooooroooooor) a a soo uu catatan: nomor register permohonan panggilan adjudikasi kop pemohon memohon saksi ahli pengawas pemilihan nomor penataan) yth. nee lampiran: gil aon nanennknaken nenek perihal panggilan persidangan adjudikasi penyelesaian sengketa proses pemilungan ini memanggil. sebagai pemohon memohon saksi ahli"), dalam perkara permohonan penyelesaian sengketa proses pemilihan umum yang telah didaftar dalam buku register perkara penyelesaian sengketa proses pemilihan umum nomor .,( #) untuk menghadiri persidangan adjudikasi yang akan diselenggarakan pada: hari tanggal waktu pakta tempat penataan agenda pakatan pa)persidangan adjudikasi x) dipilih salah satu dan diisi sesuai dengan wilayah x) diisi dengan nama para pihak yang dipanggil teratas dipilih salah satu ktotekata) diisi dengan nomor registrasi permohonan etetatetata diisi dengan jadwal adjudikasi formulir model spp kpu,kpu provinsial paten kota jawaban memohon terhadap permohonan penyelesaian sengketa proses pemilu nomor pranata) kepada yth, lamp nananananananannanaaai ketua bawaslu, bawaslu provinsi bawaslu kabupaten kota perihal jawaban memohon terhadap penyelesaian sengketa proses pemilu identitas memohon nama banten anna pekerjaan jabatan pan nan nan panen pen tap ann arp apa pen ppapepprapnpppani kewarganegaraan beneran aan alamat brata nomor telepon bean aan nomor facsimile prana nama penanaman pekerjaan jabatan pan nan nan ane dan nan anan ana rar antara nan ara rar kewarganegaraan been teen alamat been nomor telepon bekantan aan nomor facsimile beneran sebagai pihak memohon dalam permohonan penyelesaian sengketa proses pemilu diajukan oleh nenek kepada bawaslu, bawaslu provinsi bawaslu kabupaten kota., dalam hal ini berdasarkan surat kuasa khusus nomor . #) tanggal . memberikan kuasa kepada: nekat gankanan tenang nomor telepon kenang nomor facsimile benetantanneee, baik sendiri sendiri atau bersama sama bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa. bahwa sesuai dengan surat bawaslu, bawaslu provinsi bawaslu kabupaten kota. nomor enannaenl perihal: undangan adjudikasi penyelesaian sengketa proses pemilu, dan sesuai dengan permohonan penyelesaian sengketa proses pemilu terkait keputusan kpu, kpu provinsi, kpu kabupaten kota .' yang diajukan oleh pekan eaaaaeeee maka dengan ini kami sampaikan jawaban terhadap dalil permohonan pemohon sebagai berikut: tenggang waktu mengajukan jawaban memohon pada bagian ini uraikan perihal tenggang jangka waktu memohon dalam menjawab permohonan pemohon dalam penyelesaian sengketa proses pemilu) jawaban memohon atas pokok permohonan pemohon pada bagian ini uraikan secara jelas dan lengkap adalah mengenai pokok permohonan yang disengketakan pemohon . jelaskan secara detail klaim versi molak permohonan pemohon untuk seluruhnya apabila bawaslu, bawaslu provinsi atau bawaslu kabupaten kota .) berpendapat lain mohon putusan yang seadil adilnya (ex ago bono). demikianlah jawaban memohon, dengan harapan bawaslu, bawaslu provinsi atau bawaslu kabupaten kota. ) dapat segera memeriksa dan memutuskan permohonan ini secara adil. hormat kami, memohon kuasa hukum memohon ) tanda tangan) tanda tangan| nama nama tanda tangan| tanda tangan| nama nama catatan: diisi dengan nama nomor surat memohon diisi dengan nama wilayah atau daerah diisi dengan nama pemohon batatas diisi dengan nomor surat kuasa khusus betaiatain diisi dengan identitas advokat penasihat hukum memohon dea) diisi dengan nomor undangan adjudikasi kk) diisi dengan yang mewakili sebagai memohon kop, pengawas pemilu formulir model spp nomor akanananan ana) yth. don. lampiran: efek gil ono enknnkk eat perihal panggilan pihak terkait dalam adjudik) dengan ini memberitahukan kepada: pihak terkaitadjudikasi yang akan diselenggarakan pada: hari tanggal pukul kanan aan akan tempat kkanenna nata acara pakanadjudikasiadjudikasi diisi dengan wilayah tata diisi dengan nomor registrasi permohonan ttetataf diisi dengan jadwal adjudikasi ktotebata) diisi tempat, tanggal, bulan dan tahun formulir model spp ta, saksi kop pengawas pemilihan badan pengawas pemilihan umum badan pengawas pemilihan umum provinsi.) badan pengawas pemilihan umum kabupaten kota. berita acara keterangan saksi dian ., tanggal. bulan . tahun berjanjidiisi dengan nomor permohonan penyelesaian sengketa testi) diisi dengan nama pemohon aa, formulir model spp pengawas pemilihan badan pengawas pemilihan umum, badan pengawas pemilihan umum provinsi.) badan pengawas pemilihan umum kabupaten. kota. berita acara keterangan ahli dibawah sumpah pertanyaan: apakah saudara bersedia memberikan keterangan bawah sumpah? jawaban: ya, saya bersedia pada harian ., tanggal . bulan . tahunpp) dengan ini saya sebagai ahli akan memberi keterangan sesuai dengan keahlian saya. anna aa). saya yang bersumpah berjanji"x) diisi dengan nomor permohonan penyelesaian sengketa tx2) diisi dengan nama pemohon 8tx5) diisi dengan bidang keahlian pemberi keterangan formulir model spp nan permohonan) putusan gugurnya permohonan penyelesaian sengketa proses pemilu nomor permohonan:. menimbang: bahwa bawaslu bawaslu provinsi. bawaslu kabupaten. kota. telah mencatat dalam buku register permohonan penyelesaian sengketa proses pemilihan umum, permohonan dari: nama nnkaanaanananaa aan ktp sim paspor efek alamat tempat nakanaaananaaeanaa aan tinggal tempat, tanggal lahir pekerjaan jabatan nakananaanan aan dengan permohonan bertanggal . ),dengan nomor .) memohon telah memenuhi tuntutan pemohon pada saat penyelesaian sengketa proses pemilu pemohon mencabut permohonannya. "#") bahwa bawaslu bawaslu provinsi bawaslu kabupaten. kota. terhadap permohonan penyelesaian sengketa proses pemilihan umum nomor."), mengambil kesimpulan sebagai berikut: mengingat: undang undang nomor tahun tentang pemilihan umum, menetapkan: permohonan pemohon gugur demikian diputuskan dalam rapat pleno bawaslu bawaslu provinsi. bawaslu kabupaten. kota. ) oleh )., )., ). masing masing sebagai anggota bawaslu bawaslu provinsi. bawaslu kabupaten. kota. ) dan diucapkan dalam sidang adjudikasi yang terbuka untuk umum pada hari. tanggal. bulan. tahun. oleh )., dea, bee. masing masing sebagai anggota bawaslu bawaslu provinsi. bawaslu kabupaten. kota.) anggota bawaslu bawaslu provinsi. bawaslu kabupaten. kota.) ttd ttd ttd sekretaris ttd catatan: diisi dengan nama wilayah x) diisi dengan nomor permohonan katana diisi dengan tanggal permohonan eix) diisi dengan nama penerima kuasa btetatataf diisi dengan alasan gugurnya permohonan formulir model spp sengketa proses pemilu rare kemas") putusan penyelesaian sengketa proses pemilihan umum nomor register permohonan:. .o (eco loc menimbang bahwa bawaslu bawaslu provinsi. bawaslu kabupaten. kota. telah mencatat dalam buku register penyelesaian sengketa proses pemilihan umum, permohonan dari: nama nnaanaaanan nana ana ktp sim paspor nnaanananananana anna alamat tempat tinggal nnaanaaanannanaaaa aan tempat, tanggal lahir nnaanaaananaanaanaaaaaa aan pekerjaan jabatan nnanannanananana nana anna anna dengan permohonan bertanggal ., ) dalam hal ininomor . bahwa bawaslu bawaslu provinsi. bawaslu kabupaten. kota. telah memeriksa permohonan dengan hasil sebagai berikut: permohonan pemohon identitas pemohon dan memohon kewenangan bawaslu bawaslu provinsi panas kab kota kedudukan hukum tenggang waktu pokok permohonan hal hal yang dimohonkan bukti bukti pemohon jawaban memohon: uraian jawaban bukti memohon hal yang dimohonkan memohon jawaban pihak terkait: uraian jawaban bukti memohon hal yang dimohonkan pihak terkait fakta adjudikasi keterangan pemohon keterangan memohon keterangan pihak terkait keterangan saksi ahli pertimbangan hukum kewenangan bawaslu bawaslu provinsi bawaslu kab kota kedudukan hukum tenggang waktu pengajuan permohonan pendapat majelis persidangan mengingat undang undang nomor tahun tentang pemilihan umum, menetapkan: menolak permohonan pemohon untuk seluruhnya atau mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya, atau mengabulkan permohonan pemohon untuk sebagian, membatalkan keputusan kpu, kpu provinsi, kpu kab kota nomor. tentang. atau memerintahkan kepada kpu, kpu provinsi, kpu kab kota untuk melakukan . ) memerintahkan kepada kpu, kpu provinsi, kpu kab kota untuk melaksanakan putusan ini demikian diputuskan dalam rapat pleno bawaslu bawaslu provinsi. bawaslu kabupaten. kota.) oleh )., ).menanam dj, bea masing masing sebagai anggota bawaslu bawaslu provinsi. bawaslu kabupaten. kota. ) anggota bawaslu bawaslu provinsi. bawaslu kab. kota. ) ttd ttd ttd sekretaris ttd catatan: diisi dengan nama wilayah x) diisi dengan nomor register permohonan katana diisi dengan tanggal permohonan eix) diisi dengan identitas penerima kuasa btetatataf diisi dengan sesuai dengan hasil pleno teabotatatai diisi dengan tanggal, bulan, tahun pembacaan putusumum yang berintegritas, berkualitas, dan akuntabel, badan pengawas pemilihan umum perlu melakukan pengawasan terhadap pemutakhiran data dan penyusunan daftar pemilih, bahwawanita pemilihan luar negeri yang selanjutnya disingkat ppen adalah wanitpps, dan pantarlih. daftar pemilih tetap yang selanjutnya disingkat dpt adalah dps hasil perbaikan akhir yang telah diperbaiki oleh pps, rekapitulasi oleh ppk, dan ditetapkan oleh kpu kabupaten kota. daftar pemilih tambahan selanjutnya disingkat adalah daftar pemilih yang telah terdaftar dalam dpt diabupaten kota dengan dibantu oleh ppk, pps, dan pantarlih, dan memelihara data pemilih. pengawasan pemutakhiran data dan daftar pemilih dalam pemilu dilaksanakan oleh: bawaslu:, pembentukan pantarlih, pencocokan dan penelitian data pemilih, penyusunan daftar pemilih hasil pemutakhiran tingkat kelurahan desa, tingkat kecamatan, tingkat kabupaten kota, tingkat provinsi dan luar neger dan perbaikans hasil perbaikan dan perbaikan terhadap dps hasil perbaikan, penetapan dpt, dan pencatatan dan dpkpengawasan melekat, analisis data, audit dan investigasi, pengawasan partisipatif, dan melakukan koordinasi dan konsolidasi kepada stakeholder terkait. pengawasan sebagaimana dimaksud pada dilakukan oleh pengawas pemilumekanisme pengawasan bagian kesatu pelaksanaanrekapitulasi dps hasil perbaikan dan perbaikan terhadap dps hasil perbaikan, dan rekapitulasi dpt tingkat provinsi, dan pembinaan terhadap pelaksanaan pengawasan yang dilakukan oleh bawaslu kabupaten kota, bawaslu kecamatan, dan bawaslu kelurahan desaan dpk. bawaslupt, dan pembinaan terhadap pelaksanaan pengawasan yang dilakukan oleh bawaslu kecamatan dan bawaslu kelurahan desadps kepada petapan dpt, dan pencatatan tb, dan pembinaan terhadap pelaksanaan pengawasan yang dilakukan oleh bawaslu kelurahan desalurahan desagian keduakelurahan desadilakukan ,bawaslu kabupaten kota sebagai bahan dalam melakukan pengawasan pemutakhiran. bawaslu provinsi dan bawaslupu. dalam melakukan pengawasan penyusunan daftar pemilih sebagaimana dimaksud pada bawaslu kabupaten kota memastikan penyusunan daftar pemilih dilakukan dengan membagi pemilih untuk sebutan lain: memudahkan pemilih:bawaslu kabupaten kota menyampaikan rekomendasi perbaikan. bawaslu kabupaten kota memastikan penyampaian daftar pemilih kepada pantarlih melalui ppk dan pps dalam bentuk hardcore dan softcopy. bagian ketiga pengawasan pemutakhiran data pemilih bawaslu provinsi dan bawaslu kabupaten kota dalam melakukan pengawasan pembentukan pantarlih dibantu oleh bawaslu kecamatan dan bawaslu kelurahan desa. pengawasan pembentukan pantarlih dilakukan untuk memastikan: pantarlih dibentuk tepat pada waktunya, pantarlih tidak berasal dari pengurus anggota partai politik, pantarlih melakukan pencocokan dan penelitian secara langsung dari rumah rumah, dan pantarlih berjumlah (satu) orang untuk setiap tps. dalam hal pembentukan pantarlih oleh kpu kabupaten kota tidak sesuai dengan ketentugawasan atas proses pemutakhiran daftar pemilih dibantu oleh bawaslu kecamatan dan bawaslu kelurahan desaantarlihpencocokan dan penelitian pantarlih dalam formulir model a.a. kpu, daftar pemilih baru dalam formulir model a.a kpu, daftar perubahan hasil pemutakhiran dalam formulir model a.b kpu: dan daftar pemilih potensial non kartu tanda penduduk elektronik dalam formulir model a.c kpu, dan mendistribusikan salinan dokumen sebagaimana dimaksud dalam huruf kepada bawaslu kelurahan desa melalui bawasluantarlihpubawaslu kelurahan desaantarlih tidak melakukan pencocokan dan penelitian sesuai dengan prosedur. bawaslu kelurahan desa menyampaikan laporan hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada kepada bawaslu kabupaten kota melalui bawaslu kecamatan. bawaslubawaslu kabupaten kota melibatkan bawaslu kecamatan. bawaslu kelurahan desa melakukan kecermatan terhadap hasil pencocokan dan penelitian yang dilakukan oleh pantarlih. bawaslu kelurahan desa melakukan pemeriksaan terhadap kelengkapan dokumen dan kesesuaian pengisian hasil pencocokan dan penelitian dengan mempertimbangkan hasil pengawasan pencocokan dan penelitian. bawaslu kelurahan desa melakukan pengawasan daftar pemilih hasil pemutakhiran dengan memastikan: pantarlihbawaslu kelurahan desa melakukan pengawasans. bawaslu kelurahan desa menyampaikan laporan hasil pengawasan pelaksanaan daftar pemilih hasil pemutakhiran tingkat pps disertai dokumen sebagaimana dimaksud pada huruf kepada bawaslu kabupaten kota melalui bawaslubawaslu kelurahan desa melaporkan hasil pengawasan kepada bawaslu kecamatan untuk ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan. bawaslu kecamatan dibantu bawaslu kelurahan desa memastikan pps menyerahkan data pemilih hasil rekapitulasi tingkat pps kepada ppk terhadap penyusunan daftar pemilih hasil pemutakhiran. bawaslu kecamatan mengawasi proses rekapitulasi daftar pemilih hasil pemutakhiran tingkat ppk dengan cara: melakukan koordinasi dengan ppk sebelum pelaksanaan rekapitulasi, menghadirkan bawaslu kelurahan desa dalam pelaksanaan rekapitulasi tingkat ppk, cc. menyampaikan rekomendasi perbaikan terhadap daftar pemilih kepada ppk berdasarkan hasil pengawasan, dank. bawaslubawaslutingkat ppk. bawaslu kabupaten kota dibantu bawaslubawaslu kabupaten kota mengawasi proses rekapitulasi daftar pemilih hasil pemutakhiranbawaslu kecamatan dalam pelaksanaan rekapitulasi tingkat kpu kabupaten kota, dan cc. menyampaikan rekomendasi rekapitulasi perbaikan daftar pemilih hasil pemutakhiran kepada kpu kabupaten kota berdasarkan hasil pengawasan. bawasludan formulir model ac. kpuhasil penetapanabupaten kota disertai dokumen sebagaimana dimaksud pada huruf kepada bawaslu provinsi. bawaslu kabupaten kota melakukan koordinasi bersama dengan kpu kabupaten kota dan dinas yang menyelenggarakan urusan kependudukan dan catatan sipil setempat terhadap pemilih yang tidak menggunakan kartu tanda penduduk elektronik, pemilih yang telah berpindah domisili dan pemilih lembaga pemasyarakatan. dalam hal kpu kabupaten kotakabupaten kota, bawaslubawaslu provinsi melakukan pengawasan secara langsung terhadap pelaksanaan rekapitulasi dps oleh kpu. pengawasan sebagaimana dimaksud pada dilakukan untuk memastikan rekapitulasirekapitulasi dps, cc. ditetapkan sesuai dengan tata cara rekapitulasi dpsformulir model kpu, dan formulir model a.c. kputerhadap rekapitulasiprovinsi melakukan koordinasi bersama dengan kpu provinsi dan dinas yang menyelenggarakan urusan kependudukan dan catatan sipil setempat terhadap yang tidak menggunakan kartu tanda penduduk elektronik, pemilih yang telah berpindah domisili, dan pemilih lembaga pemasyarakatan. dalam hal kpu provinsiprovinsi, bawaslu provinsi merekomendasikan untuk dilakukan penundaan rekapitulasi dps sampai ditindaklanjuti oleh kpu provinsi. bawaslu provinsi dan bawaslu kabupaten kota melakukan pengawasan terhadap penyampaian dps oleh kpu provinsi kepadakepada peserta pemilu tingkat daerah kabupaten kota dan bawaslu kabupaten kota, dan kpuempat belas) hadalam hal terdapat informasi data pemilih dalam formulir model a.c. kpu yang tidak bisa diberikan oleh dinas kependudukan dan catatan sipil, bawasluhasil koordinasi bawaslu sebagaimana dimaksud pada menjadi bahan pengawasan terkait data pemilih yang tidak menggunakan kartu tanda penduduk elektronik oleh bawaslu provinsi dan bawaslu kabupaten kota. bawaslu kabupaten kota melakukan pengawasan terkait data pemilih yang tidak menggunakan kartu tanda penduduk elektronik untuk memastikan: pemilih yang tidak menggunakayang tidak menggunakaan. dalam hal sampai dengan masa perbaikan dps berakhirbawaslu kabupaten kota memastikan kpu kabupaten kota mencoret pemilih yang bersangkutankedalam dps perbaikan. bawaslu kelurahan desaentara nasional indonesia atau kepolisian republik indonesia,bawaslu kelurahan desa menuangkanalam dokumen kerja pengawasan. bawaslu kelurahan desa menyampaikan hasil penilaian sebagaimana dimaksud padabawaslu kecamatan. bawaslu kelurahan desa memastikan pps melakukan perbaikan dps berdasarkan hasil penilaian bawaslu kelurahan desa. bawaslu kelurahan desa melakukan pengawasan rekapitulasi dps hasil perbaikan tingkat. kpu. bawaslu kelurahan desa melakukan pengawasan penyampaian dps hasil perbaikan kepadakelurahan desa kepada bawaslu kabupaten kota melalui bawaslu kecamatan. bawaslu kecamatan dibantu bawaslu kelurahan desa melakukan pengawasan rapat pleno terbuka rekapitulasi dps hasil perbaikan tingkat ppk. pengawasan sebagaimana dimaksud padbawaslu kelurahan desa dalam pelaksanaan rekapitulasi dps hasil perbaikandps. kpubawaslukepada bawaslu kabupaten kota. bawaslu kabupaten kota melakukan pengawasan rekapitulasi dps hasil perbaikan, menghadirkan bawaslu kecamatan dalam pelaksanaan rekapitulasi dps hasil perbaikan tingkat kpu kabupaten kota, cc.pu dan formulir model kpu pada hari yang sama dengan selesainya rekapitulasi dps hasil perbaikbawaslu kabupaten kota merekomendasikan untuk melakukan penundaan rekapitulasi dps hasil perbaikan. bawasluisertai formulir model kpu. bawaslu kabupaten kota dibantu oleh bawaslu kecamatan dan bawaslu kelurahan desa melakukan pengawasan terhadap pengumuman dan tanggapan masyarakat terhadap dps hasil perbaikan. pengawasan sebagaimana dimaksud pada dilakukan dengan cara: bawaslu kelurahan desa melakukan pencernaan terhadap dps hasil perbaikan yang diumumkan, bawaslu kelurahan desa memastikan tidak adanya pemilih yang tidak memenuhi syarat masuk kedalam dps hasil perbaikan, bawaslu kelurahan desa membuat posko untuk menerima laporan masyarakat terhadap dps hasil perbaikan yang telah diumumkan, dan bawaslu kelurahan desa memastikan seluruh pemilih yang memenuhi syarat masuk kedalam dps hasil perbaikan dan mendapatkan dokumen formulir model a.b.disp kpu. bawaslu kecamatan dibantu bawaslu kelurahan desa melakukan pengawasan perbaikan dan penyusunan dps hasil perbaikan hasil masukan masyarakat dan rekomendasi pengawas pemilu. bawaslu kelurahan desa melakukan pengawasan terhadap perbaikan dps hasil perbaikan berdasarkan tanggapan masyarakat paling lama (empat belas) hari. bawaslu kelurahan desa melakukan pengawasan terhadap penyusunan dps hasil perbaikan yang tertuang dalam formulir model a.b.dash kpu. bawaslu kelurahan desa melakukan pengawasan terhadap rekapitulasi dps hasil perbaikan tingkat kelurahan yang tertuang dalam formulir model a.b.disp. kpu. bawaslu kelurahan desa dapat memberikan masukan dan tanggapan dalam rapat pleno terbuka. bawaslu kecamatan melakukan pengawasan terhadap rekapitulasi dps hasil perbaikan tingkat kecamatan setelah menerima salinan formulir model a.b.disp kpu dan formulir model a.b.disp. kpu dan formulir model a.b.disp. kpu dari pps. bawaslu kecamatan melakukan pengawasan terhadap hasil rapat pleno rekapitulasi dps hasil perbaikan telah dituangkan dalam berita acara. bawaslu kecamatan dapat memberikan masukan dan tanggapan dalam rapat pleno terbuka apabila terdapat kekeliruan dalam rekapitulasi dps hasil perbaikan. bawaslu kabupaten kota melakukan pengawasan terhadap rekapitulasi dan penetapan dpt dan rekapitulasi dpt tingkat kabupaten kota yang dilakukan oleh kpu kabupaten kota. dalam hal melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud pada bawaslu kabupaten kotkabupaten kotakabupaten kota memberikan saran perbaikan. bawaslu kabupaten kota memastikan dpt yang diberikan oleh kpu kabupaten kota menampilkan infromasi secara utuh nomor induk kependudukan dan nomor kartu keluarga. bawaslu provinsi melakukan pengawasan terhadap rekapitulasi dpt tingkat provinsi yang dilakukan oleh kpu provinsiprovinsiprovinsi memberikan saran perbaikan. bawaslu provinsi memastikan dpt yang diberikan oleh kpu provinsi menampilkan informasi secara utuh nomor induk kependudukan dan nomor kartu keluarga. bawaslu melakukan pengawasan terhadap rekapitulasi dpt tingkat nasional yang dilakukan oleh kpumemberikan saran perbaikan. bawaslu memastikan dpt yang diberikan oleh kpu menampilkan infromasi secara utuh nomor induk kependudukan dan nomor kartu keluarga. bawaslu kabupaten kota dibantu bawaslu kecamatan dan bawaslu kelurahan desa melakukan pengawasan terhadap penyampaian dpt oleh kpu kabupaten kota kepada pps. bawaslu kelurahan desa memastikan pps mengumumkan dptyang sudah ditetapkan dalam pelaksanaan pemungutan suara tps. bagian keempat pengawasan daftar pemilih tambahan pengawas pemilu melakukan pengawasan terhadap pasca penetapan dpt. pengawasan sebagaimana dimaksud pada dilakukan dengan cara: melakukan pengawasan dan pencernaan terhadap pendataan yang dilakukan oleh kpu, memastikan pemilih yang dapat dimasukkan dalam sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan, dan cc. memastikan pemilih yang terdaftar dalam dapat menggunakan hak pilihnya dengan menggunakan surat keterangan pindah memilih formulir model kpu yang dikeluarkan oleh pps. pengawas pemilu memastikan kemudahan pemilih dalam mengurus surat keterangan pindah memilih. bawaslu kabupaten kota dibantu bawaslu kecamatan dan bawaslu kelurahan desa melakukan pengawasan dan percepatan terhadap pendataan pemilih pindahan. bawaslu kelurahan desa melakukan pengawasan terhadap pengumuman yang memudahkan pemilih untuk melakukan pemungutan suara paling lambat (lima belas) hari sebelum pemungutan suara. bawaslu kelurahan desa dibantu pengawas tps melakukan pengawasan terhadap penyampaian per tps kepada kpps paling lambat (satu) hari sebelum hari pemungutan suara. bagian keempat pengawasan daftar pemilih khusus pengawas pemilu melakukan pengawasan terhadap dpk. pengawasanngawas pemilu memastikan pemilih yang terdaftar dalam dpk dapa. pengawas pemilu memastikan pemilih yang terdaftar dalam dpk tps sesuai dengan alamat yang tertera dalam kartu tanda penduduk elektronik. pengawas pemilu melakukan pencernaan terhadap dpk dalam formulir model a.dpk kpu. bab iii pelaksanaan pengawasan luar negeri bagian kesatu pelaksana dan tugas pengawasan pemutakhiran data dan daftar pemilih pemilu luar negeri dilaksanakan oleh bawaslu. pengawasan sebagaimana dimaksud pada dibantu oleh bawaslu ln. bawaslu melakukan pengawasan terhadap proses: penggunaan data penduduk potensial untuk pemilih pemilu untuk menyusun daftar pemilih luar negeri, rekapitulasi daftar pemilih bagi pemilih luar negeri hasil pemutakhiran dan penyampaiannya beserta daftar pemilih bagi pemilih luar negeri hasil pemutakhiran ppen, pengumuman dan tanggapan masyarakat terhadap dps bagi pemilih luar negeri, perbaikan dps bagi pemilih luar negeri, rekapitulasi dps bagi pemilih luar negeri hasil perbaikan dan penyampaiannya beserta dps hasil perbaikan kepada ppen, penetapan dpt bagi pemilih luar negeri, dan pencatatan dan dpk bagi pemilih luar negeri. bagian kedua pengawasan penyediaan data pemilih bawaslu memastikan setiap kepala perwakilan republik indonesia menyediakan data penduduk warga negara indonesia dan dp4 luar negeri negara akreditasinya. bawaslu melakukan koordinasi dengan pemerintah yang membidangi urusan luar negeri untuk mendapatkan salinan dp4 luar negeri. salinan dp4 luar negeri. dp4 luar negeri sebagaimana dimaksud pada paling sedikit memuat informasi: nomor urut, nomor induk kependudukan, cc. nomor paspor, nama lengkap, tempat lahir, tanggal lahir, jenis kelamin, status perkawinan, alamat, dan j . jenis disabilitas. bawaslu melakukan analisis terhadap salinan dp4 luar negerimelakukan sinkronisasi hasil analisis dp4 luar negericc. perubahan status pemilih yang sedang terganggu jiwa ingatannya, perubahan status hak pilih berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetapluar negeri hasil sinkronisasi sebagaimana dimaksud pada disampaikan kepada bawaslu dalam bentuk naskah asli elektronik dan dilengkapi dengan rekapitulasi dp4 luar negeri dalam bentuk naskah asli elektronik dan naskah asli sebagai bahan dalam melakukan pengawasan pemutakhiran. bawaslu melalui bawaslu melakukan pengawasan pengumuman dp4 luar negeri pada papan pengumuman dan atau laman kpu. bagian ketiga pengawasan pemutakhiran data pemilih bawaslu melakukan pengawasan pembentukan pantarlih luar negeri oleh ppen. pengawasan pembentukan pantarlih luar negeri dilakukan untuk memastikan: pantarlih luar negeri dibentuk tepat pada waktunya, pantarlih luar negeri tidak berasal dari pengurus anggota partai politik, (satu) orang pantarlih luar negeripaling sedikit (lima ribu) pemilih sampai dengan (sepuluh ribu) pemilih:bagian keempat pengawasan pemutakhiran data pemilih dan dps bawaslu melakukan pengawasan terhadap pemutakhiran data pemilih yang dilakukan oleh ppen dan pantarlih luar negeri. pengawasan sebagaimana dimaksud pada dilakukan dengan memastikan ppen dan pantarlih luar negerionlinebawaslu melakukan pengawasan terhadap penyusunan dps luar negeri. pengawasan sebagaimana dimaksud pada dilakukan dengan memastikan: ppen menyusun dps luar negeri berbasis tps luar negeri, pos dan ksk, ppen melakukan rekapitulasi dps luar negeri, dan ppen menetapkan dps luar negeri, bawaslu memberikan rekomendasi kepada pplgian kelima pengawasan pemutakhiran dpt bawaslu melakukan pengawasan terhadap pemutakhiran dpt luar negerididasarkan pada dps hasil perbaikan luar negeri yang berbasis tps luar negeri, pos dan ksk, ppen melakukan rekapitulasi dpt luar negeri, dan ppen melakukan penetapan dpt luar negeriwaslu melakukan pengawasan daftar pemilih hasil pemutakhiran dengan memastikan: pantarlih luar negeri menyerahkan daftar pemilih hasil pemutakhiran kepada ppen,: dan ppen melaksanakan rekapitulasi daftar pemilih. bawaslu melakukan pengawasan proses rekapitulasi hasil pemutakhiran data pemilih tingkat ppen, dengan cara: melakukan koordinasi dengan ppen sebelum pelaksanaan rekapitulasi, menyampaikan rekomendasi perbaikan kepada ppeln kpu pada hari yang sama dengan selesainya rekapitulasi tingkat ppen. bawaslu menyampaikan laporan hasil pengawasan pelaksanaan rekapitulasi daftar pemilih tingkat ppen disertai dokumen sebagaimana dimaksud pada huruf kepada bawaslu. dalam hal ppen tidak menindaklanjuti rekomendasi perbaikan sebagaimana dimaksud pada huruf bawaslu melaporkan hasil pengawasan rekapitulasinyampaian dps bagi pemilih luar negeri oleh kpu kepada ppen. bab pengawasan sistem informasi data pemilih bawaslu, bawaslu provinsi, bawaslu kabupaten kota, dan bawaslu melakukan pengawasan terhadap kpu, kpu provinsi, dan kpu kabupaten kota dalam menyusun data pemilih, dps, dps hasil perbaikan, dps hasil perbaikan akhir, dpt dan dengan menggunakan dalih sesuai tingkatannya. bab ketentuan khusus bagian kesatualam melakukanwaslu kabupaten kota memastikan: kpu kabupaten kota menyusun dps pemilu berdasarkan dptitambah pemilih pemula dalam dp4, kpu kabupaten kota melakukan proses penataan tps dan penyesuaian jumlah tps, kpu kabupaten kota menetapkan dps sesuai dengan tahapan penyelenggaraan pemilu dan kpu kabupaten kota menyusun dps hasil perbaikan berdasarkan masukan dan tanggapan masyarakat terhadap dps ditambgian kedua pengawasan penyusunan daftar pemilihpemilu presiden dan wakil presiden putaran kedua. bawaslu kabupaten kota memastikan kpu kabupaten kota memasukkan dpk pada dalih sebagai bahan tambahan dalam penyusunan daftar pemilih. bawaslu kabupaten kota memastikan kpu kabupaten kota menyusun dan menetapkan dps pemilu presiden dan wakil presiden putaran kedua berdasarkan dpt, dpk, dan pemilih pemula yang disusun berbasis ts oleh kpupeserta pemilu tingkat daerah kabupaten kota dan bawaslu kabupaten kota, dan kpu kabupaten kotatiga) hari. pengawasan sebagaimana dimaksud pada dilakukan dengan cara: pengecekan secara langsung lokasi pengumuman yang telah ditentukan, dan memastikanps pemilu presiden dan wakil presiden putaran kedua paling lama (tiga) hari sejak dps pemilu presiden dan wakil presiden putaran kedua diumumkan oleh ppsdalam dps perbaikan. bawaslu kelurahan desa melakukan pengawasan rekapitulasi dps hasil perbaikan tingkat daerah put. kpu. bawaslu kelurahan desa melakukan pengawasan penyampaian dps hasil perbaikan kepada kpu kabupaten kota melaluidaerah kelurahan desa atau sebutan lain kepada bawaslu kabupaten kota melalui bawaslu kecamatan. bawaslu kelurahan desss dan dituangkan dalam berita acara penetapan, ditetapkan sesuai dengan tata cara penetapan oleh pps, dan ditetapkan tepat waktu. dalam melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud pada bawaslu kelurahan desa dapat menyampaikan rekomendasi perbaikan. bawaslu kelurahan desecamatankk dan dituangkan dalam berita acara penetapan, ditetapkan sesuai dengan tata cara penetapan oleh ppk: dan ditetapkan tepat waktu. dalam melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud pada bawaslu kecamatan dapat menyampaikan rekomendasi perbaikan. bawaslu kecamatan dan penetapan dpt pemilu presiden dan wakil presiden putaran kedua serta rekapitulasi dpt pemilu presiden dan wakil presiden putaran kedukabupaten kotaprovinsitt pemilu presiden dan wakil presiden putaran kedua oleh kpu kabupaten kota kepada pps. bawaslu kelurahan desa memastikan pps mengumumkan dpt pemilu presiden dan wakil presiden putaran keduapemilu presiden dan wakil presiden putaran kedua yang sudah ditetapkan dalam pelaksanaan pemungutan suara tps. bagian ketiga pengawasan penyusunan daftar pemilihluar negeri pemilu presiden dan wakil presiden putaran kedua. bawaslu memastikan ppen memasukkan dpk luar negeri pada dalih sebagai bahan tambahan dalam penyusunan daftar pemilih luar negeri. bawaslu melakukan pengawasan terhadap penyusunmemastikan: ppen menyusun dps luar negeri pemilu presiden dan wakil presiden putaran kedua berbasis tps luar negeri, pos dan ksk, ppen melakukan rekapitulasi dps luar negeri pemilu presiden dan wakil presiden putaran kedua, dan ppen menetapkan dpspemilu presiden dan wakil presiden putaran keduapemilu presiden dan wakil presiden putaran kedua berdasarkan masukan dan tanggapan paling lama (tiga pemilu presiden dan wakil presiden putaran kedua, bawaslu memberikan rekomendasi kepada ppenmutakhiran dptpemilu presiden dan wakil presiden putaran kedua didasarkan pada dps hasil perbaikan luar negeri yang berbasis tps luar negeri, pos, dan ksk, ppen melakukan rekapitulasi dpt luar negeri pemilu presiden dan wakil presiden putaran kedua, dan ppen melakukan penetapan dptb partisipasi masyarakat pengawas pemilubawaslubawaslu kecamatan, melakukan rapat koordinasi, dan melakukan sosialisasi pengawasan pendaftaran pemilih. bawaslubawaslu kabupaten kota, dan melakukan pengecekan untuk memastikan kebenaran informasi. koordinasi sebagaimana dimaksud pada huruf dapat dilakukan oleh bawaslu kecamatan bawaslu kabupaten kota dan bawaslu provinsi. bab viiu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan. bab viiipps atau ppennovember checklist pertanyaan pengawasan rekapitulasi dan pergerakan surat suara checklist berikut merupakan pedoman untuk pengawas pemilu. isian terhadap checklist bukanlah sesuatu yang harus dipenuhi seluruhnya oleh pengawas pemilu. isian checklist dapat disesuaikan dengan kebutuhan sehingga panas diharapkan tidak hanya terpaku pada isian isian checklist berikut. pengawasan ppss ps. mengumumkan hasil huruf per perolehan suara pasangan kpu calon dari seluruh tps? apakah pps telah ps. menerima kotak suara dari huruf per seluruh tps wilayah kpu kerjanya pada hari pemungutan dan penghitungan suara? apakah kotak suara ps. tersebut dalam keadaan huruf per terkunci dan tersegel kpu dengan baik? apakah penerimaan kotak suara tersebut dibuatkan per kpu berita acara penerimaan? apakah pps menjaga dan mengamankan kotak suara tersebut? apakah pps ps. menyampaikan seluruh huruf per kotak suara kepada ppk? kpu apakah penyerahan kotak suara dilakukan pps setelah semua kotak suara diterima dari seluruh tps? apakah pps membuat ps. surat pengantar per kpu penyampaian kotak suara tersebut dalam formulir model d4.kwk? apakah pps membuat ps. berita acara penerimaan per kpu kotak suara berkas kelengkapan administrasi dari panitia pemungutan model d5 kwk) pengawasan ppkk telah menerima seluruh kotak suara dari seluruh tps melalui pps? apakah ppk sudah ps. menerima seluruh kotak per kpu suara dari tps paling lambat hari setelah pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara? apakah seluruh kotak suara ps. (ngebut dalam keadaan huruf per kpu dengan baik? apakah ppk membuat ps. rekapitulasi perolehan" huruf per suara model da kwk)? apakah seluruh kotak suara tersebut disimpan tempat yang aman? apakah ppk ps. menyampaikan surat per kpu pemberitahuan undangan pelaksanaan rekapitulasi paling lambat (satu) hari sebelum pelaksanaan teremeesr apakah dalam undangan tersebut ppkps. dilaksanakan selambat per kpu lambatnya (tiga) hari setelah seluruh kotak diterima ppk dari seluruh tps melalui pps? apakah rapat rekapitulasi dihadiri oleh saksi dan bawaslu kecamatan? apakah saksi pasangan ps. calon menyerahkan surat huruf per mandat sebelum mengikuti kpu proses rapat rekapitulasi? apakah ppk menyatakan rapat pleno rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara terbuka untuk umum? apakah ppk ppk dapat memperlihatkan kotak dibantu oleh suara kepada peserta? pps yang rapat? ditunjuk apakah kotak suara tersebut masih terkunci dan tersegel? apakah ppk membuka ppk dapat kotak suara dan dibantu oleh mengeluarkan hanya pps yang sampul berisi berita acara ditunjuk dan sertifikat penghitungan suara tps? apakah sampul berisi berita acara dan sertifikat pemungutan dan penghitungan suara tersebut dalam keadaan tersegel dengan baik? apakah ppk membacakan ppk dapat dengan jelas sertifikat dibantu oleh penghitungan suara model pps yang tps yang memuat ditunjuk data data: data pemilih? penggunaan hak pemilih? data penggunaan surat suara? data suara sah dandesa kelurahan model da a kwk kpudesa kelurahtps ditunjuk lampiran model apakah ppk mencatatkdesa kelurahan dalam formulir rekapitulasi lampiran model da b kwk kpu)? apakah jumlah suara sah yang tercatat dalam formulir model da a kwk kpu sama dengan total perolehan suara semua pasangan calon yang tercatat dalam formulir model da b kwk kpu? apakah kegiatan rekapitulasi perolehan suara tingkat wilayah desa kelurahan tersebut dilaksanakan secara berurutan mulai dari tps nomor sampai tps nomor terakhir wilayah desa kelurahan yang bersangkutan? apakah ppk membacakan dengan jelas sertifikat penghitungan suara model da a kwk kpu) tingkat desa kelurahan yang memuat data data: data pemilih penggunaan hak pan data penggunaan surat suara data suara sah dan tidak sahkecamatan model da kwkecamatwilayah ditunjuk desa kelurahan lampiran model da b kwk kpu)? apakah ppk mencatatkan rincikecamatan lampiran model da kwk)? apakah ppk mencatatkan ps. rincian perolehan suara huruf angka tiap calon dalam formulir per kpu da kwk ukuran besar? apakah jumlah suara sah yang tercatat dalam formulir model da kwk sama dengan total perolehan suara semua pasangan calon yang tercatat dalam formulir lampiran model da kwk? apakah kegiatan rekapitulasi hasil perolehan suara untuk tingkat kecamatan dimulai dari desa kelurahan pertama sampai desa kelurahan terakhir? rekapitulasi tersebut terdapat keadaan khusus? kalau jawaban nomor ya, apakah ppk mencatat keadaan khusus tersebut dalam formulir model da kwk? apakah ppk memberikan ps. kesempatan kepada saksi dan per pasangan calon dan kpu bawaslu kecamatan untuk mengajukan keberatan? apakah ppk langsung ps. menindaklanjuti keberatan per kpu tersebut? bila jawaban nomor tidak, ps. apakah ppk mencatatkan huruf per keberatan tersebut kpu dalam formulir model da kwk apakah ppk membuat ps. berita acara rekapitulasi per kpu (model da kwk) apakah ppk mencatatkan hasil rekapitulasi dalam sertifikat rekapitulasi (model da kwk)? apakah ppk melampirkan rincian perolehan suara? lampiran model da kwk) apakah berita acara dan ps.14 catat sertifikat rekapitulasi dan per ditandatangani oleh ketua kpu dan anggota ppk apakah seluruh saksi yang keterangan: hadir menandatangani kalau tidak berita acara dan sertifikat menandatangi rekapitulasi ni, apa (model da kwk) alasannya? apakah ppk menyerahkan ps. (satu) rangkap per kpukepada saksi yang hadir, bawaslu kecamatan yang hadir, apakah ppk kembali memasukkan dalam kotak suara semua berita acara sertifikat penghitungan suara tps? apakah ppk memasukkan berita acara dan sertifikat rekapitulasi ppk dalam sampul dan disegel? apakah ppk memasukkan sampul berisi pada nomor dalam kotak suara? apakah kotak suara tersebut disegel oleh ppk? apakah ppk ps. mengumumkan hasil per kpu rekapitulasi wilayah kerjanya? pergerakan dari ppk kpu kabupaten kota apakah ppk menyerahkan ps. kotak suara dalam per kpu keadaan tersegel kepada kpu kabupaten kota? apakah ppk membuat ps. surat pengantar per kpu penyerahan kotak suara dari ppk kepada kpu kabupaten kota? model da kwk) apakah ppk membuatkan ps. tanda terima untuk kpu per kpu kabupaten kota? (model da kwk) apakah kpu ps. kabupaten kota membuat per kpu berita acara penerimaan kotak suara dari ppk? model db3 kwk) apakah kpu ps. kabupaten kota sudah per kpu menerima kotak suara dari ppk paling lambat (dua) hari setelah proses rekapitulasi ppk? apakah kpu kabupaten kotabawaslu kabupaten kota? mag apakah dalam undangan tersebut (model db4 kwk) kpu kabupaten kotalaksanakan selambat lambatnya (tiga) hari setelah seluruh kotak diterima kpu kabupaten kota dari seluruh ppkrapat rekapitulasi? pelaksanaan rekapitulasi kpu kabupaten kota apakah kpu kabupaten kota menyatakan rapat pleno rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara terbuka untuk umum? apakah kpu kabupaten kota memperlihatkan kotak suara kepada peserta rapat? ses tersebut masih terkunci dan apakah kpu kabupaten kota membuka kotak suara dan mengeluarkan hanya sampul berisi berita acara dan sertifikat rekapitulasi penghitungan suara ppk? apakah sampul berisi berita acara dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan suara tersebut dalam keadaan tersegel dengan baik? apakah kpu kabupaten kota membacakan dengan jelas berita acara dan sertifikat rekapitulasi penghitungan suara model da kwk) ppk? apakah kpu kabupaten kota serta mendapatkannya dalam sertifikat rekapitulasi (model db kwk) kabupaten kotaabupaten kota tersebut? apakah kpu kabupaten kota membacakan dengan jelas rincian perolehan suara tiap pasangan calon ppk lampiran model da kwk) serta mendapatkannya dalam formulir model db kwk? apakah jumlah suara sah sama dengan jumlah seluruh perolehan suara pasangan calon? apakah kegiatan rekapitulasi perolehan suara tingkat wilayah kabupaten kota tersebut dilaksanakan mulai dari ppk nomor urut sampai dengan nomor urut terakhir? yoh rekapitulasi tersebut terdapat keadaan khusus? kalau jawaban nomor ya, apakah kpu kabupaten kota mencatat keadaan khusus tersebut dalam formulir model db 2kwk? apakah kpu ps. kabupaten kota dan per memberikan kesempatan kpu kepada saksi pasangan calon dan bawaslu kabupaten kota untuk mengajukan keberatan? apakah kpu ps. kabupaten kota langsung per kpu menindaklanjuti keberatan yang diajukan? apabila jawaban nomor ps. tidak , apakah kpu huruf per kabupaten kota kpu mendapatkannya dalam formulir model db kwk? apakah kpu ps. kabupaten kota membuat per kpu berita acara dan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara kabupaten kota? model kwk) apakah ada anggota kpu ps. kabupaten kota yang tidak dan per menandatangani berita kpu acara dan sertifikat rekapitulasi apakah seluruh saksi yang kalau ada hadir bersedia saksi yang menandatangani berita tidak acara dan sertifikat menandatangi rekapitulasi? kenapa alasannya apakah kpu ps. kabupaten kota per kpu menyerahkan (satu)kabupaten kota yang tee apakah kpu kabupaten kota memasukkan kembali berita acara dan sertifikat rekapitulasi ppk dalam kotak suara? apakah kpu kabupaten kota memasukkan berita acara dan sertifikat rekapitulasi kpu kabupaten kota kedalam sampul dan disegel? apakah kpu ps. per kabupaten kota kpu mengumumkan hasil rekapitulasi wilayah kerjanya? penyimpanan kotak suara apakah kotak suara ps. disimpan oleh kpu per kpu kabupaten kota tempat yang aman dan memadai? pergerakan kpu kabupaten kota kpu provinsi apakah kpu ps. kabupaten kota membuat per kpu surat pengantar penyampaian berita acara dan sertifikat rekapitulasi perolehan suara kepada kpu provinsi? (model db5 kwk) apakah kpu provinsi ps. membuat berita acara per kpu penerimaan hasil rekapitulasi penghitungan suara dari kpu kabupaten kota? (model dc3 kwk) apakah kpu provinsi ps. sudah menerima berita per kpu acara dan sertifikat rekapitulasi kpu kabupaten kota paling lambat (dua) hari setelah rekapitulasi tingkat persiapan rekapitulasi kpu provinsi apakah kpu provinsisaksi pasangan calon? cc. ketua kpu kabupaten kota? apakah dalam undangan tersebut (model dc4 kwk) kpu provinsiproses rekapitulasi? elavmarpasaman sesama rekapitulasi dilakukan per kpu selambat lambatnya (tiga) hari setelah berita acara dan sertifikat rekapitulasi kpu kabupaten kota diterima oleh kpu provinsi? pelaksanaan rekapitulasi apakah kpu provinsi menyatakan rapat pleno rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara terbuka untuk umum? apakah sampul yang berisi berita acara dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara kabupaten kota dalam keadaaan tersegel? apakah kpu provinsi meneliti berita acara (model db kwk) dan sertifikat rekapitulasi (model db kwk) kpu kabupaten kota? apakah kpu provinsi mencatatkan nya dalam sertifikat rekapitulasi? (model dc kwk) apakah kpu provinsi meneliti rincian perolehan jumlah suara pasangan calon (lampiran model db kwk)? apakah kpu provinsi mendapatkannya dalam rincian perolehan suara pasangan calon? (lampiran model dc kwk) apakah kpu provinsi melaksanakan rekapitulasi secara berurutan dimulai urut sampai selesai rekapitulasi tersebut terdapat keadaan khusus? apakah kpu provinsi mencatatkan keadaan khusus tersebut dalam formulir model dc kwk? apakah kpu provinsi ps. memberikan kesempatan dan per kepada saksi pasangan kpu calon dan bawaslu provinsi untuk mengajukan keberatan? apakah kpu provinsi ps. langsung menindaklanjuti per kpu keberatan yang diajukan? apabila jawaban nomor ps. tidak apakah kpu provinsi huruf per mencatatkan keberatan saksi kpu dalam formulir berita acara? model dc kwk) apakah kpu provinsi ps. mencatatkan proses per kpu rekapitulasi dalam berita acara rekapitulasi? (model dc kwk) apakah berita acara dan ps. sertifikat rekapitulasi dan per ditandatangani oleh seluruh kpu anggota kpu provinsi dan saksi yang hadir yang bersedia menandatangani? apakah kpu provinsi ps. menyerahkan (satu) per kpuprovinsi yang hadir? apakah kpu ps. per kabupaten kota kpu mengumumkan hasil rekapitulasi tempat umum atau mudah akses oleh masyarakat? badan pengawas pemilihan umum ketua, ttd. nur hid sardinia, sos, si. |
aan ulapat plenorapat plenorapat plesekretaris jenderal adalah sekretaris jenderal bawasbab tata cara rapat pleno bagian kesatu umum, bawaslu provinsi, bawaslu kabupaten kota, dan bawaslu kecamatan. jenis rapat pleno terdiri atas: rapat pleno tertutup,rapat pleno dilaksanarapat pleno diambil melalui suara terbanyak. dalam rapat pleno bawaslu, bawaslu provinsi, bawaslu kabupaten kota, dan bawaslu kecamatan setiap anggota memiliki (satu) suara. rapat pleno dapat diselenggarakan atas usulan ketua dan anggota bawaslu, bawaslu provinsi, bawaslu kabupaten kota, dan bawaslu kecamatan. bagian kedua bawaslu rapat pleno bawaslu diselenggarakan untuk mengambil keputusan mengenai: pemilihan ketua bawaslu, pembentukan tim seleksi untuk menyeleksi calon anggota bawaslu provinsi dan bawaslu kabupaten kota, pengangkatan dan pemberhentian anggota bawaslu provinsi, bawaslu kabupaten kota, dan panitia pengawas pemilu luar negerawaslu berhalangan, rapat pleno dipimpin oleh anggota bawaslu yang tertua usianya. bagian ketiga bawaslu provinsi rapat pleno bawaslu provinsi diselenggarakan untuk mengambil keputusan mengenai: pemilihan ketua bawaslu provins,,anggota bawaslu provinsi yang tertua usianya provinsi. bagian keempat bawaslu kabupaten kota rapat pleno bawaslu kabupaten kota diselenggarakan untuk mengambil keputusan mengenai: pemilihan ketua bawaslu kabupaten kotapengangkatan dan pemberhentian anggota bawaslu kecamatan dan bawaslu kelurahan desa dengan memperhatikan masukan bawaslu provinsi: diikutikuti oleh paling sedikit (tiga) anggota untuk jumlah anggota bawaslu kabupaten kota (lima) orang. keputusan rapat pleno bawaslu kabupaten kota sah apabila: disetujusetujui oleh paling sedikit (tiga) anggota untuk jumlah anggota bawaslu kabupaten kota (limaanggota bawaslu kabupaten kota yang tertua usianyabagian kelima rapat pleno dengan media komunikasi dalam hal terjadi keadaan penting dan membutuhkan keputusan yang segera, pelaksanaan rapat pleno dapat dilakukan melalui media telekomunikasi yang disepakati dengan ketentuan sebagai berikut: perlu dikeluarkan keputusan yang bersifat segera dalam jangka waktu kurang dari (dua puluh empat) jam, dan jumlah anggota tidak memenuhi syarat sah pelaksanaan rapat ple dalam hal rapat pleno dilaksanakan melalui media telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam keputusan rapat pleno direkam dan disusun dalam bentuk notulensi serta dibuatkan berita acara rapat pleno oleh sekretaris rapat plebagian keenam dukungan sekretariat dalam rapat plenob iii ketentuan peralihan ketentuan mengenai tata cara rapat pleno berlaku secara mutasi mutans bagi bawaslu kecamatan dan panitia pengawas pemilu luar negeri serta panitia pengawas pemilihan kabupaten kota sesuai dengan ketentuan undang undang mengenai pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota. bab ketentuan penutup pada saat peraturan badan ini mulai berlaku, ketentuan mengenai rapat pleno dalam peraturan bawasluaaa badan pen pilihan umum ferdinand esko tiap siraitnn, e21xn53 pan kel oem snn nama allen amal asean sma based3 #sumber: a5,,, hart tgl. left d9, um kol nag kode: lnnznnrusan sang0nannnanannas ana nad hanavansoen sha anna nona atas! adi lai, ke) rasyid tersebut kemudian saat bela emang kapas ttg sia es, ditagih: rekrutrami kegbentirne akan terwujud jika did pinang tidak lagi berdasarkan pi kung oleh ketiga unsur da oleh masyhur abdillah jihan rakyat (umat), melainkan lam sebuah negara, yakni ada g wmm atas dasar keturunan, dan peran nya kemauan politik dari naga masyarakat pun mengalami pe (state), adanya. komitmen terutama keadilan, persamaan, tandingan yang cukup besar penyusutan. hanya lembaga ke pangkat masyarakat poli kebebasan dan kemajemukan pengakuan ina ulamaanlah yang merupakan tik (political society), dan ada (plural bagaimana tepitnli, satu satunya lembaga masyarat nya masyarakat madani (civil pig . haag angan yang masih ama, society) yang kuat dan mandiri. sebagaimana konsep de 1yak independen. rapa ulama akhir akhir ini sering muncul lokasi, konsep civil napa nya bgi dara kab pernah dipenjarakan oleh pe ungkapan dari sebagian pejabat modern juga berasal dari barat. man "aral kran penguasa, karena mereka berbeda pemerintah, politisi, maupun namun jika dikaji lebih benda saga. mar pendapat dengannya, seperti koh masyarakat tentang ma lam sebenarnya terdapat desa sistem "teokrasi"., dalamsistem yang terjadi pada diri ahmad syarikat madani , sebagai terre mag dari segi konsep antarid pyar mitidakadama ibn handal dan ibn taimiyyah. mahan kata civil societyataual demokrasi dan civil society mo sar npa dian pada masa kekhalifahan ini, .utama' al madani. namun se dern dengan pemikiran politik nabi yakni dari masa al khalifa' al mna tng san pena apan itu ber filosof muslim al arabi dalam iki kekuasaan sand sampai menjelang beda dengan konsep murni (gen bukunya, al siydsah al mada dina sman akhir haa nya. hal ini nampaknya iyyah juga meng eka. tan eba nya hap ke yang keadaan dipengaruhi oleh sebagian telah madani (civil) untuk rnen iki struktur religio politik, lem #pikiran yang mengaitkan sifat politik gia sebuah sala sesuatu pada dasarnya di haga legislatif pada dasarnya di sep: civil society, yang berupa kembalikan kepada nabi, dan perang oleh ulama. mereka me kan prasyarat mei monsun joki palapa ketaatan umat kepada nabipun miliki kemandirian dalam berisi demokrasi ini, dengan islam pini harakat bersifat mutlak, sehingga tidak jihad menetapkan hukum hu yangdipahamisejumlahsarjana kini ada kemandirian lembaga ma kum, meskipun dalam praktik muslim indonesia. menurut doktrin islam, umat syarikat berhadapan dengan nya kadang kadang juga tidak istilah civil society pertama diwaiibk thi tertentu negara. meskipun demikian, terlepas dari pengaruh negara jikan mematuhi tertentu berbeda dengan umumnya pe indah una haag pep oleh cicero an ketentuan allah, rasul nya penguasa dengan kekuasaan besar (pemerintah), . dalam filsafat politiknyadengan dan para pemegang kekuasaan tik. nabi istilah societies dirilis, namun (@. ali imran: namun me yang bari dat sampai abad ke didunia kini mengalami perkembangan reka juga berkewajiban untuk pan, aan pada islam belum muncul organisasi pengertian. kalau ciceromema melakukan kontrol sosial (amr an mona atap organisasi sosial maupun orga harinya identik dengan negara, ma'ruf navy munkar), termasuk: kemajemukan, yang menjadi kena anis asi protes, yang maka kini dipahami sebagai terhadap penguasa. samping yang kini menjadi basis utara mendirikan aktivitas japan dasar dalam kehidupan burma syarikat madani. namun dewa arga ma jitu, mereka memiliki hak untuk haru diam yara anu syarikat berhadapan dengan kspresikan dapat syarikat dan negara, sam ini organisasi organisasi ma para ping mendukung keterlibatan tersebut sudah terbang negara. alfred stepa menteri dan melakukan aktivitasnya da arakan (sahabat) dalam syarak isikan masyarakat madani se jam kehidupan masyarakat dan biara nan at, tan tuk sebagian besar negara damai jani tempat tam negara. kewajiban dan hak ini ursina bon ea man, sejalan dengan tema emg aaaa nya dijadikan enya), hai pada masa al dhuafa al ra juan bidang ekonomi, politik ppanegeng tokngit syogun, mana sistem negara dan pendidikan modern. ba pia kelompok keagamaan dan luar kekuasaan negara dalami ask lagi berbentuk teokrasi nyak intelektual dan aktivis nee tatahnisdal) serta or hal kontrol sosial tersebut, yang melainkan "demokrasi ketua muslim berbagainegara mus organisasi sipil dari semua kelas sejak masa dinasti umayyah ar. ide ide demokrat seperti ahli hukum, wartawan hanan yang diwujudkan dalam lim.membawa ide (eer laga antara lain, ntuk supremasi syari'ah, pe dan terlibat dalam proses de serikat buruh dan usahawan) dilembagakan dalam bentuk wi yh: lan berarinast! berubah iri ran masyarakat menjadi lebih demokratisasi. sebagi usaha menyatakan diri mere ayah al hibah (fungsi kontrol merasuki dal besar, yang menunjukkan ada reka mendirikannya dalam suatu himpunan, se sosial dari warga). sisi lain, nya masyarakat madani. pada organisasi organisasi kagama hingga mereka dapat mengaku pernegangkekuasaan (walinya tasya isasi organisasi iri masa ini muncul kelompok ke atau organisasi org presiden diri mereka sendiri dan amr) dipahami tidak hanya ke lompokdalammasyarakat,yang profesi, yang antaranya ber memajukan. pelbagai sepenting kekuasaan eksekutif, tetapi juga . mana kelompok oposisi ka .s ideal sebagiannya memiliki aspirasi tindak sebagai kelompok mereka secaraldeal masa kekuasaan (otoritas) dalam pe donasi membawa erilitabi rakyat madani ini tidak hanya politik yang berbeda dengan pe terhadap pem tadah terwujudnya renda pahaman ajaran islam, yang perintah. mereka melakukan mesir, misalnya, al ikh san miadnngrat betapa dalam hal ini adalah para ula kontrol terhadap pemerintah, wan al muslimin, yang diairi ngan bagan petaintentn juga dan rekrutmen kepemimpinan kan oleh syeikh asal al bana kagetnya lag inilah tet motu masa awal kenabian tam pun didasarkan pada kapasitas pada talium' telah menjadi nan #laga hidup tooteikkat pak para kelompok kelompok individual. komponen mana memiliki al jan mena ana nur ane yang memiliki kes, setelah masa al kulan all yang kuat digampiocat0 san rea ann aman rka tak saran ant dan san ssasanars sumber: hari tgl. hlm. kol.: stoke ias an, innnenounn nanang antara ata naura ann anepanae tan era beras ns) dengan partai politik, organi lim pun membahasnya dalam perintah, seperti amien rais bahasa arab bisa merupakan has sasi ini justru lebih banyak ber perspektif islam. namun secara muhammadiyah), dan abdur kata sifat dari kata madinah" kiprah dalam organisasi organi praksis, masyarakat madani rahman wahid nu). pengaruh yang berarti nama sebuah kota sasiprofesidan dalam advokasi dari komponen islam sudah politik tokoh dan organisasi so tertentu tempat. hijrah nabi masyarakat bawah, termasuk muncul sejak terbentuknya ma sial keagamaan ini bahkan lebih atau berarti kets secara umum dalam hal pemenuhan kebutuhan syarikat islampada abad'ke besar daripadapartai partai .atau berarti peradaban tetapi ,.an pokok mereka. al ikhwan terutama adanya lembaga keu litik yang ada, yang sejak mun kata ini juga biasa dipakai unz bahkan mer.dominasi sebagian laman. hanya saja lembaga ini nya memangterkooptasioleh tuk menerjemahkan kata civil . besar asosiasi asosiasi profesi kurang memiliki kemandirian, pemerintah orde baru. peran dalam bahasa inggris, yang tin" mesir, yakni asosiasi dokter, meskipun peran ulama cukup organisasisosialdankeagamaan dak terkait dengan madinah asosiasi insinyur, asosiasi ad penting dalamsistem religio po ini akan bertambah penting de , kota atau peradaban. vokal, asosiasi guru, dan seba litik pada waktu itu. munculnya ngan munculnya pemerintahan . lainya. dengan peran yang de masyarakat madani yang agak reformasi bawal presiden. umat islan sebagai kelas makian ini al ikhwan: telah", kuatterjadi sejakawalabadini, habibie, yang tampaknya me pok mayoritas persen) in? menjadi kekuatan dalam ma yakni dengan berdirinya syari miliki komitmen untuk .mep indonesia memiliki peran yang syarikat madani yang ikut men kat islam isi) dan muhammad dorong terwujudnya masyarat: strategis dalam pewujudikas dorong dan menuntut adanya iyah pada tahun kamu kat madani yang kuat. "es. masyarakat madani yang kuat proses demokratisasi yanglebih dian disusul oleh organisasi or dari segi wacana teoretis teh ormas ormas keagamaan bat substansial. organisasi keagamaan lainnya. tang masyarakatmadani, semua melakukan ekspansi aktivitas4 sejak awal dasawarsa pada masa orde baru eksis intelektual muslim indonesia nya, tidak hanya bidang sosial negara negara timur tensi masyarakat madani tidak mendukung istilah masyarakat keagamaan, tetapi juga dalam tengah telah berlangsung dis kuat, karena adanya politiken madani ini. antara mereka hal peningkatan ekonomi dar kursi diskusi tentang masyarat realisasi kekuasaan pemerintah yang mengaitkannya dengan advokasi masyarakat lemah. ses aan ini. antara orba melalui korporatisme dan islam adalah nurcholish ma ventura itu, sebagai sebuah ne yang mempunyai perda rel did, dalam rahardjo, asw engan tian besar akan hal ini adalah birokratisasi hampir sur magasin, factory ali ana sala abisal jari maroko), ahmad @spek kehidupan, terutama ter iya namun umum kesia ana apa eng bentuknya organisasi organis yi. ron camera kesia tidak mungkin memaksa lag kemasyarakatan dan profesi mengaji konsep teaser bakar sistem demokrasi sees dalam wadah tunggal, seperti ri, yang antaranya berbeda 'nuansa ala barat, oleh karena sir). bahkan tokoh yang die knpi, pwi 3psi hati sama sekali dengan konsep itu, u aya penyesuaian sistem ini mendirikan rasi bukan terakhir ini diri: lsaeonti dengan kbbi. murni (genuine) masyarakat demokrasi sesuai dengan filosofi sebuah lembaga bernama mar an, bra madani, sebagaimana disebut dan budaya indonesiatakdapat kaz ibn khan ibnu kaldu apa bapa kan atas. hal ini berbeda de dielakkan ini center), yang mengkhususkan dak ati apr durian da pemahaman para intelek namun, upaya upaya penyu diri pada studi tentang persen emisi antimon dan tual muslim negara negara buaian ini seharusnya tidak di tangan kontemporer masyarat perjalan gga timur tengah yang memahami maksudkan untuk kepentingan sadari uan aga sesuai mpn. tasguyahp madani tidak lepas politik penguasa, melainkan un karena ba ari konsep aslinya. tuk nyak mengkritik sikap pemeran jalannya pe sit ae: ten tah dan kelompok masyarakat ani ini juga berlaku masyarakat madani yang daya indonesia yang tak dapat yang dinilai kurang mendukung ecija jug bend dipisah une terhadap arakan politik dipisahkan sepenuhnya dengan terwujudnya masyarakat mada (political sehingga par dikaitkan dengan islam tetapi ajaran islam. tentu saja ajaran ni, lembaga ini sering mendapat political society), seninggapar menurut isl dipahami pat tai partai politik pun tidak bar urut herr.at penulis kurang islam yang dipahami sebagai esa .pi esa yang di daya melakukan kontrol terra tepat adalah: masyarakat rahmat bagi seluruh umat ma ya. meskipun konsep ma dap pemerintah dan tawar me madani diidentikkan dengan usia (rahmat al 'lamin) tan pala tap all dengannya dalam me masyarakat madinahpadamasa diskriminasi. demikian pula, wujud san adala masyarat nantikan aspirasi rakyat. nabi, masyarakat madani di adalah logis jika dilakukan pe ega yang lea manga tra hanya beberapa organisasi ke. samakan dengan peran nabi se penyesuaian konsep masyarakat isi aral islam, tetapi pe agamawan yang memiliki basis bagai kepala negara, masa madani sesuai dengan kondisi pahaman jar dapa tentang sosial besar yang agak memiliki rakyat madani diidentikkan de indonesia. namun hal ini sha sep masyarakat madani tida kemandirian dan kekuatan ua "gan kelas menengah muslim arusnya tidak lepas deri konsep keluar dari konsep aslinya. ka! larikan diri se kota, masyarakat madani orisinalnya, sebagai wujud ke bagai unsur dari masyarakat berarti masyarakat yang ber mendirikan masyarakat berhak sebagaimana negara . ula adab, i arena kata madani ter japan dengan negara. negara muslim lainnya, wacana madani, lah kat dengan madaniyah (pera tentang masyarakat madani aan ragi dahan) sama dengan civil yang masyhur abdillah, dosen indonesia secara intensif juga han bob dalam berasal dari city (peradaban): fakultas syari'ah iain, jakarta. terjadi sejak awal dasawarsa man kritis garam meskipun kata "madani dalam an. para intelektual mus melakukan kontrol terhadap pe bagi dana ane none nakal nrp one rka ska sbu lulus mana |
kao m jek: ani papa raga, sumber: noer pena hari tgl: iowa. kop kpp ham tetap akan umumkan temuan laksda boost menko: jaga kredibilitas jakarta, kompas melaporkan sdkngja pen tni komisi penyelidikan pelanggaran hak asasi ma pelanggaran ham oleh pel secara tepi perti pelanggaran ham ituberdasar mean pers jakarta, asisten musik kpp ham) timor timur tetap akan meng fan faktadandata yang berhak intelijen kepala staf umum umumkan temuan jan rekomendasinya, berkaitan de sit kami kumpulkan, kata ha tni laksda boost menko ngan terjadinya dugaan pelanggaran ham titik sibuarr mengatakan, tentara nasional pascapenentuan pendapat. pengumuman hasil akhir, sedangkan soal kewenangan indonesia tni) mengharapkan termasuk kemungkinan penyebutan nama perwira yang mag jr) dis ikan senin se gimana tertuang dalam sura antar di1 tni yang terlibat, akan disamai keputusan sk) ketua komnas tidak terbawa emosi. kredibel telah kpp ham menyerahkan berkas penyelidikan ham tua x ter tas itu sangat tergantung pada' kepada komisi nasional hak asasi manusia komnas tanggal yang eko manga akhir yang dibuat ham) dan jaksa agu 1g. pengumuman itu juga seba @ditandatangani marzuki harus ole ham. man, tertera delapankewenang dalam pertemuan persipura bentuk pertanggungjawaban kepada rakyat. kpp ham. dalam butter dir pula kepala pusat penerang akhir tertera, kpp ham berge an( kapuspen) tni marsda grav demikian ketua kpp ham laporanakhir kamiituadalah nang mengolah dan mengawali sudo, komandan pusat po albert hasibuan dan anggota bentuk tanggung jawab kami fakta yang ditemukan guna list militer mayjen dari marin, kpp imam munir secara ter kepada rakyat. kami beruang kepentingan penuntutan dan pisah jakarta, jumat gung jawab kepada rakyat un mempublikasikan hasilnya. bersambung him kol nan ian bni naam mann inn nam mmmna alik mlm. kol: fa. kode: aaa mama sambungan duri halaman menjelaskan penanganan kasus dari juga menjelaskan, gu pelanggaran hukum dan ham mempercepat proses penyu dan kepala badan pembinaan tim samasekalitidak melanggar yang dilakukan anggota tni dan dikanatas dugaanpelanggaran hukum tni mayjen timur tentang ham kepolisian ri. menurut dari, hukum dan ham yang diduga manurung. boost menko me dan tentang hu dari beberapa kasus yang itu melibatkan anggota tni, diam nyatakan, pertemuan itu untuk kum acara pidana. karenanya bukan, telah dilakukan penyu bau kepada semua pihak agar mengklarifikasi isu soal perang yang kami kerjakan berdasar ikan terhadap komandan memberikan bantuan dan tf ali, garan ham titik. kan aturan yang berlaku. itu distrik militer dandim) dak melakukan usaha usaha menko menjelaskan, dengan ada dan perpu kalima letkol inf) ahmad yang dapat menghambat pro rekomendasi kpp ham dia tentang pengadilan mas agus. diduga telah cela sus pengusutan dan penyu rapikan rakyat indonesia dapat ham," ujarnya singkat. bukan serangkaian tindak pi didikan. mengetahui duduk perkara apa soal penyebutan nama, mu dana terhadap seseorang. yakni soal wiranto yang sebenarnya terjadi tim nir menjelaskan, penyebutan menembak praja agustina car tim setelah penentuan benda ama tidak harus dilihat seba mo. penyidikan telah selesai dan tempat terpisah, komedi ptt. mengatakan, dalam pe gai upaya menghukum orang. berkasnya telah dilimpahkan nato tim advokasi ham per 1susunan rekomendasi itu ja itu sebuah upaya penyu editor militer iii surabaya. wira tni, mulai kepada kom ngan sampai kpp ham ter didikan bagi suatu pengusutan penjelasan dari soal peng pas meluruskan pernyataannya bay emosi dan tidak berlin ham, publik memiliki akun urutan pelanggaran ham dan yang dikutip the australian akan fakta. ukuran soal tuk mengetahui pertanggung hukum terbilang baru, karena kompas, seputar antur rekomendasi itu jelas, yakni jawaban peristiwa itu. itu hal selama ini tidak pernah diu annya kepada menko polkam berdasarkan fakta dan tidak yang sah dilakukan, asal kita 1umumkan adanya pengusutan jenderal wiranto untuk mundur ada in'rest yang bermacam tidak men judgement orang, tersebut. dari juga penjelas dari jabatannya, saya tidak macam, katanya. misalnya pelaku. tetapi kan, kasus pemukulanterhadap penganjur:an agar wiranto ditanya jika rekomendasi disebut, misalnya, peristiwaini wartawan yang dilakukan dua mengundurkan diri dari kali kpp ham itu berb:da dengan timbul sebagai akibat kbbi anggota batalyon infanteri net persatuan nasional. koran hasil investigasi komisi penyu akan level mana, diduga di sedang dilakukan pengusulan. the australian salah mengutip lirik internasional, menko me lakukan oleh siapa. kalau itu namun, karena kedua korban pernyataan saya," tegasnya. nyatakan, memang seharusnya dianggapsalah juga, maudigu sudah kembali negara asal secara rinci mulai mence berbeda. kpp ham harus gat silakan saja, ungkap nya, maka penyidikan belum jelaskan bahwa saat menjawab lebih kredibel karena mereka nya. sempurna. namun, kedua pra wawancara sejumlah warta lebih dekat dengan sumber," ka mengenai apa isi laporan juri itu telah dijatuhi hukuman wan asing, sama sekali tidak tanya. akhir kpp ham, munir mence disiplin. menganjurkan wiranto mun dua berkas laskar, laporan akhir kpp ham sedangkan soal komandan dur. saya mengatakan, jika akan menjelaskan tiga hal po rayon militer suai kalima) rampai ada rekomendasi dari ketua kpp ham albert hasi kok. pertama, berapa besar dan lett sulit yang mengetahui kpp ham titik dan series bulan menjelaskan, berkas pe luasnya tingkat pelanggaran pemakaman tujuh bahan berkas penyelidikan penyelidikan kpp ham akan di hak asasi sebagai jawaban dari desa alas vang diduga jaksa agung terdapat dugaan buat dalam dua berkas. satu pertanyaan awal apakah benar pastor dan pembantu gereja pelanyykaran ham atas diri pak berkas akan diserahkan dalam ada pelanggaran ham dalam suai, sedang dilakukan penyu wirantodan tni, maka dengan bentuk rekomendasi kepada kasus titik. kedua, peristiwa ikan untuk mengetahui sebe sen dirinya ini sudah berbicara komisi nasional hak asasi ma proses pelanggaran ham itu rapa jauh keterlibatannya. soal kehormatan wiranto dan usia. satu berkas lainnya akan lahir dari satu proses kebijakan dari menjelaskan, terhadap tni itu sendiri. oleh karena diserahkan kepada jaksa agung apa. sana akan diungkapkan kasus yang menyangkut tuduh nya, saya hanya menganjurkan marzuki barusan. soal keputusan yang diberi pembunuhan massal, peng agar wiranto berkonsentrasi menanggapi rencana tim ad rakan berdampak terjadinya undian paksa, membiarkan ke penuh menghadapi laporan vokasi ham perwira tni yang pelanggaran, misalnya keputus rujukan, serta keterlibatan tni akhir kpp ham titik ini, akan menggugat kpp jika operasi militer. ketiga, per dalam milisi, custom sedang kata mulai. tetap menyebut nama, hasi tanggungjawab, berupa ting melakukan pengusutan dian pe mengenal anjuraunya agar bulan berpendapat, keinginan kata pertanggungjawaban ter penyidikan lebih jauh dengan me wiranto mundur, mulai me untuk menggugat itu berupa hadap keputusan dan tindakan, minta keterangan empat dan nyatakan, saya tidak pernah kan hak. mereka. itu berupa serta terjadinya peristiwa. dim dan kepala kepolisian re mengatakan itu. soal mundur kan konsekuensi kpp ham segera disidangkan kapolres) yang wilayah haknya wiranto sebagai menko titik. kami siap saja, ujar nya terjadi kerusuhan dan polkam, itu sepenuhnya tengan hasibuan. sementara pada pertemuan mengalami kehancuran, meli tung keputusan wiranto sendiri, hasibuan juga menilai, apa pers itu, komandan pusat polisi puti sinaro, manatuto, dili,dan bukan orang lain, demikian yang dilakukan kpp ham tim militer mayjen dari marin suai. mulai. (okifbw drm bdm) saba c:blank bnn ea langka.doc pondok |
shl. all all sumber paa 4r hartl: bumi7 hlm kol. bid: soo mmm mmm subjek tindak. pidana pembunuhan konsep rasi jaksa: tidak ada upaya mengarang cerita jakarta, kompas terdakwa antasari azhar ninja, mulai dugaan bet ko apn logi info menegaskan, ada konspirasi besar untuk neo nanda menyingkirkan dirinya selaku ketua komisi pungut pemerintah pusat dan daerah, hingga kasus masa dan pemberantasan korupsi. justru dijadikan aktor hamba sister konwkikas milk intelektual dalam penghilangan nyawa nasrudin terpadu dephut yang berlanjut penyuapan tubuh kpk. ham zulkarnaen, direktur putra rajawali banjaran. air atom daa dana menangani kasus itu, ujarnya. hal itu ditegaskan terdakwa sudah terlihat sejak awal perkara tim penasihat hukum yang antasari azhar dalam bersidang diproses, yaitu pada mei dibacakan juniper gersang juga lanjutan pembacaan pleno saat kejaksaan agung menu mempertanyakan jaksa penuntut pengadilan negeri jakarta sela umumkan bahwa dirinya terbang umum yang mengabaikan fak tan, kamis tuntutan pe kadanauktorintelektualis. pada ta fakta persidangan. tabir itu buntut umum dari awal sudah hal, mei kepolisian baru terungkap dengan pencabutan provokatif, banyak yang tidak menetapkan dirinya sebagai ter keterangan berita acara meme berdasarkan fakta fakta gangster sangka. siksaan bap) kedua saksi sigi ungkap persidangan. saya mo konspirasi lain, kata antasari, hary wibisono dan komisaris hon kebijakan majelis hakim un pemeriksaan saksi rani julian besar wiliardi wizard. tuk mengabaikan tuntutan hu yang berpindah pindah mulai persidangan juga terung kuman mati oleh jaksa penuntut ancol, apartemen, hingga resto kap beberapa hal yang tidak ma umum, kata antasari. ran dengan proses rekonstruksi suk akal dari surat tuntutan jpu. dalam sidang yang dipimpin yang dimanipulasi. keterangan masalah penembakan dan sen ketua majelis hakim henri swan para saksi juga diarahkan sema 'data api yang menjadi barang toro itu, antasari membacakan ta mata dirinyalah diperankan bukti. senjata bukti adalah re sendiri pembelaan setebal ha diancam oleh nasrudin. volver kaliber harus laman. begitu juga penasihat hu tuduhan pelecehan seksual nya peluru yang bersarang kaumnya yang membacakan ple saksi rani julian yang tidak me kepala nasrudin adalah peluru doi setebal halaman. pada 'menuai kualifikasi alat bukti,ju milimeter bukan ukuran sidang sebelumnya, jaksa penuh adanya sms dikirim pihak milimeter, kata juniper. tut umum yang diketuai virus ketiga yang mengancam alma jaksa penuntut umum, virus sinaga mengajukan tuntutan hu hum nasrudin sepertinya wiki sinaga, menampik tuduhan bah mati terhadap antasari rim oleh saya, ujarnya. materi tuntutan dipaksakan. azhar. tidak ada upaya mengarang ce antasari mengemukakan, fak tangani banyak masuk rita konspirasi dalam kasus dak ta fakta yang mendasari tuntutan antasari juga mengungkap waan antasari. persidangan ini tidak cermat. ada kesan penuh kan, sebagai ketua kpk periode belum berakhir, jadi saya kira hutan itu kegagalan dalam mene november april ba tidak ada upaya konspirasi, ucap takkan keadilan. kegagalan itu nyak tugas berat yang ditangan virus sinaga. who)p hartl: 848y hlm. kol.: bid: pena enam ane ben 25x. subjek j7? a.a perdagangan bebas pia oleh umar juara kanan dari kalangan paknyatakakanterbendunguntuk meja indonesia harus semakin meningkatkan pengusaha industri agar perekonomian terbesar dunia dalam ekspor berbasis sumber daya alam, baik pelaksanaan kawasan per dua atau tiga dekade depan. harga pertanian maupun pertambangan, untuk asean chin produk yang murah dan jenis produk yang mengurangi defisit perdagangan. nan bervariasi serta dukungan penuh meme menariknya, perkembangan china ber lintah china membuat produk negarawan beda dengan as, dan sebelumnya eropa yang menandakan besarnya sangat sulit untuk bersaing. pemerintah barat, yang melakukan pendekatan, he pengaruh negatif terhadap indus amerika serikat pun pada mulanya beru feminis, bahkan sebelumnya kolonialis tri indonesia. sementara meme paya melindungi perekonomian dalam ne me. china menyadari, perekonomiannya men serinya dan berusaha menekan china, belum tergolong maju, tetapi masih dalam haa lara ap: antara lain untuk membiarkan mata uang tahapan berkembang dengan segudang renminbi menguat dan mengurangi sur permasalahan, seperti ketimpangan sosial, berupaya menunda pelaksanaan plus perdagangan. namun, dalam persen ketimpangan antardaerah, dan masih be tarif nol untuk beberapa jenis tangannya, harus realistis bahwa china sahnya jumlah penduduk miskin. produk tertentu. tidak lagi dapat ditekan dan lebih baik keunggulan produk produknya juga le bekerja sama dalam memulihkan pereka bih ditentukan oleh harganya yang murah, nomina dunia dari krisis global. perusak belum pada kualitas, kandungan teknologi, perdagangan bebas memberikan ke haan perusahaan as, eropa, dan jepang dan kekhususan lain. keunggulan harga suntingan terutama pada konsumen de tak saja melakukan investasi china, murah ini juga semakin merosot karena ngan banyak macam produk dan harga tetapi juga melakukan aliansi strategis. semakin tingginya upah tenaga kerja. un yang lebih murah. namun, menyebabkan bagi indonesia, pendekatan realistis le tuk mengurangi dorongan penguatan ma kerugian bagi perusahaan yang produknya bih baik ditempuh daripada mencegah uang yang berlebihan dan seconde tidak dapat bersaing berikut pekerja yang atau menghindari persaingan dengan pro ringan terjadinya gelembung (bubble) harus menganggur karena perusahaannya duk china. indonesia punya kekuatan perekonomian dalam negerinya, selain kalah bersaing. penerimaan pemerintah dalam sumber daya alam sda) dan pro memperbanyak aset yang ditawarkan dari tarif juga berkurang drastis. jadi, duk produk berbasis sda. bahkan, pro langsung ataupun lewat pasar modal, tugas pemerintah: mendorong, bagi per duk produk yang bersaing langsung de china mengekspor modalnya luar ne usahakan yang dapat memenangi pers ngan china, seperti tekstil, garmen, dan geri. ingin, dan memberikan jalan keluar serta alas kaki, tak semua jenis kalah dalam karena itu, kita lihat semakin banyak alternatif bagi perusahaan yang kalah ber persaingan. produk produk tertentu tetap "perusahaan china aktif melakukan in saing dan pekerja yang menganggur. dapat bersaing, apalagi jika produk ter investasi indonesia mulai dari sda sam akmekaraga seri sebut mempunyai keunikan indonesia. |pai ore aaa china sangat pa: tertentu atau sepak kotak pada sana pasar manufaktur |jadikan industrinya lain kaya perlindungan tersebut juga harus diri china melihat indonesia sebagai pe 'ini merupakan tulang punggung bagi eko langkan sesuai kesepakatan. jika meme masuk penting bahan mentah dan pasar 'nomi china dan penyedia (ade lintah melanggar kesepakatan dan me yang besar bagi produk manufaktur, apa (kerja. selain itu, industri china juga belum lindungi perusahaan dalam negeri, kon lagi ditambah dengan negara asean lain. canggih industri jepang dan korea. semen dirugikan karena harus membayar indonesia defisit miliar dollar da pendekatan realistis berarti, bagi pro produk dengan harga lebih mahal dan lam perdagangan dengan china. defisit para mag yang dapat bersaing dan perekonomian menjadi tak berkembang. ini, terutama bersumber dari perdagangan diproduksi perusahaan indonesia dalam selain itu, negara mitra perdagangan be nonmigas, mencapai miliar dollar as. perdagangan bebas dapat difasilitasi lebih bas kemungkinan besar akan melakukan jika kita diproyeksikan depan, defisit lanjut untuk lebih kompetitif. bagi per balasan. karena itu, kita harus menyikapi ini akan membesar karena defisit perda usahakan yang lebih terbuka juga dapat perdagangan bebas dengan sikap realistis. gangan nonmigas sangat sulit tertutupi (melakukan aliansi strategis dengan perkembangan ekonomi china tam open surplus dari migas. secara realistis usahakan china atau perusahaan asi bangko don dou mean snn (et ren nan naa ana ann ana aan ana ana nan nan uan naa nan nan nan kan ena ana naa ana man aer ane anu aga ane san yan aon on) sumber: hartl,: hlm kol,: bid: manna anna mmm ana am, sea man nan man una man sua man kun bapa nat uka karen cin merasa lada meng ikan eri kesempatan akan tega bae ata sea mou did ena saha aan naa pada industri yang menyeru: np. pee bal ear anti uan tea, mpa pat atau nae mena lam tah tami |
pan mana tank snn man ank nnn ann las nammnnannn ron anan aan namanya sumber: hari tgl. blm. kol. kode: lang bada ganti gita peran gis 25202228sn yyaspanansanassassacasanli 2meda kn02ann adnan fak ruu kemerdekaan menyampaikan pendapat aya vie maju akan ruu serupa tak bisa langsung dengan perubahan tersebut jakarta, kompas tingkat tiga, harus melalui serta dengan menjadi ruu, substansi rancangan undang undang ruu) ke tingkat satu dan seterusnya, pembahasan dpr menjadi kemerdekaan menyampaikan pendapat muka umum sar abdul hakim. lebih demokratis. sekarang ter. tidak bersifat represif tetapi lebih bersifat relatif se pulihkan kepercayaan papan bagan. pena hingga selai, jeon er: menkes menyebutkan, peng dpr. tak ada kemauan meme memajukan hak asasi manusia. ruu itu akan mem juan ruu itu sekaligus dia. lintah yang absolut, namun ge. keamanan dan ketertiban, termasuk kehidupan per perayaan masyarakat, baik da cara demokratis, jelasnya, mian nasi lam negeri maupun mantan pertimbangan penyusunan kono nasional. gara terhadap kesungguhan in ruu itu, menurut menkes ada: dcmedia untuk menegakkan lah adanya mena ikan kan men melewati lagi pendapat dari supremasi hukum. pemerintah menyampaikan pendapat tag abanaita eta data, fraksi nan begitu, pemda sangat mengharapkan dewan muka umum yang seringkali di: keterangan pemerintah menge hasan ruu itu akan dilakukan memahami esensi ruu ini dan bareng dengan perbuatan yang tiap ruu kemerdekaan me dalam komisi dpr. memberikan persetujuannya, menimbulkan kerugian mate menyampaikan pendapat depan praktisi hukum abdul ha tutur mulai. rial serta material dalam rapat paripurna dpr, jumat kim garuda nusantara meng menkes kepada wartawan syarikat. aksi kurang bis )di jakarta. uitudiaju utarakan, status perpu mengatakan, ruu emerge aan ole! ya kan sebagai pengganti perpu yang sudah diberi akan menyampaikan pendapat memadai, karena tahun yang membahas lakukan pemerintah dan ke tak banyak berubah dibanding dasar hukum yang tana annya ditarik pemerintah pada median ditarik dari pemda perpu2 namun walau dasar mengenali hari selasa hadir juga hiasannya dpr belum jelas. dikit, perubahan atas perpu dan cara tidak terpuji tersebut makan jerat mulai, demonstrasi mengancam pangan jenderal harus menyatakan bahwa itu amatlah prinsip. per euru demons tni wiranto. perpu itu ditolak atau disetujui ubahanitu, adalah dihapuskan yang dilakukan lebih dari sementara wakil ketua dpr sehingga statusnya perpu nya huruf (e) orang memang maa sabar yang memimpin itu jelas. perpu tentang peta pakan zin dari depo! mata lalui medi ce jika anda menanyakan tepi cepat paripurna itu mendung kalau sekarang pemerintah para massa, kapan, sesuai dapat badan 'memutuskanmenarik perpuitu, tak atau elektronik, serta di saya sebagai menteri, musyawarah (rumus) dewan, berartiperpuituharusdianggap ubahnya jumlah maksimal penyampaian pig mul pembahasan ruu emerge sama sekali tidak ada, termasuk pengunjuk rasa yang tidak per umum itu perlu izin. nam akan menyampaikan pendapat pembahasannya dpr selama izin dari orang menjadi mungkin dari dpr ada itulangsungketingkattiga,tak ini. itu berarti pembahasan orang. yang lain, ujarnya. (tra bdm) seststelrsilaois bss asiissaose isiiitiriisbnk skin ter seed akas. hari tol: hl. kol: (j7 subjek 07dp pipa sop) sun integrity award khairiansyah sadar akan serangan balik uang tamu kantor trans kan penghargaan tersebut untuk aisyah menjadi target pemetik recent international in sementara transparency in saan dan ditetapkan sebagai ter ones jalan tulodong international sampai proses hu sangka. bawah, jakarta, jumat kaumnya selesai. akibat permasalahan verse penuh sesak oleh wartawan saat itu, kembali menetas but, mengembalikan integrity media cetak dan elektronik. hu kan integrity award yang dite award yang baru dua minggu jan deras yang mengguyur ja rimbanya sebenarnya bukan un berada tangannya. karena itu karta tak menyurutkan ingin tuk dirinya pribadi. penghargaan pulalah terpaksa non aktif da menemui khairiansyah tersebut diberikan untuk sejarah brr. salman, penerima integrity perjalanan bangsa dalam upaya kini, khairiansyah tengah award dari transparency memberantas korupsi. imeni bersiap menghadapi proses hu international. lai, perannya sebagai whistle blo kum. bersama tujuh pengacara inilah kemunculan pertama 'wer dalam pembongkaran ikatan advokat indonesia ika khairiansyah hadapan publik korupsi komisi pemilihan din) yang tergabung dalam tim sejak ditetapkan sebagai ter umum hanyalah setitik langkah pembela whistle blower di an sangka dalam kasus korupsi dana dalam sejarah pemberantasan caranya soleh amin, candra abadi umat dau). korupsi indonesia. hamzah, abdul tikar fadjar, dua hari sebelumnya, in meski hanya setitik langkah, iim abdul alim, dan heru indonesia berturut turut menge khairiansyah menyadari hal ter setyo ia akan membela diri lar jumpa pers. namun, khai sebut tetap membawa dampak. dan mempertahankan komit ardiansyah seolah bersembunyi. sudah menduga bakal kerja menunya. ketua dewan pengurus in dina serangan balik dari pihak khairiansyah akan meminta indonesia tudung mulya lubis yang tidak suka atas penguna perlindungan dari komisi iii mengatakan, khairiasnyah be kapan korupsi. dari awal, khai dpr atas kemungkinan serang lum siap memberikan keterangan ardiansyah mengaku sangat sadar balik yang masih akan ter pers. butuh kontemplasi akan risiko tersebut. jadi. juga akan mengadukan ujar mulya lubis kala itu. beberapa saat setelah menjadi permasalahan yang menimpanya khairiansyah agaknya be saksi pelapor penyuapan anglo dpr. nar benar melakukan konten kpu mulyana kusumah, akan tetapi, meskipun ha pasi. tiba tiba, sulit dhu khairiansyah harus berhadapan dangan bermunculan, harian bunga. telepon selulernya tak dengan institusi tempatnya be syah mengatakan, hal itu tidak pernah diangkat ketika warta kerja, badan pemeriksa kerang akan menyurutkan komitmen wan mencoba menghubungi. bpk). pun mengunduh nya. insya allah komitmen ter akhirnya, senin lalu, khair kan diri, kemudian bergabung sebut tidak akan saya lepaskan aisyah tampil dengan diam dengan badan rekonstruksi dan pada siapa pun dan sampai ka ping anggota dewan pengurus rehabilitasi aceh. namun, pan pun kecuali allah swt indonesia, mulyadi, dan kembali terbelit permasalahan menghendaki, ungkap khair deputi direktur eksekutif hukum ketika kejaksaan mene aisyah dengan mantap, senin indonesia, rezeki wibowo. saat ruslan penyidikan kasus dau. lalu, saat membacakan persnya itu, khairiansyah pengembali bersama tiga rekannya, khair than sikapnya. busana rita) c:bangko.dosaa maa mean nana rana emang nam annan sumber: kompas hari tgl: ra, ah, blm. kol: kampung f ode: subjek sig kompas totok wijayanto penerima integrity award khairiansyah salman (tengah) didampingi pengurus transparency international ti) indonesia, mulyadi mater (kiri) dan rezeki sri. wibowo, mengadakan jumpa ers, jumat jakarta. berkaitan dengan kasus dana abadi umat yang menimpanya, khairiansyah berinisiatif mengembalikan penghargaan dari itu dan berkonsentrasi menghadapi kasus hukumnya.naa man nan nan cena nan nama sumber kedubes hari tgl: kamis hita. kol :t hem. kol:tb kode: na. tersisa orm tabung musa logis acara paling mence para pemimpin partai politik, bangsa menuju indonesia baru. sungguh merupakan yang menguasai terutama yang duduk dilegisla samping berlarut larut bahagian tersendiri karena pemerintahan ab if, memiliki tanggung jawab persoalan bank bali, skandal tak lagi dituduh anti indonesia abdurrahman wahid sepanjang yang sama terhadap asetnya babi, tiga konglomerat anglo dan anti pancasila tahun adalah adanya kri agendareformasi,karenakekua jos dari jeratan hukum juga ka cam seberang saan yang telah diberikan legis saya turut senang karena tak sis yang dengan turnya buronan tommy soe melihat'tentara, polisi maupun sungai kehidupan bernegara. latif kepada abdurrahman wa harto yang menghambat terbit satpam yang mengaku ata terutama karena pertarungan hid, adalah kekuasaan yang di hukum sebagai rumah kerdil pula dal a21 elite politik, yang terus menerus bangun atas dasar kolektivitas. an, faktor kepribadian abdur yan mela membangun konflik dengan me atas dasar itulah, beberapa rahman wahidyangselalumela intel kalaupun sekarang ada menyodorkan berbagai strategi, agenda reformasi yang ber bukan eksperimentasi ketika polisi maupun tentara manuver politik dan intrik in muara pada penegakan hukum berhadapan dengan kebijakan mereka sara ore trik serta desas desus yang di dan terciptanya good boyer kebijakan publik, sangat me juga turu jug bukan sebagai bagian dari dance, dalam kurun waktu satu yang juga turut memahami dan tiup sebagai bagian dari bentukan lambatnya penegakan menjaga hak asasi manusia (se strategi politik. tahun ini, sangat terlambat dan hukum danterciptanya good go tidaknya berusaha memahami konflik elite politik ende cenderung mengabaikan per penance. berbagai pernyataan dan menjaga) meski sana sini rung mengedepankan keren sialan yang substansial, yakni yang dilempar wilayah pu masih terjadi berbagai ekses tangan pribadi dan golongan, terciptanya agenda hukum se jik oleh presiden, seringkali ti anggaran hak asasi yang pada akhirnya bermuara bagai satu cara untuk menyela dak memiliki koherensi, tetapi, tidak terlalu salah untuk pada strategi untuk menduduki sahkan berbagai persoalan yang kalau kerjaparaeksekutifpe men simpulkan bahwa hak asasi dan membagi pos pos kekuasan berkembang. yang ada adalah perintah memerlukan dukung media sudah menjadi an, situasi ini secara nyata hukum dijadikan kendaraan po legitimasi politik, maka atas dari komit jadi bagian mengabaikan kepentingan pu litik dan sarana politik dernier cara yang sama suatu tujuan komitmen per bear baik, yang seharusnya menjadi ciptanya deal deal kekuasaan. titik perlu dilandasi oleh sema seperti kita ketahui dikukus bagian penting dalam menyela pengabaianterhadappersoal cam legitimasi hukum. artinya dalam perubahan uud sahkan berbagaisengketapolitik hukum dan penekanan yang diperlukan penjelasan, bahwa undang undang uu) nomor dewasa ini. memang, dalam ba berlebihan terhadap persoalan dalam kerangka menegakkan tahun tentang hak tas batas tertentu, presiden ab politik ketika berhadapan de supremasi hukum, suatu tujuan manusia dan abdurrahman wahid tidak mampu ngan persoalan persoalan pu atau program politik adalah rea tentang pengadilan hak asasi menjalankan tugasnya yanga baik, semakin terasa ketika ber sortable (dan karena itu tidak manusia ling fundamental, yaitu musim bagai kasus besar yang berkait menimbulkan kontradiksi) dan pin bangsa ini keluar darikrisis langsung dengan sepenting acceptable (dan karena itu tidak yang, berkepanjangan, hingga publik, mengalami banyak perlu menimbulkan resistensi, . kita memang tengah berada memiliki dampak terhadap ma hambatan ketika diproses mela apalagi oposisi). iniartinyapro dalam gelombang perubahan catnya agenda agenda reforma lui jalur hukum. berbagai pe grampembangunanyangmene yang tak pernah terjadi sebe yang berkaitan dengan pen penyelesaian yang ada, dari kasus kanan muatan muatan politis, umumnya mana kita sepertinya bakau hukum ag penciptaan bank bali, skandal babi, dan tidak berbenturan dengan nilai menemukan ideal ideal (mimpi good governance. ibundanya proses hukum bagi nilai hukum. maka jika deal mimpi) yang dahulu diperbin hanya saja, asetnya agenda tiga pengusaha bermasalah deal politik yang sering diperas cangkang oleh para pendiri naga reformasi tidak hanya menjadi hingga tommy soeharto, masih akan oleh kalangan birokrasi ini. tujuan memerdekakan beban abdurrahman wahid se saja tidak memberikan pasti tetap berpijak pada pengotor anak negeri ini sekarang tengah rata sebagai presiden,tetapi an kepastianhukumdancende matan terhadap nilai mulai hu berproses, dan kita melihat bah menjadi tanggung jawab ko rung memposisikan hukum kum, tidak akan terjadi kontra kita mulai mendekat lagi ke elektif yang harus diemban oleh bawah cengkeraman politik. diksi kontradiksi antara keren kemerdekaan dan harkatmartabat komponen bangsa lain. ini arti demi deal politik lebih men tangan kepentingan politis dan kita sebagai orang merdeka. nya, lembaga legislatif (rang du kepentingan publik. akan tetapi, kebersamaan de mendorong abdurrahman dominasi dan menyelesaikan sisi lain, hati kita pastilah ngan itu pelanggaran hak asasi wahid menduduki posisi presi sengketa yang seharusnya di damai karena kita tak pernah manusia masihterus terjadi baik den) memiliki tanggung jawab proses melalui jalur hukum. sepi dari anak anak bangsa yang menyangkut hak hak sipil yang sama terhadap asetnya eni.dealpolitikinilahyangke yang menyerahkan hidupnya dan politik maupun hak hak agenda reformasi:. karenapeme ujian menghambat upaya untuk hak asasi manusia meski ekonomi, sosial, dan budaya. ditahan abdurrahman wahid mencari keadilan melalui jalur takselalu dengan mengucapkan korandanmajalahseperti tak dan proses pemerintahannya hukum, sekaligus memotong kata hak asasi manusia. buat hentinya memberitakan bahwa yang kini tengah berlangsung, hanya supremasi hukum in sayapribadi sudahsekitar30ta proses hukum terhadap perang merupakan bentuk keterlibatan @kesia. kondisisepertiini yang hutan bekerja untuk hak asasi garan hak asasi manusia itu kolektif dari pena pemimpin kemudian berakibat langsung manusia, realitas sosial yang mandek tengah jalan. mata partai politik yang ada seating. rada lambatnya pemulihan marakdenganteriakanhakasa seluruh rakyat negeri ini me 'sas, apu sumber tempus hari tgl ayi hlm. kol: m e . kode: menyaksikan bahwa pemerintah reformasi ini semata berdaya pemerintahan soeharto. ini seharusnya mengangkat sambungan dari halaman nya dengan pemerintah sebe secara global menurut hu nasib orang orang miskin, akan umumnya dalam menyeret perang man development report tetapi dampaknya belum terasa sepantasnya terjadi tanah gar pelanggar hak asasi manu yang diterbitkan oleh undp karenamasihberputar putardis angkasa.raya ini. saya hawa sia pengadilan. negeri ini ada juta anak anak yang hi lapis atas dan cenderung berisi tir bahwa saudara saudara kita parapelanggar hak asasi manu dup jalan jalan (street chil fat konsumtif. yang namanya madura, kalimantan, atau sia masih bisa melenggang, me den), ada lebih juta refugees triple down itu tak pernah ter nusa tenggara timur nantinya nyanyi karaoke, memberikan (pengungsi), ada sekitarlimaju jadi baik pada zaman ekonomi juga akan berteriak karena me wawancara televisi dan ber orang yang disebut internally, maju atau mundur sepertinya rasa ekonominya diperas oleh ubah bentuk menjadi demokrat displaced people (sebagian ber sinyalemenorangketapka pemerintah pusat dan penguasa si,menjadireformis,dan meja asal dari konflik horizontal ya, orang miskin tetap bersama aktivis hak asasi manusia. maluku), dan yang menyolok realitas yang menguasai kita. ha pengusaha yang agendanya memang, hak asasi manusia adalah penghasilan gabungan pelanggaran hak asasi manu hanya menguras kekayaanalam ituadalah konsep yang individu orangterkaya didunia men sia yang menyolok mata seka untuk keuntungan mereka, bu ble,interdependensi, dan interne capai trilyun dollar se rang adalah semakin lunturnyd kan keuntungan rakyat. latd. artinya, hak haksipildan dangkal penghasilan gabungan solidaritas sosial yang artinya meskipun sudah mulai ter politik tak bisa dipisahkan de juta orang yang hidup di43 semakin misinya kepedulian lambat, kita semua mesti dia ngan hak ekonomi, posisi, dan negara negara miskin hanyalah sosial. diinginkannya impor mo gunakan dari keadaan yang budaya. semuanya menjadisatu milyar dollar as. bayang bil mewah serta berbagaibarang berhak kejahatan ini. kesatuan, aclusterif rights. per kan kesenjangan yang terjadi, mewah lainnya pada dasarnya young mulya lubis, prak: bedakan yang menonjol pada ta dan bayangkan pula lautan ke adalah sikap tidak "prihatin isi hukum l.scotti jakarta. hun sampai dengan tahun miskin yang masih melewati dengan ketidak adilan ekonomi 1986adalahperbedaanideologis sekelilingkita. yang dalam kasus indonesia sa yang memisahkan dunia ini atas negara indonesia tercinta nat memprihatinkan. dalam dua kubu, kubu liberal kapitalis ini jumlah orang miskin juga ti negara yang ekonominya teru dan kubu sosialis komunis. dak sedikit, setidaknya ada ruk mana sistem jaminan so disahkannya covenant ci juta orang orang miskin dari sial dan jaminan hari tua belum vil and political rights beras jumlahpenduduk sekitar 210ju kukuh melembaga, tugas kita ma sama dengan covenant jiwa. mereka ini tersebar sebagai bangsa seharusnya economic, social and cultural kota maupun desa, banyak membangun sistem jaminan so rights rada tahun secara yang menjadi penganggur, pe sial dan jaminan hari tua ter ideologis seharusnya meng sulung, pengarang, penarik be sebut. akhir' jurang perbedaan verse cak, kuli pelabuhan, burhani, kalau kita membaca perry but. dalam perjalanannya kita dan sebagainya. mereka ini ba taanpara pendiri negara ini ma menyaksikan bahwa perbedaan nyak bangtan berumah lantak jelas bahwa negara bertekad itu masih membekas dan male pernah bisa membayangkan untuk menciptakan keadilan sahnya ideologi'ternyata masih bentuk rumah itu seperti apa. mana fakir miskin ditanggung belum sepenuhnya berhasil me merekan sering meradang dan "oleh negara. apa yang ditulis nyatakan hak asasi manusia marah yang terjemahan tindak mukadimah uud dan yang seharusnya dilihat secara annya adalah maling atau me dijabarkan dalam uud holistik itu. rampok. mereka tak tahu hu yang berbunyi, fakir mis pemerintah indonesia pada kumkarenatakpernahbisaber kin dan anak anak yang telan zaman soeharto pernah men pikir tentang hukum, mereka tar dipelihara oleh negara" ada janjikan meratifikasi covenant pun tak bicara hak asasi manu lah rumusan komitmen yang on economic, social and cul sia karena mereka tak pernah mulia dan bernafaskan sema rural rights saya kira bisabicara. merekahanyaminta nat kerakyatan dan keadilan dalam kesempatan peringatan sepiring nasi, kecap, tahu, tem sosial. hari hak asasi kali ini kita me pe, dansayuran. itulah hak asasi ketika bangsa kita sedang buntut pemerintah reformasi manusia. tetapi, itu pun bukan terpuruk, seharusnya semua pi karang ini untuk sesegera lahan yangbisa mereka peroleh hak khususnya pemerintah dan mungkin meratifikasi covenant setiap waktu. hidup itu sering anggota anggota. parlemen, un tersebut. seharusnya pula, co sangat kejam terhadap orang tuk menghidupkan kembali se tenant civil and political orang miskin. sangat solidaritas sesama rights bersama optional proto dalam zaman reformasi seka kita agar bisa tumbuh sebagai 'col diratifikasi oleh pemerintah rang ini, setelah dihantam oleh negara yang sejahtera, kuat, dan reformasi inipentingun krisis ekonomi politik yang ber bersatu. hendaknya kita semua tuk memperkuat basis hukum kepanjangan, kita mulai melihat sadar bahwa sumber terpecah hak asasi manusia indonesia bahwa beberapa indikator eko dan disintegrasi nasional meskipun kita sudah memiliki nomi mengalami perbaikan adalah hancurnya solidaritas perubahan kedua uud perbaikan. sepertinya balada sosial tubuh bangsa ini. tentang hak momentum baru mana ekspor saudara saudara kita aceh asasi manusia dan sudah mulai meningkat dan di dan irian jaya a'au timor ti tentang pengadilan hak perkirakan bakal meningkat la mur, tidak akan berteriak demi asasi manusia. kalau pemeran l. sektor sektor pertanian, ma sahkan diri dari negara tercinta tah abdurrahman wahid tidak manufaktur, konstruksi, danperda ini jika mereka tak merasakan juga meratifikasi covenant ter gangan mengalami lonjakan, penindasan ekonomi dan kemas sebut, maka jangan menyala :dan diperkirakan bahwa angka kanan sosial ekonomi yang tidak kar, sejarah jika pemerintah ab pertumbuhan ekonomi akan se durrahmzn wahid akan dicatat dikit diataslima persen. kepada bersambung hlm kol sebagai pemerintah yang tidak committed pada hak asasi ma usia, atau sarrasaja dengan pe naa c:bangko.dot fusion |
yjampa3 haring: kaa hlmlkol. bid: men subjek: y xha mada pipe korup3) sim dalem korupsi sisminbakum nafa kart lan djo maa samar an: jakarta suara uang kurang lebih baku kerja sama antara pengayoman septum juta dan dolar as," koperasi pengayoman ke ham), yusril iha karya): japan na, kata jpu hadapan medium dan ham dengan hendra, dan sutarmanto, administrasi hukum majelis hakim yang tiket sarana rekayasa di telah melakukan atau umum ahu), semen tahun. namida srd) milik har turut serta melakukan per lima yang men toko tanoesoedibjo. pe buatan menguntungkan tarian hukum dan jerat zulkarnaen, sebut langgam sisminbakum diri sendiri. ham, zulkarnaen yu adalah huruf adalah para notaris yang jpu menyebutkan, se nus, dijerat dengan nomor kemudian dikenai biaya lama periode menjabat berapi tahun tentang pem akses fee sebesar sebagai dirjen ahu dari pis. berantakan tipikor seba juta april #tape agung gimana telah diubah de tetapi anehnya, nama terdakwa menerima zulkarnaen juga itu ngan nomor tahun kuasa pemegang saham rp9, miliar. ding telah menguntungkan tentang perubahan srd, hartono tanoe dari jumlah uang diri sendiri terkait dugaan atas nomor tahun dijo, menghilang dari su miliar yang diterima korupsi sistem admins tentang pemeran rat dakwaan zulkarnaen. dirjen ahu, terdakwa me rasi badan hukum sis taman tipikor padahal dalam dak bentukan pembagian uang minbakum) yang merugi ke kuhp. waan terhadap mantan untuk menguntungkan kan negara miliar. kemudian, 12bjo dirjen ahu lainnya, romli pejabat dan pegawai demikian jaksa penuntut nomor ta atmasasmita, hartono dan lingkungan ditjen ahu," umum jpu) jefri maka hun tentang member mantan medium dan ham katanya. kedua saat membacakan rantauan tipikor sebagai yusril iha mahendra ter sebelumnya zulkarnain dakwaan terhadap zul manatelah diubah dengan cantik. telah divonis dua tahun kanan pengadilan ne nomor tahun jpu jefri hanya mence penjara dan didenda geri pn) jakarta selatan, tentang perubahan atas bukan, terdakwa bersama juta subsider enam rabu. nomor tahun yohanes woworuntu dirut bulan kurungan dalam ka terdakwa telah meng tentang pemberantasan sarana rekayasa dina sus automatic fingerprint diuntungkan diri sendiri tipikor. mika), ali amran tanah identification system dengan telah iai pembentukan sisi (mantan ketua koperasi ais). jimmy radja) ng, d:bangko.doc dodoasuzas mutz22nnesaza0xenoxaaom tenondsalornan trans22c2553312581 :suomen: f caps hari tgl, diam. kol. kode: iza2ng sas panasazynz01tewas 2yasnnsuaa20 ssaxtaunuan insan3n125 pap ruu onopohn seru menghambat persaingan jakarta, kompas berbagai cara seperti price fi diri. ini bukan solusi tepat, xing, collusion rendering, presale melarang. upaya menghilangkan praktek monopoli dengan rice maintenance, full line for senada dengan itu, pradjoti pembatasan pangsa pasar maksimum persen, king, dan transfer pricing," kata juga mengatakan gelisah meng mengandung kelemahan yang mendasar. halituakan melarang. amati pembahasan ruu mono menghambat pebisnis mencapai skalaekonomiteren polapendekatan struktur pa poli yang sedang berlangsung vr. berproduksi pada ling minimum. si" dengan pembatasan penguat bahaya itu bung, jika. rui dah, untu maen aya paling saan pasar, menurut melarang, monopoli itu lolos begitu saj: .'$ pola pendekatan struktur pasar bisa kontra produk mengandung kelemahan. serta saya tidak melihat adanya tif dan menghambat persaingan usaha yang sehat. ma, pembatasan itu bisa meng tekanan kuat untuk membabi hambat pelaku usaha untuk praktek praktek bisnis curang demikian rangkuman benda berbunyi, setiap pelaku usaha mencapai target optimum saat pembabatan barrier entr ban pat sejumlah pengusaha yang dilarang untuk melakukansalah bersaing pasar internasional. (hambatan masuk bagi benda dihubungi kompas, jakarta, satu atau beberapa kegiatan kedua, penguasaan pasar yang tang baru), katanya. kamis w12), mengenai sub usaha, baik setara sendiri mau kecil tidak atraktif bagi investor pembabatan praktek bisnis stasi ruu larangan praktek pun bersama dengan pelaku asing untuk menanamkan mo curang, harus menjadi esensi monopoli, yang kini sedang di usaha berupa(a) melakukan halnya indonesia. jika mengenai itu tidak kiper bahas dpr. mereka itulah penguasaan atas produksi dan ketiga, tidak mudah meng dalam, maka penyakit konon direktur indofood sukses atau distribusi dan atau peta ukur persentase pasar, karena sekarang yang muncul akibat makmur bowasari flour mills, saran atas barang danataujasa, pasar sangat fluktuatif, apalagi praktek bisnis curang justru francisco melarang, ahli hu dalam jumlah melebihi per indonesia merupakan negara akan gagal dituntaskan. kum ekonomi pranoto, dan ke sen dari pangsa pasar nasional. kepulauan. keempat, secara po tempat terpisah, anton tua umum asosiasi persatuan ruu ini mengartikan, prak tensil konsumen bisa drugi pit juga bertanya. mengapa indonesia, anton supit. tek monopoli terjadi, apabila kan, karena produksi yang ber ruu ini berusaha membawa: mereka senada berpendapat, satu pelaku usaha menguasai kualitas hanya terdapat per penguasaan pangsa pasar ruu ini kurang komprehensif pangsa melebihi persen atau sen saja pasaran. sebaliknya, tentukan ini justru akan menge dan belum menyentuh hal hal beberapa pelaku usaha yang sa pola ini memberikan peluang kang daya kreasi dan inovasi yang bersifat substansial. wali ling berhubungan melalui per kepada produk yang kurang rang mengusulkan, agar ruu janjikan menguasai pangsa pasar berkualitas menguasai pasaran. ini ditinjau kembali dandisusun melebihi persen 9hu sebaiknya ruu ini minggu pengusaha tidak dipacu berdasarkan pendekatan pola rfc). akan pendekatan pola perisa tingkatkan produksi yar perilaku, bukan pendekatan menurut melarang, inti mono ku, karena yang menghambat berkualitas, karena hanya diri struktur pasar. dia memberikan poli bukanlahpenguasaanpasar demokratisasi ekonomi bukan tasi persen. akibatnya, contoh, ruu ini berupaya semata, tetapi lebihterletakpa lah masalah struktur pasar. aturan ini justru mengebiri ko! menghapuskan praktek mono perilaku usaha dalam cara akan tetapi terlebih adalah pe semen untuk mendapatkan pol dengan membatasi penguat danmekanisme yang digunakan prilaku yang anti persaingan. ini diksi yang berkualitas, kat saan pasar sebesar persen. untuk penguasaan pasar itu. yang harus dicegah. apakah ki nya. mengenai itu, secara tegas dalam hul praktekpenguasaan akan mengerikan pangsa dimuat pada huruf (a) pasar, tidak hanya bisa kiper pangsa pasar yang dicapai de dan (c): oleh melalui monopoli, tetapi ngan prestasi pelaku usaha sen wan, pra aan nun lor nasa lan das der kru rab iku2z.cc.es ua92n20n kanayanaangunan anunncasnsuasnna sum ber: ony hari tgl. pau. yo. kam kode: in. .w o xix9anasasaxsasnanahonaa canon2nz0nsasadanusananga s2tas221 tas fear pan pe. fata ang se. sat seb pati ah, . kasi yang kita perangi adalah monopoli seperti pro teks dan yang menguntungkan sekelompok tertentu, bukan "membatasi persaingan sehat. kalau begitu, malah kita akan mangalgjpi set back. kalau gu dang menguasai pasar nias dengan barang yang berkualitas dan murah, apa salahnya, kata anton. haryadi sukadana juga ber pendapat, agar ruu ini bersifat komprehensif dan tidak momen tingkat satu segi. artinya, ruu ini sebaiknya berada dalam satu paket dengan ruu pelindung konsumen dan ruu perda gangan dan jasa. dosa mon tra), besi sun take kur lor sata lemon beta nos etik subur all mes |
.departemen! kehakiman badan pembekuan hukum nasional jle mayor jendral!, sutomo civilian jakarta timur ang mma tax. room taux ganangranzanann2nna "pda basasannasnaxansei abi tari tgl. map lalu kol. ban kode: were wedobasa omecsesrz aatbuncasecearn aaanasaana kan! haha . et, ana ben "abi kut hukum adat selamatkan dana maa ran jong itu dengan tegas kenya dari jumlah itu yang die warga desa merasa malu se mira kepala desa di' akan, siapaapa warga desa bahkan kepada kades geu kali karena kadernya terlibat lha aer melepaskan ja yang mencemarkan nama baik penumpang mevjeunjeun, yahya perbuatan yang tidak terpuji era dinilai me desa atau membuat malu bagi ab, hanyalah rp50jutauntuk itu. mereka pun menggugat ran adat. bukan desa akibat perbuatan. salah dibagikan kepada anggota ke . 'peta adat desa serta aparat maa treat hukum adat termasuk dalamnya menipu lombok tani juli bersatu. ka desa lainnya untuk menjauh dana" kredit juta rupiah gtaumencuri, korupsi, berzina, des yahya pun mengakui per bisa diselamatkan tani kut) berjudi, mabuk minuman ke nah menerima uang 50juta kan hukum. adat kepada pia diselamatkan. kejadian ras, dan berbagai kelakuan ti dari mukhtar budiman,,yakni tadi melo. nya begini mukhtar budi: ya, bg, mukhtar budiman "dak senonoh lainnya, dihukum dana kut untuk dibagikan dengan kesadaran sendiri ker sal &e dengan menggunduli kepala kepada petani peserta kut mukhtar budiman mengakui pan pepatemeg hama jung, pelakunya dan dihukum ku desanya. beberapa petani juga perbuatannya dan menerima aceh uta jumpa, kabur ' ringan selama tiga hari, atau mengakui telah menerima hukuman adat dengan mem kocek ra, harus merogoh membayar denda sebesar yang bayar denda juta. inelarmenebus kesalah ditentukan oleh peng papua setelah menyerahkan uang annya melanggar hukum adat. nat desa tersebut . uang kut dari yahya. dak gesa dengan membuat:r denda sebelumnya hukum adat namun, perbuatan mencair lan juta kepada masyarakat pernah diberlakukan tetapi kan dana kut dengan kaga desanya. uang denda sebesar .hanyabagimerekayangberju. empang monjcunjeun dan kepala desa juli tambo tan camat jeumpa, djafar abbas, sigma atau mabuk ma emalsukantandatangan ka jong, dengan membayar deri maretlalu san des yahya itu, terbongkar. itd lepaskan mukhtar bu peristiwa seperti itu jarang pencairan dana itulah mem diman dari hukum adat yang. terjadi sehingga menjadi pem mukhtar budiman, se buat kades yahya dan aparat amat berat bagi dirinya seba bicara hangat masyarakat ain sebagai kepala desa,juga desa geuleumpang meujeun sai seorang kepala desa dan: bireuen, ibu kota kecamatan menjabat, ketua koperasi eun yang lain terheran heran, ketua kud yang dihormati: jeumpa,60km barat lhokseu unit desa kud) mulia juli, bagaimana dana itu bisa ke masyarakat. make, terutama sekali karena divonis oleh telah luar tanpa ada perencanaan oa. iya telah saya kali ini hukuman itu menimpa melakukanperbuatanmema kut danpermohonan dari de ii masyarakat dengan tindakannya hanya sendiri. juli tambo tanjung, kata ag: menggunakan stempel desa . kasusitu tidak bisa ditutup djafar abbas. penjelas langsung kepala desa, orang geuleumpang meujenjcun, tutupi lagi, dan menjadi besar kan, dana kut lainnya yang yang seharusnya meja) agar jan memalsukan tanda ta ,sehingga terdengar oleh masa total juta lebih telah hukum adat tetap dipelihara ngan kepala desanya, yahya rakyat desa juli tambo tanjong disetorkan kembali bank ' $ dan dijalankan secara adil. ab, untuk mencairkan dana yang merasa amat terpukul rakyat indonesia cabang bi hukum adat yang telah tdaribankuntuk kolom karena perbuatan itu dipaku ten. mengakar dalam kehidupan pok tani juli bersatusebesar kanolehkepaladesamereka. warga desa juli tambo tan juta lebih. ii: tenet525 u1rik kok rss allolararnna tanoaarba cabai man mbr uabaktkknaloa. beekssabusekiis isakilbisellnsiuyiga:. sneluralnnnanaandiana kamar edo malade: #sumber: hari tgl. lit kol: kode: junarrusanngan panunpannuanen dana sdonnunana emak askesadaansssnmaaraz aa. aan ana status timor timur setelah tahun integrasi otonomi atau merdeka? human menlu ali alatas oleh suryo prabowo sekitar tanggal juli ,ada tanggal januari . sementara pihak beranggapan bore, tentang opsi kedua untuk bahwa pemberlakuan status melepas titik bila tidak mau deklarasi baliho, alexandria kehormatan kepada mereka seba khusus dengan otonomi yang lu menerima tawaran otonomi, ba borrowed) telah meninggalkan gai pahlawan. ini menunjukkan adalah sepenuhnya berupa . "nyak masyarakat yang me titik. bahwa semua pengorbanan itu kan aspirasi dari masyarakat rambut dengan gembira, tetapi perekonomian titik meng pasti tidak akan sia sia. titik. "lebih banyak lagi yangmenyam alami stagnasi karena keju memang, kebijakan pemeran sehingga berbagai media in botnya dengan penuh kecewa rangantenagaprofesional se tah tanggal januari formasi berlomba mencari tahu an. sementara sebagian masa gala bidang, pasokan sembako sungguh kontroversial dan sa format otonomi tersebut dengan rakyat indonesia ke propil mulai berkurang, dan pendiri nat dilewati, sehingga me mewawancarai para tokoh tim lainnya banyak yang berta than titik mulai merata. munculkan berbagai tanggapan tim, tetapi tentu saja jawaban nya tanya, ada masalah apalagi kalau dahulu katanya yang negatif (di samping tanggapan nya simpangsiurkarenasesung dengan titik? menderita adalah pihak kolom positif tentunya) antara lain se guanya saat itu mereka belum kok tiba tiba pemerintahan pok prokemerdekaan, sekarang bagai berikut: pertama, apakah pernah mengetahui format oto habibie berkeinginan male kedua belah pihak sama sama pemerintah yang oleh seba nomi tersebut. titik dari negara kesatu menderita, termasuk prajurit gian politisi, dianggap sebagai sebagian lagi beranggapan republik indonesia nkri), abri dan keluarganya yang se ' pemerintahan transisional men bahwa format otonomi tersebut apa masih kurang kerjaan lain jak dahulu sebenarnya sudah dapat mandat dari mpr untuk adalah merupakan tawaran dari harus diselesaikan? pada menderita. bahkan para pen mengambil keputusan, atau op habibie yang dilontarkan be far saat ini kerusuhan ambon duduk yang tidak tahu apa apa yang bombastis seperti itu? berapa saat setelah beliau titan @an berbagai daerah lain lagi pun ikut terimbas penderitaan, kedua, apakah semudah itu tik menjadi presiden ri. hanya jean. danbelumadasa tidak terkecuali ibu ibu para pemerintah "didikte oleh yang mengejutkan adalah, ta pun kasus kerusuhan yang penjual jamu gendong dili. pemerintah negara tetangga? varian belum disampaikan kok mampu diselesaikan oleh meme luar biasa! ketiga, apakah etis pemerintah sudah "mengancam". padahal lintah. pusat mengambil keputusan dan siapa yang ditawari portugal apamungkinhalinimerupa gain without pain, demi mengumumkan opsi tersebut ppp atau masyarakat titik) kan salah satu dari kebijakan kepentingan yang :lebih besar (kepadapers)tanpaterlebih da dan seperti apa "barang" yang pemerintah dalam rangka pe dan kejayaan serta keharuman hulu melibatkan masyarakat ditawarkan, semuanya belum meratakan penderitaan rakyat. nama bangsa dan negara indo titik, atau paling tidak meli atau bahkan tidak jelas sama tentu tidak! karena sungguh kesia fora internasional, tentu bahkan para tokoh forma! dan sekali, nya tidak ada satu pemerintah diperlukan adanya pengorbanan informal titik? dalam penjelasannya tanggal negara mana pun yang meng an. bukankah pada kenyataan keempat, kelima dan sejenis maret yang lalu, menlu inginkan rakyatnya menderita. nya setelah kebijakan untuk nyamasihbanyaklagipertanya ali alatas menjelaskan. bah namun kenyataannya begitu memberikan pilihan opsi bagi dan tanggapan yang umum presiden habibie telat opsi untuk melepas titik di titik dilontarkan. banyak pe nya bernada "heran . yang pa membentuk tim untuk umumkan, keesokanharinyasu perintah negara negara saha ling menarik adalah pertanyaan menyempurnakan rancangan oto dah terjadi pembunuhan, inti bat, termasuk australia dan tentang apa yang dimaksudkan nmi plus tersebut, mengingat midas, dan terorterhadap war amerika yang memuji kebijakan dengan status khusus, dengan socks yang sudah disepakati oleh pendatang dan masyarakat presiden habibie. kemudian otonomi yang sangat diperluas, pihak portugal dan sekjen pbi prointegrasidi titik. kemudi sebelum pemerintah berencana atau otonomi plus. masih memerlukan membahas disusul dengan eksodus be untuk mengeluarkan kebijakan mengingat pada tanggal lebih lanjut dan mungkin sar besarankeluar titik,yang untuk menghormati para "kor februari uskup pelopor revisi. tidak sampai dua bulan, meng ban titik, dalam pertemuan nah melontarkan ide untuk kemudian saat berkunjung diakibatkan hampir seluruh war dengan bernas tanggal maret menjadikan titik sebagai beberapa waktu yang lal pendatang, dan masyarakat yang lalu, sarana pernah daerah otonomi, disusul dengan wakil tetap pbb, makar titik reintegrasi (termasuk mengusulkan agar pemerintah usulan serupa dari gubernur wibisono menyampaikan bal #salah satu penandatanganan mau memberikan peng titik ability jose sosio soa dalam pertemuan ting nag nakueeisaduetrn oral stxbulkseankiun acukkadukanen dak okkurakannarasi .deportes! kehakiman badan pembina hukum nasional jl. mayor jendral!, sutomo civilian jakarta timur asaunssunsraasis tanarwxeorsnsaxnrun, iwa oru anus npalbbkasansnikakieseys #sumber: hari tgl.: hlm. kol. kode: kane konnniinn kan ananta tot ino cola skala tikar asn tstaaas tin #alaitati meng idak tepat bila ma lahannya. menteri tanggal april dengan portugal yang selama sehingga dan tripartit tanggal22 ini berseteru dalam permata sih ada sekelompok masyarakat semakin lama menunggu saat april akan diadakanpem lahan titik. diharapkan de indonesia yang beranggapan pelaksanaan penjajakan benda bahasan secara detail dan final ngan adanya pemberian status bahwa masyarakat titik seo pat, akan semakin lama pula tentang cara yang lebih tepat di khusus bagi titik, portugal lah olah tidak tahu berterima mereka mengalami ketidakpas pakaiuntukmenjajakipendapat (dan pbb tentunya) mau ber kasih kepada indonesia. sudah tian danpenderitaanakibatter masyarakat titik, persiapan geser dari posisi semula yang untung diterima sebagai bagian jadinya saling provokasi, inti masyarakat, personel yang perlu .menghendaki referendum (de dari nkri, dan selama tahun midas,dan teror sesama masa dilibatkan, sarana dan prahara "ngan asumsi rakyat titik pembangunannyadisubsidioleh rakyat titik. untuk dapat me yang akan digunakan, dan pasti akan memilih merdeka), pemerintah ri, masihmintama wujudkan rasakan dan situs waktu yang tepat untuk me menjadi mengakui integrasi cam macam lagi. tidak benar! yang kondusif dalam me menyampaikan tawaran tentang titik dalam nkri. masyarakat titik yang nyongsongsaatpenjajakanpen #status khusustersebut. sini terlihat jelas bahwa reintegrasi sesungguhnya su dapat, diperlukan adanya tekad menyimak penjelasan kedua' masalah status khusus dengan sangat senang dan bangga dari semua komponen masyarat diplomat tersebut tersirat berikan otonomi yang luas menjadi bagian dari negara dan kat titik untuk bersama sa bahwa ternyata proses peru bagi titik sesungguhnya bu bangsa indonesia. sebaliknya bertanggung jawab dalam muson status khusus bagi tim kalah semata mata atas per masyarakat titik yang broke penegakan hukum dan ham. tim bukanlah merupakan suatu mantan masyarakat titik, kemerdekaan juga tidak mungkin kemudianapapunhasilpilih proses yang aspirasi, karena baik yang pro integrasi maupun diharapkan untuk berterima masyarakat titik kelak, dalam perancangannya tidak. yang prokemerdekaari. namun kasih kepada pemerintah ri, masih banyak lagi permasalah melibatkan masyarakat titik demikian, meskipun dalam karenadarisejakawalnyamere lain yang menunggu dana yang representatif, dan bukan perumusannya tidak melihat memang tidak menginginkan rus mereka selesaikan. terlebih pula semata mata sepenuhnya kansecaralangsung masyarakat suatu apa pun dari pemerintah lagi bilamerekatidak menerima merupakan.usulan pemerintah titik, dapat diyakini bahwa ri, selain dukungan dan peng tawaran dalam bentuk status habibie. tetapi.tampak rumusan yang akan ditawarkan akan atas kemerdekaan ti khusus. nya lebih merupakan "tekan kelak pasti akan dapat mamba mor leste! kita semua, bangsa indonesia an dari masyarakat interna masyarakat titik pada ke dengan demikian mungkiriti tentunya tidak menginginkan signal. bukankah pada. awal hidupanyang lebih baik daria gak tepat bila masyarakat dari kasus titik ini, dan keinginan bulan juli yang lalu tahun yang lalu. propinsi lain indonesia juga pemerintahan habibie untuk titik pernah dirobohkan de alini dikarenakan perumus berkeinginan untuk member mengejar pujian sebagai meme ngan beredarnya rancangan status khusus tersebut selain oleh otonomi dengan minggu rintihan yang demokratis dari! otonomi khusus yang dirancang dilakukan bawah naungan akan kasus titik sebagai masyarakat dunia, termasuk oleh utusan pbb jamsheed organisasi pbb,jugaterlebihla ferensi. amerika dan australia, meng marker dalam rangka me dilandasi dengan adanya iti akhirnya apa pun hasil dari diakibatkan nkri mengalaminya menyongsong pertemuan new kabaih dari dunia internasio pertemuan tripartit new sib disintegrasi seperti yang di york bulan oktober nal untuk dapat mewujudkan york bulan april ini, yang ter alami uni soviet yang "hancur kehidupan yang lebih baik bagi penting bagi masyarakat tim berantakan menjadi cis. dalam konteks ini terlihat masyarakat titik. sehingga tim (yang sudah begitu lama di suryo prabowo, mantan bahwa rancangan pemberian pilihan masyarakat titik pa jadikan komoditas bagi parade wakil gubernur timor timur status khusus bagi timtimtam tawaran status khusus ini tualang politik), adalah bila yang telah mengajukan peng haknya merupakan "jalan te . hampir dapat dipastikan akan mereka dapat secepatnya diberi unduhan diri sejak oktober ngah yang dirancang pbb un mendapat dukungan dari ma kebebasan dan jaminan ke tuk "mendamaikan" indonesia syarikat internasional. amanat untuk menentukan pi weiiniulabanninn mel tlyukkmadanylasi isivekimkaklanytlamkakanokkunananssnk katonnpoa hari tgl pan blm. kol: kode: subjek n4 uad pte ana aan eferin aceh awal pia sofyan djalil: ada peluang ajukan judicial review jakarta, kompas pembentukan undang undang kan undang undang baru merupakan revisi atas bap peer men anbe mengenai otonomi khu baru sebagai implementasi nota kesepahaman antara sus aceh sebenarnya punya sub pemerintah indonesia dan gerakan aceh merdeka stasi yang sama. undang un dang penyelenggaraan pemeran dijadwalkan rampung awal januari tahan aceh sebenarnya secara btantif merujuk pada otonomi oleh: sidik pramono ora aceh pata penambah beberapa klausul yang die pakai helsinki lalu. dalam nota kesepahaman dan pada akhir desember sudah jadi (undang undang meme mou) disebutkan, undang un dapat diambil persetujuan dalam rintihan aceh) tidak lain ot dang baru tentang penyelenggara forum rapat paripurna dpr. pa sus dengan beberapa klausul ba rain pemerintahan aceh akan awal januari presiden ru, kata sofyan. diundangkan dan akan mulai diharapkan sudah menandai menurut dia, kalaupun nanti berlaku sesegera mungkin dan ngawi undang undang tersebut. undang undang tersebut dinilai selambat lambatnya maret dalam rapat kerja tersebut, se jumlah materi nota kesepahaman jadwal rencana penyelesaian undang undang tersebut teran yang diperkirakan bakal meng tum dalam materi tertulis yang ubah aturan ketatanegaraan di saka. disampaikan menteri dalam ne pertanyakan anggota komisi ii. far geri dalam rapat kerja dengan misalnya, soal ketentuan bahwa alih makan detak ait ida komisi tidur, senin rapat keputusan dpr yang terkait de konsultasi dan bersetuju khusus itu membahas materi no ngan aceh akan dilakukan de 'legislatif aceh, kesepahaman ri gam. men ngan konsultasi dan persetujuan ee main teri dalam negeri moh maruf legislatif aceh: kebijakan admin kebijakan administr yar di disertai pula menteri komuni nistratif yang diambil pemerintah ambil pemerintah berkaitan de kasi dan informatika sofyan berkaitan dengan aceh akan di ngan aceh akan dilaksanakan djalil dalam kapasitas sebagai ju laksanakan dengan konsultasi dengan aga dan runding pertemuan helsinki. dan persetujuan kepala meme tujuan tpp dalam materi tertulis dina lintah aceh: dan juga ketentuan ketentuan bahwa akan, penyusunan undang un bahwa legislatif aceh tidak ber badan dang itu butuh saran dan pen kewenangan mengesahkan per kan peraturan perundangan dapat komisi ii. penyelesaian aturan perundangan apapun tan apa pun tanpa bersetuju ruu akan memengaruhi langkah persetujuan kepala pemeran pala tah ace aaa tah aceh sampai tahun jai hun . pemilihan kepala daerah pada maruf maupun sofyan jali abu april menekankan bahwa undangan lana dalam jadwal tersebut dina dang pemerintahan aceh itu di akan, gia di susun tetap paman maa susun mulai pertengahan sep fusi dan dalam konten negara tangan member sampai kemudian kesatuan republik indonesia. aman diajukan kepada presiden pada secara lisan, gam sudah me ajukan judicial kap akhir oktober. draf kemudian nyatakan tidak akan menuntut kalah konstitusi. ajukan dpr awal november merdeka dan referendum. sofyan membantah sid diharapkan akhir novel sofyan menyebutkan, apakah tah bermaksud men aoa im ms eee ber draf itu bisa mulai dibahas . undang undang nanti berupa mo .o empat mennmmaagaa nan tanaman c:bangko.dcs! komp4 hari tgl: selama hl. kol: sampingan ob: subjek mama maan pli dpr. pemerintah memori retakan penyelesaian konflik aceh karena kepedulian atas rak yat yang menjadi korban selama an tahun konflik dan juga bencana tsunami pada akhir de sumber lalu, katanya. kepada kompas seusai perti mean, anggota komisi dpr nasir djamil f pks, nanggroe aceh darussalam menilai, soal jadwal sebenarnya masih kiper kebaikan. tetap terbuka ke mungkin akan mundur seka kn, limun target awal januari yang disusun menteri dalam negeri tersebut lebih karena keinginan untuk menyegarkan berdamai aceh. salah satu yang belum ter dijadwalkan dalam rancangan menteri dalam negeri ini adalah waktu untuk public hearing dan penyerapan aspirasi masyarakat. hal itu menjadi penting untuk menghindarkan terjadinya per sialan kemudian hari. c:blank.doc pondokata elsa mean sumber xx9w pay hartl:j4674 hlm kol.: bid: 201m subjek pink century never bank century log pol pelanggaran hukum, minimal namun, pakar hukum tata keriuhan panitia khusus dua, kasus akan diangkat. dan negara ugm, badrul falak, dpr tentang hak angket sara par aan rana kata menyatakan, hasil pansus dapat tua bidang pe dimaknai sinyal dukungan ke bank century berakhir tindakan bibit samad rianto. pada penegak hukum una sudah. pemberian dana pelaksana tugas ketua kpk mempercepat penyelidikan dan triliun tumpak hatorangan panggang penyidikan. talangan menjelaskan, kpk hanya bi rekomendasi pansus dpr disebut sebagai mane aja cen aina hanya memberi du engan korupsi gan moral kepada pen kesalahan dan sejumlah yang midibaktean pemadam bubu batin ara bae nama dituding harus negara dan ada kerugian negara. bola panas rekomendasi dpr semestinya bertanggung jawab. luar itu menjadi kewenangan nanas penegak hukum lain. banyak logika politik aspek pidana kasus bank cen peneliti ini,bolapanas dilempar tur yangtidakbisaditangani dan usat studi hulun penegak hukum, khu kpk. pidanaperbankanpaling jihan, komisi pem mengatakan, pansus sha susunya banyak. karena itu, harus ada arusnya tidak memberi rekor berantakan korupsi kpk). para pertemuan dengan polri dan rekaman demonstran sudah peran kejaksaan agung untuk koor dasi. kerja pansus seharusnya cang ancang menyerbu kpk,se dinaikan hal ini katanya. berhenti pada pernyataan bagian telah menyiapkan posko. ahli hukum pidana dari uni ada tidaknya pelanggaran hu dpr juga menyiapkan tim pe veritas gajah mada, eddy kum. apabila terdapat perang awalan rekomendasi mereka, diaries, menguatkan perspektif garan hukum, tambahnya, ang padahal ada lompatan bangsa hukum kpk tersebut. menurut ket bisa ditindaklanjuti dengan nat jauh antara logika politik dia, hanya penyidik yang me menggunakan hak hak dpr lain logika hukum. bagaimana miliki kewenangan untuk me seperti hak menyatakan benda menghubungkannya? nilai apakah sudah ada bukti sia sia jika tidak ada permulaan cukup bagi suatu tindak lanjut dari sebuah kasim logika iwan perbuatan melawan hukum. re bulan yang dihasilkan oleh pe kpk berkali kali menyatu rekomendasi pansus hanya seba penyelidikan pansus. kan, rekomendasi dpr itu tak gai bukti permulaan. soal ke kalau tidak dilanjutkan, lan berpengaruh terhadap proses cakupannya, merupakan inde tas buat apa mereka melakukan penyelidikan yang tengah dia tendensi penyidik. apalagi di penyelidikan? hasilnya mau di bukan. pun pembelaan presiden tegaskan dalam undang undang apakan? tanya sholihin. susilo gak aga dan hak angket dpr bahwa hasil senada juga diungkapkan wakil presiden ion ten oleh hakim konstitusi akil tang dana talangan (bai out) itu pansus bukanlah bukti hukum. mochtar. sementara itu, peng sudah benar dan kebijakan tak ka. ajar fakultas hukum universe bisa dipidanakan, juga tak akan organ mia tas diponegoro, hasyim ari, membuat kpk bergeming. agung, kepala kapoksiam bh, menjelaskan, hal ng lembaga penegak hukum atau pimpinan kpk, ujarnya. tergantung dari konstelasi po memiliki logika sendiri, yaitu lo litik dpr, apakah akan me jika hukum. kalau ada bukti bangko.doc dodo lo3 mei akan pendapat ini pun bisa hasil pansus cukup kuat hal. dijadikan dasar untuk berujung den, misalnya menyatakan pendapat menyangkut hal ha ang mer yang bisa berujung butuhkan perbaikan. kedua, bulan. editan berujung apabila me tersebut dapat digunakan seba pata pres). buk kah pe den bodi ketua maka inisiatif jika ingin menggunakan mah konstitusi mahfud md hak menyatakan pendapat, kata menyatakan, sejauh ini bodi sholihin. pad ono masih aman karenatidak usulan ini kemudian dibawa ada tanda tanda menuju perak rapat paripurna dpr untuk bulan. mantan ketua jimmy disetujui penggunaan hak me asshiddigie pun. nyatakan pendapat. di serupa. nam setujui, ad! oma ega sus untuk hak an) memang panjang dan berliku. bela di pagi taat dapat tersebut. proses tersebut mk. pe. be. wu. tri jak gnu mesra area paing hukum yah: pan aan inai dana . edan proses ketatanegaraan naa sti |
lgay haring: yem w hlm. kol. pai empmammn eta subjek: rela rekaman ida arus isotop praktik rekayasa tidak dianggap sebagai kejahatan jakarta, kompas fenomena rekayasa pidana oleh aparat penegak hukum tak dapat dibiarkan terus menerus terjadi. sejak puluhan tahun lalu pe peristiwa rekayasa pidana berkali kali terjadi, menimpa berbagai kalangan masyarakat, menjadi sorotan publik, dan menuai kecaman. namun, praktik semacam itu hingga kini masih terus terjadi. bahkan, akhir akhir ini, pe berkuasa. pidana menimpa sus diperhatikan namun, sampai saat ini prak kepala polri jenderal tik rekayasa pidana oleh oknum pol) bambang hendak aparat tidak dianggap sebagai danur, pekan lalu, suatu kejahatan yang harus di mengatakan, polri me pertanggungjawaban secara hu paruh perhatian serius kum. atas masih ma padahal, rekayasa itu haknya rekayasa suatu kejahatan. sayang oleh oknum resep nya, selama ini jika pe sejumlah peristiwa rekayasa muncul, daerah. oleh ka pertanggungjawabannya korban rena itu, polri paling banter dilakukan rekayasa dalam waktu de internal, dan itu pun harus bebas kat akan me tertutup, kata novel ali, hal26 mengumpulkan anggota komisi kepala kepala unit sian nasional kompolnas), reserse tingkat kepolisian minggu sektor, kepala satuan re novel meyakini praktik reka serve tingkat kepolisian re yasapidanaoleh polisidan aparat sor, dan direktur reserse penegak hukum lainnya padana tingkat kepolisian daerah se nyak kasus bermotif materi. mo luruh indonesia. divisi itu lantas diejawantahkan istilahnya kita merokok re dengan praktik tidak profesional serve. ini, kan, faktor budaya, dan berlindung balik kew mungkin dulu terbiasa, tetapi tangan melakukan diskresi. tidak bisa dibiarkan. harus ber menurut novel, tanpa mem ubah, year bambang. berantas habis praktik rekayasa kepala polri mengatakan, eva kepolisian, citra kepolisian luas menyeluruh terhadap resep yang sudah babak belur akan tersebut akan dilakukan sec sulit pulih. padahal, wajah depo pat mungkin untuk mendeteksi lisan merupakan etalase dari pemerintahan yang tengah bangko.doc dodo u8 sumber: hartl.: hlm kol,: bd: besar kalangan masyarakat un aga ren comey tuk membuat pengaduan resmi kepolisian dengan alasan hal dalam persidangan untuk senen itu tidak tukan terlibat tidaknya seseorang menurut novel pengaduan dalam suatu perbuatan pidana yang masuk kompolnas teka berdasarkan kurap. upaya rekayasa oleh oknum polisi sudah teramat sering ter jadi. banyak dari kasus yang di rekayasa itu juga terkait masalah narkoba. namun, karena sebagi besar pengadu enggan mela peran secara resmi, menjadi su lit pula jika kasus itu hendak pemeriksaan .c. diproses. kepercayaan masyarat bab sidang pengadilan ajy kat bahwa pengaduan dugaan re plakat bagian keempat, bahasa dapat diproses secara adil pembuktian dan masih rendah. putusan dalam acara karena itu, penting sekali pemeriksaan biasa, praktik seperti itu ditindak sete gas mungkin, diantisipasi jangan terjadi lagi, dan diperlukan si "dang internal menyangkut kasus rekayasa oleh oknum polisi di hakim gak dilangsungkan secara terbuka menjatuhkan pidana upaya serius harus ditunjukkan, seorang kecuali bukan sekadar kosmetik, ujar sila dengan sekurang novel. kurangnya dua alat bukti mantan kepala divisi profesi memperoleh keyakinan dan pengamanan polri inspektur atu tindak pidana benar benar jenderal oegroseno (kini kepala bahwa sua bertakwalah yang polda sumatera utara) meng jadi dan bahwa nya: akui, salah satu modus yang ke bersalah melakukannya rap digunakan oknum polisi da lam praktik rekayasa pidana ada kah) alat bukti yang sah lah menjebak warga dengan nar adalah: koba. jeratan hukum yang di a0) keterangan saksi: gunakan terhadap korban reka i84 b.keteranganahi: yasa itu biasanya adalah kepe pat surat, militan narkoba. petunjuk, belum lama divisi profesi dan wihapaonnteua, pengamanan menyiksa umum gaan rekayasa yang me diketahui tidak hampa seorang warga, aan su esensi senat tika sandhi aan dijerat perkara problem yang mendasar bi marga set akan tina jan seng yang sudah lebih baik dibanding msi narkoba. dari berbagai ke kan dengan pada masa lalu, kini 881jalan dalam perkara itu, divisi reserse juga harus turut berubah profesi dan pengamanan meng secara signifikan. indikasi perkara aan diduga hasil sebelumnya, pada awal masa rekayasa oknum polisi. jabatannya, kepala polri mene perkara aan yang kini tengah rapikan sistem pengawasan pe berjalan penyidikan dalam setiap perkara jadi perhatian khusus satuan tu yang dididik oleh penyidik. na gas pemberantasan mafia hu mun, cara itu diakui belum be kum. nar benar efektif. maka dari itu, mas achmad santosa dan papirus pbb mao pentargntna diah bikar masyarakat juga melapor pemeran kalau direkayasa, tetapi jangan mengendus perkara kecil aan fitnah, kata bambang. diduga merupakan salah satu bentuk praktik mafia hukum kepercayaan rendah yang tetapi luput novel ali mengakui, bani dari dari masyarakat yang melapor novel mengatakan, praktik re kompolnas soal polisiadalahter bahasa yang dilakukan oknum kait dugaan rekayasapidana na polisi (aparat penegak hukum) mun, masih ada kesegaran yang sumber: hartl.: hlm kol,: 8d. pada masalah hinggakini masih y,cus narkoba didominasi para adalah rahasia umum. pendapat menorehkan luka masyarakat. tar orang biasa itu seolah bisa dibenarkan karena sebut saja kasus sengon dan mengaku kasusnya direkayasa yang ditangkap dalam kasus nar karta serta pemerkosaan sum num polisi. koba adalah yang kecil kecil dari kuning luka itu sulit sembuh suami duka aan biasa, ujar neta. sebab tidak pernah ada perang persoalan rekayasa sudah lama gungjawaban yang jelas secara hun sebagai mean jadi, tetapi karang masih bebas dikampung seniman " bagi, tetapi baru tak polisi, kata ama mai lagi. ini tidak sejalan dengan karena itu, praktik tersebut tangkai program kapolri dan presi mah aga lia, istri abidin, pedagang voucher s1aen masih terjadi hingga kini. sa dalam memberantas narkoba, telepon yang menjadi terdakwa yang sekali sebab prestasi dan dihukum kata neta. menerima laporan merang polisi yang lain, seperti san dihukum limatahun penjara, adanya dugaan rekayasa oleh ok: anita saat ditemui gang hemat, su bin bidang pemberantasan term num polisi yang meletakkan mur batu, jakarta pusat, sabtu. rise, menjadi tenggelam oleh koba dalam mobil warga. fenomena rekayasa yang kronis menurut direktur indonesia fenomena ini terjadi kare itu, tutur novel. police watch neta pane, isu isu oknum polisi nang tentang bandar memberikan se pane mencari he bandar bebas koran dan membantu menjebak ,hasan orang untuk memenuhi kuota laga dalam praktik, rekayasa merekayasa kasus itu harus tipe umumnya terjadipadakasusnar penanganan perkara oleh polisi, cat. sp ong) koba. tersangka dan terpidana kasus men anakan dan imam kembali martina wood herman susilo alias sum arta dan david eko tuduhan tuduhan salah kuning tuduhan riyanto adi memiliki tangkap kasus sum perampokan tuduhan sebutir pik listing ganja. oleh "aan menjadi dan pembunuh pembunuhan ekstasi dan keterangan) korban an. terhadap gram sabu. ditahan poi lci perkosaan. keterangan asri. keterangan rutan selembar. mh) saat melapor mendapat vonis keterangan| ditahan berkas polisi malah dan tahun mendapat vonis polda metro perkaranya disebutkan dan penjara. bebas dan tahun jaya. pihaknya kejaksaan ditahan. setelah pelaku penjara. bebas mengajukan keterangan asli mengaku setelah pelaku gugatan polisi berdalih sum kuning putusan asli mengaku praperadilan menerapkan divonis bebas putusan teknik (pn yogyakarta pembelian terselubung. pte pan nie aan ana. peran aaa tau mau meta jmpl sina anton chairul saleh mj) rizal aan sugandi mamarodia tuduhan tuduhan tuduhan tuduhan menyimpan mencopot. memiliki satu memiliki ganja seberat keterangan butir pilekstasi butir pil ekstasi. gram. tiga anggota berbentuk keterangan keterangan polsek beji, bubuk. ditahan ditahan sejak depok, divonis keterangan rutan selembar. september tiga bulan ditahan keluarga korban kasusnya (pn depok, polda metro masih pikir masif jaya. kasusnya pikir mengadu disidangkan masih kan propam jakarta disidangkan polda metro pusat jakarta jaya selatan fan lis kalla) nnenpeaa pena ena anatan sumber: hari to lg 2x4 an9 hum. kol: yi i gp" kode: mla naa ngataeeteteatenatatatatatatada . ta. mulai: pengadilan hoc jadi jalan tengah jakarta, kompas jakarta. icc) yang sudah disahkan pada agung terhadap hasil kerja kpp pembentukan pengadilan asas retroaktif, menurut mu pertemuan roma pada ham titik, mulai meja hak asasi manusia ham) de laki, memang sangat rawan pasai ditetapkan bahwa sta wab, tim advokasi ham pergi ngan menganut asas retroaktif mengundang debat, karena me tuta icc menganut sanon re tni bisa memahami belum tanpa batas waktu, disadari me menyangkut asas fundamental da proaktif. akibatnya kalau icc ditetapkannya status hukum mangakanmengundangbanyak mm hukum pidana. draf ruu itu sudah berlaku penuh, maka nama nama orang. yang di perdebatan. untuk itu, peng pengadilan ham sendiri meng kita juga sebagai anggota pbb rekomendasikan kpp ham un dilan hoc bisa menjadi jalan anut asas retroaktif itu dengan akan terkena kewajiban untuk tuk dididik lebih lanjut. tengah untuk mengadili kasus melihat tiga dasar hukum inter menerapkan asas retroaktif itu. untuk menentukan status pelanggaran ham pada biasa nasional yaitu apa yang biasa oleh karena itu, selagi icc be orang orangyangdirekomenda lalu, dengan menganut asas re disebut international customary lum berlaku, kita bisa gunakan ikan kpi' ham titik, masih proaktif yang jelas batas waktu laws, the general principle asas retroaktif itu, tetapi untuk diperlukan penyidikan oleh ke nya. misalnya, pengadilan laws recognize civilized na itu jalan tengahnya adalah paksaan agung. dengan dewiki hoc titik, pengadilan hoc tons, dan judicial decision. pengadilan hoc," jelasnya. memang dibutuhkan waktu aceh. sementara itu, pengadilan pada kenyataannya, asas retro untuk pengadilan hoc yangtidakterlalucepat, apalagi ham yang permanen diserap aktif sudah diterapkan pada se titik, ungkap mulai, tetap kejaksaan agungjuga akan me kan untuk kejahatan kejahatan jumlah peradilan internasional, kan saja retroaktifnya satu ta mengirimkan tim titik, je ham masa datang. yaitu untuk nuremberg, tokyo, hun sebagaimana penyelidikan luasnya. pandangan tersebut diam yugoslavia, dan juga rwanda. komisi penyelidikan pelanggar mulai menegaskan, tidak pakan mantan menteri f eha akan tetapi, lanjut mulai,s. ham titik. sedangkan mudah bagi kejaksaan agung iman mulai, ketika berbicara kap masyarakat internasional untuk pengadilan hoc aceh, untuk menindaklanjuti temuan pada seloka hukum interna ' juga tidak konsisten dalam pe retroaktif bisa ditentukan ber kpp ham itu, apalagi kalau signal humaniter dan peranan nerapanasasretroaktif tersebut. sama sejak tahun berapa. melihat standar standar hukum! pengadilan pidana internasio dalam statuta pembentukan in sementara itu, ketika ditanya internasional yang harus tipe nal masa depan, selasa international criminal court tentang tindak lanjut kejaksaan nui. (oki) n n c:bangko.doc pondok |
kak aak uid sijiraml lembaran daerah. kabupaten sawahluntossijunjung disusun oleh bagian hukum sekretariat daerah kabupaten sawahlunto sijunjung tahun anggaran tahun kata pengantar dengan diberlakukannya otonomi daerah sejak bulan januari tahun sebagai perwujudan pelaksanaan undang undang nomor tahun tentang pemerintahan daerah, pemerintah kabupaten sawahlunto sijunjung sesuai dengan kewenangan yang dimiliki telah menyempurnakan peraturan peraturan daerah yang telah ada, disamping menetapkan peraturan peraturan daerah yang baru. untuk tahun anggaran ini kami dari bagian hukum ham sekretariat daerah kabupaten sawahlunto sijunjung menerbitkan buku lembaran daerah kabupaten sawahlunto sijunjung tahun yang terdiri dari perda nomor tahun yang merupakan salah satu upaya untuk mensosialisasikan perda perda yang. telah diundangkan dalam lembaran daerah untuk disebarluaskan kepada masyarakat umumnya dan aparatur pemerintah khususnya untuk dapat dijadikan pedoman dalam mengambil kebijakan keputusan. harapan kami dengan diterbitkannya buku himpunan ini agar semua masyarakat dapat dan mengetahuinya dan memanfaatkannya dengan sebaik baiknya, terimakasih. muaro sijunjung, november bagian hukum sekretariat daerah kabupaten sawahlunto sijunjung daftar ralat sesudah hal tertulis lampiran seharusnya tidak adasesudah hal tidak ada seharusnya ada lampirandaftar isi lembaran daerah kabupaten sawahlunto sijunjung tahun lembaran perd daerah tentang hal nomor| serianggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran retribusi pemakaian kekayaan daerah. retribusi pelayanan pasar. retribusi izin usaha industri dan perdagangan. retribusi pelayanan kesehatan. retribusi pengujian berkala kendaraan bermotor. pengelolaan zakat. perubahan atas peraturan sawahlunto sijunjung nomor tahun tentang pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran kabupaten basa: corasuita rai benua kita hatatusaa kam ana bal study mahu pas asing barat man asi kawan atodona jie dosa war mayayutah enaluntosssijunjung dengan rahmat tuhanyang maha esa bupati sawahlunto sijunjukaitkan dengan tugas, kewenangan dan tanggungjawab dalam melaksanakan legislasi, pengawasan dan. keuangan,isan. keuangan negara lembaran negara tahun nomor tambahan lembaran negara nomor:.. uap:tah: undang nomor tahun tentang pembentukan peraturan per), undang undang nomor tahun tent perimbangan keuangan antara pemerintah pu: dan pemerintahan daerah lembaran negara tah nomor tambahan lembaranregelog ueyapegdud reg yeul way ebiet uryeiebbuojosip tula yesno soy bio lgndipow rur yes eyed pnsyeuip guerre3geos 1usai roy puisi bio week joo1o1d ueynpnpoy yojopdwou w033 vep kerudung issue tsi kiri vueppg under gid v.london nyg nwnjw nftomoloai nyanangta asia sup gede peter hnnsuui uep mpeg sudu resep p1033 wep usoldung epedoyuejngdenos log bue jun serep yei burn #unfunfis onunyyemes uoyednge 21039uy uep ueuidung segoe auueynpnp bop bunganya add. uep usurdung pado ing dens ujung bur buen yejepe isewosudoy bun sresryundoy gue3udw lebih urdu up) riro pas urjelesy nwi jun info idiom, egg envoy urduridip bunfunfis ojunjyemes uoyedngey gada mo3duy wdw yejepe mow nsi isp jur sumur kedua bunfunfis ojunygemes uoredngery vesnndoy unjdepoudw eye yep leg urinyrng jujur imokuow yasan urea revue bunfunfis omnyyemes uordngry gada'kiri wakil wakil ketua dprd, sekretaris dprd, peninjau, dan undangan sesuai dengan kondisi ruang rapat, mantan bupati dan wakil bupati setelah pelantikan duduk disebelah kiri.yang lamarutempat tersendiri. tata tempat dalam acara pengambilan sumpah janjitempat yang telah disediakan. negeri duduksaatsebagaimana dimaksud pada ini adalah: ketua dprd setara dengan gaji pokok bupati, wakil ketua dprd delapan puluh per seratus) dari uang? representasi ketua dprd, anggota dprd tujuh puluh lima per juga diberikan tunjangan keluarga dan tunjangan beras yang disaminiini sebesar (seratus empat puluh lima per komisi atau panitia anggaran atau badan kehormatan dan alat pelengkap: lainnya yang diperlukan, diberikan tunjangan sebagai berikut: ketua sebesar tujuh koma lima per seratus3 tiga per , adalah suami atau istri serta (dua) orang anak, tunjangan kesehatan dan pengob1 satu unit kendaraan dinas jabatan, dalam hal pimpinan dprd berhenti atau berakhir masa jabatan, dalam hai pemerintah daerah belum dapat menyediakan rumah jab pimpinan atau rumah dinas anggota dprd, kepada yang sersan diberikan tunjangan perumahan: tunjangan perumahan sebagaimana dimaksud ini uang sewa rumah yang besarnya disesuaikan dengan standar harga berlaku yang ditetapkan dengan keputusan bupati. belanja pemeliharaan rumah jabatan, rumah dinas beserta perlengkapannya dan kendaraan dinas jabatan dibebankan pada apbd. sos tah rumah jabatan, rumah dinas beserta perlengkapannya dan kendaraan dingin jabatan tidak dapat disewabelikan atau digunausahakanberhenti atau diberhentikan atx berakhir masa baktinya, yang bersangkutan wajib mengembalikan rum, jabatan, rumah dinas beserta perlengkapannya dan kendaraan dinas jabatan: dalam keadaan baik kepada pemerintah daerah paling lambat (satu) bau sejak tanggal pemberhentian. pimpinan dan anggota dprd disediakan pakaian dinas be: atributnya. pakaian dinas sebagaimana dimaksud ini terdiri daril lengkap disediakan (satu) pasang dalam lima tahun. standar satuan harga dan kualitas bahan ditetapkan dengan kekutu bupati. dalam hal pimpinan atau anggota dprd meninggal dunia, kepada waris diberikan uang duka dan bantuan biaya pengurusan jenazah. besarnya uang duka sebagaimana dimaksud pada ini adalah: meninggal dunia tidak dalam menjalankan tugas, diberikan uang duka sebesar (dua) kali uang representasi: meninggal dunia dalam menjalankan tugas, diberikan uang duka sebesar (enam) kali uang representasi. besarnya biaya pengurusan jenazah ditetapkan dengan keputusan bupati. bagian ketiga uang jasa pengabdian pimpinan atau anggota dprd yang meninggal dunia, berhenti, diberhentikanakti pimpinan dan anggota dprd, yaitu: masa bakti kurang dari tahun diberikan (satu) bulan uang representasi, masa bakti sampai tahun diberikan dua bulan uang representasi: masa bakti sampai3 tahun diberikan3 (tiga) bulan uang representasi, masa bakti sampai tahun diberikan empat bulan uang representasi, masa bakti sampai tahun diberikan6dprd sebagaimana dimaksud pada ini terdiri atas: belanja penghasilan pimpinan dan anggota dprd, tunjangan kesejahteraan pimpinan dan anggota dprd, belanja penunjang kegiatan dprd. belanja penghasilan pimpinan dan anggota dprd sebagaimana dimas:id pada huruf inihuruf dan inikedudukan keuangan dewan perwakilan rakyat daerah kabupaten sawahlunto sijunjung sebagaimana telah dirubah dengan peraturan daerah kabupaten sawahlunto sijunjungnip. pengaturan tentang kedudukan protokoler pimpinan dan anggota" ii. demicukupjelascukup jelashuruf apbd berdasarkan asas efisiensi, efektifitas, transparansi acara resmi daerah bertanggungjawab dengan tujuan agar lembaga tersebut dapat diselenggarakan ibukota, kabut ara yang meningkatkan kinerjanya sesuai dengan rencana kerja yang ditetapkan nagari. @kecamatan oleh pimpinan dprd. huruf pimpinan dan anggota dprd setelah mengakhiri masa baktinya cukupjelas tidak diberikan hak pensiun sebagaimana layaknya pejabat pemerintah. huruf sehubungan dengan hal tersebut sebagai imbalan atas jasa selama cukupjelascukup jelascukup jelas telah menyelesaikan tugasnya dengan baik. namun bagi mereka yang diosrhesukan akibat dinyatakan melanggar sumpah' janji, kode etik dprd cukup jelas dan atau bucukup jelas pengadilan, tidak diberikan uang jasa pengabdian. pasai anggaran belanja dprd merupakan bagian yang tidak cukup jelascukup jelascukup jelas, usulan, pelaksanaan, cukup jelas ketatausahaan dan pertanggungjawaban diperlakukan sama dengan belanja perangkat daerah lainnya. cukup jelascukup jelascukup jelas keuangan pimpinan dan anggota dprd maka perlu diatur dalam peraturan daerah. cukup jelas cukup jelas cukup cukup jelas alatcukup jelas cukup jelas cukupjelas cukupjelas cukupjelas penetapan standar satuan para dan kualitas bahan pakaian mempertimbangkan prinsip kepatutan dan kewajaran. pensi penghematan, cukup jelas cukup jelas cukup jelas cukup jelas uang jasa pengabdian tidak diberikan mimpi pada pimpinan dan anggota dprd yang diberhentikan dengan tidak hormat. cukupjelas aya: cukup jelas cukup jelas cukup jelas yang dimaksud dengan diuraikan dalam jenis adalah sebagai berikut: jenis belanja2 tahun tentang anggaran pendapatanbahwa anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten sawahlunto sijunjungg. lean hani undang undang nomor tahun tentang pajak anatap tai me, mpa ai sebagaimana telah diubah dengan undang. undang nomor tahun lembaran negazu05 tentang: pembentukan kabupaten dharmasraya, kabupaten.. dengan persetujuan bersama dewan perwakilan rakyat daerah kabupaten sawahlunto sijunjung menetapkan dan bupati sawahlunto sijunjung, memutuskan peraturan daerah kabupaten sawahlunto sijunjrp. ( ) defisit rp. pembiayaan: penerimaan pengeluaran rp. rp. ( : lampirana pundang undang nomor tahun tentang pajak daerah dan retribusi daerah lembaran negara tahun,:10menetapkanidi. pemakaian kekayaan daerah bupati dan perangkat d.: penyelenggara pemerintahan daerah: daerah sebagai unsurara suai dengan peraturan perundang undangan daerah yangnyediaan pemakaian kekayaan daerah, antara lain pemakaian tanah, bangunan gedung, pemakaian kendaraan alat alat berat milik daerah, pemakaian sarana olah raga, alat cetak, kolam renang dan peralatan adat minang serta kekayaan daerah yang selanjutnya dapatsisi didik pegawai negeri sipil selanjutnya disebut penyidik untuk mencari serta mengumpulkan pakeungut reten: pemakaian bangunan gedung, pemakaian kendaraan alat alat berat milik daerah: pemakaian sarana olah raga: alat cetak, peralatan adat minang:dan pemakaian kekayaan daerah lainnya. tidak termasuk objek retribusi adalah pemakaian kekayaan daerah untuk pelayanan umum yang akan diatur lebih lanjut dengan keputusan bupati. subjek retribusi adalah oran: abadi bab rekreasi pribadi atau badan yang menggunakan bab golongan retribusi retribusi pemakaian kekayaan daerah digolongkan sebagai retribusi jasa sahaesarnya tarif ditetapkan berdasarkan tarif yang berlaku wilayah daerah atau sekitarnyaunsur persatuan waktu pemakaian. biaya sebagaimana dimaksud hurufngan tersedianya aktiva bagan berjangka menengah dan panjang, yang meliputi pinjaman, nilai maa pinjaman, nilai sewa tanah dan bangunan dan biaya biaya lainnya yang berhubungan del keu seperti bunga atas pinjaman jangka pendek ngan penyediaan jasa naungan sebagaimana dimaksud pada ayat huruf ini ditetapkan dalam persentase tertentu dari dimaksud aya! ini dan dari modal sinis dan besarnya tarif sebagaimana ini ditetapkan sebagai berikut dimaksud pada dan pemakaian tanah bangunan gedung jenis tarif retribusi retribusi tanah untuk pemasangan sarana media luar ruang. retribusi tanah yang dipergunakan untuk penjualan tanaman hias, ukiran dan patung patung kesenian. retribusi tanah yang dipergunakan untuk usaha. retribusi tanah yang dipergunakan untuk tempat tinggal. rp. tahun nop luas tanah tahun. nop luas tanah tahun nop luas tanah tahun gedung pancasila pendopo untuk keperluan pemerintah. siang malang. siang malam keperluan sosial. siang malam. siang malam cc. untuk keperluan komersial. siang. malam. siang malam rp. , hari rp. , hari rp. rp. rp. rn. rp. rp. rp. , hari , hari hari hari permanen semi permanen aula sniper skb untuk keperluan pemerintah. siang. rp. , hari malam rp. , hari siang malam rp. keperluan sosial rp. , hari matan rp. , hari siang malam rp. cc. umat keperluan komersial. siang. rp. , hari malam. rp. , hari siang malam rp. ruang belajar sniper skb siang rp. malam rp. siang malam rp. kanan kamar sniper skb rp. pemekaran malam orang rumah dinas rp. , m' bulan rp. , bulan pemakaian kendaraan alat berat. jenis peralatan tarif retribusi excavator caterpillar rp. jam motor grader caterpillar rp. jam buldoser caterpillar d6g d7g rp. jam violating roller caterpillar 531d rp. jam well loader caterpillar rp. jam motor grader kimetsu rp. hari well loader tobelo rp. hari tire roller sakai rp. , hari heli excavator hitachi whs1 rp. hari dump truck rp. hari road maintenance rp. , hari three well roller rp. , hari compressor rp. . hari trailer ton rp. , hari pedestrian roller case vibromax rp. , hari tandem roller rp. , hari mobil tangki air rp. , hari jaw crushed kawasaki rp. hari generating set watt rp. , hari watt rp. , hari kilo rp. , hari rp. , hari truk besi rp. , hari truk bak kayu rp. , hari aspal slayer rp. , hari bus rp. , hari bus non rp. , hari mini bus colt kijang rp. , hari mini bus colt non kijang rp. , hari sarana olah raga. alat cetak peralatan adat minang baju kurung anak daro (hijau,pink,orange) rp. hari stel baju kurung beludru (hitam, nila) rp. hari helai. baju kurung beludru merah, hijau, kuning) rp. hari helai. baju kurung biasa sil merah, kuning) rp. hari helai baju kurung serep merah, hijau) rp. hari helai baju tari gelombang rp. hari helai songket situngkang rp. hari helai songket mengkilat hitam, hijau) rp. harihelai sunting rp. hari set sandal wanita pria) rp. hari pasang salak rp. hari helai bando melati rp. hari stel aksesoris pengantin rp. hari set gelang pengantin rp. hari buah ikat pinggang rp. hari buah kalung rp. hari'buah hiasan kening rp. hari buah anting rp. hari buah pakaian pengantin wanita dan pria rp. hari set asesoris baju rp. hari set ikat pinggang rp. hari buah toga rp. s00 hari buah perangkat menjemput marapulai menanti datuk rp. hari set cardano rp. harifbuah tutup cardano rp. hari buah keris rp. hari buah payung besar rp. hari buah payung kecil rp. hari buah baju tari gelombang sil rp. hari helai (merah hati, hitam,kuning) baju tari gelombang sil (hijau,merah,kuning) rp. hari stel destar (merah,kuning,hijau) rp. harifhelai kain hiasan dinding beludru hitam rp. hari helai kain hiasan dinding (pink, biru, biru muda rp. hari helai kain hiasan atap pelaminan rp. hari helai hiasan pelaminan rp. hari paket tabir pelaminan besar rp. hari helai langit langit pe'jaminan rp. hari helai onda rp. hari helai sampel rp. , hari kendaraan dinas roda empat diatas tahun roda empat tahun s d roda empat dibawah tahun roda dua diatas tahun roda dua dibawah tahun rp. bulan rp. bulan rp. bulan rp. bulan rp. bulan lapangan yamin, siang. malam. lapangan tenis hall ring tinju rp. hari rp. , malam rp. , hari perahu karet kolam renang hari biasa hari libur untuk orang dewasa. rp. , org rp. , org untuk anak anak. rp. org rp. , org untuk klub klub. rp. (maks orang) minggu(2x) untuk kegiatan sekolah rp. (maks orang) minggu(4x) locker. rp. , .boks rp. potter rp. , lembar cetak kertas kali. rp. , lembar cetak print photo. pemakaian kekayaan daerah lainnya sound system skala kecil rp. , hari skala besar kategori keramaian lap. terbuka) rp. , hari mesin potong rumput rp. hari sarana panggung media luar ruang organ tunggal pentas. tenda. kursi busa kursi plastik rp. , hari rp. set tur rp. set rp. buah hari rp. buah hari tarif pemakaian kendaraan alat berat dan kekayaan daerah lainnya sebagaimana dimaksud angka dan ini belum termasuk bbm, operator dan sopir. bagi kekayaan daerah yang ada sesudah ditetapkannya peraturan daerah ini akan diatur lebih lanjut dengan keputusatau ditetapkan lain oleh bupati berdasarkan kontrak pemakaian. retribusi berhutang terjadi pada saat diterbitkan yang dipersamakan. krd atau dokumen lainnya bab surat pendaftaran setiap wajib retribusi wajib mengisi sport:ini dit peras bapa 1in1 ditetapkan dengan babi penetapan retribusi d0)npap.atau kurang dibayar atau ditagih dengan menggunakan std. bab xih tata cara pembayaran ilusi sekaligus, pembayaran retribusi yang berhutang harus dilunasiilusi kuman lair: yang busi berhutang berdasarkan skr atau do' attesak keberatan ilusi kepada bupati atau wajib retribusi dapat mengajukan keberatan: retribusi. bupati dalam jangka waktu paling lama6u, pengembalian.nan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi diajukan daripadasan yang singkat dan jelas. permana kembalian kelebihan pembayaran retribusi disampaikan secara langsung atau melalui pos tercatat, b3)cmbaijaixvih)!ran peraturan pelaksana lainnya yang mengatur pemakaian kekayar bupati sawah unil. penjelaskhususnya huruf tentang retribusi pemakaian kekayaanengan suatu peraturan dearah. penjelasan demi cukup jelas cukupjelas cukup jelas pasat cukup jelas pasai cukup jelas cukup jelas cukupjelas cukup jelas cukup jelas cukup jelas cukup jelas cukup jelas angka untuk keperluan pemerintah adalah kegiatan yang dianggarkan pada apbd yang tertuang dalam task masing masing instansi. untuk keperluan sosial adalah kegiatan yang dilakukan oleh organisasi atau suatu perkumpulan yang budak bersifat komersial. untuk keperluan komersial adalah kegiatan yang dilakukan oleh suatu organisasi atau instansi yang bersifat mendatangkanas4 tahun ampar tentang retribusi pelayanan pasar luntossijunjung nomor tahun tentang retribusi pelayanan pasarubahan ruang lingkup dan jenis pungutan terhadap retribusi pelayanan pasar, bahwa retribusi pelayanan pasar merupakan salah satu sumber keuangan daerah yang dapat menambah pendapatan daerah,atas, perlu ditetapkan peraturan.menetapkan peraturan daerah kabupaten sawahlunto sijunjung nomor tahun tentang pemerintahan nagari kabupaten sawahlunto sijunjung lembaran daerah tahun nomor tambahan lembaran daerah nomor1.wahlunto sijunjung: dinas koperasi,, perindustrian, perdagangan dan penanaman modal kabupaten sawahlunto sijunjung: asar adalah tempat yang diberi batas tugas tertentu dan terdiri atas halaman pelataran,pale adalah sarana yang disediakan bagi pedagang berbentuk meja dengan ukuran dan batas tertentu dalam lingkungan pasametricl pale, los dan atau kios yang dikelola oleh pemerintah daerah khusus untuk pedagang. pasa!khusus untuk pedagang:setiap wajib retribusi wajib mengisi ord, (2dperairan bupati. bab penetapan retribusi berdasarkan ord sebagaimana dimaksud dalam agarvasai pemungutan retribusi tidak dapat digolongkan: razzibusi dipungut:kios type type type type pale pelataran 3mx4m 3mx4m 3mx4m 3mx3m rp. bulan rp. bulan rp. bulan rp. bulan rp. hari rp. hari bab xiii tata cara pembayaran pasaten dilaksanakan berdasarkan peraturan perang.ng undangan yang berlakuidvang diajukan tersebut dianggap kabulkanrbab xvialat ini terganggu apabilatniah retribusi berhutang:asar dalami bupati sawahlunto sijunjung,.kunjung nomor tahun tentang retribusi pelayanan pasar penjelasan umum bahwa dalam rangka imp!mentari dan penerapan undang undang nomor tahun tentang pemerintahan daerah yang menganut prinsip otonomi yang luas, perlu didukung oleh peraturan perundang. undangan yang mempunyai jiwa yang sama dengan undang undang tersebut. oleh sebab itu dibidang perpajakan dan retribusi daerah, pemerintah pusat telah mengambil kebijakan untuk memberlakukan undang undang nomor tahun tentang perubahan atas undang. undang nomor tahun tentang pajak daerah dan retribusi daerah, sehingga dengan diberlakukannya undang undang nomor tahun ini diharapkan pengelolaan pajak dan retribusi daerah dapat mendukung pelaksanaan otonomi daerah sebagaimana mestinya. dalantentang retribusi pasarjelas5x cukupjelas cukup jelas cukupjelas pasai cukup jelas lampiran peraturan daerah kabupaten sawahlunto sijunjung nomor tahun tanggal mel tentang retribusi pelayanan kesehatan tarif pelayanan rst untuk rawat jalan ckupjelas asa jasa tarif nama pelayanan sarana pelayanan cukup jelas takes rar polri cukup kelas poliklinik umum poliklinik gigi cukup jelas karcis rat darurat. smg asam anom. ijperiksas pesut cukup jelas ana konsultasi spesialisugd soo cukup jelas bons goo nnanmarn kam tindakan pemeriksaan poliklinik dan cukup jelas kamar perawat sederhana ganti batu(gas 21br) rendam pk sensor tambahan lembaran daerah kabupaten maag suling soo sawahlunto sijunjung nomor kontrol iud know nden asal vulva hygiene kanan aman menanam mania suling telinga kan nee nam pembersihan mata luar adrenalin tas ora! hygiene invasi pasang foley catatan @sang total catother buka jahit vaginal swab inspeculo buku iud gro wisma jawatan ini pusat tindakan pemeriksaan poliklinik dan kamar firasat kecil tindik telinga ga00 inews! bam soo) kecil. g4001. ganti belut (gas br) nan . catother injeksi kelola' anuscopy ana s400 buke jahit a00 biopsi kecil luka besar debridement secular anthebrachiai sias c00 to sias colarand cas mama skin traksi kecil. ahh. terapi bermain break care kecil ooo' oor' medan adat)| gol ups cor mang ega kdooenpuna c009l 00r' bumn gor' oga" (muai dengbusu korps cool 00r' krom aman nam pasokan yen ooo 20y9 oni vera) doo'ai 00r' mey umvony soso))| oor' bunyi wnueiry #nds0) oor' @me under index9) nian powo9 ooo doors sda cor' cog' naa ten lo0y9 kaga maha yrewouo 00r' komune or" wol oor' ooo volt) oor" dog panen ensnhnvh hawa nvo sinode1oj nvvsoniiw nvavonlli pog goo gone ooo moore eka coo' goo'ee ooo'az doo's9 ooo ooo ooo doo'gz o0o'ee goo'pz ode doo'gz 00o'6e tayang vora union ioojenu boruniuo sminuod gsm jatuh kos coo'os ooo'or goo'oz ooo'o 's o00'0s ooo'sz ooo'se doo c00 done more ooo'sz ooo'se crane gus ooo'se nguy japan) keragu moo" ooo'sz #teman ong panik ooo'0s ooo'oe json young ustad| d00' o00'si jawapos yards dusta 0ooy menang ana ana oom analog dagang dose ooo rig opi unjunana, goo' sang joo oo undang 'sz goes jasad wewepygag doo" impas yoteppasg) o0t'ol 000p ooo" papier idi (sunan |pog ususlepg avanyvo lvaro nvnvavi jeli oor'vi oos'iz uang sumo sed lebuvdri hui nodeid| obesus umgpipuag dusiuar nyigionig vnvuvs nyvnndon sd| dosa yeh carver veveduylusg| rat cog'sor oor' bsi sumo borredorsia urenyuaag| o00'ez1 oor' liv vep manager eso wag or'st dot tenis umayelany wni oog'szz oor'g tabanan somali syi ooy'siz nona vopenegura goo' 0og't6 ooz tesdoio) wam uns uvenyawag |os morir uns lena nvlvmy3loz sengau sep msc ads ks) " sebnsgusondos eta moe eng abis jejnoog "map heroes sous "mo z88 "og dab oooogoot toko voodoo oo'ooo'0e kaa doo'oos dorong'oe ovo too |onto0'os dooodroso lovato dag dul d9 dog ool dot dol 0ot dok go'9o0'oe covogook paroooce voodoo ongole pacogooi oovoooe good'oos| gordon'os dog ordo those tovodty oo manutd mohon iwa teoroontr oooorit pus secara oovogor o0oos' tog manning verdana mea doe1e gag urang oooodop d0loo og" bovooop uan oo oog'oy bagi, unsung vegan) oo' dog zoos' do 00vos' urus gd) doboyor wont dog memang von rang man cet any dog d0 00s toooozr 000p ooooazr lodoogor ogo0sat daan raoooozy pooooop o000s1e mag usul|| dor dod orp hos dn) ooo m. woo i hiddnyo kind ara tooooosz jodoosee tocooooe mepesktpil seu. foto young snow murray| doors odo tan wujud novo'sa tovoosea odooooz taun donors ogong unnes unu oon gid viva tnooodst ios ooo turn uawanaig say 00s do' oos dorong wan uan) tooooszz ooo00oe kep uan cos toooostzoo oo00002 wang kgg jos o0'd00 ppu books soo |books tiga peri oo'oog or'oog'oz ryan roooorie yan do'ooo' vwssopsuj roof long'oz reg los 'do9 prmuneya pous ere umn doooosaz oo'ooo'oz. aan haa kan doo bea ton oos' vni lama mln onsu nanya java toroosat |oonoszeoo oppose ang usage hindi vi nadi) nvlvhasid nanya isa isngpelin vinil so01 te: noon s001 aye1 pohon onnenncisaolntihymvs nilvangvni viva nvenlvnig nvutinvi dooosek ooo00 jooooosi doel o00p1 o0g dos 000p4 bocosgk |ooooaeko joon 00x o0sp3 coo' oo'o0e cor dog' d0roo0 ! dos o00 toonami o00k dls doo ooo do'ooo'pi doo0 os' doo gos't gong" goo ddo x0yo o0s" oo" oos' dog vos'g dorog d00si ooo cook ooocobi doo o0e ooa boom otonom "au v00, one oovogok tx200 g0g'gt do0 o0g e60 das'p cbooo' o00'si dog ordo korosi do da'voo' gorod's dot bodong 0odo0' d00 dog" ooo" ooo" d0s" doro' 00s' dog" dog| o05' o09"! o0'ooo! oxt da'og0 dos", ogan cina do dog o0s' dos dao ooc doc darah dog! dos" o0g oouop'g ooo dos o0' o00 dog doel da'oog ooo ge doo ooe' door" do" go'oog'! d8" dor do0 ooo" meera "usa odong oog good's wood toobosoot |ooooosz too togooooe pai mts lo) mma weg redup lv) odi oonoooan oo eea jerooooa ordo01 go'ood'or synod nyong knots mlioncmg yogya toooogosr| usang aomori "a) 'oo'noo'oel| tiup pola v1s7200 eta mea, kesan ayi vep dyson te0 lviv pai oo o0a' dromo sis 8i3| lelsisisisis isis isisisisisisisisisia i8sisi8i8 8i8 sisi kikikisisisis 2sisi sisisisisjsisis sisi disisi2 sis. ulah o0s' oos" oo1 goa" da boo'oe do'pog'ae goo cbooo darnoooe swing vah dois misokovodota ooo'o dapo'oe do'o00 una urm |oorlog'oe tong wet bpm toe aa! toe o0g pasang aparat: reg uof mpgus tani mes) topan orang uang n0g' hanura urang mpg p mp3) bumdandsne ) non sang tipis iman doo anang uswnt), |ogocoes png bumn coroooet tarung tepi neg tapa una aan tag wun|| sana bro tango| danovosi area tag maru aon pug tang sang pray! penangan ono ago mayor berulang org wed doo mud) sang wedi abon ova knvomulit ood'ol oooosoert togoseoost toooocosi lorong'os cal del" doo0c 'pos' newer masa paroki'oos" s5" |cbooo'obat voodoo'oos'i| corona'osi1 o0rood'p01 aman dva uses iru doooocars |ocuoovori idovooooe povo0'oes bowodoos joooodoor toooooose good'oe dog os9 doo ost don goto'bori g'oo0'pog x3) orooooo? o0boo'oos c3) oooodooei ooooooot |ooooogos o00 oe9 dooodoort jocoooooi jonoogoos good'osg dod'bor door'opsi oorlog'oos c0'poo'og voodoo1 |ogooooos' oorlog'ooe toooogosa terpragmug jong vegan pada nny ole3i dya dnv3s ipul |ze ibovoooori cbooo'oon joooonoce goroecoeh lorooooert |oovodonii ocrooooos noicon'osa g'd00 code0 o0' do0 cos cac os9 oge, sadoiocl5 gos ueapui ten anno emas mun) ideas hyg3i amd dnv3s oonodooer jogooonori joowotea tosooooea omneuoo weweppaag| toroooooti joorooo'os o0'o0 kode tokoh'ooz t |otoko'bos' joooooes tocrooo'ose loooori |ooooooos' |oorooobos daro org looooooogi |longd'oor' voodoo'oos toowmoosg goo doi |owooovor joovocaso oooooooz, |ocoorodi" ooooooos o0'coo'oso jodoodooet |oovogooss |oarooooos |paooaosg dooogbas |omrooyoos orrooo' ose boron'boe jooooooee ibooooooz oooooan dooogooe oo'ooo'ose coz ooonooe cbooo'oee o05 oorlog'one| oez oo! tool boocaooe jocoooose jooooooozr cbooo bowoaooe oor done doooousz doro0 donodose dorong" door0' dowoober |cbooo'voe dononsii oooogooe |onoooose oovooooz cocoon'sai 'oorlog'ooe oo" ooo'ose|oobooooz good's coboy'ooe joooooosz |oooooooz oo ooo s o0' doo'ooe o00'0si too o0'oog's. door'ooc toooogosz toodogooz ooc0sz ihl nova roda oouop jowoodoar jootooose |owooonet nona apr odooobog tomooooor jocoooose cbooo'osz tuh kn) pada dorog'oos |ooooobor tocoooose, onrooo'ose ian) baron'oog cbooo'oor oouop'ose goo maspaisi do' doo'oo dop good ost book' 1ug jona, oo'ooo'on9 oo'ooo'oop oo'oon'ose '0s2 tanam nano!ety vive nih (bono'noe jborooarose jovooovoe| ooooosai moncong ordo'ooe oo'vendor oorlog'ooz o0r000'sz1 vewsjg mes kuopewopuo nvo sid vive tos9 doc do'oo0 n 00z daro1 goz corona tan fo0000 han too'one o0g" "st foo'ooe "ooz| k14 doo bri 'sze |cbooo'ooz d0000 odcogosl jogoooori jooooosai| 00an oovoooge joocooori joooootet aza badooosi color'ori doo st: d0d00sl ba'cog' oy! oo'ooo'si oooooost cbooo'ori do0 se. rosa dasar moudgta musokovii c:| togoodo fovooooe covoooe os' en2 door'oi jooooeoe joooovos ooooeer idooergsea oo'pog'og yet iooooooe oooodos asn ebenus door'oz jodbodos ooroooos o0o0s'1p https vep veluwenung 'o1 joooogoe gorong'os warna jovoooog oooooos s'1p pawang upon o0' 'o0s'1p ee) bavooog ooroogos oo'oog'og '1y kooeogay onto3s wojnobdiana musonovii w3d|z7 sr ioooooor |ovooose food ot sedan eoanwalil | joooodop |ooooose dorong pematung voreryuj "ooo'sp |oo'pogo cbooo'se doo paya eps joooooor doroogoe foto'sy toooowor jovooose onooooe rumen joroooor toooooee oorlog'oe o0po0'o oaoooseo oorooooe kdooengang perban (oovoosr condor doo'se ooouoot rendy gtp tooroooor korup o'sp toy oorlog tewesey save vesnpewagi| 'op| ooo mau adasangung| for jorooosej oncom'oe yowoyryj xii op ooooose maroon bnn tor tooooose oroonoe pesona| door oorlog dg'doo boost awoooe gorong'o1 o0'd00' dorog'or do doo'p3 do' dod' o0roos'z0 dorong'eo iis sisi8ig isisisis rilis disisi3 k ) hama bad disisipi inisiasi isisisisisisigisisg sisisisisisis gisisisisisisisisisi isisisisisi isisisigisisisis bad ban had bad disisipi inisiasi isisisisisisisisis sisisisisisisi isisisis eisieie 8i8i8i81818 sisisisisisisisi yoon nhl onntnnpis olnnihymys nilvengya hv43yg nya wal ty21answers sig "hym3yo simvlamnis soo due eyed gunfunhis osen uexduspunyg nyi seninya dnafnapis olnnthymys ily soo due eyed bunlunhis oren genderang doc esa d0' tnwochang woo'ooe togoogose toooooooz pwyolid oaroograzs loo'ooo'oot do'oco'og pog any usa g00 da' pau onnedeti minaj uang o00' insoubang unit eun poco'oor voodoo'ost cbooo'sa, o00' marun ose dor do0 ost dag ditootzza tbobooooz wbovsik oo0000s1 colony dovovsza loooooooe |owooosi 00n090sh i81ois cbooo'sza pohon'ooz woo'sai c00'0s1 adoonpuag) stl oo9'9oz sll os$ olh bavooszza tooooovoz voodoo'sii 0000st ipul dacogosi ioooooori cbooo'szi k00012pu3 '0l oo0' oo'goo'os tan pewormpayog| oo0' anal 00s' panas bupouow doo o00'oe wang tinju| o00'0y 's 0c0'oe koma gm: yuuaung ounce|.| goo popbase good ena topo apa| sny3ini vzv1 ov8 ini looney oo'oot o0'00l jang obr ygo vernpwad fiyeniyi noys)iiw nyo nyonya 13gj dowooose onooooot 0se do'ooo' doc mayor ubu8si promo'osz logrooo'vog jon'oorlog o0' 'osy updonvog "nova) avg uyr a1b010d3nas nyo nynyoigsn nynyavtg)ce bavoogor togoogose o09o0'voe teolinil opsi isu gam nagon'gar |cbooo'ose voodoo'coe log o0gos jompo scl duwoowo, |goo0'se pou3 door'ose d0000 o0e pan #jul doel donovuse do0'0s$ uyetuonds dal sisisisleisia sisisisis. disisipi isis envoy sedrot anti mee a153 uandyogy indoor peta91 |8sisi8 smpagur nat angio ingat) k0201 mand tosanyeang gudeg ini nyonya uyo1e pog enterp parang usao jkn nvnyoibia nvioyu hadir lnliyc tetep jom, peneliti j020g you comuni pikat mean talak) suonyeaa orang, sizisisisisisisi s|ssisisis koran satu valas want0)| plug aan sis sis aga eine90 ong lampiran lil peraturan daerah kabupaten awahnto!sijunjung nomor tahun tanggal mei tentang tribus pelayanan kesehatan tarif pelayanan upd puskesmas penapeamana fungsi cairan sendi gantiverban buka jahitan kurang dari jahitan pan lebih dari jahitan pengangkatan segmen sudah minor (tt pengangkatan kista pengangkatan limfoma pengangkatan flavus pengangkatan kutil pengangkatan evs pigmentosa operasi katarak operasi ptiregium ti. pelayanan laboratorium nan gula darah me. golongan darah pemeriksaan laju endap darah pemeriksaan . io. meme siksaan ditrysia count pemeriksaan protein urine pemeriksaan reduksi urine men pemeriksaan bilirubin urine pena pemeriksaan sedimen urine pemeriksaan putus bta) pemeriksaan parasitology kena pemeriksaan kehamilan plantes vii pelayanan diagnostik pemeriksaan ekg pemeriksaan usg vii pelayanan politisi pen inn tambalan gigi sementara tambalan tetap hasi tambalan amalgam tambalan pewarna gigi cabut gigi cabut gigi dengan penyakit bmi perawatan saluran akar aan maan maman 6disisi abses kecil besar odontektomi pembersihan karang gigi pulp mapping iptv kkb pelayaran persalinan normal pelayanan persalinan denganpenyulit pelayanan persalinan dengan vakum kuretase suntik jenis pelayanan tarif rp) loket karcis keris harian karcis ugd poliklinik pemeriksaan dokter umumidokter gigi pemeriksaan konsul dokter spesialis konsultasi gizi konsultasi kliniksanitasi non o mn hl. pelayanan gawat darurat pemeriksaan dokter perawatan luka tanpajahitan naa . perawatan luka dengan jahitan (luar dalam ana. jaa . lebih dari jahitan nan jah tan' perawatan luka rabies pemberian ats pemberian abu mag sennin memanpnamnnn mona oksigen perjam pemasangan infus pemberian injeksi perdagangan kateter resusitasi dasar pemasangan spain kecil sedang besar atraksi corpus alienus corpus alienus dengan penyulut tandon hidung anterior posterior 16j tampon vagina bilas lambung krn kama ena fungsi pleura .19j amputasi ringan tindakan medik ringan nana sirkus sisi pria wanita tindik dawn telinga 3disisi abses kecil inisiasi abses besar slinsisi hordeolum cabut kuku s d jahitan lampiran tarif pelayanan utd laboratorium kesehatan daerah jenis pemeriksaan metode tarif rp) pemeriksaan serologi aglutinatif anti aglutinatif anti hiv elisa tha aglutinatif ivory ftoulasi kidal aglutinatif lipstick bakteriologi gal kultur ' salmonelia biakan peamaangram mikroskopis penamaan difteri mikroskopis angka kuman tpc biakan iman coli tinja biakan tabung ganda pewarnaan bta kusta zil nelson mi. |parasitology trichomonas mikroskopis candida jamur) mikroskopis candida (biakan kultur) biakan fillaria kusta mikroskopis malaria mikroskopis telur cacing pada tanah mikroskopis amoeba mikroskopis cases rutin telur cacing mikroskopis amoeba mikroskopis eritrosit mikroskopis ditetapkan muaro sijunjung leukosit mikroskopis pada tanggal mei darah samar feses) mikroskopis bupati sawahlunto sijunjung, swab vagina trichomonas mikroskopis dto candida mikroskopis mikroskopis darius apan iv. kimia unik diundangkan muaro sijunjung cholesterol fotometri pada tanggal mei ikal fotometri ferret aris daerah, lol fotometri tnoliser:ta fotomneter ato sgo fotometri user fotometri drs. syamsul gamma fotometri nip. bilirubin total fotometri bilirubin direct fotormeter lembaran daerah kabupaten sawahlunto sijunjung tahun nomor bilirubin indirect fotometri pemasangan ud pencabutan iud pemasangan mimpi pencabutan implan tojinspeculo doppler senam kelas ibu hamil vasektomi mov) tubektomi mow) penguji5) surat keterangan lainlain kom. oo. visum repertum luka visum repertum kematian maya') surat keterangan kelahiran asuransi kesehatan ipeunanan ambulance jarak jarak sid jarak lebih dari ooo km xl pengurusan jenazah penyimpanan sementara( kurang dari jam) perawatan dirawat inap visite rawat inap rawat inapperhari rawat inap kelas perhari dug biaya makan pasien per han &g. kita lingkungan fisika 1uhu termometer rasa organoleptik bau organoleptik :u| nama colorieter |kekeruhan turbidimeter, |. daya hantar listrik konduktivitas dog t!| lapisan minyak visual :"| zat tersuspensi gravimetri zat padat terlarut gravimetri zat terendah asimetri kimia anorganik logam aluminium al) spectrofotometer antimon sb) spectrofotometer aren as) specirofotometer salinitas spectrofotometer iseng zn) spectrofotometer strontium sr) spectrofotometer tembaga cu) spectrofotomet tiket nd) spectrofotometer timbal pb) spectrofotormeter besi spectrofotometer cadmium cd) spectrofotometer naa kesadahan co)) spectrofotometer "1s cepat co) specirofotometer mangan mo) spectrofotometer natrium na) spectrofotometer perak ag) spectrofotometer raksa hg) spectrofotometer selenium se) spectrofotometer c00 timah spectrofotometer kalsium ca) spectrofotometer uranium( spestrofotometer silikat specirofotomeler magnesium mg) spectrofot lithium li) spectrofotometer non logam ammonia bebas titrimeti asam borat titimeti belerang dioksida so:) spectrofotometer 1co, agresif titrimetri meter fluorida spectrofotometer karbon monoksida specirofotometer klor bebas titrimetri korea dinamai soon nitrat no,) specirofotomneter juta darah puasa otoriter. jam fotometri ,00p| reum fotometri kreatinin fotomater asam urat fotometri kota! protein fotometri albumin fotometri alkali postal fotometri kalsium fotometri natrium fotometri kalium fotometri klorida fotometri cholinesterase fotometri ihe ologie parah rutin hemoglobin fotometri hitung leukosit mikroskopis led westergreen hitung jenis mikroskopis eritrosit mikroskopis o06| trombosit mikroskopis ooo retikulosit mikroskopis hematoknit mikro method waktu perdarahan bt) waktu pembekuan ct) lee and white rumble leeds makroskopis #atraksi bekuan makroskopis golongan arah aglutinatif vi. jurnalis fire lengkap photometry protein photometry reduksi photometry goo bilirubin photometry ali photometry urobilin photometry benzidine photometry zat keton photometry nitrit photometry berat jenis photometry leukosit photometry sediment mikroskopis test kehamilan lipstick sperma analisa mikroskopis va. narkotika, psikotropika dan zat aditif lainnya (napa) itc ganja, mariyuana, hashi) rapid test icon cocaine, crack, snow) rapid test jet amp sabu sabu ecstasy, index, ice, spi rapid test opat opi (putar, junk, heroin, morphine) rapid test diundangkan muaro sijunjung pada tanggal mei sekretaris daerah dto drs. syamsurizal nip. ditetapkan muaro sijunjung pada tanggal mei bupati sawahlunto sijunjung, dto darius apannan inno specirofotometer 5n oksidan spectrofotometer . anom. mui oksida nitrogen nox) specirofotometar ong oksigen terabsorbsi titrimetri oksigen terlarut titrimetri mana sisa klor titrimatri ang staf( specirofotometer sutra sebagai spedirofotomeier angka zat organik time | ix. air limbah joo spectrofotometer spectrofotorneter rss spectrofotometer 25o0g sianida batimetri minyak lemak visual phenol titimetsi 2500gi meter deterjen titrimetri prostat spectrofotomneter tama lembaran daerah kabupaten sawah zaitun tentang retribusi izin usaha industri dan perdagangan menimbang mengingat dengan rahmat tuhan yang maha esa bupati sawahlunto sijunjung,,sesuai dengan situasi dan kondisi ekonomi masyarakat kabupaten sawahlunto sijunjung, maka retribusi izin usaha industri dan perdagangan yang telah diatur dalam peraturan daerah nomor tahun perlu dirubah dan ditetapkan kembali.izin usaha industri dan perdagangane.persetujuan bersama dewan perwakilan rakyat daerah kabupaten sawahluntossijunjung, menetapkan dan bupati sawahlunto sijunjung, memutuskan peraturan daerah tentang retribusi izin usaha industri dan perdagang penyelenggara pemerintahan daerah: bupati adalah bupati sawahlunto sijunjung, dinas koperasi. perindustrian, perdagangan dan penanaman modal sawahlunto sijunjung: kabupaten dapat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu bidang retribusi sesuai dengan peraturan pa. gan peraturan perundang undangan daerah yang19g4 tentang perindustrian: perusahaan adalah setiap bentuk usaha baik perorangan, persekutuan koperasi atau badan hukum yang ber: melakukan kegiatan industri panas bukan indonesia yang. penanggung jawab, npp, nilai investasi, bidang usaha, jenis kegiatan usaha, jenis barang iasa jenis industri adalah bagian suatu cabang industri yang. mempunyai ciri khusus yang san:kapasitas yang telah diizinkan: (tiga puluh persen daribadan adalah,usaha industri, usaha perdaganganvang selanjutnya dapat disingkat skrip adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi berhapun retribusi sebagai pembayaran atas pemberian izin usaha industry fianti objek retribusi adalah pemberian izin usahar perdagangan subjek retribusi adalah orang atau badan usaha yang mendapatkan izin usaha industri, izin usaha perdagangan dan tanda daftar perusahaan. bab: izin usaha industri sebagaimana yang dimaksud pada ini diukur berdasarkan besarnya investasi yang ditanamkan pemohon: rin usaha perdagangan sebagaimana yang dimaksud pada ini diukur berdasarkan besarnya asset yang dimiliki pemohon, tanda daftar perusahaan sebagaimana yang dimaksud pada ini: biaya sebagaimana dimaksud pada inipasa! tarif digolongkan pada besar kecilnya investasi atau asset yang dimiliki: besarnya tarif sebagaimana dimaksud pada ini ditetapkan sebagai berikut sektor industri perizinan baru, perluasan dan balik nama) tanda daftar industri tdi) rp. investasi rp. oid rn. juta tanda daftar industri tdi rp. investasi rp. juta s d juta izin usaha industri tul) rp. investasi rp. juta s d juta izin usaha industri jui rp. investasi rp. juta s d milyar bab vii wilayah pemungutan retribusi dipungut wilayah daerah ulang daerah tempat izin usaha dan tanda daftar bab vii masa retribusi masa retribusi izin usaha industri izin usaha perdagangan adalah selama perubahan perusak aan tersebut berjalan dan tidak mengalami perubahan masa retribusi tanda daftar perusahaan adal tah sel dan setelah itu wajib didaftarkan kembali, ama (ima) tahun perubahan perubahan sebagaimana dimaksud pada ini adalah perubahan seperti yang tercantum peraturan daerah ini. pada angka dan babi surat pendaftaran pasa! setiap wajib retribusi wajib mengisi sport, ord sebagaimana dimaksud pada inisektor perdagangan surat izin usaha perdagangan sup perusahaan kecil asset rp. s d rp. juta rp. perusahaan menengah asset juta s d juta rp. perusahaan besar asset rp. juta keatas rp. tanda daftar perusahaan tdp) perseroan terbatas pt) rp. koperasi rp. persekutuan komanditer cv) fa rp. perusahaan perorangan po) rp. bentuk perusahaan lainnya bul) rptidi ini, memberitahukan penyidik sebagaimana dimaksud pada pasaretribusi daerah sebagaimana dimaksud dalam wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga dana kurungan paling lama merugikan keuangan daerah diancam (ena) bulan atau denda paling banyak rp. lima puluh juta rupiah): laa era nin sebagaimana dimaksud ini adalah tindak pidana pelanggaran. babakizin usaha. industri dan ya, memerintah pengundangan peraturan daerah ini dengan penempatannya dalam menahan daerah kabupaten sawahlunto sijunjung. wan ditetapkan muaro sijunjung pada tanggal mei bupati sawahlunto sigung ung dto darius apan diundangkan muaro sijunjung pada tangga! mei sekretaris daerah, dto drs. syamsurizal nip. lembaran daerah kabupaten sawahlunto tahun nomor: penjelasan umum bahwasawahlunto sijunjung. sehubungan dengan pelaksanaan otonom, daerah, maka urusan pendaftaran perusahaan daerah vang selama ini diatur dengan keputusan menteri perdagangan nomor tahun tentang ketentuan tarif dan pengelolaan biasa administrasi wajib daftar perusahaan telah dialihkan menjadi penerimaan daerah, yang ditegaskan melalui surat direktorat jenderal keuangan nomor lk perihal status penerimaan negara bukan pajak yang sumber dananya berasal dari daerah, serta surat sekretaris jenderal departemen perindustrian dan perdagangan nomor si vi1 perihal status pnb yang sumber dananya berasal dari daerah. kemudian terhadap izin usaha industri dan perdagangan yang selama ini dilaksanakan oleh propinsi, juga telah diserahkan kewenangannya kepada daerah dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah. berkaitan dengan hal tersebut atas, maka dalam rangka pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, prasarana dan sarana guna melindungi kepentingan umum, dipandang perlu untuk mengatur ketentuan mengenai izin usah industri dan perdagangan dengan suatu peraturan daerah. dalam200j tentang retribusi izin usaha industri dan perdagangan6 tahun tentang retribusi pelayanan kesehatan pf, lembaran daerah kabupaten sawahlunto sijunjung nomor urut tahun tambahan lembaran daerah nomor mengingat menimbang peraturan daerah kabupaten sawahlunto sijunjung nomor tahun tentang retribusi pelayanan kesehatan dengan rahmat tuhan yang maha esa bupati sawahlunto sigung ung,i menambah pendapatan daerah sesuai dengan peraturan perundang undangan jarig berlaku dan perkembangan situasi dan kondisi saat ini, bahwa retribusi pelayanan kesehatan yang diatur dalam peraturan daerah nomor tahun sebagai penunjang pemasukan keuangan daerah dan untuk pencapaian target retribusi dalam memacu pendapatan asli daerah, maka retribusi! pelayanan kesehatan rang diatur dalam peraturan daerah nomor tahun karena tidak sesuai lagi dengan kondisi dan perkembangan pada saat ini, perlu dicabut dan ditetapkan kembali:sawahlunto sijunjung tentang retribusi pelayanan kesehcara pidana lembaran negara tahun tambahan lembaran negara nomor mor undang undang nomor tahun 'tentang kesehatan lembaran negara tahun nomor tambahan lembaran negara nomor ang undang nomor tahun tentang daerah dan retribusi daerah lembaran negara tana nomor tambahan lembaran negara nomo, sebagaimana telah diubah dengan undang. lembaran negara sumatera barat lembaran negara tahun nom tambahan lembaran negara nomor pu (aan aran negara nomor peraturan pemerintah nomor tahun tentang pelaksanaan undang undang nomor tahun kemang,sehnetapkan memutusumum undang nomor tahun nomor nomor tambahan lembaran negara undang undang pembentukan kab nomor tahun tentang paten dharmasraya kabupaten solok selatan dan kabupaten pasaman barat prodi perupa batas wilayah sawahlunto tamasya daerah tingkat kabupaten der tingkat sawahlunto sijunjung kabupaten daerah tingkat solok bupati adalah bupati sawahlunto sijunjung: dinas kesehatan adalah dinas sawahlunto sijunjung: badan pengelola keuangan daerah yang selanjutnya adala adan sawahlunto sijunjung, anggota kenangan bagi rearidasiban mum adalah jasa yang disediakan atau diberikan tujuan nti serta dapat dinikmati oleh orang pribadi. hama kemanfaatan instansi kesehatan adalah unit unit pelaksana teknis dina yang dikelola, pemerintah daerah yang terdiri dari hapussatan serta jaringannya puskesmas keliling mobil unit, ambulance, pondok uber puskesmas farmasi dan laboratorium kesehatan daerah gudang sawahlunto sijunjung, dalam rumah sakit adalah rumah sawahlunto sijunjung, umum daerah kabupaten direktur rumah sakit adal direct kabupaten sawahlunto sijunjung: ramah sakit umum daerah adalah suatu sarana yang melaksanakan upaya pemberian pelayanan kesehatan secara: tertentu: paripurna kepada masyarakat wilayah puskesmas perawatan jha adalah puskesmas laboratory eka east daerah adalah tempat untuk melakukan beda san pena pemeriksaan lainnya yang ditunjuk oleh puskesmas unit swadaya adalah pus emas yang diberi mengelola sendiri penerimaan fungsional secara kala optimalkan mobilisasi potensi pembiayaan maupun singkatan mutu pelayanan kesehatan: tam angka layanan kesehatan adalah pelayanan yang diberikan kepada kam observasi, diagnosa, pengobatan dan rehabilitasi: mag kama segala pelayanan terhadap orang yang masuk instansi kesehatan.ul mane juan observasi diagnosa, pengobatan, rehabilitasi sang atan lainnya, tanpa tinggal ruangan rawat rawat inap adalah pelayanan terhadap pan orang yan instansi selatan dan menempati tempat tidur untuk pem pandang diagnosa, pen obat lainnya: obatan, rehabilitasi medik dan pelayanan kesehatan kesehatan kabupaten disingkat dengan oleh umum kabupaten yang mempunyai pelayanan, instansi pemungut adalah rumah sakit umum daerah dan puskesmas yang berada dalam wilayah kabupaten sawahlunto sijunjung, utd dinas kesehatan adalah unit pelaksana teknis dinas dilingkungan dinas kesehatan, kas daerah adalah bank nagari bank pembangunan daerah sumatera barat cabang sijunjung atau bank yang ditunjuk,empat, perahu motor,.daerah kabupaten berupa bunga dan atau denda, surat keputusan keberatan terhadap skr, atau dokumen skrdlb, atau terhadap pemotongan atau pemungutan yang diajubut penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti selanjutnyai adalah surat keputusan atas keberatan lain yang dipersamakan, skrdkbt, oleh pihak ketiga masuk bab nama, objek dan susyi retribusi objek retribusi adal pmb kesehatan kepada mas jaranan brian pelayanan kesehatan oleh instansi pemberian pelayanan kesehatan meliputi jasa obat is, penunjang, jasa undakan, jasa fasilitas, pengobatan dan aka pada jasa diberikan oleh instansi kesehatan kepada masyarakat "modisi yang pasat subjek retribusi adalah orang pribadi menggunakan menikmati pelayanan kesehatan dan atau badan hukum yang kesehatan. yang diberikan oleh instansi bab golongan retribusi tingkat penggunaan asa jani yang diberikan. ukur berdasarkan jenis dan frekuensi pelayananpungutan atas pem kesehatan berikan pelayanan kesehatan akan retribusi pelayananumum daerah: untuk rawat inap adalah sebagaimana tersebut dalam lampiran peraturan daerah ini: besarnya tarif retribusi pelayanan kesehatan pada puskesmas ditetapkan sebagaimana tercantum pada dalam lampiran iii peraturan daerah ini: khusus bagi lansia (amur tahun atas) dikenakan tarif retribusi (enam puluh persen) dari tarifyang ditentukan. klasifikasi puskesmas sebagaimana dimaksud dalam pasat ini, ditetapkan dengan peraturan bupati, pasai tarif dan tata cara pelayanan peserta akses, jamsostek, dan badan retribusi pelayanan kesehatan digolongkan seba atribusi jasa umum: besarnya retribusi pelayanan kesehatan utdm lampiran peraturan daerah ini, besarnya tarif pelayanan ambulance sebagaimana tercantum dalam lampiran iii peraturan daerah ini, khusus untuk jarak pemakaian melebihi dari apabila terjadi kenaikan harga bbm dikemudian hari, maka perubahan tarif pelayanan ambu'ance akan ditetapkan dengan keputusan bupati. lampiran peraturan daerah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan daerah ini. ara mengukur tingkat penggunaan jasa komponen retribusi pelayanan kesehatan terdiri dari biaya pemeriksaan event henti dan tindakan edi biaya pengobatan. prevent biaya rawat inap, akomodasi kon biaya administrasi. biaya pembinaan. bab vir wilayah pemungutan bab vnr surat pendaftaran wajib retribusi berkelahi isi dipersamakan wajibkan mengisi sport atau bangko yang pai pasukan ,dimaksud pada ini, harus diisi benar dar atau kuasanya lengkap serta ditanda tangani oleh wajib retribusi isi (). bentuk, isi, serta tata cara bab ungkap yan jumlah retribusi yang berhutang, maka dikeluarkan sen penambahan empabpk::retribusi terus diberikan ang dipungut wilayah daerah tempat pelayanan kesehatanjumlah retribusi yang berhutang atau kurang dibayar dan ditagih dengan std. bab xii tata cara pembayaran pengisian dan bagaimana penyampaian dok bupati m.sud pasar mi, ditetapkan dengan peraturan penetapan retribusierdasarkan ord sebagai tetap retribusi teru mana dimaksud dalam engan men skr atau dokumen) bab tata cara penagihan bab masa retribusi masa retribusi adalah masa retribusi teru skr atau dokumen lain yang dipersamakan. retribusi: atau kerusuhan: tata cara pengurangan, kering dengan peraturan bupati. bab xvi pengawasanbpk (lima puluh keseratus) disetor kas daerah. (lima puluh keseratus) dapat dipergunakan langsung oleh puskesmas dan laksda yang bersangkutan. tarif laksda sebagaimana dimaksud dalam lampiran peraturan daerah ini dibagi atas: tarif untuk specimen yang berasal dari puskesmas, rawat jalan dan rawat inap kelas iii rumah sakit pemerintah, tarif untuk specimen yang berasal dari pasien rawat inap kelas utama, kelas dan kelas rumah sakit pemerintah dan spesimen dari pihak swasta: terhadap jasa pelayanan bagi rsud dan utd dinas kesehatan lainnya dapat dipergunakan langsung sesuai dengan ketentuan yang berlaku. ketentuan lebih lanjut sebagaimana dimaksud huruf dan ini, akan diatur dengan peraturan bupati. berdasarkan skrk dan krd atau dok men lain retribusi yang trd dan kupu san keberatan yang dipersamakan wajib retribusi trus dibayar bertamu yang tidak atau nebak jumlah ditagih oleh instansi pemungut rang dibayar oleh tang pada saat diterbitkannya bab pemberian kepingan.an, pengurangan belasan dan tau saksinya pasat bupati dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan pengurangan, keringanan dan dim pada pembebasan retribusi mampuan pasa! sebagai yib retribusi antara lain diberikan dengan memperhatikan pembela rewrite untuk mencuci antara lain diberi sebagaimana kepada masyarat maksud pada yang ditimpa bencana dan pembebasan retribusi diatur kawasan internal oleh bupati dan atau pp. terhadap pelaksanaan peraturan dae pejabat lain yang ditunjuk rah ini dilakukan bab xix bab ketentuan penyidikan ketentuan pidanawajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya moga tindak pidana bidang retribusi daerah sebagaimana dimaksud dalam merugikan keuangan daerah diancam dengan hukuman dea sang: undang major tahun bentang hukum acara pidana: lama (tiga) bulan atau denda paling banyak (empat wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada pasar :,: hanya ng. peni menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau kelalaiannya sehingga merugikan keuangan daerah. bang laporan berkenaan bidang retribusi daerah agar keterangan alay hukuman kurungan paling lama (satu) bulan atau denda paling laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas: (dua) kali jumlah retribusi yang berhutang. |ini adalah tindak meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai oran tindakan pidana tersebut pada dan pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan anggaran. sehubungan dengan tindak pidana retribusi daerah:bab xxi memeriksa buku buku, catatan catatan dan dokumen dokumen lain ketentuan penutupditetapkannya peraturan daerah ini, maka peraturan daerah meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas kabupaten sawahlunto sijunjung nomor tahun pelayanan kesehatan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. tuangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas siang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana yang dimaksud huruf, ini sepanjang mengenai memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana retribusi hal hal yang belum diatur dalam peraturan daerah ini sep daerah, pelaksanaannya akanperaturan daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan. penyidikan find menyuruh berge pidana dibidang retribusi daerah nti dan atau melarang seseorang meninggalkan putrinya penyidikan dibawah koordinasi penyidikan menyampaikan hasil diatur kepada penuntut umum sesuai dengan ketentuan yang pidana undang undang nomor tahun ten hukum acara agar setiap orang pat mengenai peraturan daerah ini dengan penempatan kabupaten sawahlunto sijunjung. memerintahkan pen nya dalam lembaran pandan ditetapkan muaro sijunjung pada tanggal mei bupati sawahlunto si3utahun nomor kabupaten sawah untpelayanan kesehatan penjelasan umum. keberhasilan pembangunan diberbagai bidang terutama" dibidang ekonomi telah meningkatkan taraf kesehat. untuk itu perlu pengaturan dibidang pelayanan kesehatan. dalam rangka menyelenggarakan otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggungjawab, diberi kewenangan dan kemampuan daerah untuk menggali sumber pendapatan sendiri, melalui peningkatan pendapatan asli daerah yang terdiri dari pajak daerah dan retribusi daerah. dalam rangka pengelolaan potensi daerah dibidang pelayanan kesehatan, tanpa mengurangi fungsi dan tanggungjawab sosial, dengan pengertian bahwa saran2 pelayanan kesehatan harus tetap memperhatikan golongan masyarakat yang kurang mampu dan tidak semata mata mencari keuntungan, diatur peraturan daerah tentang retribusi pelayanan kesehatan. sesuai dengan perkembangan saat ini, ternyata masih ada jenis pelayanan yang belum diatur dalam peraturan daerah kabupaten sawahlunto sijunjung nomor tahun maka perlu ditetapkan kembali peraturan daerah tentang retribusi pelayanan kesehatan. penjelasan demipasa! ji! cukup jelas cukup jelas cukup jelas cukupjelas cukup jelas "aahsawahlunto sijunjung nomor kabupaten peraturan daerah kabupaten sawahluntossijunjung nomor7 tahun tentang retribusi pengujian berkala kendaraan bermotor7layanan jasa pengujian kendaraan bermotor untuk meningkatkan kelaikan kendaraan bermotor beroperasi dan menjamin keselamatan para pengguna jasa jalan dan angkutan dalam wilayah kabupaten sawahlunto sijunjung. bahwa pelayanan jasa pengujian kendaraan bermotor yang diberikan oleh pemerintah daerahan undangan yang berlaku: bahwa retribusi pengujian kendaraan bermotor yang diatur dengancabut dan ditetapkan kembali, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud diatas, perlu ditetapkan peraturan daerah tentang retribusi pengujian berkala kendaraan bermotor, mengingat ro. undang undang nomor tahun pembentukan daerah otonom kabar rentang lingkungan daerah propinsi opini sum lembaran negara tahun nomor rindang undang nomor tahun negara tahun tambahan lembaran negara peraturan pemerintah nomor tahun rentan pelaksanaan undang undang nomor tahun 19g1 tentang hukum acara tahun og naam cara dannegara lingkungan hidup nomor kep menlu tentang ambang batas emisi gas buanggubernur sumatera barat nomor tahun tentang pedoman teknis penyelenggaraan pengujian kendaraan bermotor propinsi sumatera barat nomor tahun tentang pokok pok pengelolaan dan pertanggungjawaban kesan daerah lembaran daerah kabu sawahlunto sijunjung tahun nomor paten peraturan daerah kabupaten sawahlunto sijunjung nomor tahun tentang susunan organisasi, dan tata kerja dinas perhubungan lembar, daerah kabupaten sawahlunto sini nomor3 sijunjung tahunmetric pengujian berkal ujung paten sawahlunto pemerintah daerah adalah bupati dan pernah penyelenggara pemerintahan daerah: bupati adalah bupati sawahlunto sijunjung: dinas perhubungan alah sawahlunto sijunjung. aan dinas perhubungan kabupaten pemilik adalah orang pribadi atau bada menguasai kendaraan bermotor: yang memilik dan atau yang ujuuji berkala pertama adalah pelaksanaan uji berkala pertama, kegiatannya memeriksa kondisi tehnis komponen kendaraan, pengukuran dimensi, kwalitas bahan, penetapan daya angkut barang orang dan penetapanjumlah berat yang diizinkan bagi setiap kendaraan wajib uji: uji berkala kedua, ketiga, dan selanjutnya adalah kegiatan memeriksa kondisi teknis komponen kendaraan bagi setiap kendaraan wajib uji yang dilaksanakan setiap (enam) bulan sekaliizin retribusi pengujian kendaraan bermotorperangkat daerah sebagai unsur kelebihan pembayaran retribusi may tribus karena jumlah kredit retribusi is. yang berhutang atau tidak lebih besar benitusi daerah, yang selanjutnya dapat pa: administrasi melakukan tagihan retribusi dan dekat std surat pala berupa bunga dan atau denda, atau sanksi metoda skr keberatan adalah surat keputusan skrdlb atau dokumen lain yang dipersamakan keberatan ana oleh wajib retribusi, an, skrdkbt dan adalah serangkaian segi niatan untuk enasolah data dan atau keterangan lainya dalampaka mengumpulkan, beranda menahan kewajiban retribusi berhasi pengawasan can tindak pidana bidan papa tindak retribusi daerah selatan yang dilakukan oleh penyidik pegawai adalah serangkaian bukti yang deng: disebut penyidik, untuk mencari serta sipil yang bukti itu membuat terang mengumpulkan retribusi daerah yang terjadi sertaknanja anton bidang ya, bab nama, objek dan subjek retribusi dengan nama retribusi usi penguji setiap pelayanan uji berkala berkala kendaraan bermotor dipungut atas objek retribusi adal berkala wilayah daerah berkala yang mendapatkan pelayanan jasa uji bab cara mengukur tingkat penggunaan jasa nya tingkat penggunaan jasa dihitung berdasarkan frekuensi dan jangka waktueraturan ng u angan retribusi daerah penyidikuji berkala imbangan kemampuan masyarakat dan aspek keadilan, biaya sebagaimana dimaksud pada meliputi komponen biaya uji, buku uji. plat uji dan biaya administrasi dalam rangka pengendalian dan pengawasan,, besarnya biaya uji berkala ini dibedakan antara biaya uji berkala pertama kali ganti buku baru, dengan biaya uji berkala kedua, struktur dan besarnya tarif retribusi sebagaimana dimaksud subjek retribusi ini adalah sebagai berikut melakukan uji orang atau badan yang memanfaatkan jasa untuk biaya administrasi rp. ntuk pengujian mobil bus, mobil barang dan kendaraan khusus rp. golongabkir mpu, kereta tempelan dan kereta gandengan rp. usi biaya pembuatan dan pengecatan tanda samping rp. asal biaya tanda plat uji tanda bukti uji rp. biaya buku uji rp. retribusi penggantian mesin merk type! yang saina rp. retribusi uji usi uji berkala digolongkan sebagai retribusi jasa umum. retribusi penilaian persentase teknik kendaraan roda kuis mobil penumpang bus mobil barang rp. rp. bab vir wilayah pemungutan retribusi yang term diberikan: berhutang dipungut wilayah tempat retribusi uji kal skala bab vir masaretribusi dan saatretibusi berhutang asa retribusi adalah jangka waktu yang lamanya (enam bulan: bab surat pendaftaran pasat seri wajib retribusi w.:: spd tribus jelas, benar dan lengkap ini harus diisi kuasa dengan wajib retribusi atau sebagaimana dimaksud pada ini diuapkan modan skrdkbt: retribusi terus yang dipersamakan any adalah pada saat ditetapkan skr atau dokumegai berikut terlambat bulan atau kurangsebagaimana dimaksud jib mengisi ord pasa serta ikan tangani bentuk serta tata cara pengisian dan pera bupati dari retribusi yang berhutang atau kurang dibayar dan ditagih dengan std: bab xnn tata cara pembayaran pembayaran retribusi yang berhutang harus dilan retribusi yang berhutang dilunasi sel sejak diterbitkannya skr atau anda tamat tata cara pengairan penagihan retribusi melalui bulan dilaksanakan peraturan perundang undangan yang berlaku. berdasarkan skrdkbt dan skrdlb: keberatan diajukan secararetribusi tersebar apat membuktikan ketidak besaran ketetapan keberatan harus dia bukan dal sejak tanggal skr aan jangka menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaannya:si sekaligus nya (lima bel skrk dan std 2s) hari dipersamakan aran engan tata cara pembuat dengan peraturan bupati penyetoran, tempat pembayaran diatupasairetro berhutan berdasar: dipersamakan, skrdkbt. skr atau menyebabkan surat kuman jain yang atau jumlah retribusi yang keberatan yang rang dibayar oleh bab pengembalian kelebihan pembayaran retro tus dibayar bertambah, yang tidak tuan piutang dan lelah busi dapat dibagi negara bulan) melalui badbabak fasal wajib retribusi dapat pejabat yang ditunjuk atas mengajukan keberatan kepada bupati arah atau dokumen lain yang dipersamakan tertulis dalam indonesia gan disertai dan surel diberi atau men lain yang diperas ama (dua) bulan ikan keju makan, skrdkbt apabila wajib retribusi tertentu dapat apabila (dua kelebihan meira persen) sebulan atas keterlamb secara tertulis kepada bupati den busi dia sakura. bukan nama dan alamat wajib retribusi rang kurangnya menyebutkan masa retribusi: besarnya kelebihan pembayaran: alasan yang singkat dan jelas. pero onan pengembalian kelebihan disampaikan secara langsung atau melalui pos beam yara 'atribusi penerimaan oleh pejabat dae tercatat merupakan bukti laku sebagai bukti pembayaran bukti pemindah bukan juga bab yry pengurangan, keringanan dan pembebasan tribus bupati dapat memberi gurun retribusi: pen gan, keringanan dan pembebasan pemberian pengurangan, keringanan dan sebagaimana dimaksud pada ini pembebasan retribusi puan wajib retribusi an memperhatikan pembebasan retribusi sebagai kepada wajib retribusi yang tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi ditetapkan pengembalian kelebihan lewat pembayaran ret dengan peraturan bupati. (dua) bulan bupati memberi tribus dilakukan setelah imbalan bunga bab xvii kadaluarsa penagihan pembayaran pero pengembalian kelebihan pembayaran retrah permohonan item bukti pengiriman pos oleh bupati pasar bab xix ketentuan penyidikan pengembalian kelebihan erin retribusi agar kelebihan retro dilakukan busi: ngan menerbitkan surat apabila elebi retribusi lainnya pembayaran retro sebagaimana dimbusi diperhitungkan dengan tan dilakukan deng: cara pemindah buk pembayaran uan dan tara lain untuk menganggur: mana demak ditimpa cana alam ini diberikan'tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah, tugaseran, memanggil orang untuk didengar veteran annya peri sebagai tersangka atau saksi, gan diperiksa menghentikan penyidikan:buku dipertanggungjawabkan. jang dapatpaa undang undang nomor tahun tentang hukum acara bab ketentuan pidana wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya shin gean keuangan daerah, diancam pidana kurungan paling lama (ena atau denda paling banyak (empat) kali jumlah retribusi tindak pidana yang dimaksud pada ini panah pelan yat ini, adalah tindak bab xxi ketentuan penutup pasai hal hal yang belum diatur dalam teratur ini daerah ini, span pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan peraturan bapa ist pasangujian kendaraan bermotor dicabut dan dinyatakan tidak berlakumei bupati sawahlunto ujian berkala kendaraan bermotor penjelasan umum dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggungjawab, maka pembiayaan penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan daerah yang berasal dari pendapatan asli daerah, khususnya yang berasal dari retribusi dearah, perlu ditingkatkan sehingga kemandirian daerah dapat lebih diwujudkan. sejalan dengan peningkatmakapenambahan jenis jenis retribusi daerah, salah satunya pengujian berkala kendaraan bermotor, sesuai dengan maksud peraturan pemerintah nomor tahun huruf. dalam rangka penyerahan kewenangan bidang pengujian kendaraan bermotor dari propinsi kabupaten sawahlunto sijunjung dan sejalan dengan perkembangan keadaan, maka peraturan daerah kabupaten sawahlunto sijunjung nomor tahun tentang pengujian kendaraan bermotor perludiadakan penyesuaian danawahluntomasyarakat dari kemiskinan, bahwa pengelolaan zakat yang diatur dalam peraturan daerah nomor tahun sudah tidak sesuai dan efektif lagi berlakunya dengan situasi dan kondisi saat ini, maka perlu diatur kembali berdasarkan undang undang nomor tahun tentang pengelolaan zakat, dimana pemerintah daerah berkewajiban memberikan perlindungan dan pelayanan kepada muzakki, mustahil, serta pembinaan dan pedoman bagi pengelola zakat itu sendiripengelolaan zakat lembaran negara tentangperaturan daerah tentang pengelolaan zakatbupati adalah bupati sawahlunto sijunjung, kepala kantor departemen agama adalah kepala kantor departemen agama kabupaten sawahlunto sijunjung: badan amil zakat yang disingkat dengan bazdengan ketentuan agama, unit pengumpul zakat yang disingkat dengan upz adalah satuan organisasi yang dibentuk oleh badan amil zakat kabupaten sawahlunto' sijunjung dengan tugas mengumpulkan zakat, melayani mutakhir yang berada pada nagari, instansi pemerintah, bumn, bumi, perusahaan swasta, mesjid dan lembaga lembaga keagamaanmuzakki adalah orang muslim atau badan yang dimiliki oleh orang muslim yang berkewajiban membayarkan zakat: mustahil adalah orang atau badan yang berhak menerima zakat: agama adalah agama islam, infak adalah harta yang dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan luar zakat untuk kemaslahatan: adalah adalah harta yang dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan yang dilaksanakan pada waktu orang itu hidup kepada badan amil zakat, hibah adalah pemberian uang atau barang oleh seorang muslim atau oleh badan yang dilaksanakan pada waktu orang itu hidup kepada badan amil zakat: wasiat adalah pesan untuk memberikan suatu barang kepada badan amil zakat:oleh seseorang yang melanggar ketentuan agama,, perlindungan dan pembinaan kepada baz, muzakki dan mustahil. pengelolaan zakat bertujuan untuk meningkatkan kesadaran muzakki menunaikan membayar zakat, mai anama, objek dan subjek dengan nama pengelolaan zakatitu, objek pengelolaan, subjek pengelola zakat adalah orang islam atau badan milik orang islam. bab kewajiban membayar zakat (muzakki setiap warga yang beragama islam yang oleh orang islam berkewajiban menunaikan taka atau badan yang dimiliki babi yang berhak menerima zakat (mustahil yang berhak menerima zakat sesuai abi dengan mustahil gel fakir ialah orang orang yang tidak mempunyai cspan asna yaitu keadaan hidupnya dibawah standar hidup minimal: 'tetap, dan miskin ialah orang orang yang mempunyai penghasilannya belum cukup untuk keperluan pencaharian tetap tetapi dan keluarganya: ari hari bagi ialah setiap orang badan yang ditetapkan gaji khusus untuk imbalan pekerjaan zakat dan tidak alat salah mereka yang dipandang perlu untuk menumbuk (keteguhan hati agar beriman kepada tuhan dan mencegah "dak berbuat jahat serta menolong kaum muslimin: ngan mereka tiap dalah budak yang sedang berusaha membebaskan diri dari tuannya: sehingga dalam sesuka: karena kesulitan hidupnya harus berhutang pat membayar hutangnya: memenuhi keperluan hidupnya dan tidak ibnu sabil ialah musafir yang kehabisan bekal dan cal karena tidak mencukupi, kehilangan atau pan pha perjalanan salah orang yang berjuang menegakkan mendakwahkan segala usaha untuk kejayaan islam: mempertahankan dan bab pengelola zakat organisasi pengelola zakat terdiri dari baz kabupaten: baz kecamatan: baz nagari. susunan organisasi kepengurusan pengelola zakat sebagaimana dimaksud ini, terdiri dari, dewan pertimbangan, komisi pengawasan, badan pelaksana. unsur organisasi kepengurusan baz terdiri atas unsur ulama, cendikiawan, tenaga profesional, dan unsur pemerintah, susunan organisasi dan tata cara serta mekanisme pembentukan kepengurusan baz sebagaimana dimaksud ini diatur lebih lanjut dengan peraturan bupati, uraian tugas, tata kerja pengurus dan tim seleksi selanjutnya diatur dengan peraturan bupati. bab vii lingkup kewenangan pengelolaan zakat nto sijunjung mengumpulkan zakat dari aga pemerintah bumn bumi polri tni baz kabupaten sawah muzakki pada instansi lembu swasta perorangan yang berkantor berdomisili penghasilannya wilayah baz kabupaten ibukota kabupaten sawahlunto sijunjung, mengumpulkan zakat dari muzakki pada baz tingkat kecamatan instansi pemerintah polri tni bumn bumi swasta perorangan yang berkantor gaji penghasilannya wilayah baz kecamatan ibu kecamatan, bal tingkat nagari mengumpulkan zakat muzakki yang berkantor gaji penghasilannya wilayah kenagarian. bab viii masa kepengurusan masing tingkatan selama masa tugas kepengurusan baz dimasing (satu) kali (riga) tahun dan dapat dipilih kembali melalui seleksi untu periode lagi, untuk lebih meningkatkan pel pelayanan kepada pelaksana pada baz melaksanakan tugasnya masyarakat, badan ional dan penuh rasa tanggungjawab. bab unit pengumpul zakat unit dibentkata zakat yang disingkat upz adalah satuan orgaricae: zakat. dengan tugas melayani muzakki variasi yang bakatnya: zaki yang membayarkan baz membentuk upz pada instansi bumi dan perusahaan swasta, ega keagamaan: peras upz dibentuk dengan keputusan ketua badan memaksa baz: asia, menggunakan formula kepada baz. yang dibuat oleh baz dan hasilnya disetorkan pemerintah, bumn serta lembaga lembaga babi pengumpulan zakat zakat terdiri atas zakat harta harta yang dikenai zakat arahan an aka fitrah emas, perak dan uang: perdagangan dan perusahaan: hasil pertanian, hasil hasil peternakan: perkebunandan hasil perikanan, hasil pertambangan: asi pendapatan dan jasa, ikan (temuan) harta yang dipendam'tersimpan: harta yang penghitungan eup nisannya dan halnya. dikeluarkan pada baz dapat menerima harta selain zakat, seperti infak, shadagah, hibah, wasiat, waris dan aparaatas, muzakki dapat minta bantuan kepada baz untuk menghitungnya, baz wajib menerbitkan bukti setoran sebagai tanda terima atas zakat yang diterima,a2p pengesahan baz, upz melakukan pen mulan dana zakat infak harga gibba waris dan aparat kepada unit masing masing dengan nomor urut bukti setoran, nama, alamat muzakki dan nomor pokok wajib pajak npp),apabila zakat penghasilan yang dibayarkan dikurangkan dari penghasilan kena pajak pajak penghasilan),dalan rangkap (tiga) lembar kesatu (asli) warna putih di, lembar kedua warna merah muda diberikan kepada baz, lembar ketiga warna biru digunakan sebagai arsip bank penerima apabila zakat disetorkan melalui bank. waktunya ditata mal menurut jenis harta zakat nisab kadar berdasarkan hukum agama zakat fitrah adalah sejumlah bahan makanan pokok atau nilainya yang bagi yang titan ulan ramadhan oleh seoran muslim bagi dirinya dan nilainya untuk nanya yang memiliki kelebihan makan pokok atau ipadahari idul fitri se:suai ketentuan agama bab pendistribusian pendayagunaan dan pengembangan zakatssabil: mendahulukan orang orang yang paling tidak berupabupaten sawahlunto sijunju: terdapat usaha usaha yang ternyata masih terdapat sisa lebih: cc. mendapat persetujuan tertulis dari dewan pertimbangan. setiap penerimaan zakat fitrah oleh upz dapat didistribusikan langsung pada jugara dan masakan: upz wajib melaporkan penerimaan dan penyaluran zakat fitrah kepada baz. pasai prosedur pendayagunaan hasil pengumpulan zakat untuk usaha produktif sebagaimana dimaksud ditetapkan sebagai berikut melakukan studi kelayakan. menetapkan jenis usaha produktif. melakukan bimbingan dan penyuluhan. melakukan pemantauan pengendalian dan pengawasan. mengadakan evaluasi. membuat laporan sesuai dengan tingkatannya. hasil penerimaan infak, bagi warga masyarat baz disamping tugasnya adalah, hibah, wasiat, waris dan aparat did akan map lang dada produktif setelah memenuhi idayagu dimaksud ala senat yang telah ditetapkan sebagai muzakki atau mengetahui bahwa termasuk muzakki, wajib membayarkan zakatnya melalui badan yang telah ditetapkan. melakukan pengumpulan, pendistribusian san pendayagunaan dapat juga melakukan pengembangan dalam bentuk lainnya. bab xii anggaran anggaran kegiatan baz bersumber dari dana apbd dan dana maka jan amil. kepada pas renungan anggaran tersebut harus berpedoman kep: ketentuan dan peraturan yang berlaku. bab xil pengawasan, pertanggungjawaban dan pelaporan pengawasan terhadap baz dilakukan oleh komisi pengawasan, lembaga perintah yang berwenang, bea akan pemeriksaan keuangan baz, komisi pengawas dap: publik, meminta bantuan akuntan obat. masyarakat dapat berperan serta dalam pengawasan pasai laporkan dalam melaksanakan tugasnya baz bertanggungjawab melapor bupati dan dprd, berikan, laporan tahunan atas pelaksanaan tugasnya paling mel lambat (tiga) bulan setelah akhir tahun. atau denda paling banyak rp. dengan unda pengelolaan zakat (d1) undang undang nomor tahun babak ketentuan penyidikan ngan dari orang pribadi ata, hubungan dengan tindak pidana dibidang pengelolaan lana padzakatzakatpasalatau instituawahlunto sijunjung nomor tahun tentang pengelolaan zakat dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. hal hal yang belum diatur dalam peraturan ini dengan pelaksanaannya diatur leh arah ini sepanjang berkaitan lanjut dengan peraturan bupati atan kabupaten sawahlunto sijunjung. pamannya dalam lembaran daerah ditetapkan muaro sijunjung pada tanggal mei bupati sawahlunto sijunkabur tahun nomor: sawahluntoj.dalam pola dasar pembangunan dan rencana strategik kabupaten sawahlunto sijunjung untuk mewujudkan tujuan pemerintah daerah tersebut, pemerintah daerah dan masyarakat senantiasa melaksanakan pembangunan yang bersifat fisik, materil dan mental spiritual antara lain dan meningkatnya peran serta masyarakat dalam pembangunan daerah. guna mencapai tujuan tersebut perlu dilakukan berbagai upaya antara lain dengan mengolah dan memanfaatkan dana melalui zakat. zakat merupakan sumber dana potensial yang dapat dimanfaatkan untuk kesejahteraan umum bagi seluruh masyarakat. sebagai sumber dana yang dapat dimanfaatkan bagi kesejahteraan masyarakat terutama untuk menuntaskan masyarakat secara berangsur angsur dari kemiskinan,tasigama dalam peraturan daerah ini ditentukan adanya unsur pertimbangan dan unsur pengawas yang terdiri atas ulama, kaum cendikiawan, masyarakat dan pemerintah daerah serta adanya sanksi hukum terhadap pengelolaranata keagamaan adalah sistem tingkah laku yang bersifat resmi yang diatur dalam agama tambahan sawahlunto sijunjungi:las cukup jelas cukup jelas cukup jelas cukup jelas pasa! cukup jelas cukup jelas islam lembaran daerah kabupaten peraturan daerah kabupaten sawahluntoanggaran pendapatan .prolusi dan nepotisme lembaran negara ahun nomor tam nona ,aturan pasrah kabupaten sawahlunto sijunjung pendapatan pengelolaan dan tentang pokok pokok semula rp. pertanggungjawaban keuangan daerah bertambah rp. lembaran daerah tahun nomor jumlah pendapatan setelah perubahan . rp. daerah kabupaten sawahlunto sijunjung ahun tentang kedudukan keuangan belanja lembaran deni bupati sawahlunto sijunjung semula rp. nomor berkurang rp. peraturan daerah kabupaten sawahlunto sijunjung jumlah belanja setelah perubahan rp. nomor tahun tentang kedudukan protokoler defisit setelah perubahan rp. ang pimpinan dan anggota dprd kabupaten maa unto sijunjung lembaran daerah tahun pembiayaan demo tambahan lembaran daerah nomor penerimaan mean pasrah kabupaten sawahlunto sijunjung semula rp. bela tentang anggaran pendapatan dan berkurang rp. merah tahun anggaran lembaran jumlah penerimaan setelah perubahan . rp. daerah tahun nomor pengeluaran dengan persetujuan bersama semula rp. bertambah rp. dkanperwakilan rakyat daerah jumlah pengeluaran setelah perubahan rp. sawahlunto sijunjung pembiayaan setelah perubahan rp. dbupati sawahluntossijunjung, memutuskan lampiran ringkasan anggaran pendapatan dan belanja daerah, menetapkan perahu peraturan, patah tentang perubahan sawahlunto daerah kabupaten lampiran rincian anggaran pendapatan dan belanja daerah, tent o sijunjung nomor tahun lampiran iii daftar rekapitulasi apbd micaurut bidang pemerintahan bentang anggaran pendapatan dan dan unit organisasi, rah tahun anggarananggaran benda lampiran vii daftar investasi penyertaan modal) daerah, berjumlah rp.apa dan belanja daerah tahun anggaran semula lampiran viii neraca daerah, dan berkurang sebesar rp. lampiran daftar dana cadangan. berubah menjadi rp. dengan rincian sebagai berikutoktober bupati sawahlunto sijunjung, dto darius apan diundangkan muaro sijunjung pada tanggal oktober: bahwa berdasarkan ketentuan huruf dan huruf peraturan pemerintah nomor tahun tentang angkutan jalan, yang mengamanatkandan izin penyelenggaraan angkutan orang tidak dalam trayek , sehingga struktur dan besarnya tarif retribusi izin trayek dalamdalam peraturan daerah kabupaten tana toraja nomor tahun tentang retribusi perizinan tertentu, belum mengatur seluruh jenis penyelenggaraan pemberian izin yang diberikan pemerintah daerah, dan dengan bertambahnya biaya penyelenggaraan pemberian izin yang meliputi penerbitan dokumen izin, biaya pengawasan lapangan, penegakan hukum, ketatausahaan dan biaya dampak negatif dari pemberian izin, sehinggadiubah sebagai berikut: ketentuan diantara angka dan angka disisipkan (empat) angka, yakni angka 14a angka 14b, angka 14c dan angka 4d, dan angka dan angka diubah, serta diantara angka dan disisipkan (satu) angka yakni14a. bangunan tidak permanen adalah bangunan yang semua konstruksi bangunannya terbuat dari kayu. 14b. bangunan sosial adalah semua bangunan yang difungsikan untuk olahraga, pemakaman, pasar tradisional, terminal halte bus, pendidikan, kesehatan, kantor pemerintah, panti jompo, panti asuhan, dan lain lain sejenisnya. 14c. bangunan pagar beton besi adalah struktur tegak yang dirancang untuk membatasi ruang gerak agar tidak melintas batas yang dibuatnya ,pagar pada umumnya dibedakan dengan dinding menurut kekokohan konstruksinya, yang didefinisikan sebagai pembatas yang terbuat dari beton dan besi. 14d bangunan teras tidak beratap adalah tinggi dinding bangunan yang tidak lebih dari diatas lantai teras tidak dihitung sebagai lantai dalam wilayah kabupate2izin trayek dipungut retribusi atas pemberian izin penyelenggaraan angkutan orang dalam trayek dan tidak dalam trayek. objek retribusi izin trayek adalah pemberian izin trayek,dan sesudah ditambahkan (satu) yakni sehingga berbunyi sebagai berikut?) ditetapkan seragam untuk tiap jenis bangunan sebagai berikut bangunan permanen berlantai (satu) rp10. m2, bangunan permanen berlantai (dua) atau lebih rp7. m?, bangunan semi permanen berlantai (satu) rp7. m?, bangunan semi permanen berlantai (dua) rp6. m?, bangunan bukan permanen berlantai (satu) rp5. m?, bangunan bukan permanen berlantai (dua) rp3000, m2?, bangunan sementara rp3. m?, dan bangunan tower rp10. unit. koefisien guna bangunan, koefisien luas bangunan, dan tingkat bangunan ditetapkan sebagai berikut koefisien guna bangunan bangunan dengan luas s d bangunan dengan luas s d bangunan dengan luas 251?, rehabilitasi berat atau revitalisasi sebesar dari nilai rencana anggaran biaya rab) bangunan, dan rehabilitasi ringan sebesar dari nilai rencana anggaran biaya rab) bangunan. khusus untuk rumah ibadah dan rumah adat toraja dikenakan biaya administrasi sebesar rp200. . rumah. khusus untuk bangunan beton besi, bangunan teras tidak beratap dan bangunan pencucian mobil tanpa atap dikenakan retribusi sebesar rp2. m. ketentuan dan diubah sehingga berbunyi sebagai berikut stuktur tarif retribusi izin trayek digolongkan berdasarkan jenis izin, jenis angkutan dan kapasitas kendaraan. struktur dan besarnya tarif retribusi izin trayek sebagaimana dimaksud pada adalah izin penyelenggaraan angkutan orang dalam trayek izin trayek) dengan angkutan penumpang umum (angkutan perdesaan angkutan kota) dikenakan retribusi sebesar rp500. perusahaan tahun. izin penyelenggaraan angkutan orang tidak dalam trayek dengan menggunakan angkutan taxi dan atau angkutan sewa travel dikenakan retribusi sebagai berikut: kartu pengawasan kartu pengawasan izin trayek dengan mobil penumpang yang memiliki tempat duduk maksimal (delapan) orang dikenakan retribusi sebesar rp150. tahun kendaraan. kartu pengawasan izin trayek dengan mobil bus yang memiliki tempat duduk lebih dari (delapan) orang dikenakan retribusi sebesar rp175. tahun kendaraan. kartu pengawasan izin angkutan taksi sewa dikenakan retribusi sebesar rp75. tahun kendaraan. izin insidentil dikenakan retribusi sebesar rp30. sekalimaka dewan perwakilan rakyat daerah bersama wali jumlah rp. hasil pengelolaan asli daerah yang srp. belanja modal rp. pembiayaan daerah sebagaimana dimaksud dalam 1banjarbaru. ditetapkan banjarbaru pada tanggal januari walikota banjarbaru ttd rudy relawan undangan banjarbaru pada tanggal januar1dewan perwakilan rakyat daerah bersama waliwalikotrudy relawan diundangkan banjarbaru pada tanggal januarbupati tapiwujudkan organisasi perangkat daerah yang proporsional, efisien dan efektif telah ditetapbahwa memperhatikan surat edaran menteri dalam negeri republik indonesia nomor tanggal desember perihal pedoman teknis pemberdayaan kapasitas kelembagaan perangkat daerah, perlu dilakukan penyesuaian kapasitas kelembagaan perangkat daerah; bahwa dengan ditetapkanka ketentudengan ditetapkannyanjadi salah satu fungsi satuan polisi pamong praja, maka ketentuanidak; inspektorat; badan kepegawaian daerah; badan pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa; badan pemberdayaan perempuan dan keluarga berencana; badan lingkungan hidup; badan ketahanan pangan dan pelaksana penyuluhan; kantor perpustakaan dan arsip daerah; kantor kesatuan bangsa dan politik; kantor pelayanan perijinan terpadu; dan rumah sakit umum daerah datu sanggul rantau. ketentuan diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut paragrafmenyelenggarakan fungsi penyusunterdiri darikesatuan bangsa dan politik kantorkantor; pelaksanaan penyusunan rencana dan program dibidang kesatuan bangsa dan politik; pelaksanaan kegiatmbinagawasingkatan kapasitas aparaturmonitoring, pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugasyelenggaraan kesekretariatan kantor kesatuan bangsa dan politiksub bagian tata usaha; sub bidang bina ideologi dan wawasan kebangsaan; sub bidang politik dan kewaspadaan nasional; subbagan struktur organisasi kantor kesatuan bangsa dan politikantor pelayanan perijinan terpadu dalam melaksanakan tugasnya menyelenggarakan fungsi pelaksanaan penyusu; pemeiltauam dan evaluasi proses pemberian pelayanan rr perijinan; dan pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya. t3) susunan organisasi kantar pelayanan perijinan terpadu.r terdiri dari subbagian tata usaha; seksi perekonomian; seksi kesejahteraan rakyat; seksi pembangunan; seksi pemerintahan dan lain lain; tim teknis; dan kelompok jabatan fungsional. t4t bagan struktur organisasi kantor pelayanan perijinan terpadu, sebagaimana tercantum dalam lampiran iii ]'afl.rnengetahuin5ra, s'memerintahkan pengundangan pe: aturan daerah ini dengan penempatannya dalam l,lembaran daerah kabar paten tapin. dirrnclangk*tt rantau tanggal ta,lir:a.i"i daerah kaetipate taktis, ditetapkan rantau ?.ai: lembar.*it daerah kali'facets tapi| tarikh ilo}tor 'j'i i,aiiiptrat{ peraturan daerah nomor :0i t,{,i tj},r. ttl.j tanggal t^ft limit bagan struktur, organisasi i$isppktora.t kabupaten tapi{ in$lektur pembantu wilayah inspektur pembantu iil. ayah inspektur pembantu wilayah sub bagian amini$rasi umum pokja pengawas pemerintahan& auditor f4orfncx fencer a1. font h6d t aou dari fi| txr file t i g\i ttr,', ili: fff ,;" ''.,i i$rg'''r \ ., ulz lfn vze *sect e() l aox j3> z,qo +ri )turn (i) *4a 3ee *me z.> fmf,r z.g rrr xoz. dots2a flncfrrfa t.fn ono ,+on ehf dtc frc hfz e>tt rard bah5n tts efi *ze ts9h : = fd hfe frn ]."h :.) r'fi c , ,l a ;'' :j:i l. i r r' .,e . ,"l , .' t";; {fn ;e r z.= {r rrt ]x. lti ci) m4z.{4vt {t) +r |
peranti'ran bupiitii i}t'ru lvif yro huv eor' eil tang penetapan besaran dan sering guiigjawaban uang persediaan tahun ii{garasi dengan rahmat that hr[ esa menimbang mengingat bupati ibu', bahwa sesuai pelaksanaan ketentuan pasar peraturan pemerintah nomor3g tahun200 tentang pengrillofaan uang negara daerah, perlu menetapkan besaran uang persediaan dan pertanggungiawaha ya; bahwauntukpel,nksanaan' anggaran tahun anggaran2 ol' satuan kerja perangkat daerah ua'pai diberi:an uang persen'aliran sebagai uangmukakerjauntukmennbiia'yaikegiatanoperasion;sehari.hari, ,.t perlu ditetapkan dengan pera'hutan bupati; bahwaberdasarkanpe,rtinrb:rngansebagaimanadin.raksudda[am huruf dan huruf perlu m'menetap<an peraturan berupa.ti tentang penetapan besaran din pertanggungjawaban uan persediaan tahun anggaran undang undang nomor 4li tahun tentang pembentukan provinsi maluku utara, kabupaten buruan kabu;r'aten maluku tenggara barat{t.lembaran negaraltepubliklndo'kesia tahun999 nomor tambahan llernharan negara republik lndonesia nomor rut,rri*rner telah diubah dengan undang; undang nomor tahun tentang ferruloahan alas undang undang nomor lt6 tahun tren,[arg f}pembentukan pro,vin:;i mialtrku utara, kabupaten buru dan kabupaten maluku tenggara barat lembaran negara reputrliklrndonet;ia tahun20fi} normal73, tambahan lembaran trtegara republik lndonesia nomor undang: undangfirlomortr. tahun2: ()3tentang keuiirngern negara lembaran negara repuhliklntlorregia tahun20ol[ nocat47, tambahan ler.ngaran ntlgarc fteptrbl lndonesia nomor 4i2$6h undang. undang nornrarl t:*uni2o04teatarrg per,'berdaya,rain negara( lembaran negara republiklrrdonesia tahun2004 nomor tambahan { eibar"i tu.g"tt republik lndonesia nomor undang undang nomor tahun tentang$ pemeriksaan pengelolaan dan tanggungjawab lrleuangan negara lembaran tteeira republik lndonesia l'a[run nomor tambahan lembaran negara republik lndonesia nomor rl4 oo); undang undang nomor tahun oo4 tentang pemerintahan daerah lermltaran negara rep,publik lndonesia tahun nomor l25, tambahan lembaran negara republik lndonesia nomor sebagaimana [e'lah diubah dengan undang undang nomor tahun i008 t,rentang p'perubahan kedua atas undang undang nomor tahun ]ffi{ tentang pemerintahan daerah lembaran negara rep'ublilllndonesia tahun20018f{nomor59' tambahan lembaran negara republik lndonesia nonton tt844); undang undang nom 'tahu,tn tentang pertimbangan keuangan antara pemerintirhr futsal dan pemerintahan daerah lembaran negara republik undone,sia tahun o&l[ n'ordo l26, tambahan lembaran negera qluhlik lndonesia nonton c438); undang. undang connor12]tahun20tentang pembentukan peraturan perundang undangan {i' lembaran nefllara republik lndonesia tahun 2ff) n'onto 59r, tambahan lebar'an negara republik lndonesia nomor aa); peraturan pemerintah nomor t'harun tentarrrg pengelolaan keuangan daerah lernbilran negara republik lndonesia tahun nom tambahan l ernbaran legam repr,bill lndonesia nomor5 peraturan pemerintah nomor tahun tentang pedoman pembinaandan pengawasan p,penyelenggaraan pemerintahan daerah lernrbaran negara republik lndonesia tahun 2ff) nomor tambahan { pembagian negara fie5publik polynesia horror4593}; peraturan pemerintah nomor 'l ahun tentang pembagian urusan pemerintahan antara penrerrintah, pemerintahan daerah provinsi, dan pemerintahan daerah kabupaten karta lembaran negara republiklndonesialahun200 nomor|'l2, tambahan lembaran negara republik lndonesia nomor peraturan pemerintah nomor t'ahin 2ffi7 tentang p'pengelolaan uang negara 0daerah(l.ent|aran negara reputlrliklndonesia tahun lfloor e3, tambahan lembaran negara republik indonesia nomor peraturan menteri d;alam n,negeri nomor tahun tentang pedoman pengelolaan keuangan direrahsebagaimanatelahdlubah dengan peraturan menteri d:alam negeri nomor tahun tent ang perubahan a,tas peraturan! menteri dalam negeri nomor tahun tentang perdornan p'pengelolaan keuangan daerah sebagaimana telah diubah dengan peraturan menteri dalam lt{negeri nomor2l tahun20ll.terntiarrg perubahan kedua atas peraturan menteri dalam negeri nomor tahun teni[ang1 pedoman pengelolaan keuangan daerah; peraturan menteri dalang ne1;eri nomor tahun tentang tata cara penatausilhatan dian penyusunan laporan pertanggungjawaban benclahrara serta penyarnpaiannrya; peraturan daerah kabupaten buru nomor tahun 2a07 tentang pokok.pokok pengelola{aart(leuangatr daerah( lembar'irn daerah kabupaten buru tahun 2fi) nomor4' peraturan daerah kahupaterr buru nomor tahun tentang anggaran pendapatan dan belarria daerah kabuaptri:n buru tahun anggaran lembaran daerah kabupaten buru tahun nomor peraturan bupati buru from,r l'l'ahun tentu*g penjabaran anggaran pendapatandan belanja daerah kabupaten::n e}uru tahun anggaran berita da'enam kabupaten buru tahun ol2 nomor m[miitusioi]i: .pera ran pa.nen iip netapanbes an, anda pertangguncia,wabah [jan6 p'eirseeiiaan tahi'n an$air \n menetapkan bar ketentuan\n i'imu dalam peraturan bupati inang dimaksud dengan: daerah adalah daerah kabupaten buru' pemerintah daerah adalah pemerintah daerah kerbupaterr buru' bupati adalah pati buru. anggaran pendapatan dan belanja daerah yang selanjutnya c{disebut ai}bd adalah anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten buru' satuan kerja perangkat daerah yang selanjrrtnrla disebut kpd adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna 'anggaran pen guna barang' pejabat pengelola keuangan daerah yang selaniullnya disebut ppid adalah pejabat yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan att dan bertindak sebagai bendahara umum daerah. bendahara umum daerah yang selanjutnya disebrirt bumi adalah ppid 1range bertindak dalam kapasitas sebagai bendahara umum daerah' bendahara pengeluaran adalah orang yang rlitrrnjuk untuk menerima'l menyirnflan' membayarkan, menatausahakan, dan mennfrrtrngtr srngiaruabkan uang untuk keperluan belanja daerah dalam rangka pelaksanaan appid pi,lt lingkungan pemerintah daerah. uang persediaan yang selanjutnya tersebut uf' adalah u:tng muka kerja ya6g bersifat pengisian kembali ir" jofuirgiyang tidak dapat dilakukan lengan pembayaran langsung dan diberikan sekali dalam setahun dengan ir.terlah yang ditetapkan oleh b'bupati",g pada saat uang persediaan n'mencapai batas minimal. tambah uang persediaan yang selanjutnya disebut ttl adalah penambahan guna melaksanakan kegiatan skpd yang bersifat mencetak dan sudah tidak mencukupi untuk melaksanakan kegiatan tersebut' pembayaran langsung yang selanjutnya disebut adalah pembayar'ran langsung kepada pihak ketiga atas dasar perjanjian k<lun'l perrnbayaran tertentu, bab pet{tapai ibesiiraiii uai{g pei{sedari penetapan besaran tahun anggaran 2013r hari skpd ditentukan berdasarkan jumlah pagu seluruh kegiatan pada $kfd sr:telah dikurangi dengan $kebutuhan pembayaran adalah sebagai berikut: uang persen|a ail ta s t total anggaran belanja skpd ls= total anggaranbelanjayangdicrirl;andenganmekarrismel'masing masing skpd yan1r1 tidak dapat dilakukan dengan melalui ptl l"ahun ang3aran :t3' besaran uang persediaan skpd i'ahun anggaran sebagaimana lima<sud pada adalah sebagaimana tercantum dalang hnrpirarn peraturan bupati ini' dalam rangka pelaksanaan pengeluaran kpi dapat dir:ikan seba slam urang muka kerja untu[linraksud pada alat meliputi kegiatan kegiatan yang dilaksanakan pada sekretariat daerah dan bagian bagian para lierknetari;at daerah; b.sekretariatpada dinas badan lrrspektora kecamatan; sekretariat dprd; sekretariat korps|dan; sub bagian tata usaha pada kantor; mekanisme pencairan dilaksanakan melalui transaksi pemindahbrukuan, transfer dari rekening kas umum daerah kepada rekening [ro milik skpd pada pt' b;ank maluku cabang namea. mekanisme pengisian kembali (revolving) diilaksanalian menggunakan instrumen gu. besaran pengajuan sebagaimana dimaksud pada mak;imam sebesar nominal up. permintaan tambahan yang sr.lah tidak nner:uku;ri guna melaksanakan kegiatan yang bersifat mendesak atr.lan kerja pernah,ralat daerah dapat meq;ajukan tu' batas jumlah pengakuan sebagaimana clirnalksud para harus mendapat persetujuan dari ppid dengan rnemperhatilian rincian kebutuhan dan waktu penggunaan dalam [ral dana tidak habis digunakan dalam (sarta"r] bulan maka sisa ]'u disetor rekening kas umum daerah. ketentuan batas waktu penyetoran sisa tij sebagerimarna dirnakstld da,lam dikecualikan untuk kegiatan yang pelaksanaannya nrelehritri (s,atu) bulan dan kegiatan yang mengalami penundaan dijadwal yang telah tetap*an yang diakibatkan oleh peristiwa luar kendali pengguna anggaran kuasa pe'pengguna anggaran. bab iii pertaitggungjawab pertanggungjawaban penggunaan up c ufn dilaksanakan oleh bendahara pengeluaran secara ali,inisiatif kepada l(kepala skpd melalui pll( sl# paling lambat tanggal bulan berikutnya" pertanggungjawaban penggunaan ul'curry dilaksanakan oleh bendahara pengeluaran spo secara friigsiional kepada topik selaku bud paling kombat tanggal bulan berikut ya. untuk tertib pertanggungjawaban pada akhir tahun ang baran, pertanda buctgiawaban bendahara pengeluaran bulan desemtxrr disarnpail<arr paling lambert t;tanggal desember tahun anggaran berkenaan. pada akhir periode tahun anggaran berjalan, sisa yang masih ada para bendahara pengeluaran baik yang ada secara los maupun dalan rekening barak milik s|od harus disetorkan kembali pada bendahara unum oaertrh melalui rekening kas l,murr daerah pada pt. bank maluku cabang nameaialrarn negeri nomor !li tahun tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah sebagai,mana telah diubah i(dua kali dengan peraturan menteri dalam negeri nomor tahun bab ketan'tuan penutup lll peraturan bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkant(kabupaten buku. ditetapkan namea diundangkan namea pada tanggal, januari fsrrnrygrs_ der kab aten btf sous a3rj c)oo rn\n tnt: (l, o.t tf\t';6a lal bilo4 rt1 ood o l onl niti otl ol'l u'l u') !)q) (>d tn.! f{q o.t ()l (r.l inl fil cji (hi vli r{t ,rl e,l cr. r !.!ao! ooo t.rld c.{ ro ct! u)lr! f. ordo+ fi\t 6t: 6hl g,t olo o.l olo oto 4i4 r{lo nin cr'! <il ool6 *l* ()o uin\t\ ccc,f (fo(,a arti(tt q(fo(:,ln r^c| l\dtl (>o eoa ('} rri f{qi f{tn tf (oo oqo i,\ f{rd oqo(, l'.(o\t ) flo4 cl)fa o,l oo. i.i r{tst et! l!35a e'o()o f.: f!q rl(n o t olo cello (}to oto oto ild 6l^{ orl+ 6il.i o l d.t o;c cl, cll c)lc alc)tc qqq ello, (rll orl ln,r\. nl^rl6 ellorlco dl<'lrl o l c.lq,: mr{ olo olo ild :rl =rl6 :il lro ,)io nlr; "l cle ()o cio6 eln cccc (f()() (>e t+.ir\ rf. oo(, (3qrt (f(}ooq .q+a oouop \ld',q world (,ao <,g o}sn u)inr{ e,i oouop* fl. rf! <)()oe . { t\t c,t oc,ooq c)o c,qoo roa o"oq nrf.! (.{ (.c) ordo.{ u'! l\(o ccc )l() io,() it(> iid |lln (y! rt+'l i.l ()ooo (oq c)oooqstqs o(]s fi, c)o+\ti\ aoo o t fii(nq r{sq ola c(\ sort: r:) 9ll 'r lc, i\'l it:] l1':{ lrn ,! l .llur (ll(tr rrborn tz. :){ l ooa (oa (ado or{.! fno 00t(o .ri r. ) c)ci f r dtl<t.i ooo u'! ^l rrl (\, ccc{! fl"t!t{ cq.toi <+mq nr{ clt oo d,! aoq r.l olo did (oto \iq fll nlr{ .,i ral 'j* ele ,') j) l nrlqoag cc(,r srl.l n,t.o ooo+q rul l'. oo() sto, r{ o.e o\to llo o't c)o r{no{tol o t t!ost! {>oa (fn o)ft (d\t\ olok(} o i (oclc) nl6ls .!l ol6l6 ol6l6r cql (?l rll col(old (f,i litt olok.' o,) ! { f\\(o o*, )t(f )lr) t(f llq )tro rl({ rl(h rll l'\ llc l.r lc. cvd (aoc opold !nl !cl oll 1l fnl o.t crl ot)oo <to llr{n c)q (\{ ir. lr: c)ooo ao6qri r.i c,.! (>o oo\{ rri c,()q tri\ r,)q cc d6* tt, rlc] rlo rlo 'la rlo <rr loq iro i.l fnrq ('r rri d'lr{ (f(,ao non4 o.l oooodl 6lt: ro\rt oouop (&) o.l .(l c)o c'l\t ei* ooo rna r{c) q ( ordo !+o ooo rn{\ (r; f '{ ol+ ccl a!o er! 'o oo (gtt ,! eco .co rcio (tico tt! oj(! e:) j(g ui,c rl, !!l: rlj efc(' .xo rf ,gl! (!:o oj:z e0l ,oiu f.c o!z jtg ot .l:0t (r,c: !a(: f,, e:(t (lt c:fit'(: l.{la, llstr tcr f,, ':: f,, c:final ihl .cr ei: o , :g:t {lt .vbo :f. 't, ri e'o tj5 (ura ru!z l!i=r: l!9ci clfiltsl 'tirol ,tl rol trl r!l;l isl gol &co vs.c (o)c g'o )ooy oc5 ll, jco fr, e(! clo3l g'l t l1 oct !zt ,t!o gco rock! bowl! e(!co (l, eal fra fi+c c(! (oo nno uro joo trc(tco.l cfi(fic cl! ocg uo) no oo eft 3ftblcco\. cft (ts ezc(! (l, eoq a)v o l slot al:zl fil =.c ect efi cr.! cft+ft lol .il.i dlr\i dlr{ fr{ e.l aii f)(\l :f,: ern <?i fa* rrz s;. z . 5x# r!:a< d 1t liar( er( t,, ;ia aia :i) igl eur f,z t,l! ttl,{,;i 0tl d'l s !rt gral itc ito ,aa .g5c ie., go(!o git g:o cov j(g =e*t ga, lo, o c6t!f (!o !,.o coll iel 'tt eo. ecg ordo e3cc !0o6 lrr gi2 e(('g f { l,tc, t92( c(( r.,a iil ;lf til t,u t,rl riz t,c rll ie{( :t, ;itr atti i:*l,i ii? iii;it tru lilnomor tahun tentang perusahaan tarif retribusi izin gangguan menimbang bupati buru, bahwa untuk melaksanakan ketentuan undang undang nomor tahun oa9 tentang pajak daerah dan retribusi daerah penetapanmbentukan provinsi.mengingato9 tentang pajak daerah dan retribusi daerah (l,[amana negara daerah lembarkabupaten buru nomor tah:un oo8 tentang tentang pokok pokok pengelolaan keuangan daerah lebaran daerah kabupaten tahun oo8 nomor peraturan daerah kabupaten buru nomor tahun }ll tentang retribusi lain gangguan lembar daerah kabupaten tahun }o3); peraturan bupati buru nomor tai:l4 nomor memutuskan menetapkan perubahan kedua atas peraturan bupati nomor tahunta daerah kabupaten buru tahun }lt nomor tambahan lembarlain gangguan ditetapkan berdasarkan luas dan jenis usaha sebagai berikut: jenis retribusi tarif izin gangguan jenis retribusi tarif izin gangguan lama baru kawasan industri indeks luas luas l.ool .a0a luas luas lebih dari4. kawasan perdagangan indeks luas luas luas luas lebih dari kawasan pariwisata indeks luas luas luas l.00l luas lebih dari kawasan perumahan dan pemukiman indeks luas luas luas luas lebih dari s00. 7s0. s00. 2s0. katagori industri industri komersil telkom luas luas luas luas lebih dari industri rumahan bengkel luas0 20m2 luas luas 5l luas lebih dari katagori perdagangan konstruksi luas0 10mz luas luas 21m2 luas luas lebih dari katagori pariwisata dan transportasi pariwisata luas luas luas o1. luas lebih dari500 transportasi rvrooil umum penumpang voil damri rohit pribadi vobilrrrt l*ornoont perumahan dan lor*r*,t,n* la. p"rumahan tuas tu.t 1oo lrr, 7o1 2oo t uas lebih dari200 perumahan komersil tuas lrr, rrr, 2o7 m2 5oo ,rm lebih dari500 lrnrnoonr pembangunan linux dan jembatan lr. tata lrr l00 ,rr, 5oo 7s0. 3s0. s00. s00. s00. l5. lnp lno l*, l , lnp l*o l*p lrt luas lebih dari 1000m2 jembatan luas luas luas luas lebih dari 1000m2 rp.i dengan penempatannya dalam berita daerah kabupaten buru. ditetapkan namea dari o15 u, masuki oada diundangkan namea pada tanggal jangan al5 sekretaris daerah pt<reutet buru,{ r?'*'r'o' esai,ii .lrd souls berita daerah kabupaten buru tahun nomor |
riasdengan rahmat tuhan yang maha esa bupati lampung tengah: menimbang bahwa agar anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten lampung tengah dapat dilaksanakan secara efektif, efisien, berdayaguna dan berhasilguna serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan, bahwa atas dasar pertimbangan huruf tersebut atas, perlu menetapkan petunjuk pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten lampung tengahsecara administratif bertanggungjawab atas pelaksanaan tugasnya kepada kepala skpd selaku pengguna anggaran dan secara fungsional bertanggungalam melaksanakan tata usaha keuangan satuan kerja, bendahara pengeluaran penerimaan dapat dibantu oleh beberapa pembantu bendahara, sekurang kurangnya terdiri: seorang kasir, penyimpan uang, pencatat pembukuan, pembuat dokumen pengeluaran dan penerimaan uang: penetapan pembantu bendahara pengeluaran penerimaan tersebut disesuaikan dengan kebutuhan dan ditetapkan dengan keputusan kepala satuan kerja perangkat daerah skpd) (l) dalam hal bendahara pengeluaran penerimaan menyimpan uang dalam suatu bank, maka penyimpanannya dilakukan pada pt. bank lampung cabang bandar jaya dalam bentuk giro, jasa giro atas simpanan bendahara pengeluaran penerimaan dimaksud agar dipindahbukukan rekening kas umum daerah: penanggungjawab anggaran dan bendahara pengeluaran penerimaan wajib menyelenggarakan pembukuan pencatatan secara tertib, sehingga setiap saat dapat diketahui,:geluaran pembantu dan bendahara penerimaan pembantu kepala satuan kerja perangkat daerah skpd) dapat menetapkan bendahara penerimaan pembantu dan bendahara pengeluaran pembantu sesuai dengan kebutuhan. bendahara penerimaan pembantu dan bendahara pengeluaran pembantu hanya melaksanakan ketatausahaan uang pada dpa kuasa pengguna anggaran yang menjadi unit kerjanyapembantu dan bendahara pengeluaran pembantu wajib menyelenggarakan pembukuan yang tertib dan teratur atas uang yang menjadi wewenangnya dengan berpedoman kepada standar akuntansi pemerintahan dan peraturan perundang undangan, s5) bendahara penerimaan pembantu dan bendahara pengeluaran pembantu wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran yang menjadi wewenangnya, kepada bendahara penerimaan dan atau bendahara pengeluaran skpd paling lambat tanggal setiap bulannya, laporan pertanggungjawaban bendahara penerimaan pembantu dan bendahara pengeluaran pembantu menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari laporan pertanggungjawaban bendahara penerimaan dan bendahara pengeluaran, bagian kelima ketatausahaan pengeluaran skpdpengajuan surat permintaan pembayaran uang persediaan spp up) ringkasan surat permintaan pembayaran uang persediaan spp up): rincian surat permintaan pembayaran uang persediaan spp up): salinan surat penyediaan dana spd)pp ls dan, lampiran lain yang diperlukan. ketentuan batas jumlah uang persediaan setiap skpd berdasarkan pertimbangan pada jumlah anggaran skpd setelah dikurangi perkiraan komponen belanja daerah yang akan dilaksanakan melalui pembayaran langsung (ls) serta mempertimbangkan ketersediaan dana pada kas umum daerah. dapat diberikan dalam batas batas sebagai berikut:lima puluh juta) untuk pagu sampai dengan rp. , (tiga miliyarseratus juta rupiah) untuk pagu diatas rp. (lima miliyar rupiah) sampai dengan rp. , tujuh miliyartujuh miliyar rupiah), perubahan besaran diluar ketentuan pada butir sampai dengan ditetapkan oleh kepala badan. penggantian kembali sebagaimana dimaksud pada butir sampai dengan dapat dilakukan setiap bulan sesuai dengan besaran capaian uang yang dapat dipertanggungjawabkan dan dilakukan tutup buku bulanan. penggantian kembali sebagaimana dimaksud pada butir sampai dengan dapat sebelum dilakukannya tutup buku bulanan pada bulan berkenaan dapat diberikan apabila dana telah dipergunakan sekurang kurangnya (tujuh puluh lima persen) dari dana yang diterima, dalam hal penggunaan belum mencapai (tujuh puluh lima persen), sedangkan skpd yang bersangkutan memerlukan pendanaan melebihi sisa dana yang tersedia, maka dapat mengajukan tup, penerbitan penggantian surat permintaan pembayaranganti uang persediaan: dokumen surat permintaan pembayaran ganti uang spp gu) sebagaimana dimaksud terdiri dari surat pengantar permintaan pembayaran ganti uang spp gu): ringkasan permintaan pembayaran ganti uang spp gu): rincian permintaan pembayaran ganti uang spp gu): surat pengesahan laporan pertanggungjawaban bendahara pengeluaran atas penggunaan dana surat permintaan pembayaran uang persediaan ganti uang tambahan uang spp up gu tu) sebelumnya.: dan lampiran lain yang diperlukan. penerbitan pengajuan dokumen surat permintaan pembayaran tambahan uang spp ttambahan uang persediaan. dokumen surat permintaan pembayaran tambahan uang spp tu) sebagaimana dimaksud terdiri dari: surat pengantar permintaan pembayaran tambahan uang spp tu) ringkasan permintaan pembayaran tambahan uang spp tu) rincian permintaan pembayaran tambahan uang spp tu)batas jumlah pengajuan surat permintaan pembayaran tambahan uangdalam rangka untuk mempertanggungjawabkan dana tambahan uang yang diterima, bendahara pengeluaran mengajukan satu nihil, dengan dihampiri surat pengesahan pertanggungjawaban bendahara pengeluaran atas penggunaan dana beserta lampiran dan bukti bukti pendukungnya, rincian pengeluaran per rincian objek belanja. pengaju dan surat permintaan pembayaran tambahan uang spp tu) sebagaimana dimaksud dalam dan digunakan dalam rangka pelaksanaan pengeluaran satuan kerja perangkat daerah skpd) yang harus dipertanggungjawabkan. penerbitan pengajuan dokumen surat permintaan pembayaran langsung spp ls) untuk pembayaran langsung dengan jumlahsurat permintaan pembayaran spp) langsung dapat dikelompokan menjadi: spp ls gaji dan tunjangan, spp ls barang dan jasa non pihak ke spp ls barang dan jasa pembayaran kepada pihak ketiga, spp ls belanja pengeluaran skpd. spp ls belanja pengeluaran skpd sebagaimana dimaksud pada mencakup: belanja bagi hasil dan bantuan keuangan, belanja bantuan sosial yang nilainya diatas rp. (lima juta rupiah) dan telah disetujui ditetapkan oleh bupati: belanja hibah, belanja tidak terduga pembayaran pokok pinjaman yang jatuh tempo, biaya bunga, dan biaya administratif pinjaman, pengeluaran pembiayaan lainnya. dokumen surat permintaan pembayaran langsung spp ls) sebagaimana dimaksud terdiri dari: surat pengantar permintaan pembayaran langsung ringkasan permintaan pembayaran langsung rincian permintaan pembayaran langsung dan lampiran surat permintaan pembayaran langsung pejabat pelaksana teknis kegiatan ppt) menyiapkan dokumen surat permintaanurat permintaan pembayaran langsung spp ls) pengadaan barang dan jasa kepada pejabat pelaksana teknis kegiatan ppt) untuk dilengkapi. bendahara pengeluaran mengajukan surat permintaan pembayaran langsung spp ls) sebagaimana dimaksud dalam kepada pengguna anggaran setelah ditandatangani oleh pejabat pelaksana teknis kegiatan ppt), surat permintaan pembayaran langsung spp ls) sebagaimana dimaksud pada .curat permintaan pembayaran langsung spp ls) belanja barang dan jasa untuk kebutuhan satuan kerja perangkat daerah skpd) yang bukan pembayaran langsung kepada pihak ketiga dikelola oleh bendahara pengeluaran, pengguna anggaran kuasa pengguna anggaran, penelitian kelengkapan dokumen surat permintaan pembayaran spp) sebagaimana dimaksud pada dilaksanakan oleh pejabat ketatausahaan keuangan satuan kerja perangkat daerah ppk skpd), ppk skpd mengadakan verifikasi terhadap surat permintaan pembayaran spp) mengenai kebenaran pengeluarandan kebenaran serta sahnya tagihan, dalam hal dokumen yang diajukan sebagaimana dimaksud pada tidak lengkap, pejabat ketatausahaan keuangan satuan kerja perangkat daerah ppk skpd) mengembalik, dan surat permintaan pembayaran langsung spp ls) kepada bendahara pengeluaran untuk dilengkapi: dalam hal dokumen spp tidak lengkap dan sah, ppk skpd menyiapkan surat penolakan penerbitan spm, selambat lambatnya hari sejak dokumen spp diterima: dalam hal berkas spp tersebut dinyatakan lengkap dan sah, ppk skpd menyiapkan rancangan surat perintah membayar spm) sesuai dengan jenis spp yang diajukan oleh bendahara pengeluaran, penyiapan spm selambat lambatnya (dua) hari sejak berkas spp dinyatakan lengkap dan sah, ppk skpd mengajukan rancangan spm kepada kepala skpd untuk ditandatangani, berdasarkan rancangan spm yang telah ditandatangani, ppk skpd menerbitkan spm, dan kemudian diajukan kepada kepala skpd untuk otorisasi dan ditandatangani, spm yang telah otorisasi, selanjutnya diteruskan kepada kepala skpd selaku bud untuk diterbitkan sp2d, bagian keenam ketatausahaan penerimaan penyetoran penerimaan pendapatan daerah oleh bendahara penerimaan dalam kas umum daerah dilakukan dengan uang tunai: penyetoran sebagaimana dimaksud pada (l) rekening kas umum daerah pada bank pemerintah yang ditunjuk, dianggap sah setelah kuasa bendahara umum daerah bud) menerima nota kredit:atuan kerja perangkat daerah skpd) wajib menyelenggarakan pembukuan dpada satuan kerja perangkat daerah skpd)serta secara fungsional kepada pejabat pengelola keuangan daerah ppid selaku bud)dihampiri dengan: buku kas umum buku pembantu per rincian obyek penerimaan buku rekapitulasi penerimaan harian, dan bukti bukti penerimaan lainnya yang sah ppk skpd melakukan verifikasi, evaluasi dan analisis atas laporan pertanggungjawaban bendahara penerimaan, dalam rangka rekonsiliasia terhadap laporan pertanggungjawaban penerimaan oleh bendahara penerimaan pembantu, penulisan kode rekening dalam surat tanda setoran sts) berpedoman pada peraturan perundang undangan. bagian ketujuh ketatausahaan pengeluaran skpd untuk setiap pengeluaran atas beban anggaran pendapatan dan belanja daerah apbd) diterbitkan surat penyediaan dana spd) atau keputusan lainnya yang disamakan dengan itu, oleh pejabat yang berwenang,:, satuan kerja perangkat daerah skpd) yang mendapat alokasi anggaran belanja tidak langsung anggaran belanja langsung setiap kegiatan dituangkan pada dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat daerah dpa skpd) sesuai dengan masing masing kode rekening belanja: permintaan belanja yang belum terprogram dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah apbd), harus terlebih dahulu mendapat persetujuan bupati. dana anggaran yang diperlukan guna membiayai belanja disediakan dengan menerbitkan surat penyediaan dana spd) setelah dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat daerah dpa skpd) disahkan. surat penyediaan dana spd) untuk keperluan belanja tidak langsung dan belanja langsung diterbitkan untuk keperluan (satu) bulan dan atau sesuai dengan kebutuhan. penerbitan surat penyediaan dana spd) berdasarkan surat permohonan penerbitan spd yang diajukan oleh kepala satuan kerja perangkat daerah skpd), setelah melalui pemeriksaan atas kebenaran jumlah permohonan spd tersebut dengan jumlah menurut dpa, serta pertimbangan atas ketersediaan dana pada kas umum daerah. pencairan dana pada kas umum daerah, melalui prosedur surat perintah pencairan dana sp2d) yang diterbitkan oleh kepala skpd selaku bud, penerbitan sp2d diajukan oleh kepala skpd dengan menyampaikan berkas spm dengan kelengkapan persyaratan yang telah ditentukan sesuai jenis spm yang diajukan, kepala skpd menyampaikan berkas spm beserta kelengkapannya kepada kuasa bud untuk diverifikasi kebenaran keabsahan berkas spm yang diajukan. apabila berkas spm dinyatakan lengkap dan sah, maka berkas pengajuan spm dibubuhi cap setuju diterbitkan sp2d dan selanjutnya diterbitkan sp2d, apabila berkas spm tersebut dinyatakan tidak lengkap dan atau tidak sah maka berkas pengajuan spm dibubuhi cap ditolak penerbitan sp2d dan selanjutnya berkas dikembalikan kepada skpd, dengan dihampiri surat penolakan penerbitan sp2d, sp2d yang diterbitkan oleh bud dikategorikan sebagai sp2d up, sp2d gu, sp2d tu, dan sp2d ls, sesuai dengan spm yang mendasari penerbitan sp2d tersebut, penolakan penerbitan sp2d sebagaimana dimaksud pada (s), selambat lambatnya (satu) hari kerja sejak diterimanya spm, penerbitan sp2d untuk berkas spm yang sudah dinyatakan lengkap dan sah diatur sebagai berikut sp2d up tu ls diterbitkan selambat lambatnya (dua) hari kerja sejak spm diterima: sp2d diterbitkan selambat lambatnya (tiga) hari kerja sejak spm diterima. pada akhir tahun anggaran, bud menerbitkan sp2d nihil dan sp2d nihil sesuai dengan berkas spm nihil dan spm nihil yang diajukan oleh kepala skpd: pejabat pengelola keuangan daerah ppid) wajib menolak apabila permintaan pembayaran up, gu, dan tersebut tidak sesuai dengan kelompok, jenis obyek dan rincian obyek belanja dan atau melampaui jumlah uang yang disediakan dalam dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat daerah dpa skpd) dan surat penyediaan dana spd), permintaan pembayaran up, gu, dan tersebut tidak didukung oleh kelengkapan dokumen sesuai ketentuan peraturan perundang undangan. bagian kedelapan, buku kas umum bendahara ditutup tiap bulan dan diketahui oleh penanggungjawab anggaran, sisa buku kas umum harus sesuai dengan sisa buku kas pembantu,surat surat berharga,, pelaksanaan dan ketatausahaan keuangan daerah berpedoman kepada peraturan perundang undangan,, perbaikan kesalahan dalam buku kas yang disebabkan oleh kesalahan tulis, pembentukannya sebagai berikut, bila terjadi kesalahan tulis dalam bulan berjalan dan diketahui sebelum buku kas:diketahui oleh sekretaris daerah. pengurusan dokumen dokumen keuangan harus dilakukan oleh yang berhak surat kuasa tetap harus dibuat dihadapan notaris, penerimaan pengeluaran, diatur ketentuan sebagai berikut: sisa kas yang ada pada bendahara penerimaan pengeluaran sudah harus disetor kas umum daerah paling lambat akhir desember tahun anggaran yang bersangkutan. sisa kas yang disetor kas umum daerah atas tanggal desember tahun anggaran yang bersangkutan sampai dengan selambat lambatnya tanggal januari tahun anggaran berikutnya sisa up), harus dicatat sebagai kas bendahara penerimaan pengeluaran pada neraca skpd akhir tahun anggaran dan diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan talk) skpd, penyetoran sebagaimana dimaksud pada huruf (a) dan (b). bagian kesembilan pertanggung jawaban pengguna anggaran bendahara pengeluaran setiap bulan secara administratif wajib mempertanggungjawabkan penggunaan uang yang dikelola kepada kepala skpd selaku pengguna anggaran melalui ppk skpd serta secara fungsional kepada ppid selaku bud paling lambat tanggal bulan berikutnya, dokumen laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada mencakup:, bukti atas penyetoran pn kas negara registrasi penutupan kas setiap bukti pengeluaran penggunaan uang pertanggungjawaban oleh bendahara harus diverifikasi terlebih dahulu oleh pejabat ketatausahaan keuangan satuan kerja perangkat daerah ppk skpd) pada satuan kerja perangkat daerah skpd) yang bersangkutan, apabila berkas pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada dinyatakan lengkap dan sah, serta telah sesuai menurut ketentuan, pengguna anggaran menerbitkan surat pengesahan laporan pertanggungjawabs5) apabila berkas pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada dinyatakan tidak lengkap dan tidak sah menurut ketentuan yang berlaku, maka berkas surat pertanggungjawaban bendahara pengeluaran dikembalikan lagi untuk dilengkapi dan diperbaiki, dan diterbitkan surat penolakan pengesahan pertanggungjawaban. apabila surat pertanggungjawaban spj) pada tanggal bulan berikutnya belum diterima oleh kepala satuan kerja perangkat daerah skpd), maka kepala satuan kerja perangkat daerah skpd) mengirim surat peringatan pertama kepada bendahara yang bersangkutan, yang temuannya disampaikan kepada inspektorat: apabila surat pertanggungjawaban spj) tersebut belum juga disampaikan pada tanggal bulan yang sama, maka kepala satuan kerja perangkat daerah skpd) mengirimkan surat peringatan kedua, yang temuannya disampaikan kepada inspektorat,(kw,.okumen pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat daerah dpa skpd). tanda bukti pelunasan pengeluaran harus ditandatangani oleh yang berhak menerima pembayaran, tanda tangan dilakukan dengan tinta hitam dan daya tahan cintanya terjamin (tidak luntur), apabila yang berhak menerima pembayaran lebih dari (satu) orang maka tanda bukti pelunasan pengeluaran yang menandatangani cukup (satu) orang yang mewakili tetapi harus didukung oleh daftar nama nama yang ditanda nama penerima pembayaran, dibubuhi tandatangan serta cap dinas lembaga satuan kerja perusahaan yang bersangkutan secara jelas. tanda apabila ada tanda tangan yang dibubuhkan diatas bukan tanda tangan yang seharusnya agar dilampirkan suara kuasa, yang menyatakan pemberian kuasa dengan menyebutkan nama dan alamat yang jelas dari yang berhak menerima pembayaran penerima kuasa dimaksud,dikenal oleh bendahara penerimaan pengeluaranitansi itu benar benar telah dibayarkan kepada yang berhak dihadapan mereka: bendahara penerimaan pengeluaran harus yakin, bahwa tanda tangan untuk pelunasan adalah dari yang berhak menerima pembayaran. setiap orang yang menandatangani sah atau mengesahkan bukti yang dapat dipergunakan sebagai dasar untuk memperoleh hak pembayaran dari daerah, bertanggung jawab atas kebenaran isi surat tersebut,tuntutan lainnya menurut peraturan perundang undangan,. tanda bukti pembayaran uang muka kerja panjar belum dapat dijadikan sebagai pertanggungjawaban, uang muka kerja panjar adalah uang yang harus diberikan oleh bendahara penerimaan pengeluaran terlebih dahulu sebelum suatu kegiatan pekerjaan dilaksanakan, dan bendahara penerimaan pengeluaran dapat membuat tanda terima sementara sebagai bukti pengeluaran uang dari kas bendahara penerimaan pengeluaran, pemegang uang muka kerja panjar adalah orang yang ditunjuk sebagai bendahara pengeluaran pembantu yang ditetapkan dengan keputusan kepala skpd, khusus untuk menyampaikan pembayaran kepada yang berhak menerimanya,nya diatur sebagai berikut bagi bendahara penerimaan pengeluaran pengelola uang yang nilainyamaka perlu ditunjuk bendahara pengeluaran pembantu,t. rp.ioi.ih pada tempat yang disediakan (bertanda hituuee. tahun . rincian rencana penggunaan dana urut rincian objek yo) yo. oo. yo. aan noh oo8 .| nohtambahan uang persediaan (spp tu) nomor!: hn. tahun. surat pengantar kepada yth. pengguna anggaran kuasa pengguna anggaran skpd en esanantatananaknanaenannnaan nana nan tahun anggaran bdakaananaanana anakan dasar pengeluaran spd nomor mgnaanananananan aan aan jumlah sisa dana spd bkaanananaaa aan (terbilang: |.) nama bendahara pengeluaran bankanaanaananaa anakan jumlah pembayaran yang diminta bkaannanan ena aan (terbilang: .oo) nama dan nomor rekening bank banana anakan pesetanakesan, tanggal tambahan uang persediaan (spp tu) mof: lana le. ringkasan skpd urut nan jaan sp2d peruntukan up |. sp2d peruntukan |. |(sp2d peruntukan |. jasa lo. mhi rpr oontnnnnntorannn kenentanaanaaan il men cc. (|g si. nan pan an) tg: (la lea pe. tia za: pp. sal. seo ba: ds: sa: jampung tengah. badan adalah badan pengelolaan keuangan dan aset daerah kabupaten lampung tengah. inspektorat adalah inspektoratvii peraturan bupati lampung tengah nomor tahun tanggal januari pemerintah kabupaten lampung tengah surat perintah membayar (spm) format: tahun anggaran . up gu tu ls9 nomor spm: isi oleh ppk skpd kuasa bendahara umum daerah potongan potongan: kabupaten.oroocoo. supaya menerbitkan sp2d kepada: on: uraian skpd dinas kesehatan jumlah keterangan rekening) bendahara pengeluaran pihak ketiga? .cocok luaran wajib pegawai negeri tabungan kanaanaaann ena anna pegawai & . dasar pembayaran dan tanggal spd. loo belanja tidak langsung jumlah potongan soem belanja langsung informasi (tidak mengurangi jumlah pembayaran spm) pembebanan pada kode rekening .kode rekening| uraian umah io.|urutan |rumah keterangan 'ulen ho. lem lo. io. jumlah rpameme loo jumlah spm rpm uang sejumlah kepala skpd, jumlah spp yang diminta tanda tangan) nomor dan tanggal spp rencana (nama lengkap) nip,:s5s kp) pr)gas (gaji, barang dan jasa) bupati lampung tengah, mustafa pe) png pas) s33 sa naa te) poo las p8: (ar ras sisi tsa) ng: bli b1: bt: bl: el: al: be: sel bl: bo: nge kel maa jang (8s (mg sia 13a (sis lal aoi akan pl: pan pun (s2 a|. el: abe ana. ajal gag ita lao h | ku) asia s355 gan hh. sal lala allo malsisisi sas. kolom diisi dengan tanggal diterbitkannya sp2d. kolomrei kav km smkennrn tnj laldan penggunapemerintah kabupaten lampung tengah surat penolakan penerbitan sp2d kepada yth pengguna anggaran kuasa pengguna anggaran. di nomor nnnantnretanaanaaan lampiran nnnnatanatannananmot: .ee, pemerintah kabupaten lampung tengah register surat penolakan penerbitan sp2d jumlah rp) urut tanggal uraian keterangan ur guru bel human too kuasa bendahara umum daerah tanda tangan) (nama lengkap) nip. bupati lampung tengah, mustaf, pembelian pembelian dan lain lain, tidak perlu ditunjuk bendahara pengeluaran pembantu, tetapi cukup diberikan kepada yang bertanggungjawab terhadap kegiatan tersebut. sedangkan pertanggungjawabannya harus dibuat tanda bukti pengeluaran atau kwitansi dan pendukung lainnya masing masing menurut kegiatan, biaya yang dikelola unit pelaksana teknis upt) harus diterima kebendahara pengeluaran mencatat pengeluaran kas atas uang muka kerja panjar dalam buku kas umum dan buku panjar, bendahara pengeluaran pembantu mencatat penerimaan uang muka kerja panjar dalam buku kas umum pengeluaran pembantu pada sisi penerimaan, dan mencatat pengeluaran kas sesuai bukti bukti yang sah pada sisi pengeluaran, uang muka kerja dipertanggungjawabkan dalam waktu (satu) bulan, atau selambat lambatnya (satu) minggu sebelum penutupan buku kas umum pada akhir tahun anggarann ph, ringkasan pengeluaran per rincian obyek yang disertai dengan bukti bukti pengeluaran yang sahdan dituangkan dalam berita acara pemeriksaan kas, berita acara pemeriksaan kas sebagaimana dimaksud pada disertai dengan register penutupan kas. bentuk bentuk formulir yang diperlukan dalam pengurusan spp, spm, sp2d sebagaimana tercantum dalam lampiran sampai dengan viii peraturan ini. bab, pergeseran antar rincian obyek belanja dalam obyek berkenaan dilakukan atas persetujuan pejabat pengelola keuangan daerah ppin ditata: untuk nilai jumlah pembelian pengadaan barang dan jasa dengan nilai sampai dengan rp. (sepuluh juta rupiah), dilengkapi bukti pembelian berupa faktur nota, untuk nilai jumlah pembelian pengadaan barang dan jasa diatas rp. (sepuluh juta rupiah) sampai dengan rp. (lima puluh juta rupiah) harus mempunyai surat pesanan, melampirkan kwitansi serta berita acara hasil pemeriksaan petugas yang ditunjuk yang menyatakan bahwa barang tersebut telah diterima dengan cukup, baik dan sesuai dengan pesanan. untuk nilai jumlah pembelian pengadaan barang dan jasaharus dibuatkan spk surat perintah kerja) dengan dilengkapi dokumen dokumen pengadaan barang jasa dan atau penunjukan serta dibuatkan berita acara pemeriksaan barang dan berita acara penerimaan barang dan jasa. untuk nilai jumlah pembelian pengadaan barang dan jasa,hasil pekerjaan dan berita acara penerimaan barang dan jasa. khusus untuk kegiatan pengadaan secara pelelangan penunjukan langsung pengadaan langsung yang dikontraskan nonstruktural) dilaksanakan melalui unit layanan pengadaan ulp). dalam rangka pelaksanaan pengadaan barang dan jasa, uang muka kontrak borongan dapat diberikan kepada penyedia barang dan jasa, dengan ketentuan sebagai berikut: untuk usaha kecil setinggi tingginya (tiga puluh persen) dari nilai kontrak. untuk usaha menengah dan besar setinggi tingginya (dua puluh persen) dari nilai kontrak hal hal yang belumll):h, pekerjaan sebagaimana dimaksud pada dapat dilakukan dengan cara swakelola oleh pihak ketiga,, kesepakatan sebagaimana dimaksud pada dan penunjukan,urat perjanjian kerja spk)n pengembangan sumber daya manusia sepanjang telah dianggarkan dalam apbd:: kepada pejabat atau aparatur sebagaimana dimaksud pada diberikan honorarium,, s6) kepada pejabat atau aparatur dapat diberikan honorarium yang besarnya ditetapkan tersendiri sepanjang kegiatan tersebut bersifat khusus sebagaimana maksud dalam bab vii dana bantuan sosial dan dana hibah dana bantuan sosial dan dana hibah yang bersumber dari apbd yang sifatnya pemberian dalam bentuk dana uang, dianggarkan dalam dpa ppid, mekanisme pengadaan barang jasa serta pertanggungjawaban dana bantuan sosial dan atau dana hibah berpedoman kepada peraturan yang berlaku. penerima dana bantuan sosial hibah wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban dana atas bantuan sosial hibah yang diterima kepada bupati melalui kepala badan pengelolaan keuangan dan aset daerah. satuan kerja perangkat daerah skpd) kabupaten lampung tengah yang menerima bantuan sosial hibah dari pihak ketiga, wajib melaporkan kepada bupati cg. kepala badan, temuannya disampaikan kepada inspektorat, satuan kerja perangkat daerah skpd) wajib menyampaikan surat pertanggung jawaban spj) pengelolaan dan bantuan sosial hibah tersebut kepada bupati cg. kepala badan temuannya disampaikan kepada inspektorat, bab viii kerja lembur,atuan kerja perangkat daerah skpd), kepada pegawai yang diperintahkan menjalankan kerja lembur selama (empatapabila pekerjaan dilaksanakan pada hari libur, uang lembur dapat diberikan (dua ratus persen) dari besarnya uang lembur pada hari kerja biasa, dengan diikuti oleh volume pekerjaan serta waktu (jam) yang terlebih dahulu mendapat surat perintah tugas dari kepala skpd, jika pelaksanaan kegiatan dimaksud belum dapat diselesaikan selama (empat) jam, maka pekerjaan dapat dilaksanakan untuk (empat) jam berikutnya dan diberikan uang lembur dan uang makan,, bila melibatkan instansi lain dapat diberikan makan, besarnya biaya konsumsi, snack, makan, cuci cetak film, foto copy, jilid, cover dan spanduk dalam rangka pelaksanaan kegiatan yang sumber dananya dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja daerah apbd) telah tercantum dalam dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat daerah dpa skpd))ilakukan inspektorat,januari bupati lampung tengah, mustafa diundangkan gunung sugih pada tanggal, januari sekretaris daerah kabupaten lampung tengah, rita daerah kabupaten lampung tengah tahun nomor .&.lampung tengah surat permintaan pembayaran uang persediaan (spp up) nomor joenakanananananana aan tahun anggaran posananeananennen antena nan aaaaaa dasar pengeluaran spd nomor kawanan tanaka aan jumlah sisa dana spd prp sanaanantananannan anna (terbilang.) f . nama bendahara pengeluaran dennanananannaananananananan anna jumlah pembayaran yang diminta prp sensasasesasaneaaa nan (terbilang. ja) nama dan nomor rekening bank pankakanaaanaaaaaaaaaankabupaten lampung tengah surat permintaan pembayaran uang persediaan (spp up) mof wu. tahun . ringkasan berdasarkan keputusan bupati lampung tengah nomor . tanggal ee. tentang penetapan jumlah uang persediaan untuk skpd kenananananaaana sejumlah .i jan terbilang: .ioo kkbupati lampung tengah diisi dengan nomor keputusan bupati lampung tengah yang mendasari penetapan jumlah dana up. diikuti dengan pengisian tanggal keputusan bupati lampung tengahlampung tengahuang persediaan (spp up) mof tahun . rincian rencana penggunaan kode rekening uraian jumlah jenis total| terbilang: .cbooo oom ekganti uang persediaan (spp gu) mof h.,bnkanaanan nanas nana tahun anggaran knkanananananan esa aan dasar pengeluaran spd nomor pnnannnanatan san fanaa sana aan aan jumlah sisa dana spd prp senansanaasanen ana (terbilang:.ec nk) nama bendahara pengeluaran hnaanaanannannaanaan akan jumlah pembayaran yang diminta prp senasnaeaneel (terbilang: . oom) nama dan nomor rekening bank dakananenannanaaa a lena tahun . ringkasan skpd inna ho. lo. mat, repooseasarensesasan sp2d peruntukan lo.| sp2d peruntukan io. sp2d peruntukan |. ega tunjangan meets jasa . dian rpp tonloose: tahun . rincian penggunaan dana kode rekening jumlah jenis aan total| terbilang: .omeerekatnan aandokumen pelaksanaan anggaran skpd yang selanjutnya disebut dpa skpd 'ampiran iii peraturan bupati lampung tengah nomor tahun tanggal januari formulir spp gajikanakanananeananaananaanaaan tahun anggaran bonagaananaatanen nana anna dasar pengeluaran spd nomor kaakanannana nana anna jumlah sisa dana spd bkakaaaananeannana aan (terbilang: .o. wooetnaan) untuk keperluan bulan pakakananananaannkaa aan nama bendahara pengeluaran posakaanannananaanan anna jumlah pembayaran yang diminta bkanananasasananana aan enaaaaan (terbilang: .oooeok) nama dan nomor rekening bank bkanankanan nana asana aanii. tahun . ringkasan jumlah dana dpa skpd dpp skpd urut nan sana |sp2d peruntukan up enpetetetanantatamna |sp2d peruntukan pereteneenneeneetaan| |sp2d peruntukan pereetenenteteneesana tunjangan bae jasa vo. mirip saraoenenenentanananmof: lee. tahun . rincian rencana penggunaan dana bulan: .ooooooooocooooooo.o. kode rekening jumlah urut rincian objek ian aan asy aan mustafa lampiran peraturan bupati lampung tengah nomor tahun tanggal januari formulir spp barang dan jasa: lkakanaana kanan nan ana aaaa tahun anggaran bekaanananna anna dasar pengeluaran spd nomor bedakan aan akan jumlah sisa dana spd benaman anakan anna (terbilang: . lak) nama bendahara pengeluaran cetakan ana jumlah pembayaran yang diminta benanananannn tanah (terbilang: .voodoo men)hee, tahun . ringkasan program donnnntanananenanananan nana nenek anna anakan nana kegiatan dcakananannana anakan anal akan anna nomor dan tanggal dpa dpp deal skpd dpakaaannaa enanananaa aaaaanaan nama perusahaan donkaananannanaan anna sana aan laa ana bentuk perusahaan :a. pt nv b.cv firma lain lain alamat perusahaan dgganananaanan naa aka asalan nama pimpinan perusahaan pnntanaenan nana ana aka nama dan nomor rekening bank: .ooo oom nomor kontrak dknakanananaanan aan ana ena aan kegiatan lanjutan ya bukan waktu pelaksanaan kegiatan donkakannatanananananananan ana asean deskripsi pekerjaan dnnkanatanananana aan jumlah dana dpa skpd dpp skpd deal skpd urut aan reposetarereoeneaaaa sp2d peruntukan ' sp2d peruntukan sp2d peruntukan tu sp2d peruntukan pembayaran gaji dan tunjangan sp2d peruntukan pengadaan barangl pada tempat yang disediakan (bertanda eeakhiri ecbab prinsip prinsip pelaksanaan apbd (l),, yang dimaksud dengan dikelola secara tertib adalah bahwa keuangan daerah dikelola secara tepat waktu dan tepatrinsiph,ls, tahun . rincian rencana penggunaan dana kode rekening uraian jumlah urut rincian objek aan jumlah|belanja skpdanaananan kanan tahun anggaran donkannananananan nana nana dasar pengeluaran spd nomor dosnananan tatanan aan aan jumlah sisa dana spd psnananananantanan aan ana (terbilang: .oo oo) untuk keperluan bulan kananananananan sana anna nama bendahara pengeluaran bsaaananaananan anna jumlah pembayaran yang diminta dnnananannana nenek aan (terbilang: .oooeenkekk) nama dan nomor rekening bank dakanananann enringkasan deal skpd ata |sp2d peruntukan up' seeteeteeeteea sp2d peruntukan eter) |sp2d peruntukan pepeseatetenietenana |sp2d peruntukan ls retententerteteensen esasanesasaoiea oo) bendahara pengeluaran nama lengkap) nip. pesta untuk berbagai peristiwa bagi, penyelenggaraan kegiatan oleh satuan kerja perangkat daerah dalam bentuk: rapat kerja,rapat dinas, seminar, pertemuan widya karya dan sejenisnya, upacara peletakan batu pertama, pembukaan, penutupan, peresmian proyek, kantor dan sejenisnya, penyambutan pejabat: dibatasi sampai pada hal hal yang sangat penting. satuan kerja perangkat daerah skpd) sebagai pengguna anggaran, harus dapat menggunakannya secara efisien, tepat guna, tepat sasaran dan tepat waktu serta dapat dipertanggungjawabkan bab iii pelaksanaan pengelolaan apbd bagian kesatu penanggung jawab pengguna anggaran dalam rangka pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah apbd) yang dituangkan dalam dpa skpd untuk penanggungjawab pengguna anggaran dan bendahara penerimaan serta bendahara pengeluaran ditetapkan dengan keputusan bupati, untuk melaksanakan anggaran yang dimuat dalam dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat daerah dpa skpd), kepala satuan kerja perangkat daerah skpd) menetapkan pejabat ketatausahaan keuangan dan pejabat pelaksana tehnis kegiatan pada satuan kerja perangkat daerah skpd) yang dipimpinnya. penanggung., penanggungsemester serta prognosis (enam)bad: penanggungjawab anggaran pengguna anggaransebagai berikut apabila melebihi (tiga) hari sampai selama lamanya (satu) bulan, penanggungjawabanggungjawab anggaran pengguna anggaran yang bersangkutan:keadaan fisik dan keuangan, apabila melebihi (tiga) bulan belum dapat melaksanakan tugas, maka penanggungjawab anggaran pengguna anggaran tersebut dianggap mengundurkan diri sebagai penanggungjawab anggaran pengguna anggaran dan oleh karena itu bupati menetapkan penggantinya. bagian kedua kuasa pengguna anggaran (l) bupati atas usul penanggungjawab anggaran pengguna anggaran dapat menetapkan kuasa pengguna anggaran kpa) pada satuan kerja perangkat daerah skpd) yang struktur organisasinya memiliki beban kerja dan rentang kendali yang luas: kpa melaksanakan sebagian atau lebih wewenang pengguna anggaran yang dilimpahkan kepadanya yang telah ditetapkan dengan keputusan bupati, kpa bertanggungjawab kepada pengguna anggaran dan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran yang menjadi wewenangnya secara rutin setiap bulan, triwulan, semester dan laporan akhir tahun, laporan pertanggungjawaban kpa menjadi bagian yang tak terpisahkan dari laporan pertanggungjawaban pengguna anggaran kepada bupati cg. kepala skpd selaku pejabat pengelola keuangan daerah, s5) kpa wajib menyelenggarakan pembukuan ketatausahaan keuangan secara tertib dan teratur atas anggaran yang dilimpahkan kepadanya, dengan berpedoman pada standar akuntansi pemerintah sap) dan peraturan perundang undangan. dalam hal kpa berhalangan melebihi dari (tiga) hari atau selama lamanya (tiga) bulan, wewenang kpa kembali menjadi wewenang pengguna anggaran apabila melebihi (tiga) bulan belum dapat melaksanakan tugas, maka dianggap mengundurkan diri dari jabatan sebagai kpa, dan pengguna anggaran segera mengusulkan penggantinya, bagian ketiga bendahara penerimaan dan bendahara pengeluaran (l) bupati atas usul pejabat pengelolaatuan kerja perangkat daerah skpd) |
yak nota kesepahaman kp hkm bea nan nomor z48 nya atan rektor universitas 'aisyiyahea peraturan perundang undangan. ditandatangani kulon progo pada tanggal nana progo jpnn dual urivessstp8' abaikan yogyakarta . teran ka) melayani gbiaoaefo47836965 nyi) good prop warsito budi antono mean |
nota kesepahaman nomor: yaa returwidya mataramrektor #pupatekulon progo widya mataram tab yogyakarta, as: era eng san coor stang kosi andy sandi hamid hasta wardoyo pihak pihak |
dau bupati kotabarukepala desa dan badan permusyawaratan desa mempunyai kewajiban menyampaikan laporan penyelenggaraan pemerintahan desa, perlu menetap:kpj kepala desa bidang urusan pemerintahan yang diserahkan pemerintah daerahkepala desa. bagian keenam kepala desa. rapat pleno sebagaimana dimaksud pada terdiri atas rapat paripurna mendengarkan kpj kepala desa, rapat pembahasan dan pengambilan keputusan bpd terhadap kpj kepala desa, dan cc. rapat paripurna istimewa penyampaian keputusan bpd. kpj disampaikan oleh kepala desa dalam rapat paripurna bpd yang dihadiri oleh jajaran pemerintah: dasar hukum, kebijakan umum pemerintah desa, cc.kepala desa paling lambatporan administrasi keuangan badan perwakilttd irham rinjani diundangkan kotabaru pada tanggal janankepala desalaporan dan pertanggungjawaban kepalakoh masyarakat dalam hal ini misalnya tokoh agama, tokoh pemuda, tokoh adat dan tokoh waniotabaru, ttd irham rinjani lampiran iiitahun anggaran tahun. nanahtabaru. kepala desa adalah pimpinanlaporan keterangan pertanggungjawaban akhir tahun anggaran kepala desa,,informasi penyelenggaraan pemerintahan desa kecamatan eekedukotabaru, ee, tanggal. kepala desa. ttd kanananaanaanaaa nana irham rinjani: laporan kepala desa, dan laporan administrasi keuangan bpd.dancc.kepada desa muatan laporan penyelenggaraan pemerintahan desalaporan kepala desa bidang urusan pemerintahan yang diserahkan pemerintah daerahlimenamtujuhdelapanbupati dapat membentuk tim evaluasi penyelenggaraan pemerintahan desa untuk pelaksanaan evaluasi. |
raskearsipan dengan rahmat tuhan yang maha esa gubernur nusa tenggara barat, menimbangperlu dilakukan pelindungan dan penyelenggaraan kearsipan daerahbagian kelima pendanaan pendanaan dalam penyelenggaraan kearsipan pemerintahan daerah, cc. pembentukan simpulan jaringan, kegiatan pelindungan dan penyelamatan arsip, kegiatan pengelolaan arsip, pengembangan sumber daya manusia, pembangunan diorama dan gedung penyimpanan arsip (depot),daerah provinsi yang kegiatannya dibiayai apbd perpustakaan dan kearsipan,dengan keputusan gubernur (filing cabinet). penyimpanan arsip dalam rak arsip (filing cabinet)dengan peraturan gubernurgubernur setelah mendapat persetujuan kepala anri perpustakaan dan kearsipan. penyusutan arsip meliputiperpustakaan dan kearsipan wajib dilaksanakan oleh:inas perpustakaan dan kearsipandinas perpustakaan dan kearsipanperpustakaan dan kearsipanperpustakaan dan kearsipangubernur. paragraf pengolahan arsip statis dinas perpustakaan dan kearsipanperpustakaan dan kearsipan menyusun sarana bantu temu balik arsip statis. sarana temu balik arsip statis meliputi guidestatis dinas perpustakaan dan kearsipanpreservasi arsip statis secara preventif dan kuratif dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan. dinas perpustakaan dan kearsipandinas perpustakaan dan kearsipan. dalam menjamin kepentingan pengguna sebagaimana dimaksud pada dinas perpustakaan dan kearsipanprovinsi nusa tenggara barat. pemerintah kabupaten kota adalah pemerintah kabupaten kota yang ada provinsiperpustakaan dan kearsipannusa tenggara barperpustakaan dan kearsipanperpustakaan dan kearsipanjasa teknis kearsipan, dan perawatan dan reproduksi arsip. bab pelindungan dan penyelamatanperpustakaan dan kearsipan, perangkat daerah terkait dan badan penanggulangan bencana daerah. dalam hal terjadi penggabungan atau pembubaran perangkat daerah, dinas perpustakaan dan kearsipan melakukan upaya penyelamatan arsipdinas perpustakaan dan kearsipandinas perpustakaan dan kearsipan. tugas dinas perpustakaan dan kearsipanperangkat daerah wajib menyampaikan daftar arsip dinamis kepada dinas perpustakaan danlain lain lain ketentuan penutup pada saat peraturan daerah ini mulai berlaku, semua peraturan gubernurbiakearsipan umumprovinsi nusa tenggara barat, sehingga sistem kearsipansejalanraturan daerah ini dimaksudkan untuk memberikan kepastian hukum penyelenggaraan kearsipan provinsi nusa tenggara baratetf, cc. pengelolaan arsip. pelindungan dan penyelamatan arsip, dan fasilitas dan koordinasi simpul jika,organisasi kemasyarakatan, dan bumi serta perusahaan swasta berskala daerah yang kegiatannya dibiayai apbgawasan, dan monitoring.umum sumber daya kearsipan meliputi: organisasi kearsipan, sumber daya manusia kearsipan, cc. prasarana dan sarana kearsipan,rangkat daerah, bumi, perguruan tinggi, partai politik dan dinas perpustakaan dan kearsipan. perangkat daerah, bumi, perguruan tinggi, partai politik harus membentuk unit kearsipan. unit kearsipan sebagaimana dimaksud pada berada pada sekretariatpada perangkat daerah, bumi, perguruan tinggi, partai politik sebagaimana dimaksud dalamlingkungan perangkat daerah, bumi, perguruan tinggi, partai politik, mempersiapkan penyerahan arsip statis kepada dinas perpustakaan dan bumi, perguruan tinggi, partai politik. arsip yang diterima dari perangkat daerah, bumi, perguruan tinggi, dan partai politik sebagaimana dimaksud dalam dilaksanakan oleh perangkat daerah yang membidangi perpustakaan dan kearsipan. pengelola arsip sebagaimana dimaksud pada dikelola dalam bentuk statis selain mengelola arsip statis sebagaimana dimaksud dalam perangkat daerah terkait melaksanakan, dan pembinaan kearsipan terhadap perangkat daerah, organisasi kemasyarakatan, bumi, lembaga kearsipan kabupaten kota dan perusahaan swasta berskala daerah kota yang kegiatannya dibiayai apbd. bagian ketig, jabatan pengawas setara kepala seksi, dan jabatan pelaksana setara staf pengelola arsip., fungsional arsiparis dan pengelola arsip harus mengikuti pendidikan dan pelatihan teknis kearsipan, lembaga kearsipan provinsi memfasilitasi penyelenggaraan bimbingan teknis kearsipan. dalam menunjang kegiatan pengelolaan arsip, unit kearsipan perangkat daerah bumi, perguruan tinggi, partai politik harusempat inaktif (records center), dan cc. peralatan kearsipan. dalam mendukung tugas pengelolaan arsip sebagaimana dimaksud dalam dan dinas perpustakaan dan kearsipan menyiapkan gedung penyimpanan arsip (depot). unit kearsipan perangkat daerah harus menyediakan ruangan penyimpanan arsip inaktif (records center)menyediakan peralatan kearsipan sesuai standard. |
kabupaten enrekangenrekang, cc.dansentra daerah periode sebelumnya, yang memuat visi dan misi serta program bupatenrekang tahunni bupati enrekang, ttd haji tino tunjung diundangkan enrekang pada tanggal juni sekretaris daerah kabupaten enrekang, ttd muhammad amirudin lembaran daerah kabupaten enreklembaran daerah provinsi sulawesi selatan tahun nomor ,),:selatan kabupaten adalah kabupaten enrekang. daerah adalah daerah kabupaten enrekenrekkabupaten enrekang, dan rpm provinsimaksud dan tujuan penyusunan rpm daerah, dimaksudkan untukkabupaten enrekang:mewujudkan kabupaten enrekang sebagai daerah agropolitan yang lebih maju, unggul, sejahtera dan religius pada tahun bab iii kedudukan rpm rpm merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah yang mengacu pada ipjp daerah, rpm nasional dan provinsi, visi dan misi bupati terpilih sesuai dengan potensi, kondisi dan aspirasi masyarakat. dalam kedudukannya sebagaimana dimaksud pada maka rpm merupakan dokumen induk yang memuat arah kebijakan pembangunan daerah selama lima) tahun dan menjadi pedoman dalam penyusunan dokumen perencanaan dan penganggaran tahunan daerah. bab muatan dan sistematika rpm dan rpm provinsi. sistematika rpm daerah tahun sebagai berikut bab pendahuluan babi tinjauan umum pembangunan daerah bab iii visi, misi dan agenda pembangunan babi strategi dan arah kebijakan keuangan daerah. babi kebijakan umum dan program pembangunan daerah. bab program prioritas beserta indikasi kebutuhan pendanaan bab vii penutup. rincian dari rencana pembangunan jangka menengahendalian, evaluasi, perubahan rpm dan peran serta masyarkat bagian kesatu pengendalian bupatilaksanaan rpmhasil pelaksanaan: dangian ketiga perubahan dokumen rpmnasional. perubahan rpmketentuan peralihan setelah rpm ditetapkan dengan peraturan daerah, kepala skpd menyusun renstra skpd dengan berpedoman pada rpm, selanjutnya ditetapkan dengan peraturan kepala skpd. rpm dijabarkan kedalam dokumen perencanaan dan penganggaran tahunan daerah, yang meliputi rencana kerja pemerintah daerah rkd) memuat pagu indikatif program kegiatan kebijakan umum apbd, prioritas dan plafon anggaran sementara kua pas) memuat pagu sementara program kegiatan. cc. anggaran pendapatan dan belanja daerah apbd) memuat pagi defenitif program kegiatan. ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyusunan perencanaan dan penganggaran tahunan daerah akan diatur dalam peraturan bupati. penyusunan perencanaan dan pelaksanaan apbd kabupaten enrekang tahun masih tetap mengacu berpedoman pada renstra daerah kabupaten enrekang tahun karena dokumen rpm baru tersusun kemudirencana strategis renstra) pemerintah kabupaten enrekang tahun dicabut dan dinyatakan tidak berlaku laghmad ridha sabana dan abdullah matsuri, masing masing sebagai ketua umum dan sekretaris jenderal dewan pimpinan pusat partai gerakan perubahan indonesia partai garuda), yang beralamat jalan kejernihan nomor kelurahan bendungan hilir, kecamatan tanah abang, kota jakarta pusat, provinsi dki jakarta: dalam hal ini berdasarkan surat kuasa bertanggal november memberi kuasa dengan hak substitusi kepada maulana bundaran, s.h.: hendarsam marantoko, s.h., cla.: dan munathsir musiman, s.h., yaitu advokat pada kantor hukum bundaran co. yang berkedudukan gedung area cikini blok om, jalan cikini rayaengan permohonan bertanggal desemberpenjelasan bahwa permohonan ini tidak bis idem bahwa pengujian nomor tahun tentang pemilihan umum sudah pernah dilakukan uji materiil sebagaimana putusan mahkamah konstitusi nomor puu xv tertanggal januari bahwa amar putusan mahkamah konstitusi nomor puu xv yang terkait dengan permohonan ini berbunyi: menyatakan frasa "meskipun dan yang diuji kali ini sama dengan yang pernah diperiksa dan ditolak oleh mahkamah konstitusi, namun permohonan kali ini didukung dengan alasan atau argumentasi konstitusional yang berbeda. bahwa alasan atau argumentasi konstitusional yang baru dalam permohonan ini adalah sudah terbantahkannya dalil yang dijadikan mahkamah untuk menolak permohonan terdahulu yaitu bahwa keberadaan guo didasari pada semangat penyederhanaan partai politik dalam pemilu yang baru saja dilaksanakan. bahwa secara singkat alasan atau argumentasi konstitusional yang baru adalah telah terbukanya dalam pemilu bahwa politik penyederhanaan kepartaian ternyata tidak mempunyai legal standing yang cukup dan tidak efektif jika diterapkan dengan menyederhanakan jumlah partai peserta pemilu dengan memperberat verifikasi partai politik melainkan lebih efektif dengan mempersulit partai meraih kursi dpr dengan meningkatnya ambang. serikat sebagaimana diatur dalam uud bahwa argumentasi jika ketentuan penafsiran nomor tahun tentang pemilihan umumuntuk mengikuti pemilu berikutnya. bahwa desain konstitusional (constitutional design) uud yang anggap mahkamah dengan memperketat persyaratan menjadi peserta pemilu menjadi tidak relevan, karena pemohon sudah menjalankan ketatnya persyaratan tersebut dengan melalui proses verifikasi faktual pemilu dan selain itu pula penyederhanaan partai jelas bukan agenda konstitusi negara kita kedepannya merujuk kepada pemilu pemilu yang kita anggap sehat secara demokrasi adalah ditandai dengan banyaknya partai peserta pemilu dan notabene partai yang terbatas terbukti hidup subur jaman orde baru yang nota bene melumpuhkan setiap sendi demokrasi. bahwa apabila dianggap mahkamah jika penyederhanaan jumlah partai untuk memperkuat sistim presidensiil inipun menjadi tidak berlandaskan fakta dimana sampai dengan saat ini kita tidak mengalami kebuntuan dan turbulensi ketatanegaraan antara legislative dan eksekutif yang menghambat jalannya agenda agenda pemerintahan sehingga oleh karena itu argumentasi inipun menjadi hambar untuk ditawarkan sebagai norma hukum konstitusi kita. bahwa selain itu pula pertimbangan hukum mahkamah dalam putusan nomor puu xv halaman yang menyatakan adanya ketidakadilan bagi setiap calon peserta pemilu dan bertentangan dengan konstitusi apabila partai politik dimaksud memiliki kursi dpr atau dprd maupun karena telah mendapatkan dukungan dari rakyat melalui pemilu sehingga harus tetap verifikasi adalah keliru. bahwa asas keadilan tentu tetap dapat diterapkan sepanjang peraturan tentang verifikasi dalam pemilu dan pemilu pemilu selanjutnya masih tetap sama yang berarti calon partai politik peserta pemilu masih mendapatkan perlakuan yang sama dengan peraturan yang ada. bahwa verifikasi tiap pemilu juga bertentangan dengan kebiasaan administratif yang sudah diterapkan indonesia, dimana pemohon dapat mengambil contoh untuk surat izin mengemudi sim), hanya dilakukan verifikasi dan tes pada saat mengajukan saja dan alangkah bertele telinga apabila secara berkala para pengemudi harus terus melakukan tes dan uji kelayakan sebagai pengemudi yang tentunya praktek praktek seperti ini adalah pemborosan dan sangat melelahkan bagi pemohon dan partai politik lainnya yang telah lolos verifikasi pemilu bahwa argumentasi pemohon yang menolak wacana penyederhanaan partai politik oleh mahkamah sejalan dengan semangat dan ide dari yang mulia hakim konstitusi suhartono dan hakim konstitusi saudi isra pada pendapat berbeda dissenting opinion) dalam putusan nomor puu xv halaman sebagai berikut:oleh karena itu adalah sangat wajar persyaratan partai politik untuk ikutpemilu pemilu berikutnyauudpartisipasi dalam pemerintahan adalah dengan menjadi anggota legislatif baik dewan perwakilan rakyat republik indonesia dpr ri), dewan perwakilan rakyat daerah dprd) provinsi maupun dewan perwakilan rakyat daerah dprd) kabupaten kota. bahwa untuk menjadi anggota dpr ri, dprd provinsi maupun dprd kabupaten kota, maka warga negara yang memenuhi syarat harus menjadi anggota partai politik peserta pemilihan umum sepertipartisipasi dalam pemerintahan sebagaimana diatur dalam uud bahwa dengan demikian jelaslah jika ketentuan nomor tahun bertentangan dengan ketentupada prinsipnya ketentuan nomor tahun bertentangan dengan uud terkecuali jika dimaknai jika hasil verifikasi tersebut berlaku untuk pemilu dan seterusnya. jika pemohon memohon agar nomor tahun tersebut dinyatakan bertentangan dengan uud dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, maka akan terjadi kekosongan hukum yaitu ketiadaan yang mengatur soal syarat partai politik untuk menjadi peserta pemilu. oleh karena itu sudah tepat jika membuat putusan dengan format konstitusional bersyarat, yaitu tersebut tetap berlaku sepanjang dipenuhinya syarat tertentu. dalam hal ini syarat tertentu tersebut adalah jika hasil verifikasi tersebut berlaku tidak hanya untuk pemilu tetapi juga pemilu selanjutnya. bahwa dengan demikian adalah konstitusional dan tidak bertentangan dengan dan uud sepanjang dimaknai jika partai yang lulus verifikasi pemilu tidak diverifikasi untuk pemilu selanjutnyanomor tahun tentang pemilihan umumpartai yang lulus verifikasi pemilu tidak diverifikasi untuk pemilu selanjutnyapartai kerakyatan nasional tertanggal nomor tertanggal april yang dibuat dihadapan ilmuwan dekrit subatom, notaris jakarta, bukti fotokopi berita acara penetapan partai politik peserta pemilu tahun nomor pl. ba kpu terhadap sertapemiluemohon, yaitu partai garuda, adalah partai politik. pemohon telah mengikuti dan lulus verifikasi sebagai partai politik peserta pemilu yang dibuktikan dengan bukti berupa berita acara penetapan partai politik peserta pemilu tahun nomor pl. ba kpu pemohon juga telah mengikuti pemilihan umum anggota dpr dan dprd tahun dengan nomor urut partai politik yang dibuktikan dengan bukti beruppemohon sebagai partai politik dalam permohonan ini diwakili oleh ahmad ridha sabana dan abdullah matsuri, yang kedudukan hukum masing masing sebagai ketua umum dan sekretaris jenderal dpp partai garud, dan bukti berupa fotokopi ktp atas nama ahmad ridha sabana dan abdullah matsuri, bahwa pemohon, yang merupakan kumpulan warga negara indonesia, mendalilkan memiliki hak konstitusional. pemohon dalam permohonannya tidak menyebutkan dengan tegas dan atau dalam uud yang mengatur hak atau kewenangan konstitusional pemohon, namun menurut pencernaan mahkamah hak konstitusional yang dimaksud oleh pemohon tercantum dalam dan uud yang sekaligus oleh pemohon diajukan sebagai batu uji dalam pokok permohonan (vide permohonan halaman angka bahwa terhadap dalil kerugian konstitusional demikian, terutama kerugian atas hak konstitusional yang diatur dalam uud mahkamah menilai ketentuan pemilumana ketentuan tersebut dimaknai sebagai kewajiban mengikuti verifikasi bagi semua partai politik yang akan mengikuti pemilihan umum, memang dapat dinilai atau dianggap sebagai sebuah kerugian bagi hak konstitusional pemohon terutama dalam hal pemohon telah mengikuti dan lulus verifikasi kpu untuk pemilu namun berdasarkan ketentuan pemilu harus mengikuti verifikasi kembali untuk mengikuti pemilu selanjutnya, bahwa potensi kerugian konstitusional pemohon demikian, yang disebabkan oleh kewajiban mengikuti verifikasi, besar kemungkinan menurut mahkamah tidak akan lagi terjadi seandainya ketentuan pemilu diubah atau diberi makna yang berbeda sebagaimana dimohonkan oleh pemohon,batas ambang batas parlemen parliamentary threshold) pemilu yang baru. bahwa secara detail alasan atau argumentasi konstitusional yang baru secara lebih jelas dan lebih detail akan pemohon sampaikan bagian pokok permohonan. bahwa dengan demikian jelaslah jika permohonan ini tidak dapat dikategorikan nobis idemokok permohonan menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan lebih lanjut, penting bagi mahkamah untuk mempertimbangkan keterkaitan permohonan guo dengan ketentuan mk. menimbang bahwa setelah mahkamah mempelajari dengan saksama permohonan pemohon, berkenaan dengan pemilu yang diajukan permohonan oleh pemohon ternyata telah pernah diuji konstitusionalitasnya dengan dasar pengujian dan uud dan kemudian telah diputus mahkamah melalui putusan mahkamah konstitusi nomor puu xv bertanggal januari dengan amar putusan yang pada pokoknya menyatakan: mengabulkan permohonan pemohon untuk sebagian: : bahwa berkaitan dengan fakta hukum perihal pemilu sudah pernah diuji konstitusionalitasnya oleh mahkamah, dikaitkan dengan permohonan guo yang ternyata juga menggunakan dasar pengujian yaitu dan uud apabila dikaitkan dengan putusan mahkamah konstitusi nomor puu xv ternyata putusan guo memakai atau menggunakan dasar pengujian yaitu dan uud ihwal keterkaitan tersebut,esuai dengan ketentuan atas telah ternyata dasar pengujian yang digunakan dalam permohonan guo adalah antaranya sama, yaitu uud sehingga permohonan guo tidak dapat diajukan kembali. menimbang bahwa selanjutnya terkait dengan pembatasan yang diatur dalam ketentuan atas dapat dikecualikan sesuai denganbahwa berkenaan dengan ketentuan tersebut, setelah mahkamah mencermati permohonan pemohon ternyata dasar pengujian berbeda atau baru yang dimaksudkan oleh pemohon pada pokoknya adalah telah terbukti dalam pemilu penyederhanaan kepartaian tidak efektif dengan memperberat verifikasi partai politik (vide angka perbaikan permohonan, hlm. selain itu, lebih jauh pemohon menambahkan, jika yang diinginkan partai politik yang lebih sederhana, seharusnya sejak awal syarat ikut sertanya partai politik dalam pemilu yang diperbesar. jangan partai politik yang susah payah ikut pemilu kemudian dipangkas dan diberangus untuk mengikuti pemilu berikutnya (vide angka perbaikan permohonan, hlm. bahwa terhadap argumentasi atau dalil pemohon yang menyatakan ihwal adanya dasar permohonan yang baru, setelah mahkamah mencermati keseluruhan permohonan pemohon, mahkamah tidak menemukan uraian lebih lanjut mengenai adanya argumentasi konstitusional baru yang diajukan pemohon. dalam permohonannya, pemohon tidak menerangkan basis argumen, baik fakta hukum maupun teori konsep, yang membuat pemohon menyimpulkan bahwa penyederhanaan partai politik dalam pemilu melalui verifikasi adalah tidak efektif. ketiadaan penjelasan demikian menurut mahkamah menunjukkan bahwa permohonan pemohon tidak mempunyai argumentasi konstitusional baru untuk dapat memenuhi ketentuan mk. dengan demikian, telah ternyata materi muatan baru yang menjadi dasar pengujian tidak dapat dibenarkan mahkamah karena berbeda dengan permohonan sebelumnya. bahkan, dalam batas batas penalaran yang wajar, penerimaan pemohon terhadap pemberkatan persyaratan partai politik menjadi peserta pemilu tanpa diikuti kewajiban atau beban melakukan verifikasi adalah nalar yang tidak linier dan tidak memiliki basis argumentasi yang kokoh bila diletakkan dalam konteks penyederhanaan jumlah partai politik sebagai bagian dari skenario memperkuat sistem pemerintahan presidensial. oleh karena itu, permohonan pemohon tidak memenuhi ketentuan pengecualian sebagaimana dimaksud dalam mk.ketentuan yang dimohonkan pengujian oleh pemohon sudah pernah diuji dan diputus sebelumnya oleh mahkamah dengan dasar pengujian yang sama, maka pokok permohonan guo tidak dapat diajukan kembali dandapat diajukan kembaliewa gede laguna wahiduddin adams panitera pengganti, ttd. martian wibowo im) panitera jin. medan merdeka barat jakarta pusat tana mujahidin nip telp: fax: itartai garuda didirikan pada tanggal november sebagaimana dituangkan dalam(bukti kemudian partai kerakyatan nasional merubah diri menjadi partai gerakan perubahan indonesia partai garuda) sebagaimana(bukti dan diubah dalamhadapan ilmuwan dekrit subatom, notaris jakarta (bukti yang telah masing masing telah memperoleh surat keputusan dari menteri hukum dan hak asasi manusia tertanggal (tiga april dua ribu delapan) nomor m.hh .ah. tahun tentang pengesahan partai kerakyatan nasional sebagai badan hukum (bukti dan surat keputusan dari menteri hukum dan hak asasi manusia republik indonesia tertanggal (tiga belas mei dua ribu lima belas)(bukti serta surat keputusan dari menteri hukum dan hak asasi manusia republik indonesia tertanggal (tujuh belas desember dua ribu delapan belas)(bukti bahwa dengan demikian pemohon adalah badan hukum republik indonesia yang memiliki legal standing untuk mengajukan permohonan guo: bahwa sejak putusan mahkamah konstitusi nomor puu ii1 tanggal mei dan putusan nomor puu i1jatau kewenangan konstitusional pemohon yang diberikan oleh uud hak danjrepublik indonesia tanggal februari (bukti bahwa secara substansi pemohon adalah perkumpulan dari seluruh anggota pemohon yaitu warga negara indonesia yang mendirikan pemohonnomor tahun tentang partai politik sebagaimana telah diubah dengan nomor tahun tentang perubahan nomor tahun tentang partai politik.anggota pemohon. bahwa batu uji pengujian ketentuan nomor tahun terhadap undang undang dasar adalah: uud sepanjang tidak dimaknai jika hasil verifikasi tersebut berlaku untuk pemilu dan seterusnya. uud berbunyi: setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan. pemohon telah mengikuti pemilu yang dilaksanakan pada tanggal april sebagai partai politik peserta pemilu tahun dengan nomor urut setelah sebelumnya mengikuti proses verifikasi yang dilaksanakan oleh komisi pemilihan umum. bahwa proses verifikasi yang diikuti oleh pemohon membutuhkan biaya yang amat besar, diantaranya karena pemohon harus menghadirkan setidaknya anggota pemohon atau dari jumlah penduduk kabupaten kota dari seluruh provinsi. proses tersebut juga amat melelahkan karena tidaklah mudah mengatur jadwal orang tersebut agar bisa hadir ketika kpu melakukan proses verifikasi. bukan hanya soal keharusan menghadirkan atau dari jumlah penduduk anggota yang sangat menyulitkan pemohon saat verifikasi. hal lain yang juga menyulitkan adalah keharusan menghadirkan susunan pengurus lengkap dengan struktur minimal ketua, sekretaris dan bendahara. terkadang salah satu dari pengurus tersebut berhalangan hadir karena satu dan lain hal sehingga proses verifikasi harus diulang kembali. selain itu ada juga keharusan menyertakan sedikitnya pengurus perempuan dalam proses verifikasi. kadang beberapa pengurus perempuan berhalangan hadir sehingga proses verifikasi menjadi tertunda. bahwa ketidakjelasan ketentuan nomor tahun telah mengakibatkan potensi kerugian bagi pemohon yaitu keharusan untuk mengikuti kembali proses verifikasi yang sangat melelahkan dan berbiaya besar jika ingin kembali mengikuti pemilu masa yang akan datang. kalau pemohon gagal memenuhi syarat verifikasi tersebut antara lain menghadirkan anggota atau menghadirkan seluruh pengurus maka pemohon akan dinyatakan tidak lulus verifikasi dan tidak bisa mengikuti pemilu setelah pemilu bahwa jika ketentuan nomor tahun dinyatakan konstitusional sepanjang dimaknai jika hasil verifikasi tersebut berlaku untuk pemilu dan seterusnya maka pemohon akan terhindar dari kerugian konstitusional yaitu keharusan untuk mengikuti kembali proses verifikasi jika ingin kembali mengikuti pemilu masa yang akan datang dengan resiko gagal memenuhi syarat verifikasiyang dimohonkan untuk diuji dalam permohonan ini adalah nomor tahun yang berbunyi: partai politik peserta pemilu merupakan partai politik yang telah lulus verifikasi oleh kpu. bahwa sebagaimana putusan mahkamah konstitusi nomor puu xv tertanggal januari halaman dalam pertimbangannya menjelasbahwa yang menjadi batu uji dalam permohonan ini adalah dan uudalah satu bentuk kepastian hukum adalah pemenuhan hak yang diterima harus sesuai dengan kewajiban yang dilakukan. bahwa pemohon telah melakukan kewajiban untuk mengikuti pemilihan umum yaitu memenuhi semua persyaratan sebagaimana diatur dalam nomor tahunpemenuhan syarat untuk menjadi peserta pemilu tersebutbahwa karena itu pemohon berhak mengikuti pemilihan umum yang dilaksanakan setelah nomor tahun disahkan yaitu pemilihan umum serta pemilihan umum pemilihan umum berikutnya. bahwa secara prinsip semua dibuat bukan untuk kurun waktu tertentu, begitu juga nomor tahun dibuat bukan hanya untuk pemilu tetapi untuk waktu yang tak dapat ditentukan pada saat pengesahan tersebutdengan demikian tersebut tersebut bertentangan dengan kepastian hukum yang adil sebagaimana diaturketentuan. bahwa |
ddsurya efitrimen pekerjaan ketua badan pengawas pemilihan umum bawaslu) provinsi sumatera barat alamat rawang jorong lurah, kelurahan penampang, kecamatan ampek angker, kabupaten agam, provinsi sumatera barat: sebagai . pemohon nama nurani pekerjaan ketua bawaslu kota makassar alamat komplek bumi sedang raya blok rt. rw kelurahan lambang, kecamatan biringkanaya, kota makassar, provinsi sulawesi selatan, sebagai lnl null. pemohon il: nama sulung muna imbalan pekerjaan anggota bawaslu kabupaten ponorogo alamat jalan poncowolo nomor rt. rw. kelurahan wayang, kecamatan pulung, kabupaten ponorogo, provinsi jawa timur, sebagai 2n0n0n50 ann ra. pemohon iii:veri junaidi, s.h., m.h., jamil, s.h., muh. salman darwis, s.h., m.h. li., dan slamet santoso, s.h., yang kesemuanya merupakan advokat dan konsultan hukum yang tergabung pada kantor hukum veri junaidi associates, berkedudukan hukum jalan tebet timur dalam viii nomor tebet:bahwa para pemohon mendalilkan ketentuan angka angka huruf huruf huruf huruf huruf huruf huruf huruf dan bertentangan dengan uud tahun khususnya, dan selengkapnyanomenklatur bawaslu bahwa menyangkut kelembagaan penyelenggara pemilu, telah diatur tersendiri dalam sebuah undang undang yakni. undang undang ini merupakan rujukan utama menyangkut kelembagaan penyelenggara pemilu, baik dalam pelaksanaan pilkada maupun pemilu. bahkan secara eksplisit dalam angka jo. menyebutkan bahwa badan pengawas pemilu yang melakukan fungsi pengawasan dalam pemilihan kepala daerah pilkada) merupakan bawaslu sebagaimana diatur dalam penyelenggara pemilu. lebih lengkap, angka pilkada berbunyi sebagai berikut . bahwa dengan berlakunya pemilu, penyelenggara pemilu tersebut dicabut dan dikodifikasikan dalam satu undang undang yang secara substansi mengatur tentang kelembagaan penyelenggara pemilu dan mekanisme pemilihan umum: bahwa tidak berlakunya penyelenggara pemilu, dengan diundangkannya pemilu telah berimplikasi pada ketidakpastian hukum terhadap sistem kelembagaan penyelenggara pilkada dan pemilu. dalam pilkada, khususnya pengawas tingkat kabupaten kota masih menggunakan terminologi panas kabupaten kota sedangkan dalam pemilu telah dibentuk secara permanen bawaslu kabupaten kota: bahwa tidak tertib dan ketidakpastian hukum sistem kelembagaan penyelenggara pilkada dengan penyelenggara pemilu tersebut terkonfirmasi pada eksistensi jajaran bawaslu tingkat kabupaten kota, yang berdasarkan ketentuan angka jo. pilkada bersifat sementara atau ad hoc , sedangkan dalam pemilu kelembagaan jajaran bawaslu tingkat kabupaten kota bersifat tetap dengan masa jabatan tahun, bahwa dalam menjalankan amanah sifat kelembagaan bawaslu secara permanen itu, para pemohon telah diangkat dan ditetapkan sebagai bawaslu kabupaten kota secara tetap dengan masa jabatan tahun hingga bahwa untuk lebih detailnya tentang perbedaan mendasar pengaturan sifat kelembagaan (bersifat sementara dan tetap) jajaran bawaslu tingkat kabupaten kota, pemohon akan mengabaikannya pada tabel berikut: tabel perbandingan yang mengatur kelembagaan jajaran bawaslu tingkat kabupaten kota drama wiranto kawanan angka angka yang selanjutnya disebut bawaslu pemilu yang adalah lembaga penyelenggara selanjutnya pemilihan umum yang bertugas disebut bawaslu mengawasi penyelenggaraan adalah lembaga pemilihan umum seluruh wilayah penyelenggara negara kesatuan republik indonesia pemilu yang sebagaimana dimaksud dalam mengawasi undang undang yang mengatur penyelenggaraan kedudukan mengenai penyelenggara pemilu seluruh bersifat pemilihan umum yang diberikan wilayah negara permanen tugas dan wewenang dalam kesatuan pengawasan penyelenggaraan republik pemilihan berdasarkan ketentuan indonesia. yang diatur dalam undang undang ini. angka angka bawaslu provinsi adalah lembaga badan pengawas kedudukan penyelenggara pemilihan umum pemilu provinsi bersifat yang bertugas mengawasi yang selanjutnya permanen penyelenggaraan pemilihan umum disebut bawaslu wilayah provinsi sebagaimana provinsi adalah dimaksud dalam undang undang badan yang yang mengatur mengenai mengawasi penyelenggara pemilihan umum penyelenggaraan yang diberikan tugas dan wewenang pemilu wilayah dalam pengawasan provinsiangka langka kedudukan panitia pengawas pemilihan badan pengawas panas "sifat kabupaten kota yang selanjutnya pemilu berdasarkan disebut panas kabupaten kota kabupaten kota adalah panitia yang dibentuk oleh yang selanjutnya pilkada bawaslu provinsi yang bertugas disebut bawaslu sedangkan untuk mengawasi penyelenggaraan kabupaten kota kedudukan pemilihan wilayah adalah badan bawaslu kabupaten kota, untuk mengawasi kabupaten kota penyelenggaraan bersifat pemilu wilayah kabupaten kota permanen dan pengawasan terhadap pilkada penyelenggaraan pemilihan pemilu masih dilaksanakan oleh bawaslu provinsi, dilakukan oleh menggunakan panas kabupaten kota, panas bawaslu. nomenklatur kecamatan, ppl, dan pengawas panas tps. ii. bawaslu kabupaten kota, sebagaimana sedangkan dimaksud pada pemilu menggunakan terdiriatas: bawaslu bawaslu: kabupaten kota bawaslu provinsi: bawaslu kabupaten kota, bawaslu kecamatan bawaslu kelurahan desa: bawaslu ln: dan pengawas tps bahwa berdasarkan pertandingan sifat kelembagaan jajaran bawaslu tingkat kabupaten kota pada rezim pilkada dan rezim pemilu sebagaimana tabel atas, maka pengaturan kelembagaan penyelenggara pemilihan kepala daerah dalam pilkada menjadi tidak relevan dan bertentangan dengan prinsip kepastian hukum yang diatur dalam uud bahwa tahun secara kelembagaan telah menetapkan institusi bawaslu dipermainkan hingga pada tingkat kabupaten kota, sehingga pemilu tidak mengenal lagi terminologi atau istilah panas kabupaten kota , akan tetapi digantikan kedudukannya menjadi bawaslu kabupaten kota . oleh karena itu, sifat permanen juga seharusnya melekat pada kelembagaan jajaran bawaslu kabupaten kota pada pilkada, bahwa pembedaan antara kelembagaan panas kabupaten kota dalam pilkada dan bawaslu kabupaten kota dalam tahun tersebut tidak sejalan dengan asas kepastian hukum (legal certainty)dan tertib hukum (legal order), yang mensyaratkan adanya keadilan hukum (legal justice) yang ditandai dengan pemberian kewenangan atau pendekatan yang sama (equal treatment) untuk kelembagaan yang sama, meskipun dalam penyelenggaraan pemilu untuk jenis yang berbeda seperti kepala daerah, presiden, dpr, dpd dan dprd, bahwa sistem hukum pemilu dan sistem hukum pilkada merupakan sistem saling berkaitan erat satu sama lain. oleh karena itu, tertingginya pengaturan kelembagaan jajaran bawaslu level mahkamah konstitusi (selanjutnya disebut kepaniteraan mahkamah) pada hari selasa,angka angka huruf huruf kabupaten kota dalam pilkada seharusnya dijalankan atau ditafsirkan sama dengan tahun untuk mencapai tujuan kepastian hukum (legal certainty) dan keadilan pemilu (electoral justice),, mana putusan tersebut memberikan tafsir terhadap batasan umur untuk menikah yang dalam undang undang lain mengatur batasan umur yang terkualifikasi sebagai anak berbeda beda. hal itu dapat dipersamakan dengan kelembagaan jajaran bawaslu yang dalam pilkada dan tahun yang pengaturannya berbeda, mahkamah dapat memberikan tafsir konstitusionalnya: bahwa prinsip terintegrasi, efektif, dan efisien demokrasiilu yang uber dan judul, menjaga agar tidak terjadi tafsir yang berbeda untuk kelembagaan yang sama, bahwa sejalan dengan dalil pemohon atas,, yang salah satunya mengatur prinsip efektif dan efisien (effective and efficient) yang merupakan komponen penting dari seluruh kredibilitas pemilu dan apabila diabaikan dapat menyebabkan kekacauan dan rusaknya hukum dan tata tertib, bahwa secara konseptual untuk mengukur sejauhmana pemilu dilaksanakan secara berkeadilan setidaknya terdapat prinsip umum sebagaimana dirumuskan oleh the united nations democracy fund undef), salah satu parameter pemilu berkeadilan adalah diwujudkannya prinsip profesionalitas kelembagaan penyelenggara pemilu melalui kompetensi dan pengetahuan: bahwa dengan demikierupakan tindakan yang bertentangan dengan prinsip efektif, efisien, dan profesionalitas penyelenggaraan pemilihan: bahwa disahkannya tahun yang didalamnya tidak hanya memuat norma pelaksanaan penyelenggaraan, akan tetapi mengatur juga kedudukan kelembagaan penyelenggara pemilu maka mutasi mutans kelembagaan penyelenggara pemilihandalam rezim pemilihan kepala daerah harus diharmonisasikan dengan tahun hal tersebut sejalan dengan pertimbangan mahkamah dalam putusan perkara nomor puu xvi poin .5j angka selengkapnya berbunyi . bahwa membentuk panitia pengawas yang baru luar daripada bawaslu kabupaten kota yang telah ditetapkan permanen atau bersifat tetap berdasarkan tahun merupakan tindakan yang mencederai jaminan kepastian hukum yang adil dan bertentangan dengan dan uud tahun bahwa penggunaan nomenklatur terminologi panas kabupaten kota diatur pada bab ketentuan umum, angka pilkada, yang berbunyiyang kemudian diatur dan tersebar dalam batang tubuh pilkada, bahwa para pemohon pada prinsipnya memohon kepada yang mulia mahkamah konsitusi agar nomenklatur terminologi panas kabupaten kota sebagaimana diatur dalam angka pilkada ditafsirkan sama dengan kelembagaan bawaslu kabupaten kota (merujuk pemilu yang bersifat tetap ), yang selanjutnya juga berlaku secara mutasi mutans terhadap pengaturan panas kabupaten kota yang tersebar dalam batang tubuh pilkada, selengkapnya sebagai berikut: tabel yang menggunakan nomenklatur panas kabupaten kota dalam pilkada undang undang undang undang angka angka huruf huruf huruf huruf huruf huruf huruf huruf cc. anggota bawaslu provinsi dan bawaslu kabupaten kota bahwa luar permasalahan norma yang mengatur kedudukan kelembagaan bawaslu kabupaten kota yang telah dipermainkan dalam tahun terdapat pula pertentangan norma antara pilkada dengan berkaitan jumlah keanggotaan bawaslu provinsi dan bawaslu kabupaten kota yang akan dijabarkan pada tabel bawah ini: tabel iii perbandingan yang mengatur komposisi jumlah anggota bawaslu tingkat provinsi dan kabupaten kota terdapat pertentangan norma didalam pemilu dan pilkada sehingga bawaslu jumlah anggota: berpotensi terdapat anggota tag bawaslu provinsi yang provinsi, panas bawaslu sebanyak dinonaktifkan karena kabupaten kota, (lima) orang, pilkada bentukan hanya dan panas bawaslu provinsi orang anggota: kecamatan sebanyak (lima) masing masing atau (tujuh) nan selain itu, apabila bawaslu kabupaten kota kabupaten kota diberikan sebanyak (tiga) kewenangan tambahan atau (lima) sebagai penyelenggara orang: dan pemilihan kepala daerah bawaslu berpotensi terdapat anggota kecamatan bawaslu kabupaten kota sebanyak (tiga) yang dinonaktifkan karena orang pilkada membatasi hanya orang anggota bahwa dalam penyelenggaraan pemilu serentak tahun telah dilantik anggota bawaslu provinsi dan bawaslu kabupaten kota dengan komposisi keanggotaan berjumlah orang dan kewenangannya dibagi dalam lima divisi, diantaranya: divisi organisasi dan sumber daya manusia, divisi pengawasan dan hubungan antar lembaga, divisi hukum dan informasi, divisi penindakan pelanggaran, dan divisi sengketa, bahwa ketentuan pilkada yang mengatur keanggotaan bawaslu provinsi dan panas kabupaten kota hanya berjumlah tiga orang bertentangan dengan prinsip kepastian hukum yang adil (legal certainty), karena potensialtahun bahwa pengurangan jumlah komisioner bawaslu provinsi dan bawaslu kabupaten kota dari (lima) berdasarkan tahun menjadi hanya (tiga) komisioner dengan merujuk pilkada merupakan bentuk pengabaian terhadap ketentuan uud yang menjamin pemberian penghidupan dan pekerjaan yang layak bagi kemanusiaan, bahwa berdasarkan argumentasi pemohon atas, telah nyata ketentuan guo bertentangan dengan dan uud tahun dan pilkada bertentangan dengan 28d uud tahun bahwa pemberlakuan angka pilkada yang secara faktual bertentangan dengan uud maka secara mutans dan pilkada tidak memiliki landasan konstitusional dan bertentangan dengan prinsip kepastian hukum (legal certainty), karena eksistensi panas kabupaten kota telah bertransformasi menjadi bawaslu kabupaten kota yang bersifat permanen dengan masa jabatan (lima) tahun dan penetapannya dilakukan oleh bawaslu (vide pemilu), bahwa secara yuridis bawaslu provinsi dalam kapasitasnya sebagai ajaran bawaslu pada level provinsi tidak memiliki kewenangan untuk menetapkan keanggotaan terpilih jajaran pengawas pemilu tingkat kabupaten kota yang bersifat permanen (vide huruf pemilu)dan pilkada bertentangan dengan uud tahunmemohon kepada mahkamah untuk mempertimbangkan agar penyelesaian perkara guo dapat dipercepat, sehingga segaris lurus dengan tahapan pemilihan yang berdasarkan peraturan komisi pemilihan umum tahun tentang tahapan, program dan jadwal penyelenggaraan pilkada serentak tahun akan memulai tahapan penandatanganan naskah perjanjian hibah daerah nph) pada tanggal oktober bahwa saat ini bawaslu kabupaten dan kota, tidak dapat melaksanakan perjanjian hibah daerah nph) karena dianggap bukan sebagai panas kabupaten kota sebagaimana dimaksud dalam pilkada. petit dalam pokok perkara mengabulkan permohonan para pemohon untuk seluruhnya,badan pengawas pemilu bawaslu) kabupaten kota:tahunhingga tidak memiliki kekuatan hukum mengikat, memerintahkan pemuatan putusan ini dalam berita negardan pemohon iii:1x tentang pemberhentian dan pengangkatan anggota badan pengawas pemilihan umum provinsi sumatera barat juncto keputusan ketua badan pengawas pemilihan umum republik indonesia nomor k.bawaslu hk.o1. vi1 tentang pengangkatan anggota badan pengawas pemilihan umum provinsi sumatera baratsulawesi selatanjawa timur masa jabatan selain itu, untuk mendukung dalil permohonannya, para pemohon juga mengajukan keterangan ahli atas nama syamsuddin haris, yang diterima keterangan tertulisnya kepaniteraan mahkamah pada tanggal november serta didengarkan dalam persidangan pada tanggal desember yang pada pokoknya adalah sebagai berikut: setelah berkonsultasi dengan komisi dpr, komisi pemilihan umum mengumumkan jadwal dan tahapan pemilihan kepala daerah (pilkada) serentak september yang akan berlangsung daerah, mencakup sembilan pemilihan gubernur, pemilihan bupati, dan pemilihan walikota. tahapan pilkada sendiri yang mencakup tahapan, telah dimulai dengan tahapan perencanaan program dan anggaran yang dijadwalkan berlangsung pada september oktober yang lalu. dalam rangka persiapan penyelenggaraan pilkada serentak gelombang keempat tersebut setelah gelombang pertama kedua ketiga jajaran kpu telah mengkonsolidasikan diri agar tingkat partisipasi dan kualitas pilkada serentak lebih baik lagi dibandingkan tiga gelombang pilkada serentak sebelumnya. apalagi pilkada serentak merupakan pilkada serentak terbesar dari segi jumlah daerah yang menyelenggarakan pilkada, sehingga memerlukan persiapan yang lebih baik dibandingkan sebelumnya. badan pengawas pemilu bawaslu) sebagai salah satu unsur penyelenggara pilkada serentak juga ingin berpacu bersama sama dengan jajaran kpu mempersiapkan pengawasan tahapan tahapan pilkada yang menjadi tugas pokok dan tanggung jawabnya seperti diamanatkan oleh pilkada tahun namun problema konsolidasi jajaran bawaslu yang direncanakan itu saat ini masih terkendala oleh, pertama, adanya dualisme kelembagaan khususnya bagi panas kabupaten kota yang sebelumnya menjadi unsur penyelenggara pemilu dengan status sebagai bawaslu kabupaten kota sesuai tahun tentang pemilihan umum. kedua, kerancuan pengaturan mengenai jumlah personil dan atau komposisi keanggotaan panas yang berinduk pada pilkada dan bawaslu yang berdayung hukum pada pemilu. ketiga, legalitas sekaligus legitimasi panas kabupaten kota sebagai salah satu unsur penyelenggara pilkada yang otoritas pembentukannya dilakukan oleh bawaslu provinsi seperti diatur oleh pilkada, namun bawaslu kabupaten kota yang berdasarkan pemilu justru dibentuk oleh bawaslu tingkat pusat. pertanyaannya, apakah pilkada serentak bisa diselenggarakan dengan baik dan berhasil jika salah satu unsur penyelenggara pilkada masih dihadapkan pada ketidakpastian hukum mengenai status ganda kelembagaan, kerancuan jumlah personil dan keanggotaan, serta legitimasi panas kabupaten kota. mengapa pembentuk uu, dpr dan presiden, membedakan status kelembagaan, jumlah personil keanggotaan, dan prosedur legal pembentukan panas kabupaten kota yang bersifat pemilu hoc untuk pilkada, sementara dibentuk bawaslu kabupaten kota yang permanen untuk pemilu? bukanlah pilkada juga esensinya adalah pemilihan yang bersifat umum, dengan tahapan yang hampir sama pula? bukankah semua penyelenggara pemilu adalah juga penyelenggara pilkada? bukankah sengketa hasil pilkada, seperti juga sengketa hasil pemilu, ditangani oleh pengadilan yang sama, yakni mahkamah konstitusi? atas segalanya, yang tidak kalah penting, bukankah panas kabupaten kota yang dimaksud oleh pilkada adalah bawaslu kabupaten kota yang baru saja turut menyelenggarakan pemilu sebagaimana dimaksud oleh tahun perlu kepastian hukum apabila pilkada esensinya sama dengan pemilu, maka segenap standar minimum yang berlaku bagi pemilu semestinya berlaku pula bagi penyelenggaraan pilkada. dalam konteks pemilu, international institute for democracy and electoral assistance internasional idea, menyatakan terdapat paling kurang standar internasional bagi berlangsungnya pemilu yang fair, bebas, demokratis, dan tentu saja berhasil. tiga antara standar internasional itu adalah: kepastian kerangka hukum: badan penyelenggara pemilihan, dan kepatuhan terhadap hukum dan kerangka hukum pemilu. terkait standar kepastian kerangka hukum, internasional idea, antara lain menyatakan: undang undang pemilu harus menghindari ketentuan yang bertentangan antara undang undang yang mengatur pemilihan nasional dan undang undang yang mengatur tingkat sub nasional (provinsi atau negara bagian) dan pemilu lokal, ketentuan yang mengatur administrasi pemilu nasional harus sesuai dengan ketentuan yang mengatur pemilu lain itu karena keputusan pengadilan satu tingkat dapat mempengaruhi perundang undangan pada wilayah hukum lainnya . seperti dikemukakan sebelumnya, pilkada tahun masih menempatkan kedudukan panas kabupaten kota sebagai lembaga hoc yang sewaktu waktu bisa dibubarkan, sementara pemilu tahun menempatkan bawaslu kabupaten kota sebagai lembaga permanen yang memiliki masa jabatan tetap. oleh karena, dalam rangka memperoleh kepastian hukum terkait kerangka hukum penyelenggaraan pilkada serentak maka esensi panas kabupaten kota menurut tahun harus dipandang sebagai bawaslu kabupaten kota sebagaimana yang dimaksud oleh tahun itu artinya, panas kabupaten kota yang dimaksud oleh huruf huruf huruf huruf huruf huruf pilkadatahun harus dimaknai sama dengan bawaslu kabupaten kota seperti diamanatkan oleh tahun sementara itu terkait keberadaan badan penyelenggara pemilihan, internasional idea, antara lain menyatakan: setiap kekuasaan dan tanggung jawab dari badan badan pelaksana pemilu nasional dan lokal, dan badan badan pemerintah, harus dinyatakan secara jelas, dibedakan dan diuraikan untuk mencegah pertentangan atau tumpang tindih kekuasaan yang sedang dijalankan oleh badan badan lainnya . kepastian hukum mengenai status dan kedudukan kelembagaan panas kabupaten kota yang bersifat hoc sebagai bawaslu kabupaten kota yang bersifat permanen, diperlukan bukan hanya sebagai syarat adanya kejelasan tugas, kewenangan, dan tanggung jawab setiap badan penyelenggara pemilu seperti dinyatakan oleh internasional idea, tetapi juga dalam rangka kebutuhan legalitas dan legitimasi badan badan pelaksana pemilu dan pilkada itu sendiri. jadi dengan demikian pertentangan dan atau perbedaan nomenklatur, norma dan sifat kelembagaan antara panas kabupaten kota dalam pilkada dan bawaslu kabupaten kota dalam pemilu tidak harus terjadi jika pembentuk uu, dalam hal ini dpr dan presiden, memiliki cara pandang yang sama dan konsisten, bahwa pilkada pada dasarnya adalah juga pemilu dalam lingkup lokal dengan unsur unsur badan penyelenggara yang sama dengan pemilu. bijaksana dan adil pilkada secara langsung oleh rakyat sudah berlangsung sejak dan pilkada secara serentak sudah dilakukan bergelombang sejak dan serta akan diselenggarakan kembali pada september mendatang. terlepas berbagai kekurangannya, prestasi yang sudah dicapai bangsa kita dalam praktik demokrasi daerah melalui penyelenggaraan pilkada langsung perlu terus dilanjutkan depan. apalagi penyelenggaraan pemilu legislatif, pemilu presiden langsung, dan pilkada langsung selama dua dekade terakhir menghasilkan demokrasi yang relatif stabil, sehingga menjadi rujukan banyak negara dunia. oleh karena itu dalam konteks persiapan pilkada serentak yang tahapannya telah dimulai, serta dalam rangka kepastian hukum penyelenggaraan pilkada, tidak ada pilihan lain bagi mahkamah konstitusi kecuali mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya dan membatalkan semua yang terkait dengan keberadaan panas kabupaten kota dalam pilkada. itu artinya, panas kabupaten kota yang bersifat sementara (ad hoc) dalam pilkada tersebut harus dipandang sebagai bawaslu kabupaten kota dengan jumlah personil keanggotaan serta prosedur pembentukan yang sama dengan bawaslu kabupaten kota yang permanen sebagaimana diamanatkan oleh pemilu tahun kepastian hukum segera diperlukan oleh jajaran bawaslu agar secepatnya bisa mengkonsolidasikan diri dalam rangka persiapan pilkada serentak kepastian hukum itu lebih mendesak lagi bagi jajaran pengawas pemilu tingkat kabupaten kota karena pilkada terbesar justru berlangsung kabupaten dan kota seluruh indonesiapanas kabupaten kota dalam undang undang guo dengan bawaslu kabupaten kota dalam undang undang nomor tahun tentang pemilu berbeda tugasnya, panas kabupaten kota bertugas mengawasi tahapan penyelenggaraan pemilu dalam rangka pencegahan dan penindakan pelanggaran pemilu sampai pelaksanaan pemilu selesai, anggota bawaslu bekerja pada saat penyelenggaraan pilkada, bersifat hoc. sedangkan bawaslu bertugas selain mengawasi tahapan penyelenggaraan pemilu secara berkesinambungan juga berperan sebagai regulator yang melahirkan berbagai produk peraturan pengawasan penyelenggaraan pemilu, anggota bawaslu bekerja dan dipilih setiap (lima) tahun sekali. namun tidak dapat dipungkiri perbedaan dari kedua undang undang tersebut dapat mempengaruhi badan pengawas pemilu kabupaten kota sampai pada tingkat dibawahnya, merupakan persoalan yang krusial, hal tersebut bisa menghambat kinerja badan pengawas pemilu dalam menciptakan iklim demokrasi yang sehat, jujur dan adil dalam pilkada serentak tahun sehingga perlu ada kebijakan baru yang harus segera diambil oleh para pembuat regulasi penyelenggaraan pemilu. selain memiliki organisasi hierarki tiap tiap provinsi, kabupaten kota dan kecamatan, bawaslu dan jajarannya juga memiliki alat kelengkapan staf kesekretariatan yang berfungsi membantu secara administrasi dan teknis fungsi fungsi pengawasan pemilu, pada tingkat pusat, bawaslu dibantu sekretariat jenderal serta kepada sekretariat tiap provinsi, kabupaten kota dan kecamatan. hubungan komisioner bawaslu, bawaslu provinsi, bawaslu kabupaten kota, panwascam, dan panas lapangan bersifat koordinatif jika terjadi kasus kasuspelanggaran pilkada wilayah kerja masing masing. sehingga frasa masing masing beranggotakan (tiga) orang dalam undang undang guo tidak perlu dipermasalahkan lagi, karena jumlah anggota (tiga) orang tersebut sudah disesuaikan dengan tugas dan fungsi masing masing sesuai tingkatannya. dan undang undang guo mengatur tentang pembentukan dan pembubaran panas kabupaten kota yang dibentuk dan ditetapkan oleh bawaslu provinsi dalam undang undang guo bawaslu kabupaten kota pembentukannya bersifat hoc (sementara) tidak dapat dipersamakan dengan bawaslu kabupaten kota dalam undang undang nomor tahun tentang pemilu yang bersifat permanen, karena bawaslu kabupaten kota dan bawaslu kabupaten kota adalah lembaga yang berbeda meskipun tugas melakukan pengawasan penyelenggaraan pemilu. penyelenggara pemilu yang perlu dikembangkan adalah yang permanen dan bersifat nasional, mengingat jenis pemilu yang dilakukan indonesia adalah pemilu nasional dan lokal yang berlangsung reguler. penyelenggara pemilu harus permanen agar dapat mengakomodasi kepentingan pengelolaan pemilu nasional yang berlangsung serentak nasional dan perencanaan persiapan tahapan yang panjang sehingga kehadiran penyelenggara diharapkan tetap permanen dan berkesinambungan. apabila ingin menghasilkan pemilu efektif, demokratik dan berintegrasi, maka perlu pijakan perundangan yang dinamis sehingga perundangan tersebut dapat mengantisipasi kelemahan kelemahan dan peluang peluang arah pelanggaran pemilu yang semakin kompleks pola pelanggarannya. masalah yang masih mengemuka adalah mengenai penegakan pelanggaran administrasi pidana, sengketa pemilu, kode etik, dan pelanggaran pemilu lainnya yang perlu didesain ulang melalui perundangan baru yang arahnya untuk penguatan dan efektivitas penyelenggara pemilu. pemerintah berpendapat pengaturan mengenai mekanisme pemilihan kepala daerah termasuk mekanisme pengawasannya merupakan pengaturan yang bersifat dinamis, tergantung dengan berbagai faktor antara lain kebutuhan hukum masyarakat, efisiensi anggaran atau pendanaan untuk pemilihan kepala daerah, konsistensi dengan mekanisme pelaksanaan pemilihan umum secara serentak, keamanan ketertiban, dan faktor lainnya, maka jika pun masa mendatang mekanisme pengawasan pada pemilihan kepala daerah disesuaikan dengan mekanisme pengawasan pada penyelenggaraan pemilihan umum seperti yang diharapkan oleh pemohon, maka hal tersebut dilaksanakan melalui revisi undang undang pilkada dan bukan melalui putusan mahkamah konstitusi. bahwa dalam rangka efisiensi, efektivitas serta kepastian hukum, maka perlu adanya langkah kebijakan dalam penataan pengawasan penyelenggaraan pemilihan umum. perlu pemerintah sampaikan bahwa atas substansi sebagaimana objek permohonan guo, saat ini kementerian dalam negeri melakukan proses pembahasan revisi, dimana dalam matrik tanggal september revisi undang undang guo. pada angka romawi menyebut bahwa ketentuan angka yang menyatakandiajukan usulan revisi menjadi, dengan pertimbangan. dengan demikian permohonan pengujian undang undang yang diajukan oleh pemohon secara prinsip sudah terakomodir dalam agenda revisi undang undang guomahkamahfrasa panas kabupaten kota ketentuan guoketerangan tambahan presiden proses harmonisasi yang dilakukan oleh pemerintah terhadap angka tersebut saat ini dalam proses pembahasan revisi oleh kementerian dalam negeri, yaituhwa. bahwa pertimbangan bawaslu menjadi bawaslu adalah bawaslu dibentuk untuk melaksanakan tugas, fungsi, dan kewenangan pengawasan penyelenggaraan pemilu: pencegahan dan penindakan, serta penyelesaian sengketa. tugas, fungsi, dan kewenangan itu dilaksanakan pada semua pemilihan termasuk pemilihan gubernur, bupati dan walikota. dalam pelaksanaan tugas, fungsi, dan kewenangan pengawasan penyelenggaraan pemilu, bawaslu menghadapi (dua) kendala utama yaitu: struktur pengawas pemilu tingkat kabupaten kota bersifat tidak tetap (ad hoc). padahal struktur itu penting untuk menjaga amanat undang undang dasar yang menegaskan bahwa penyelenggara pemilu bersifat nasional, tetap, dan mandiri. berbeda dengan struktur kpu kabupaten kota yang sudah bersifat tetap. kewenangan penyelesaian sengketa pemilu, penanganan pelanggaran pemilu, dan penindakan pelanggaran pemilu tidak berakhir bawaslu. bawaslu membutuhkan dukungan regulasi sebagai dasar untuk mempermainkan strukturnya yang sudah patut dipermainkan, mengingat pelaksanaan pemilu secara nasional yang mencakup hingga desa kelurahan membutuhkan kemandirian dan persiapan matang yang bersumber dari dukungan organisasi dan manajemen, sarana dan prasarana, anggaran, dan personel yang permanen. selain itu, bawaslu juga membutuhkan dukungan regulasi sebagai dasar untuk mengefektifkan pengawasan penyelenggaraan pemilu, penyelesaian sengketa, penanganan pelanggaran, dan penindakan pelanggaran untuk menjamin pelaksanaan pemilu bebas dari pelanggaran dan konflik kepentingan. dengan demikian untuk memenuhi ketentuan sesuai yang diamanatkan dalam undang undang dasar untuk koordinasi dan efektifitas penyelenggaraan pemilu, dimana pemilihan gubernur, bupati dan walikota juga merupakan rezim pemilu, maka bawaslu sudah seharusnya menjadi bawaslu. bahwa diperlukan kemandirian lembaga pengawas pemilu, bawaslu dan bawaslu sama sama melaksanakan fungsi penyelenggaraan pemilu sehingga desain kelembagaannya harus memenuhi ketentuan yang telah termaktub dalam konstitusi yang bersifat nasional, tetap dan mandiri. bawaslu pusat dan provinsi sudah bersifat tetap, sedangkasih bersifat tidak tetap (ad hoc). ketentuan yang mengatur bawaslu menjadi bersifat tetap, ini yang sekaligus menjadi jawaban dualisme sifat kelembagaan bawaslu dan bawaslu yang menjadi salah satu penyebab efektivitas pengawasan pemilu tahun menimbang bahwa terhadap permohonan para pemohon, pihak terkait atas nama badan pengawas pemilihan umum memberikan keterangan tertulis dan diterima kepaniteraan mahkamah tanggal oktober serta didengarkan dalam persidangan pada tanggal november yang pada pokoknya mengemukakan hal sebagai berikut: bahwa pada prinsipnya penyelenggaraan pemilihan gubernur, bupati, dan walikota (selanjutnya disebut pemilihan) merupakan rezim yang berbeda dari pemilihan umum (selanjutnya disebut pemilu) sebagaimana telah dipertegas dalam pertimbangan hukum putusan mahkamah konstitusi nomor puu x1 pada halaman yang menyatakan: . meskipun demikian, penyelenggaraan pemilihan memiliki tahapan yang sama dengan pemilu. sama halnya dengan pemilu, pemilihan merupakan pesta demokrasi bagi rakyat suatu provinsi dan atau kabupaten kota untuk memilih secara langsung kepala daerah untuk masa jabatan berikutnya. dalam hal ini, bawaslu sebagai salah satu penyelenggara pemilu juga berfungsi melakukan pengawasan pada setiap tahapan dalam penyelenggaran pemilihan. bahwa untuk memastikan terselenggaranya pemilihan yang berkualitas, jujur dan adil, tentunya dibutuhkan jajaran pengawas pemilihan yang dapat melaksanakan pengawasan dalam setiap tahapan pemilihan sesuai dengan kewenangan yang diberikan oleh peraturan perundang undangan. bahwa terhadap permohonan pengujian pemilihan yang diajukan oleh para pemohon yaitu sdr. surya efitrimen ketua bawaslu provinsi sumatera barat, nurani ketua bawaslu kota makassar), sulung muna imbalan anggota bawaslu kabupaten ponorogo), bawaslu menyimpulkan dalam permohonan para pemohon tersebut terdapat (tiga) pokok permohonan antara lain sebagai berikut: penggunaan nomenklatur atau frasa bawaslu kabupaten kota dan sifat kelembagaan pengawas pemilu ditingkat kabupaten kota dalam undang undang pemilihan gubernur, bupati, dan walikota, pembentukan panas kabupaten kota untuk penyelenggaraan pemilihan gubernur, bupati, dan walikota:. bahwa terhadap ketentuan mengenai penggunaan nomenklatur atau frasa panas kabupaten kota ,ketentuan angka jo menyebutkan bahwa:berdasarkan ketentuan tersebut diatas, pemilihan menggunakan nomenklatur panitia pengawas pemilihan kabupaten kota bagi jajaran pengawas pemilu tingkat kabupaten kota. hal ini berbeda dengan nomenklatur penyebutan jajaran pengawas pemilu kabupaten kota dalam nomor tahun tentang pemilihan umum (selanjutnya disebut pemilu"). dalam pemilu, nomenklatur panas kabupaten kota telah diubah menjadi bawaslu kabupaten kota sebagaimana dimaksud dalam angka pemilu yang menyebutkan:ngan demikian, terdapat perbedaan nomenklatur dalam penyebutan pengawas pemilu tingkat kabupaten kota dalam pemilihan dan pemilu. dengan adanya perbedaan nomenklatur penyebutan sebagaimana tersebut atas, tentu akan menimbulkan ketidakpastian hukum terkait penyelenggara pemilu yang melakukan pengawasan dalam pemilihan gubernur, bupati, dan walikota. bahwa selain permasalahan nomenklatur, terdapat juga perbedaan pengaturan mengenai sifat kelembagaan pengawas pemilihan tingkat kabupaten kota dalam pemilihan dan pemilu. bahwa terhadap ketentuan mengenai pembentukan panas kabupaten kota untuk penyelenggaraan pemilihan gubernur, bupati, dan walikota dalam undang undang pemilihan, bersama ini bawaslu menyampaikan hal hal sebagai berikut: bahwa dalam ketentuan pemilihan, menyebutkan:bahwa berdasarkan ketentuan atas, dalam pelaksanaan pemilihan gubernur, bupati, dan walikota, panas kabupaten kota dibentuk paling lambat (satu) bulan sebelum tahapan pemilihan dan dibubarkan paling lambat (dua) bulan setelah tahapan pemilihan selesai. lebih lanjut dalam pemilihan juga menyebutkan lembaga yang berwenang untukpemohon ii, dan pemohon iii (selanjutnya disebut para pemohon) merupakan perorangan warga negara indonesia, saat ini bekerja sebagai ketua bawaslu provinsi sumatera barat bukti p 4j, anggota bawaslu kota makassar bukti p 5j, dan anggota bawaslu kota ponorogo bukti p 6j. mana keanggotaannya sebagai bawaslu provinsi dan kabupaten kota berjumlah orang dan kewenangannya dibagi dalam lima divisi antara lain: divisi organisasi dan sumber daya manusia, divisi pengawasan dan hubungan antar lembaga, membentuk dan menetapkan panas kabupaten kota adalah bawaslu provinsi. hal ini sesuai dengan ketentuan pemilihan, yang menyebutkan: panas kabupaten kota dibentuk dan ditetapkan oleh bawaslu provinsi. dengan demikian pengaturan mengenai sifat kelembagaan panas kabupaten kota adalah sementara (ad hoc) dan lembaga yang berwenang untuk membentuk pengawas pemilihan adalah bawaslu provinsi. namun, apabila melihat pengaturan dalam pemilu, kelembagaan pengawas pemilu tingkat kabupaten kota adalah bersifat tetap, tidak lagi bersifat sementara (ad hoc) dan pembentukannya dilakukan oleh bawaslu. hal ini sebagaimana diatur dalam ketentuan pemilu, yang menyebutkan: pengawasan penyelenggaraan pemilu dilakukan oleh bawaslu. bawaslu sebagaimana dimaksud pada terdiri atas: bawaslu, bawaslu provinsi: bawaslu kabupaten kota, bawaslu kecamatan, bawaslu kelurahan desadengan demikian, dalam pemilu kedudukan bawaslu kabupaten kota sudah bersifat tetap tidak lagi bersifat sementara atau hoc seperti yang diatur dalam pemilihan. kemudian dalam pemilu juga mengatur lembaga yang diberi kewenangan untuk membentuk pengawas tingkat kabupaten kota adalah bawaslu sebagaimana diatur dalam pemilu yang menyebutkan: bawaslu berwenangyang mengatur mengenai pemilu, memeriksa, mengkaji, dan memutus pelanggaran administrasi pemilu, cc. memeriksa, mengkaji, dan memutus pelanggaran politik uang,: merekomendasikan kepada instansi yang bersangkutan mengenai hasil pengawasan terhadap: mengambil alih sementara tugas, wewenang, dan kewajiban bawaslu provinsi dan bawaslu kabupaten kota secara berjenjang jika bawaslu provinsi dan bawaslu kabupaten kota berhalangan sementara akibat dikenai sanksi atau akibat lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan,administrasi, pelanggaran kode etik, dugaan tindak pidana pemilu, dan sengketa proses pemilumembentuk bawaslu provinsi, bawaslu kabupaten kota, dan bawaslu ln: mengangkat, membina, dan memberhentikan anggota bawaslu provinsi, anggota bawaslu kabupaten kota, dan anggota bawaslu ln: dan melaksanakan wewenang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan. bahwa terhadap hal tersebut, bawaslu telah melaksanakan amanat pemilu dengan membentuk dan menetapkan bawaslu kabupaten kota yang bersifat tetap untuk masa jabatan dengan masa jabatan (lima) tahun. pemilu telah mengubah sifat kedudukan lembaga pengawas tingkat kabupaten kota dari yang semula bersifat hoc (sementara) menjadi bersifat tetap serta pengaturan mengenai lembaga yang berwenang untuk membentuk bawaslu kabupaten kota berada pada bawaslu. bahwa dengan demikian, terdapat perbedaan yang mendasar mengenai sifat kelembagaan pengawas tingkat kabupaten kota serta lembaga yang diberi kewenangan untuk membentuknya dalam pemilihan dan pemilu. hal ini berpotensioleh bawaslu dalam masa jabatan sebagaimana diatur dalam pemilu. bahwa terhadap permohonan para pemohon yang berkaitan dengan komposisi jumlah keanggotaan bawaslu kabupaten kota, ketentuan mengenaibahwa berdasarkan ketentuan pemilihan menyebutkan:bahwa berdasarkan ketentuan atas, pemilihan telah mengatur jumlah keanggotaan bawaslu provinsi dan panas kabupaten kota adalah berjumlah (tiga) orang. hal ini berbeda dengan jumlah keanggotaan bawaslu provinsi dan bawaslu kabupaten kota yang diatur dalam pemilu yang menyebutkan: jumlah anggota: bawaslu sebanyak (lima) orang: bawaslu provinsi sebanyak (lima) atau (tujuh) orang: bawaslu kabupaten kota sebanyak (tiga) atau (lima) orang: dan bawaslu kecamatan sebanyak (tiga) orang. bahwa dalam pemilu, jumlah anggota bawaslu kabupaten kota sebanyak (tiga) atau (lima) orang. penentuan banyaknya jumlah anggota bawaslu kabupaten kota telah ditentukan sendiri oleh pemilu dalam lampiran pemilu. berkaitan dengan hal tersebut, bawaslu telah melaksanakan amanat pemilu dengan membentuk dan menetapkan anggota bawaslu kabupaten kota dengan jumlah sebagaimana telah ditentukan dalam lampiran pemilu. bahwa dengan berlakunya pemilu, telah mengubah jumlah keanggotaan bawaslu kabupaten kota dari yang semula masing masing berjumlah (tiga) orang kini menjadi (tiga) atau (lima) orang. dengan demikian terdapat perbedaan yang mendasar mengenai pengaturan jumlah keanggotaan bawaslu kabupaten kota dalam pemilihan dan pemilu. hal ini akandan dilantik oleh bawaslu untuk memenuhi jumlah keanggotaan bawaslu kabupaten kota sebagaimana telah ditetapkan dalam lampiran pemilu. bahwa dalam permohonan pengujian undang undang pemain yang diajukan oleh para pemohon, bawaslu berpandangan mahkamah konstitusi perlu mempertimbangkan untuk memberikan tafsir terhadap ketentuan yang menjadi objek dalam pengujian pemilihan oleh para pemohon tersebut. mahkamah konstitusi diharapkan dapat segera memutus permohonan yang diajukan oleh para pemohon untuk memberikan kepastian hukum mengingat pelaksanaan tahapan penyelenggaraan pemilihan gubernur, bupati, dan walikota tahun akan segera dimulaihuruf huruf huruf huruf huruf huruf huruf huruf dan pilkada terhadap uud yang rujukannya masing masing,:divisi hukum dan informasi, divisi penindakan pelanggaran, dan divisi sengketa: bahwa dengan berlakunya ketentuan guo,jumlah keanggotaan bawaslu provinsi, panas kabupaten kota sebanyak (tiga) orang telah mengabaikan hak konstitusional para pemohon sebagaimana diatur dalam uud yang memberikan jaminan pemberian penghidupan dan pekerjaan yang layak bagi kemanusiaan: bahwa pemberlakuan norma angka angka huruf huruf huruf huruf huruf huruf huruf huruf pilkada, yang pada pokoknya mengatur tentang nomenklatur kelembagaan panitia pengawas pemilihan kabupaten kota (selanjutnya disebut panas ) yang bersifat sementara (ad hoc) dan, jumlah keanggotaannya bawaslu provinsi, panas kabupaten kota) sebanyak (tiga) orang dan ditetapkan oleh bawaslu provinsi secara faktual maupun potensial, terhadap dan dan uud bahwa pemohon surya efitrimen), pemohon nurani) dan pemohon iii sulung muna imbalan) (selanjutnya disebut sebagai para pemohon) adalah perseorangan warga negara indonesia yang saat ini masing masing pemohon adalah ketua bawaslu provinsi sumatera barat, pemohon adalah ketua bawaslu kota makassar, dan pemohon iii adalah anggota bawaslu kabupaten ponorogo. para pemohon merasa dirugikan hak konstitusionalnya dengan alasan sebagai berikut: menurut para pemohon norma norma yang dimohonkan pengujiannya tidak memberikan kepastian hukum karena dengan berlakunya norma dalam guo menyebabkan fungsi pengawasan yang dilakukan oleh bawaslu dalam penyelenggaraan pilkada menjadi tugas dan wewenang tambahan serta kelembagaan pada tingkat kabupaten kota menjadi bersifat sementara. terlebih lagi dengan adanya perbedaan nomenklatur antara panas kabupaten kota dengan bawaslu kabupaten kota yang menyebabkan pemohon secara khusus harus melakukan proses rekrutmen ulang panas kabupaten kota dan pemohon serta pemohon iii harus melalui proses seleksi ulang untuk jabatan komisioner panas kabupaten kota pada setiap penyelenggaraan pilkada yang tidak hanya menguras tenaga juga dan pikiran tetapi juga membutuhkan anggaran yang tidak sedikit. menurut para pemohon berlakunya norma pilkada yang dimohonkan pengujiannya menyebabkan tidak adanya kepastian hukum dan tidak adanya jaminan atas penghidupan serta pekerjaan yang layak karena jumlah keanggotaan lembaga pengawas pilkada sebanyak (tiga) orang karena tidak sejalan dengan perkembangan kelembagaan bawaslu sehingga menyebabkan para pemohon berpotensi untuk dicoret dari daftar komisioner bawaslu provinsi dan panas kabupaten kota, mana untuk saat ini berdasarkan pemilu mengatur keanggotaan bawaslu provinsi sebanyak (lima) orang atau (tujuan) orang dan bawaslu kabupaten kota sebanyak (tiga) orang atau (lima) orang.sebagai ketua bawaslu provinsi sumatera barat, ketua bawaslu kota makassar, dan anggota bawaslu kabupaten ponorogo. menurut para pemohon, dengan berlakunya norma guo pilkada telah merugikan hak konstitusionalnya karena norma guo tidak memberikan kepastian hukum ketika para pemohon menjalankan tugas pengawasan dalam penyelenggaraan pemilihan kepala daerah (pilkada). selain itu, para pemohon juga menerangkan perihal anggapan kerugian konstitusionalnya berupa tidak adanya jaminan atas penghidupan dan pekerjaan yang layak. dengan demikian telah jelaspara pemohon akan memulai tahapan penandatanganan naskah perjanjian hibah daerah nph) pada tanggal oktoproses pemeriksaan perkara guo baru berakhir pada tanggal desember oleh karena itu, tidak relevan lagi untuk mengaitkan permohonan provisi para pemohon dengan waktu penanda tanganan naskah perjanjian hibah daerah nph) sebagaimana didalilkan. dengan demikian, permohonan provisi para pemohon tidak beralasan menurut hukum. pokok permohonan menimbang bahwa dalam mendalilkan konstitusionalitas angka angka huruf huruf huruf huruf huruf huruf huruf huruf dan pilkada,undang undang nomor tahun tentang pemilihan umum telah menetapkan institusi bawaslu sebagai lembaga permanen hingga tingkat kabupaten kota sehingga dalam tidak mengenal istilah panas kabupaten kota tetapi telah diubah menjadi bawaslu kabupaten kota. seharusnya, kelembagaan permanen tersebut juga melekat pada kelembagaan bawaslu tingkat kabupaten kota dalam penyelenggaraan pilkada. pembedaan kelembagaan dalam dengan pilkada adalah tidak sejalan dengan asas kepastian hukum dan tertib hukum yang mensyaratkan keadilan hukum dengan ditandai adanya pemberian kewenangan atau pendekatan yang sama untuk kelembagaan yang sama walaupun penyelenggaraan pemilihan yang berbeda yaitu pemilihan kepala daerah dan pemilihanbahwa menurut para pemohon, dengan berlakunya yang memuat norma pelaksanaan penyelenggaraan pemilihan umum akan tetapi mengatur pula kedudukan lembaga penyelenggara pemilihan umum seharusnya hal tersebut berlaku pula bagi kelembagaan penyelenggara pemilihan dalam rezim pemilihan kepala daerah. hal tersebut seharusnya diharmonisasikan antara pilkada dengan sehingga sejalan dengan pertimbangan mahkamah dalam paragraf f3. angka putusan perkara nomor puu xvi dalam hal ini, penggunaan nomenklatur panas kabupaten kota sebagaimana diatur dalam pilkada ditafsirkan sama dengan kelembagaan bawaslu kabupaten kota dalam bahwa menurut para pemohon, ketentuan pilkada yang mengatur tentang jumlah keanggotaan bawaslu provinsi dan panas kabupaten kota hanya berjumlah orang bertentangan dengan prinsip kepastian hukum yang adil karena berpotensisehingga menghilangkan sumber penghidupan juga pekerjaan yang layak bagi para pemohon sebagaimana dijamin dalam uud bahwa menurut para pemohon, dan pilkada yang mengatur tentang tugas dan kewenangan bawaslu provinsi untuk membentuk panas kabupaten kota dan menetapkan komisioner panas kabupaten kota menjadi tidak berlaku sebab dengan ditafsirkannya ketentuan yang mengatur mengenai kelembagaan panas kabupaten kota menjadi sama dengan bawaslu kabupaten kota yang bersifat permanen sebagaimana dimaksud dalamsyamsuddin haris serta kesimpulan para pemohon (sebagaimana selengkapnya termuat dalam bagian duduk perkara), i3dan keterangan tambahan yang diterima kepaniteraan pada tanggal november i3 menimbang bahwa pihak terkait bawaslu mengajukan keterangan bawaslu yang diterima kepaniteraan pada tanggal oktober dan disampaikan dalam persidangan pada tanggal november menimbang bahwa setelah membaca dan memeriksa secara saksama permohonan para pemohon, memeriksa bukti bukti yang diajukan para pemohon, kesimpulan pemohon serta mendengar dan membaca keterangan presiden, pokok permasalahan konstitusional yang dimohonkan oleh para pemohon adalah sebagai berikut: bahwa pokok masalah yang dipersoalkan oleh para pemohon adalah pengaturan lembaga pengawas pemilihan tingkat kabupaten kota sebagaimana norma dalam angka angka huruf huruf huruf huruf huruf j:, dan. bahwa dari semua norma yang dimohonkan para pemohon pengujian konstitusionalitasnya tersebut, dapat dibagi dalam tiga kategori. pertampanas kabupaten kota tidak dimaknai menjadi badan pengawas pemilu bawaslu) kabupaten kota . norma norma yang berada dalam kategori pertama ini adalah: angka angka huruf huruf huruf huruf huruf huruf huruf huruf pilkada. kedu. norma yang berada dalam kategori kedua ini adalah norma dalam pilkada. ketig. norma yang berada dalam kategori ketiga ini adalah norma dalam dan pilkada. bahwa terkait dengan ketiga kategori sebagaimana telah dikemukakan dalam sub paragraf atas, pilkada mengatur lembaga pengawas pemilihan kepala daerah adalah panitia pengawas kabupaten kota atau panas kabupaten kota yang dibentuk oleh badan pengawas pemilu bawaslu) propinsi untuk mengawasi pelaksanaan pemilihan wilayah kabupaten kota. panas kabupaten kota merupakan lembaga yang bersifat ad hoc yang dibentuk paling lambat (satu) bulan sebelum tahapan pemilihan kepala daerah dimulai. sementara itu, dengan merujuk pemilu, lembaga pengawas pemilu tingkat kabupaten kota adalah badan pengawas pemilu kabupaten kota yang merupakan lembaga permanen mana anggotanya memegang jabatan selama (lima) tahun yang dipilih melalui sebuah proses seleksi. dengan adanya bawaslu kabupaten kota yang bersifat permanen berdasarkan pemilu satu sisi dan bawaslu kabupaten kota sisi lain yang bersifat ad hoc berdasarkan pilkada untuk mengawasi pilkada, sebagaimana didalilkan para pemohon, hal ini menyebabkan terjadinya ketidakpastian hukum, ketidakefektifan dan ketidakefisienan dalam penyelenggaraan pilkada, sehingga bertentangan dengan dan dan uud i3 menimbang bahwa terhadap pokok persoalan tersebut, keberadaan pengaturan panas kabupaten kota dalam pilkada tengah telah diubahnya kelembagaan pengawas pemilu melalui pemilu, sebagaimana didalilkan oleh para pemohon perlu mendapat pertimbangan konstitusionalitasnya. dalam hal ini, apakah pengaturan kelembagaan panas kabupaten kota telah menyebabkan ketidakpastian hukum, ketidakadilan dan ketidakefisienan pilkada sehingga harus dinyatakan bertentangan dengan dan dan uud i3 menimbang bahwa sebelum lebih jauh mempertimbangkan kategori yang dikemukakan dalam sub paragraf i3. atas, terlebih dahulu mahkamah akan mempertimbangkan hal hal berikut. bahwa berkenaan dengan penyelenggara pilkada, dalam pertimbangan hukum sub paragraf f3. poin halaman putusan mahkamah konstitusi nomor puu xvi bertanggal juli mahkamah menyatakanmerujuk pertimbangan hukum sebagaimana tertuang dalam putusan mahkamah konstitusi nomor puu xvi guo, dalam memosisikan penyelenggara pemilihan, mahkamah tidak membedakan antara penyelenggara pemilihan umum untuk memilih presiden dan wakil presiden, anggota dpr, dpd, dan dprd berdasarkan penalaran hukum yang wajar menghilangkan kedudukan para pemohon sebagai penyelenggara pemilu yang berdasarkan ketentuan pilkada juga diamanahkan untuk mengawasi penyelenggaraan pemilihan kepala daerah (selanjutnya disebut pilkada ), bahwa desain kelembagaan penyelenggara pilkada khususnya dalam fungsi pengawasan, berdasarkan undang nanga guo menjadi tugas dan wewenang tambahan dari bawaslu dan bawaslu provinsi (vide angka jo. angka pilkada) sebagai penyelenggara pemilihan umum, dan undang undang guo mensyaratkan pembentukan pengawas pada tingkat kabupaten dan kota untuk dibentuk suatu panitia pengawas pemilihan panas) mana kedudukannya bersifat sementara (ad hoc), bahwa secara contrary terdapat perbedaan mendasar antara desain kelembagaan pengawas pemilihan level kabupaten kota sebagaimana diatur dalam pilkada yang bersifat sementara dengan tahun tentang pemilihan umum (selanjutnya disebut pemilu), yang mendesain kelembagaan pengawas pemilihan umum (selanjutnya disebut pemilu ) kabupaten kota yang pembentukannya bersifat permanen , bahwa para pemohon dalam kapasitasnya sebagai penyelenggara pemilu yang dilantik untuk masa jabatan (lima) tahun telah teruji secara kapasitas, kapabilitas, kompetensi, dan profesionalitasnya dalam mengawasi penyelenggaraan pemilu, sehingga membentuk kelembagaan pengawasan yang baru untuk mengawasi penyelenggaraan pilkada menjadi tidak relevan lagi dan bertentangan dengan prinsip prinsip kelembagaan penyelenggara pemilu yang berkeadilan, efektif dan efisien: bahwa konsep kelembagaan bawaslu kabupaten kota yang bersifat permanen seharusnya juga berlaku untuk panas kabupaten kota , karena merujuk kelembagaan yang sama sebagaimana kelembagaan bawaslu provinsi yang bersifat permanen dalam melaksanakan fungsi pengawasan terhadap penyelenggaraan pilkada maupun penyelenggaraan pemilu presiden, dpr, dpd dan dprd, sebagaimana termaktub dalam uud dengan pemilihan gubernur, bupati, dan walikota sebagaimana termaktub dalam uud yang dalam pilkada termasuk juga pemilihan wakil gubernur, wakil bupati dan wakil walikota. sesuai dengan pertimbangan dalam putusan guo, kesemua pemilihan tersebut diselenggarakan sesuai dengan semangat uud bahwa dalam uud ditegaskan, pemilihan umum diselenggarakan oleh sebuah komisi pemilihan umum. terkait dengan ketentuan uud tersebut, sebagaimana ditegaskan dalam putusan mahkamah konstitusi nomor puu viii dalam pengujian undang undang nomor tahun tentang penyelenggara pemilihan umum bertanggal maret frasa komisi pemilihan umum dalam ketentuan uud dimaknai merujuk pada fungsi penyelenggaraan pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap dan mandiri. ihwal ini, fungsi penyelenggaraan pemilihan umum tidak saja dilaksanakan oleh sebuah komisi pemilihan umum kpu), tetapi juga termasuk oleh sebuah badan pengawas pemilihan umum bawaslu) sebagai satu kesatuan fungsi penyelenggaraan pemilu. dalam hal ini, bawaslu merupakan bagian inheren dari komisi pemilihan umum yang dimaksud dalam uud yang berfungsi melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemilihan umum seluruh wilayah indonesia. i3. bahwa sebagai lembaga yang melaksanakan fungsi pengawasan dalam penyelenggaraan pemilu, sesuai dengan ketentuan uud bawaslu yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri tersebut melaksanakan tugas dan wewenang pengawasan terhadap penyelenggaraan pemilu anggota dpr, anggota dpd, presiden dan wakil presiden, anggota dprd. hal mana, tugas pengawasan guo dilaksanakan oleh lembaga bawaslu dan jajarannya sesuai dengan tingkat hierarki lembaga menurut lingkup wilayah provinsi, kabupaten, kota hingga tingkat desa kelurahan dan tempat pemungutan suara tps). bahwa selain melaksanakan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemilu presiden dan wakil presiden, anggota dpr, anggota dpd, dan anggota dprd yang secara eksplisit disebut dalam uud pembentuk undang undang juga memberikan tugas dan wewenang kepada bawaslu melalui penyelenggara pemilu dan pilkada untuk mengawasi penyelenggaraan pemilihan kepala daerah atau pilkada (vide angka pemberian tugas dan wewenang dimaksud sebagai konsekuensi pengaturan bahwa pemilihan kepala daerah dilaksanakan secara langsung. terakhir kalinya, undang undang yang secara khusus mengatur penyelenggara pemilu adalah undang undang nomor tahun tentang penyelenggara pemilihan umum setelah itu, materi muatan terkait penyelenggara pemilu yang diatur dalam digabung atau disatukan menjadi materi muatan pemilu, yaitu undang undang nomor tahun tentang pemilihan umum. bahwa dalam bawaslu dan jajaran sebagai penyelenggara pemilu melaksanakan fungsi pengawasan terhadap penyelenggaraan pemilu dan penyelenggaraan pemilihan kepala daerah. penegasan demikian secara eksplisit dinyatakan dalam angka sebagai berikutkelembagaan bawaslu sebagaimana diatur dalam lebih lanjut menjadi rujukan saat pengaturan lembaga pengawas penyelenggaraan pemilihan kepala daerah sebagaimana diatur dalam pilkada. berkenaan dengan hal ini, angka menyatakbahkan, menyatakan bahwa pengawasan penyelenggaraan pemilihan, cast pemilihan kepala daerah, menjadi tanggung jawab bersama bawaslu, bawaslu provinsi dan panas kabupaten kota. dengan demikian, kelembagaan bawaslu dalam melaksanakan pengawasan pemilihan kepala daerah sebagaimana diatur dalam pilkada sesungguhnya adalah sesuai dengan pengaturan lembaga bawaslu yang terdapat dalam bahwa dalam perkembangannya, sebagai lembaga penyelenggara pemilu yang mengawasi penyelenggaraan pemilu seluruh wilayah nkri, kelembagaan bawaslu terakhir diatur dalam dengan dibentuknya dinyatakan tidak berlaku lagi. salah satu substansi mendasar dalam adalah perubahan kelembagaan bawaslu. dalam hal ini, menyatakan bawaslu terdiri atas: bawaslu,lebih jauh, dan menyatakan secara tegas sifat kelembagaan masing masing lembaga pengawas pemilu secara hierarkis, yaitu mana bawaslu, bawaslu provinsi dan bawaslu kabupaten kota bersifat tetap, sedangkan bawaslu kecamatan, bawaslu kelurahan desa, bawaslu ln, dan pengawas tps bersifat hoc. menimbang bahwa setelah mempertimbangkan secara saksama hal hal sebagaimana dikemukakan dalam paragraf atas, selanjutnya mahkamah akan mempertimbangkan konstitusionalitas norma norma dalam kategori pertama atas, yaitu norma angka angka huruf huruf huruf huruf huruf huruf huruf huruf pilkada, sebagai berikut: bahwa meskipun terdapat (empat puluh lima) norma pada kategori pertama yang dimohonkan untuk dinilai konstitusionalitasnya, namun disebabkan semua norma tersebut berkenaan dengan semua frasa panas kabupaten kota , mahkamah akan mempertimbangkannya menjadi satu kesatuan dan tidak diuraikan masing masing norma, bahwa terjadinya perbedaan nomenklatur kelembagaan pengawas pemilihan antara yang diatur dalam pilkada dengan disebabkan terjadinya perubahan regulasi pemilu. perubahan tersebut terjadi karenamilihan umum anggota dpr, dpd dan dprd digabung satu undang undang, yaitu menjadi secara faktual, sekalipun nomenklatur pengawas pemilu kabupaten kota, sebagaimana diatur dalam pilkada sama dengan apa yang pernah diatur dalam namun ketika substansi telah diganti dengan nomenklatur pengawas pemilihan masih belum lagi terjadi keseragaman untuk semua jenis pemilihan. dalam hal ini, lembaga pengawas pemilihan, cast pengawas pemilihan kepala daerah tingkat kabupaten kota dalam pemilihan bupati dan wakil bupati dan walikota dan wakil walikota dilaksanakan oleh bawaslu kabupaten kota. bahwa ketika disahkan, dalam huruf guo ditegaskan undang undang nomor tahun tentang penyelenggara pemilu dicabut dan dinyatakan tidak berlaku . ketentuan penutup tidak saja menegaskan ihwal substansi status telah diadopsi dalam melainkan juga menunjukkan terjadinya peralihan atau pergantian yang menjadi dasar atau rujukan pengaturan kelembagaan penyelenggara pemilu. pada saat dasar hukum kelembagaan penyelenggara pemilu berganti, maka segala peraturan perundang undangan yang merujuk pada seharusnya menyesuaikan pula dan atau disesuaikan dengan pergantian yang terjadi. bahwa ketika pilkada yang mengatur lembaga pengawas pemilihan yang notabene adalah pengawas pemilu sebagaimana diatur oleh tidak disesuaikan dengan perubahan nomenklatur pengawas pemilu tingkat kabupaten kota, hal demikian akan menyebabkan terjadinya ketidakseragaman pengaturan dalam penyelenggaraan fungsi pengawasan terutama dalam pemilihan kepala daerah. ketidakseragaman tersebut dapat berdampak terhadap munculnya dua institusi pengawas penyelenggaraan pemilihan tingkat kabupaten kota dalam pemilihan anggota dpr, anggota dpd, presiden dan wakil presiden, dan anggota dprd dengan pilkada. padahal, kelembagaan bawaslu sebagaimana diatur dalam adalah lembaga yang diberi status atau sifat tetap (permanen) hingga tingkat kabupaten kota. sementara itu, pilkada justru mengatur pembentukan, nomenklatur, dan sifat yang berbeda terhadap lembaga pengawas dalam pemilihan kepala daerah. bahwa dengan terjadinya perubahan kelembagaan bawaslu kabupaten kota berdasarkan maka hal tersebut tidak hanya berdampak terhadap kedudukan bawaslu kabupaten kota dalam mengawasi penyelenggaraan pemilu, melainkan juga dalam menyelenggarakan pengawasan pemilihan kepala daerah. artinya, dengan adanya tugas dan wewenang bawaslu mengawasi pemilihan kepala daerah sesuai pilkada, perubahan kelembagaan bawaslu melalui dengan sendirinya berlaku pula dalam pelaksanaan pilkada, sehingga penyesuaian terhadap perubahan dimaksud dalam pilkada menjadi sangat penting. dalam konteks ini, sebagai landasan hukum yang mengatur ihwal kelembagaan bawaslu harus dijadikan rujukan ketika lembaga tersebut diberi tugas dan wewenang untuk mengawasi pilkada. dalam arti, tugas dan wewenang pengawasan pemilihan dalam pilkada dilaksanakan oleh lembaga bawaslu sesuai dengan nomenklatur, sifat dan hierarki kelemahannya sebagaimana dimaksud dalam bahwa dengan adanya perubahan yang dilakukan oleh pengawas pemilu tingkat kabupaten kota yang awalnya hanyalah sebagai lembaga hoc sebagaimana diatur dalam pilkada secara konstitusional harus pula menyesuaikan menjadi lembaga yang bersifat tetap dengan nama bawaslu kabupaten kota serta mengikuti perubahan lain sebagaimana diatur dalam selama tidak dilakukan penyesuaian kelembagaan pengawas pemilihan tingkat kabupaten kota sebagaimana diatur dalam pilkada dengan perubahan dalam hal demikian menyebabkan terjadinya ketidakpastian hukum keberadaan lembaga pengawas pemilihan kepala daerah kabupaten kota. bahkan, sebagaimana telah dinyatakan dalam pertimbangan hukum putusan mahkamah konstitusi nomor puu xvi atas maka sesuai dengan uud struktur penyelenggara pemilihan untuk memilih anggota dpr, anggota dpd, presiden dan wakil presiden, dan anggota dprd, dan penyelenggaraan pemilihan kepala daerah seharusnya tetap sama meskipun melaksanakan mandat dari dua undang undang yang berbeda. bahwa dengan pertimbangan hukum sebagaimana dikemukakan atas, dalil para pemohon yang menyatakan norma angka angka huruf huruf huruf huruf huruf huruf huruf huruf pilkada sepanjang frasa panas kabupaten kota tidak dimaknai menjadi frasa badan pengawas pemilu kabupaten kota bertentangan dengan uud adalah beralasan menurut hukum. i3 menimbang bahwa selanjutnya mahkamah akan mempertimbangkanadalah bertentangan dengan uud perihal dalil tersebut, mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut. bahwa secara substansi, ketika materi muatan diadopsi dalam terdapat beberapa perubahan terkait kelembagaan bawaslu dan jajarannya, khususnya bawaslu kabupaten kota. sebagaimana telah dikemukakan dalam pertimbangan sebelumnya, perubahan dimaksud terkait dengan nomenklatur kelembagaan, sifat kelembagaan, dan komposisi keanggotaan bawaslu provinsi dan pengawas pemilu tingkat kabupaten kota. terkait kelembagaan pengawas tingkat kabupaten kota, mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut: nomenklatur pengawas tingkat kabupaten kota yang diatur dalam adalah panitia pengawas pemilu kabupaten kota bawaslu kabupaten kota). adapun dalam nomenklatur tersebut diubah menjadi bawaslu kabupaten kota. nomenklatur pengawas tingkat kabupaten kota sebagaimana diatur dalam merupakan dasar atau rujukan dalam menentukan nomenklatur pengawas yang diatur dalam pilkada. terkait sifat kelembagaan, bawaslu kabupaten kota dan atau panas kabupaten kota yang diatur dalam dan pilkada bersifat ad hoc. dalam hal ini, panas kabupaten kota tersebut hanya dibentuk (satu) bulan menjelang tahapan pemilu pilkada dan berakhir (dua) bulan setelah seluruh tahapan pemilu berakhir. dengan diadopsinya substansi dalam kelembagaan bawaslu kabupaten kota yang diubah menjadi bawaslu kabupaten kota ditetapkan sebagai lembaga yang bersifat tetap (permanen), mana keanggotaannya memegang jabatan selama (lima) tahun. komposisi keanggotaan bawaslu provinsi sebagaimana diatur dalam sebanyak (tiga) orang dan anggota bawaslu kabupaten kota sebanyak (tiga) orang. dengan adanya pergantian undang undang yang mengatur kelembagaan penyelenggara pemilu, komposisi anggota bawaslu provinsi menjadi (lima) atau (tujuh) orang, dan anggota bawaslu kabupaten kota sebanyak (tiga) atau (lima) orang. selain, komposisi jumlah keanggotaan, perubahan juga terjadi terkait dengan mekanisme pengisian anggota bawaslu kabupaten kota. awalnya, melalui anggota bawaslu kabupaten kota diseleksi dan ditetapkan oleh bawaslu provinsi, kemudian melalui diubah menjadi proses seleksi melalui tim seleksi yang dibentuk oleh bawaslu. bahwa dengan terjadinya perubahan substansi pengaturan kelembagaan pengawas pemilu kabupaten kota dan juga komposisi keanggotaan bawaslu provinsi dan bawaslu kabupaten kota melalui maka sebagaimana telah dipertimbangkan atas, nomenklatur lembaga, sifat kelembagaan dan komposisi keanggotaan mesti disesuaikan dengan sebagai ketentuan yang antaranya mengatur lembaga penyelenggara pemilu. apabila penyesuaian tidak dilakukan, akan berdampak terjadinya ketidakpastian hukum kelembagaan lembaga pengawas pemilu, termasuk pengawasan terhadap pemilihan kepala daerah. selain itu, berkenaan pula dengan jumlah anggota bawaslu provinsi dan jumlah anggota bawaslu kabupaten kota, dalam paragraf pertimbangan hukum putusan mahkamah konstitusi nomor puu xvi bertanggal maret mahkamah telah mempertimbangkan, antara lain menyatakan bahwa jumlah anggota bawaslu provinsi dan jumlah anggota bawaslu kabupaten kota sebagaimana termaktub dalamartinya, putusan mahkamah konstitusi nomor puu xvi guo hendak menyatakan bahwa jumlah penyelenggara pemilu setiap tingkatan sebagaimana diatur dalam termasuk jumlah anggota bawaslu provinsi dan jumlah anggota bawaslu kabupaten kota adalah konstitusional. dengan telah dinyatakan bahwa frasa panas kabupaten kota dimaknai badan pengawas pemilu kabupaten kota , konstitusional, maka mempersatukan jumlah anggota bawaslu provinsi dan jumlah anggota bawaslu kabupaten kota sesuai dengan jumlah dalam juga merupakan pilihan yang konstitusional, baik dalam penyelenggaraan pemilu maupun pemilihan kepala daerah. bahwa berdasarkan pertimbangan hukum dalam sub paragraf dan sub paragraf atas, bilamana jumlah anggota bawaslu provinsi dan jumlah anggota bawaslu kabupaten kotatindakan tersebut menimbulkan ketidakpastian hukum sehingga bertentangan dengan norma uud dengan demikian, dalil para pemohon berkenaan dengan konstitusionalitas pilkada beralasan menurut hukum. i3 menimbang bahwa berkenaan dengan kategori ketiga, terkait dengan dalil para pemohon mengenai wewenang bawaslu provinsi dalam membentuk dan menetapkan panas kabupaten kota sebagaimana diatur dalam dan pilkada adalah bertentangan dengan prinsip kepastian hukum, mahkamah perlu menegaskan kembali ihwal pengisian jabatan anggota bawaslu kabupaten kota yang kemudian diberi wewenang mengawasi pemilihan tingkat kabupaten kota seharusnya juga disesuaikan dengan perubahan yang terjadi dalam berkenaan dengan dalil permohonan guo, mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut: bahwa sejalan dengan ketentuan pilkada, wewenang pembentukan panas kabupaten kota oleh bawaslu provinsi juga termuat dalam angka pilkada dan huruf pilkada. dalam norma guo ditegaskan bahwa panas kabupaten kota adalah panitia yang dibentuk oleh bawaslu provinsi dan menjadi salah satu tahapan persiapan penyelenggaraan pemilihan kepala daerah. dengan dipertimbangkan dan dinyatakannya oleh mahkamah kelembagaan bawaslu kabupaten kota menjadi bawaslu kabupaten kota yang proses pendiriannya dilakukan melalui sebuah tim seleksi yang dibentuk oleh bawaslu, maka definisi panas kabupaten kota dalam angka pilkada yang masih mencantumkan frasa dibentuk oleh bawaslu provinsi harus juga disesuaikan agar tidak menimbulkan ketidakpastian hukum. apalagi, sebagaimana dipertimbangkan pada paragraf panas kabupaten kota telah dimaknai menjadi bawaslu kabupaten kota, maka semua pengaturan yang menentuk, karena alasan agar tidak terjadi ketidakpastian hukum, harus pula dinyatakan inkonstitusional. bahwa terkait dengan kepastian hukum sebagaimana dipertimbangkan dalam sub paragraf atas, sekalipun tidak dimohonkan dan didalilkan oleh para pemohon dalam permohonannya, disebabkan substansinya berkeliaran deng sebagaimana telah dipertimbangkan atas, ketentuan dalam angka pilkada tidak cukup hanya dengan menyatakan frasa panas kabupaten kota adalah konstitusional sepanjang dimaknai menjadi bawaslu kabupaten kota , tetapi juga demi alasan kepastian hukum, frasa dibentuk oleh bawaslu provinsi haruslah tidak berlaku sehingga pendiriannya merujuk sesuai dengan ketentuan bahwa begitu pula dengan huruf pilkada, karena alasan untuk kepastian hukum pula, meski tidak didalilkan dan tidak dimohonkan oleh para pemohon, tidak cukup hanya dengan menyatakan frasa bawaslu kabupaten kota bertentangan dengan uud sepanjang tidak dimaknai menjadi bawaslu kabupaten kota harus pula dinyatakan bahwa frasa bawaslu kabupaten kota dalam huruf pilkada tidak berlaku dan tidak lagi menjadi dari rumusan norma guo. bahwa berdasarkan pertimbangan atas, dalil para pemohon sepanjang terkait dan pilkada adalahluruhnya, bahwa dengaka pemohon diharuskan melaksanakan proses rekrutmen ulang untuk jabatan komisioner panas kabupaten kota yang tidak hanya akan menguras tenaga dan pikiran namun juga membutuhkan biaya (anggaran negara) yang tidak sedikit, bahwa adapun pemohon dan pemohon iii untuk menduduki jabatan panas kabupaten kotailihan dan bertentangan dengan prinsip kepastian hukum yang adil (legal certainty), bahwa tidak adanya kepastian hukum kelembagaan pengawas pemilihan pada level kabupaten kota juga menghambat kinerja para pemohon dalam mengoptimalkan konsolidasi dengan pemerintah daerah setempat terkait penandatangan nota perjanjian hibah daerah nph), karena adanya perbedaan nomenklatur kelembagaan sebagaimana diatur dalam pilkada dan pemilu, bahwa jumlah keanggotaan sebanyak (tiga) orang tersebut dalam perkembangannya telah tidak sejalan dengan kondisi yang berkembang bawaslu. kelembagaan ini untuk saat ini telah berjalan berdasarkan ketentuan pemilu, yang mengatur keanggotaan bawaslu provinsi sebanyak (lima) atau (tujuh) orang dan bawaslu kabupaten kota sebanyak (tiga) atau (lima) orang, yang secara faktual mengakibatkan para pemohon potensial dicoret dari daftar komisioner bawaslu provinsi, panas kabupaten kota untuk memenuhi ketentuan pilkada, bahwa dengan dibatalkannya atau paling tidak ditafsirkannya guo sepanjang terkait dengan sifat kelembagaan bawaslu kabupaten kota dan jumlahnya dalam pelaksanaan pilkada sesuai dengan pelaksanaan pemilusampai dengan pemohon iii telah memenuhi kualitas maupun kapasitas sebagasuhartono ttd. ttd. wahiduddin adams arief hidkepilkada yang diuji adalah memuat ketentuan angka angka huruf huruf huruf huruf huruf huruf huruf huruf dan yang berbunyi:, |
salinan telko mora tempat tanggal lahir palangkaraya juli warga negara indonesia alamat jalan semangka nomor rt. rw. kelurahan asongan lama, kecamatan katingan hilir, kabupaten katingan, provinsi kalimantan tengahpersyaratan formil pengajuan permohonan mahkamah konstitusi berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus permohonan inerhadap uud maka mahkamah konstitusih, dan ini mengakibatkan putusan batal demi hukum , ), hal iniseharusnya putusan pengadilan negeri asongan nomor: pid. sus pn. ksn, tanggal april wajib memuat semua unsur dalam rumusan tindak pidana dalam perkara tersebut disertai dengan kualifikasinya yakni selain diwajibkan memuat atau menyebutkan atau menguraikan semua unsur unsur dalamaka majelis hakim dalam membuat putusan pengadilan negeri asongan nomor pid. sus pn. ksn, tanggal april juga diwajibkan memuat atau menyebutkan atau menguraikan semua unsur unsur dalam kuhp dan atau kuhp hal ini didasarkan karena paragraf keempat dan paragraf kelima penjelasan umum atastegas menyatakan:ahwa untuk memperkuat dalil hukum pemohon sekitar hal tersebut atas, putusan pengadilan haruslah dilandasi narliswandi pilang alias iwan pilang, ditegaskan bahwa:dalam paragrafmaknaiterkait dengan frasa batal demi hukum terkait kurap, mahkamah konstitusi dalam putusannya nomor puu xi tanggal september halaman pernah menafsirkan frasa batal demi hukum terkait kurap tersebut, sebagai berikutbahwa sejalan dengan hal hal tersebut atas, dalam hubungannya dengan permohonan ini, mahkamah konstitusi melaluijuga pernah menafsirkan atau memaknai frasa karena hukum yang sama artinya dengan demi hukum dalam dan dalam undang undang nomor tahun tentang peraturan dasar pokok pokok agraria rupa) yang pada pokoknya, menurut mahkamah konstitusi frasa karena hukum dalam kedua tersebut sama artinya dengan demi hukum , frasa demi hukum,: bahwa sejalan dengantersebut atas yang dihubungkan dengdalam konteks permohonan ini sekiranya yang mulia hakim konstitusi sependapat, berken:arena frasa batal demi hukum sebagaimana dimaksud dalam undang undang nomor tahun tentang hukum acara pidana berikut penjelasannya sama definisinya dengan istilah latin disebut p, sehingga undang undang nomor tahun tentang hukum acara pidana menjadi berbuny,karentelah dikuatkan oleh putusan pengadilan tinggi palangka raya nomor: pid.sus pt.plk, tanggal juni serta kembali dikuatkan lagi putusan mahkamah agung republik indonesia nomor: pid. sus tanggal oktober bertentangan denganberdasarkan uraian uraian atas. karenanya menurut pemohon,nanti potensi jaksa penuntut umum akan berupaya mengeksekusi pemohon masih sangat mungkin terjadi, yang dapat puu xiv tanggal oktober telah terjadi multi tafsir yang inkonstitusional bertentangan dengan hukum dan hak asasi manusia serta jelas telah bertentangan pula dengan uud yang sedang diuji dalam permohonan ini: huruf dan kurap bersifat imperative atau mandatory kepada pengadilan bahwa pada tanggal oktober mahkamah konstitusi telah menjatuhkan putusan nomor: puu xiv terkait dengan pengujian kurap, yang amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut:memuat sejak berlakunya putusan mahkamah konstitusi republik indonesia dengan nomor: puu xiv pada tanggal oktober dalam kaitannya dengan permohonan ini, huruf kurap secara formal bersifat perintah (imperative) dan bersifat memaksa (mandatory) kepada pengadilan yang harus dicantumkan pada putusmengingat bahwakarenanya sistematika isi surat putusan pemidanaan pengadilan tingkattersebut tidak baku, tentunyatidak perlu diungkapkan secara benar dan utuh serta alat pembuktian yang diajukan persidangan tidak perlu dipertimbangkan satu per satu secara cermatpertama wajib: puu x1 bahwa berkaitan dengan huruf k undang undang nomor tahun tentang hukum acara pidana sebelumnya mahkamah konstitusi republik indonesia dalam putusan nomor: puu x tanggal november pernah menjatuhkan putusan yang kamarnya sebagai berikut bahwaberkaitan huruf undang undang nomor tahun tentang hukum acara pidana, putusan mahkamah konstitusi republik indonesia nomor: puu xi tanggal september amar selengkapnya menyatakanmenurut pendapat atau keterangan ahli, bagi manan sebagaimana terungkap dalam halaman paragraf kesatu, putusan mahkamah konstitusi republik indonesia nomor: puu xiv tanggal oktober dinyatakan:(tanda baca, cetak tebal, garis miring dan garis bawah dibuat oleh pemohon): bahwa sejalan dengan pendapat atau keterangan ahli, bagi manan, pemerintahhalaman putusan mahkamah konstitusi tersebut, memberikan keterangan atau berpendapat: bahwa terkait dengan kurap,il(tanda baca, cetak tebal, garis miring dan garis bawah dibuat oleh pemohon): bahwa kemudian pada, pemerintah berpendapat atau memberikan keterangan:hapij. surat putusan pemidanaan merupakan dasar bagi jaksa untuk melaksanakan putusan pengadilan(cetak tebal, garis bawah, garis miring dibuat pemohon) bahwa sejalan dengan pendapat atau keterangan ahli, bagi manan dan pemerintah tersebut atas, dewan perwakilan rakyat republik indonesia juga mengemukakan pendapat atau keterangannyaterkait dengan kurap, dewan perwakilan rakyat republik indonesia menyatakan:(tanda baca, cetak tebal, dan garis bawah dibuat oleh pemohon): pada halaman s.d. terkait dengan kurap, dewan perwakilan rakyat republik indonesia juga memberikan keterangan atau berpendapat:tersebut atas, mahkamah agung republik indonesia juga mengemukakan pendapat atau keterangannya yang tertera dalam: mahkamah agung republik indonesia menyatakan pada halaman (tanda baca, cetak tebal, garis miring dan garis bawah dibuat oleh pemohon) mahkamah agung republik indonesia menyatakan pada halaman(tanda baca, cetak tebal, garis miring dan garis bawah dibuat oleh pemohon):(tanda baca, cetak tebal, garis bawah dan cetak miring dibuat oleh pemohon): mahkamah agung republik indonesia menyatakan pada halamandan mahkamah agung republik indonesia tersebut atas, mahkamah konstitusi republik indonesia juga memberikan pertimbangan hukumterkait dengan kurap khususnya pada paragraf halaman s.d. halaman mahkamah konstitusi berpendapat sebagai berikut ji3. .3j (tanda baca, cetak tebal, garis miring dan garis bawah dibuat oleh pemohon) perihal upaya hukum biasa dalam bagian kedua mengenai pemeriksaan untuk kasasi. menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan pada sub paragraf j3. sampai dengan sub paragraftermasuk memuat surat dakwaan untuk kepentingan pembelaannya (ictum tuntutan pidana yang diajukan jaksa penuntut umumebahwa mahkamah konstitusi republik indonesia dalam putusannya nomor: puu xi tanggal september halaman s.d. halaman juga pernah menegaskankemudian mahkamah konstitusi juga menegaskan pendiriannya yang selama ini memang konsisten menegakkan hukum bahwa sesuai penjelasan kurap, selengkapnya pertimbangan tersebut sebagai berikut:(tanda baca cetak tebal dan cetak miring dibuat oleh pemohon): bahwa berdasark, mahkamah agung republik indonesia dan mahkamah konstitusi republik indonesia yang terungkap dalam putusan mahkamah konstitusi republik indonesia nomor: puu xiv tanggal oktober tersebut atas tidak diragukan lagi huruf kurap adalah bersifat imperative atau mandatory kepadakarenanya dalam kaitannya dengan permohonan ini, sistematika isi surat putusan pemidanaan pengadilan tingkat pertama wajiban puu xi: pendapat ahli dalam perkara lain tetapi memiliki relevansi berkenaan dengan permohonan guo bahwa sejalan dengan pertimbangan mahkamah konstitusi dan hal hal tersebut atas, untuk memperkuat dalil pemohon disampaikan kutipan pendapat atau keterangan ahli (menurut pemohon, para ahli ini termasuk beberapa pakar ahli hukum indonesia begawan hukum indonesia yang pendapat atau keterangannya mestinya dihormati dan dapat dijadikan referensi yang berkaitan dengan konteks permohonan ini) sebagaimana terungkap dalam putusan mahkamah konstitusi republik indonesia nomor puu x tanggal november yakni keterangan ahli yahya harahap, s.h. pada halaman s.d. halaman maa setiap kebatilan (nulliteitt nietigheid, goodness quality) yang ditegaskan sendiri oleh undang undang adalah setiap kebatilan (nulliteit keterangan ahli yahya harahap, s.h. pada halaman s.d. halaman am.::,eterangan ahli prof. dr. romli atmasasmita, s.h., ll.m. pada halaman s.d. halamanrangan ahli prof. dr. romli atmasasmita, s.h., ll.m. pada halaman s.d. halaman setiap orang (termasuk tersangka terdakwa terpidana, y,: bahwa untuk memperkuat argumentasi tersebut atas, diungkapkxi11 tanggal januari mahkamah konstitusi telah memberikan pertimbangan sebagai berikut:bahwa apa yang telah didalilkan pemohon dalam permohonan ini terkait alasan alasan permohonan pengujian huruf dan kurap yang bertentangan dengan dalam uud telah cukup jelas bahkan terang benderang sejalan dengan pokok permohonan ini, sehingga dengan demikian permohonan ini seharusnya dapat dikabulkan: bahwa apa yang telah didalilkan pemohon dalam permohonan ini bukanlah hanya berkaitan dengan suatu implementasi atau penerapan norma norma hukum belaka yang dianggap tidak sesuai atau bertentangan dengan hak asasi pemohon sematahukum guo. bahwa selain terhadap kekhawatiran pemohon akan terjadi potensi kesewenang wenangan yang dilakukan oleh jaksa penuntut umum dan atau kepolisian yang nantinya akan mengawal eksekusi perkara pidana terdakwa pemohon jelas disebabkan karena pemberlakuan undang undang guo ambigu, sehingga apabila hal yang demikian nantinya benar terjadi, tentu tidak dapat diselesaikan melalui mekanisme kontrol dari lembaga pengawas penuntut umum dan atau kepolisian yang akan mengawal eksekusi perkara pidana terdakwa pemohon yakni melalui laporan dan atau pengaduan secara hierarki pada pihak bagian pengawasan kejaksaan, komisi kejaksaan dan atau kompolnas propam kepolisian negara republik indonesia yang menaungi pihak kepolisian yang akan mengawal eksekusi perkara pidana tersebut semata bahwa kerugian konstitusional pemohon terjadi disebabkan karena huruf dan kurap sendiri tidak jelas, tidak tegas, ambiguitas, dan multitafsir sehingga sehingga dengan demikian tidak memberikan kepastian serta perlindungan hukum yang adil bagi pemohon, huruf dan kurappabila permohonan ini dikabulkan maka potensi hal yang pemohon khawatirkan ini tidak akan terjadi,selain itu kepastian hukum bahkan perlindungan hukum yang adil akan pemohon dapatkan, kemudian pemohon sebagai warga negara dan siapapun juga negara ini termasuk jaksa dan aparat penegak hukum lainnya wajib menjunjung hukum yang memenuhi rasa keadilan rakyat dan melindungi hak asasi manusia itu dengan tidak ada kembalinya sebagaimana makna tersirat atau dimaksud dalam uud yang dijadikan sebagai batu ujian dalam permohonan ini ii. permohonan provisi permohonan putusan sela berdasarkan pendapat mahkamah konstitusi paragraf s.d. paragraf dalam putusan nomor: bahwa berdasarkan uraian uraian atas, dengan memperhatikan bijaksananya pendapat mahkamah konstitusi dalam paragraf s.d. paragraf sebagaimana ternyata dalam putusan nomor, apalagi permohonan provisi yang diajukan oleh pemohon ini sangat mudah, ringan dan tidak akan merugikan siapapun yakni hanya memohon kepada yang mulia majelis hakim konstitusi agar berkenan menegaskan suatu norma hukum yang senjatanya memang berlaku dan ketentuan norma tersebut memang mempunyai kekuatan hukum mengikat, sebab apabila nantinya salinan putusan mahkamah agung republik indonesia melalui putusan nomor: pid. sus tanggal oktober telah dikirimkan dan diterima oleh para pihak (termasuk oleh jaksa)sekali lagi ditegaskanpemohon memohon kepada yang mulia majelis hakim konstitusi agar sebelum memutuskan pokok permohonan dalam permohonan ini berkenan menerbitkan putusan sela guna semakin membuat terang benderang sesuatu yang sebenarnya telah cukup terang benderangdengan amar putusan sebagai berikut::uncto putusan pengadilan tinggi palangkaraya nomor, iv. petit dalam permohonan provisi permohonan putusan sela,: dalam pokok permohonan: amar putusan mengadili, menyatakan: mengabulkan permohonan pemohon, menyataktidak dimaknaitidak dimaknaingkapkan secara benar dan utuh tuntutan pidana, sebagaimana terdapat dalam surat tuntutantuntutan pidana, sebagaimana terdapat dalam surat tuntutan dancctuntutan pidana, sebagaimana terdapat dalam surat tuntutan yang sebenar idak dimaknaitidak dimaknai? berbunyi: kurapmenjadi berbunyi:perbaikan permohonan pengujian undang undang ini diajukan, apabila majelis hakim konstitusi berpendapat lain, mohon kiranya memberieko mora: bukti fotokopi undang undang nomor tahun tentang hukum acara pidana huruf dan bukti fotokopi undang undang dasar negara republik indonesia tahun bukti fotokopi surat panggilan nomor sp. gil iv res. ditreskrimsus, tanggal april bukti fotokopi surat pemberitahuan dimulainya penyidikan spp) dengan nomorbukti fotokopi berita acara penerimaan surat spp ternomor: sp. gil iv res. ditreskrimsus, tanggal mei bukti fotokopi laporan polisi nomor: lp l iv res. skt, tanggal april bukti fotokopi berita acara pemeriksaan bap) ahli tertanggal april yang ditandatangani oleh listen parutan sihir, hum dan penyidik polda kalteng, bukti fotokopi berita acara pemeriksaan tersangka tertanggal mei bukti fotokopi surat putusan pengadilan negeri asongan nomor: pid. sus pn. ksn, tanggal april bukti fotokopi putusan pengadilan tinggi palangka raya nomor: pid.sus pt.plk, tanggal juni bukti fotokopi screenshot info perkara yang pemohon akses melalui website milik mahkamah agung republik indonesia melalui perkara detail.php?id 13012b24 ccff 1aff 838f bukti fotokopi surat dakwaan jaksa penuntut umum nomor reg. perk: pdm ksn tanggal agustus bukti fotokopi eksepsi keberatan dari terdakwa eko mora bin kampung akar, bukti fotokopi tanggapan penuntut umum terhadap eksepsi keberatan dari terdakwa eko mora bin kampung akar, bukti fotokopi nota pembelaan pleno) terdakwa sebanyak halaman: bukti fotokopi surat tanggapan penuntut umum terhadap pembelaan terdakwa dan juga penasihat hukum terdakwa yang disampaikan secara tertulis pada tanggal maret bukti fotokopi surat tanggapan yang dibuat oleh terdakwa atas tanggapan penuntut umum publik) sebanyak halaman: bukti fotokopi surat tanggapan penasehat hukumnya atas tanggapan penuntut umum publik) sebanyak halaman, bukti fotokopibukti fotokopi surat tuntutan jaksa penuntut umum nomor reg. perk: pdm sgn tanggal maret bukti fotokopi kontra memori kas namun sebelum mahkamah mempertimbangkan permohonan lebih lanjut mengenai kedudukan hukum pemohon dan pokok permohonan, mahkamah perlu terlebih dahulu mempertimbangkan permohonan pemohon sebagai berikut: bahwa setelah mencermati secara saksama permohonan pemohon, telah ternyata pemohon mengajukan permohonan pengujian terhadap huruf huruf huruf huruf huruf huruf dan kurap namun dalam menguraikan alasan permohonannya, pemohon tidak secara sistematis menjelaskan argumentasinya, khususnya terhadap alasan konstitusionalitas norma yang diajukan untuk diuji. selain itu, dalam alasan permohonannya, pemohon menguraikan secara panjang lebar mengenai kasus konkrit yang dialami pemohon namun tidak menguraikan dengan jelas kaitan norma yang diajukan untuk diuji dengan kasus konkrit yang dialami pemohon. bahkan, pemohon sejak awal telah menyatakan dalam permohonannya, bahwa permasalahan yang dihadapi oleh pemohon adalah karena adanya penyalahgunaan wewenang oleh oknum dalam usaha menjadikan pemohon sebagai tersangka. pemohon dalam menguraikan permohonannya mengaitkannya dengan berbagai persoalan konkrit yang dialami pemohon, antaranya mengenai delik pidana yang dibanggakan terhadap pemohon dan persoalan penyalahgunaan wewenang dalam penyidikan. bahwa norma yang dimohonkan pengujian, yaitu huruf huruf huruf huruf huruf huruf dan kurap pada pokoknya adalah mengatur mengenai sistematika atau isi dari surat putusan pemidanaan pada pengadilan tingkat pertama (vide putusan mahkamah konstitusi nomor puu xiv bertanggal oktober terhadap pokok permohonan pemohon, dikaitkan dengan sistematika permohonan pengujian undang undang,harus dengan sistematika sebagai berikutsetelah mahkamah membaca dengan saksama permohonan pemohon dan apabila dikaitkan dengan aturan tersebut, telah ternyata permohonan pemohon hanya memuat kewenangan mahkamah dan kedudukan hukum serta petit tanpa menyertakan alasan permohonan (fundamental petani atau polita). tanpa adanya uraian mengenai alasan permohonan maka sebuah permohonan akan kehilangan landasan atau dasar argumentasi untuk menilai materi apa yang sesungguhnya dipersoalkan pemohon. bahwa selain itu, pemohon dalam bagian petit memohon adanya penambahan norma pada huruf huruf huruf huruf huruf huruf dan kurap yang membuat permohonan pemohon menjadi semakin tidak jelas. selain itu tidak terdapat kesesuaian antara alasan alasan mengajukan permohonan (fundamental petani atau polita) dengan hal hal yang diminta untuk diputus (petit). bahwa terkait dengan uraian dan sistematika permohonan pemohon, dalam sidang pemeriksaan pendahuluan yang dilaksanakan pada tanggal november panel hakim telah menasihatkan kepada pemohon untuk menguraikan dengan jelasdan mempersingkat uraian mengenai kasus konkrit yang dialami pemohon, agar permohonan pemohon dapat lebih fokus. lebih lanjut, atau setidaknya mempelajari format permohonan pengujian undang undang (vide risalah sidang perkara nomor puu xvii tanggal november namun, dalam perbaikan permohonan yang diterima mahkamah pada tanggal desember permohonan pemohon tetap tidak jelas karena alasan permohonan bercampur dengan banyaknya uraian kasus konkrit yang dialami oleh pemohon. bahwa apabila dicermati lebih lanjut, pemohon tetap tidak menguraikan permohonannya sebagaimana dimaksud dalam dan pmk termasuk tidak menguraikan dengan jelas mengenai alasan pertentangan antara norma yang diuji dengan uud yang semestinya termuat dalam alasan permohonan (fundamental petani atau polita). dengan demikian permohonan pemohon haruslah dinyatakan tidak jelas atau kabur. bahwa andaikatapun permasalahan konstitusionalitas norma yang dimaksud oleh pemohon adalah dikaitkan dengan syarat batal demi hukum terhadap putusan pemidanaan pengadilan tingkat pertama, menurut mahkamah hal tersebut telah jelas dengan prinsip bahwa batal demi hukumnya suatu putusan pengadilan adalah hanya dapat diputus oleh pengadilan yang lebih tinggi. sehingga, terpenuhi atau tidaknya syarat kurap terhadap suatu putusan pemidanaan pengadilan tingkat pertama merupakan kewenangan dari pengadilan atasnya untuk menilai dan menyatakan batal demi hukum putusan guo, atau dengan kata lain, putusan pengadilan tidak dapat dinyatakan batal demi hukum" kecuali oleh putusan pengadilan yang lebih tinggi tingkatannya yang menyatakan demikian. menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan atas, menurut mahkamah permohonan pemohon adalah tidak jelas atau kabur sehingga kedudukan hukumsaudi isra, arief hidarief hid, saudi israbenny nurbaningsih ttd. ttd. arief hid saudi israabsebutkan secara terang, jelas dan lengkapraikan atau diungkapkan secara terang, jelas dan lengkap unsur dalam rumusan tindak pidana disertai dengan kualifikasinysebutkan secara terang, lengkap, tegas dan jelasdiuraikan atau diungkapisebutkan secara terang, lengkap, tegas dan jelasmengingat bahwa, .kurap berbunyi: tidak dipenuhinya ketentuan dalam huruf dan ini mengakibatkan putusan batal demi hukum. dengan tidak dipenuhinya ketentuan dalam huruf dan kurap tersebut langsung atau secara otomatis mengakibatkan putusan batal demi hukum? apa makna putusan batal demi hukum dalam iniyang dimaksudkan dalam huruf dan kurap: bahwa seharusnya, bahwa sejalan dengan hal tersebut atas sebagaimana uud dengan sangat jelas menyatakan negara indonesia adalah negara hukum , perumusan normaisalnya dapat ditambahkan atau dikurangi tergantung selera aparat penegak hukumserta karenraya nomor:akan tetapi sesuai fakta yang pemohon uraikan atas surat putusan pemidanaan pengadilan tingkat pertama yang telah legitimasi dan dikuatkan oleh pengadilan tinggi palangkaraya dan mahkamah agung republik indonesia jelas telah batal demi hukum (van rechtwege niet, iso jure null and void) adalah putusan yang dianggap tidak pernah ada sejak semula (initio legally null void never existed) karenanya surat putusan pemidanaan tersebut tidak dapat dijalankan (tidak dapat eksekusi): bahwa berdasarkan uraian uraian atas, dan dengan mendasarkan pada yang dikaitkan dengan putusan putusan mahkamah konstitusi sebelumnya, serta dalil kerugian konstitusional yang dialami oleh pemohon,nya tersebut. dalil kerugian tersebut bersifat spesifik, aktual, bahkansehingga dengan demikil. pokok permohonan huruf dan kurap bertentangan dengan 28h 28j 28j uud pemohon, eko mora, korban kriminalisasi oknum oknum penegak hukum dan korban kejahatan struktural kronologis berkas perkara berkas penyidikan termasuk surat pemberitahuan dimulainya penyidikan (spp) dipalsukan atau direkayasa oleh penyidik sehingga menyebabkan melanggarnya asas due process law sebagaimana dijamin dalam 28d uud serta sangat melanggar hukum dan hak asasi pemohon oknum mantan kepala kepolisian daerah provinsi kalimantan tengah, inspektur jenderal (irjen) pol. anang revandoko, semula berkedudukan kapolda kalteng, jalan tilik ribut km. palangka raya, provinsi kalimantan tengah, saat ini berkedudukan jakarta dengan jabatan baru sebagai komandan korps brimob republik indonesia, untuk selanjutnya dalam permohonan ini disebut terduga pelanggar oknum direktur reserse kriminal khusus kepolisian daerah provinsi kalimantan tengah, komisaris besar polisi (kombespol) alex yudisial, s.h., s.i.k., si.yidik yang menerima perintah sebagaimana surat perintah penyidikan nomor: sp.sidik iv res. gawas penyidikan yang menerima perintah sebagaimana surat perintah pengawasan penyidikan nomor: spin pengawasan iv res. dterduga pelanggar terduga pelanggar terduga pelanggar dan terduga pelanggar apabila secara bersama sama disebut para terduga pelanggar bahwa dalam perkara pidana yang dialami pemohon para terduga pelanggar haruslah bertanggung jawab dan dituntut secara hukum serta secara administratif karena diduga telah melakukan kriminalisasi terhadap pemohon, dengan uraian dugaan pelanggaran sebagai berikut: bahwa perkara ini bermula karena pemohon adalah keponakan awak rian sekaligus kuasa awak rian (dalam kapasitas pemohon sebagai pribadi yang mengerti hukum) yang bertugas menyiapkan surat menyurat dalam sengketa lahan melawan pt. mitra jaya cemerlang, termasuk menyiapkan draft atau konsep memori kasasi dalam perkara perdata yang dialami awak rian sebagai pihak tergugat sehingga terbit putusan mahkamah agung yang membatalkan putusan pengadilan tinggi palangka raya yang sebelumnya menyatakan mengabulkan sebagian gugatan pt. mitra jaya cemerlang terhadap awak rian dan akhirnya mahkamah agung menyatakan mengabulkan permohonan kasasi yang diajukan oleh awak rian serta menyatakan gugatan pt. mitra jaya cemerlang terhadap awak rian tidak dapat diterima no), dengan demikian menurut hukum pt. mitra jaya cemerlang tidak dapat membuktikan bahwa pihaknya selaku pemegang hak atas tanah obyek sengketa seluas hektar dari luas tanah adat warisan awak rian seluas hektar. lahan seluas hektar tersebut saat ini telah tertanam kelapa sawit dan masih dikuasai, dipanen oleh perusahaan tersebut sehingga tiap bulannya menghasilkan uang ratusan juta rupiah apabila dihitung dari hasil buah sawit sebanyak ratusan ton (dengan asumsi hektar minimal menghasilkan ton atau ton per hektar dikalikan harga ton buah kelapa sawit saat ini minimal juta rupiah) yang merupakan hasil produksi atau hasil yang keluar dari lokasi obyek sengketa tersebut, oleh karena sikap pemohon jelas membela awak rian yang notabene paman sekaligus pihak yang memberikan kuasa tertulis terkait sengketa lahan tersebut kepada pemohon dan hal tersebut diketahui banyak pihak termasuk pt. mitra jaya cemerlang, pemohon konsisten memperjuangkan hak awak rian dan agar hukum dapat ditegakkan dengan baik secara berkeadilan, hal tersebut menimbulkan ketidaksenangan pihak yang mewakili pt. mitra jaya cemerlang tersebut terhadap pemohon dan pihak perusahaan tentunya terancam mengalami kerugian ratusan juta rupiah setiap bulannya apabila tidak melakukan panen lokasi obyek sengketa tersebut, sehingga akhirnya untuk mengaburkan akar masalah sengketa lahan tersebut, awak rian selaku anggota kesatuan masyarakat hukum adat dayak ditangkap, ditahan karena dituduh sebagai pencuri buah sawit dan dijerat dengan ketentuan pencurian dalam kuhp padahal seharusnya sesuai asas hukum yang berlaku wajib diterapkan ketentuan khusus yang diatur dalam pidana melakukan pemanenan secara tidak sah sebagaimana dimaksud dalam huruf juncto huruf undang undang nomor tahun tentang perkebunan juncto putusan mahkamah konstitusi republik indonesia nomor puu xiii tanggal oktober sehingga seharusnya awak rian selaku anggota kesatuan masyarakat hukum adat dayak tidak boleh ditahan, dipenjara, atas hal tersebut pemohon menyebutnya sebagai kriminalisasi dan telah terjadi kolaborasi secara melawan hukum antara pihak pt. mitra jaya cemerlang selaku pelapor dengan pihak kepolisian resort katingan yang memproses hukum awak rian tersebut, padahal jelas telah pemohon perjuangkan bahwa seharusnya yang ditindak oleh kepolisian adalah pt. mitra jaya cemerlang karena berdasarkanse kalimantan tengah, dengan perihal penghentian pengoperasian kegiatan yang belum clear and clean dapat dianggap merupakan bukti pt. mitra jaya cemerlang adalah perusahaan yang i, sayangnya surat wakil pemerintah pusat daerah ini sama sekali tidak dihargai dan tidak dipertimbangkan oleh pihak yang menangani perkara pidana tersebut. kemudian selanjutnya pemohon juga kriminalisasi, melalui tulisan yang dimuat dalam akun facebook pemohon, akhirnya pemohon dituduh mencemarkan nama baik perusahaan pt. mitra jaya cemerlang dengan kronologis singkat sebagai berikut: bahwa pada hari senin, tanggal april pukul wib depan pengadilan negeri asongan dengan disaksikan oleh advokat balita satu, into, vulgar dan mirhanudin, pemohon telah menerima surat dari pihak terduga pelanggar melalui terduga pelanggar yang berisi surat panggilan nomor: sp. gil iv res. ditreskrimsus, tanggal april (vide bukti yang ditandatangani oleh terduga pelanggarlaporpada hari selasa, tanggal april pemohon menghadiri panggilan tersebut atas dan diperiksa oleh terduga pelanggar diwakili penyidik pembantu bernama brigadir polisi erwin yanto, s.h. nrp. untuk selanjutnya disebut terduga pelanggar selanjutnya terduga pelanggar menjelaskan mengapa pemohon dipanggil karena adanya pengaduan dari bambang suparno selaku kuasa direksi pt. mitra jaya cemerlang. terduga pelanggar memperlihatkan cetakan print out screenshot status pada akun facebook milik pemohon pada tanggal februari siaran pers yang cukup panjang yang dibuat oleh pemohon). bahwa menurut penjelasan terduga pelanggar yang dapat pemohon pahami adalah adanya penekanan dugaan tindak pidana pencemaran nama atau fitnah baik pada sepanjang frasa perusahaan illegal pt. mitra jaya cemerlang dan berkolaborasi secara melawan hukum dalam tulisan pemohon akun facebook milik pemohon tersebut, bahwa dari awal terdapat upaya terduga pelanggar untuk mengarahkan pemohon agar mencari frasa perusahaan illegal pt. mitra jaya cemerlang dan berkolaborasi secara melawan hukum dalam putusan mahkamah agung terkait perkara perdata awak rian melawan pt. mitra jaya cemerlang, pemohon menjawab bahwa pemohon belum menemukan kalimat tersebut dalam isi putusan dimaksud, kala itu pemohon malah balik bertanya mengapa terkesan diarahkan agar pemohon mencari kalimat tersebut dalam isi putusan mahkamah agung terkait perkara awak rian padahal tulisan pemohon akun facebook milik pemohon tersebut jika dibaca dan dipahami secara utuh tentunya tidak akan merugikan siapapun? dijawab oleh terduga pelanggar bahwa mereka bekerja sesuai status akun facebook pemohon tanggal februari secara substansi pemohon ditanyakan apa dasar pemohon menuliskan kalimat perusahaan illegal pt. mitra jaya cemerlang dan berkolaborasi secara melawan hukum dan apa dasar kepemilikan tanah adat oleh awak rian yang dapat ditemukan kembali secara utuh dalam berita acara pemeriksaan bap) tersangka yang terlampir dalam berkas perkara: bahwa pada saat pemeriksaan sedang berlangsung, datanglah brigadir polisi satu kripto) wisnu akbar nugraha, s.e. nrp. untuk selanjutnya disebut terduga pelanggar kepada pemohon dan meminta pemohon agar membuka akun facebook pemohon laptopnya dengan alasan untuk pengambilan screenshot postingan status pemohon pada tanggal februari (siaran pers), bahwa selanjutnya dilakukan pengambilan optik dan dilakukan penandatanganan berita acara pengambilan optik tertanggal april selanjutnya pemohon diminta agar menuliskan nama alamat email pemohon dan sandi paspornya akun facebook pemohon pada selembar kertas, kemudian dilakukan penandatanganan berita acara penyitaan akun facebook pemohon tertanggal april yang menerangkan pelapor adalah bambang suparno, danmenerangkan pelapor adalah bambang suparno: bahwa selanjutnya terduga pelanggar meminta pemohon menandatangani bukti tanda terima surat panggilan nomor: sp. gil iv res. ditreskrimsus, tanggal april yang pada hari sebelumnya (hari senin, tanggal april baru pemohon terima, tetapi pemohon menolak menandatangani surat yang diajukan tersebut dengan alasanpemohon katakan bahwa siap menandatangani surat dimaksud apabila ada saksi dari rekan pemohon yang menjadi saksi, bahwa beberapa waktu kemudian datanglah akun komisaris polisi akp) aris sutiyoso, s.h. yang juga merupakan bagian dari terduga pelanggar mengajukan kembali surat panggilan nomor: sp. gil iv res. ditreskrimsus, tanggal april tersebut kepada pemohon dan meminta pemohon agar menandatangani tanda terima surat panggilan dimaksud tetapi dengan alasan yang samamaka pemohon katakan bahwa pemohon siap menandatangani surat dimaksud apabila ada saksi dari rekan pemohon yang menjadi saksi, dan atas hal tersebut akp aris sutiyoso, s.h. yang merupakan bagian dari terduga pelanggar menyetujuinya sehingga akhirnya rekan pemohon atas nama deddy faizal saksi charge dalam perkara pidana yang dialami pemohon) dan wahyudi juga turut menandatangani tanda terima surat panggilan yang diterima pada tanggal april dimaksud (sebagai saksi): bahwa ketika deddy faizal saksi dan wahyudi menjadi saksi penandatanganan tanda terima surat panggilan, mereka berdua menyaksikan sendiri bahwa akp aris sutiyoso, s.h. yang merupakan bagian dari terduga pelanggar menunjukkan buku ekspedisi yang dikirimkan via kantor pos dan menjamin adanya perlindungan terhadap hak hak konstitusional warga negara (in cast pemohon): bahwa pengertian negara indonesia adalah negara hukum juga dapat dimaknai bahwa dalam suatu negara hukum terdapat pengakuan dan perlindungan terhadap hak hak asasi manusia yang menjaminguna mencapai persamaan dan keadilan agar bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan setiap warga negara berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu, mengingatpertama tama memhal ini wajib dilakukan negara dan pemerintah sebagai pihak yang memberi contoh sebagai pelindung, pengayom, pelayan rakyat sehingga hal yang demikian akan diikuti oleh seluruh rakyat indonesia yang kemudian seluruh rakyat indonesiamaksud dalamdan kurap juncto putusan mahkamah konstitusi republik indonesia nomor puu xyang dimohonkan pengujiannya dalam permohonan ini. kepada pemohon ketika itu ditanyakan apakah pemohon telah menerima spp yang mereka kirimkan tersebut, pemohon menjawab belum menerima, bahwa selanjutnya pada hari rabu tanggal april depan pengadilan negeri asongan, dengan disaksikan oleh advokat indriyanto alm.), saksi a.n. into dan saksi a.n. vulgar, kepada pemohon akan diserahkan surat pemberitahuan dimulainya penyidikan spp) (vide bukti dari terduga pelanggar terduga pelanggar dan terduga pelanggar denganyang dikirimkan melalui kantor pos tetapi karena surat dimaksud tidak ada melampirkan tanda terima surat maka pemohon menolak menerima surat dimaksud. bahwa ketika spp dimaksud hendak diserahkan kepada pemohon, terlihat jelas surat tersebut tanpa ada lampiran tanda terima sebagaimana lazimnya sehingga pemohon mempertanyakan mengenai tanda terima surat dimaksud kepada petugas pos dan dijawab oleh muhammad zaini (petugas pos yang mengantarkan surat) bahwa cukup begitu saja kata bosnya dan atas hal tersebut pemohon menolak untuk menerima surat dimaksud dan meminta agar muhammad zaini (petugas pos yang mengantarkan surat) mengambil dulu tanda terima surat tersebut kemudian baru pemohon akan menerima surat tersebut: bahwa selanjutnya muhammad zaini (petugas pos yang mengantarkan surat) kembali menelepon pemohon dan menanyakan apakah pemohon masih berada pengadilan negeri asongan dan pemohon jawab bahwa pemohon sudah dirumah, jadi mohon agar surat diantarkan saja langsung rumah. bahwa dengan disaksikan oleh saksi a.n. into, saksi berjaya suka, saksi vulgar, maka pemohon membuat berita acara penerimaan surat spp tertanggal april (vide bukti, bahwa pada hari senin, tanggal april ahmad hendri saksi yang memberatkan charge) sesuai surat panggilan nomor: sp. gil iv res. ditreskrimsus, tanggal april (vide bukti juga telah diperiksa oleh pihak terduga pelanggar dan terduga pelanggar melalui terduga pelanggar bertempat rutan polres katingan dalam kaitannya sebagai saksi dalam perkara pidana yang dialami oleh pemohon tersebut (dalam surat panggilan tersebut diketahui bahwa pelapor bambang suparno tetapi dalam berkas perkara yang pemohon peroleh dari pengadilan negeri asongan, surat panggilan nomor: sp. gil iv res. ditreskrimsus, tanggal april tersebut diubah direnvoi dicoret diganti direkayasa dipalsukan dengan nama karbida (vide bukti oleh terduga pelanggar dan terduga pelanggar melalui terduga pelanggar dan dibiarkan saja oleh terduga pelanggar selaku pengawas penyidik: bahwa pada tanggal mei sore hari, pemohon menerima surat panggilan nomor sp. gil iv res. ditreskrimsus, tanggal mei (vide bukti yang ditandatangani olehtersangka dalam perkara dugaan tindak pidana yaituyang sebelumnya diketahui bahwa pelopornya adalahbersamaan dengan penyerahan surat panggilan nomor: sp. gil iv res. ditreskrimsus, tanggal mei dengan status sebagai tersangka tersebut atas, kepada pemohon diserahkan pula: bahwa pemohon adalah korban pelanggaran ham, korban kriminalisasi manipulasi rekayasa kasus yang dilak, hal ini dapat pemohon buktikan dengan menunjuk:pemohon. spp dimaksud adalah dasar dimulainya penyidikan perkara pemohon, sehingga dengan demikian bertentangan dengan fakta bahwa yang membuat laporan polisi nomor: lp l iv res. skt, tanggal april (vide bukti dalam perkara tersebut adalah sdr. karbida bin kawikrama, oleh karenanya penyidikan dalam perkara pidana yang dialami oleh pemohon ini adalah rekayasa: surat panggilan nomor: sp. gil iv res. ditreskrimsus, tanggal april yang ditujukan kepada pemohon dan ditandatangani oleh terduga pelanggar selakungaduerita acara pemeriksaan bap) ahli tertanggal april (vide bukti yang ditandatangani oleh listen parutan sihir, hum dan penyidik polda kalteng, pada halaman baris kesepuluh disebutkan laporan polisi nomor: lp l iv res. skt, tanggal april a.n. pengadu bambang suparno dan bukan sdr. karbida bin kawikrama, tetapidirekayasa seolah pelapor pengadu dalam perkara tersebut adalah karbida tetapi aneh dan ajaib, faktanya yang membuat dan menandatangani laporan polisi nomor: lp l iv res. skt, tanggal april yang pemohon peroleh dari berkas perkara pemohon pengadilan negeri asongan tersebut direkayasa, dimanipulasi dan dipalssehingga pengaruhnya dalam laporan polisi lp) tersebut adalah karbida bin kawikrama dan bukan bambang super hal tersebut atas sebenarnya diperkuat lagi dengan banyak bukti surat, tetapi untuk mempersingkat permohonan ini tidak perlu dimuat atau diuraikan seluruhnya, berdasarkan uraian uraian atas maka terduga pelanggar dan terduga pelanggar melalui terduga pelanggar dan terduga pelanggar selaku pengawas penyidikan diduga telah melanggar peraturan disiplin dan kode etik profesi sebagai berikutlam pelaksanaan tugas, anggota kepolisian negara republik indonesia wajib:: dalam pelaksanaan tugas, anggota kepolisian negara republik indonesia dilarang: memanipulasi perkara, oo. melakukan upaya paksa penyidikan yang bukan kewenangannya, menyalahgunakan wewenang. setiap anggota polri wajib: menjaga dan meningkatkan citra, solidaritas, kredibilitas, reputasi, dan kehormatan polri, cc. menjalankan tugas secara profesional, proporsional, dan prosedural: ii.: il.prinsip prinsip dalam peraturan ini: legalitas, yaitu proses penyelidikan dan penyidikan yang dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang undangan: prosedural, yaitu proses penyelidikan dan penyidikan dilaksanakan sesuai mekanisme dan tata cara yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang undangan, akuntabel, yaitu proses penyelidikan dan penyidikan yang dilakukan dapat dipertanggungjawabkan, dan efektif dan efisien, yaitu penyidikan dilakukan secara cepat, tepat, murah dan tuntas. setiap anggota polri dalam melaksanakan tugas penegakan hukum sebagai penyelidik, penyidik pembantu, dan penyidik dilarang: merekayasa dan memanipulasi perkara yang menjadi tanggung jawabnya dalam rangka penegakan hukum: merekayasa isi keterangan dalam berita acara pemeriksaan: menangani perkara yang berpotensi menimbulkan konflik kepentingan. disebutkan etika kemasyarakatan antara lain: setiap anggota polri dilarang:cc.: bersikap, berucap, dan bertindak sewenang wenang: bagian ketiga sanksi pelanggaran kode etik profesi polr. terduga pelanggar sebagaimana dimaksud pada dinyatakan sebagai pelanggar setelah dilakukan pemeriksaan dan mendapatkan putusan melalui sidang keep. anggota polri yang dinyatakan sebagai pelanggar sebagaimana dimaksud dalam dikenakan sanksi pelanggaran keep berupaatau secara tertulis kepada pimpinan polri dan pihak yang dirugikan, kewajiban pelanggar untuk mengikuti pembinaan mental kepribadian, kejiwaan, keagamaan dan pengetahuan profesi, sekurang kurangnya (satu) minggu dan paling lama (satu) bulan, dipindahtugaskan jabatan berbeda yang bersifat emosi sekurang kurangnya (satu) tahun: dipindahtugaskan fungsi berbeda yang bersifat emosi sekurang kurangnya (satu) tahun: dipindahtugaskan wilayah berbeda yang bersifat emosi sekurang kurangnya (satu) tahun, dan atau pdh sebagai anggota polri. sanksi pelanggaran sebagaimana dimaksud pada huruf huruf huruf dan huruf merupakan sanksi administratif berupa rekomendasi. sanksi administratif berupa rekomendasi pdh sebagaimana dimaksud pada huruf dikenakan kepada pelanggar keep yang melakukan pelanggaran meliputipolri: melanggar sumpah janji anggota polri, sumpah janji jabatan dan atau keep: melakukan perbuatan dan berperilaku yang dapat merugikan dinas kepolisian, antara lain berupapolri: dan kelakuan atau perkataan dimuka khalayak ramai atau berupa tulisan yang melanggar disiplin.menjadi anggota dan atau pengurus partai politik, danpolri. sanksi administratif berupa rekomendasi pdh sebagaimana dimaksud pada huruf dapat dikenakan terhadap terduga pelanggar yang melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud sampai dengan peraturan ini. bahwa sekitar dengan hal tersebut atas, pemohon merasa perlu sekali lagi menegaskan bahwa pemohon sangat keberatan dan merasa sangat dirugikan akibat ulah terduga pelanggar dan terduga pelanggar melalui terduga pelanggar mengubah secara sepihak mencoret melakukan konvoi mengganti nama pelapor yakni bambang suparno menjadi karbida (hal tersebut dibiarkan oleh terduga pelanggar selaku pengawas penyidikan), hal ini selain merupakan bukti adanya rekayasa kasus juga merupakan indikasi adanya tindak pidana pemalsuan yang diharapkan nantinya dapat diproses lebih lanjut oleh badan reserse kriminal mabes polri. bahwa kuhpbahwa berdasarkan berita acara penerimaan surat spp tertanggal april sehingga terbukti bahwa penyidikan dalam perkara pidana yang dialami oleh pemohon telahbahwa menurut pemohon penyidikan secara umum bukanlah obyek dari praperadilan, sedangkan obyek praperadilan berupa penetapan tersangka hanya perlu didasarkan pada (dua) alat bukti yang sah menurut kurap dan seandainya diajukan praperadilan pun tidak akan mungkin dikabulkan, karena pemohon sudah terlanjur tidak lagi percaya dengan (tiga) orang hakim pengadilan negeri asongan dan mengingat pula perkara pidana yang dialami oleh pemohon bukanlah perkara pidana biasa dan sebenarnya bukan kriminal akan tetapi perkara tersebut adalah rekayasa oknum penegak hukum tersebut atas dan kini telah menjadi kejahatan struktural. dalil mengapa pemohon menyatakan bahwa pengirimanyakni melanggarnya asas due process law sebagaimana dijamin dalam uud hal ini sejalan dengil tanggal januari mahkamah konstitusi telah memberikan pertimbangan sebagai berikut:bahwaarenpada pokoknya menyatakan pemoho, membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah rp. (lima ribu rupiah), bahwa pada tanggal oktober melalui info perkara yang pemohon akses melalui website milik mahkamah agung republik indonesia melalui detail.php?id dengan nomor pid. sus pada tanggal oktober yang pada pokoknya info perkara tersebut memberikan informasi penanganan perkara bahwa permohonan kasasi yang diajukan oleh pemohon terdakwa dan penuntut umum atas putusan pengadilan tinggi palangkaraya nomor pid.sus pt.plk, tanggal juni telah tolak oleh mahkamah agung republik indonesia yang berarti dengan demikian menurut hukum menjadi berlakusebelumnya telah dikuatkan oleh putusan pengadilan tinggi palangkaraya nomor pid.sus pt.plk, tanggal juni(tanda baca berupa cetak miring, cetak tebal dan garis bawah dibuat oleh pemohon)terduga pelanggar terduga pelanggar terduga pelanggar selaku penyidikdan hal ini dibiarkan saja oleh terduga pelanggar selaku bagian pengawasan penyidikan sehingga menyebabkan melanggarnya asas due process law sebagaimana dijamin dalam dan 28d uud serta sangat melanggar hukum dan hak asasi pemohon terduga pelanggar terduga pelanggar terduga pelanggar terbuktisehingga menyebabkan melanggarnya asas due process law sebagaimana dijamin dalam dan uud serta sangat melanggar hukum dan hak asasi pemohon, padahal dasar diajukannya saksi yang meringankan tersebut telah pemohon paparkan dalam berita acara pemeriksaan tersangka tertanggal mei (vide bukti argumentasinya adalahviii tanggal agustus mahkamah konstitusi telah memberikan pertimbangan sebagai berikut::(tanda baca berupa cetak miring, cetak tebal dan garis bawah dibuat oleh pemohon):) bahwa sampai dengan saat ini tidak pernah terungkaphakimhakim agung pada dimana para hakim tersebut tidak mau memberikan pertimbangan atas bukti tertulis bukti surat putusan mahkamah konstitusi republik indonesia nomor puu viii tanggal agustus yang diajukan dalam persidangan perkara pidana yang dialami pemohon sebagaimana bukti tersebut padahal tujuan dari diajukannya bukti tersebut telah cukup jelas diungkapkan: bukti berupa putusan mahkamah konstitusi republik indonesia nomor puu viii tanggal agustus dimaksudkan untuk mengungkapkan putusan mahkamah konstitusi republik indonesia nomor puu viii tanggal agustus ini memberikan kaidah hukum yang mewajibkan penyidik memanggil dan memeriksa saksi charge (saksi yang meringankan) yang telah diajukan oleh terdakwa dan tertulis dalam bap tersangka yakni diantaranya presiden ri, kapolri, kapolda kalteng, kapolres katingan dll tidak pernah dipanggil sehingga terjadi pelanggaran kurap dan hak asasi terdakwa telah dilanggar berdasarkan hal hal tersebut atas, dengan mengingat bahwa negara republik indonesia adalah negara hukum dan tidak seorang pun negara ini kebal terhadap hukum termasuk dalamnya oknum oknum anggota polri, jaksa dan hakim tersebut atas, maka melalui pemaparan kronologis singkat ini pemohon berharap sebenarnya dapat diketahui oleh publik dengan jelas bahwa pemohon hanyalah korban kriminalisasi oknum oknum penegak hukum atas, dimana berkas penyidikan tersebut kemudian dinyatakan lengkap oleh oknum kepala kejaksaan tinggi provinsi kalimantan tengah melalui para oknum oknum kejaksaan tinggi dan kejaksaan negeri katingan yang terkait dengan perkara pidana yang dialami oleh pemohon tersebut yang kemudian juga legitimasi olehyang menghakimi pemohon kemudian menerbitkan putusan yang sewenang wenang yang kemudian kembali legitimasi olehdan kemudian lagi lagi legitimasi oleh: oleh karena itu, nantinya diharapkan komisi kepolisian nasional republik indonesia bersama divisi propam mabes polri, badan reserse kriminal mabes pori berkenan mengusut pelanggaran hukum dan kode etik yang dilakukan oleh oknum oknum anggota polri tersebut atas, komisi kejaksaan republik indonesia dan jaksa agung melalui jaksa agung muda bidang pengawasan diharapkan berkenan mengusut pelanggaran hukum dan kode etik yang dilakukan oleh oknum oknum kejaksaan tersebut atas, serta komisi yudisial republik indonesia, ketua mahkamah agung republik indonesia dan ketua badan pengawas pada mahkamah agung republik indonesia diharapkan berkenan mengusut pelanggaran hukum dan kode etik yang dilakukan oleh oknum oknum hakim tersebut atas, komnas ham juga nantinya diharapkan berkenan mengusut pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi dalam perkara pidana yang dialami oleh pemohon sehingga dapat dibuktikan dengan benar bahwa pemohon hanyalah korban kejahatan struktural: uraian pokok permohonan huruf dan kurap bertentangan dengan 28h 28j 28j uud bahwhwa adapu(vide bukti tersebut atas, kamarnya menyatakan: mengadili menyataka:: menetapkan barang bukti berupa: (satu) buah email dengan alamat (satu) buah akun media social facebook dengan nama profil eko mora dinonaktifkan agar tidak bisa diakses kembali: (satu) bundel fotokopi asli putusan mahkamah agung republik indonesia nomor: k pdt tentang perkara kasasi perdata antara awak rian melawan pt. mitra jaya cemerlang (mjc) (satu) eksemplar fotokopi dari fotokopi akta notaris dr. irawan soerodjo, s.h., nomor tanggal januari tentangkeputusan menteri hukum dan ham nomor: w7 ht. th. tentang pengesahan aktakta notaris dr. irawan soerodjo, s.h., nomor tanggal mei tentang pernyataan keputusan pemegang sahammenteri hukum dan ham nomor: ahu ah. yang ditujukan kepada dr. irawan soerodjo, s.h., dengan perihal penerimaan pemberitahuan perubahan data perseroanterbang, tanggal agustus yang ditujukan kepada direktur pt. mitra jaya cemerlang, dengan perihal: persetujuan prinsip arahan lokasi tahun tanggal april tentang penetapan ijin lokasi tanah untuk keperluan perkebunan kelapa sawit atas nama pt. mitra jaya cemerlang terletak desa samba katung, samba bakumpai,september tentang izin lokasi untuk keperluan pembangunan perkebunan kelapa sawit atas nama pt. mitra jaya cemerlang terletak desaaprilpts xi1 tanggal desemberkuda, tanggal maret yang ditujukan kepada gubernur kalimantan tengah dengan perihal: dukungan rekomendasi relokasioktober yang ditujukan kepada menteri kehutanan dengan perihal: rekomendasi permohonan relokasi fungsiadm. sda, tanggal juni yang ditujukan kepada gubernur kalimantan tengah dengan perihal: dukungan rekomendasi perubahan statusjanuari yang ditujukan kepada menteri kehutanan dengan perihal: permohonan rekomendasi pelepasanmenteri kehutanan nomor: menhub ll tanggal juli yang ditujukan kepada direktur jenderal patologi kementerian kehutanan dengan perihal: persetujuan prinsip pelepasan kawasan hutan produksi yang dapat konversi untuk perkebunan kelapa sawit kabupaten katingan, provinsi kalimantan tengahkepala badan koordinasi penanaman modal nomor: pkh pma tanggal agustus tentang pelepasan sebagian kawasan hutan produksi yang dapat dikonversi seluas (seribu enam ratus sepuluh dan lima puluh sembilan keseratus) hektar untuk perkebunan kelapa sawit atas nama pt. mitra jaya cemerlangdireksi pt. mitra jaya cemerlang, dengan perihal:republik indonesia nomor: k pdttinggi palangka raya nomor: pdt pt.plk, tanggal junnegeri asongan nomor: pdt. pn. ksn,: puu viiiikebunaturan dasar pokok pokok agrarilindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda (satu) eksemplar fotokopi dari asli data surat gubernur provinsi kalimantan tengah dengan nomor: ek, perkembangan usaha perkebunan besar clear and clean per desember yang diterbitkan oleh dinas perkebunan:vpemberitahuan aksi dan laporan (bagi penerima tembusan surat) yang dibuat oleh eko mora, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda puuakan tetapi huruf dan kurap sendiri tidak jelas, tidak tegas, ambiguitas, dan multitafsir sehingga(satu) eksemplar fotokopi dari asli surat kuasa khusus tertanggal november dari awak rian kepada eko moraperalihan hibah hak atas tanah dari awak rian kepada eko mora tertanggal septemkirim via kantor pos berupa surat dari awak rian pemoho kode kirim daniv res. ditreskrimsus, tanggal april.a iv res. ditreskrimsus, tanggal agustusberita acara penyitaan tertanggal aprilbahasiteviiidakwaan jaksa penuntut umum nomor reg. perk pdm ksnscreenshot (tangkapan layar) akun facebook a.n. eko mora secara utuh (termasuk memuat siapa saja yang memberikan komentar, yang menyukai (like) dan yang membagiknomor: pidmicus curia (sahabat pengadilan) dalam kasus perkara yuniormenimbang ulang ite dalam putusan pengadilaspek hukum pencemaran nama baik melalui facebook" oleh: dr. riki perdana raya warung, s.h., m.h. hakim yudisial biro hukum dan humas ma)polemik ite, jadikan putusan sebagai rujupengungkap demi kepentingan publik harus dilindungapril sandi dan gagal paham penerapanalasan cjr dan lbh pers tolak ite hasil revisite tak tepat jerat pelaku penghinasumber: disahkan dpr, ini lima kelemahan revisicjr kirimkan pendapat hukum kasus penghinaan motivator: ada unsur kepentingan umum yang harus diperhati: cjr: tak ada pidana dalam kasus ach: bebas batascjr kritik putusan bandung dalam kasus wiski dan putusan yogyakarta dalam kasus florence , selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda tetap terlampir dalam berkas perkara: membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah rp. (lima ribu rupiah), bahwa atasaka pemohon ketika itu terdakwa dan penuntut umum menyatakan banding, kemudian atas permohonan dan pernyataan banding tersebut pengadilan tinggi palangka raya dalam putusan nomor pid.sus pt.plk, tanggal juni (vide bukti kamarnya menyatakan: mengadili menerima permintaan banding dari terdakwa dan penuntut umum: menguatkan putusan pengadilan negeri asongan tanggal april nomor: pid. sus pn. ksn, yang dimintakan banding tersebut, membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan, sedangkan tingkat banding sejumlah (lima ribu rupiah): bahwa atas putusan pengadilan tinggi palangka raya nomor: pid.sus pt.plk, tanggal juni tersebut pemohon dahulu terdakwa dan penuntut umum menyatakan kasasi: bahwa selanjutnya pada tanggal oktober melalui info perkara yang pemohon akses website milik mahkamah agung republik indonesia melalui detail. php?id 130khusus dengan nomor: pid. sus pada tanggal oktober yang pada pokoknya info perkara memberikan informasi bahwa permohonan kasasi yang diajukan oleh pemohon terdakwa dan penuntut umum telah tolak oleh mahkamah agung republik indonesia (vide bukti bahwa akan tetapi sampai saat diajukannya permohonan ini, salinan putusan dalam tingkat kasasi tersebut belum diterima oleh pemohon, yang berarti dengan demikian menurut hukum menjadi berlaku surat putusan pengadilan negeri asongan nomor: pid. sus pn. ksn, tanggal april yang berisi: pid.sus pt.plk, tanggal juni bahwa sejalan dengan jaminan adanya due process law yang dijamin oleh uud maka secara konvensional pemohon sangat memaham diajukan perkara ini: bahwa pemohon adalah warga negara yang taat dan patuh pada hukum, tidak takut dipenjara karena sangat menyadari bahwa dalam perkara pidana tersebut diri pemohon adalah korban kriminalisasi, karenanya selama ini pemohon tetap konsisten membela kebenaran dan memperjuangkan agar keadilan terwujud serta hukum ditegakkan dengan baik, dan saat ini pemohon melihat tidak ada peluang lagi untuk membela diri pemohon atau tidak ada lagi celah ruang hukum negara ini untuk tempat pemohon menuntut serta memperjuangkan keadilan selain dengan cara mengajukan permohonan ini, tetapi disisi lain pemohon jugadan hukumsurat putusan pemidanaan pengadilan tingkat pertama itu batal demi hukum oleh karena kelalaian dan kesalahan majelis hakim yang menghakimi (menurut pemohon bukan mengadili) perkara pidana tersebuthukum (secara sederhana, dengan kata lain, negara boleh menuntut, mengadili bahkan menghukum warganya tetapi untuk menghindari adanya kesewenang wenangan dan subjektivitas aparat hukum, ada prosedur yang telah ditetapkan secara baku tidak boleh ditambah atau dikurangi, jika prosedurnya tidak dijalankan sesuai dengan hukum yang berlaku bahkan cenderung dijalankan secara sewenang wenang dan subjektif dari oknum aparat hukum maka negara melalui hukum yang berlaku sudah menetapkan konsekuensi logis yang sangat wajar, yakni hukuman tersebut tidak boleh dijalankan dan menjadi batal demi hukum atau tidak sah), bahwa selain putusan mahkamah konstitusi yang berkaitan dengan kurap, jelas ruang lingkup berlakunya kurap untuk melaksanakan tatacara peradilan dalam lingkungan peradilan umum pada semua tingkat peradilan (vide kurap), dengan perkataan lain, dasar peradilan dilakukan menurut cara yang diatur dalam kurap (vide kurap), tidak dibenarkan menggunakan selera penegak hukum secara sejenak dan semaunya saja, hal ini dikuatkan dengan sejumlah ketentuan dalam kurap sebagai berikut: yang dimaksud dalam undang undang ini deng, bahwahakim atau majelis hakim dalam memeriksa dan mengadili suatu perkara wajib jeli, cermat, teliti dan melaksanakan segala sesuatu sesuai ketentuan yang berlaku: puukarena terdapat hal hal yang akan diuraikan lebih bawah ini sebagai berikutlah memuat atau mencantumkan atau menambahkan frasa pendidikan terdakwa pada bagian identitas terdakwa pemohonoleh karena itu penambahan atau pemuatan atau pencantuman frasa pendidikan pada bagian identitas terdakwa pemohoembuat surat putusan pemidanaan pengadilan tingkat pertama tersebut menjadivanff, dan ini mengakibatkan putusan batal demi hukum) apa makna putusan batal demi hukum dalam tersebutdengan alasan alasan pemohon selengkapnya sebagai berikut: huruf kurap berbunyimasihditambahkan frasa pendidikanipenuhinya ketentuan dalam huruf dan ini mengakibatkan putusan batal demi hukum , bahwa huruf kurap menyatakan:sangka, bahwa kurap: karenanya tidaklah mungkin, tidak dibenarkan sekaligus tidak berdasar apabiladitambahkan frasa pendidikan, bahwa pemohon meyakini bahwidak saja kekhilafan dan atau kekeliruan dalam penulisan atau pengetikan melainkan juga dapat merupakan suatu kesengajaan sebagai bentuk kesewenang wenangan, karena menurut hukumbertentangan dengan uud yang diuji serta merupakan bentuk kesewenang wenangan aparatur negara yang inkonstitusional, melanggar hak asasi manusia cast pemohon dan berpotensi menggiring pengadilan bahkan publik untuk membeda bedakan tingkat pendidikan seorang terdakwa, termasuk berpotensi membeda bedakan tingkat status kelas sosial ekonomis seorang terdakwa yang sedang diadili, bahwa menurut pendapat pemohon sistematika surat putusan pemidanaan pengadilan tingkat pertama tersebut baku, tidak dapat tambah hal lain, tidak dapat dikurangi,idak dapat diubah ubah sehingga apabila dalam suatu surat putusan pemidanaan pengadilan tingkat pertama ditambahkan hal lain sebagaimana perkara pidana yang dialami pemohon pada bagian identitas ditambah frasa pendidikan makkarenanya mengakibatkan surat putusan pemidanaan pengadilan tingkat pertama tersebut seharusnya langsung atau secara otomatis: bahwa setelahmenurut pemohon dapat pahami apabila terjadi kekhilafan dan atau kekeliruan dalam penulisan berarti, misalnya frasa nama lengkap tertulis nma ungkap , tempat lahir tertulis tempat sihir', umur atau tanggal lahir tertulis umr atau tanggal lahir, jenis kelamin tertulis jenis kelamin , kebangsaan tertulis kebangsaan , tempat tinggal tertulis tempat tanggal , agama tertulis agama , pekerjaan terdakwa tertulis pekerjaan terdakwa sehingga tidak termasuk atau tidak meliputi pengertian penambahan, pengurangan, perubahan atas suatu kosa kata atau frasa yang tidak wajar dan tidak seharusnya sebagaimana perkara pidana yang dialami pemohon pada bagian identitas ditambah frasa pendidikan. menurut pemohon terdapat perbedaan mendasar antara kekhilafan dan atau kekeliruan dalam penulisan atau pengetikan dengan pengertian penambahan, pengurangan, perubahan atas suatu kosa kata atau frasa dalam suatu naskah, sehingga tidak dapat dibenarkan apabila terjadinya penambahan, pengurangan, perubahan atas suatu kosa kata atau frasadapat dimaklumi dengan alasan telah terjadi kekhilafan dan atau kekeliruan dalam penulisan atau pengetikan suatu naskah hukum yang menyangkut nasib seorang warga negara, dengan demikiseharusnya juga dapat pahami dalam pengertian yang demikian. oleh karena itu,tidak begitu saja langsung dapat dimaknai apabila terjadi kekhilafan dan atau kekeliruan dalam penulisan selain daripada huruf dan yakni huruf dan dalam penjelasan kurap maka kekhilafan dan atau kekeliruan penulisan tersebut tidak menyebabkan batalnya putusan demi hukum, apabila kekhilafan dan atau kekeliruan dalam penulisan tetapi apabila telah terjadi penambahan, pengurangan, perubahan atas suatu kosa kata atau frasa dalam naskahpada huruf selain dan yakni huruf dan dalam penjelasan kurap maka menyebabkan batalnya putusan demi hukum: bahwa pula pemohon berpendapat demikian karena mengingat kurap diundangkan pada tanggal desember dan penjelasan kurap tidak sesuai dengan perkembangan hukum pada masa kini mengingat baru kemudian setelah tahun lebih mahkamah konstitusi republik indonesia pada tanggal september menjatuhkan putusan nomor puu xiadahaltelah terjadi pertentangan atau kontradiktif penjelasan kurap yang namun faktanya apabila dihubungkan dengan situasi dan kondisi perkembangan hukum masa kini jelas bertentangan atau tidak sejalan dengan maksud dari kurap sebagaimana telah ditegaskan dalam amar, , dan sehubungan dengan putusan terakhir, pemohon percaya bahwa mahkamah konstitusi tetap konsisten menegakkan hukum dan tidak mungkin membuat suatu putusan yang tidak jelas atau multi tafsir, sehingga oleh karena itu melalui permohonan ini mahkamah konstitusi juga berwenang menegaskan kembali bahwa amar putusan mahkamah konstitusi republik indonesia nomor puu xi tanggal september konstitusional dan berlaku serta wajib segera ditindaklanjuti oleh pembentuk undang undang dengan segera melakukan revisi penjelasan dimaksud agar terdapat kepastian hukum yang berkeadilan dengan mengacu pada: bahwa pemohon berpendapatmerupakan sistematika bakukarena dalam perkara pidana yang dialami pemohon dalam surat putusan pemidanaan pengadilan tingkat pertama ditambahkan frasa pendidikan maka tidak dipenuhinya ketentuan dalam huruf mengakibatkan putusan batal demi hukum, tetapi denganartinya putusan batal demi hukumpadakarenanyaidak dimaknaidisebutkan menimbang, bahwa terdakwa diajukan persidangan oleh penuntut umum didakwa berdasarkan surat dakwaan nomor register perkara: pdm ksn tertanggal agustus yang isinya adalah sebagai berikut . dan seterusnya . namun faktanya ternyat pdm ksn tanggal agustus (vide bukti dengan isi atau uraian dakwaan dalam surat putusan pemidanaan) sehingga dengan fakta yang demikian jelas tidak sesuai dengan amanat huruf undang undang nomor tahun tentang hukum acara pidana kurap) yang menyatakanalil dalil pemohon sebagaimana telah diungkapkan pada angka (dua puluh dudengan memperhatikan putusan mahkamah konstitusi republik indonesia nomor puu xi tanggal september makadiberikan kepada terdakwa sekarang pemoho1 tanggal september (sebenarnyaidana pemohon terdakwa, hal ini dapat diketahui dari eksepsi keberatan dari terdakwa eko mora bin kampung akar (vide bukti yang dihubungkan dengan tanggapan penuntut umum terhadap eksepsi keberatan dari terdakwa eko mora bin kampung akar (vide bukti . dan seterusnya . bahwa dalam perkara pemohon sebagaimana putusan pengadilan negeri asongan nomor: pid. sus pn. ksn, tanggal april jo. putusan pengadilan tinggi palangka raya nomor: pid.sus pt.plk, tanggal juni jo. putusan mahkamah agung republik indonesia nomor: pid. sus tanggal oktober faktanya surat dakwaan juga telah diajukan sebagai bukti yang diberi tanda (hal ini sebenarnya aneh mengingat surat dakwaan juga telah diserahkan kepada terdakwa pemohon dan juga terlampir dalam berkas perkara tetapi hal ini sengaja pemohon terdakwa lakukan karena menyadari perkara pidana yang menimpa pemohon tersebut adalah rekayasa kasus yang melibatkan persekongkolan pengusaha dan oknum oknum aparat hukum daerah, tidak ada kejahatan terstruktur sekalipun yang sangat rapi dan tidak akan terungkapkan masa yang akan datang) sehingga seharusnya dapat dengan mudah dibandingkan isi dakwaan yang asli dengan isi dakwaan yang termuat dalam putusan pengadilan negeri asongan nomor: pid. sus pn. ksn, tanggal april tetapi hal ini sama sekali tidak diindahkan oleh pengadilan tinggi palangka raya dan mahkamah agung republik indonesia yang mengadili perkara pidana terdakwa pemohon sehingga dengan demikian pengadilan tinggi palangka raya dan mahkamah agung republik indonesia juga melegitimasimenurut hukum telah batal demi hukum tersebut, bahwa perbedaan isi surat dakwaan jaksa penuntut umum nomor reg. perk: pdm ksn tanggal agustus dengan isi dakwaan yang tertulisadalah sebagai berikut isi surat dakwaan jaksa penuntut umum nomor reg. perk: pdm ksn tanggal agustus halaman pada huruf yang berisi mengenai identitas terdakwa tertulis . kebangsaan sukuberubah berganti dan hanya telah tertulis . kebangsaan.tidak boleh dan tidak dibenarkan apabila dikurangi atau ditambahkan hal lain, apalagi diubah ubahbahwa dibuatnya tanda baca garis miring dan frasa suku dalam dakwaan penuntut umum dan tidak dibuatnya tanda baca garis miring dan frasa sukuebenarnya jelas dapat dipastikan merupakaniii romawi, butir dalam tanggapannya penuntut umum mengakui dan menyatakan bahwa kata suku setelah kata kebangsaan namun tidak diisi oleh penuntut umum, dan hal tersebut tidak diatur dalam kurap sehingga penuntut umum membuat norma baru, menurut kami hal tersebut, tidak menjadikan surat dakwaan menjadi cacat formil jum dan seterusnya prop. kalimantan tengah . , isi surat dakwaan jaksa penuntut umum nomor reg. perk:ab. katingan, prop. kalimantan tengahempat, prop. kalimantan tengah . , khusus untuk angka dan atas pemohon kembali menegaskan bahwa pemuatan atau pencantuman isi dakwabeda dengan isi dakwaan yang terdapat dalam surat dakwaan. dan seterusnya . ): berdasarkan uraian uraian tersebut atas,1tidak dimaknai:bahwa dalil dalil pemohon sebagaimana telah diungkapkan pada angka (dua puluh dua) dan angka (dua puluh tigbaca cetak tebal dan cetak miring dibuat oleh pemohon) sebagai berikut: menyatakan terdakwa eko mora bin kampung akar tidak terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah . dan seterusnya .tersebut atas tidak memuat seluruh isi atau uraian yang sebenar benarnya dari nota pembelaan pleno) terdakwa sebanyak halaman (vide bukti dan penasehat hukum terdakwa sebanyak ratusan halaman sebagaimana surat nota pembelaan pleno) dari terdakwa dan penasehat hukum terdakwa, namun hanya memuat petit atau kesimpulan dari surat nota pembelaan pleno) tersebut sehingga tidak jelas terungkap kebenaran materiil versi pemohon (dahulu terdakwa) dalam surat putusan pemidanaan tersebut, apa sebenarnya isi dari ratusan lembar nota pembelaan pleno) yang diajukan masing masing oleh terdakwa dan penasehat hukum terdakwa, hal ini pemohon sesalkan karena suatu saat kelak ada kemungkinan publik bahkan secara khusus anak cucu, keluarga besar dari pemohon akan menelusuri, mencari dan membaca surat putusan pemidanaan pada pengadilan tingkat pertama tersebut melalui berbagai saluran termasuk mengunduh melakukan download internet namun ketika ditemukan dan membacanya mereka akan tersesat karena dalam putusan tersebut hanya memuat uraian dakwaan yang diubah ubah, tidak memuat surat tuntutan jaksa yang jumlahnya mencapai lembar tetapi faktanya hanya dimuat lembar saja dalam putusan guo, hanya ditemukan pertimbangan subjektif dan sepihak dari majelis hakim yang menghakimi (bukan mengadili) perkara pidana tersebut, publik bahkan secara khusus anak cucu, keluarga besar dari pemohon tidak akan dapat membaca secara utuh apa saja isi pembelaan bahkan alasan pemohon dalam perkara pidana guo secara jelas dan lengkap sehingga hal yang demikian sangat menyesatkan dan merugikan pemohon dan apabila hal yang demikian dibiarkan terus terjadi, juga berdampak merugikan siapapun yang sedang adil pengadilan, sehingga keadilan bagi masyarakat pencari keadilan hanyalah mimpi, sesuai peribahasa jauh panggang dari api dan bagaikan punggung merindukan bulandan halaman paragraf kedua menyatakan setelah mendengarcetak tebal dan cetak miring dibuat oleh pemohon) sebagai berikut: bahwa atas pembelaan yang diajukan oleh terdakwa dan penasihat hukum terdakwa tersebut, kami penuntut umum tetap berpendapat bahwa perbuatan terdakwa eko mora bin kampung akar telah terbukti secara sah dan menyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang diuraikan dalam surat tuntutan pidana yang telah kami ajukan sebelumnya,dan halaman paragraf kedua tersebut atas juga tidak memuat seluruh isi atau uraian yang utuh dan sebenar benarnya darisebagaimana surat(vide buktipada tanggal april pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya plenoparagraf kesatu tersebut atas juga tidak memuat seluruh isi atau uraian yang sebenar benarnya dari tanggapan terdakwa (vide bukti dan juga penasihat hukum terdakwa (vide bukti yang masing masing jumlahnya sebanyak halamansebagaimana suratnamun hanya memuat petit atau kesimpulan dari isi surat surat tersebut,menyatakan: menimbang, bahwa terhadap dakwaan penuntut umum, terdakwa dan atau penasihat hukum terdakwa telah mengajukan keberatan dan telah diputus dengan putusan sela nomor pid. sus ksn tertanggal oktober yang kamarnya sebagai berikut: menolak keberatan terdakwa eko mora bin kampung akar tersebut: memerintahkan penuntut umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara nomor pid. sus ksn atas nama terdakwa eko mora bin kampung akar tersebut atas: menangguhkan biaya perkara sampai dengan putusan akhirtersebut atas tidak memuat: seluruh isi atau uraian yang sebenar benarnya dari dengan putusan sela nomor pid. sus ksn tertanggal oktober sebagaimana surat putusan sela nomor pid. sus ksn tertanggal oktober yang dimuat hanya amar putusan sela: seluruh isi atau uraian yang sebenar benarnya dari surat keberatan eksepsi) terdakwa dan penasehat hukum terdakwa sebagaimana surat keberatan eksepsi) dari terdakwa dan penasehat hukum terdakwa yang jumlahnya masing masing sebanyak puluhan halaman, seluruh isi atau uraian yang sebenar benarnya dari surat tanggapan penuntut umum terhadap eksepsi keberatan terdakwa eko mora bin kampung akar tertanggal oktober sebagaimana surat tanggapan penuntut umum terhadap eksepsi keberatan dari terdakwa eko mora bin kampung akar tertanggal oktobermajelis hakim yang menghakimi (bukan mengadili) perkara pidana pemohon tersebut sama sekali tidak memberikan pertimbangan hukum atas tidak adanya satu lembar pun bukti surat perizinan pt. mitra jaya cemerlang yang dijadikan bukti surat, baik oleh pihak kepolisian maupun oleh pihak kejaksaan, padahal perkara tersebut bermula dari beberapa frasa dalam tulisan pemohon terdakwa akun facebooknya yang menuliskan perusahaan illegal pt. mitra jaya cemerlang karena hukum melarang adanya kegiatan usaha budi daya tanaman perkebunan dan atau usaha pengolahan hasil perkebunan yang dilakukan oleh perusahaan perkebunan tanpa adanya hak atas tanah dan izin usaha perkebunan, berdasark. namun atas tulisan akun facebook pemohon yang terlampir dalam berkas dakwaan tersebut pt. mitra jaya cemerlang pt. mjc) merasa dirugikan karena merasa operasionalnya menanam kelapa sawit tanpa dilengkapi hak atas tanah hak guna usaha hgu) tidak merupakan tindakan yang ilegal melainkan legal dan pt. mjc merasa telah memiliki bukti surat perizinan yang lengkap, kemudian atas tulisan terdakwa pemohon tersebut, pt. mjc melaporkan pemohon polda kalteng dengan tuduhan pemohon telah melakukan pencemaran nama baik (penghinaan) terhadap pt. mjc, tetapi aneh dan ajaibnya dalam perkembangan perkara tersebut selanjutnya tidak ada satu lembar surat perizinan pun yang disita dari pt. mitra jaya cemerlang untuk dijadikan barang bukti atau bukti surat bahwa pt. mjc memiliki perizinan yang lengkap (menurut pemohon terdakwa, atau sejalan dengan nalar publik yang rasional, sah atau tidak, legal atau tidaknya, suatu operasional dari perusahaan perkebunan kelapa sawit dalam hal pembukaan lahan tanah tergantung daripada surat izin yang dimiliki oleh perusahaan tersebut cast pt. mitra jaya cemerlang dalam perkara pidana yang dialami oleh pemohon terbukti tidak dapat membuktikan perizinan yang dimilikinya) bahwa dalam perkara pidana yang dialami pemohon telah pula diajukan bukti berupa data surat gubernur provinsi kalimantan tengah dengan nomor ek,tanggal juni (vide bukt yang merupakan bukti pt. mitra jaya cemerlang adalah perusahaan yang il surat wakil pemerintah pusat daerah ini sama sekali tidak dihargai dan tidak dipertimbangkan oleh majelis hakim yang menangani perkara pidana tersebut: bahwa justru majelis hakim yang menghakimi (bukan mengadili) perkara pidana terdakwa pemohon memberikan pertimbangan yang sangat memihak dan membela pt. mitra jaya cemerlang, pertimbangan atas bukti surat yang pemohon terdakwa ajukan persidangan (lihat halaman surat putusan pengadilan negeri asongan nomor pid. sus pn. ksn, tanggal april tersebut sangat sesat dan tidak masuk akal, yakni yang menyatakan: . menimbang, bahwa barang bukti tersebut merupakan alat bukti yang menunjukan berkas legalitas dari pt. mjc dan data lainnya sehingga barang bukti tersebut tetap terlampir dalam berkas perkara, . hal ini bertentangan dengan keadaan yang sebenarnya bahwa data bukti surat tersebut jelas menunjukkan bahwa pt. mitra jaya cemerlang operasional menanam kelapa sawit atas tanah warga secara illegal, hal ini tidak sejalkarenanya hal ini mengakibatkfrasa dakwaan sebagaimana terdapat dalam surat dakwaan masih boleh sertaboleh atau dapat, sehingga patut dan wajar apabila surat putusan pemidanaan pengadilan tingkat pertamenjadi batal demi hukum dan tidak dapat dijalankan (tidak dapat eksekusi)ajelis hakim pidana yang menghakimi (menurut pemohon bukan mengadili) perkara tersebut memberikan pertimbangan hukum yang sangat sesat dan tidak benar yakni sebagai berikut ka. selain itu dalam postingan terdakwa tersebut juga diberikan oleh ijin oleh terdakwa untuk mensaje atau membagikan postingan tersebut sebagaimana yang diterangkan oleh saksi into diman. dan seterusnya. bahwa berdasarkan fakta persidangan, saksi into faktanya tidak pernah menyatakan persidangan bahw faktanya majelis hakim yang menangani perkara pidana pemohon tersebut telah merekayasa fakta dengan membuat karangan dalam pertimbangan hukumnya karena sebenarnyaksi into bawah janji persidangan hanya pernah menerangkan bahwa: bahwa saksi tidak pernah melihat secara langsung postingan terdakwa dalam akun facebooknya karena saksi hanya diceritakan oleh sdr. surya raya dan saksi mengetahui hal tersebut setelah terdakwa dilaporkan pihak kepolisian: bahwa sepengetahuan saksi yang melatarbelakangi terdakwa membuat postingan tersebut dikarenakan terdakwa mendampingi perkara sdr. awak rian dengan didasari surat kuasa, jadi otomatis terdakwa mengetahui beberapa hal terkait pt. mjc sehingga terdakwa memposting status facebook tersebut: bahwa saksi tidak ikut waktu pemasangan patok ditanah sengketa antara sdr. awak rian dan pt. mjc: bahwa bukti surat yang diajukan terdakwa bisa dipercaya karena merupakan data dari pemerintah: bahwa sekedar untuk diketahui bahwa bukti surat merupakan tanggal oktober yang berisi data pemegang hak hak atas tanah hak guna usaha hgu) provinsi kalimantan tengah, dimana dalam data tersebut terbukti sampai saat ini pt. mitra jaya cemerlang operasional menanam kelapa sawit atas tanah tanpa memiliki hak atas tanah hak guna usaha hgu). artinya jika dihubungkan deng, maka tulisan dalam akun facebook pemohon adalah benar adanya menurut hukum, pemohon telah berupaya menyuarakan kepada publik bahwa mahkamah konstitusi telah memberikan putusan yang luar biasa adil bahkan membela masyarakat adat yang ada negara ini, dan hal tersebut bukan penghinaan terhadap seseorang, pemohon sebenarnya melakukan hal tersebut untuk membela diri karena sesuai dakwaan penuntut umum bahwa tanah milik pemohon seluas hektar juga dirampas dan ditanami kelapa sawit oleh pt. mitra jaya cemerlang bahkan sebenarnya pemohon membuat tulisan facebook tersebut juga untuk dan dalam rangka membela kepentingan umum (mengupayakan atau memperjuangkan agar dilakukannya penegakan hukum yang adil, tidak tebang pilih oleh penegak hukum adalah kepentingan publik): berdasarkan uraian uraian atas, terbuktiernyata tidak memuat seluruh fakta dan keadaan sebagaimana amanat huruf kurap berikut penjelasannya(penjelasan hurufhingga hal yang demikiidak dimaknaituntutan pidana sebagaimana terdapat dalam surat tuntutan yang se(vide bukti yang menyatakan: .setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh penuntut umum pada tanggal maret yang pada pokoknya sebagai berikut: . menuntut. dan seterusnya.) sehingga dengan demikian tidak dicantumkannya tuntutan pidana sebagaimana terdapat dalam surat tuntutsesuai dengan amanat huruf undang undang nomor tahun tentang hukum acara pidana kurap) yang secara tegas menyatakan surat putusan pemidanaan pengadilan tingkat pertama memuat tuntutan pidana, sebagaimana terdapat dalam surat tuntutan, karenanya hal ini mengakibatengan demikian maka tidak termuat atau tidak dicantumkannya tuntutan pidana sebagaimana terdapat dalam surat tuntutan yang sebenarnya sebanyak lembarnamun hanya memuat petit atau tuntutan pokok dari surat tuntutan jaksa penuntut umum nomor reg. perk pdm sgn tanggal maretjelas dan pasti: puu xv tanggal februari pada halaman s.d. terkait frasa batal demi hukum ). menurut hukum apabila terjadi kekhilafan dan atau kekeliruan dalam penulisan pada huruf dan dalam kurap, maka kekhilafan dan atau kekeliruan penulisan atau pengetikan tersebut secara materiil substantif kualifikasi imperative atau mandatory nya dapat dikatakan sama atau setingkat bermuara,kurapsaat,, sehingga dengan demikian menurut pemohon, putusan batal demi hukum sebagaimana dimaksud dalam huruf dan kurap), maka kini jelas dan tidak diragukan lagpemohon meminta perhatian yang mulia majelis hakim konstitusi agar sejenak saja membaca bukti bukti surat yang diajukan oleh pemohon, khususnya dakwaan yang termuat dalam surat putusan pemidanaan pengadilan tingkat pertama, dimana pemohon dalam tulisan akun facebook tersebut menyebarluaskan kebenaran yakni pendapat mahkamah konstitusi bahwa setiap usaha perkebunan wajib memiliki izin usaha perkebunan dan hak atas tanah dalam operasionalnya, terbukti berdasarkan fakta persidangan pt. mitra jaya cemerlang pt. mjc) dalam operasionalnya menguasai bahkan memanen kelapa sawit dari tanah seluas ribuan hektar tanpa memiliki hak atas tanah hak guna usaha hgu), hal tersebut merupakan tindakan yang illegal melanggar hukum namun anehnya majelis hakim yang menangani perkara pidana pemohon malah membela yang salah, terbukti terdakwa (kini pemohon) tetap pidana dan pt. mitra jaya cemerlang pt. mjc) sampai detik ini aman aman saja panen kelapa sawit atas tanah seluas ribuan hektar tanpa memiliki hak atas tanah hak guna usaha hgu). pemohon selain sebagai abdi negara juga selama ini dikenal sebagai aktivis hak asasi manusia dan hanya karena telah menulis fakta, menentang kolonialisme atau penjajahan negara malaysia atas negara indonesia (kolonialisme atau penjajahan tersebut dilakukan secara terselubung berselimut perizinan yang sesungguhnya tidaklah lengkap dan tidaklah sesuai dengan ketentuan yang berlaku negara indonesia ) tetapi fakta yang terjadi malah pemohon yang pidana, apakah menurut mahkamah konstitusi tidak suatu penjajahan apabila negara malaysia melalui warganya menguasai tanah indonesia tanah pertiwi secara melawan hukum (tidak sesuai dengan hukum yang berlaku negara ini) padahal tanah indonesia tanah pertiwi diperjuangkan dengan keringat, air mata bahkan darah oleh para founding fathers atau para pejuang kita dahulu kala? bahwa nampak jelas dalam perkara pidana yang dialami oleh pemohon, jaksa penuntut umum terkesan sangat berambisi dalam menjalankan haknya atau tugasnya, dengan selalu menempuh setiap tahapan proses dalam penegakan hukum pidana guo, baik dalam hal selalu menyatakan banding maupun kasasi dalam perkara pidana yang dialami pemohon, padahal kepentingan yang diwakilinya bukanlah kepentingan publik melainkan kepentingan warga negara malaysia selaku pemilik modal, yakni para tuan dan pemilik saham mayoritas pt. mitra jaya cemerlang pt. mjc) vide halaman annual report tsh resources berhak bahwa dalam permohonan ini terlampir fotokopi kontra memori kasasi sebagai bahan bagi yang mulia para hakim konstitusi dan publik seluruh rakyat indonesia bahkan masyarakat dunia untuk mempelajari kasus pidana yang menjerat pemohon (tidak semua putusan pengadilan itu isinya adalah kebenaran, bahkan menurut kata bijak, tempat seharusnya terdapat keadilan, disitupun terdapat ketidakadilan) karena surat putusan pemidanaan pada tingkat pertama guo tidak memuat uraian uraian dakwaan secara benar sesuai dengan surat dakwaan yang diberikan kepada terdakwa, tidak pula memuat uraian surat nota keberatan eksepsi terdakwa dan penasehat hukum terdakwa yang dibuat masing masing oleh terdakwa dan penasehat hukum terdakwa), tidak memuat tanggapan jaksa atas eksepsi terdakwa dan penasehat hukumnya, tidak memuat uraian surat tuntutan (hanya memuat pokok tuntutan saja), tidak memuat uraian nota pembelaan secara utuh (hanya pokok pembelaan yang disimpulkan semaunya sesuai selera dan tafsir majelis hakim yang menangani perkara pidana pemohon saja) yang sebelumnya juga telah dibuat masing masing oleh terdakwa dan penasehat hukum terdakwa, tidak memuat isi surat tanggapan jaksa penuntut umum atas nota pembelaan terdakwa dan penasehat hukumnya, tidak memuat uraian isi surat tanggapan terdakwa, dan penasehat hukumnya atas tanggapan penuntut umum dan lain sebagainya sehingga surat putusan pemidanaan pada tingkat pertama dalam perkara pidana pemohon tersebut dibuat sekehendak hatinya majelis hakim pidana yang menangani perkara pemohon, surat putusan pemidanaan tersebut isinya sangat tidak berimbang, tidak jujur (tidak fair), sepihak, sewenang wenang, serta menurut hukum hal yang demikian adalah termasuk atau merupakan surat putusan pemidanaan pada tingkat pertama yang batal demi hukum (selain itu sesuai tujuannya, kontra memori kasasi juga dibuat oleh terdakwa pemohon guna membantah dalil atau menanggapi memori kasasi dari jaksa penuntut umum) (vide bukti )), bahwa sejalan dengan tuduhan kepada pemohon telah melakukan perbuatan pidana penghinaan kepada badan hukum pt. mitra jaya cemerlang pt. mjc) yang secara terang benderang diketahui oleh umum bahwa seharusnya tidak mungkin kuhp dan atau kuhp memberikan perlindungan kepada badan hukum (sampai saat ini kuhp memberikan perlindungan kepada subyek obyek hukum berupa orang person, tidak mungkin sebuah badan hukum memiliki perasaan sehingga bisa tersinggung dan merasa nama baiknya tercemar terhina) vide putusan mahkamah konstitusi republik indonesia nomor puu vi tanggal mei yang telah mengatur keterhubungan dan kewajiban menghubungkan dan tidak dapat dipisahkan dengan dalam ite dengan pidana dalam kuhp tersebut kuhp dan atau kuhp), bahkan mahkamah konstitusi jauh hari dalam putusannya nomor puu x1 tanggal september halaman juga pernah mempertimbangkan bahwa .dan seterusnya. , selengkapnya pertimbangan tersebut sebagai berikut .perkara pemohondengan isi dakwaan dalam surat putusan pemidanaan)harus sama dengan isi atau uraian dakwaan dalam surat putusan pemidanaan),1idak dimaknasehingga tidak sesuai dengan amanat huruf kurap yang secara tegas menyatakan: surat putusan pemidanaan pengadilan tingkat pertama memuat:karememuatsama sekali tidak memuat atau menyebutkan kuhp dan atau kuhp:. b8at.j.. junctoserta mengakibatkan putusan pengadilan negeri asongan nomor pid. sus pn. ksn, tanggal april batal demi hukum sebagaimana dimaksud dalam undang undang nomor tahun tentang hukum acara pidana kurap)emohon sangat menyayangkan pemerintah dan dewan perwakilan rakyat menindaklanjuti pendapat mahkamah konstitusi dalam putusan perkara nomor: puu vi dan perkara nomor puu vii yang berisi norma konstitusi hanya setengah hati, hal ini dibuktikan dengan dibuatnya atau diletakkannya pendapat mahkamah konstitusi hanya padapadahal jelas:digunakan untuk menjerat pemohon tidak konstitusional,karena penjelasan guo, bahwa dengan demikian maka tidak termuat atau tidak dicantumkannyayakni kuhp dan atau kuhp (namun yang dimuat pada halaman putusan pidana tersebut hanya: ), sehingga dengan demikian jelasy1) surat putusan pemidanaan pengadilan tingkat pertama memuaty1)juga tidak memuat atau mencantumhingga tidak sesuai dengan amanat huruf kurap yang secara tegas menyatakankarenanya tidak sesuai dengan amanat huruf kurap atas, dimamemuat pernyataan telah terpenuhi semua unsur dalam rumusan tindak pidana tetapi tidak menyebutkan kualifikasinya (hal ini terjadi karena majelis hakim hanya mempertimbangkan unsur unsur dalam rumusan tindak pidantapi tidak mempertimbangkan unsur unsur dalam rumusan tindak pidana kuhp dan atau kuhp)abahwa puladitegasdan tidak sejalan dengan junctodan menurut penjelasan |
salinan sa: selanjutnya disebut . pemohon nama koalisi perempuan indonesia kpi) alamat jalan siaga nomor rt. paten barat, pasar minggu, jakarta selatan selanjutnya disebut . pemohon ii: dalam hal ini berdasarkan surat kuasa khusus bertanggal oktober memberi kuasa kepada fadli ramadhani, s.h., m.h., khoirunnisa nur agustyati, s.ip., m.ip., heroik mutasi pratama, s.ip., dan catherine natalia, s.h., m.h., yang berkedudukan hukum jalan tebet timur iva nomor tebet, jakarta selatankamis,mberlakuan guo juga telah secara nyata menimbulkan diskriminasi terhadap perempuan, karena adanya ketentuan yang membolehkan orang yang sudah pernah kawin mendapatkan hak pilih, disebabkan karena perempuan dalam perkawinan sebelum direvisi diberikan ambang batas usia minimal untuk kawin tahun, yang mana usia tersebut merupakan usia yang masih tergolong usia anak sesuai dengan perlindungan anak. ketentuan ini jelas telah merugikan pemohon yang selama ini berupaya untuk melakukan upaya memperkecil angka pernikahan usia anak, serta upaya upaya kelembagaan yang sudah dilakukan oleh pemohon untuk menghapuskan diskriminasi terhadap perempuan, bahwa undang undang tahun dan tahun memberikan peluang perkawinan bawah batas usia minimal bagi perempuan dan bawah usia minimal bagi laki laki, melalui mekanisme permohonan dispensasi. sehingga terdapat anak anak perempuan usia antara tahun hingga bawah usia tahun dan anak anak laki laki usia tahun hingga bawah tahun telah menikah, melalui mekanisme dispensasi ini. anak anak dalam usia tersebut, masih belum memiliki kematangan berpikir dalam menentukan pilihan politiknya. sehingga mereka rentan diperdaya oleh pihak pihak yang berkontestasi dalam pemilihan umum maupun dalam pilkada. pemanfaatan anak anak sebagai target penyumbang suara, tanpa adanya kesadaran dan pengetahuan politik dalam diri anak ini merintangi upaya pemberdayaan politik yang dilakukan oleh pemohon bahwa karena dalam permohonan guo, pemohon juga diwakili oleh sekretaris jendral, yang dalam hal ini dijabat oleh seri. dian kartiksari, sebagaimana permohonan yang diajukan oleh pemohon kepada mahkamah dalam perkara perkara yang memiliki hubungan yang erat, dan sesuai dengan tujuan didirikannya organisasi pemohon ii, tentu dalam permohonan guo, pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan, bahwa sesuai dengan angka huruf art pemohon disebutkan, secara khusus sekretariat jenderal berwenang untuk bertindak untuk dan atas nama koalisi perempuan indonesia depan hukum : bahwa dengan ketentuan tersebut, dalam hal ini pemohon diwakili oleh sekretaris jenderal yang dalam hal ini adalah sdr. dian kartikasarang. dasar konstitusional yang digunakargumentasi permohonan tentang syarat pemilih dan asas pemilu yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil bahwa salah satu prinsip terpenting dalam pelaksanaan pemilihan kepala daerah adalah langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. mana masing masing asas pemilihan tersebut mestilah tercermin dan diejawantahkan dalam setiap tahapan pelaksanaan pemilihan kepala daerah, bahwa proses pendaftaran pemilih adalah satu tahapan paling penting dalam pemilihan kepala daerah yang juga mesti dipastikan prosesnya berlangsung secara jujur dan adil, bahwa salah satu bentuk keadilan yang tercermin dalam proses pendaftaran pemilih adalah memberikan kesempatan yang sama, dan tidak ada perlakuan yang berbeda kepada setiap warga negara untuk bisa terdaftar sebagai pemilih, agar kemudian mendapatkan kesempatan yang sama, untuk memberikan pilihan politiknya secara langsung dalam pemilihan kepala daerah: bahwa dengan adanya ketentuan guo, khususnya frasa atau sudah pernah kawin telah memberikan ketidakadilan bagi setiap warga negara untuk bisa terdaftar sebagai pemilih. padahal, asas adil dalam sebuah proses penyelenggaraan pemilihan kepala daerah salah satu satu indikatornyasebagai pemilih itu pula warga negara dapat memberikan pilihan politiknya ketika memilih kepala daerah: bahwa adanya syarat sudah pernah kawin sebagai syarat bagi warga negara bisa didaftar sebagai pemilih, disebabkan pilihan untuk kawin dianggap sebagai salah satu ukuran kedewasaan seseorang manusia. jadi, ketika seseorang warga negara sudah bisa menentukan pilihan untuk melakukan ikatan perkawinan, maka yang bersangkutan menjadi orang dewasa, sehingga atas dasar alasan itu pula, diberikan hak untuk bisa terdaftar sebagai pemilih: bahwa kerangka berpikir tersebut diyakini berdasarkan ketentuan tahun tentang perkawinan (sebelum ada adanya putusan dan lahirnya perubahan) yang memberikan batas minimal usia perkawinan yang berbeda antara laki laki dan perempuan. laki laki diberikan batasan usia tahun, sedangkan perempuan diberikan batasan usia minimal tahun: bahwa dengan perempuan yang diperbolehkan menikah pada usia tahun, dalam tahun sedangkan usia untuk bisa memilih adalah tahun, maka syarat untuk bisa didaftar sebagai pemilih dapat dikatakan menjadi alternatif kumulatif, yakni bisa sudah berusia tahun saja, atau sudah berusia tahun dan sudah pernah kawin, atau sudah pernah kawin saja, meskipun belum berusia tahun mesti didaftar sebagai pemilih. hal ini berangkat dari pemikiran bahwa orang yang sudah kawin atau pernah kawin dianggap sebagai orang dewasa, sehingga sudah layak diberikan hak memilih dalam pemilu, bahwa ketentuan dalam tahun kemudian dibatalkan oleh mahkamah, khususnya sepanjang frasa usia (enam belas) tahun dengan pertimbangan bahwa ketentuan itu dianggap sebagai ketentuan yang diskriminatif bagi perempuan, serta tidak konsisten dengan tuntutan menyesuaikan kebijakan usia minimal perkawinan manselain itu, upaya penghilangan diskriminasi terhadap batas minimal usia perkawinan ini, yaitu membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang maha esa (vide putusan mahkamah konstitusi puu xv hlm. bahwa dalam amar putusan mahkamah konstitusi nomor puu xv pada angka diperintahkan oleh mahkamah kepada pembentuk undang undang untuk melakukan perubahan materi perkawinan, khususnya ketentuan batas minimal usia perkawinan bagi perempuan: bahwa perintah mahkamah konstitusi ini telah ditindaklanjuti oleh pembentuk undang undang, dengan diundangkannya tahun tentang perubahan atas undang undang nomor tahun tentang perkawinan. dalam tahun disebutkan perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur sembilan belas) tahun , bahwa dengan sudah diubahnya tahun dengan ketentuan yang diatur dalam tahun alasan untuk memasukkan frasa atau sudah pernah kawin sebagai syarat terpenuhinya kualifikasi sebagai pemilih sudah tidak relevan lagi. sebab, batas minimal usia perkawinan yang sebelumnya adalah tahun sudah diganti menjadi tahun baik bagi laki laki maupun perempuan, sehingga batas kedewasaan seseorang warga negara, baik secara usia, maupun dalam kaitannya dengan perkawinan adalah tahun: bahwa dengan adanya perubahan ketentuan tersebut, tidak ada lagi titik singgung antara batas minimal usia pemilih dalam ketentuan hukum pemilu dan pemilihan kepala daerah yakni tahun, dengan batas usia minimal perkawinan yang sudah diubah sebelumnya tahun menjadi tahun, bahwa dengan masih berlakunya frasa atau sudah pernah kawin dalam guo telah menimbulkan ketidakadilan bagi warga negara yag berusia kurang dari tahun dan belum kawin karena belum bisa memberikan hak memilihnya dalam pemilihanmemilih dalam pemilu, bahwa dengan uraian atas, setelah adanya putusan mahkamah konstitusi nomor puu xv dan ditindaklanjuti dengan melakukan revisi terhadap perkawinan melalui tahun ketentuan dalam guo sepanjang frasa atau sudah pernah kawin telah menimbulkan ketidakadilan dalam sistem pendaftaran pemilih bagi setiap warga negara, dan hal ini tentu saja bertentangan dengan asas pemilu dan pemilihan yang dijamin dalam uud nri tentang syarat pemilih dan prinsip persamaan kedudukan warga negara depan hukum bahwa dalam uud nri telah disalah satu bentuk persamaan kedudukan warga negara hadapan hukum dan pemerintahan itu adalah terkait dengan persamaan hak warga negara untuk dipilih dan memilih dalam pemilihan umum, termasuk pula pemilihan kepala daerah: bahwa terhadap pokok permohonan guo, khususnya terkait dengan syarat terdaftar sebagai pemilih sepanjang frasa atau sudah pernah kawin telah membuat kedudukan warga negara yang sudah pernah kawin, berusia bawah tahun dibandingkan dengan warga negara yang berusia bawah tahun tetapi belum sudah pernah kawin menjadi tidak sama, khususnya dalam konteks keterpenuhan syarat sebagai pemilih: bahwa wujud perbedaan kedudukan warga negara tersebut adalah, bagi yang berusia bawah tahun tetapi sudah pernah menikah, dinyatakan memenuhi kualifikasi hak memilih, sementara bagi yang berusia bawah tahun tetapi belum pernah kawin, dinyatakan tidak memenuhi kualifikasi hak memilih. kondisi ini menjadi semakin membuat kedudukan warga negara menjadi tidak sama karena usia minimal perkawinan tidak lagi tahun, tetapi sudah diubah menjadi tahun melalui tahun bahwa dengan adanya putusan mahkamah konstitusi nomor puu xv dan ditindaklanjuti dengan diundangkannya tahun melekatkan syarat sudah pernah kawin sebagai kualifikasi keterpenuhan syarat sebagai pemilih menjadi tidak relevan dan justru menimbulkan ketidaksamaan kedudukan warga negara hadapan hukum: bahwa kedewasaan seorang warga negara, ketika dilihat dari pilihan sudah pernah kawin telah diubah menjadi minimal berusia tahun. sedangkan ketentuan dalam pemilu, maupun pilkada, batas minimal usia sebagai pemilih adalah tahun, sehingga tidak ada hubungannya lagi memasukkan frasa sudah pernah kawin sebagai syarat terpenuhinya kualifikasi sebagai pemilih: bahwa dalam tahun khususnya yang berbunyi dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umum, bahwa ketentuan dalam tahun memang memberikan pengecualian, dengan membuka kemungkinan adanya laki laki maupun perempuan menikah dibawah syarat minimal usia sepanjang diberikan dispensasi oleh pengadilan, yang didahului dengan alasan yang sangat mendesak, bahwa ketentuan dalam tahun ini mestilah dimaknai terbatas terkait dengan perbuatan hukum melakukan perkawinan saja, yang kemudian tidak relevan jika dikaitkan dengan keterpenuhan syarat sebagai pemilih dalam pemilu, bahwa jika dimaknai lebih dalam dan hati hati, ketentuan dalam tahun tersebut bukanlah serta mereka mengizinkan warga negara yang belum berusia tahun untuk melakukan perkawinan, atau melakukan ikatan perkawinan dalam kondisi yang normal. tetapi, ada pra kondisi yang bahkan, pra kondisi itu disebutkan dengan alasan yang sangat mendesak disertai bukti bukti pendukung, barulah kemudian seorang laki laki dan perempuan yang belum berusia tahun dapat melakukan perkawinan: bahwa dengan adanya ketentuan dalam tahun tersebut, syarat sudah pernah kawin sebagai salah satu kualifikasi bagi warga negara tidak lah dapat serta merta memenuhi kedewasaan seorang warga negara, karena ada alasan alasan yang sangat mendesak, yang didukung pula bukti bukti pendukung untuk dapat menggugurkan syarat usia minimal perkawinan yakni, tahun: bahwa dengan konstruksi regulasi tersebut, mestilah ada garis demarkasi yang jelas, mana ketentuan yang hanya terbatas terkait dengan syarat usia minimal perkawinan, dan mana ketentuan yang berkaitan dengan syarat warga negara yang sudah memenuhi syarat sebagai pemilih: bahwa yang diatur dalam tahun sebagai syarat usia minimal perkawinan yakni tahun, dimana syarat ini telah melepaskan seorang warga negara dari statusnya sebagai anak. dalam ketentuan ini, jelas seorang warga negara telah dapat dikatakan dewasa. kemudian, terdapat pula ketentuan yang memberikan pengecualian untuk warga negara dapat melangsungkan perkawinan ketika belum berusia tahun, tetapi, hanya untuk alasan alasan yang sangat mendesak. oleh sebab itu, menurut pemohon, bagi warga negara yang sudah melakukan ikatan perkawinan ketika belum berusia tahun, atau utamanya yang belum berusia tahun, karena syarat menjadi pemilih adalah tahun, cukuplah menjadi ketentuan dalam pengaturan dalam ketentuan perkawinan saja, dan tidak dikaitkan dengan syarat warga negara sebagai pemilih: bahwa, dispensasi yang diberikan oleh tahun mestilah dilihat pada konteks dispensasi itu diberikan, dan tidak bisa serta merta mendapatkan fasilitas sebagai pemilih, karena memberikan konteks sudah pernah kawin, terutama yang berkaitan dengan dispensasi bagi yang belum berusia tahun atau tahun, sama sekali tidak memiliki dasar yang terukur, sebab terdapat pula ragam syarat kedewasaan dalam undang undang yang berbeda, salah satunya adalah dalam kuh perdata: bahwa dengan masih berlakunya frasa atau sudah pernah kawin dalam guo telah membuat ketidaksamaan kedudukan warga negara hadapan hukum dan pemerintahan sebagaimana dijamin dalam uud nri tentang syarat memilih yang menimbulkan diskriminasi terhadap anak berdasarkan perkawinan bahwa uud nri menyebutbahwa atas dasar itu, negara memberikan perlindungan penuh terhadap anak agar dapat tumbuh dan berkembang dalam kehidupannya, serta bebas dari kekerasan dan diskriminasi dalam bentuk apapun, bahwa ketentuan guo telah menyebabkan terjadinya diskriminasi terhadap anak karena status perkawinannya, khususnya diskriminasi antara anak yang sudah kawin atau yang belum kawin, untuk dapat terdaftar sebagai pemilih, dan dapat memberikan pilihan politiknya, bahwa diskriminasi dalam guo terhadap anak karena status perkawinannya terjadi dengan wujud meskipun belum berusia lewat tahun atau masih berstatus sebagai anak, tetapi bagi anak yang sudah kawin pernah kawin, kepadanya diberikan hak memilih dalam pemilihan kepala daerah. sebaliknya, bagi anak (masih berusia dibawah tahun), tetapi belum kawin pernah kawin, sama sekali belum diberikan hak memilih dalam pemilihan kepala daerah, bahwa oleh sebab itu, menurut pemohon, ketentuan dalam guo adalah bentuk nyata dari diskriminasi terhadap anak karena status perkawinan, dan secara terang bertentangan dengan uud nri bahwa adanya ketentuan dalam pilkada dan pemilu yang mengatur batas usia minimal warga negara dapat memilih dalam pilkada dan pemilu adalah tahun, merupakan bagian dari pendidikan politik bagi anak serta penghargaan terhadap partisipasi politik anak dalam penyelenggaraan proses demokrasi indonesia, bahwa bentuk nyata diskriminasi terhadap status perkawinan tertuang dalamoleh sebab itu, untuk menghilangkan diskriminasi terhadap anak karena status perkawinan, ketentuan frasa sudah pernah kawin mestilah dinyatakan bertentangan dengan uud nri dan diberikan kepastian bahwa syarat memilih dalam pilkada dan pemilu adalah usia minimal setiap warga negara tahun tentang syarat pemilih dan kepastian hukum penyelenggaraan pilkada, perkawinan, dan putusan mahkamah konstitusi. bahwa setelah dibacakannya putusan mahkamah konstitusi nomor puu xv mana terdapat perintah tidak boleh ada diskriminasi terhadap batas minimal usia perkawinan antara laki laki dan perempuan, mahkamah memerintahkan untuk dilakukannya perubahan terhadap perkawinan, khususnya terkait dengan batas minimal usia perkawinan, selambat lambatnya (tiga) tahun sejak putusan dibacakan. namun, jika dalam tenggat waktu yang ditentukan oleh mahkamah pembentuk undang undang masih belum melakukan perbaikan terhadap perkawinan, syarat minimal usia perkawinan, bahw: bahwa seandainya belum dilaksanakan perubahan perkawinan dalam waktu (tiga) tahun sejak putusan puu xv dibacakan, batas usia minimal perkawinan bagi laki laki dan perempuan menjadi tahun, bahwa pada faktanya, tidak sampai kepada akhir tenggat waktu (tiga) tahun yang diberikan mahkamah, pembentuk undang undang sudah melaksanakan perubahan terhadap batas usia perkawinan dalam tahun yang ditandai dengan diundangkannya tahuntahun disebutkan perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur (sembilan belas) tahun : bahwa sejak dibacakannya putusan mk, kemudian disebutkan pula bahwa seorang warga negara diberikan batas minimal usia kawin mestilah ketika yang bersangkutan tidak lagi berstatus anak, artinya sudah melewati usia tahun, dan terakhir pembentuk undang undang juga sudah membuat perubahan batas usia minimal perkawinan dalam tahun yakni tahun, artinya ukuran kedewasaan seorang warga negara minimal tidak lagi menjadi tahun sebagaimana diatur dalam tahun sebelum dibacakannya putusan mahkamah konstitusi, bahwa dengan masih berlakunya ketentuan guo, telah menimbulkan ketidakpastian hukum terkait dengan batas usia kedewasaan seorang warga negara, berikut juga dengan batas usia warga negara dapat dinyatakan memenuhi syarat sebagai pemilih. putusan mahkamah konstitusi, telah menyatakan tidak boleh ada diskriminasi antara usia minimal perkawinan antara laki laki dan perempuan. selain itu, batas usia minimal perkawinan juga telah disebutkan ketika seorang warga negara tidak lagi berstatus anak, mana usia anak sejak dalam kandungan sampai tahun sebagaimana diatur dalam perlindungan anak, bahwa untuk menindaklanjuti itu, diundangkanlah tahun yang memberikan batasan usia minimal perkawinan adalah tahun dan sama antara laki laki dan perempuan: bahwa fakta lapangan menunjukkan, selain menggunakan mekanisme dispensasi perkawinan pengadilan agama atau pengadilan negeri, sebagaimana ditentukan oleh undang undang, sebagian besar masyarakat menikahkan anaknya yang masih usia anak secara tidak tercatat atau kawin siri. sedangkan ketentuan dalam peraturan perundangan terkait pemilu dan pilkada tidak mengatur: pihak yang sudah pernah kawin ini berdasarkan perkawinan yang dicatat menurut tahun atau termasuk mereka yang melakukan perkawinan secara adat atau agama saja. sehingga terdapat praktek yang berbeda beda dan menimbulkan diskriminasi dan ketidakpastian hukum beberapa daerah tentang hak memilih, bawah usia minimal tersebut.: bahwa dengan konstruksi tersebut, ketika guo masih mengatur warga negara yang sudah pernah kawin dapat diberikan hak memilih, meskipun usianya belum tahun, ini jelas telah memberikan ketidakpastian hukum, baik untuk batasan kedewasaan seorang warga negara, maupun ketidakpastian terhadap syarat warga negara yang dinyatakan memenuhi syarat sebagai pemilih: tentang pentingnya menjadikan perkara guo sebagai prioritas pemeriksaan bahwa tahapan pilkada akan segera dimulai, dan proses pendaftaran pemilih adalah tahapan tahapan awal yang akan dilaksanakan oleh komisi pemilihan umum bersama dengan stakeholder kepemilikan lainnya, bahwa proses pendaftaran pemilih tidak hanya melibatkan kpu sebagai penyelenggara pemilu, tetapi juga pemerintah, khususnya kementerian dalam negeri melalui direktorat jenderal kependudukan dan catatan sipil yang akan menyerahkan data penduduk potensial pemilih pemilu dp4) kepada kpu, bahwa karena syarat dan menentukan kualifikasi warga negara yang sudah memenuhi syarat sebagai pemilih atau belum, sangatlah penting untuk menjadi data awal data pemilih yang akan dimutakhirkan oleh kpu sebagai penyelenggara pemilu, terutama syarat sudah pernah kawin: bahwa berdasarkan peraturan kpu nomor tahun tentang tahapan, program, dan jadwal penyelenggaraan pilkada diatur bahwa penerimaan dp4 dari kemendagri kpu dilaksanakan pada februari dan tahapan akhirnya pada februari bahwa karena materi permohonan berkaitan langsung dengan syarat warga negara memenuhi syarat atau tidak sebagai pemilih pada pilkada serta tahapan pemutakhiran daftar pemilih akan segera dimulai, menjadi penting bagi mahkamah untuk dapat memprioritaskan permohonan ini, agar terdapat kepastian hukum terkait dengan tahapan pelaksanaan pilkada khususnya terkait dengan syarat warga negara yang sudah memenuhi syarat sebagai pemilihinta kepada mahkamah konstitusi untuk menjadikan pemeriksaan perkara ini sebagai prioritas agar dapat diputus dengan segera, karena materi yang diajukan dalam perkara ini berkaitan langsung dengan proses pendaftaran pemilih dalam pemilihan kepala daerah tahun mana tahapan pendaftaran pemilih akan dimulai pada februari yang ditandai dengan penerimaan data penduduk potensial pemilih pemilu dp4) oleh kpu dari kementerian dalam negeribertentangan undang undang dasar nri dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat, sehinggberbunyrepublik indonesia tahun bukti fotokopi akta pendirian prelude pemohon dan identitas yang mewakili prelude: bukti fotokopi akta pendirian koalisi perempuan indonesia kpi) pemohon ii) dan identitas yang mewakili kmengenai frasa atau sudah pernah kawin yang rumusan lengkapnya sebagai berikut:terhadap dan uudmenurut pemohon dalam menjelaskan kedudukan hukumnya, berdasarkanselaku direktur eksekutif mewakili pemohonmengenai kepemilikan dan undang undang pemilihan kepala daerah, telah berkali kali terpenuhi, . kemudian perkara nomor puu xiii terkait perlindungan hak memilih bagi penyandang disabilitas mental serta dalam perkara nomor puu xv dalam ketiga perkara tersebut: bahwa dalam menjelaskan kedudukan hukumnya, pemohon menguraikan mengenai adanya pemberlakuan persyaratan kedewasaan dalam memilih pada pemilihan kepala daerah dalam norma yang diujikan akan menimbulkan proses pemilihan kepala daerah menjadi tidak uber dan judul sehingga bertentangan dengan uud hal demikian ini merugikan pemohon karena tidak sesuai akibat berlakunya ketentuan guo. bahwa selanjutnya berkaitan dengan pemohon dalam menjelaskan kedudukan hukumnya, pemohon adalah koalisi perempuan indonesia kpi) yang diwakili oleh dian kartikasari, sekretaris jenderal, yang mendalilkan sebagai lembaga swadaya masyarakat yang aktif melakukan pembelaan terhadap hak hak perempuan dan kelompok yang terpinggirkan sesuai dengan tujuan organisasi kpi yakniberdasarkan ad art kpi. bahwa lebih lanjut pemohon menjelaskan telah pernah mengajukan permohonan pengujian mahkamah dan diterima kedudukan hukumnya sebagai pemohon yaitu dalam perkara nomor puu xi terkait dengan jaminan keterwakilan perempuan dalam pemilihan umum dan dalam perkara nomor puu xii terkait dengan batas usia minimal perkawinan bagi perempuan. oleh karenanya, menurut pemohon dalam permohonan guo pun pemohon beranggapan memiliki kedudukan hukum. bahwa terhadap argumentasi pemohon dan pemohon yang dijadikan alasan dalam menjelaskan kedudukan hukumnya tersebut atas, mahkamah berpendapat bahwa terhadap pemohon adalah benar ternyata telah beberapa kali diberikan kedudukan hukum dalam mengajukan permohonan sebelumnya, yaitu perkara nomor puu xvii perkara nomor puu xiii dan perkara nomor puu xv oleh karena itu, setelah dicermati secara saksama oleh mahkamah permohonan yang diajukan oleh pemohon dalam perkara guo juga masih berkenaan dengan hak konstitusional yang berkaitan dengan hak pilih dan hal ini merupakan salah satu fokus yang menjadi perhatian dan juga kajian sesuai dengan tujuan organisasi pemohon sebagai lembaga swadaya masyarakat yang menjalankan kegiatan pengkajian mengenai pemilu dan demokrasi, maka terhadap permohonan guo pun. bahwa selanjutnya berkaitan dengan kedudukan hukum pemohon ii, mahkamah setelah mencermati secara saksama meskipun pemohon telah dinyatakan oleh mahkamah memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan sebelumnya, yaitu perkara nomor puu xi dan perkara nomor puu xii namun, dalam kaitan ini penting bagi mahkamah menegaskan bahwa sekalipun pemohon pernah diberi kedudukan hukum dalam dua perkara atas, akan tetapi hal demikian tidaklah berarti serta merta pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan guo karena setiap perkara memiliki karakteristik yang berbeda. bahwa dalam dua perkara yang pernah diajukan pemohon atas berkaitan erat dengan kerugian hak konstitusional organisasi pemohon dalam rangka memperjuangkan perlindungan hak hak perempuan. sementara itu, dalam perkara guo pemohon tidak menjelaskan koherensi antara norma yang dimohonkan pengujian dengan kerugian hak konstitusional organisasi pemohon dalam menjalankan kerja kerja organisasinya, khususnya berkaitan dengan hak pilihhukum atas, terlepas dari terbukti atau tidaknya dalil pemohon perihal pertentangan norma frasa atau sudah pernah kawin dalam angka dengkalipun pemohon tidak memiliki kedudukan hukum, maka selanjutnya mahkamah akan mempertimbangkan permohonan provisi dan pokok permohonan pemohon (selanjutnya disebut sebagai pemohon). dalam provisi menimbang bahwguo terkait langsung dengan tahapan pemilihan kepala daerah tahun dalam hal ini, tahapan pendaftaran pemilih akan dimulai pada tanggal februari yang ditandai dengan penerimaan data penduduk potensial pemilih pemilu dp4) oleh komisi pemilihan umum kpu) dari kementerian dalam negeri berdasarkerhadap permohonan provisi guo, oleh karena pokok permohonan pemohon memiliki keterkaitan dengan tahapan pelaksanaan pemilihan kepala daerah tahun yang secara faktual tahapan tersebut berkaitan dengan pencalonan kepala daerah yang akan segera dimulai,tanpa menyimpang dari hukum acara dalam tahapan proses penyelesaian perkara pengujian undang undang. sehingga, permohonan provisi pemohon agar perkara guo diprioritaskan untuk diputus adalahfrasa atau sudah pernah kawin dalam angkrinsip pemilihan kepala daerah yaitu langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil harus tercermin dalam setiap tahapan pelaksanaan pemilihan, termasuk tahapan pendaftaran pemilih. namun, menurut pemohon, sehingga tidak sesuai dengan asas adil mana salah satu satu indikatornya adalahtersebut pemilih dapat memberikan pilihan politiknya ketika memilih kepala daerah. bahwa, menurut pemohon, berlakunya frasa atau sudah pernah kawin dalam angka sebagai ukuran kedewasaan sehingga seseorangldapat diberi hak untuk memilih merupakan kerangka berpikir ketika undang undang nomor tahun tentang perkawinan perkawinan) belum diubah, mana batas usia minimal perkawinan bagi laki laki tahun dan perempuan minimal tahun. dengan demikian, perempuan yang berusia tahun ketika sudah atau pernah kawin layak diberi hak memilih. ketentuan ini menimbulkan ketidakadilan dan ketidaksamaan kedudukan warga negara karena bagi mereka yang berusia kurang dari tahun dan belum kawin maka belum diberikan hak memilihuntuk memilih dalam pemilihan kepala daerah. bahwa, menurut pemohon, setelahdengan diundangkannya undang undang nomor tahun tentang perubahan atas undang undang nomor tahun maka ketentuan sepanjang frasa atau sudah pernah kawin dalam angka telah menimbulkan ketidakadilan dalam sistem pendaftaran pemilih bagi setiap warga negara, karena ketentuan syarat minimal usia kawin baik bagi laki laki maupun perempuan menurut perkawinan adalah tahun. sehingga, dengan demikian tidak dapat lagi digunakan alternatif atau sudah pernah kawin bagi mereka yang belum berusia tahun untuk mendapatkan hak memilih. apabila norma guo tidak dibatalkan bertentangan dengan asas pemilu dan pemilihan yang dijamin oleh uud bahwa, menurut pemohon, ketentuan perkawinan memang memberikan pengecualian dengan membuka kemungkinan adanya laki laki maupun perempuan menikah bawah syarat minimal usia kawin sepanjang diberikan dispensasi oleh pengadilan, yang didahului dengan adanya alasan yang sangat mendesak, serta disertai dengan bukti bukti pendukung. ketentuan ini mestilah dimaknai terbatas terkait dengan perbuatan hukum melakukan perkawinan saja, sehingga tidak relevan jika dikaitkan dengan keterpenuhan syarat sebagai pemilih dalam pemilihan umum. dengan demikian, perbuatan sudah pernah kawin tidak dapat serta merta memenuhi kedewasaan seorang warga negara, karena sudah pernah kawin tersebut terjadi akibat adanya alasan alasan yang sangat mendesak yang didukung dengan bukti bukti sehingga dapat menjadi alasan menggugurkan syarat usia minimal perkawinan tahun. bahwa berdasarkan dalil dalil permohonan pemohon atas, pemohon memohon agar mahkamah mengabulkan permohonan pemohon dengan menyatakan frasa atau sudah pernah kawin dalam angkhingga, bunyi angka menjad, i3pemohon mendalilkan. terhadap dalil pemohon tersebut penting bagi mahkamah untuk menegaskan keseluruhan norma guo yang selengkapnya meapabila dibaca norma ini merupakan bagian dari ketentuan umum undang undang guo. jika merujuk pada sistem perundang undangan indonesia, dalam ketentuan umum materi undang undang yang berisikan pengertian atau definisi tidak memerlukan penjelasan. dengan demikian, angka mengandung rumusan yang bersifat alternatif, yaitu seorang warga negara indonesia yang sudah genap berusia (tujuh belas) tahun atau lebih atau sudah kawin (sedang dalam ikatan perkawinan) atau pernah kawin (tidak lagi berada dalam ikatan perkawinan, misalnya antara lain karena perceraian atau kematian), sepanjang memenuhi persyaratandaftar sebagai pemilih atau memiliki hak memilih. jikalau hendak diperbandingkan dengan norma serupa dalam undang undang lain, pengertian atau definisi pemilih dalam angka juga terdapat dalam undang undang nomor tahun tentang pemilihan umum pemilu). dalam hal ini, norma angka pemilu menyatakan, pemilih adalah warga negara indonesia yang sudah genap berusia (tujuh belas) tahun atau lebih, sudah kawin, atau sudah pernah kawin . dengan demikian bagi warga negara indonesia yang telah berusia (tujuh belas) tahun atau belum berusia (tujuh belas) tahun tetapi sudah kawin atau pernah kawin dapat menggunakan hak untuk memilih. kedua norma tersebut merupakan ketentuan umum yang dimaksudkan untuk memberikan batasan tegas ihwal siapa saja warga negara indonesia yang dapat memilih atau mempunyai hak pilih. selain pengertian pemilih sebagaimana dinyatakan angka menyatakan, untuk dapat menggunakan hak memilih, warga negara indonesia harus terdaftar sebagai pemilih . dengan demikian, merujuk pengertian pemilih sebagaimana dinyatakan dalam angka maka batasan sebagaimana dimaksudkan dalam norma guo bukanlah menjadi satu satunya syarat yang harus dipenuhi bagi seorang warga negara untuk menggunakan haknya memilih. ketentuan tersebut harus diakumulasikan dengan keterpenuhan persyaratan lain yaitu terdaftar sebagai pemilih sebagaimana diatur dalam norma artinya, ihwal penggunaan hak untuk memilih sehingga terdaftar dalam daftar pemilih ditentukan oleh apakah seorang warga negara memiliki ktp atau identitas pengganti yang sah menurut hukum sesuai dengan persyaratan yang ditentukan undang undang. oleh karena itu, untuk menjawab dan menginstruksikan dalil yang diajukan pemohon, pertanyaan selanjutnya, siapakah warga negara yang secara hukum dapat memiliki ktp. dalam hal iniduk) menyatakan bahwa. dengan merujuk ketentuan tersebut, maka warga negara indonesia, yang telah memiliki ktp, meski belum berusia tahun tetapi telah kawin atau pernah kawin, yang bersangkutan memiliki hak untuk memilih dan dapat didaftarkan sebagai pemilih. persyaratan demikian pun sepanjang memenuhi syarat lain yang ditentukan dalam yakni tidak sedang terganggu jiwa ingatannya dan atau . kepemilikan ktp bagi mereka yang belum berusia tahun tetapi telah kawin atau pernah kawin karena yang bersangkutan dianggap sebagai individu yang sudah dewasa. ketentuan ukuran kedewasaan dengan menggunakan frasa sudah kawin atau pernah kawin terdapat juga dalam berbagai peraturan perundang undangan. misalnya, dalam kitab undang undang hukum perdata kuh perdata) yang menyatakan, yang belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai usia genap (dua puluh satu) tahun dan tidak kawin sebelumnya. bila perkawinan dibubarkan sebelum usia mereka genap dua puluh satu tahun, maka mereka tidak kembali berstatus belum dewasa . sementara itu, dengan menggunakan terminologi berbeda, bukan kawin melainkan menikah , angka undang undang nomor tahun tentang hak asasi manusiaartinya, kategori anak dalam adalah apabila seseorang belum berusia (delapan belas) tahun. apabila sebelum mencapai usia (delapan belas) tahun tetapi sudah menikah, seseorang tidak termasuk lagi dalam pengertian anak melainkan sebagai individu yang dewasa. dengan kata lain, undang undang guo menegaskan bahwa status sudah menikah atau pernah menikah adalah juga merupakan parameter alternatif untuk menentukan kedewasaan seseorang. sementara itu, jika merujuk pada batasan kedewasaan secara hukum adat, sekalipun tidak terdapat keseragaman soal batas usia dewasa, secara universal pemahaman dewasa atau belum dewasa secara tegas tidak ditentukan oleh usia, melainkan kecakapan untuk melakukan suatu perbuatan hukum. biasanya orang dianggap dewasa antara lain setelah menikah atau pernah menikah, meninggalkan rumah keluarga atau telah mencari atau mulai hidup mandiri, terutama bagi yang sudah menikah atau pernah menikah. bahkan, acapkali ukuran dewasa dengan menggunakan ukuran orang telah kuat gawe , yaitu orang yang sudah bekerja, sudah bisa mengurus harta bendanya dan keperluan keperluannya secara mandiri. ukuran yang digunakan dalam hukum adat tersebut lazimnya adalah keadaan yang ada atau yang bersifat faktual. artinya, sebagaimana yang dikemukakan atas batasan usia tertentu tidak selalu digunakan untuk menentukan seseorang dewasa atau belum. dengan adanya berbagai ketentuan hukum (tertulis atau tidak tertulis) yang menggunakan kriteria kawin atau pernah kawin sebagai ukuran yang menentukan dewasanya seseorang, pemberlakuan adalah dalam konteks untuk menyatakan bahwa walaupun seseorang belum berusia (tujuh belas) tahun tetapi sudah kawin atau pernah kawin maka yang bersangkutan menjadi individu yang dianggap dewasa dan pada hakikatnya orang yang dipandang sudah dewasa tersebut dianggap mampu untuk melakukan perbuatan hukum dan bertanggung jawab atas perbuatan tersebut, termasuk dalam hal ini, perbuatan hukum untuk menentukan pilihan dalam pemilihan umum. dengan demikian, ukuran dewasa dalam konteks pemilihan adalah dewasa dalam artian seseorang yang sudah memenuhi syarat administratif untuk memilih, yaitu yang ditandai dengan memiliki ktp dan atau terdaftar sebagai pemilih. karena itu, kedewasaan dalam undang undang perkawinan tidak serta merta dapat dijadikan rujukan untuk hal yang berbeda tujuan dan penggunaannya. apalagi, perkawinan masih mempertahankan mekanisme dispensasi untuk dapat memberikan status dewasa bagi seseorang yang berusia bawah (sembilan belas) tahun sesuai dengan batas usia minimum perkawinan. dengan dasar pertimbangan tersebut, norma yang dimohonkan pengujiannya tidak berkorelasi dengan ketidakadilan sebagaimana didalilkan pemohon. keadilan bukan berarti harus sama secara keseluruhan karena keadilan dalam konteks pemilihan bergantung pada subjeknya yang menurut pembentuk undang undang seseorang warga negara dapat menggunakan hak untuk memilih ketika telah berusia tahun atau sudah pernah kawin. bahwa pemohon mendalilkan dengantelah menimbulkan ketidakpastian hukum terkait dengan batas usia kedewasaan seorang warga negara yang dinyatakan memenuhi syarat sebagai pemilih, dengan tetap diberlakukannya angka terkait dengan dalil pemohon tersebut, sebagai tindak lanjut putusan mahkamah konstitusi nomor puu xv bertanggal desember pembentuk undang undang telah mengubah perkawinan menjadi perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai usia (sembilan belas) tahun . dengan demikian, tidak ada lagi perbedaan batas usia minimal kawin antara pria dan wanita, khususnya bagi wanita karena batas minimal usia kawin adalah (sembilan belas) tahun. namun demikian, sebagaimana telah disinggung pula pada pertimbangan hukum atas, perkawinan masih mengatur atau menyediakan dispensasi perkawinan bagi pria dan wanita yang belum mencapai batas minimal berusia (sembilan belas) tahun. dispensasi tersebut dapat dikatakan sebagai bentuk pengecualian terhadap batas usia minimal perkawinan karena adanya alasan alasan yang mendesak. oleh karena itu, bagi mereka yang kawin atau menikah sebelum berusia (sembilan belas) tahun karena mendapatkan dispensasi maka yang bersangkutan harus dianggap sudah dewasa sehingga secara administratif telah memenuhi syarat sebagai pemilih. berkenaan dengan dalil pemohon selanjutnya, apakah pengakuan administratif demikian bertentangan dengan uud sebagaimana didalilkan pemohon. berkenaan dengan hak memilih, apabila dikaitkan denglam konteks pemilihan, baik, serta pemilihan kepala daerah, setiap orang memiliki hak untuk dipilih dan memilih. terkait dengan hal ini, dalam putusan mahkamah konstitusi nomor puu xvii ditegaskan bahwa segala bentuk pembatasan terhadap hak dipilih dan memilih bukan berarti ditiadakan, pembatasan terhadap hak dipilih dan hak memilih tersebut tetap dapat dilakukan sepanjang ditetapkan secara proporsional dan tidak berlebihan. dalam hal ini, pembentuk memilih memberikan batasan terhadap warga negara indonesia yang dapat melaksanakan hak untuk memilih, yaitu berusia tahun atau sudah pernah kawin sebagaimana dinyatakan dalam angka merujuk pada universal declaration human rights yang menyatakanpembatasan demikian bukanlah sesuatu yang dilarang. bahkan, ketentuan uud pun membenarkan dilakukan pembatasan demikian. dengan demikian, pembatasan dalam angka merupakan pembatasan yang dapat dibenarkan karena memberikan ukuran yang jelas mengenai syarat seorang warga negara untuk menggunakan hak pilihnya. selain itu pembatasan tersebut pun memberikan kejelasan bagi penyelenggara pemilihan untuk melaksanakan tugasnya dalam melakukan pendataan terhadap warga negara indonesia yang dapat melaksanakan hak pilihnya baik karena telah berusia tahun atau karena dianggap sudah dewasa, sehingga tidak terdapat pertentangan antara norma guo yang dimohonkan pengujiannya dengan uud bahwa lebih lanjut, pemohon mendalilkan adanya ketidakadilan terhadap frasa atau sudah pernah kawin karena bagi seorang warga negara yang berusia bawah (tujuh belas) tahun dan belum menikah tidak dapat melaksanakan hak memilihnya. menurut mahkamah dalil tersebut tidak tepat karena bagi warga negara yang berusia bawah (tujuh belas) tahun dan belum menikah secara administratif mereka belum memiliki kartu identitas diri (vide adminduk) yang merupakan syarat sah seseorang warga negara untuk dapat menggunakan hak memilihnya sebagaimana tercantum dalam putusan mahkamah konstitusi nomor puu vii bertanggal juli usia minimum (tujuh belas) tahun untuk menggunakan hak memilih merupakan pilihan kebijakan sebab usia (tujuh belas) tahun itulah seseorang warga negara memperoleh identitas resmi yang diberikan oleh negara, kecuali jika yang bersangkutan sudah menikah atau pernah menikah sebelum berusia (tujuh belas) tahun sebagaimana telah dipertimbangkan atas. bahwa samping secara administratif seorang warga negara yang berusia bawah (tujuh belas) tahun yang belum pernah menikah dan belum bisa diberikan kartu identitas diri, juga dari sisi kemampuan untuk melakukan perbuatan dan bertanggungjawab atas perbuatan yang dilakukannya dipandang berbeda dengan seorang warga negara yang berusia bawah (tujuh belas) tahun dan sudah telah kawin. sebab, secara yuridis seorang warga negara yang berusia bawah (tujuh belas) tahun dan sudah telah kawin telah mendapatkan predikat hak pendewasaan (hanslichting) yang melekat dan tidak dapat dihindari oleh subjek hukum yang bersangkutan. oleh karena itu, sebagai konsekuensi yuridisnya kepada yang bersangkutan dianggap sudah mampu untuk melakukan perbuatan hukum dan bertanggungjawab atas perbuatan hukum yang dilakukan. sebab, secara doktrin hakikat pendewasaan adalah suatu daya upaya hukum untuk mencabut seseorang yang belum dewasa dari seluruh atau sebagian ketidakdewasaan serta akibat hukumnya. bahwa terhadap dalil diskriminasi atas frasa guo yang didalilkan oleh pemohon, mahkamah menilai perbedaan antara seseorang yang berusia bawah (tujuh belas) tahun dan belum kawin dengan seseorang yang berusia bawah (tujuh belas) tahun dan sudah telah kawin dalam kaitannya dengan hak untuk memilih, menurut mahkamah, bukan merupakan kebijakan yang bersifat diskriminatif karena hal tersebut tidak termasuk kategori diskriminasi karena keduanya tidak bisa dipersamakan terlebih diperlakukan sama. bahwa terkait dengan hal atas, angka telah memberi batasanebih lanjut, dalam putusan mahkamah konstitusi nomor puu iv bertanggal april juga sudah diberikan batasan diskriminasi yaitu . . . sehingga, dengan demikian telah jelas bahwa pembatasan dalam angka tidak dapat dikatakan sebagai diskriminasi terhadap hak hak konstitusional warga negara. dengan demikian, frasa yang menyatakan atau sudah pernah kawin telah menimbulkan diskriminasi sebagaimana didalilkan oleh pemohoi4. permohonan provisi pemohonalam provisi: mengabulkanewa gede lagunaperkumpulan untuk pemilu dan demokrasi preludeketua, ttd. anwar usman anggota anggota, ttd. ttd. santo benny nurbaningsih ttd. ttd. suhartono saudi isra ttd. ttd. arief hid menahan m.p. sitompul ttd. ttd. wahiduddin adamsfaulakibat ketentuan syarat bagi warga negara yang bisa memberikan hak pilihnya telah saling tumpang tindih dengan ketentuan undang undang lainnya, mana syarat sudah kawin atau pernah kawin sudah tidak relevan lagi menjadi syarat warga negara sebagai pemilih, karena usia minimal perkawinan telah dinaikkan sebagaimana ketentuan dalam perubahan perkawinan dan juga putusan mahkamah konstitusi, bahwa akibat dari ketentuan guo yang dipersoalkan pemohon, akan berdampak kepada ketidakpastian hukum dalam pemilihan kepala daerah, terutama dalam proses pendaftaran pemilih. tumpang tindih pemberlakuan syarat kedewasaan dalam memilih pada pemilihan kepala daerah, akan menimbulkan proses pemilihan kepala daerah yang tidak uber dan judul, mana upaya upaya untuk turut serta dalam mewujudkan pemilu yang uber dan judul adalah tujuan dari organisasi dari pemohon. oleh sebab itu, pemberlakuan ketentuan guo telah membuat upaya terus menerus yang dilakukan oleh pemohon dalam kegiatan organisasinya telah menjadi sia sia, akibat pemberlakuan guo,guo, praktik pendaftaran pemilih yang kembali akan mendata orang yang sudah kawin atau pernah kawin meskipun usianya belum tahun, tentu menjadi ketentuan yang tidak sesuai dengan uud karena menimbulkan ketidakpastian hukum dan tumpang tindih pengaturan dengan perubahan perkawinanyakni mewujudkan pemilihan kepala daerah yang uber dan judul, mana salah satu tahapannya telahdiujpuu xv meskipun dalam putusan tersebut, mahkamah belum mengabulkan materi permohonan pemohonkoalisi perempuan indonesia kpi) bahwa pemohon adalah organisasi independen dan nirlaba yang memiliki prinsip prinsip demokrasi, hak asasi manusia, keadilan gender, non diskriminasi, dan feminisme, sebagaimana disebutkan dalam ad art pemohon dalam dan bukti p4): bahwa visi atau tujuan dari pemohon sebagai lembaga adalah terwujudnya kesetaraan dan keadilan gender menuju masyarakat yang demokratis, sejahtera, dan beradab, sebagaimana disebutkan dalam ad art pemohon ii: bahwa untuk mewujudkan visi tersebut, pemohon dalam ad art pada memiliki misi antara lain: agen perubahan yang membela hak hak perempuan dan kelompok yang dipinggirkan: kelompok pendukung sesama perempuan, kelompok pengkaji, pengusul, penegakan untuk perubahan kebijakan: pemberdayaan hak politik perempuan: motivator dan fasilitator jaringan kerja antar organisasi, kelompok dan individu perempuan: unsur kepentingan dalam gerakan masyarakat sipil dan demokrasi: bahwa keberadaan organisasi pemohon sudah banyak sekali melakukan upaya mulai dari pelatihan, pendampingan, pendidikan, dan pengkajian untuk mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender serta melindungi hak hak perempuan untuk mencapai visi kelembagaannya, bahwa kedudukan hukum pemohon telah diterima dalam perkara nomor puu xi tentang uji materi dan undang undang tahun tentang pemilihterhadap uud nri terkait tindakan khusus sementara, jaminan keterwakilan perempuan dalam pemilihan umum: dalam permohonan yang disebutkan pada angka pemohon diwakili oleh dian kartikasari sebagai sekretaris jendral, dan mahkamah konstitusi menyatakan bahwa pemohon memiliki kedudukan hukum dalam perkara tersebut dan untuk pokok perkara permohonan, dikabulkan oleh mahkamah untuk seluruhnya: bahwa kedudukan hukum pemohon juga telah diterima dalam perkara nomor puu xii tentang undang undang tahun tentang perkawinan terhadap uud terkait batas usia minimal perkawinan bagi perempuan atau penghapusan perkawinan anak, dan lagi dalam permohonan ini, pemohon diwakili oleh dian kartiksari sebagai sekretaris jendral, bahwa uraian argumentasi diatas, dimana pemohon sudah pernah diterima kedudukan hukumnya berkaitan dengan materi undang undang yang berkaitan dengan pemilu, spesifiknya terkait dengan kebijakan afirmasi untuk perempuan, dan termasuk pula terkait dengan usia minimal perkawinan, pemohon tentu memiliki kedudukan hukum dalam mengajukan permohonan guo, karena pokok permohonan dalam perkara guo adalah berkaitan dengan kepastian hukum syarat pemilih dalam pemilihan kepala daerah, terutama bagi warga negara yang masih berstatus anak, yang ada kaitannya dengan usia minimal perkawinan, terutama untuk perempuan, adalah kerja kerja kelembagaan pemohon yang sudah dilakukan secara terus menerus bahwa pemberlakuan guo telah merugikan pemohon ii, sekurang kurangnya dapat mengakibatkan tidak tercapainya visi atau tujuan dan misi pemohon ii, karena telah membuka ruang ketidakadilan bagi perempuan untuk bisa memilih dalam pemilu dan pemilihan kepala daerah, ketika syarat memilih dikaitkan dengan keadaan sudah pernah kawin: bahwa ketentuan dalam guo telah merugikan pemohon terutama dalam kaitannya mencegah perkawinan anak, serta pendidikan terhadap kesehatan reproduksi yang menjadi salah satu fokus dari pemohon ii, ketika keadaan sudah pernah kawin bisa secara merta dianggap sebagai orang dewasa, karena batasan usia pemilih adalah tahun: bahwa pemohon secara rutin menyelenggarakan pendidikan pemilih bagi perempuan sebagai pelaksanaan misi pemberdayaan politik perempuan, agar perempuan menggunakan hak pilihnya secara cerdas dan demokratis, berdasarkan pengetahuan, kedewasaan dan kesadaran kritisnya. bahwa anak anak bawah usia tahun, yang merupakan korban praktek tradisi perkawinan anak, umumnya berusia tahun sampai bawah tahun masih sangat sulit memahami tentang hak politik, khususnya hak pilih dan dampak dari pilihan politik yang dibuatnya. sehingga upaya pemberdayaan politik perempuan berpotensi gagal karena adanya pemilih usia anak, bawah tahunfosforus yaboisembut, pd. warga negara indonesia alamat jalan batu dua, safron baru, sentani barat, jayapura, papua pekerjaan jabatan ondoafi kampung safron baru berdasarkan surat kuasa khusus tanggal november memberi kuasa kepada jimmy minim, s.h., advokat pada kantor advokat pengacara dan konsultan hukum jimmy minim, s.h., dan rekan, beralamat jalan pasar baru sentani, youmakhe, gang matoa, rt. rw. distrik sentani kota, kabupaten jayapurapada pokoknya sebagai berikut: dengan ini mengajukan permohonan keberatan terhadap makar kuhp, juncto dan kuhp. sebagai suatu contoh bukti, seperti yang pernah termuat dalam maklumat mantan kapolda papua nomor: mak tanggal september yang terdiri dari butir terlampir, terutama butir (ketiga), yang berbunyi: setiap orang dilarang melakukan kegiatan yang dapat memisahkan sebagian dan wilayah negara kesatuan republik indonesia dan yang melakukan permufakatan jahat sebagaimana diatur dalam 106, dan kuhp kuhp. dalam konteks sejarah papua, ini mengisyaratkan masih ada sengketa aneksasi wilayah kedaulatan negara, kelanjutan dari aneksasi lewat perjanjian new york dan follow upaya pemeran dan resolusi pbb sebagai dasar hukum internasional bagi indonesia hingga kini. dan itu merupakan makar peninggalan mantan kolonial belanda, sebagai akar penyebab pelanggaran ham dalam berbagai jenis dan bentuk yang diderita oleh rakyat papua barat sampai sekarang. sehingga permohonan keberatan ini diajukan terhadap kuhp itu, untuk diklasifikasikan dan dikonfirmasikan dengan undang undang republik indonesia nomor tahun tentang perjanjian internasional melalui mekanisme peninjauan hukum peradilan mahkamah konstitusi republik indonesia. sesuai dengan ketentuan angka huruf juncto nomor tahun tentang mahkamah konstitusi. dan langkah langkah itu pemohon ingin tempuh sebagai penghormatan kepada mekanisme peradilan mahkamah konstitusi republik indonesia secara khusus dan pemerintah republik indonesia pada umumnya, serta untuk penegakan hukum secara adil (fighting for law and justice), baik tingkat nasional maupun international. peraturan perundang undangan lain yang masih relevan dengan jus cogens (norma ham misalnya) tetap berlaku sampai dengan diadakannya perundingan damai penyelesaian sengketa aneksasi hukum wilayah kedaulatan antara nkri dan bangsa papuapengganti ktp dari dukcapil kabupaten jayapura prinsipal pemohon asli): bukti surat kuasa khusus pemohon prinsipal kepada advokat jimmy minim, dan rekan, bukti fotokopi kartu advokat jimmy minim, sh, bukti fotokopi surat maklumat kepala kepolisian daerah papua, nomor: mak bukti fotokopi penugasan dirjen otda kemendagri untuk membuka dan menjadi keynote speaker pada kongres rakyat papua iii (krp iii) auditorium unten jayapura, bukti fotokopi surat united nations list of self governing territories, bukti fotokopi manifesto politik papua, bukti fotokopi lembaran buku: tindakan pilihan bebas orang papua dan penentuan nasib sendiri, bukti roadmap kemerdekaan negara federal republikberkenaan dengan kejelasan permohonan pemohon sebagai berikut: bahwa pemohon mengajukan permohonan bertanggal november yang diterima mahkamahdesember dengan agenda mendengarkan permohonan pemohon yang dihadiri oleh kuasa pemohon. dalam persidangan guo, paneldan memberikan uraian yang jelas dan tegas mengenai apa yang menjadi objek permohonan sebenarnya, karena dalam uraian permohonan, alasan permohonan tidak menguraikan mengenai konstitusionalitas yang diajukan namun keberatan terhadap surat maklumat kepala kepolisian republik indonesia daerah papua nomor: mak september pemohon berusaha mengaitkan surat tersebut dengan dan kuhp yang dijadikan objek dalam permohonan guo. namun, tidak ada uraian dalam alasan permohonan mengenai argumentasi konstitusionalitas masing masing yang dimohonkan pengujiannya. terhadap hal tersebut,(vide risalah sidang perkara puu xvii tanggal desember bahwa berkenaan dengan syarat permohonan,mekanisme tersebut kemudian diuraikan kembalipengujian undang undang terhadap uud harus dengan sistematika sebagai berikutl::: permohonan ditandatangani oleh pemohon atau kuasanya. setelah mencermati permohonan pemohon dengan saksama, walaupun pemohon telah menyampaikan surat yang oleh pemohon disebuttelah ternyata dalam perbaikan permohonan tersebut tidak terdapat perbaikan terhadap sistematika permohonan maupun kejelasan uraian terhadap objek permohonan. bahkan dalam perbaikan permohonan sebagaimana dimaksud pemohon, permohonan tetap tidak menguraikan struktur permohonan sebagaimana yang telah ditentukan, yaitu kewenangan mahkamah, kedudukan hukum pemohon, alasan alasan mengajukan permohonan, dan petit atau hal hal yang dimintakan untuk diputus oleh mahkamah. kalaupun dalam perbaikan permohonan (halaman sampai dengan terdapat alasan alasan namun tidak menggambarkan alasan atau polita sebagaimana layaknya permohonan pengujian undang undang terhadap uud demikian juga dengan petit pemohon juga tidak menguraikan dengan jelas apa sesungguhnya yang diminta oleh pemohon yang relevan dengan kewenangan mahkamah. sehingga, permohonan tersebut tidak memenuhi unsur atau syarat yang seharusnya terdapat pada permohonan pengujian undang undang terhadapbenny nurbaningsih, wahiduddin adams, suhartono, dan daniel music folkjaa mujahidin nip telp: fax:ada uud amandemen s.d. dalam satu naskah)yang merupakan hak asasi. kuhp juncto kuhp, pemohon mengajukan keberatan diterapkan kepada setiap orang masyarakat adat papua map). karena bertentangan dengan uud tahun amandemen sampai dengan dalam satu naskah yang tersebut atas. dan dari tanggal oktober mayarakat adat papua telah melakukan perbuatan menyelenggarakan kongres ketiga rakyat papua barat krp iii) jayapura kota dengan deklarasi sepihak bangsa papua negeri papua barat, ada surat restu dari pemerintah indonesia (terlampir foto topinya), dan telah memenuhi syarat syarat hukum umum internasional (general internasional law) dalam diri deklarasi sepihak itu sendiri. dan harus dilindungi oleh pemerintah indonesia sesuai uud dimaksud atas, karena itu bermakna norma hukum yang bersifat universalitas. syarat syarat hukum umum internasional itu sudah diratifikasi oleh pemerintah indonesia dalam undang undang republik indonesia nomor tahun tentang perjanjian internasional, yaitu dalam disebutkan: perjanjian internasional berakhir apabila, pada point huruf (f), muncul norma norma baru dalam hukum internasional dan point huruf (g), objek perjanjian hilang. dalam new york agreement bangsa papua dan wilayah papua barat (mantan wilayah kolonial nederlands new guinea) dijadikan sebagai objek perjanjian, setelah deklarasi sepihak oktober jayapura kota, secara otomatis telah mendapat predikat sebagai subjek hukum internasional yang dikenal dengan belligerent. artinya negara yang sedang berjuang untuk mendapat pengakuan dan peralihan kedaulatan. karena telah memenuhi norma norma hukum umum international yang tidak dapat diubah (new peremptory norm) dalam diri deklarasi sepihak itu sendiri. undang undang republik indonesia nomor tahun tentang perjanjian internasional adalah ratifikasi terhadap konvensi wina tahun tentang hukum perjanjian antara negara negara. sehingga indonesia telah mengikat diri dengan hukum perjanjian antara negara itu. dalam konvensi wina tahun tentang hukum perjanjian antara negara negara itu, pada mengenai: emergence new peremptory norm (jus cogens), artinya norma baru hukum yang tidak dapat diubah menyebutkan: ifa new peremptory norm general internasional law emergence, any existing treaty which conflict with that norm become void and terminates. maksudnya: apabila suatu norma baru yang tidak dapat diubah dalam hukum umum internasional muncul, maka keberadaan perjanjian apapun yang konflik dengan norma itu menjadi hilang dan berakhir. pendapat para pakar tentang peremptory norm (jus cogens), bahwa ada banyak sekali patokan patokan dari para ahli untuk mengidentifikasi norma norma jus cogens. misalnya pedrosa, paddock, royalis dsb. dari sekian banyak patokan yang mungkin patokan dari pedrosa mendekati. dia membagi tipe norma norma jus cogens, yakni: kaidah kaidah yang menyangkut kepentingan bersama masyarakat internasional secara keseluruhan, kaidah kaidah yang dibentuk demi tujuan tujuan kemanusiaan, kaidah kaidah yang disampaikan oleh piagam perserikatan bangsa bangsa pbb) melawan perjanjian perjanjian menggunakan kekerasan dalam hubungan internasional. dalam konvensi wina tahun secara garis besar dikatakan bahwa suatu kaidah hukum bisa dianggap sebagai jus cogens adalah jika kaidah hukum tersebut telah disetujui oleh negara negara sebagai kaidah hukum secara internasional yang bersifat umum dan bersifat memaksa (hal inilah yang dimaksud syarat double consent), serta kemudian syarat tersebut harus diakui dan diterima oleh masyarakat negara secara keseluruhan atau secara universal oleh semua negara tanpa kecuali (adalah syarat universalitas.) contoh jus cogens: piagam pbb dan dengan pengakuan ham dan penentuan nasib sendiri, dan prinsip prinsip dalam hukum perjanjian internasional umum yang sesuai dengan persyaratan yang telah disebutkan atas menurut pedrosa dan konvensi wina apakah jus cogens dapat diganti atau diubah? jawabannya dapat kita jumpai dalam kalimat terakhir konvensi wina tahun sebagai berikut: .which can modified subsequent general international law having the same character. maksudnya adalah:'jus cogens hanya dapat diganti atau diubah dengan norma yang memiliki karakter yang sama. jadi jus cogens hanya dapat diganti atau diubah dengan jus cogens juga. dan bagaimana dengan nasib jus cogens yang lama? dalam hal ini berlaku prinsip hukum umum yakni, lex posterior derogat lex priori (yang baru mengesampingkan yang lama) deklarasi pemulihan kemerdekaan sepihak bangsa papua negeri papua barat atas mantan wilayah kolonial nederlands new guinea papua belanda) jayapura kota, oktober itu telah memenuhi norma norma jus cogens, yakni norma ham dan penentuan nasib sendiri. seperti disebutkan dalam piagam pbb bahwa, membangun hubungan antara bangsa berdasarkan pada prinsip persamaan hak dan penentuan nasib sendiri masyarakat, dan untuk mengambil tindakan lainnya yang tepat untuk memperkuat perdamaian universal. dengan demikian kita dapat menyatakan bahwa, perjanjian new york dan follow upaya (hasil pemeran dan resolusi pbb sebagai dasar hukum untuk mempertahankan wilayah papua barat, mantan wilayah kolonial nederlands new guinea, sebagai bagian integral dari negara republik indonesia telah hilang dan berakhir. dan oleh karena itu, pemerintah indonesia yang ada atas tanah air papua barat dan juga yang ada pemerintah pusat jakarta sudah waktunya untuk tidak lagi menerapkan setiap peraturan perundang undangan seperti yang termuat dalam maklumat kapolda papua nomor mak ix butir dan seluruh wilayah papua barat, mantan wilayah kolonial nederlands new guinea papua belanda). pembukaan uud alinea pertama menyatakan dengan tegas, bahwa kemerdekaan ialah hak segala bangsa dan oleh karenaeklarasi universal hak asasi manusia dunam) yang diadopsi oleh majelis umum pbb pada tanggal desember pada menyebutkan: setiap orang berhak atas suatu kebangsaan: tidak boleh seorang yang sewenang wenang secara hukum dicabut kebangsaannya. secara praktik dapat kita mengatakan, bahwa bangsa indonesia merdeka atas wilayah mantan kolonial hindia belanda yang dianeksasi pemerintah jepang sedangkan bangsa papua menyatakan kemerdekaan dengan deklarasi sepihak oktober jayapura kota, atas wilayah mantan kolonial papua belanda yang dianeksasi indonesia tahun hal itu sudah sangat sesuai dengan azas azas dekolonisasi yakni, uti possidetis juris dan legal successor state, sehingga keduanya masing masing negara sah secara hukum sebagai subjek hukum internasional. bukti adanya pernyataan kebangsaan papua adalah manifest kemerdekaan papua pada tanggal oktober tahun atas wilayah kolonial nederlands nieuw guinea polandia jayapura sekarang, foto copy terlampir) oleh komite nasional papua. kemudian dianeksasi oleh indonesia pada tahun yang diawali dengan tiga komando rakyat trikora) oleh ir. sukarno, presiden pertama republik indonesia pada tanggal desember yogyakarta. salah satu isi trikora adalah bubarkan negara papua buatan belanda. aneksasi menurut hukum bangsa bangsa adalah meluaskan wilayah negara dengan cara kekerasan (terkadang dengan traktat). biasanya dengan dalih kekeluargaan bangsa, serta hubungan kenegaraan atau kebudayaan. jika pemerintah daerah yang dianeksasi itu ditiadakan dengan peperangan, maka aneksasi itu dinamakan debellitio lat.). contoh debellitio: korea oleh jepang albania oleh italia ceko oleh jerman jika daerah yang dianeksasi itu tidak mempunyai status (tak bertuan) dinamakan occupation lat.). contoh occupation: montenegro oleh serbia |), indonesia oleh jepang dikutip dari ensiklopedi indonesia, edisi khusus jilid hal. dasar keputusan dari perserikatan bangsa bangsa pbb) yang menetapkan west papua (wilayah netherlands new guinea) dianeksasi oleh indonesia tahun terdapat dalam united nations list non self governing territories dalam daftar joined another state atau daftar bergabung dengan negara lain modifikasi terakhir september foto copy terlampir.) dalam konteks sejarah pergesekan dan pergeseran hukum kolonial yang berlaku secara sah pada masa penjajahan belanda, pada tahun papua sudah ditingkatkan status hukumnya sebagai bagian dari kerajaan belanda dalam uud, maupun undang undang belanda dengan nama nederlands nieuw guinea papua belanda) dengan suara. baca: p.j. dorog lever, prof., tindakan pilihan bebas! papua dan penentuan nasib sendiri, hal. copy terlampir). dengan adanya pemisahan indonesia, karena bangsa indonesia sudah merdeka atas wilayah kolonial nederlands indica hindia belanda) lewat proklamasi agustus oleh karena itu, indonesia tidak bisa menyatakan papua bagian integral dari republik indonesia berdasarkan prinsip dekolonisasi uti posidetis juris, papua masuk dalam wilayah kolonial hindia belanda. dan papua telah berjuang selama beberapa dekade untuk merdeka sendiri sebagai suatu bangsa sejak tahun sebelum dianeksasi. kemudian setelah dianeksasi pada tahun mei dilanjutkan dengan menghadapi langsung tindakan lanjutan operasi penganeksasian oleh tentara indonesia abri tni sekarang) dan polisi indonesia polri) dalam berbagai sandi operasi. dan tindakan kekerasan aparat tni dan polri itu sebagai bukti adanya sengketa aneksasi antara indonesia dan papua, sebagai akar penyebab terjadinya pelanggaran hak asasi manusia yang diderita oleh setiap orang masyarakat adat papua map) dalam berbagai jenis dan bentuk hingga kini. kesimpulan kuhp juncto dan ditinjau dari konteks sejarah bangsa papua (beda dengan konteks sejarah bangsa indonesia) merupakan tindak lanjut aneksasi wilayah dan hak asasi politik bangsa papua sejak agustus mei dianeksasi lewat perjanjian, yang dikenal dengan new york agreement dan dari tahun sampai sekarang aneksasi melalui tindakan kekerasan aparat militer dan polisi republik indonesia. kuhp juncto dan adalah jerat hukum untuk meniadakan hak asasi politik (political right) bangsa papua bagian barat pulau papua. ini adalah pelanggaran hak asasi politik untuk menentukan nasib sendiri. dan juga pelanggaran hak asasi atas hukum (procedural right) yang merugikan hak asasi setiap orang (personal right) masyarakat adat bangsa papua, setelah dikaji berdasarkan uud amandemen sampai dengan iv, yang mengandung norma hukum umum internasional bersifat universalitas. yaitusecara pribadi dirugikan akibat makar kuhp itu. dimana pemohon menjadi korban kekerasan karena dipukul dan ditendang oleh polisi indonesia setelah deklarasi kemerdekaan sepihak bangsa papua, oktober berpura, jayapura kota, saya disita. kemudian dikenakan makar dalam kuhp oleh pengadilan negeri jayapura dengan keputusan hakim hukuman kurungan selama tiga setengah tahun lapas berpura, jayapura kota bersama empat orang teman. yaitu: serius mobil, agustinus sarana kabar, dominicus subur, dan edison paroki. selain itu ada sekitar orang laki laki dan perempuan dianiaya atau disiksa dengan dipukul, ditendang serta tiga orang ditembak mati saat pasukan gabungan polisi dan tentara indonesia bersenjata menyerang masyarakat adat papua yang hendak pulang setelah kongres tiga pada hari terakhir tanggal oktober selesai dengan sukses membacakan deklarasi kemerdekaan sepihak. sebagai bentuk penentuan nasib sendiri bangsa papua oleh pemohon, yang adalah ketua umum dewan adat papua dap) pada saat itu (periode setelah terpilih sebagai presiden negara federal republik papua barat nfpb) dalam kongres ketiga rakyat papua yang berlansung dari tanggal oktober secara damai dan demokratis. perbuatan pemohon dan masyarakat adat papua map) mendeklarasikan kemerdekaan sepihak pada tanggal oktober sudah sesuai dengan uud tahun amandemen sampai dengan iv, yang pada kalimat terakhir menyebutkan: .nyataan itu telah memenuhi syarat universalitas, sehingga dikategorikan sebagai norma hukum umum internasional jus cogens. norma hukum jus cogens yang muncul dalam deklarasi sepihak bangsa papua papua barat oktober itu sudah diundangkan secara implisit atau tersirat dalam republik indonesia nomor tahun tentang perjanjian internasional. dimana pada menyebutkan: suatu perjanjian internasional berakhir apabila: pada point huruf (f), muncul norma baru dalam hukum internasional, dan point huruf (g), objek perjanjian hilang. . jadi masyarakat bangsa papua sebagai objek hukum dalam perjanjian internasional antara belanda dan indonesia, yang dikenal dengan new york agreement, agustus dan follow upaya pemeran tahun serta resolusi majelis umum pbb telah hilang dan berakhir. pemerintah indonesia sudah tidak berhak lagi atas bangsa dan wilayah papua barat yang adalah wilayah mantan kolonial nederlands new guinea. sehingga tidak berhak lagi menerapkan makar dalam kuhp terhadap masyarakat bangsa papua. karena bila pemerintah indonesia masih terus menerapkan makar dalam kuhp, itu berarti indonesia melanggar uud tahun amandemen sampai dengan serta juga melanggar prinsip hukum umum internasional, pasta sunt severance , yang artinya para pihak pembuat perjanjian harus melaksanakannya dengan etika baik. petit berdasarkan seluruh uraian yang telah dikemukakan atas dan juga adanya penjelasan dalam buku roadmap kemerdekaan yang terlampir bersama dengan surat peninjauan hukum ini, serta membaca dan mempelajari pula keputusan mahkamah konstitusi yang sudah lalu tentang judicial review kuhp yang sama seperti tersebut atas yang sudah inilah, maka pemohon memohon kepada majelis hakim pada peradilan mahkamah konstitusi yang memeriksa dan mengadili, agar dapat hendaknya memberikan keputusan dengan amar putusan secara adil (fighting for law and justice) sebagai berikut: pemerintah indonesia tidak memberlakukan lagi dan kuhp juncto dan kuhp terhadap seluruh masyarakat adat papua map) bangsa papua. karena bertentangan dengan uud (amandemen s.d dalam satu naskah). karena uud amandemen sampai dengan itu memuat hak hak asasi atau hak hak dasar yang berlaku secara universal. sehingga berlaku juga untuk bangsa papua negeri papua barat untuk berbuat sesuatu yang adalah hak asasi, termasuk hak politik untuk menentukan nasib sendiri. itu sangat sinkron dengan pembukaan uud yang menyatakan, bahwa kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan oleh sebab itu maka,memberi pengakuan terhadap nomor tahun yang mengandung norma norma hukum umum internasional yang timbul dalam point huruf (f), dan huruf (g), juga terdapat dalam uud tahun amandemen sampai dengan iv. dengan demikian new york agreement sebagai suatu hukum perjanjian internasional dengan follow upaya hasil pemeran dan resolusi majelis umum pbb hilang dan berakhir. sebab perbuatan menentukan nasib sendiri bangsa papua negeri papua oktober berpura, jayapura kota, sudah sesuai dengan uud tahun amandemen sampai dengan yang mengandung norma hukum jus cogens.putra rondoni nasution, s.h., m.h.: ii) david agung acuan, s.h., m.h.: iii) juliana sembiring, s.h.: dan iv) yudha adhi tomo, s.h., m.h., yang semuanya beralamat jalan danau sunter utara blok nomor komplek sunter paradise, kelurahan sunter agung, kecamatan tanjung priok, kota jakarta utaranovember perihal permohonan pengujian konstitusionalitas kitab undang undang hukum pidana kuhp) dan kitab undang undang hukum acara pidana ataunovember bahwa mahkamah konstitusi telah menyelenggarakan sidang pemeriksaan pendahuluan pada tanggal desemberemeriksaan pendahuluan kedua pada tanggal januari dengan agenda mendengarkan perbaikan permohonan para pemohonkuhp dan kurap terhadap uud dengan registrasi perkara nomor puu xvibahwa berdasarkan ketentuan pada huruf atas,adalah beralasan menurut hukum dan oleh karenanya permohonan guo tidak dapat diajukan kembali: permohonan perkara nomor puu xvii perihal pengujian konstitusionalitasbenny nurbaningsih suhartono ttd. ttd. wahiduddin adamsfl, mujahidin nip telp: fax: digital signature email: office @mkri.id um(artinus butarbutar, pekerjaan advokat alamat jl. madrasah blok rt. kelurahan. duren sawit kecamatan duren sawit jakarta timur. selanjutnya disebut sebagai . pemohon nama iso mario, sh. pekerjaan advokat alamat jl. napas blok. rt. kel. pondok kelapa kecamatan duren sawit, jakarta timur. selanjutnya disebut sebagaiketentuan hukum yang mengatur hal uji materil undang undang terhadap uud, yakni:hurufana telah ditetapkan sebagai undang undangkami oleh karenanya mahkamah konstitusi berwenang untuk mengadili permohonan uji materiil yang kami duga bertentangan dengan uud sebagaimana kami memohonkan ini. kedudukan hukum pemohon berdasarkan huruf mk, perorangan warga negara indonesia.c.ketentuan sanksi:setelah mencermati bagaimana proses pembuatan sebagaimana diterapkan oleh nomor tahun tersebut, bagi kami tidak ada keraguan bahwa bukan hanya sebuah peraturan mengikat, namun juga sebagai pucuk sari pengetahuan. juga kami yakini sebagai standard buah pikir peradaban manusia yang mana pendapat dan pengertian yang diberikannya adalah pendapat dan pengertian terbalik sekaligus terbuka hipotesisnya sehingga ramah terhadap proses tesis anti tesis. dengan demikian kebenaran pendapat dan pengertian dalam relatif lebih dapat dipercaya dan karenanya lebih layak dijadikan rujukan. lebih dari itu, pendapat dan pengertian dalam juga bernilai kebenaran relatif secara sosiologis karena terbuka terhadap buah pikir penerimaan dan penolakan masyarakat akibat bersinggungan dengan kepentingan masyarakat luas. pendapat kami ini tidak bermaksud meremehkan pendapat para ahli tentang sesuatu. namun sebagaimana kami sampaikan, bahwa telah menghisap pendapat banyak pendapat sarjana tentang sesuatu yang berhubungan dengan kepentingan menyajikan buah pikirnya kepada masyarakat. dan oleh karenanya kami berharap majelis hakim berkenan untuk menjadikan yang memiliki pendapat terkait permohonan guo sebagai rujukan utama. berdasarkan pandangan kami tersebut, kami pun akan mengajukan polita yang seluruhnya hanya merujuk kepada pendapat sepanjang memiliki pendapat atau pengertian yang kami butuhkan sebagai rujukan pengajuan permohonan ini. majelis hakim konstitusi yang mulia, bahwa pada tanggal oktober telah diundang(bukti bahwa dalam nomor tahun tersebut telah dimuat dan yang menurut pendapat pemohon telah merugikan hak rakyat indonesia karena bertentangan dengan uud dan yang dimaksud adalahalasan permohonan polita) bahwa pemohon berpendapat dan atau sebagaimana tersebut diatas telah merugikan pemohon selaku rakyat indonesia berdasarkan alasan alasan berikut ini: bahwa uud yang berbunyi negara indonesia adalah negara hukum" patula diyakini sebagai penegasan konstitusi bahwa negara indonesia bukanlah negara kekuasaan (machstaat). penegasan tersebut adalah jaminan konstitusi kepada rakyat indonesia bahwa negara indonesia tidak akan dilaksanakan dengan kekuasaan, melainkan hukum. (bukti artinya, segala kekuasaan haruslah diimplementasikan dalam hukum, dan segala hukum tidak diperkenankan semata sebagai alat kekuasaan, namun juga alat kepentingan rakyat. hukum haruslah merupakan konsensus rakyat selaku pemilik kedaulatan. hukum adalah wujud kekuasaan yang dikehendaki rakyat. bahwa dalam rangka menyelenggarakan kehidupan berbangsa dan bernegara sebagaimana amanat uud maka penyelenggaraan tersebut haruslah dilaksanakan dalam wujud perundang undangan. segala sesuatu yang akan dicapai bangsa indonesia sebagaimana dicita citakan uud dimulai dengan pembuatan perundang undangan sebagai hukumnya. bahwa sistem hukum adalah cara untuk menghindari adanya penggunaan hukum untuk kepentingan tertentu kekuasaan. tertib hukum menjadi syarat terbentuknya hukum yang baik. dan hanya hukum yang baik yang menjamin perlindungan hak segenap rakyat indonesia. dapatlah disimpulkan bahwa hukum yang tidak tertib atau yang bertentangan dengan sistem hukum yang ditentukan adalah bukti adanya penggunaan hukum sebagai alat kekuasaan semata, yang bertolak belakang dengan prinsip perlindungan hak segenap rakyat indonesia. pengertian tersebut diatas setidak tidaknya selaras dengan bagian dan pertimbangan nomor tahun tentang pembentukan peraturan perundang undangan (bukti yang berbunyiwujud hukum yang baik dan atau hukum yang menjamin pelindungan hak dan kewajiban segenap rakyat indonesia adalah hukum dalam artian perundang undangan terlaksana tertib secara hirarkis. pengertian tersebut diatas setidak tidaknya selaras dengan pengertian dan kekuatan hirarki hukum sebagaimana disebutkan pada nomor tahun yaknmasing masing pengertian tentang hirarki perundang undangan patula dimengerti sebagaimana disebutkan nomor tahun yang menyatakanbahwa dalam kenyataannya nomor tahun (selanjutnya kami sebut dengan kpk) telah memuat dan atau yang telah melanggar tertib hukum dimaksud. hal tersebut berdasarkan alasan alasan yang akan kami uraikan dibawah ini. namun untuk menghantarkan alasan alasan kami, sebelumnya kami mohon majelis hakim mencermati kejanggalan kejanggalan didalam kpk agar lebih jernih terlihat, sebagaimana berikut inimencermati diatas maka muncul pertanyaan, apa dan siapakah dewan pengawas dalam kpk? menurut yang disebut kpk juga termasuk dewan pengawas. dengan demikian yang menyebut bahwa kpk berwenang melakukan penyadapan, juga termasuk dewan pengawas didalamnya. lalu mengapa pada disebutkan bahwa penyadapan harus mendapatkan izin tertulis dari dewan pengawas yang nota bene adalah kpk juga? jika kpk dalam melakukan penyadapan harus izin dewan pengawas, maka artinya kpk meminta izin kpk. kpk meminta izin dari dirinya sendiri dan berdasarkan huruf artinya kpk mengawasi diri sendiri sungguh aneh kpk oleh hal tersebut. siapakah dan apakah sesungguhnya dewan pengawas secara hukum dalam kpk ini? setelah mencermati tersebut, selanjutnya mulai terangan apa yang menjadi penyebab keganjilan tersebut. tersebut menjadi ganjil secara tertib dan hirarki hukum akibat kewenangan dimaksud tersebut diatas ternyata adalah yang berada dibawah kendali presiden sebagaimana bunyiberdasarkan tersebut diatas telah jelas bahwa terjadi intersepsi atau penyusupan kekuasaan pemerintah kedalam kpk untuk mengintervensi kpk yang sekaligus menandakan tidak tertib dan tidak hirarkis tersebut. keberadaan dewan pengawas dalam kpk pun tidak jelas, dewan pengawas apa? tidak dapat dimaknai sebagai dewan pengawas kpk' karena dewan pengawas dimaksud berada didalam komposisi kpk itu sendiri. dan kami sampaikan uraian selengkapnya atas hal tersebut dengan menunjukan bahwa perbuatan pembuat kpk tersebut telah melanggar tertib hukum dan hirarki hukum, sekaligus bertentangan dengan uud sebagaimana berikut ini: bahwa sesungguhnya nomor tahun adalah yang mengatur tentang hal kewenangan lembaga yang menangani pemberantasan tindak pidana korupsi. maka hal tersebut menjelaskan bahwa segala isi dalam nomor tahun sejatinya adalah hukum acara (hukum formal). oleh karena itu haruslah dipastikan bahwa segala kewenangan hanyalah dimiliki oleh organ lembaga yang dibentuk dan ditentukan secara absolut oleh nomor tahun keabsolutan tersebut tentu dapat dipahami demi kepastian hukum, terlebih dalam hal hukum acara. organ lembaga yang bukan dibentuk oleh sebuah bukanlah lembaga yang berwenang dalam hal pelaksanaan hukum acara. pada kenyataannya dalam nomor tahun mencantumkan lembaga yang disebut dengan dewan pengawas yang mana dasar kewenangannya diatur oleh peraturan presiden, sebagaimana bunyi yakni, . daketentuan tersebut pada pokoknya adalah tentang mendominasinya kewenangan dewan pengawas dalam hal pelaksanaan nomor tahun yang dalam hal ini artinya dewan pengawas tersebut memiliki kewenangan hukum acara dalam dimaksud. bahwa huruf huruf dan undang undang republik indonesia nomor tahun ternyata adalah yang intinya adalah menjelaskan tentang kewenangan penyidik dan pimpinan kpk yang pelaksanaannya berdasar wewenang dewan pengawas untuk memberi izin atau tidak memberi izin kepada pimpinan kpk melaksanakan tugasnya, yang mana dewan pengawas tersebut berada dalam komposisi kpk, namun dalam wewenang presiden melalui peraturan presiden. merujuk pada ketentuan nomor tahun yakni,. dan terkait hal itu terdapat perintah kepada peraturan presiden sebagaimana disebutkan dalam nomor tahunomor tahun tersebut memberi perintah kepada presiden untuk membuat peraturan presiden guna mengatur organ kpk. padahal salah satu organ kpk yang disebut dewan pengawas berdasarkan huruf adalah organ yanghal ini membuktikan bahwa presiden mendapat perintah dari untuk mencampuri urusan hukum acara (hukum formal) pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana maksud nomor tahun melalui dewan pengawas yang adalah kpk itu sendiri. hal sebagaimana disebut diatas telah mengacaukan tertib hukum dan hirarki hukum. pembuat melalui telah dengan sengaja menjadikan presiden melalui peraturan presiden sebagai yang berwenang dan lebih berwenang dari penyidik dan pimpinan kpk. dalam hal ini telah terjadi pelanggaran norma hukum yang baik karena telah bertentangan dengan tertib hukum dan hirarki hukum. dalam hal ini peraturan presiden yang seharusnya sebagai pelaksana perintah uu, sebaliknya mendapatkan kewenangan dalam mengatur komisi yang melaksanakan uu. dalam bahasa yang sederhana, bahwa perpres peraturan presiden) adalah untuk mengatur . maka yang jadi ketidak terlibat dan tidak hirarkisnya adalah bahwa dewan pengawas yang berwenang tersebut diatur oleh presiden. dengan adanya kewenangan dewan pengawas terhadap pimpinan dan penyidik kpk dengan alas hak peraturan presiden maka sejatinya kpk dewan pengawas, pimpinan kpk pegawai kpk) tidak memiliki wewenang sebagaimana maksud dari kata wewenang . yang dimiliki hanyalah tugas dan fungsi . diujikan. oleh karenanya kami ajukan diri sebagai pemohon dalam permohonan ini dengan alasan sebagai berikut: pemohon adalah perorangan warga negara indonesia, yang oleh karenanya terikat dan tunduk pada peraturan perundang undangan yang berlaku negara republik indonesia nkri). dengan demikian pemohon, dan juga seluruh warga negara indonesia, tunduk dan terikat oleh nomor tahun yang kami ujian ini. bahw(bukti patut diduga telah bertentangan dengan uud dan itu berarti mengabaikan hak konstitusional rakyat karena ketentuan didalamnya bermaknakan penyelenggaraan negara indonesia layaknya negara kekuasaan, yang bertentangan uud penyelenggaraan negara dalam kpkmerujuk kepada pengertian yang terdapat dalam: pembukaan uud yang berbunyicwewenang menurut kamus besar bahasa indonesia kbbi) artinya adalah hak dan kekuasaan untuk bertindak (bukti maka jika wewenang harus mendapatkan izin terlebih dahulu, artinya tindakan yang dilakukan bukanlah wewenang yang bertindak. melainkan wewenang yang memberikan izin untuk bertindak. dalam pengertian tentang hirarki perundang undangan, kewenangan dalam satu perundang undangan hanya dilakukan oleh lembaga yang mana peraturan perundang undangan tersebut diperuntukan. menjalankan perintah tidak sama dengan memindahkan wewenang. perinta pastilah bukan pemindahan wewenang. berdasarkan dan yang kami uraikan dalam permohonan guo telah terang terjadinya pemindahan kewenangan yang justru dilakukan oleh kpk tersebut. patula disebut bahwa sejatinya pimpinan dan penyidik kpk tidak memiliki wewenang dalam pelaksanaan kpk dimaksud. oleh karena yang diatur dalam nomor tahun adalah kewenangan menjalankan hukum acara pemberantasan tindak pidana korupsi, maka dengan ketentuan yang mengatur hak dewan pengawas untuk memberikan izin atau tidak memberikan izin pelaksanaan penyelidikan, penyidikan, penggeledahan, penyadapan dan lain sebagainya, yang mana kewenangan yang dimiliki dewan pengawas diatur oleh presiden, maka patula dimaknai bahwa kewenangan yang ada dalam nomor tahun adalah kewenangan presiden yang dijalankan oleh dewan pengawas. karena organ dewan pengawas adalah organ yang 'hak dan kewajibannya' ditentukan presiden melalui peraturan presiden, maka dewan pengawas pun dalam pemberian izin tersebut bukan sepenuhnya atas dasar wewenangnya, melainkan berdasarkan wewenang presiden yang terkandung dalam peraturan presiden sebagai penentu aturan hak dan kewajiban organ dewan pengawas, yang artinya juga presiden berkuasa atas dewan pengawas. karena presiden berkuasa atas dewan pengawas, maka secara langsung atau tidak langsung presiden berkuasa atas pimpinan dan penyidik kpk. itu artinya presiden melalui peraturan presiden berkuasa dan mengatasi nomor tahun hal ini adalah pelanggaran tertib hukum dan hirarki hukum. presiden atau perpres sepatutnya tertib dan hirarkis secara hukum hanya boleh melaksanakan perintah uu. presiden tidak boleh menyentuh wilayah kewenangan. namun kenyataannya kpk telah memberikan perintah yang salah, yang melanggar tertib dan hirarki hukum. bahwa seandainyapun nomor tahun mendasarkan penyusunannya dimaknai dengan berdasarkan asumsi kpk sebagai rumpun eksekutif" sebagaimana tertera pada dan yang berbunyi',kekuasaan eksekutif, legislatif, atau yudikatif dan pejabat lain yang fungsi dan tugashal dan tersebut bukanlah alasan yang benar bagi pemerintah untuk melakukan intervensi atau berkuasa dalam dimaksud. bahwa maksud kata 'rumpun, bukanlah berarti 'cabang', atau bagian atau 'subordinat. namun arti kata 'rumpun' seharusnya dimaknai sebagai 'dari asal yang sama'. pengertian tersebut setidak tidaknya selaras dengan pengertian kata rumpun menurut kamus besar bahasa indonesia berarti, kelompok tumbuhan yang tumbuh anak beranak seakan akan mempunyai akar yang sama (seperti buluh, tebu, pisang, serai, dan talas), perdu golongan besar bangsa (bahasa) yang sama asal dan jenisnya: golongan hasil susastra yang sejenis: cerita rakyat orang orang yang keturunan sama nenek moyangnya. (bukti oleh karenanya patula diduga bahwa dalam nomor tahun pembuat undang undang telah dengan tidak jujur membangun asumsi seolah komisi pemberantasan korupsi adalah lembaga yang merupakan 'bagian', atau 'cabang' atau 'subordinat pemerintah. bahwa dengan asumsi yang keliru atau dikelirukan tersebut pembuat undang undang kemudian membangun kesan seolah olah cukup alasan untuk memberi perintah kepada pihak pemerintah presiden) untuk mengatur sebuah organ didalam nomor tahun yang memiliki wewenang dalam hal pelaksanaan tersebut, yang disebut dewan pengawas. dengan pengertian serumpun' seharusnya dimaknai bahwa selain pemerintah, ada lembaga eksekutif lainnya yang serumpun dengan pemerintah yang menjalankan sifat dan jenis eksekutifnya luar pemerintah. lembaga serumpun eksekutif tidak saling mengatasi, bukan merupakan cabang pemerintah, dan tidak dalam posisi subordinat satu sama lain. lembaga komisi pemberantasan korupsi kpk) disebut dalam rumpun eksekutif bermaknakan lembaga yang lahir dari 'rahim' yang sama dengan rahim yang 'melahirkan' pemerintah yakni kekuasaan eksekutif, tapi berbeda akar, batang dan 'tanah' tempatnya bertumbuh. dalam hal ini kami menegaskan bahwa pengertian rumpun eksekutif tidak sama artinya dengan 'rumpun pemerintah . benar bahwa komisi pemberantasan tindak pidana korupsi kpk) masuk dalam rumpun eksekutif. tapi bukan rumpun pemerintah. maka telah jelaslah bahwa pemerintah dan kpk tidak saling menguasai atau dikuasai, namun satu rumpun, yakni sama sama rumpun eksekutif. dengan demikian baik secara sosiologis, yuridis maupun filosofis tidak ada dasar bagi pemerintah, dalam hal ini peraturan presiden, memiliki kewenangan dalam nomor tahun dan tidak ada alasan bagi pemerintah diberikan perintah untuk mencampuri kekuasaan eksekutif kpk, sebagaimana telah kami uraikan diatas. dalam hal ini bahkan presiden bukan hanya diperintahkan untuk mencampuri, namun menguasai kpk. bahwa patut disimpulkan penggunaan kalimat 'serumpun' dalam kpk tersebut sebagai alasan yang dibuat buat oleh pembuat untuk membuat perintah kepada presiden, atau perintah yang memberikan kewenangan kepada pemerintah menguasai kpk. dan hal tersebut patula disebut sebagai perbuatan curang dari konspirasi pembuat uu, yakni dewan perwakilan rakyat presiden dengan cara melanggar tertib dan hirarki hukum melalui asumsi sesat tentang kata serumpun . dengan demikian dan yang kami memohonkan untuk diuji materiilkan ini telah terbukti bertentangan dengan uud karena telah jelas terdapatnya praktik pembuatan yang melegitimasi penyelenggaraan indonesia layaknya negara kekuasaan. majelis hakim konstitusi yang mulia, bahwa peraturan presiden sebagaimana disebutkan dalam tidak memiliki alasan hukum untuk memberi perintah kepada presiden untuk mengatur organ dewan pengawas. bahwa perintah dimaksud telah bertentangan dengan tertib dan hirarki hukum sebagai syarat sebuah hukum yang berlaku dinegara indonesia. bunyi nomor tahun tersebut nyata nyata membuktikan bahwa tersebut telah mengupayakan praktik negara kekuasaan. dengan merujuk kepada yang berbunyi materi muatan yang harus diatur dengan undang undang berisi: a..pengesahan perjanjian internasional tertentu, d.tindak lanjut atas putusan mahkamah konstitusi, dan atau e.pemenuhan kebutuhan hukum dalam masyarakat. maka perpres sebagaimana ketentuan kpk pun tidaklah dapat dibenarkan. bahwa kpk masuk kategori "pemenuhan kebutuhan masyarakat, bukan oleh sebab yang lain. dengan demikian seluruh ketentuan yang mengatur kewenangan kpk haruslah berdasarkan dan ditentukan oleh kpk sendiri. dengan adanya perintah kpk telah membuktikan bahwa kpk telah melanggar prinsip negara hukum yang baik karena tidak sesuai tertib dan hirarki hukum. dan oleh karena maka kpk tidak patut disebut hukum . tersebut patut disebut dengan kekuasaan . karenanya tidak pantas dimaknai sebagai sebuah negara indonesia yang berdasarkan hukum. juga patut dicermati bahwa yang dimaksud dewan pengawas dalam kpk tersebut bukanlah dewan pengawas kpk. diksi yang digunakan adalah dewan pengawas (tanpa kpk'). dengan demikian menjadi semakin tidak jelas makna dewan pengawas' dalam kpk tersebut. makna dewan pengawas dalam kpk menjadi multi tafsir dan menyesatkan opini masyarakat, yang patut diduga bagian dari upaya distorsi kpk. hal tersebut juga menjadi bukti adanya upaya sengaja melaksanakan praktik negara kekuasaan dalam kpk. telah jelas dalam dan yang kami memohonkan untuk diuji materiilkan menjadi bukti formil dan materiil adanya distorsi hukum yang menghadirkan praktik negara kekuasaan. dengan merujuk pengertian nomor tahun tentang hukum yang baik, maka telah nyata terjadi pengenyampingan prinsip negara indonesia adalah negara hukum sebagaimana dinyatakan dalam uud pengenyampingan tersebut adalah penghinaan terhadap hak konstitusional setiap rakyat indonesia, dan juga merupakan perbuatan melanggar hukum. harkat dan martabat rakyat telah dilecehkan, dan terancam. hal tersebutlah kerugian konstitusional pemohon. jika konstitusi sebagai jaminan hak rakyat hidup dalam negara hukum telah ditentang, maka hal tersebut pertama tama adalah kerugian moral bagi setiap rakyat indonesia. yang selanjutnya patut diduga akan mengakibatkan kerugian yang lebih lagi bagi rakyat indonesia baik secara pribadi maupun masyarakat dan negara. praktik negara kekuasaan dapat dipastikan akan merusak segala sendi sendi kehidupan setiap pribadi rakyat indonesia dalam bermasyarakat, berbangsa dan bernegara didalam negara indonesia yang adalah negara hukum. permohonan petit) jika permohonan guo ditolak majelis, maka sangat mungkin akan menjadi preseden buruk terhadap kelangsungan perjalanan peraturan perundang undangan bangsa ini. patut dikhawatirkan pemerintah dan atau penyelenggara negara lainnya akan terus menerus membuat distorsi peraturan perundang undangan yang berkarakter seperti nomor tahun ini, yakni berkarakter negara kekuasaan. sudah sepatutnya mahkamah konstitusi selaku penjaga konstitusi menolak dengan tegas segala praktik yang melegitimasi negara kekuasaan yang diusulkan melalui pembuatan uu. karena penyusupan dan demi praktik negara kekuasaan patut diduga sebagai langkah awal upaya legitimasi kejahatan penguasa. karena segala pelanggaran hak konstitusional selalu bertujuan demi kekuasaan, yang pasti merugikan rakyat. oleh karenanya kami berpendapat bahwa majelis hakim konstitusi telah cukup alasan untuk menyatakan bahwuumenerima dan mengabulkan seluruh permohonan pemohon pengujian undang undang terhadap uud yang pemohon ajukan: menyatadan oleh karenanya menyatakan membatal, memerintahkan tentang ketentuan yang mengatur organ kpk seluruhnya ditentukan dalamsatu lembar kamus besar bahasa indonesia daring untuk arti kata wewenang , bukti fotokopi satu lembar kamus besar bahasa indonesia daring, untuk arti kata rumpunkpk yang menyatakanbahwa para pemohon, martinus butarbutar, sh. pemohon i), dan iso mario, sh. pemohon ii) dalam kualifikasinya sebagai perseorangan warga negara indonesia yang berprofesi sebagai advokat pada pokoknya menjelaskan tanggapannya mengenai kerugian hak konstitusionalnya dengan berlakunya kpk dengan alasan alasan yang pada pokoknya sebagai berikut (dalil selengkapnya termuat pada bagian duduk perkara), bahwa menurut para pemohon kpk patut diduga telah bertentangan dengan uud yang berarti hal tersebut telah mengabaikan hak konstitusional rakyat karena ketentuan dalamnya berkenaan dengan penyelenggaraan negara indonesia layaknya negara kekuasaan yang bertentangan dengan uud dan jugamenurut para pemohon ketentuan hukum yang berlaku republik indonesia haruslah mengingat bahwa hak rakyat termaktub dalam uud segala undang undang yang dibuat sebagai pelaksanaan serta turunan dari uud tidak boleh bertentangan dengan uud bahwa uud yang menyatakan negara indonesia adalah negara hukum , menurut para pemohon norma guo adalah norma umum konstitusional paling prinsip yang merupakan milik rakyat indonesia. karena, jika hak tersebut dilanggar dengan pengabaian negara indonesia adalah negara hukum, maka segala hak hukum rakyat dapat dirampas oleh kekuasaan, dbahwa menurut para pemohon kpk adalah praktik penyelenggaraan negara kekuasaan yang mengancam setiap pribadi rakyat indonesia, karena penyelenggaraan negara tersebut berdasarkan kekuasaan yang tidak berdasarkan tertib dan hirarki hukum sehingga menyebabkanmelainkan berlandaskan selera penguasa. bahwa dengan adanya kerugian tersebut atas, para pemohon yang menyatakan dirinya sebagai perseorangan warga negara indonesia dan berprofesi sebagai advokat yang merupakan rumpun penegak hukum merasa ikut bertanggung jawab dalam penegakkan hukum. i3.6j menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian para pemohon dalam menjelaskan kedudukan hukumnya sebagaimana termuat dalam paragraf tersebut atas, mahkamah tidak dapat memahami kerugian konstitusional apa yang sebenarnya diderita oleh para pemohon dengan pemberlakuan kpk. padahal norma yang dimohonkan pengujiannya oleh para pemohon adalah kpk, namun para pemohon dalam menguraikan kerugian konstitusionalnya hanya mengedepankan mengenai kpk yang menurut para pemohon pada pokoknya kpk adalah praktik penyelenggaraan negara kekuasaan yang mengancam setiap pribadi rakyat indonesia. menurut mahkamah uraian kerugian konstitusional para pemohon tersebut tidak secara spesifik dan aktual terhadap berlakunya kpk. para pemohon hanya menguraikan kerugian secara umum atas pemberlakuan kpk namun tidak secara jelas dan detail kerugian sesungguhnya yang diderita oleh para pemohon sebagai warga negara indonesia yang berprofesi sebagai advokat dengan berlakunya kpk sehingga tidak nampak adanya hubungan sebab akibat dari pemberlakuan kpkalam menerangkan kerugian hak konstitusionalnya, para pemohon hanya menyandarkan pada ketentuan uud yang menurut mahkamah ketentuan dimaksud bukanlah merupakan alas untuk menyatakan kerugian hak konstitusional karena uud adalah berkaitan dengan konsep negara hukum yang sama sekali tidak menerangkan hak hak konstitusional warga negara. dengan demikiankpk. oleh karenanya, para pemohon(bagian menimbang hurufyang berbunyiaka patula dipahami bahwa berdirinya negara republik indonesia adalah karena sebuah kesepakatan seluruh rakyat indonesia dalam membentuk negara. dan kesepakatan itu dituangkan dalam uud sebagai hukum dasar pembentukan negara. dan oleh karena terdapat makna kesepakatan hukum dasar, secara mutasi mutans terdapat makna hak dan kewajiban seluruh rakyat indonesia terkandung dalam uud karena kesepakatan hukum pastilah bermuatan hak dan kewajiban. dan oleh karena berupa hak dan kewajiban, maka segala hak dan kewajiban tersebut dalam uud adalah hak yang wajib dituntut penerapannya oleh rakyat indonesia. oleh karena uud adalah kesepakatan hukum pembentukan negara indonesia, maka tidak ada satupun dan dalam uud yang tidaksaiful anwar ara panitera jin. medan merdeka barat jakarta pusat aan mujahidin nip telp: fax: penarsaplymuatan hak dan kewajiban. tidak ada yang berfungsi sebagai pajangan', atau aksesoris , atau sekedar pemanas . tidak ada pula dan dalam uud yang hanya berfungsi sebagai petunjuk semata. juga tidak ada atau yang yang lebih tinggi atau lebih rendah. semua norma dalam uud adalah tentang hak dan kewajiban yang harus dipenuhi. karena setiap dan dalam uud adalah dan yang penerapannya merupakan hak dan kewajiban yang dapat dituntut oleh rakyat indonesia, maka penerapan kewajiban tersebut adalah hak rakyat, dan penerapan hak tersebut adalah kewajiban rakyat indonesia. tepatnya hak dan kewajiban konstitusional rakyat. ketentuan hukum yang berlaku negara republik indonesia haruslah mengingat bahwa hak rakyat termaktub dalam uud segala yang dibuat sebagai pelaksanaan serta turunan dari uud tidaklah boleh bertentangan dengan uud maupun dan atau yang bertentangan dengan uud pasti berkenaan dengan hak dan kewajiban rakyat. salah satu hak konstitusional yang dimiliki oleh setiap warga negara adalah hak menjalani kehidupan selaku warga negara dalam negara indonesia sebagai negara hukum. hak tersebut diberikan oleh konstitusi untuk melindungi warga negara dari praktik negara kekuasaan yang tidak melandaskan penyelenggaraan negara berdasarkan hukum yang baik, yang berpotensi merampas hak asasi manusia dan juga hak hak hukum setiap rakyat, bahkan hak konstitusional rakyat yang tertera dalam konstitusi. bahwa hak konstitusional rakyat tentang negara indonesia adalah negara hukum tertera pada uud ketentuan tersebut adalah ketentuan umum, namun tidak berarti bukan merupakan hak konstitusional rakyat. menurut pemohon justru uud tersebut adalah norma umum konstitusional paling prinsip yang merupakan milik rakyat indonesia (umum). karena jika hak tersebut dilanggar, dengan pengabaian negara indonesia negara hukum, maka segala hak hukum rakyat dapat dirampas oleh kekuasaan. merujuk kepada pengertian dalam penjelasan umum nomor tahun bagian (umum) paragraf kedua yang menjelaskan bahwa:maka menurut pemohon pengabaian uud pasti akhal ini karena tersebut patut dianggap norma dasar penjaga sistem hukum nasional, termasuk uud sendiri. jika negara diselenggarakan berdasarkan kekuasaan, maka konstitusi sebagai norma dasar berdirinya negara indonesia pun dapat dihapuskan oleh kekuasaan tersebut. oleh karena hal tersebut atas kami mohon kepada mahkamah konstitusi untuk menilai bahwa uud yang berbunyi negara indonesia adalah negara hukum" bermaknakan adanya kandungan hak konstitusional setiap rakyat indonesia, yang penerapannya berhak dan wajib dituntut oleh setiap rakyat indonesia untuk mengantisipasi dan mengatasi permasalahan yang patut dipastikan bakal timbul dalam kehidupan perorangan pribadi, masyarakat, bangsa, dan negara yang berdasarkan pancasila dan undang undang dasar negara republik indonesia tahun termasuk pemohon. oleh karena hal tersebut atas, patula mahkamah konstitusi tidak terkomputasi kriteria atau syarat tertentu bagi pemohon uji materiil terhadap atau yang merupakan ketentuan umum seperti uud dimaksud, kecuali status warga negara indonesia. hal tersebut berdasarkan bahwa setiap pribadi rakyat indonesia terkait erat dengan hak dan kewajiban yang terkandung dalam uud tersebut. bahwa pemohon selaku perorangan rakyat indonesia adalah pihak yang potensial ikut menderita kerugian konstitusional, sebagaimana tersebut diatas, jika permohonan untuk menguji yang melanggar uud guo ditolak. jika yang melanggar norma 'negara indonesia adalah negara hukum' dibiarkan berlaku, maka sebagai rakyat indonesia, pemohon dan juga rakyat indonesia lainnya cepat atau lambat akan menerima akibat buruknya kekuasaan diluar hukum yang baik. seluruh aspek kehidupan pribadi dalam berbangsa dan bernegara akan dirusak oleh kekuasaan. bahwa permohonan ini juga berdasarkan alasan, patut didugadalah praktik penyelenggaraan negara kekuasaan yang mengancam setiap pribadi rakyat indonesia. penyelenggaraan negara berdasarkan kekuasaan yang artinya tidak berdasarkan tertib dan hirarki hukum adalahnamun berlandaskan selera penguasa. oleh karenanya tidak patut mensyaratkan adanya kerugian aktual dalam hal uji materiil guo. karena justru uji materiil guo adalah untuk mencegah terjadinya kerugian bagi setiap rakyat indonesia akibat diberlakukannya kpk dimaksud. maka yang patut diperhitungkan adalah potensi kerugian konstitusional atas pemberlakuan kpk tersebut. dalam hal ini, jika mahkamah konstitusi mengabulkan permohonan guo berarti mencegah timbulnya penyelenggaraan negara berdasarkan kekuasaan yang potensial merusak segala sendi sendi hukum tersebut, yang mengancam keseluruhan hukum negara indonesia. bahwa pemohon dalam permohonan ini mengajukan diri sebagai perorangan rakyat indonesia. namun oleh karena pemohon juga berprofesi atau bekerja sebagai advokat, sebagaimana dipahami umum profesi pemohon tersebut termasuk dalam rumpun penegak hukum. oleh karenanya pemohon menganggap diri selain sebagai rakyat perorangan yang hak konstitusionalnya dirugikan, pemohon juga merasa bertanggung jawab untuk ikut menegakan hukum oleh karena profesi yang pemohon sandang. oleh karena alasan alasan tersebut kami memohon majelis hakim konstitusi memandang pemohon sebagai subjek hukum yang beralasan untuk menguji yang menurut pemohon bertentangan dengan uud hal tersebut diatas selaras dengan sistem presidensiil yang dianut indonesia, yang mana presiden dipilih langsung oleh rakyat, dan antara presiden dengan dpr tidak dapat saling menuntut bertanggung jawab satu sama lain serta menjatuhkan, maka oleh karenanya rakyat berhak meminta pertanggungjawaban presiden melalui mekanisme yang ada tentang jaminan hak rakyat sesuai konstitusi. mahkamah konstitusi adalah badan yang mengakomodir hak rakyat untuk menguji undang undang terhadap undang undang dasar sebagai bentuk mekanisme permintaan pertanggungjawaban kepada presiden oleh rakyat dalam menjalankan pemerintahan yang dituangkan dalam undang undang, yang diduga telah melanggar hak konstitusional rakyat oleh karena sistem presidensiil tersebut. dengan alasan alasan yang kami sampaikan atas, kami mohon agar majelis hakim memandang bahwa terhadap penuntutan kepada penyelenggara negara untuk berkewajiban menjaga dan tidak mengabaikan atau melanggar norma uud adalah hak konstitusional yang dapat diajukan perorangan rakyat indonesia tanpa persyaratan tertentu, kecuali status warga negara indonesia. juga oleh karena uud adalah norma umum, maka majelis hakim cukup beralasan untuk menyatakan pantas warga negara perorangan umum berkedudukan hukum untuk mengajukan uji materiil atas yang bertentangan dengan tersebut. berdasarkan alasan tersebut atas maka kami mohon agar majelis hakim konstitusi menerima pemohon sebagai pihak yang memiliki kepentingan hukum dalam menguji yang bertentangan dengan uud dimaksud. dan oleh karenanya menyatakan pemohon berkedudukan hukum dalam permohonan guo. sebelum menyampaikan polita permohonan, para pemohon menyampaikan penjelasan bahwa para pemohon menggunakan referensi pendapat untuk mendukung permohonan kami ini sebagaimana kami sampaikan atas. hal penggunaan pendapat sebagai referensi pendukung berdasarkan alasan bahwa menurut kami pendapat adalah pendapat yang paling pantas dijadikan rujukan. kecuali tidak ada yang dapat memberi pengertian tentang sesuatu yang bisa dijadikan rujukan, barulah pendapat para sarjana atu doktrin hukum dapat dijadikan rujukan. hal ini berdasarkan pemikiran bahwa dalam pembentukan telah dilakukan proses kajian yang mendalam, yang mana dalam melakukan proses kajian tersebut tentulah dilakukan oleh para sarjana dan para ahli. dapat juga disebut bahwa diterbitkan setelah segala doktrin hukum dan pendapat para ahli terhisap didalamnya. maka berbanding rujukan seorang ahli, maka jauh lebih valid. pendapat seorang ahli adalah pendapat subjektif satu seseorang. sementara pendapat dan atau pengertian dalam adalah hasil resultats dari pendapat banyak ahli doktrin. jika tidak objektif, pendapat hasil resultats banyak ahli doktrin setidaknya inter subjektif. pendapat inter subjektif menurut hemat kami lebih layak dipercaya dan dijadikan rujukan dibandingkan pendapat subjektif. keyakinan kami tentang pendapat atau pengertian yang diberikan oleh sebuah lebih layak dijadikan rujukan berdasarkan pencernaan tentang proses pembuatan itu sendiri, sebagaimana diterangkan paddan untuk meyakinkan majelis hakim bahwa proses pembuatan merupakan kegiatan bersifat ilmiah tentang ilmu pengetahuan yang patut dipastikan melibatkan para ahli hukum yang juga mendasarkan pengetahuannya pada doktrin hukum yang berkembang dunia hukum terkait isi yang dibuat, kami sajikan seperti apa proses pembentukan yang tertera pada lampiran tersebut: |
kj) sel, kecamatan barumun, kabupaten padang lawasrabu, tanggal des, yang dapat mengajukan permohonan pengujian undang undang terhadap uud sebagaimana semangat pemberian kewenangan dalam tersebut adalahsuai dengan aspirasi masyarakat (vide angkakepada masyarakat setempat (orang asli padang lawas) yang sebelumnya tidak diuntungkan secara sosial, politis dan historis selama terbentuknya kabupaten padang lawas., pengaturan tersebut sejalan dengan ketentuanlamlam politik) yang menyatakan sebagai berikut: negara negara yang memiliki kelompok minoritas sesuai deng . deklarasi hak hak manusia bagi yang berasal dari bangsa atau etnik, agama dan bahasa minoritas menyatakan sebagai berikut:untuk . bahwa secara geografis, keseluruhan tanah batak provinsi sumatera utara dibagi dalam (tujuh) wilayah sukudaerah sumatera utara . bukti secara politis dan administratif suku asli propinsi sumatera utara adalah, wilayah adat batak karo, il. batak simalungun, iii. batak toba dan iv. batak angkola mandailing provinsi sumatera utara benannnaennnnnnneaa bukti sesuai dengan pembagian wilayah masyarakat adat sumatera utara tersebut, batak angkola mandailing terletak beberapa daerah kabupaten seperti: kabupaten tapanuli selatan, kota padang sidempuan, kabupaten mandailing natal, kabupaten padang lawas utara dan kabupaten padang lawas, yang semula adalah satu daerah yaitu kabupaten tapanuli selatan, yang termasuk dalam kesatuanooooinknknn na. bukti dan setelah terjadi pemekaran dan terbentuknya kabupaten padang lawas secara otomatis kabupaten padang lawas termasuk dalam kelompok masyarakat suku adat batak angkola mandailing, dan secara adat keturunan dari marga hasibuan, yang memegang teguh kekuasaan opp raja kepala adat) kabupaten padang lawas sering digambarkan sebagai raja dalam sidang adat masyarakat setempat untuk merumuskan kebijakan kebijakan untuk mengambil keputusan, dengan demikian sesuai dengan hukum adat daerah padang lawas yang bisa menjadi raja kepala adat) harus keturunan dari marga hasibuan dari bagas godang rumah adat). sesuai silsilah dan peradaban ummat manusia opp raja hasibuan kepala adat) merupakan ompong kakek) dari keturunan marga panggabean dan keturunan marga panggabean adalah pahompu cucu) dari keturunan marga hasibuan yang merupakan kepala adat desa tanjung bot ung .lieu. bukti yang umumnya opp raja kepala adat) kabupaten padang lawas yang tergolong minoritas suku batak angkola mandailing. sesuai dengan uraian tersebut atas, seluruh keturunan dari marga panggabean adalah termasuk dalam kelompok masyarakat kesatuan hukum adat suku batak angkola mandailing khususnya dan umumnya keturunan marga panggabean yang sudah menetap kabupaten tapanuli selatan khususnya daerah kabupaten padang lawas semenjak dari zaman kakeknya kakek pemohon dan sebelum terbentuknya kabupaten padang lawas propinsi sumatera utara .i.io. bukti dengan demikian, dapat disimpulkan sebelum indonesia merdeka daerah padang lawas sudah dihuni oleh etnik angkola mandailing yang mempunyai hukum adat sendiri dan hukum adat tersebut ditaati oleh seluruh masyarakat adat angkola mandailing dan kelompok kelompoknya. sesuai dengan ketentuan tersebut, sebelum indonesia merdeka suku bangsa batak toba dan suku batak angkola mandailing yang terletak daerah padang lawas propinsi sumatera utara pada intinya menikmati budaya, tradisi, adat istiadat, dan menikmati kekayaan alam yang terkandung didalamnya, sebagaimana diatur oleh opp raja (kepala adat) suku bangsa itu sendiri. para leluhur pemohon telah bertempat tinggal didaerah padang lawas semenjak dari keturunangenerasi ke (enam belas). jjj. bukti bahwa ketentuan lebih lanjut dalam melaksanakan diatur dalam peraturan perundang undangan sebagaimana ditegaskan dalam yang berbunyi:", berdasarkan ketentuan segala kebijakan dapat timbul dan diambil sesuai dengan peraturan perundang undangan. dengan merujuk pada tentang kedudukan dan susunan mpr, dpr, dpd, dan dprd yang berbunyi: . berdasarkan ketentuan dalam yang menyatakan anggota dprd kabupaten kota sekurang kurangnya dua puluh orang dan sebanyak banyaknya empat puluh lima orang , bahwa pada periode masa jabatan tahun jumlah anggota dprd kabupaten padang lawas adalah (tiga puluh) orang sesuai dengan jumlah penduduk daerah kabupaten padang lawa .ooooco wo co www mann. bukti sesuai ketentuan tersebut atas, jumlah anggota dprd kabupaten padang lawas dapat ditambah bedasarkan peraturan perundang undangan. nomor tentang kedudukan dan susunan mpr, dpr, dpd, dan dprd yang berbunyi: anggota dprd kabupaten kotajjanji yang dipandu oleh pimpinan dprd kabupaten kota . berdasarkan ketentuan dalam nomor bermakna adanya anggota dprd kabupaten kota mengucapkan sumpah janji tidak bersamaan dengan anggota partai politik peserta pemilu. sesuai dengan uraian tersebut, dapat disimpulkan jumlah anggota dprd kabupaten padang lawas dapat ditambah dari non partai politik peserta pemilu berdasarkan peraturan perundang undangan. dengan demikian, adalah menjadi kewenangan mahkamah konstitusi untuk memeriksa, mengadili, memutus, dan menyatakan bahwa pemohon ikutserta dalam keanggotan dprd kabupaten padang lawas periode tahun berdasarkan peraturan perundang undangan. ill. pengujian materiil pemohon memohon kepada mahkamah konstitusi untuk menguji norma materi muatan dalam angka dari undang undang nomor tahun adalah tidak bertentangan dengan norma undang undang dasar dan bagian dari uud norma undang undang dalam angka berbunyinorma uud yaitu dan uud norma dan uud yang berbunyi: pengakuan dan penghormatan negara atas kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak hak tradisionalnya, karena setiap warga negara wajib ikut serta membela negara . norma dan uud yang berbunyi: setiap orang berhak memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negaranya: didiberikan peorma hukum yang termuat dalam angka tersebut merupakan norma hukum yang sangat jelas sebagaimana ditegaskan dalam angka yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat adalah inisiatif dirisendiri (orang asli) daerah padang lawas sesuai aspirasi masyarakat angka selengkapnya berbunyi sebagai berikutmaka ketentuan angka nomor tersebut sudah lengkap dan terperinci, karena angka tersebut memuat frasa kesatuan masyarakat. dengan demikian, dapat disimpulkan konstitusi tersebut sejalan dengan penjelasan umum paragraf nomor yang merupakan satu kesatuan yang harmonis. oleh karena harmonisasi tersebut terdapat dalam nomor adalah menjadi tugas mahkamah konstitusi untuk melakukan pengujian melaui interpretasi. bahwa landasan filosofis (filosofische grondslag) dibentuknya nomor tahun tersebut mengandung pengakuan terkait dengan kondisi faktual kabupaten padang lawas sebelum berlakunya dan pengakuan komitmen tersebut termuat pada konsiderans bagian menimbang huruf huruf dan huruf yang berbunyi:.vinsi sumatera utara.landasan sosiologis(sosilogische grondslag) dari tercantum pada konsiderans bagian menimbang huruf yang berbunyi:memasyarakat, serta dapat memberikan kemampuan dalam pemanfaatan potensi daerah . dengan demikian, ditinjau dari landasan sosiologis pembentukan nomor tersebut, diharapkan dapat meningkatkan pelayanan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan serta pemanfaatan potensi daerah, merupakan suatu tindakan afirmatif (affirmative action) sebagai jalan keluar dari permasalahan masyarakat padang lawas atas ketertinggalannya berbagai bidang. hal ini sesuai dengan semangat dan jiwa dibentuknya yang tergambar dengan jelas dalam penjelasan bagian umum paragraph yang berbunyi: dengan terbentuknya kabupaten padang lawas sebagai daerah otonom, pemerintah propinsi sumatera utara berkewajiban membantu dan memfasilitasi terbentuknya kelembagaan dprdgkaitkan pelayanan publik dan mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat kabupaten padang lawas situa, berkenan memberikan pertimbangan hukum yang diatur dalam berhubung peraturan daerah perda) tersebut sampai dengan saat ini belum terbentuk untuk mengaturnya, maka mengeluarkan peraturan pemerintah pp) yang mengatur mengenai keikutsertaan pemohon dalam keanggotan dprd kabupaten padang lawas dan untuk selanjutnya mengikuti peraturan perundang undangan sosial budayapinsi sumatera utara . merujuk pada landasan politis dari tersebut atas, frasa dalam angkadiselanjutnya pembentukan peraturan perundang undangan itu juga harus meliput dan landasan politis, ekologis, medis, ekonomis,diatas, maka ketentuan angka nomor sepanjang frasa berdasarkan peraturan perundang undangan , tersebut, serta landasan filosofis, landasan sosiologis, dan landasan politis. bahwa oleh karena ketentuan angka sejalan dan tidak bertentangan dengan tujuan pembentukan undang undang serta dengan landasan filosofis, sosiologis dan politis, serta norma yang termuat dalam angka tersebut juga sejalan dan serta tidak, dan pemenuhan hak hak asasi manusia sebagaimana dimaksud dalam dan uud bahwa ketentuan angka sepanjang frasa berdasarkan peraturan perundang undangan tersebut adalah sejalan dan tidak bertentangan dengan dan uud secara bersyarat (conditional unconstitutional) sepanjang tidak dimaknai dan uud serta tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat. dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa norma hukum dalam angka sepanjang frasa, adalah tidak bertentangan dengan dan uud. menyatakan angkaadalah tidak bertentangan dengan uudan dan uud menyatakan angkatidak,verbandjantara kerugian dimaksud dan berlakunyampuyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai dkeluarga atas nama alamsyah panggabean dan lelo darwin sebagai penduduk asli daerah padang lawas sesuai dengan tempat tanggal lahir atas nama alamsyah panggabean dan lelo darwin panggabean, bukti fotokopi gambar monumen raja panggabean jalan: bukti fotokopi artikel suku adat angkola mandailing, bukti p 4a fotokopi sitambok (silsilah keturunan) dari guru mangaloksa diraja hasibuan dan silsilah keturunan marga panggabean sebagai orang asli daerah padang lawas, bukti p 4b fotokopi undang undang: bukti fotokopi kartu tanda anggota gerakan mahasiswa republik indonesia giri) kabupaten padang lawas, bukti fotokopi surat keterangan dari kepala desa tanjung bitung tentang silsilah atas kepala adat dan kelompok adat desa tanjung bitung: bukti fotokopi sertifikat nasional, daerah dan keterangan dari kepala desa tanjung bitung sebagai ketua napas nauli bulung persatuan pemuda pemudi) dan kewajaran untuk memajukan diri dalam memperjuangkan hak asasi manusia, bukti fotokopi surat keterangan atas pelayanan pemerintah, pengawasan atas subsidi bahan bakar migas, dan kegagalan pembangunan atas fasilitas daerah, bukti p 8a s.d rekaman video dan foto, bukti p 8g bukti fotokopi undang undang nomor tahun tentang pembentukan kabupaten padang lawas provinsi sumatera utarpembagian wilayah adat provinsi sumatera utara, bukti p 14a fotokopi artikel suku asli provinsi sumatera utara, bukti p 14b fotokopi jumlah data penduduk dari badan pusat statistik bps) kabupaten padang lawas, bukti fotokopi undang undang nomor tahun tentang partai politik: bukti fotokopi usul tertulis ke mpr, atas keprihatinan terhadap nilai nilai pembukaan (prembule) uud dan penyampaian aspirasi depan tugu pandang ikatan jakarta atas pengusulan amandemen khusus bukti fotokopi ijazah sekolah menengah atas dan surat keterangan catatan kepolisian a.n pemohon, bukti fotokopi pemberitaan koran dan media tentang kegagalan pembangunan kantor bupati padang lawas pada tahun dan dirancang tahun bukti fotokopi pemberitaan koran dan media tentang kegagalan pembangunan kantor bupati dan dprd pada tahun bukti fotokopi pimpinan sementara dan daftar nama masyarakat daerah padang lawas yang memberi dukungan kepada pemohon untuk memperjuangkan hak asasi manusia disertai surat pernyataan tertulis dan fotokopi ktp, bukti fotokopi gambar sekretariat posko relawan dalam menerima fotokopi ktp dan surat pernyataan dari masyarakat sebagai bentuk dukungan kepada pemohon untuk memperjuangkan hak asasi manusia, bukti fotokopi pernyataan tertulis dari saksi pemohon atas kesediaannya memberi kesaksian yang berkaitan dengan permohonan pemohon dan pokok pokok pikiran dari saksi pemohon atas ketertinggalan daerah padang lawas terhadap daerah daerah yang berada disekitar kabupaten padang lawas terutama daerah padang lawas utara yang sama sama dimekarkan pada tahun yang sama, bukti fotokopi surat pernyataan dari operator posko relawan peduli padang lawas, bukti fotokopi undang undang nomor tahun tentang pembentukan peraturan perundang undangan (tidak lengkaundang undang yang dimohonkan pengujian konstitusionalitasnya dalam permohonan pemohon guo adalah angka yang selengkapnya menyatakan sebagai berikut: angkpemohon dalam permohonannya mendalilkan selaku perseorangan warga negara indonesia yang merupakan penduduk asli padang lawas yang telah pernah mencalonkan diri sebagai anggota dprd kabupaten padang lawas periode namun pemohon tidak lolos menjadi anggota dprd kabupaten padang lawas periode dalam kualifikasinya tersebut, pemohon menganggap hak konstitusionalnya untuk ikut berpartisipasi dalam membela negara dan memajukan diri dalam memperjuangkan hak kolektif dalam membangun masyarakat, bangsa, dan negaranya sebagaimana dijamin dalam dan dan uud menjadi terhalang dengan berlakunya norma guo. bahwa berdasarkan uraian pada angka dan angka atas, menurut mahkamah pemohon benar memiliki hak konstitusional yang dijamin dalam dan dan uud pertanyaan berikutnya adalah apakah antara hak konstitusional pemohon yang dijamin dalam dan dan uud terdapat atau memiliki hubungan sebab akibat baik langsung maupun potensial dengan berlakunya angka hal itu penting karena merupakan bagian dari syarat kumulatif dalam menentukan apakah pemohon memiliki kedudukan hukum atau tidak, untuk mengajukan permohonan pengujian undang undang mahkamah konstitusi sebagaimana yurisprudensi putusan mahkamah konstitusi seperti yang disebutkan dalam paragraf atas. bahwa angka merupakan ketentuan yang mengatur mengenai pengertian daerah otonom. pengertian tersebut menjadi landasan dari berikutnya yang diatur dalam apabila dihubungkan dengan hak konstitusional pemohon yang ditentukan dalam dan dan uud tidak terdapat hubungan sebab akibat (causal terbang) antara anggapan adanya kerugian hak konstitusional pemohon yang dijamin dalam dan dan uud dengan norma guo. sebab, ketidaklolosan pemohon menjadi anggota dprd kabupaten padang lawas periode tidak ada korelasinya dengan berlakunya pengertian daerah otonom sebagaimana ditentukan dalam angka karena norma guo hanya mengatur pengertipabila dicermati adressat ketentuan angka tidak ditujukan kepada orang seorang melainkan kepada pemerintahan daerah pemerintah daerah dan dprd kabupaten padang lawas). sehingga, kekhawatiran pemohon dalam menjelaskan anggapan kerugian hak konstitusional karena merasa tidak dapat berperan aktif menyampaikan aspirasinya untuk membangun kabupaten padang lawas selaku daerah otonom tidaklah berkorelasi dengan norma guo. dengan demikian, tidak ada kerugian hak konstitusional pemohon selaku perseorangan warga negara indonesia dengan berlakunya pengertian otonomi daerah dalam ketentuan angka bahwa apabila diperiksa secara lebih saksama, hal yang dipersoalkan oleh pemohon sesungguhnya tidak berkait dengan konstitusionalitas norma angka melainkan persoalan kontestasi dalam pemilihan calon anggota dprd kabupaten padang lawas periode mana pemohon tidak lolos menjadi anggota dprd kabupaten padang lawas periode yang kemudian dijadikan dasar oleh pemohon memiliki kedudukan hukum sebagai pemohon dalam pengujian undang undang mahkamah konstitusi. berdasarkan seluruh uraian pertimbangan atas, menurut mahkamah, meskipun pemohon adalan perseorangan warga negara indonesia sebagaimana diuraikan dalam permohonannya namu,walau,enam belas, bulan januarisaudi isra suhartono ttd.ari mujahidin nip telp: fax: ea)emohon guo adalah perorangan warga negara indonesia (temasuk sebagai orang asli daerah padang lawas) sebagaimana dimaksud dalam huruf mk) yang telah dirugikan hak dan kewenangan konstitusionalnya dengan berlakunya ketentuan angka akibat tidak diterapkannya ketentuan dalam tersebut, yaitu: bahwa pemohon memiliki hak dan kewenangan untuk turut serta berpartisipasi dalam perencanaan, pengawasan, dan pembangunan serta mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat daerah kabupaten padang lawas. bahwa hak dan kewenangan konstitusional pemohon untuk turut serta berpartisipasi dalam perencanaan, pengawasan, dan pembangunan daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan serta mengurus urusan masyarakat setempat menjadi terhalang, apabila tidak diterapkannya ketentuan angka cc. kerugian konstitusional tersebut atas ketidak keikutsertaan untukkabupaten padang lawas. kerugian konstitusional tersebut atas ketidak keikutsertaan dalam perencanaan, pengawasan, dan pembangunan daerah kabupaten padang lawas melalui keanggotaan dprd. perencanaan, pengawasan, dan pembangunan daerah yang dilakukan oleh partai politik pada periode tahun dan tahun mengakibatkan pelayanan, pengawasan, dan penyelenggaraan pembangunan daerah kabupaten padang lawas tidak merata (terhambat) terutama pembangunan kantor bupati, dprd, skpd, dan pembangunan rumah adat kabupaten padang lawas beeannnasemnaanna bukti bahwa pemohon memohon untuk memajukan diri sebagai anggon dprd kabupaten padang lawas periode tahun berdasarkan peraturan perundang undangan. dengan demikian, pemohon memiliki kedudukan hukum legal standing) untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya untuk membangun masyarakat melalui keanggotan dprd kabupaten padang lawas, sehingga tujuan utama pemberian daerah otonom kepada kabupaten padang lawas yang menempatkan orang asli padang lawas sebagai subjek utama dalam semua bidangpemohon adalah yang tergolong minoritas suku batak toba denakknkakannnnnnnaa bukti pemohon adalah keturunan dari diraja panggabean yang berasal dari panser yaitu kabupaten tapanuli utara yang termasuk sebagai pahompu cucu) dari guru mangaloksa diraja hasibuan yang merupakan keturunan raja menurut peradaban suku batak toba dan mandailing angkola menurut asal usul tarombo sil sila keturunan). menurut sejarah suku bangsa batak toba berpindah bertempat dan menyebar kedaerah tapanuli sebelum indonesia merdeka menurut prasejarah peradaban ummat manusia, dan pada tahun daerah tapanuli terbagi menjadi tiga bagian yaitu tapanuli utara, tapanuli tengah, dan tapanuli selatan. bukti dan .b: kabupaten tapanuli selatan adalah tergolong sebagai minoritas suku batak angkola mandailing, atas adaptasi percampuran suku batak toba dengan suku batak mandailing angkola) yang menetap kabupaten tapanuli selatan menurut sejarah kehidupan manusia. kemudian kabupaten tapanuli selatan dimekarkan menjadi (dua) yaitu kabupaten tap sel induk dan kabupaten mandailing natal, setelah itu kabupaten tap sel mekar kembali pada tahun yaitu kabupaten tap sel induk dan pemko padangsidimpuan, kemudian kabupaten tap sel dimekarkan lagi pada tahun yaitu kabupaten tapanuli selatan induk ibukota sipirok, kabupaten padang lawas utara ibukota gunung tua dan kabupaten padang lawas ibukota sichuan, yang tergolong minoritas kelompok suku batak angkola mandailing. dengan demikian, sesuai dengan uraian tersebut diatas, penduduk asli kabupaten padang lawas adalah suku adat batak angkola mandailing. pemohon adalah seniman dan ketua parsadasan napas nauli bulung persatuan pemuda pemudi) masyarakat desa tanjung bitung kecamatan barumun kabupaten padang lawas, pada tahun dan terpilih kembali pada tahun sampai saat ini belum ada yang dipilih kembali untuk menggantikan ketua persamaan napas nauli bulung desa tanjung bitung pemohon adalah anggota gerakan mahasiswa republik indonesia gm ri) se kabupaten padang lawas yang berpusat dikota medan lbu kota propinsi sumatera utara dengan merujuk pada dan uud dapat dikatakan bahwa pemohon memiliki kedudukan hukum legal standing) untuk memperjuangkan haknya selaku orang asli daerah padang lawas untuk ikutserta sebagai penyelenggara pemerintahan dalam perencanaan, pengawasan, dan pembangunan daerah kabupaten padang lawas melalui keanggotan dprd kabupaten padang lawas berdasarkan peraturan perundang undangan. sesuai dengan keterangan tersebut diatas, sebagai warga masyarakat desa tanjung bitung kecamatan barumun kabupaten padang lawas yang berkelakuan baik sudah sewajarnyalah untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya untuk turut serta berpartisipasi dalam perencanaan, pengawasan dan pembangunan daerah kabupaten padang lawas .ididnnknkknnannnnnnnna bukti dan bahwa sesuai dengan uraian tersebut atas, menurut pemohon terdapat kerugian hak konstitusional pemohon apabila tidak diterapkannya ketentuan dalam angka nomor tentang pembentukan kabupaten padang lawas provinsi sumatera utara. pemohon bermaksud untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya untuk ikut serta dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah kabupaten padang lawas melalui keanggotan dprd, sehingga tercapainya keseimbangan antara partai politik dengan masyarakat setempat (orang asli) padang lawas. dengan demikian, bahwa pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk memperjuangkan aspirasi masyarakat daerah padang lawas yang menginginkan pelayanan, pengawasan, dan pembangunan daerah secara merata demi mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui keanggotan dprd kabupaten padang lawas berdasarkan peraturan perundang undangan. bahwa pemohon memiliki hak konstitusional yang diatur dan dijamin oleh uud yaitu (i) hak untuk turut berpartisipasi dalam membela negara sebagaimana tercantum dalam uud yang berbunyi: setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negar (ii) hak untuk memajukan diri dalam memperjuangkan haknya secara kolektif sebagaimanaak pemohondijamipemohon yang tersebut diatas, terdapat pula pengaturannya, dalamham)dan ham yang berbunyi . bukti bahwa ketentuan dalam nomor menegaskan, penjelasannya dalam angka tersebut menyatakan cukup jelas mengenai apa yang dimaksud dengan daerah otonom. penjelasan undang undang nomor pada bagian umum paragraf berbunyi: . ketentuan angka dan penjelasan umum tersebut diatas, memuat norma hukum yang cukup jelas dan perlu ditafsirkan penjelasannya. sesuai dengan ketentuan angka dan penjelasan bagian umum paragraf nomor tahun tersebut, pemohon memiliki hak untuk turut serta berpartisipasi, melalui keanggotaan dprd (vide angka nomor bahwa dengan berlakunya frasa yang termuat dalam angka nomor tersebut, hak konstitusional pemohon untuk turut sertelah dirugikan karena tidak ikut serta dalam keanggotaan dprd kabupaten padang lawas untuk periode masa jabatan dan periode tahun dengan demikian, pemohon memiliki kepentingan terhadap pengujian nomor tentang pembentukan kabupaten padang lawas propinsi sumatera utara menjadi undang undang, terutama pengujian angka ill. alasan pemohon (polita) bahwa pada tanggal agustus tahun telah undangeknaanaaemnnnnnananamaaanaa bukti bahwa undang undang nomor tahun adalah merupakan peraturan awal dan awalmulanya terbentuknya kabupaten padang lawas, bisa juga ditafsirkan sebagai pengejawantahan dari uud menurut uud dinyatakan bahwa negara mengakui dan menghormati kesatuan kesatuan, masyarakat hukum adat beserta hak hak tradisionalyang diatur dalam undang undang , sebagai perwujudan dari ketentuan tersebut terhadap kesatuan masyarakat hukum adat dan kelompok kelompoknya beserta masyarakat setempat (orang asli) daerah, khususnya daerah daerah negara kesatuan republik indonesia pada umumnya untuk menjaga hak hak tradisional, budaya, dan adat istiadat daerah masing masing, pada dasarnya untuk menjaga keutuhan negara kesatuan republik indonesia. bahwa partisipasi masyarakat setempat (orang asli) daerah padang lawas dikemukakan dalam penjelasan bagian umum paragraf nomor pada hakikatnya bermakna keinginan masyarakat asli daerah padang lawas untuk ikut serta dalam kehidupan politik yang berpotensi mempengaruhi proses perencanaan, pelayanan, pengawasan, dan pembangunan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah kabupaten padang lawas antaranya melalui keanggotaan dprd berdasarkan peraturan perundang undangan. sesuai dengan ketentuan tersebut dapat disimpulkan bahwa keanggotaan dprd dimaksudkan untuk memberikan peran memadai bagi orang orang asli daerah padang lawas untuk ikut serta merumuskan kebijakan daerah dalam perencanaan, pengawasan, dan menentukan strategi pembangunan serta melestarikan tradisi, budaya, dan adat istiadat daerah kabupaten padang lawas. bahwa penghormatan hak hak tradisional masyarakat setempat tersebut termuat antaranya dalam angka nomor angka menyataksesuai dengan ketentuan tersebut, masyarakat setempat (orang asli) daerah kabupaten padang lawas mendapat peluang dalam merancang, mengawasi, dan membangun dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah kabupaten padang lawas, melalui keanggotaan dprd berdasarkan peraturan perundang undangan. penjelasan umum nomor tersebut dengan jelas menetapkan orang asli daerah padang lawas harus terlibat dalam berpikir dan bertindak dalam kerangka kepentingan bersama sesuai aspirasi masyarakat didaerah kabupaten padang lawas dan pendekatan pembangunan, dan terfokus pada orang asli padang lawas diharapkan dapat terjadi perubahan kualitas, orang asli padang lawas mempunyai kemampuan, mengetahui dan menguasai untukkepada orang asli padang lawas yang sebelumnya tidak diuntungkan secara sosial politis dan historis selama terbentuknya kabupaten padang lawas,. hal ini sejalan dengan penjelasan bagian umum paragraf berbunyi sebagai berikut: dalam melaksanakan otonomi daerah, kabupaten padang lawas perlu melakukan berbagai upaya meningkatkan kemampuan ekonomi, penyiapan sarana dan prasarana pemerintahan, pemberdayaan, dan meningkatkan sumber daya manusia, serta pengelolaan sumber daya alam sesuai dengan peraturan perundang undang dalam angka sehingga terjadi ketaatan asas (konsistensi) norma. |
ke dalam hal ini berdasarkan surat kuasa bertanggal agustus memberi kuasa kepada fadli ramadhani, s.h., m.h., khoirunnisa nur agustyati, s.ip., m.ip., dan heroik mutasi pratama, s.ip. adalah kuasa hukum: memeriksa bukti bukti pemohon: membaca kesimpulan pemohon, membaca kesimpulan pihak terkait komisi pemilihan umumuud presiden republik indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut undang undang dasar uud: argumentasi permohonan tentang desain pemilu serentak lima kotak tidak memberikan penguatan terhadap sistem presidensial bahwa dalam putusan mahkamah konstitusi nomor puu x1 pada bagian pertimbangan hukum paragraph halaman mahkamah menjelaskan bahwamemilih secara cerdas dan efisien : bahwa dengan adanya pertimbangan hukum atas, mahkamah ingin memberikan penegasan bahwa dalam desain sistem pemilu serentak, akan memberikan efek satu sama lain antara keterpilihan presiden dan anggota dpr. meskipun pengaruh itu akan tetap diserahkan kepada kemerdekaan dan kebebasan nomor puu xpemilu yang konstitusional adalah pemilu yang dilakukan secara serentak sebagaimana pengaturan dalam dan pemilu.bahwa terkait dengan dalil permohonan pemohon pada poin dan pada halaman mendalilkan bahwa kondisi sosial politik dan fenomena masyarakat saat ini mengarah kepada tuntutan untuk mengevaluasi pelaksanaan pemilu serentak. tuntutan tersebut didasari dari fakta fakta empiris banyaknya korban sakit dan meninggal dunia akibat sistem penyelenggaraan pemilu yang begitu berat dan banyak tekanan akibat digabungkannya beban penyelenggaraan pemilu presiden dan wakil presiden bersamaan dengan pemilu anggota legislatif pusat dan anggota legislatif daerah. , bahwa banyaknya korban yang sakit bahkan meninggal, tentunya tidak lepas dari kerumitan dan beban waktu yang mengakibatkan para penyelenggara mengalami kelelahan secara fisik. , pertama, pemilu dengan lima surat suara. tahun diselenggarakan empat pemilu sekaligus dengan empat surat suara, dpr, dpd, dprd provinsi, dan kabupaten kota, itu sudah menimbulkan kelelahan dan beban kerja yang besar. (vide permohonan pemohon),jumlah petugas kpps yang meninggal dunia pada penyelenggaraan pemilu sebagai berikut: tabel rincian petugas badan hoc yang sakit dan meninggal dunia tabel rincian persebaran petugas badan hoc yang meninggal dunia penasmanwimyanromai dum aja adam aloaumam adam polamasaa commas pelmamuuaa alm bahwa selanjutnya berkaitan dengan sistem perekrutan ppk, pps, dan kpps telah dengan tegas dan jelas diatur dalam ketentuan pemilu jo.mengatur mengenai syarat syarat untuk menjadi anggota ppk, pps, dan kpps: bahwa implementasi pengaturan sebagaimana dimaksud pada angka menunjukkan bahwa untuk menjadi petugas ppk, pps, dan kpps haruslah memenuhi kriteria kriteria yang dipersyaratkan. kriteria yang digunakan semata mata untuk menjamin kualitas dari petugas ppk, pps, dan kpps, bukan hanya sekedar kualitas teknis penyelenggaraan akan tetapi juga mempertimbangkan aspek kemampuan yaitu kesehatan jasmani dan rohani: bahwa fenomena sakit dan meninggalnya sejumlah petugas ppk, pps, dan kpps dalam hal ini tidak dapat serta merta dinilai sebagai akibat dari pelaksanaan sistem pemungutan dan penghitungan suara secara serentak dalam penyelenggaraan pemilu selain itu, dalam pertimbangan hukum mahkamah dalam putusan nomor puu xvii tanggal maret pada point angka perihal batas waktu penghitungan suara halaman secara terang dan tegas menyatakan:berkaitan dengan fenomena sakit dan meninggalnya sejumlah petugas ppk, pps, dan kpps sebagaimana dimaksud pada angka dan sebagai wujud dan bentuk kepedulian serta penghargaan atas kinerja dan pengabdian petugas ppk, pps, dan kpps, kpu memberikan apresiasi dan santunan sesuai dengan peraturan perundang undangan yang ada. adapun rincian santunan yang telah diberikan adalah sebagai berikut: tabel rincian santunan yang telah diberikan jenis besaran jumlah besaran kecelakaan jumlah orang santunan yang santunan kerja diterima rp.) orang diklasifikasikan dalam cacat permanen, luka sedang) aman jam com tomohon bahwa terhadap dalil permohonan pemohon yang menyatakan adanya lonjakan pembengkakan anggaran sebesar pada pemilu serentak yakni triliun dari anggaran pemilu sebesar triliun, kpu akan memberi gambaran tentang anggaran pada pemilu sebagai berikut: tabel pagu anggaran penyelenggaraan pemilu tahun rutin tahapan total tabel realisasi anggaran penyelenggaran pemilu tahun realisasi tabel sisa anggaran penyelenggaraan pemilu tahun sama tososnaaran) 2no0ron oenzsno0 bahwa berkaitan dengan perbandingan anggaran penyelenggaraan tahun dan penyelenggaraan tahun tidak serta merta dapat dibandingkan secara langsung. hal ini dikarenakan kenaikan anggaran adalah implikasi logis dari berubahnya situasi yang terjadi antara pemilu tahun dan pemilu tahun adapun beberapa faktor yang menyebabkan bertambahnya alokasi anggaran dalam pemilu tahun adalah sebagai berikut: dampak adanya penambahan daerah pemekaran yang berimplikasi terhadap jumlah penyelenggara pemilu daerah, baik ppk, pps, dan kpps (penambahan dimaksud dapat dilihat dalam pemilu tahun jumlah kpu provinsi semula berjumlah (tiga puluh tiga) provinsi, namun pada pemilu tahun kpu provinsi menjadi berjumlah (tiga puluh empat) provinsi, dan dalam pemilu tahun jumlah kpu kabupaten kota sebanyak (empat ratus sembilan puluh tujuh) kabupaten kota, namun pada pemilu tahun jumlah kpu kabupaten kota sebanyak (lima ratus empat belas) kpu kabupaten kota: faktor inflasi harga dari penyelenggaraan pemilu tahun penyelenggaran pemilu tahun bertambahnya keterlibatan kementerian dan lembaga negara dalam penyelenggaraan pemilu tahun pada pemilu tahun kementerian dan lembaga negara yang terlibat diantaranya adalah kpu, bawaslu, polri, dan kementerian pertahanan, akan tetapi dalam penyelenggaraan pemilu tahun kementerian dan lembaga negara yang terlibat diantaranya adalah kpu, bawaslu, polri, badan intelijen negara, kementerian koordinator bidang politik, hukum dan keamanan, kementerian komunikasi dan informasi, televisi republik indonesia, radio republik indonesia, dan lain sebagainya, perbedaan sistem pembiayaan kampanye calon anggota dpr, dprd provinsi, dprd kabupaten kota, dpd, serta presiden dan wakil presiden, dimana dalam pemilu tahun pembiayaan kampanye sepenuhnya ditanggung oleh partai politik dan atau calon masing masing, namun dalam pemilu tahun pembiayaan kampanye sebagian dibebankan kepada penyelenggara pemilu dalam hal ini kpu melalui anggaran pendapatan dan belanja negara, bertambahnya waktu kampanye, dimana pada pemilu waktu kampanye selama (satu) bulan namun dalam pemilu tahun waktu kampanye menjadi (tujuh) bulan, bertambahnya jumlah peserta pemilu dan daftar pemilih tetap yang berimplikasi terhadap pengadaan dan distribusi logistik: dan bertambahnya daerah pemilihan yang berimplikasi terhadap alokasi kursi dan jumlah tps. kesimpulan: bahwa bedasarkan apa yang telah diuraikan dalam keterangan pihak terkait kpu) atas, dengan ini kpu memberikan kesimpulan bahwa pada prinsipnya pemilu tahun terselenggara dengan aman, tertib, lancar sesuai dengan jadwal, tahapan dan program yang telah disusun,desain dan sistem pemilu serentak yang telah dilaksanakan kpu selaku pelaksana,dan lancaru tahun yang dapat dijadikan bahan masukan untuk pelaksanaan pemilu selanjutnya:ghitungan dan rekapitulasi. penghitungan dan rekapitulasi merupakan aspek teknis yang memiliki beban cukup besar, selain karena banyaknya jenis formulir yang digunakan juga imitasi waktu yang tersedia bagi penyelenggara untuk melakukan penghitungan maupun rekapitulasi. diharapkan dengan adanya peristiwa peristiwa yang terjadi sepanjang proses penyelenggaraan pemilu tahun dapat menjadi bahan untuk mendesain kembali penyelenggaraan pemilu depan, sehingga hal hal yang dirasa masih kurang baik dapat dibenahi pada penyelenggaraan pemilu selanjutnya. bahwa kpu telah memberikan keterangan tertulis tambahan atas jawaban terhadap pertanyaan majelis hakim dalam persidangan tanggal oktober terhadap permohonan pengujian undang undang perkara nomor puu xvii yang diterima kepaniteraan tanggal oktober yang juga dinyatakan sebagai keterangan dalam perkara guo, mengemukakan hal hal sebagai berikut: pertama, berkaitan dengan pemungutan dan penghitungan suara. bahwa dalam konstruksi pengaturan undang undang pemilu, tidak terdapat definisi mengenai pengertian pemungutan suara dan penghitungan suara. definisi pemungutan suara dan penghitungan suara dapat dilihat dalam angka dan angka peraturan kpu tentang pemungutan penghitungan suara. angka pengertian atau tanda gambar partai politik dan atau nama calon untuk pemilu anggota dpr, dprd provinsi, dan dprd kabupaten kota dan mencoblos nomor urut, nama calon, atau foto calon untuk pemilu anggota dpd . angka penghitungan suara adalah proses penghitungan suara,, dan dprd kabupaten kota untuk pemilu anggota dpr, dprd provinsi, dan dprd kabupaten kota. calon perseorangan untuk pemilu anggota dpd dan pasangan calon untuk pemilu presiden dan wakil presiden, serta suara suara yang dinyatakan tidak sah, surat suara yang tidak terpakai, dan surat suara rusak atau keliru dicoblos . berdasarkan pengertian pemungutan suara sebagaimana diatur dalam ketentuan angka pkpu tentang pemungutan penghitungan suara tps, waktu pemilih untuk menggunakan hak pilihnya terhitung ketika pemilih menerima surat suara dari petugas kpps sampai dengan pemilih selesai menggunakan hak pilihnya atau dengan kata lain, sejak pemilih menerima surat suara menuju bilik suara, membuka surat suara, melakukan pencoblosan, melipat kembali surat suara, memasukkan surat suara dalam kotak suara berdasarkan jenis pemilu, menandai jari dengan tinta, dan keluar dari tps. berkaitan dengan pengertian penghitungan suara sebagaimana diatur dalam ketentuan angka peraturan kpu tentang pemungutan dan penghitungan suara tps, waktu petugas kpps melakukan penghitungan suara terhitung sejak petugas kpps memulai melakukan penghitungan surat suara sampai dengan selesai menghitung dan dicatat dalam form pla sehingga dalam pandangan kpu, yang dimaksud dengan penghitungan suara itu selesai sampai dengan menuangkan atau mengadministrasikan hasil penghitungan suara form pla kalau menyalin dalam form dan lain lain itu tidak masuk kategori penghitungan suara. bahwa mengenai waktu yang dibutuhkan oleh pemilih dalam melakukan pemungutan suara dengan kotak suara dan waktu yang dibutuhkan oleh petugas kpps dalam melakukan penghitungan suara dengan kotak suara pada pemilu tahun kpu pada dasarnya melakukan sejumlah simulasi pemungutan dan penghitungan suara titik atau wilayah dengan hasil sebagai berikut. ini dalam keterangan tertulis pada angka halaman sampai dengan simulasi pemungutan dan penghitungan suara kabupaten tangerang, provinsi banten, pada tanggal agustus adapun hasil dari simulasi dimaksud adalah sebagai berikut. pemilih dalam menentukan pilihan politiknya dalam sebuah pemilihan umum, bahwa pertimbangan hukum sebagaimana disebutkan pada poin juga memberikan penegasan, bahwa sebuah desain pelaksanaan jadwal pemilu, adalah sesuatu yang memiliki pengaruh signifikan terhadap peta checks and balances, terutama terkait dengan efektivitas sistem presidensial indonesia. efektifitas dalam sistem presidensial ini tentu saja ditujukan untuk memberikan penguatan terhadap posisi presiden sebagai pemegang kekuasaan dengan menjalankannya sebagaimana diatur dalam uud bahwa desain pelaksanaan pemilu lima kotak akan berakibat pula kepada lemahnya posisi presiden untuk menyelaraskan agenda pemerintahan serta agenda pembangunan, karena pemilihan kepala daerah dengan dprdtingkat provinsi, maupun pada tingkat kabupaten kota, bahwa sebagai gambaran penting dalam argumentasi ini, kita dapat melihat, bagaimana bekerjanya instrumen jadwal pemilu serentak pada pemilu yang lalu, dengan melahirkan presiden terpilih, yang diikuti pula dengan perlahan suara partai politik pendukung yang dominan. ini tentu saja akan memberikan dampak yang sangat baik terhadap penguatan sistem presidensial, terutamanya bekerjanya presiden dengan kuat dalam memegang kekuasaan, memegang daulat rakyat, dan dapat menjalankan pemerintahan dengan efektif dan bertanggung jawab. sementara, situasi yang sama sekali tidak terjadi ketika melihat pemerintahan daerah, karena penyelenggaraan pemilihan untuk gubernur, gambaran tps yang dijadikan sebagai tempat simulasi pemungutan penghitungan suara. jumlah dpt pemilih. ini ketika dilakukan sebelum kpu menyusun peraturan kpu tentang pemungutan suara. ketentuan tentang jumlah pemilih berdasarkan ketentuan dalam undang undang. jumlah suara yang telah disediakan yang terdiri dari surat suara sesuai dengan dpt plus cadangan 2y4. jumlah dpt yang memilih, yang hadir orang pemilih. jumlah pemilih pindahan pemilih. jumlah pemilih tambahan orang pemilih. total jumlah pemilih tps pemilih yang hadir. saksi yang hadir orang. pengawas tps orang. bilik suara ada buah. waktu yang dibutuhkan dalam pelaksanaan simulasi pemungutan dan penghitungan suara: untuk pemungutan suara. berdasarkan identifikasi pada pemilih, pemilih dengan usia produktif dan berpendidikan, waktu pemberian suara pada surat suara menit. pemilih lansia (lanjut usia) menit. pemilih kondisi hamil, ini perempuan maksudnya, hamil, menit. pemilih disabilitas, baik itu tunanetra atau dibantu keluarga, menit. pemilih tunanetra menit. pemilih kondisi sebagai ibu rumah tangga menit. kemudian penghitungan suara. untuk jenis pemilihan presiden wakil presiden penghitungan suara jam menit. pengisian formulir berita acara dan sertifikat hasil suara, menit. untuk pemilu dpd jam menit, pengisian formulanya juga menit. untuk pemilu dpr diperlukan waktu jam menit, pengisian formulir berita acara dan sertifikat hasil suara menit. untuk pemilu dprd provinsi diperlukan waktu jam menit, pengisian formulir sekitar menit. pemilihan dprd kabupaten kota jam menit, untuk pengisian formulir berita acara dan sertifikat hasil suara menit. simulasi pemungutan dan penghitungan suara kabupaten bogor, pada tanggal september adapun hasil dari simulasi dimaksud sebagai berikut. gambaran tps yang dijadikan tempat simulasi pemungutan penghitungan suara. jumlah dpt pemilih. jumlah surat suara tersedia yaitu berasal dari pemilih dalam dpt dan cadangan dari dpt. jumlah dpt yang memilih, hadir memilih pemilih. jumlah pemilih khusus pemilih. pemilih tambahan tidak ada. total jumlah pemilih tps yang hadir orang pemilih. saksi yang hadir orang pemilih. pengawas tps orang pemilih. bilik suara buah. waktu yang dibutuhkan dalam pelaksanaan simulasi pemungutan dan penghitungan suara. untuk pemungutan suara: rata rata pemilih berada dalam tps, maksudnya dalam tps ini mulai dari hadir sampai dengan keluar dari tps sekitar menit. rata rata pemilih berada dalam bilik suara, ini untuk memberikan suara atau mencoblos menit. waktu paling lama pemilih berada dalam tps jam menit. waktu paling lama pemilih berada dalam bilik suara menit. penghitungan suara. untuk penghitungan suara pilpres, waktu awal penghitungan jam waktu yang dibutuhkan jam menit. jumlah pemilih pemilih. surat suara salah masuk ada satu surat suara dpr, jumlah suara sah suara tidak sah total suara sah tidak sah untuk penghitungan suara pemilu dpr waktu awal penghitungan jam waktu yang dibutuhkan jam menit, jumlah pemilih pemilih, surat suara salah masuk tidak ada, jumlah surat suara sah suara tidak sah total suara sah tidak sah untuk penghitungan suara dpd waktu awal penghitungan jam waktu yang dibutuhkan menit, jumlah pemilih pemilih, surat suara salah masuk surat suara pilpres, jumlah suara sah suara tidak sah total suara penghitungan suara dprd provinsi dimulai jam waktu yang diperlukan jam menit. jumlah pemilih jumlah suara salah masuk tidak ada, jumlah suara sah suara tidak sah total suara sah tidak sah penghitungan suara dprd kabupaten kota. waktu awal penghitungan jam wib. waktu yang diperlukan menit. jumlah pemilih surat suara salah masuk tidak ada, jumlah suara sah suara tidak sah total suara sah tidak sah penyalinan formulir. jenis formulir. untuk formulir model c kpu, jumlah form ada waktu masing masing form sekitar menit, petugasnya dilakukan oleh petugas. dalam keterangan tertulis, sudah ada keterangan tentang jumlah petugas dan masing masing tugasnya. waktu yang dibutuhkan sekitar menit. kemudian, model c1 pilpres jumlah formulir ada waktu yang diperlukan sekitar menit, kemudian petugasnya ada orang kpps, waktu total yang diperlukan adalah menit. model c1 dpd jumlah formula waktu yang diperlukan menit, dikerjakan oleh kpps waktu yang diperlukan rata rata menit. model c1 dpr halaman formulir, kemudian diperlukan waktu masing masing menit, petugas dikerjakan oleh orang, waktu yang diperlukan adalah menit. model c1 dpr provinsi lembar, kemudian dikerjakan dalam waktu menit masing masing lembar, kemudian petugas orang, waktu yang diperlukan menit. model c1 dprd kabupaten kota formulir waktunya menit, kemudian dikerjakan oleh kpps, dan waktu yang diperlukan rata rata menit. kesimpulan untuk waktu, baik itu pemungutan suara maupun penghitungan suara. pemungutan suara jam karena fix jam sampai jam kemudian untuk penghitungan suara, ini sangat tergantung kepada jumlah pemilih yang hadir. sekali lagi, ini simulasi sebelum hari pemungutan suara, itu penghitungan suara diperlukan waktu jam menit, penyalinan formulir jam menit, istirahat sekitar jam, jadi total mulai pemungutan suara dan penghitungan suara selesai jam menit. simulasi ini tidak disertakan juga ada simulasi tentang keberatan dan bagaimana penyelesaiannya, ini dalam situasi lancar lancar saja. simulasi pemungutan penghitungan suara kabupaten bantul pada tanggal maret adapun hasil simulasi, hasilnya sebagai berikut. gambaran tps sebagai tempat simulasi pemungutan penghitungan suara. jumlah dpt orang. jumlah surat suara yaitu jumlah surat suara berdasarkan sesuai dpt dan cadangan jumlah dpt yang memilih, hadir jumlah pemilih khusus kemudian tambahan pemilih atau pindahan dari tempat lain. total jumlah pemilih tps saksi yang hadir pengawas tps bilik suara waktu yang diperlukan dalam melaksanakan simulasi pemungutan penghitungan suara untuk pemungutan suara, rata rata pemilih berada dalam bilik suara menit. waktu paling lama pemilih berada dalam bilik suara menit. penghitungan suara jenis pemilihan untuk pemilu presiden rata rata waktu menit. penghitungan suara dpr jam menit. dpd menit. dprd provinsi jam menit. dprd kabupaten kota jam menit. ini dalam situasi yang real, pemilu hari april data yang kami ambil berdasarkan formulir c kpu dapat diketahui sebagai berikut. ini yang kami dapat ketahui hanya untuk kegiatan penghitungan suara saja. soalnya untuk pemungutan suara per pemilih, tidak termasuk kategori yang diamati atau yang dicatat. tetapi pada intinya, untuk pemungutan suara, fix term waktunya jam pagi sampai jam waktu setempat. dalam keterangan pada angka halaman sebagai data gambaran pada hari tps banyuripan, klaten, yogyakarta. pemungutan suara jam wib, kemudian hasil penghitungan suara selesai jam wib. kemudian tps serta, ciputat, tangerang selatan, banten. penghitungan mulai jam wib, selesai jam wib. kemudian tps serta, ciputat, tangerang selatan, banten, mulai penghitungan jam wib, selesai jam wib dini hari. tps serta, ciputat, tangerang selatan, banten, mulai jam wib, sampai jam wib. kemudian tps bukit kerikil, bandar laksamana, bengkalis, riau, penghitungan mulai jam wib, selesai wib. tps bukit kerikil, bandar laksamana, bengkalis, riau, mulai jam wib, selesai jam wib. tps bukit kerikil, bandar laksamana, bengkalis, riau, mulai jam wib, selesai jam wib. data data ini kami masukkan atau kami catat sebagaimana ada formulir c kpu karena ini belum bisa terkonfirmasi, apakah bisa selesai jam wib betul atau tidak. tps cempaka permai, gading permai, bengkulu, mulai jam wib, selesai jam wib. kemudian tps cempaka permai, gading permai, bengkulu, ini tercatat mulai jam wib, selesai jam wib hari berikutnya. kemudian tps cempaka permai, gading permai, gading cempaka, bengkulu, mulai jam wib, selesai jam, mulai jam wib, selesai jam wib dini hari. kemudian tps purwosari, pajangan, bantul, yogyakarta, mulai jam wib, selesai jam wib dini hari. berdasarkan data ini penghitungan selesai paling lama itu ada tps cempaka permai, gading permai, bengkulu, selesai jam wib hari berikutnya tanggal april bahwa terkait dengan mengapa syarat dan ketentuan pendaftaran verifikasi partai politik sebagai peserta pemilu semakin ketat? akan tetapi, jumlah peserta pemilu lebih banyak daripada pemilu kpu akan memberikan gambaran berkaitan dengan pelaksanaan pendaftaran dan verifikasi partai politik peserta pemilu tahun sebagai berikut. dalam keterangan tertulis angka halaman sampai halaman pendaftaran partai politik peserta pemilu tahun dari seluruh partai politik yang terdaftar kementerian hukum dan ham, sebanyak partai politik, yang mendaftar kpu sebagai peserta pemilu, ada partai politik. terhadap partai politik tadi karena undang undang menentukan bahwa yang mendaftar itu menyerahkan dokumen persyaratan lengkap, maka kemudian dari partai politik itu ada kategori. partai politik diterima pendaftarannya karena lengkap dokumennya dan ada partai politik yang pendaftarannya tidak dapat diterima karena dokumennya tidak lengkap. jadi, dalam peraturan kpu ditentukan kalau tidak lengkap, harus dilengkapi sampai dengan batas waktu pendaftaran. hasilnya ada partai politik yang dinyatakan lengkap dokumennya dan tidak lengkap. dari partai yang lengkap tadi, antaranya adalah perindo, hanura, nasdem, berkarya, pan, pdip, pks, gerindra, golkar, psi, ppp, pkb, demokrat, dan garuda. partai yang tidak lengkap, antaranya adalah partai republik, partai rakyat, partai ppb, partai idaman, partai pika, pni margin, ppi, partido, partai reformasi, republikan, pbi, pkpi, dan pbb. kemudian dari partai politik yang dinyatakan tidak diterima tadi, terdapat partai politik yang mengajukan upaya pelanggaran atau upaya upaya hukum bawaslu, yaitu permohonan untuk pengaduan pelanggaran administrasi bawaslu. kemudian bawaslu menyatakan bahwa berkaitan dengan partai politik tersebut, terdapat partai politik mengajukan upaya pelanggaran administrasi kepada bawaslu, dimana bawaslu memerintahkan kpu untuk menerima pendaftaran partai politik dimaksud pada tanggal november berdasarkan putusan tersebut. dengan adanya putusan bawaslu tersebut, kpu melalui pkpu tahapan, program, dan jadwal waktu tahun kemudian menetapkan pendaftaran partai politik dilakukan selama tahap, yakni pada jadwal yang seharusnya sampai oktober kemudian diubah tanggal menjadi november. setelah proses pendaftaran dilaksanakan, kemudian kpu membuat surat penyampaian hasil pendaftaran partai politik yang menyatakan bahwa dokumen persyaratan pendaftaran telah memenuhi syarat, serta telah menerima tanda terima, lengkap dokumen administrasinya. yang kedua, mekanisme berikutnya adalah penelitian administrasi partai politik peserta pemilu tahun verifikasi administrasi awal. kpu menuangkan hasil verifikasi dalam formulir model yang telah ditentukan. kemudian memberikan salinan berita acara verifikasi tersebut, verifikasi administrasi kepada pengurus partai politik, kemudian kepada bawaslu. dianggap dibacakan. kemudian, pada verifikasi administrasi yang pada tahap awal ini, dari partai politik itu pada tahap awal penelitian administrasi tidak ada sama sekali yang memenuhi syarat administrasi. kemudian, diberikan kesempatan karena dalam undang undang juga ditentukan ada masa perbaikan. dilakukan perbaikan administrasi oleh partai politik yang dinyatakan belum memenuhi syarat. berdasarkan penelitian administrasi, kpu menyatakan ada partai politik yang memenuhi syarat administrasi dan berhak melanjutkan tahap berikutnya verifikasi faktual. terhadap keputusan kpu tersebut, terdapat partai politik, yaitu garuda dan berkarya mengajukan sengketa pemilu bawaslu dan kemudian dua partai politik ini dinyatakan dapat mengikuti tahap berikutnya, verifikasi faktual, dengan catatan dokumen dokumen administrasi yang dinyatakan belum terpenuhi dan diminta untuk dipenuhi agar bisa diikutkan dalam verifikasi faktual tahap berikutnya. untuk verifikasi faktual, yaitu verifikasi terhadap kepengurusan dpp partai politik, kepengurusan tingkat provinsi, semua provinsi, kemudian kabupaten kota kabupaten kota setiap provinsi. kemudian verifikasi keanggotaan. pada waktu itu, kpu mengambil kebijakan dalam peraturan kpu bahwa terhadap partai yang sudah pernah verifikasi pemilu sebelumnya, untuk verifikasi faktual, itu hanya dilakukan daerah otonomi baru saja. kemudian, tengah proses verifikasi faktual partai politik sebagai peserta pemilu tahun yang sedang berjalan, terdapat putusan mahkamah konstitusi nomor puu xv tanggal januari berkaitan dengan putusan mahkamah tersebut, yang pada intinya menyatakan bahwa semua partai politik, baik lama maupun baru, harus diverifikasi faktual. kpu dalam rapat dengar pendapat bersama komisi dpr, pemerintah, bawaslu, dan dkpp, kemudian memunculkan alternatif opsi sebagai berikut. memperpanjang waktu verifikasi faktual melalui revisi terbatas terhadap undang undang pemilu yang mengatur mengenai waktu, yaitu maksimal bulan sebelum hari pemungutan suara, sehingga verifikasi faktual bisa dilakukan melebihi batas waktu sebagaimana ditentukan undang undang. opsi ini tidak dapat diterima karena memang isinya harus merevisi undang undang. memperpanjang waktu verifikasi faktual melalui penerbitan perppu, sehingga kemudian batas waktunya juga bisa dijadwalkan melampaui tanggal februari. opsi ini juga tidak bisa diterima. kemudian opsi yang ketiga adalah mempersempit atau memangkas waktu verifikasi faktual menjadi bulan dengan konsekuensi waktu persiapan partai politik menjadi berkurang. kemudian, dari kpu juga membutuhkan tambahan anggaran, serta sumber daya manusia. hanya saja kemudian dari opsi itu, opsi ketiga yang dipilih. tetapi dari segi anggaran juga tidak ditambah biaya karena sesungguhnya kegiatan ini harusnya sudah selesai tahun tetapi kemudian untuk verifikasi faktual. begitu ada tambahan verifikasi faktual untuk semua partai politik, tidak terdapat anggaran untuk melakukan ini. atas tawaran tindak lanjut opsi pelaksanaan putusan mahkamah konstitusi nomor tersebut, dalam rdp bersama komisi dpr, pemerintah, bawaslu, dan dkpp disepakati bahwa waktu penetapan partai politik peserta pemilu tahun tidak dimundurkan, tetap sesuai dengan jadwal semula, yaitu februari dan juga tidak disepakati adanya tambahan anggaran, serta sumber daya manusia petugas verifikasi faktual. dengan mempertimbangkan hal tersebut, proses verifikasi faktual partai politik menjadi sebagai berikut. sehingga kemudian kpu melakukan perubahan peraturan kpu tentang pendaftaran dan verifikasi atau penelitian administrasi partai politik yang kerangkanya adalah untuk melakukan perubahan metode verifikasi faktual. peraturan sebelumnya nomor tahun bagi partai politik yang menyerahkan jumlah keanggotaan maksimal orang itu kemudian dilakukan sensus. untuk yang lebih dari orang, itu dilakukan uji petik, sampel sederhana dengan sampel dari populasi anggota partai politik kabupaten kota itu. kemudian, dilakukan perubahan menggunakan pkpu nomor tahun jika anggota yang diserahkan maksimal orang kabupaten kota, maka verifikasi dilakukan mengambil sampel sementara itu, jika anggota yang dilaporkan lebih dari orang, maka sampel diambil dari populasi anggota partai politik kabupaten kota itu. kemudian yang kedua, perubahan untuk metode memverifikasi sampel. untuk peraturan kpu yang lama, verifikator lapangan mendatangi anggota partai politik yang menjadi sampel. kemudian, peraturan kpu yang baru, yang bagian awal itu petugas kpu yang hadir menemui anggota partai politik. metode setelah perubahan, yaitu partai politik dapat menghadirkan anggotanya berdasarkan nama nama yang muncul dalam sampel kantor tetap pengurus partai politik tingkat kabupaten kota dan mereka diminta menunjukkan ktp elektronik dan kta parpol. yang ketiga, penggunaan alat bantu verifikasi faktual. kalau peraturan kpu yang lama tidak diatur. peraturan kpu yang baru, itu diperbolehkan menggunakan teknologi real time videocall dalam tahapan verifikasi keanggotaan partai politik yang dalam verifikasi menggunakan metode ini juga diminta anggota menunjukkan ktp el dan kta parpol. berkaitan dengan pelaksanaan verifikasi faktual sebagai dampak atau tindak lanjut dari putusan mahkamah tersebut, diperoleh hasil sebagai berikut. terdapat partai politik nasional yang menjalani verifikasi faktual dengan hasil partai politik nasional dinyatakan memenuhi syarat dan partai politik nasional lainnya dinyatakan tidak memenuhi syarat. ini hasil akhir verifikasi faktual. bupati, dan walikota tidak diserentakkan dengan pemilihan dprd provinsi dan dprd kabupaten kota: bahwa terkait dengan penguatan sistem presidensial, adalah salah satu pertimbangan yang penting disampaikan oleh mahkamah dalam putusan nomor puu xi oleh sebab itulah, pilihan untuk menyerantakkan pemilihan presiden dengan pemilihan anggota legislatif menjadi penyelenggaraan pemilu yang dinilai konstitusional, guna mewujudkan pemilu yang lebih demokratis, mendorong kerjasama partai politik yang lebih bersifat programatik, dan tidak berorientasi kepada kepentingan jangka pendek, apalagi untuk pencalonan presiden saja: bahwa berdasarkan pertimbangan untuk penguatan sistem presidensial tersebut, mahkamah menyatakan pemilihan umum yang konstitusional adalah pemilihan umum yang dilaksanakan secara serentak untuk memilih jabatan jabatan politik yang diatur dalam uud yakni pemilihan anggota dewan perwakilan rakyat, dewan perwakilan daerah, presiden dan wiki presiden, dan dewan perwakilan daerah, bahwa tujuan untuk menguatkan bekerjanya sistem presidensial,: bahwa pentingnya keselarasan dan keseimbangan dalam penyelenggaraan pemerintahan pusat dan pemerintahan daerah, juga dikonfirmasi dalam: bahwa dengan adanya ketentuan dalam uud dprd provinsi, maupun kabupaten kota adalah bagian dari pemerintahan daerah, yang mesti diperhitungkan keseimbangan tugas, fungsi, dan kewenangannya dengan gubernur, bupati, dan atas hasil verifikasi faktual tersebut, kpu menetapkan partai politik peserta pemilu tahun dengan kpu nomor pl. kpt kpu i1 tentang penetapan partai politik peserta pemilu anggota dpr, dprd provinsi, dprd kabupaten kota tahun pada tanggal februari dengan ditetapkannya partai politik peserta pemilu melalui kpu nomor tersebut, ada partai politik, yaitu partai bulan bintang dan partai keadilan dan persatuan indonesia pkpi) yang sebelumnya dinyatakan tidak memenuhi syarat, sertayang sebelumnya dinyatakan oleh kpu tidak lolos dalam pemeriksaan administrasi menghasilkan upaya sengketa proses kepada bawaslu. atas upaya sengketa proses tersebut, bawaslu memutuskan sebagai berikut. melalui putusan nomor ps.reg bawaslu ll tanggal maret yang pada intinya memutuskan menerima permohonan partai bulan bintang untuk seluruhnya dan menyatakan partai bulan bintang memenuhi syarat menjadi partai politik peserta pemilu yang kedua, melalui jalur yang sama, pkpi bawaslu melalui putusan nomor ps. reg bawaslu ll tanggal maret yang pada intinya memutuskan menolak permohonan pkpi untuk seluruhnya. bahwa dikarenakan upaya sengketa proses bawaslu untuk partai pkpi,ditolak, maka partai politik tersebut mengajukan upaya sengketa proses pengadilan tata usaha negara jakarta. dimana ptun jakarta memutuskan melalui putusan nomor g spp ptun jkt, tanggal maret yang pada intinya memutuskan mengabulkan gugatan partai keadilan dan persatuan indonesia untuk seluruhnya dan memerintahkan kpu untuk menetapkan pkpi sebagai partai politik peserta pemilu bahwa terhadap putusan bawaslu berkaitan dengan partai bulan bintang dan putusan pengadilan tata usaha negara jakarta yang berkaitan dengan pkpi, selanjutnya kpu menindaklanjuti dengan menerbitkan kpu nomor pl. kpt kpu adapun partai politik peserta pemilu untuk pemilu dpr, dprd provinsi, dprd kabupaten kota tahun adalah sebagai berikut. ini untuk partai nasional. partai kebangkitan bangsa. partai gerakan indonesia raya. partai demokrasi indonesia perjuangan. partai golongan karya. partai nasdem. partai gerakan perubahan indonesia. partai berkarya. partai keadilan sejahtera. partai persatuan indonesia. partai persatuan pembangunan. partai solidaritas indonesia. partai amanat nasional. partai hanura hati nurani rakyat). partai demokrat. partai bulan bintang. partai keadilan dan persatuan indonesia.dalam undang undang. dengan demikian, kpu sebagai pelaksana undang undang terkait dengan desain dan pemilu serentak yang telah dilaksanakanlancar, tetap penuh dengan evaluasi dan pembenahan dalam beberapa hal. hal tersebut guna memperbaiki hal yang kurang dalam penyelenggaraan pemilu yang dapat dijadikan bahan masukan dan pelaksanaan pemilu selanjutnya. badan pengawas pemilihan umum bawaslketerangan bawaslu dalam pengawasan pemilu bahwa berdasarkan undang undang nomor tahun tentang pemilihan umum bahwa, pemungutan suara pemilu diselenggarakan secara serentak. adapun pengawasan penyelenggaraan pemilihan umum dilakukan oleh bawaslu. bawaslu sebagaimana dimaksud terdiri atas: bawaslu:hwa pelaksanaan pemilihan umum tahun diawasi secara langsungserta pengawas tempat pemungutan suara, dengan jumlah jajaran pengawas pemilu pada masing masing tingkatan sebagaimana grafik dibawah ini: pengawas pemilu boa tft o00o00 so0000 s0o0000 #a go0o0 s00000 to0009 yama ar) bahwa dalam pelaksanaan pemilu serentak tahun terdapat banyaknya jumlah kpps dan pts sehingga membutuhkan bimbingan teknis yang lebih banyak intens karena banyaknya dokumen yang harus diisi pada pemilu yang akhirnya menimbulkan kelelahan. bahwa dalam melaksanakan pengawasan pemilihan umum bawaslu telah melakukan beberapa hal, antara lain: pembentukan pengawas tps dan pengawas kotak suara keliling, yang diharapkan dapat membentuk pelaksanaan tugas bawaslu yang disebabkan oleh faktor luas wilayah dan jumlah distribusi bawaslu yang terbatas. adapun jumlah pengawas tps dan pengawas ksk perwakilan bawaslu luar negeri dapat dilihat dalam grafik bawah ini: s00 pengawas tps pengawas ksk grafik: jumlah pts dan ksk pelatihan saksi peserta pemilu, sebagaimana diatur dalam ketentuan undang undang tahun tentang pemilihan umum. untuk itu, bawaslu melakukan penguatan saksi peserta pemilu melalui pelatihan saksi mengingat pemilu merupakan pemilu pertama dimana pemilu anggota dpr, dpd, dan dprd provinsi, serta dprd kabupaten kota diselenggarakan secara bersamaan dengan pemilu presiden dan wakil presiden. penyelenggaraan secara serentak ini secara teknis memiliki beban dan tanggungjawab yang lebih besar bila dibandingkan dengan pemilu secara terpisah. maka penting dilakukan penguatan terhadap berbagai elemen yang dapat mendorong keberhasilan penyelenggaraan pemilu. dalam penyelenggaraan pelatihan saksi peserta pemilu, bawaslu telah melakukan beberapa hal yaitu: koordinasi dengan peserta pemilu tingkat nasional, menyusun buku pedoman saksi peserta pemilu, mempersiapkan video tutorial bagi saksi peserta pemilu: melakukan training trainer tot) secara berjenjang: menyelenggarakan kegiatan pelatihan saksi melalui pertemuan tatap muka. bahwa dalam pelaksanaan pelatihan saksi peserta pemilu, bawaslu dibantu oleh bawaslu provinsi, bawaslu kabupaten kota, dan bawaslu kecamatan. pelaksanaan pelatihan yang dilakukan oleh jajaran bawaslu sesuai dengan ruang lingkup dan kapasitas kelembagaan masing masing tingkatan. pelibatan jajaran pengawas pemilu untuk dapat menjangkau sebaran saksi peserta pemilu seluruh wilayah indonesia. jumlah saksi peserta pemilu yang mengikuti pelatihan berdasarkan usulan peserta pemilu sebagaimana tercantum dalam tabel bawah ini: gerindra 3pop loose3 golkar nas dem |garuda 7berkarya sinks loose3 o|perindo |1ppp |hanura 14demokrat 1e| pkpi sira paslon |paslon pembinaan terhadap pengawas pemilu dalam setiap jenjang dilakukan pembinaan melaui metode supervisi, bimbingan teknis, rapat koordinasi serta rapat kerja teknis. peningkatan kapasitas dilakukan dengan beberapa isu penting yaitu pengawasan, pencegahan, penindakan, serta pengelolaan kelembagaan. akreditasi pemantau pemilu, dimana kewenangan pemberian akreditasi yang sebelumnya dimiliki oleh kpu, pada pemilihan umum menjadi kewenangan bawaslu. adapun jumlah pemantau terakreditasi pada pemilu dapat dilihat dalam grafik sebagai berikut: jumlah pemantau pemilu terakreditasi m2018 m2019 wang, uses an! ser pada tahun jumlah pemantau pemilu yang diberikan akreditasi oleh bawaslu sebanyak lembaga pemantau, sedangkan pada tahun bawaslu memberikan akreditasi sebanyak lembaga pemantau pemilu. dalam pelaksanaan pemilu tahun selain diikuti oleh pemantau nasional juga diikuti oleh pemantau internasional. berdasarkan data bawaslu, bahwa jumlah pemantau internasional yang melakukan pemantauan pemilu indonesia sebanyak (sembilan puluh) orang, yang dapat dilihat dalam tabel bawah ini: pan expected institutions country delegate state secretariat technical for elections administration) republic democratic timor leste bersih coalition for free and fair elections), malaysia ame jajar pakistan embassy cooperation allatarssa electoral system) sims free election) vietnam embassy balam embassy the islamic republic afganistan penyusunan indeks kerawanan pemilu yang bertujuan untuk menyediakan data, analisis, dan rekomendasi bagi jajaran pengawas pemilu dan seluruh pemangku kepentingan sebagai bahan perumusan kebijakan, penyusunan program, dan strategi dalam konteks pengawasan, serta pencegahan pelanggaran pemilu. melalui ikp bawaslu melakukan pemetaan dan deteksi dini (sebagai mekanisme early warning system) terhadap berbagai potensi pelanggaran dan kerawanan untuk kesiapan menghadapi pelaksanaan pemilu legislatif dan pemilu presiden dan wakil presiden secara serentak pada tahun ikp disusun dalam beberapa tahapan mulai dari juni hingga september tahapan tersebut meliputi: tahapan konstruksi, bertujuan untuk mengevaluasi instrumen ikp sebelumnya, menemukan, dan menentukan teori yang relevan serta sesuai dalam konteks pemilu serentak tahun tahapan instrumentasi, bertujuan untuk menyusun instrumen, melakukan uji validitas dan reliabilitas instrumen (try out research instrument), serta menentukan bobot faktor, tahapan lapangan, bertujuan untuk mengumpulkan data dengan melibatkan bawaslu provinsi dan bawaslu kabupaten kota seluruh indonesia yang berjumlah orang, dan tahap analisis dan penyusunan laporan. adapun rata rata indeks kerawanan provinsi dan kabupaten kota dapat dilihat dalam tabel bawah ini: provinsi rencana peralatan aceh mank prodi lean peta novini kab kota ikp nya riau aya maluku utara jambi maluku men papua kepulauan bangka belitung provinsi man rata rata produksi kanan, metadata rata rata ikp sulawesi tangah d0.7e lampung sulawesi salman datang maan provinsi sulawesi tenggara dki jakarta jumlah rata rata jumlah rata rata no: provinsi kab kota ikp las kreasi katy kota ikp: nusa tenggara barat eaee pes ipa provinsi jhalak netaryata tere hetteocsl yang, peer kayen sulawesi utara kalimantan utara kalimantan barat kalimantan tengah kalimantan selatan kalimantan timur a9, bali konteks sosial penyelenggara pemilu politik kontestasi partisipasi politik terdapat kab kota terdapat kab kota terdapat kab kota terdapat kab kota tertinggi tertinggi tertinggi diantaranya: diantaranya: diantaranya: kota sab kab. tolikara san kota solok b110) kab bogor tete2) kab. lembata kab. man garam kab. rejang lebong kab. mamberamo raya kab. intan jaya kab. nae raya kab. jayapura kota depok kab. lembata kab. nduga kota subulussalam kab. kerinci penyusunan peraturan bawaslu, dalam pelaksanaan pengawasan pemilu tahun sebanyak peraturan bawaslu dengan rincian sebagai berikut: peraturan bawaslu pengawasan tahapan dan non tahapan. peraturan bawaslu penindakan pelanggaran dan sengketa pemilu. peraturan bawaslu pemantauan pemilu. peraturan bawaslu tentang kelembagaan bawaslu. melakukan kerja sama dengan berbagai pihak dalam kerangka pelaksanaan tugas dan kewajiban bawaslu, antara lain dengan perguruan tinggi, lembaga negara, pemantau pemilu, dan organisasi masyarakat. kementrian lembaga kpu dan kominfo kementrian luar negeri kemendagri plat ombudsman komnas ham kpai kpu dan kip badan amil zakat nasional perguruan tinggi shi jentera universitas azhar indonesia dengan bawaslu pusat studi konstitusi fakultas hukum universitas andalas pegiat' okp ormas angel papua pena il. pengawasan tahapan pemilihan umum antara lain sebagai berikut: pendaftaran peserta pemilu verifikasi partai politik bahwa berdasarkan pelaksanaan hasil pengawasan bawaslu telah menerbitkan panduan tata laksanayang meliputi perbawaslu tahun walikota. salah satunya tentu saja jadwal pemilihannya yang sama sama dilaksanakan melalui sebuah proses pemilihan umum yang langsung dan demokratis mesti didesain secara serentak untuk membangun pemerintahan daerah yang dapat berjalan efektif, bahwa membangun sebuah sistem presidensial yang efektif, serta menghindari kerjasama antara calon presiden dengan partai politik tidak berdasarkan praktik transaksional belaka dalam proses pencalonan sehingga pemilihan presiden harus diserentakkan dengan pemilihan dpr, haruslah berada pada logika yang sama, antara pemilihan anggota legislatif daerah, dalam hal ini dewan perwakilan rakyat daerah provinsi dan dewan perwakilan rakyat daerah kabupaten kota dengan pemilihan gubernur, bupati, dan walikota, bahwa meskipun pemilihan gubernur, bupati, dan walikota tidak disebutkan eksplisit dalam uud yang mengatur terkait jabatan politik yang diatur melalui pemilihan umum, menurut pemohon, hal tersebut tidaklah menghalangi upaya untuk melihat penguatan sistem presidensial yang sangat berkaitan dengan waktu pemilihan gubernur, bupati, dan walikota, bahwa pemilihan gubernur, bupati, dan walikota, memang disebutkan dalam bab tersendiri, yakni dalam bab uud tentang pemerintah daerah, yaknibahwa selain itu, dalam uud disebut : bahwa menurut pemohon, pemilihan dprd provinsi dan dprd kabupaten kota yang dinyatakan eksplisit disebutkan dipilih panduan dan alat kerja pengawasan yang menjadi pedomanbantuan dalam perbawaslu tahundan dalam pokoknya menjelaskan bawaslu dalam melakukan pelaksanaan pengawaspartai politik calon peserta pemilu, dan penetapan peserta pemilu dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan:: pemeriksaan kelengkapan, keabsahan, dan kebenaran dokumen persyaratan partai politik calon peserta pemilu oleh kpu, dengan memperhatikan kelengkapan bukti dan keaslian kelengkapan persyaratan,sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan. pengawasan bawaslu terhadap mekanisme sipil bahwa dalam pelaksanaan pendaftaran partai politik calon peserta pemilu, sebelum pelaksanaan pendaftar, dan sebagaimana yang diatur dalam dan pkpusil pengawasan bawaslu dan jajarannya, terdapat kendala yang dialami partai politik dalam mengunduh formulir dan memasukkan data calon dalam sistem informasi pencalonan silon) yang mengakibatkan partai politik membutuhkan waktu untuk memasukkan data dan menunda pendaftaran kpu. bahwa dalam melakukan pengawasan bawaslu telah melakukan pencegahan mana sipil menjadi syarat dalam pendaftaran partai politik calon peserta pemilu bawaslu sudah memprediksi akan adanya kendala dalam proses input data persyaratan pendaftaran dalam sipil. bawaslu sudah melakukan upaya pencegahan dengan mengirimkan surat edaran nomor bawaslu pm. 1x tertanggal september kepada kpu dan partai politik, tentang potensi kesulitan yang dialami dalam proses pendaftaran melalui sipil dan antisipasi jalan keluar yang direncanakan sejak awal. bawaslu melaksanakan pengawasan pendaftaran partai politik pada tanggal s.d. oktober bahwa selain melakukan pencegahan, bawaslu mengawasi ketaatan prosedur dalam proses pendaftaran partai politik. berdasarkan peraturan kpu nomor tahun tentang pendaftaran, verifikasi, dan penetapan partai politik, peserta pemilihan umum anggota dpr, dprd, dan dpr, yaitudalam pelaksanaan, waktu pendaftaran dibuka tidak tepat waktu. bahwa berdasarkan hasil pengawasan bawaslubahwa terdapat tiga temuan dalam proses input data sipil oleh partai politik, yaitu: troubleshooting laman sipil tengah proses pemeriksaan kelengkapan dokumen persyaratan pendaftaran (tanggal oktober antara pukul s.d. wib). traffic uploading data sipil. misalnya, partai politik hanura) melakukan input data tanggal oktober sekitar pukul wib, namun data tersebut muncul sipil pukul wib. proses uploading data sipil membutuhkan waktu menit. sipil tidak bisa mengidentifikasi dokumen ganda (seperti, psi). tidak ada pemberitahuan (notifikasi) pada saat melakukan upload dokumen sipil telah selesai. hal ini mengakibatkan partai politik tidak mengetahui apakah dokumen tersebut sudah terupload atau belum. dalam kejadian yang dialami oleh psi terjadi upload dokumen lebih dari satu kali. bahwa berdasarkan hasil pengawasan partai politik melakukan pendaftaran kpu pertama kali pada senin oktober pukul yang dilakukan oleh partai perindo. partai politik yang melakukan pendaftaran paling akhir adalah partai republik pada senin oktober pukul wib. terdapat partai politik yang melakukan pendaftaran kpu ri. partai politik telah dinyatakan diterima (mendapatkan tanda terima) yaitu perindo, pdip, partai hanura, partai nasdem, pan, pks, partai gerindra, partai golkar, psi, dan ppp. sementara terdapat partai yang melakukan pendaftaran tetapi masih dalam proses pemberkatan hingga tanggal oktober pukul wib adalah pkb, partai berkarya, partai rakyat, partai demokrat, partai pemersatu bangsa, partai idaman, partai garuda, pkpi, pika, pbb, pni farhan, pipi, partido, partai reformasi, republikan, partai bhinneka indonesia, dan partai republik. bahwa hasil pengawasan bawaslu menunjukkan, kebutuhan partai politik dalam proses pemberkatan paling cepat dilakukan oleh partai golkar selama jam menit. proses pemberkatan paling lama dialami oleh psi selama jam menit sebagaimana tabel bawah ini: bahwa berdasarkan hasil pengawasan bawaslu, kpu menerbitkan surat edaran kpu nomor perihal pendaftaran akhir partai politik peserta pemilu yang pada pokoknya menjelaskan, kpu memberikan kesempatan kepada partai politik yang melakukan pendaftaran, untuk melengkapi pemberkatan dalam waktu 1x24 jam terhitung sejak berakhirnya waktu pendaftaran pada tanggal oktober pukul terdapat partai politik yang mendaftar dan melakukan proses pemberkatan selama jam (mulai pukul s.d. wib) pada tanggal oktober sebagaimana tabel bawah ini: senin x1ey10y2017 lea ooo ) senin antarsenkana senin |eartainaksar oo senin |1ao0o |ormorear senin a20 eemersatunangsa (es senin 1eoo |idaman senin |x0y10y2017 |taruna oo ) senin 10y2017 jera ooo ) | senin |ema oo (ho senin |2roo |raa voodoo o (ha senin |emimarraen (h2 senin 10y10y2017 lee ooo o| |ha senin |2ras |earsmpo oo |ha senin aerormass oo ) (as senin aeeusuran (he senin |ermeramoonesi |z7 (senin |menusuk ooo o ) | bahwa bawaslu melakukan pengawasan melekat terhadap pelaksanaan verifikasi faktual partai politik peserta pemilihan umum pengawasan. fokus pengawasan dalam verifikasi factual partai politik oleh badan pengawas pemilu adalah kesesuaian dokumen partai dengan dokumen yang diunggah dalam sipil dan kesesuaian jumlah pengurus dengan sk, pemenuhan syarat verifikasi yaitu kehadiran pengurus saat verifikasi faktual dan30x (tiga puluh persen). bahwa bawaslu melakukan pengawasan langsung oleh tim kerja pengawasan bawaslu pada proses penelitian administrasi yang dilakukan kpu hotel grand mercury harmoni pada tanggal oktober s.d. november dalam proses pengamatan langsung, tim pengawas dilengkapi oleh surat tugas dan alat kerja pengawasan. selain dilakukan oleh bawaslu, pengawasan langsung juga dilakukan oleh bawaslu provinsi dan bawaslu kabupaten kota pada proses penelitian administrasi tingkat kpu kabupaten kota. bahwa berdasarkan hasil pengawasan bawaslu, bawaslu provinsi, bawaslu kabupaten kota ditemukan beberapa hal antara lain sebagai berikut: bahwa kpu memberikan akses terbatas kepada tim pengawas bawaslu dalam pelaksanaan pengawasan. hal tersebut dikarenakan, kpu menafsirkan nomor tahun tentang pemilu tidak disebutkan secara jelas kewenangan mengawasi proses penelitian administrasi. sedangkan bawaslu memiliki kewenangan dalam pengawasan penelitian administrasi sesuai dengan ketentuan dalam nomor tahun dan sehingga tim pengawasan dalam melakukan pengawasan penelitian administrasi hanya mendapatkan data, informasi, dan dokumen, melalui konfirmasi dari pejabat yang telah ditugaskan oleh kpu. namun data, informasi, dan dokumen tersebut belum mencakup cellist hasil penelitian administrasi partai politik, informasi terkait akun rekening partai politik yang sama tingkat pusat sampai dengan tingkat kabupaten kota dan perbedaan antara data yang sipil dengan hardcore yang berkaitan dengan dan rekening partai politik. berdasarkan hasil pengawasan bawaslu, terdapat perbedaan antara data pengurus sipil dengan kemenkumham. partai politik dalam mengisi data kepengurusan sipil tidak memasukkan keseluruhan data pengurus sehingga terdapat perbedaan dengan data sipil. perbedaan data sipil dengan kemenkumham terjadi pan dimana pengurus sebanyak sementara sipil hanya pengurus. ppb sebanyak pengurus sipil hanya pengurus. partai demokrat sebanyak pengurus sipil sebanyak pengurus. partai hanura sebanyak pengurus sipil sebanyak pengurus. pkb sebanyak pengurus sipil sebanyak pengurus. pdip sebanyak pengurus sipil sebanyak pengurus. ppp sebanyak pengurus sipil sebanyak pengurus. pkpi sebanyak pengurus sipil sebanyak pengurus. adapun partai gerindra sebanyak pengurus, sementara sipil sebanyak pengurus. dalam proses verifikasi faktual, angka yang disampaikan oleh kpu jumlah pengurus partai gerindra sebanyak pengurus. terdapat partai politik yang berkurang jumlah pengurusnya disebabkan oleh pengurus yang meninggal dan atau mengundurkan diri yaitu partai demokrat orang, pkb orang, ppp orang dan pkpi orang. perbedaan jumlah data kemenkumham dengan sipil menimbulkan perbedaan dalam penentuan dasar verifikasi selanjutnya yaitu pemenuhan keterwakilan persen perempuan. perbedaan jumlah pengurus menimbulkan perbedaan dalam penghitungan keterwakilan persen sebagaimana tabel bawah ini: partai jumlah pengurus kemenkumham mengundurkan diri meninggal jean jess femorata jayapura pasa lek apem jari o terdapat perbedaan dasar verifikasi oleh kpu mana dalam proses penentuan basis verifikasi faktual, kpu mendasarkan pada data sipil untuk partai pan, pbb, nasdem, demokrat, dan hanura pada tanggal januari perbedaan data terjadi pada pan, pbb, demokrat dan hanura sehingga basis sipil yang menjadi dasar bagi kpu lebih sedikit jumlahnya dari kemenkumham. sementara partai nasdem data sipil dengan kemenkumham jumlahnya sama. selanjutnya, kpu mendasarkan pada data kemenkumham untuk partai golkar, pkb, pdip, pks, ppp, dan pkpi pada tanggal januari pengurus partai politik yang kemenkumham lebih banyak dari data sipil yaitu pkb, pdip, gerindra, ppp, dan pkpi. sementara partai golkar dan pks data kemenkumham dan sipil sama. khusus untuk partai gerindra, data sipil sebanyak dan kemenkumham sebanyaksipil sebanyak dan menyampaikan kpu sebanyak orang sebagaimana tabel bawah ini: jumlah pengurus berdasarkan jumlah kemenkumham dasar partai politik peni verifikasi mengundurkan diri meninggal (pan oo apa pas poso poso nasdem seo |brokat |corak lpb oo (ppp sja lo. ban bak jeep jer bahwa berdasarkan hasil pengawasan dalam hal keterpenuhan keterwakilan persen perempuan, terdapat dua basis jumlah kepengurusan yang berbeda yaitu dengan basis sipil dan basis kemenkumham. implikasi dari kedua basis tersebut dapat dijelaskan terhadap masing masing partai politik sebagai berikut: ii. partai amanat nasional pan) memiliki orang pengurus kemenkumham. syarat keterpenuhan persen perempuan berdasarkan adalah orang. tetapi dalam sipil tercatat hanya orang dengan pengurus perempuan. kpu menggunakan data sipil untuk menjadi basis verifikasi faktual. pada saat verifikasi faktual terdapat pengurus yang tidak hadir, kemudian menyusul verifikasi faktual kantor kpu ri. ii. partai bulan bintang pbb) memiliki orang pengurus dalam kemenkumham. syarat keterpenuhan persen perempuan adalah orang. tetapi dalam sipil jumlah pengurus sebanyak orang sehingga syarat keterwakilan sebesar orang. pada saat verifikasi faktual, pengurus perempuan sebanyak orang dan dinyatakan memenuhi syarat ms) oleh kpu. iii. partai nasdem. data pengurus partai nasdem antara kemenkumham dengan sipil sama yaitu sebanyak orang pengurus. dasar verifikasi kpu menggunakan sipil ataupun kemenkumham sebanyak orang pengurus perempuan dipenuhi oleh partai nasdem dan dinyatakan memenuhi syarat ms) oleh kpu ri. iv. partai demokrat memiliki orang pengurus kemenkumham. syarat keterpenuhan persen perempuan berdasarkan sebesardemokrat dapat menghadirkan pengurus perempuan sebanyak orang dan pengurus perempuan tidak hadirpartai hanura memiliki orang pengurus kemenkumham. syarat keterpenuhan persen perempuan berdasarkan sebanyakhanuravi. data pengurus partai golkar antara kemenkumham dengan sipil sama yaitu orang pengurus. dasar melalui pemilihan umum, sementara pemilihan gubernur, bupati, dan walikota disebutkan dipilih secara demokratis, mestilah dimaknai secara sistematis, dengan pendekatan penguatan sistem presidensial yang disebabkan oleh jadwal pelaksanaan pemilu seenaknya, bahwa dalam kerangka politik hukum indonesia, pemilihan gubernur, bupati, dan walikota dipilih secara langsung, serta tugas, fungsi, dan wewenang dari gubernur, bupati, dan walikota dalam kerangka otonomi daerah, mengharuskan adanya irisan kepentingan dan kewenangan dalam fungsi chess and balances dengan dprd daerah masing masing. dalam konteks ini, menurut pemohon, hubungan dua lembaga, antara dprd dan kepala daerah, tidaklah bisa dilepaskan dari proses pemilihannya, khususnya jadwal pelaksanaan pemilu seenaknya: bahwa kenyataannya, pemilihan gubernur, bupati, dan walikota yang tidak serentak dengan pemilihan dprd, menghadirkan konfigurasi politik berbeda beda, serta membuat tidak efektifnya jalannya pemerintahan, dan ini tentu saja mempengaruhi kerja kerja penguatan sistem presidensial sekaligus efektifitas berjalannya otonomi daerah, bahwa pertanyaan pentingnya adalah, apakah bisa pemilihan kepala daerah digabungkan pelaksanaannya dengan pemilihan dprd yang secara eksplisit disebutkan dalam uud yang merupakan bagian dari pemilihan umum. menurut pemohon, karena asas, prinsip, dan penyelenggara, serta rangkaian tahapan pemilihan kepala daerah tidak ada yang berbeda dengan pemilihan dprd, pemilihan kepala daerah dapat dilaksanakan bersamaan dengan pemilihan dprd. sebab dengan menyelenggarakan pemilihan dprd dengan pemilihan kepala daerah secara bersamaan akan menghasilkan pemilihan kepala daerah dan pemilihan anggota dprd yang jauh lebih kredibel, lebih rasional, dan memberikan rasionalitas terhadap verifikasi kpu menggunakan kemenkumham sebanyak orang pengurus perempuan dipenuhi oleh partai golkar dan dinyatakan memenuhi syarat ms) oleh kpu ri. vii. pkbpkbviii. pdip memiliki pengurus kemenkumham dan pengurus sipil. syarat keterpenuhan persen perempuan berdasarkan sebesar orang. pdiix. data pengurus pks antara kemenkumham dengan sipil sama yaitu sebanyak orang. dasar verifikasi kpu menggunakan kemenkumham sebesar orang pengurus perempuan dipenuhi oleh pks dan dinyatakan memenuhi syarat ms) oleh kpu ri. xx. partai gerindra memiliki data sipil sebanyak dan kemenkumham sebanyak orang.orang, sipil sebanyak orang dan menyampaikan kpu sebanyak orang. keterpenuhan keterwakilan persen perempuan berdasarkan kemenkumham sebanyak orang, berdasarkan hitungan sipil sebanyak orang dan berdasarkan pernyataan kpu sebanyak orang. pada saat verifikasi jumlah perempuan yang hadir sebanyak orang dan dinyatakan memenuhi syarat ms) oleh kpu ri. xi. pppterdapat orang yang mengundurkan diri dari kepengurusan. ppxii. pkpiyang digunakan oleh kpu adalah orang. pkpi dapat menghadirkan pengurus perempuan sebanyak orang sehingga dinyatakan belum memenuhi syarat oleh kpu dan akan melakukan perbaikan. ses sp: james pas paso a jajmasoea paspor foemorsat po2sa pos es por jejuanura po5a7 pas pasa pss pos po, iowa |ea lelo jer o ao pose pss as pol ro jajar sea emma pada a majene pass eos oo, aon apabila terdapat perbedaan dokumen antara hardcore dengan data softcopy sipil, maka kpu menjadikan dokumen hardcore sebagai dokumen yang sah. pengawasan partai politik yang tidak memenuhi syarat tms) sebelum perbaikan bahwa kpu telah menetapkan partai politik peserta pemilihan umum tahun dengan keputusan nomor pl. kpt kpu sebanyak (empat belas) partai politik yang memenuhi syarat peserta pemilu yaitu partai amanat nasional, partai berkarya, partai demokrasi indonesia perjuangan, partai demokrat, partai gerakan indonesia raya, partai gerakan perubahan indonesia, partai golongan karya, partai hati nurani rakyat, partai keadilan sejahtera, partai kebangkitan bangsa, partai nasdem, partai persatuan indonesia, partai persatuan pembangunan, dan partai solidaritas indonesia. bahwa kpu menetapkan (dua) partai politik yang tidak memenuhi syarat sebagai peserta pemilu yaitu partai bulan bintang dan partai keadilan dan persatuan indonesia. kpu juga menetapkan (tujuh) partai politik tidak memenuhi syarat administratif sehingga tidak dapat dilakukan verifikasi dan dinyatakan tidak memenuhi syarat sebagai peserta pemilihan umum yaitu partai bhinneka indonesia, partai indonesia kerja, partai islam damai aman, partai pengusaha dan pekerja indonesia, partai rakyat, partai republik, dan partai swara rakyat indonesia. bahwa pengawasan terhadap proses verifikasi partai politik menghasilkan sejumlah partai politik yang tidak memenuhi syarat tms) seluruh provinsi. terdapat sejumlah partai politik yang tms kabupaten kota tetapi masih dalam batas persen keterpenuhan provinsi. status tms disebabkan karena partai politik tidak mendaftar daerah tersebut, tidak menyerahkan berkas dan tidak memenuhi syarat yang ditetapkan. bahwa hasil pengawasan memfokuskan kepada (dua) partai politik yang dinyatakan tidak memenuhi syarat tms) oleh kpu yaitu partai bulan bintang dan partai keadilan dan persatuan indonesia. hasil ini digunakan untuk memberikan gambaran terkait proses verifikasi yang dilakukan oleh kpu dan mendapatkan pengawasan oleh bawaslu provinsi dan pengawas kabupaten kota. pada saat menetapkan status kedua partai tersebut, kpu tidak menerbitkan berita acara yang memuat detail alasan dan subtansi keterpenuhan sehingga kedua partai tersebut dinyatakan tidak memenuhi syarat tms). bahwa pengawasan dilaksanakan secara menyeluruh terhadap kepengurusan, keberadaan kantor, keanggotaan, dan keterwakilan perempuan.. dalam hal kepengurusan, hasil pengawasan diantaranya adalah ketua, sekretaris, dan bendahara tidak sesuai dengan yang ada sipil, pengurus harian dilakukan verifikasi faktual melalui video call, ksb tidak dapat menunjukkan kta dan ktp, pengurus mengundurkan diri, sedang proses pergantian pengurus, tidak dapat menunjukkan kta dan ktp saat video call, pengurus belum e ktp dan pengurus tidak sanggup menghadirkan anggotanya. adapun keberadaan kantor, hasil pengawasan adalah kantor tidak memenuhi syarat, tidak ada surat domisili menyatakan tidak siap untuk diverifikasi, kantor kondisi ditembak saat verifikasi dan masa kontrak tidak sesuai dengan tahapan pemilu berakhir. bahwa hasil pengawasan keanggotaan adalah nomor kta tidak sesuai, ktp belum elektronik, nik tidak sesuai, terdapat keadaan internal, terdapat anggota bawah umur, tidak hadir dinyatakan memenuhi syarat ms), perubahan data sipil sehingga merubah angka sampling, anggota tidak dihadirkan untuk verifikasi dan tidak melanjutkan verifikasi saat masa perbaikan. beberapa pelanggaran dan perbaikan verifikasi partai politik bahwa berdasarkan hasil pengawasan bawaslu dalam, hal tersebut dapat dilihat dalam tabel bawah ini: ksb tidak sulawesi sesuai dengan minahasa utara sipil sekretaris dihubungi lahat sumatera melalui video selatan call ksb tidak dapat sulawesi menunjukkan esa utara ktp pengurus mengundurkan kota sukabumi jawa barat diri sedang proses pergantian mimika papua kepengurusan tidak dapat menunjukkan kta dan kta lombok utara ntb saat video call pengurus belum e ktp lombok utara pengurus tidak sanggup pemalang jawa tengah menghadirkan anggota kantor tidak memenuhi minahasa selatan sulawesi syarat tidak ada surat domisili lombok utara menyatakan tidak siap untuk kota madiun jawa timur dilakukan verifikasi kantor kondisi ditembak sleman yogyakarta saat verifikasi masa kontrak tidak sampai masa tahapan jembrana pemilu berakhir nomor kta sigi sulawesi tidak sesuai tengah ktp belum elektronik kabupaten bandung nik tidak megan kabupaten bandung jawa barat internal anggota anak mataram ntb dibawah umur tidak hadir dinyatakan gunung kidul yogyakarta keanggotaan perubahan data sipil sehingga merubah badung angka pengambilan sample anggota tidak dihadirkan untuk kudus jawa tengah verifikasi tidak melanjutkan jepara jawa tengah verifikasi data tata keterwakilan persen. keterwakilan kalimantan perempuan nol singkawang barat perempuan baba kepatuhan kpu verifikasi kpu fokus lainnya pengawasan partai politik yang tidak memenuhi syarat tms) setelah perbaikan bahwa hasil pengawasan penelitian administrasi dan penelitian administrasi hasil perbaikan, pengawasan, dan kabupaten kota dengan daftar partai politik yang tidak memenuhi syarat tms) adalah sebagaimana berikut: kalimantan: bahwa berdasarkan hasil pengawasan kalimantan terdapat partai politik yang tms yaitu pkpi mempawah kalimantan barat), mahakam ulu kalimantan timur), partai berkarya katingan kalimantan tengah), pbb tanah laut kalimantan selatan), kutai barat dan kutai timur kalimantan timur), demokrat kutai kartanegara: pks mahakam ulu: pkb samarinda, ppp samarinda, psi mahakam ulu dan berau kalimantan timur). sehingga terdapat status partai politik kalimantan yang dinyatakan tidak memenuhi syarat tms) sebagaimana tabel bawah ini: kalimantan kalimantan kalimantan kartanegara pks mahakam ulu kutai barat, pkpi mahakam ulu kalimantan timur pkb samarinda madi |samaran mahakam banten, jawa, dan bali bahwa berdasarkan hasil pengawasan jawa terdapat partai politik yang tms yaitu pan pati, hanura sukoharjo: gerindra klaten: pbb tegal, kendal dan pemalang: pkpigrobogan, kota magelang, jepara, karanganyar dan pati, partai berkarya tegal, sukoharjo, demak, cilacap: partai garuda cilacap dan kudus jawa tengah), hanura bandung dan kuningan: pks purwakarta, pbb kota depok, kab. purwakarta, kab. subang, kab. sukabumi, pkpi kab. bandung, ciamis, kab. cianjur, kab. garut, kab. indramayu, kota bandung, kota bekasi, kab subang, kab sukabumi jawa barat): pkpi probolinggo, sampang, kota probolinggo, sidoharjo, gresik, lamongan, kota malang, mojokerto, ngawi dan ponorogo: pbb kab. lumajang dan kab. tulungagung jawa timur), pks gianyar dan bangli, pbb badung dan tabanan, pkb bangli dan karangasem: ppp gianyar dan bangli: psi jembrana dan tabanan, partai garuda karangasem: pbb pandeglang dan kota tangerang, pkpi pandeglang: ppp lebak. sehingga terdapat status partai politik banten, jawa, dan bali yang dinyatakan tidak memenuhi syarat tms) sebagaimana tabel bawah ini: mana bls pbb kendal, pemalang cilacap, banjarnegara kudus, batang, demak, pemalang, wonogiri, kendal, purbalingga, pkpi sukoharjo, wonosobo, purworejo, kab. tegal, grobogan, kota magelang, jepara, karanganyar, kab. pati tegal, sukoharjo, berkarya demak, cilacap kudus kab. hanura bandung, kab. kuningan kab. kota depok, kab. purwakarta, pbb kab. subang, kab. jawa sukabumi barat kab bandung, ciamis, kab cianjur, kab pkpi garut, kab indramayu, kota bandung, kota bekasi, angle pemerintahan yang terpilih pascapemilu lebih efektif dan kuat, guna mewujudkan tujuan pemilu dan demokrasi itu sendiri: bahwa pertanyaan berikutnya adalah, apakah isu waktu penyelenggaraan pemilu adalah isu konstitusionalitas sebuah norma atau hanya terbatas pada isu realitas waktu penyelenggaraan pemilu saja yang menjadi kewenangan pembentuk undang undang. menurut pemohon, ketentuan norma dalam guo terkait pengaturan pemilu serentak, sebagaimana pula diputus oleh mahkamah pada putusan putusan sebelumnya merupakan isu konstitusional yang sangat penting dipertimbangkan dan diputus oleh mahkamah. bahwa dalam putusan mahkamah nomor puu xvi khususnya pada bagian pertimbangan hukum pada angka halaman mahkamah mengatakandimana mahkamah pada dasarnya berpendapat bahwa setiap putusannya yang menyangkut legal policy, bahwa sesuatukota menjaditu prinsip rasionalitas. oleh sebabkota menjadi berjumlah orang (tiga) orang di , badung, pkb bangii, karangasem gianyar, jembrana, sewa ramon probolinggo, sampang, kota probolinggo, pkpi sidoarjo, jawa gresik, timur pkpi lamongan, kota malang, mojokerto, ngawi, timur ponorogo kab. pbb lumajang, pbb kab. tulung agung pandeglang, pbb kota tangerang banten sama sumatera bahwa berdasarkan hasil pengawasan sumatera terdapat partai politik yang tms yaitu pdip agam, hanura agam: pkpi tanah datar dan limapuluh kota, pkb agam, ppp padang panjang, psi agam sumatera barat), hanura tanjung jabung barat, pkpi tanjung jabung barat, pkb bungo dan kerinci, psi tanjung jabung barat, partai berkarya tanjung jabung barat jambi): pbb rokan hilir, ppp rokan hilir riau), pbb muko muko, psi bengkulu selatan dan rejang lebong, partai berkarya rejang lebong bengkulu), pkpi belitung timur, pkb bangka barat, psi belitung bangka belitung), pkb lampung tengah lampung): pkpi oku selatan sumatera selatan), pkb karo, pkpi deli serdang, simalungun dan tanjung balai, partai garuda simalungun dan medan, berkarya padang sidempuan: pan simalungun, hanura simalungun: nasdem simalungun: pbb simalungun, samosir dan tapanuli utara, gerindra tebing tinggi sumatera utara), pkpi natuna kepulauan riau). sehingga terdapat status partai politik sumatera yang dinyatakan tidak memenuhi syarat tms) sebagaimana tabel bawah ini: guna tanah datar, pkpi limapuluh sumatera kota barat panjang tanjung hanura jabung barat tanjung pkpi jabung barat fefammtea tanjung tanjung berkarya jabung barat riau bengkulu bengkulu psi selatan, rejang lebong berkarya rejang lebong pkpi lea) belitung timur bangka belitung pkb bangka barat foam lampung eos sumatera deli serdang, pkpi simalungun, tanjung balai medan, padang sumatera simalungun, samosir, pbb tapanuli utara gerindra tebing tinggi kepulauan sat sulawesi, papua, dan ntb bahwa berdasarkan hasil pengawasan sulawesi terdapat partai politik yang tms yaitu pdip bolmong timur, golkar bolmong timur, pan minahasa, gerindra kepulauan talaud, pks kepulauan talaud: berkarya bitung dan minahasa sulawesi utara), pan teluk wondama, gerindra teluk bintuni, pks tambrauw, pbb teluk wondama, kaimana, maybrat dan manokwari selatan) pkpi raja ampat, pkb teluk wondama, ppp raja ampat dan berkarya teluk wondama papua barat), pks lombok utara dan psi lombok utara ntb), berkarya kolaka timur, kolaka barat dan muna barat: garuda kolaka timur, muna barat dan konawe kepulauan, pkpi bombana, kolaka timur dan kolaka utara: pkb buton selatan: pbb wakatobi, ppp konawe, pks konawe utara, psi konawe utara, konawe selatan, kolaka utara dan wakatobi sulawesi tenggara). sehingga terdapat status partai politik sulawesi, papua dan ntb yang dinyatakan tidak memenuhi syarat tms) sebagaimana tabel bawah ini: timur bolmong utara bitung, berkarya tata papua pan wondama barat gerindra (ketuk bintuni teluk wondama, pbb kaimana, maybrat, pkpi raja ampat teluk teluk banggai parigi moutong, pkpi banggai kepulauan, morowali sulawesi banggai, banggai psi laut, morowali uol morowali lombok psi lombok utara kolaka utara, berkarya muna barat, kolaka timur kolaka garuda timur, muna barat, sulawesi konawe tenggara bombana, pkpi kolaka timur, buton konawe konawe utara, konawe psi selatan, kolaka utara, wakatobi amat pengawasan verifikasi partai bulan bintang pbb) bahwa berdasarkan hasil pengawasan bawaslu menunjukkan, terdapat kabupaten kota (dua belas) provinsi partai bulan bintang dinyatakan tidak memenuhi syarat tms). daerah tersebut adalah tegal, kendal, pemalang jawa tengah), kota depok, purwakarta, subang, sukabumi jawa barat), tabanan dan badung bali), lumajang dan tulungagung jawa timur), tanah laut kalimantan selatan), rokan hilir riau), poso dan banggai sulawesi tengah), muko muko bengkulu), kutai barat dan kutai timur kalimantan timur), tapanuli utara, toba samosir dan simalungun sumatera utara), wakatobi sulawesi utara) kota tangerang dan pandeglang banten) sebagaimana tabel bawah ini: semua pengurus ketua, sekretaris dan bendahara mengundurkan diri sejak tegal tahun tetapi surat pengunduran diri dibuat pada saat akan dilakukan verifikasi parpol tanggal januari jawa tengah tms, alamat domisili tidak jelas dan pengurus tidak dapat ditemui. kota depok tidak menyerahkan berkas tms, tidak terpenuhinya syarat purwakarta minimal jumlah keanggotaan jawa barat tms, tidak terpenuhinya syarat minimal subang jumlah keanggotaan sukabumi tms, tidak terpenuhinya syarat minimal jumlah keanggotaan tidak memiliki kepengurusan tidak memiliki kepengurusan tms, syarat minimal keanggotaan lumajang tidak terpenuhi jawa timur tms, masa perbaikan tidak tulungagung menyerahkan berkas tanah laut tms, tidak ada keterangan selatan riau rokan hilir tidak menyerahkan berkas sulawesi tms, tidak ada keterangan tengah tms, tidak ada keterangan bengkulu muko muko tms, tidak ada keterangan kalimantan. kutai barat tidak menyampaikan berkas tapanuli utara tidak mendaftar sumatera tms, tidak ada keterangan utara tms, tidak ada keterangan sulawesi tms, tidak menyampaikan berkas kota tms, tidak memenuhi syarat banten tangerang minimal jumlah keanggotaan. pandeglang tms, tidak ada keterangan. bahwa berdasarkan hasil pengawasan informasi atas tms partai bulang bintang yaitu ketidakbenaran pengurus, tidak menyerahkan berkas, tidak memenuhi syarat, pengurus dan anggota tidak dihadirkan, tidak memenuhi syarat minimal keanggotaan dan melakukan pendaftaran daerah yang bersangkutan. berdasarkan hasil pengawasan provinsi papua barat, dimana pbb dinyatakan tidak memenuhi syarat persen provinsi adalah sebagai berikut: dalaman dus dalam dus teluk wondama 000p ous tidak ada pengurus ada pengurus sal gamma das maybrat tidak ada pengurus manokwari selatan pop tidak menyerahkan berkas bahwa berdasarkan hasil pengawasan terdapat (empat) kabupaten yaitu teluk wondama, kaimana, maybrat, dan manokwari selatan dimana partai bulan bintang dinyatakan tidak memenuhi syarat tms) sehingga tidak memenuhi persen pemenuhan syarat provinsi. kondisi inilah yang menyebabkan pbb tms level nasional dan dinyatakan tidak mengikuti pemilu oleh kpu. adapun keterangan hasil pengawas per daerah adalah sebagai berikut: teluk wondama, tidak ada pengurus. hasil pengawasan pbb tidak ada kepengurusan teluk wondama, tidak ada pengurus. hasil pengawasan pbb tidak ada kepengurusan: kaimana, tidak mendaftar tidak ada pengurus. sejak tanggal oktober sampai penetapan, pbb tidak melakukan pengisian sipil. panas telah menyurati pbb tetapi tidak ada respon: maybrat, tidak ada pengurus: dan manokwari selatan, tidak menyerahkan berkas. pengawasan verifikasi partai keadilan dan persatuan indonesia pkpi) bahwa berdasarkan hasil pengawasan bawaslu menunjukkan, terdapat kabupaten kota provinsi partai keadilan dan persatuan indonesia pkpi) dinyatakan tidak memenuhi syarat tms). yaitu pati, karanganyar, jepara, kota magelang, grobogan, tegal, wonosobo, purworejo, sukoharjo, purbalingga, kendal, wonogiri, pemalang, demak, batang, kudus, banjarnegara, dan cilacap jawa tengah), mempawah kalimantan barat), raja ampat papua barat). kemudian bandung, ciamis, cianjur, garut, indramayu, kota bandung, kota bekasi, subang, dan sukabumi jawa barat), belitung timur bangka belitung), limapuluh kota dan tanah datar sumatera barat), tanjung jabung barat jambi), kota probolinggo, probolinggo, sayang, sidoarjo, gresik, lamongan, kota malang, mojokerto, ngawi, ponorogo jawa timur), parigi moutong, nagai kepulauan, dan morowali sulawesi tengah). oku selatan sumatera selatan), mahakam ulu kalimantan timur), natuna kepulauan riau), deli serdang, simalungun, dan tanjung balai sumatera utara), bombana, kolaka timur, kolaka utara, dan kolaka sulawesi tenggara), dan pandeglang banten) sebagaimana tabel bawah ini: tms, kta ketua tdk ada, kabupaten pati keterwakilan perempuan kurang dari karanganyar tms, tidak memenuhi syarat any minimal jumlah keanggotaan. tms. kurang dalam jepara keanggotaan dan tidak melakukan perbaikan kota menelan tms, tidak memenuhi syarat minimal jumlah keanggotaan tms, tidak ada pengurusan hanya diverifikasi kepengurusan, jawa tengah sedangkan untuk keanggotaan parpol kabupaten tegal pkpi tidak menyerahkan keanggotaannya dari awal kpu kab. tegal tms, tidak ada keterangan tms, tidak memenuhi syarat minimal jumlah keanggotaan dan tidak purworejo terpenuhinya syarat minimal sebaran kepengurusan kecamatan tms, tidak dapat menghadirkan sukoharjo semua pengurus dan tidak menghadirkan semua anggota yang masuk dalam sampel. tms, saat verifikasi tidak ada purbalingga pengurus yang hadir. bahwa penyelenggaran pemilu serentak dengan lima kotak suara secara sekaligus, telah secara nyata menimbulkan kerumitan bagi pemilih dalam memberikan pilihan politiknya. terkait hal ini akan kami jelaskan dalam rangkaian argumentasi berikutnya, yang dibuktikan dengan penelitian yang dilakukan oleh lembaga ilmu pengetahuan indonesia. inilah yang membuat pemilu serentak lima kotak menjadi irasional bagi pemilih, karena mesti menghadapi surat suara yang banyak, jumlah calon yang banyak, sehingga mustahil pula kita akan berharap pemilih akan rasional dalam memberikan pilihan politiknya: bahwa selain memberatkan bagi pemilih, pemilu serentak lima kotak juga telah menunjukkan bahwa penyelenggaraannya meningkatnya suara tidak sah, sehingga ini jelas merendahkan derajat keterwakilan pemilih dalam sebuah proses pemilu. terkait dengan kuantitas suara tidak sah akan dijelaskan pada poin argumentasi berikutnya: bahwa selain itu, dalam pertimbangan hukum mahkamah dalam poin putusan nomor puu xvi halaman mahkamah menyebutkan, dan menjamin pemenuhan prinsip kedaulatan rakyat : bahwa berdasarkan pertimbangan mahkamah atas, jika jumlah anggota kpu kabupaten kota serta anggota panitia pemilihan kecamatan ppk) yang tugasnya menyelenggarakan teknis tahapan pemilu dipertimbangkan dari aspek manajemen pemilu untuk menjamin pemenuhan kedaulatan rakyat, tentulah hal yang jauh lebih mendasar dari itu, yakni tentang desain keserentakan pemilu yang berdampak kepada manajemen pemilu, mulai dari beban kerja penyelenggara, besarnya suara tidak sah, dan keluhan faktual pemilih bahwa pemilu serentak menyulitkan,. tms, menyatakan tidak sanggup wonogiri untuk melakukan perbaikan berkas dengan menandatangi surat perayaan bermaterai. tms, alamat domisili tidak jelas dan pemalang pengurus tidak dapat ditemui saat verifikasi. demak tms, tidak terpenuhinya syarat minimal jumlah keanggotaan. tms, tidak menyerahkan berkas salinan tidak dapat mendatangkan pengurus partai banjarnegara tms, tidak terpenuhinya syarat minimal keanggotaan partai pkpi tidak memenuhi syarat kepengurusan karena masih yang lama, ketua belum ganti, yang tercantum masih ketua yang cilacap lama dan orangnya sudah meninggal dunia, bendahara masih diskusikan karena belum tetapkan, anggota belum ada yang mempunyai kta, sampel partai juga tidak ada kalimantan mempawah tms, tidak dapat menghadirkan barat pengurus papua barat raja ampat tms, tidak ada keterangan. kabupaten bandung tms, tidak ada keterangan tms, tidak menyerahkan dokumen jawa barat kabupaten cianjur tms, tidak ada keterangan kabupaten garut tms, tidak ada keterangan kabupaten tms, tidak ada keterangan indramayu kota bandung tms, sipil tidak diperbarui hingga februari kota bekasi tms, tidak ada keterangan kabupaten subang tms, tidak ada keterangan kabupaten tms, tidak ada keterangan fog belitung| belitung timur tidak menyampaikan keanggotaan kepengurusan limapuluh kota tms, tidak melakukan pendaftaran sumatera barat tanah datar tms, tidak melakukan pendaftaran jambi tanjung tidak menyerahkan berkas jabung barat kota probolinggo tms, tidak dilakukan verifikasi sampan tms, kepengurusan dan syarat pang minimal keanggotaan tidak terpenuhi tms, ktp dan kta berbeda serta kab. probolinggo tidak memenuhi syarat minimal keanggotaan tms, tidak memenuhi syarat minimal sidoarjo keanggotaan jawa timur tms, tidak memenuhi syarat minimal gresik keanggotaan lamongan tms, tidak memenuhi syarat minimal lamongan keanggotaan tms, domisili kantor dan tidak kota malang memenuhi syarat minimal keanggotaan kab. mojokerto tms, tidak memenuhi syarat minimal keanggotaan tms, tidak memenuhi syarat minimal keanggotaan tms, tidak dilakukan verifikasi parigi moutong tidak menyerahkan berkas sulawesi tengah banggai kepulauan tidak menyerahkan berkas tidak menyerahkan berkas tms, sebaran kepengurusan tidak sumatera oku selatan sampai dari jumlah kecamatan yang ada oku selatan. mahakam ulu tms, tidak memiliki kepengurusan kepulauan riau kab. natuna tms, tidak memiliki kepengurusan deli serdang tms, tidak memenuhi syarat minimal jumlah keanggotaan sumatera utara tms, tanpa keterangan tms, tanpa keterangan bombana tms, tidak menyerahkan berkas pendaftaran kolaka timur tms, tidak menyerahkan berkas sulawesi pendaftaran tenggara kolaka utara tms, tidak menyerahkan berkas pendaftaran kolaka tms, tidak menyerahkan berkas pendaftaran pandeglang tms, tidak ada keterangan bahwa berdasarkan hasil pengawasan informasi status tms partai keadilan dan persatuan indonesia adalah tidak menyampaikan berkas, tidak memiliki kepengurusan, tidak memenuhi syarat minimal keanggotaan, tidak melakukan pendaftaran, tidak memperbaiki data sipil, tidak melakukan perbaikan, tidak memenuhi syarat yang ditentukan, tidak diperbarui, dan kurang menghadirkan minimal keanggotaan. bahwa berdasarkan hasil pengawasan menunjukkan, terdapat (tiga) provinsi yaitu jawa barat, jawa tengah, dan jawa timur dimana pkpi tidak memenuhi keterpenuhan persen provinsi. jawa tengah pkpi hanya memenuhi provinsi dari provinsi yang disyaratkan, jawa barat provinsi dari provinsi yang disyaratkan dan jawa timur memenuhi provinsi dari provinsi yang disyaratkan sebagaimana tabel bawah ini:jawa grobogan, kota tengah magelang, jepara, karanganyar, kab. pati kab bandung, ciamis, kab cianjur, kab. garut, kab indramayu, kota bandung, kota awa haa bekasi, kab subang, kab sukabumi probolinggo, jawa sampang, kota probolinggo, sidoarjo, timur gresik penanganan pelanggaran administrasi pada tahapan pendaftaran partai politik bahwa pada tahapan pendaftaran partai politik bawaslu telah memutus (sepuluh) perkara penanganan pelanggaran administrasi sebagaimana dijelaskan dalam tabel bawah ini: hanorpusan par atap matanmerintahkan kpu memperbaiki tata cara dan prosedur pendaftaran pkpi dengan menerima dokumen pendaftaran hendrawarm sesuai ketentuan dan dr. dan adm wsl imam kpu undang undang nomor pemilu x anchor tahun tentang salah, s.h.kpital ramdansyah puri memerintahkan kpu memperbaiki tata cara dan prosedur pendaftaran partai idamanartai idamanomisi pemilihan umum melakukan pelanggaran administrasi. memerintahkan kepada komisi pemilihan umum untuk memperbaiki tata cara, proses pendaftaran dengan menerima kembali dokumen pendaftaran partai bulan prof. dr. bintang sesuai ketentuan yusril iha dan adm wsl | mahendra kpu tahun pemilu x dan ir. ardiansyah memerintahkan komisi noor, pemilihan umum untuk melakukan pemeriksaan kelengkapan dokumen persyaratan pendaftaran partai bulan bintangdibacakan ini. pemilu x singh. memerintahkan kepada komisi pemilihan umum untuk memperbaiki tata cara, dan prosedur pendaftaran partai bhinneka indonesia dengan menerima kembali dokumen pendaftaran sesuai ketentuan danbhinneka indonesia secara fisik.dibacakan ini. menyatakan laporan nomor adm wsl pemilu x oosapwewsu sudan atas dugaan pemilu x puri pelanggaran administratif pemilu oleh kpu tidak samson terbukti secara sah dan meyakinkan menyatakan kpu telah melakukan pelanggaran d0e admewsl daniel administrasi tentang tata cara dan prosedur pemilu x hutapea dan puri pendaftaran partai politik ikhtiar lagi peserta pemilu: memerintahkan kpu memperbaiki tata cara dan prosedur pendaftaran partai pengusaha dan pekerja indonesipartai pengusaha dan pekerja indonesia secara fisik:: memerintahkan kepada komisi pemilihan umum memperbaiki tata cara adm wsl dan prosedur pendaftaran partai item lung2oi7 harsono kpu republik dengan menerima dokumen pendaftaran sesuai ketentuan dan nomorepublik secara fisik, memerintahkan komisi pemilihan umumnggalan administrasi: memerintahkan kepada komisi pemilihan umum untuk melakukan perbaikan tata cara, proses pendaftaran dengan menerima kembali dokumen persyaratan pendaftaran partai rakyat sesuai ketentuan adm wsl | ketut kpu dan pemilu x tenangakyat secara fisik,telah melakukan pelanggaran drs. yusuf administratif tentang tata alpha rizal, se, kpu cara dan prosedur pendaftaran partai politik peserta pemilu: memerintahkan komisi pemilihan umum memperbaiki tata cara dan prosedur pendaftaran partai swara rakyat indonesia partido)artai swara rakyat indonesia partido) secara fisik: memerintahkan komisi pemilihan umum: memerintahkan kpu memperbaiki tata cara dan prosedur adm wsl | jose pendaftaran partai pemilu x purnomo kpu indonesia kerjmenjadi penting untuk dipertimbangkan oleh mahkamah konstitusionalitasnya, bahwa berdasarkan uraian diutuslah kemudian, penting bagi mahkamah untuk mengubah pendiriannya tentang apa yanggubernur, bupati, dan walikota, tentang desain pemilu serentak lima kotak tak sesuai dengan asas pemilu dalam undang undang dasar bahwa asas pemilu dalam uudharuslah menjadi basis bertindak, untuk menentukan desain sistem pelaksanaan pemilu indonesia. setiap desain pelaksanaan pemilu, mulai sistem pelaksanaan, pelaksanaan setiap tahapan pemilu, hingga sampai kepada penetapan hasil pemilu mesti dilaksanakan secara langsung, umum, bebas rahasia, jujur, dan adil: bahwa asas penyelenggaraan pemilu indonesia yang disebutkan jelas dalam teks konsitusi yakni, langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil, adalah prasyarat kumulatif yang tidak bisa dilepaskan antara yang satu dengan yang lain. lebih dari itu, selain mesti dipenuhi secara kumulatif, asas pemilu tersebut mesti tercermin dengan jelas, pasti, dan presisi dalam desain penyelenggaraan pemilu: bahwa adanya kata dilaksanakan dalam uud tentu saja merujuk kepada sistem penyelenggaraan pemilu yang disiapkan, agar sebuah penyelenggaraan pemilu betul betul sesuai dengan asas pemilu dan menjadi sebuah pelaksanaan pemilu yang demokratis dan konstitusional, partai indonesia kerja secara fisik: kpu untuk melaksanakan putusan ini paling lambat (tiga) hari kerja sejak putusan dibacakan. penyelesaian sengketa penetapan partai politik peserta pemilu bahwa setelah penetapan partai politik peserta pemilu bawaslu memeriksa dan menyelesaikan sengketa proses pemilu dengan putusan nomor ps.reg bawaslu!i1 yang dimohonkan oleh prof. dr. yusril iha mahendra, h., dan ir. ardiansyah noor, si., terhadap kpu ri. pokok permohonan dalam sengketa tersebut berkenaan dengan keputusan komisi pemilihan umum republik indonesial. ba kpu ! tanggal februari yang pada pokoknya menyatakan partai bulan bintang tidakdalam amar putusan tersebut bawaslu menyatakan partai bulan bintangain itu bawaslu juga memeriksa dan menyelesaikan sengketa proses pemilu dengan putusan nomor ps.reg bawaslu !i1 yang dimohonkan oleh prof. dr. a.m. hendropriyono, s.t., s.h., m.h. dan dr. imam anchor saleh, s.h., hum. terhadap kpu ri. pokok permohonan dalam sengketa tersebut berkenaan dengan tindakan yang dilakukan kpu pada tanggal februari yang menerbitkan objek sengketa dalam bentuk keputusan kpu pl. kpt kpu!! kpu pl. ba kpu !i1? dan kpu pl. ba kpu yang pada pokoknya menyatakan pemohon tidak memenuhi syarat sebegai peserta pemilu dengan alasan pemohon dianggap tidak mampu memenuhi persyaratan kepengurusan, domisili kantor tetap, dan atau keanggotaan sebagian kabupaten kota. bahwa dalam amar putusan tersebut bawaslu menolak permohonan pemohon untuk seluruhnya. koordinasi dan instruksi bawaslu kepada jajaran pengawas pemilu, kpu, dan partai politik bahwa bawaslu dalam melakukan pengawasan melakukan koordinasi kepada kpu dan partai politik, serta telah mengeluarkan surat instruksi baik kepada jajaran pengawas pemilu terkait dengan tahapan verifikasi partai politik sebagaimana tertuang dalam tabel bawah ini: no| nomor surat perihal september peserta pemilu pemilu tahun pemilu tahun alat kerja pengawasan pendaftaran, penelitian detak m o0 administrasi, dan verifikasi faktual partai politik calon peserta pemilu tahun pengawasan penelitian administrasi terhadap panas oai persyaratan partai politik calon peserta pemilu tahun bawaslu pm. x1 pengawasan penelitian administrasi terkait tanggal november dugaan keanggotaan ganda partai politik penyampaian hasil pengawasan penelitian bawaslu pm. x1 administrasi partai politik calon peserta pemilu tahun pengawasan pendaftaran partai politik calon bawaslu pm. x1 peserta pemilu tahun pasca putusan tanggal november bawaslu permintaan kertas kerja hasil penelitian bawaslu pm. x11 administrasi dan data dugaan keanggotaan tanggal desember ganda sembilan) partai politik pasca putusan bawaslu bawaslu pm. xi1 pengawasan verifikasi faktual partai politik tanggal desember calon peserta pemilu tahun pelaksanaan pengawasan verifikasi partai (121k bawaslu em00. politik calon peserta pemilu tahun pasca putusan mahkamah konstitusi pengawasan pendaftaran dan verifikasi calon bawaslu anggota dpr dan dprd provinsi dan dprd kabupaten kota perbedaan verifikasi partai politik sebelum dan sesudah putusan mahkamah konstitusi bahwa pada dasarnya terdapat perbedaan verifikasi partai politik sebelum dan sesudah putusan nomor puu xv diantaranya sebagai berikut: bawaslu telah melakukan pengawasan secara melekat kepada kpu terkait pengawasan verifikasi partai politik sebagaimana yang diatur dalam pemilu. tahapan pendaftaran partai politik diatur dalam pkpu nomor tahun tentang tahapan, program, dan jadwal penyelenggaraan pemilihan umum tahun sebagaimana yang telah diubah dengan pmulai pada tanggal oktober sampai dengan november berdasarkan pkpu partai politik yang telah lulus verifikasi dan ditetapkan sebagai peserta pemilu terakhir wajib mendaftar kepada kpu dengan menyerahkan dokumen persyaratan. bahwa sebelum putusan kpu melakukan verifikasi terhadap partai politik yang bukan merupakan peserta pemilu terakhir, sedangkan terhadap partai politik peserta pemilu terakhir tidak diverifikasi ulang berdasarkan ketentuan pemilu. kemudian setelah adanya putusan nomor puu xv kpu melakukan verifikasi kepada semua partai politik termasuk partai politik peserta pemilu terakhir. verifikasi tersebut dilakukan dengan cara memeriksa keabsahan dan kebenaran persyaratan partai politik, calon peserta pemilu yang meliputi jumlah,perbedaan verifikasi partai politik lainnya yaitu pada proses verifikasi faktual persyaratan keanggotaan. tujuan dari adanya verifikasi faktual adalah untuk mencocokkan kebenaran dan kesesuaian dengan identitas anggota, pada kartu tanda anggota dan kartu tanda penduduk elektronik ktp) atau surat keterangan. perbedaan verifikasi faktual lainnya adalah sebagai berikut: sebelum putusan mk, proses verifikasi faktual persyaratan keanggotaan partai politik dilakukan dengan cara metode sensus atau metode sampel acak sederhana. metode sampel acak sederhana dilakukan apabila jumlah anggota partai politik lebih dari (seratus) orang, sedangkan apabila jumlah anggota partai politik bawah orang menggunakan sensus. terhadap metode ini tidak diatur mengenai penggunaan teknologi, melainkan verifikasi faktual dilakukan dengan cara menemui anggota partai politik, dan kpu kabupaten kota membentuk verifikator lapangan. contohnya metode acak sederhana untuk jumlah anggota lebih dari anggota orang jadi jumlah anggota yang wajib verifikasi adalah orang setelah putusan mk, proses verifikasi faktual persyaratan keanggotaan partai politik dilakukan dengan metode sampel dengan cara apabila:selain itu proses verifikasi faktual sesudah putusan dapat difasilitasi dengan memanfaatkan sarana teknologi informasi yang tersedia (video conference),verifikasi keanggotaan partai politik dilakukan dengan cara. contohnya: kondisi saat anggota orang anggota orang jadi jumlah anggota yang wajib verifikasi adalah orang kondisi saat anggota orang anggota orang jadi jumlah anggota yang wajib verifikasi adalah orang pemutakhiran daftar pemilih bahwa pengawasan terhadap pemutakhiran daftar pemilih yang dilakukan oleh bawaslu diawali dengan melakukan analisis terhadap daftar penduduk potensial pemilih pemilihan dp4) dalam pilkada data tersebut berisi data penduduk yang memenuhi persyaratan sebagai pemilih pada saat pemilihan yang diselenggarakan secara serentak danbahwa bawaslu memastikan keterpenuhan hak asasi wni untuk terdaftar sebagai pemilih memang hampir tidak mungkin dapat dilakukan oleh kpu dengan mengingat kondisi kondisi eksternal pendukung yang diperlukan belum sempurna tersedia seperti halnya identitas tunggal kewarganegaraan (one single identity) serta keterlibatan aktif dari masyarakat pemilih itu sendiri untuk mengecek apakah sudah terdaftar atau belum. disamping itu kondisi kondisi internal pendukung seperti halnya dukungan sistem teknologi pengelolaan data dan informasi dan sdm yang digunakan dalam memutakhirkan data pemilih masih juga dalam proses perbaikan yang berkelanjutan. bahwa proses analisa terhadap dp4 yang dilakukan oleh bawaslu, bawaslu provinsi, dan pengawas kabupaten kota. setiap pengawas akan melakukan analisis dan menyampaikan hasil analisis kpu sesuai tingkatannya. hasil analisis dp4 juga menjadi bahan pertimbangan dalam proses pelaksanaan pemutakhiran data pemilih selanjutnya. data penduduk potensial pemilih pemilu dp4) yang diterima bawaslu dari kpu terdiri dari provinsi, kabupaten kota, kecamatan dan desa kelurahan. total pemilih dalam dp4 tersebut sebesar dengan pemilih laki laki sejumlah dan pemilih perempuan sejumlah jumlah pemilih pemula sebanyak pemilih pemula atau sekitar dari jumlah dp4 yang terdiri dari pemilih pemula laki laki sebanyak dan perempuan bahwa berdasarkan kondisi eksternal maupun internal, terdapat beberapa permasalahan dalam pengawasan pemutakhiran daftar pemilih sementara dps) antara lain sebagai berikut: terjadi perbedaan pemberlakuan bagi pemilih baru atau pemilih potensial yang berumur tahun pada hari pemungutan suara untuk daerah yang menyelenggarakan pemilihan tahun dan nonpemilihan. terhadap daerah pemilihan tahun pemilih baru terpisah dengan pemilih yang non ktp el. sedangkan daerah yang tidak pilkada, pemilih yang non ktp el bercampur dengan pemilih baru. teknis penambahan pemilih baru yang diberikan oleh dukcapil kpu dilakukan oleh ppk dengan memasukkan dalam daftar pemilih hasil perbaikan, rawan terjadi kekeliruan karena perbedaan kolom informasi elemen data dokumen dukcapil dengan format kpu form kpu). penyusunan jumlah pemilih per tps oleh pps dilakukan hanya dengan mempertimbangkan batas maksimal jumlah pemilih tps. pengusulan tidak mempertimbangkan unsur kedekatan dan daya jangkau pemilih. terdapat kendala keterbukaan informasi bagi sesama penyelenggara pemilu yang dilakukan oleh ppk dengan menutup sebagian digit nik dps. penutupan sebagian informasi nik, menyulitkan bagi pengawas pemilu untuk melakukan analisis keadaan karena nik adalah elemen standar dalam melakukan unifikasi terhadap potensi keadaan pemilih. terdapat daerah yang tidak melaksanakan penetapan dps sesuai dengan jadwal yang ditentukan juni yaitu kabupaten maluku tenggara barat, maluku karena ada kecamatan yang belum melakukan laporan rekapitulasi yaitu moromaru dan warlabobar. terdapat pula penetapan dps yang dilakukan luar jadwal yaitu juni pukul yaitu nunukan, kalimantan utara. proses pleno tidak menghadirkan ppk karena kpu beralasan tidak dapat dihadirkan karena alasan minimnya anggaran. terdapat kendala penggunaan dalih dalam proses pemutakhiran data pemilih dan berdampak pada penetapan dps. kendala dalam penggunaan dalih tersebut terjadi dan disebabkan oleh: sistem jaringan yang lambat sehingga membutuhkan waktu yang lama untuk melakukan peng input an data kabupaten bener meriah, padang lawas, kabupaten empat lawang, kabupaten mamuju, minahasa selatan, bolmong timur, bitung, bolmong selatan, minahasa utara, kepulauan talaud, kabupaten boyolali, mamuju tengah, kabupaten sanggau, kota banda aceh, kabupaten sukabumi, kota langsa, kabupaten natuna, seram bagian timur, kabupaten gorontalo, kabupaten pohuwato, kabupaten muara enim, kabupaten mamasa, polewali mandar, mamuju, majene, dan kabupaten kaur). dalih error sehingga proses upload berhenti dan ketika upload ulang muncul data ganda kabupaten mukomuko, kabupaten simeulue, kabupaten sragen, kabupaten mojokerto). terdapat perbedaan antara jumlah input dengan jumlah output ketika menggunakan dalih kabupaten barito kuala, kota medan). dalih belum maksimal mendeteksi pemilih tidak memenuhi syarat tms) terdapat dalam dps misalnya keadaan tasikmalaya, minahasa selatan, manado, bitung, tomohon, minahasa utara, kepulauan sangihe, rokan hulu, mamasa, polewali mandar, dan kabupaten bekasi). terjadinya kendala dalam penggunaan dalih sehingga kpu memutuskan untuk penentuan dps menggunakan data manual timor tengah selatan dan kota manado). terdapat daerah yang tidak masuk dalam dalih yaitu desa lombok, kecamatan longa, aceh besar, desa multi kincir, aceh singkil. pengisian data dalih dilakukan setelah penetapan dps kabupaten kepulauan meranti, kota banjarbaru, kabupaten simalungun, toba samosir, dan kabupaten tabalong). terdapat perbedaan jumlah antara data dalih dengan manual pada saat penetapan dps. hal ini ditemukan kabupaten banjar, kalimantan selatan dimana jumlah pemilih kecamatan martapura timur berbeda yaitu dalih sebanyak dan manual sebanyak sehingga selisih nama. terdapat juga kabupaten langkat, sumatera utara yang jumlah pemilih laki laki dan perempuan tindak sinkron antara dalih dan manual. bahwa akses jaringan dan sistem yang mengalami gangguan serta sumber daya penyelenggara dalam menggunakan dalih masih menjadi faktor penghambat dalam penyusun data pemilih yang akurat dan komprehensif. petugas yang melakukan input data dalih baik kecamatan maupun kabupaten kota perlu segera menyelesaikan seluruh data untuk teringat dalih sebelum penetapan provinsi. bahwa saat pelaksanaan pleno rekapitulasi daftar pemilih tetap dpt) yang dilakukan oleh kpu pada tanggal september dan berdasarkan hasil sampling pada kabupaten kota, terdapat keadaan kemudian bawaslu mengeluarkan rekomendasi nomor k.bawaslu pm. 1x perihal rekomendasi hasil pengawasan daftar pemilih tetap hasil perbaikan, tertanggal september dalam hal ini, dalam hari yaitu tanggal september masih terdapat pemilih ganda dalam daftar pemilih yang ditetapkan. selain itu, masih terdapat permasalahan sinkronisasi data system sehingga proses pencernaan perlu untuk dilakukan kembali dengan melakukan penyempurnaan secara menyeluruh, baik terhadap pemilih tms yang berada dalam dpt maupun pemilih yang tidak terdapat dalam dpt. bahwa terhadap rekomendasi bawaslu tersebut, kpu telah mengeluarkan kpu nomor pl. sd kpu ix perihal penyempurnaan dpt tertanggal september kepada jajaran kpu untuk melakukan penyempurnaan serta rekapitulasi secara berjenjang. kemudian, terhadap hasil pencernaan selama (sepuluh) hari tersebut, kpu telah melakukan penetapan dpt p hasil perbaikan pertama yang tertuang dalam berita acara nomor pl. ba kpu ix tentang rekapitulasi dpt hasil perbaikan pertama tingkat nasional tanggal september bahwa berdasarkan hasil pengawasan terhadap proses penyempurnaan dan rekapitulasi nasional yang dilakukan oleh kpu masih terdapat data ganda yang ditemukan bawaslu sebanyak selain itu terdapat pemilu invalid dalam dpt sebanyak serta penduduk belum melakukan perekaman. berdasarkan hal tersebut bawaslu kembali menyampaikan agar dpt dapat dilakukan penyempurnaan kembali. bahwa dalam rangka melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan penyempurnaan daftar pemilih tetap hasil perbaikan pertama tersebut, bawaslu telah menyampaikan surat edaran bahwa asas pemilu yang disebutkan dalam uud harus dipenuhi secara kumulatif dalam mendesain sistem pelaksanaan pemilu: bahwa komisi pemilihan umum, untuk dapat melaksanakan pemilihan umum yang langsung, umum, bebas, rahasia jujur, dan adil tersebut, mestilah diturunkan dan dioperasionalkan dalam sebuah kerangka hukum pemilu (electoral law) yang rasional, terukur, dan menjamin pemenuhan prinsip kedaulatan rakyat, baik dari segi pemilih, aspek penyelenggara pemilu, maupun dari aspek peserta pemilu: bahwa tujuan dari kerangka hukum pemilu yang rasional, terukur, dan menjamin prinsip kedaulatan rakyat adalah untuk memastikan detail tahapan pelaksanaan pemilu dilaksanakan secara profesional, memfasilitasi hak politik setiap orang dengan adil, serta melindungi pemenuhan prinsip kedaulatan rakyat sebagaimana tujuan utama dari pelaksanaan pemilihan umum. oleh sebab itu, kerangka hukum adalah sesuatu hal yang paling mendasar untuk menguji apakah sebuah penyelenggaraan pemilu sesuai dengan asas pemilu yang diatur dalam konstitusi atau tidak, bahwa ketentuan dalam guo, terutama yang berkaitan dengan sistem pelaksanaan pemilu serentak adalah ketentuan yang tidak sesuai dengan asas penyelenggaraan pemilu yang diatur dalam uud bahwa ketentuan dalam guo, adalah tindak lanjut dari putusan mahkamah konstitusi nomor puu xi yang pada pokoknya mengatakan bahwa memisahkan pelaksanaan pemilihan presiden dengan pemilihan anggota legislatif, dalam hal ini dpr, dan juga dpd, adalah sebuah sistem pelaksanaan pemilu yang inkonstitusional. oleh sebab itu, sejak pemilu dan seterusnya, menurut mahkamah yang putusannya bersifat final dan mengikat, sistem pelaksanaan pemilu yang kepada jajaran pengawas pemilu nomor ss k. bawaslu pm. 1x perihal pengawasan penyempurnaan daftar pemilih tetap hasil perbaikan pertama depth pemilu tahun tertanggal september yang mana pada pokoknya dalam surat tersebut bawaslu menginstruksikan kepada jajaran pengawas pemilu melakukan pengawasan sesuai dengan tingkatan. kampanye pemilu bahwa pengawasan dalam tahapan kampanye pemilu dapat bawaslu sampaikan sebagai berikut: hasil pengawasan terhadap pendaftaran tim kampanye nasional tkn) pasangan calon presiden dan wakil presiden pemilu tahun adalah sebagai berikut: pasangan tim pelaksana keterangan calon kampanye kampanye presiden dan nasional nasional calon wakil presiden ir. joko kpu belum widodo k.h menyerahkan ma'ruf amin dokumen tim kampanye nasional dan pelaksana kampanye kepada bawaslu ih. prabowo bawaslu bawaslu sudah kpu subianto (sudah menerima dalam menyerahkan sandiaga menerima bentuk hard copy dokumen alauddin dalam bentuk tim uno, m.b.a. hard copy kampanye dan pelaksana kampanye pada september terhadap pendaftaran pelaksana kampanye partai politik pemilu tingkat pusat, hasil pengawasan bawaslu sebagai berikut: kampanye partai bawaslu belum menerima kebangkitan bangsa partai gerakan bawaslu belum menerima indonesia raya partai bawaslu bawaslu menerima demokrasi sudah dokumen pelaksana indonesia menerima kampanye yang dikirimkan perjuangan dalam bentuk langsung kantor bawaslu hard copy pada september kpu menyerahkan dokumen pelaksana kampanye kepada bawaslu pada september partai golongan bawaslu kpu menyerahkan dokumen karya sudah pelaksana kampanye menerima kepada bawaslu pada dalam bentuk september hard copy partai nasional bawaslu bawaslu menerima demokratgerakan bawaslu belum menerima perubahan indonesia partai berkarya bawaslu belum menerima partai keadilan bawaslu belum menerima sejahtera partai persatuan bawaslu bawaslu menerima indonesiapersatuan bawaslu belum menerima pembangunan partai solidaritas bawaslu belum menerima indonesia partai amanat bawaslu belum menerima nasional partai hati bawaslu kpu menyerahkan dokumen nurani rakyat sudah pelaksana kampanye menerima kepada bawaslu pada dalam bentuk september hard copy partai demokrat bawaslu kpu menyerahkan dokumen sudah pelaksana kampanye menerima kepada bawaslu pada dalam bentuk september hard copy partai bulan bawaslu belum menerima bintang partai keadilan bawaslu belum menerima dan persatuan indonesia bahwa seluruh pasangan calon telah mendaftarkan akun resmi yang akan digunakan untuk kampanye melalui media sosial dengan rincian sebagai berikut: pasangan jenis dan nama akun keterangan calon presiden media sosial dan calon wakil presiden ilr. joko| facebook: jokowi kpu menyerahkan widodo k.h| amin dokumen akun ma'ruf amin media sosial jokowi.amin) pasangan calon presiden dan wakil presiden kepada bawaslu pada september kopi.amin) twitter: @jokowi amin amin) youtube: jokowi amin m channel ucl kckypg2 mr1 kw) prabowo facebook: prabowo kpu menyerahkan subianto subianto dokumen akun sandiaga bea gan sosial uno, m.b.a prabowo subianto) presiden dan wakil presiden kepada sandiaga alauddin bawaslu pada uno september com sandi uno!) twitter: @prabowo owo) @sandung m sandung ) instagram: @prabowo com prabowo!) @sandung com sandung ) bahwa sebanyak (delapan) partai politik telah mendaftarkan akun media sosial yang akan digunakan untuk berkampanye pada pemilu kedelapan partai politik tersebut adalah pkb, gerindra, pdip, golkar, nasdem, perindo, hanura, dan demokrat. sebanyak (delapan) partai politik lainnya yang belum mendaftarkan akun media sosialnya adalah garuda, berkarya, pks, ppp, psi, pan, pbb, dan pkpi, yaitu sebagai berikut: jenis dan nama akun pkb facebook: @dpp.pkb bawaslu menerima twitter: dpp pkb 9dokumen akun media sosial instagram: pasangan calon @dpp pkb anggota dpr dari website: tim kampanye gerindra facebook: partai kpu menyerahkan gerindra dokumen akun twitter: partai gerindra nigeria dar instagram: partai kepada bawaslu gerindra pada september pdi facebook: bawaslu menerima perjuangan dpp.pdi. perjuangan dokumen akun twitter: media sosial dari pasangan calon pdi perjuangan anggota dpr yang instagram: dikirimkan langsung diperjuangkan kantor bawaslu website pada september tangan.id youtube: dpppdi perjuangan golkar facebook: partai kpu menyerahkan golkar, golkar dokumen akun millenial, partai media sosial golongan karya pasangan calon twitter: anggota dpr water dpp kepada bawaslu fraksi golkar, pada september goo2019, @golkarbalitbang. instagram: dpp. partai golkar, fraksi.partaigolkar, golkar jokowi golkar tentang golkar website: nasdem facebook:@ official kpu menyerahkan dem restorasi dokumen akun indonesia media sosial twitter: nasdem akan official nas dem kepada bawaslu instagram: pada september official nasdem website: youtube: nas dem garuda bawaslu belum menerima berkarya bawaslu belum menerima pks bawaslu belum menerima perindo facebook: kpu menyerahkan partai perindo dokumen akun twitter: media sosial dari pasangan calon partai perindo anggota dpr instagram: kepada bawaslu @partaiperindo pada september website: bawaslu belum menerima psi bawaslu belum menerima pan bawaslu belum menerima hanura facebook: kpu menyerahkan officialhanura, dokumen akun color hanura media sosial twitter: pasangan calon @hanura2019,@ basu bloshanura pada september instagram: official hanura, cobloshanura youtube: official hanura, hanura demokrat facebook: demokrat kpu menyerahkan s14p, calon dokumen akun legislatif partai media sosial demokrat. pasangan calon twitter: pds14p, anggota dpr demokrat1414 kepada bawaslu s14p pada september instagram: demokrat.s14p, pds14p, demokrat1414 pbb bawaslu belum menerima pkpi bawaslu belum menerima bahwa selain hal tersebut atas, berdasarkan hasil pengawasan jajaran bawaslu seluruh indonesia terhadap tahapan kampanye pemilu didapatkan hal hal sebagai berikut: kampanye dengan metode pertemuan langsung yang dicatat dari hasil pengawasan pemilu sebanyak (dua belas ribu enam ratus empat puluh tiga) kegiatan, dengan rincian pertemuan terbatas sebanyak (empat ribu lima ratus delapan puluh enam) kegiatan persen), pertemuan tatap muka sebanyak (enam ribu dua ratus empat puluh delapan) kegiatan persen) dan kegiatan lainnya sebanyak (seribu delapan ratus sembilan) kegiatan persen). metode kampanye yang paling banyak dilakukan peserta pemilu adalah pertemuan tatap muka dengan menggelar kampanye luar ruangan yang lokasinya lebih memudahkan untuk berkampanye, yaitu dengan mengunjungi pasar, tempat tinggal warga, serta komunitas warga dan sejenisnya. kampanye dalam bentuk lain sepanjang tidak melanggar ketentuan peraturan perundang undangan dipilih oleh peserta pemilu dalam bentuk kegiatan kebudayaan, kegiatan olahraga, dan kegiatan sosial. kegiatan kampanye dalam bentuk lain yang dilakukan oleh peserta pemilu untuk semakin menarik perhatian pemilih. rekapitulasi kegiatan kampanye pemilu kampanye dengan cara pemasangan alat peraga kampanye apk) menjadi pilihan calon dari partai politik, calon anggota dpd, serta calon presiden dan wakil presiden. alat peraga kampanye yang dipasang oleh peserta pemilu berupa baliho, billboard, spanduk, dan atau umbul umbul, serta alat peraga lainnya dengan desain dan ukuran yang bervariasi. bawaslu melakukan pengawasan dan penertiban terhadap pelanggaran yang mencakup tiga hal, yaitu: apk yang melanggar ketentuan perundang undangan adalah apk yang diletakkan lokasi yang dilarang, yaitu tempat ibadah termasuk halamannya, rumah sakit atau tempat pelayanan kesehatan, gedung milik pemerintah, dan lembaga pendidikan. apk yang mengandung materi kampanye yang dilarang, yaitu mempersoalkan dasar negara dan melakukan kegiatan yang membahayakan keutuhan nkri, melakukan penghinaan berdasarkan sara, dan melakukan hasutan, serta mengadu domba perseorangan atau kelompok. apk yang dipasang kendaraan umum. rekapitulasi pelanggaran terkait alat peraga kampanye kampanye dalam bentuk iklan kampanye media cetak dan media elektronik berupa tulisan, suara, gambar, dan atau gabungan dari tulisan, suara, dan atau gambar yang bersifat naratif, grafis, karakter, interaktif, atau tidak interaktif, serta yang dapat diterima melalui perangkat penerima pesan. sesuai dengan ketentuan undang undang nomor tahun tentang pemilihan umum, metode kampanye dalam bentuk iklan media massa cetak, media massa elektronik, dan media dalam jaringan dilaksanakan selama (dua puluh satu) hari dan berakhir sampai dimulainya masa tenang. ketentuan ini menunjukkan pelaksanaan kampanye dalam bentuk iklan media massa cetak dan elektronik dapat dilaksanakan sejak maret bawaslu mencatat terdapat dugaan pelanggaran pemasangan iklan kampanye media massa cetak dan elektronik sebanyak (empat ratus empat belas) iklan kampanye. rinciannya adalah dugaan iklan kampanye media massa cetak sebanyak (dua ratus empat puluh sembilan) iklan persen), dugaan pelanggaran iklan kampanye media elektronik sebanyak (seratus lima puluh tiga) iklan persen), dan dugaan pelanggaran iklan kampanye radio sebanyak (dua belas) iklan persen). rekapitulasi dugaan pelanggaran iklan kampanye pelaksana, peserta, dan tim kampanye dilarang menggunakan fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan. sepanjang pelaksanaan kampanye bawaslu mencatat terdapat dugaan pelanggaran kegiatan kampanye yang dilakukan tempat yang dilarang sebanyak (tiga ratus delapan) kegiatan. dugaan pelanggaran paling banyak adalah yang dilakukan lokasi fasilitas pemerintah, yaitu (dua ratus dua puluh enam) tempat persen), dugaan pelanggaran kampanye dilakukan tempat ibadah yaitu (empat puluh sembilan) tempat persen), dan dugaan pelanggaran kampanye dilakukan tempat pendidikan, yaitu (tiga puluh tiga) tempat persen). dugaan pelanggaran kampanye tempat yang dilarang konstitusional adalah menyerentakkan pelaksanaan pemilu presiden dengan pelaksanaan pemilihan anggota legislatif, bahwa setelah dibacakannya putusan mahkamah nomor puu xi menjelang persiapan pemilu disusunlah kerangka hukum pemilu yang menghasilkan guo, dimana pelaksanaan pemilu serentak dilaksanakan dengan cara memilih lima jenis pemilihan secara sekaligus, yakni memilih dpr, presiden, dpd, dprd provinsi, dan dprd kabupaten kota dalam tanggal, hari, dan jam yang sama, bahwa dengan sistem pelaksanaan pemilu dengan memilih lima jenis pemilihan secara sekaligus, telah dilaksanakan pada pemilu april yang lalu, telah terbukti menimbulkan banyak persoalan, dimana persoalan tersebut adalah terkait langsung sebagai akibat dari kerangka hukum pemilu yang tidak disiapkan secara baik dan terukur, serta tidak berlandaskan pada asas pemilu yang telah diatur dalam uud bahwa persoalan yang dimaksud oleh pemohon akan diterangkan dalam uraian bawah ini, dimana persoalan ini sangatlah mendasar, untuk melihat secara nyata, bahwa sistem pelaksanaan pemilu serentak dalam guo telah bertentangan dengan asas pemilu yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil: pemilu lima kotak adalah sesuatu yang tidak bisa manajemen (unmanageable) bagi penyelenggara pemilu bahwa dalam pelaksanaan pemilu terdapat tempat pemungutan suara tps) yang mesti melaksanakan pemungutan suara susulan. artinya, tps tidak bisa melaksanakan pemungutan suara secara serentak karena persoalan logistik pemilu. baik karena persoalan terlambat, tertukar, maupun logistik yang rusak. hal ini menunjukkan memanajemen logistik pemilu dengan lima kotak adalah sesuatu yang menimbulkan potensi bawaslu mencatat terdapat dugaan pelanggaran keterlibatan anggota asn, anggota polisi, anggota tni, pejabat nonpartai politik, dan juga keterlibatan pejabat bumn bumi dalam pelaksanaan kegiatan kampanye yang berlangsung. dugaan pelanggaran keterlibatan kampanye tersebut dilakukan oleh asn sebanyak (seratus tiga puluh empat) kejadian persen), anggota polisi (satu) kejadian persen), pejabat nonparpol (sebelas) kejadian persen), dan pejabat bumn bumi sebanyak (tujuh) kejadian persen). dugaan pelanggaran kampanye oleh aparat dek dan dna eei bawaslu mencatat terdapat (seribu tiga ratus enam puluh tiga) kegiatan kampanye yang diduga tidak menyampaikan izin tertulis. terdapat sebanyak (enam puluh tujuh) dugaan pelanggaran politik uang selama masa kampanye, dan adanya intimidasi kepada pengawas pemilu sebanyak (dua puluh) kasus. dugaan pelanggaran politik uang yang dilakukan oleh pelaksana kampanye dan atau tim kampanye bersinggungan langsung dengan dugaan politik uang yang terjadi. dugaan pelanggaran kampanye terkait politik uang, kampanye tanpa izin, dan intimidasi bahwa bawaslu juga melakukan pengawasan politik uang pada hari tenang yaitu dengan melaksanakan patroli pengawasan pada hari tenang. kegiatan patroli pengawasan praktik politik uang pada hari tenang ini dilaksanakan secara serentak seluruh wilayah indonesia. proses pengawasan ini secara keseluruhan menemukan kasus pelanggaran politik uang yang terjadi lokus provinsi, secara rinci dapat dilihat pada tabel bawah ini: aceh kec. banda calon menitipkan beras sebanyak karung raya, kota dan minyak goreng disertai kartu nama banda aceh dititipkan rumah salah seorang warga. laporan yang diterima oleh penwascam dan pengawas tps lalu ditindak lanjuti dan ditemukan barang barang tersebut lokasi yang sudah siap dibagikan kepada masyarakat sekitar. desa pulau pembagian uang kepada pemilih sebesar dalen, kec rp. @orang, dengan mendatangi pasangan kab rumah. pengawas pemilu telah menyita biden barang bukti, bengkulu kec. air napal, peristiwa terjadi pada hari sabtu, april kab. bengkulu ditemukan uang yang utara dibagikan kepada masyarakat dengan nilai rp. per orang untuk memilih calon sumatera kisaran, peristiwa terjadi pada april kurang utara kabupaten lebih pukul wib cokroaminoto asahan foodcourt. ibu ibu datang lokasi peristiwa membawa serta kartu keluarga untuk didata dan mendapatkan uang rp. dan kartu nama caleg kecamatan bawaslu bersama polres karo pada tanggal tigabinanga, april pukul wib kab. karo mengamankan dua pelaku sedang membawa uang rp. untuk membayar pemilih dengan calon dan memperoleh per orang, untuk calon sebesar per orang dan calon per orang yang dijadikan satu paket menjadi per orang. petugas mengamankan pembawa uang sebesar juta dengan nominal uang pecahan ribu, pecahan ribu, dan pecahan ribu. saat interogasi petugas dia mengakui uang tersebut diberikan untuk dibagikan kepada para pemilihnya. dilokasi yang terpisah dan dihari yang sama sekira pukul wib diperoleh informasi adanya kegiatan tindak pidana pemilu seputaran jalan sakura, serta kita juga berhasil mengamankan dan mengungkap dengan melakukan penangkapan dengan barang bukti sisa uang yang sudah terlanjur dibagikan sebesar untuk pembayaran pemilihan calon. selain uang yang dijadikan sebagai barang bukti, disita juga kertas bertuliskan nama nama pemilih dan beberapa blok kartu nama seorang, kota peristiwa terjadi senin tanggal april padangsidimpuan sekitar pukul wib telah terjadi dugaan politik uang diwaktu masa tenang yang mana masyarakat keluar masuk dari rumah dan menemukan dalam tas lembar amplop yang berisikan uang tunai dan dari interogasi bahwa amplop yang berisikan uang tersebut dapat dari calon bahwa amplop tersebut akan berikan kepada orang orang desa untuk pada saat pemilihan agar memilih. dapati membawa amplop sebanyak untuk dibagikan kepada pemilih. kec. bilah hulu, peristiwa terjadi sabtu malam minggu labuhanbatu tanggal april ditemukan seseorang mengajak warga supaya memilih saudara calon dengan sekaligus memberikan uang sebanyak kec. padang peristiwa terjadi pada senin, april bolak, padang sekitar pukul wib pelaku keluar dari lawas utara rumah caleg tersebut, ditengah jalan mobil pelaku klakson dan potong oleh polres tapanuli selatan. dan langsung menggerebek mobil pelaku, dan mengamankan alat bukti berupa amplop berisi uang dan kartu nama caleg sebanyak amplop. selanjutnya pihak polres tapsel menuju rumah caleg dan menggerebek orang orang yang ada dalam rumah dan mengamankan barang bukti. berupa amplop, laptop, dan printer. sumatera tanjung peristiwa terjadi pada hari senin tanggal barat harapan, kota april pukul wib. seseorang solok memberikan uang depan kantor kua tanjung harapan, kota solok. uang tersebut diberikan dengan harapan memilih calon. barang bukti yang didapatkan yaitu uang sebesar sebelumnya saudara pelaku juga memberikan uang kepada saudari pada hari selasa tanggal april pukul wib ampang kalo dan darwis pada hari kamis tanggal april pukul wib, uang yang diberikan sebanyak per orang. jawa kec. sindang peristiwa terjadi pada hari minggu, april barat kasih, ciamis sekitar pukul wib adabergambarkan logo partai, nama partai, nama calon, nomor urut calon, dengan tulisan mohon do'a dan dukungannya serta kartu nama berbentuk spesimen surat suara salah satu calon. berdasarkan hasil penelusuran, pada hari minggu tanggal april sekitar pukul wib ditemukan dengan memakai mobil kijang berwarna hitam daerah kecamatan sindangkasih terdapatkec. peristiwa terjadi pada hari minggu tanggal panyileukan, april warga mengikuti senam yang kota bandung rutin dilakukan, dan setelah selesai kegiatan senam, seorang ibu mengajak warga untuk mampir rumahnya dan sana terjadi pembagian bubuk deterjen merk boom yang tempel contoh surat suara menunjukan cara memilih calon. kec. peristiwa terjadi dusun dibantu padaherang, desa kedungwuluh pangandaran kecamatan padaherang sekitar pukul wib. dugaan pelanggaran pemilu pada tahapan masa tenang yang dilakukan oleh pelaku dengan membagikan amplop berwarna putih berisi uang sebesar untuk dua orang dan salah satu penerimanya pada saat membagikan uang tersebut pelaku mengatakan engine hilal bu . kec. lele, disaat melakukan patroli masa tenang indramayu pengawas pemilu mendapati orang orang yang sedang membungkus sembako dengan disertai specimen surat suara dpr atas nama dan sebagian sudah jawa kec. purwokerto bawaslu banyumas mendapat info sms tengah selatan, dari masyarakat adanya money politik banyumas tkp, hari senin april pukul wib kemudian alamat tersebut dan mendapatkan sejumlah orang orang sedang berada teras rumah. dilakukan pendekatan dan penggalian informasi hingga seseorang mengakui telah menerima kartu nama calon serta diberi uang pecahan ribu ribu untuk dia dan ribu untuk istrinya). kec. peristiwa terjadi pada minggu, april karanggeneng, kira kira pukul wib, pemilih didatangi boyolali oleh seseorang, selanjutnya orang tersebut memberikan amplop berisi uang kertas rp. seratus ribu rupiah) dengan seri l5420958, kartu saku bergambar calon, setelah memberikan amplop diminta untuk pada tanggal april untuk memilih sesuai tulisan yang ada amplop. setelah itu seseorang tersebut meninggalkan rumah kami. kemudian kasus ini dilaporkan bawaslu kec. melobi, peristiwa terjadi pada hari senin, tgl kudus april pukul bawaslu kudus beserta tim gakumdu melakukan patroli pengawasan hari tenang arah timur menuju desa semulus, kec. melobi, kab. kudus, pada pukul wib bertempat rw tim patroli mendapati sekelompok warga berjalan menggunakan tas dan yang bersangkutan membawa stiker foto caleg serta berperilaku mencurigakan kemudian tim melakukan penangkapan dan penggeledahan serta menginvestigasi terkait bahan stiker bergambar calon dan beberapa uang lembaran yang mereka bawa, sehingga yang bersangkutan (khusus membawa uang pecahan dibawa kantor bawaslu untuk investigasi lanjutan, dari investigasi lanjutan tersebut bahwa uang yang bagikan keluarga supaya besok pada saat pemilihan mencoblos. kec. gebang, pada saat bawaslu melaksanakan patroli purworejo pengawasan bersama dengan gakkumdu jalan mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa rumah seorang caleg sedang ada pertemuan dari beberapa desa, kemudian tim patroli menunggu sekitar rumah dan melihat serta mendengar memang benar ada beberapa orang mendapatkan uang dari istri caleg tersebut. setelah tim masuk masih didapatkan uang yang belum dibagikan sejumlah tangan pembagi dan yang sudah diberi uang ada yang kabur lewat pintu belakang. istri caleg yang membagikan uang kardes kardes tersebut adalah pns wilayah kab. purworejo. jawa pandarejo, terjadi pemberian uang tunai sebesar timur banyuwangi rupiah kepada sekumpulan ibu ibu rumah tangga dalam kompleks. duga pemberi uang adalah ibu dari salah satu caleg dprd kab kota. sebagaimana keterangan adalah uang sodagoh nusa kec. selong, pengawas pemilu melakukan tindaklanjut tenggara lombok timur laporan masyarakat terhadap dugaan barat praktik pemberian uang kepada orang pemilih dengan bukti uang sebesar rp25. kepada masing masing pemilih. praktik pemberian uang dilakukan dengan mengumpulkan masyarakat. kalimantan kec. banjarmasin pukul terjadi kasus pembagian uang selatan tengah, keluarga. kejadian diketahui oleh bawaslu banjarmasin kecamatan banjarmasin tengah dengan ott terhadap pelaku. pelaku menyatakan bahwa dia hanya diminta untuk membagikan kepada warga oleh seorang. dari keterangan pelaku amplop yang dibagi berjumlah amplop. kasus masih dalam proses investigasi. kec. salam kpps membagikan beserta kartu nama baris, tapin caleg tersebut dan uang ribu sulawesi kec. ujung bulu, pada hari sabtu, tanggal april selatan kab. bulukumba pukul wita ibu indah diduga memberikan uang sebesar rp. kepada ibu maya dengan menyertakan surat suara calon sulawesi kec. sigi dari beberapa calon anggota dpr dan tengah biromaru dan dprd tersebut diduga melakukan politik dolo, sigi uang dalam bentuk materi lainnya yaitu pembagian sembako dan jilbab disertai dengan bahan kampanye pada hari pertama tanggal april pada masa minggu tenang. gorontalo kec. suara, kejadian terjadi pada tanggal april bone bolango pengawas pemilu menindaklanjuti informasi masyarakat terhadap dugaan praktik politik uang kepada pemilih sebesar rp700. ditempat lain pengawas pemilu juga menemukan praktik politik uang lainnya dengan total yang diberikan kepada beberapa orang pemilih, ada yang mendapatkan rp200. rp100. rp400. terdapat satu pemilih yang juga dimintai tanda bukti dengan membubuhi tanda tangan dengan matai. dana kampanyembuat rekening khusus dana kampanye yang dipergunakan sebagai rekening untuk penggalangan dana dalam melakukan kampanye. hal ini sebagai persyaratan mengikuti pemilu, artinya partai politik peserta pemilu dan calon presiden dan wakil presiden telah memenuhi syarat itu dan atas keterpenuhannya, kpu kemudian menetapkan (enam belas) partai politik dan (dua) pasangan calon presiden dan wakil presiden untuk berkontestasi padanyusun laporan dana kampanye yang diperoleh dari berbagai pihak kepada kpu. adapun penyerahan laporan dana kampanye pasangan calon presiden dan wakil presiden serta partai politik peserta pemilu, dapat dilihat dalam tabel bawah ini: lapak calon presiden dan wakil presiden pemilu pasangan calon tanggal penyerahan waktu joko widodo maruf mei wib amin prabowo subianto sandiaga alauddin uno mei wib lapak partai politik peserta pemilu partai politik waktu penyerahan waktu partai kebangkitan bangsa mei wib partai golkar mei wib penai manga ta2nwe partai berkarya mei wib anmazto those papeda 2ma21 dewa aman saw pemungutan dan penghitungan suara bahwa pengawasan oleh bawaslu dan jajarannya telah dilakukan sejak masa tenang, persiapan dan proses pemungutan suara pemilu tempat pemungutan suara tps). hasilnya, masih terdapat pelanggaran yang tersebar tps tps seluruh indonesia. hasil pengawasan bawaslu hingga pengawas tps masih ditemukan penyelenggaraan kampanye pemilu masa tenang, setidaknya tps yang terdapat dugaan kegiatan kampanye pada rentang waktu april pukul waktu setempat (tempat mana pengawas tps bertugas) hingga april pukul waktu setempat. bahwa pada tahapan persiapan pemungutan suara, pengawas pemilu menemukan terdapat pemilih yang belum menerima surat pemberitahuan memilih atau hingga selasa, april lebih jauh lagi, ada tps yang belum disiapkan hingga selasa, pukul waktu setempat. bahkan, terdapat tps, dimana kpps belum menerima perlengkapan pemungutan suara seperti surat suara dan kotak suara waktu tersebut. catatan lainnya, dari total logistik yang diterima kpps, ada kotak suara tps yang diterima kpps dalam kondisi tidak tersegel. kejadian tersebut terjadi setidaknya pada tps. bawaslu juga melakukan pengawasan terhadap tps dengan kemudahan akses bagi penyandang disabilitas pengguna kursi rodahal hal tersebut undang undang nomor tahun dan dan undang undang nomor tahun terhadap dan uudpersoalan dalam mengatur logistik pemilu, sebagai salah satu tahapan paling penting dalam sebuah pemilu: bahwa dengan menyelenggarakan pemilu lima kotak, telah membuat pelaksanaan teknis pemungutan dan penghitungan suara menjadi sangat panjang dan melelahkan. berdasarkan data kementerian kesehatan per tanggal mei jumlah petugas kpps yang meninggal dunia adalah jiwa dan tercatat orang sakit setelah menyelenggarakan tugasnya sebagai anggota kpps. hal ini membuktikan, secara manajemen pelaksanaan, khususnya untuk proses pemungutan dan penghitungan suara yang mesti selesai pada hari yang sama (setelah ada putusan mahkamah diberi waktu tambahan sampai pukul waktu setempat sehari setelah pemungutan suara) adalah sesuatu pekerjaan yang mesti diselesaikan luar batas kemampuan daya tahan tubuh manusia. hal ini bersesuaian pula dengan putusan mahkamah nomor puu xvi bahwa rasionalitas dalam menentukan pilihan pengaturan manajemen pemilu, merupakan isu konstitusionalitas yang berkaitan langsung dengan pemenuhan asas penyelenggaraan pemilu: bahwa proses pemungutan dan penghitungan suara tps adalah ujung tambang dari penyelenggaraan kedaulatan rakyat dalam sebuah pelaksanaan pemilihan umum. jika suara yang telah diberikan pemilih diproses dan dikerjakan dengan tidak hari hati, dalam sebuah kelelahan yang luar biasa, hal ini jelas menjadi sesuatu penilaian dimana desain penyelenggaraan pemilu serentak bertentangan dengan prinsip kedaulatan rakyat, dan tidak sesuai dengan asas pemilu yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil, dan lanjut usia. hasilnya, terdapat paling tidak tps yang sulit dijangkau atau tidak dapat diakses oleh penyandang disabilitas, misalnya lokasi tps berbatu atau tanahnya berundak atau berumput tebal atau bertangga atau melompati parit. bahwa berdasarkan hasil pengawasan pada tahapan pemungutan suara, dapat disampaikan setidaknya tps dimana logistik perlengkapan pemungutan suara tidak lengkap dan tps terdapat surat suara yang tertukar. selain itu, terdapat tps yang memulai pemungungutan suara lebih dari pukul waktu setempat. terdapat tps ditemukan tidak memasang dpt dan tps tidak memasang tata cara memilih sekitar lokasi berdirinya tps, serta terdapat tps yang tidak menyediakan alat bantu tuna netra (braille template). hal itu mengurangi akses bagi pemilih tuna netra yang hendak menggunakan hak pilihnya. bahwa bawaslu juga menemukan adanya pendamping pemilih penyandang disabilitas yang tidak menandatangani surat pernyataan pendamping. hal itu terjadi pada tps. selain itu, pengawas pemilu juga menemukan mobilisasi pemilih untuk menggunakan hak pilih pada tps, serta terdapat saksi menggunakan atribut yang memuat unsur atau nomor urut peserta pemilu pada tps. bahwa menjelang penghitungan suara tps, pengawas pemilu menemukan beberapa kejadian, yaitu tps mengalami kekurangan surat suara. jumlahtps jumlah so| asarancam mam petai msbatmdsapkanfinggaputul kotak suara tidak tersegel siidakakses nn: ogakpemeaktengap surat suara tertukar pembukaan pemungutan lebihkan pukul pesiar memasang dpt moi dal bahwa sebanyak tempat pemungutan suara tps) tidak dapat menyelenggarakan pemungutan suara serentak pada april sehingga harus penyelenggaran pemungutan suara susulan. sedangkan tps lain berpotensi menyelenggarakan pemungutan suara ulang (psu). data tersebut masih terus bergerak dan jumlah tps yang harus psu dan pemungutan suara susulan masih akan terus bertambah. hal tersebut berdasarkan hasil pengawasan pengawas pemilu seluruh indonesia terhadap tahapan pemungutan suara pemilu tps pemungutan suara susulan tersebar enam provinsi. provinsi dengan jumlah tps paling banyak harus menyelenggarakan pemungutan suara susulan adalah provinsi papua sebanyak tps. kemudian, provinsi sulawesi tengah, yaitu tps. selanjutnya adalah provinsi kalimantan timur dengan jumlah tps sebanyak tps, provinsi jambi tps, provinsi jawa barat tps, dan kepulauan riau tps. penyebabnya pemungutan suara susulan antara lain keterlambatan distribusi logistik, surat suara tertukar, kerusakan logistik, dan keterlambatan pengiriman dari percetakan. bahwa terdapat pelaksanaan psu yang tersebar provinsi. daerah dengan jumlah tps terbanyak adalah sulawesi utara dengan jumlah tps psu sebanyak tps. selanjutnya adalah provinsi sulawesi selatan sebanyak tps, nusa tenggara timur ntt) yaitu sebanyak tps, kepulauan riau tps. selanjutnya adalah provinsi jawa timur dan provinsi jawa tengah yang masing masing terdapat enam tps yang harus psu. kemudian, provinsi papua barat sebanyak tiga tps. provinsi bengkulu serta provinsi lampung masing masing sebanyak dua tps harus melaksanakan psu. sisanya adalah, provinsi nusa tenggara barat, provinsi sumatera utara, dan provinsi sulawesi tengah sebanyak masing masing satu tps. adapun penyebab psu tersebut antara lain terdapat pemilih yang menggunakan orang lain, pemilih tidak memenuhi syarat menggunakan hak pilih, hingga kpps tidak mengantongi surat keputusan (sk). bahwa dalam pelaksanaan pemilu tahun juga ditemukan pengawas pemilu yang meninggal dunia dalam melaksanakan tugas. selain mereka yang meninggal dunia, juga terdapat pengawas pemilu yang menderita sakit sehingga membutuhkan perawatan lebih lanjut dan menderita cidera berat sampai dengan cacat permanen. kondisi pengawas pemilu secara rinci sebagaimana grafik dibawah ini: h b bw( y yd'd'd bh #"''#"#s v fib . n j"ti grafik: jumlah pengawas pemilu yang mengalami sakit meninggal bahwa terhadap pengawas pemilu yang mengalami sakit dan atau meninggal dunia dalam menjalankan tugas pengawasan pemilu tahun diberikan santunan berdasarkan surat menteri keuangan nomor mk. tanggal april jumlah santunan sebagaimana surat menteri keuangan tersebut dengan besaran sebagai berikut: meninggal dunia sebesar rp. cacat permanen sebesar rp. luka berat sebesar rp. luka sedang sebesar rp. khusus terhadap pengawas pemilu yang meninggal dunia sebanyak orang terdistribusi sejumlah provinsi). bahwa melihat banyaknya surat suara yang tidak sah, hal tersebut dikarenakan pemilih lebih fokus pada surat suara pemilihan presiden dan wakil presiden dibandingkan dengan surat suara pemilihan legislatif. selain itu masyarakat tidak secara maksimal mengetahui tentang visi, misi, dan program calon legislatif. bahwa oleh karena terdapat (lima) jenis surat suara dalam pemilu serentak tahun mengakibatkan kesulitan teknis bagi pemilih terkait memasukkan surat suara dalam kotak suara sehingga memerlukan bantuan oleh kpps. ii. keterangan bawaslu dalam penanganan dugaan pelanggaran pemilu bahwa bawaslu dan jajarannya telah melakukan penanganan terhadap temuan dan dugaan pelanggaran pemilu tahun yaitu sebagai berikut: bahwa terdapat (lima) temuan dengan data sebagai berikut: jumlah temuan yang temukan ditemukan dilimpahkan ditangani sendiri bahwa (dua) dari (lima) temuan tersebut merupakan pelanggaran terhadap tahapan kampanye, sedangkan (tiga) lainnya adalah pelanggaran terhadap tahapan pencalonan anggota dpr, dpd, dan dprd. berdasarkan tahapan ditemukannya pelanggaran tersebut atas, dapat dilihat dalam tabel sebagai berikut: tahapan pileg pilpres perencanaan program dan anggaran serta penyusunan peraturan pelaksana pemutakhiran, penindakan dan penyusunan daftar pemilih penetapan peserta pemilu penetapan daerah dapil pencalonan presiden dan wakil presiden serta anggota dpr, dpd, dan dprd. mesatenang pemungutan dan penghitungan suara penetapan hasil pemilu pengucapan sumpah janji presiden dan wakil presiden serta anggota dpr, dpd, dan dprd bahwa terdapat temuan dugaan pelanggaran administratif pemilu yang ditangani oleh bawaslu sebanyak (empat) temuan yaitu sebagai berikut: temuan nomor tm pl adm ri x merupakan temuan dari bawaslu nusa tengara barat yang menemukan dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh kpu provinsi ntb dengan meloloskan calon anggota dprd provinsi ntb yang memiliki jabatan sebagai ketua badan promosi pariwisata daerah provinsi ntb. temuan nomor tm lp adm ri x merupakan temuan dari bawaslu kalimantan selatan yang menemukan dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh kpu yang meloloskan bakal calon anggota dpr menjadi calon dpr yang masih menjabat sebagai wakil bupati tabalong. tindak lanjut atas laporan tersebut adalah: menyatakan mengabulkan sebagian temuan penemu: menyatakan terlahir atas nama zona alfianoor tidak memenuhi syarat sebagai calon anggota dewan perwakilan rakyat republik indonesia daerah pemilihan kalimantan selatan menyatakan terlahir komisi pemilihan umum republik indonesia) terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan pelanggaran terhadap tata cara, prosedur, dan mekanisme pencalonan anggota dewan perwakilan rakyat: memerintahkan kepada terlahir untuk melakukan perubahan terhadap keputusan komisi pemilihan umum nomor pl. ptscc. temuan nomor tm pl adm ri iv yang disampaikan oleh bawaslu jawa timur yang melaporkan terkait dugaan pelanggaran administratif yang dilakukan oleh kpu dengan cara meloloskan seorang kepala desa yang masih menjabat sebagai calon anggota dpr ri. hasil tindaklanjut dari temuan ini adalah: menyatakan calon anggota dpr ri, daerah pemilihan jawa timur viii, nomor urut dari partai gerakan indonesia raya partai gerindra) atas nama joko darmawan, tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksudtelah diubah dengan peraturan kpu nomor tahun memerintahkan kepada terlahir untuk melakukan perbaikan administrasi dengan pembatalan nama joko darmawan dari daftar calon tetap dct) sebagaimana telah ditetapkan melalui keputusan kpu nomor pl. kpt kpu ix tentang penetapan daftar calon tetap anggota dewan perwakilan rakyat republik indonesia pemilihan umum republik indonesia tahun tanggal september temuan nomor lp pp adm ri yang disampaikan oleh bawaslu sulawesi tenggara yang melaporkan terkait dugaan kegiatan kampanye oleh eko putro sandjojo, see., m.ba. menteri desa, pembangunan daerah tertinggal dan transmigrasi dan pelaksana kampanye tingkat nasional pemilu presiden dan wakil presiden tahun dari pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut an. ir. joko widodo dan prof. h.c) k.h. maruf amin tanpa adanya izin cuti. hasil tindaklanjut dari temuan ini adalah: menyatakan terlahir eko putro sandjojo, see., m.ba) terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan pelanggaran administratif pemilu: mengingatkan kepada terlahir sebagai bagian dari pelaksana kampanye tingkat nasional pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut ir. joko widodo dan prof. dr. h.c) k.h. ma'ruf amin agar tidak mengulangi perbuatan terlibat dalam kegiatan kampanye tanpa keputusan cuti dari atasan. tabel: jumlah pelanggaran administrasi proses penanganan pelanggaran pileg pilpres administrasi dihentikan berdasarkan putusan pendahuluan bawaslu dilanjutkan berdasarkan putusan pendahuluan bawaslu putusan bawaslu terlahir terbukti bersalah putusan bawaslu terlahir tidak terbukti bersalah putusan bawaslu atas temuan ditindaklanjuti putusan bawaslu atas temuan tidak ditindaklanjuti bahwa dalam pemilu bawaslu tidak menemukan dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu. bahwa dalam pemilu terdapat (dua) temuan dugaan tindak pidana pemilu yaitu: temuan nomor tm pl r1 viiperindo sebuah stasiun tv. tindak lanjut atas pelanggaran ini adalah tidak memenuhi unsur pidana dalam pembahasan sentra gakkumdu sehingga dihentikan. temuan nomor tm pl ri vi1solidaritas indonesia pada sebuah media cetak. tindak lanjut atas pelanggaran ini adalah diteruskan kepada kepolisian republik indonesia namun dihentikan pada pembahasan ketiga gakkumdu dengan alasan tidak memenuhi unsur sehingga dihentikan oleh pihak kepolisian. tabel: jumlah temuan dugaan pelanggaran temuan dugaan tindak pidana diterima pileg pilpres tidak ditingkatkan penyidikan ditingkatkan penyidikan perkara hentikan tingkat penyidikan sp3) perkara yang diteruskan tahap penuntutan perkara yang dihentikan tingkat penuntutan perkara yang limpahan pengadilan bahwa dalam pemilu bawaslu melalui pengawas pemilu kuala lumpur memiliki satu temuan yang kemudian diteruskan kepada komisi asn. terhadap temuan tersebut, dituangkan dalam laporan dengan nomor register lp pp ri bawaslu merekomendasikan kepada kain melalui surat penerusan nomor bawaslu pm. v perihal penerusan pelanggaran netralitas asn pada pemilihan umum tahun kuala lumpur. bahwa sepanjang pelaksanaan pemilu, bawaslu telah menerima laporan pelanggaran pemilu sebanyak laporan, dimana laporan merupakan laporan pada pemilihan umum anggota dpr, dpd, dan dprd sedangkan laporan lainnya adalah laporan pada pemilihan presiden dan wakil presiden. dengan rincian sebagai berikut: jumlah laporan yang diterima tahun dilaporkan dilimpahkan ditangani sendiri laporan dugaan pelanggaran administratif pemilu yang ditangani oleh bawaslu pada tahun terdapat laporan yaitu sebanyak laporan merupakan laporan pemilihan anggota dpr dpd, dan dprd, dan sebanyak (sembilan) laporan lainnya merupakan laporan pada pemilu presiden dan wakil presiden. dengan tindak lanjut sebagai berikut: dihentikan putusan total mie kanan berd. putusan terlahir pelanggaran pendahuluan pendahuluan terlahir tidak administrasi bawaslu terbukti tidak bawaslu bersalah terbukti pan bersalah registrasi piton pres poo biores ito papers piton paten top ras pres pres tahun jelajalafoluofolfaufo tahun seo (os (aja table jala jasa bahwa dari sejumlah laporan tersebut terdapat (empat) laporan administratif yang bersifat tsm, yaitu: laporan nomor lp pl adm.tsm ri iv yang dilaporkan oleh arif wibowo terkait dengan adanya kejanggalan dan manipulasi formulir model c1 dpr yang pelapor peroleh dari pemilih kabupaten lumajang. laporan tersebut berhenti pada putusan pendahuluan atausecara terstruktur, sistematis, dan masif. laporan tersebut berhenti diputuskan pendahuluan karenaian islamist fatwa terkait dengan adanya beberapa dugaan pelanggaran yakni: menjanjikan pemberian kenaikan gaji kepada seluruh pns melalui nomor tahun pada masa kampanye, menjanjikan untuk mempercepat pembayaran tunjangan hari raya pada masa kampanye, melakukan pencairan dana bansos, program keluarga harapan, bantuan pangan non tunai pada masa kampanye, janji penyampaian dana desa hingga triliun pada acara konvensi rakyat dalam masa kampanye pilpres, menandatangani nomor tahun yang menaikan gaji seluruh perangkat desa pada masa kampanye. laporan tersebut berhenti dengan putusan pendahuluan oleh bawaslu yang menyatakan tidak memenuhi syarat untuk dilanjutkan pada pemeriksaan selanjutnya)oleh pasangan calon nomor secara tsm luar negeri. laporan tersebut oleh bawaslu tidak registrasi karena tidak memenuhi syarat laporan. bahwa selain proses pemungutan dan penghitungan suara sebagai ujung tombak yang menjaga kemurnian suara pemilih, terdapat pula proses rekapitulasi suara tingkat kecamatan yang akan menggabungkan seluruh suara pemilih masing masing tps pada setiap kelurahan. dengan jumlah anggota panitia pemilihan kecamatan ppk) yang berjumlah lima orang, proses rekapitulasi pemilu dengan lima kotak adalah sesuatu yang unmanageable bagi penyelenggara pemilu. menghitung lima jenis lima surat suara dengan batasan waktu tertentu adalah sesuatu yang berpotensi membuat kemurnian suara pemilih menjadi tidak terjaga: bahwa management election yang rasional dan terukur adalah perwujudan dari pemenuhan asas pemilu yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil, yang untuk memenuhi asas ini dilaksanakan oleh penyelenggara pemilu, termasuk kpps dan ppk yang merupakan struktur penyelenggara pemilu tingkat tps dan kecamatan. oleh sebab itu, jika dalam proses pelaksanaan tahapan pemilu tingkat tps dan kecamatan dalam guo adalah sesuatu yang tidak terukur dan tidak rasional, hal ini tentu menjadi salah satu hal yang bertentangan dengan asas penyelenggaraan pemilu yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil: il. pemilu lima kotak memperbesar suara tidak sah, menurunkan derajat keterwakilan bahwa dalam pelaksanaan pemilu legislatif berdasarkan hasil rekapitulasi suara yang dilakukan olehbahwa terdapat dugaan tindak pidana pemilu yang disampaikan kepada bawaslu yang terdiri atas laporan tahun dan laporan tahun berdasarkan laporan tersebut, tidak terdapat laporan yang diteruskan kepada kepolisian. hal ini dikarenakan tidak terpenuhinya syarat formil dan materil laporan tersebut. bahwa dalam pemilu bawaslu tidak menerima laporan terkait dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu maupun laporan terkait adanya dugaan pelanggaran hukum lainnya. bahwa dalam melaksanakan tugas penanganan dugaan pelanggaran pemilu bawaslu telah melakukan pelimpahan penyelesaian beberapa laporan dugaan pelanggaran disampaikan kepada bawaslu provinsi atau kabupaten kota sesuai dengan locus teliti dari peristiwa tersebut. dari sejumlah laporan yang diterima oleh bawaslu ri, terdapat laporan yang dilimpahkan dengan rincian sebagai berikut: laporan nomor lp pp ri x dengan pelapor yusuf haryadi terkait dengan dugaan kampanye yang dilakukan oleh pasangan capres dan cawapres. laporan ini dilimpahkan kepada bawaslu dki jakarta: laporan nomor lp pp ri x1 dengan pelapor yudha roman rencana, terkait dengan dugaan ujaran kebencian yang disampaikan oleh bupati, laporan tersebut dilimpahkan kepada bawaslu provinsi jawa tengah, laporan nomor lp pp ri x1 dengan pelapor benny syahrial dengan dugaan pelanggaran pidana pemilu sebagaimana yang diatur dalam butir jo. nomor tahun yang dilakukan oleh cawapres pasangan nomor urut kayu maruf amin, laporan tersebut dilimpahkan kepada bawaslu kota jakarta pusat, laporan nomor lp pp ri x1 dengan pelapor yogi madiun terkait dugaan pelanggaran pidana pemilu yang dilakukan cawapres nomor urut maruf amin terkait dengan ucapan yang menghina kaum disabilitas tunanetra dan tunarunguwicara. laporan tersebut dilimpahkan kepada bawaslu provinsi dki jakarta: laporan nomor lp pp ri dengan pelapor ahmad andi terkait dengan dugaan tindakan menghasut dan mengadu domba masyarakat sebagaimana yang telah ditentukan dalam huruf jo. undang undang nomor tahun tentang pemilihan umum, huruf jo. huruf perbawaslu nomor tahun tentang pengawasan kampanye pemilu, pkpu nomor tahun tentang kampanye pemilihan, yang dilakukan oleh hashim djojohadikusumo, selaku tim badan pemenangan nasional prabowo sandi: laporan nomor lp pp ri dengan pelapor soni pradana putra terkait dengan dugaan pelanggaran pemilu terkait netralitas asn yang dilakukan oleh: h.m. khalid mawardi selaku bupati ogan komering ulu timur, pop ali selaku bupati ogan komering ulu selatan: dolphin abrasi selaku wakil bupati ogan kering ulu selatan: dan h.m. ilyas panji alam selaku bupati kabupaten ogan ilir terkait video yang mengajak, mendukung, dan memilih capres dan cawapres joko widodo dan ma'ruf amin, laporan nomor lp pp ri dengan pelapor tepi handayani terkait dengan dugaan pelanggaran pemilu terkait pelanggaran kampanye yang dilakukan ridwan kamil selaku dewan pengarah tim kampanye jokowi maruf jawa barat serta gubernur jawa barat, yaitu: melakukan kampanye rapat umum tempat terbuka luar jadwal dari yang telah ditetapkan : laporan nomor lp pp ri dengan pelapor endang supriatna terkait dengan dugaan pembagian uang pada saat orasi pemenangan calon presiden dan calon wakil presiden nomor urut laporan nomor lp pp ri dengan pelapor soni pradana terkait dengan dugaan pelanggaran pemilu terkait pelanggaran oleh aceh purnama yang mengajak, mendukung, dan memilih capres dan cawapres joko widodo dan ma'ruf amin , laporan nomor lp pp ri yang dilaporkan oleh basri terkait dengan dugaan pelanggaran netralitas asn yang dilakukan oleh camat se kota makassar dan mantan gubernur sulawesi selatan yang mendukung capres dan cawapres nomor urut laporan nomor lp pp ri yang dilaporkan oleh mollis anggiani, s.h., m.h. terkait dengan dugaan pelanggaran terhadap huruf dan huruf undang undang tahun undang undang pemilihan umum terhadap anggota partai emak emak pendukung prabowo sandi pepes) kabupaten karawang, jawa barat yang mana pes adalah tim relawan resmi bpn yang telah diakui oleh bpn dan telah sertifikasi oleh bpn, i. laporan nomor lp pp ri yang dilaporkan oleh tangguh setiawan terkait dengan dugaan pelanggaran kegiatan kampanye luar jadwal pada aksi mufakat silang monas pada tanggal februari oleh zulkifli hasan, fadli zon, dan neno warisan, serta penyelenggara acara mufakat laporan nomor lp pp ri yang dilaporkan oleh ratih puspa susanti, s.h. terkait dengan dugaan pelanggaran kampanye yang dilakukan oleh pasangan calon urut nomor joko widodo yang menjanjikan memberikan uang atau materi lainnya kepada peserta kampanye, laporan nomor lp pp ri yang dilaporkan oleh petrus terkait dengan dugaan pelanggaran kampanye yang dilakukan oleh capres nomor urut prabowo subianto yang berkampanye universitas kebangsaan indonesia uri), bahwa bawaslu dapat melakukan pengambilalihan penanganan terhadap temuan dan atau laporan dugaan pelanggaran pemilu dalam hal terdapat hal hal khusus sebagaimana diatur dalam peraturan bawaslu nomor tahun yakni, dan kewajiban: diberhentikan tetap dari jabatan sebagai pengawas pemilu: atau keterbatasan kemampuan, sarana dan prasarana dalam menangani dugaan pelanggaran. dalam pelaksanaan pengawasan pemilu tahun tidak ada temuan laporan dugaan pelanggaran pemilu yang ditangani oleh bawaslu provinsi diambil alih oleh bawaslu ri. bahwa dalam penanganan pelanggaran pemilu bawaslu telah melaksanakan supervisi kepada bawaslu provinsi kabupaten kota yang dilaksanakan sebanyak (sembilan puluh tujuh) kali dengan rincian: bawaslu provinsi sebanyak (lima puluh tiga) kali dan kabupaten kota sebanyak (empat puluh empat) kali. adapun rincian tersebut dapat dilihat dalam tabel bawah ini: provinsi kabupaten kota jawa timur sulawesi tengah kalimantan tengah sumatera putra gorontalo ach jawa tengah banten yogyakarta papua barat sumatera barat sulawesi barat jambi sulawesi tenggara sulawesi selatan maluku utara yoh kalimantan barat | bai aceh kalimantan putra gorontalo bengkulu sumatera selatan bahwa berdasarkan hasil penanganan pelanggaran bawaslu, terdapat hasil penanganan pelanggaran pemilu yang diteruskan lembaga yang berwenang ataupun terbukti sehingga harus ditindaklanjuti oleh lembaga terkait. sebagaimana data sebelumnya bahwa terdapat (sebelas) laporan pelanggaran administrasi yang dikabulkan oleh bawaslu dalam putusannya, dan (satu) pelanggaran hukum lainnya diteruskan kepada komisi asn. dari putusan dan rekomendasi tersebut terdapat yang telah ditindaklanjuti dengan rincian sebagai berikut, dan sebanyak putusan atau rekomendasi yang belum ditindaklanjuti yakni laporan yang rekomendasi kain dan putusan oleh kpu ri. bahwa berdasarkan ketentuan undang undang nomor tahun tentang pemilihan umum, untuk menyamakan pola pemahaman dan pola penanganan tindak pidana pemilu, bawaslu, polri, dan kejaksaan agung membentuk gakkumdu. lebih lanjut dalam undang undang nomor tahun menyatakan bahwa penyidik dan penuntut menjalankan tugas secara penuh waktu dalam penanganan tindak pidana pemilu. bahwa ketentuan terkait teknis sentra gakkumdu diatur melalui peraturan bawaslu yang disusun secara bersama dengan polri dan kejaksaan agung sebagaimana telah diterbitkan peraturan badan pengawas pemilu nomor tahun tentang sentra gakkumdu. struktur gakkumdu didasarkan oleh keputusan bawaslu nomor bawaslu pm. vi tentang perubahan keputusan badan pengawas pemilihan umum nomor bawaslu pm. iv tentang pembentukan tim sentra penegakkan hukum terpadu gakkumdu). iv. keterangan bawaslu dalam penyelesaian sengketa pemilu bahwa dalam pemilihan umum jumlah permohonan penyelesaian sengketa proses pemilu yang diajukan kepada jajaran pengawas pemilu berjumlah adapun rincian jumlah penyelesaian sengketa dapat dilihat dalam penjelasan sebagai berikut: berdasarkan kewenangan penyelesaiannya, total permohonan yang diajukan bawaslu berjumlah permohonan, bawaslu provinsi permohonan, dan bawaslu kabupaten kota permohonan. adapun jumlah permohonan sengketa berdasarkan kewenangan penyelesaian, dapat dilihat dalam grafik bawah ini: permohonan berdasarkan kewenangan penyelesaian total bawaslu: bawaslu provinsi: bawaslu kabupaten ota: bahwa berdasarkan tahapan penyelesaiannya, jumlah permohonan yang diajukan pada tahap verifikasi partai politik berjumlah permohonan, tahap penetapan daftar calon sementara dcs) permohonan, tahap penetapan daftar calon tetap dct) permohonan, tahap kampanye permohonan, tahap pasca kampanye permohonan, tahap penetapan daftar pemilih tetap permohonan, dan tahapan lainnya permohonan. adapun jumlah permohonan sengketa berdasarkan tahapan penyelesaian, dapat dilihat dalam grafik bawah ini: permohonan berdasarkan tahapan . teman j5. berdasarkan objek sengketa, jumlah permohonan berupa surat keputusan sk) berjumlah permohonan, berita acara ba) berjumlah permohonan, dan lainnya berjumlah permohonan. berdasarkan jenis pemilihan maka rincian jumlah permohonan yaitu: pemilihan anggota dpr sebanyak permohonan, pemilihan anggota dprd provinsi sebanyak permohonan, pemilihan anggota dprd kabupaten sebanyak permohonan, pemilihan anggota dprd kota sebanyak permohonan, pemilihan anggota dpd sebanyak permohonan, dan pemilihan presiden wakil presiden sebanyak permohonan. adapun jumlah permohonan sengketa berdasarkan jenis pemilihan, dapat dilihat dalam grafik bawah ini: permohonan berdasarkan jenis pemilihan dpr dprd provinsi dprd kabupaten dprd kota dpd jenis pemilihan presiden wakil presiden berdasarkan isu permasalahan yang menjadi dasar permohonan, maka rinciannya yaitu: permasalahan sistem informasi pencalonan silon) sebanyak permohonan, permasalahan mantan napi korupsi sebanyak permohonan, permasalahan mantan napi bandar narkoba sebanyak permohonan, permasalahan mantan napi kejahatan seksual terhadap anak sebanyak permohonan, permasalahan mantan napi pidana tahun sebanyak permohonan, permasalahan mantan napi pidana tahun sebanyak permohonan, permasalahan syarat pencalonan sebanyak permohonan, permasalahan syarat calon sebanyak permohonan, permasalahan pindah dapil sebanyak permohonan, permasalahan laporan dana kampanye (ldk) sebanyak permohonan, syarat dukungan sebanyak permohonan, dan permasalahan lainnya sebanyak permohonan. adapun jumlah permohonan sengketa berdasarkan isu permasalahan, dapat dilihat dalam grafik bawah ini: permohonan berdasarkan isu permasalahan syarat dukungan pindah dapil syarat pencalonan mantan napi pidana. mantan napi bandar.| silon berdasarkan upaya administrasi dan upaya hukum yang dilakukan oleh pemohon, rinciannya sebagai berikut: koreksi sebanyak permohonan dan pengadilan tun sebanyak permohonan. bahwa tindak lanjut terhadap putusan penyelesaian sengketa proses pemilu yang diputus pada tahap mediasi maupun adjudikasi bawaslu, bawaslu provinsi, dan bawaslu kabupaten kota, maupun upaya administrasi koreksi bawaslu dan penyelesaian melalui sengketa tun pemilu oleh pengadilan tun telah dilaksanakan dengan baik oleh kpu, kpu provinsi, dan kpu kabupaten kota.yang mengemukakan hal hal sebagai berikut: dewan kehormatan penyelenggara pemilu dkpp) latar belakang pada tanggal april yang lalu, kita telah menyaksikan dan mengalami bersama sebuah momen penting dalam catatan sejarah demokrasi indonesia, yaitu penyelenggaraan pemilu untuk memilih presiden dan wakil presiden republik indonesia yang dilaksanakan secara serentak dengan pemilihan anggota dpr, dpd, serta anggota dprd provinsi, dan dprd kabupaten kota. penyelenggaraan pemilu serentak dilaksanakan berdasarkan ketentuan dan nomor tahun tentang pemilihan umum pemilu). hal tersebut merupakan konsekuensi logis atas dikabulkannya permohonan pengujian dan dan nomor tahun tentang pemilu presiden dan wakil presiden terhadap uud yang dimohonkan oleh effendi ghazali dan diputus dalam putusan nomor puu xi penyelenggaraan pemilu serentak april secara umum sukses dilaksanakan anggota dpr, dpd, dprd provinsi, dprd kabupaten kota terpilih telah dilantik. demikian pula pasangan calon presiden dan wakil presiden terpilih, yang akan menyusul untuk dilantik pada tanggal oktober mendatang. kesuksesan pelaksanaan pemilu serentak, tidak secara otomatis mengandung arti bahwa dalamnya tidak terdapat kekurangan dan kelemahan dalam pelaksanaannya. berbagai persiapan perencanaan memang telah dilakukan untuk meminimalisir berbagai kemungkinan permasalahan yang mungkin muncul, namun ternyata tidak seluruh kemungkinan permasalahan tersebut dapat memprediksikan dengan tepat dalam ruang dan waktu pelaksanaan tahapan pemilu. secara umum, problem besar terhadap kualitas integritas penyelenggaraan pemilu serentak tahun berkaitan erat dengan: pertama, kerangka hukum pemilu: kedua, penyelenggara pemilu: ketiga, peserta pemilu: keempat, masyarakat pemilih: dan kelima, keadilan pemilu. memotret permasalahan pemilu serentak april dari sudut pandang penegakan kode etik dan kode perilaku penyelenggara pemilu, kompleksitas permasalahan pemilu berpuncak pada tata kelola pemilu yang berpusat pada perencanaan dan pelaksanaan. tahapan perencanaan meliputi segala hal yang menyangkut kesiapan dalam pelaksanaan setiap tahapan pemilu. dilanjutkan dengan tahapan pelaksanaan dengan titik krusial permasalahan mengacu pada ketersedian berbagai peraturan perundang undangan yang menjadi dasar jaminan kepastian hukum dalam pelaksanaan setiap tahapan pemilu. tidak ada aktifitas penyelenggaraan tahapan pemilu yang dapat terbebas dari ketentuan hukum pemilu. apabila ketentuan hukum pemilu tidak dijalankan dengan tertib dan konsisten, maka tentulah menyebabkan munculnya berbagai polemik lapangan yang menguras konsentrasi, waktu, tenaga, dan pikiran semua pihak. permohonan permohonan pengujian atas berbagai peraturan kpu, serta gugatan dan laporan pelanggaran administrasi menyebabkan konsentrasi penyelenggara pemilu menjadi terpecah. persiapan persiapan yang dibutuhkan untuk mempersiapkan jawaban atas setiap gugatan tersebut sangat mengganggu aktifitas penyelenggara dalam mempersiapkan agenda tahapan pemilu. pelaksanaan putusan pengadilan, baik sebagai akibat dibatalkannya dan atau peraturan perundang undangan: maupun pelaksanaan putusan yang bersifat individual tidak jarang menyebabkan berubahnya jadwal dan waktu pelaksanaan tahapan yang pada akhirnya menimbulkan residu masalah yang tidak terselesaikan dengan baik. gambaran peta permasalahan pemilu serentak dalam perspektif dkpp dapat dilihat pada data pengaduan dan data persidangan pada sub bab berikut. penanganan perkara pemilu tahun dkpp pengaduan sejak bulan januari hingga september dkpp telah menerima sebanyak pengaduan dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu dan telah memeriksa perkara. perkara perkara dimaksud menyangkut kpu, sekretariat jenderal kpu, bawaslu, sekretariat jenderal bawaslu, kpu provinsi, sekretariat kpu provinsi, bawaslu provinsi, sekretariat bawaslu provinsi, kpu kabupaten kota, sekretariat kpu kabupaten kota, bawaslu kabupaten kota, dan sekretariat bawaslu kabupaten kota se indonesia. jumlah suara tidak sah ini hanya kalah dari total suara partai demokrasi indonesia perjuangan pdip)untuk lebih lengkap dapat dilihat pada tabel bawah ini: tabel. perolehan suara partai politik peserta pemilu dan suara tidak sah partai politik perolehan suara suara tidak sah is9asa0| 17s03ss3 daop 2roster| i220180| 02s6a. |armada ro25s6| s20405| dealers massal a|pemko grass2o| dompet senar| to87es07| los0848| pkpi berdasarkan dewan kehormatan penyelenggara pemilu diketahui bahwa: jumlah pengaduan per tanggal oktober sebanyak: pengaduan, jumlah pengaduan yang tidak memenuhi syarat tms) sebanyak: pengaduan, jumlah pengaduan yang memenuhi syarat ms) yang selanjutnya disidangkan sebagai perkara sebanyak: perkara. data atas menunjukkan bahwa dari pengaduan dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu yang disampaikan dkpp, diantaranya dilanjutkan tahap pemeriksaan melalui persidangan. hal ini menunjukkan bahwa lebih dari separuh permasalahan etik penyelenggara pemilu yang diadukan memang memenuhi persyaratan formil dan materiil. terkait penanganan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu pada tahun dapat dijelaskan bahwa dari pengaduan pada pemilu tahun tercatat pengaduan untuk pemilu legislatif sebanyak pengaduan, pemilu presiden sebanyak pengaduan, terkait seleksi penyelenggara pemilu sebesar pengaduan, dan lain lain non tahapan pemilu) sebanyak pengaduan. dari jumlah pengaduan tersebut atas, dapat dirinci tentang data terpadu sebagaimana tabel berikut: tabel: rekapitulasi pengaduan berdasarkan jenis unsur pengadu tahun peserta pemilu paslon tim kampanye masyarakat pemilih partai politik penyelenggara pemilu data per oktober berdasarkan tabel atas, diketahui bahwa jumlah pengadu yang berasal dari masyarakat pemilih sebesar orang), peserta pemilu atau paslon sebesar orang), penyelenggara pemilu sebesar orang), partai politik sebesar orang), tim kampanye sebesar orang) dan penerusan bawaslu kpu sebesar orang). dari pengaduan tersebut, tercatat terpadu dari jajaran kpu, jajaran bawaslu, dan lain lain non penyelenggara pemilu. rincian lebih lanjut menyangkut data terpadu pada bulan januari hingga oktober sebagaimana tabel berikut: tabel: rekapitulasi pengaduan berdasarkan jenis unsur terpadu tahun kpu kpu provinsi kpu kab kota ppkippd kpps kpps sekretariat kpu jumlah jajaran kpu bawaslu bawaslu kab kota pengawas sekretariat bawaslu jumlah jajaran bawaslu data per oktober berdasarkan tabel atas, jumlah terpadu jajaran kpu sebesar orang), jajaran bawaslu sebesar orang) dan lain lain sebesar orang). persidangan persidangan dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu terkait pemilu anggota dpr, dpd, dan dprd serta pemilu presiden dan wakil presiden tahun sampai dengan oktober sebanyak perkara yang telah register. sedangkan untuk perkara yang telah diputus sebanyak perkara. berdasarkan tabel data induk persidangan sekretariat dkpp, modus pelanggaran kode etik pada perkara yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemilu nasional paling banyak terkait pelanggaran hukum, manipulasi suara, kelalaian dalam proses pemilu, perlakuan tidak adil, pelanggaran terhadap hak pilih, dan penyalahgunaan wewenang. sementara modus pelanggaran yang paling jarang dilakukan yaitu terkait tindakan penyuapan. selengkapnya bisa dilihat pada tabel bawah ini: tabel: modus pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu dalam penyelenggaraan pemilu tahun kategori pelanggaran manipulasi suara perlakuan tidak adil pelanggaran hak pilih kerahasiaan suara tugas penyalahgunaan kekuasaan konflik kepentingan kelalaian pada proses pemilu intimidasi kekerasan pelanggaran hukum tidak adanya upaya hukum yang efektif po) penipuan saat pemungutan suara pelanggaran netralitas, ketidakberpihakan kebebasan konflik internal institusi oo. total lo data per oktober tahapan pemilu nasional yang paling banyak dipersoalkan oleh para pencari keadilan dkpp lebih dominan pada tahapan rekapitulasi hasil penghitungan suara. dalam tabel bawah terlihat jumlah perkara yang ditangani dkpp sepanjang untuk tahapan rekapitulasi hasil penghitungan suara sebanyak (delapan puluh empat) perkara. selanjutnya jumlah penanganan perkara pada non tahapan non pemilu sebanyak (lima puluh tiga) perkara. hal tersebut kebanyakan didominasi pada saat pelaksanaan perekrutan penyelenggara pemilu baik tingkat hoc maupun perekrutan jajaran kabupaten kota. sedangkan untuk tahapan pemungutan dan perhitungan suara jumlah perkara yang ditangani dkpp sebanyak (empat puluh) perkara. hal tersebut berbanding sama dengan tahapan penetapan rekapitulasi hasil penghitungan suara dengan jumlah perkara. jumlah penanganan perkara yang dominan selanjutnya terdapat pada tahapan pencalonan dengan jumlah (tiga puluh tujuh) perkara, dan disusul dengan tahapan penetapan pasangan calon dan pengadaan dan distribusi perlengkapan pemungutan dan perhitungan suara yang masing masing tahapan tersebut berjumlah sementara untuk tahapan kampanye berjumlah perkara, laporan dan audit dana kampanye berjumlah perkara, sedangkan pada tahapan penetapan dan pengumuman calon terpilih berjumlah perkara. selengkapnya bisa dilihat pada tabel bawah ini: tabel: proporsi perkara terkait pelaksanaan pemilu tahun berdasarkan tahapan pemilu p0. tahapan pemilu jumlah non tahapan non pemilu penetapan pasangan calon kampanye laporan audit dana kampanye pengadaan distribusi perlengkapan pemungutan perhitungan suara pemungutan perhitungan suara rekapitulasi hasil penghitungan suara penetapan rekapitulasi hasil penghitungan suara penetapan pengumuman calon terpilih tidak ada perselisihan hasil pemilihan pengusulan pengesahan pasangan calon terpilih vo. total ') ' data per oktober tabel: amar putusan terhadap modus pelanggaran amar putusan kategori pelanggaran jumlah eps dun| tap. manipulasi suara oom |ofofla|o penyuapan |olok|a perlakuan tidak adil |tolol|of| pemasaran aja fea kerahasiaan suara tugas penyalahgunaan sean dae fajofafo|a konflik kepentingan |lolos| alel pemilu intimidasi kekerasan o|lo| pelanggaran hukum |o| tidak adanya upaya hukum yang efektif penipuan saat |eemmauansua |lofofor pelanggaran netralitas, ketidakberpihakan kebebasan konflik internalnstitusi |o|o lainlain yol|la total a96 |o| data per oktobersampai dengan tanggal oktober dkpp telah memutus perkara pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu dengan jumlah total amar putusan pada tiap kategori pelanggaran. dari jumlah tersebut, terdapat putusan untuk pemberhentian tetap, pemberhentian dalam jabatan, teguran tertulis dan rehabilitasi. data hasil persidangan, kategori pelanggaran hukum masih menjadi kategori pelanggaran paling banyak terjadi, dimana jumlah amar putusan untuk pelanggaran hukum adalah sebanyak amar putusan. jika dilihat dari perspektif kelembagaan, bahwa masih banyak terdapat penyelenggara pemilu yang melakukan pelanggaran hukum terhadap peraturan perundang undangan tentang pemilihan umum dan peraturan perundang undangan lainnya terkait teknis penyelenggaraan pemilihan umum. tabel: amar putusan terhadap perkara pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu tahun amar putusan kategori pelanggaran jumlah ( p bps png tap jujur |a( a|o| mandiri jollof|o adik a42 sl|lolos akuntabel lo|o| berkepastian hukum 5o| |off| aksesibilitas tololojol|o|o tertib lolololofo terbuka alololof|o proporsional |lolos|o profesional |eo|i|o| efektif tololojol|o|o efisien |olololofo kepentingan umum tolololof total oo| |ja9|(g3|o|bahwa berdasarkan tabel tersebut atas, terdapat pelanggaran terhadap jenis prinsip penyelenggaraan pemilihan umum dari prinsip penyelenggaraan pemilihan umum sebagaimana tercantum dalam undang undang nomor tahun tentang pemilihan umum. adapun dari sejumlah pelanggaran prinsip penyelenggara pemilu yang dilanggar tersebut, prinsip tertinggi yang dilanggar adalah prinsip profesional yakni sebanyak pelanggaran dan tertinggi kedua adalah prinsip berkepastian hukum yakni pelanggaran. adapun terhadap prinsip yang dilanggar tersebut, setelah diputus oleh majelis dewan kehormatan penyelenggara pemilu maka terdapat rehabilitasi, sanksi teguran tertulis, sanksi pemberhentian tetap, dan sanksi pemberhentian dalam jabatan. terhadap pelanggaran yang telah diterbitkan putusannya tersebut, dapat dipahami bahwa prinsip profesionalitas menjadi pokok utama dalam perkara yang diadukan oleh pengadu. hal ini dapat dijadikan sebagai bahan evaluasi bagi para penyelenggara pemilu untuk dapat menyelenggarakan pemilu sehingga hak demokrasi yang merupakan hak dasar bagi masyarakat sebagai warga negara terjamin secara utuh dan terselenggaranya pemilihan umum yang sesuai dengan asas dan prinsip pelaksanaan pemilihan umum. point krusial terkait dengan penanganan pelanggaran kode etik dalam pelaksanaan pemilu tahun seleksi rekrutmen penyelenggara pemilu bahwa berkenaan dengan permohonan pengujian pemilu serentak yang diajukan oleh pemohon, dkpp merasa perlu untuk menyampaikan permasalahan perihal rekrutmen penyelenggara yang sedikit banyak bertalian dengan konteks pemilu serentak. bahwa rekrutmen berdasarkan pada berbeda dengan rekrutmen berdasarkan pada maupun pada periode perundangan sebelumnya, rekrutmen dilaksanakan tidak secara terpusat dimana kpu kabupaten kota dan bawaslu kabupaten kota direkrut oleh jajaran provinsi. rekrutmen terpusat justru dilaksanakan pada periode hanya saja, rekrutmen terpusat yang berdasarkan pada memiliki corak tersendiri mengingat pelaksanaanya yang berbarengan dengan pemilu serentak yang tidak terdapat pada atas dasar kekhususan tersebut, maka dkpp merasa perlu untuk mengutarakan beberapa problematika yang sempat ditangani oleh dkpp perihal seleksi sebagai salah satu bagian dalam kerangka tata kelola pemilu serentak. bahwa untuk menggambarkan presentase dari perkara seleksi yang ditangani oleh dkpp, data dkpp menunjukkan proporsi dari topik seleksi sebagaimana ditampilkan dalam tabel berikut: tabel: perbandingan perkara dugaan pelanggaran kode etik terkait proses seleksi penyelenggara pemilu tahun dan data per okt jajaran kpu perkara topik perkara topik teras kpu tele tea angiiamn per tanggal okt bawaslu sii teras provinsi bawaslu kab kota data per oktober dkpp menerima sejumlah permohonan untuk perkara seleksi untuk jajaran kpu maupun bawaslu. adapun, terdapat beberapa pokok permasalahan yang layak untuk diberikan penekanan khusus. dkpp melihat terdapat masalah baik dalam hal penamaan maupun pelaksanaan norma rekrutmen. dalam hal pernormaan, pertama, tidak ada aturan yang memadai mengenai mekanisme koreksi, pemberhentian, maupun pengaktifan kembali tim seleksi. kedua, masalah penamaan juga muncul dengan tidak adanya parameter yang jelas untuk perlakuan khusus terhadap peserta rekrutmen perempuan dalam hal pelaksanaan memperhatikan keterwakilan perempuan sebagaimana diatur dalam ketiga, ketidakjelasan nomor urut dari daftar kelulusan peserta seleksi yang menimbulkan ketidakpastian urutan paw. keempat, adanya perubahan frasa dari sebanyak sebagaimana diatur dalam menjadi paling banyak dalam pkpu yang menimbulkan akibat hukum berbeda. kelima, menyangkut prinsip, dalam beberapa kasus terdapat perbedaan perlakuan (ilegal treatment) antar peserta seleksi. keenam, tidak dibuatnya masalah pengaturan ambang batas nilai pada satu sisi, dan jumlah nama yang harus diserahkan pada sisi lain dalam pkpu ketujuh, ketidakpastian perihal penilaian khusus antara peserta seleksi yang merupakan penyelenggara pada periode sebelumnya (petahana existing) dengan peserta seleksi yang baru mendaftar. selain daripada permasalahan yang menyangkut penamaan, dkpp juga menerima permohonan yang berkenaan dengan masalah pelaksanaan implementasi. beberapa permasalahan tersebut antara lain, pertama, dan yang cukup sering dimohonkan adalah perihal pengumuman baik pengumuman yang terlambat, pengumuman ganda, pengumuman yang melewati batas waktu, maupun tidak adanya pengumuman baik atas tahapan maupun hasil rekrutmen. kedua, berkenaan dengan tidak adanya jawaban atau tindak lanjut atas tanggapan masyarakat terhadap nama nama yang lolos seleksi. ketiga, masalah soal cat yang bocor. keempat, masalah keterlibatan nama nama yang lolos yang terindikasi mengenai syarat keanggotaan partai politik. kelima, masalah domisili dari peserta yang lolos seleksi. terakhir, keenam, adalah masalah rekomendasi dan izin ppk bagi peserta seleksi yang berstatus sebagai pns. bahwa dari sekian permasalahan dari rumpun tipologi seleksi yang diperiksa oleh dkpp, adalah tidak dapat dilepaskan dalam satu rumah besar tata kelola baik dalam hal penamaan maupun pelaksanaan norma. daftar pemilih tetap dpt) bahwa penetapan daftar pemilih tambahan tb) menjadi pokok perkara yang diadukan dkpp. sebagaimanapt hasil perbaikan ketiga, perubahan jumlah pemilih dapat dibenarkan dengan berpedoman pada angka dan surat kpu yakni jumlah pemilih versi terbaru adalah mengembalikan dpk yang telah dijadikan dpt jumlah semula atau tetap menjadi dpk dan pemilih resmi adalah yang sesuai dengan depth seharusnya perbedaan jumlah adalah disebabkan adanya perintah kpu perihal masih bisa pindah memilih hingga perihal pengumuman seharusnya diumumkan secara terbuka, tetapi ada kpu kabupaten kota yang tidak mengumumkan secara terbuka. bahwa undang undang menyebutkan jenis rapat pleno terdiri atas: rapat pleno tertutup dan rapat pleno terbuka. rapat pleno terbuka dilakukan untuk rekapitulasi penghitungan suara dan penetapan hasil pemilu. selanjutnya dalam peraturan kpu nomor tahun tentang tata kerja kpu, kpu provinsi, dan kpu kabupaten kota khususnya pada dan menyebutkan untuk mengambil keputusan dilakukan dalam rapat pleno yang terdiri atas: (a) rapat pleno tertutup, (b) rapat pleno terbuka, (c) rapat pleno rutin. menyebutkan rapat pleno terbuka dihadiri oleh peserta pemilu, tim kampanye, saksi peserta pemilu, anggota kpu sesuai dengan tingkatannya, sekretariat kpu sesuai tingkatannya dan pemangku kepentingan terkait. padabahwa berdasarkan ketentuan tersebut atas penetapan rekapitulasi daftar pemilih seharusnya dilakukan melalui rapat pleno terbuka dengan mengundang para pihak, karena menyangkut data yang harus diketahui oleh peserta pemilu. pleno penetapan data pemilih seharusnya dilakukan dalam rapat pleno terbuka sesuai dengan ketentuan peraturan kpu perihalterhadap rapat pleno yang dilakukan kpu kabupaten kuantan singingi dan kip aceh besar, dkpp berpendapat bahwa rapat pleno tersebut tidak mengikuti tata cara sebagaimana diatur peraturan kpu atas adalah tindakan tidak profesional dan tidak berkepastian hukum. sepatutnya kpu kabupaten kota memberikan akses pelayanan kepada peserta pemilu, pengawas pemilu, dan pemilih untuk mendapatkan informasi dan data pemilih sebagai dasar penetapan dpt. keterbukaan informasi dan data oleh penyelenggara pemilu merupakan kewajiban absolut, bertujuan membangun partisipasi masyarakat untuk melakukan kontrol terhadap proses pemilu yang berintegritas. pendaftaran dan penetapan peserta pemilu sistem informasi partai politik sipil) besarnya suara tidak sah ini salah satunya disebabkan oleh kebingungan pemilih untuk memberikan pilihan pada lima surat suara sekaligus. bisa dibayangkan, banyaknya suara yang tidak sah tentu saja membuat kualitas dan derajat keterwakilan dalam pemilu menjadi rendah. jika diibaratkan suara tidak sah adalah peserta pemilu legislatif, total suara yang diperoleh akan menduduki peringkat ketiga suara terbanyak pemilu fakta inilah yang menjadi persoalan mendasar dalam penyelenggaraan pemilu serentak dengan lima kotak. padahal, memaksimalkan dan memfasilitasi derajat keterwakilan pemilih adalah salah satu unsur utama bagi sebuah penyelenggaraan pemilu yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil, bahwa tentang kesulitan pemilih menghadapi pemilu lima kotak ini sudah terbukti dengan penelitian yang dilakukan oleh lembaga ilmu pengetahuan indonesia lipi), menemukan publik dari hasil disurvei menyatakan pemilu serentak dengan mencoblos lima surat suara ini menyulitkan pemilih. pengumpulan data terkait survei ini dilakukan setelah pemilu yakni pada juni sampai agustus dirilis agustus bukti p6) bahwa dengan penyelenggaraan pemilu lima kotak telah membuat suara yang telah diberikan pemilih menjadi sia sia, terbuang dengan jumlah yang sangat besar, dikarenakan kerumitan dalam pemberian suara untuk lima jenis surat suara sekaligus. termasuk juga upaya yang telah dilakukan oleh pemilih untuk berpartisipasi dalam pemilu menjadi tidak mampu meningkatkan derajat keterwakilan sebagaimana prinsip daulat rakyat yang dijamin oleh uud karena terhalang secara faktual oleh desain jadwal pelaksanaan pemilu serentak lima kotak sebagaimana diatur dalam guo, salah satu perkara yang diperiksa oleh dkpp dan mendapatkan perhatian adalah mengenai permasalahan sistem informasi partai politik sipil). kpu mewajibkan partai politik sebelum mendaftar sebagai calon peserta pemilu untuk memasukkan data dalam sipil dalam pkpu terdapat dua permasalahan utama yang mengemuka berkenaan dengan sipil. pertama, perbedaan perlakuan kpu terhadap dua sistem informasi yang menjadi supporting system, yaitu antara sipil dengan silon. bahwa meskipun sipil menjadi salah satu kewajiban, namun sipil tidak didaftarkan oleh kpu kementerian komunikasi dan informasi sebagaimana diatur dalam peraturan pemerintah sementara sipil tidak didaftarkan, perlakuan yang berbeda diterapkan kepada silon yang didaftarkan kementerian komunikasi dan informasi. kedua, kewajiban untuk menyerahkan data dalam sipil oleh bawaslu dinyatakan bahwa kewajiban sebagaimana disebutkan adalah merupakan norma baru. jadi pada satu sisi kpu menerapkan sipil sebagai salah satu kewajiban, namun pada sisi lain bawaslu menyatakan bahwa hal itu adalah norma baru yang bertentangan dengan undang undang. sebagai tambahan, terdapat pula beberapa permasalahan teknis berupa akses website yang sering down sehingga menghambat akses peserta. verifikasi partai politik bahwa dkpp memberikan catatan khusus dalam tahapan verifikasi partai politik. pokok permasalahan yang muncul adalah dua mekanisme berbeda yang diterapkan oleh kpu. masalah pokoknya adalah adanya verifikasi dengan dua dasar hukum yang berbeda, yaitu verifikasi yang didasarkan pada pkpu yang selanjutnya karena adanya putusan mahkamah konstitusi nomor puu xv yang membatalkan sepanjang frasa telah ditetapkan dan membatalkan untuk selanjutnya kpu mengeluarkan pkpu adanya dua dasar hukum tersebut menimbulkan dua perlakuan yang berbeda, yaitu partai politik yang dilakukan verifikasi faktual sebelum putusan dan setelah putusan mk. dua dasar hukum itu menimbulkan pula perpangkatan akan perlakuan berbeda yang sesungguhnya justru menjadi inti dalam putusan mahkamah konstitusi guo. polemik terpidana korupsi larangan mantan terpidana korupsi mengemuka dalamada awalnya ditolak untuk diundangkan oleh kementerian hukum dan ham kemenkumham). pkpu tersebut diajukan judicial review kepada mahkamah agung. pemohon mendalilkan bahwa huruf dan lampiran model bertentangan terhadap dan dalam salah satu pertimbangannya, dalam putusan p hum menyatakan huruf dan lampiran model adalah norma baru yang tidak diatur dalam sehingga bertentangan dengan jo. dan dalam kamarnya menyatakan bahwa sepanjang frasa mantan terpidana korupsi adalah tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat dan tidak berlaku umum. terhadap putusan ini, kpu kemudian mengundangkan peraturan kpu nomor tahun tentang perubahan peraturan kpu nomor tahun ketika pkpu tersebut diuji materiil ma, saat bersamaan sebagian calon peserta pemilu yang berstatus mantan terpidana korupsi mengajukan sengketa bawaslu. bawaslu kemudian menyatakan kpu harus memasukkan kembali bakal calon yang telah dicoret tersebut. terdapat tarik menarik terhadap putusan putusan sengketa bawaslu, dimana kpu tidak mematuhi putusan tersebut. dalam konteks ini, meskipun dkpp tidak memiliki kewenangan untuk menilai substansi dari pkpu tahun namun secara etika penyelenggara pemilu, perbuatan kpu bertentangan dengan prinsip kepastian hukum. tahapan penetapan daftar calon tetap dct) dkpp memeriksa dan memutus perkara kode etik terkait tahapan penetapan dct. dalam beberapa perkara kode etik, tindakan penyelenggara pemilu terbukti tidak cermat sehingga berakibat pada akuntabilitas kebijakan penyelenggara pemilu dipersoalkan oleh peserta pemilu. peraturan kpu nomor tahun secara jelas mengatur keterpenuhan syarat administrasi bakal calon. akan tetapi dalam pelaksanaannya masih terdapat tafsir dari penyelenggara pemilu yang justru menimbulkan persoalan tingkat implementasi. seperti peserta pemilu yang dicoret dari dct karena ketidakterpenuhan syarat administrasi bakal calon. alamat peserta pemilu yang tertera dalam surat keterangan terdaftar sebagai pemilih berbeda dengan ktp el bakal calon anggota legislatif. dkpp berpendapat tidak ada ketentuan peraturan perundangan undangan yang mengatur ketika terjadi perbedaan alamat ktp el dengan surat keterangan terdaftar sebagai pemilih, maka administrasi bakal calon menjadi tidak memenuhi syarat. dalam konteks ini, dkpp menilai tindakan penyelenggara pemilu menghilangkan kesempatan warga negera untuk menjadi peserta pemilu. dalam keadilan sistem pemilu, penyelenggara pemilu dituntut untuk terbuka dalam tahapan verifikasi kelengkapan dan keabsahan dokumen bakal calon anggota legislatif. hasil verifikasi harus disampaikan kepada peserta pemilu sesuai dengan prosedur dan mekanisme yang berlaku. dalam perkara kip aceh tenggara dan kip provinsi aceh yang diadukan karena tidak menyampaikan hasil verifikasi kelengkapan dan keabsahan dokumen bakal calon dari partai sira, dkpp menilai penyelenggara pemilu melanggar prinsip integritas dan profesionalitas. penyelenggara pemilu tidak mengundang partai sira dalam rapat pleno perbaikan verifikasi kelengkapan dan keabsahan dokumen bakal calon anggota dprk aceh tenggara pemilu undangan pleno hanya kepada parpol yang memenuhi syarat ms) dari hasil verifikasi perbaikan syarat calon untuk kemudian ditetapkan dalam daftar calon sementara dcs). seharusnya dokumen hasil verifikasi tersebut disampaikan pula kepada partai sira melalui lo penghubung partai sira. akibat kelalaian penyelenggara pemilu yang tidak memastikan hasil verifikasi sampai partai sira mengakibatkan partai sira tidak dapat melengkapi kekurangan dokumen persyaratan hingga akhir masa perbaikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. penyelenggara pemilu harus mengedepankan integritas proses, sehingga seluruh tahapan pencalonan anggota legislatif kabupaten aceh tenggara dapat dipertanggungjawabkan menurut hukum. logistik pemilu logistik pemilu atau perlengkapan penyelenggaraan pemilu yang diantaranya terdiri dari perlengkapan pemungutan suara (kotak suara, surat suara: tinta: bilik pemungutan suara, segel, alat untuk mencoblos pilihan: dan tps) merupakan hal yang sangat krusial dalam penyelenggaraan pemilu. oleh karenanya pengadaan dan pendistribusian logistik pemilu diatur ketat dalam peraturan perundang undangan. undang undang nomor tahun tentang pemilihan umum mengamanatkan logistik pemilu harus diterima kpps paling lambat (satu) hari sebelum hari pemungutan suara. secara teknis kpu telah pun telah mengatur awal melalui pkpu nomor tahun tentang tahapan, program, dan jadwal penyelenggaraan pemilihan umum tahun yang menjadwalkan pengadaan dan pendistribusian perlengkapan penyelenggara pemilu tahun dengan jadwal awal september akhir april selaras dengan amanat undang undang nomor tahun dalamtas jadwal berubah, awal april dan akhir juni dalam persidangan dkpp, pengadaan dan distribusi logistik pemilu seringkali menjadi permasalahan yang terjadi secara merata. tidak kurang sebanyak perkara disidangkan karena persoalan pengadaan dan distribusi perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara. tipikal persoalan yang muncul adalah pengadaan dan distribusi logistik terlambat, tertukar dan kurang. cianjur misalnya pada tanggal april terdapat beberapa tps kabupaten cianjur yang mengalami keterlambatan distribusi surat suara dan beberapa surat suara tertukar antara dapil dengan dapil dapil dengan dapil tertuanya surat suara tersebut menyebabkan bawaslu kabupaten cianjur merekomendasikan pemungutan suara lanjutan psl) (lima) tps yaitu tps tps tps tps dan tps desa sukamara, kecamatan mande, kabupaten cianjur. keterlambatan distribusi logistik beberapa tps tersebut disebabkan adanya keterlambatan pengiriman surat suara pengganti yang rusak dan kurang kirim hasil sortir oleh penyedia yang ditunjuk oleh kpu ri. keterlambatan distribusi surat suara dan tertuanya surat suara antar dapil menunjukkan ketidakprofesionalan dalam pengelolaan logistik pemilu yang sentralistik. permasalahan yang berasal dari pusat ini membuat penyelenggara pemilu tingkat daerah melakukan improvisasi luar ketentuan perundang undangan. kekurangan logistik pemilu (dua) kecamatan kabupaten cianjur kecamatan cipaku dan kecamatan cianjur) misalnya membuat kpu kabupaten cianjur berinisiatif membuat kebijakan dengan mengeluarkan surat perintah nomor pp. sp kpu kab iv tanggal april yang intinya memerintahkan (enam) ppk, yaitu: ppk kecamatan warungkondang, ppk kecamatan cipanas, ppk kecamatan pacet, ppk kecamatan cugenang, ppk kecamatan mande, dan ppk kecamatan dirancang mengambil surat suara, untuk memenuhi kekurangan surat suara kecamatan cipaku dan kecamatan cianjur. tindakan ini telah melanggar ketentuan yang berlaku. kpu kabupaten cianjur mengambil resiko dengan berasumsi jumlah pemilih tiap tps tidak akan mencapai dari jumlah dpt yang didasarkan pada pengalaman angka partisipasi tidak lebih dari contoh lainnya terkait persoalan pengadaan dan distribusi logistik terjadi kabupaten banyuasin, sumatera selatan. kpu kabupaten banyuasin diadukan bawaslu kabupaten banyuasin berkenaan dengan isu hilangnya (lima) kotak suara pemilu presiden dan wakil presiden tps dan tps desa konten laut, kecamatan talang kelapa yang ternyata tidak hilang, melainkan terdapat kekurangan logistik pemilu. permasalahan lainnya berkaitan dengan pelaksanaan pemungutan suara tps dan tps desa konten laut, kecamatan talang kelapa, kpu kabupaten banyuasin mengakui terjadi keterlambatan pemungutan suara tps yakni tps dan tps desa konten laut, kec. talang kelapa. pemungutan suara tps dilaksanakan menjelang dini hari. kebijakan tersebut ditempuh oleh kpu kabupaten banyuasin setelah mempertimbangkan permintaan pemilih agar pemungutan suara ditunda sampai tersedia surat suara presiden dan wakil presiden. selain itu terdapat (satu) tps dilakukan pemungutan suara susulan, (empat) tps tetap dilaksanakan tanggal april sore hari. kebijakan kpu kabupaten banyuasin melakukan pemungutan suara menjelang pukul wib bertentangan dengan asas kepatutangatur waktu pemungutan suara pukul s.d. wib. dalam sidang pemeriksaan dkpp terungkap pemilih yang hadir tps sebanyak orang dari pemilih terdaftar dpt. kpu kabupaten banyuasin tidak dapat memastikan seluruh pemilih tps tersebut mendapat informasi pemungutan suara dilaksanakan pada dini hari. kpu kabupaten banyuasin mengakui distribusi surat suara terlambat karena pihak ketiga mengalami kendala tidak tersedia bahan baku sehingga logistik baru tiba kabupaten banyuasin pada tanggal april bersamaan jadwal pelipatan surat suara. pendistribusian logistik pemilu kecamatan talang kelapa terjadwal april namun kenyataannya pengiriman logistik pemilu tahap pertama dilaksanakan tanggal april pukul wib dan tahap kedua tanggal april pukul wib. hal lain terkait logistik terjadi kesalahan cetak yang berakibat pada tidak terlaksananya pemungutan dan perhitungan suara untuk calon anggota dprd kabupaten banyuasin pada daerah pemilihan yang meliputi wilayah kecamatan suak tape, kecamatan betung, kecamatan pulau rimau, dan kecamatan tunggal ilir dikarenakan surat suara dprd kabupaten banyuasin daerah pemilihan mengalami kesalahan cetak yang mengakibatkan dilakukannya psl pemungutan suara lanjutan). dalam surat suara untuk dapil dprd kabupaten banyuasin tercantum nama nama calon anggota legislatif yang berasal dari daerah pemilihan kpu kabupaten banyuasin pada akhirnya menerbitkan keputusan melakukan pemungutan dan perhitungan suara lanjutan psl) seluruh daerah pemilihan yang dilaksanakan pada hari sabtu tanggal april persoalan keterlambatan distribusi logistik lain misalnya juga terjadi kabupaten nias selatan. kpu kabupaten nias selatan akhirnya berimprovisasi menetapkan wilayah pendistribusian logistik dalam beberapa kategori, yaitu daerah kepulauan (prioritas pertama), daerah pegunungan dan sungai (prioritas kedua), daerah pegunungan dan sungai besar (prioritas ketiga), dan daerah daratan (prioritas keempat, kelima, dan keenam). pendistribusian logistik untuk wilayah dengan kategori skala prioritas pertama dan kedua direncanakan pada tanggal april wilayah skala prioritas ketiga dan keempat pada tanggal april dan wilayah skala prioritas kelima dan keenam pada tanggal april kpu nias selatan berdalih akibat cuaca buruk pendistribusian logistik wilayah skala prioritas pertama menjadi tertunda dan dilaksanakan pada tanggal april pergeseran jadwal tersebut memengaruhi jadwal pendistribusian wilayah lain sehingga distribusi logistik kecamatan marino, kecamatan toma, kecamatan somambawa, dan kecamatan siduaori yang merupakan wilayah daratan (skala prioritas keempat) mengalami keterlambatan. sedangkan untuk kecamatan lolowau yang merupakan wilayah pegunungan dan sungai dengan skala prioritas kedua, distribusi logistik tidak dapat terlaksana sampai dengan tanggal april karena hujan lebat. alasan cuaca buruk yang dijadikan argumentasi kpu kabupaten nias selatan terbantahkan dalam persidangan dengan adanya fakta bahwa pada tanggal april masih terjadi pengepakan surat suara dan secara faktual kondisi logistik belum siap untuk didistribusikan. bahkan fakta persidangan dkpp mengungkapkan sampai tanggal april masih ada proses pengepakan surat suara. problematika logistik pemilu hampir tiap daerah memiliki permasalahan yang sama: terlambat, tertukar dan kekurangan. persoalan ini seharusnya dapat dijembatani dengan penata kelolaan yang lebih baik dalam hal pengadaan dan pendistribusian logistik pemilu. pungut hitung dan rekap banyak korban) pemungutan dan penghitungan suara tahapan pemungutan dan penghitungan suara pada pemilu serentak tahun merupakan salah satu tahapan yang paling singkat, yakni hanya pada hari pemungutan suara, april hingga jam tanpa jeda berikutnya sesuai putusan nomor puu xvii namun tahapan ini sangat penting dan memegang peranan dalam suksesnya penyelenggaraan pemilu secara keseluruhan. tahapan pungut dan hitung sebagai mahkota dari pemilu serentak tahun pada prosesnya melibatkan hampir semua penyelenggara pemilu, peserta pemilu, pemantau pemilu, dan pemilih. khusus penyelenggara pemilu mulai dari penyelenggara tingkat tps, yakni kelompok penyelenggara pemungutan suara kpps), pengawas tps hingga penyelenggara tingkat pusat, yakni kpu dan bawaslu yang ikut melakukan monitoring dan supervisi atas tahapan tersebut. berdasarkan data perkara yang telah diputus oleh dewan kehormatan penyelenggara pemilu dkpp) terdapat (empat puluh) perkara dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu pada tahapan pemungutan dan penghitungan suara yang telah diputus. persoalan persoalan etika yang muncul dalam tahapan ini antara lain mengenai ketidak profesional penyelenggara pemilu sebagai akibat kpps dan pengawas tps yang tidak memahami regulasi pungut hitung suara tps dan mengakibatkan terpenuhinya syarat syarat untuk dilaksanakannya pemungutan suara ulang (psu) maupun pemungutan suara lanjutan (psl) yang terjadi kabupaten pulau taliabu, provinsi maluku utara dan permasalahan permasalahan etik yang muncul akibat ketidakmandirian kpps antara lain melakukan pencoblosan dan penandaan terhadap surat suara sebagaimana terjadi kabupaten sumenep dan kabupaten pasang kayu. selanjutnya, persoalan etik lainnya yang telah disidangkan dan diputus dkpp pada tahapan pungut dan hitung juga terjadi akibat kekurangan logistik dalam kotak suara tps yang baru diketahui pada hari pemungutan suara ketika kotak suara dibuka, mulai dari jumlah surat suara, formulir formulir hingga surat suara yang tertukar yang terjadi kota palembang, kabupaten banyuasin dan kabupaten banggai serta beberapa daerah lainnya. yang kesemuanya bersumber pada pergeseran logistik setiap kotak suara oleh kpu kabupaten kota yang tidak sesuai dengan standard operation procedure (sop) pengelolaan logistik. kemudian, juga terjadi kasus pelanggaran kode etik yang terjadi tahapan pungut dan hitung suara juga diakibatkan supervisi yang dilakukan kpu kabupaten kota terkait waktu pelaksanaan pemungutan suara susulan yang digelar tengah malam. selain itu, dalam sidang pemeriksaan kode etik oleh dkpp, kpps yang dihadirkan oleh para pihak pada beberapa sidang kode etik antara lain kabupaten toli toli dan kabupaten buton juga mengemukakan persoalan beban mereka selaku ujung tombak penyelenggara pemilu serentak tahun yang sangat berat. sehingga mengakibatkan sebagian dari mereka mengalami kelelahan, pingsan, hingga meninggal dunia saat melaksanakan tugas maupun pasca pelaksanaan tugas tugas tersebut. menurut penyelenggara pemilu tingkat tps, hal tersebut dikarenakan tugas tugas kpps tidak hanya pada hari pemungutan suara melainkan sebelumnya hingga penyerahan kotak suara pps. yakni dimulai sejak yakni pengumuman mengenai hari pemungutan suara dan penyampaian formulir hingga penyiapan tps pada hari pemungutan suara sebagaimana tercantum pada peraturan kpu nomor tahun tentang tahapan program dan jadwal penyelenggaraan pemilu tahun sebagaimana telah diubah terakhir dengan peraturan kpu nomor tahun akibatnya, pasca pemungutan suara banyak tugas tugas kpps yang lalai dilaksanakan karena kpps kelelahan dan sakit antara lain tidak mengumumkan hasil pemungutan suara dengan cara menempel salinan tps maupun penulisan salinan yang tidak sesuai hologram hingga kesalahan kesalahan teknis lainnya. adapun pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku yang terbukti pada persidangan dkpp tahapan ini didominasi prinsip profesional dan berkepastian hukum. rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara tahapan rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara pada pemilu serentak tahun dilaksanakan secara berjenjang mulai dari tingkat kecamatan yang dilaksanakan oleh ppk, tingkat kabupaten kota oleh kpu kabupaten kota, tingkat provinsi oleh kpu provinsi dan tingkat nasional oleh kpu berdasarkanu. jika dibandingkan dengan pemilu tahun terjadi pergeseran rekapitulasi hasil perhitungan suara tingkat desa kelurahan yang sebelumnya pleno rekapitulasi dilakukan oleh pps digeser tingkat kecamatan oleh ppk. jumlah pengaduan etik yang sudah diputus dkpp terkait tahapan ini pada pemilu tahun mencapai perkara. angka ini merupakan angka tertinggi diantara tahapan tahapan pemilu lainnya. perkara perkara etika yang terjadi tahap rekapitulasi antara lain menyoal profesionalitas penyelenggara pemilu saat melaksanakan rapat pleno rekapitulasi tingkat kecamatan, kabupaten kota, provinsi, hingga rekapitulasi tingkat nasional. salah satu yang menonjol adalah ketidakprofesionalan ppk dan bawaslu kecamatan pada pelaksanaan rekapitulasi tingkat kecamatan seperti terjadi kabupaten sumenep. antara lain penyelesaian permasalahan permasalahan teknis mengenai perbedaan data salinan yang dimiliki para saksi partai politik dan bawaslu kecamatan dengan hologram, penyelesaian keberatan saksi, penerbitan rekomendasi pengawas pemilu yang tidak dilaksanakan oleh ppk. termasuk pelaksanaan pleno tingkat kecamatan yang tidak sesuai aturan hukum yang ada hingga persoalan lain yang terjadi rekapitulasi tingkat kecamatan yang kemudian dilaporkan dan diputus melanggar administrasi pemilu oleh pengawas pemilu seperti terjadi pada perkara etik kabupaten maluku tengah dan kabupaten lombok tengah. adanya fakta fakta tersebut membuktikan pemindahan tahapan rekapitulasi tingkat desa kelurahan dari tingkat pps pada pemilu tahun tingkat ppk pemilu serentak tahun sebagaimana diatur nomor tahun tentang pemilu masih memunculkan persoalan persoalan etika baru pada penyelenggara pemilu tingkat kecamatan. selain itu, permasalahan etik yang disidangkan dan diputus oleh dkpp juga terjadi pada tahapan pelaksanaan rapat pleno rekapitulasi yang diselenggarakan oleh penyelenggara pemilu permanen. mulai dari kpu kip dan bawaslu panwaslih kabupaten kota, kpu kip hingga bawaslu panwaslih provinsi. persoalan etika yang sidang dkpp antara lain menyangkut tindakan para penyelenggara pemilu yang tidak profesional dan berkepastian hukum terkait terjadinya perubahan angka yang tercantum dalam formulir db1 tercetak dengan yang dibacakan saat rapat pleno rekapitulasi, penyelesaian keberatan saksi peserta pemilu dengan hanya menuliskannya pada formulir model db maupun dc melakukan perubahan angka perolehan suara yang telah ditetapkan formulir db1, tidak dilaksanakannya rekomendasi pengawas pemilu serta berbagai modus pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku lainnya. pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu permanen ini antara lain terjadi kabupaten aceh besar, kota cirebon, dan kabupaten empat lawang. termasuk kegagalan penyelenggara pemilu tingkat kabupaten kota menyelesaikan rapat pleno rekapitulasi hingga batas waktu tahapan yang telah ditetapkan sebagai akibat adanya pelanggaran terhadap prinsip mandiri dalam pelaksanaan tugas, wewenang dan kewajibannya. sedangkan prinsip yang dominan dilanggar penyelenggara pemilu pada tahapan rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara adalah prinsip profesional, prinsip berkepastian hukum, prinsip akuntabel, dan prinsip kepentingan umum. masih terjadinya pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu tahapan rekapitulasi perhitungan hasil perolehan suara menunjukkan adanya persoalan tata kelola pemilu tingkat penyelenggara teknis baik kpu dan jajarannya maupun bawaslu dan jajarannya. sengketa administrasi dalam tahapan proses pemilu desain kelembagaan penyelenggara pemilu dibangun dengan prinsip check dan balance antara pelaksana teknis penyelenggaraan dengan pelaksana pengawasan. pengawas pemilu melakukan kontrol terhadap pelayanan kpu bahwa berdasarkan uraian dan penjelasan atas, maka penyelenggaraan pemilu serentak dengan memilih lima jenis limatentang pelaksanaan pemilihan kepala daerah serentak yang tidak sesuai dengan tujuan dengan penguatan pemerintahan daerah bahwa undang undang dasar negara republik indonesia tahun uud secara tegas memberikan kewenangan kepada pemerintahan daerah untuk mengatur urusan tata kelola pemerintahannya sendiri dalam kerangka otonomi daerah. hal ini tertuang dalam uud dan dan yang berbunyi:uuddalam rangka menjalankan otonomi daerah mengatur pembentukan dua lembaga daerah untuk mengurusi tata kelola pemerintahan daerah yakni: kepala terhadap stakeholder pemilu dalam mengikuti setiap tahapan. ketika ada putusan maupun rekomendasi pengawas pemilu, kpu harus segera menindaklanjuti. hal ini ditegaskan dalam ketentuan huruf juncto undang undang nomor tahun tentang pemilihan umum, yang intinya mengatur kpu kabupaten kota melaksanakan dengan segera putusan bawaslu kabupaten kota. putusan bawaslu bersifat final dan mengikat kecuali terhadap sengketa proses pemilu yang berkaitan dengan verifikasi partai politik peserta pemilu, penetapan daftar calon tetap anggota dpr, dpd, dprd provinsi, dan dprd kabupaten kota, serta penetapan pasangan calon. akan tetapi dalam tataran implementasi, masih terjadi penafsiran kpu terhadap norma aturan yang dipersoalkan peserta pemilu. seperti tindakan kpu yang tidak melaksanakan seluruh amar putusan bawaslu. seperti dalam putusan acara cepat pelanggaran administratif pemilu bawaslu kabupaten landak. putusan bawaslu memerintahkan kpu kabupaten landak memperbaiki salinan formulir model da1 dprd kab kota, dengan mencocokkan dan atau mengoreksi formulir da1 plant dprd kab kota, formulir daa1 plant dprd kab kota, dan formulir hologram plant dprd kab kota, dan formulir plant dprd kab kota. kpu menindaklanjuti putusan tersebut dengan cara hanya menyandingkan formulir da1 dengan daa1 plant dprd kabupaten. kpu tidak melakukan mencocokkan data pada formulir plant berhologram dprd kabupaten kota yang diduga terjadi perubahan angka hasil perolehan suara sebagaimana perintah putusan bawaslu dengan alasan bertentangan dengan ketentuan pembukaan kotak dalam peraturan kpu. dkpp menilai seharusnya kpu melaksanakan putusan bawaslu secara komprehensif sesuai amar putusan. putusan bawaslu yang memerintahkan perbaikan salinan da1 dprd kabupaten kota dengan mencocokkan data pada plant berhologram dprd kabupaten kota saat pleno rekapitulasi tingkat kabupaten merupakan dasar hukum yang harus dilaksanakan kpu. tindakan kpu tersebut menimbulkan ketidakpastian hukum pemilu sebagaimana diatur dalam undang undang nomor tahun tentang pemilihan umum. pasca penetapan hasil pemilu bahwa dkpp memeriksa perkara kpu kabupaten bungo yang diduga melakukan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu karena diduga tidak melakukan perbaikan serta pembetulan pada formulir model da. dprd kabupaten kota kecamatan libur lubuk mengenang dan formulir db. dprd kabupaten kota kabupaten bungo berdasarkan formulir model daa. plant dprd kab kota dusun tanjung bungo dan formulir model daa. plant dprd kab kota dusun rantau tipu. bahwa kpu kabupaten bungo diduga tidak menindaklanjuti putusan bawaslu provinsi jambi nomor ad wsl pemilu prov yang dikeluarkan pada mei sesuai ketentuan undang undang yang menyebutkan bahwa kpu ri, kpu provinsi, dan kpu kabupaten kota wajib menindaklanjuti putusan bawaslu ri, bawaslu provinsi, dan bawaslu kabupaten kota paling lama tiga hari sejak putusan itu dibacakan. bahwa untuk menyelesaikan perselisihan hasil pemilu, dengan merujuk uud undang undang secara eksplisit mengatur bahwa keberatan yang memengaruhi hasil penghitungan suara hanya dapat diajukan kepada mahkamah konstitusi. bahwa terhadap fakta hukum adanya putusan dan atau rekomendasi bawaslu pasca penetapan hasil perolehan suara secara nasional harus mempertimbangkan batasan atau imitasi waktu penyelesaiannya dalam setiap tahapan, termasuk mempertimbangkan pelaksanaan atau tindak lanjut dari penyelesaian tersebutbahwa merujuk putusan mahkamah konstitusi nomor php.dpr dprd xvii. simpulan berdasarkan data penanganan perkara pelanggaran etika penyelenggara pemilu dkpp yang berbasiskan data pengaduan dan persidangan serta beberapa poin krusial yang telah dikemukakan, dkpp menyimpulkan setidaknya terdapat dua persoalan yang perlu mendapat perhatian dari penyelenggaraan pemilu serentak. pertama, penataan tata kelola pemilu yang lebih baik yang bertalian dengan desain pemilu serentak. dalam fakta fakta persidangan dkpp beberapa keluhan penyelenggara pemilu berkaitan dengan kelelahan penyelenggara pemilu yang disebabkan beban kerja tidak terlepas dari tata kelola pemilu khususnya pada bagian bagian krusial sebagaimana telah dikemukakan pada bagian point krusial penanganan pelanggaran kode etik dalam pelaksanaan pemilu tahun persoalan persoalan tersebut seharusnya dapat dijembatani dengan perbaikan regulasi peraturan kpu dan peraturan bawaslu) terkait penyelenggaraan pemilu serentak. kerumitan pemilu serentak yang tidak dijembatani dengan regulasi yang mengurai dan memudahkan, peraturan teknis yang justru melahirkan norma baru luar norma tingkat atasnya, penerbitan peraturan atau regulasi pelaksanaan yang tenggat waktunya terlalu dekat dengan jadwal pelaksanaan, putusan pelanggaran administrasi yang bertepatan waktunya atau justru setelah proseslesai telah menimbulkan kegaduhan, kebingungan lingkungan sesama penyelenggara pemilu, para kontestan pemilu, dan seluruh masyarakat, dan menyebabkan terbentuknya beban kerja berlebih pada penyelenggara pemilu tingkat bawah. dari 'potret ini terlihat bahwa permasalahan penyelenggaraan pemilu serentak justru muncul dari aspek tata kelola pemilu yang tidak dapat dirumuskan dengan lebih baik karena beban kerja penyelenggara pemilu yang tidak proporsional. komisi pemilihan umum yang bertanggung jawab dalam teknis penyelenggaraan menanggung beban super berat yang tidak mampu mereka pikul, sehingga membuat mereka menjadi kerepotan dan 'naar' dalam menata kelola tahapan pemilu yang justru akhirnya membuat mereka 'misleading' dengan mengeluarkan regulasi yang melampaui koridor yang seharusnya lebih harus mereka atur dalam kapasitas tugas pokok dan fungsi kpu. bawaslu mengemban porsi pengawasan, pencegahan, pemeriksaan, memutuskan, dan sekaligus melakukan penindakan terhadap perkara administrasi dan sengketa: membuat mereka terdorong untuk melakukan tindakan tindakan yang justru kontra produktif terhadap kelancaran dan integritas proses pemilu serentak. sementara dkpp memiliki porsi tugas yang hanya berkaitan dengan etika pemilu saja sebagai instrumen untuk menjaga harmonisasi proses penyelenggara pemilu yang profesional dan berintegritas. sehingga, menurut kami, permasalahan tata kelola tersebut justru berakar pada distribusi peran dan fungsi yang tidak proporsional diantara lembaga lembaga penyelenggara pemilu kpu, bawaslu, dan dkpp). kedua, fenomena bahwa kpu sangat disibukkan oleh tuntutan tuntutan non tahapan seperti harus menghadapi dan menghadiri persidangan, mulai bawaslu badan pengawas pemilu), pengadilan tata usaha negara ptun), dewan kehormatan penyelenggara pemilu dkpp), mahkamah agung), hingga mahkamah konstitusi mk) menunjukkan adanya kerumitan dalam proses peradilan dalam penanganan urusan urusan penyelenggaraan pemilu. berdasarkan kedua persoalan atas, maka menurut kami, perlu dilakukan penataan ulang terhadap porsi dan peran dari ketiga lembaga penyelenggara pemilu, yaitu kpu, bawaslu, dan dkpp tersebut. berkaitan dengan hal ini, maka kewenangan yang ada pada dkpp dan bawaslu perlu disesuaikan mentransformasi dkpp menjadi lembaga peradilan pemilu yang menangani peradilan terhadap sengketa etik, pelanggaran administrasi, sengketa proses, dan pidana pemilu. sedangkan bawaslu lebih dibebankan kewenangan untuk menjalankan fungsi pengawasan pelaksanaan tahapan pemilu lapangan, melakukan 'penyidikan' dan 'penuntutan' peradilan yang ditangani oleh dkpp. fungsi pengawasan oleh bawaslu juga dapat berkolaborasi dengan proses pengawasan yang dilakukan oleh masyarakat. dengan porsi hubungan kelembagaan penyelenggara pemilu demikian, menurut kami akan mendorong terbentuknya proporsi yang seimbang dalam tata kelola penyelenggaraan pemilu indonesia sekaligus menghasilkan penyederhanaan model peradilan pemilu. selain itu, dkpp juga memberikan keterangan tambahjumlah pengaduan yang diterima dan disidangkan oleh dkpp berkaitan dengan proses verifikasi partai calon peserta pemilu tahun adalah sebanyak (empat) perkara, yaitu: perkara nomor dkpp pke vii pihak pengadu pada perkara ini adalah saudara ketut tenang (alamat: bali) sebagai ketua partai rakyat yang memberikan kuasa kepada advokat riyanto (alamat: jakarta) dan advokat anwar (alamat: jakartabertemu dengan lukman edi, candi utomo, dan aria patriian:homa irama (alamat: jakarta selatan) sebagai ketua partai islam, damai, aman idaman), dan saudara alamsyah (alamat: jakarta utara) sebagai sekretaris jenderal partai islam, damai, aman idaman) yang memberikan kuasa kepada advokat riyanto (alamat: jakarta selatan), advokat anwar (alamat: jakarta selatan), advokat alamsyah harafiah (alamat: jakarta pusat), advokat dian perri (alamat: jakarta pusat), advokat body novia (alamat: jakarta pusat), advokat ari wira kusumah (alamat: jakarta pusatdugaan bersikap tidak adil antara partai garuda dan partai berkarya dengan (tujuh) partai lainnyatelahnyamayjen. tni purn.) suharno prawira (alamat: jalan pemuda nomor sebagai ketua partai republik yang memberikan kuasa kepada wakil sekretaris jenderal partai republik harsono (alamat: jalan pemuda nomor pihak terpadu sebanyak (tujuh)arena mewajibkan penggunaan sipil yang menurut pengadu bertentangan dengan undang undang nomor tahun tentang pemilihan umum, pengadu menduga adanya perlakuan berbeda terkait proses verifikasi faktualisson hatigoran nababan (alamat: jakarta pusat), sebagai penggiat pemilu. tidak terpadu sebanyak (enam) orang, yaitu ketua bawaslu bahan sebagai terpadu i): para anggota bawaslu ratna dewi spettacolo sebagai terpadu ii, muhammad affifudin sebagai terpadu iii, rahmat baja sebagai terpadu iv, dan fritz edward siregar sebagai terpadu v), serta sekretaris jenderal bawaslu gunawan suswantoro sebagai terpadu vi). pada pokok aduan, pengadu mendalilkan adanya dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu terpadu s.d. terpadu vi, karena tidak profesional dan gagal membuat standard tata laksana pengawasan sehingga terjadi permasalahan pada tahapan pendaftaran peserta pemilu, penyusunan daerah pemilihan, polemik calon, mantan narapidans.d. terpadu dan tidak terbuktiolak pengaduan pengadu untuk seluruhnya: merehabilitasi nama baik terpadu s.d. terpadu terhitung sejak putusan dibacakan: cc. merehabilitasi nama baik terpadu terhitung sejak putusan dibacakan,i2.6j menimbang bahwa terhadap permohonan guo, oleh karena substansi perkara guo sama dengan perkara nomor puu xvii maka mahkamah telah memeriksa perkara guo bersamaan dengan perkara nomor puu xvii dimaksud yang telah diputus sebelumnya., yang telah memberikan keterangan pada tanggal oktober dan tanggal oktober syamsudin haris, yang telah memberikan keterangan pada tanggal oktober dan tanggal november topo santoso, yang telah memberikan keterangan pada tanggal november dan ramlan berbakti, yang telah memberikan keterangan pada tanggal januari yang mengemukakan hal hal sebagai berikut: djadi hanan pemilu serentak dalam perspektif sistem pemerintahan presidensial setelah pelaksanaan pemilihan umum serentak tahun ada aspirasi masyarakat agar pelaksanaannya menjadi tidak serentak. tapi sisi lain, telah memiliki keputusan sebelumnya bahwa pelaksanaan pemilu serentaklah yang sesuai dengan konstitusi. apa pemikiran dan solusi yang bisa disumbangkan oleh ilmu politik, khusunya ilmu sistem pemerintahan presidensial atas masalah daerah gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, walikota dan wakil walikota) yang dipilih secara demokratis, sesuai dengan uud dan dpr provinsi dan dprd kabupaten kota yang dipilih melalui pemilihan umum sebagaimana diatur dalam uud dan juga disebutkan melalui pemilihan umum dalam uud bahwa kewenangan dan fungsi pemerintah daerah tidak jauh berbeda dengan bekerjanya sistem pemerintahan presidensial seperti, kewenangan kepala daerah dan dprd yang setara salah. salah satu bentuk kesetaraan dan mewujudkan fungsi checks and balances antar dua lembaga ini adalah satu adalah keduanya diberikan kewenangan untuk mengajukan rancangan peraturan daerah. lebih lanjut dalam perumusan peraturan daerah, kepala daerah dan dprd membahas secara bersama sama untuk memperoleh persetujuan bersama. pola hubungan kewenangan ini senada dengan relasi kerja antara presiden dan wakil presiden dengan dpr dalam perumusan perundang undangan yang diatur dalamkesetaraan kewenangan antara kepala daerah dan dprd dan efektivitas pemerintahan daerah, pada kualitasnya sering kali terganggu yang salah satunya disebabkan oleh keterpisahan waktu penyelenggaraan pemilu kepala daerah dengan pemilu dprd. adapun dua dampak yang ditimbulkan dari terpisahnya waktu pemilu kepala daerah dengan dprd adalah sebagai berikut: il. politik transaksional untuk kepentingan jangka pendek demi kepentingan calon kepala daerah. praktik ini ini? jawaban atas pertanyaan inilah yang hendak saya elaborasi dan mudah mudahan dapat dijadikan bahan masukan atau pertimbangan bagi majelis dalam mengambil keputusan atas perkara ini. pemilu serentak dalam sistem presidensial pemilu serentak (concurrent election) adalah pelaksanaan pemilu untuk memilih eksekutif (presiden) dan anggota anggota legislatif(presiden) dan anggota anggota legislatif pada waktu (hari) yang berbeda. jadi keserentakan ini adalah dalam pengertian eksekutif dan legislatif, bukan atau tidak harus memasukannya dalam arti wilayah, atau sub wilayah. memperluas konsep keserentakan ini menjadi keserentakan wilayah, juga tidak menjadi persoalan, tapi dia tidak lagi termasuk dalam pengertian pokok pemilu serentak yang menjadi bahasan utama para peneliti sistem pemerintahan presidensial atau sistem pemilu pada umumnya. negara negara demokrasi yang menganut sistem presidensial memiliki variasi dalam pelaksanaan keserentakan ini. ada yang serentak, ada pula yang tidak. beberapa negara menggabungkannya dengan pemilihan eksekutif dan legislatif daerah, ada pula yang tidak. bila dilaksanakan serentak, terdapat variasi juga: ada anggota legislatif yang dipilih bersamaan dengan eksekutif, ada pula sebagian yang dipilih secara terpisah. dari sekitar an negara demokrasi dunia, ada negara yang menganut sistem presidensial cheibub, gandhi, ireland, ada beberapa pola keserentakan pemilu yang dijalankan berbagai negara tersebut. pertama, pemilu presiden dan legislatif, dilaksanakan terpisah, seperti benin, salvador, dan colombia. pada pemilih colombia mengikuti pemilu legislatif senator dan anggota dpr) pada tanggal maret. sedangkan pada mei mereka mengikuti pemilihan presiden. kedua, pemilu presiden dan legislatif dilaksanakan serentak, dibarengi dengan pemilu untuk lokal atau sub nasional (legislatif dan eksekutif) secara keseluruhan (atau hampir keseluruhan), seperti brazil dan mexico. pada oktober lalu misalnya, sekitar juta pemilih brazil mengikuti pemilu untuk memilih presiden dan wakil presiden, gubernur, senator dari total anggota senat), anggota dpr, dan anggota dpr negara bagian. ketiga, pemilu legislatif dan eksekutif nasional dilaksanakan serentak, dibarengi dengan sebagian pemilu lokal (dalam arti wilayah maupun dalam arti cabang eksekutif legislatif), seperti chile. pemilu presiden dan legislatif secara nasional dilaksanakan chile, misalnya pada november serentak dengan itu, chile juga menyelenggarakan pemilu untuk lembaga legislatif daerah wilayah (regional boards). keempat, pemilu serentak sebagian, baik tingkat nasional maupun tingkat lokal, seperti argentina, filipina, dan amerika serikat. mari kita ambil contoh amerika serikat. banyak yang mengira bahwa pemilu presiden dan legislatif negara ini sebagai pemilu serentak. meskipun ada benarnya, anggapan ini kurang akurat. memang benar, setiap kali ada pemilihan presiden amerika serikat, maka ada pemilihan untuk anggota congress dpr dan senat). semua anggota dpr memang dipilih berbarengan dengan pemilu presiden, tetapi hanya sepertiga anggota senat yang dipilih pada saat itu. selain itu, anggota dpr akan dipilih kembali dua tahun setelah pemilihan presiden karena masa jabatan mereka dua tahun. berbarengan dengan itu, sepertiga anggota senat yang lain juga dipilih. jadi pemilu amerika serikat sebetulnya tidaklah serentak, karena ada masa pemilu hanya untuk legislatif dan ada masa pemilu untuk memilih eksekutif sekaligus sebagian legislatif. pemilihan legislatif lokal amerika umumnya mengikuti pola tingkat nasional. sedangkan pemilu eksekutif negara bagian seperti gubernur, memiliki jadwalnya sendiri. sebagian diantaranya memang berbarengan dengan pemilu nasional. kelima, pemilu eksekutif dan legislatif dilaksanakan terpisah untuk tingkat nasional, lalu ada pemilu legislatif dan eksekutif serentak untuk lokal keseluruhan wilayah, seperti korea selatan. negara ini, masa jabatan presiden adalah lima tahun, sedangkan masa jabatan anggota legislatif, pusat maupun daerah adalah empat tahun. pemilu presiden dilaksanakan setiap lima tahun, sedangkan dpr setiap empat tahun. selanjutnya gubernur provinsi, walikota, dan dprd provinsi dan kota dipilih secara serentak seluruh korea selatan setiap empat tahun. jadi dari sudut pandang sistem presidensial, serentak atau tidak seenaknya pemilu legislatif bukanlah keharusan, tergantung pada kebijakan dan pilihan negara masing masing. pilihan untuk pemilu serentak atau tidak dalam hal ini biasanya didasarkan pada pertimbangan pertimbangan lain seperti soal penguatan sistem presidensial atau efektifitas dan efisiensi pemilu. sebagai contoh, penelitian mark joneslembaga legislatif bagi seorang presiden. pemilu serentak dianggap dapat memperkuat sistem presidensial karena dapat membuat sistem kepartaian menjadi lebih sederhana, atau kalaupun tetap banyak, jumlahnya masih terkategori moderat, sehingga tetap memungkinkan tersedianya dukungan politik bagi presiden lembaga legislatif. menurut jones the timing the executive and legislative elections along with the formula employed select the executive were demonstrated the two most important factors terms their impact the tendency provide the executive with legislative majority. atas dasar temuan seperti ini, jones dan banyak peneliti lain, terutama amerika latin menyarankan agar sistem pemilu legislatif dan eksekutif dalam sistem presidensial multipartai haruslah mengkombinasikan waktu pelaksanaan yang serentak, sistem dalam pemilu legislatif, dan sistem plurality dalam menentukan pemenang pemilu presidennya. sejumlah peneliti lain setelah jones, seperti golden chicken and still amors neto and cox cox golden and clark dan mozzafar, scarlett, and gladi juga nunes and this semuanya mengkonfirmasi pentingnya pemilu serentak dalam isu penguatan praktek sistem pemerintahan presidensial. inilah salah satu alasan penting mengapa lebih dari separuh negara negara penganut sistem presidensial amerika latin sampai sekarang menggunakan pemilu serentak. pemilu serentak indonesia dari lima pola yang teridentifikasi dari pemilu berbagai sistem presidensial atas, indonesia saat ini (pemilu termasuk dalam kategori ketiga, yakni pemilu serentak yang dibarengi dengan sebagian dari pemilu daerah yakni legislatif dprd provinsi dan dprd kabupaten kota). bila menganggap bahwa yang konstitusional adalah pemilu serentak, maka ada beberapa hal yang perlu ditegaskan. pertama, pemaknaan serentak dari sudut pandang ilmu politik dan sistem pemerintahan presidensial adalah pelaksanaan pemilu legislatif dan eksekutif (presiden) dalam waktu yang bersamaan. kedua, muncul pertanyaan, apakah menyertakan pemilihan anggota legislatif daerah tanpa menyertakan pemilihan eksekutif daerah secara serentak itu tidak konsisten dengan makna pemilu serentak? jawabannya tidak ada masalah. ketiga, sebaliknya, bila hanya menyertakan pemilu serentak nasional ditambah pemilu serentak untuk seluruh eksekutif daerah, juga tidak ada masalah. keempat, itu berarti, bila masih ada pilihan lain, yang menyertai pemilu serentak dalam pemaknaan seperti atas, pilihan itu juga tidak melanggar prinsip pemilu serentak tersebut. pilihan itu misalnya adalah membagi pemilu menjadi dua, pemilu nasional dan pemilu daerah atau lokal. dengan kata lain, ada banyak pilihan untuk menyelenggarakan pemilu serentak secara keseluruhan itu, asalkan pokok soalnya adalah pelaksanaan pemilu presiden dan legislatif nasional diselenggarakan secara serentak. apakah pemilu serentak nasional itu akan disertai dengan pemilu daerah atau tidak adalah kebijakan yang bisa diambil atau tidak diambil berdasarkan pertimbangan pertimbangan yang masuk akal seperti menyederhanakan kerumitan pelaksanaan, atau pertimbangan pertimbangan lain. dari sudut pandang konsistensi pelaksanaan sistem presidensial, keserentakan atau ketidakserentakan pemilu sebetulnya bukan masalah. prinsip pokok sistem presidensial adalah keterpisahan eksekutif (presiden) dan legislatif. turunan dari ini adalah pemberian mandat secara terpisah oleh rakyat kepada presiden dan kepala legislatif. rakyat memberikan mandat kepada presiden dan kepada legislatif secara terpisah, bisa dalam waktu yang bersamaan (serentak), bisa juga dalam waktu yang terpisah (pemilu tidak serentak). dari segi keserentakan antara pemilu legislatif dan pemilihan presiden, sistem pemilu kita tidak ada masalah konsistensi dengan sistem presidensial. akan tetapi, ada dua masalah inkonsistensi dalam sistem pemilu serentak yang dipraktekkan indonesia saat ini. pertama, ada percampuran dengan logika sistem parlementer. pemilu serentak melaluiini memasukkan logika sistem parlementer dalam sistem presidensial(presiden). ini diperlukan karena legislatif dan eksekutif independen satu sama lain dan saling check and balance .sebagai contoh,kepresidena((presiden) lalu mempersilahkonsisten. kedua, ada percampuran antara variabel sistem pemerintahan dan variabel bentuk negara. ini dengan asumsi bahwa menyertak kotak) yang diselenggarakan pada ini. setiap mahasiswa atau pembelajar ilmu politik, terutama cabang perbandingan politik seperti saya, harus menguasai perbedaan tiga konsep dasar yang harus dia pelajari sejak awal. ketiga konsep itu adalah rejim politik (political regime) yang sering disebut juga sistem politik, sistem pemerintahan (governmental system), dan bentuk negara (state form). rejim politik adalah soal pengelolaan dan pengorganisasian kekuasaan (formal dan informal) dan bagaimana hubungannya dengan rakyat masyarakat firman, ada tiga tipiloginya yaitu demokrasi, otoritarian, dan totalitarian musik, pemilu dan sistem pemilu adalah aspek penting dalam rejim demokrasi karena dengannya kekuasaan dari rakyat dapat dipraktekkan. sistem pemerintahan adalah soal bagaimana terbentuk dan berakhirnya cabang cabang kekuasaan eksekutif dan legislatif serta bagaimana hubungan antara keduanya cheibub, gandhi, ireland, sini kita mengenal sistem parlementer, sistem presidensial, dan sistem campuran: semi presidensial atau semi parlementer. sedangkan bentuk negara adalah soal apakah sebuah negara terdiri dari satu pemerintahan nasional saja atau terdiri dari sejumlah pemerintahan sub nasional dan bagaimana hubungan antar level pemerintahan tersebut. sini kita mengenal bentuk negara kesatuan, negara federal, dan negara konfederasi kernel., et.al., bagaimana pengelolaan kekuasaan pemerintahan sub nasional adalah konsekuensi dari bagaimana bentuk negara dan pilihan pilihan yang diambil. negara bagian negara federal, punya hak misalnya apakah akan memilih pemimpin negara bagian yang bersangkutan melalui pemilu serentak atau tidak. dalam negara kesatuan, pilihan adanya pemilu legislatif dan atau eksekutif daerah dan bagaimana pelaksanaannya adalah konsekuensi dari kebijakan apakah ada otonomi atau tidak misalnya. dengan demikian, adanya pemilu eksekutif dan legislatif tingkat nasional adalah konsekuensi dari sistem pemerintahan, sedangkan adanya pemilu lokal adalah konsekuensi dari pilihan atas pengelolaan pemerintah karena bentuk negara dan sistem pengelolaan pemerintahan sub nasional yang dipilih. dengan kata lain, memasukkan pemilu lokal sebagai bagian dari konsistensi pelaksanaan sistem presidensial tidaklah relevan. lebih tegasnya, bila diputuskan pemilu harus serentak dalam konteks sistem presidensial, maka keserentakan itu hanya mencakup pemilu legislatif dan eksekutif tingkat nasional. memasukkan pemilu lokal sebagai bagian dari keserentakan hanyalah pilihan saja. sebaliknya tidak menyerentakkan pemilu lokal sebagai bagian dari keserentakan adalah juga pilihan. mengurai variabel bentuk negara dan variabel sistem pemerintahan yang ada dalam sistem pemilu serentak dengan cara berpikir atas, memberi kita jalan keluar atas permasalahan pemilu serentak yang kita hadapi. sejumlah permasalahan yang mengemuka dalam pemilu serentak antara lain adalah sebagai berikut. pertama, beban kerumitan (kompleksitas) yang berpengaruh kepada waktu dan kompleksitas manajemen pemilu. kedua, kerumitan yang dihadapi pemilih, akibat terlalu banyaknya surat suara yang harus dikenali. ketiga, tenggelamnya isu lokal akibat fokus pemilu secara alamiah memang lebih banyak kepada pemilu nasional, terutama pemilihan presiden. keempat, fokus pada pemilu presiden itu menjadi makin menonjol akibat polarisasi tajam (pertarungan head to head) yang kemungkinan disebabkan oleh terbatasnya kompetisi akibat penerapan ambang batas presiden. hulu dari persoalan adalah beratnya beban pemilu serentak atau pemilu lima kotak dalam istilah sejumlah pegiat pemilu. maka melepaskan pemilu lokal (legislatif dan eksekutif) dari pemilu nasional bisa menjadi jalan keluar. soal apakah pemilu lokal akan dijadikan serentak (legislatif dan eksekutif) serta simultan (seluruh wilayah provinsi dan kabupaten kota) adalah soal pilihan. ini dengan asumsi bahwa tetap dengan keputusannya bahwa pemilu serentak adalah yang konstitusional. bila tidak, tentu pilihan jalan keluar menjadi lebih banyak lagi. syamsuddin haris pemilu serentak, perlukah diubah kembali? pengantar secara sederhana pemilihan umum pemilu) serentak dapat didefinisikan sebagai pemilu yang diselenggarakan untuk memilih pejabat publik dari beberapa lembaga sekaligus secara bersamaan. atas dasar definisi tersebut maka pemilu anggota dpr, dpd, dan dprd yang berlangsung secara bersamaan pada april yang lalu dapat dikategorikan sebagai pemilu serentak. lebih tepatnya, pemilu serentak legislatif, karena pemilu diselenggarakan untuk memilih anggota legislatif tingkat nasional, provinsi, dan kabupaten kota secara sekaligus pada waktu yang sama. dalam perspektif komparatif, pemilu serentak dewasa ini tidak hanya bersifat nasional dalam satu negara, melainkan juga bersifat supranasional. itulah yang terjadi ketika pemilu parlemen uni eropa berlangsung secara serentak dengan pemilu nasional dan bahkan pemilu lokal satu atau beberapa negara eropa. sulit dipungkiri bahwa secara prosedural sudah banyak kemajuan balik penyelenggaraan pemilu legislatif (pileg), terutama sejak era reformasi. namun persoalannya, pileg serentak seperti berlangsung selama ini hanya didesain untuk mengisi keanggotaan dpr, dpd, dan dprd provinsi, dan dprd kabupaten kota. pileg yang diselenggarakan secara bersamaan tersebut tidak atau belum dirancang untuk meningkatkan efektifitas pemerintahan hasil pemilu itu sendiri. jika disepakati bahwa bangunan sistem pemerintahan yang diamanatkan oleh konstitusi hasil amandemen adalah sistem pemerintahan presidensial, maka format pileg serentak yang berlansung selama ini tidak atau belum dirancang untuk kebutuhan efektifitas sistem pemerintahan presidensial. dampaknya sudah kita ketahui bersama, meskipun pemilu pemilu semakin demokratis dan bahkan langsung, namun hasil pemilu tidak menjanjikan terbentuknya pemerintahan yang efektif dan sinergis, baik secara horizontal maupun secara vertikal. luar soal atas, para pejabat publik yang dihasilkan pemilu, termasuk pemilu kepala daerah (pilkada), memiliki akuntabilitas yang relatif pandangan yang disampaikan sebagai ahli yang dihadirkan oleh mahkamah konstitusi dalam sidang permohonan pengujian nomor tahun tentang pemilu terhadap uud tanggal oktober mahkamah konstitusi. rendah. hal itu tercermin antara lain dari masih maraknya kasus kasus korupsi dan penyalahgunaan dana publik, apbn, dan apbd, yang melibatkan anggota legislatif dan para pejabat eksekutif semua tingkat, dari pusat hingga daerah. jadi, kendati secara prosedural meningkat pesat, tetapi secara substansi kualitas pemilu dalam menghasilkan pemerintahan yang sepenuhnya bekerja untuk rakyat masih masih jauh dari harapan. problem lain dari format pemilu pemilu kita selama ini adalah fakta bahwa penyelenggaraan pileg selalu mendahului pemilu presiden wapres (pilpres), padahal pada saat yang sama bangsa kita sepakat untuk semakin memperkuat bangunan sistem pemerintahan presidensial. pileg yang mendahului pilpres dalam skema presidensial jelas suatu anomali atau penyimpangan mengingat dalam sistem presidensial, lembaga legislatif terpisah dari eksekutif. sisi lain, penyimpangan ini pada akhirnya berisiko pada implementasi sistem presidensial itu sendiri dalam praktik politik dan pemerintahan. salah satu risiko itu adalah berlangsungnya proses pencalonan presiden yang "didikte" oleh hasil pileg. seperti diketahui, hanya parpol atau gabungan parpol yang memperoleh sekurang kurangnya persen suara atau persen kursi dpr yang dapat' mengajukan pencalonan dalam pilpres. dengan demikian tampak jelas bahwa baik pileg maupun pilpres belum dirancang untuk memperkuat dan meningkatkan efektifitas pemerintahan presidensial. pileg diselenggarakan sekadar untuk mengisi keanggotaan lembaga lembaga legislatif, sementara pilpres dan segenap prosesnya dilaksanakan untuk memilih presiden dan wakilnya tanpa dikaitkan dengan kebutuhan akan optimalisasi kinerja system pemerintahan presidensial hasil pemilu itu sendiri. singkatnya, tujuan governability atau terbentuknya pemerintah yang dapat memerintah secara efektif, cenderung terabaikan dalam skema pemilu pemilu kita. kebutuhan akan penguatan dan efektifitas sistem presidensial itulah akhirnya yang melatarbelakangi perubahan skema pemilu dari yang tidak serentak menjadi pemilu serentak. pemilu dan penguatan sistem presidensial sudah sering dikemukakan bahwa tidak ada satupun pemilu negara demokrasi yang diselenggarakan dalam ruang hampa. artinya, pilihan atas skema dan sistem pemilu sangat ditentukan oleh konteks dan tujuan pemilu itu sendiri. pertanyaannya, apakah bangsa kita pernah merumuskan dengan jelas konteks dan tujuan berpemilik itu sendiri selain sebagai pengejawantahan asas kedaulatan rakyat? secara lebih spesifik apakah naskah akademik pemilu nomor tahun telah merumuskan secara jelas tujuan bangsa kita menyelenggarakan pemilu serentak luar argument filosofi hukum dan konstitusi yang sudah dikemukakan oleh mahkamah konstitusi sebelum terbit putusan nomor puu xi pertanyaan berikutnya, apakah pilihan atas skema pemilu serentak seperti diputuskan dan diakomodasi oleh pembentuk dalam pemilu nomor tahun sudah merupakan keputusan yang tepat jika dihubungkan dengan tujuan perubahan skema pemilu dari pemilu legislatif dan pemilu presiden yang terpisah menjadi pemilu serentak? selain sebagai pengejawantahan kedaulatan rakyat, menurut saya paling kurang ada tiga tujuan pemilu lainnya, yakni: terpilihnya para wakil rakyat dan pemimpin pemerintahan yang tidak hanya representatif, tetapi juga berintegritas dan bertanggung jawab: terbentuknya pemerintah yang bisa memerintah (governance) atau pemerintahan yang efektif, dan terbitnya kebijakan publik' berpihak pada kepentingan rakyat dan bangsa kita, yakni terciptanya keadilan sosial dan kesejahteraan rakyat. mengenai tujuan terbentuknya pemerintah yang bisa memerintah, dalam konteks kita maksudnya tidak lain adalah terbentuknya sistem pemerintahan presidensial yang efektif. dalam bahasa putusan sendiri dikemukakan kurang lebih bahwa pilpres yang dilakukan setelah pileg "tidak memberi penguatan atas sistem pemerintahan yang dikehendaki oleh konstitusi". karena itu pertanyaan berikutnya, apakah skema pemilu serentak yang diputuskan oleh pada dan diumumkan pada awal bisa menjamin terbentuknya sistem pemerintahan presidensial yang efektif? atau sekurang kurangnya, apakah ada insentif elektoral dari skema pemilu serentak yang diputuskan dan diakomodasi oleh pembentuk dalam pemilu bagi penguatan dan efektifitas sistem presidensial? putusan nomor puu xi tentang skema pemilu serentak lima kotak sebenarnya telah menyertakan konteks penguatan sistem presidensial tersebut. akan tetapi entah disadari atau tidak, putusan lainnya, sudah menjadi fakta yang sudah sangat meresahkan. meskipun belum dituntaskan dalam sebuah putusan hukum yang berkekuatan hukum tetap, beberapa dugaan praktik mahar politik menjadi tanda bahwa ada masalah serius berupa pencalonan kepala daerah berupa praktik transaksional pencalonan pemilihan kepala daerah. praktik transaksional ini disebabkan oleh dua hal utama: pertama pemilihan anggota dprd dipisahkan dengan pemilihan kepala daerah, il. efektivitas pemerintahan daerah karena pemerintahan dibentuk atas dasar kepentingan jangka pendek. pemisahan pemilu kepala daerah dengan pemilu dprd berdampak pada efektivitas pemerintahan daerah terutama dalam perumusan kebijakan seperti peraturan daerah. dalam setiap perumusan peraturan daerah, kepala daerah dan dprd diberikan kewenangan untuk mengajukan dan merumuskan peraturan daerah. namun, dprd diberi kewenangan untuk menyetujui atau menolak usulan peraturan daerah dari kepala daerah. sehingga persoalan yang muncul ialah sering kali kepala daerah terpilih mendapatkan minoritas dukungan kursi dprd yang menganggu efektivitas pemerintahan daerah bahkan memicu praktek korupsi. studi yang dilakukan oleh didik supriyanto yang berjudul bukan pilkada serentak tapi pemilu daerah misalnya menjelaskan: kasus kasus korupsi yang menjerat kepala daerah bukan semata mata karena faktor moral dan mental, tetapi juga karena sistem yang mengkondisikan mereka terlibat politik transaksional. hampir semua kepala daerah tidak mendapatkan dukungan dprd dalam khususnya terkait syarat ambang batas pencalonan presiden yang didasarkan pada hasil pemilu dpr, sebagaimana masih dianut oleh nomor tahun justru tetap dipertahankan oleh mk, padahal syarat ambang batas tersebut jelas jelas merupakan anomali dari skema system presidensial itu sendiri. seperti diketahui, prinsip keterpisahan institusional antara lembaga parlemen dan lembaga presiden, keniscayaan tegaknya sistem checks and balances antara kedua institusi tersebut. sebagai konsekuensi logonya, semestinya tidak dibuka ruang bagi parlemen dan presiden untuk saling menyandera satu sama lain. persyaratan ambang batas pencalonan presiden ini tak hanya menjadi "penjara" bagi kalangan parpol sendiri, melainkan juga merefleksikan praktik demokrasi presidensial bernuansa parlementer. format pilpres yang dibiarkan "didikte" oleh hasil pileg justru mendistorsikan praktik presidensialisme itu sendiri. sesuai skema sistem presidensial yang dianut oleh konstitusi kita, lembaga presiden dan dpr adalah dua institusi terpisah yang memiliki basis legitimasi yang berbeda, serta tidak saling tergantung satu sama lain, sehingga tidak seharusnya pencalonan presiden ditentukan oleh formasi politik parlemen hasil pemilu legislatif. anomali lainnya adalah realitas bahwa hasil pemilu legislatif menjadi dasar bagi parpol untuk bergabung atau berkoalisi, baik dalam pengunungan pasangan capres cawapres maupun dalam pembentukan pemerintahan hasil pemilu. skema pemilu seperti ini jelas kontraproduktif bagi upaya memperkuat presidensialisme sebagaimana obsesi besar bangsa kita balik empat tahap perubahan konstitusi pada kembali kepada materi gugatan yang disidangkan hari ini, menurut saya, dalam skema sistem pemerintahan presidensial, keserentakan antara pemilu anggota legislatif dan pemilu eksekutif merupakan suatu keniscayaan politik. sistem pemilu serentak telah dipraktikkan sejumlah negara yang menganut sistem presidensial. seperti ditulis oleh nico haryanto dalam bab pemilu serentak: pengertian dan varian" dalam buku pemilu nasional serentak amerika latin, jones mencatat bahwa pemilihan presiden dan anggota legislatif dilakukan secara serentak bolivia, selanjutnya, lihat syamsuddin haris, ed., pemilu nasional serentak yogyakarta: pustaka pelajar, columbia, costa rica, guatemala, guyana, honduras, nicaragua, panama, paraguay, peru, uruguay, dan venezuela. bukan hanya untuk tingkat nasional, beberapa negara pemilu serentak juga dilakukan dengan menggabungkan pelaksanaan pemilu nasional dan pemilu regional atau lokal. amerika serikat, misalnya, beberapa negara bagian, pemilu menggabungkan bukan hanya pemilihan presiden dan anggota kongres serta senat tingkat pusat, melainkan pada waktu yang bersamaan juga menyelenggarakan pemilihan gubernur dan legislator tingkat negara bagian. amerika latin, brazil juga menerapkan model serupa. pemilu dilakukan secara serentak dengan menggabungkan pemilihan presiden dan anggota parlemen tingkat nasional, dan pemilihan gubernur dan legislator tingkat negara bagian". oleh karena itu persoalan terbesar bagi bangsa kita saat ini bukanlah mempertanyakan lagi, apakah pemilu serentak masih relevan, perlu dipertahankan, atau tidak. saya kira bukan itu. persoalan kolektif bangsa kita saat ini adalah mencari dan menemukan skema, model, atau varian pemilu serentak yang tepat bagi konteks, kebutuhan, tujuan pemilu bagi bangsa indonesia. seperti akan diuraikan bawah nanti, skema, model, atau varian yang kami tawarkan adalah suatu skema pemilu serentak yang memisahkan antara pemilu serentak nasional untuk memilih presiden dan wapres, dpr, dan dpd satu pihak, dan pemilu serentak lokal atau daerah untuk memilih kepala wakil kepala daerah, dprd provinsi, dan dprd kabupaten kota, yang diselenggarakan bukan sesudah pemilu serentak nasional lain pihak. problem pemilu serentak problem pemilu tidak semata mata terletak pada keserentakan penyelenggaraan pilpres dan pileg karena ini merupakan keniscayaan dari original intent konstitusi itu sendiri melainkan lebih pada pilihan skema atau model atau varian keserentakan pemilu itu sendiri. persoalannya, keserentakan pemilu seperti pemilu serentak lima kotak yang diputuskan melalui putusan nomor puu xi dan diumumkan pada awal bukanlah satu satunya pilihan skema atau jenis atau model pemilu serentak yang tersedia. pilihan atas skema atauenam skema atau model pemilu serentak yang bisa dipilih?. pertama, pemilu serentak sekaligus, satu kali dalam lima tahun, untuk semua posisi publik tingkat nasional hingga kabupaten kotaresiden, serta pilkada. ini seringkali disebut dengan pemilihan tujuh kotak atau "pemilu borongan". kedua, pemilu serentak hanya untuk seluruh jabatan legislatif (pusat dan daerah) dan kemudian disusul dengan pemilu serentak untuk jabatan eksekutif (pusat dan daerah). dalam model cluster concurrent election ini, pemilu untuk dpr, dpd, dprd provinsi, dan dprd kabupaten kota dilaksanakan seperti selama ini dilakukan bersamaan sesuai waktunya, dan kemudian diikuti pemilu presiden, gubernur, dan bupati walikota beberapa bulan kemudian. ketigadaerah local (concurrent election with mid term election). dalam model ini pemilu anggota dpr dan dpd dibaringkan pelaksanaannya dengan pemilu presiden. sementara pemilu dprd provinsi, kabupaten kota dibaringkan pelaksanaannya dengan pemilihan gubernur dan bupati walikota, dua atau tiga tahun setelah pemilu nasional. keempat, pemilu serentak tingkat nasional dan tingkat loccal untuk memilih dprd provinsi dan kabupaten kota serta pemilihan gubernur dan bupatiu nasional serentak ibid. pemilih, dan pemerintah serta partai politik dapat selalu dievaluasi secara tahunan oleh pemilih. kelima, adalah maka pemilihan presiden dibaringkdiadakan pemilu serentak tingkat lokal untuk memilih gubernur, bupati, dan walikota serta memilih anggota dprd provinsi dan. keenam, adalahsalah satu skema atau model antaranya, sepertipresiden wapresdaerah (gubernur wakil, bupati walikota wakil, dprd provinsi, dan dprd kab kota). dengan demikian pilkada serentak menjadi bagian dari skema pemilu local serentak. mengenai konstitusionalitas pemilu serentak nasional yang dipisahkan dengan pemilu pemilu nasional serentak ibid. salah seorang akademisi yang terlibat dalam penulisan buku ini adalah prof. dr. saudi isra, guru besar universitas andalas padang, yang saat ini menjabat sebagai salah seorang hakim konstitusi mahkamah konstitusi. serentak lokal ini pernah dibahas dengan tuntas dan jelas oleh prof. saudi isra dalam bab yang ditulisnya konstitusionalitas penyelenggaraan pemilu nasional serentak terpisah dari pemilu lokal serentak", dalam buku pemilu nasional serentak seperti disinggung muka. menurut prof. saudi isra, terkait penyelenggaraan pemilu luar jadwal lima tahunan seperti diamanatkan uud frasa keserentakan pemilu, frasa pemilu nasional secara serentak, dan pemilu lokal secara serentak, pernah muncul dan diperdebatkan oleh pah mpr pada sehingga pemisahan pemilu serentak nasional dan local sebenarnya memenuhi syarat konstitusionalitas, baik dari segi original intent maupun dari pendekatan interpretasi atas konteks yang tidak semata mata bersifat harfiah, tetapi juga fungsional. meskipun ada pandangan berbeda, termasuk pandangan dari pada bahwa pilkada bukan rejim pemilu sebagaimana dimaksud uud tetapi secara esensial tak seorang pun bisa membantah bahwa pilkada pada hakikatnya adalah pemilu. apalagi pilkada diselenggarakan oleh kpu provinsi dan kpu kabupaten kota yang dikoordinasikan secara terpusat oleh, dan sekaligus merupakan bagian integral dari kpu. selain itu sengketa hasil pilkada pun ditangani oleh mk, yang tentu saja mengandung arti bahwa esensi pilkada pun merupakan suatu pemilu, sehingga selayaknya diselenggarakan sebagai bagian dari skema pemilu serentak lokal. dalam kaitan ini paling kurang ada keuntungan skema pemilu serentak yang memisahkan antara pemilu serentak nasional dan pemilu serentak lokal. pertama, skema pemilu serentak yang memisahkan antara yang nasional dan, yang semestinya tidak hanya dipahami dalam konteks pengaruh popularitas capres terhadap parpol pendukungnya dalam hasil pemilu parlemen, tetapi juga hasil pemilu serentak lokal yang dipengaruhi hasil pemilu serentak nasional. kedua,danregional lokal, ketiga, sebaliknyaempat"dipaksa": kelimaversi pada april yang lalu, dapat terangkat melalui pemilu serentak lokal, keenambulan), ketujuh, skema pemilu serentak yang memisahkan pemilu nasional dan pemilu lokal yang direkomendasikan ini akan menyederhanakan jumlah partai sehingga menjanjikan terbentuknya sistem multipartai moderat, kedelapan, skema alternatif yang direkomendasikan inikesembilan, pemilu serentak nasional yang terpisah dari pemilu serentak lokal diharapkanilkada karena pemilu dprd berlangsung secara bersamaan dengan pemilu kepala daerah, kesepuluh, pemilu serentak nasional yang terpisah dari pemilu serentak lokal diharapkanjadi yang bermasalah, menurut saya, pertama, bukanlah pemilu serentak sebagaiselain kelemahan kelemahan yang sudah dikemukakan sebelumnya, baik maupun pembentuk uu, dalam hal ini dpr dan presiden, tidak menghitung potensi kompleksitas dan kerumitan implementasi penyelenggaraan pemilu serentak versi lapangan.parpol peserta pemilu. seperti diketahui, dengan peserta pemilu dan peluang mencalonkan hingga caleg setiap dapil, maka secara teoritis terdapat paling tidak caleg dpr, dprd provinsi, dan dprd kabupaten kota yang harus dicermati oleh para pemilih setiap dapil sebelum menentukan pilihannya. belum lagi dihitung caleg dpd dan paslon capres dan cawapres yang harus dipilih pada waktu yang sama. kedua, kompleksitas dan kerumitan teknis pemilu, khususnya tingkat tempat pemungutan suara tps) yang dilakukan oleh kelompok penyelenggara pemungutan suara kpps). jadi, berbagai masalah yang muncul balik pemilu serentak yang lalu tidak semata mata terkait "keserentakan"mengapa pembentuk uu, dalam hal ini dpr dan presiden, yang semestinya bisa menghitung potensi kerumitan dan beban kpps, harus memaksakan pemungutan suara dan penghitungan suara oleh kpps dalam waktu satu hari? bukankah bisa diatur durasi waktu yang lebih manusiawi serta sesuai dengan nomor tahun tentang ketenagakerjaan' bagi para pahlawan demokrasi tingkat kpps? mengapa pembentuk membiarkan dan bahkan melegalkan berlangsungnya eksploitasi manusia atas manusia melalui kebijakan pemungutan suara yang harus dilakukan sekaligus dengan penghitungan suara dihari yang sama? saya memperoleh banyak cerita miris, bagaimana para anggota kpps yang berada bawah tekanan harus berlaku jujur dan adil tengah beban kerja yang begitu berat, sehingga untuk sholat dan makanan mereka tidak memiliki waktu yang cukup, apalagi untuk sekadar istirahat. pemungutan dan penghitungan suara saya kira kita semua sudah tahu, pemilu legislatif untuk memilih majelis rendah lok saba) india yang merupakan pemilu terbesar dunia, berlangsung selama lebih dari sebulan. pemungutan suara bergelombang dari beberapa wilayah negara bagian negara bagian lainnya secara bergantian. pemungutan suara pemilu india pada misalnya, berlangsung dalam tujuh tahap selama hari. pemilu terbesar dan juga rumit lainnya, yakni pemilu serentak amerika serikat, pada dasarnya tidak berlangsung satu hari, bukan hanya tercermin dari kebijakan pemungutan suara dini hingga hari sebelum hari melainkan juga terlihat dari beragamnya media sistem pemungutan suara, antara lain melalui pos?. selain itu, anggota dpr dan sepertiga anggota senat dipilih setiap dua tahun, sehingga waktu pemilihan pun tidak selalu bersamaan dengan jadwal pilpres. oleh karena itu memang agak mengherankan bahwa pembentuk memaksakan berlangsungnya pemungutan suara dan penghitungan suara oleh kpps harus berlangsung hari yang sama. padahal, pertama, keserentakan pemilu tidak harus dimaknai bahwa seolah olah pemungutan suara pemilu harus diselenggarakan pada hari yang sama. bertolak dari terminology "pemilu serentak", maka yang dimaksud sebenarnya adalah keserentakan pencoblosan atau penandaan beberapa surat suara sekaligus meskipun tidak dilakukan pada hari yang sama oleh semua pemilih. kedua, "keserentakan" pemungutan suara tidak harus disertai keserentakan penghitungan suara karena dua kegiatan menurut nomor tahun tentang ketenagakerjaan, jumlah jam kerja maksimum adalah jam perhari, dengan waktu lembur maksimal jam perhari, sehingga total hanya jam perhari. sebagian besar pengaturan teknis pemungutan suara bersifat lokal, termasuk libur dan tidak libur hari pemungutan suara, sehingga cenderung berbeda beda setiap negara bagian. tersebut merupakan tahapan pemilu yang semestinya berbeda serta terpisah satu sama lain. problema, tahapan pemilu yang disiapkan oleh kpu, sejak lama, bahkan mungkin sejak era orde baru, sudah serangkaian tahap pemungutan suara menyatu dengan penghitungan suara, sehingga ketika beban kpps begitu luar biasa besar seperti pemilu yang lalu, langsung berdampak pada munculnya tragedi kemanusiaan berupa meninggalnya ratusan petugas kpps dan aparat pendukung pemilu lainnya. sisi lain, hasil survei public yang dilakukan pusat penelitian politik lipi pasca pemilu provinsi mengkonfirmasi kesulitan yang dihadapi mayoritas responden saat pemungutan suara tps. sekitar persen responden mengaku kesulitan menggunakan hak pilihnya. survei dengan pertanyaan yang sama tingkat elite atau tokoh dari berbagai kalangan bahkan lebih tinggi lagi, persen, yakni responden yang mengaku pemilu serentak yang lalu cukup menyulitkan bagi mereka. hasil survei lipi atas menggarisbawahi bahwa skema pemilu serentak yang diadopsi dalam nomor tahun tentang pemilihan umum tidak hanya membebani para penyelenggara pemilu, terutama kpps tingkat terbawah, melainkan juga membebani para pemilih. lalu, untuk apa mempertahankan skema pemilu serentak yang membebani penyelenggara satu pihak, dan mempersulit para pemilih pihak lain? mengapa kita harus bangga dengan julukan "negara demokrasi terbesar ketiga dunia" dengan pemilu paling kompleks dan rumit, jika ternyata kebanggaan tersebut bersifat semu belaka? kesimpulan dan rekomendasi hasil survei publik yang mengkonfirmasi kesulitan mayoritas responden dalam pemungutan suara pemilu serentak dan juga fakta tragedi kemanusiaan akibat eksploitasi manusia atas manusia seperti dialami para petugas kpps, menurut saya, tidak serta merta harus dibaca sebagai keniscayaan bagi kita untuk menghentikan pemilu serentak. seperti dikemukakan sebelumnya sumber masalahnya bukanlah pada keserentakan pemilu, melainkan lebih pada pilihan atas skema, model, atau varian pemilu serentak itu sendiri yang ternyata sangat beragam. menurut saya, sumber masalah balik kesulitan para pemilih satu pihak, dan beban sangat tidak manusiawi para petugas kpps lain pihak, lebih terletak pada pilihan model atau varian pemilu serentak yang tidak tepat, yakni pemilu serentak lima kota seperti diputuskan oleh mahkamah konstitusi dan diakomodasi oleh presiden dan dpr selaku pembentuk dalam nomor tahun penumpukan lima surat suara sekaligus pada satu waktu secara bersamaan, dan implementasi system proporsional terbuka dengan mekanisme suara terbanyak bagi partai politik peserta pemilu, diduga kuat adalah dua antara beberapa persoalan krusial yang menjadi sumber tragedi kemanusiaan petugas penyelenggara pemilu dan kesulitan pemilih pada pemilu serentak yang lalu. sisi lain, kekeliruan pembentuk dalam mengatur durasi waktu pemungutan dan penghitungan suara yang sangat tidak manusiawi tidak harus mempersalahkan "keserentakan" pemilu sebagai suatu pilihan konstitusionalitas seperti sudah tertuang dalam putusan nomor puu meminjam pepatah lama, untuk menangkap tikus, saya kira kita tidak perlu membakar lumbung padi. cukuplah kiranya kita memilih alat tangkap tikus yang lebih baik, lebih sederhana, dan memudahkan semua pihak. dari keseluruhan keterangan atas, jelaslah bahwa pemilu serentak sebagai bagian dari upaya penguatan sistem pemerintahan presidensial tetap perlu dipertahankan. hanya saja skema, model, atau varian pemilu serentak yang bisa memenuhi tujuan tersebut bukanlah pemilu serentak lima kotak seperti berlaku pada pemilu melainkan skema pemilu serentak nasional (memilih presiden wapres, dpr, dan dpd) yang dipisahkan dari pemilu serentak lokal (memilih kepala daerah, dprd provinsi, dan dprd kabupaten kota) yang diselenggarakan bulan sesudah pemilu serentak nasional. konsekuensi logonya, pilkada serentak harus menjadi bagian dari pemilu serentak lokal. topo santoso pendahuluan pemilihan umum serentak telah berlangsung pada april indonesia. pemilu itu telah selesai seluruh tahapannya dengan puncaknya pada pelantikan seluruh pejabat yang terpilih. pelaksanaan pemilu ini merupakan menjalankan pemerintahan, karena mereka berasal dari partai politik atau koalisi partai politik yang tidak menguasai mayoritas kursi dprd. peta politik demikian menjadikan pemerintahan daerah melakukan transaksi politik dengan dprd agar kebijakannya dapat diterima . beberapa contoh kasus tidak efektifnya pemerintahan daerah sebagai akibat dari pemisahan pemilu kepala daerah dengan dprd lalu berujung korupsi adalah kasus korupsi yang melibatkan gubernur jambi yang mesti menyerahkan uang kepada anggota dprd jambi untuk menyetujui apbd yang diajukan oleh gubernur jambi: ill. bahwa persoalan ini bisa juga disebabkan pula oleh lemahnya dukungan gubernur terpilih pilkada oleh dprd. jika kita lihat pilkada serentak pasangan calon gubernur dan wakil gubernur terpilih zumi zola dan fachrori umar didukung oleh minoritas partai politik yang terdiri dari tiga partai politik yakni nasional demokrat nasdem), partai kedaulatan bangsa pkb), dan partai amanat nasional pan) dengan komposisi kursi dprd sebanyak atau dari total kursi yang tersedia yakni kursi. persoalan yang sama terjadi pula kota malang dimana walikota dan dprd terlibat praktek korupsi secara bersama sama dalam pembahasan apbd p. bahwa uraian argumentasi atas telah menjadi terang, ketika pemilihan kepala daerah dipisahkan dengan pemilihan dprd berakibat tidak mampu diwujudkannya pemilihan secara demokratis sebagaimana diamanatkan dalam uud serta juga membuat gagalnya upaya untuk menjalankan pemerintahan daerah dalam kali pertama dimana pemilu dalam satu hari para pemilih langsung memilih lima posisi sekaligus (oleh sebab itu dikenal sebagai pemilu kotak) yaitu: presiden dan wakil presiden: anggota dpr: anggota dpd: anggota dprd provinsi, dan anggota dprd kabupaten kota. pada pemilu sebelum sebelumnya yakni pemilu dan pemilu tidak berlangsung secara serentak dalam satu hari, dimana pemilu anggota dpr, dpd, dprd kabupaten kota (pemilu kotak) diadakan lebih dahulu pada satu hari, setelah itu beberapa bulan kemudian diadakan pemilu presiden dan wakil presiden (pemilu kotak). sedangkan pemilihan gubernur bupati walikota diadakan pada waktu yang lain lagi. dengan demikian dalam satu tahun rakyat memilih dalam kali pemilu pemilihan. dengan selesainya pemilu maka sejak hingga saat ini indonesia berhasil menyelenggarakan lima kali pemilu demokratis, yaitu: dan dalam literatur, hanya pemilu yang dipandang memiliki kualitas demokrasi yang sejajar. dengan demikian sejak merdeka indonesia sudah mengadakan enam kali pemilu demokratis. pemilu pemilu sepanjang orde baru pemilu dianggap kurang demokratis. keberhasilan mengadakan pemilu pemilu demokratis pasca orde baru membuat pemilu indonesia tercatat sebagai pemilu yang memiliki nilai salah satu yang paling tinggi asia tenggara. asia tenggara sendiri menurut the economist intelligence unit's democracy index" eiu democratic index) belum ada satu negarawan yang dipandang demokrasi penuh (no full democracies southeast asia). indeks ini mengklasifikasikan empat negara sebagai flawed democracies (termasuk indonesia dalamnya), tiga negara sebagai hybrid', dan dua negara sebagai rejim authoritarian'. menurut eiu index tahun itu, secara total indonesia menempati ranking pertama dengan score atas filipina malaysia singapura thailand dan negara negara asia tenggara lainnya. khusus dalam kategori pemilu, dalam index itu, asia tenggara hanya indonesia dan filipina yang nilai pemilu nya atas yakni tertinggi filipina dengan score dan indonesia terlepas dari keberhasilannya, pemilu mengundang banyak sorotan berbagai negara karena berbagai hal, seperti kompleksnya sistem dan pelaksanaan pemilu: banyaknya partai politik peserta pemilu, kandidat yang bertarung, banyaknya pemilih, petugas pemilu, rumitnya teknis pemilu, banyaknya dokumen yang harus diisi petugas, hingga meninggalnya lebih dari petugas pemilu. seperti berita dari cnn berjudul more than workers dead after indonesian election". dalam berita itu diberitakan bahwa: april indonesia held its presidential and legislative election, with around million people across the archipelago's island eligible vote more than polling stations. estimated six million election workers were involved the election, which was billed one the most complicated single day ballots ever undertaken." dalam berita itu juga dikabarkan bahwa petugas pemilu meninggal dunia dan petugas pemilu jatuh sakit. menurut komisioner kpu yang diwawancara cnn, kematian itu utamanya disebabkan kelelahan dan serangan jantung. besarnya jumlah kematian selama pemilu itu mengejutkan, dibanding pemilu sebelumnya." kantor berita lainnya yakni bbc membuat berita berjudul indonesia election why did many officials die?". media ini memberitakan bahwa:? now questions are being asked whether deadly price has been paid for this the lives election officials, more than whom are reported have died during the vote and the following days. media reports say the burden organizing and counting the votes led exhaustion and death for some the seven million workers who took part." media bbc ini kemudian juga menuliskan:'? graphics.economist.com democracy index dan diakses pada november diakses pada november diakses pada november jumlah petugas yang meninggal dunia pada april ini kemudian meningkat pada bukan mei mencapai lebih orang. diakses pada november diakses pada november the vote april was huge logistics exercise with more than million voters taking part country made islands and covering nearly two million square kilometres. the indonesian election commission told the bbc there were personnel involved running the poll, whom were civilian workers. the rest were security personnel guardian polling stations. all the counting was done hand, and the reports suggest often continued through the night and into the next day meet deadline." berita berita semacam itu sangat banyak diberitakan oleh berbagai media internasional. kematian dan jatuh sakitnya petugas pemilu dalam jumlah besar pada pemilu indonesia tampaknya cukup mengejutkan dan merupakan suatu fenomena besar dalam konteks penyelenggaraan pemilu. berita tentang kasus kasus serupa (kematian dan sakitnya petugas pemilu dalam jumlah besar) negara negara lainnya dan ternyata amat sangat sulit menemukannya. bahkan, bukan hanya kematian dan jatuh sakit dalam angka yang besar, kematian petugas pemilu karena kelelahan dan beban kerja pun sangat sulit ditemukan. jika kita telusuri berita tentang kematian petugas pemilu, hampir seluruh berita merujuk kepada kematian petugas pada pemilu indonesia. tidak mengherankan apabila hal ini menjadi berita berbagai berita media massa dunia. jumlah total pemilih dalam pemilu sekitar juta pemilih, terdapat lebih dari ribu tempat pemungutan suara, ribu lebih kursi yang diperebutkan, terdapat ribu kandidat dpr, dpd, dprd, serta presiden dan wakil presiden), terdapat partai politik, dan petugas pemilu. jumlah petugas pemilu lebih dari juta orang yang bekerja sebelum hari pemilu, hari pemilu dan hari sesudahnya, dengan jumlah meninggal lebih dari orang. menurut laporan yang dikeluarkan kementerian kesehatan, ada sejumlah kondisi kesehatan yang berkontribusi pada kematian petugas pemilu tersebut termasuk gagal jantung, stroke, masalah pernafasan, dan meningitis. belum jelas berapa banyak kematian dari petugas dengan latar belakang masalah kesehatan atas. petugas petugas pemilu yang dirujuk rumah sakit mengeluhkan kelelahan dan stress, kebanyakan petugas pemilu tersebut bekerja non stop selama jam atau lebih untuk memastikan tugas penghitungan suaranya selesai. mereka juga bekerja beberapa sebelumnya untuk memastikan agar pemungutan suara siap. kematian petugas itu jauh lebih tinggi dari pada laporan pemilu yang mencapai orang.' berkaitan dengan uraian atas, ada sejumlah pertanyaan yakni: apakah kematian lebih dari petugas pemilu dan ribu lebih petugas yang sakit itu merupakan suatu jumlah yang wajar dengan jumlah juta lebih petugas pemilu yang terlibat dan pekerjaan pemilu? apakah hasil yang ingin dicapai melalui pemilu (yaitu terpilihnya ribu kursi lebih dan terpilihnya presiden dan wakil presiden) dapat dibenarkan walau kita kehilangan lebih dari orang dan lebih dari ribu sakit? apakah jumlah kematian dan sakit itu wajar dengan kompleksnya pemilu, jumlah pemilih, jumlah peserta pemilu, jumlah kandidat, dan jumlah petugas? apakah sistem pemilu serentak satu hari untuk memilih lima jenis posisi dalam satu itu menjadi sebab atau berkontribusi atas meninggalnya lebih dan lebih petugas pemilu? bagaimana jika "kematian dan sakit massal pekerja pemilu" dibandingkan dengan pemilu pemilu sebelumnya? bagaimana "kematian dan sakit massal pekerja pemilu" dibandingkan dengan pemilu negara negara lain india, korea selatan, filipina)? pertanyaan pertanyaan atas patut direnungkan, diteliti secara mendalam, serta dicari jawabannya, guna mencegah timbulnya kejadian yang sama terulang lagi masa mendatang. ahli sepakat bahwa seharusnya, pemilu itu untuk manusia, dan bukan manusia untuk pemilu. berapapun pentingnya pemilu bagi negara demokrasi seperti indonesia, tidak semestinya mengambil korban jiwa, apalagi dalam jumlah yang sangat banyak. jiwa manusia merupakan kepentingan pertama yang harus dilindungi oleh hukum, atas kepentingan lainnya. meminjam dari teori magoshid syariah hamzah lima maksud tujuan dari hukum syariah) dari asyatibi, maka tujuan utama dari hukum adalah melindungi kepentingan darurat (yang mutlak harus dipenuhi) yakni: perlindungan atas jiwa manusia: perlindungan atas agama, perlindungan atas akal pikiran manusia, perlindungan atas keturunan, dan perlindungan atas harta kekayaan. ketentuan yang terkandung dalam uud juga sejalan dengan teori tersebut. sebagai contoh, uud menyatakan: setiap diakses pada november orang berhak atas perlindungan diri pribadi ketentuan ketentuan dalam uud pada bab hak asasi manusia tersebut jelas jelas merupakan jaminan atas perlindungan atas kepentingan darurat (mutlak) dari manusia yang harus dilindungi oleh peraturan perundang undangan indonesia. jaminan itu bukan hanya oleh perundang undangan hukum pidana, tetapi oleh semua bidang hukum, termasuk dalamnya perundang undangan yang mengatur mengenai pemilihan umum. perundang undangan bidang pemilu, pertama tama harus menjamin perlindungan atas diri pribadi, kehormatan, martabat, dan harta benda yang bawah kekuasannya, serta melindungi rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan, dan sebagainya. perkara pengujian dan undang undang republik indonesia nomor tahun yang diuji: dan nomor tahun pemilu, menyatakansepanjang kata secara serentak pemilu, menyatakan: pemungutan suara pemilu diselenggarakan secara serentak . yang digunakan untuk menguji: dan uurmintaan pemohon uji materi: norma guo pemilu yang bertentangan secara bersyarat dengan uud dengan alasan alasan, antara lain sebagai berikut: pemilu sebagaimana dimaksud ketentuan uud dilaksanakan secara serentak, dan nomor tahun sebagai bagian dari kepatuhan terhadap putusan nomor puu xi pemilu serentak berdasarkan ketentuan itu telah dilaksanakan pada april penyelenggaraan pemilu serentak bertentangan dengan semangat pembukaan uud alinea ke jo. uud penyelenggaraan pemilu serentak bertentangan dengan dan uud dan sepanjang kata "serentak" bertentangan dengan pembukaan uud alinea ke "dan uud dalam petit para pemohon, memohon agar mahkamah konstitusi menyatakan sepanjang frasa secara serentak dan undang undang republik indonesiacc. permasalahan berdasarkan permohonan yang diajukan para pemohon tersebut serta latar belakang yang telah ahli uraian pada bagian pendahuluan, maka ahli melihat adanya sejumlah permasalahan yang perlu dibahas untuk dapat mengambil kesimpulan yang tepat tentang pengujian materi yang diajukan. adapun masalah masalah yang perlu dibahas adalah sebagai berikut: bagaimana hubungan antara pemilu serentak dengan standard pemilu demokratis? bagaimana hubungan antara pemilu serentak dengan kewajiban internasional tentang pemilu demokratis? bagaimana hubungan antara pemilu serentak dengan komponen untuk kerangka hukum pemilu demokratis? pembahasan standard pemilu demokratis dalam konteks kepemilikan, untuk mewujudkan pemilu yang demokratis telah sejak lama berbagai organisasi menyusun standard pemilu yang demokratis sebagai pedoman bagi negara negara untuk dapat mengadakan pemilu secara demokratis. hal ini sangat penting, mengingat keperluan akan adanya pemilu demokratis merupakan kepentingan semua negara yang menyatakan dirinya sebagai negara demokrasi. perlunya suatu standar pemilu demokratis merupakan kebutuhan semua negara demokrasi, tidak perduli sistem pemilu apa yang dipilih, apakah proporsional, distrik (first past the post), atau campuran. demikian pula indonesia sangat memerlukan memedomani standar standar pemilu demokratis itu international standards elections). salah satu lembaga yang menyusun standar pemilu demokratis itu adalah international idea. pada tahun international idea mengeluarkan standard pemilu demokratis yang terdiri atas standard. standar internasional ini menjadi syarat minimal bagi kerangka hukum untuk menjamin pemilu yang demokratis. adapun sumber utamakelima belas standard pemilu yang diterima oleh masyarakat internasional tersebut mencakup antara lain: penyusunan kerangka hukum: pemilihan sistem pemilu: penetapan daerah pemilihan unit pemilu: hak untuk memilih dan dipilih: lembaga penyelenggara pemilu: pendaftaran pemilih dan daftar pemilih: akses suara bagi partai politik dan kandidat, kampanye pemilu yang demokratis: akses media dan keterbukaan informasi dan kebebasan berpendapat: dana kampanye dan pembiayaan kampanye, pemungutan suara, perhitungan suara dan tabulasi suara, peran keterwakilan partai politik dan kandidat: pemantau pemilu: kepatuhan terhadap hukum dan penegakan hukum pemilu. khusus berkaitan dengan standard ke yakni penghitungan dan tabulasi rekapitulasi suara dinyatakan bahwa penghitungan suara yang adil, jujur, dan terbuka merupakan dasar dari pemilu yang demokratis. oleh karena itu, kerangka hukum harushal ini mengharuskan penghitungan, pentabulasian, dan mengkonsolidasikan suara dihadiri oleh perwakilan partai, kandidat, pemantau, dan masyarakat umum. kerangka hukum harus menentukan kehadiran perwakilan partai dan kandidat, serta pemantau pemilu selama proses penghitungan, pentabulasian, dan mengkonsolidasikan suara. undang undang harus mengatur bahwa setiap gugatan terhadap penghitungan suara oleh perwakilan partai dan kandidat atau keluhan tentang pengoperasian tempat pemungutan suara harus dicatat secara tertulis oleh ketua panitia tempat pemungutan suara. laporan itu disertakan dalam laporan ketua panitia tempat pemungutan suara tentang pemungutan suara yang diserahkan kepada badan pelaksana pemilu.'$ mengapa standard internasional tentang pemilu demokratis itu perlu ahli kemukakan? sebabnya adalah karena perlu ditegaskan bagaimana urgensi dari international idea, international electoral standards, guidelines for reviewing the legal framework elections, stockholm: international institute for democracy and electoral assistance, hah peneliti prelude, kajian kebijakan: sistem penegakan hukum pemilu jakarta: prelude, hlm. tahapan rekapitulasi atau tabulasi suara bagi suatu pemilu demokratis dan apa syaratnya, serta apakah jaminan atas perlindungan manusia (khususnya petugas pemilu) juga menjadi bagian dari standard pemilu ke ini. ternyata sini tampak pentingnya standar ke ini bagi pemilu demokratis, sehingga diharapkan kerangka hukumberbagai ketentuan dalam undang undang nomor tahun jelas mengatur secara detail tentang tahapan penghitungan dan rekapitulasi suara ini. hal itu kemudian dijabarkan secara lebih teknis lagi dari peraturan komisi pemilihan umum tentang pemungutan dan penghitungan serta rekapitulasi suara. pada aturan inilah, jaminan tentang keakuratan dan transparansi pemilu mendapat porsi sangat penting dan sangat banyak. termasuk jika ada keberatan dari salah satu peserta pemilu, peranan pemantau, kewenangan pengawas pemilu, dan bagaimana menangani keberatan tersebut, dokumen apa saja yang diperlukan dan harus diisi lengkap secara akurat dan transparan. semuanya demi kepentingan atau jaminan integritas suara pemilih yang dianggap suci dan juga kepentingan dari partai politik atau kandidat. namun, adalah kepentingan kesehatan, kepentingan jiwa dari petugas pemilu (khusus petugas kpps, pengawas, serta petugas keamanan) mendapat perhatian dan jaminan dalam standard pemilu tersebut? apakah mendapat jaminan dari perundang undangan pemilu mulai dari undang undang hingga peraturan turunannya? tampaknya, jaminan itu belum tampak. demikian pula, sistem pemilu yang juga merupakan bagian dari standar pemilu demokratis (yakni standard ke dari standard pemilu demokratis yang disusun idea) tidak tampak dihubungkan antara pilihan sistem pemilu dengan kesehatan dan keselamatan jiwa dari petugas pemilu. tampaknya, tidak terpikirkan bahwa pilihan sistem pemilu apakah simultan serempak atau tidak (pada akhirnya) bisa berkorelasi dengan hilangnya banyak nyawa dan jatuh sakitnya petugas pemilu. barangkali juga, hal itu sudah semestinya dipikirkan oleh masing masing negara bagaimana managemen dan pengelolaan pemilu dalam undang undangnya masing masing yang dapat menjamin terlaksananya pemilu demokratis tanpa mengakibatkan jatuhnya jiwa para petugas pemilu. maka tidak heran jika dalam menentukan sistem pemilu yang diatur dalam undang undang nomor tahun peraturan kpu tentang penghitungan suara serta rekapitulasi suara, serta aturan teknis lainnya, hal ini belum mendapat perhatian yang secukupnya. demikian halnya ketika memutuskan, apakah pilihan pemilu secara serentak dalam satu hari untuk lima jenis jabatan yang akan dipilih rakyat, juga persoalan kesehatan dan jiwa petugas pemilu belum mendapat perhatian. tampaknya sejak dikeluarkannya ke standard pemilu demokratis tahun itu, telah banyak perkembangan mengenai kepemilikan berbagai negara dunia. sejalan dengan perkembangan dalam berbagai bidang, akhirnya idea beralih dari standard pemilu demokratis menjadi kewajiban pemilu dan komponen pemilu demokratis. kewajiban pemilu demokratis: ada perlindungan atas keamanan diri menurut international idea, ada kewajiban international untuk pemilu (international obligations for elections), yaitu: right and opportunity participate public affairs, right and opportunity vote, right and opportunity elected: periodic elections, universal suffrage, equal suffrage: secret ballot, freedom from discrimination and equal under the law, equality between men and women, freedom association: freedom assembly, freedom movement, freedom opinion and expression, right security the person, transparency and the right information, prevention corruption, rule law, right effective remedy, right fair and public hearing, dan states must take necessary steps give effect rights." jika diteliti maka, ke kewajiban international ini memang jauh lebih menjamin pemilu demokratis dibanding standard pada tahun karena sini sudah ada hal hal baru seperti: right security the person (kewajiban ke prevention corruption (kewajiban ke rule law (kewajiban ke right effective remedy (kewajiban ke dan state must take necessary steps give left right (kewajiban kekerangka otonomi daerah seluas luasnya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat daerah, bahwa gubernur, bupati, dan walikota sebagai kepala daerah, sekaligus sebagai penyelenggara otonomi daerah yang tujuannya adalah untuk menyejahterakan masyarakat, tentu mesti dapat pula bekerja secara efektif, efisien, dan bertanggung jawab, dengan tetap bersandar ada prinsip checks and balances dalam sebuah kekuasaan, bahwa penyelenggaraan pemerintahan daerah yang efektif hampir tidak bisa didapatkan karena waktu penyelenggaraan pemilihan gubernur, bupati, dan walikota yang terpisah dengan pemilihan dprd provinsi, dan dprd kabupaten kota, bahwa waktu penyelenggaraan pemilihan gubernur, bupati, dan walikota yang terpisah dengan dprd provinsi dan dprd kabupaten kota, akan membuat pemerintahan daerah yang lemah, rawan praktik transaksional, bahkan berpotensi terjadi praktik korupsi, karena baik gubernur, bupati, dan walikota, akan selalu menghadapi konfigurasi politik yang berbeda beda dengan dpr nya masing masing, tersebar waktu pemilihannya yang tidak bersamaan, bahwa sebagai gambaran penting dari berubah ubahnya konfigurasi politik yang dihadapi kepala daerah karena jadwal pemilihan yang terpisah dengan dprd adalah, daerah, baik provinsi maupun kabupaten kota yang melaksanakan pilkada pada juni yang lalu, tentu saja baru mulai beradaptasi dengan konfigurasi politik dprd daerahnya masing masing. tetapi, baru saja mereka beradaptasi, konfigurasi dpr nya akan segera berubah, karena dprd daerahnya akan segera berganti kewajiban ke yaitu right security the person, sangat jelas menunjukkan bahwa setiap negara yang menyelenggarakan pemilu mesti menjamin hak atas keamanan setiap diri manusia dalam proses pemilu. menurut kewajiban ini: this rights extends all persons active during electoral process: candidates, emb personnel, civil society organizations, the media and voters." kewajiban ke ini juga menegaskan keamanan manusia dari menderita luka atau sakit (injury), termasuk juga jaminan atas kebebasan dan larangan penangkapan dan penahanan sewenang wenang.' jaminan ini sebetulnya merupakan jaminan dari occur, yang memang menjadi salah satu rujukan dari kewajiban international tentang pemilu ini. sisi lain pada kewajiban ke yaitu transparency and the right information, dinyatakan bahwa: all persons have the right seek and receive public information regarding the work all public administration. all bodies and organizations vested with public powers have obligation transparent their operations."? sini berarti termasuk pula merupakan kewajiban dari penyelenggara pemilu setiap tingkatannya. dalam konteks pemungutan dan penghitungan suara. salah satu yang ditonjolkan dalam proses ini dalam perundang undangan adalah transparansi ketika pemungutan, penghitungan, serta rekapitulasi suara. merupakan kewajiban yang harus dipenuhi oleh seluruh petugas kpps dalam menjalankan tugasnya. hal ini juga menjadi suatu hal berat dimana dalam waktu yang sudah ditentukan seluruh pekerjaan selesai dan tetap dalam konteks transparansi kepada publik. setiap persoalan pun harus segera diselesaikan, misalnya ada keberatan dan lain lain, sesuai dengan kewajiban ke yaitu "right effective remedy'". komponen perundang undangan untuk pemilu selain memaparkan kewajiban internasional mengenai pemilu, international idea juga memberikan guidance, yakni mengenai komponen komponen dan tabel yang seharusnya ada dalam perundang undangan pemilu setiap negara sebanyak komponen yaitu: structure the legal framework,system, electoral boundaries, political parties, political finance, electoral management, gender equality, equal opportunities for minorities and marginalized groups, equal opportunities for persons with disabilities, electoral observers, civic and voter education, voter eligibility, voter registration, registration candidates, media environment, electoral campaign, media campaign, polling, counting and result management, electoral justice, dan electoral offences. ada tiga komponen yang perlu dibahas sini yaitu: komponen electoral system, komponen electoral management, dan komponen counting and result management. electoral system, sistem pemilu sini selain persoalan utamanya yaitu translate votes cast into seats won parties and candidates, juga mencakup persoalan: struktur surat suara (apakah memilih partai saja, memilih partai dan kandidat, apakah memilih satu saja, ataukah preferensi mulai dari pilihan pertama, kedua dst), district magnitude, dll. termasuk juga sebenarnya pilihan apakah melakukan suatu pilihan secara serempak simultan ataukah secara tidak serempak tidak simultan, memilih beberapa kali tergantung berapa jenis jabatan yang akan dipilih. dalam konteks sistem ini, "no best electoral system that suitable for all", dan juga "the advantages and disadvantages different electoral systems should still considered." jika kita katakan dengan persoalan yang dibahas, sini sama sekali tidak diuraikan tentang kaitan antara sistem pemilu dan kaitannya dengan beban dari penyelenggara pemilu. jika kita kaitkan dengan konteks masalah yang dibahas dalam pengujian undang undang ini, persoalan sistem pemilu serentak simultaneous elections tidak dikaitkan dengan beban penyelenggara pemilu, beban kerja dan jaminan kesehatan petugas pemilu setiap tahapan, khususnya pada tahapan pemungutan dan penghitungan suatu serta rekapitulasi suara. dugaan ahli adalah bahwa hal itu sudah dianggap merupakan hal yang sudah semestinya dipikirkan oleh setiap negara ddiatur dalam undang undang negara masing masing, sehingga tidak dibahas sini. demikianlah, maka dalam pemilu kita pun hal ini juga tidak mendapat perhatian. electoral management, dinyatakan oleh idea bahwa: "the complexity skills necessary for electoral management require that institution (or institutions) responsible for electoral activities." berkaitan dengan penyelenggara pemilu ini, pedoman pemilu idea ini menyatakan bahwa:? beyond this crucial element, legal frameworks best ensure that objective, biased, independent and active administrative structure place. involves careful attention provisions the appointment, security tenure, definition conflicts interest, swearing in, regeneration, duties, powers, publications and reporting structure electoral staff. staff must isolated from bias and political pressure all levels, and single line ultimate authority must established." sini tampak bahwa berkaitan dengan penyelenggara pemilu termasuk staf atau petugas pemilu, pedoman ini terfokus pada syarat syarat serta kewajiban dan tugas dari penyelenggara dan petugas pemilu. pada komponen ini tidak dibahas tentang bagaimana kewajiban dari negara untuk menjamin kesehatan dan jiwa para penyelenggara dan petugas pemilu, termasuk seberapa beban berat serta lamanya waktu bekerja bagi mereka. tampaknya lembaga seperti idea dan mungkin juga lembaga lainnya bidang pemilu memandang bahwa hal tersebut sudah merupakan kewajiban dari negara dan sudah diatur dalam berbagai ketentuan lainnya, sehingga hal ini tidak diatur dalamnya. maka, kita juga tidak akan temui dalam perundang undangan pemilu kita, bagaimana jaminan akan kesehatan, jiwa, serta beban kerja yang wajar dari para penyelenggara dan petugas pemilu. counting and result management, komponen ini diambil karena merupakan komponen yang sangat krusial dan berkaitan dengan persoalan yang sedang dibahas. ini merupakan tahapan sangat penting dalam pemilu. international idea menyatakan: counting and tabulation determine the winners and loserscontest point the process which the physical exhaustion electoral officials meets the rising emotions the electoral stakeholders, who are eager know the results." sini sebenarnya sudah ada perhatian dari lembaga seperti idea tentang kelelahan yang dialami petugas pemilu pada tahapan ini. mereka juga dihadapkan kepada emosi dan ekspektasi yang tinggi dari para pemangku kepentingan, seperti pemilih, saksi, pengawas, dan pemantau. namun selanjutnya, pembahasan tentang komponen ini memang mengutamakan persoalan seperti: pentingnya kejujuran, fairness, transparansi dalam hal penghitungan dan tabulasi rekapitulasi suara, untuk mendapatkan kepastian dan jaminan bahwa proses dan hasilnya jujur. sini yang sangat diutamakan adalah: transparansi dan juga hak atas informasi bagi para pihak yang terlibat dalam proses tersebut. prosedur yang jelas, serta ketepatan waktu juga menjadi penekanan. hal hal ini memang sudah diatur dan dijamin juga dalam kerangka hukum pemilu indonesia, baik dalam nomor tahun maupun dalam peraturan kpu. bahkan juga dalam peraturan bawaslu yang mengatur pengawasan pemilu pada tahapan ini. tidak itu saja, petugas pemilu, khususnya kpps, juga menghadapi ancaman pidana pemilu apabila pelanggaran ketentuan pemilu pada tahapan ini. sebagai catatan, dalam nomor tahun dari jumlah tindak pidana pemilu yakni tindak pidana pemilu yang diatur pada ancaman pidana bagi penyelenggara pemilu sebanyak persen. semuanya merupakan tugas dan juga ancaman yang harus dipikul oleh petugas pemilu tempat pemungutan suara. sekali lagi dalam komponen ini pun, persoalan jaminan kesehatan, keselamatan jiwa, dan beban kerja dari petugas pemilu tidak mendapat perhatian. dugaan ahli adalah karena bagi lembaga lembaga pemilu internasional, persoalan itu sudah merupakan keniscayaan dan jaminan setiap negara dan diatur dalam undang undang negara masing masing. sehingga dalam konteks perundang undangan pemilu kita, yang merupakan suatu yang suci adalah integritas surat suara, integritas pilihan dari pemilih, hak dari partai politik dan kandidat untuk mendapat hasil yang sesuai pilihrakyat. tapi bagaimana dengan hak hak, jaminan, keselamatan dari petugas pemilu? penutup berdasarkan uraian tersebut atas, menurut ahli adalah sebagai berikut: persoalan sistem pemilu apakah serentak simultan ataukah tidak merupakan bagian dari politik hukum setiap negara, yang menurut kalangan internasional tidak ada sistem yang paling tepat untuk setiap negara karena sangat berkaitan dengan konstitusi, budaya, sistem politik dari masing masing negara. tidak ada pembahasan mengenai kaitan antara sistem pemilu yang dipilih dengan persoalan keselamatan, kesehatan, dan beban kerja dari petugas pemilu dalam pedoman pemilu secara internasional, demikian pula dalam perundang undangan indonesia, karena diharapkan hal itu sudah merupakan keniscayaan dan diatur dalam perundang undangan lainnya serta menjadi perhatian pemerintah. ada satu negara yang menyelenggarakan pemilu secara simultan dalam satu hari, seperti filipina, untuk presiden dan wakil presiden, anggota parlemen tingkat pusat, parlemen provinsi, kabupaten kota, bahkan juga pimpinan eksekutif daerah. dan, tidak mengakibatkan banyak petugas pemilu yang meninggal karena kelelahan dan faktor kesehatan lainnya. namun demikian, negara tersebut dibantu dengan penggunaan teknologi dalam pemilu melalui counting, sehingga petugas tidak melakukan penghitungan dan rekapitulasi tabulasi secara manual. adapun jaminan atas kemurnian hasil pemilu yang dihitung dan rekapitulasi secara elektronik itu dilakukan dengan berbagai jalan antara lain dengan menggunakan sampel dengan menggunakan metode yang tepat. apabila, pemilu dilakukan secara serempak simultan dalam, dsb. hal itu ditambah banyaknya tuntutan, termasuk transparansi, akuntabilitas, dan kejujuran pemilupilihannya adalah: membuat pemilu kembali menjadi dua kali, tidak serentak dalam satu hari, atau pemilu tetap serentak namun dengan prasyarat dilakukan dengan menggunakan dan mengoptimalkan teknologi dalam proses pemilu, khususnya dalam proses penghitungan dan rekapitulasi tabulasi suara. pada kedua pilihan tersebut, ahli merekomendasikan agar terdapat jaminan bagi keselamatan, kesehatan, dan pemberian beban kerja yang wajar manusiawi bagi seluruh pihak yang bekerja dalam pemilu, khususnya petugas pemilu. ramlan berbakti pemilu serentak untuk lima jenis pemilu, yaitu pemilu anggota dewan perwakilan rakyat dpr), pemilu anggota dewan perwakilan daerah dpd), pemilu presiden dan wakil presiden, pemilu anggota dewan perwakilan rakyat daerah provinsi, dan pemilu anggota dewan perwakilan rakyat daerah kabupaten kota, dapat dilihat dari dua dimensi, yaitu pemilu demokratik dan efisiensi. prinsip yang mendasari, dan yang menjadi ukuran bagi kelima jenis pemilu tersebut bukan efisiensi melainkan pemilu demokratik. you can have election between having democracy but you cannot have democracy without election. pernyataan ini menunjukkan adanya dua tipe pemilu, yaitu pemilu tanpa demokrasi yang sering disebut authoritarian election, dan pemilu yang demokratis. berdasarkan tujuh asas pemilu yang disebutkankan pada 22e uud yaitu langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil, dan periodik (lima tahun sekali), maka kelima jenis pemilu yang dirumuskan pada tidak bisa lain haruslah demokratis. pemilu demokratik berkaitan dengan tujuan dan cara. karena demokrasi menjadi tujuan, maka cara menyelenggarakan pemilu juga harus demokratis. karena itu pemilu serentak dapat ditinjau dari segi efektivitas effective) dan efisiensi efficiency). perbedaan efektivitas dan efisiensi yang sangat tepat adalah berikut ini: being effective about doing the right things, while being efficient about doing things right. pemilu serentak untuk kelima jenis pemilu akan dapat dikategorikan efektif bila mencapai tujuan (efek) yang ditetapkan. doing the right things berarti melaksanakan sesuatu sesuai dengan tujuannya: baik cara maupun tujuan yang hendak dicapai keduanya harus the right things. kelima jenis pemilu tersebut harus dilaksanakan sesuai dengan tujuannya. pemilu serentak untuk kelima jenis pemilu akan dapat dikategorikan efisien bila cara atau metode yang digunakan tepat. cara atau metode yang tepat (doing things right) adalah efisien dari segi waktu, tenaga dan dana. manfaat dan keuntungan (benefit) harus lebih besar daripada ongkos (cost) yang dikeluarkan. manfaat dari suatu cara jauh melebihi ongkos yang dikeluarkan, maka cara apapun dapat ditempuh. the end justify the means. karena kelima jenis pemilu tersebut dilaksanakan secara serentak pada hari dan tanggal yang sama, maka penyelenggaraan kelima jenis pemilu tersebut niscaya akan sangat efisien, setidak tidaknya dari segi jumlah anggaran yang dikeluarkan. karena kelima jenis pemilu dan pemilu demokratik merupakan substansi konstitusi, maka menurut hemat saya, pemilu serentak untuk kelima jenis pemilu tersebut harus ditinjau dari dimensi efektivitas effective), bukan dari dimensi efisiensi efficiency). para ahli ilmu politik, baik perbandingan politik maupun administrasi publik, banyak memperdebatkan isu demokrasi dan efisiensi. akan tetapi tampaknya terdapat semacam konsensus bahwa demokrasi harus mendahului efisiensi. bila dihadapkan pada dua pilihan tersebut niscaya pilihan akan jatuh pada demokrasi. akan tetapi karena efisiensi juga penting, sering disebut asas manfaat, maka bila terdapat sejumlah alternatif pilihan, maka efisiensi akan juga diadopsi sepanjang sejalan dengan prinsip demokrasi. pada uud terdapat ungkapan: efisiensi harus berkeadilan. karena itu uud hendaknya juga dibaca dan dipahami pertama dari segi demokrasi baru kemudian efisiensi. ditinjau dari segi efisiensi, pemilu serentak merupakan keharusan. akan tetapi dari segi pemilu demokrasi, pemilu serentak ternyata tidak semuanya sejalan dengan demokrasi. deklarasi hak asasi manusia pbb saya hendak memulai uraian dari deklarasi hak asasi manusia perserikatan bangsa bangsa pbb) tahun yang sudah diratifikasi hampir united nations universal declaration human rights article semua negara pbb, termasuk indonesia. deklarasi tersebut kemudian dijabarkan dalam dua kovenan internasional, yaitu kovenan internasional tentang hak hak sipil dan politik, dan kovenan internasional tentang hak ekonomi, sosial, dan budaya.? sampai dengan uud merupakan rincian hak asasi manusia yang diadopsi indonesia. kovenan internasional tentang hak sipil dan politik pbbsipil dan politik. deklarasi pbb tentang hak asasi manusia, dan yang kemudian dijabarkan lebih lanjut pada kovenan internasional tentang hak sipil dan politik, telah diadopsi dalam uud kutipan lengkap kedua dokumen ini dapat dilihat pada catatan kaki. dari dan tersebut, saya hanya mengambil tiga prinsip saja yang berkaitan dengan tema. kehendak rakyat harus menjadi sumber kewenangan pemerintah, dan kehendak rakyat itu harus dinyatakan secara periodic dan genuine yang harus berdasarkan prinsip universal and equal suffrage. pemilu secara periodik secara sederhana, asas periodik merujuk pada pentingnya pemilu diselenggarakan secara regular dalam interval yang tidak terlalu lama tetapi juga tidak terlalu singkat. bila jarak pemilu yang satu dengan pemilu berikutnya terlalu lama, maka suara rakyat tidak lagi berdaulat sedangkan kehendak sang penguasa menjadi hukum. bila terlalu singkat, penyelenggara negara hasil pemilu belum memiliki waktu yang memadai untuk menjalankan apa yang dijanjikan pada masaunited nations, international covenant civil and political rights, dan international covenant economic, social and cultural rights, kedua kovenan ini berlaku mulai tahunprofession the will the electors: (c) have access, general terms equality, public service his country. kampanye. pengalaman banyak negara demokrasi, pelaksanaan pemilu secara periodik berada pada kisaran dua sampai lima tahun. masa jabatan anggota dpr amerika serikat hanya dua tahun, dan dapat dipilih kembali, sedangkan masa jabatan presiden amerika serikat selama empat tahun dan dapat dipilih kembali untuk satu masa jabatan berikutnya. masa jabatan semua penyelenggara negara hasil pemilu indonesia adalah lima tahun. penundaan pemilu tidak dapat diterima kecuali dalam situasi darurat (only necessary). tiga pengertian yang terkandung dalam pernyataan kehendak rakyat dinyatakan secara periodik. pertama, kehendak rakyat itu tidak hanya dinyatakan satu kali melainkan secara regular apakah empat tahun sekali, lima tahun sekali, atau enam tahun sekali sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam konstitusi suatu negara. uud menetapkan merasionalisasi periodik sebagai lima tahun sekali. kedua, asas ini juga berarti terdapat batas waktu tertentu untuk suatu jabatan (masa jabatan). jadi tidak ada pemerintah hasil pemilu yang terus menerus berkuasa tanpa batas waktu. hal ini berarti suatu jabatan dipegang untuk masa tertentu, dan sesudahnya dapat maju bersaing lagi pada pemilu untuk masa jabatan kedua. pengertian ketiga dari periodik ialah terdapat kesempatan untuk akuntabilitas. karena suatu jabatan dipegang untuk masa tertentu dan sesudahnya dapat maju lagi bersaing pada pemilu berikutnya, maka terdapat kesempatan tidak hanya bagi rakyat untuk meminta pertanggungjawaban (akuntabilitas) penyelenggara negara incumbent pada akhir masa jabatan tetapi juga bagi incumbent untuk mempertanggungjawabkan kinerja pada masa jabatannya kepada konstituen. dengan asas periodik tersebut dijamin kesempatan bagi rakyat untuk mengganti pemimpin bila memiliki kinerja buruk, dan memilihnya lagi untuk masa jabatan kedua bila menampilkan kinerja positif. hal yang sama juga berlaku bagi incumbent: maju lagi bersaing untuk periode berikutnya bila merasa memiliki kinerja yang baik, dan mungkin memutuskan tidak lagi maju bersaing pada pemilu berikutnya bila menilai kinerjanya buruk. jadi walaupun semua asas lainnya terpenuhi tetapi tidak periodik (sekali dipilih untuk seumur hidup), maka yang terjadi bukan demokrasi tetapi otokrasi seumur hidup. karena itu ketentuan nomor tahun tentang pemilu yang tidak menyebutkan periodik sebagai asas pemilu merupakan kesalahan fatal. memang pada konsekuensi pemilu yang diselenggarakan secara periodik tampak pada dimensi waktu, baik untuk proses penyelenggaraan pemilu maupun untuk semua aktor yang terlibat dalam proses penyelenggaraan pemilu, khususnya bagi penyelenggara pemilu, peserta pemilu, dan pemilih. dimensi waktu dalam proses penyelenggaraan pemilu sangatlah penting karena: (a) hasil pemilu berupa penetapan calon terpilih harus sudah ditetapkan oleh penyelenggara pemilu beberapa minggu sebelum masa jabatan incumbent berakhir, (b) sejumlah tahap (stages) proses penyelenggaraan pemilu bersifat sekuensial (suatu tahap akan dapat dijalankan bila tahapan lain sudah terselenggara lebih dahulu, seperti pendaftaran calon anggota dpr dan dprd akan dapat dilaksanakan bila alokasi kursi dan penetapan daerah pemilihan sudah dilaksanakan), (c) penyelenggara memerlukan waktu yang memadai untuk perencanaan, implementasi, dan pengendalian pelaksanaan setiap tahapan: dan penyelenggara pemilu juga memerlukan waktu yang memadai untuk membuat peraturan pelaksanaan dan proses pengadaan dan distribusi alat kelengkapan pemungutan dan penghitungan suara, (d) peserta pemilu memerlukan waktu yang memadai untuk proses seleksi dan pemilihan calon, perumusan program kampanye pemilu, dan waktu untuk kampanye pemilu kepada pemilih: (e) pelaksanaan program yang menjangkau semua pemilih memerlukan waktu yang memadai baik untuk pelaksanaan program pendidikan pemilih maupun pemberian informasi tentang pemilu: (f) pemilih niscaya memerlukan waktu yang memadai untuk: memperoleh informasi perihal alternatif peserta pemilu dan rencana kebijakan publik yang ditawarkan, memilah dan menilai alternatif yang ditawarkan, membuat keputusan (memilih alternatif peserta pemilu yang akan dicoblos) dengan atau tanpa berdiskusi dengan orang lain, dan memberikan suara tps. memberikan suara tps bukan perkara sederhana karena mencakup disebutkan pemilu dilaksanakan setiap (lima) tahun sekali, tetapi tidak ditempatkan sebagai asas pemilu melainkan hanya dilihat sebagai jadwal karena ditempatkan pada pelaksanaan pemilu. setelah baru saja dipilih melalui pemilu april sementara masa jabatan kepala daerah yang dipilih pada juni masih menjabat sampai tahun bahwa kondisi inilah yang membuat pemerintahan daerah cendrung lemah, berpotensi tidak demokrasi, dan bergeser dari fungsi pelaksana otonomi daerah untuk mewujudkan kesejahteraan setiap warga sebagaimana amanat uud bahwa dengan menyerentakkan penyelenggaraan pemilihan kepala daerah dengan dprd akan meminimalisir potensi praktik transaksional jangka pendek antara calon kepala daerah dengan dprd, dan hal ini tentu saja akan mengupayakan proses pemilihan kepala daerah yang lebih demokratis, bahwa berdasarkan uraian atas juga, dengan dimohonkannya agar penyelenggaraan pemilu serentak dilaksanakan menjadi dua bagian, yakni pemilu serentak nasional dan pemilu serentak daerah, jadwal jadwal transisi penyelenggaraan pemilihan kepala daerah serentak dalam pilkada mesti dinyatakan bertentangan dengan uud bahwa dengan adanya permohonan ini akan membuka kemungkinan mahkamah mengubah pendiriannya, khususnya dalam putusan yang menyatakan pemilihan kepala daerah bukanlah rezim pemilu, oleh sebab itu mahkamah konstitusi tidak berwenang mengadili perselisihan hasil pilkada, adalah sesuatu yang sangat bisa dilakukan oleh mahkamah, apalagi dengan mempertimbangkan aspek pemenuhan asas pemilu dan pemilihan sebagaimana diatur dalam uud bahwa terkait dengan kemungkinan mahkamah untuk membuat sebuah norma atau akibat hukum baru setelah kegiatan berikut: menerima surat suara, membuka surat suara, mencoblos alternatif peserta pemilu yang sudah diputuskan dari rumah, melipat surat suara yang sudah dicoblos, memasukkan surat suara yang sudah dicoblos dalam kotak suara yang sesuai, dan mencelupkan jari dalam tinta pemilu: dan ketua dan anggota kpps juga memerlukan waktu untuk: persiapan (pelantikan ketua dan anggota kkp, dan pembukaan kotak suara), proses pemungutan suara, proses penghitungan suara, dan penyusunan berita acara dan rekapitulasi hasil perhitungan suara beserta penyusunan salinan berita acara dan salinan sertifikat hasil perhitungan suara sebanyak jumlah peserta pemilu). semua kegiatan ini harus selesai dalam satu hari. bahkan mereka sudah mulai bekerja beberapa hari sebelumnya baik membagikan surat pemberitahuan memilih kepada semua pemilih terdaftar maupun menyiapkan tps. genuine election pemilu yang genuine ditandai oleh sejumlah ciri. pemilu yang dilakukan secara periodik itu menawarkan alternatif pilihan yang berbeda dalam suasana persaingan yang terbuka (alternatif yang ditawarkan bukan ini atau ini melainkan ini atau itu ), dan rakyat sebagai pemilih memiliki kebebasan untuk memilah dan menilai alternatif pilihan dan menentukan pilihan berdasarkan pertimbangan yang cerdas tetapi pilihan itu dinyatakan dalam surat suara secara rahasia (secret ballot). dengan demikian, dalam pemilu yang genuine suara yang dinyatakan merupakan refleksi dari pernyataan bebas dari kehendak rakyat. kehendak rakyat dinyatakan secara genuine berarti rakyat menyatakan kehendaknya secara bebas dan adil (free and fair). metode mencari suara dari pemilih tidak menggunakan intimidasi, ancaman, atau tindakan kekerasan melainkan dengan metode persuasif dan informatif sesuai dengan peraturan perundang undangan. hukum pemilu harus menjamin kondisi dan kesempatan yang sama bagi setiap warga negara yang berhak memilih untuk memiliki akses terhadap tps untuk memberikan suara. hukum pemilu juga harus menjamin pada pemilu serentak saya menghabiskan waktu sepanjang (delapan) menit untuk dal pel suara (mulai menerima surat suara sampai mencelupkan jari dalam botol tinta kondisi dan kesempatan yang sama bagi setiap partai politik dan kandidat untuk berpartisipasi dalam persaingan. kesetaraan seperti itu mengharuskan setiap partai politik dan calon dapat mendaftarkan diri untuk bersaing pada pemilu tanpa persyaratan yang tidak perlu (seperti membayar sejumlah tertentu atau memiliki pendapatan minimal jumlah tertentu). undang undang harus menjamin agar setiap peserta pemilu: memiliki akses yang setara pada media massa, menaati ketentuan yang sama yang mengatur dana kampanye pemilu, mendapat perlakuan yang sama dalam persaingan dan dalam proses penyelenggaraan pemilu, dan mempunyai kesempatan yang sama dalam menyampaikan pesan kepada pemilih. persaingan antar peserta pemilu akan adil bila metode yang digunakan untuk mencari suara dari pemilih tidak menggunakan uang atau materi lain. dengan demikian pemilih akan dapat memperoleh informasi dari semua peserta pemilu. universal and equal suffrage asas umum dan setara menjadi prinsip fundamental pemilu demokratis. asas umum berarti setiap warga negara yang telah mencapai umur memilih, berhak memilih terlepas dari jenis kelamin, suku, ras, agama dan keyakinan, kondisi tubuh (difabel atau tidak), tingkat pendidikan, pemilikan kekayaan, jenis pekerjaan, tempat tinggal, dan status hukum. bahkan warga negara yang tengah menjalani hukuman lembaga pemasyarakatan, tengah dirawat rumah sakit, dan bertempat tinggal luar negeri, semuanya berhak memilih. singkat kata, asas umum itu menunjukkan semua warga negara yang telah mencapai umur memilih, berhak memilih tanpa diskriminasi dalam bentuk apapun kecuali umur, dan kewarganegaraan. nomor tahun tentang pemilu mendefinisikan pemilih sebagai berikut: warga negara indonesia wni) yang pada hari pemungutan suara genap berumur tahun atau lebih, walaupun wni tersebut belum berumur tahun tetapi sudah menikah atau pernah menikah: wni tersebut terdaftar sebagai pemilih: dan hak politik wni tersebut tidak dicabut oleh pengadilan. dua catatan dapat diberikan pada definisi pemilih ini. pertama, berdasarkan amar putusan mahkamah konstitusi yang sudah diadopsi dalam nomor tahun tentang pemilu, wni yang berhak memilih tetapi belum terdaftar sebagai pemilih juga dapat menggunakan hak pilihnya dengan ketentuan berikut: memiliki kartu tanda penduduk elektronik (e ktp), memberikan suara tps sesuai dengan rt rw dan alamat dalam ktp, mendaftarkan diri pada kpps yang mengelola tps tersebut, dan dapat menggunakan hak pilih satu jam sebelum pemungutan suara tps setempat selesai. ketentuan tentang kapan hak pilih digunakan tampaknya kurang tepat karena yang dapat menggunakan hak pilih hanya beberapa orang (satu jam sebelum pemungutan suara selesai). dalam praktek, kpu menetapkan hak pilih dapat digunakan mulai pukul sampai kedua, ketentuan yang menyatakan hak politik yang tidak dicabut oleh pengadilan , menimbulkan pertanyaan. setiap warga negara indonesia memiliki sejumlah hak politik, seperti: hak memilih hak ikut berkompetisi melalui pemilu untuk mendapatkan jabatan politik (hak dipilih), hak ikut berpartisipasi dalam proses pembuatan dan pelaksanaan keputusan yang menyangkut isu publik baik secara langsung maupun melalui wakil yang dipilih melalui pemilu, sejumlah kebebasan, seperti menyatakan pendapat, berserikat, dan bebas dari ancaman kekerasan, hak memilih dan menjalankan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaannya, dan hak mendapatkan informasi publik. sejauh ini hak politik wni yang terbukti melakukan tindak pidana korupsi, yang dicabut oleh pengadilan adalah hak dipilih (hak menjadi calon dalam pemilu) untuk beberapa waktu. setiap individu warga negara memiliki hak yang sama dan memiliki kedudukan setara equal suffrage). setiap pemilih baik pria maupun perempuan memiliki satu suara dan nilainya setara one person one vote one value, povo). baik pemilih yang berstatus sosial, pendidikan, ekonomi, dan politik yang tinggi maupun pemilih yang berstatus sosial, pendidikan, ekonomi, dan politik yang rendah, memiliki satu hak suara, dan nilainya juga setara. asas setara berarti suara setiap pemilih tidak boleh dihitung lebih dari sekali. setiap suara harus dihitung, dan dihitung secara setara (every vote count, and count equally). hak memilih adalah salah satu hak asasi manusia. hak memilih adalah hak individual warga negara. bila dalam kehidupan bermasyarakat terdapat pelapisan atas berbagai kategori, maka berdasarkan asas umum dan setara tidak terjadi pelapisan atas dasar apapun karena setiap warga negara yang telah memenuhi persyaratan umur berhak memilih dengan hak suara yang sama dan dihitung setara. memilih adalah membuat keputusan, yaitu memilih satu alternatif dari sekian banyak alternatif. dengan asas genuine, terutama bebas dan adil (free and fair). undang undang pemilu harus menjamin setiap peserta pemilu mempunyai kesempatan yang sama dalam menawarkan alternatif calon dan alternatif rencana kebijakan publik, dan semua media massa juga berkewajiban meliput dan memberitakan kegiatan setiap peserta pemilu sehingga para pemilih tidak hanya menerima informasi tentang berbagai alternatif calon dan program dari sebagian peserta pemilu melainkan dari semua peserta pemilu. berdasarkan informasi tentang berbagai alternatif tersebut setiap pemilih akan memilah, mungkin berdiskusi dengan teman, kemudian menilai dan mengambil keputusan. berdasarkan asas periodik, setiap pemilih memiliki kesempatan menuntut akuntabilitas dari peserta pemilu yang dipilih pada pemilu sebelumnya. pemilih mengambil keputusan memilihnya kembali bila peserta pemilu tersebut melaksanakan apa yang dijanjikan atau mungkin memberi hukuman karena peserta pemilu tersebut tidak melaksanakan apa yang dijanjikan berupa mengalihkan pilihan kepada peserta pemilu lainnya. berdasarkan asas rahasia, keputusan yang akan diambil hanya diketahui oleh pemilih yang bersangkutan. pemilu serentak apa yang terjadi pada pemilu serentak yang diselenggarakan pada bulan april yang lalu dapat dideskripsikan satu per satu sebagai berikut. pertama, waktu yang tersedia bagi kpu untuk merencanakan, melaksanakan, dan mengendalikan pelaksanaan semua tahapan pemilu dapat dikatakan sangat memadai, dan pembuatan seluruh peraturan pelaksanaan setiap tahapan, dan pengadaan, dan distribusi seluruh alat kelengkapan pemungutan dan penghitungan suara dapat dilaksanakan dalam waktu yang tersedia. akan tetapi volume pekerjaan kpu memang sangat besar, kpu harus melaksanakan pekerjaan dua tahun dalam satu tahun. kedua, partai politik peserta pemilu melaksanakan empat kegiatan sekaligus: membangun kesepakatan dengan partai lain tentang pasangan calon presiden dan wakil presiden, mengidentifikasi, menyeleksi, dan menentukan daftar calon anggota dpr, dprd provinsi, dan dprd kabupaten kota, merumuskan visi, misi dan program partai sebagai materi kampanye, menyusun strategi kampanye dan mencari dana kampanye pemilu, dan melaksanakan kampanye pemilu baik untuk pemilu presiden dan wakil presiden maupun pemilu anggota dpr dan dprd. ketiga, pelaksanaan kampanye pemilu lebih didominasi oleh: (a) kampanye pemilu presiden dan wakil presiden daripada kampanye pemilu anggota dpr, dpd, dan dprd: (b), dan (c)singkat kata, program atau rencana kebijakan yang hendak diwujudkan oleh partai politik peserta pemilu sama sekali tidak jelas. keempat, waktu yang tersedia bagi pemilih dalam mencari dan mengolah informasi, dan memberikan suara (mencoblos lima peserta pemilu dan calon) tps berlangsung relatif lancar dan tepat waktu. persaingan diantara sekitar bulan sebelum puncak pemilu serentak saya diundang kpu sebagai salah seorang narasumber pada suatu acara kpu yang dilaksanakan kota batu, jawa timur. saya memenuhi undangan tersebut walaupun saya harus menggunakan kursi roda (tengah dalam proses penyembuhan dari sakit) karena hendak menyampaikan sesuatu yang saya nilai penting. kepada ketua dan beberapa anggota kpu yang hadir, saya menyampaikan kecemasan saya mengenai proses pemungutan dan penghitungan suara karena menurut nomor tahun setiap tps maksimal terdiri atas orang pemilih. saya kuatir dan cemas proses pemungutan dan penghitungan suara tidak akan selesai dalam satu hari, baik untuk pemungutan suara maupun terutama sekali, penghitungan suara dan penyelesaian protokoler dokumen. simulasi pemungutan dan penghitungan suara untuk empat jenis pemilu yang telah dilakukan kpu bogor, demikian arif budiman menjawab kecemasan saya, ternyata pemungutan suara saja baru selesai jam sekitar sebulan kemudian, dalam konsultasi dengan komisi dpr dan pemerintah mendagri) kpu menyampaikan kekuatiran tersebut, dalam konsultasi tersebut kemudian disepakati jumlah pemilih setiap tps paling banyak orang. hal inilah yang menyebabkan kedua pasangan calon presiden ternyata mampu membangkitkan minat dan partisipasi pemilih. partisipasi pemilih (voting turnout) pada pemilu serentak mencapai lebih. karena para calon anggota dpr dan dprd yang melakukan kampanye pemilu (persaingan antar calon dari partai yang sama dapil yang sama), maka visi, misi, dan program partai tampaknya tidak digunakan sebagai materi kampanye. para calon cenderung mengambil jalan pintas dan pragmatis dalam mempengaruhi pemilih, yaitu dengan pertukaran materi dengan suara (vote buying). materi kampanye pemilu cenderung diganti dengan pemberian materi (uang dan sembako). pelaksanaan pemungutan suara berlangsung relatif lancar karena kebanyakan pemilih sudah siap dengan nomor urut partai dan nomor urut calon yang akan dicoblos. kesiapan itu bukan berasal dari kemampuan mengolah (memilah, menilai, dan memilih) informasi tentang berbagai alternatif peserta pemilu dan rencana kebijakan yang ditawarkan melainkan berasal dari kehendak calon yang telah membeli suara pemilih. kelima, persoalan justru muncul dalam proses penghitungan suara tps. penghitungan suara satu per satu dari lima jenis pemilu, baik partai politik maupun nama calon secara transparan (di depan para saksi, pengawas tps, pemantau, pemilih dan warga masyarakat) niscaya memakan waktu yang panjang.? perlu dikemukakan sini bahwa indonesia merupakan satu satunya negara demokrasi dunia yang melaksanakan pemungutan dan penghitungan suara sekaligus setiap tps secara terbuka.? praktek ini merupakan the best practice dari pemilu demokratik. waktu dan tenaga yang diperlukan sangat lama dan karena itu sangat melelahkan tidak hanya proses penghitungan suara tetapi juga dalam menyusun berita acara dan sertifikat hasil perhitungan suara c1) untuk kelima jenis pemilu, dan menyusun salinan berita acara dan salinan sertifikat hasil perhitungan suara untuk kelima jenis pemilu yang akan diberikan kepada proses pemungutan suara relatif tepat waktu. akan tetapi kebijakan ini menyebabkan jumlah tps bertambah dari biasanya sekitar menjadi jumlah kotak suara juga meningkat, dan sudah barang tentu juga meningkatkan jumlah petugas tps. pertimbangan anggaran dikalahkan demi kenyamanan dan keamanan pemilih dalam memberikan suara. hal ini merupakan contoh demokrasi mendahului efisiensi. kalau setiap tps terdiri atas pemilih, maka kpps, saksi, pengawas pemilu, pemantau, pemilih, dan dan warga masyarakat harus menghitung surat suara yang sudah dicoblos tunisia dan myanmar mengikuti praktek tersebut tetapi proses penghitungan suara yang dilakukan oleh petugas tps hanya dapat disaksikan oleh pemantau pemilu yang terakreditasi. saksi pemilu baik yang hadir maupun tidak hadir saksi partai peserta pemilu nasional dikalikan tiga, saksi pasangan calon presiden, dan puluhan saksi calon anggota dpd, dan panitia pelaksana (ppk, pps, dan tertinggal kpps). tidak diketahui berapa orang dari anggota kpps yang mampu menyusun berita acara dan sertifikat hasil perhitungan suara. semua berita acara dan sertifikat ini harus basah (ditulis dengan tangan, tidak boleh difotocopy). keenam, pemilu serentak lima tahun sekali akan menyebabkan ketua dan anggota kpu, kpu provinsi, kpu kabupaten kota, dan para pegawai kpu: ketua dan anggota bawaslu, provinsi, kabupaten kota dan para pegawai bawaslu, dan ketua dan anggota dkpp menganggur selama sisa masa jabatannya, tetapi menerima uang kehormatan setelah pemilu serentak. pemilu serentak lima tahun sekali tidak hanya merupakan pemborosan sumber daya manusia tetapi juga pemborosan dana. ketujuh, proses penyelesaian sengketa hasil pemilu presiden dan wakil presiden oleh mahkamah konstitusi lebih banyak diberitakan oleh media massa daripada proses penyelesaian sengketa hasil pemilu legislatif. akan tetapi proses penyelesaian sengketa hasil pemilu legislatif sesungguhnya jauh lebih kompleks daripada sengketa hasil pemilu presiden dan wakil presiden walaupun tidak banyak diberitakan oleh media massa. setidak tidaknya dari segi jumlah permohonan mencapai perkara dpr dprd, tetapi yang register hanya sebanyak dan perkara dpd, dan semuanya register. semua perkara ini harus diselesaikan oleh mahkamah konstitusi dalam waktu dua bulan. saya tidak dapat membayangkan bagaimana mahkamah konstitusi menyelesaikan begitu banyak sengketa pemilu serentak. kedelapan, akuntabilitas peserta pemilu dapat dituntut secara efektif oleh pemilih hanya sekali dalam lima tahun. sebaliknya peserta pemilu hanya wajib mempertanggungjawabkan kinerjanya lima tahun sekali. lima tahun bukan jangka waktu pendek sehingga pemilih justru sudah lupa apa yang dikerjakan dan yang tidak dikerjakan oleh peserta pemilu. salah satu kelebihan bentuk pemerintahan parlementer dibandingkan dengan bentuk pemerintahan presidensial adalah akuntabilitas penyelenggara negara hasil pemilu. akuntabilitas eksekutif dapat dituntut setiap waktu oleh pemilih melalui anggota parlemen (terutama oposisi) sedangkan akuntabilitas kepala eksekutif (presiden) hanya dituntut pada akhir masa jabatannya. akan tetapi kelemahan bentuk pemerintahan presidensial ini dapat diperbaiki dengan jalan menyelenggarakan pemilu untuk penyelenggara pemerintahan nasional secara terpisah (selang bulan) dari penyelenggaraan pemilu untuk penyelenggara pemerintahan daerah. uud dirumuskan ketentuan berikutdari ini dapat disimpulkan urusan pemerintahan dibedakan menjadi dua kategori, yaitu urusan pemerintahan daerah dan urusan pemerintahan pusat (nasional). dengan pemisahan pemilu nasional dari pemilu daerah seperti ini, rakyat pemilih akan dapat menuntut akuntabilitas peserta pemilu daerah pada pemilu nasional, dan bulan kemudian dapat menuntut akuntabilitas peserta pemilu nasional pada pemilu daerah. kesembilan, pemisahan penyelenggaraan pemilu nasional dari penyelenggaraan pemilu daerah jauh lebih menjamin demokrasi daripada pemilu serentak. hal ini dapat dibuktikan dengan alasan berikut: (a) rakyat pemilih dapat menuntut akuntabilitas peserta pemilu dua kali dalam lima tahun: (b) urusan pemerintahan daerah mendapat kesempatan yang sama menjadi isu publik dengan urusan pemerintahan nasional tetapi dalam waktu yang berbeda untuk menjadi bahan diskusi diantara peserta pemilu dan diantara pemilih: pemilu untuk memilih penyelenggara urusan pemerintahan daerah dprd dan kepala daerah baik provinsi maupun kabupaten kota) harus dipisahkan dengan pemilu untuk memilih penyelenggara urusan pemerintahan nasional (dpr, dpd, dan presiden). karena indonesia mengadopsi susunan negara kesatuan, maka pemilu nasional harus diselenggarakan lebih dahulu. pemerintahan daerah merupakan salah satu lembaga yang mendapatkan tugas dan kewenangan dari uud uud berikut ini memperlihatkan apa saja yang menjadi tugas dan kewenangan pemerintahan daerah.(c) sumberdaya manusia kpu, bawaslu, dan dkpp akan dapat didayagunakan selama masa jabatannya, sedangkan perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian pelaksanaan setiap tahap pemilu, dan pembuatan peraturan pelaksanaan setiap tahapan pemilu dan pengadaan dan(d) peserta pemilu akan dapat fokus pada isu urusan pemerintahan nasional pada pemilu nasional dan pada isu urusan pemerintahan daerah pada pemilu daerah sehingga mereka dapat bersaing baik dalam menawarkan alternatif program maupun alternatif calon kepada pemilih. selain itu peserta pemilu juga diwajibkan mempertanggungjawabkan kinerjanya kepada konstituen pada kedua jenis pemilu tersebut, (e) media massa juga akan meliput dan memberitakan kegiatan pemilu daerah pada penyelenggaraan pemilu penyelenggara urusan pemerintahan daerah: (f) bahan informasi yang harus dicari, didengar, dan diolah pemilih tidak akan terlalu banyak karena isu urusan pemerintahan nasional dipisahkan forum pemicunya dari isu urusan pemerintahan daerah sehingga pemilih akan dapat mengambil keputusan secara bebas: tugastiga jenis pemilu pada pemilu nasional, dan empat jenis pemilu pada pemilu daerahaparat sipil negara asn) memiliki jam kerja mulai jam pagi sampai dengan jam jam). pegawai amerika serikat bekerja dari jam sampai dengan jam (from nine five) alias jam juga. (hh mahkamah konstitusi dapat dipastikan akan dapat menyelesaikan sengketa hasil pemilu nasional dan daerah dengan volume pekerjaan yang manusiawi. singkat kata pemisahan waktu penyelenggaraan pemilu nasional dari waktu penyelenggaraan pemilu daerah lebih sesuai dengan asas asas pemilu daripada penyelenggaraan pemilu serentak: dan karena itu pemisahan pemilu nasional dari pemilu lokal selang waktu bulan lebih menjamin pemilu demokratik daripada pemilu serentak. menimbang bahwa pemohon dan pihak terkait kpu yang pemeriksaannya bersamaan dengan perkara nomor puu xviimpertimbangkan konstitusionalitas norma yang diuji oleh pemohon dalam perkara pengujian undang undang, tidak kali ini saja dilakukan oleh mahkamah: bahwa dalam perkara nomor puu xvii dimana pemohon merupakan salah pemohon yang diterima kedudukannya oleh mahkamah pada perkara tersebut, mahkamah mengabulkan sebagian permohonan yang dalam amar putusan jika dicermati dengan hati hati, menimbulkan norma hukum baru. lebih lengkap dapat dilihat dalam kutipan bawah ini dalam amar putusan nomor puu xvii mengabulkan permohonan pemohon pemohon iv, pemohon pemohon vi, dan pemohon vii untuk sebagian,: dan yang rujukannya masing masing adalah: pemungutan suara pemilu diselenggarakan secara serentak: dterhadap dan uud bahwa pemohon adalah perkumpulan untuk pemilu dan demokrasi prelude), mendalilkan dirinya sebagai bukti bahwa menurut pemohon, persoalan yang menjadi objek pengujian yang diajukan oleh pemohon merupakan persoalan setiap warga negara indonesia yang disebabkan oleh pemberlakuan guo yang telah mengakibatkan kerugian menjadi sia sia: bahwa menurut pemohon, sebagaimana agenda yang diperjuangkan dan menjadi aktivitas utama pemohon selama ini. desain pemilu lima kotak menganggap telah mengalami kerugian konstitusional dalam perkara guo. berdasarkan uraian yang dikemukakan oleh pemohon atas, terlepas dari terbukti atau tidaknya dalil permohonan pemohon, mahkamah berpendapat bahwa pemohon telah menguraikan secara jelas kualifikasinya sebagai pemohon. dalam hal ini, pemohon sebagai organisasi non pemerintah bergerak dalam aktivitas bidang kepemilikan, sebagaimana tercermi. sebagai sebuah perkumpulan, prelude diwakili oleh direktur eksekutifnya, titi anggiani, yang berdasarkan angka akta pendirian prelude dinyatakan, direktur eksekutif prelude berhak mewakili organisasi dalam dan luar pengadilan , sepanjang maksud dan tujuan pendiriannya atau aktivitasnya t, sebagaimana yang telah diputus oleh mahkamah dalam putusan mahkamah konstitusi nomor puu xvii bertanggal maret bertanggal februari dan putusan mahkamah konstitusi nomor puu x bertanggal septemberterhadap permohonan provisi pemohon tersebut, mahkamah tidak mungkin mengabulkannya dikarenakan permasalahan yang dimohonkan pengujian konstitusionalitasnya membutuhkan pendalaman dan pembahasan yang komprehensif sehingga mahkamah memerlukan pandangan sejumlah pihak yang memberikan perhatian terhadap masalah pemilihan umum selama proses persidangan. lagi pula, sisa waktu menuju pertahanan pemilu masih cukup untuk mempersiapkan segala sesuatunya menuju agenda kenegaraan tahun dimaksud. oleh karena itu, tidaklah relevan untuk mengaitkan permohonan provisi pemohon dengan jadwal penyelenggaraan pemilu tahun dengan demikian, permohonan provisi pemohonpemilu, dandesain pemilu serentak lima kotak tidak member ikan penguatan terhadap sistem pemerintahan presidensial. dalam hal ini, putusan mahkamah konstitusi nomor puu xi ingin memberikan penegasan, dalam desain sistem pemilu serentak akan memberikan efek satu sama lain antara keterpilihan presiden dan anggota dpr. selain itu, sebuah desain pelaksanaan jadwal pemilu memiliki pengaruh yang signifikan terhadap peta checks and balances, terutama terkait dengan efektifitas sistem pemerintahan presidensial indonesia. sebagaimana dijelaskan pemohon, desain pelaksanaan pemilu lima kotak mengakibatkan lemahnya posisi presiden untuk menyelaraskan agenda pemerintahan serta agenda pembangunan bila pemilihan kepala daerah dan pemilihan anggota dprd tidak diserentakkan, baik tingkat provinsi maupun tingkat kabupaten kota. lebih lanjut, ditambahkan oleh pemohon agar mahkamah mengubah pendiriannya tentang apa yang telahpemilihan gubernur, bupati, dan walikota, bahwa menurut pemohon, desain pemilu serentak lima kotak tidak sesuai dengan asas pemilu dalam uud setidaknya terdapat dua alasan pokok pemohon untuk menyatakan ketidaksesuaian dimaksud, yaitu, pertama, pemilu lima kotak merupakan penyelenggaraan pemilu yang tidak bisa dikelola atau manajemen (unmanageable) dengan baik oleh penyelenggara pemilu, dan kedua, pemilu lima kota memperbesar suara tidak sah sehingga menurunkan derajat keterwakilan. sebagaimana dijelaskan pemohon, dalam pelaksanaan pemilu legislatif berdasarkan hasil rekapitulasi suara yang dilakukanjumlah suara tidak sah tersebut hanya kalah dari total suara partai demokrasi indonesia perjuanganberdasarkan fakta tersebut, disimpulkan pemohon, penyelenggaraan pemilu serentak dengan memilih lima jenisbahwa menurut pemohon, pelaksanaan pemilihan kepala daerah serentak tidak sesuai dengan tujuan penguatan pemerintahan daerah. dalam hal ini, didalilkan pemohon, waktu penyelenggaraan pemilihan gubernur, bupati, dan walikota yang terpisah dari pemilihan anggota dprd provinsi dan dprd kabupaten kota akan menjadikan pemerintah daerah lemah, rawan praktik transaksional, berpotensi terjadi praktik korupsi karena baik gubernur, bupati, dan walikota akan selalu menghadapi konfigurasi politik yang berbeda beda dengan dprd masing masing. dengan menyerentakkan penyelenggaraan pemilihan kepala daerah dan dprd akan meminimalisir potensi transaksional jangka pendek antara calon kepala daerah dengan dprd, dan hal ini akan mengupayakan proses pemilihan kepala daerah yang lebih demokratis. bahwa berdasarkan dalil dalil pemohon atas, pemohon memohon agar mahkamah mengabulkan permohonan pemohon dengan menyatakannorma dalam yang menyatakanbertentangan dengan uudbahwa norma dalaman norma dalam yang menyatakan,dan tidak memiliki kekuatan mengikatemohon atas nama khairul fahmi dan didik supriyanto, serta kesimpulan pemohon (sebagaimana selengkapnya termuat dalam bagian duduk perkara), i3. menimbang bahwa(sebagaimana selengkapnya termuat dalam bagian duduk perkara):dan keterangan tambahan yang diterima kepaniteraan pada tanggal januari (sebagaimana selengkapnya termuat dalam bagian duduk perkara): i3. menimbang bahwa terhadap perkara nomor puu xvii oleh karena substansi perkaranya sama dengan perkara guo maka mahkamah telah memeriksa perkara guo bersamaan dengan perkara nomor puu xvii yang telah diputus sebelumnya. terhadap kedua perkara tersebut, telah didengar keterangan pihak terkait, yaitu: komisi pemilihan umum kpu), yang telah memberikan keterangan tertulis yang diterima kepaniteraan tanggal oktober dan oktober serta keterangan lisan dalam sidang tanggal oktober dan tanggal oktober badan pengawas pemilihan umum bawaslu), yang telah memberikan keterangan tertulis yang diterima kepaniteraan tanggal oktober serta keterangan lisan dalam sidang tanggal oktober dan tanggal oktober danserta kesimpulan pihak terkait kpu (sebagaimana selengkapnya termuat dalam bagian duduk perkara): menimbang bahwa oleh karena perkara nomor puu xvii diperiksa bersamaan dengan perkara guo maka yang telah memberikan keterangan pada tanggal oktober dan tanggal oktober syamsudin haris yang telah memberikan keterangan pada tanggal oktober dan tanggal november topo santoso yang telah memberikan keterangan pada tanggal november dan ramlan berbakti yang telah memberikan keterangan pada tanggal januari (sebagaimana selengkapnya termuat dalam bagian duduk perkara): menimbang bahwa setelah membaca dan memeriksa secara saksama permohonan pemohon, memeriksa bukti bukti yang diajukan pemohon, mendengar dan membaca keterangan ahli pemohon, membaca kesimpulan pemohon, membaca dan mendengar keterangan dewan perwakilan rakyat, mendengar dan membaca keterangan presiden serta keterangan tambahan presiden,, serta membaca kesimpulan pihak terkaitbahwa amar putusan pada poin sebagaimana dikutip oleh pemohon atas adalah bentuk putusan mahkamah yang melahirkan norma baru serta akibat hukum. hal ini tentu saja adalah sesuatu yang sangat komisi pemilihan umum, pada intinya pemohon mempersoalkan konstitusionalitas norma dan norma dalam serta norma dalam dan norma dalam dan yang menurut pemohon penyelenggaraan pemilu serentak lima kotak sebagaimana yang diselenggarakan tahun adalah inkonstitusional. bagi pemohon, penyelenggaraan pemilu serentak yang konstitusional adalah penyelenggaraan pemilu serentak yang dipisahkan antara pemilu nasional dengan pemilu lokal. dalam hal ini, pemilu serentak nasional dilaksanakan untuk memilih anggota legislatif tingkat nasional (memilih anggota dpr dan memilih anggota dpd) dengan pemilu untuk memilih presiden dan wakil presiden. kemudian, dua tahun setelah pemilihan tingkat nasional dilaksanakan pemungutan suara untuk memilih gubernur, bupati walikota dan untuk memilih anggota dprd provinsi dan anggota dprd kabupaten kota secara serentak. disebabkan pilihan waktu atau jarak antara pemilihan serentak tingkat nasional (memilih anggota dpr, dpd, dan memilih presiden dan wakil presiden) dengan pemilihan serentak tingkat lokal (memilih gubernur, bupati walikota, dan memilih anggota dprd provinsi dan anggota dprd kabupaten kota), oleh karenanya pemohon sekaligus meminta untuk menyatakan norma transisi dalam dan bertentangan dengan uud dan tidak memiliki kekuatan mengikat: i3. menimbang bahwa setelah memahami dengan saksama arah pemilu serentak yang konstitusional sebagaimana didalilkan pemohon, mahkamah akan mempertimbangkan substansi dalil pemohon dengan tiga konstruksi dasar dengan merujuk pada putusan mahkamah konstitusi nomor puu xi bertanggal januari yang pokoknya menyatakan penyelenggaraan pemilu serentak adalah konstitusional, bahwa sebagaimana diuraikan dan dipertimbangkan dalam putusan mahkamah konstitusi nomor puu xi salah satu dasar penilaian perihal konstitusionalitas pemilu serentak adalah berdasarkan pada original intent uud bahwa berkenaan dengan original intent, dalam pengertian dan makna yang lebih longgar, yaitu sekitar ide ide yang dikemukakan dan berkembang selama masa pembahasan perubahan uud terutama berkenaan dengan pemilihan umum, mahkamah harus merujuk kembali ihwal bagaimana sesungguhnya ide ide berkembang yang dikemukakan para pengubah uud berkenaan dengan pemilihan umum, terutama pemilihan umum anggota legislatif dan pemilihan umum presiden dan wakil presiden. penelusuran kembali diperlukan karena putusan mahkamah konstitusi nomor puu xi yang menyatakan pemilu serentak konstitusional lebih menekankan pada pendapat yang pada pokoknya pelaksanaan pemilihan umum serentak terdapat (lima) kotak suara, yang lebih dikenal dengan pemilihan umum lima kotak : bahwa setelah menelusuri kembali secara saksama risalah perubahan uud mulai tahun hingga perihal ide ide yang dikemukakan dan berkembang selama pembahasan perubahan uud mahkamah menemukan fakta sebagai berikut: pertama, bahwa pada pembukaan rapat ke sesi kedua panitia ad hoc pah) iii badan pekerja bp) majelis permusyawaratan rakyat mpr), tanggal oktober dalam kapasitas sebagai pimpinan rapat, slamet effendy yusuf menginventarisasi usulan yang masuk terkait dengan rencana perubahan uud slamet effendy yusuf mencatat ada tiga alternatif usulan, yaitu: presiden dan wakil presiden dipilih oleh mpr dengan suara terbanyak, presiden dan wakil presiden dipilih langsung oleh rakyat melalui pemilihan umum, dan presiden dan wakil presiden dipilih oleh mpr dengan suara terbanyak sesuai dengan hasilim. kedua, bahwa berbarengan dengan menguatnya ide atau gagasan untuk memilih presiden dan wakil presiden secara langsung, dalam rapat ke pah mpr, tanggal juni gagasan penyelenggaraan pemilu secara serentak telah muncul. terkait dengan hal ini, a.m. lutfi, juru bicara reformasi mengusulkan bab dengan judul pemilihan umum yang terdiri dari lima yang pada nya menyatakan: pemilihan umum dilakukan secara bersamaan seluruh indonesia, serentak (vide naskah komprehensif perubahan undang undang dasar negara republik indonesia tahun buku hlm. sementara itu, hobbs sinaga, juru bicara f pdip menyampaikan usul berkaitan dengan rumusan bab dan perihal pemilihan umum. dari delapan yang diusulkan, satu antaranya terkait dengan tata cara pelaksanaannya berkaitan dengan yaitu: untuk pelaksanaan kedaulatan rakyat dilakukan pemilihan umum yang jujur, adil, langsung, umum, bebas, dan rahasia, serentak seluruh wilayah republik indonesia untuk memilih anggota dpr, dprd, dan dpd (vide naskah komprehensif perubahan undang undang dasar negara republik indonesia tahun buku hlm. begitu pula f kb, mengusulkan agar pemilu dilakukan secara serentak secara nasional maupun yang bersifat lokal, sebagai berikut: pertama, menyangkut wilayah dari pemilu. bahwa adanya pemilihan umum yang dilaksanakan pada tingkat nasional atau dilakukan secara serentakketiga, menyangkut prinsip pelaksanaan pemilu secara serentak yang bersifat nasional maupun yang bersifat lokal dilaksanakan dengan prinsip jujur, adil, langsung, umum, bebas, rahasiatiga, bahwa berkenaan dengan usulan usulan serentak tersebut, juru bicara f pbb, hamdan zelda secara implisit berupaya untuk memisahkan jadwal penyelenggaraan pemilu tersebut dengan mempertegas pembedaan macam macam pemilu sebagai berikut: pertanyaannya, apakah semua pemilihan ini, namanya pemilihan umum yang harus dilaksanakan satu sekali dalam setahun serentak seluruh indonesia. tentunya tidak mungkin lah seluruh pemilihan yang tadinya ada dalam bab bab yang lain, dilakukan satu kali dan sekaligus dan serentak seluruh indonesia karena berbagai macam pemilihan itu. oleh karena itu, pemilihan umum ini sangat berkaitan dengan masa jabatan dari pejabat yang akan dipilih. oleh karena itu, belum tentu seluruh pemilihan ini dilakukan sekaligus akan tetapi tergantung kepada berakhirnya masa jabatan atas jabatan yang akan kita pilih itu. jadi, bisa jadi ada beberapa kali pemilihan dalam lima tahun itu. ada pemilihan langsung gubernur, ada pemilihan langsung walikota, ada pemilihan dpr pusat yang mungkin bisa berbeda:mpat, bahwa perdebatan perdebatan sekitar ide yang berkembang perihal pemilihan umum tersebut berujung dengan diumumkannya draf uudsecara serentak seluruh negara kesatuan republik indonesia. draf tersebut dibahas dalam rapat sinkronisasi pah mpr tanggal juli dalam hal ini, slamet effendy yusuf, wakil ketua pah mpr sekaligus pimpinan rapat, bertanya kepada forum ihwal frasa secara serentak dalam draf tersebut. mempertanyakan apakah penyelenggaraan pemilu pada saat dpr dipilih berarti secara serentak, dpd secara serentak serta dprd secara serentak atau dpr, dpd, dan dprd secara serentak? menanggapi pertanyaan slamet effendy yusuf, hamdan zelda meminta agar frasa secara serentak dihapuskan saja, saya usul mengenai ini, dalam pemilihan itu kita ingatkan saja dengan pertimbangan bahwa biarlah kita atur apakah ini nanti bisa dilaksanakan secara serentak seluruh indonesia yang dipilih itu ataukah tidak, nanti kita atur saja dalam undang undang otonomi daerah atau dalam undang undang (vide naskah komprehensif perubahan undang undang dasar negara republik indonesia tahun buku hlm usulan yang disampaikan hamdan zelda langsung ditindaklanjuti pimpinan rapat dengan mengundang peserta rapat untuk menyetujui secara aklamasi. pada saat itu, peserta rapat menyambut ajakan itu dengan kata: setuju (vide naskah komprehensif perubahan undang undang dasar negara republik indonesia tahun buku hlm kelima, bahwa dalam rapat komisi sidang tahunan mpr, pada tanggal november anggota f kki, tete hid mempertanyakan ihwal alasan memasukkan pemilihan presiden dan wakil presiden dalam pengertian general election, pimpinan rapat dan sekaligus wakil ketua pah mpr, slamet effendy yusuf menjelaskan sebagai berikut: sehingga digambarkan nanti ada lima kotak. jadi kotaklm. terkait dengan jawaban slamet effendy yusuf tersebut, l.t. soeharto dari f kki menginginkan disahkannya pemilihan umum dengan pemilihan presiden dan wakil presiden, yang pada intinya menyatakan: kemudian menyangkut pemilihan umum, yaitu kami tetap menginginkan supaya pemilihan presiden dan pemilihan umum itu dipisahkan. kemudian pemilihan presiden itu dapat diikuti juga pemilihan gubernur, bupati, dan walikota (vide naskah komprehensif perubahan undang undang dasar negara republik indonesia tahun buku hlm. 606j, sementara itu, dari f kb, ali masyhur musa mengajukan usulan alternatif, sebagai berikut: . seyogianya memang pemilihan presiden dan wakil presiden dalam pasangan itu waktunya berbeda dengan pemilihan umum untuk memilih dpr, dpd, dan dprd. jadi, misalkan pemilihan umum untuk memilih para wakil rakyat semua tingkatan. wakil rakyat itu publik mengatakan dpr, dprd. apabila dpd sudah masuk wakil rakyat maka juga masuk dpd. . berkaitan dengan apakah pemilihan presiden dan wakil presiden sebagai rumpun pemilihan eksekutif, dibuat bab tersendiri yang situ ada presiden, gubernur, bupati, walikota, dan sebagainya yang dipilih langsung oleh rakyat, maka bisa juga dibuat sebuah bab tersendiritanggapan agak berbeda dikemukakan nadi ahmad, dari f pbb, yang intinya menghendaki pemilihan kepala daerah sebagai bagian dari pemilu. terkait dengan penyelenggaraan pemilihan umum, nadi ahmad menyatakan: kemudian yang idealnya untuk dprd, itu bersama sama pemilihannya dengan gubernur dan bupati. dalam mengenai pemilihan umum belum tercantum masalah pemilihan gubernur dan pemilihan bupati. saya kira kalau presiden saja dipilih langsung, apalagi gubernur dan bupati (nam, bahwa melacak perdebatan selama perubahan uud terdapat banyak pandangan dan perdebatan perihal keserentakan pemilihan umum. dalam hal ini, adalah benar penyelenggaraan pemilu serentak lima kotak menjadi salah satu gagasan yang muncul dari pengubah uud namun gagasan tersebut bukanlah satu satunya yang berkembang ketika perubahan uud berdasarkan penelusuran rekaman pembahasan atau risalah perubahan uud membuktikan terdapat banyak varian pemikiran perihal keserentakan penyelenggaraan pemilihan umum. bahkan, para pengubah uud sama sekali tidak membedakan rezim pemilihan. antara varian tersebut, yaitu: pemilihan umum, baik pemilihan anggota legislatif maupun pemilihan presiden dan wakil presiden, dilakukan secara bersamaan atau serentak seluruh indonesia: pemilihan umum serentak hanya untuk memilih anggota dpr, dprd, dan dpd dilaksanakan seluruh wilayah republik indonesia, pemilihan umum serentak secara nasional maupun serentak yang bersifat lokal, pemilihan umum serentak sesuai dengan berakhirnya masa jabatan yang akan dipilih, sehingga serentak dapat dilakukan beberapa kali dalam lima tahun itu, termasuk memilih langsung gubernur dan bupati walikota, pemilihan umum serentak, namun penyelenggaraan keserentakannya diatur dengan undang undang, penyelenggaraan pemilihan presiden dan pemilihan umum dipisahkan. kemudian pemilihan presiden dapat diikuti juga dengan pemilihan gubernur, bupati, dan walikota, dan pemilihan presiden dan wakil presiden waktunya berbeda dengan pemilihan umum untuk memilih dpr, dpd, dan dprd. sementara itu, pemilihan rumpun eksekutif: presiden dan wakil presiden, gubernur, bupati, walikota, dan sebagainya dipilih langsung oleh rakyat: ketujuh, bahwa dengan uraian atas, pertimbangan hukum dalam putusan mahkamah konstitusi nomor puu xi yang menyatakan pemilu serentak adalah konstitusional merupakan pertimbangan yang memiliki dasar yang kuat pada saat pembahasan perubahan uud namun demikian, pemilu serentak lima kotak sebagai model penyelenggaraan pemilu serentak yang dikehendaki oleh uud bukanlah satu satunya gagasan yang berkembang dan diperdebatkan selama perubahan uud sebab, pengubah uud tidak begitu mempersoalkan apakah penyelenggaraan pemilu anggota dpr, dpd, presiden dan wakil presiden, dan anggota dprd dilaksanakan serentak semuanya, serentak sebagian, digabungkan semua atau dipisah pisah, sepanjang pilihan yang tersedia bermuara kepada penguatan sistem pemerintahan presidensial, pilihan pelaksanaan pemilu serentak yang demikian adalah tetap konstitusional: i3. bahwa sesuai dengan pertimbangan sepanjang pilihan yang tersedia bermuara pada penguatan sistem pemerintahan presidensial atas, selanjutnya mahkamah akan mempertimbangkan model penyelenggaraan pemilu serentak yang dapat memperkuat sistem pemerintahan presidensial sesuai dengan kesepakatan para pengubah uud kerangka dasar untuk memperkuat sistem pemerintahan presidensial dalam desain pemilu serentak pun telah diuraikan dan dipertimbangkan dalam sub pertama paragraf putusan mahkamah konstitusi nomor puu xi yang mengaitkannya dengan pilihan pengubah uud untuk memperkuat sistem pemerintahan presidensial yang antara lain menyatakanbahwa selain pertimbangan dalam putusan tersebut, penyederhanaan partai politik merupakan salah satu cara memperkuat sistem pemerintahan presidensial. bagi negara negara yang sistem pemerintahan presidensialnya dibangun dengan sistem kepartaian majemuk (multipartai) yang tidak sederhana, penyederhanaan partai politik menjadi suatu keniscayaan. terkait dengan strategi penyederhanaan partai politik dalam sistem pemerintahan presidensial indonesia, pertimbangan hukum sub paragraf angka putusan mahkamah konstitusi nomor puu xv bertanggal januari antaranya menyatakan: .bahwa apabila dikaitkan pertimbangan putusan mahkamah konstitusi nomor puu xi dengan pertimbangan putusan mahkamah konstitusi nomor puu xvihan umumpemegang kekuasaan legislatif. kondisi yang dikemukakan scott mainwaring tersebut dapat teropong dari praktik pemerintahan pasca pemilu ketika itu, susilo bambang yudhoyono terpilih sebagai presiden yang hanya didukung modal awal (tujuh) persen suara partai demokrat hasil pemilihan umum anggota dpr tahun yang dilaksanakan lebih awal dan terpisah dengan pemilihan umum presiden dan wakil presiden. karena fakta tersebut, untuk memperbesar dukungan politik dpr, presiden susilo bambang yudhoyono memilih langkah yang lazimnya terjadi dalam praktik sistem pemerintahan presidensial sebagai minority president, yaitu merangkul (enam) partai politik luar partai demokrat, bahwa perbedaan dukungan antara partai politik yang meraih kursi terbanyak lembaga perwakilan dengan minority president, selain melakukan desain seperti memperberat dan memperketat persyaratan bagi partai politik menjadi peserta pemilihan umum sebagaimana telah dipertimbangkan dalam putusan mahkamah konstitusi nomor puu xv atas, mengatur keserentakan pelaksanaan pemilihan umum anggota legislatif dengan pemilihan umum presiden dan wakil presiden menjadi upaya strategis lainnya dalam memperkuat sistem pemerintahan presidensialdalam hal ini, matt golden menyatakan: presidential elections are commonly thought influence legislative fragmentation through cocktails effect where the fortunes electoral parties are tied the fate their party's presidential candidate. the presidency nearly always the most important electoral prize presidential regime. result, presidential candidates become the focus for the vast majority national media attention and campaign contributions. this aspect presidential campaigns generates incentives for legislative candidates organize their campaigns around their party's presidential candidate the hope benefiting from his her organizational, financial, and media advantages. bahwa merujuk pandangan tersebut, pelaksanaan pemilihan umum serentak antara pemilihan presiden dan wakil presiden dengan pemilihan anggota legislatif tidak terlepas dari penilaian ihwal pemilihan presiden dan wakil presiden dianggap memengaruhi pemilihan legislatif melalui cocktails effect karena nasib partai politik terkait dengan nasib calon presiden partai mereka. dengan efek yang ditimbulkan tersebut, dukungan terhadap calon presiden cenderung memberikan keuntungan bagi kandidat legislatif karena pemilih cenderung akan memilih calon anggota legislatif yang berasal dari partai politik yang sama dengan calon presiden atau partai politik pendukung calon presiden. terkait dengan efek tersebut, david samuel menyatakan bahwa coastal effects dimaknai sebagai the ability candidate the top the ticket carry into office.his party's candidates the same ticket . pendapat david samuel hendak menegaskan satu hal penting, yaitu kemampuan yang dimiliki calon presiden akan memberikan keuntungan bagi calon anggota legislatif dari partai politik yang sama dengan calon presiden atau dari partai politik yang memberikan dukungan kepada calon presiden yang sama. dengan menggunakan pendapat tersebut, efek pemilihan umum anggota legislatif yang diselenggarakan serentak dengan pemilihan presiden dan wakil presiden, pemilih cenderung untuk memilih partai politik calon presiden wakil presiden atau partai politik pendukung calon presiden wakil presiden. bahwa terkait dengan pandangan atas, secara doktrin pemilihan umum serentak merupakan solusi mengatasi keterbelahan hubungan antara pemegang kekuasaan eksekutif dan pemegang kekuasaan legislatif. pemilu serentak adalah pemilihan umum anggota legislatif dan pemilihan umum presiden wakil presiden yang diselenggarakan dalam waktu yang bersamaan. karena itu, sebagaimana hasil kajian mark plane dkk. menunjukkan, pemilihan umum serentak tidak hanya berhasil menyederhanakan sistem kepartaian lembaga perwakilan, tetapi juga berkecenderungan terbentuknya pemerintahan kongruen karena pemilih yang memilih presiden dari partai politik atau didukung oleh partai politik tertentu akan memiliki kecenderungan memilih anggota legislatif dari partai politik presiden atau partai politik yang mendukung presiden, konstitusional, karena memang mahkamah konstitusi satu satunya lembaga yang berwenang untuk memberikan tafsir terhadap sebuah ketentuan norma hukum dan menilai konstitusioalitasnya dengan konstitusi, bahwa untuk mengantisipasi pembahasan undang undang tentang pemilu yang bisa saja dibahas oleh dpr bersama dengan presiden periode diawal masa pemerintahan, serta menghindari terjadinya perubahan perubahan norma ditengah tahapan pelaksanaan pemilu, menjadi sangat penting untuk memberikan batasan konstitusional tentang sistem pemilu serentak segerabahwa setelah menelusuri original intent dan sejumlah doktrin yang didukung pengalaman empirik, selanjutnya mahkamah akan menelusuri kembali makna pemilihan umum serentak dalam putusan mahkamah konstitusi nomor puu xi dalam batas penalaran yang wajar, putusan mahkamah konstitusi guo dapat dikatakan mengubah sikap mahkamah terhadap putusan mahkamah konstitusi nomor puu vi bertanggal februari yang pada pokoknya menyatakan pemilihan umum anggota lembaga perwakilan yang dilaksanakan lebih dulu dari pemilihan presiden dan wakil presiden sebagai sesuatu yang konstitusional. karena pertimbangan hukum mahkamah dalam putusan nomor puu vi tersebut, pemilihan umum dan pemilihan umum tetap diselenggarakan seperti pemilihan umum yaitu pemilihan umum anggota lembaga perwakilan dpr, dpd, dan dprd) diselenggarakan lebih dulu dibandingkan pemilihan umum presiden dan wakil presiden, bahwa dalam putusan mahkamah konstitusi nomor puu xi praktik yang telah berlangsung sejak pemilihan umum tersebut diubah begitu rupa. dengan perubahan ini, pelaksanaan pemilihan umum yang konstitusional adalah tidak lagi dengan memisahkan penyelenggaraan pemilihan umum anggota legislatif dengan pemilihan umum presiden dan wakil presiden.. berkenaan dengan kemungkinan untuk mengubah sikap atau pendirian dari putusan sebelumnya, misalnya, dalam pertimbangan hukum putusan mahkamah konstitusi nomor puu xvii mahkamahsebagaimana dikemukakan dalam paragraf putusan mahkamah konstitusi nomor puu xi pertimbangan mendasar yang menyebabkan mahkamah mengubah pendirian dari putusan mahkamah konstitusi nomor puu vi dikarenakan (empat): bahwa sebagaimana diuraikan dalam sub paragraf atas, sekalipun terdapat empat alasan yang menyebabkan berubahnya pendirian mahkamah dari putusan mahkamah konstitusi nomor puu vi dapat dikatakan inti atau substansi dari alasan alasan tersebut lebih bertumpu pada upaya penguatan sistem pemerintahan presidensial sebagai sistem pemerintahan yang disepakati dalam perubahan uud sebagaimana diuraikan pula dalam pertimbangan hukum sub paragraf guo, pilihan atau desain waktu penyelenggaraan pemilihan umum guna memilih anggota legislatif dengan pemilihan umum presiden dan wakil presiden menjadi titik krusial dalam rancang bangun penguatan sistem pemerintahan presidensial, bahwa dalam konteks rancang bangun tersebut, persoalan mendasar yang harus dikemukakan, bagaimana sesungguhnya desain waktu penyelenggaraan pemilihan umum untuk memilih anggota legislatif dengan pemilihan umum untuk memilih presiden dan wakil presiden. terkait dengan persoalan tersebut, sekalipun putusan mahkamah konstitusi nomor puu x1 telah menyatakan bahwa penyelenggaraan pemilihan umum yang konstitusional adalah pemilihan umum anggota legislatif diselenggarakan serentak dengan pemilihan umum presiden dan wakil presiden, namun putusan guo belum begitu tegas menentukan desain atau waktu keserentakan dimaksud. bahkan, meski menggunakan original intent pemilu serentak lima kotak, apabila dibaca secara saksama kalimat demi kalimat terutama pertimbangan hukum halaman putusan mahkamah konstitusi nomor puu xi hanya sekali menyebut pemilihan umum serentak yang(hlm. sementara itu, penyebutan pemilihan umum serentak sebagai pemilihan presiden dan wakil presiden diselenggarakan serentak dengan pemilihan anggota lembaga perwakilan disebut sebanyak (delapan) kali. tidak hanya itu, ketika menggunakan penafsiran sistematis,sebagaimana pemaknaan dan uud yang hanya disebut satu kali dalam putusan guo, penyebutan itupun muncul saat menjelaskan konteks pemilu serentak lima kotak sebagai salah satu original intent dalam perubahan uud i3. menimbang bahwa merujuk pada pertimbangan atas, sebagai bagian dari penguatan sistem pemerintahan presidensial, pemilihan umum serentak masih terbuka kemungkinan ditinjau dan ditata kembali. peninjauan dan penataan demikian dapat dilakukan sepanjang tidak mengubah prinsip dasar keserentakan pemilihan umum dalam praktik sistem pemerintahan presidensial, yaitu(yaitu dpr dan dpd) dengan pemilihan presiden dan wakil presiden. pertimbangan demikian, baik secara doktrin maupun praktik, didasarkan pada basis argumentasi bahwa keserentakan pemilihan umum untuk memilih anggota lembaga perwakilan rakyat tingkat pusat dengan pemilihan umum presiden dan wakil presiden merupakan konsekuensi logis dari upaya penguatan sistem pemerintahan presidensiali3. menimbang bahwa setelah mempertimbangkan beberapa persoalan mendasar sebagaimana dituangkan dalam paragraf dan paragraf atas, perihal dalil pemohon pemaknaan sepanjang frasa pemungutan suara dilaksanakan secara serentak dalam dan bertentangan dengan uud: i3 menimbang bahwa dengan telah dinyatakan bahwaoleh karena itu, dalil pemohon berkenaan serta dan ini pun adalah tidak beralasan menurut hukum, i3februari, tahun dua ribu dua puluh, dan hari selasa, tanggal sebelas, bulan febrdaniel music folk arief hid ttd. suhartono panitera pengganti, ttd. wisma silalahi mm) panitera jin. medan merdeka barat jakarta pusat mujahidin nip telp: fax: pnomor tahun tentang perubahdilaksanakan setiap (lima) tahun sekali secara serentak seluruh wilayah republik indonesiamenyatakakta pendirian prelude: bukti fotokopi survei pasca pemilu pemilu serentak dan konsolidasi demokrasi indonesia, bukti fotokopi identitas direktur eksekutif prelude. selain itu, pemohon mengajukan (dua) orang ahli bernama khairul fahmi dan didik supriyanto, yang memberikan keterangan tertulis yang diterima kepaniteraan tanggal januari dan keterangan lisan bawah sumpah dalam sidang tanggal januari yang mengemukakan hal hal sebagai berikut: khairul fahmi setelah menyelenggarakan pemilu yang dilaksanakan secara serentak untuk memilih presiden dan wakil presiden, anggota dpr, anggota dpd, anggota dprd provinsi, dan anggota dprd kabupaten kota, dapat diketahui bahwa pemilu secara serentak dengan lima kota memiliki berbagai persoalan yang cukup serius, sehingga membutuhkan evaluasi. persoalan tersebut tidak saja terkait manajemen dan teknis pelaksanaan, melainkan juga berhubungan dengan substansi pemilu, yaitu kemurnian hak pilih warga negara sebagai wujud konkrit kedaulatan rakyat yang ditegaskan dalam uud jika dirunut belakang, desain pelaksanaan pemilu serentak merupakan tindak lanjut putusan nomor puu xi dalam putusan pengujian nomor tahun tersebut, menegaskan bahwa penyelenggaraan pilpres yang tidak bersamaan dengan penyelenggaraan anggota legislatif adalah bertentangan dengan uud putusan itu didasarkan atas tiga pertimbangan pokok, yaitu kaitan antara sistem pemilihan dan sistem pemerintahan presidensial, original intent pembentukan uud efektifitas dan efisiensi penyelenggaraan pemilu, serta hak memilih warga negara secara cerdas. ketika putusan tersebut dibacakan pada januari pada umumnya para pemikir hukum tata negara dan pakar ilmu politik mendukung putusan dimaksud. kuatnya dukungan bahkan ditandai dengan adanya pihak yang menyayangkan kenapa putusan tersebut agak terlambat dibacakan, mana apabila diputuskan lebih awal, pemilu serentak pertama tentu akan dapat dilaksanakan pada tahun dari pengalaman tersebut, ahli hendak menegaskan adalah pendirian mengenai pemilu serentak ketika itu sesungguhnya mendapatkan dukungan luas dari kalangan pemikir hukum tata negara, pakar politik, bahkan juga publik. dari tiga alasan pokok yang dipertimbangkan dalam putusan tersebut, argumentasi yang paling mendapatkan dukungan adalah alasan keterkaitan desain sistem pemilu dengan sistem pemerintahan presidensial. mana, desain keserentakan pilpres dengan pemilu legislatif akan berkontribusi untuk memperkuat sistem pemerintahan presidensial yang dikehendaki oleh konstitusi sendiri. adapun pertimbangan terkait original intent uud justru mendapat kritikan dari sebagian pemikir hukum tata negara dan ilmu politik kala itu. alasannya, menyerentakkan pilpres dengan pemilu seluruh anggota legislatif, baik pusat maupun daerah akan menyebabkan beratnya beban penyelenggaraan dan juga akan menyebabkan pemilih tidak dapat memberikan hak suaranya secara rasional. kritikan ini ternyata memang menjadi kenyataan dalam pemilu serentak mana penyelenggara menanggung beban manajemen penyelenggaraan yang berat, sehingga muncul persoalan seperti tidak begitu sikapnya logistik pemilu, banyaknya surat suara yang tidak sah, dan yang lebih berat adalah meninggalnya lebih dari orang penyelenggara pemilu tingkat bawah. terlepas adanya laporan dari kementerian kesehatan bahwa faktor yang menyebabkan banyaknya petugas yang meninggal adalah karena stroke, gagal jantung dan alasan kesehatan lainnya, namun beban kerja penyelenggaraan pemilu ikut berkontribusi terhadap munculnya masalah tersebut. apabila dua pertimbangan pokok mahkamah ketika mengabulkan pengujian nomor tahun tersebut dianalisa lebih jauh, tentunya kita bisa memahami bahwa putusan menyerentakkan pilpres dengan pemilu legislatif merupakan putusan yang sudah tepat dari aspek bagaimana mengawal pemurnian dan penguatan sistem presidensial. hanya saja, dari aspek manajemen penyelenggaraan dan upaya menjaga kemurnian hak pilih dalam pemilu, desain keserentakan yang diatasi'kan memang memiliki masalah tersendiri. ketika desain keserentakan pemilu harus dievaluasi, maka desain waktu penyelenggaraan pemilu tetap harus berada dalam kerangka memperkuat sistem presidensial. pada saat yang sama, juga harus mempertimbangkan aspek manajemen penyelenggaraan dan kemudahan pemilih dalam menentukan pilihannya secara rasional. dengan demikian, evaluasi keserentakan pemilu tidak harus dijawab dengan kembali pada desain waktu penyelenggaraan yang diterapkan sebelumnya. sebab, desain tersebut jelas tidak memiliki konstribusi lebih untuk penguatan sistem presidensial. berdasarkan kerangka pikir demikian, maka keserentakan pilpres dengan pemilu anggota dpr dan dpd seharusnya tetap dipertahankan. sebab, keserentakan itulah yang secara nyata berdampak terhadap penguatan sistem presidensial sebagaimana dimaksud dalam putusan nomor puu x1 lagi pula, mekanisme check and balances yang diharapkan terjadi adalah antara kekuasaan pemerintahan negara yang dipegang presiden dengan kekuasaan legislatif yang dipegang dpr. adapun keserentakan pilpres dengan pemilu anggota dprd provinsi dan dprd kabupaten kota hampir tidak memiliki dampak terhadap perimbangan kekuasaan presiden dengan lembaga legislatif. sebab, hubungan kekuasaan presiden dengan kekuasaan dprd bukanlah hubungan yang bersifat horizontal, melainkan vertikal. oleh karena itu, alasan penguatan sistem presidensial dengan menyerentakkan pilpres dengan pemilu anggota dprd sesungguhnya tidaklah relevan. hal ini secara jelas juga dapat dibaca dalam pertimbangan dalam putusan nomor puu x1 mana penguatan sistem pemerintahan yang dimaksud adalah hubungan kekuasaan presiden dengan dpr, dan sama sekali tidak membahas dprd. apabila desain keserentakan yang akan berdampak terhadap rancang bangun sistem pemerintahan menurut uud hanyalah keserentakan antara pilpres dan pemilu anggota dpr dan dpd, maka sudah seyogianya pilpres tidak diserentakkan dengan pemilu anggota dprd provinsi dan dprd kabupaten kota. pendirian yang demikian tentunya akan berdampak terhadap pokok pertimbangan kedua yang dikemukakan dalam putusan nomor puu x1 yaitu mengenai original intent uud terlepas dari pilihan metode penafsiran yang digunakan ketika itu, yang pasti desain kerentanan pemilu yang menyerentakkan pilpres dengan pemilu seluruh anggota legislatif (pusat dan daerah dan sistem proporsional terbuka) ternyata memiliki masalah. masalah tersebut tidak saja terkait manajemen penyelenggaraan, melainkan juga relevansinya dengan sistem pemerintahan, dan kemurnian hak pilih sebagai bagian dari hak konstitusional warga negara yang mesti dilindungi. ketika desain keserentakan yang ada berdampak terhadap tidak optimalnya pelaksanaan hak pilih dan tidak terjaminnya proses penyelenggaraan pemilu sesuai asas jujur dan adil, maka realitas tersebut tentunya patut menjadi dasar bagi mahkamah untuk memperbaiki dan atau mungkin menyempurnakan pendiriannya terkait desain keserentakan pemilu, khususnya pendirian yang didasarkan pada original intent uud pertimbangan agar hak pilih dapat dilaksanakan sesuai prinsip pemilu yang jujur dan adil uud tentunya harus lebih diutamakan dibandingkan pertimbangan original intent norma dimaksud. pemenuhan standar penyelenggaraan pemilu yang mampu menjamin hak pilih warga negara diberikan secara rasional dalam pemilu yang jujur dan adil tersebut secara tidak langsung juga akan memperkuat sistem presidensial. hal mana, kesempatan warga negara untuk mengenal kandidat secara baik dan menentukan pilihan secara logis akan turut menentukan kualitas kekuatan politik yang mengisi kekuasaan eksekutif dan legislatif pusat sesuai yang dikehendaki konstitusi. oleh karena itu, koreksi atas desain keserentakan pemilu memang perlu dilakukan, namun sebaiknya cukup dengan merevisi penafsiran atas uud sembari tetap mempertahankan dan memperkuat argumen bahwa desain keserentakan pilpres dan pemilu anggota legislatif adalah untuk memperkuat sistem presidensial yang ada. jika pilpres hanya diserentakkan dengan pemilu anggota dpr dan dpd, lalu bagaimana dengan pemilu anggota dprd provinsi dan dprd kabupaten kota? sebanding dengan desain penyelenggaraan pemilu tingkat nasional yang disandarkan pada kerangka penguatan sistem presidensial, kerangka berpikir desain pemilu anggota dprd propinsi dan dprd kabupaten kota seharusnya juga disesuaikan dengan keberadaan dprd dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. dalam uud ditegaskan bahwa pemerintahan daerah provinsi dan kabupaten kota menjalankan urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. asas otonomi daerah dalam kerangka negara kesatuan sebagaimana ditegaskan dalam uud merupakan kerangka konstitusional dalam mendesain sistem penyelenggaraan pemilu anggota dprd provinsi dan dprd kabupaten kota. dalam kerangka otonomi daerah dimaksud, desain waktu penyelenggaraan pemilu anggota dprd provinsi dan dprd kabupaten kota yang disertakan dengan pemilu anggota dpr, apalagi pilpres justru menyebabkan isu daerah kehilangan tempat dalam pemilu. isu isu pembangunan daerah berbasis prinsip otonomi tidak muncul karena tertutupi oleh agenda nasional yang dibawa dalam pilpres dan pemilu legislatif tingkat nasional. oleh karena itu, jika uud telah menempatkan dprd sebagai bagian dari pemerintahan daerah yang melaksanakan pemerintahan berdasarkan otonomi daerah, maka desain pemilu anggota dprd haruslah pula dalam kerangka memperkuat peran dprd dalam menjalankan otonomi daerah. salah satu cara memperkuat dprd adalah dengan mendesain penyelenggaraan pemilu anggotanya terpisah dari pemilu legislatif dan eksekutif nasional. penguatan otonomi daerah melalui desain ulang penyelenggaraan pemilu anggota dprd tersebut setidaknya akan terjadi dalam pada empat hal penting. pertama, parpol sebagai infrastruktur politik baik tingkat daerah akan memiliki ruang dan kesempatan lebih dalam mengeksplorasi agenda agenda politiknya berbasis daerah otonomi dalam nkri, kedua, warga negara pemegang hak pilih akan mempunyai kesempatan lebih luas dalam mengenali dan memilih berdasarkan agenda politik yang diusung parpol peserta pemilu, baik ketikapemilu nasional maupun pada saat pemilu dprd: ketiga, sistem akuntabilitas politik partai politik akan terbangun berbasis agenda yang diusung setiap level pemilu yang dilaksanakan, termasuk daerah: keempat, penerapan asas pemilu yang jujur dan adil akan lebih mudah dikontrol dibanding jika disertakan seperti desain saat ini. samping untuk memperkuat otonomi daerah, pemisahan pemilu anggota dprd dari pemilu anggota dpr, dpd, dan pilpres juga akan dapat difungsikan sebagai mekanisme evaluasi terhadap kinerja parpol. dalam arti, jika selisih waktu penyelenggaraan pemilu nasional dengan pemilu dprd terpaut paling tidak tahun, maka pemilu anggota dprd akan menjadi ajang evaluasi terhadap parpol parpol yang terpilih dalam pemilu nasional dan begitu juga sebalik. hal tersebut setidaknya akan dapat pula memicu peningkatan kinerja parpol sebagai infrastruktur politik dengan segala peran strategisnya dalam kehidupan demokrasi konstitusional indonesia. dengan konsep pemisahan demikian, apakah pemilu anggota dprd provinsi dan dprd kabupaten kota akan diserentakkan atau dipisah satu sama lain? jawaban atas pertanyaan ini akan sangat bergantung pada desain dan fokus otonomi daerah yang dikehendaki. dalam uud dinyatakan,tersebut, desain otonomi daerah merupakan wewenang pembentuk undang undang untuk menentukannya. oleh karena itu, secara linear, desain waktu penyelenggaraan pemilu anggota dprd provinsi dan dprd kabupaten kota juga menjadi bagian dari wewenang pembentuk undang undang untuk merancangnya. hanya saja, desain tersebut harus diletakkan dalam kerangka memperkuat daerah otonom mana fokus otonomi daerah tersebut diletakkan oleh pembentuk undang undang. pada saat yang sama, juga dengan mempertimbangkan kekhususan yang dimiliki tiap tiap daerah. lebih jauh, pemisahan pemilu anggota dprd provinsi dan dprd kabupaten kota dari pemilu nasional juga menimbulkan pertanyaan terkait pemilihan kepala daerah. apakah pemilu anggota dprd provinsi dan dprd kabupaten kota dilaksanakan serentak dengan pemilu gubernur, bupati, dan walikota? jawaban atas pertanyaan tersebut akan berkaitan langsung dengan sistem pilkada yang akan diterapkan, apakah langsung atau tidak langsung. dalam uud difrasa secara demokratis dalam ketentuan tersebut memberi ruang bagi pembentuk undang undang untuk menentukan sistem pilkada yang akan digunakan, apakah dipilih secara langsung atau tidak langsung. terkait adanya dua pilihan sistem pilkada, bahkan pernah juga menegaskan bahwa pilkada tidak termasuk pemilu sebagaimana dimaksud dalam uud namun ketika dilaksanakan langsung, maka secara materil pilkada adalah pemilihan umum. berdasarkan norma konstitusi tersebut dan juga pendirian dalam sejumlah putusannya, penyelenggaraan pilkada dapat saja dilakukan secara langsung dan dapat pula dilakukan secara tidak langsung. hal ini akan sangat bergantung pada kebijakan hukum pembentuk undang undang. ketika pembentuk undang undang menentukan pilkada dilaksanakan secara langsung, maka untuk memperkuat otonomi daerah, penyelenggaraannya lebih baik diserentakkan dengan pemilu anggota dprd provinsi dan dprd kabupaten kota. lebih jauh, desain yang demikian juga dapat menjadi cara untuk mengefisienkan penyelenggaraan pemilu tingkat daerah. sejalan dengan itu, jika pilkada dilaksanakan secara langsung dan diserentakkan dengan pemilu anggota dprd, maka mekanisme penyelesaian masalah hukum terkait proses dan hasil pemilu anggota juga berlaku untuk pilkada. dalam hal ini, ketika wewenang penyelesaian sengketa hasil pemilu anggota dprd ada pada mk, maka penyelesaian sengketa pilkada pun juga menjadi wewenang mk. oleh karena itu, pendirian sebelumnya yang menyatakan bahwa mahkamah tidak berwenang menyelesaikan sengketa hasil pilkada tentunya juga perlu ditinjau kembali sesuai dengan kebutuhan hukum dan perkembangan desain kepemilikan yang ada. langkah tersebut sangat diperlukan agar kerangka konstitusional penyelenggaraan pemilu dan pilkada berada dalam ruang yang dibangun. sebelum mengakhiri keterangan ini, dari uraian atas ahli berkesimpulan sebagai berikut: desain keserentakan pilpres dengan pemilu anggota legislatif merupakan masalah konstitusional yang menjadi wewenang untuk memutuskan. sebab, desain tersebut berkenaan dengan penguatan sistem presidensial yang diatur uud penguatan otonomi daerah: dan penjaminan negara terhadap kemurnian hak pilih sebagai hak fundamental warga negara. dalam kerangka pikir konstitusional yang demikian, penafsiran original intent haruslah ditinjau ulang dan diiringi dengan penegasan perlunya pemisahan pilpres dan pemilu anggota legislatif tingkat nasional dengan pemilu anggota dprd provinsi dan dprd kabupaten kota. sistem pilkada dan desain penyelenggaraan pemilu anggota dprd provinsi dan dprd kabupaten kota merupakan wewenang pembentuk undang undang untuk menentukannya. hal mana wewenang tersebut harus didasarkan atas agenda penguatan otonomi daerah yang dikehendaki uud hanya saja, ketika pembentuk undang undang menentukan pilkada dilaksanakan secara langsung, maka asas pemilu, desain penyelenggaraan dan lembaga penyelenggaranya pun mesti tunduk pada ketentuan pemilu dalam uud didik supriyanto ahli menyampaikan keterangan ahli dengan dihampiri buku berjudul menata ulang jadwal pilkada menuju pemilu nasional dan pemilu daerah , karya: didik supriyanto, khoirunnisa agustyati, august della, cetakan oktober penerbit yayasan prelude. penguatan presidensialisme melalui pengaturan jadwal pemilu' oleh: didik supriyanto? pendahuluan naskah dibacakan dalam sidang mahkamah konstitusi pada senin, januari sebagai keterangan ahli pemohon perkara nomor puu xvii bersama naskah ini disertakan buku berjudul menata ulang jadwal pilkada: menuju pemilu nasional dan pemilu daerah oleh didik supriyanto, s.i.p., m.ilp., khoirunnisa, dan august della yang diterbitkan oleh prelude pada sebagai pelengkap keterangan tertulis ini. peneliti pemilu, penulis buku buku pemilu, dan kolumnis pemilu media massa. anggota panas pemilu pusat pada pemilu pemantau pilkada pemantau pemilu petugas kpps pemilu dan pengawas pemilu lapangan pilkada dki jakarta mpr menetapkan lima kesepakatan sebelum mengubah konstitusi: pertama, tidak mengubah bagian pembukaan uud kedua, tetap mempertahankan nkri, ketiga, mempertegas sistem pemerintahan presidensial, keempat, meniadakan penjelasan uud dengan mengangkat hal hal yang bersifat normatif dalam dan: kelima, melakukan perubahan dengan cara addendum. kesepakatan pertama, keempat, dan kelima tuntas seiring dengan selesainya empat perubahan uud sedang kesepakatan kedua dan ketiga masih terus mencari formula karena rumusan konstitusi yang terkait dengan kesepakatan kedua dan ketiga masih menimbulkan banyak tafsir. demi mempertegas sistem pemeritahan presidensial, perubahan pertama uud antara lain mengatur: masa jabatan presiden dan hubungan presiden dan dpr perubahan ketiga uud antara lain mengatur: pemilu presiden a): pemilu dpr, dprd, dpd, dan presiden: dan asas pemilu langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil e). perubahan keempat uud mengatur pemilu presiden putaran kedua. sementara untuk mempertahankan nkri dilakukan melalui perubahan kedua uud yang antara lain mengatur: nkri terbagi atas provinsi, provinsi terbagi atas kabupaten kota, setiap provinsi dan kabupaten kota mempunyai pemerintah daerah menurut asas otonomi dan pembantuan, pemerintah provinsi dan kabupaten kota memiliki dprd provinsi dan kabupaten kota, pemerintah provinsi dan kabupaten kota dikepalai gubernur dan bupati walikota: konstitusi yang menunjukkan kuatnya presidensialisme terbatas, sehingga upaya memperkuat presidensialisme mau tidak mau harus dilakukan melalui pemilu sebagai mekanisme politik demokratis untuk menghasilkan pemerintahan. sinilah pokok masalahnya, sebab undang undang pemilu selama ini belum sepenuhnya mengarahkan nya sana. menjadi rumit karena uud juga memilih presidensialisme pada bentuk pemerintahan provinsi dan kabupaten kota. sehingga bagaimana memperkuat dan mengefektifkan presidensialisme pada pemerintahan nasional, provinsi, dan kabupaten kota melalui pemilu adalah tantangan besar undang undang pemilu. dalam sistem pemerintahan parlementer atau parlementerisme, rekayasa pemilu untuk menghasilkan pemerintahan efektif dilakukan dengan mengatur variabel sistem pemilu: besaran daerah pemilihan, metode pencalonan, metode pemberian suara, ambang batas perwakilan, formula perolehan kursi, dan calon terpilih. namun dalam presidensialisme mana terdapat dua jenis pemilu, yaitu pemilu eksekutif dan pemilu legislatif, mengatur jadwal pemilu juga menjadi variabel penting untuk menghasilkan pemerintahan efektif. sejauh mana undang undang pemilu cukup tepat mengatur jadwal pemilu jadi fokus tulisan ini. tulisan ini juga memperhatikan proses pelaksanaan pemilu, khususnya tahapan pemungutan dan penghitungan suara. sebab, pengaturan jadwal pemungutan dan penghitungan memiliki konsekuensi konsekuensi yang harus ditanggung penyelenggara, pemilih, peserta, dan calon. dalam hal ini konstitusi sudah jelas mengatur bahwa pelaksanaan pemungutan dan penghitungan harus berdasar asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. kelemahan presidensialisme dunia ini dikenal tiga sistem pemerintahan: sistem pemerintahan parlementer atau parlementerisme dengan contoh utama inggris, sistem pemerintahan presidensial atau presidensialisme dengan contoh utama amerika serikat, dan: ketiga, sistem pemerintahan campuran, dengan contoh utama perancis. ciri utama presidensialisme adalah: pertama, kepala negara dan kepala pemerintahan dijabat seorang presiden: kedua, presiden bekerja sama dengan parlemen, presiden dan parlemen tidak bisa saling menjatuhkan, ketiga, presiden dan parlemen dipilih melalui pemilu: dan keempat, masa jabatan presiden tetap. linz dan valenzuela menunjukan bahwa parlementerisme lebih stabil daripada presidensialisme yang memiliki periode tetap. dalam kurun terdapat dari pemerintahan presidensial gagal, sedang parlementerisme hanya dari sumber instabilitas presidensialisme adalah kekuasaan yang seimbang antara presiden dan parlemen sehingga sulit mencari penyelesaian jika terjadi konflik. selain kontrol terus menerus, parlemen dapat menghambat kerja presiden melalui kewenangan legislasi dan penganggaran. terdapat tiga faktor penyebab presidensialisme cenderung tidak efektif. pertama, kemunculan fenomena deadlock karena penolakan legislatif kepada eksekutif. kedua, adanya keterpisahan politik sebagai dampak dari mekanisme separation power antara legislatif dan eksekutif sehingga menjadikan hubungan keduanya tidak harmonis. ketiga, terjadinya personalisasi kekuasaan pada presiden dan kekakuan pemerintahan akibat model fixed term. pembangunan demokrasi tidak cukup bertumpu pada stabilitas pemerintahan, lebih dari itu adalah soal efektivitas pemerintahan. sinilah dikenal konsep governability yaitu stabilitas pemerintahan dan kemampuannya memerintah. governability dipengaruhi oleh jumlah partai, polarisasi antarpartai, partisipasi partai dalam pemerintahan, serta hubungan antara mayoritas legislatif dan eksekutif, yaitu divided government atau pemerintahan tidak kongruen dalam presidensialisme, atau kabinet minoritas dalam parlementerisme. yang dimaksud dengan divided government adalah pemerintahan mana presiden bukan berasal dari partai atau koalisi partai yang menguasai mayoritas parlemen. menurut cheibub divided government dapat terjadi karena tiga hal: pertama, jumlah partai politik efektif parlemen terlalu banyak, kedua, tidak menggunakan sistem pemilu mayoritarian dalam memilih parlemen, dan, ketiga, pemilu parlemen dan pemilu presiden tidak dilaksanakan dalam waktu yang bersamaan. florida menyebut waktu penyelenggaraan pemilu parlemen dan presiden sebagai faktor utama penyebab terjadinya divided government. pemerintahan terbelah terjadi ketika anggota legislatif dan pejabat eksekutif dipilih pada waktu yang berbeda dan atau cara yang tidak sama. jadi bukan penggunaan sistem pemilu mayoritarian yang menghasilkan dipantai atau sistem pemilu proporsional yang menghasilkan multipartai parlemen yang menjadi faktor terjadinya divided government, tetapi lebih pada perbedaan waktu penyelenggaraan pemilu legislatif dan pemilu presiden. pemilu serentak sebagai solusi lijphart meyakini, pemilu serentak (concurrent election) merupakan solusi untuk mengatasi divided government. pemilu serentak adalah pemilu parlemen dan pemilu presiden yang diselenggarakan bersama dalam satu hari pemilihan. kajian plane dkk. menunjukkan, pemilu serentak tidak hanya berhasil menyederhanakan sistem kepartaian parlemen, tetapi juga berkecenderungan membentuk pemerintahan kongruen, mana presiden terpilih berasal dari partai atau koalisi partai yang menguasai mayoritas parlemen. sini terdapat dua faktor penyebab: terbentuknya koalisi sebelum pemilu dan terjadinya coastal effect. pemilu serentak mendorong terbentuknya pemerintahan kongruen karena partai partai terpaksa menggalang koalisi lebih dini sebelum pemilu. pemilu serentak menimbulkan coastal effect yaitu kecenderungan pemilihan presiden dan keterpilihannya berpengaruh terhadap pemilihan dan keterpilihan anggota parlemen. jelasnya, keterpilihan calon presiden mempengaruhi keterpilihan calon anggota parlemen dari partai atau koalisi partai yang mengajukan calon presiden dalam pemilu serentak, pemilih akan memilih presiden sekaligus partai atau koalisi partai pendukung presiden. pemilih merasa memilih presiden lebih penting daripada memilih anggota parlemen. pemerintahan tidak efektif dan terbelah pemisahan pemilu presiden dari pemilu legislatif menghasilkan pemerintahan tidak efektif terbukti dari hasil pemilu presiden pasangan sby kalla meraih suara dalam pemilu presiden putaran kedua dan mendapat dukungan koalisi partai yang menguasai kursi dpr. namun sepanjang lima tahun pemerintahan berjalan tidak efektif: sering gonta ganti kabinet dan penolakan rancangan kebijakan oleh dpr dengan contoh utama subsidi bbm. ketidakefektifan pemerintahan juga terjadi dari hasil pemilu presiden meski sby boediono meraih suara dalam satu putaran dan didukung koalisi partai yang menguasai kursi dpr, pemerintahan tidak efektif. sepanjang tahun pertama, pemerintahan sby boediono dihantam skandal bank century yang menyebabkan polarisasi dukungan partai dpr. gonta ganti kabinet terjadi, demikian juga dengan penolakan rancangan kebijakan. mengapa pemerintahan sby kalla dan sby boediono tidak efektif meski koalisi partai pendukung menguasai mayoritas dpr tidak? ada empat faktor yang harus diperhatikan: ketiadaan partai besar, ketidaksepakatan platform politik, waktu pembentukan koalisi pendek, dan proses pembentukan koalisi bertahap. menurut gallagher dkk. partai besar adalah partai yang menguasai sedikitnya kursi parlemen. dengan penguasaan sebesar itu, partai bisa mengendalikan kawan koalisi dan mendikte lawan. partai golkar yang menang dalam pemilu hanya merebut kursi dpr, sedang partai demokrat yang menang dalam pemilu hanya menduduki kursi dpr. meski tidak ada perbedaan ideologi antara partai koalisi pendukung sby kalla dan sby boediono, namun mereka tidak memiliki platform politik bersama. mereka menerima begitu saja visi, misi, dan program yang disusun tim kampanye. akibatnya gonta ganti anggota kabinet itu tak terhindarkan karena partai sekadar menyodorkan kader tanpa melihat platform. demi melancarkan rebutan kursi kabinet, partai menggunakan dpr sebagai arena manner politik. pada pemilu dan pemilu jarak pemilu legislatif dengan pemilu presiden dua bulan. pembentukan koalisi pengusung calon presiden, baru dilakukan setelah pemilu legislatif: pertama, undang undang mengatur, partai atau koalisi partai bisa mengajukan calon apabila memiliki kursi dpr atau suara, kedua, perolehan suara atau kursi pemilu legislatif jadi daya tawar berkoalisi: ketiga, partai memiliki harapan mendapatkan suara dan kursi lebih besar dalam pemilu legislatif. akibatnya, proses pembentukan koalisi terburu buru sehingga tak mungkin terbentuk koalisi solid. pemilu presiden yang diselenggarakan dua bulan setelah pemilu legislatif, menyebabkan proses pembentukan koalisi bertahap: pertama, partai tergabung setelah pemilu legislatif dan sebelum pemilu presiden, kedua, partai tergabung setelah pemilu presiden putaran pertama, dan, ketiga, partai tergabung setelah pemilu presiden. inilah sumber kerapuhan koalisi: satu pihak partai partai yang lebih awal berkoalisi menuntut kursi kabinet lebih banyak karena merasa telah bekerja keras meraih suara, lain pihak, partai terakhir bergabung karena memiliki kursi terbanyak, juga menuntut lebih banyak kursi kabinet. apabila penyelenggaraan pemilu presiden yang terpisah dari pemilu legislatif pada pemilu dan pemilu menghasilkan pemerintahan sby kalla dan sby boediono) tidak efektif, pemisahan pemilu presiden dari pemilu legislatif pada pemilu menghasilkan pemerintahan terbelah. pasangan jokowi kalla yang memenangi pemilu presiden didukung oleh koalisi partai yang hanya menguasai kursi dpr hasil pemilu legislatif sebelumnya. pemerintahan pun nyaris lumpuh sepanjang tahun akibat pertikaian dpr. koalisi partai oposisi yang menguasai mayoritas dpr menolak berkompromi dengan koalisi partai pendukung pemerintah dalam memperebutkan kursi pimpinan dpr dan mpr. pemerintahan jokowi kalla pun tidak bisa mengajukan rancangan kebijakan karena dpr dilanda kemelut internal. situasi baru berubah ketika jokowi kalla menarik partai oposisi untuk bergabung dengan koalisi dengan kompensasi mendapat kursi kabinet sehingga koalisi partai pendukung pemerintahan jokowi kalla menguasai mayoritas dpr. putusan mahkamah konstitusi pemerintahan tidak efektif sby kalla dan sby boediono) akibat pemisahan pemilu presiden dan pemilu legislatif melatarbelakangi lahirnya putusan nomor puu xi tanggal januari putusan itu menyatakan, bahwa pemisahan penyelenggaraan pemilu legislatif dari pemilu presiden tidak konstitusional. pun memerintahkan agar kedua jenis pemilu itu diselenggarakan serentak mulai pemilu tujuan dari putusan ini adalah untuk menguatkan sistem pemerintahan presidensial. putusan tersebut mendapatkan pembenaran dari dua kali pemilu. pertama, pada saat penyelenggaraan pemilu presiden masih dipisah dari pemilu legislatif pada pemilu menghasilkan pemerintahan terbelah jokowi kalla). kedua, pada saat penyelenggaraan pemilu presiden diserentakkan dengan pemilu legislatif pada pemilu menghasilkan pemerintahan kongruen, mana jokowi amin yang memenangi pemilu presiden dengan raihan suara, koalisi partai pendukungnya menguasai kursi dpr. masalahnya, keterbelahan atau ketidakefektifan yang berhasil diatasi pemilu hanya berlaku pada pemerintahan nasional, sedangkan pemerintahan provinsi dan kabupaten kota kondisinya masih tetap terbelah dan tidak efektif. hal ini terjadi karena pemilu hanya menyerentakkan pemilu presiden dan pemilu parlemen nasional dpr), sementara pemilu dprd provinsi dan kabupaten kota masih terpisah dari pilkada gubernur dan bupati walikota. belajar dari pemilu maka solusi untuk mengatasi keterbelahan atau ketidakefektifan pemerintahan provinsi dan kabupaten kota adalah menyerentakkan penyelenggaraan pilkada gubernur dan bupati walikota dengan pemilu anggota dprd provinsi dan kabupaten kota. sampai sini terdapat dua pilihan: pertama, menyatukan penyelenggaraan pilkada dalam pemilu serentak presiden dan legislatif sehingga menjadi satu pemilu serentak total nasional, atau kedua, menyelenggarakan pemilu serentak nasional untuk memilih presiden, anggota dpr, lalu dua sampai tiga tahun kemudian menyelenggarakan pemilu serentak daerah untuk memilih gubernur dan bupati walikota serta anggota dprd provinsi dan kabupaten kota. pilihan pemilu serentak total nasional mengandung beberapa kelemahan. pertama, sepanjang lima tahun periode kekuasaannya, pemerintahan nasional maupun daerah tidak bisa dikontrol karena koalisi partai oposisi lemah dan pemilih tidak bisa memberikan hukuman (tidak memilih kembali) karena pemilu baru datang lima tahun kemudian. kedua, pemilih mendapat perlakuan tidak adil karena sulit bersikap rasional (bingung) saat memberikan suara akibat banyaknya calon yang harus dipilih. ketiga, penyelenggara menghadapi pekerjaan yang unmanageable karena volume pekerjaan yang sangat besar. keempat, partai politik tidak berkomunikasi intensif dan terus menerus dengan konstituen karena jeda pemilu demikian lama. sebaliknya, pemilu nasional dan pemilu daerah memiliki beberapa kekuatan. pertama, pemerintah hasil pemilu nasional (presiden dan koalisi partai pendukungnya) dikontrol oleh pemilih melalui pemilu daerah. sebab jika kinerja pemerintah hasil pemilu nasional buruk, maka pemilih dapat menghukumnya dengan tidak memilih calon kepala daerah dan calon anggota dprd yang berasal dari partai yang tergabung dalam koalisi partai nasional, demikian sebaliknya pemerintahan hasil pemilu daerah bisa dikontrol oleh pemilu nasional. situasi inilah yang dapat mengatasi kelemahan presidensialisme mana eksekutif cenderung menyalahgunakan kekuasaan akibat fixed term. kedua, pemilih mendapatkan kenyamanan dalam memberikan suara karena mereka menghadapi jumlah calon yang tidak terlalu banyak sehingga bisa bersikap rasional. ketiga, penyelenggara menanggung pekerjaan yang masih manegeable karena jumlah surat suara yang dicetak dan didistribusikan seluruh tps, serta jumlah calon dan partai yang dihitung saat pemungutan dan penghitungan suara tidak terlalu banyak. keempat, partai menjadi dewasa dan bertanggung jawab karena dipaksa terus menerus mendekati konstituen karena dalam kurun lima tahun digelar dua pemilu. pemilu daerah dan otonomi daerahsalah satu kritik terhadap pemilu adalah hilangnya isu isu daerah dalam kampanye akibat terpaan isu nasional yang dibawakan oleh calon presiden dan wakil presiden bersama tim kampanye nasional. hal ini bisa dipahami karena sumber daya dan dana serta penguasaan media ada tangan tim kampanye presiden. masyarakat juga lebih tertarik dengan isu isu nasional daripada isu isu daerah, karena sebagian masyarakat menyadari kebijakan nasional akan mempengaruhi kebijakan daerah, bukan sebaliknya. namun terpaan isu nasional yang melenyapkan isu daerah, sesungguhnya bukan baru terjadi pada kampanye pemilu tetapi sudah terjadi pada kampanye pemilu legislatif dan yang juga memilih anggota dprd provinsi dan kabupaten kota bersamaan dengan anggota dpr dan dpd. jadi, lenyapnya isu isu daerah pada kampanye pemilu bukan semata faktor pemilu presiden disatukan dengan pemilu legislatif, tetapi juga dipengaruhi oleh hadirnya pemilu dpr yang bersamaan dengan pemilu dprd provinsi dan kabupaten kota seperti pemilu legislatif dan sebab, lebih mudah bagi partai nasional untuk mengangkat isu isu nasional dan memerintahkan partai daerah untuk menduplikasinya sebagai bahan kampanye. selain itu, sistem pemilu proporsional daftar terbuka untuk memilih anggota dpr dan dprd provinsi dan kabupaten kota mendorong setiap calon mengkampanyekan dirinya sendiri sehingga mengabaikan isu isu yang disiapkan partai. hilangnya isu daerah dalam pemilu maupun pemilu legislatif dan tentu berdampak terhadap kinerja dprd provinsi dan kabupaten kota karena selama kampanye partai dan calon tidak menawarkan dan memperhatikan tuntutan publik atas isu isu daerah. dengan demikian fungsi pemilu sebagai wahana bagi pemilih dan calon anggota dprd untuk membahas berbagai masalah daerah sebagai bahan masukan pembuatan kebijakan pemerintah daerah, tidak berjalan dalam pemilu maupun pemilu legislatif dan situasi ini jelas tidak sejalan dengan konstitusi. menurut uud setiap provinsi dan kabupaten kota mempunyai pemerintahan daerah. pemerintahan daerah provinsi dan kabupaten kota memiliki dprd provinsi dan kabupaten kota. pemerintahan daerah provinsi dan kabupaten kota dikepalai gubernur dan bupati walikota., yang lalu ditafsirkan dipilih melalui pemilu. uud juga menegaskan bahwa pemerintahan daerah provinsi dan kabupaten kota mengatur dan mengurus pemerintahan sendiri menurut asas otonomi. pemerintah daerah menjalankan otonomi seluas luasnya. pemerintahan daerah berhak menetapkan peraturan daerah melaksanakan otonomi. uud tersebut menunjukkan ada kaitan jelas antara pemilu untuk memilih kepala daerah dan anggota dprd, dengan fungsi pemerintahan daerah dalam menjalankan asas otonomi. sebab, dalam menjalankan pemerintahan daerah, kepala daerah dan anggota dprd harus menempatkan isu isu daerah sebagai basis kebijakan. itu artinya, secara tersirat konstitusi menempatkan (kampanye) pemilu sebagai wahana bagi calon kepala daerah dan calon anggota dprd untuk menawarkan dan mendiskusikan dengan masyarakat tentang isu isu daerah yang akan jadi kebijakan. dengan demikian jika pemilu anggota dprd mengabaikan isu isu daerah, hal ini jelas tidak konstitusional. oleh karena itu apabila pemilu legislatif dan serta pemilu yang bertujuan memilih anggota dprd provinsi dan kabupaten kota kampanyenya mengabaikan isu isu daerah, maka tidak ada pilihan lain kecuali mengeluarkan pemilu anggota dprd provinsi dan kabupaten kota dari pemilu legislatif sebagaimana terjadi pada pemilu legislatif dan serta pemilu selanjutnya pemilu anggota dprd provinsi dan kabupaten kota tersebut diserentakkan dengan pemilihan kepala daerah (pilkada) karena kedua pemilu sama sama bertujuan mengisi pemerintahan daerah yang fungsinya adalah menjalankan otonomi daerah. pada titik inilah maka pemilu daerah merupakan pilihan paling konstitusional, sebagaimana dikehendaki uud penguatan pemerintahan daerah pemilu sudah menujukkan bahwa penyerentakkan pemilu presiden dengan dpr terbukti menghasilkan pemerintahan kongruen mana pasangan calon presiden dan wakil presiden terpilih mendapatkan dukungan mayoritas dpr dari koalisi partai yang mencalonkannya. pemerintahan kongruen inilah modal utama presidensialisme efektif. hasil studi payne dkk. negara negara amerika latin, juga membuktikan penyerentakkan pemilu presiden dan pemilu parlemen nasional berkecenderungan menghasilkan pemerintahan kongruen sebagai akibat terbentuknya koalisi partai sebelum pemilu dan bekerjanya cattle effect. apakah pemilu daerah yang menyerentakkan pemilihan kepala daerah dengan anggota dprd juga berhasil membentuk pemerintahan daerah kongruen? pertanyaan itu penting mengingat sejak penyelenggaraan pilkada yang berserakan waktunya sepanjang dan hingga upaya penyatuan waktunya sepanjang konstelasi politik pemerintahan daerah yang dihasilkannya tidak karu karuan. maksudnya, tidak ada hubungan yang jelas antara latar belakang politik calon kepala daerah terpilih dengan partai partai yang mencalonkannya dan dengan peta penyebaran penguasaan kursi dprd. hubungan calon kepala daerah dengan partai partai berhenti setelah penetapan calon. selanjutnya calon bersama tim sukses menggalang suara nyaris tanpa dukungan partai atau koalisi partai yang mencalonkan. dengan situasi politik seperti itu, sulit diharapkan pemerintahan daerah efektif. hampir pasti setiap rancangan kebijakan yang diajukan kepala daerah ditolak dprd jika tidak disertai politik transaksional. ini yang menjelaskan mengapa setiap kali kepala daerah terjerat kasus korupsi pasti menyeret anggota dprd, atau sebaliknya. inilah dampak dari pemisahan pilkada dari pemilu dprd. pemisahan tersebut tak hanya menghasilkan pemerintahan daerah tidak kongruen dan tidak efektif, tapi juga pemerintahan daerah korupsi. oleh karena itu, demi menciptakan pemerintahan daerah yang kongruen dan efektif sekaligus mengurangi politik transaksional, maka menyerentakkan pilkada dengan pemilu dprd dalam pemilu daerah menjadi solusi sistemik. sejauh mana daerah berhasil melahirkan pemerintahan daerah yang kongruen sehingga efektif, hasil studi beberapa negara amerika latin bisa jadi contoh. menurut temuan samuel dan agar setelah menyelenggarakan pemilu nasional terpisah dari pemilu lokal, parlemen lokal brasil dan mexico tidak hanya menjadi lebih sederhana,tetapi juga terbentuk pemerintahan kongruen. penguatan hubungan pusat daerah bagi negara negara amerika latin, masalah multipartai parlemen dan pemerintahan tidak kongruen selesai melalui pemilu nasional dan pemilu lokal, sebab sebagian besar mereka adalah negara federal. dalam negara federal, hubungan antara pemerintah federal dengan pemerintah negara bagian, demikian jelas, sehingga kinerja antara kedua pemerintahan ini cenderung tidak saling mempengaruhi. hal ini berbeda dengan negara kesatuan, seperti indonesia, mana hubungan vertikal antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten kota sedemikian kuat sehingga mempengaruhi kinerja secara keseluruhan dan kinerja masing masing. jadi, soal governability yang terjadi pada negara kesatuan, tidak sebatas pada dimensi horisontal (hubungan antara legislatif dengan eksekutif), tetapi juga pada dimensi vertikal (hubungan antara pemerintahan nasional dengan pemerintahan lokal). masalahnya menjadi lebih rumit jika hubungan vertikal itu tidak hanya dua tingkat (seperti antara pemerintahan federal dengan pemerintahan negara bagian), melainkan tiga tingkat atau lebih (seperti antara pemerintahan nasional, pemerintahan provinsi, dan pemerintahan kabupaten kota). dengan kondisi tersebut, apakah pemilu serentak mampu mengatasi masalah governability untuk negara kesatuan yang memiliki tiga atau lebih tingkat pemerintahan? brasil dan mexico, meskipun pemilu nasional diselenggarakan secara terpisah dengan pemilu lokal, namun coastal effect dari pemilu nasional masih bekerja. sini kemenangan calon presiden pada pemilu nasional masih berdampak pada kemenangan calon gubernur pada pemilu lokal yang berasal dari partai atau koalisi partai yang mengajukan calon presiden terpilih pada pemilu nasional. pengaruh itu semakin kuat jika jarak waktu antara pemilu nasional dengan pemilu lokal semakin sempit. pemilu serentak menciptakan coastal effect tersendiri sebagai dampak dari penetapan calon gubernur dan calon walikota oleh koalisi partai lokal. oleh karena itu, samuel dan agar menyimpulkan dampak dari dua coastal effect pada pemilu lokal justru lebih kuat daripada pemilu nasional. sejauh pemerintahan nasional tidak melakukan kesalahan fatal dalam menjangan pemerintahan, hasil pemilu lokal cenderung sama dengan hasil pemilu nasional. hal ini terjadi karena koalisi partai yang memenangkan pemilu nasional akan tetap mempertahankan koalisinya dalam menghadapi pemilu lokal. pemilu lokal memaksa partai partai lokal sedini mungkin menggalang koalisi guna memperbesar peluang meraih jabatan eksekutif maupun legislatif pemerintahan lokal. tentu saja bagi partai partai lokal, yang paling mudah dilakukan sekaligus menjamin kemenangan adalah mempertahankan koalisi pemilu nasional untuk menghadapi pemilu lokal. dengan demikian penyelenggaraan pemilu lokal tidak hanya berhasil menyederhanakan sistem kepartaian parlemen lokal, tetapi juga membentuk pemerintahan kongruen, baik secara horisontal maupun vertikal. pendewasaan partai politik konstitusi memberi peran besar kepada partai politik untuk mengisi struktur pemerintahan. partai politik memonopoli pengajuan pasangan calon presiden dan wakil presiden, calon anggota dpr, dprd provinsi, dan dprd kabupaten kota. partai politik juga berhak mengajukan pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah. melalui kader kadernya dpr, partai politik terlibat dalam pengisian jabatan hakim agung, hakim konstitusi, anggota bpk, serta anggota lembaga lembaga negara independen. demikian besarnya peran partai politik dalam mengisi struktur pemerintahan sehingga baik buruknya pemerintahan sangat bergantung pada kinerja partai politik. namun pasca berlakunya uud perubahan, partai politik belum optimal (kalau tidak boleh disebut gagal) menjalankan peran strategis tersebut. mereka seakan melepas tanggungjawabnya atas kinerja orang orangnya yang duduk pemerintahan, mereka membiarkan pejabat eksekutif dan anggota legislatif menyalahgunakan wewenang. hal ini tercermin dari banyaknya pejabat eksekutif dan anggota legislatif terjerat kasus korupsi. partai politik pun mengesampingkan posisinya sebagai lembaga perantara, yang menjembatani (kepentingan) masyarakat dan pemerintah (sebagai pengambil kebijakan). semua ini terjadi sebagai akibat dari lemahnya kontrol masyarakat terhadap partai politik. demi menewaskan partai politik dalam menjalankan perannya, kontrol masyarakat pemilih terhadap partai politik harus ditingkatkan. masyarakat pemilih tidak boleh membiarkan partai politik pemain mainkan kekuasaan eksekutif dan legislatif. sebaliknya, mereka harus dipaksa bekerja untuk melayani kepentingan masyrakat pemilih. posisi partai politik sebagai lembaga perantara harus terwujud dalam kehidupan sehari hari sehingga kontrol pemilih terhadap partai politik harus ditingkatkan. kontrol pemilih terhadap partai politik yang paling efektif adalah pemberian suara. konstitusi menyatakan, peserta pemilu anggota dpr dan dprd adalah partai politik. ketentuan ini mengharuskan pemilihan anggota dpr dan dprd menggunakan sistem pemilu proporsional. dalam sistem pemilu proposional tidak mungkin terjadi mekanisme calling anggota legislatif oleh pemilih sehingga anggota legislatif terpilih cenderung bekerja tanpa kontrol pemilih. untuk mengatasi masalah ini, mengatur jadwal pemilu menjadi satu satunya alternatif. caranya dengan mengatur waktu pelaksanaan pemilu legislatif daerah dprd) dari pemilu legislatif nasional (dpr). selama ini pemilu anggota dpr dan dprd dilaksanakan secara bersamaan selama lima tahun sekali. itu artinya, selama lima tahun pemilih tidak bisa berbuat apa apa terhadap wakil wakilnya dpr dan dprd, juga tidak bisa berbuat apa apa terhadap partai politik yang mencalonkan mereka. situasi inilah yang membuat anggota dpr dan dprd bekerja tanpa kontrol, bahkan partai politik pun sering dibuat tak berdaya. daya kontrol pemilih terhadap anggota legislatif dan partai politik akan meningkat jika jadwal pelaksanaan pemilu anggota dpr dipisah dari pemilu dprd. kalau saja pemilu dpr dilaksanakan tahun pertama, lalu pemilu dprd dilakukan tahun ketiga, maka pemilu dprd bisa menjadi kontrol terhadap kinerja hasil pemilu dpr, atau sebaliknya. pemisahan jadwal tersebut memberi keleluasaan kepada pemilih untuk mengontrol anggota legislatif dan partai politik yang mencalonkannya. apabila pemilih tidak puas dengan kinerja dpr dan partai politik yang dipilihnya, maka pada pemilu dprd, pemilih bisa tidak memilih calon anggota dprd dari partai politik yang sama. sebaliknya, apabila pemilih tidak puas dengan kinerja anggota dprd dan partai politik yang mencalonkannya, maka pada pemilu dpr, pemilih bisa tidak memilih calon anggota dpr dan partai politik yang sama yang dipilihnya pada pemilu dprd sebelumnya. pemisahan pemilu dprd dari pemilu dpr menjadikan dalam kurun lima tahun terdapat dua pemilu legislatif berbeda, yang masing masing bisa meningkatkan kontrol pemilih terhadap kinerja partai politik. situasi ini mendorong partai politik terus berhubungan dengan pemilih demi memenangkan pemilu dpr dan pemilu dprd dua tahun kemudian. sebelum pemilu antara dua pemilu legislatif terdapat pemilu presiden dan pemilihan kepala daerah. namun jadwal yang berbeda ini tidak memberi efek kontrol terhadap partai politik, karena baik pada pemilu presiden maupun pemilihan kepala daerah, peran partai politik berhenti pada saat pencalonan. begitu partai politik mengajukan berkas pencalonan kpu, tugas mereka selesai. sebab kampanye dan penggalangan suara lebih banyak dilakukan oleh pasangan calon dan tim kampanyenya. itulah sebabnya, dalam perjalanan pemerintahan kemudian, partai politik merasa tidak bertanggung jawab atas kinerja presiden dan kepala daerah, meski mereka yang mencalonkannya. demi mengkondisikan agar partai politik bertanggungjawab atas pasangan calon presiden dan wakil presiden serta pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah, maka pemilu presiden harus diserentakkan dengan pemilu dpr dalam pemilu nasional, dan pemilihan kepala daerah perlu diserentakkan dengan pemilu dprd dalam pemilu daerah. pemilu nasional yang diselenggarakan secara terpisah dari pemilu daerah akan meningkatkan tanggungjawab partai politik pada masing masing level pemerintahan. mereka tidak bisa lepas tangan atas kinerja presiden dan kepala daerah, sebab mereka tidak hanya mencalonkannya tetapi juga bersama sama berkampanye dan menggalang suara kemenangan. pemisahan pemilu nasional dari pemilu daerah juga memudahkan pemilih untuk menghukum partai politik jika mereka tidak puas dengan presiden atau kepala daerah yang diajukannya. pengurangan beban penyelenggara dalam mengatur pemilu, konstitusi mengenal konsep penyelenggaraan dan pelaksanaan. menyatakan, pemilu diselenggarakan untuk memilih anggota dpr, dpd, presiden dan wakil presiden, dan dprd. sedangkan berbunyi,oleh undang undang pemilu, kedua konsep tersebut (diselenggarakan dan dilaksanakan) digunakan tidak konsisten. padahal jika berpegang pada ketentuan konstitusi dan merujuk pada kamus besar bahasa indonesia, pengertian penyelenggaraan lebih luas daripada pelaksanaan. ruang lingkup pengertian penyelenggaraan pemilu meliputi: penyusunan peraturan, perencanaan dan penganggaran, persiapan, pelaksanaan, pengawasan, penegakan hukum, serta pelaporan dan evaluasi. sedangkan pengertian pelaksanaan pemilu (yang merupakan bagian dari penyelenggaraan pemilu) terdiri dari: pembentukan daerah pemilihan, pendaftaran partai politik peserta pemilu, pendaftaran pemilih, pendaftaran calon, kampanye, pemungutan dan penghitungan suara, penetapan hasil pemilu, serta pelantikan calon terpilih. pelaksanaan pemilu sebetulnya merupakan manajemen pemilu. sini pelaksanaan pemilu sering disebut dengan pelaksanaan tahapan pemilu. dari sekian banyak tahapan pemilu, tahapan pemungutan dan penghitungan suara merupakan inti pemilu. sebab pada tahap inilah pemilih memberikan suara, lalu pilihan pilihan pemilih tersebut dihitung (dan direkam) untuk menentukan calon terpilih. pada saat pemungutan suara berlaku asas: uber dan judul: sedangkan dalam penghitungan suara berlaku prinsip transparan dan judul agar pilihan pemilih otentik atau tidak dimanipulasi. asas asas inilah yang menjadi dasar manajemen pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara. dan ini sepenuhnya menjadi tanggungjawab kpu dan jajarannya. secara teknis pekerjaan, pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara pada pemilu legislatif dan sesungguhnya merupakan pekerjaan yang unmanageable. pada pemilu misalnya, terdapat tps seluruh indonesia dan tps luar negeri. saat ini kpu melayani partai politik dan ribuan calon anggota legislatif. kpu harus mencetak dan mendistribusikan juta lebih surat suara yang terdiri dari varian sesuai dengan jumlah daerah pemilihan. semua pekerjaan penyediaan surat suara itu dilakukan kurang lebih dua bulan untuk seluruh tps seluruh penjuru tanah air dan puluhan kota dunia. dengan volume pekerjaan demikian besar, maka dari pemilu pemilu selalu saja terjadi masalah: surat suara datang terlambat, surat suara kurang, surat suara rusak, dan surat suara tertukar. setelah pemungutan suara, kpu dan jajarannya harus menghitung suara secara berjenjang dari tps, pps, ppk, kpu kabupaten kota, kpu provinsi, dan kpu. umumnya penghitungan suara tps berjalan aman, lancar, dan judul. namun rekapitulasi hasil penghitungan suara pps, ppk, dan kpu kabupaten kota merupakan pekerjaan rawan. satu sisi, banyak pihak yang ingin mengubah hasil rekapitulasi penghitungan suara, sisi lain, petugas yang lelah dan telepon dapat menyebabkan hasil rekapitulasi penghitungan suara tidak otentik. pekerjaan yang unmanageable dalam pemungutan dan penghitungan suara tersebut menjadi bertambah berat ketika pemilu presiden diserentakkan penyelenggaraannya dengan pemilu legislatif pada pemilu dengan tambahnya surat suara pemilu presiden dan penghitungan suara pemilu presiden, beban pekerjaan yang harus ditanggung oleh petugas pemilu tingkat bawah kpps tps) bertambah berat hingga melampaui batas kemampuan manusia. itulah sebabnya mengapa pada pemilu lalu terdapat setidaknya petugas pemilu tingkat bawah meninggal dunia akibat kelelahan. kejadian yang terus berulang pada pemilu legislatif, yakni, tentu mengurangi integritas proses dan hasil pemilu. dan semua itu merupakan pelanggaran terhadap asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. para perumus undang undang selalu mengatakan, bahwa ketentuan undang undang sudah sah, soal pelaksanaannya menjadi tanggungjawab penyelenggara. sementara para penyelenggara, karena tidak mau disebut tidak mampu menjalankan undang undang, selalu menyatakan siap laksanakan. bahkan laporan evaluasi beberapa pemilu legislatif, menunjukkan tidak adanya rekomendasi bagaimana mengurangi beban pekerjaan pemungutan dan penghitungan suara. para perumus dan pelaksana undang undang seakan sudah terbiasa pada model penyelenggaraan pemilu legislatif yang syarat beban. padahal konstitusi tidak mengharuskan kelanjutan model penyelenggaraan pemilu legislatif. hanya mengatur jenis jenis pemilu, tetapi tidak mengatur jadwal penyelenggaraan masing masing pemilu. model pemilu nasional dan pemilu daerah merupakan salah satu cara untuk mengurangi beban pekerjaan yang harus ditanggung penyelenggara. dalam pemilu nasional, penyelenggara hanya menyiapkan tiga jenis surat: dpr, dpd, serta presiden dan wakil presiden: sedangkan dalam pemilu daerah penyelenggara menyiapkan empat suara:dengan volume pekerjaan yang lebih kecil daripada pemilu legislatif (apalagi jika dibandingkan dengan pemilu maka kpu dan jajarannya bisa mencetak dan mendistribusikan surat suara lebih terukur. kemungkinan terjadi kesalahan pun bisa diantisipasi dengan baik. berkurangnya surat suara yang harus dihitung oleh petugas tingkat bawah tidak hanya mengurangi beban pekerjaan tetapi juga lebih menjamin otentisitas hasil penghitungan suara. selain lebih mudah dikontrol, petugas juga tidak diterjang kelelahan. keadilan bagi pemilih menurut para pemantau pemilu internasional, pemilu legislatif merupakan pemilu paling rumit dunia. saat itu pemilu legislatif memilih empat lembaga: dpr, dpd, dprd provinsi, dan dprd kabupaten kota. pemilu yang menyerentakkan pemilihan presiden dan anggota legislatif berarti menambah satu lagi lembaga yang harus dipilih: presiden dan wakil presiden. tentu saja pemilu telah menciptakan rekor baru pemilu paling rumit dunia. kerumitan pemilu maupun pemilu pemilu legislatif sebelumnya, tidak hanya menjadi beban berat bagi penyelenggara, tetapi juga menjadi masalah serius bagi pemilih. mereka sulit bersikap rasional saat memberikan suara. kerumitan pemilu legislatif itu merupakan buah dari dua hal: pertama, pemilu dpr, dprd provinsi dan dprd kabupaten kota menggunakan sistem pemilu proporsional daftar terbuka, dan pemilu dpd menggunakan system mayoritarian berhasil banyak, kedua, penyatuan pelaksanaan pemilihan empat lembaga dalam satu hari pemilihan. akibatnya dalam bilik suara pemilih membawa empat kertas surat suara yang masing masing mencantumkan jumlah calon sedemikian banyak. contohnya adalah pemilu yang menyertakan partai politik untuk mengikuti pemilu dpr dan dprd. dengan besaran daerah pemilihan kursi, surat suara dpr mencantumkan nama calon, atau jika dirata rata kursi maka tercantum nama calon. lalu dengan besaran daerah pemilihan kursi, sarat suara dprd provinsi dan dprd kabupaten kota masing masing mencantumkan nama calon, atau jika dirata rata kursi akan tercantum nama calon. sementara jumlah calon dpd rata rata per provinsi adalah nama calon. jadi, untuk memilih anggota dpr, dpd, dprd provinsi, dan dprd bahwa selain aktivitas yang sudah disebutkan pada poin dari poin sampai pemohon telah menghasilkan kajian komprehensif terkait dengan gagasan kodifikasi undang undang pemilu bersama sama dengan organisasi masyarakat sipil lainnya yang dilakukan sepanjang tahun hingga tahun dengan spesifik mengusulkan penyelenggaraan waktu penyelenggaraan pemilu serentak terbagi dua menjadi pemilu serentak nasional dan serentak lokal. gagasan terkait dengan jadwal pemilu tersebut merupakan sebuah persoalan yang berkaitan langsung dengan materi permohonan guo: bahwa upaya upaya serius dan sungguh telah dilakukan oleh pemohon untuk mewujudkan sistem penyelenggaraan pemilu serentak yang demokratis, taat asas, dan rasional dalam menata manajemen pemilu, dibuktikan oleh pemohon dalam menulis beberapa buku dengan tema terkait: misalnya kodifikasi pemilu dan menata ulang jadwal pilkada. penulisan buku ini adalah upaya dari pemohon untuk mewujudkan sistem penyelenggaraan pemilu yang adil dan demokratis. dengan pemberlakuan guo, telah kabupaten kota pemilih menghadapi nama calon. pemilih mana yang mampu bersikap rasional dalam situasi seperti itu? itu pula yang menjadi sebab, mengapa pada pemilu pemilih lebih terfokus pada surat suara pemilu presiden yang hanya menyediakan dua pasangan calon dibandingkan dengan surat suara pemilu dpr, dpd, dprd provinsi, dan dprd kabupaten kota yang masing masing mencantumkan ratusan nama calon. mereka bingung menghadapi nama nama calon yang demikian banyak. suara tidak sah pun meningkat dari pada pemilu legislatif menjadi untuk pemilu legislatif pada pemilu pelaksanaan pemilu legislatif serta pemilu serentak presiden dengan pemilu legislatif, jelas jelas merusak rasionalitas pemilih saat mereka berada bilik suara. memang ada yang mengatakan, bahwa dalam bilik suara sesungguhnya pemilih cukup memperhatikan gambar partai politik yang bawahnya mencantumkan calon saja. namun memilih satu dari partai politik saja bukan soal yang mudah. apalagi sampai menjelang pemungutan suara, dari pemilu pemilu hanya persen pemilih yang memilih preferensi partai politik. sebagian besar pemilih buta dengan partai politik, apalagi terhadap calon calon yang diajukannya. situasi tersebut jelas jelas melanggar asas keadilan bagi pemilih, karena pemilih bingung sehingga asal pilih pada saat memberikan suara. pemilih menjadi korban dari penggabungan pelaksanaan pemilu legislatif (pemilu empat surat suara) dan lebih tersiksa lagi saat pemilu presiden diserentakkan dengan pemilu legislatif (pemilu lima surat suara). situasi tidak bisa dilanjutkan sehinga model penyerentakkan pemilu harus diubah menjadi pemilu nasional dan pemilu daerah. pemisahan pemilu dprd provinsi dan dprd kabupaten kota dari pemilu dpr dan dpd mengurangi jumlah surat suara yang dibawa pemilih bilik suara dan secara signifikan mengurangi jumlah calon yang harus dipilih. pada pemilu nasional pemilih hanya membawa tiga surat suara: dpr, dpd, serta presiden dan wakil presiden mana hanya mencantumkan paling banyak empat pasangan calon. sementara pada pemilu daerah pemilih membawa empat surat surat: dprd provinsi, dprd kabupaten kota, gubernur dan wakil gubernur, serta bupati walikota dan wakil bupati wakil walikota, mana dua surat surat terakhir paling banyak mencantumkan enam pasangan calon. apabila pada pemilu pemilu sebelumnya, kepentingan dan kenyamanan pemilih dalam memberikan suara diabaikan, kini saatnya kepentingan dan kenyamanan pemilih dalam memberikan suara lebih diutamakan. hal ini tidak saja demi memenuhi tuntutan konstitusional (uber dan judul), tetapi juga untuk menjaga rasional pemilih demi menghasilkan calon terpilih terbaik. penutup kerumitan pemilih dalam memberikan suara dan banyaknya petugas pemilu yang meninggal dunia pada pemilu telah memunculkan banyak pendapat untuk menyederhanakan penyelenggaraan pemilu. kalangan partai politik dan dpr serta pejabat eksekutif dan birokrat mengusulkan agar model penyelenggaraan pemilu dikembalikan seperti sebelumnya, yakni pemilu legislatif, diikuti pemilu presiden, lalu pilkada secara nasional. selain itu ada varian lain, yakni model pemilu legislatif dan pemilu eksekutif. terhadap usulan tersebut ini perlu diberi dua catatan. pertama, baik model pemilu legislatif, pemilu presiden, dan pilkada secara nasional, maupun model pemilu legislatif dan pemilu eksekutif, sama sama bertentangan dengan putusan nomor puu xi tanggal januari yang menghendaki keserentakkan pemilu presiden dengan pemilu legislatif. namun putusan ini perlu juga dikembangkan dengan mengacu pada tujuan putusan, yakni membangun sistem presidensial efektif. jika demikian, maka ruang lingkup tujuan putusan itu harus diperluas, yaitu mengefektifkan pemerintahan daerah, dengan cara menyerentakkan pemilihan kepala daerah dengan pemilu dprd. dengan demikian pemisahan pemilu nasional dan pemilu daerah sejalan dengan tujuan dari keluarnya putusan tersebut. kedua, penyelenggaraan pemilu legislatif melanggar asas jujur dan adil bagi pemilih. model pemilu dengan empat surat suara yang masing masing mencantumkan ratusan nama calon tersebut jelas jelas mengganggu kepentingan dan kenyamanan pemilih dalam memberikan suara. pemilih sulit bersikap rasional sehingga sulit juga untuk menentukan calon terpilih terbaik. penyelenggaraan pemilu legislatif juga memberi beban pekerjaan yang unmanageabel bagi penyelenggara sehinga dari pemilu pemilu selalu saja terjadi masalah dalam pemungutan dan penghitungan suara:. pengaturan jadwal menjadi pemilu nasional dan pemilu daerah dapat mengatasi masalah masalah yang terus berulang dari pemilu pemilu tersebut. menimbang bahwa terhadap permohonan guo,yang pada pokoknya menyampaikan keterangan sebagai berikut: norma yang dimohonkan pengujian terhadap uud pemohon dalam petit permohonannya memohon agar pemilu sepanjang frasa pemungutan suara dilaksanakan secara serentak dan pemilu, kemudian pilkada dinyatakan inkonstitusional bersyarat yaknifrasa pemungutan suara dilaksanakan secara serentak dinyatakan bertentangan dengan uudemilu pemungutan suara pemilu diselenggarakan secara serentak.ilkad. pemohon dalam petit permohonannya memohon agar dan pilkada dinyatakan bertentangan dengan uud dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat. pilkadilkadpemohon mengajukan dalil permohonan bahwa frasa dan norma yang diajukan pengujian tersebut bertentangan dengan bertentangan dengan dan uudii. keterangan dpr kedudukan hukum legal standing) pemohon terhadap kedudukan hukum (legal standing) pemohowenangan konstitusional sebagaimana diatur dalam mk, putusan nomor puu iii dan putusan nomor puu v serta putusan putusan setelahnya. keserentakan pemilu dpr, dpd, dan dprd dengan pemilihan presiden dan wakil presiden adalah tindak lanjut putusan terhadap pengujian materiil yang diajukan oleh pemohon, terkait keserentakan pemilu dpr, dpd, dan dprd dengan pemilihan presiden dan wakil presiden, khususnya dan pemilu, dpr memberikan keterangan sebagai berikut: frasa secara serentak dalam pemilu yang diajukan pengujian oleh para pemohon merupakan tindak lanjut dari putusanpilpres tahun dalam paragraf pertimbangan hukum putusannomor puu xi tersebut, (selanjutnya disebutnomor tahun tindak lanjut putusan nomor puu xi oleh pembuat undang undangpilkada bukan rezim pemilu dan desain pelaksanaan pilkada serentak adalah kebijakan hukum terbuka open legal policy) terkait dengan desain pilkada serentak yang berlaku saat ini yang yang diajukan pemohon, dpr memberikan keterangan sebagai berikut: pilkada merupakan bagian dari rezim pemilihan kepala pemerintahan daerah sebagaimana dimaksud uud dan bukan merupakan rezim pemilu sebagaimana dimaksud uud dalam pertimbangan hukum mahkamah konstitusi putusan nomor puu xi angka .5j, pilkada tidak termasuk dalam rezim pemilu melainkan masuk dalam rezim pemerintahan daerah pemda). lebih lanjut, ketentuan mengenai pemilu diatur berdasarkan ketentuan uud sedangkan pilkada mengacu pada ketentuan uud oleh karena itu, pemilihan anggota dprd tidak dapat digabung dengan pilkada. sehingga jika pemohon menginginkan desain pemilu yang baru, maka hal tersebut justru tidak sejalan dengan uud pemilu serentak (concurrent elections) secara sederhana dapat didefinisikan sebagai sistem pemilu yang melangsungkan beberapa pemilihan pada satu waktu secara bersamaan benny gets, dalam naskah akademik ruu penyelenggaraan pemilu). dalam penggunaan sistem pemilu serentak, praktik umum yang banyak diterapkan adalah menggabungkan pemilihan eksekutif dengan pemilihan anggota legislatif. sebagai contoh pemilu serentak mulai diterapkan brazzil menjadi kekuatan ekonomi dunia. sukses brazmemperlihatkan bahwa, banyak negara, (vide naskah akademik ruu penyelenggaraan pemilu). oleh karena itu, desain yang diajukan pemohon untuk menyelenggarakan pemilu serentak nasional dan serentak daerah karena pilkada serentak yang berlaku saat ini mengakibatkan tidak efektifnya jalannya pemerintahan adalah permintaan yang tidak berdasar. terkait dengan penamaan baru yang diinginkan oleh pemohon kepada mk, dpr menerangkan bahwa hal tersebut akan bertentangan dengan posisi sebagai negative legislator. peranan positive legislator berada pada dpr dan presiden yang memiliki kewenangan untuk membuat undang undang sesuai dengan dan uud jika pemohon menginginkan adanya perubahan norma dalam pemilu dan pilkada maka upaya yang seharusnya dilakukan adalah mendorong kepada dpr dan pemerintah untuk melakukan perubahan atau penggantian terhadap kedua undang undang tersebut. oleh karena itu, permintaan pemohon mengenai penamaan baru adalah permintaan yang tidak tepat dan tidak berdasar. sehubungan dengan pemohon yang memohonkan pilkada terkaiyang menjabat sampai dengan tahun untuk dibatalkan, dpr memberikan keterangan: bahwa keberadaan guo merupakan implikasi keputusan yang diambil dalam pembahasan undang undang bahwa pilkada serentak nasional diagendakan dilaksanakan tahun penetapan tahun sebagai tahun pelaksanaan pilkada serentak nasional merupakan suatu rangkaian yang telah dibangun sejak pelaksanaan pilkada serentak secara bertahap yang sudah dimulai dari tahun dan hal ini sesuai dengan naskah akademik ruu perubahan kedua atas pilkada yang menyatakan bahwa: (vide naskah akademik ruu perubahan kedua atas pilkada, hlm. selain itu dalam naskah akademik ruu perubahan kedua atas pilkada, dinyatakan pula bahwa: konsepsi tahapan pemungutan suara serentak menuju pemungutan suara serentak secara nasional sesungguhnya sudah diatur dalam perppu nomor tahun namun kemudian tahapan waktu pemungutan tersebut perlu disempurnakan melalui undang undang nomor tahunomor tahun memformulasikan ulang tahapan menuju pilkadapenyelenggaraan pilkada serentak diterapkan karena dipandang lebih efisien dari sisi anggaran penyelenggaraan serta dimaksudkan agar stabilitas sosial, politik, dan penyelenggaraan pemerintahan tidak terlalu sering terganggu oleh eskalasi politik dari pelaksanaan pilkada yang terus menerus (vide naskah akademik ruu perubahan kedua atas pilkada, hlm. lebih lanjut lagi, ketika pilkada serentak nasional diagendakan tahun bertepatan dengan agenda pemilu tahunan yang juga dilaksanakan nanti tahun pembentuk undang undang mengharapkan bahwa nantinya dalam tahun pemerintahan hanya tahun saja fokus pemerintahan yang berkaitan dengan politik pemilihan, sehingga tahun tahun berikutnya negara bisa lebih fokus dalam kegiatan yang sifatnya produktif dalam upaya mewujudkan berbagai tujuan bernegara. atas dasar itu pula maka masa jabatan kepala daerah dan wakil kepala daerah yang terpilih secara nyata merugikan pemohon, karena upaya yang telah dilakukan oleh pemohon selama ini, khususnya untuk mewujudkan sistem pemilu serentak yang adil dan demokratis telah menjadi sia sia, bahwa, sebagaimana sudah diperjuangkan dan menjadi aktivitas utama pemohon selama ini. desain pemilu lima kotak dijelas mengalami kerugian konstitusional dalam perkara guo, dan oleh sebab itu, pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan ini telah berkali kali diujikan mahkamah konstitusi. beberapa di.terkait, dan mahkamah mengabulkan sebagian dariterkait dengan materi permohonan, mahkamah belum mengabulkan permohonan pemohon, tahun yang akan datang sebagaimana tercantum pilkada, hanya menjabat sampai tahun pilihan ini tentunya sudah dicermati betul oleh pembentuk undang undang dan sesuai dengan kebijakan hukum terbuka pembentuk undang undang yang dijamin dalam uud yang menentukan bahwa susunan dan tatacara penyelenggaraan pemerintahan daerah diatur dalam undang undang. amanat konstitusi tesebut merupakan bentuk delegasi kewenangan kepada pembentuk undang undang. dengan demikian, maka pilihan kebijakan mengenai masa jabatan kepala daerah dan wakil kepala daerah yang terpilih tahun tersebut adalah konstitusional. terkait permohonan pemohon yang meminta kepada mahkamah konstitusi agar pilkada dinyatakan inkonstitusional, dpr memberikan keterangan bahwa guo adalah ketentuan untuk mengisi kekosongan jabatan menuju pilkada serentak nasional tahun keberadaan norma tersebut jelas dibutuhkan karena tidak dapat dibiarkan suatu daerah tidak memiliki pejabat untuk masa masa transisi menuju keserentakan pilkada secara nasional. oleh karenanya, dalam dan pilkada, pembentuk undang undang memberikan solusi yakni untuk mengisi kekosongan jabatan gubernurd. adapun ketentuan pengisian jabatan tersebut dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undanganterdapat dalampembahasan terkini terkait penyelenggaraan pilkada secara serentak bahwa dpr telah menyelenggarakan beberapa rapat dengar pendapat dengan pemerintah untuk membahas rancangan peraturan komisi pemilihan umum sebagai berikut: dan plt. dirjen politik dan pemerintahan umum) dengan pokok pokok pembahasan sebagai berikut: rancangan peraturan kpu terkait penyelenggaraan pemilihan kepala daerah tahun meliputi:, plt. dirjen politik dan pemerintahan umum, dan sekretaris ditjen kependudukan dan catatan sipil) dengan pokok pokok pembahasan sebagai berikut: terhadap rancangan peraturan kpusebagai berikut: batas usia minimal anggotbatasan dua periodisasi massurat keterangan sehat yang diterbitkan oleh puskesmas. terhadapbeberapa hal sebagai berikut: syarat calon tentang mantan terpidana korupsi agar sesuai dan selaras dengan putusan mahkamah konstitusi nomor puu xi11 syarat calon tentang larangan melakukan perbuatan tercela, format dan batas waktu penerbitan surat keterangan perekaman ktp elektronik. risalah pembahasan pemilu dan pilkada.idan pilkada, dalam masa persidangan rapat panitia kerja hari jumat, januari anggota dari fraksi partai demokrasi indonesia perjuangan arif wibowo) berpandangan: . ketua jadi menurut hemat saya, ini soal yang tidak mudah jadi kita akan coba disimulasikan semua, baiknya serentak nasional, keserentakan propinsi saya pernah diskusi formal dengan pak riza atau keserentakan sebagian dari wilayah kita yang lintas provinsi dan kabupaten kota nanti kita coba, disimulasikan kita hitung matang dari berbagai aspek untuk sampai pada kesimpulan, pilihan keserentakan seperti apa? yang saya tahu memang tidak diatur tegas dalam uu, konstitusi kita yang bisa dipahami sifatnya nasional adalah memang pileg dan pilpres tetapi ini ada open legal closing, pijakan hukum terbuka. nah karena kebijakan hukum terbuka maka sangat tergantung kepada para pembentuk undang undang. nah saya kira ini bukan soal yang sederhana ketua, tapi apa yang sudah ndash ketua tadi salah satu yang akan kita pikirkan karena kita juga bisa mencontoh pengalaman banyak negara, menimbang lah setidaknya filipina itu pilkadanya juga serentak nasional, negara filipina itu negara kepulauan seperti kita pemilihan bupati, gubernur, walikota lakukan pada hari yang sama untuk seluruh negara filipina tetapi tentu ada aspek aspek lain kenapa mereka membuat satu sistem pelaksanaan local elektronnya serentak, bahkan dibaringkan dengan para senator misalnya itu satu contoh jadi maksud saya ketua, agar kita punya waktu yang cukup besok misalnya untuk kita kupas habis mengenai soal ini, dan harapannya dari sekretariat bisa menampilkan apa dimulainya untuk keserentakan, serentak provinsi, serentak nasional, atau serentak sebagian wilayah, sebagaimana yang diatur oleh perpu menuju nasional jadi ada berbagai macam pola, saya kira saran saya itu ketua, . menimbang bahwa terhadap permohonan guo, presiden telah memberikan keterangan lisan dalam persidangan tanggal oktober terhadap perkara nomor puu xvii yang sekaligus dinyatakan sebagai keterangan dalam perkara guo, keterangan tertulis bertanggal oktoi. pokok permohonan para pemohon bahwa fakta empiris menyatakan penyelenggaraan pemilu serentak memakan banyak korban penyelenggara pemilu, artinya desain penyelenggaraan pemilu dengan kotak seperti diinginkan oleh pembentuk uud sebagaimana menjadi salah satu dasar mahkamah konstitusi memutuskan mengabulkan permohonan dalam perkara nomor puu xi perlu diuji dan dipertimbangkan kembali konstitusionalitasnya dari sisi hak hak konstitusional yang telah nyata nyata melanggar. bahwa terhadap permohonan ini perlu dipandang sebagai upaya evaluasi atas hasil uji coba design yang nyata nyata malah memakan banyak korban jiwa. oleh karenanya penting kiranya bagi mahkamah untuk mempertimbangkan kembali pandangannya tidak hanya mendasarkan semata pada pertimbangan tafsir original intent atau tafsir gramatikal sistemik. namun kiranya dapat juga dipertimbangkan dari sisi filosofis dan sosiologis. bahwa apabila kita melihat tujuan diajukannya permohonan dalam putusan nomor puu xi semangat awalnya adalah ingin menghapuskan presidential threshold melalui perubahan design penyelenggaraan pemilu presiden dan wakil presiden dilaksanakan secara bersamaan dengan pemilu anggota legislatif, dengan kontruksi bahwa apabila pemilu diselenggarakan secara serentak maka presidential threshold sudah tidak lagi dibutuhkan. namun mahkamah menolak argumentasi pemohon dan memutuskan untuk mengabulkan sebagian permohonan pemohon yakni menyatakan bahwa pemilu yang konstitusional adalah pemilu yang diselenggarakan secara bersamaan (pemilu kotak), namun terhadap presidential threshold mahkamah masih mempertahankan keberadaannya. oleh karenanya apabila mahkamah mengabulkan permohonan ini, maka tidak ada gangguan yang akan timbul, yang dapat mengganggu jalannya roda pemerintahan. justru akan menyelamatkan jatuhnya korban korban yang tidak bersalah dalam pemilu masa yang akan datang. namun apabila mahkamah tidak mengabulkan, maka tentunya akan mengunci keinginan pembentuk undang undang untuk merubah desain penyelenggaraan pemilu yang lebih manusiawi dan berkeadilan, karena secara konstitusional mahkamah telah menyatakan bahwa penyelenggaraan pemilu yang konstitusional adalah pemilu yang diselenggarakan secara serentak dalam satu waktu yang sama (pemilu kotak), ini tentunya malah akan membuat konstitusi menjadi statis dan mati, karena tidak dapat mengikuti kehendak rakyat sebagaimana pemilik merupakan kedaulatan tertinggi yang kemudian dilaksanakan oleh uud sebagaimana diamanatkbahwjelas bahwakembali lagi tidak serentak antara pemilihan umum anggota dpr, dpd, presiden dan wakil presidenberkenaan dengan pelaksanaan pemilihan umum secara serentak untuk memilih anggota dpr, dpd, presiden dan wakil presiden, dan dprd telah pernah diputus oleh mahkamah konstitusi melalui putusan nomor puu xi dengan pertimbangan hukum yang pada intinya:(vide putusan nomor puu xii undang undang nomor tahun menyatakan bahwamenyatakan bahwa: pemungutan suara pemilu diselenggarakan secara serentak . makna frasa secara serentak" pada tersebut, pemilihan presiden putaran pertama atau satu satunya putaran dalam pemilihan presiden dilaksanakan pada hari yang sama dengan pemilihan anggota legislatif. pemilu secara serentak adalah untuk efisiensi dan efektifitas dalam pelaksanaan pemilu, dapat menekan pengeluaran negara dalam pemilu. bahwa adanya pemilu yang dilaksanakan secara serentak diharapkan memberikan beberapa pengaruh positif terhadap sistem pemerintahan indonesia, diantaranya adalah seenaknya pelaksanaan kedua pemilu tersebut, penghematan anggaran pemilu dan anggaran tersebut digunakan untuk pemenuhan hak hak konstitusional lain warga negara yang berkisar antara sampai triliun rupiah. hal tersebut akan sesuai dengan tujuan negara sebagaimana yang diamanatkan dalam pembukaan uud diantaranya adalah untuk memajukan kesejahteraan umum dan sebesar besarnya untuk kemakmuran rakyat.erihal tentang sistem kepemilikan dan pemilihan kepala daerah, berdasarkan pula kepada putusan putusan mahkamah sebelumnya terkait dengan legal standing: bahwa dengan ketentuan sebagaimana dijelaskan pada poin direktur eksekutif prelude adalah pihak yang berhak mewakili prelude dalam dan luar pengadilan, yang dalam hal ini adalah seri. titi anggiani, oleh sebab itu, dalam permohonan ini, pemohon diwakili oleh seri. titi anggiani:: undang undang nomor tahun tentang pemilihan umum sepanjang frasa pemungutan suara pemilu diselenggarakan secara serentak .inti dari konsep pemilu secara serentak adalah menggabungkan pelaksanaan pemilu legislatif dan eksekutif dalam satu hari yang sama, sehingga kemungkinan terciptanya pemerintahan yang kongruen, maksudnya terpilihnya pejabat eksekutif presiden dan wakil presiden) yang mendapat dukungan legislatif, sehingga pemerintahan stabil dan efektif. kongruen dapat tercipta karena dalam pemilu serentak terdapat efek yang namanya coastal effect, mana keterpilihan calon presiden akan mempengaruhi keterpilihan calon legislatif. artinya, orang setelah memilih capres akan cenderung memberikan pilihannya terhadap legislatif yang berasal dari partai yang mengusung presiden. pemilu yang dilaksanakan secara serentak dapat menciptakan koalisi berbasis kebijakan, sebab pemilu juga membutuhkan partai politik yang kuat dan daya tahan memadai dalam mewakili kepentingan masyarakat dan menawarkan pilihan pilihan kebijakan untuk menunjukkan kemampuannya dalam menuju kebaikan umum dan sekaligus meminimalkan pragmatisme politik yang kerap menjadi acuan aktor aktor dan partai partai politik dalam berkoalisi. dengan pemilu secara serentak, partai politik diyakini tidak bisa lagi berkoalisi secara pragmatis. partai politik akan lebih selektif mencari calon, dan tidak sekadar mengandalkan pertimbangan matematis. dalam jangka panjang, hal ini diharapkan bermuara pada penyederhanaan sistem kepartaian secara alamiah. konflik antar partai atau pendukung partai bisa diminimalkan dan tidak lagi berkepanjangan sepanjang tahun, sehingga dari sisi manajemen konflik menjadi lebih mudah untuk ditangani. energi pendukung partai dapat diarahkan untuk kegiatan positif lain yang mengarah pada pelembagaan partai politik. bahkan pemilu secara serentak lebih efisien, hemat waktu, dan hemat biaya. efisiensi dalam konteks pemilu secara serentak ini bisa dilihat dari beberapa aspek, antara lain efisiensi waktu dan biaya pemilu. selanjutnya dalam aspek efisiensi biaya politik, karena biaya kampanye caleg dan capres jadi satu, maka politik biaya tinggi sebagaimana praktik yang terjadi saat ini bisa diminimalkan. dampak positif lebih lanjut, berpotensi mengurangi money politics dan korupsi. selain itu, dengan pemilu secara serentak akan terjadi perubahan drastis mengenai presidential threshold, sebab semua partai politik yang lolos menjadi peserta pemilu akan bisa mengajukan calon presiden dan calon wakil presiden. bahkan, bisa jadi akan masuk juga calon presiden independendengan demikian pemerintah tegaskan sekali lagi bahwa uud sama sekali tidak menetapkan bahwapemilihan umum serentak berdasarkan guo yang diuji akan diubah masa mendatang menjadi kembali lagi tidak serentak antara pemilihan umum presiden dan wakil presiden, anggota dpr, dpd,, mengingat aturan hukum mengenai pemilihan umum adalah salah satu bidang hukum yang sangat dinamis, dan karenanya adalah tidak tepat jika penetapan serentak tidaknya pelaksanaan suatu pemilu digantungkan pada putusan mahkamah konstitusi, melainkan seyogianya merupakan kewenangan pembentuk dalam hal ini dpr dan pemerintah dengan mendasarkan pada kebutuhan negara, masyarakat, serta memperhatikan faktor faktor keamanan, ketertiban, serta efisiensi. bahwa hal tersebut telah sejalan pula dengan putusan mahkamah konstitusi nomor puu xii (him. yang pada pokoknya menyatakan hukum pemilu adalah salah satu bidang hukum yang sangat dinamis mengingat dalam pemilu adayang mulia hakim konstitusi saudi isra pada saat memberikan keterangan sebagai ahli pada perkara nomor puu xi antara lain menyatakan dukungannya terhadap penyelenggaraan pemilu secara serentak, yakni?. kata secara serentak dalam dan undang undang nomor tahunmateriil dan undang undang nomor tahun tentang pemilihan umumtanpa tanggal pada bulan desemmenindaklanjuti hasil persidangan pada tanggal oktober mahkamah konstitusi dengan acara pembacaan keterangan pemerintah, dimana beberapa hakim mengalasan pemilu tetap serentak? tanggapan pemerintah: bahwa pelaksanaan pemilu tetap akan dilaksanakan serentak dengan mempertimbangkan efisiensi waktu dan anggaran serta efektifitas dalam penyelenggaraan pemilu, adapun kekurangan dalam pelaksanaan pemilu serentak tahun perlu mendapatkan evaluasi dan perbaikan, oleh karena pemilu tersebut merupakan awal peradaban penyelenggaraan pemilu serentak. beberapa evaluasi dan perbaikan diantaranya: kesiapan dan profesionalitas sdm penyelenggara pemilu perlu dilakukan evaluasi, faktor kesiapan dan profesionalitas penyelenggara pemilu menjadi hal fundamental dalam mengawal integritas pemilu. seharusnya sejak awal para penyelenggara memaksimalkan kesiapan, terutama pada hal hal yang bersifat teknis lapangan, misalnya dengan memberikan bimbingan teknis yang optimal kepada kpps. minimnya pengetahuan terhadap pemahaman regulasi peraturan perundang undangan yang dimiliki oleh kpps dapat memengaruhi kesiapan anggota kpps dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya. kpps adalah ujung tombak tingkat akurasi perolehan suara peserta pemilu. pemilu serentak salah satu tujuannya adalah untuk efisiensi dan efektifitas anggaran, namun pada pemilu serentak tahun ini belum tercapai, anggaran banyak terserap pada pengadaan logistik, pendistribusian logistik, dan honor untuk para petugas penyelenggara. perlu ada penyederhanaan terkait logistik, misal berkas berkas untuk penghitungan suara diganti dengan teknologi digital, sehingga tugas panitia pencoblosan akan lebih ringan jika manajemen pemilu lebih canggih. cc. metode pelaksanaan pemilu serentak tahun dimana masyarakat harus memilih secara bersamaan antara presiden, dpd, dpr, dan dprd ini membuat masyarakat lebih fokus pada pemilihan presiden, padahal peranan legislator dan senator dewan perwakilan daerah juga tak kalah penting dalam penyelenggaraan negara. bisa dievaluasi dengan dilakukan pemisahan antara pemilu serentak nasional yang dipisahkan dari pemilu serentak lokal. pemilu serentak nasional untuk memilih presiden, dpd, dan dpr, sedangkan pemilu serentak lokal untuk memilih dprd, gubernur, bupati, dan walikota. diharapkan dengan pemisahan tersebut dapat meningkatkan kualitas hasil pilihan masyarakat,pada pemilu serentak tahun alat peraga yang digunakan disinyalir menjadi alasan masyarakat kerepotan dalam pelaksanaan pencoblosan. diperlukan pembenahan terkait alat peraga, bisa dilakukan penyederhanaan dengan bantuan teknologi digital. pembenahan urusan persiapan logistik, pencoblosan hingga penghitungan suara adalah hal utama yang harus dievaluasi. adanya beberapa hambatan dalam hal personil diakibatkan semua proses pemilihan masih dilakukan dengan cara manual. hal tersebut harus dievaluasi, semua proses akan lebih mudah dan efisien jika dibantu dengan teknologi digital, tugas panitia pencoblosan akan lebih ringan jika manajemen pemilu lebih canggih. pertimbangan filosofis dan sosiologis? tanggapan pemerintah: secara filosofis penyelenggaraan pemilu seharusnya menjadi sarana rakyat untuk mewujudkan kedaulatannya agar tercapai cita cita dan tujuan nasional sebagaimana termaktub dalam pembukaan uud penyelenggaraan pemilu selain harus memenuhi asas asas pemilu sebagaimana diatur dalam ketentuan uud juga untuk mendapatkan legitimasi pemilu dan pemerintahan yang dibentuk dari hasil pemilu. secara sosiologis pemilu serentak mengikuti dinamika kehidupan sosial masyarakat yang semakin kompleks, dimana masyarakat saat ini lebih antusias hal hal yang bersifat praktis baik dari segi anggaran ataupun waktu. pada pemilu serentak tahun respon masyarakat dalam mengikuti pemilu lebih tinggi daripada pemilu tahun ini menandakan bahwa masyarakat dapat menerima adanya pemilu serentak tersebut. menimbang bahwa keterangan pihak terkait komisi pemilihan umum kpdan keterangan tertulis tambahan yang diterima kepaniteraan, masing masing tanggal oktober dan oktober badan pengawas pemilihan umum bawasln dewan kehormatan penyelenggara pemilu dkpplam perkara nomor puu xvii juga dinyatakan sebagai keterangan dalam perkara guo, yang mengemukakan hal hal sebagai berikut: komisi pemilihan umum kpewan perwakilan daerah, serata presiden dan wakil presiden tahun (untuk selanjutnya disebut pemilu tahun mengucapkan belasungkawa yang sedalam dalamnya atas meninggalnya petugas kelompok penyelenggara pemungutan suara (untuk selanjutnya disebut kpps) serta ucapan terima kasih atas semua pekerjaan yang telah dilaksanakan dalam melaksanakan penyelenggaraan pemilu tahun bahwa berkaitan dengan pelaksanaan penyelenggaraan pemilu tahunu sebagai berikut: salah satu wujud implementasi demokrasi adalah memilih pemimpin dan wakil rakyat melalui mekanisme pemilu. pemiluu sebagai sarana kedaulatan rakyat dilakukan: pemilihan pemimpin dan wakil rakyat melalui pemiluu memiliki amanah untuk menggelar pesta demokrasi lima tahunan tersebut. kpu adalah penyelenggara pemilu yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri dalam melaksanakan pemiluu. sebagai konsekuensinya, kpu dalam menyelenggarakan pemiluu dan aktif menginformasikan segala sesuatu terkait penyelenggaraan pemilu. akuntabel berarti apa yang dilakukan oleh kpu dalam penyelenggaraan pemilu hasilnya harus dapat dipertanggungjawabkan: cc. khairul fahmi dalam penelitian berjudul menelusuri konsep keadilan pemilihan umum menurut uud mengemukakan bahwa keadilan pemilu merupakan sebuah konsep ihwal bagaimana pemilu sebagai sebuah kontestasi dilaksanakan sesuai aturan hukum yang dibuat secara adil untuk semua dan dilaksanakan oleh sebuah institusi independen dengan integritas terpelihara. konsep tersebut didasarkan pada filosofi keadilan sosial yang dikandung sila kelima pancasila, mana semua warga negara mesti terjamin kesetaraan hak haknya, terutama hak pilih sebagai hak politiknya. sesuai konsep tersebut, kebebasan dan kesetaraan hak semua warga negara merupakan kunci mewujudkan keadilan pemilu. mana, untuk mewujudkannya, semua warga negara mesti bebas untuk menentukan pilihannya. saat yang sama, juga bebas dari segala bentuk pengaruh maupun tindakan curang kontestan pemilu,.masing negara, maka sistem dpemilihan dilaksanakan setiap (ima) tahun sekali secara serentak seluruh wilayah republik indonesia :gambar keadilan pemilihan umum kultur) politik hukum) pemilupemilu tahun pemilu, yaitu pasangan calon nomor ir. joko widodo dan prof. dr. hc). kh. ma'ruf amin dan pasangan calon nomor prabowo subianto dan sandiaga alauddin uno: pada prinsipnya penyelengaraan pemilu tahun berjalan sesuai jadwal, program, dan tahapan serta berjalan dengan baik, aman dan kondusif. tentu dalam menyelenggarakan pemilu, kpu bersikap tidak hanya profe, dan luar negeri, kabupaten kota, dan dilaksanakan tps dengan rincian sebagai berikut: gambar rincian daftar pemilih tetap pemilu tahun ketiga (depth ami es.gas selang peta var akan ooc temp:s s9org (sg hsisioo gambar rincian partisipasi masyarakat dalam pemilu tahun nana:udengan tingkat nasional selalu melibatkan saksi pasangan calonatasnya, dan seluruh upaya dan kebijakan tersebut . kanal untuk menguji akuntabilitas penyelenggaraan pemilu serentak oleh kpu terkait hasil pemilu adalah mahkamah. sepanjang penyelenggaraan pemilu. adapun rincian php yang diajukan mahkamah adalah sebagai berikut: gambar rincian peralihan hasil pemilu perselisihan hasil pemilihan umum tahun ne: kasusperkara jumlah kasus total kasus ' ' o ' o)!e kasus total kasus kasus data atas menunjukdesain pemilu serentak (lima) kotak suara: tanggapan terhadap pokok pokok permohonanadapun para pemohon pada pokoknya menyatakan bahwa: pemilu bertentangan dengan uud dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat: dan pemilu bertentangan dengan uud dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. dengan alasan yang pada intinya bahwa beberapa ketentuan pemilu sebagaimana dimaksud pada huruf dan huruf tidak sesuai dengan asasbertentangan dengan pembukaan uud dan serta uud, dan kewajiban diantaranya,dan huruf danpemilu mengatur secara yuridis bahw. selain itu pemilu mengatur bahwa pemungutan suara pemilu diselenggarakan secara serentak . berkaitan dengan ketentuan dan pemilu, pengertian mengenai pemilu dapat dilihat dalam pengaturan angka pemilu yang mengatur bahwitu, kata serentak dalam kamus besar bahasa indonesia mengandung arti bersama sama (tentang gerakan dan waktunya), kata serentak juga sering digunakan untuk menggambarkan suatu kerja yang dilaksanakan secara bersama sama dalam waktu yang sama. berdasarkan pengertian dan pengaturan (konsep) dimaksud, dapat dipahami bahwa pengertian pemungutan suara pemilu dilakukan secara serentak adalah pemungutan suara pemilu tahun diselenggarakan secara bersama sama atau hari, tanggal, dan waktunya bersamaan atau serentak. bahwa sebagai bentuk pelaksanaan dan pemilu sebagaimana dimaksud pada angka yang dalamnya memuat implikasi terhadap penyelenggaraan pemungutan suara, kpuentang pemungutan dan penghitungan suara). adapun beberapa pengaturan dalam pkpu nomor yang relevan adalah sebagai berikut: pkpu tentang pemungutan dan penghitungan suara yang berbunyimahkamah dalam putusan nomor puu xi yang diucapkan pada tanggal januari memutuskan hal hal sebagai berikut: mengabulkan permohonan pemohon untuk sebagian,ahkamah melalui putusan nomor puu xi sebagaimana dimaksud pada angka dalam pertimbangan hukum poin halaman secara terang dan tegas menyatakan:perbandingan pengaturan terkait dengan sistem pemungutan suara dalam pemilu tahun dan tahun dapat dilihat pada tabel bawah ini: tabel perbandingan sistem pemungutan suara pemilu tahun dan tahun bab (uu pemungutan suarbab (uu pemungutan suara pemungutan suara pemilu diselenggarakan secara serentak. hari, tanggal, dan waktu pemungutan suara pemilu presiden pemungutan suara pemilu dan wakil presiden dilaksanakan ditetapkan dengan keputusan paling lama (tiga) bulan setelah kpu. pengumuman hasil pemilihan umum anggota dpr, dpd, dprd provinsi, dan dprd kabupaten kota. berkaitan dengan konsep pengaturan mengenai sistem pemungutan suara dalam penyelenggaraan pemilu tahun dan tahun pada prinsipnya tidak ada perbedaan sepanjang bahwa pelaksanaan pemilu presiden dan legislatif dilaksanakan secara serentak pada pemilu tahun faktanya pada pemilu tahun maupun pemilu tahun untuk pemilu anggota dpr, dprd, dan dpd serta presiden dan wakil presiden diselenggarakan pada pukul waktu setempat sebagaimana pengaturan dalam peraturan kpu nomor tahun tentangkabupaten kota dan pkpu tentang pemungutan dan penghitungan suara. bahwa terlepas dari perbandingan pelaksanaan pemungutan suara dalam pemilu dan sebagaimana diuraikan dalam angka pelaksanaan pemilu yang konstitusional telah diputus oleh mahkamah melalui putusan |
huh kpai) yang diwakili oleh: nama dr. susanto, m.a. alamat jalan tengku umar nomor jakarta pusat jabatan ketua kpai sebagai 00n020 ll. pemohon komisi pengawasan dan perlindungan anak aceh kepada) yang diwakili oleh: nama ayu singgih, s.h. alamat jalan tgk. batee timah nomor jeulingke, kecamatan syiah kuala, banda aceh, provinsi aceh jabatan wakil ketua kepada sebagai n 00n0n2 ll. pemohon il,diwakili oleh: nama alik ruslan road, s.t. alamat jalan daeng abdul hadi nomor pontianak, provinsi kalimantan barat jabatan anggota kepada provinsi kalimantan barat sebagai n n0 20n00n0 ll. pemohon iii, komisi perlindungan anak indonesia daerah kota bogor paid kota bogor) yang diwakili oleh: nama didih syafruddin, sos, m.m. alamat gedung ppi pusat pengembangan islam bogor) jalan pajajaran nomor kelurahan baronang siang, kecamatan bogor timur, bogor, jawa barat jabatan ketua paid kota bogor sebagai n20 all. pemohon iv, komisi perlindungan anak daerah kota bandung pad kota bandung) yang diwakili oleh: nama asep berlian, ag. alamat jalan nintendo nomor gd. kopi bandung, provinsi jawa barat jabatan sekretaris pad kota bandung sebagai 2n0 0n0n0 ll. pemohondiwakili oleh: nama sapta @doria muai, s.h. alamat komplek perkantoran gubernur jalan pulau bangka air itam kecamatan bukit intan pangkalpinang lantai kantor gubernur bangka belitung jabatan ketua pad provinsi kepulauan bangka belitung sebagai n20 ll. pemohon vi,diwakili oleh: nama eri syahrial, pd., pa. alamat jalan brigjen katamu, nomor kota tanjung pinang, provinsi kepulauan riau jabatan ketua kepada provinsi kepulauan riau sebagai 00n0 ll. pemohon vii, pengawasan penyelenggaraan hak anak dan perlindungan anak merupakan wewenang subyektif sesuai keperluan dan kepentingan pemerintah daerah, bukan berdasarkan mandat konstitusi uud tahun dan dianggap urusan dan keperluan subyektif relatif pemerintah daerah (bukan perlindungan, pelaksanaan, pemajuan dan pemenuhan ham hak anak yang diakui sebagai hak konstitusi). sehingga, dan karenanya komisi perlindungan anak daerah sebagai bagian dari kelembagaan komisi perlindungan anak indonesia bukan organisasi perangkat daerah opd). ketentuan nomor tahuntahun dan hak konstitusional kepastian hukum yang berkeadilan dalam uud tahun ketentuan nomor tahun yang menormalkan komisi perlindungan anak indonesia yang bersifat independen, akan tetapi rumusan normalnya menimbulkan ketidakpastian hukum dan mengabaikan hak konstitusional anak oleh karena dilemahkan sendiri dan tidak konsisten dengan ketentuan nomor tahun bahwa dengan demikian maka ketentuan nomor tahun, dan pembentukan komisi perlindungan anak daerah yang dipersyaratkan dalam hal apabila diperlukan pemerintah daerah saja sehingg. norma yang sedemikian itu bertentangan dengan uud tahun dengan alasan alasan dan dalil dalil yang diajukan dalam permohonan pengujian materil ini, bahwa ketentuan nomor tahun yang menormalkan keberadaan komisi perlindungan anak indonesia yang tidak mencakup sebagai satu kesatuan dengan komisi perlindungan anak daerah, dan adanya norma yang tidak konsisten dan pelemahan struktural dalam ketentuan nomor tahun oleh karena itu, eksistensi ada (dibentuk) ataupun tidak (dibentuk) komisi perlindungan anak daerah seakan akan bukan karena hak konstitusi dan mandat konstitusi, namun karena subjektivitas kepentingan pemerintah daerah. walaupun dilakukan pembentukannya, namun mengalami pelemahan, pengabaian, dan bahkan pembubaran komisi perlindungan anak daerah sebagaimana faktayang sebelumnya dibentuk denganp 17j, sehingga tidak adanya kelembagaan pengawasan perlindungan anak sumatera utara sebagaimana dimaksud nomor tahun bahwa dengan perbandingan dengan pasat nomor tahun adanya ketidakkonsistenan (consistency), pengurangan dan pembatasan independensi komisi perlindungan anak indonesia sehingga menghambat pengawasan perlindungan dan pemenuhan hak anak yang dijamin uud tahun dan uud tahun yang menormalkan ham (termasuk hak anak) yang merupakan tanggung jawab negara terutama pemerintah: bahwa adanya kerugian konstitusional para pemohon khususnya pemohon akibat dari penamaan nomor tahun yang sedemikian sehingga tidak dapat menjangkau pengawasan perlindungan anak dan penyelenggaraan hak anak seluruh pelosok daerah wilayah nkri. keadaan yang sedemikian menegaskan jaminan, perlindungan, pemajuan dan pemenuhan hak anak sebagai ham (vide uud dan merugikan perlindungan anak seluruh pelosok daerah wilayah nkri (vide uud bahwa arti penting komisi perlindungan anak indonesia yang dimaknai termasuk komisi perlindungan anak daerah adalah sesuai maksud asli nomor tahun untuk menjamin hak anak sebagai ham dan hak konstitusi sesuai uud tahun sebagai hukum tertinggi (constitute hoogeste wet) dalam negara hukum yang demokratis (democratic rechstaat). negara republik indonesia yang dibentuk berdasarkan uud tahun merupakan negara demokrasi konstitusional, yang membangun sistem hukum yang memberikan jaminan ham yang secara eksplisit dirumuskan dalam uud tahun negara hukum yang demokratis mensyaratkan jaminan ham termasuk hak hak anak yang antara lain diwujudkan dengan nomor tahun jaminan ham adalah konsekuensi negara demokrasi konstitusional, dan sebaliknya tidak ada demokrasi konstitusional apabila tidak ada jaminan ham. oleh karena itu, uud tahun sebagai constitute den hoogeste wet sudah tepat dan sahih mengangkat hak hak anak sebagai jaminan ham yang melarikan nafas dengan eksistensi negara demokrasi konstitusional sebagaimanabahwa penamaan nomor tahun yang demikian mengakibatkan tidak adanya dan tidak efektifnya infrastruktur pengawasan penyelenggaraan hak anak indonesia yang dijamin uud tahun dimana hak hak anak merupakan hak konstitusional dari anak sebagai kelompok rentan (vulnerable group) yang merupakan bagian penting dari rakyat indonesia yang tidak lain adalah pemilik constituent power. norma nomor tahun sedemikian menimbulkan risiko kegagalan perlindungan dan pemenuhan yang mencakup komisi perlindungan anak daerah yang mencakup seluruh anak pada seluruh pelosok daerah wilayah indonesia. hal itu berarti pengabaian dan perlambatan pemenuhan hak anak yang tidak dimungkiri sebagai faktauud tahun yang menjamin ham cg. hak hak anak bukan saja mengacu kepada nilai nilai luhur bangsa indonesia menghargai hak hak anak, lebih dari itu jaminan hak anak menjadi norma yang hidup dan berkembang yang menjamin dan melindungi hak anak secara eksplisit sebagai kandungan (ingredient) konstitusi. secara negasi, pengurangan ataupun pengabaian hak konstitusi anak berarti pencitraan konstitusi dan pembangkangan demokrasi konstitusional dalam negara hukum yang demokratis, bahwa mengacu kepada pembukaan uud tahun dan batang tubuh uud tahun yang mengakui ham sebagai hak konstitusi yang bermakna uud tahun menghormati (to respect), menjamin (to ensure), melindungi (to protect), memenuhi (to fulfill, dan memajukan (to promote) ham termasuk hak anak. hak anak merupakan bagian penting hak konstitusional yang melekat pada setiap orang (for all human being) berdasarkan falsafah pancasila dan landasan yuridis konstitusional berdasarkan uud tahun namun perlindungan anak dan penyelenggaraan hak hak anak mengalami kesulitan dan hambatan struktural sebagaimana diuraikan pada bagian berikut ini: hak anak adalah bagian tidak terpisahkan dari kewajiban konstitusional negara yang dijamin uud tahun namun pada kenyataan hak anak belum sebagai pertimbangan paling puncak (paramount consideration) dalam pembentukan peraturan perundang undangan, tanggung jawab atas perlindungan, pelaksanaan, pemajuan dan pemenuhan hak anak, dan dalam konteks relasi bernegara, uud tahun mengandung maksud asli jaminan hak anak yang terus menerus berkembang. anak sebagai insan manusia yang dalam masa evolusi kapasitas (evolving capacities) karena sedang dalam fase tumbuh dan berkembang yang tidak bisa ditunda ataupun diulang kembali. sehingga keliru jika hak hak anak tidak hanya dirumuskan dalam dokumen formal konstitusi akan tetapi menjadikannya hak konstitusi yang hidup (living constitution) karena kodrat alamiah masa periode emas (golden period) tumbuh kembang anak yang tidak bisa ditunda ataupun digantikan ketika pada masa waktu nanti anak menjadi dewasa. dengan kodrat alamiah tumbuh kembang anak yang khas seperti itu, namun masih beratnya tantangan mengupayakan uud tahun sebagai living con situation yang menjadi tanggung jawab negara, terutama pemerintah sebagaimana uud tahun yang bermakna termasuk pula lembaga negara dalam lingkup kekuasan kehakiman, pemenuhan hak anak uud tahun dalam keadaan konkrit masih mengalami kesulitan dan hambatan karena pada kenyataannya anak anak dalam lingkungan sosial dan pola relasi bernegara yang masih belum melekat dan sensitif hak anak: realitas kerentanan anak dan kelemahan posisi anak sebagai bagian tak terpisahkan dalam relasi negara, pasar dan masyarakat sipil (civil society). walaupun adanya jaminan ham cg. hak anak namun pengaruh kekuatan pasar (market) ataupun pendekatan pasar (market approach) menjadi faktor kesulitan dan hambatan dalam pemenuhan hak hak anak. dalam kondisi sedemikian keberadaan institusi independen dalam pengawasan hak anak berperan strategis dan penting. oleh karena itu jaminan hak anak sesuai amanat uud tahun membutuhkan institusi independen pengawasan yang kuat dan menjangkau seluruh daerah: walaupun adanya jaminan hak anak dalam konstitusi namun untuk mengefektifkan perlindungan dan pemenuhan hak anak itu dalam konteks bernegara, membutuhkan institusi pengawasan hak anak yang independen sebagaimana halnya komisi perlindungan anak indonesia yang menjalankan fungsi menyeimbangkan dan mengendalikan (check and balances) agar kekuasaan lembaga negara tidak sewenang wenang terhadap hak hak anak. fungsi check and balances komisi perlindungan anak indonesia sebagai institusi independen pengawasan hak anak semakin penting dalam relasi trias politica baru antara negara (state), pasar (market) dan civil society prof. dr. jimmy ashiddigie, konstitusi ekonomi , hal. uud tahun memosisikan semakin pentingnya hak anak sebagai kepentingan konstitusional (constitutional important) dalam negara hukum yang demokratis. namun demikian pengurus utamakan hak anak dalam kerangka rule the law memerlukan institusi pengawasan yang independen guna memastikan perlindungan dan pemenuhan hak anak sebagai constitutional important dalam berbangsa dan bernegara, uud tahun semakin mengokohkan pentingnya tanggung jawab konstitusional negara terutama pemerintah terhadap hak hak anak. argumentasi ini merujuk pada mandat konstitusional atas ham sebagai tanggung jawab negara, terutama pemerintah (vide uud tahun oleh karena itu jaminan hak anak semakin kokoh karena memiliki mandat kembar yakni dan uud tahun uud tahun yang menjamin hak anak indonesia yang sekaligus bagian penting dari seluruh rakyat indonesia (termasuk anak) sebagai pemilik kedaulatan rakyat (constituent power) yang dilaksanakan berdasarkan uud (vide uud tahun oleh karena itu semakin penting kebijakan memihak hak anak pada segenap organ kekuasaan negara, bukan hanya pemerintah pusat namun pemerintah daerah, bahwa mandat konstitusional uud tahun tersebut bukan hanya normatif dari ingredient konstitusi, akan tetapi satu kesatuan dengan jaminan pelaksanaan, penegakan dan pemenuhan yang nyata dan efektif dengan memastikan perlindungan anak yang mencakup sistem pengawasan hak anak agar memastikan upaya yang optimal dalam pemenuhan hak anak. hal ini semakin penting dipastikan, oleh karena: jaminan hak anak bukan hanya karena amandemen konstitusi yang mengutamakan jaminan ham namun inheren upaya nyata tindakan berkemauan (progressively) dan realisasi penuh (full realization), subyek anak sebagai anak dan sebagai warga negara tidak dapat disisihkan sebagai pemilik kedaulatan rakyat (constituent power), cc. konstitusi hak anak bukan sekadar tertulis (written constitution) namun menjadi konstitusi yang hidup dan berkembang (living and evolving constitution), sehingga bukan norma konstitusi yang nihil sebagaimana tamsil menu restoran yang tertulis ada, namun tak tersedia seperti satir apakah saya sedang membaca menu atau konstitusi kita , dari ewa lewska seorang jurist warga negara polandia yang menulis constitution possibilities , dalam east europe constitutional review, vol. number spring, (lihathak anak sebagai ingredient konstitusi modern musti sungguh sungguh diterapkan dengan sengaja menyediakan sistem pengawasan pelaksanaan hak hak anak. konstitusi modern bersifat applicable atau dapat dan harus dijalankan dalam praktik. konstitusi negara harus sungguh sungguh dijalankan dalam praktik penyelenggaraan kekuasaan. prof. dr. jimmy asshiddigie, s.h., konstitusi ekonomi , penerbit kompas, hal. bahwa jaminan hak anak dalam tahun menghendaki organ pengawasan penyelenggaraan hak anak dan perlindungan anak dengan menormalkan keberadasebagai satu sistem kelembagaan pengawasan penyelenggaraan hak anak, diperlukan karena: untuk menggerakkan dan mengefektifkan norma substansi hukum dari suatu undang undang dimana negara bertindak hanya melalui organnya, sebagaimana pendapat hans kersen bahwa the state acts only through its organs, sistem kelembagaan pengawasan hak anak tersebut bagian tak terpisah dari hak anak sebagai ham yang menjadi sistem norma hak anak dalam negara demokrasi konstitusional, tidak ada jaminan ham tanpa institusi pengawasan ham itu sendiri. analog dengan itu, maka tidak ada jaminan hak anak tanpa institusi pengawasan hak anak, anak anak merupakan subyek dalam kondisi evolusi kapasitas (evolving capacities) yang sedang tumbuh dan berkembang pada usia rawan sehingga menjadi subyek yang dalam keadaan rentan yang membutuhkan perlindungan khusus dan institusi pengawasan hak anak yang kuat: uud sebagai living constitution yang hanya berguna apabila tersedianya institusi pengawasan hak anak sebagai bagian integral jaminan ham itu sendiri, bahwa ketentuan nomor tahun harus mengandung isi dan dimensi ham yang otentik sesuai mandat kembar dari konstitusi dengan tidak ada pengurangan, pengucilan, pengabaian, penundaan, ketidakpastian, dan norma yang diskriminatif terhadap hak hak anak, karena menimbulkan dampak permanen yang membekas sepanjang hidup anak (longtime the child). sebab itulah penting mengoptimalkan tanggung jawab negara terutama pemerintah (termasuk pemerintah daerah). patut memperhatikan ajakan moral dari john gray, ph. dalam children are from heaven yang mengatakan: .kita bertanggung jawab untuk secara bijaksana mendukung mereka sehingga potensi dan bakat mereka akan tertarik luar. .mereka bergantung pada dukungan kita untuk tumbuh. bahwa merujuk uud tahun maka negara c.g. pemerintah bertanggung jawab menjamin hak anak, termasuk menjamin keberadaan institusi pengawasan hak anak. analog dengan tanggung jawab orangtua pada anaknya, maka pemerintah menjalankan fungsi dan peran "parental direction and guidance pada anak yang diterapkan secara tidak tak terbatas (not unlimited). tanggung jawab tidak tak terbatas itu tidak cukup hanya membuat regulasi tetapi juga pelaksanaan perlindungannya dengan ikhtiar terbaik dan optimum memastikan hak anak sebagai pertimbangan paling puncak (paramount consideration), bahwa dalam ketentuan dan nomor tahun tidak terbangun sistem kelembagaan pengawasan penyelenggaraan hak hak anak dan perlindungan anak yang efektif menjamin hak hak anak, oleh karena: tidak satu kesatuan dengan komisi perlindungan anak daerah karena dibatasi sesuai keperluan pemerintah daerah bukan demi hak hak anak, sehingga membatasi perlindungan anak, komisi perlindungan anak daerah kehilangan constitutional important nya dan kekurangan independensi karena dibentuk dalam hal apabila sesuai keperluan pemerintah daerah yang pada kenyataannya justru diposisikan sebagai organ pemerintah daerah yang bahkan tidak difasilitasi dengan memadai. komisi perlindungan anak daerah sebagai kelembagaan pengawasan hak anak daerah tidak terbangun sebagai sistem yang satu kesatuan dengan komisi perlindungan anak indonesia sehingga pembentukannya bukan hanya dan semata mata kebutuhan pemerintah daerah saja. penamaan yang senjang antara dengan nomor tahun berdampak pada kesenjangan perlindungan hak anak daerah karena tidak adanya kepastian hukum atas pengawasan dan perlindungan anak atas hak hak anak sebagai ham dan dijamin konstitusi yang menjangkau seluruh anak (for all) pada seluruh wilayah daerah. bahwasehingga tidak memiliki kapasitas menjangkau pengawasan penyelenggaraan hak anak dan perlindungan anak dalam setiap jengkal pelosok daerah wilayah nkri yang mengakibatkan kedaulatan hak hak anak tidak terwujud, karena anak membutuhkan perlindungan khusus sebagaimana fakta fakta berikut ini: tidak adanya kelembagaan pengawasan penyelenggaraan hak anak dan perlindungan anak berarti tidak adanya katup pengaman perlindungan anak yang berfungsi agar tidak satupun anak yang tertinggal (no one left behind) atas hak haknya, banyaknya populasi perkawinan anak, eksploitasi anak, kekerasan anak, bahkan gizi buruk dan stunting anak adalah bukti nyata masih banyak anak terpisahkan atas hak haknya. kondisi itu bukan sekadar fakta anak yang kurang beruntung, namun dalam perspektif hak anak sudah termasuk kualifikasi pelanggaran ham. padahal pelanggaran hak hak anak seperti itu dapat dicegah (preventable violation the rights the child) dengan terbangunnya sistem pengawasan penyelenggaran hak anak dan perlindungan anak yang menjangkau setiap anak seluruh daerah wilayah pelosok nkri dengan adanya kelembagaan komisi perlindungan anak indonesia termasuk komisi perlindungan anak daerah seluruh wilayah daerah indonesia yang sifat independen, tidak berdaulat dalam penyelenggaraan hak anak dan perlindungan anak oleh karena desain struktur kelembagaan dan substansi norma dan nomor tahun saling bertentangan sehingga mengurangi pengawasan penyelenggaraan hak anak dan perlindungan anak, pelanggaran hak hak anak adalah kasus yang dapat dicegah (preventable) apabila adanya sistem pengawasan yang dikembangkan kepada komisi perlindungan anak daerah tersedia dan terbangun yang menjangkau seluruh anak indonesia seluruh wilayah daerah, pelanggaran hak hak anak tidak berhenti hanya menjadi kasus kasus personal individu anak belaka, namun berakumulasi menjadi masalah luar biasa pada kehilangan generasi (lost generation) akibat dari kekerasan terhadap anak yang mencederai badan (body), menghantam pikiran (minds), dan jiwa (soul) anak. kemiskinan keluarga berdampak paling keras memukul anak, termasuk prevalensi balita stunting riset kesehatan dasar riskesdas) tahun artinya (satu) dari (tiga) anak balita mengalami stunned. konsekuensi jangka panjang dari stunting pada anak usia dini berpengaruh pada kelangsungan hidup, pertumbuhan linear, perkembangan kognitif, kemampuan belajar sekolah, produktivitas dan berat badan lahir, karena pengadilan volume otak atau mengalami brain stunned sehingga menjadi keadaan lost generation. pelanggaran hak anak yang sesungguhnya dapat dicegah, tetap saja terjadi berasal dari tindakan atau kebijakan negara yang komisi perlindungan anak daerah kabupaten subang pad kabupaten subang) yang diwakili oleh: nama darmawan santosa, s.h. alamat gedung gow jalan mayjen sutomo nomor kelurahan karanganyar, kecamatan subang, provinsi jawa barat jabatan anggota pad kabupaten subang sebagai n . pemohon viii: nama dr. bahrain pilang, si. sebagai n5 . pemohon ix, nama mendy hendrianus, md. par. alamat jalan tor tor nomor rt irw kelurahan pemangsaan dua, kecamatan kelapa gading, jakarta utara, provinsi dki jakarta sebagai 2n0 0n0n00n ll. pemohon nama evi harian, s.p., psi sebagai n20 all. pemohon xi, berdasarkan surat kuasa khusus bertanggal mei memberi kuasa kepada muhammad joni, s.h., m.h., zulchaina tanaman, s.h., amri lubis, s.h., rahmad ramadhan hasibuan, s.h., m.h., dan achmad gunawan lubis, s.h., seluruhnya adalah para advokat dan konsultan hukum yang tergabung dalam tim kuasa hukum kpai pad, yang beralamat law office joni tanaman,membiarkan terjadi dan tidak mencegahnya dengan membangun sistem kelembagaan pengawasan hak anak, cenderung membiarkan pemerintah dan pemerintah daerah yang tidak berupaya secara sistemik mengatasi pelanggaran hak anak yang dapat dicegah (preventable violation the rights the child) yang disebabkan tidak adanya mekanisme check and balances terhadap pemerintah daerah dalam penyelenggaraan hak anak dan perlindungan anak karena tidak adanya pengawasan komisi perlindungan anak daerah sebagai institusi pengawasan apalagi dalam relasi negara, pasar dan civil society yang melemahkan hak hak anak ham,: bahwa ketentuan nomor tahun yang membentuk komisi perlindungan anak indonesia namun tidak termasuk komisi perlindungan anak daerah, dan terlebih lagi dengan penamaan nomor tahun yang membentuk komisi perlindungan anak daerah dengan karakteristik berbeda mendasar dengan komisi perlindungan anak indonesia, yang mengakibatkan lemahnya sistem pengawasan hak anak yang dijamin uud tahun bahwa dalam hal apabila permohonan guo mengabulkan pengujian nomor tahun yang memaknaikepastian hukum yang berkeadilan perihal: adanya suatu sistem kelembagaan pengawasan penyelenggaraan hak anak dan perlindungan anak yang efektif menjalankan amanat hak konstitusi anak bagi seluruh anak (for all) seluruh pelosok wilayah daerah nkri: kepastian hukum sistem pengawasan penyelenggaraan hak anak dan perlindungan anak dengan adanya komisi perlindungan anak daerah sebagai bagian dari organ kelembagaan komisi perlindungan anak indonesia yang bukan organ pemerintah daerah opd), walaupun nomor tahun menormalkan pemerintah daerah membentuk dalam arti memfasilitasi terbentuknya komisi perlindungan anak daerah: pemerintah daerah membentuk dan memfasilitasi komisi perlindungan anak daerah analog dengan pemerintah daerah bertanggung jawab dan berkewajiban sebagaimana nomor tahun yang mengacu pada kewajiban membentuk dan memfasilitasi kelembagaan pengawasan itu merupakan kepatuhan pada mandat konstitusi dan uud tahun bahwa dengan organ kelembagaanmemastikan dapat mencegahnya pelanggaran hak hak anak. dengan demikian hak hak anak terlindungi dengabahwa berikut ini diuraikan mengapa komisi perlindungan anak indonesia satu kesatuan dengan komisi perlindungan anak daerah: (a) selain hri), yang mencakup pula kelembagaan daerah yang dinamakan sebagai komisi perlindungan anak daerah, bukan dalam struktur organisasi perangkat daerah opd) namun bagian tidak terpisahkan dari komisi perlindungan anak indonesia sebagai hri: (b) dalam melaksanakan amanat konstitusi uud juncto uud tahun maka hak konstitusional itu membutuhkan organ atau kelembagaan yang merealisasikannya secara konkrit dalam berbangsa dan bernegara. menurut hans kersen, the state acts only through its organiprof. dr. saudi isra, s.h., menata komisi) negara , kata pengantar dalam zainal arifin mochtar, lembaga negara independen , raja grafindo persada, jakarta, h.xii), pendapat prof. dr. saudi isra, s.h. tersebut menguatkan alasan perlunya menata kelembagaan pengawasan perlindungan anak dalam suatu sistem kelembagaan yang utuh dalam komisi perlindungan anak indonesia yang independen, termasuk komisi perlindungan anak daerah yang diwajibkan tersedia dengan norma dan nomor tahun yang menjamin, melindungi, pemajuan dan pemenuhan hak anak anak indonesia yang mencakup seluruh pelosok daerah negara kesatuan republik indonesia, (c)lembaga negara termasuk kekuasaan kehakiman dalam hal ini mahkamah agung dan mahkamah konstitusi sahih bertanggung jawab terhadap ham termasuk hak hak anak yang merupakan hak konstitusi dan ham pula. hak konstitusi anak itu bukan hanya bersifat inspirasional saja, namun hak konstitusi yang hidup (living constitution) terlebih dana negara yang supremasi konstitusi (supreme constitution) yang pendudukan peranan lembaga peradilan dalam pemajuan hak sosial dan ekonomi yang inheren melarikan nafas dalam hak hak anak. hak anak adalah konvergensi antara hak sipil dan politik (civil and political rights) dengan hak ekonomi, sosial dan budaya (economic, social and cultural rights): perkembangan pemikiran pemajuan keadilan sosial dan perlindungan hak sosial ekonomi, mengemuka dalam forum the 1st international expert meeting constitutional dialogue: the role the judiciary promote sosial justice the protection socio economic rights, tangerang indonesia, september 20th 21st, antara lain bahwa pengadilan tidak dapat menghindar dari permasalahan perlindungan sosial ekonomi yang dijamin konstitusi negara. padahal, konstitusi sangat mungkin diekspresikan secara luas robert french, mantan ketua mahkamah agung australia). kewajiban negara atas realisasi hak dan peran pengawasan komite hak ekonomi, sosial dan budaya. negara negara anggota icsc wajib mengambil langkah langkah untuk memenuhi hak hak ekonomi, sosial, dan budaya, terutama melalui aturan perundang undangan henry stardom dalam materi the role judiciary promote social justice: the protection socio economic rights international law ). selain itu, menurut induk malhotra, hakim mahkamah agung india, bahwa hak sosio ekonomi adalah hak positif yang pelaksanaannya perlu tindakan negara, sementara hak sipil dan politik adalah hak negatif, dimana negara hanya perlu menghindari campur tangan yang berlebihan dalam kebebasan individu (vide redaksi majalah konstitusi, nomor oktober the 1st international expert meeting perlindungan sosial ekonomi dalam konstitusi , pemikiran peran lembaga peradilan dalam pemajuan keadilan sosial dan hak hak sosial ekonomi, adalah bersesuaian dan sudah dikukuhkan dalam konstitusi termasuk uud sehingga ham bukan hanya tanggung jawab negara terutama pemerintah, termasuk lembaga lembaga negara bidang kekuasaan kehakiman dan demikian pula komisi perlindungan anak indonesia yang beralasan dimaknai mencakup komisi perlindungan anak daerah, (d) oleh karena itu komisi perlindungan anak indonesia satu kesatuan dengan komisi perlindungan anak daerah memiliki justifikasi konstitusi dalam melaksanakan tanggung jawab atas ham hak anak yang merupakan hak konstitusi uud sehingga beralasan membangun sistem kelembagaan pengawasan yang satu kesatuan yang dinamakan sebagai komisi perlindungan anak indonesia yang independen dalam nomor tahun yang diuji konstitusionalitasnya agar dimaknai termasuk komisi perlindungan anak daerah, sehingga efektif menjangkau pengawasan perlindungan anak seluruh pelosok daerah indonesia: (e) tugas pengawasan terhadap perlindungan anak dan pemenuhan hak anak bukan urusan dan karenanya bukan tugas dan wewenang pemerintah maupun pemerintah provinsi dan kabupaten kota, oleh karena: secara eksplisit norma nomor tahun menerapkan norma pengawasan penyelenggaraan hak anak sebagai maksud pembentukan komisi perlindungan anak indonesia yang bersifat independen, sehingga pengawasan penyelenggaraan hak anak bukan tugas pemerintah dan pemerintah daerah akan tetapi sebagai mengkonfirmasi lahirnya dan mengokohkan pentingnya kelembagaan pengawasan perlindungan anak dan hak anak yakni komisi perlindungan anak indonesia yang sebelumnya sudah dinamakan dengan nomor tahun tentang perlindungan anak. sehingga merupakan politik hukum dan membuktikan tidak ada keraguan pembentuk undang undang dalam hal eksistensi kelembagaan komisi perlindungan anak indonesia yang inheren dengan jaminan, perlindungan, pelaksanaan, pemajuan dan pemenuhan ham hak anak dan hak konstitusi anak uud secara eksplisit dinamakan sebagaidaerah yang tersusun sebagai suatu bagunan sistem norma dan kelembagaan yang jelas dan pasti dalam nomor tahun pengawasan perlindungan anak dan pemenuhan hak anak tidak termasuk urusan pemerintah maupun pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten kota, sebagaimana undang undang. apabila diteliti dalam. oleh karena itu, pengawasan perlindungan anak sebagaimana tugas komisi perlindungan anak indonesia huruf nomor tahun adalah orisinal dan sahih serta tidak bertabrakan dengan urusan pemerintah dan pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten kota yang sudah terbagi habis pada lampiran urusan dalam nomor tahun sehingga kedudukan komisi perlindungan anak indonesia dan komisi perlindungan anak daerah, tidak memiliki landasan dan justifikasi sebagai opd dan bukan urusan pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten kota, dan karenanya sahih komisi perlindungan anak daerah menjadi bagian dari komisi perlindungan anak indonesia yang bersifat independen dan bukan opd. selanjutnyasebagaimana tugas komisi perlindungan anak indonesia dan komisi perlindungan anak daerahdalam hal adanya lembaga dengan nomenklatur komisi perlindungan anak daerah, ataupun lembaga lain yang sejenis tidak berdasar apabila dimaknai sebagai opd dan melaksanakan urusan pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten kota, sebab tidak memiliki dasar dalam lampiran urusan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dalam nomor tahun (f) dalam hal hak anak (rights the child) yang secara universal dirumuskan dalam united nations's convention the rights the child crc) yang telah pula diratifikasi oleh pemerintah indonesia, bukan hanya penjumlahan norma hak hak anak akan tetapi dimaksudkan pelaksanaannya secara terukur dengan menyediakan kelembagaan atau komite yang menguji kemajuan negara peserta dalam mengingatkan kemajuan realisasi kewajiban negara dalam pelaksanaan crc (examining the progress made state parties achieving the realization the obligation undertaken the present convention), sebagaimana crc (unicef, implementation handbook for convention the rights the child , new york, usa, dengan demikian crc sebagai konvensi internasional bukan hanya membuat norma hak anak namun memastikannya dengan kelembagaan atau komite menilai kemajuan pelaksanaan konvensi hak anak. analog dengan crc maka indonesia sebagai negara peserta crc beralasan membentuk suatu komite pengawasan hak anak yang dalam sejarah perjalanan kemajuan pelaksanaan crc indonesia disahkannya nomor tahun dan dibentuknya komisi perlindungan anak indonesia. termasuk memastikan prinsip larangan diskriminasi (non discrimination) crc) yang diambil alih menjadi nomor tahun sehingga beralasan apabila kelembagaan pengawasan hak anak dan perlindungan anak mencakup seluruh anak pada segenap pelosok daerah wilayah nkri, dengan memastikan adanya dan dibentuknya kelembagaan pengawasan hak anak daerah. pentingnya kelembagaan untuk pengawasan atau monitor kemajuan pelaksanaan hak anak menjadi faktor terpenting daripada pembentukan peraturan perundang undangan hak anak, dengan menciptakan lingkungan nasional penegakan hak anak (national environment for enforcement), dengan mengupayakan legislasi dan reformasi hukum (legislation and law reform), dan pengawasan hak hak anak (monitoring children's rights). pada banyak negara negara asia selatan telah membentuk lembaga khusus untuk mengurus permasalahan hak hak anak (have established special agencies within the the administration deal with children's affairs safitri goonesekere, children, law and justice south asia perspective , unicef sage publications, new delhi, dengan demikian monitoring hak anak dan pembentukan kelembagaan pengawasan hak anak adalah universal dan didasarkan pada instrumen ham dalam hal ini crc yang sudah merupakan hukum internasional yang diikuti bangsa bangsa beradab dunia, (9g) dalam perkembangan pelaksanaan crc, negara negara asean telah membentuk kelembagaan monitor hak anak, dalam rangka meningkatkan perlindungan dan pemajuan hak hak wanita dan anak asean yakni asean commission the promotion and protection the rights women and children acc). oleh karena itu, beralasan apabila indonesia memilik kelembagaan pengawasan hak anak dan perlindungan anak yang kuat dan menjangkau segenap anak pelosok daerah wilayah nkri: bahwa dengan alasan alasan atas, maka sahih jika nomor tahun yang membentuk komisi perlindungan anak indonesia dimaknai termasuk komisi perlindungan anak daerah, bahwa dengan alasan alasan tersebut atas, maka ketentuanadalahdengsehingga ketentuan tahun menjadiperihal alasan pengujian ketentuanmerupakan norma yang tidak imperatif, tidak memberikan kepastian hukum serta bersifat norma relatif (relatively norm) belaka norma pembentukan kelembagaan pengawasan pelaksanaan hak anak yakni komisi perlindungan anak daerah, bahwa pengujian materil atasberkenan mengambil alih secara mutasi mutans alasan alasan dan dalil dalil yang diajukan untuk nomor tahun sebagai bagian tidak perpisahan daripada alasan alasan dan dalil dalil pengujian ketentuan nomor tahun sebagaimana permohonan guo:, yang dinamakan setahun dimana hakfakta faktadaerah indonesia atau segenap pelosok daerah negara kesatuan republik indonesia nkri). keadaan sedemikian adalah. hal ini menimbulkan risiko kegagalan perlindungan dan pemenuhan ham cg. hak. hal itu bentuksistem kelembagaan pengawasan penyelenggaraan hak anak mutlak diperlukan sebagai infrastruktur hukum inheren pemenuhan hak anak itu sendiri, oleh karena: perlindungan anak termasuk pengawasan hak hak anak dimaksudkan agar tidak melanggar hak haknya dan tidak menjadi korban pelanggaran hak hak anak yang dalam kasus konkrit muncul sebagai gizi buruk anak, malnutrisi, stunting, yang menimbulkan generasi hilang (the lost generation), kelompok anak yang membutuhkan perlindungan khusus (children's need special protection) dapat dicegah apabila institusi pengawasan hak hak anak yang menjangkau seluruh anak yang berdiam seluruh pelosok daerah nkri: sihirnya mekanisme pengendalian dan pengawasan pemerintah dan pemerintah daerah dalam perlindungan dan pemenuhan hak anak, misalnya perlindungan dari eksploitasi, kekerasan, keadaan gizi buruk luar biasa, malnutrisi yang berakibat buruk bagi anak dalam jangka panjang sehingga menimbulkan lost generation: tidak adanya kelembagaan daerah yang mengawasi hak anak yang menjangkau seluruh anak yang berdiam seluruh pelosok daerah nkri menjadi sebab adanya kelompok anak yang kalah dan tersisih sehingga pengabaian tanggung jawab negara atas hak anak, tidak adanya kelembagaan pengawasan hak anak yang menjangkau seluruh anak (for all) seluruh pelosok nkri adalah diskriminasi perlindungan anak: bahwa jaminan perlindungan dan pemenuhan hak hak anak sebagai ham tidak dapat dilakukan hanya secara personal dan hanya bersifat sporadis yang tidak menjangkau seluruh anak (for all), oleh karena tindakan dan keadaan itu melanggar prinsip larangan non diskriminasi (non discrimination principle) yang merupakan prinsip universal ham: huruf yang berbunyi melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan perlindungan dan pemenuhan hak anak, terhadap uud tahun bahwa berdasarkan uud juncto huruf nomor tahun tentang mahkamah konstitusi nomor tahun yang diubah dengan nomor tahun yang bahwa urgensi sistem kelembagaan yang melakukan pengawasan hak anak ago untuk memastikan akuntabilitas (accountability) dari kekuasaan pemerintah cg. eksekutif, sehingga kekuasaan eksekutif yang diberikan tanggung jawab utama dalam ham (vide uud tahun memungkinkan terwujudnya penyelenggaraan hak anak yang terkontrol, dalam arti untuk memastikan pemenuhan hak hak anak bagi setiap anak (for all) semenjak awal anak menjadi warga negara dan subyek hukum: adanya sistem kelembagaan pengawasan perlindungan anak dengan adanya komisi perlindungan anak daerah justru memudahkan kekuasaan pemerintah menjalankan tanggung jawab dan kewajiban konstitusionalnya atas dan uud tahun bahwa oleh karena itu pentingnya pengawasan atas penyelenggaraan hak anak yang merupakan ham dan hak konstitusi yang perlindungan, pemenuhan, pelaksanaan, dan kemajuannya merupakan tanggung jawab negara dalam konteks bernegara (vide uud tahun tidak bisa sendiri sendiri, atau sporadis dan tidak menjangkau seluruh anak, namun terstruktur dan menjangkau seluruh anak dengan kelembagaan yang pasti dan bekerja efektif mengawal penyelenggaraan hak anak bagi seluruh anak indonesia. dengan kekuasaan yang melekat dan diberikan kepada negara berdasarkan kontrak sosial, maka negara memiliki kewajiban dan tanggung jawab melindungi warga negara bahkan setiap orang atas segenap hak konstitusi, ham termasuk hak anak dengan tindakan prestasi positif (positive prestasi): bahwa dalam hal pemenuhan hak anak sebagai ham termasuk pengawasan penyelenggaraan hak anak, sudah merupakan sistem dan model yang universal dengan dibentuknya komisi komisi ham termasuk hak anak, yang menegaskan pentingnya kelembagaan pengawasan penyelenggaraan hak anak. oleh karena itu kelembagaan pengawasan hak anak menjadi elemen penting dalam perlindungan hak anak sebagai ham yang diakui universal sebagai lembaga nasional ham (national human rights institution), bahwa pengakuan dan keberadaan lembaga yang melakukan pengawasan penyelenggaraan pemenuhan hak anak merupakan bagian tidak terpisahkan dari matra penghargaan, penghormatan, perlindungan, penegakan, pemenuhan pemajuan hak anak sebagai hak asasi manusia. terlebih lagi terhadap anak yang memiliki hak anak (rights the child) membutuhkan perlindungan khusus karena anak anak adalah kelompok rentan (vulnerable group) yang tubuhnya sedang dalam pertumbuhan dan jiwanya dalam masa perkembangan yang tidak bisa ditunda dan diulang sebagai masa kanak kanak (childhood), dan karenanya membutuhkan panduan (guidelines) dan arahan (direction) yang merupakan bentuk perlindungan orang dewasa termasuk negara dan terutama pemerintah termasuk pemerintah daerah. oleh karena itu beralasan apabila diakui jaminan perlindungan anak dalam konstitusi uud tahun bahwa pentingnya kelembagaan pengawasan penyelenggaran hak anak yang diakui dengan nomor tahun dengan membentuk kpai merupakan kemajuan dalam pengawasan penyelenggaraan hak anak indonesia. dalam teori hukum dikenal adanya sistem hukum yang tidak hanya mengakui ham (human rights) namun pentingnya kelembagaan dalam pengakuan norma hukum. kelembagaan merupakan unsur yang paling penting dalam memastikan efektifitas pelaksanaan norma undang undang. norma undang undang yang merupakan substansi hukum (legal substance) membutuhkan kelembagaan hukum (legal structure) untuk menerapkan dan meletakkannya: bahwa tersedianya kelembagaan pengawasan hak anak daerah dalam bentuk komisi perlindungan anak daerah merupakan tanggung jawab dan kewajiban konstitusional, dan karenanya pembentukan kelembagaan komisi perlindungan anak daerah bukan saja alasan kebutuhan pemerintah daerah, namun berasal dari mandat konstitusi dan uud tahun yang tidak bisa disingkirkan dengan alasan alasan subyektif dan pertimbangan lainnya, yang bersesuaian pula dengan prinsip kepentingan terbaik bagi anak (the best interest the child) sebagai pertimbangan paling puncak dari pertimbangan lain (paramount consideration), bahwa tidak adanya komisi perlindungan anak daerah untuk menjangkau seluruh anak (for all) mengakibatkan tidak adanya pengawasan mencegah pelanggaran hak hak anak setiap daerah. kondisi ini mengakibatkan tertundanya keadilan (denied justice delayed justice) yang berarti pelanggaran hak hak anak ham yang dijamin konstitusi, bahwa urgensi kelembagaan komisi perlindungan anak daerah yang satu kesatuan dengan komisi perlindungan anak indonesia, yang diwajibkan bagi daerah untuk menjangkau segenap anak pelosok daerah wilayah nkri, sama sekali tidak tumpang tindih dengan urusan dan kelembagaan daerah ataupun organisasi perangkat daerah opd) bidang perlindungan anak, oleh karenas hri), bukan opd dan tidak melaksanakan urusan wajib daerah dan tidak mencakup tugas pokok dan fungsi opd: bahwa komisi perlindungan anak indonesia sebagai hri termasuk komisi perlindungan anak daerah menjalankan tugas yang dimandatkan nomor tahun jo. adalah dalam tanggung jawab melaksanakan amanat konstitusi uud jo. uud tahun yang merupakan hak konstitusional yang dikonkritkan dengan kelembagaan komisi perlindungan anak indonesia termasuk komisi perlindungan anak daerah. merujuk hans kersen, the state acts only through its organ . hal manae, bahwaberalasan apabila lembaga negara kekuasaan kehakiman bertanggung jawab terhadap ham termasuk hak hak anak yang merupakan hak konstitusi dan ham pula. dengan mengokohkan kelembagaan komisi perlindungan anak indonesia termasuk komisi perlindungan anak daerah adalah mengupayakan hak konstitusi anak menjadi konstitusi yang hidup (living constitution), apalagi anak yang satu satunya kelompok rentan (vulnerable group) yang secara eksplisit dan khusus diterapkan dalam uud bahwa hak anak sebagai bagian dari hak ekonomi dan sosial budaya menjadi perhatian dalam pembunuhannya bukan saja karena kelompok tentang namun karena ham hak anak menjadi bagian dari tanggungjawab lembaga peradilan kekuasaan kehakiman yang bersesuaian dengan uud tahun bahwa hak hak anak sebagaimana ham dan hak konstitusi tidak boleh dihambat dan mengalami diskriminasi pada setiap anak dan setiap jengkal pelosok daerah wilayah nkri, maka komisi perlindungan anak indonesia diwajibkan satu kesatuan dengan komisi perlindungan anak daerah adalah memiliki justifikasi konstitusi dan uud bahwaprovinsi dan pemerintah kabupaten kota. (vide)., sehingga pengawasan penyelenggaraan hak anak dan perlindungan anak sebagai maksud dibentuknya komisi perlindungan anak indonesia termasuk komisi perlindungan anak daerah (vide nomor tahun dan ditegaskan lagi dalam huruf nomor tahun adalah orisinal dan sahih tugas komisi perlindungan anak indonesia termasuk komisi perlindungan anak daerah. oleh karena itunomor tahun bahwa kedudukan komisi perlindungan anak indonesia dan komisi perlindungan anak daerah sebagai bagian dari hri, sehingga bukan opd dan tidak melaksanakan urusan pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten kota. oleh karena itupenyelenggaraan hak anak dan perlindungan anak,perihal frasa dalam hal diperlukan dalam ketentuan nomor tahun bahwa frasa dalam hal diperlukan dalam ketentuan nomor tahun tidak bersifat imperatif, menjadi penghambat kepastian hukum yang dijamin uud tahun jo. jo. sehingga menjadi hambatan pemenuhan hak anak ham dan kegagalan perlindungan dan pemenuhan hak konstitusional anak: bahwa frasa dalam hal diperlukan dalam nomor tahun mengandung kekeliruan paradigmatik dalam pemahaman dan konstruksi hukum yang menganggap bahwa ham cg. hak anak, padahal konsepsi ham cg. hak anak bukan pemberian pemerintah dan pemerintah daerah, namun hak anak adalahcg. pemerintah untuk menjamin, melindungi, memajukan, dan memenuhinya, bahwa penggunaanoleh karena menganggap ham cg. hak hak anak berasal dari pemberian dan kebaikan hati negara cg. pemerintah yang berarti memberikan kebutuhan atas ham cg. hak hak anak. seluruh pula dengan menegaskan tanggung jawab konstitusional negara dalam pemenuhan hak konstitusional anak sesuai uud bahwa frasa dalam hal diperlukan guo mengandung kekeliruan paradigmatik terhadap konstitusionalitas hak anak karena frasa tersebut dibangun dengan menggunakan relasi pasar (market) karena perlindungan, pengawasan, pemenuhan hak anak dengan institusionalisasi komisi perlindungan anak daerah dinamakan hanya diberikan apabila diperlukan pemerintah daerah. jika kapasitas dan kesanggupan fiskal pemerintah daerah yang dipergunakan sebagai alasan yang klise dan menegaskan konstitusionalitas hak anak, maka frasa tersebut mengandung kekeliruan mendasar dan prinsipil dalam berkonstitusi dan tindakan diskriminasi atas jaminan ham cg. hak anak. jika merujuk uud tahun secara eksplisit mengakuibisa ditoleransi ataupun dikurangi. hak kelangsungan hidup (survival right) adalah analog dengan hak hidup (right life) yang diakui sebagai hak konstitusional uud dengan demikian frasa dalam hal diperlukan dalam nomor tahun bertentangan dengan dan uud tahun bahwa frasa dalam hal diperlukan dalam nomor tahun secara normatif merupakan pengakuan adanya pembedaan hak anak yang merupakan norma diskriminatif sehingga ketentuan guo bertentangan dengan konstitusi hak anak jo. jo. uud tahun bahwa frasa dalam hal dibutuhkan dan kata dapat' pada ketentuan nomor tahun merupakan bentuk pembatasan dan pengurangan ham cg. hak anak, padahal hak anak tidak terpisahkan dari pengawasan ham itu sendiri. adanya pembatasan pengawasan hak anak adalah pengurangan hak anak itu sendiri. frasa dalam hal diperlukan dan kata dapat merupakan kekeliruan dalam memahami kpai sebagai lembaga ham atau hri yang bukan institusi pemerintah (eksekutif), pembentukan komisi perlindungan anak daerah tidak benar dalam kepentingan eksekutif dan pendekatan pemerintah (executive approach) akan tetapi pendekatan berbasis hak anak (child rights based approach), kelembagaan pengawasan pelaksanaan hak hak anak itu dibentuk bukan berdasarkan pendekatan program dan kebutuhan pemerintah akan tetapi berbasis jaminan ham dalam hal ini hak anak (child rights based approach). keliru jika hak hak anak dipenuhi karena kehendak subyektif teknokrat apalagi dengan dalih kemampuan fiskal pemerintah daerah, hal itu berarti pengabaian dan pengurangan bahkan kesewenang wenangan terhadap jaminan ham yang diamanatkan konstitusi. mutlaknya jaminan ham cg. hak anak dalam negara hukum yang demokratis maka tidak beralasan dikurangi dan diabaikan karena merupakan mandat konstitusi juncto uud tahun pemenuhan ham yang dibatasi dengan kemampuan fiskal pemerintah pemerintah daerah merupakan pencitraan jaminan ham cg. hak hak anak yang merupakan mandat konstitusional, dan kebijakan negara cg. pemerintah sedemikian terjerumus pada tindakan yang berbasiskan mekanisme pasar yang mengalahkan jaminan ham dalam relasi yang timpang antara negara, pasar dan civil society. analog dengan hak pendidikan, maka hak hak anak adalah tidak berbasis kepada pendekatan fiskal belaka namun pendekatan ham, pengawasan pelaksanaan hak hak anak adalah sistem hukum nasional dan manifestasi kedaulatan hukum dalam negara hukum yang demokratis uud tahun wujud kedaulatan rakyat uud tahun dan supremasi konstitusi yang menjamin ham cg. hak hak anak uud tahun karena itu, pengawasan pelaksanaan hak hak anak adalah dibangun dengan sistem hukum nasional dan sistem terintegrasi penegakan hukum. institusi penegakan hukum, misalnya kepolisian republik indonesia polri) sebagai lembaga penegakan hukum dalam rangka integrated criminal justice system yang musti ada dan tersedia serta menjangkau seluruh wilayah hukum indonesia, karena musti memastikan penegakan hukum pidana berjalan. dengan analogi itu, maka kpai dengan komisi perlindungan anak daerah yang tidak tersedia daerah dalam wilayah hukum indonesia sehingga tidak menjangkau pelaksanaan hak hak anak seluruh anak indonesia. tampilnya, terjadilah daerah atau wilayah hukum atau titik tertentu yang kosong (blind spot) dari pelaksanaan hak hak anak dan pengawasan pelaksanaan hak hak anak, sehingga tidak terkoneksi dengan sistem kelembagaan dan jaminan pemenuhan hak hak anak yang merupakan mandat konstitusi, sebab itu, keliru dan tidak berdasar apabila ketentuan nomor tahun dinamakan dengan cara pandang pendekatan pemerintah daerah. komisi perlindungan anak indonesia yang bersifat independen itu dalam tata pemerintahan indonesia tempatnya dan maksud pembentukannya sebagai hri bukan merupakan pendelegasian wewenang eksekutif. tugas dan kewenangan komisi perlindungan anak indonesia demikian pula komisi perlindungan anak daerah bukan berasal dari atau sebagai agency kekuasaan eksekutif yang bertindak seakan sebagai principal nya, kedudukan komisi perlindungan anak indonesia dan termasuk komisi perlindungan anak daerah adalah bersifat independen yang bukan merupakan perpanjangan organ eksekutif, akan tetapi sebagai hri yang bebas dari intervensi eksekutif dan atau legislatif, bahkan menjalankan fungsi check and balances kekuasaan eksekutif dan legislatif dalam pelaksanaan hak hak anak yang merupakan mandat konstitusi, komisi perlindungan anak indonesia sebagai hri beraliran dengan fungsi dan peran penegakan hukum cg. hak anak yang dinamakan dalam undang undang, utamanya nomor tahun jo. nomor tahun komisi perlindungan anak indonesia komisi perlindungan anak indonesia bertugas termasuk menerima laporan pengaduan pelanggaran hak hak anak (vide huruf tahun yang analog dengan fungsi dan tugas polri dalam penegakan hukum pro justicia, maka komisi perlindungan anak indonesia beralasan menjangkau seluruh pelosok wilayah hukum nkri. sebab secara prosedural formal maupun materiil, kpai menerima laporan pengaduan masyarakat, mediasi, membuat laporan kepada pihak berwenang sehingga secara substantif melakukan fungsi penegakan hukum: kelembagaan komisi perlindungan anak indonesia memiliki independensi organisatoris maupun fungsional dalam membentuk kelembagaan komisi perlindungan anak daerah, sehingga tidak beralasan jika dihalangi oleh pemerintah daerah dengan berdalih kesanggupan fiskal pemerintah daerah. maksud asli pembentukan komisi perlindungan anak indonesia sebagai hri sejalan dengan politik hukum undang undang nomor tahun tentang perlindungan anak juncto nomor tahun dan ikhtiar harmonisasi konvensi pbb tentang hak anak kha) yang sudah diratifikasi pemerintah indonesia. oleh karena itu, bentuk dan karakter kelembagaan komisi perlindungan anak indonesia sebagai representasi masyarakat sipil mengacu kepada prinsip prinsip kelembagaan ham yang universal, termasuk prinsip paris yang dikenal dengan principles relating the the status national institution paris principles) yang disetujui majelis umum pbb tahun bahwa pentingnya pengawasan perlindungan anak adalah bagian dari memastikan hak hak anak dilaksanakan untuk menjaga kelangsungan kehidupan generasi yang unggul membangun peradaban manusia, yang tak lain berasal sebagai motivasi transendental dan ikhtiar mulia sebagaimana dipetik dari teladan siti hajar yang terus berikhtiar melakukan lari lari kecil sebanyak kali dari bukit sama marga demi perlindungan anaknya bayi ismail yang kehausan, yang dengan kegigihan dan ketaatan siti hajar berakhir dengan terbitnya air zam zam sekitar ka'bah kota mekah yang kiranya menjadi teladan perlindungan anak siti hajar kepada bayi ismail. kiranya tanggung jawab dan ikhtiar konstitusional perlindungan anak ini adalah bagian penting dari membangun peradaban kemanusiaan dan keadaan makhluk manusia. penyair kamil gibran menyebutkan anak sebagai putra putri kehidupan yang siap melesat melampaui sang zaman, dan karenanya diperlukan busur dalam bentuk kebijakan, regulasi, dan hak konstitusional yang menjamin perlindungan anak, perihal kata dapat dalam ketentuan nomor tahun bahwa kata dapat dalam ketentuan nomor tahun tidak bersifat imperatif, bersifat norma relatif (relatively norm) serta tidak menciptakan kepastian hukum karena bisa ada bisa tidak ada pemenuhan hak anak. kata dapat' dalam nomor tahun semakin merugikan hak anak karena tidak adanya kepastian hukum pada kelompok rentan (vulnerable group) yang justru membutuhkan perlindungan khusus dalam kesulitan khusus sehingga dengan sadar dijamin dalam uud tahun jo. uud tahun bahwa selanjutnya kata dapat dalam ketentuan nomor tahun adalah tidak bersifat imperatif, dan bersifat norma relatif (relatively norm) sehingga kata dapat kua normatif menghambat perlindungan anak dan tidak adanya kepastian hukum yang berkeadilan yang dijamin uud selain itu, ketentuan nomor tahun mengandung kekeliruan dalam konsep hukum yang menganggap kpai sebagai organ pemerintah eksekutif bukan lembaga nasional ham (national human rights institutionlnhri) karena dapat dibentuk apabila dipandang perlu pemerintah daerah, sehingga perumusan norma sedemikian tidak menjamin ham hak anak. kelembagaan pengawasan hak anak tak terpisahkan dari hak anak itu sendiri sehingga adanya norma yang mengeliminasi pengawasan hak anak daerah karena komisi perlindungan anak daerah yang dinamakan hanya dibentuk apabila dibutuhkan pemerintah daerah, adalah bertentangan dengan jaminan ham dan uud tahun jo. juncto bahwa kata dapat' dalam ketentuan nomor tahun tidak konsisten dengan maksud asli dan tafsir sistematis norma norma nomor tahun yang mengatur tanggung jawab dan kewajiban pemerintah daerah dalam pemenuhan hak hak anak, sebagaimana ketentuan berikut ini:tahun bahwa berdasarkan uud tahunberdasarkan ketentuan nomor tahutahun ii. kedudukan hukum (legal standing) dan kepentingankonstitusional para pemohon bahwa berdasarkan ketentuan nomor tahun menyebutkan bahwa parberbunyi'. yang berbunyi:. yang berbunyibahwa dengan pemahaman sistem menyeluruh atas norma norma nomor tahun yang secara eksplisit menggunakan frasa negara, pemerintah, dan pemerintah daerah berkewajiban dan bertanggung jawab . oleh karena itu legal reasoning yang menjadi bagian dari tafsir sistematis atas sistem hukum yang menyeluruh dan maksud asli nomor tahun yang membentuk komisi perlindungan anak daerah adalah merupakan kewajiban dan tanggung jawab negara termasuk pemerintah, dan pemerintah daerah. sebaliknya, bukan hanya dapat dibentuk dalam hal apabila dibutuhkan pemerintah daerah. tafsir sistematis sedemikian itu memiliki landasan teoritis yang kokoh bahwa satu norma hukum memiliki validitas apabila menjadi bagian dari suatu sistem norma yang konsisten sebagai satu kesatuanbahwa suatu norma hukum yang tidak konsisten dengan sistem norma yang terkandung dalamnya, adalah norma yang tidak memiliki validitas (validity) sehingga merusak sistem hukum itu sendiri dan bahkan melanggar konstitusi atas jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil (vide uud bahwa dengan demikian, keliru dan tidak konstitusional jika pembentukan kelembagaan komisi perlindungan anak indonesia daerah menyimpang dari maksud asli dan prinsip dasar serta tafsir sistematis dari nomor tahun sebagaimana tertuang dalam ketentuan nomor tahun yang menggunakan kata dapat', sehingga kata dapat' guo bertentangan dengan uud tahun juncto juncto bahwa adanya ketentuan nomor tahun guo dipergunakan sebagai alasan pemerintah daerah melakukan tindakan sewenang wenang dan melanggar undang undang dengan membuat kebijakan yang menimbulkan pelemahan bahkan pembubaran lembaga komisi perlindungan anak daerah, seperti paid provinsi sumatera utara. keadaan itu merupakan kemunduran dan bahkan kegagalan perlindungan anak, yang dalam diskursus ilmu hukum konstitusi seperti menguliti dan men ny dagingnya sendiri dengan meminjam istilah yang dikemukakan pakar hukum prof. dr. lica marzuki, s.h. jika menelaah dari tubuh ketentuan nomor tahun dibandingkan dengan keadaan yang sedemikian menegaskan uud tahun yang diterapkan dalam konstitusi agar perlindungan dan pemenuhan hak anak dengan tindakan berkemauan dan realisasi penuh (progressively and full realization): bahwa dengan adanya ketidakpastian hukum dalam hal kelembagaan pengawasan penyelenggaraan hak anak berimplikasi pada ketidakpastian dan pengabaian penyelenggaraan pemenuhan hak hak anak yang dijamin uud tahun hal tersebut mengakibatkan tidak terpenuhinya hak anak terutama daerah daerah yang bahkan tidak ada daerah yang tidak mengalami permasalahan krusial dan serius dalam hal pemenuhan hak anak, termasuk stunting, kekerasan, eksploitasi, dan bentuk bentuk pelanggaran hak anak lainnya sebagaimana terbukti dalam laporan komisi perlindungan anak indonesia, dan tidak adanya saluran dalam perlindungan dan pengawasan hak anak daerah termasuk saluran untuk mencegah kekerasan pelanggaran hak anak (preventable violence the rights the child) bukti p 18j: bahwa keadaan perlindungan anak indonesia membutuhkan organ kelembagaan yang melakukan pengawasan agar perlindungan anak dapat ditingkatkan secara optimal dengan upaya luar bisa (extraordinary effort), bukan hanya terhadap masalah perlindungan khusus kepada anak, namun keadaan krisis atau kedaruratan yang mengancam anak anak. termasuk pula penting mengupayakan pengawasan secara massif agar pemerintah dan pemerintah daerah dan keluarga dapat menjalankan peran masing masing, tengah situasi indeks ketahanan keluarga indonesia yang masih rendah, masih tingginya stunting anak, dan kasus kasus anak yang membutuhkan perlindungan khusus bertambah baik kualitas maupun frekuensi kuantitas, sebagaimana pengaduan yang disampaikan dan laporan evaluasi komisi perlindungan anak indonesia, kerentanan keluarga merupakan salah satu pemicu terjadinya praktek pelanggaran hak hak pengasuhan anak. berdasarkan laporan pengaduan kpai dari tahun sampai dengan desember telah terjadi sebanyak kasus pelanggaran hak pengasuhan anak, dengan bentuk pelanggaran berupa perebutan hak asuh anak, pelarangan akses bertemu salah satu atau kedua orang tua, anak korban penelantaran ekonomi, anak korban penelantaran orang tua, anak hilang dan anak korban penculikan oleh keluarga (child abduction): bahwa dengan kondisi perlindungan anak dan ketahanan keluarga dari warga indonesia yang masih rendah, maka keadaan ini membutuhkan upaya serius dan kebijakan luar biasa dalam hal perlindungan anak. hampir serupa hal dan kondisinya dengan ketertinggalan dalam hal pendidikan anak dan universal health coverage uhc) yang membutuhkan upaya luar biasa, maka dalam hal perlindungan anak membutuhkan tindakan besar dan optimal guna mewujudkan konstitusi hak anak uud tahun yang menjadi konstitusi yang hidup (living constitution) dalam hal hak hak konstitusional anak yang bukan hanya dokumen inspirasional bernegara, bahwa tidak adanya kepastian hukum dalam hal kelembagaan pengawasan penyelenggaraan hak hak anak daerah daerah, bukan saja berimplikasi kepada anak anak namun diperkirakan permasalahan perlindungan anak sebagai kewajiban konstitusional negara terutama pemerintah dan termasuk pemerintah daerah menjadi semakin buruk dan parah karena terjadinya pelembagaan, pengurangan fungsi dan peran bahkan bubarnya komisi perlindungan anak daerah, yang antara lain disebabkan tidak adanya dukungan sarana dan prasarana, pembiayaan bahkan tidak diakui lagi keberadaannya oleh pemerintah daerah sebagaimana halnya: kelembagaan komisi perlindungan anak masih sangat terbatas dan hanya terbentuk pada (lima) komisi perlindungan anak daerah ditingkat provinsi, dan (tiga puluh lima) komisi perlindungan anak daerah ditingkat kabupaten kota, yang berarti hanya sebagian kecil dari wilayah daerah indonesia yang memiliki dan menjangkau pengawasan dan perlindungan anak sesuai daftar pad se indonesia bukti p 19j, sehingga nyata secara kelembagaan tidak dapat menjangkau seluruh anak anak seluruh pelosok daerah, dan anak anak tidak dapat mengakses komisi perlindungan anak daerah, oleh karena tidak difasilitasi negara terutama. pemerintah pemerintah daerah yang bertanggung jawab atas penegakan ham sesuai uud tahun padahal seluruh daerah kabupaten kota seluruh indonesia menurut data komisi perlindungan anak indonesia memiliki permasalahan serius hak hak anak dan kasus kasus struktural anak anak yang membutuhkan perlindungan khusus (vide bukti dengan demikian kelembagaan perlindungan anak dan pengawasan hak anak tertinggal jauh dan lemah dibandingkan dengan problematika perlindungan anak seluruh wilayah daerah indonesia yang telah mengalami keadaan darurat perlindungan anak bukti p 20j. padahal konstitusi secara eksplisit telah menjamin dan memberikan perlindungan hak hak konstitusional anak sebagai kelompok rentan (vulnerable group) dengan uud tahun perhatian pada hak hak konstitusional anak sebagai kelompok rentan paling maju dan eksplisit diterapkan dalam uud tahun jika dibandingkan dengan kelompok rentan lainnya seperti perempuan. dengan demikian beralasan apabila perlindungan anak menjadi cons institutional important yang diwujudkan dalam kehidupannya sebagai living constitution yang bukan hanya tertera dalam teks konstitusi demi cita cita proklamasi kemerdekaan dan nilai nilai pancasila serta pembukaan uud tahundivide bukti dan berbagai pembubaran dan pembiaran tanpa ada fasilitasi dari pemerintah daerah seperti paid tapanuli tengah yang tidak diperpanjang masa periode keanggotaan komisionernya dikarenakan pemerintah daerah kabupaten tapanuli tengah tidak membentuk panitia seleksi, sehingga sampai saat ini paid kabupaten tapanuli tengah bubar bukti dari jumlah kelembagaan pad se indonesia ada beberapa pad yang sudah dibentuk berdasarkan surat keputusan gubernur, walikota dan bupati, namun tidak didukung dengan anggaran yang kuat pada setiap tahunnya seperti kepada kabupaten tapanuli utara bukti p 22j, kepada kabupaten lingga bukti p 23j, kepada provinsi kepulauan riau bukti p 24j, kepada provinsi kalimantan barat bukti p 25j. kepada provinsi bali bukti p 26j, kepada kota batam bukti p 27j, kepada kabupaten ketapang bukti p 28j, pad kabupaten musi rawas sumatera selatan bukti p 29j, pad kabupaten subang bukti p 30j, pad kabupaten bandung barat bukti p 31j, pad provinsi kepulauan bangka belitung bukti sehingga berdampak terhadap eksistensi pelaksanaan tugasnya menjadi terpancang pincang, tidak maksimal dan tidak mengekspresikan upaya perlindungan anak dengan progressively and full realization, abai dengan kepentingan terbaik bagi anak (the best interest the child), dan bertentangan dengan uud tahun sulitnya anak anak dan warga negara mengakses perlindungan hak hak anak karena faktor jarak, dan ketiadaan kelembagaan pengawasan hak hak anak, yang tidak dapat diidentikkan dengan fungsi lembaga swadaya masyarakat (lsm), organisasi sosial kemasyarakatan, p2tp2a maupun utd ppa. karena kelembagaannya bukan dalam watak sebagai hri namun peran serta masyarakat bahkan menjalankan peran eksekutif dalam urusan konsumen pemerintah dan pemerintah daerah dalam bidang perlindungan anak, bahwa dengan demikian sistem kelembagaan perlindungan anak yang tidak terpisahkan dengan kelembagaan pengawasan hak anak secara nasional dan termasuk daerah untuk menjangkau hak anak bagi seluruh anak, maka kelembagaan komisi perlindungan anak indonesia dan komisi perlindungan anak daerah, tidak terpisahkan sebagai penjaminan dan pemenuhan hak anak sesuai uud tahun bahwa dalam hal apabila pengawasan hak anak yang dikesampingkan karena formulasi materi muatan ketentuan nomor tahun yang menggunakan frasa dalam hal diperlukan dan kata dapat' karena alasan sempitnya ruang fiskal dari minimnya keuangan negara dalam apbn maupun keuangan daerah dalam apbd untuk hak anak sehingga ketentuan nomor tahun guo adalah norma yang tidak berbasis hak anak: merupakan kekeliruan konstitusional yang sangat fatal dan mendasar karena tidak berorientasi pembangunan manusia dan lebih berorientasi kepada pembangunan bendawi fisik. padahal anak anak adalah tunas bangsa yang menjadi generasi pelanjut yang nilainya jauh lebih penting dan eksponensial daripada infrastruktur jalan guna mencapai manusia indonesia yang seutuhnya untuk kesejahteraan lahir dan batin sebagaimana menjadi norma fundamental dalam uud tahun kerusakan yang timbul akibat dari pelanggaran hak hak anak menyedot beban biaya pemulihannya (recovery) yang lebih tinggi dan menjadi beban fiskal masa depan, sebagaimana halnya jaminan kesehatan nasional yang terbebani akibat rendahnya akses pelayanan kesehatan dan rendahnya derajat kesehatan masyarakat. bukankah sudah dikenal luas bahwa mencegah lebih murah daripada mengobati. analog itu, memberikan perlindungan dan pengawasan hak hak anak lebih bermanfaat dan efisien daripada membiayai pemulihan (chid recovery) sejak dari anak sampai dewasa sebagai warga negara, cc. anak bukan orang dewasa dalam ukuran mini yang dalam masa tumbuh dan berkembang, sebagaimana diakui uud tahun oleh karena itu, pembentukan hukum dan kelembagaan pengawasan anak tidak boleh diabaikan karena anak anak mesti sebagai kelompok rentan (vulnerable group) yang dalam masa tumbuh dan berkembang yang dalam narasi hak hak anak dikenal sebagai masa evolving capabilities the child. konsep evolving capacities the child dari anak adalah investasi bangsa menjadi manusia indonesia yang seutuhnya yang bukan menjadi beban biaya semata. dalam pembangunan manusia mencakup konsep penting konvensi hak hak anak yang mengakui dalam perkembangan anak menjadi orang dewasa yang merupakan manusia indonesia seutuhnya, yang ditanggungjawabi negara terutama pemerintah sebagai pemajuan masa kanak kanak: terlebih lagi kepentingan konstitusional (constitutional important) hak hak anak memiliki dasar yang kuat dan otentik dengan uud bahkan terkait erat pula dengan uud tahun jo. uud tahun serta tidak sepatutnya mengabaikan rakyat cg. anak anak sebagai pemegang kedaulatan sebagaimana uud tahun dengan merujuk uud tahun tersebut, maka kuat alasan dan landasan konstitusional diwujudkannya kebijakan keuangan negara yang berdaulat pada kepentingan pembangunan manusia indonesia seutuhnya dan mengintegrasikan perlindungan dan pemenuhan hak hak anak ham dengan memberikan perhatian khusus keberlanjutan dan integrasi hak hak anak dalam pembangunan nasional. hal hal itu menjadi alasan konstitusional dan legal formal tanggung jawab negara terutama pemerintah memberi prioritas jaminan perlindungan dan pemenuhan kepada ham cg. hak hak anak. oleh karena itu, tidak valid dan tidak konstitusional mengalihkan keterbatasan fiskal dan keuangan negara keuangan daerah sebagai alasan pengabaian pengawasan pelaksanaan hak hak anak sebagai bagian integral ham sebagaimana norma nomor tahun terhadap pembangunan manusia dan perlindungan hak hak anak termasuk pengawasan hak hak anak itu menghendaki kebijakan anggaran negara yang terintegrasi dengan hak hak anak yang sama pentingnya dengan merawat negara demokrasi konstitusional. oleh karena itu, bukan kebijakan anggaran yang memberikan hak hak anak dengan berbasis kebutuhan anak. dengan demikian pembentukan pembentukan komisi perlindungan anak daerah sepanjang dibutuhkan pemerintah daerah merupakan pengabaian ham cg. hak hak anak sehingga melanggar konstitusi hak anak dan ham yang dijamin uud tahun jo. dengan frasa dalam hal dibutuhkan dan kata dapat pada ketentuan nomor tahun yang berarti sepanjang pemerintah daerah secara subyektif telah dapat atau mampu menyediakan, maka adanya norma ataupun kebijakan dan atau tindakan sedemikian merupakan pembangkangan terhadap hak hak konstitusi anak. keadaan sedemikian berarti memosisikan secara keliru pemerintah pemerintah daerah yang memiliki kekuasaan dalam memberikan ham cg. hak hak anak. penundaan terhadap hak hak anak adalah pelanggaran hak anak itu sendiri oleh karena kondisi anak yang sedang tumbuh dan berkembang dan kerentanan anak yang menghendaki perlindungan dan pemenuhan hak yang segera, seketika dan tidak ditunda tunda. many thinks can wait. children cannot. right now their hip bones are being formed, their blood being made, their senses are being developed. them can not say tomorrow. their name day gabriela mistral): konsepsi hukum dan norma hukum yang meletakkan hak hak anak dalam relasi kemampuan keuangan merupakan anasir konsep hukum yang berbasis fiskal sehingga norma hukum seperti itu merupakan jebakan struktural yang mengabaikan perlindungan dan pemenuhan ham cg. hak hak anak: konsepsi yang sedemikian ini kekeliruan yang fatal dan berbahaya karena mengasumsikan anak anak sebagai generasi bangsa adalah beban fiskal nasional bukan generasi bangsa yang merupakan sumberdaya bangsa, padahal anak anak adalah bagian dari sepertiga rakyat indonesia yang merupakan asal, pemilik dan pemegang kedaulatan rakyat. tanggung jawab atas pembangunan manusia, demikian pula dengan tanggung jawab atas hak hak anak (vide uud tahun bukan relasi transaksional untuk pemenuhan kebutuhan materil ataupun pembangunan infrastruktur fisik: dengan demikian, meninggalkan tanggung jawab atas hak hak anak yang berdalih kekurangan kapasitas fiskal keuangan negara atau keuangan daerah, merupakan bentuk kekerasan negara (state violence) dalam kebijakan pemerintah atas keuangan negara dan perlindungan anak, serta sekaligus pembangkangan atas tanggung jawab ham dan hak konstitusi yang dimandatkan aya jo. uud tahun bahwa pengakuan atas ham dan pembangunan manusia bukan dua hal yang terpisah, karena sudah diakui sebagai instrumen internasional, termasuk konvensi hak anak convention the rights the child) yang sudah diratifikasi pemerintah indonesia, sehingga mengintegrasikan hak hak ekonomi, sosial dan budaya pada hak hak anak, sehingga tidak beralasan apabila pembangunan manusia perlindungan anak dikucilkan dalam kebijakan anggaran pemerintah baik apbn maupun apbd, hak anak atas pembangunan manusia bukan bagian luar dari ham sehingga beralasan menjadi basis dalam kebijakan anggaran. the right development inalienable human right virtue which every human person and all peoples are entitled participate in, contribute to, and enjoy economic, social, cultural and political development, which all human rights and fundamental freedoms can fully realized. . the human person the central subject development and should the active participant and beneficial the rights development? declaration the right development, oleh karena itu, kuat alasan dan dalil serta instrumen internasional yang universal mengintegrasikan dan menterjemahkan hak hak atas pembangunan sebagai hak anak ham dalam kerangka kebijakan dan hukum nasional yang diwujudkan dalam tindakan aktif positif pemenuhan hak hak anak. oleh karena itu alasan alasan keliru yang meniadakan dan mengucilkan serta diskriminasi kepada perlindungan anak dengan kebijakan anggaran yang abai hak hak anak, bukan hanya bertentangan dengan ham namun hak hak konstitusional anak yang dijamin dalam uud tahun adanya integrasi dan korelasi tak terpisahkan antara hak hak anak ham dengan pembangunan manusia, terkonfirmasi dengan berbagai norma universal dalam instrumen ham internasional yang utama, antara lain pemenuhan hak pendidikan anak bukan hanya program normatif, namun perlindungan dan pemenuhan hak anak dengan langkah langkah progresif dan pencapaian penuh yang dirumuskan dengan frasa achieving progressively the full realization the rights demikian pula dengan, bahwa seluruh anak dimaknai dan berkesempatan untuk membangun kemampuan penuhnya (to develop their full potential), sehingga hak untuk kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak bukan hanya bahwa berdasarkan penjelasan nomor tahun antara lain menyebutkan bahwasanya yang dimaksud dengan hak konstitusional adalah hak hak yang diatur dalam uud tahunsuatu lembaga negara yang dibentuk berdasarkan undang undang nomor tahun tentang perlindungan anak, juncto undang undang nomor tahun tentang perubahan undang undang nomor tahun tentang perlindungan anak jo. peraturan presiden nomor tahun tentang komisi perlindungan anak indonesia, tanggal juni dengan pengurus atau komisioner yang diangkat berdasarkan keputusan presiden republik indonesia,yang mempunyai tugas sesuai ketentuan nomor tahun dan pemohon cg. kpai kebutuhan dasar anak namun ham yang fundamental (survival and development are not just basic needs children, but fundamental human rights). komitmen universal itu kemudian secara eksplisit dituangkan dalam asas penyelenggaraan perlindungan anak sebagaimana huruf undang undang nomor tahun yaitu hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan: yang mengambil alih prinsip konvensi hak anak yang dirumuskan dalam satu norma yang tidak terpisah: bahwa status konstitusional anak yang jelas dalam uud tahun yang menerapkan secara eksplisit hak tumbuh dan berkembang anak, serta perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi memaksakan bahwa anak anak bukan orang dewasa dalam ukuran mini. anak anak membutuhkan tangan, sokongan, dan perlindungan aktor negara terutama pemerintah (vide uud tahun karakteristik anak, yang sedang dalam proses evolving capacities the child, membutuhkan aktor yang memainkan peran perlindungan bagi subyek yang masih dependen ini. karena itu, dalam konteks anak sebagai entitas dalam keluarga, anak membutuhkan peran dan tanggung jawab negara (state responsibility and role) menuju kematangan subyek yang dewasa. dalam konteks anak sebagai subyek hukum dalam berbangsa dan bernegara, anak membutuhkan perlindungan. apalagi, anak yang berada dalam kualifikasi tertentu yang rentan (vulnerable) dengan kekerasan, eksploitasi, dan penelantaran, sehingga membutuhkan perlindungan khusus (children need special protection). bentuk dan jenis anak yang membutuhkan perlindungan khusus secara eksplisit tertera dalam nomor jo. nomor tahun sebagai warga negara, anak berhak dilindungi negara. apalagi uud tahun menjamin hak konstitusional anak berhak atas hidup, kelangsungan hidup, tumbuh kembang dan perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi: oleh karena itu, anak sebagai subyek hukum yang bukan sekadar urusan privat dan dalam relasi pasar belaka namun inti urusan hak hak anak adalah public domain, maka dapat dikemukakan beberapa alasan, mengapa perlu melindungi anak. selain adanya relasi negara dengan rakyat (termasuk anak anak) berdasarkan social contract menjustifikasi lembaga pengawasan hak anak. berikut ini dikemukakan lagi rasionalitas mengapa negara harus melakukan perlindungan anak, sebagaimana peter jewel, dalamyakni::cc., bahwa dalam berbagai pertimbangan hukum ataupun pendapat hukum mahkamah dalam kaitan pengujian norma undang undang yang mengatur hak hak anak, terdapat benang merah dan alam pemikiran hukum yang kokoh menjaga konstitusi hak anak, dengan memberikan pendapat hukum yang kokoh dalam perlindungan anak dan jaminan hak hak anak sehingga mahkamah telah nyata nyata sebagai pengawal konstitusi (guardian constitution) yang kokoh menyokong perlindungan hak hak anak dan upaya optimal perlindungan anak yang dapat diperoleh dalam bebagai putusan mahkamah, antara lain: putusan mahkamah nomor puu viii dalam perkara atas pengujian nomor tahun tentang pengadilan anak, dengan amar putusan menyatakan frasa tahun dalam angka dan pengadilan anak berikut penjelasannya bertentangan dengan uud dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat. artinya inkonstitusional, kecuali dimaknai tahun . dengan demikian mahkamah progresif dan berpendirian kokoh dalam jaminan dan perlindungan hak hak anak dengan amar putusan yang menaikkan batas usia pertanggung jawab pidana anak (child responsibility the child) dari tahun menjadi tahun. dalam satu pertimbangannya, mahkamah berpendapat antara lain. , pertimbangan nomor puu viii angka halaman divide bukti p 26j, putusan mahkamah atas pengujian mengenai batas usia minimal perkawinan tahun untuk laki laki dan tahun untuk perempuan yang diatur dalam undang undang nomor tahun bertentangan dengan uud mahkamah memerintahkan pembuat undang undang (legislatif dan eksekutif) untuk segera merevisi perkawinan, paling lama tiga tahun depan (vide putusan nomor puu xv batas usia nikah minimal tahun untuk perempuan, yang berbeda dengan laki laki, menurut majelis hakim, bertentangan dengan undang undang dasar ketentuan itu menghambat pemenuhan hak hak konstitusional berdasarkan uud mengenai persamaan muka hukum dan juga hak untuk memperoleh pendidikan dasar. putusan nomor puu xv merupakan kemajuan dari putusan nomor puu x11 yang kamarnya menolak pengujian ketentuan ago dengan alasan bahwa ketentuan ago penentuan batas usia perkawinan pada ketentuan ago merupakan open legal policy pemerintah: bahwa dengan tidak adanya kepastian aturan hukum yang memberikan wewenang hukum bagi komisi perlindungan anak daerah untuk melakukan pengawasan hak anak, sama artinya dengan meniadakan pemenuhan hak anak yang ditentukan dalam uud tahun negara cg. pemerintah tidak dapat berfungsi dalam perlindungan dan pemenuhan hak anak tanpa adanya kelembagaan. padahal kelembagaan komisi perlindungan anak daerah itu sebagai realisasi dari supremasi konstitusi, namun tidak disediakan menjangkau seluruh anak untuk seluruh daerah indonesia sebagai akibat dari struktur dan substansi norma nomor tahun ketiadaan aturan sedemikian meniadakan tanggung jawab dan menegaskan kewajiban konstitusional negara cg. pemerintah. sebab, tanpa adanya pengawasan hak anak maka tiada jaminan hak anak. merujuk ciri ciri negara hukum yang selain menganut konstitusionalisme juga mensyaratkan pemerintah yang memerintah dengan hukum (law govern the government) yang menjadi prinsip rule the law barry haber, dalamjakarta, hal. bahwa adanya sistem kelembagaan pengawasan pelaksanaan hak hak anak dengan adanya komisi perlindungan anak daerah yang diwajibkan pembentukannya merupakan pengembangan sistem hak anak untuk memperkuat penyelenggaraan hak anak, termasuk memperkuat tugas dan fungsi pemerintah cg. kementerian urusan perlindungan anak, dan pemerintah daerah dalam urusan perlindungan anak. dengan demikian, maka: adanya komisi perlindungan anak daerah sama sekali tidak tumpang tindih dengan urusan pelaksanaan hak hak anak termasuk monitor dan evaluasi yang dilakukan pemerintah pemerintah daerah selaku eksekutif, adanya komisi perlindungan anak daerah bukan menciptakan tarik menarik kewenangan pemerintah dengan komisi perlindungan anak indonesia sebagai lembaga nasional ham oleh karena keduanya memiliki karakteristik kelembagaan dan tugas yang berbeda, cc. adanya komisi perlindungan anak daerah pada kenyataannya justru memperkuat kelembagaan, peran, dan fungsi pemerintah dan pemerintah daerah dalam pelaksanaan hak anak, dengan adanya dan efektifnya pengawasan hak hak anak oleh komisi perlindungan anak daerah: bahwa dengan alasan alasan atas maka pembentukan komisi perlindungan anak daerah adalah wajib karena merupakan amanat konstitusi dan hak konstitusional anak yang semestinya dilaksanakan menjadi living constitution, dan merupakan tanggung jawab negara termasuk lembaga negara dalam kekuasaan kehakiman yang ditegaskan dalam uud tahun bahwa kewajiban membentuk komisi perlindungan anak daerah bukan saja kepatuhan kepada pemilik kedaulatan constituent power) namun realisasi dan uud tahun dimana mahkamah konstitusi bukan saja sebagai pengawal konstitusi namun pengemban tanggung jawab pemenuhan hak konstitusi anak, sehingga frasa "dalam hal diperlukan , dan kata dapat' dalam tahun tidak pasti, menegaskan hak konstitusi, karena merupakan norma relatif (relatively norm), sehingga hak anak sebagai hak konstitusi maka kuat alasan kata dapat diganti agar memiliki kepastian hukum yang berkeadilan menjadi frasa kata wajib dibentuk dan difasilitasi pemerintah daerah . perihal frasa atau lembaga lainnya yang sejenis dalam ketentuan nomor tahun bahwa frasa atau lembaga lainnya yang sejenis dalam ketentuan nomor tahun adalah menimbulkan ketidakpastian hukum karena tidak adanya keseragaman dalam hal nomenklatur, maupun konsep hukum dari struktur hukum pengawasan hak anak, yang menjadikan ketidakpastian sistem pengawasan pelaksanaan hak hak anak, oleh karena: keragaman dan ketidakpastian nomenklatur dan istilah dari kelembagaan komisi perlindungan anak daerah, pasti menimbulkan permasalahan dan ketidakpastian hukum dalam pengawasan hak hak anak, kekacauan sistem kelembagaan pengawasan pelaksanaan hak anak akan menyulitkan pengaturan dan pelaksanaannya: cc. kesatuan sistem hukum pengawasan pelaksanaan hak anak dibutuhkan untuk memastikan integrasi pengawasan pelaksanaan hak anak: bahwa frasa atau lembaga lainnya yang sejenis dalam ketentuan nomor tahun adakah kekeliruan dalam memahami komisi perlindungan anak indonesia termasuk komisi perlindungan anak daerah yang merupakan lembaga nasional hak asasi manusia (national human rights institution) yang memiliki karakteristik berbeda dengan lembaga pemerintah (eksekutif) maupun lembaga swadaya masyarakat (non governmental organization). oleh karena itu, frasa atau lembaga lainnya yang sejenis mencampuradukkan dan bahkan mengacaukan sistem nasional pengawasan ham cg. hak anak yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari jaminan ham yang melekat dalam negara demokrasi konstitusional, bahwa oleh karena itu, berkenan mengambil alih secara mutasi mutans alasan alasan dalam permohonan ini untuk menguji frasa atau lembaga lainnya yang sejenis dalam ketentuan nomor tahun yang bertentangan dengan uud tahun bahwa adanya ketidakpastian hukum atas norma nomor tahun guo bertentangan dengan uud tahun yang memberikan hak konstitusional atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil, hal mana bertentangan dengan berbagai pendapat mahkamah dalam berbagai putusannya yang tidak menghendaki adanya norma yang tidak konsisten. hak konstitusional untuk memperoleh norma hukum yang konsisten untuk kepastian hukum bersesuaian dengan pendapat mahkamah yang berbunyi1 hal. beberapa putusan mahkamah memberi pendapat hukum perihal penggunaan kata dapat' dalam norma undang undang yang dinilai bertentangan dengan uud, mahkamah konstitusi dalam perkara nomor puu viii yang menguji kata dapat dalam penjelasan undang undang nomor tahun tentang kesehatan, memutuskan kata dapat adalah bertentangan dengan uud tahun bahwa ketentuan nomor tahun ago bertentangan dengan hak konstitusional atas kepastian hukum yang adil berdasarkan uud oleh karena kepastian hukum menjadi penyangga prinsip negara hukum (rechsstaat). berikut ini perkenalkan para pemohon menurunkan pendapat ahli ahli hukum tata negara sebagaimana berikut ini: (a)(b)(c) satu norma menjadi valid musti memenuhi persyaratan yang teruji sebagai satu kesatuan dalam sistem normakarenanya menguji konsistensi norma menjadi relevan dalam hal pengujian materil norma undang undang termasuk permohonan ago. konsistensi normatif itu menjadi ciri penting sistem norma, karena salah satu sifat utama dari sistem hukum adalah konsistensi. bahwa ketentuan nomor tahun yang menegaskan hak hak anak, mengakibatkan timbulnya kerugian konstitusional para pemohon yang merupakan pihak yang berkepentingan terhadap penyelenggaraan hak anak termasuk pengawasan hak hak anak, dengan alasan alasan: (a) pengabaian pengawasan hak anak menimbulkan kerugian pembangunan manusia cg. generasi anak yang dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. ketiadaan pengawasan hak hak anak berimplikasi langsung dengan derajat pelanggaran hak hak anak yang dalam kasus konkrit muncul sebagai permasalahan dan kasus konkrit yang dalam laporan komisi perlindungan anak indonesia muncul sebagai gizi buruk, stunting anak, yang mengakibatkan pengadilan otak anak sehingga menjadi lost generation, (b) tiadanya sistem pengawasan hak hak anak yang mencakup seluruh anak dan seluruh penjuru daerah, mengakibatkan keadaan yang merendahkan derajat tumbuh dan berkembang anak, perlindungan anak dan secara nyata timbulnya kasus kasus pelanggaran hak anak termasuk eksploitasi anak, kekerasan terhadap anak, dan bentuk bentuk lainnya, (c) tiadanya pengawasan hak hak anak menimbulkan keadaan yang timpang dan kekosongan dalam mekanisme check and balances kekuasaan pemerintah (executive power) dalam relasi pembanguan manusia cg. anak anak dan tanggung jawab pemerintah atas ham cg. hak hak anak yang diamanatkan secara eksplisit dalam uud tahun (d) tiadanya pengawasan hak anak menimbulkan kerusakan sistemik atas sistem kelembagaan pengawasan ham, padahal pengawasan dan penyelenggaran ham cg. hak anak tidak terpisahkan dan bukan pemberian negara cg. pemerintah, (e) tiadanya pengawasan hak anak bukan saja menimbulkan pelanggaran hak anak namun muncul sebagai kekuasan negara yang otoritarian karena tanpa pengawasan hak anak adalah memantulkan kehidupan demokrasi dan negara hukum, atau yang dalam uud dikenal sebagai demokratis rechtstaat. demokrasi yang berbasis kepada negara hukum adalah demokrasi yang hendak dibangun dengan berbasis hak (rights base policy), yang karenanya membangun kelembagaan pengawasan hak yang diperankan oleh lembaga nasional hak asasi manusia yang berbasis kepada masyarakat sipil (civil society). dengan mekanisme politik prosedural melalui pemilihan umum langsung, bermakna bahwa indonesia berada pada stase demokrasi liberal. demokrasi liberal tanpa kekuatan masyarakat sipil yang mengawasi kekuasaan negara cg. pemerintah menjadi ancaman bahkan kerugian bagi anak anak. sebab itu, urgensi pengawasan hak hak anak yang dilakukan hri sebagai elemen dari civil society relevan dengan tanggung jawab negara cg. pemerintah atas ham cg. hak anak sebagaimana uud tahun menurut jimmy ashiddigie dalam gagasan konstitusi sosial institusionalisasi dan konstitusionalitas kehidupan sosial masyarakat madani , hal, menyatakan: civil society tidak lain merupakan the founding pillars newly emerging liberal democratic state , senada itu, menurut faisal basri, untuk membangun indonesia emas bahwa sudah saatnya memperkokoh civil society untuk mengimbangi political community dan business community , dengan menegakkan agenda perubahan faisal basri dan haris munandar, menuju indonesia emas menggapai negara maju berkeadilan , dan indonesia emas penting bagi masa depan anak, modal luar biasa kita adalah struktur kependudukan sangat belia faisal basri dan haris munandar, indonesia emas bisa menjadi gagal apabila tidak memberikan perlindungan terbaik bagi anak, agar tidak ada anak indonesia yang tertinggal dari hak hak anak, yang pencapaiannya dengan progressively and full realization dengan basis yang kokoh dan sahih yakni konstitusi hak anak, termasuk misalnya memerangi stunting yang kondisinya perlu diperangi (combating stunting) dengan prevalensi stunting pada balita indonesia atau peringkat pertama kawasan asean dan peringkat kelima dunia. ikhtiar itu dimaksudkan agar indonesia emas tidak gagal dari harapan menuju gold generation malah bisa menjadi lost generation, bahwa dengan alasan alasan tersebut atas maka frasa dalam hal diperlukan dan kata dapat' dan frasa atau lembaga lainnya yang sejenis dalam ketentuan nomor tahun adalah bertentangan dengan uud karena tidak menghormati dan menghargai serta tidak bersesuaian dengan pembukaan uud uud tahun selanjutnya ketentuan nomor tahun yang dimohonkan bersama dengan tahun yang apabila dikabulkan seluruhnya oleh mahkamah maka terbentuk dan terjalisehingga walaupun komisi perlindungan anak daerah dibentuk dan difasilitasi pemerintah daerah, tidak bermakna menjadi sub ordinat dan menjadi organ pemerintah daerah, karena telah dimaknai dengan sebagai bagian dari komisi perlindungan anak indonesia yang bersifat independen sebagaimana nomor tahun bahwa dengan alasan alasan tersebut atas maka ketentuan nomor tahunertentangan dengan uud tahun secaratingkat pusat berfungsi dan bertindak sebagai institusi nasional hak asasi manusia (national human rights institution hri), oleh karena adanya kerugian konstitusional pemohon terhadap norma norma yang diujikan dalam perkara ago sehingga pemohon mempunyai kedudukan hukum (legal standing) dalam perkara guo, bahwa pemohon ii, iii, iv, vi, vii, viii masing masing adalah lembaga komisi perlindungan anak daerah, yang secara eksplisit disebutkan dalam norma nomor tahun jo. nomor tahun yang masing masing mempunyai status dan kedudukan sebagai badan hukum yang bertugas untuk mendukung pengawasan penyelenggaraan perlindungan anak daerah masing masing, baik tingkat provinsi maupun kabupaten kota, yang sudah nyata bekerja dalam pengawasan dan perlindungan anak daerah masing masing, namun terganggu hak konstitusionalnya karena tidak adanya jaminan, perlindungan dan kepastian hukum terhadap komisi perlindungan anak daerah dalam norma nomor tahun sehingga mengalami hambatan kapasitas kelembagaan yang tidak dibangun dan bersistem dengan kpai dalam menjalankan fungsi institusi ham yang menjangkau anak anak daerah. keadaan itu menimbulkan pelemahan dan pembiaran yang terjadi karena ketidakpastian hukum yang menimbulkan kerugian konstitusional, dan karenanya pemohon ii, iii, iv, vi, vii, viii memiliki kedudukan hukum (legal standing) dalam perkara guo, bahwa pemohon ii, iii, iv, vi, vii, viii secara konkrit telah turut berperan dalam menjalankan pemahaman, hak dan tanggung jawabnya dalam perlindungan hak hak anak sebagai ham dimana anak anak merupakan kelompok rentan (vulnerable group) dan membutuhkan perlindungan bahkan perlindungan khusus (special protection) terhadap anak anak yang dalam berada dalam pusaran permasalahan khusus, yang secara yuridis penting perlindungan khusus anak diakui termasuk ketentuan dalam 67a, 67b, 67c, 69a 69b, 71a, 71b, 71c, 71d nomor tahun mendukung pengawasan penyelenggaraan perlindungan anak daerah : perihal alasan pengujian ketentuan huruf nomor tahun yang bertentangan dengan uud tahun bahwa komisi perlindungan anak indonesia adalah lembaga negara yang bersifat independen yang melaksanakan tugas tertentu dalam pengawasan pelaksanaan hak hak anak yang dirumuskan dalam nomor tahun bahwa ketentuan hukum mengenai komisi perlindungan anak indonesia yang dirumuskan dalam nomor tahun merupakan pengakuan dibutuhkannya sistem kelembagaan pengawasan hak hak anak yang bersifat independen dalam melaksanakan hak konstitusional anak uud tahun dan jaminan ham cg. hak hak anak sebagai anasir dari negara demokrasi konstitusional yang dibangun dengan negara hukum yang demokratis (demokratis rechstaat), bahwa ketentuan nomor tahun yang berbunyi sebagaimana berikut ini . bahwa ketentuan huruf nomor tahun memberikan tugas kepada pemohon dalam melakukan pengawasan, dengan norma yang berbunyi komisi perlindungan anak indonesia bertugas: (a) melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan perlindungan dan pemenuhan hak anak, bahwa dalam hal hak anak sebagai ham, pengawasan bukan hanya melakukan tugas pengawasan dalam arti menguji perlindungan dan kepatuhan serta pemenuhan hak anak, namun mendorong pula secara terintegrasi pemajuan pemahaman terhadap hak anak agar tidak menjadi penghalang kesadaran dan pemahaman dalam pelaksanaan hak hak anak. oleh karena itu, pengawasan hak anak cg. ham melarikan nafas dengan pemajuan (to promote) hak anak, bahwa pengawasan hak anak sebagai tugas kpai tidak melepaskan dan satu kesatuan dengan pemajuan (to promote) hak hak anak oleh karena pengawasan ham menjadi bermakna apabila adanya pemahaman yang berlanjut dengan kesadaran ham cg. hak anak yang menjadi sebab sebab kepatuhan ham, sehingga pengawasan ham cg. hak hak anak adalah hasil dari pemahaman dan kesadaran yang diperoleh karena adanya pemajuan ham cg. hak anak. oleh karena itu, pelaksanaan dan pengawasan ham cg. hak anak satu kesatuan dengan pemajuan (to promote) ham: bahwa dalam instrumen internasional hak anak cg. ham, terminologi ham mencakup mulai dari penghormatan (to respect), menjamin pemastian (to ensure), perlindungan (to protect), pemenuhan (to fulfil), dan pemajuan (to promote) yang menjadi konsep yang senantiasa mengikuti hak hak anak cg. ham, bahwa pemajuan ham hak anak bukan saja dikenali sebagai karakteristik ham namun dipergunakan pula dalam konstitusi uud tahundengan demikian ham hak anak tidak bisa dilepaskan dengan pemajuan (to promote) yang tidak lain adalah sosialisasi dalam terminologi frasa perundang undangan: bahwa analog dengan pengajaran dan pendidikan sebagai ikhtiar melakukan pembangunan manusia yang setara dengan pemajuan ilmu pengetahuan, maka pemajuan ham tidak terlepas dari pengawasan dan pelaksanaan ham cg. hak anak itu sendiri. pengawasan dan pengujian atas kepatuhan ham dilakukan bersama dengan pemajuan ham cg. hak anak: bahwa dengan demikian maka pengawasan hak anak tidak terpisahkan dengan pemajuan hak anak, sehingga tugas kpai melakukan pengawasan termaktub dan dimaknai termasuk pemajuan hak anak, bahwa pemajuan hak anak sebagai bagian tidak terpisahkan dari pengawasan hak anak untuk menjamin dan menghormati serta melindungi hak hak anak itu sendiri, sehingga pengawasan hak anak terintegrasi dengan pemajuan (to promote) hak anak. bahwa dalam terminologi ham, penjaminan, perlindungan, pemenuhan ham hak anak satu kesatuan dengan pemajuan (to promote) ham hak anak, oleh karena kemajuan, kinerja maupun intervensi atas perlindungan dan pemenuhan ham hak anak, mengasumsikan telah dilakukannya pemajuan ham hak anak yang menjadi prasyarat dalam ham hak anak itu sendiri. sehingga pemajuan ham hak anak adalah bagian dari dan dimensi ham anak, bahwa walaupun secara umum pembentukan norma undang undang lazim menggunakan frasa sosialisasi hak yang lebih merupakan penyebaran, namun hak hak anak sebagai ham lebih merupakan ikhtiar untuk menjadikannya bagian dari hak yang efektif dan terpenuhi, sehingga lebih beralasan kata sosialisasi hak anak dimaknai sebagai pemajuan hak anak, dimana pemajuan hak anak merupakan bagian tidak terpisahkan dari pengawasan hak hak anak itu sendiri, bahwa oleh karena tidak dibunyikan secara eksplisit pengawasan termasuk pemajuan atauyang menimbulkan kesenjangan informasi, pengetahuan, dan edukasi hak hak anak kepada masyarakat, bahwa oleh karena sosialisasi hak hak anak tidak menjadi bagian dari tugas kpai, maka upaya pencegahan pelanggaran hak anak melalui pengawasan hak anak tidak optimal. berdasarkan hal hal atas, beralasan jika kpai memiliki tugas sosialisasi sebagai bagian tak terpisahkan dari pengawasan hak anak untuk mengoptimalkan perlindungan dan pemenuhan hak hak anak, bahwa sosialisasi hak anak t, sehingga hak hak anak menjadi pertimbangan paling utama sesuai dengan ketentuan uud tahun bahwa untuk melengkapi alasan alasan pengujian norma huruf nomor tahun mohon berkenan mahkamah mengambil alih secara mutasi mutans seluruh alasan dalam polita yang diuraikan pada bagian huruf dari permohonan pengujian materil ago sebagai alasan alasan dalam pengujian ketentuan huruf nomor tahun yang bertentangan dengan uud tahun bahwa dengan alasan alasan tersebut atas, mohon berkenan mahkamah membuat putusan yang dalam kamarnya menyatakan ketentuan huruf nomor tahun yang berbunyi (a) melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan perlindungan dan pemenuhan hak anak ,termasuk sosialisasi sehingga ketentuan huruf nomor tahun menjadi berbunyi ya)iv. petit menyatakan: ketentuan nomor tahun yangkomisi perlindungan anak daerah , sehingga ketentuan nomor tahun menjadi. ketentuan nomor tahun yang berbunysepanjang frasa dalam hal diperlukan, kata dapat , dan frasa atau lembaga lainnya yang sejenis" bertentangan dengan uud secara konstitusional bersyarat,wajib membentuk dan memfasilitasi sehingga ketentuan nomor tahunketentuan huruf nomor tahun yang berbunyi:sosialisasi , sehingga ketentuan huruf nomor tahun menjadi berbunyi:memerintahkan penguatan putusan ini dalam berita acara negarukti fotokopi peraturan presiden nomor tahun tentang komisi perlindungan anak indonesia, bukti fotokopibukti p 3a fotokopi: bukti fotokopi peraturan gubernur aceh nomor tahun tentang komisi pengawasan dan perlindungan anak aceh tanggal desember bukti fotokopi keputusan gubernur aceh nomor tentang penetapan anggota komisi pengawasan dan perlindungan anak aceh periode tanggal januari bukti p 5a fotokopi berita acara rapat pleno komisi pengawasan dan perlindungan anak aceh kepada) nomor: v rp kepada tanggal mei bukti fotokopibukti p 6a fotokopi hasil rapat pleno komisi pengawasan dan perlindungan anak daerah kepada) provinsi kalimantan barat tanggal mei bukti fotokopi suratbukti p 7a fotokopi berita acara rapat pleno komisi perlindungan anak indonesia daerah paid) kota bogor sesuai berita acara tanggal mei bukti fotokopi surat keputusan walikota bandung nomor kep. dinas tentang pembentukan komisi perlindungan anak daerah kota bandung periode tahun tanggal juli bukti p 8a fotokopibukti p 8b fotokopi keputusan rapat pleno komisi perlindungan anak daerah pad) kota bandung tanggal mei bukti fotokopi surat keputusan gubernur kepulauan bangka belitung nomor pad tentang pengangkatan anggota komisi perlindungan anak daerah provinsi kepulauan bangka belitung periode tanggal februari bukti p 9a fotokopi berita acara rapat pleno komisi perlindungan anak daerah pad) provinsi kepulauan bangka belitung nomor baru pad babel v tanggal mei bukti fotokopi surat keputusan gubernur kepulauan riau nomor tahun tentang anggota komisi pengawasan dan perlindungan anak daerah provinsi kepulauan riau periode tanggal februari bukti p 10a fotokopi berita acara hasil rapat pleno komisi pengawasan dan perlindungan anak daerah kepada) provinsi kepulauan riau nomor kepada kepri tanggal mei bukti fotokopi surathun tanggal desember bukti p 11a fotokopi berita acara rapat pleno komisi perlindungan anak daerah pad) kabupaten subang tanggal april bukti fotokopi kartu tanda penduduk atas nama dr. bahrain pilang, si., lahir ps. sorkam, laki laki,, warga negara indonesia wni), sesuai nik: bukti fotokopi kartu tanda penduduk atas nama mendy hendrianus, a.md. par., lahir jakarta, laki laki, alamat jalan tor tor nomor rt rw kelurahan pemangsaan dua, kecamatan kelapa gading, jakarta utara, provinsi dki jakarta, warga negara indonesia wni), sesuai nik: bukti fotokopi kartu tanda penduduk atas nama evi harian, s.p., m.p ssi., lahir pangkalan brandon, perempuan,, warga negara indonesia wni), sesuai nik: bukti fotokopi danbukti fotokopi peraturan daerah provinsi sumatera utara nomor tahun tentang penyelenggaraan perlindungan anak: bukti fotokopi buku laporan kinerja komisi perlindungan anak indonesia tahun bukti fotokopi daftar pad se indonesia: bukti fotokopi potret permasalahan pad se indonesia: bukti fotokopi surat dari paid tapanuli tengah, provinsi sumatera utara nomor paid tt xi1 perihal pelaporan keadaan paid tt terkait revisi nomor thn tanggal desember bukti fotokopi surat dari pad tapanuli utara, provinsi sumatera utara nomor a pad tu x perihal: laporan kondisi pad tapanuli utara, tanggal oktober bukti fotokopi surat dari kepada kabupaten lingga, provinsi kepulauan riau nomor kepada l perihal: kondisi kepada lingga, kepri, tanggal oktober bukti fotokopi surat dari kepada tanjung pinang, provinsi kepulauan riau nomor e rekor kepada kepri perihal: permasalahan kepada kepri untuk bahan perlindungan anak, tanggal oktober bukti fotokopi surat dari kepada provinsi kalimantan barat nomor kepada kalbar perihal: data pendukung judicial review jr), tanggal oktober bukti fotokopi surat dari kepada provinsi bali nomor kepada x perihal: penyampaian data, tanggal oktober bukti fotokopi surat dari kepada kota batam, provinsi kepulauan riau nomor kepada x perihal: kondisi kepada kota batam, tanggal oktober bukti fotokopi surat dari kepada kabupaten ketapang, provinsi kalimantan barat nomor kepada ktp x perihal: laporan kondisi kepada kabupaten ketapang, kalimantan barat, tanggal oktober bukti fotokopi surat dari pad kabupaten musi rawas, provinsi sumatera selatan nomor b pad x perihal: penyampaian data pad kab. musi rawas, tanggal oktober bukti fotokopi surat dari pad kabupaten subang, provinsi jawa barat nomor pad sbg x perihal: data pendukung pad kab. subang, tanggal oktober bukti fotokopi surat dari pad kabupaten bandung barat, provinsi jawa barat nomor paid kbb x perihal melengkapi judicial review, tanggal oktober bukti fotokopi surat dari pad provinsi kepulauan bangka bahwa pemohon ii, iii, iv, vi, vii, viii walaupun telah ada dan dibentuk namun adanya ketidakpastian hukum dalam hal norma komisi perlindungan anak daerah mengakibatkan tidak terjamin dan melindunginya hak hak anak yang diamanatkan uud sehingga tidak menjangkau pengawasan terhadap segenap anak anak wilayah negara kesatuan republik indonesia nkri). oleh karena itu pemohon ii, iii, iv, vi, vii, vii mempunyai kedudukan hukum (legal standing) mengajukan pengujian materil terhadap norma norma nomor tahun sebagaimana objek pengujian materil dalam perkara guo: bahwa pemohon ix, dan pemohon adalah orang perorangan warga negara indonesia yang berkepentingan terhadap perlindungan dan pengawasan anak daerah, yang pernah mengabdi dan menjalankan tugas dan fungsi perlindungan anak dan pengawasan perlindungan anak provinsi sumatera utara dengan mengacu dan berdasarkan nomor tahun namun karena kelembagaan paid provinsi sumatera utara telahsehingga sampai saat permohonan pengujian material ini diajukan tidak ada lagi kelembagaan paid provinsi sumatera utara yang bertugas melakukan perlindungan dan pengawasan anak sebagaimana maksud ketentuan nomor tahun bahwa pemohon adalah orang perseorangan dari kolega yang memiliki anak yang membuat laporan pengaduan dan menggunakan jasa kpai dan berhasil memenuhi hak hak anak tersebut, dan karenanya memiliki kepentingan terhadap adanya kelembagaan perlindungan anak seperti halnya kpai dan pad sebagaimana maksud dan nomor tahun bahwa berdasarkan ketentuan dan syarat syarat atas, bahwasanya para pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing) dalam perkara pengujian undang undang guo: belitung nomor kpadbabel x perihal: kondisi pad prov. kep. babellindungan anakperlindungan anak. yang rujukannya adalah sebagai berikut: danhurufbahwa bemiohor adalah komisi perlindungan anak indonesia kpai) yang merupakan lembaga negara sic!), dibentuk berdasarkan ketentuan perlindungan anak peraturan presiden nomor tahun tentang komisi perlindungan anak indonesia, dengan keanggotaan yang diangkatbertanggal juni pemohon dalam hal ini diwakili oleh dr. susanto, m.a. selaku ketua kpai berdasarkan ketentuan huruf, yang pada pokoknya menyatakan, ketua kpai mempunyai tugas mewakili kpai secara organisasi dalam dan luar serta lembaga peradilan, kecuali ada keputusan lainnya (vide bukti 3aj: bahwa pemohon adalah komisi pengawasan dan perlindungan anak aceh kepadaaceh, yang dibentuk berdasarkan peraturan gubernur aceh nomor tahun tentang komisi pengawasan dan perlindungan anak aceh, tanggal desember (vide bukti dalam hal ini diwakili oleh ayu singgih, s.h., dalam jabatan selaku komisioner wakil ketua kepada (vide bukti p 5j, yang berwenang bertindak mewakili kepada berdasarkan rapat pleno kepada sesuai dengan berita acara hasil rapat pleno nomor v rp kepada tanggal mei (vide bukti p 5aj, bahwa pemohon iii adalahalimantan barat yang dibentuk berdasarkan(vide bukti p 6j, dalam hal ini diwakili oleh alik ruslan road, s.t., selaku komisioner anggota kepada provinsi kalimantan barat, yang berwenang bertindak mewakili kepada provinsi kalimantan barat, berdasarkan hasil rapat pleno kepada provinsi kalimantan barat tanggal mei (vide bukti p 6aj, bahwa pemohon adalah komisi perlindungan anak indonesia daerah kota bogor paid kota bogorogor, provinsi jawa barat yang dibentuk berdasarkan keputusan walikota bogor nomor tahun tentang pembentukan komisi perlindungan anak indonesia daerah kota bogor periode tanggal maret yang diubah dengandivide bukti p 7j, dalam hal ini diwakili oleh didih syafruddin, sos, m.m., selaku ketua paid kota bogor, yang berwenang bertindak mewakili paid kota bogor berdasarkan rapat pleno paid kota bogor sesuai berita acara tanggal mei (vide bukti p 7aj, bahwa pemohon adalah komisi perlindungan anak daerah kota bandung pad kota banduandung, provinsi jawa barat, yang dibentuk berdasarkan keputusan walikota bandung nomor kep. din sos tentang pembentukan komisi perlindungan anak daerah kota bandung periode tanggal juli (vide bukti p 8j, yang dalam hal ini diwakili oleh asep berlian, ag., dalam jabatan selaku sekretaris pad kota bandung, berdasarkan(vide bukti p 8aj dan berwenang mewakili pad kota bandung berdasarkan berita acara hasil rapat pleno, tanggal mei (vide bukti sbi: bahwa pemohon adalahmerupakan lembaga bersifat independen dalam melakukan pengawasan terhadap perlindungan dan pemenuhan hak anak provinsi kepulauan bangka belitung berdasarkan peraturan gubernur kepulauan bangka belitung nomor tahun tentang pembentukan komisi perlindungan anak daerah provinsi kepulauan bangka belitung tanggal september dalam hal ini diwakili oleh sapta media muai, s.h., selaku ketua pad provinsi kepulauan bangka belitung, yang berwenang mewakili pad provinsi kepulauan bangka belitung berdasarkan berita acara rapat pleno nomor baru pad babel v tanggal mei (vide bukti p 9aj: bahwa pemohon vii adalahepulauan riau, yang dibentuk berdasarkan peraturan gubernur kepulauan riau nomor tahun tentang komisi pengawasan dan perlindungan anak daerah provinsi kepulauan riau, tanggal november (vide bukti p 10j, dalam hal ini diwakili oleh eri syahrial, pd., pd. i., selaku ketua kepada provinsi kepulauan riau, yang berwenang mewakili kepada provinsi kepulauan riau berdasarkan berita acara rapat pleno kepada provinsi kepulauan riau nomor kepada kepri tanggal mei (vide bukti p 10aj, bahwa pemohon viii adalah komisi perlindungan anak daerah kabupaten subang pad kabupaten subaabupaten subang, provinsi jawa barat, yang dibentuk berdasarkannggal desember vide bukti p 11j, dalam hal ini diwakili oleh darmawan santosa, s.h., selaku anggota pad kabupaten subang, berdasarkan rapat pleno pad kabupaten subang, tanggal april berwenang untuk mewakili pad kabupaten subang (vide bukti p 11aj: bahwa pemohon adalah dr. bahrain pilang, ketuadalah mendy hendrianus, md. par. yang merupakan perorangan warga negara indonesia, selaku kolega dari ibu orang tua seorang anak yang pernah memperoleh layanan pengaduan perlindungan anak kepada komisi perlindungan anak indonesia: bahwa pemohon adalah evi harian, s.p., panggotpemohon ii, pemohon iii, pemohon iv, pemohon pemohon vi, pemohon vii, dan pemohon viii masing masing adalah komisi perlindungan anak indonesia dan komisi perlindungan anak daerah yang beranggapan hak konstitusionalnya terganggu dalam menjalankan tugas dan fungsi kelembagaan karena tidak adanya jaminan melindunginya hak hak anak sebagaimana diamanatkan dalam uud serta tidak adanya jaminan perlindungan dan kepastian hukum terhadap keberadaan komisi perlindungan anak yang ada daerah karena sewaktu waktu dapat dibubarkan dengan berlakunya norma guo. hal demikian berpotensi menghambat kapasitas kelembagaan karena keberadaan lembaga menjadi tidak dibangun dan bersistem dengan kedudukan atau keberadaan kpai pemohon dalam menjalankan fungsi institusi ham yang menjangkau anak anak daerah. dengan adanya kondisi ini menyebabkan ketidakpastian hukum bagi, sehingga merugikan hak konstitusional para pemohon, berdasarkan penjelasan para pemohon dalam menerangkan kedudukan hukumnya berkenaan dengan pengujian dan serta huruf perlindungan anak, para pemohon menyatakan diri sebagai badan hukum dan perseorangan warga negara indonesia yang potensial dirugikan hak konstitusionalnya oleh berlakunya undang undang guo. namun, oleh karena pokok permasalahan dari permohonan guo berkenaan dengan kelembagaan komisi perlindungan anak daerah maka pihak yang berkaitan langsung dengan permasalahan guo adalah lembaga lembaga perlindungan anak yang berada daerah. dalam hal ini para pemohon telah menjelaskan kedudukannya dalam lembaga lembaga tersebut serta melampirkan ketentuan yang menyatakan bahwa yang bersangkutan berhak mewakili lembaga dalam persidangan mahkamah konstitusi. oleh karena itu, pemohon sampai dengan pemohon viii memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai pemohon dalam permohonan guo. berkenaan dengan pemohon dan pemohon yang merupakan mantan ketua dan anggota paid provinsi sumatera utara, mana kelembagaan paid guo telah dibubarkan oleh kepala daerah (vide bukti sehingga secara faktual pemohon dan pemohon telah dapat menjelaskan pula anggapan kerugian konstitusionalnya dengan berlakunya norma guo. sementara itu, pemohon menjelaskan sebagai kolega dari ibu orang tua seorang anak yang pernah memperoleh layanan pengaduan dan perlindungan dari paid. namun, berkenaan dengan penjelasan itu, mahkamah tidak mendapatkan bukti yang dapat menjelaskan perihal anggapan kerugian konstitusional dengan berlakunya norma guo. dengan demikian, pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukanperlindungan anak yang dimohonkan pengujian dalam permohonan guo, mahkamah berpendapat, pemohon sampai dengan, sekalipun pemohon tidak memiliki kedudukan hukum, namun dikarenakan pemohon sampai dengserta huruf perlindungan anauud secara eksplisit menjamin hak konstitusional anak, oleh karena itu penting adanyauntuk mengefektifkan pengawasan penyelenggaraan hak dan perlindungan anak. namun, norma perlindungan anak tidak mewajibkan pembentukanseluruh pelosok wilayah nkri: bahwa, menurut para pemohon, hal sebagaimana disebutkan atas. oleh karenanya kedudukan komisi perlindungan anak daerah merupakan bagian dari kelembagaan komisi perlindungan anak indonesia, bukan bagian dari organisasi perangkat daerah opd). ketentuan perlindungan anakdan hak atas kepastian hukum yang berkeadilan dalam uud bahwa, menurut para pemohon, perlindungan anak serta menormalkan pembentukan komisi perlindungan anak daerah yang dipersyaratkan dengan menggunakan frasa dalam hal diperlukan oleh pemerintah daerah mak sehingga bertentangan dengan uud bahwa, menurut para pemohon,menyebabkan komisi tidak memiliki kapasitas menjangkau pengawasan penyelenggaraan hak anak dan perlindungan anak seluruh pelosok wilayah negara kesatuan republik indonesia nkri) sehingga mengakibatkan kedaulatan hak hak anak tidak terwujud, padahal anak membutuhkan perlindungan khusus: bahwa, menurut para pemohon, frasa dalam hal diperlukan , serta kata dapat', dan frasa atau lembaga lainnya yang sejenis dalam ketentuan perlindungan anak merupakan norma yang tidak imperatif, tidak memberikan kepastian hukum, serta bersifat norma relatif (relatively norm) belaka. norma manahal demikian menyebabkanatau daerah indonesia atau segenap pelosok daerah nkri. keadaan demikan akan menyebabkan terjadinya sehingga menimbulkan ketidakpastian akibat dijadikannya hak anak sebagai norma relatif (relatively norm). oleh karenanya, kuat alasan agar kata dapat diganti kata wajib sehingga terdapat kepastian hukum yang berkeadilan: bahwa, menurut para pemohon, frasa dalam hal diperlukan dalam perlindungan anak mengandung kekeliruan paradigmatik dalam pemahaman dan konstruksi hukum karena menganggap bahwa ham (hak anak). padahal konsepsi ham (hak anak) bukan berasal dari pemberian dan ii. alasan alasan permohonan perihal alasan pengujian ketentuan nomorbahwa ketentuan nomor tahun merupakan norma struktur kelembagaan sebagai dasar yang mengokohkan pembentukan komisi perlindungan anak indonesia yang bersifat independen yang sebelumya sudah diatur dalam nomor tahun tentang perlindungan anak. adanya ketentuan nomor tahun mengonfirmasikan lahirnya dan mengokohkan politik hukum pentingnya struktur kelembagaan pengawasan penyelenggaraan hak anak yang merupakan hak konstitusi uud tahun yang sekaligus merupakan hak asasi manusia ham) yang dijamin pula dalam uud tahun namun belum sebagai satu kesatuan sistem kelembagaan yang mencakup termasuk komisi perlindungan anak daerah, apalagi wilayah indonesia terdiri atas kondisi geografis yang luas, tingkat kesulitan akses yang tinggi dan pulau pulau yang terpencil, sehingga perlu penjangkauan pengawasan hak anak dengan kelembagaan daerah. bahwa ketentuan nomor tahun dinamakan maksud pembentukan komisi perlindungan anak indonesia yang bersifat independen adalah meningkatkan efektifitas pengawasan penyelenggaraan hak anak dan perlindungan anak, yang bertugas sesuai ketentuan nomor tahun bagi anak indonesia seluruh pelosok daerah wilayah negara kesatuan republik indonesia kebaikan hati negara pemerintah) namunpemerintah) untuk menjamin, melindungi, memajukan, dan memenuhinya. sehingga,bahwa, menurut para pemohon, frasa atau lembaga lainnya yang sejenis dalam ketentuan perlindungan anak menimbulkan ketidakpastian hukum karena tidak adanya keseragaman dalam hal nomenklatur, konsep hukum serta struktur hukum pengawasan hak anak, yang menyebabkan ketidakpastian sistem pengawasan pelaksanaan hak hak anak, bahwa, menurut para pemohon, tugas komisi perlindungan anak indonesia berdasarkan huruf perlindungan anak, bukan tugas pemerintah, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten kota,. sebab, sub urusan nomor pemenuhan hak anak pha), dan nomor perlindungan khusus anak sama sekali tidak mencantumkan norma, frasa, maupun kata pengawasan perlindungan anak (vide lampiran huruf pembagian urusan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak undang undang nomor tahun tentang pemerintah daerah sehingga pengawasan penyelenggaraan hak anak dan perlindungan anak, original dan sahih merupakan tugas komisi perlindungan anak indonesia, termasuk komisi perlindungan anak daerah (vide dan huruf perlindungan anak). oleh karenanya hal tersebutbahwa, menurut para pemohon, ketentuan huruf perlindungan anak memberikan tugas kepada pemohon untuk melakukan pengawasan, mana pelaksanaan dan pengawasan ham (hak anak) merupakan satu kesatuan dengan pemajuan (to promote) hak hak anak. oleh karena itu, pengawasan ham menjadi bermakna apabila adanya pemahaman yang berlanjut dengan kesadaran ham (hak anak) yang menjadi sebab sebab kepatuhan ham. namun, dengan tidak dinyatakan secara eksplisit pengawasan termasuksehingga menimbulkan kesenjangan informasi, pengetahuan, dan edukasi hak hak anak kepada masyarakat. padahal sosialisasi hak anak b agar sesuai dengan ketentuan uud bahwa berdasarkan dalil dalil permohonan guo, para pemohon memohon agar mahkamah mengabulkan permohonan para pemohon dengan menyatakan:omisi perlindungan anak daerah?: frasa dalam hal diperlukan , kata dapat , dan frasa atau lembaga lainnya yang sejenis dalam ketentuanhuruf perlindungan anak yang menyatakan,pada pokoknya permohonan guo menguji konstitusionalitas norma dan serta huruf perlindungan anak yang menurut para pemohon bertentangan dengan uud dengan alasan alasan sebagaimana telah diuraikan dalam paragraf terhadap dalil dalil para pemohon(vide penjelasan umum undang undang nomor tahun tentang perlindungan anak, selanjutnya disebut sekalipun hak anak telah dinyatakan dalam undang undang nomor tahun tentang hak asasi manusia, namun untuk memperkuat jaminan pemenuhan hak anak tersebut maka dalam perlindungan anak ditentukan secara lebih komprehensif mengenai hak dan kewajiban serta tanggung jawab pihak pihak demi terpenuhinya hak anak dimaksud. oleh karena itu untuk mengefektifkan penyelenggaraan perlindungan anak perlu dibentuk kpai, dengan tugas semula adalahsertavide dan selanjutnya, dalamgas kpai pun mengalami perubahan menjadi, bahwa perubahan atas perlindungan anak dimaksudkan untuk meningkatkan efektivitas implementasi pengawasan oleh kelembagaan yang diberi tugas melakukan pengawasan atas pelaksanaan perlindungan dan pemenuhan hak anak hingga daerah. ketentuan yang semula mengatur mengenai kelembagaan pengawasan tersebut hanya terdapat tingkat pusat kpai) sebagaimana dinyatakan bahwundang undang tersebut belum memberikan kejelasan bagaimana jangkauan upaya penyelenggaraan perlindungan anak hingga tingkat daerah dan bagaimana pula upaya pemerintah daerah mendukung penyelenggaraan perlindungan anak sehingga benar benar bisatuntutan kebutuhan tersebut, selanjutnya pembentuk undang undang mengubah secara menyeluruh bab tentang komisi perlindungan anak indonesia dalam perubahan perubahan tersebut pada pokoknya berkaitan dengan: dapat dibentuknya komisi perlindungan anak daerah oleh pemerintah daerah guna mendukung pengawasan penyelenggaraan perlindungan anak daerah perlindungan anak): perubahan struktur kpai yang semula seorang ketua, (dua) orang wakil ketua, dan seorang sekretaris serta (lima) orang anggota, menjadi seorang ketua, seorang wakil ketua dan orang anggota dan perlindungan anak), perubahan masa jabatan kpai yang semula (tiga) tahun menjadi (lima) tahun perlindungan anak), dan penataan tugas kpai agar sejalan dengan tujuan perlindungan anak. sebelumnya, dalam tidak disebutkan sama sekali pembentukan kelembagaan kpai daerah (paid), karena hanya disinggung sekilas dalam penjelasan ketika hendak menjelaskan mengenai struktur organisasi kpai yang menjelaskan, (vide penjelasan penjelasan tersebut kemudian ditingkatkan oleh pembentuk undang undang menjadi bagian dari substansi perlindungan anak, yang menentukan bahwa(vide perlindungan anak). bahwa selain diatur dalam perlindungan anak, ketentuan mengenai perlindungan hak anak juga diatur dalam dengan menggunakan nomenklatur urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak huruf setidaknya terdapat (dua) sub urusan mengenai hak anak yang ditegaskan dalam tersebut yaitu: pertama, sub urusan pemenuhan hak anak pha) mana dalam perspektif pembagian urusan konsumen telah ditentukan bahwa: (a) pemerintah (pusat) menyelenggarakan pelembagaan pha pada lembaga pemerintah, nonpemerintah, dan dunia usaha tingkat nasional serta penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas hidup anak tingkat nasional, (b) pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten kota menyelenggarakan pelembagaan pha serta daerah kabupaten kota. kedua, sub urusan perlindungan khusus anak pka), mana dalam perspektif pembagian urusan konsumen telah ditentukan pula bahwa: (a) pemerintah pusat melakukan pencegahan kekerasan terhadap anak yang melibatkan para pihak dalam lingkup nasional dan lintas daerah provinsi:nasional dan lintas daerah provinsi. (b) pemerintah daerah pada tingkat provinsi dan atau kabupaten kota menyelenggarakan urusan berupa:danatauserta daerah kabupaten kota. berdasarkan pertimbangan atas penyelenggaraan urusan perlindungan anak dalam konteks otonomi daerah berdasarkan pada pokoknya menghendaki adanya dan penyediaan layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus. selain ditentukan lingkup penyelenggaraan urusan konsumen untuk perlindungan hak anak daerah, juga telah menentukan bahwa urusan (vide huruf hal ini berbeda dengan urusan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar, misalnya pendidikan, kesehatan, perumahan, mana pemerintah daerah memprioritaskan pelaksanaan urusan tersebut dengan berpedoman pada standar pelayanan minimal dalam rangka menjamin hak hak konstitusional masyarakat. sementara itu, untuk melaksanakan urusan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar, pemerintah daerah harus terlebih dahulu melakukan pemetaan urusan guna menentukan intensitas urusan tersebut berdasarkan jumlah penduduk, besarnya apbd, dan luas wilayah. pemetaan ini penting artinya karena menjadi basis daerah dalam penetapan kelembagaan, perencanaan, dan penganggaran untuk penyelenggaraan urusan tersebut, termasuk pembinaan dan pengawasan oleh pemerintah pusat secara berjenjang. berkenaan dengan penetapan kelembagaan yang akan menyelenggarakan urusan perlindungan anak, apakah akan dibentuk dalam wadah satu dinas tersendiri sebagai operating core atau diwadahi dalam bentuk perempuan urusan dalam satu dinas. hal tersebut tergantung pada kebutuhan daerah dengan memperhitungkan pembobotan variabel umum dan teknis guna mewujudkan efisiensi dan efektivitas kerja kerja suatu lembaga yang dibentuk oleh daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan. apabila berdasarkan pembobotan tidak mungkin dibentuk dinas tersendiri maka penyelenggaraan urusan tersebut akan dilakukan dalam bentuk perempuan urusan dalam satu kelembagaan (dinas) dengan mempertimbangkan aspek berupa: kedekatan karakteristik masing masing urusan pemerintahan: dan atau keterkaitan antar penyelenggaraan urusan pemerintahan. artinya, sekalipun perlindungan anak merupakan urusan wajib daerah namun belum tentu pemerintah daerah secara otomatis dapat membentuk lembaga, organ atau perangkat dalam bentuk dinas yang khusus hanya menangani pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. bertolak dari pertimbangan atas, pada pokoknya menghendaki tidak boleh ada urusan yang telah diserahkan menjadi kewenangan daerah dan telah dilakukan pemetaan untuk urusan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar, kemudian tidak diselenggarakan. berkenaan dengan hal inilah, untuk urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, apabila pembobotannya tidak mungkin dapat dibentuk dalam satu wadah dinas maka penyelenggaraannya dapat dilakukan dalam perempuan. dalam konteks ini dapat dibentuk satu dinas dengan paling banyak menyelenggarakan tiga macam urusan yang berada dalam rumpun urusan yang telah ditentukan tersebut. menimbang bahwa para pemohon mendalilkan dengan tidak adanya frasa termasuk komisi perlindungan anak daerah dalam norma perlindungan anak serta tidak adanya kata wajib bagi daerah untuk membentuk paid sebagai lembaga independen dalam norma perlindungan anak akan berdampak terhadap berkurangnya perlindungan anak daerah karena kpai tidak memiliki kapasitas untuk menjangkau pengawasan penyelenggaraan hak anak seluruh pelosok wilayah nkri sehingga bertentangan dengan dan uud berkenaan dengan dalil para pemohon tersebut, penting bagi mahkamah untuk mengutip terlebih dahulu secara utuh ketentuan perlindungan anak yang menyatakan,. poin penting dari ketentuan tersebut adalah frasa untuk mendukung pengawasan atas penyelenggaraan perlindungan anak daerah apakah untuk melaksanakan dukungan tersebut akan dibentuk dalam kelembagaan tersendiri atau tidak, diserahkan sepenuhnya kepada pemerintah daerah. karena perlindungan anak menyerahkan sepenuhnya pembentukan kelembagaan tersebut kepada pemerintah daerah maka dengan sendirinya terkait dengan pembentukan kelembagaan apapun daerah harus merujuk pada seluruh regulasi yang terkait dengan pembentukan lembaga, organ atau perangkat daerah agar tidak terjadi proliferasi kelembagaan sebagaimana pernah terjadi era awal pelaksanaan otonomi seluas luasnya bawah undang undang nomor tahun tentang pemerintahan daerah, terlebih jika lembaga lembaga tersebut kemudian saling bertumpang tindih dalam melaksanakan tugas dan fungsinya maka tujuan pembentukan lembaga tidak akan optimal yang pada akhirnya bermuara pada pemborosan keuangan negara. sementara itu terkait dengan salah satu core business kpai adalah melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan perlindungan dan pemenuhan hak anak sebagaimana telah dinyatakan dalam huruf perlindungan anak. sementara itu pula, berdasarkan pembagian urusan pemerintahan konsumen, tidak disebutkan kewenangan daerah melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan perlindungan dan pemenuhan hak anak karena lingkup kewenangan daerah meliputi sebagaimana telah dipertimbangkan mahkamah pada sub paragraf namun demikian, sekalipun tugas pengawasan terhadap pelaksanaan perlindungan dan pemenuhan hak anak tidak disebutkan secara spesifik sebagai tugas pemerintah daerah, bukan berarti daerah terlepas sama sekali dari pelaksanaan fungsi pengawasan. dalam konteks pelaksanaan otonomi daerah, fungsi pengawasan merupakan fungsi yang inheren dalam penyelenggaraan pemerintahan. bahkan, hal demikian senantiasa ditegaskan dalam setiap undang undang pemerintahan daerah sebagaimana hal tersebut termaktub pula dalam yang menegaskan,. pembinaan dan pengawasan ini dilakukan menteri pimpinan lembaga terkait dengan urusan pemerintahan tersebut. lebih lanjut, dalam ditambahkan pula,?. oleh karena urusan perlindungan anak merupakan urusan wajib daerah yang tidak terkait dengan pelayanan dasar maka secara berjenjang pemerintah pusat melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan tersebut. dalam konteks inilah, kpai seharusnya bersinergi dengan pemerintah daerah agar hak konstitusional anak dapat semakin terjamin dan terpenuhi. oleh karena itu, dalil para pemohon yang memohon agar mahkamah menambahkan frasa termasuk komisi perlindungan anak daerah dalam perlindungan anak terlebih lagi jika hal tersebut didalilkan para pemohon agar wajib dibentuk oleh daerah perlindungan anak) adalah dalil yang tidak mendasar. namun demikian, sesuai dengan amanat perlindungan anak, daerah dapat membentuk kelembagaan dimaksud sepanjang dibutuhkan oleh daerah yang bersangkutan sesuai dengan situasi dan kondisi serta kompleksitas persoalan perlindungan anak daerah. kebutuhan demikian sekaligus menjawab amanat uud oleh karenanya, pembentukan paid berdasarkan perlindungan anak tidaklah dimaksudkan untuk menggerus kewenangan daerah atas penyelenggaraan suatu urusan pemerintahan yang telah diserahkan sebagai urusan daerah, cast urusan perlindungan anak. dengan demikian mahkamah berpendapat tidak terdapat persoalan konstitusionalitas norma dan perlindungan anak sehingga dalil para pemohon tidak beralasan menurut hukum: menimbang bahwa para pemohon juga mendalilkan huruf perlindungan anak inkonstitusional karena meniadakan tugas sosialisasi oleh kpai. berkenaan dengan dalil para pemohon ini mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut: bahwa ketentuan huruf menyatakan, komisi perlindungan anak indonesiakemudian, dengan diubahnya perlindungan anak, mengalami perubahan secara menyeluruh agar lebih mudah dipahami rincian tugas kpai. atas dasar perubahan tersebut perlindungan anak selengkapnya menyatakan: bahwa ketentuan perlindungan anak tidak lagi menyebutkan secara spesifik tugas kpai untuk melakukan sosialisasi. oleh karenanya, para pemohon dalam petitumnya memohon agar mahkamah menambahkan frasa termasuk sosialisasi pada tugas kpai. menurut mahkamah, tugas sosialisasi dari kpai tidaklah hilang hanya karena tidak tercantum secara spesifik dalam perlindungan anak, namun tugas tersebut telah ternyata oleh pembentuk undang undang dialihkan menjadi bagian dari peran dan juga anak anak indonesia luar wilayah indonesia dengan tanpa diskriminasi. namun institusi ham hak anak itu dalam pelemahan secara struktural, sebab organ kelembagaannya dengan pembatasan oleh karena tidak mencakup komisi perlindungan anak daerah, hal mana norma yang sedemikian bertentangan dengan uud tahun oleh karena: uud tahun yang eksplisit menjamin hak konstitusional anak, oleh karena itu mutlak pentingnya keberadaanefektivitas pengawasan penyelenggaraan hak anak dan perlindungan anak. namun dinamakan tidak termasukpada segenap anak seluruh pelosok daerah wilayah nkri yang dilakukan komisi perlindungan anak daerah. mengakibatkan pembatasan sistematis akses segenap anak anak dari seluruh pelosok daerah wilayah nkri memperoleh perlindungan dan pemenuhan haknya karena tidak adanya kelembagaan pengawasan menyeluruh, hal mana disebabkan diatasnya jangkauan komisi perlindungan anak daerah dalam pengawasan perlindungan anak seluruh pelosok daerah wilayah nkri: tidak adanya kepastian hukum yang berkeadilan sesuai hak konstitusional uud tahun untuk perlindungan, penegakan, pemajuan dan pemenuhan hak anak yang dijamin uud tahun oleh karena pembentukan komisi perlindungan anak indonesia dengan nomor tahun yang tidak mencakup komisi perlindungan anak daerah, apalagi jika dibandingkan dengan ketentuan nomor tahun bahwa komisi perlindungan anak daerah hanya dibentuk dengan pembatasan normatif, yaitu dalam hal diperlukan pemerintah daerah maka baru dapat dibentuk komisi perlindungan anak daerah. hal itu bermakna seakan akan masyarakat sebagaimana ditentukan dalam huruf perlindungan anak yang menyatakan, peran masyarakat dalam penyelenggaraan perlindungan anak. masyarakat yang dimaksud berdasarkan ketentuan perlindungan anak adalaartinya, dengan adanya perubahan ketentuan ini maka sosialisasi bukan lagi menjadi monopoli tugas dari kpai sebagaimana semula ditentukan dalam sementara itu, untuk pengaturan peran masyarakat dalam ketentuan diatur secara sangat terbatas tanpa ada kejelasan ruang lingkup peran yang dapat dilakukannya, termasuk cara melakukannya (vide oleh karena itu, seiring dengan dilakukannya perubahan perlindungan anak, peran masyarakat perlu dikuatkan dalam rangka mewujudkan tujuan perlindungan anak. konsekuensi penguatan tersebut, tugas sosialisasi pun diperluas yang dapat dilakukan oleh berbagai pihak, termasuk kpai dan paid sebagai lembaga perlindungan anak. bahwa dengan semakin luasnya keterlibatan pihak pihak dalam melakukan sosialisasi maka dalam batas penalaran yang wajar akan semakin luas pula jangkauan pemahaman masyarakat mengenai hak hak anak. perluasan pemahaman ini menjadi penting artinya tidak hanya untuk pemajuan (to promote) hak hak anak, termasuk dalamnya adalah menumbuhkembangkan kesadaran masyarakat akan arti pentingnya pemenuhantingnya pemenuhan hak tersebut. adanya kekhawatiran para pemohon yang beranggapan tidak dapat lagi melakukan pengawasan atas penyelenggaraan hak anak sampai pelosok wilayah nkri karena tidak ada lagi tugas sosialisasi yang merupakan satu nafas dengan pengawasan, merupakan hal yang tidak mendasar karena pada prinsipnya perlindungan anak menentukan bahwa lembaga perlindungan anak termasuk lembaga yang diberi peran untuk melakukan sosialisasi. dalam konteks ini, fungsi pengawasan yang dimiliki oleh kpai sekaligus dapat disinergikan dengan fungsi sosialisasi. apalagi, nomenklatur yang digunakan oleh guo adalah lembaga perlindungan anak (dalam huruf kecil) sehingga tidak menutup ruang bagi kpai (termasuk paid) untuk melakukan sosialisasi. berdasarkan pertimbangan tersebut atas, mahkamah berpendapat dalil para pemohon berkaitan dengan persoalan konstitusionalitas norma huruf perlindungan anak tidak beralasan menurut hukum, i3ampai dengan pemohon dan pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan, i4. pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonatujuhdaniel music folk menahan m.p. sitompulil: erats'ichael pekerjaan mahasiswa alamat perumahan mutiara taman palem blok nomor cengkareng timur, jakarta barat. selanjutnya disebut sebagai . pemohon nama kesia utama pekerjaan mahasiswa alamat komp. pln blok nomor sunter agung, tanjung priok, jakarta utara. selanjutnya disebut sebagai . pemohonketentuan perubahan keempat uud jo., ."dan pemohon memohon untuk melakukan pengujisurat pengantar dari ketua ketua kpps tps kapuk muara, penjaringan, dki jakarta, bahwa nama tersebut pemohon turut memberikan hak pilihnya dalam pilkada dki jakarta tahun bukti fotokopi bukti data pemilih tetap putaran pilkada serentak tahun dari website komisi pemilihan umum pemohon ii: bukti fotokopi kartu tanda penduduk pemohon ii: bukti fotokopi kartu tanda mahasiswarujukannya adalahbahwa para pemohon adalah perorangan warga negara indonesia yang juga merupakan mahasiswa fakultas hukum universitas tarumanegara menerangkan telah memberikan hak suaranya pada pemilihan gubernur dan wakil gubernur dki jakarta tahun untuk pemohon dibuktikan dengan adanya surat pengantar dari ketua (ditulis dengan tulisan tangan sebagai ketua kpps tps kapuk muara, penjaringan, dki jakarta (vide bukti dan untuk pemohon dibuktikan dengan fotokopi daftar pemilih tetap putaran pilkada serentak tahun dari website komisi pemilihan umum (vide bukti bahwa menurut para pemohon hak konstitusionalnya dilindungi oleh dan uud para pemohon menerangkan bahwa hak konstitusionalnya dijamin untuk mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dalam rangka penegakan nilai nilai perlindungan konstitusionalisme sebagaimana termaktub dalam konstitusi (vide perbaikan permohonan hlm. angka menurut para pemohon,ara pemohon dirugikan dengan adanya ketentuan yang meniadakan peran pemilihan umum (vide perbaikan permohonan hlm. angkadapat menemukan uraian mengenai kerugian hak konstitusional para pemohon yang disebabkan oleh berlakunya dalam permohonan para pemohon, tidak ada penjelasan mengenai kerugian konstitusional terutama yang dikaitkan dengan norma uud yang dijelaskan para pemohon. dalam hal ini, para pemohon menjelaskan hak konstitusionalnya dilindungi oleh dan uud namun para pemohon tidak menguraikan perlindungan seperti apa yang tidak diperoleh dengan tidak divisinya jabatan wakil gubernur. demikian pula dalam hal para pemohon merasa tidak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan, pada saat pemilihan gubernur provinsi dki jakarta tahun meskipun para pemohon telah ternyata adalah sebagai pemilih namun bukan sebagai calon gubernur wakil gubernur yang diusung oleh partai politik atau gabungan partai politik maupun melalui jalur calon perseorangan. dengan demikian menurut mahkamah, para pemohon tidak dapat menerangkan kerugian konstitusional yang dialaminya dengan berlakunya sehinggabenny nurbaningsih ttd. ttd. menahan sitompul suhartono ttd. wahiduddin adams panitera pengganti, ttd. ria indriyani rar panitera jin. medan merdeka barat jakarta pusat aikektefa mujahidin nip telp: fax: tita digital signature email: office @mkri.id ii. kedudukan hukum (legal standing) dan kerugian konstitusional para pemohonsual terbang) antara kerugian hak . berdasarkmaknri tahun bahwa hak konstitusional para pemohon telah diatur dan dijamin, serta dilindungi dalam uud nri tahun yang mana dijabarkan dalam: dan uud nriadapunengan surat pernyataan dari ketua kpps, tps kapuk muara, penjaringan dki jakarta buktibahwaaftar pemilih tetap putaran pilkada serentak tahun bukti, bahwaemohon dan pemohon merasa telah diabaikan hak hak konstitusionalnyaiadakan peran pemilihan umum (selanjutnya disebut sebagai pemilu). iii. alasan pengajuan permohonan pemohon dan pemohon mengajdapun dalam pertimbangan pembuatan undang undang nomor tahun tentang gubernur, bupati dan walikota termaktubhal ini tampak sesuai dengan amanat konstitusi uud nri tahun sebagaimanamaka, pemilihan gubernur secara demokratis yang diamini dalam konstitusi juga termasuk pemilihan wakil gubernur yang mana juga memiliki porsi yang sama untuk disebut sebagai kepala daerah . hal ini dibuktikan melalui pilkada serentak dki jakarta tahun yang mana masyarakat tidak saja hanya melakukan pemilihan terhadap gubernur, namun juga terhadap wakil gubernur karena merupakan (satu) paket pemilihan. selanjutnya dijabarkan pula alasan alasan lainnya sebagai berikut: menurut samuel huntington dalam bukunya yang berjudul the third wave: democratization the late twentieth century demokrasi adalah suatu prosedur untuk membentuk pemerintahan mana prosedur utamanya adalah pemilihan para pemimpin secara kompetitif oleh rakyat yang mereka pimpin, bahwa dalam buku adnan buyung nasution yang berjudul demokrasi konstitusional dijabarkan bahwa konstitusi. esensi dari demokrasi konstitusional adalah sistem demokrasi yang berlandaskan konstitusi. maka, dikatakan bahwa sistem demokrasi indonesia berlandaskan pada nilai nilai pancasila dengan sistem perwakilan yang mana wakil wakil tersebut dipilih melalui pemilihan umum: hal ini juga diperkuat dengan undang undang nomor tahun tentang pemilihan gubernur, bupati dan walikota yang menyatakan bahwa pemerintahan daerah bertanggung jawab khususnya meningkatkan partisipasi masyarakat dalam menggunakan hak pilih : namun dengan pemberlakuan dan telah menyatakan bahwa pemilihan wakil kepala daerah dilakukan oleh dprd. hal inilah yang telah melanggar demokrasi yang diyakini oleh indonesia yaitu pemilihan secara langsung oleh masyarakat: hal ini juga diperkuat dengan putusan mahkamah konstitusi nomor puu yang memberi makna demokratis dalam pemilihan kepala daerah. melalui putusan tersebut, mahkamah berpendapat uud telah menetapkan pilkada secara demokratis, yang mana dapat diterapkan secara langsung dengan cara cara demokratis. maka, pemilihan langsung ini harus berpedoman pada asas dalam pemilihan umum itu sendiri, yang terdiri atas langsung, umum, bebas, jujur, dan adil. maka, makna langsung tersebut tidak akan terpenuhi jika pemilihan wakil gubernur hanya diperuntukan dalam sistem perwakilan saja, yang mana semata mata meniadakan peran serta masyarakat untuk memilih secara langsung wakil gubernur: bahwa terdapat begitu banyak permasalahan yang terjadi dki jakarta tanpa adanya kepastian pemilihan wakil gubernur. sebagai contoh pemohon dan pemohon merujuk pada kualitas udara yang terburuk ke dunia ke di dunia es1o), jakarta sebagai kota dengan peringkat terrace dunia survei jakarta masuk peringkat kota terrace di dunia? page all). hal hal ini adalah contoh permasalahan dki jakarta yang sampai hari ini belum dapat diselesaikan secara maksimal. pemohon dan pemohon dalam hal ini merasakan ketidakpastian hukum dalam pemilihan sosok wakil gubernur dki jakarta dengan regulasi yang ada tanpa adanya tenggang waktu, tanpa adanya keterbukaan calon pada masyarakat, serta yang terpenting adalah tanpa adanya peran serta masyarakat untuk memilih calon yang paling tepat untuk masyarakat itu sendiri, bahwa terdapat hak setiap warga negara untuk menduduki suatu jabatan dalam pemerintahan, dan hak konstitusional ini belum terpenuhi ketika sistem yang ada pada saat ini hanya menciptakan sosok wakil kepala daerah yang hanya berasal atau merupakan kader partai politik. hal ini terbukti dengan calon wakil gubernur yang ditunjuk oleh partai gerindra yaitu firmansyah lubis partai keadilan sejahtera) dan ahmad riza patria partai gerindra) dua nama cawagub dki firmansyah pks dan riza patria gerindra). padahal, jabatan wakil kepala daerah bukan hanya milik partai politik, namun milik seluruh masyarakat indonesia, maka kesempatan tersebut harus dibuka seluas luasnya. bukan dimiliki oleh pihak tertentu saja. hal ini sebagai bentuk konsekuensi ddan membuka kesempatan bagi calon perseorangan untuk dapat mendaftarkan diri sebagai calon gubernur dan wakil gubernur. calon perseorangan tentu bukan berasal dari kader partai politik: bahwa mahkamah konstitusi diberikan tugas dan kewenangan oleh uud nri tahun sebagai the final interpreter dan the guardian the constitution yangbertentangan dengan konstitusi sehingga dapat melindungi hak hak konstitusional warga negara indonesia. iv. petit bahwa dari seluruh dalil dalil uang diuraikan atastunjuk oleh partai politik pengusunglakukan dengan cara pemilihan oleh dprd, terhadap mekanisme pengisian jabatan wakil kepala daerah yang diatur dalam maka dikembalikan sesuai ketentuan pemilihan wakil kepala daerah pada keadaan normal yang terdiri dari: pendaftaran dan penetapan pemilih: pendaftaran dan penetapan pasangan calon, pelaksanaan kampanye, pemungutan suara, penghitungan suara sesuai dengan keberadaanmemerintahkan pemuatan putusan ini dalam berita negara republik indonesia sebagai mana mestinyaugur |
mahmudi warga negara indonesia pekerjaan guru bantu provinsi riau alamat jalan tiang nomor sukawati, pekanbaru, provinsi riau sebagai . a21. pemohon nama suyanto warga negara indonesia pekerjaan guru honorer sdn balepanjang alamat honggojati, rw. mangunharjo, jatipurno, provinsi jawa tengah sebagai . . pemohon il, nama muhammad nur rambe warga negara indonesia pekerjaan guru honorer kategori kota depok jawa barat alamat taman induk kel. cipayung, kec. cipayung, kota depok jawa barat. sebagai il. pemohon ill, nama nurul indriasih warga negara indonesia pekerjaan tenaga harian lepas puskesmas gatak alamat krajan rt rw desa panggul kec. truck, klaten, provinsi jawa tengah sebagai 0n0n000050n00000100n0n un. pemohon iv: nama debu surano warga negara indonesia pekerjaan guru honorer kabupaten wonogiri jawa tengah alamat tandan rt. rw. tawang rejo, jatipurno, provinsi jawa tengah. sebagai 5n02 0n0n0n00n0n0n000000n0n0 nnn an. pemohon nama sukma umbara, warga negara indonesia pekerjaan guru honorer sdn cadasngampar alamat blok pasirmuncang rt. rw. desa balaraja, kec. antar, kabupaten indramayu, jawa barat sebagai 0n0n0000 00n0n0 nenek. pemohon vi: nama rodent warga negara indonesia pekerjaan guru honorer sdn putrajaya alamat kp. dipetik rt. rw, desa putrajaya, kec. keroncong kab. pandeglang, provinsi banten sebagai n5n 0n0n aun uan. pemohon vii: nama ana rahim warga negara indonesia pekerjaan tenaga honorer kesehatan kabupaten oku sumsel alamat perum villa indah permai blok nomor rt. rw. batu raja permai, oku, sumatera selatan. sebagai ann. pemohon viii: tersebut berdasarkan kebutuhan tenaga perawat puskesmas tempat pemohon bekerja. bahwa pemohon hanya sk kan oleh kepala puskesmas dan tidak sampai kepada kepala dinas kesehatan, karena hal tersebut terbentur aturan perundangan undangan, sebab dalam tahun pada dinyatakan secara jelas sejak ditetapkannya peraturanhwa walaupun ada pelarangan dalam peraturan pemerintah tersebut, pada kenyataanya berbagai daerah kekurangan tenaga kesehatan, sehingga prakteknya perekrutan tenaga honorer masih terjadi, hal ini juga dikarenakan tidak adanya sanksi dalam peraturan pemerintah tersebut. sehingga pejabat pembina kepegawaian dan pejabat lain terkesan kurangnya keterbukaan dalam merekrut tenaga honorer, baik tenaga administrasi, kependidikan dan kesehatan, para tenaga nohorermendapat upah dibawah ketentuan upah minimum regional upah minimum provinsi. bahwa pemohon tidak berdiam diri untuk mendapatkan yang lebih memiliki kepastian, pemohon mengadukan nasib kepada dprd setempat untuk dapat diperjuangkan atas kepastian nasib dalam hal pemohon,, lagi lagi baik dprd, kepala daerah ataupun dpr selalu berdalih bahwa hal tersebut menunggu regulasi pusat. sampai akhirnya keberadaan pemohon ada namun tidak ada kepastian secara hukum, tidak diupah layak, tidak dilindungi jaminan sosial. bahwa pemohon barulah ada sedikit keringanan pada januari yang mana ada program pemerintah daerah untuk layanan kesehatan puskesmas dan rumah umum sakit daerah dalam bentuk blue badan layanan umum daerah). atas dasar hal tersebut pemohon meminta kepada daerah untuk memperjuangkan agar kiranya tenaga kesehatan yang sudah puluhan tahun mengabdi ini dapat terakomodir pada program blue tersebut, dan alhamdulillah pemohon dan rekan rekan tenaga kesehatan kabupaten sukoharjo, bisa terakomodir dalam program tersebut. walau tidak sempurna bahagia, setidaknya ada kenaikan upah walau hanya rp, dari sebelumnya rp. bahwa pemohon adalah tenaga kesehatan sejak tahun sampai dengan saat ini dengan masa pengabdian tahun, namun kesempatan pemohon untuk ikut seleksi cons terhalang oleh aturan hanya karena pemohon tidak termasuk tenaga honorer eks kategori sebagaimana penjelasan huruf ketentuan dan persyaratan penetapan kebutuhan (formasi) khusus. pada poinsebagai aturan pelaksana dari undang undang nomor tahun tentang aparatur sipil negara hak konstitusional pemohon sebagai tenaga honorer tidak terpenuhinomornomordebu surano) adalah guru honorer kabupaten wonogiri tmt agustus bahwa dalam melaksanakan tugas sebagai guru pemohon mendapatkan upah rp. perbulan, dan untuk memenuhi kebutuhan sehari hari terpaksa pemohon harus mencari kerja serabutan dan menjadi supir truk pasir desa pemohon.sukma umbara) adalah guru honorer kabupaten indramayu jawa barat sejak september sampai dengan saat ini, dan dalam menjalankan tugasnya pemohon mendapatkan upah sebesar rp. perbulan. bahwa pemohon walaupun bekerja pada tahun tetapi tidak bisa masuk honorer ataupun ii, karena tmt pemohon tidak januari atas hal itupun pemohon harus rela ditinggalkan atau diceraikan istri karena ketidakpastian nasib dan upah yang tidak bisa mencukupi kebutuhan keluarga, pasrah tapi tak rela, begitulah situasi yang dihadapi oleh pemohon saat itu bahwa dalam ketidakmenentuan nasib dan tidak adanya aturan yang bisa mengangkat harkat martabat pemohon sebagai guru yang mengabdi kepada bangsa dan negara, pemohon pernah melakukan aksi tunggal jalan kaki indramayu jakarta pada tahun lalu untuk menyuarakan bahwa nasib guru honorer dan honorer lainnya sungguh sangat ironis, perjalanan itu bertujuan menyampaikan aspirasi pemohon kepada presiden ri. dan dalam perjalanan itu pemohon menampung surat honorer dari daerah yang dilintasi untuk disampaikan kepada presiden, singkatnya aksi tunggal pemohon sukses membuat haru biru media tanah air atau viral kemana mana, namun hasilnya cuma sekedar viral, sebab sampai permohonan guo diajukan kebijakan yang ada bukanlah solusi untuk kemerdekaan honorer bahwa walaupun surat, yang dibawah pemohon selama dalam aksi tunggal itu sudah diserahkan istana presiden dan pemohon sudah bertemu singkat dengan presiden pada puncak peringatan hari guru, kebijakan yang dikeluarkan tidaklah memihak kepada kepentingan pemohon dan honorer pada umumnyavii (rodent) adalah guru honorer negeri putrajaya kabupaten pandeglang provinsi banten tmt sejak juli sampai dengan sekarang dalam hal ini pemohon vii juga masuk dalam honorer kategori sebagaimana amanat tahun bahwa pemohon vii sudah mengabdi selama. bahwa kerugian pemohon vii pada perekrutan ppp sebagaimana amanat tahun tentang manajemen ppp pemohon vii tidak pula diperbolehkan mengikuti seleksi, padahal pemohon vii adalah guru honorer kategori il, pemerintah kabupaten beralasan saat itu karena pemohon vii sudah melewati batas usia, padahal secara jelas aturan tidak menerapkan batas usia bagi pelamar ppp. bahwa pemohon viii (ana rahim) adalah perawat kabupaten oku sumatera selatan tmt sejak januari sampai dengan sekarang dengan pengabdian selama tahun dan dengan upah dalam bentuk uang transportasi sebesar rp. perbulan. bahwa pemohon viii tidak masuk honorer kategori atau kategori walau tmt pemohon adalah januari bahwa pemohon vvi. bahwa pemohon (yazid bustami, pd) adalah guru honorer kabupaten hulu sungai utara kalimantan selatan tmt sejak tahun sdn penawaran, kemudian pemohon dipindahtugaskan sdn cakra pada tahun sampai dengan saat iniully tomayahu, si) adalah pegawai honorer dinas lingkungan hidup pemerintah kota gorontalo provinsi gorontaloina jelita nainggolan) adalah guru honorer tenaga guru tidak tetap gtt) sdn merek raya simalungun utara provinsi sumatera utaral. bahwa pemohon xii (m. yani) adalah tenaga honorer lingkungan biro keramas setda provinsi jambi tmt sejak januari sampai dengan saaat ini bahwa pemohon xii adalah tenaga honorer yang masuk data base badan kepegawaian negara bkn) sebagaimana amanat tahun bahwa pemohon xii seharusnya sudah menjadi cons pada tahun sebagaimana daftar antrian pada saat itu, namun berkas pengajuan nip pemohon dan beberapa honorer lingkup kerja pemohon ditolak bkn dengan alasan pemohon bekerja luar instansi pemerintah sebagaimana amanat tahun yang mana dalam tersebut mengatur tentang klasifikasi instansi pemerintah, namun lain hal, honorer yang sama persis dengan pemohon angkat tanpa diberlakukan aturan serupa. bahwa pemohon xii telah melakukan protes melalui berbagai cara, surat, serta langkah dari pemerintah daerah melalui surat gubernur jambi dan pejabat pembina kepegawaian, melalui rapat dengar pendapat dpr kemudian gubernur jambi menghadap langsung kepada menpan rb, namun permasalahan yang dihadapi pemohon xii tidak menemukan solusi, sampai kepada akhirnya pemohon dengan honorer database tahun ini mengajukan gugatan tata usaha negara ptun jakarta, namun lagi lagi permohonan pemohon masih belum dikabulkan dengan amar putusan gugatan tidak dapat diterima alias bahwa pada gugatan ptun pemohon xii juga dijelaskan oleh saksi ahli bkn saat itu, bahwa para pemohon ataupun honorer yang tersisa saat ini, pasca tahun dan berlakunya tahun menurut saksi ahli dari unsur bkn tersebut menyatakan bahwa tenaga honorer yang memohonkan tersebut atau tenaga honorer yang tersisa saat tidak dimungkinkan lagi untuk diangkat menjadi cons, mengingat hal itu sudah dilakukan berdasarkan tahun jo. tahun dan tahun dan honorer yang tersisa saat ini tidak mungkin pula untuk diakomodir dalam ppp sebagaimana amanat tahun karena tersebut tidak mengatur hal demikian begitulah penjelasan saksi ahli ketika itu yang merupakan direktur perundang undangan badan kepegawaian negara bkn) bahwa pemohon xiii (fitria wahyu dinasti) adalah guru honorer lingkungan kabupaten grobogan jawa tengah tmt juli sampai dengan saat ini dan digaji dengan upah sebesar rp, yang dibayarkan bulan sekali melalui dana bantuan operasional sekolah bos) bahwa pemohon xiii dengan upah sebagaimana dijelaskan pada point atas, guna menutupi biaya sekolah anak, pemohon sepulang mengajar berjualan dengan cara online segala macam keperluan wanita. sebab pembayaran gaji yang triwulan tersebut sangat mustahil ditunggu untuk pemenuhan kebutuhan sehari hari bahwa pemohon xiv (lutgardis niat) adalah guru honorer yang angkat oleh bupati manggarai barat berdasarkan bupati tmt januari dan bekerja hingga saat ini sebagai guru inpres ngomong kotak bahwa pemohon xiv ini seharusnya masuk dalam pendataan honorer daerah sebagaimana amanat tahun namun sayangnya pemohon xiii tidak diusulkan atau tidak terakomodir dalam pengusulan data honorer sehingga pemohon xiii hanya bisa pasrah tiada berdaya untuk melakukan banding agar data pemohon bisa masuk dalam pengusulan, sebab menurut pemerintah waktunya sudah habis bahwa tidak berhenti sampai situ, pada saat pendataan ulang honorer berdasarkan surat edaran menteri pendayagunaan aparatur negara dan reformasi direksi nomor tahun menpan tentang pendataan ulang tenaga honorer, pemohon xiv juga tidak terakomdir dan diusulkan, tentulah pemohon tidak berdiam diri, pada saat tim verifikasi dari pusat turun daerah, pemohon mendatangi tim verifikasi guna menanyakan mengapa nama pemohon tidak juga muncul pada pendataan ulang tersebut, dan pada saat itu verifikasi mengatakan maaf ibu, ibu tidak bisa lagi diusulkan, karena ibu sudah terlambat, seharusnya melihat berkas, ibu masuk dalam honorer kategori tapi bagaimana lagi waktunya sudah habis bahwa verifikasi ulang seharusnya dapat mengakomodir hak hak pegawai honorer yang belum terdata, tapi pada kenyataannya verifikasi hanya dilakukan hotel saja, bukan kepada melihat langsung tempat tempat mana tenaga honorer itu ditugaskan bahwa dengan berlakunya asn tidak pula membuka peluang pemohon xiv untuk diangkat menjadi cons, sebab pemohon tidak termasuk dalam honorer kategori apapun, mau mengikuti seleksi dari jalur umum, usia sudah kadaluarsa, mau ikut seleksi ppp bukan dari barisan honorer pula, sehingga tertutup sudah harapan untuk mendapatkan hak pemohon kembali bahwa yang paling mendasar pemohon xivvivoo. bahwa pemohon (horas jaringan) adalah guru honorer yang bekerja smk negeri tanjung balai sumatera utara tmt juli sampai dengan saat ini (rosmawar) adalah guru honorer sdn saree kecamatan lembah selawat kabupaten aceh besar provinsi aceh tmt sejak januari sampai dengan saat ini, dengan masa pengabdian tahun bahwa pemohon xvxvi (zontrisman) adalah guru honorer lingkungan provinsi kepulauan riau yang sk kan oleh gubernur kepulauan rian dan bekerja sebagai guru honorer smp negeri tanjung pinang pada saat awal penugasan pada tahun tmt april yang kemudian saat ini pemohon xvii bertugas smk negeri tanjung pinang bahwa pemohon xvviii (ghaib) adalah guru honorer provinsi riau yang diangkat oleh gubernur riau. bahwa pemohon xviii adalah guru honorer yang sepanjang hidupnya mengabdikan diri menjadi guru, namun sampai pada usia senja pemohon aturan yang dikeluarkan pemerintah selama ini tidaklah dapat mengakomodir hak pemohon, sehingganya kepastian nasib pemohon tidak pernah terakomodir oleh aturan aturan yang ada bahwa pemohon xviix (siti fatmawati) adalah guru honorer lingkungan kabupaten dompu provinsi nusa tenggara barat tmt sejak agustus sampai dengan saat ini. bahwa pemohon xixnama yazid bustami, warga negara indonesia pekerjaan tenaga guru tidak tetap tit) sdn penawaran alamat komp. cps nomor rt. rw. desa sungai malang kec. amuntai kan. hulu sungai utara kalimantan selatan sebagai 5n50 0n050000 un. . pemohon ix, nama rully tomayahu, si. warga negara indonesia pekerjaan pegawai tidak tetap ptt) dinas kota pem. gorontalo alamat jalan gunung tilonhkaliba kelurahan baru kec. kota selatan, kota gorontalo provinsi gorontalo sebagai 5n02 0n0n0n00 00000n0n0n0 nnu en. pemohon nama rina jelita nainggolan warga negara indonesia pekerjaan tenaga guru tidak tetap gtt) sdn merek alamat merek raya rt. rw. desa merek raya kec. raya, kab. simalungun, sumatera utara sebagai unllln ln. pemohon xi: nama yani warga negara indonesia pekerjaan tenaga honorer biro keramas setda prov. jambi alamat jalan marsda surya dharma komp. pkp al hidayah kelurahan kenali asam bawah, kecamatan kota baru jambi sebagai n0n 0n0n0000005050 nun uan. xii: bahwa berdasarkan penjelasan diatas nyata para pemohon yang merupakan tenaga honorer atau sebutan lain sejenis memenuhi syarat untuk menjadi pemohon dalam pengujian konstitusionalitas tahun tentang aparatur sipil negara asn): hak para pemohon yang diberikan oleh uud bahwa para pemohon adalah perorangan warga negara indonesia yang mempunyai hak serta kepentingan yang sama dalam permohonan ini, terutama hak dan kepentingan konstitusionalnya sebagai berikut: para pemohon memiliki hak konstitusional yang diberikan oleh uud melaluiiiiiira pemohon telah bekerja pada atau dipekerjakan oleh pemerintah melalui pemerintah daerah masing masing pemohon dengan menerima imbalan yang bersumber dari anggaran pendapatan belanja daerah dengan waktu yang bervariasi, antara lain mulai bekerja sejak januari pemohon iii) sampai dengan juli pemohon xiii), status hubungan kerja para pemohon antara lain sebagai tenaga honorer, guru tidak tetap gtt), guru bantu, tenaga sukarela, pegawai tidak tetap dan sebutan lain yang sejenis, bahwa dengan berlakunya ketentuan sebagaimana objek permohonan ago, maka para pemohon kehilangan kesempatan untuk menjadi pns atau asn, namun yang lebih merugikan adalah para pemohon kehilangan hak atas kepastian serta kesinambungan dalam hubungan kerja yang nyata berdampak pada kepastian dan kesinambungan nafkah yang merupakan hak dasar seluruh warga negara, halaman dalam statusnya saat ini para pemohon dapat saja dihentikan atau tidak diperpanjang hubungan kerjanya tanpa adanya jaminan kelangsungan hidup sebagaimana skema kompensasi phk pada sektor swasta. bahwa dalam peraturan pemerintah tahun tentang pengangkatan tenaga honorer menjadi cons, yang berbunyi nyata dan tegas bagi pejabat pembina kepegawaian atau pejabat lain instansi pemerintahan daerah semua tingkatan diatur larangan untuk mengangkat tenaga honorer, guru bantu, pegawai tidak tetap atau sebutan lain sejenis. halaman larangan tersebut secara sadar dan sengaja diterobos atau dilanggar karena kebutuhan nyata guna mengisi posisi atau jabatan fungsional sehingga pejabat pembina kepegawaian pejabat lainnya lingkungan instansi pemerintah daerah mengangkat atau mengeluarkan formasi tenaga honorer atau sebutan lain sejenis untuk mengisi kekosongan pada posisi posisi tertentu seperti tenaga pendidik atau tenaga kesehatan: bahwa para pemohon menganggap hak konstitusionalnya dirugikan oleh ketentuan dan dan luas, adapun muatan yang menjadi objek permohonan ini adalah: pegawai asn terdiri atas: pns,hak para pemohon sebagaimana diberikan oleh uud melalui dan undang undang dasar ternyata dirugikan oleh berlakunya asn, halaman hubungan antara pemberlakuan asn dengan kerugian konstitusional para pemohon sebagai berikut: no| pemberlakuan kerugian pemohon para pemohon mengalami pegawai asn terdiri atas: kerugian konstitusional atas pns, dan hilangnya kesempatan dan status ppp. untuk dapat kategorikan asn walaupun menjalankan jabatan dan fungsi yang sama dengan pns dan ppp apabila ini dimaknai dengan menghilangkan hak para pemohon untuk dapat dikategorikan sebagai asn. para pemohon mengalami kerugian konstitusional terkait pengadaan pns merupakan hilangnya kesempatan untuk kegiatan untuk mengisi menjadi cons atau asn kebutuhan jabatan sepanjang ini dimaknai administrasi dan atau dengan menghilangkan jabatan fungsional dalam kesempatan para pemohon untuk suatu instansi pemerintah. menjadi cons atau asn melalui suatu aturan rekrutmen khusus untuk mengakomodir hak para pemohon yang berasal dari tenaga honorer atau sebutan lain yang sejenis. para pemohon mengalami ppp tidak dapat kerugian konstitusional kehilangan diangkat secara otomatis kesempatan untuk menjadi cons menjadi calon pns. atau asn apabila ini untuk diangkat menjadi dimaknai dengan menghilangkan calon pns, ppp harus kesempatan para pemohon untuk mengikuti semua proses diangkat melalui rekrutmen khusus seleksi yang dilaksanakan cons yang berasal dari tenaga bagi calon pns dan honorer atau sebutan lain yang sesuai dengan ketentuan sejenis. peraturan perundang undangan. bahwa dengan dikabulkannya permohonan guo, maka terbuka kemungkinan kerugian hak konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi, bahwa menurut para pemohon undang undang nomor tahun tentang aparatur sipil negara telah menyebabkan para pemohon tidak memiliki dasar hukum yang jelas mengenai status para pemohon sebagai tenaga honorer atau sebutan lain sejenis dalam sistem kepegawaian negara, walaupun menjalankan jabatan atau fungsi yang sama dengan asn: bahwa asn yang dimohonkan dalam permohonan ago telah menyebabkan para pemohon yang berstatus tenaga honorer atau sebutan lain sejenis dengan masa bakti yang cukup lama telah kehilangan kesempatan untuk menjadi cons pns melalui suatu proses rekrutmen khusus, bahwa dengan tidak dapatnya para pemohon untuk diangkat secara otomatis atau diangkat melalui jalur khusus rekrutmen khusus untuk menjadi pns, artinya para memohon harus mengikuti seleksi pns melalui jalur umum. sedangkan para pemohon untuk menjadi tenaga honorer atau ppp telah melalui tahapan seleksi baik akademik dan kompetensi bidang: bahwa pemohon iii muhammad nur rambe adalah tenaga honorer yang telah mengikuti dan lulus seleksi rekrutmen ppp pada tahun namun tidak atau belum mendapatkan nomor induk ppp hingga saat permohonan ini daftarkan, walaupun penerbitan nomor induk ppp telah diatur secara jelas pad, bahwa dengan mengingat kebutuhan, tugas dan masa kerja para pemohon, seharusnya pemerintah dapat mempertimbangkan untuk mengangkat para pemohon sebagai cons tanpa melalui seleksi umum penerimaan pns atau melalui rekrutmen khusus sebagaimana pernah dilakukan oleh pemerintah pada kurun waktu pada rekan sejawat para pemohon yang bernasib lebih beruntung: bahwa apabila kesempatan untuk menjadi cons hanya melalui jalur umum, maka para pemohon telah gagal dalam seleksi pada tingkat administratif mengingat usia dari para pemohon yang telah lewat dari batas syarat usia yang ditentukan dan atau ketidakpastian akan pelaksanaan proses rekrutmen oleh negara pemerintah: bahwa dengan demikian paraii. alasan alasan permohonan pengujian konstitusionalitas. bahwa pada prinsipnya permohonan ini diajukan berdasarkan keyakinan para pemohon atas kerugian konstitusionalnya, kerugian mana ditimbulkan akibat berlakunya dan dan asn, yang apabila permohonan ini dikabulkan maka terbuka kesempatan bagi para pemohon untuk mengupayakan pemulihan atas kerugian konstitusional yang dialaminya, bahwa atau akan dapat dipulihkan, dengan demikian terlepas dari terbukti atau tidaknya konstitusionalitas norma asn yang dimohonkan pengujiannya, bahwa menurut para pemohon ketentuan asn, telah menimbulkan ketidakpastian hukum oleh karenanya bertentangan dengan dan undang undang dasar sehingga kurang lengkapnya materi muatan luas, karena lebih cenderung melindungi penerimaan cons dari jalur umum: bahwa materi muatan luas mengabaikan hak hak konstitusional tenaga honorer atau sebutan lain sejenis termasuk para pemohon, halaman dengan melakukan pekerjaan dan sumber pembiayaan yang sama seharusnya para tenaga honorer juga digolongkan sebagai asn: bahwa menurut para pemohon ketentuan undang undang guo,ndang undang dasar :menurut para pemohon undang undangbahwa menurut para pemohon ketentuan dan undang undang guodan undang undang dasar sehingga menurut para pemohon dan luas, bahwa permohonan ini disusun untuk menunjukkan hal hal sebagaimana berikut: hak para pemohon yang diberikan oleh uud kondisi hubungan kerja dan penghasilan para pemohon: perbandingan kondisi para pemohon dengan asn, perbandingan kondisi para pemohon dengan pekerja sektor swasta, kerugian konstitusional yang dialami para pemohon, dan harapan para pemohon kondisi hubungan kerja dan penghasilan para pemohon bahwa hubungan kerja, jaminan sosial serta penghasilan para pemohon dapat disarikan sebagai berikut:pengabdian dalam rupiah) jaminan wilayah sosial |. pemohon asn swasta januari rp. rp. rp. tidak ada thn juli rp. rp. rp. tidak ada thn januari rp. rp. 4jutaan rp. tidak ada thn juni rp. rp. rp. tidak ada thn agustus rp. rp. rp. tidak ada thn juli rp. rp. rp. tidak ada thn juli rp. rp. rp. tidak ada thn vii januari rp. rp. rp. tidak ada thn januari rp. rp. jutaan rp. tidak ada thnwilayah pengabdian dalam rupiah) jaminan sosial |. |. pemohon '| asn swasta februari rp. rp. rp, tidak ada thn juli rp. rp. jutaan rp. tidak ada thn xii januari rp. rp. rp. tidak ada thn xii juli rp. rp. rp. tidak ada thn xiv januari rp. rp. jutaan rp. tidak ada thn juli rp. rp. jutaan rp. tidak ada thn xvi januari rp. rp. jutaan rp. tidak ada thn xvii april2010 rp. rp, jutaan rp. thn xvii februari| rp. rp. rp. tidak ada thn xix agustus rp. rp. jutaan rp. tidak ada thn perbandingan hubungan kerja antara pemohon dengan asn bahwa asn telah memperkenalkan (dua) jenis hubungan kerja bagi pekerja yang bekerja sebagai pegawai pemerintahan atau asn, yaitu pegawai negeri sipil pns) dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja ppp), bahwadalah warga negara indonesia yang memenuhi syarat tertentu angka asn), bahwaangka asn): bahwa hak kesejahteraan yang diterima asn sebagaimana ketentuan asn adalah sebagai berikut: hak pns pns berhak memperoleh: gaji, tunjangan, dan fasilitas, cuti, jaminan pensiun dan jaminan hari tua: perlindungan: dan pengembangan kompetensi. hak ppp ppp berhak memperoleh: gaji dan tunjangan: cuti, cc. perlindungan, dan pengembangan kompetensi. walaupun terdapat perbedaan antara hak pns dan ppp berupa fasilitas, jaminan pensiun dan jaminan hari tua, namun setidaknya terdapat pengaturan atas hak terkait, halaman jauh berbeda dengan hak tenaga honorer atau sebutan lain sejenis termasuk para pemohon yang tidak diatur atau dilindungi oleh undang undang atau peraturan manapun yang berlaku indonesia, bahwa asn tidak menyebutkan mengenai status para pemohon dalam, halaman dan tak terbantahkan, bahwa, dengan terbitnya asn, tenaga honorer atau sebutan lain sejenisatau sebutan lain sejenis termasuk pemohon,, bahwahalaman, bahwa pemerintah beritikad memperbaiki kesejahteraan serta status hubungan kerja para tenaga honorer dengan suatu penetapan menjadi calon pegawai negeri sipil, untuk selanjutnya dapat ditetapkan menjadi pegawai negeri sipil, halaman itikad tersebut nyata teraktualisasi melalui peraturan peraturan sebagaimana berikut: tahun tentang pengangkatan tenaga honorer menjadi cons tahun perubahan atas tahun tentang pengangkatan tenaga honorer menjadi cons tahun perubahan kedua atas tahun tentang pengangkatan tenaga honorer menjadi cons halaman rangkaian aturan dan proses tersebut telah mengangkat sekitar orang tenaga honorer atau sebutan lain sejenis pada periode dan pada periode (bkn.go.id.policybrief2017). bahwa: bahwa, halaman nyata tenaga dan keahlian mereka masih tetap dibutuhkan oleh pemerintah namun tanpa diberikan kepastian serta jaminan kesinambungan dalam hubungan kerja serta nafkah: bahwa luas menambah nasib buruk tenaga honorer dan sebutan lain sejenis, karena telah menghilangkan pengaturan sekaligus perlindungan bagi tenaga honorer termasuk, bahwa terbitnya luas: bahwa asn menghentikan atau membatalkan proses pengangkatan tenaga honorer termasuk para pemohon yang sudah berjalan, tanpa memberikan solusi dan bahkan sewenang wenang membatalkan hak tenaga honorer termasuk hak para pemohon untuk dapat diangkat menjadi cons melalui jalur khusus: perbandingan dengan hukum ketenagakerjaan bahwa sebagai perbandingan tahun tentang ketenagakerjaan telah membedakan perjanjian kerja waktu tidak tertentu pitt) dengan perjanjian kerja waktu tertentu pwt), sebagaimana ketentuan ketentuan dibawah ini: perjanjian kerja menurut undang undang nomor tahun tentang ketenagakerjaan: nama fitria wahyu dinasti warga negara indonesia pekerjaan guru honorer smp tawangharjo grobogan alamat getasrejo rt. rw. grobogan, jawa tengah sebagai ll. pemohon xiii, nama lutgardis niat warga negara indonesia pekerjaan guru honorer inpres ngomong kotak alamat rangga rt. rw. kudus barat, provinsi nusa tenggara timur sebagai n n 0n0n0000n0n00000000n0n un. pemohon xiv: nama horas jaringan warga negara indonesia pekerjaan guru honorer smk negeri tanjung balai alamat jalan khairul anwar nomor rt. rw. tanjung balai, provinsi sumatera utara sebagai 5n52 0n0n0n0050n0n00000050n0 an. pemohon xv: nama rosmawar warga negara indonesia pekerjaan guru honorer negeri saree aceh besar alamat jalan banda aceh medan desa sukadana kec. lembah selawat, kabupaten aceh besar, provinsi aceh sebagai 0n0n0000 00n0n pemohon xvi: nama zontrisman warga negara indonesia pekerjaan guru honorer smp negeri tanjung pinang alamat jalan gatot subroto gg. putri ayu nomor rt.0o1 rw06, kampung bulang, tanjung pinang timur, provinsi kepulauan riau sebagai . pemohon xvii:: perjanjian kerja dibuat untuk waktu tertentu atau untuk waktu tidak tertentu, perjanjian kerja untuk waktu tertentu sebagaimana dimaksud didasarkan atas jangka waktu,atau selesainya suatu pekerjaan tertentu.sehingga perjanjian kerja waktu tertentu dalam hukum ketenagakerjaan hanya dapat diterapkan secara terbatas baik jenis maupun waktu, terlebih pelaksanaannya harus didaftarkan pada instansi ketenagakerjaan yang berwenang, pelanggaran syarat syarat pelaksanaan berakibat pwt demi hukum berubah menjadi pitt atau hubungan kerja permanen: bahwa dengan berpedoman pada undang undang nomor tahun tentang ketenagakerjaan yang disebut diatas maka perjanjian kerja waktu tertentu atau pegawai kontrak mensyaratkan beberapa hal yaitu: didasarkan atas jangka waktu dan selesainya pekerjaan tertentu, jenis dan sifat pekerjaan yang diperbolehkan adalahselalu lama, tidak dapat dilakukan untuk pekerjaan yang bersifat tetap, bahwa asn tidak memberikan batasan waktu sampai kapan atau berapa lama seseorang dikontrak sebagai ppp, asn hanya menyebutkan masa kerja ppp paling singkat (satu) satu tahun dan dapat diperpanjang sesuai kebutuhan dan berdasarkan penilaian kerja, yang membuka kemungkinan seorang ppp dipekerjakan secara terus menerus tanpa jaminan kesinambungan hubungan kerja dan sewaktu waktu dapat diputus. kekhawatiran mana telah terjadi pada pegawai tidak tetap yang saat ini disebut tenaga honorer yang sudah bekerja puluhan tahun tetapi statusnya tetap sebagai pegawai tidak tetap atau honorer, tidak berubah menjadi pegawai negeri sipil atau mendapat kesempatan untuk menjadi pns melalui rekrutmen khusus atau dengan kata lain tetap tidak memiliki kepastian atau jaminan kesinambungan pekerjaan dan nafkah, bahwa selain itu pembagian dua jenis perjanjian kerja yaitu pns dan ppp tanpa pembatasan yang jelas dapat menimbulkan perbedaan perlakuan dan perbedaan hak atau jaminan yang diperoleh, walaupun memiliki kewajiban atau beban tugas dan tanggung jawab yang sama, yang merupakan bentuk diskriminasi, halaman juga dialami oleh para tenaga honorer atau sebutan lain sejenis, yang memiliki kewajiban atau beban tugas dan tanggung jawab yang sama dengan asn namun mendapat perlakuan dan perbedaan hak atau jaminan yang diperoleh, bahkan beberapa pemohon dalam statusnya sebagai tenaga honorer, pernah menjabat sebagai kepala sekolah yang memimpin beberapa asn atau pns, bahwa asn dan yang menyatakan: ppp tidak dapat diangkat secara otomatis menjadi calon pns. untuk diangkat menjadihalaman seharusnya asn tetap membuka peluang pengangkatan tenaga honorer atau ppp yang berasal dari tenaga honorer yang telah dinyatakan lolos seleksi dan dapat diangkat sebagai cons: bahwa dan asn melanggar asas mendiskriminasi dan merupakan bentuk pelanggaran atas kewajiban negara terutama pemerintah untuk menjamin pemenuhan hak asasi manusia. halaman tanpa kejelasan pembatasan hubungan kerja antara pemerintah dengan pegawai ppp. asn telah membuka celah bagi pemerintah untuk mengangkat seseorang sebagai ppp secara terus menerus tanpa batas, yang artinya status ppp tersebut dapat dijalani sepanjang hidupnya tanpa ada kepastian hubungan kerja yang berkesinambungan atau berkelanjutan, seperti layaknya pekerja tetap atau pegawai negeri sipil: bahwa kenyataannya jenis jabatan fungsional ppp dapat berlangsung pada jabatan atau pekerjaan yang bersifat terus menerus atau tetap. seperti tenaga pengajar, tenaga kesehatan dan bekerja pada instansi pemerintahan lainnya, bahwa peraturan pemerintah nomor tahun tentang manajemen pegawai pemerintahan dengan perjanjian kerja menyebutkan jabatan asn yang dapat diisi oleh ppp meliputi: jf: dan jpt. bahwa yang dimaksuddalam hal ini adalah tenaga pengajar, tenaga medis dan pegawai yang berkerja pada instansi pemerintah lainnya, sedangkbahwa tenaga pengajar dan tenaga medis adalah pekerjaan yang sifatnya terus menerus dan kebutuhan akan tenaga pengajar dan medis tersebut sangat mendesak, hal ini dapat dilihat dari pembukaan formasi cons untuk tenaga pengajar dan medis yang jumlahnya tidak sedikit: bahwa sebagai bukti akan penting dan mendesaknya kebutuhan tenaga pengajar dan medis dapat dilihat dari pengumuman penerimaan cons yang jumlah penerimaan terbanyak didominasi oleh tenaga pengajar dan medis, bahwa walaupun demikian, para pemohon tidak mendapatkan kesempatan untuk mengikuti seleksi penerimaan cons tersebut karena ambang batas usia para pemohon telah melewati persyaratan umum usia maksimal paling tinggi tahun: bahwa demi melindunginya hak para pemohon serta terbukanya kesempatan merestorasi kerugian konstitusional para pemohon, perlu diadakan proses pengangkatan cons bagi tenaga honorer atau ppp yang berasal dari tenaga honorer melalui pengangkatan langsung atau melalui jalur khusus atau jalur prioritas: bahwa akan tetapi ketentuan asn yang menjadi obyek permohonan guo telah secara tegas mengatur atau membatasi sistem pengadaan asn yang sekaligus menghilangkan kesempatan tenaga honorer atau sebutan lain sejenis untuk dapat diangkat sebagai cons tanpa mempertimbangkan masa pengabdian atau latar belakang sebagai tenaga honorer atau sebutan lain sejenis: bahwa hubungan kerja pada sektor swasta mengenal ketentuan upah minimum, halaman penetapan upah minimum salah satunya mempertimbangkan kebutuhan hidup layak khl), sehingga pemberian upah dibawah ketentuan upah minimum tidak lah menjamin terpenuhinya kebutuhan hidup layak pekerja. pelanggaran ketentuan upah minimum adalah pelanggaran yang serius yang diancam dengan sanksi pidana, penetapan upah minimum menjadi kewenangan kepala daerah, pengawasan serta penegakkan hukum pelanggaran ketentuan upah minimum juga menjadi kewenangan kepala daerah dalam hal penerapan sanksi administratif dan berkoordinasi dengan kepolisian serta kejaksaan terkait sanksi pidana, sehingga seharusnya baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah turut menjamin kelayakan hidup para tenaga honorer atau sebutan lain sejenis termasuk para pemohon: bahwa apabila diperbandingkan, maka pengaturan tenaga kerja pwt pada sektor swasta jauh lebih menjamin pemenuhan hak asasi manusia daripada pengaturan tenaga honorer atau sebutan lain yang sejenis yang dipekerjakan oleh negara atau instansi pemerintah: bahwa ketentuan undang undang tahun tentang aparatur sipil negara pegawai asn terdiri atas: pns, dan ppp. semestinya dimaknai dengan mengakomodir atau mengikutsertakan tenaga honorer atau sebutan lainnya yang sejenis, halaman para tenaga honorer termasuk para pemohon bekerja dengan perintah atau surat keputusan atau perjanjian kerja untuk melaksanakan tugas pemerintah dan dengan pembiayaan dari apbn atau apbd, bahwa ketentuan undang undang nomor tahun tentang aparatur sipil negarsemestinya dimaknai dengan mengakomodir dan memprioritaskan kepentingan para tenaga honorer termasuk para pemohon yang telah mengabdi pada negara untuk diangkat sebagai cons guna pemenuhan hak pekerjaanya penghidupan yang layak bagi kemanusiaan: menyatakan dan undang undang tahun tentang aparatur sipil negarasemestinya dimaknai dengan tidak menghilangkan hak konstitusional ppp yang berasal dari para tenaga honorer, para tenaga honorer atau sebutan lain sejenis termasuk para pemohon untuk dapat diangkat menjadi conskonstitusionalitas yang diajukan oleh pemohon, menyatakan undang undang nomor tahun tentang aparatur sipil negara yang berbunyi pegawai asn terdiri atas: pns: dan ppp?,: menyatakan undang undang nomormenyatakan dan undang undang nomor tahun tentang aparatur sipil negara yang berbunyi bukti fotokopi gubernur riau dpk sma ma bukti fotokopi dinas pendidikan kabupaten simalungun tanggal juli bukti fotokopi surat kontrak kerja dari dinas kesehatan kabupaten sukoharjo bukti fotokopi surat dari biro keramas setda prov jambi bukti fotokopi surat penerima honor guru sdn balepanjang wilayah wonogiri bukti fotokopi surat keputusan gubernur jawa tengah tentang upah minimum pada kabupaten kota provinsi jawa tengah tahunundang undang nomor tahun tentang perubahan dari undang undang nomor tahun tentang pokok pokok kepegawaian bukti fotokopi undang undang nomor tahun tentang ketenagakerjaansurat edaran menpan nomor tahun tentang pendataan tenaga honorer yang bekerja lingkungan instansi pemerintah bukti fotokopi perkenanukti fotokopi putusan mahkamah agung nomor p humasn yang menyatakan sebagai berikut: pegawai asn terdiri atas: pns:dan pemohon xix, masing masing adalah pegawai honorer yang sudah mengabdi cukup lama (lebih dari tahun) baik sebagai guru, tenaga kesehatan dan tenaga honorer lainnya, namun tidak dapat mengikuti seleksi cons dan juga tidak dapat mengikuti seleksi ppp sebagaimana amanat dalam asn dikarenakan terkendala adanya ketentuan dan persyaratan penetapan kebutuhan (formasi) khusus(selanjutnya disebut perkenan dan peraturan pemerintah nomor tahun tentang manajemen pegawai pemerintah nama ghaib warga negara indonesia pekerjaan guru honorer provinsi riau alamat dusun rasabou rt. rw. desa rasabou kec. huu kab. dompu, provinsi nusa tenggara barat sebagai lnl ll. pemohon xviii: nama siti fatmawati warga negara indonesia pekerjaan guru honorer provinsi nusa tenggara barat alamat dusun rasabou rt. rw. desa rasabou kec. huu kab. dompu, provinsi nusa tenggara barat. sebagai 0n0n000050n000000 nnn . pemohon xix: berdasarkan surat kuasa khusus bertanggal desember memberi kuasa kepada paulus sanjaya, sos., sh., mh., hechrin purba, sh., dan harta pardede, sh., advokat dan paralegal pada lembaga bantuan hukum serikat buruh sejahtera indonesia lbh sisi) beralamat kantor jalan tanah tinggdengan perjanjian kerja (selanjutnya disebut sebagai turunan dari asn. bahwa para pemohon beranggapan dengan dikeluarkannya perkenan yang merupakan peraturan pelaksana dari asn telah menyebabkan hak konstitusional para pemohon sebagai tenaga honorer tidak terpenuhi oleh karena ketentuan dan persyaratan penetapan kebutuhan (formasi) khusus yakni adanya persyaratan tambahan yang diatur diantaranya terkait usia paling tinggi tahun pada tanggal agustus dan masih aktif bekerja secara terus menerus sampai sekarbahwa menurut para pemohon, hal yang paling mendasar adalah bahwa para pemohon tidak dapat mengikuti seleksi cons hanya karena para pemohon tidak termasuk tenaga honorer kategori ll sebagaimana diatur dalam perkenan selain itu, para pemohon juga tidak dapat mengikuti seleksi ppp sebagaimana amanat karena tidak termasuk tenaga honorer kategori ii padahal menurut para pemohon sebagaimana amanat asn, ppp bukan hanya untuk eks tenaga honorer kategori ll namun juga diperuntukkan untuk pelamar umumpada dan dan asn dengan uud menurut mahkamah, para pemohon telah menguraikan secara spesifik bahwa dengan berlakunya ketentuan dan dan asn telah merugikan atau potensial merugikan para pemohon sebagai pegawai honorerdan dan asndan asnsn, telah menimbulkan ketidakpastian hukum sehingga bertentangan uud. menurut para pemohon adanya kekuranglengkapan materi muatan asn karena lebih cenderung melindungi penerimaan cons dari jalur umum. bahwa menurut para pemohon ketentuan asnud menurut para pemohon, asn. bahwa menurut para pemohon ketentuan dan asnuud sehingga menurut para pemohon, dan asn. bahwa menurut para pemohon, asn tidak menyebutkan mengenai status para pemohon dalam kedudukannya sebagai tenaga honorer, guru bantu atau sebutan lainnya, sehingga. bahwa menurut para pemohon, dengan terbitnya asn, tenaga honorer atau sebutan lainnya. bahwa menurut para pemohon, praktedimana. bahwa menurut para pemohon,. bahwa menurut para pemohon,. hal tersebut nyata bahwa tenaga dan keahlian pegawai honorer masih tetap dibutuhkan oleh pemerintah, namun tanpa diberikan kepastian serta jaminan kesinambungan dalam hubungan kerja. i. bahwa menurut para pemohon, asn menambah nasib buruk tenaga honorer dan atau sebutan lainnya karena telah menghilangkan pengaturan sekaligus perlindungan bagi tenaga honorer termasuk para. bahwa menurut para pemohon, terbitnya asnhak pegawai honorer yang tidak diatur dalam dan dan asn sehinggmahkamah dalam beberapa putusan sebelumnya, yaitu putusan mahkamah konstitusi nomor puu xvii bertanggal maret telah mempertimbangkan dan memutus mengenai konstitusionalitas norma asn dan dalam putusan mahkamah konstitusi nomor puu xiii bertanggal juni telah mempertimbangkan dan memutus konstitusionalitas dan asn, yang juga dimohonkan oleh paratersebut, mahkamah perlu mempertimbangkan terlebih dahulu apakah permohonan para pemohon guo dapat diajukan kembali sebagaimana diaturkaitan dengan ketentuan tersebut, selanjutnya:erkara nomor puu xvii pemohon yang berprofesi sebagai perawat pada pokoknya mendalilkan dirugikan dengan berlakunya asn karena adanya perlakuan berbeda terhadap pengangkatan pns yang dibebankan oleh asn terhadap pemohon. dalam perkara tersebut pemohon menggunakan dasar pengujian uud sedangkan dalam perkara guo, para pemohon meminta secara otomatis ditetapkan sebagai cons atau ppp . dalam perkara guo para pemohon menggunakan uud sebagai dasar pengujian:dan ditambah lagi terdapat alasan permohonan yang berbeda yang menjadi dasar kerugian konstitusionalhkamah berpendapat terhadap norma asn dapat dimohonkan pengujian kembali: bahwa dalam perkara nomor puu xiii para pemohon yang berprofesi sebagai pegawai honorer pada pokoknya mendalilkan merasa dirugikan hak konstitusionalnya dengan berlakunya dan dikarenakan guo telah menyebabkan para pemohon tidak secara otomatis dapat diangkat menjadi pns. padahal para pemohon sebelumnya adalah pegawai honorer yang telah diangkat jadi ppp sehingga seharusnya para pemohon diprioritaskan menjadi pns. dalam perkara tersebut, para pemohon menggunakan dasar pengujian dan uud sedangkan dalam perkara guo, para pemohon memohon secara otomatis ditetapkan sebagai cons . dalam perkara guo para pemohon menggunakan dan uud sebagai dasar pengujian.serta terdapat alasan permohonan yang berbeda yang menjadi dasar kerugian konstitusional juga berbedaka mahkamah berpendapat terhadap norma dan dan asn dapat diajukan kembali dalam permohonan ini. i3 menimbang bahwa oleh karena ketentuan dalam dan pmk nomor pmk tidak menjadi halangan bagi para pemohon untuk mengajukan permohonan guo terutama berkenaan dengan dan dan asn. oleh karena itu, sebelum mahkamah mempertimbangkan lebih lanjut isu konstitusionalitas sebagaimana yang didalilkan oleh para pemohon mahkamah akandi). bahwa asn menjadi salah satu yang paling sering uji mk. sejak asn diundangkan pada tanggal januari setidaknya telah permohonan diajukan oleh berbagai kalangan masyarakat mahkamah konstitusi termasuk perkara guo yang diajukan oleh para pegawai honorer. bahwa norma asn yang dimohonkan pengujian dalam permohonan guo adalah berkenaan langsung dengan status pegawai honorer yang menurut para pemohon dengan diundangkannya asn telah menyebabkan hak konstitusional para pemohon cast para pegawai honorer dirugikan sehingga menyebabkan hilangnya kesempatan para pemohon untuk menjadi cons. bahwa berkenaan dengan status pegawai honorer tersebut, setidaknya sudah ada dua putusan mahkamah yang telah mempertimbangkan terkait status pegawai honorer yakni: perkara nomor puu xiii tentang pengujian angka dan asn terhadap uud yang amar putusannya menyatakan permohonan ditolak untuk seluruhnya. perkara nomor puu xvii tentang pengujian asn terhadap uud yang amar putusannya menyatakan permohonan ditolak untuk seluruhnyaiii daneksama berkenaan dengan permasalahan pegawai honorer tersebut. i3. menimbang bahwa setelah mempertimbangkan uraian pada paragraf atas, selanjutnya mahkamah akan mempertimbangkan dalil dalil para pemohon sebagai berikut:permasalahan konstitusionalitas dalam permohonan guo adalah berkenaan dengan hak konstitusional pegawai honorer yang diatur dalam dan dan asn, menimbang bahwa para pemohon mendalilkan bahwa dan dan asn telah menimbulkan ketidakpastian hukum karena lebih cenderung melindungi penerimaan cons dari jalur umum dan mengabaikan hak konstitusional tenaga honorer yang telah mengabdi dan bekerja selama beberapa tahun. selain itu, menurut para pemohon, guo telah pula menimbulkan tindakan diskriminasi sehingga menyebabkan hilangnya jaminan pemenuhan hak asasi manusia sebagaimana diatur dalam uud tambah lagi, menurut para pemohon, dalam asn sama sekali tidak menyebutkan mengenai status dan sehingga dengan terbitnya asn menimbulkan ketidakjelasan status serta hilangnya perlindungan tenaga honorer dalam sistem hukum ketenagakerjaan maupun dalam sistem hukum lainnya yang berlaku indonesia. padahal menurut para pemohon sehingga menurut para pemohon dan dan asn seharusnya dimaknai dengan mengakomodir atau mengikutsertakan tenaga honorer atau sebutan lainnya. terhadap dalil para pemohon tersebut, setelah mahkamah memeriksa secara saksama uraian panjang lebar para pemohon berkenaan dengan hal tersebut, tampak nyata inti keberatan para pemohon sesungguhnya menurut pemohon bukanlah terletak pada keberadaan dan dan asn melainkan pada perkenan dan divide perbaikan permohonan hlm. sampai dengan hlm. fakta demikian makin diperkuat oleh permohonan para pemohon kepada mahkamah sebagaimana tertuang dalam petit angka petit angka dan petit angka selain itu, dalam uraian argumentasi yang dibangun oleh para pemohon dalam legal standing juga terlihat bahwa isu utama yang dipermasalahkan oleh para pemohon adalah terkait dengan berlakunya perkenan dan yang secara langsung mengakibatkan para pemohon tidak dapat secara otomatis dapat diangkat menjadi pns dan juga menjadi ppp. dengan demikian apabila mengikuti alur berpikir para pemohon, maka keberatan para pemohon ditujukan bukan terhadap norma dan dan asn melainkan kepada peraturan perundang undangan bawah undang undang yang secara konstitusional bukan merupakan kewenangan mahkamah untuk menilainya. apalagi pendelegasian demikian dibenarkan secara hukum dalam sistem perundang undangan. lebih lanjut dijelaskan,merupakan delegasi melainkan harus dinilai secara tersendiri berdasarkan substansi peraturan tersebut.i3. menimbang bahwa terlepas dari argumentasi yang dibangun oleh para pemohon dalam perkara guo, terkait dengan permohonan para pemohon, mahkamah telah mempertimbangkan substansi permohonan guo dalam putusan mahkamah konstitusi nomor puu xiii bertanggal juni dan putusan mahkamah konstitusi nomor puu xvii bertanggal maret dalam putusan mahkamah konstitusi nomor puu xvii terkait dengan isu rekrutmen cons mahkamah telah mempertimbangkan sebagai berikut: bahwa24cbahwa objek permohonan uji materil adalah dan dan undang undang nomor tahun tentang aparatur sipil negara terhadap dan undang undang dasar sehingga berdasarkani. kedudukan hukum(vide hlm s.d. hlm sementara itu terkait dengan isu ppp yang diatur dalam asn yang seolah olah hanya diperuntukan untuk pelamar umum dan tidak mengakomodir hak pegawai honorer, mahkamah telah pula mempertimbangkannya dalam putusan mahkamah konstitusi nomor puu xiii yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:,,:. dengan demikian berdasarkan pertimbangan hukum dalam kedua putusan mahkamah tersebut sudah jelas bahwa seharusnya para tenaga honorer tidak perlu khawatir bahwa hak konstitusionalnya akan melanggar dengan diberlakukannya asn karena faktanya asn yang terkait dengan hak pegawai honorer tetap ada dan mengakomodir hak para tenaga honorer yang saat ini masih ada. i3 menimbang bahwa menurut mahkamah, regulasi manajemen asn yang saat ini sudah berlaku memang memerlukan waktu yang cukup untuk dapat dipahami oleh seluruh lapisan masyarakat. batas waktu lima tahun sebagaimana diatur dalam peraturan pelaksana asn bagi para tenaga honorer adalah batas waktu untuk menentukan pilihan tanpa menghilangkan hak para tenaga honorer yang saat ini masih ada. dalam hal ini, pemerintah agar mempertimbangkan setiap kebijakan yang diambil untuk dapat melindungi hak hak tenaga honorer dengan memperhatikan persyaratan khusus sesuai dengan tujuan pembentukan asn sehingga terciptaerdasarkan seluruh pertimbangan hukum tersebut, dalil para pemohon berkaitan konstitusionalitas dan dan asnsuhartono menahan m.p. sitompul ttd.ari mujahidin nip telp: fax: rat: perorangan warga negara indonesia lembaga negara bahwa mengenai kerugian hakara pemohon sebagai berikut: pemohon mahmudi) sebagai guru bantu provinsi yang ditugaskan sekolah menengah atas sma) negeri minas kabupaten siak, provinsi riau terhubung masa tugas tmt) oktober sampai dengan tahun bahwa pemohon mendapatkan kecelakaan sepeda motor pada tahun atas dasar proses penyembuhan pemohon memohon pindah kepada kepada dinas provinsi riau, dan pemohon saat ini bekerja sma negeri pekanbaru dan masih bekerja sampai dengan saat ini bahwa pemohon, namun dengan dikeluarkenayang merupakan peraturan pelaksana dari undang undang nomor tahun tentang asn (uu asn) sebagaimana penjelasan perkenan huruf ketentuan dan persyaratan penetapan kebutuhan (formasi) khusus. pada poinerupakan turunan atau peraturan pelaksana asn hak konstitusional pemohon sebagai tenaga honorer tidak terpenuhi. bahwa pemohon dirugikan dengan berlakunya nomor tahun dengan pengangkatan aparatur sipil negara baik itu calon pegawai negeri sipil cons) atau pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja ppp) sebagaimana dalam perkena:ana peraturan tersebut merupakan turunan dari undang undang nomor tahun jelas adanya merugikan hak konstitusional pemohon, sebagai warga negara hak pemohon sebagai tenaga honorer tidak terpenuhi. bahwa pemohon selain terhalang haknya untuk mengikuti seleksi cons atau ppp karena ketentuan aturan sebagaimana point atas juga dikarenakan pemohon tidak termasuk honorer kategori sebagaimana amanat peraturan menteri pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi perkenan rb) nomor, tahun padahal secara nyata bahwa perkenan tersebut masa berlakunya sudah dianggap selesai dengan berlakunya tahun dan secara nyata pula bahwa nomor tahun tersebut juga tidak mengatur lagi tentang honorer melainkan hanya mengatur tentang ppp yang mana hal tersebut diatur dalam huruf dalam asn: pemohon (suyanto) adalah guru honorer lingkungan kabupaten wonogiri berdasarkan surat keputusan nomor tmt tahun juli sampai sekarang, dan ditugaskan sekolah dasar sd) negeri balepanjang. bahwa pemohon dalam pekerjaan tersebut pada awalnya menerima upah sebesar rp. barulah kemudian pada tahun pemohon mendapatkan upah sedikit lebih besar sejumlah rp,untuk honorer eks kategori pemohon iii muhammad nur rambe) adalah guru honorer yang termasuk dalam daftar honorer kategori sebagaimana yang dimaksud peraturan pemerintah nomor: tahun tentang perubahan kedua terhadap peraturan pemerintah nomor tahun tentang pengangkatan tenaga honorer menjadi cons. bahwa pemohon iii adalah guru honorer kota depok yang sudah mengabdi sejak januari sampai dengan saat ini dengan masa pengabdian bahwa pemohon iii juga mengikuti seleksi ppp sebagaimana amanat pp. tahun tentang manajemen pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja dan dinyatakan lulus, namun sampai permohonan guo didaftarkan, kepastian nomor induk pegawai nip) ppp kepada pemohon tidak juga dikeluarkan, tidak hanya kepada pemohon permasalahan ppp yang tidak ada kepastian mendapatkan nip ppp tersebut juga terjadi kepada seluruh peserta yang dinyatakan lulus ppp, padahal dalam pp. tahun tersebut dengan jelas mengatakan bahwa pemohon nurul indriasih) adalah tenaga kesehatan perawat) lingkungan puskesmas kabupaten sukoharjo jawa tengah dengan tahapan test, sehingga dinyatakan lulus pada tahun halperkumpulan maha bidik indonesia, beralamat btn penari periuk blok nomor rt rw desa sukamekarsari, kecamatan karanganyar, kabupaten lebak, provinsi banten, yang dalam hal ini diwakili oleh pengurus perkumpulan, yaitu: nama much obat sudrajat jabatan ketua perkumpulan maha bidik indonesia alamat kampung berimbang pasir rt rw desa berimbang mulya, kecamatan rangkasbitung, kabupaten lebak, provinsi banten nama rapid, s.h.i., m.h. jabatan sekretaris perkumpulan maha bidik indonesia alamat btn berimbang rt rw kelurahan jatimulya, kecamatan rangkasbitung, kabupaten lebak, provinsi banten. nama muhamad macron jabatan bendahara perkumpulan maha bidik indonesia alamat kampung bulan rt rw desa mekaragung, kecamatan cibadak, kabupaten lebak, provinsi banten. selanjutnya berdasarkan surat kuasa bertanggal februari rapid, s.h.i., m.h. dan muhamad macron memberi kuasa kepada much obat sudrajat untuk bertindak untuk dan atas nama parfebruari yang diterima kepaniteraan mahkamahbahwa pemohon kembali mengalami penggunagunakan sebagai dalil untuk mempertanyakan gugatan pemohon ptun serang dalam perkara nomor ptun.srg oleh tergugat yang tentunya menggunakan dasar putusan ptun serang nomor ptun.srg tanggal januari demikian juga pada perkara nomor ptun.srg dalam sidang pemeriksaan persiapan majelis hakim ptun serang mempertanyakan kepentingan langsung dan kerugian langsung dalam gugatan yang diajukan oleh pemohon. sehingga diharapkan dengan dilakukannya pengujian guo khususnya pada ketentuann dapat dikabulkan maka diharapkan tidak akan atau tidak lagi terjadi kemudian hari.pokok perkara bahwa permohonan ini terkait pemberlakuan ketentuan undang undang yang berbunyi sebagai berikutketentuan undang undanghak pemohon sebagaimana diberikan oleh uud melalui dan yang selengkapnya berbunyi sebagai berikuttersebut. latar belakang dan ruang lingkup hak warga masyarakat dalam nomor tahun tentang administrasi pemerintahan. bahwa bentuk jaminan dan perlindungan kepastian hukum dalam melakukan upaya administratif dan pengujian pengadilan dalam hal ini pengadilan tata usaha negara oleh warga masyarakat dalam ap, sebenarnya sudah diberikan sebagaimana dimaksudbahwa jaminan dan perlindungan kepastian hukum itu, terlihat secara tegas pada halaman paragraf pertama dan kedua dalam penjelasan umum undang undang ap, yang berbunyi sebagai berikut: jaminan warga masyarakat bersamaan kedudukannya didalam hukum dan pemerintahan sebagaimana dimaksudbedaan kedudukan didalam hukum dan pemerintahan terhadap warga negara, sebagaimana dialami secara langsung oleh pemohon, bahwa perbedaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan terhadap warga negara, yang dialami langsung oleh pemohon terjadi ketika pemohon melakukan gugatan ptun serang dengan amar putusan tidak dapat diterima, setelah menempuh upaya administratif bukti dalam perkara adanya pengangkatan dan pelantikan inspektur provinsi banten pada tahun dimana diketahui ada rekam jejak pada saat promosi jabatan dari eselon iii eselon pada tahun tidak dilakukan dengan open bidding sehingga diduga melanggar ketentuan tahun tentang asn dan atau perkenan nomor tahun hal ini disebabkan adanya frasa warga masyarakat yang dirugikan pada ketentuan: bahwa perbedaan kedudukan didalam hukum dan pemerintahan terhadap warga negara, terjadi antara pemohon sebagai suatu badan hukum perdata, dalam bentuk perkumpulan dengan organisasi lingkungan hidup sebagai contoh walhi, dalam lingkungan hidup dan lki dalam perlindungan konsumen serta lsm atau ngo dalam kehutanan, bahwa antara pemohon dengan organisasi lingkungan hidup, lki dan organisasi bidang kehutanan, memiliki kesamaan dalam hal: badan hukum, maksud dan tujuan organisasi pada akta pendirian dan atau ad art, dan melaksanakan kegiatan nyata sesuai dengan maksud dan tujuan organisasi pada akta pendirian dan atau ad art. untuk lebih jelasnya dapat diuraikan sebagai berikut: tahun tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, berbunyihuruf nomor tahun tentang perlindungan konsumen, berbunyi: gugatan atas pelanggaran pelaku usaha dapat dilakukan oleh:nomor tahun tentang kehutan. bahwa berdasarkan uraian pada angka tersebut diatas maka dapat ditarik kesimpulan selama lembaga swadaya masyarakat, baik dalam bentuk perkumpulan, yayasan maupun bentuk lainnya sudah seharusnya dapat memiliki hak menggugat badan peradilan selama memenuhi syarat bahwa merujuk keterangan mahkamah agung republik indonesia sebagaimana tercantum dalam putusan mkri nomor puu xvi pada halaman sampai dengan halaman dan khususnya pada halaman menyebutkan bahwa, organisasi tersebut harus berbentuk badan hukum atau yayasan: organisasi tersebut harus secara berkesinambungan menunjuyangyang kemudian menyatakan tidak dapat diterimanya gugatan pemohon dalam amar putusannya, mana diketahui menggunakan dalil frasa warga masyarakat yang dirugikan padajadikan sebagai syarat tambahan pada pemohon dalam menggunakan guo pada persidangan ptun serang telah menyebabkan adanya perbedaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan yang dialami oleh pemohon jika dibandingkan dengan organisasi atau lembaga swadaya masyarakat yang lain, yang merupakan hak konstitusional pemohonjaminan warga masyarakat terhadap kepastian hukum yang adil serta perlakukan yang sama hadapan hukum.ketidak pastikan hukum yang adil dan perlakukan yang sama hadapan hukum terhadap warga negara, sebagaimana dialami secara langsung oleh pemohon:ketiga menyebutkan bahwa: dari pendapat ahli tersebut, adalah sejalan dengan pemikiran majelis hakim yang berpendapat bahwa untuk menentukan adanya kepentingan penggugat maka harus terdapat kerugian yang nyata dan terukur dari kepentingan penggugat, baik yang bersifat materiil ataupun kerugian atas suatu proses, yang timbul sebagai akibat terbitnya surat keputusan objek sengketa, nama dalam persidangan hal ini tidak dapat dibuktikan oleh penggugat, bahwa merujuk pada pertimbangan majelis hakim ptun jakarta nomor ptun jkt antara ylbhi dan icw melawan presiden r.i. dan dr. materialis akbar, s.h, m.h., halaman dan halaman paragraf awal, menyebutkan bahwa: menimbang, bahwa terkait dengan pengertian kepentingan, undang undang peradilan tata usaha negara tidak mengaturnya secara tegas. namun untuk menemukan pengertian dasar dari kepentingan , dapat dilihat pada perkembangan yurisprudensi indonesia dan negara lain serta doktrin pakar hukum administrasi, yang pada pokoknya menyatakan bahwa kepentingan dalam hukum acara administrasi mengandung dua arti. pertama: kepentingan sebagai nilai atau kualitas yang mendapat perlindungan dari hukum, dan kedua: kepentingan sebagai tujuan yang hendak dicapai oleh proses menimbang, bahwa apabila yurisprudensi dan doktrin atas ditelaah secara mendalam, maka diperoleh suatu pemahaman bahwa terdapat perluasan makna kepentingan dalam praktek peradilan tata usaha negara, yaitu gugatan dapat diajukan dengan mengatasnamakan kepentingan umum atau kepentingan orang banyak atau masyarakat (algemeen belang) . menimbang, para penggugat adalah lembaga swadaya masyarakat lsm) yang berbentuk badan hukum penggugat dan perkumpulan berbadan hukum penggugat ii), yang bergerak dan didirikan atas dasar kepedulian untuk menumbuhkan, mengembangkan pengertian dan penghormatan terhadap nilai nilai negara hukum, meninggikan kesadaran hukum dalam masyarakat sebagai subyek hukum. maka pengadilan para penggugat memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan gugatan guo , bahwa benarmenggunakan undang undang sebagai dasar pertimbangannya salah satunya menggunakan guo, sementara itu majelis hakim ptun jakarta dengmenggunakan undang undang peradilan tata usaha negara, karena saat itu undang undang berlaku, akan tetapi jika pemohon perhatikan antara putusan ptun serang dan ptun jakarta mempunyai kesimpulan atau benang merah yang sama yakni permasalahan pertimbangan frasa kepentingan dalam kedua putusan tersebut, bahwa benar subyek hukum pada putusan nomor ptun.srg antara pemohon melawan gubernur banten dadalah sama yakni lsm lembaga swadaya masyarakat) akan tetapi amar putusan kedua perkara tersebut berbeda, sementara ptun serang menyatakan tidak dapat diterima no), walaupun kemudian tingkat banding putusan ptun jakarta juga ditolak dengan pertimbangan frasa kepentingan: bahwa dengan adanya perbedaan baik pada pertimbangan maupun pada amar putusan antara ptun serang dan ptun jakarta padahal subyek hukumnya sama maka frasa kepentingan pada undang undang peradilan tata usaha negara, yang dapat diduga diadopsi atau diartikan pada frasa warga masyarakat yang dirugikan pada guo undang undang dpada saat belum lahirnya undang undang ap, gugatan kelompok orang yang belum berbadan hukum yang mewakili masyarakat atau publik maupun kelompok orang yang berbadan hukum yang mengatasnamakan masyarakat atau publik, yang melakukan gugatan terhadap suatu kun telah banyak diterima dan bersidang ptun, walaupun sebagaian besar majelis hakim ptun yang menerima gugatan tersebut mengeluarkan putusan bahwa gugatan tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard no), namun ada beberapa majelis hakim ptun yang menerima gugatan tersebut. hal ini menunjukan bahwa semangat untuk menegakkan prinsip prinsip perlindungan hukum kepada warga masyarakat dan prinsip penegakan hak hak warga masyarakat sebagaimana tertuang dalam uud serta prinsip bahwa penyelenggaraan negara haruslah berpihak kepada warganya, bahwa semangat dilahirkannya undang undang ini, adalah menempatkan warga masyarakat sebagai subyek dalam penyelenggaraan pemerintahan bukan lagi sebagai obyek, hal ini jelas terlihat bahwa merujuk pada penjelasan umum undang undang ap, pada alania yang berbunyi:bahwa dilahirkannya undang undang ini, semangatnya adalah dalam rangka memberikan jaminan perlindungan kepada warga masyarakat atas keputusan dan atau tindakan pejabat pemerintahan atau atasan pejabat,berdasarkan ketentuan hurufmenurutemohon,merugikan hak hak konstitusional pemohon: hal ini termaktub pada alania penjelasan umum undang undang nomor tahun tentang administrasi pemerintahan, berbunyibahwa oleh karena itu undang undang menempatkan warga masyarakat sebagai subjek hukum, sebagaimana tertuangbahwa hanya ada frasa yang terkait dengan keputusan dan atau tindakan sebagai unsur pada ketentuan angka tersebut, akan tetapi unsur tersebut kemudian berubah sebagaimana terlihat pada guo yakni yang berbunyibahwa adanya penambahan frasa yang dirugikan sebagai unsur dalam melakukan upaya administratif pada guo apalagi kemudi, tentunyaidak sesuai dengan semangat awal dilahirkannya undang undang ini, bahwa mengingat sampai saat ini, undang undang ini belum mengatur tentang ketentuan berbicara ptun, dan saat ini ketentuan beracaranya menggunakan peraturan mahkamah agung r.i. (perma) nomor tahun tentang pedoman penyelesaian sengketa administrasi pemerintahan setelah menempuh upaya administratif. bahwa ketentuan perma nomor tahunlebih lanjut pada berbunyi: pihak ketiga yang berkepentingan yang dirugikan oleh keputusan upaya administratif dapat mengajukan gugatan terhadap keputusan hasil tindak lanjut upaya administratif tersebut. bahwa ketentuan pada perma tahun khususnya pada frasa berkepentingan yang dirugikan adalah sama dengan ketentuan pada guo khususnya pada frasa warga masyarakat yang dirugikan dan apalagi jika frasa berkepentinganentunya tidak sesuai dengan semangat awal dilahirkannya undang undang ini: bahwa putusan gugatan tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard ino), terhadap gugatan yang dilakukan oleh badan hukum perdata seperti yang dialami oleh pemohon ptun serang, didasarkan pada alasan formal, yakni tidak terpenuhi unsur penggugat, yakni berupa unsur kepentingan atau keterkaitan penggugat dengan kun dan unsur merasa dirugikan sebagai tafsiran dari ketentuan ptun, maka jika gugatan dinyatakan dengan sendirinya kemateriilan dari kun yang digugat tersebut tidak pernah teruji oleh ptun, yakni: apakah kun tersebut bertentangan dengan aturan perundang undangan atau tidak?, dan atau apakah kun tersebut bertentangan dengan aub asas asas umum pemerintahan yang baik)?. bukankah sejatinya ptun fungsi dari ptun adalah menguji apakah sebuah kun bertentangan dengan aturan perundang undangan atau tidak dan atau bertentangan dengan aub atu tidak?: bahwa keterkaitan sebuah kun dengan penggugat warga masyarakat dalam administrasi pemerintahan telah mengalami pergeseran arah penyelenggaraan pemerintahan menjadi lebih sesuai dengan harapan dan kebutuhan masyarakat, akan tetapi gagalnya pembuktian unsur merasa dirugikan oleh penggugat warga masyarakat sebagaimana dialami oleh pemohon, sering kali terjadi. kata merasa dirugikan adalah norma dari ptun, yang menurut doktrin menjadi dasar bagi pengadilan tun untuk menjatuhkan putusan no: oo. bahwa kata merasa dalam kalimat . merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu kun menurut pemohon menunjukan pada suatu keadaan psikologis dari subjek hukum terkait kun, keadaan psikologis tersebut dapat saja karena memang mengalami suatu kerugian secara nyata atau konkrit atau berbentuk atau dapat dikonversi dalam nilai uang, ataupun kerugian yang bersifat abstrak atau tidak kongkrit, sebagai contoh: kerugian kongkrit keputusan pemecatan pns, dan atau penerbitan sertifikat hak milik ganda. kerugian abstrak pengangkatan pejabat publik: dan atau keputusan pemindahan pns bahwa keterpenuhan unsur merasa dirugikan sangat kasusitis sekali, tidak dapat ditentukan secara general atau umum, namun sangat tergantung pada hubungan kausalitas (sebab akibat) antara penggugat dengan kun, dalam kaitannya dengan gugatan warga masyarakat khususnya badan hukum publik hubungan kausalitas ini terjadi yakni ketika ada atau tidaknya maksud dan tujuan pada akta pendirian dari badan hukum perdata tersebut dengan suatu kun: bahwa oleh karena itu ketentuan padmaka apa yang menjadi tujuan dari undang undang dan ptun terutama untuk memberikan pelayanan dan perlindungan hukum bagi masyarakat akan menjadi sia sia danberdasarkanyang menyatakan bahwa yang bertindak selaku subjek gugatan dan permohonan pada undang undang ap, adalah bahwa berdasarkan rumusan atas, dapat dipahami bahwa persyaratan agar mempunyai jus stand hak gugat ptun menurut undang undang administrasi pemerintahan harus memenuhi dua kriteria sebagai berikut: penggugatberdasarkan padatersebut pada huruf (g), mahkamah agung republik indonesia tidak menjelaskan secara jelas dan gamblang bahwa unsur kepentingan yang dirugikan yang dimaksudkan sebagai syarat atau unsur pada penggugat pada undang undang tersebut, apakah harus nyata konkret atau tidak?, sehingga jikstru telah menimbulkan ketidak pastikan hukum yang adil serta perlakuan yang sama hadapan hukumjaminan warga masyarakat terhadap bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apa pun)lakuan yang bersifat diskriminatif terhadap warga negara, sebagaimana dialami secara langsung oleh pemohon, bahwa berdasarkan putusan nomor puu iiibahwa adanya pertimbangan hukum yang berbeda terhadap pemohon sebagaimana dimaksud pada putusan ptun serang dengan perkara nomor ptun srg yang mengakibatkan gugatan pemohon tidak diterima dengan pertimbangan hukum kepada ylbhi dan icw sebagaimana dimaksud pada putusan perkara nomor ptun jkt yang menyangkut kepentingan dan kerugian sebagai penggugat padahal sama sama menggunakan dasar hukum undang undang peran sebagai acuan, hal ini telah memenuhdapat dianggap sebagai pelanggaran terhadap prinsip equal protectiduga mengadopsi ketentuan undang undang peran dalam penafsirannya sehingga ptun serang dalam perkara nomor ptun srg mengeluarkan amar putusannya menyatakan gugatan pemohon tidak diterima, oleh karena itu jikitafsirkan sama dengan ketentuan undang undang peran maka akan terjadi lagpat diartikan tidak semua warga masyarakat dapat melakukan upaya administratif dan gugatan ptun terhadap keputusan dan atau tindakan dari pejabat pemerintah yang disebabkan dinilai tidak mengalami kerugian dan kepentingan secara langsung dan nyata akan tetapi ada warga masyarakat lainnya yang dinilai tidak mengalami kerugian dan kepentingan secara langsung dan nyata, dengan demikinimbulkanatau telah menimbulkan perbedaan perlakukan antara warga negara sehingga dengan demikian ketentuan pada: bahwa berdasarkan pengamatan pemohon dan hasil kajian yang pemohon lakukan terhadap permasalahan administrasi pemerintahan khususnya provinsi banten, yakni terhadap permasalahan: kebijakan proses pemilihan dan atau mutasi serta rotasi pejabat suatu instansi atau lembaga publik lainnya, dan kebijakan penetapan dana bos daerah dalam bidang pendidikan atau pemberian dana hibah daerah dalam bidang kesra. sangat rentan terjadi penyimpangan terhadap ketentuan dalam peraturan perundang undangan. oleh karena itu diperlukan peran warga masyarakatkaren, demikian tertulis dalam penjelasan umum undang undang ap: bahwa sebenarnya peran warga masyarakat pada undang undang ap,telah ada dan diatur sebagaimana ketentuan pada angka akan tetapitelah menimbulkan perbedaan perlakuan atau diskriminasi kepada warga masyarakat khususnya badan hukum perdata sebagai pihak yang tidak dituju dan tidak mengalami kerugian yang nyata dan kepentingan secara langsung, hal ini sangat berbeda jika pemohon merujuk pada ketentuan tahun tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, dan ketentuan pada huruf tahun tentang perlindungan konsumen, serta tahun tentang kehutanan, dimana lembaga swadaya masyarakat lsm) memiliki legal standing dalam mengajukan gugatan ptun selama terpenuhi syarat yakniadalah menjadi sangat ironi jika semangat dilahirkannya undang undang demikian besarnya menempatkan peran warga masyarakat sebagai subyek hukum,akan tetapi ketika dilakukan pengujian atas suatu kun ptun setelah menempuh upaya administratif berdasarkan ketentuan guo, gugatannya diputuskan tidak dapat diterima dengan dasar pertimbangsebagaimana dialami oleh pemohon: i. bahwa pemohon dan warga masyarakat selaku pihak yang tidak dituju atas suatu kun, sebenarnya secara langsung atau tidak langsung mengalami dampak atas diterbitkannya suatu kun, kerugian juga dialami oleh pemohon dan warga masyarakat lainnya selaku pihak yang tidak dituju langsung karena baik pemohon maupun warga masyarakat lainnya merupakan pembayar pajak yang merupakan salah satu sumber pendapatan apbd dan apbn, dan pemohon dan warga masyarakat lainnya mempunyai kepentingan terhadap diterbitkannya suatu kun. bahwa kepentingan tersebut adalah ketika suatu kun dinilai oleh warga masyarakat memiliki cacat hukum dalam penerbitannya atau terindikasi adanya praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme, dan hal tersebut adalah sejalan dengan semangat dilahirkannya undang undang ap: bahwa dapat pemohon dicontohkan atas permasalahan yang pemohon alami langsung ketika gugatan pemohon dinyatakan tidak dapat diterima oleh majelis hakim ptun serang dengan dasar tidak adanya kepentingan langsung dan kerugian yang nyata yang alami oleh pemohon, dalam permasalahan pengangkatan inspektur provinsi banten, yang memiliki rekam jejak tidak mengikuti proses open bidding ketika naik dari jabatan eselon iii eselon ii, yang menurut penilaian pemohon adalah menjadi cacat hukum pengangkatannya sebagai inspektur provinsi banten, dan hal tersebut dibiarkan oleh pihak yang berwenang provinsi banten sampai saat ini, warga masyarakat berharap ada pns pemprov banten yang berani menggugat permasalahan ini ranah hukum akan tetapi pns provinsi banten lebih memilih diam karena khawatir posisi mereka juga akan terancam karena terikat sumpah dan janji serta disiplin pns yang harus loyal kepada pimpinan, dan ironisnya ketika ada warga masyarakat yang melakukan gugatan dan telah menempuh upaya administratif sebagaimana yang dilakukan oleh pemohon, gugatannya ptun serang dinyatakan dalam amar putusannya tidak dapat diterima dengan dasar pertimbangan ketentuan kepentingan dan kerugian pemohon sebagai warga masyarakat yang dinilai tidak mengalami kerugian secara langsung dan nyata , oleh karena itu sepanjang ketentuan guo dimaknai dengan kerugian dan kepentingan yang dialami harus secara langsung dan harus nyatarrii maka perlakukan diskriminatif terhadap warga masyarakat yang tidak dituju oleh suatu kun dan melakukan gugatan atas dasar telah melakukan upaya administratif akan terus terjadi, bahwa berdasarkan prinsip kesetaraan, maka sudah seharusnya memberlakukan sebagai subjek hukum kepada kelompok masyarakat tertentu atau kelompok warga masyarakat tertentu, harusnya setara demikian juga dengan prinsip persamaan, yakni dimana: bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka sudah selayaknya legal standing warga masyarakat pada nomor tahun tentang administrasi pemerintahan dipersamakan kedudukan hukumnya dengan legal standing pada: nomor tahun tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup: nomor tahun tentang perlindungan konsumen, dan nomor tahun tentang kehutanan. dengan syarattanpa adanya lagi ketentuan kerugian dan kepentingan yang dialami harus secara langsung dan harus nyatarriil , sehingga tidak menimbulkan diskriminatif sebagai subyek hukum sebagaimana dimaksud pada ketentuan uud bahwa oleh karena itu melalui permohonan ini pemohon mengajukan pengujian administrasi pemerintahlembaga negara. petit berdasarkan alasan alasan hukum dan konstitusional atas, disertai dengan bukti bukti yang pemohon lampirkanpermohonan pemohon untuk seluruhnya riiltidak mempunyai kekuatan hukum mengikat,maha bidik indonesia, bukti fotokopi surat pengesahan dari kementerian hukum dan ham dengan nomor ahu .ah. tahun tanggal juli atas nama perkumpulan maha bidik indonesia, bukti fotokopi undang undang nomor tahun bukti fotokopi uud bukti fotokopi putusan ptun serang nomor ptun srg, antara pemohon melawan gubernur banten atas permasalahan pengangkatan pejabat publik yakni inspektur provinsi banten, dimana gugatan pemohon diputus tidak dapat diterima dengan alasan kepentingan dan atau kerugian bukti fotokopi npp pemohon: bukti fotokopi peraturan mahkamah agung r.i. nomor tahun tentang pedoman penyelesaian sengketa administrasi setelah menempuh upaya administratifpemerintahan,adalah frasa warga masyarakat yang dirugikan pada administrasi pemerintahan yang selengkapnya menyatakan: bahwa pemohon adalah perkumpulanfotokopi surat keputusan menteri hukum dan hak asasi manusia nomor ahu .ah. .tahun bertanggal juli tentang pengesahan pendirian badan hukum perkumpulan maha bidik indonesia, beserta lampiran, bahwa pemohon, yaitu perkumpulan maha bidik indonesia, dibentuk dengan maksud dan tujuan sebagai .maksud dan tujuan pemohon secara kelembagaan demikiandiwakili oleh ketiga pengurus, yaitu much obat sudrajat rapid, dan muhamad macron, yang masing masing merupakan ketua, sekretaris, dan bendahara dari perkumpulan maha bidik indonesia. hak dan atau kewenangan ketiga pengurus tersebut untuk mewakili pemohon telah sesuai dengan ketentuan akta pendirian perkumpulan maha bidik indonesia yang menyatakan, ketua bersama sama dengan seorang sekretaris (baik itu sekretaris atau sekretaris dan seorang bendahara merupakan pengurus harian dan karenanya berhak mewakili perkumpulan didalam dan diluar pengadilan serta . , sebagaimanamenjelaskan mempunyai hak konstitusional yang diatur dalam uud berupa hak untuk berkedudukan sama hadapan hukum, hak konstitusional yang diaturkonstitusional yang diatur dalam uud berupahak hak konstitusional tersebut menurut pemohon dirugikan karena frasa warga masyarakat yang dirugikan pada administrasi pemerintahan dimaknai sebagai kerugian dan kepentingan yang dialami harus secara langsung dan harus nyatarriil (vide permohonan pemohon angka halaman bahwa pemohon menjelaskan dipakainya frasa warga masyarakat yang dirugikan pada administrasi pemerintahan sebagai kerugian dan kepentingan yang dialami harus secara langsung dan harus nyata riil , telah mengakibatkan pemohon terhalang untuk menggugat putusan tata usaha negara. kerugian demikian juga terjadi secara riil ketika gugatan pemohon kepada gubernur banten melalui ptun serang dinyatakan tidak dapat diterima dengan alasan pemohon tidak memiliki kedudukan hukum seperti dibuktikan dengan bukti berupa fotokopi putusan ptun serang nomor: ptun.srg. terhadap anggapan kerugian konstitusional demikian mahkamah berpendapat bahwa berkenaan dengan frasa warga masyarakat yang dirugikan pada administrasi pemerintahan, memang terdapat hubungan kausalitas antara anggapan kerugian konstitusional yang dialami oleh pemohon, baik nyata maupun potensial, dengan berlakunya norma guo, khususnya ketikbahwa berdasarkan pertimbangan hukum demikian, tanpa bermaksud mengaitkan dengan kasus konkret yang dialami oleh pemohon, terlepas dari terbukti atau tidaknya dalil permohonan pemohon perihal konstitusionalitas frasa warga masyarakat yang dirugikan pada administrasi pemerintahan dengan uudmengenai konstitusionalitas frasa warga masyarakat yang dirugikan pada administrasi pemerintahan manakala dimaknai kerugian dan kepentingan yang dialami harus secara langsung dan harus nyatarriidari aspek konstitusionalitas, mahkamah tidak menemukan adanya tafsir dalam norma tersebut yang bermakna mempersempit objek dari administrasi pemerintahan. sebab argumentasi pemohon yang mengaitkan dengan putusan ptun nomor ptun srg dan beberapa putusan lainnya (vide permohonan angka halaman yang mempersempit makna frasa warga masyarakat yang dirugikan , sesungguhnya tidak serta merta mengubah tafsir konstitusionalitas guo menjadi sebagaimana yang didalilkan pemohon. dengan kata lain, norma administrasi pemerintahan sepanjang frasa warga masyarakat yang dirugikan adalah berkaitan dengan subjek hukum yang dapat mengajukan gugatan, sedangkan yang dipersoalkan konstitusionalitasnya oleh pemohon adalah berkaitan dengan kerugian dan kepentingan yang dialami harus secara langsung dan harus nyatarriil , mana hal tersebut sudah berkaitan dengan objek yang dapat menjadi materi gugatan peradilan. adapun perihal tidak diterimanya kedudukan hukum pemohon oleh peradilan tata usaha negara bukanlah kewenangan mahkamah untuk menilainya. bahwa samping pertimbangan hukum tersebut atas, setelah mencermati lebih lanjut dalil permohonan pemohon, terutama pada bagian polita permohonan dan petit permohonan, mahkamah menemukan permasalahan sebagai berikut. permasalahan konstitusional yang diuraikan pemohon dalam bagian polita riil (vide permohonan pemohon halaman dan halaman namun pada bagian petit, pemohon merumuskan hal yang bertolak belakang dengan uraian dalam polita maupun penjelasan dalam sidang pendahuluan. pada bagian petit pemohon merumuskan, antara lainrumusan petit demikian bermakna bahwa frasa warga masyarakat yang dirugikan akan bersesuai . padahal dalam polita permohonan, pemohon meminta menerangkan hal yang sebaliknya, yaitu frasa warga masyarakat yang dirugikan akan bertentangl . adanya pertentangan demikian, yaitu antara rumusan penjelasan bagian polita permohonan dengan rumusan petit permohonan, memunculkan ketidakjelasan bagi mahkamah mengenai hal apa yang sebenarnya dimohonkan oleh pemohon. ketidakjelasan isi permohonan mengarahkan mahkamah untuk menyatakan bahwa permohonan pemohon adalah kabur. i3 menimbang bahwa memberikan kewenangan kepada mahkamahnamun karena permohonan pemohon kabur, sebagaimana telah diuraikan pada paragraf atpermohonan yang diajukan pemohon kabur, yaitu terdapat pertentangan antara polita dengan petit, makasuhartono, dan saudi israaniel music folk ttd. ttd. benny nurbaningsih suhartono ttd.ketikrupakan badan hukum perdataketentuan undang undang nomor tahun tentang administrasi pemerintahanndang undang dasar negaraorganisasi berbentuk perkumpulan yang telah berbadan hukum dan memiliki maksud dan tujuan sebagaimana tercantum pada akta pendirian pemohon, yang berbunyi: maksud dan tujuan dari perkumpulan ini adalah sebagai: bahwa pemohon selama ini concern dalam isu berbagai kebijakan publik khususnya dalam bidang pendidikan dan proses pemilihan pejabat suatu instansi atau lembaga publik provinsi banten, dengan melakukan upaya administratif sebagaimana diatur pada undang undang ap, dengan mengajukan keberatan kepada pejabat publik dan gugatan ptun serang dan ini dibuktikan dengan: gugatan ptun serang dengan register perkara nomor ptun.srg, mengenai keputusan gubernur banten tentang pengangkatan inspektur provinsi banten pada tahun gugatan ptun serang dengan register perkara nomor ptun.srg, mengenai perjanjian kerjasama antara api aparat pengawas internal pemerintah) dengan aph aparat penegak hukum) tahun gugatan ptun serang dengan register perkara nomor ptun.srg, mengenai kesepakatan bersama antara bpk dengan pemprov banten dan keputusan gubernur banten tentang pembentukan satuan tugas akuntabilitas keuangan daerah provinsi banten: gugatan ptun serang dengan register perkara nomor ptun.srg, mengenai penetapan komisi informasi provinsi banten periode upaya administratif gubernur banten tentang atas pencopotan pejabat eselon pemprov banten yang diduga tidak sesuai dengan aturan perundang undangan. sehingga mohon dapat dilakukan pembatalan dan atau peninjauan kembali. bahwa keberada sertasecara faktual telah dialami oleh pemohon yakni ketika ptun serang dalam putusan perkara nomor ptun.srg bukti menyatakan pemohon tidak memiliki kepentingan dan kerugian secara langsung dan nyata atas obyek gugatan berupa keputusan gubernur banten tentang pengangkatan inspektur provinsi banten pada tahun dimana diketahui memiliki rekam jejak pada jabatan sebelumnya yang bertentangan dengan aturan perundang undangan yakni ketika pada tahun terjadi peristiwa dimana pada saat promosi jabatan dari jabatan sebelumnya dari jabatan eselon iii eselon dilakukan tanpa proses seleksi terbuka atau lelang jabatan dan diduga bertentangan dengan nomor tahun tentang aparatur sipil negara dan perkenanyang diundangkan pada tanggal april dan dalam pertimbangan hukumnya majelis ptun serang dalam putusan guo menyatakansementara pemohon memiliki maksud dan tujuan dalam akta pendirian pemohon yang sangat berkaitan langsung dengan obyek gugatan, bahwa dengan adanya fakta berupa putusan ptun serang dalam putusan perkara nomor ptun.srg tersebut, pemohon berpendapat akan ada putusan putusan ptun lainnya dalam sengketa administrasi pemerintahan khususnya yang menyangkut pemilihan pejabat suatu instansi atau lembaga publik lainnya serta produk administrasi pemerintahan lainnya dan. dengan adanya fakta faktual yang dialami secara langsung oleh pemohonserta: bahwa kekhawatiran pemohon akan ketentuga terjadi pada gugatan perkara nomor ptun. srg dan gugatan perkara nomor ptun. srg dimana majelis hakim pada pemeriksaan persiapan pada perkara nomor ptun.srg juga meminta pemohon untuk menjelaskan tentang kerugian dan kepentingan yang dialami secara langsung dan nyata, demikian juga dengan perkara nomor ptun.srg yang dapat dimungkinkan akan mengeluarkan putusan yang sama,telah memenuhiemohon memiliki hak da atau kewenangan konstitusional dalam perkara guo sebagaimana dimaksud pada dmenganggap hak dan atau kewenangan konstitusionalnya telah dirugikan dengan ketentuan guo sepanjangemohon mengalami secara langsung hal dan atau kewenangan konstitusionalnya sangat aktual sebagaimana dimaksud dalam putusan ptun serang dengan nomor ptun.srg tanggal januarputusan ptun serang dengan nomor: ptun.srg tanggal januari menggunakgugatan yang dilakukan oleh pemohon dinyatakan tidak dapat diterima no). nama sandy andika tempat tanggal lahir cirebon, oktober warga negara indonesia alamat jalan kemang golf blok db kemang pratama rt. rw. kelurahan bojong rawalumbu kecamatan rawalumbu, kota bekasi sebagai 0n0n0000n0n00000000n0 mana naam. pemohon il. nama danang yudha prawira, s.h. tempat tanggal lahir bekasi, november warga negara indonesia alamat jalan puspomad, bekasi barat sebagai aaa wii. pemohon il, il. nama dr. muh. ibnu fajar rahim, s.h., m.h. tempat tanggal lahir ujung pandang, oktober warga negara indonesia alamat perumahan gaya mulya asri blok nomor jalan daeng rahang, kelurahan pai kecamatan biringkanaya, kota makassar sebagai 1x21. pemohon ill,berdasarkan uudutusan mahkamah konstitusi republik indonesia nomor puu iv tanggal juli mahkamah menerima permohonan pengujian penjelasan penjelasan dan (sepanjang mengenai kata percobaan ) undang undang republik indonesia nomor tahun tentang pemberantasan tindakkepada tersangka atau kuasanya atau penasihat hukumnya. inilah kemudian yang disebut sebagai hak negatif yang berbeda dengan hak positif, yakni hak untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang menjadi hak. hak negatif menekankan adanya otoritas pada tiap subjek hukum untuk bertindak sesuai dengan kehendaknya tanpa campur tangan pihak lain: bahwa dalam kurap mengatur beberapa ketentuan mengenai hak positif, hak negatif, dan kewajiban berkaitan dengan tersangka antara lain hak positif yang menimbulkan kewajiban: huruf huruf dan sebagiannya. hak negatif dan sebagainya. apabila ketentuan dan penjelasan kurap dihubungkan dengan ketentuan dan penjelasan kurap, maka terdapat antibodi antara dan penjelasan kurap yang menjelaskan adanya kewajiban bagi penuntut umum (hak positif bagi tersangka) untuk memberikan turunan surat pelimpahan perkara beserta surat dakwaan termasuk, dengan dan penjelasan kurap yang menyatakan adanya hak (hak negatif) tersangka atau penasihat hukum untuk meminta turunan berita acara pemeriksaan termasuk berkas perkara untuk kepentingan pembelaannya. antibodi kedua tersebut, mengakibatkan para pemohon sebagai warga negara indonesia yang berpotensi sewaktu waktu menjadi tersangka atau kuasa tersangka, tidak mendapatkan kepastian hukum terhadap apakah pemberian berkas perkara terhadap tersangka merupakan hak negatif yakni hak atas dasar permintaan tersangka ataukah kewajiban (hak positif tersangka) bagi penuntut umum, dan oleh karenanya bertentangan dengan uud yang menyatakan setiap orang berhak atas kepastian hukum, bahwa melihat jumlah perkara pidana umum yang ditangani kejaksaan tidaklah sedikit seperti: jumlah perkara pidana umum pada tingkat penuntutan yang ditangani oleh kejaksaan tinggi seluruh indonesia dalam rentang waktu bulan januari sampai dengan september sebanyak perkara, serta jumlah perkara pidana umum pada tingkat penuntutan yang ditangani oleh jaksa agung muda pidana umum kejaksaan agung dalam rentang waktu bulan januari sampai dengan oktober sebanyak perkara, maka selain terjadinya antibodi hukum sebagaimana dijelaskan atas, dengan pemberlakuan ketentuan penjelasan kurap, dan penjelasan kurap, maka terdapat ribuan berkas perkara baik itu tindak pidana yang pembuktiannya mudah maupun berat, baik itu dengan acara pemeriksaan cepat, singkat, maupun biasa, yang wajib diberikan oleh penuntut umum se indonesia kepada tersangka atau kuasanya atau penasihat hukumnya dan penyidik. hal tersebut dipastikan memberikan beban berlebih terhadap keuangan negara yang harus membiayai ribuan berkas perkara untuk diberikan kepada tersangka atau kuasanya atau penasihat hukumnya dan penyidik pada saat penuntut umum melimpahkan perkara pengadilan. why the trial very expensive?: bahwa berkas perkara yang diberikan kepada tersangka tersebut pastilah bersumber dari keuangan negara yang diambil dari pajak masyarakat dan salah satunya dari para pemohon sebagai pembayar pajak (tax player).hukummenjadi terbuang percuma, dengan pemberlakuan penjelasan kurap, dan penjelasan kurap dan oleh karenanya bertentangan dengan uud analisis. sistem peradilan pidana yang berprinsipkan the speedy administration justice sebagai bagian dari due process model, disatu sisi wajib memberikan perlakuan yang adil (equality before the law) kepada seorang tersangka, namun disatu sisi juga diharapkan tidak membebani keuangan negara yang dapat diminimalisir dengan kebijakan yang berbasis benefit and cost dalam arti kata efektif dengan sedikit pengeluaran: bahwa dengan surat dakwaan sebagai hasil kesimpulan dari hasil penyidikan dapat digunakan sebagai dasar bagi tersangka atau penasihat hukum tersangka untuk mempersiapkan pembelaan baik dalam bentuk keberatan (eksepsi) terhadap surat dakwaan, pada saat pemeriksaan persidangan, penyusunan pembelaan (pleno) terhadap surat tuntutan penuntut umum, serta publik. surat dakwaan adalah surat atau akta yang memuat rumusan tindak pidana yang dibawakan kepada terdakwa yang disimpulkan dan ditarik dari hasil pemeriksaan penyidikan dan merupakan dasar serta landasan pemeriksaan persidangan. berdasarkan surat edaran jaksa agung republik indonesia nomor se j.a tentang pembuatan surat dakwaan menyebutkan bahwa fungsi surat dakwaan menempati posisi sentral dan strategis dalam pemeriksaan perkara pidana pengadilan, karena itu surat dakwaan sangat dominan bagi keberhasilan pelaksanaan tugas penuntutan. ditinjau dari berbagai kepentingan yang berkaitan dengan pemeriksaan perkara pidana, maka fungsi surat dakwaan dapat dikategorikan: bagi pengadilan hakim, surat dakwaan merupakan dasar dan sekaligus membatasi ruang lingkup pemeriksaan, dasar pertimbangan dalam penjatuhan keputusan: bagi penutup umum, surat dakwaan merupakan dasar pembuktian analisis yuridis, tuntutan pidana dan penggunaan upaya hukum: bagi terdakwa penasehat hukum, surat dakwaan merupakan dasar untuk mempersiapkan pembelaan. dengan demikian, surat dakwaan sebagai hasil kesimpulan dari hasil penyidikan sudah cukup dan dapat digunakan sebagai dasar bagi terdakwa penasihat hukum untuk mempersiapkan pembelaan: ketentuan penjelasan dan penjelasan kurap yang demikian tidaklah mewujudkan the speedy administration justice sebagai bagian dari due process model dan tidak memberikan kepastian hukum, sehingga seharusnya turunan berkas perkara hanya diberikan kepada tersangka atau terdakwa atau kuasanya atau penasihat hukumnya atas dasar permintaan (hak negatif) kepada pejabat yang bersangkutan pada setiap tingkatan peradilan. bahwa selain itu, diberlakukan ketentuan penjelasan dan penjelasan kurap sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan penanganan perkara tindak pidana, bahwa kurap dan penjelasan kurap memiliki antibodi tersendiri yakni kurap menyatakan adanya hak negatif bagi tersangka untuk mendapatkan berita acara pemeriksaan sedangkan dalam penjelasan kurap menyatakan yang dimaksud dengan "pemeriksaan" dalam kurap ialah pemeriksaan dalam tingkat penyidikan, hanya untuk pemeriksaan tersangka, dalam tingkat penuntutan salah semua berkas perkara termasuk surat dakwaan, pemeriksaan tingkat pengadilan adalah seluruh berkas perkara termasuk putusan hakim. sebagaimana yang kita ketahui bersama, subjek hukum pemeriksaan pada tingkat penyidikan adalah tersangka. subjek hukum pada tingkat penuntutan adalah tersangka yang dalam praktiknya seorang tersangka beralih statusnya menjadi terdakwa ketika hakim pada pengadilan negeri mengeluarkan surat penetapan hari sidang. atas hal tersebut maka dapat disimpulkan bahwa subjek hukum dalam pemeriksaan pengadilan adalah terdakwa, sedangkan subjek hukum dalam tahap penuntutan adalah tersangka (sebelum hakim menetapkan hari sidang) dan terdakwa (pada saat sidang dimulai sampai dengan putusan memperoleh kekuatan hukum yang tetap) karena tahap penuntutan tidak hanya dimaknai terbatas pada proses pelimpahan perkara melainkan sampai kepada pembuktian oleh penuntut umum persidangan, upaya hukum, sampai pada putusan memperoleh kekuatan hukum yang tetap. subjek hukum pemeriksaan tingkat pengadilan tidak hanya terdakwa melainkan juga terpidana yang membutuhkan berkas perkara termasuk putusan hakim untuk melakukan upaya hukum luar biasa yakni peninjauan kembali. dengan demikian secara jelas, terdapat antibodi tersendiri dalam kurap dan penjelasan kurap pun juga menimbulkan ketidakpastian hukum. bahwa kurap telah memberikan perbedaan yang tajam antara defenisi tersangka, terdakwa, dan terpidana, yakni angka kurap menyebutangka kurap menyebutkan terdakwa adalah seorang tersangka yang ditutup, diperiksa, dan diadili sidang pengadilan , serta angka kurap menyebutk. rumusan yang berbeda dapat dilihat dalam rancangan undang undang kitab undang undang hukum acara pidana (diakses tanggal februari pada laman via google) (selanjutnya disebut ruu kurap). pada angka ruu kurap menyebutkan tersangka adalah seseorang yang karena bukti permulaan yang cukup diduga keras melakukan tindak pidana , angka ruu kurap menyebutkan terdakwa adalah seseorang yang dituntut, diperiksa, dan diadili sidang pengadilan , angka ruu kurap menyebutkan terpidana adalah seseorang yang dijatuhi pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap . terlihat jelas perbedaan dalam ruu kurap yang dalam mendefinisikan konsep terdakwa tidak menyebutkan terdakwa adalah seorang tersangka yang dituntut, melainkan secara langsung menyatakan terdakwa adalah seseorang yang dituntut. selain itu, dalam ruu kurap pun mengatur rumusan yang berbeda dengan kurap. pada kurap menyebutkan atas permintaan tersangka, terdakwa, atau penasihat hukumnya, penyidik, penuntut umum, atau petugas rumah tahanan negara sebagaimana dimaksud dalam memberi turunan atau salinan berita acara pemeriksaan untuk kepentingan pembelaannya dan penjelasan ruu kurap menjelaskan yang dimaksud dengan turunan adalah dapat berupa fotokopi . dapat dilihat, bahwa ruu kurap mengakomodir hak terdakwa untuk mendapatkan berkas perkara disamping hak tersangka, meskipun tidak mengakomodir hak terpidana untuk mendapatkan berkas perkara dan putusan hakim untuk kepentingan melakukan upaya hukum luar biasa. hal ini pun semakin menegaskan bahwa kurap dan penjelasan kurap menimbulkan ketidakpastian hukum. bahwa, selain itu, terdapat contradiction terminus apabila ketentuan dan penjelasan kurap dihubungkan dengan ketentuan kurap, yakni kewajiban penuntut umum pada saat melimpahkan perkara pengadilan negeri wajib memberikan turunan berkas perkara hasil penyidikan oleh penyidik kembali kepada penyidik, padahal sebelum penuntut umum melimpahkan perkara pengadilan negeri, penyidik terlebih dahulu memberikan berkas perkara hasil pendidikannya kepada penuntut umum yang kemudian apabila telah lengkap, penuntut umum membuat surat dakwaan berdasarkan berkas perkara yang telah diberikan oleh penyidik. hal ini pun juga menegaskan dan penjelasan kurap menimbulkan ketidakpastian hukum. bahwa hal hal yang demikian patula untuk menjadi pertimbangan bahwa benar ketentuan penjelasan dan penjelasan menimbulkan ketidakpastian hukumara pemohon untuk seluruhnyaundang undang nomor tahun tentang hukum acara pidanatidak dimaknai atas permintaan tersangka atau terdakwa atau terpidana atau kuasanyjelasan undang undang nomor tahun tentang hukum acara pidana yang berbunyidak dimakna, namun untuk berkas perkara diberikan atas permintaan tersangka atau kuasanya atau penasihat hukumnya kepada penuntutputusan yang seadil adilnya (ex ago bono), dengan tetap bijaksana mengedepankan analisis ekonomi dalam kebijakan hukum pidannomor pokok wajib pajakrancangan undang undang tentang hukum acara pidana, bukti laporan rapat kerja kejaksaan tahun bukti fotokopi surat edaran jaksa agung republik indonesia nomor se j.a tentang pembuatan surat dakwpara pemohon menjelaskan dalam uraian kedudukan hukumnya sebagai orang perorangan warga negara indonesia yang juga merupakan pembayar pajak (tax player). para pemohon merasa dirugikan dengan adanya antibodi antara dan penjelasan kurap dengan dan penjelasan kurap karena mengakibatkan adanyayang didasarkan atas permintaan terlebih dahulu atau kewajiban bagi penuntut umum. menurut para pemohonmenjadi sia sia atau terbuang percummar putusan yaknihubungan norma undang undang dengan penjelasan undang undang adalah satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan karena saling memberikan pengertian dan penjelasan antara satu sama lain: bahwa permohonan para pemohon adalah pengujian konstitusionalitas norma undang undang dan penjelasan undang undang, cast penjelasan dan penjelasud maka mahkamah berwenang memeriksa dan mengadili permohonan guo, menurut para pemohon, adanya antibodi antara dan penjelasan kurap dengan dan penjelasan kurap, serta adanya berkas perkara yang anggarannya berasal dari pajak masyarakat terbuang percuma sehingga. selain itu, keuangan negara untuk anggarandan penjelasan kurap pada pokoknya mengatur mengenai hak tersangka untuk mendapatkan turunan berita acara pemeriksaan dan kewajiban penuntut umum berkaitan dengan pemberian atau penyerahan berkas turunan surat pelimpahan perkara beserta surat dakwaan kepada tersangka atau kuasanya. para pemohon mengaitkan hak tersebut dengan uraian kedudukan hukum para pemohon, yaitu sebagai warga negara yang menurut para pemohon berpotensi sewaktu waktu dijadikan tersangka. norma tersebut pada prinsipnya telah menegaskan bahwa tersangka memang memiliki hak atas salinan berkas berita acara pemeriksaan atas permintaan kurap) dan turunan surat pelimpahan perkara beserta surat dakwaan kurap). berdasarkan norma guo apabila dikaitkan dengan hak seorang tersangka, maka sebenarnya tidak terdapat perbedaan yang signifikan terhadap hak tersangka tersebut apabila penyerahan tersebut harus berdasarkan permintaan atau tidak berdasarkan permintaan, karena diartikan atas permintaan atau tidak atas permintaan sesungguhnya tidak mengurangi atau menghilangkan hak konstitusional tersangka terhadap salinan berkas sebagaimana dimaksud norma guo. dengan kata lain tidak ada kerugian konstitusional yang dapat ditimbulkan oleh norma guo terhadap seorang tersangka, walaupun norma menentukan adanya syarat permintaan dari tersangka dan tidak menentukan syarat yang demikian. dalam hal ini sifat kepastian hukum terhadap kewajiban untuk memenuhi hak tersangka tersebut telah terpenuhi melalui kedua norma ini. selain itu menurut mahkamah, argumentasi para pemohon yang menempatkan diri sebagai warga negara yang sewaktu waktu dapat ditetapkan sebagai tersangka adalah argumentasi yang terlalu luas karena para pemohon tidak secara spesifik mengaitkan dengan kerugian aktual yang telah atau pernah dialami para pemohon ketika berhadapan dengan implementasi norma guo, sebagaimana disyaratkan dalam serta putusan mahkamah konstitusi nomor puu ii1 dan putusan mahkamah konstitusi nomor puu v iapun para pemohon benar dapat dianggap potensial ditetapkan sebagai tersangka maka sebagaimana pendapat mahkamah atas, hak konstitusional para pemohon tidak menjadi hilang atau terganggu dengan berlakunya penjelasan dan penjelasan kurap dimaksud. menimbang bahwa terkait dengan uraiaundang undang guoselain itu, setelah dicermati secara saksama uraian terhadap kerugian konstitusional para pemohon, terdapat kontradiksi dalam argumentasi tersebut mana pada satu sisi para pemohon menguraikan adanya kerugian sebagai warga negara pembayar pajak karena norma tersebut dianggap menimbulkan biaya besar dalam implementasinya. sisi lain para pemohon juga menempatkan diri sebagai warga negara yang berpotensi ditetapkan sebagai tersangka dan mengaitkan potensi kerugian dengan hak tersangka sebagaimana diatur dalam yang diajukan, sehingga tidak jelas posisi mana yang digunakan para pemohon untuk menguraikan adanya kerugian konstitusional yang spesifik dan nyata terhadap berlakunya norma tersebut. dengan demikian para pemohon tidak dapat menguraikan secara spesifik mengenai adanya kerugian konstitusional terhadap berlakunya norma guo. i3.8jdan penjelasan kurap wahiduddin adamsbenny nurbaningsih suhartono ttd. daniel music folk panitera pengganti, ttd. ery satria pamungkas ' '''"'" " "" ""mm hari panitera jin. medan merdeka barat jakarta pusathukum akan menjelaskan dan membuktikan terlebih dahuluriarga negara indonesia, terutama pembayar pajak (tax player, vide putusan nomor puu i berbagai asosiasi dariterhadap undang undang dasar bahwa selanjutnya kedudukan pembayar pajak (tax player) sebagai pemohon dalam perkara pengujian undang undang terhadap undang undang dasar ditegaskan lagi dalam putusan mahkamah konstitusi nomor puu x11 yang menyebutkanmahkamah dalam putusannya tersebut menpara pemohon adalah orang perorangan warga negara indonesia dan juga merupakan pembayar pajak (tax player) sehingga memenuhi ketentuan juncto putusan mahkamah konstitusi nomor puu x11 bahwa antibodi antara dan penjelasan kurap dengan dan penjelasan kurap tersebut dapat dipastikan mengakibatkan kerugian konstitusional dalam bentukdidasari permintaan terlebih dahulu atau kewajiban bagi penuntut umum. bahwa selain itubahwa dengan demikian, adanya,bahwa kerugian konstitusional para pemohon tersebut tidak akan terjadi apabila permohonan pemohon dikabulkan. dengan demikian, secara materil sesuai dengan ketentuan mkkara dalam pengajuan permohonan ini, para pemohon tidak menyampaikan dalil dalil hukum yang rumit atau teori teori hukum yang canggih, karena menurut hemat paradan penjelasan kurap secara nyata telah bertentangan dengan uud berikut alasan alasan permohonan ini bahwa para pemohon mengajukan permohonan pengujian kurap,, kurap yangdan penjelasan kurap yangnegara indonesia adalah negara hukum yang demokratis dan menjunjung tinggi hak asasi manusia. indonesia menjamin hak hak bagi warga negaranya yang dinyatakan sebagai tersangka atau terdakwa dalam peradilan pidana. hal tersebut secara implisit dapat dilihat dalam undang undang dasar negara republik indonesia tahun (selanjutnya disebut uud yanglah satu yang berada dalam rubrik hak asasi manusia yang merupakan salah satu implementasi dari konsep negara hukum. kurap sebagai master piece atau karya besar bangsa indonesia pun mengadopsi jaminan hak hak bagi warga negara indonesia yang dinyatakan sebagai tersangka atau terdakwa dalam melaksanakan peradilan pidana secara cepat, sederhana dan biaya ringan berdasarkan due process law yang menekankan tindakan penegak hukum harus berdasarkan pada peraturan perundang undangan sebagai the right due process: berdasarkan undang undang nomor tahun tentang pokok pokok kekuasaan kehakiman menetapkan bahwa peradilan indonesia dilaksanakan secara cepat, sederhana, dan biaya ringan. maksud dari pemeriksaan perkara pidana yang cepat, sederhana dan biaya ringan (the speedy administration justice) sebagai bagian dari due process law, bukan berarti percepatan dalam pemeriksaan, ataupun sederhana tanpa didampingi oleh penasihat hukum, atau pemeriksaan yang tanpa hati hati. dalam hal ini, proses pemeriksaan perkara pidana yang dilaksanakan dengan cepat, diartikan untuk menghindarkan segala rintangan yang bersifat prosedural, agar tercapai efisiensi kerja mulai dari kegiatan penyidikan, penuntutan, pemeriksaan persidangan, sampai kepada pelaksanaan putusan. sedangkan proses pemeriksaan perkara pidana yang sederhana, dapat diartikan penyelenggaraan administrasi peradilan secara terpadu agar pemberkatan perkara dari masing masing instansi yang berwenang berjalan dalam satu kesatuan, yang tidak memberikan peluang kerja yang berbelit belit. sementara pemeriksaan perkara pidana dengan biaya murah, adalah untuk menghindari sistem administrasi perkara dan mekanisme bekerjanya penegak hukum yang mengakibatkan beban biaya bagi negara, pihak yang berkepentingan atau masyarakat. sehubungan dengan the speedy administration justice, maka pendekatan, bahwa angka kurap menyebutketentuan kurap. lebih lanjut, penjelasan kurap. dengan demikian, ketentuan dan penjelasan kurap menyatakan setiap perkara yang dilimpahkan penuntut umum persidangan, maka pada saat yang bersamaan penuntut umum wajib memberikan turunan surat pelimpahan perkara, surat dakwaan, dan berkas perkara kepada tersangka atau kuasanya atau penasihat hukumnya dan penyidik untuk semua jenis perkara, bahwa berkas perkara merupakan sekumpulan surat hasil penyidikan yang menjadi dasar bagi penuntut umum untuk membuat surat dakwaan. dalam berkas perkara terdapat berbagai macam surat surat hasil penyidikan, yakni berita acara pemeriksaan saksi saksi, berita acara pemeriksaan ahli, maupun berita acara pemeriksaan tersangka, berita acara penyitaan barang bukti, hasil laboratorium, surat surat hasil penyidikan lainnya. berkas perkara yang kemudian disadur oleh penuntut umum menjadi surat dakwaan yang merupakan dasar pemeriksaan sidang pengadilan. sedangkan, surat pelimpahan perkara adalah surat yang menyatakan penuntut umum melimpahkan berkas perkara baik itu disertasi maupun tidak disertai barang bukti pengadilan dengan permintaan untuk dilakukan pemeriksaan dan diadili. dengan demikian, merujuk ketentuan dan penjelasan kurap, maka surat pelimpahan perkara, surat dakwaan, dan berkas perkara masing masing adalah surat yang berbeda dan merupakan hak tersangka atau kuasanya atau penasihat hukumnya dan penyidik, yang wajib diberikan oleh penuntut umum pada saat melimpahkan perkara pengadilan. apakah tersangka atau kuasanya atau penasihat hukumnya dan penyidik menggunakan atau tidak menggunakan surat pelimpahan perkara, surat dakwaan, dan berkas perkara tersebut adalah merupakan hak dari tersangka atau kuasanya atau penasihat hukumnya. inilah kemudian yang disebut sebagai hak positif yang menimbulkan kewajiban sebagai sesuatu yang wajib dilaksanakan atau keharusan bagi negara cast penuntut umum untuk memenuhi hak tersangka atau kuasanya atau penasihat hukumnya dan penyidik: bahwa berkaitan dengan hak positif bagi tersangka untuk mendapatkan surat pelimpahan perkara, surat dakwaan, dan berkas perkara, kurap telah memberikan rubrik khusus untuk pemenuhan hak hak tersangka sebagai bagian dari due process model yakni pada bab tersangka dan terdakwa dalam kurap sampai dengan kurap dan bab vii bantuan hukum dalam kurap sampai dengan kurap. tidak satupun dari ketentuan pada bab tersebut yang menjadikan surat pelimpahan perkara, surat dakwaan, dan berkas perkara sebagai hak positif dari tersangka, yakni hak tersangka yang mewajibkan pejabat pada setiap pemeriksaan baik itu penyidik, penuntut umum, serta hakim untuk memberikan berkas perkara kepada tersangka: bahwa hak tersangka untuk mendapatkan berkas perkara setidaknya dijumpai dalam ketentuan kuraplebih lanjut dalam. ketentuan dan penjelasan kurap tersebut pada pokoknya menyatakan adanya hak tersangka atau penasihat hukum. apakah tersangka atau kuasanya atau penasihat hukumnya menggunakan atau tidak menggunakan hakadalah merupakan hak dari tersangka atau kuasanya atau penasihat hukumnya. dan sama sekali tidak ada kewajiban bagi penyidik, penuntut umum, hakim untuk memberikan turunan |
knndra akan indersyah pekerjaan wiraswasta alamat perumahan puri harmoni nomor e1 desa cikahuripan, kecamatan klapanunggal, kabupaten bogor, provinsi jawa barati pada hari kamis,. bahwa hurufserta huruf undang undang nomor tahun tentang kekuasaan kehakiman kehakiman),hurufbahwa permohonan initerhadap uud sebagaimana dimaksudkan dalam pilkada, sedangkan sebaliknya jika pilkada tidak seperti itu adanya maka tentunya tidak akan dan tidak lagi terjadi ketertutupan kemungkinan bagi pemohon maupun pribadi pribadi lain untuk mendapatkan peluang kontestasi pilgub guna memberi khususnya suatu materi kepemimpinan yang sesuai dengan kebutuhan sebenarnya provinsi dki jakarta kepemimpinan eksistingnya, meskipun pemohon dan pribadi pribadi lain itu misalnya hanyalah pendatang baru dalam sosok wajah atau bagian luar keberadaan aktivitasnya selama ini, ataupun bukanlah orang kaya isbn. dengan demikian, menjadi nyata adanya bahwa. bahwa, norma pilkada dan norma dari serta uud pada pembukaan tampak dan terasa kompatibel atau tidak bersesuaian satu lainnya, dan itu baru setahun terakhir ini bisa disadari. norma pilkada dan norma uud pilkada. bahwa, pilkadmenyatakan sebagai berikut:uud bahwa, pembukaan uud alinea ke menyatakan: . susunan negara republik indonesia yang berkedalaman rakyat dengan berdasarkan kepada . . kerakyatan . dst. bahwa, uud menyatakan: kedaulatan berada tangan rakyat dan dilaksanakan menurut undang undang dasar. bahwa,il argumentasi. batu uji konstitusionalitas pilkada, perkara nomor puu viii ini, adalah frasa dipilih secara demokratis uud norma batu uji uud frasa dipilih secara demokratis). bahwa, norma beristilah demokratis dalam uud tentunya sesuai dan merupakan penjabaran semangat maksud bentuk kerakyatan dari kedaulatan dan pemerintahan dalam makna teks pembukaan uud dan uud dan berarti pula dengan sendirinya bukan keparpolan yaitu keparpolan selama ini pasca pencanangan reformasi, dan bukan ke mpr an yaitu ke mpr an dulu itu pra reformasi: bahwa, dalam era pra reformasi uud sebagai penjabaran bentuk kedaulatan rakyat dan kerakyatan dari sebagai norma susunan negara republik indonesia dalam pembukaan uud kilat itu berbunyi: . dilaksanakan sepenuhnya oleh mpr , dan sekarang atas amandemen uud rumusan uud itu menjadi: . . menurut undang undang dasar (itulah antara lain maksud pemohon sebenarnya yang tidak terucapkan seutuhnya waktu itu sebelum reformasi dalam suatu forum akademik, bahwa baiknya bukan oleh , melainkan 'cara', sebagai keterangan untuk pelaksanaan kedaulatan rakyat itu, karena berada tangan sudah memaksudkan oleh ), bahwa, frasa dipilih secara demokratis dari uud yang mana lebih dulu berketentuan norma uud berupa frasa dilaksanakan menurut uud , sedemikian sehingga norma batu uji berupa frasa dipilih secara demokratis dari uud itu bermakna sebagai berikut: secara demokratis institusional terbuka kerakyatan , atau demokratis terbuka kerakyatan , lengkapnya secara demokratis institusional terbuka dalam demokrasi prosedural dan demokrasi operasional, bawah kedaulatan rakyat, mengembangkan demokrasi substansial yang harus terus berkembang produktif , bukan tertutup , elitis keparpolan, dan tidak dikembangkan : norma yang diujikan pilkada bahwa, sini sekaligus dilaksanakan analisis kompatibilitas secara umum pilkada, khususnya pilkada, bawah uud atau dengan norma batu uji frasa dipilih secara demokratis , sebagai berikut: tidak ada masalah, dalam arti demokratis adanya, institusional, yaitu suatu bentuk demokratis nya pemilihan wakil gubernur oleh dprd, demokratis institusional terbuka kerakyatan , bukanlah tertutup elitis keparpolan , dan frasa frasa . melalui mekanisme pemilihan oleh dprd . dan . usulan dari partai politik atau gabungan partai politik pengusung . berarti melaksanakan oleh, dprd, partai politik atau gabungan partai politik pengusung, dalam urut urutan prosesi: gabungan partai politik pengusung mengusulkan penyelenggaraan pemilihan wakil gubernur masa bakti tersisa, dan dprd melaksanakabermasalah. tidak demokratis. frasa partai politik atau gabungan partai politik pengusung mengusulkan (dua) orang calon wakil gubernur . kepada . adalah tidak demokratis adanya, karena bukanlah bentuk kerakyatan atau bentuk demokratis institusional terbuka kerakyatan yang sudah digariskan uud melainkan tertutup elitis keparpolan adanya. dan frasa . (dua) orang calon . merupakan bentuk yang tidak universal, atau suatu bentuk tertutup pula, tertutup elitis, dan tertutup ber angka tidak bagus yaitu angka genap yang tidak luwes berpartisipasi segala kemungkinan: bagaimana kalau terjadi misalnya anggota dprd juga berjumlah genap, dan perolehan suara untuk (dua) cawagub ternyata sama besar? jadi, norma u.u pilkada dan atau dalam frasa dipilih secara demokratis uud adalah kompatibel atau tidak bersesuaian adanya, dan sudah selayaknya dianulir atau kena anulirasi legal formal. sedangkan untuk persoalan tersendiri dari bentuk anulirasi itu sementara masih utuh sedia kala karena tidak ada masalah, yaitu bagaimana jadinya bentuk keseluruhan rumusan implementasi pilkada itu? tidak ada masalah. bisa dilaksanakan seperti halnya yang langsung loncat menuju yaitu ada peraturan pemerintah, selain ada pula tata tertib dprd. tidak ada masalah, demokratis cerdas mengantisipasi dead lock prosesi pemilihan wakil gubernur itu dengan membuka peluang segala bentuk pelaksanaannya untuk tentunya ketemu bentuknya terbaikcukup rasional proporsionalmenyempurnakan kelancaran pelaksanaan laidengan demikian, menjadi nyata adanya bahwa norma pilkada kompatibel dalam uud atau tidak bersesuaian dengan norma uud lebih dari itu, u.u pilkada bermakna potensial maupun aktual menyesatkan secara sistemik jalan perkembangan sospolbud atau budaya sosial kita dari jalan lapang kerakyatan beserta musyawarah nya uud dalam jalan sempit keparpolan , dan sudah seharusnya dikenakan anulirasi legal formal. iv. petit. mengabulkan permohonan pengujian undang undang ini. menyatakan bahwa pilkadalah bertentangan dengan uud dan karena itu tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. memerintahkan pemuatan putusan mahkamah ituukaan uud dan uud bukti fotokopi pilkada berup, bukti fotokopi sebagian tulisan impian indonesia": capacity building nya, serta, dokumen kependudukan secara sana sini faktual ibukota dari aktivis wacana pemerintahan pusat antara lain tentang tata bangunan tata negara dalam tata aksara berbendera impian indonesia itu, salah satu kegiatan impian indonesia" yaitu persiapan dalam rencana uji formil perppu nomor tahun bukti foto bersama 'penggagas oce dan mantan wakil gubernur dki jakarta sandiaga uno, halaman parkiran gedung dpr ri, september dalam acara silaturrahmi dan perkenalkanpilkada, yang selengkapnyabahwa pemohon dalam permohonannya menerangkan selaku perseorangan warga negara indonesia yang tercatat sebagai penduduk sumbawa besar, kabupaten sumbawa, provinsi nusa tenggara barat. dalam kualifikasinya tersebut, pemohon menganggap hak konstitusionalnya untuk dicalonkan ataupun mencalonkan diri menjadi wakil gubernur dki jakarta periode menjadi dirugikan dengan berlakunya norma guo dengan alasan alasan yang pada pokoknya sebagai berikut (selengkapnya termuat pada bagian duduk perkara): bahwa pemohon dalam permohonannya menyatakan hak konstitusional pemohon sebagaimana dijamin dalam uud dan pilkada dirugikan dengan berlakunya ketentuan pilkada. bahwa pemohon sudah berusaha mengajukan diri kepada partai politik pengusung untuk maju sebagai calon wakil gubernur dki jakarta namun dalam kenyataannya permohonan pencalonan diri pemohon tersebut tidak diakomodir oleh partai politik pengusung. sehingga menurut pemohon, mekanisme sebagaimana tercantum dalam pilkada merugikan hak konstitusionalnya untuk maju dalam kontestasi pemilihan wakil gubernur khususnya pemilihan wakil gubernur dki jakarta untuk sisa masa periode bahwa pemohon dalam permohonan khususnya pada bagian kedudukan hukum menerangkan memiliki kedudukan hukum sebagaimana yang dijamin , dirugikan oleh berlakunya ketentuan pilkada. namun, dalam uraian permohonan yang berkaitan dengan kedudukan hukum, pemohon tidak menguraikan secara rinci dan jelas anggapan kerugian hak konstitusional pemohon yang dijamin dalam uud norma pilkada berlaku bagi setiap orang yang ingin menjadi calon wakil gubernur, calon wakil bupati, dan calon wakil walikota yang diusung oleh partai politik dan atau gabungan partai politik. artinya, hak seseorang untuk sama dalam pemerintahan, dalam hal ini menjadi calon wakil gubernur, calon wakil bupati, dan calon wakil walikota yang berasal dari partai politik dan atau gabungan partai politik, mekanismenya diserahkan kepada partai politik dan atau gabungan partai politik pengusung. pemohon dalam permohonannya menerangkan telah mengajukan diri sebagai calon wakil gubernur dki jakarta kepada partai politik pengusung namun pengajuan itu tidak diakomodir. dengan tidak diakomodirnya pengajuan pemohon tersebut oleh partai politik pengusung bukan merupakan bentuk kerugian konstitusional karena hak konstitusional pemohon yang dijamin dalam uud tidak berkorelasi dengan norma dalam pilkada yang merupakan ketentuan antisipatif jikalau terjadi kekosongan jabatan wakil kepala daerah sebagaimana ditentukan dalam pilkada, huruf uud dan huruf mk, serta huruf kehakiman: bahwa, dengan demikian, mahkamah berwenang mengadili permohonan oo. ii. kedudukan hukum (legal standing) pemohon. ketentuan perundang undangan materil: bahwa pilkada menyataahwa selain itu, pemohon pada bagian kedudukan hukum tidak menjelaskan hubungan sebab akibat antara anggapan kerugian hak konstitusional pemohon dengan berlakunya pilkada. hubungan sebab akibat yang diuraikan oleh pemohon lebih bersifat keluhan pribadi pemohon yang tidak diakomodir oleh partai politik pengusung. demikian pula dengan uraian spesifikasi kerugian, uraian pemohon tidak menjelaskan dengan detail dan spesifik perihal apa sesungguhnya yang menjadi kerugian konstitusionalnya melainkan justru menguraikan kompetensi calon wakil gubernur yang menurut pemohon tidak sesuai dengan bidang yang diperlukan dalam mengelola tata pemerintahan dki jakarta. adapun terdapat kompetensi, sebagaimana dijelaskan pemohon, kompetensi yang dimiliki calon hanya merupakan kompetensi umum. uraian demikian, menurut mahkamah bukan merupakan uraian untuk menjelaskan alasan kerugian hak konstitusional yang ditentukan dalam dan putusan putusan mahkamah perihal kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan pengujian undang undang, bahwa pemohon juga menerangkan kerugian hak konstitusionalnya dengan pilkada dalam hal ini pilkada. dalam batas penalaran yang wajar, hal itu tidak dapat dijadikan sebagai dasar untuk menerangkan kerugian hak konstitusional karena secara substansial mempertentangkan antar dalam pilkada. padahal, jamak dipahami, pertentangan norma yang dijadikan sebagai dasar dalam menjelaskan kerugian hak konstitusional adalah norma undang undang dengan uud berdasarkan seluruh uraian pertimbangan atas, menurut mahkamah,emohon dengan berlakunya pilkada. bahkan seandainya pun uraian pemohon dalam permohonannya dianggap sebagai uraian terhadap kerugian konstitusional,, disebabkan pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonawahiduddin adams menahan m.p. sitompul ttd. benny nurbaningsihuu. berhenti dari jabatan pada badan usahanmilik negara atau badan usaha milik daerah sejak ditetapkan sebagai calon. formilkesesuaian pemberlakuan ketentuan perundang undangan. perorangan dan ada hak konstitusional. bahwa pemohon adalah perorangan warga negara indonesia yang menjadi warga jakarta secara faktual dalam arti mengetahui secara langsung kekurangan dan kelebihan dari tentang teknis tanah, air, udara, serta bentuk umum kehidupan sosial ekonomi dan sosial budaya dki jakarta, dan sangat peduli semua itu baik secara ilmiah maupun sosial politik, dan memang berdomisili dki jakarta meskipun secara 'kontraktor atau menggunakan rumah sewa sejak awal januari selaku calon peserta seleksi mahasiswa baru universitas indonesia jakarta pusat waktu itu serta pengajar bimbingan belajar seantero jakarta waktu itu, juga tentunya pindah pindah dalam beberapa bagian dki jakarta raya beserta daerah daerah satelitnya dalam istilah jabodetabek itu dan terakhir mataraman, tepatnya kelurahan kebon manggis, kecamatan mataraman, kotamadya jakarta timur, sejak hingga januari yang lalu, pindah menempati rumah sendiri desa cikahuripan, kecamatan klapanunggal, kabupaten bogor, provinsi jawa barat, yang mana sejak tahun ber ktp dan pada alamat rumah sumbawa besar, kabupaten sumbawa, provinsi ntb, pindah dan mengganti sekeluarga ktp jakarta menjadi sekeluarga ktp sumbawa besar, dan selanjutnya cukup disiplin dalam tertib dokumen kependudukan negara yang berbentuk negara kesatuan, bukan bentuk serikat dari negara negara bagian, yaitu kesatuan dari daerah daerah mana dan juga ktp berlaku nasional, sehingga saat ini pun, sejak ber ktp alamat sumbawa besar itu pula pembuatan atau pendaftaran serta foto dan cetak dinas kependudukan catatan sipil dki jakarta, dan tentunya kini dilengkapi surat keterangan domisili dari kepala desa cikahuripan, kecamatan klapanunggal, kabupaten bogor, dan juga sick dari polsek klapanunggal, polres bogor, polda jawa barat (bukti sedangkan anak anak mamanya sejak sudah ber kk ktp jakarta lagi sehingga sudah biasa melaksanakan pilkada provinsi dki jakarta selaku pemilih sebagaimana mestinya, dan sebentar lagi insya allah sumbawa jakarta itu akan menjadi cukup rapi desa cikahuripan, kecamatan klapanunggal, kabupaten bogor, jawa barat, ataupun dki jakarta lagi yaitu dalam rencana saat ini berdomisili pula untuk sekaligus menjadi studio kerja rumah susun samawi pondok kelapa, jakarta timur, bahwa pemohon selaku alumni pernah menjadi tenaga edukatif tetap, yaitu dosen dan kepala laboratorium ukur tanah, jurusan studi teknik sipil, ftp, universitas jayabaya, jakarta, selama tahun dan sejak pencanangan reformasi hingga detik ini sangat aktif dalam wacana htn han, antara lain, ketika berdomisili sumbawa mataram selama tahun tersebut atas mulai mewacanakan keburukan kekeliruan ilmiah komunisme dan juga segala internasionalisme atau pengabaian nasionalisme rasionalitas, selain mewacanakan semangat perwujudan bentuk bentuk baik benar demokrasi dan juga otonomi daerah dalam nkri agustus dan ternyata dicalonkan bersama politisi lokal lainnya untuk menjadi wakil bupati sumbawa masa bakti (bukti p3) dalam pilkada kabupaten sumbawa tahun yang mana ternyata hanya berupa pemilihan bupati dengan menunda pemilihan wakil bupati, demikianlah, dan cukup jauh kemudian hari aktif intensif swakarsa melalui facebook dari kawasan mataraman raya berwarna tentang arah dan stabilitas pilkada provinsi dki jakarta untuk menjadi suatu bentuk yaitu seperti adanya hasil pilkada cukup seru itu hingga saat ini dengan asumsi beres berpesan persoalan banjir hujan ciliwung cs nya, bahwa, pemohon dewasa ini berkegiatan sehari hari dalam profesi wiraswasta kecil kecilan serta sangat aktif dalam masalah masalah sosial upaya solusinya dalam bentuk berwarna atau mewacanakan nya secara perorangan informal berbendera impian indonesia (bukti secara swakelola (melaksanakan sendiri karsa sendiri) sebagai misalnya pemerhati bentuk bentuk baik benar reformasi, pengembang teori the indonesian dream', aktivis wacana pemerintahan pusat dan sekaligus aktif dalam politik lokal, figur inovasi tata air dalam politik lokal arah pemerintahan daerah ibukota', dll, menghasilkan karya tulis berupa buku sederhana antara lain mengenal amandemen uud tidak sependapat dengan wacana ), damai demokrasi itu indah itulah demokrasi tanpa komunisme), sejarah hati dll, dan sejak banjir tahunan' dan diam diam melaksanakan pengamatan serta penelitian masalah tata air jakarta yang fenomenal musim demi musim dalam kedua musim sepanjang tahun, penghujan dan kemarau, dalam tahun demi tahun selama ini, penelitian informal perorangan namun cukup serius dan rasa rasanya bukannya tidak diketahui bentuk luarnya oleh teman teman dan dosen dosen jurusan studi teknik sipil fakultas teknik era kuliah dulu kala itu, dan belum terbuka isinya yaitu masalah masalah tradisi penghujan kemarau jakarta itu untuk tersusun selengkapnya wacana permasalahannya dari teori dan info data yang ada dan juga menyiapkan kiat kiat implementasinya, yaitu suatu inovasi tata air dalam persoalan persoalan, tradisi penghujan, genangan hujan jalan raya, banjir ciliwung atau banjir kiriman, banjir tanggul jebol (semangat mewaspadainya berilustrasi nomor manis cadas led zeppelin, when the level breaks ), dan banjir rob, tradisi kemarau, penyusutan air tanah, penurunan tanah, dan aroma sedikit tak sedap badan air, sedangkan keseluruhan persoalan dari bentuk kinerja manajemen pemerintahan daerah pemprov dki jakarta dewasa ini yang tampak perlu dibantu ataupun diperkuat lagi penanggulangannya adalah juga masalah masalah dalam htn han dan pelaksanaan oce, bahwa, entah kebetulan atau bagaimana, yang jelas ketemu lagi arsip surat terkait yaitu surat surat tertanggal oktober tanda terima pan.mk x dan tertanggal oktober tanda terima pan.mk x serta tertanggal desember tanda terima pan.mk xi1 pemohon sebenarnya pernah bermaksud melaksanakan ujiana tiada lain merupakan bentuk dasar u.u guo dalam pokok perkara, hak konstitusional yang dirugikan uu. bahwa, dalam kenyataan poin tersebut atas dan sebagaimana maksud huruf mk, dan sesuai uud serta pilkada, sesungguhnya pemohon mempunyai hak konstitusional untuk menjadi wakil gubernur dki jakarta sisa masa bakti smb) dan sudah berusaha mendekati parpol terkait melalui dprd provinsi dki jakarta sejak desember kelanjutan dari keinginan dan secara konkrit mengajukan surat lamaran kerja sejak akhir desember kepada dan untuk bisa membantu gubernur dki jakarta mengatasi persoalan menahun pemerintah provinsi dki jakarta yaitu banjir jakarta sekaligus mewujudkan jakarta bebas banjir melalui posisi ketua bidang terkait trupp tim gubernur untuk percepatan pembangunan) namun belum membuahkan hasil, kemudian ada pemilu dan kursi wakil gubernur dki jakarta kosong sejak agustus dan pada desember pun masih kosong, pemohon mulai bermaksud mewujudkan buku kecil sederhana(barang bukti dan sudah rampung agustus langsung memperkenalkannya kebon sirih dan medan merdeka selatan (kepada ketua dprd dan gubernur dki jakarta jua adanya, agustus dan juga senayan termasuk kepada mantan wagub jakarta pula september bukti dan veteran, dan lain sebagainya termasuk medan merdeka barat ini september melalui surat tertanggal september mengenai persiapan uji formil draf uu' tentang perubahan ke atas tentang kpk), juga kirim kirim kerabat sumbawa besar serta gubernur ntb mataram sebagai petinggi pks selaku parpol pengusung calon wakil gubernur dalam pemilihan wakil gubernur dki jakarta sisa masa bakti yang direncanakan terlaksana pada (selanjutnya disebut pilgub ibukota) yang mana memang kemudian batal atau tertunda, bahwa, terjadi hujan ekstrim serta banjir besar jakarta jabodetabek januari yang mana kemudian pada hari berikutnya setiap pagi bangun tidur malam jadinya hati deg degan dalam tanda tanya akankah hujan ekstrim atau banjir lagi mirip mirip lirik satu nomor cadas manis deep purple, one more rainy day , dan tampaklah pks, selaku partai pengusung, cukup realistis rasional kontekstual menyikapinya dalam berita media massa online berjudul presiden pks: kami ingin punya wagub yang bisa bantu anies tangani banjir news.detik.com, wib), dan pemohon mendorong lagi realisasi pilgub ibukota itu dengan cara menyampaikan kepada dprd kebon sirih buku sederhana pilgub ibukota persoalan solusi . sebanyak exemplary bagi setiap orang anggota dprd provinsi dki jakarta (bukti dan juga mengadakan pendekatan terhadap parpol terkait, pks gerindra, melalui kantor dpp masing masing untuk maksud tujuan silaturrahmi dan perkenalan, sesudah mencoba melalui fraksi terkait kebon sirih, guna memungkinkan berkesempatan presentasi tentang persoalan sebenarnya dki jakarta gerak roda pemerintahannya saat ini serta pemaparan kesanggupan inovasi penanggulangannya, namun akhirnya menyadari, upaya berdemokrasi substansial secara lebih dari kelaziman untuk memasuki demokrasi prosedural berdasarkan atau sebagai implementasi pilkada yang memang tampak elitis itu ternyata memang sangat sulit, cc. spesifisitas kerugian konstitusional aktual potensial. bahwa, pemohon bersama hak konstitusional yang dilengkapi segala semangat dan kesanggupan membawa solusi atau menutup kelemahan gubernur dki jakarta terutama dalam persoalan banjir jakarta tersebut atas merasa dirugikan oleh keberadaan atau berlakunya pilkada, mana pemohon tidak memperoleh peluang secukupnya untuk turut dicalonkan ataupun mencalonkan diri atau menjadi subyek penjaringan bakal calon untuk kemudian menjalani fit proper test, dan seterusnya, dalam pilgub ibukota itu, baik prosesi sebelum sejak akhir dan pilgub itu gagal, maupun sesudah hingga memasuki pekan ke februari ini, untuk memungkinkan pemohon bisa turut memimpin manajemen pemerintahan daerah atau arah kemajuan gerak roda pemerintahan provinsi dki jakarta dalam upaya penanggulangan persoalan persoalan tata air serta implementasi htn han dan oce, ketiganya dalam semangat baru dan suatu inovasi, yang mana selama ini memang tampak dalam keadaan lemah adanya: causal terbang kerugian konstitusional yang bermasalah. bahwa pilkada menyebabkan gabungan parpol pengusung secara langsung polos polesan teks uu, dalam arti tanpa penjaringan bakal calon seluas luasnya dengan mempertimbang kan pula potensi masyarakat selaku massa mengambang luar parpol, mencalonkan atau mengajukan kadernya sendiri sebagai calon wakil gubernur dki jakarta smb melalui gubernur kepada dprd provinsi dki jakarta, yang mana seperti biasa memang tampak jelas bahwa reputasi dan kompetensinya mumpuni adanya namun demikian seperti biasa pula seringkali itu merupakan kompetensi yang bentuk atau bidangnya berbeda dengan kebutuhan sebenarnya dki jakarta saat ini, dan lagi harusnya ditutupi ditanggulangi dengan kompetensi umum manajemen sdm akan tetapi seringkali, dalam arti sebaiknya juga oleh gubernur dki jakarta saat ini, jurus pamungkas itu pun tidak belum cukup baik pelaksanaannya, jika pilkada tidak ada atau jika permohonan uji materil ini dikabulkan. bahwa, berdasarkan uraian tersebut atas, terdapat kerugian hak konstitusional pemohon dengan berlakunydamai hari lubis, s.h., m.h., yang berdasarkan surat kuasa khusus, bertanggal april memberi kuasa kepada: artid martdwisaktyo, s.h., kn.: mohammad johnson hasibuan, s.h.: fairly noviansyah, s.h., agus susanto, s.h., dan moh. anchor ramayana, s.h., advokat yang tergabung pada tim advokasi aliansi anak bangsa, yang beralamat wisma buncit raya unit jalan warung buncit raya nomor kalibata, pancoranii pada tanggal april perihal permohonan pengujiprilmei tanpa dihadiri pemohon dan atau kuasa pemohon, namun mahkamah konstitusi menerima surat dari pemohon perihal pencabutan perkara nomor puu xviii bertanggal mei dan oleh panel hakim surat dimaksud telah dibacakan persidanganersebut tidak dapat diajukan kembali, bahwa selanjutnya berdasarkan ketentuan (1ii ditarik kembali,menahan m.p. sitompul, benny nurbaningsih, suhartono, dan saudi isramenahan m.p. sitompulsuhartono ttd.pet mujahidin nip telp: fax: digital signature email: office @mkri.id oepersatuan jaksa indonesia pji) diwakili oleh setia untung arimuliadi sebagai ketua, alamat jalan sultan hasanuddin dalam nomor kelurahan kramat pela, kecamatan kebayoran baru, jakarta selatan selanjutnya disebut sebagai . . pemohon nama olivia sembiring nik alamat taman palem lestari nomor cengkareng barat, cengkareng, jakarta barat selanjutnya disebut sebagai . pemohon ii: nama asep mulyana nik alamat jalan letjen. madhuri nomor setiaratu, cibeureum, kota tasikmalaya, jawa barat selanjutnya disebut sebagai . pemohon iii: nama reda mantovani nik alamat jalan kekar nomor menteng dalam, tebet, jakarta selatan selanjutnya disebut sebagai . pemohon iv: nama narendra ratna nik alamat jalan pedati timur dalam, nomor rawa bunga, jatinegara, jakarta timur selanjutnya disebut sebagai . pemohon dalam hal ini berdasarkan surat kuasa masing masing bertanggal januari memberi kuasa kepada dr. adnan hamid, s.h., m.h., m.m., hasbullah, s.h., m.h., rinto ari nano, s.h., m.h., raul indo cahaya, s.h., dan emi fatmawati, s.h., m.h., advokat dan advokat magang yang tergabung dalam tim penasehat hukum pji , berkantor h&p law office gedung casablanca officer tower, tower lantai unit kota casablanca, jalan catalana kavling kuninganertentangan dengan asas, pedoman, dan tujuan pji." bahwa mengenai upaya yang dilakukan untuk mencapai tujuan tersebut diatur lebih lanjut dalam anggaran rumah tangga persatuan jaksa indonesia bukti yang menyatakan: untuk mencapai tujuan pji: menyelenggarakan, memperjuangkan, dan meningkatkan kesejahteraan material dan spiritual para anggota, menampung dan menyalurkan aspirasi anggota sesuai dengan profesi jaksa: cc. membantu anggota dalam meniti jenjang karier berdasarkan kemampuan professional secara jujur dan konsekuen,: mengajukan usul dan saran kepada pemerintah baik diminta maupun tidak: menyelenggarakan pertemuan, ceramah, seminar, penerbitan, dan siaran, menjalin hubungan kerjasama dengan organisasi profesi hukum lain dalam dan luar negeri, seperti organisasi hakim, organisasi advokat penasihat hukum, organisasi notaris, dan lain lain: menjalankan kegiatan lain yang sah. bahwa berdasarkan pengertian, tujuan, dan upaya sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, maka pemohon memiliki hak untuk melindungi, membela, dan memperjuangkan kepentingan kejaksaan seluruh indonesia dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sebagai penegak hukum baik melalui jalur litigasi maupun non litigasi. bahwa pemohon sebagai satu satunya wadah organisasi profesi jaksa mengemban ihwal kepentingan tidak semata mata untuk melindungi hak konstitusionalnya saja, melainkan juga berfungsiatau setidaknya berpotensi dirugikanbahwa jabatan notaris buktimaka jaksa seluruh indonesia telah atau setidaknya berpotensi untuk dipersulit atau dihalangi dalam melakukan tugas dan kewenangannya sebagai penuntut umum dalam membela hak hak korban kejahatan atas tindak pidana yang diduga dilakukan, dimana hal ini sendiri telah menggambarkan suatu kerugian konstitusional yang dijamin uud adapun mengenai fakta hukum perihal ini akan dijelaskan secara komprehensif pada bagian pokok permohonan. bahwa perlu kami sampaikan pula, bilamana perwakilan perwakilan pji sesungguhnya telah diterima sebagai pihak terkait dalam putusan mahkamah konstitusi nomor: puu xiii bukti yang mengujurap ) bukti : dalam duduk perkara yaitu: menimbang bahwa daladalam pertimbangan hukum pada pokok permohonan yaitu:. bahwa sebagai perbandingan, permohonan pengujian undang undang oleh organisasi profesi berbadan hukum juga telah diterima oleh mahkamah konstitusi melalui putusan mahkamah konstitusi nomor: puu i bukti pada perkara tersebut, beberapa organisasi yang bergerak bidang radio dan televisi maupun organisasi wartawan telah mengajukan permohonan pengujian undang undang nomor tahun tentang penyiaran, yang terdiri dari: ikatan jugalis televisi indonesia inti):: dan komunitas televisi indonesia komteve). adapun majelis hakim konstitusi dalam putusan mahkamah konstitusi nomor: puu i bukti menyatakan: dalam pertimbangan hukum pada poin kedudukan hukum legal standing) menyatakan:emohon yaitu sebagai pihak yang memiliki kedudukan hukum! legal standing untuk mengajukan permohonan guo. ia. perorangan wni berprofesi sebagai jaksa) bahwaperorangan warga negara indonesia. bahwa pemohon lainnya, yakni: pemohon ialah olivia sembiring, s.h., m.h: pemohon iii ialah dr. asep mulyana, s.h. hupemohon ialah dr. reda mantovanidan pemohon ialah narendra ratna. bahwa berdasarkan putusan mahkamah konstitusi nomor: puu bukti dan putusan mahkamah konstitusi nomor: puu v bukti sifat kerugian konstitusional pemohon dapat terbagi menjadi (dua): kerugian konstitusional yang bersifat spesifik (khusus) dan aktual: atau kerugian konstitusional yang bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi: bahwa atas berlakunya jabatan notaris bukti sepanjang frasa kalimat dengan persetujuan majelis kehormatan notaris : pemohon telah mengalami kerugian konstitusional secara spesifik (khusus) dan aktual, dan pemohon iii, iv, dan setidaknya telah berpotensi mengalami kerugian konstitusional yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan terjadi. sifat kerugian pemohon identitas pemohon tan konstitusional olivia sembiring, s.h., m.h., kerugian pemohon perorangan warga negara konstitusional bersifat indonesia sebagai jaksa spesifik (khusus) kejaksaan agung dan aktual (nyata). dr. asep mulyana, s.h. tensi berpotensi pemohon hum., perorangan warga mengalami kerugian negara indonesia sebagai jaksa kan konstitusional kejaksaan agung dr. reda mantovani, s.h., tensi berpotensi pemohon l.m., perorangan warga negara mengalami kerugian indonesia sebagai jaksa konstitusional kejaksaan agung narendra ratna, s.h., ll.m., tensi berpotensi pemohon perorangan warga negara mengalami kerugian indonesia sebagai jaksa konstitusional kejaksaan agung bahwa kerugian konstitusional yang bersifat aktual (nyata) juga telah terjadi dan dialami langsung oleh pemohon serta para saksi yang akan dihadirkan dalam persidangaadapun konstitusional yang aktual (nyata) ini terjadi ketika surat permohonan pemanggilan notaris yang dikirimkan baik oleh penyidik dalam proses prapenuntutan sebagaimana dimaksud huruf kurap bukti maupun jaksa penuntut umum yang menangani perkara pidana kepada majelis kehormatan notaris secara serta merta ditolak tanpa pertimbangan yang wajar sehingga sangat menghambat dan menghalangi proses penegakan hukum yang adil. adapun uraian fakta hukum perihal kerugian secara aktual nyata serta hubungan kausal (causal terbang) antaraengan kerugian konstitusional para pemohon akan dijelaskan secara komprehensif pada bagian pokok permohonanyang pada pokoknya menegaskan bahwa penuntut umum memiliki kewenangan atas proses prapenuntutan yang dilakukan oleh penyidik dalam rangka penyempurnaan proses penyidikan, sehingga penanganan perkara yang dilakukan penyidik dalam tahapan prapenuntutan secara hukum melekat pada kewenangan penuntut umum. bahwa berdasarkan seluruh uraian mengenai kedudukan hukum legal standing) dan kepentingan para pemohon atas, para pemohon baik sebagai badan hukum publik privat maupun perseorangan telah: memiliki kedudukan sebagai pemohon, memiliki hak dan atau kewenangan konstitusional, mengalami kerugian konstitusional yang nyata (aktual) atau setidaknya bersifat potensial, adanya hubungan sebab akibat (causal terbang) antara kerugian konstitusional tersebutara pemohon sebagai pihak yang memiliki kedudukan hukum! legal standing untuk mengajukan permohonan guo. ii. alasan permohonan tidak nobis idem bahwa ruang lingkup yang diuji adalah frasa kalimat dengan persetujuan majelis kehormatan notaris pada jabatan notaris bukti sebagaimana dalam tabel berikut ini: ketentuan rumusan untuk kepentingan proses peradilan, penyidik, jabatan penuntut umum, atau hakim dengan notaris.ada prinsipnya, uud bukti sebagai argumentasi konstitusional (batu uji) yang digunakan terhadap objek uji adalah sebagaimana dalam tabel berikut ini: basuki materi negara indonesia adalah negara hukum. mudi segala warga negara bersamaan uuduudngecualian sebagaimana dimaksudjabatan notaris sebelumnya pernah (dua) kali dimohonkan pengujian mahkamah konstitusi, yaitu melalui: putusan mahkamah konstitusi nomor: puu xii bukti dan putusan mahkamah konstitusi nomor: puu xvii bukti bahwa permohonan guo memiliki: kedudukan hukum (legal standing) pemohon dan dasar penguji konstitusionalitas sebagai alasan permohonan yang berbeda, sehingga secara hukum permohonan guo tidak nobis idem. bahwa terhadap putusan mahkamah konstitusi nomor: puu xi1tiga) yaitu:. bertentangan dengan uud bahwa hal serupa juga dijelaskan dalam pertimbangan hukum angka dan angka dipengujian (batu uji) dilakukan terhadap dan dan uud yang hanya menekankan alasannya pada kewajiban setiap warga negara untuk menjunjung hukum dan pemerintahan dengan tidak ada kembalinya dkesempatan yang sama dalam pemerintahan, sebagaimana dalam pertimbangan hukum angka dan angka yang mekedudukan hukum (legal standing) pemohon dalam perkara ini adalah seorang advokat yangalam perkara ini majelis hakim konstitusi tidak menerima kedudukan hukum (legal standing) pemohon dalam pertimbangan hukum angka yang menyatakan: menimbang.bahwa dikarenakan majelis hakim konstitusi tidak menerima kedudukan hukum (legal standing) pemohon, mahkamah tidak mempertimbangkan lebih lanjut mengenai pokok permohonan,ii bukti bahwa terhadap putusan mahkamah konstitusi nomor: puu xviiempat) yaitu: kekuasaan kehakiman, dan hurufkewenangan mahkamah konstitusi bahwa ketentuan hukum mengatur kewenangan mahkamah konstitusi untuk menguji dan memutus permohonan guo sebagaimana termaktub dalam ketentuan sebagai berikut: ) buktidan hurufarangan peninjauan kembali terhadap praperadilan.: ...dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, ., menyatakan dari nomor tahun tentang perubahan undang undang nomor tahun bertentangan dengan uud . bahwa pengujian (batu uji) dilakukan terhadap dan uud yang menekankan alasannya pada hak setiap warga negara atas perlindungan diri pribadi dan rasa aman, perlakuan yang sama dihadapan hukum dan pemerintahan, serta jaminan perlindungan dan kepastian hukum yang adil hadapan hukum sebagaimana dalam uraian kedudukan hukum (legal standing) angka dan yang menyatakan::cc. bahwa terhadap pengujian ini, majelis hakim konstitusi dalam pertimbangan hukum pada pokoknya menyatakan bahwa permohonan kabur (obscura) dan tidak beralasan menurut hukum sebagaimana pada pertimbangan hukum angka dan yang menyatakan: . dengan demikian,: : bahwa kedudukan hukum (legal standing) pemohon dalam perkara ini merupakan korban tindak pidana yang dirugikansecara tidak menurut tata cara dan tata aturan sesuai undang undang, sehingga kedudukan pemohonvii bukti bahwa perbedaan tersebut atas dapat diringkas sebagaimana tabel berikut: putusan putusan puu puu permohonan x11 xvii kekuasaan jabatan dan kehakiman, notaris jabatan notaris dan huruf dan jabatan notaris dan dan dan dan uud uud uud legal advokat korban tindak dan jaksa standing pidana penuntut umum pemohon menyatakan menyatakan menyatakan sepanjang dan sepanjang frasa dengan jabatan frasa dengan permohonan persetujuan notaris persetujuan majelis bertentangan majelis kehormatan dengan uud kehormatan notaris , dan tidak notaris dan mempunyai bertentangan jabatan kekuatan hukum dengan uud notaris mengikat. dan tidak bertentangan mempunyai dengan uud kekuatan hukum dan tidak mengikat. mempunyai kekuatan hukum mengikat. pemohon tidak pemohon tidak memiliki memahami kedudukan norma hukum (legal jabatan standing), notaris secara sehingga pokok utuh, karena permohonan tidak tidak mempertimban dipertimbangkan akan pertimbangan keberadaan hukum dan guo. bahwa melalui majelis kehormatan notaris tidak lagi dapat menghalangi penegakan hukum. permohonan permohonan amar putusan tidak dapat ditolak. diterima. bahwa ketentuan pemberlakuan terhadap nobis idem ini terdapat putusan mahkamah konstitusi yaitu: putusan mahkamah konstitusi nomor: puu xi bukti pada pertimbangan hukum angka menyatakan::vi. putusan mahkamah konstitusi nomor: puu xiv bukti pada pertimbangan hukum angka menyatakan: bahwa dasar pengujian yang digunakan permohonan nomor::nobis idem sehingga selanjutnya mahkamah memeriksa pokok permohonan guo. bahwa berdasarkan argumen atas, maka telah sangat jelas substansi permohonan guo memiliki perbedaan batu uji dan syarat syarat konstitusionalitas, sehingga permohonan guo tidak nobis idem dengan putusan mahkamah konstitusi nomor: puu xii bukti maupun putusan mahkamah konstitusi nomor: puu xvii bukti yang pernah mengajukan yang sama. bahwa hal hal yang mengenai: kewenangan mahkamah konstitusi: kedudukan hukum legal standing) dan kepentingan para pemohon: serta alasan mengenai permohonan tidak nobis idem sebagaimana diuraikan atas adalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pokok permohonan bawah ini. iv.pokok permohonan bahwa uud menyatakan: negara indonesia adalah negara hukum. bahwagka kejaksaan dan angka huruf (a) dan (b) dan kurap, pada pokoknya menyatakbahwa angka kejaksaan dan angka kurap, pada pokoknya menyatakan:bahwa kejaksakejaksaan menyatakan: kekuasaan negara sebagaimana dimaksud pada dilaksanakan secara merdeka. bahwa huruf kurap menyatakan: penuntut umum mempunyai wewenang: melakukan penuntutan. bahwa angka jabatan notaris menyatakahwa huruf jabatan notaris menyatakan:ahjjanji jabatan, kecuali undang undang menentukan lain. bahwa jabatan notaris mengaturmenyatakan:melalui frasa kalimat dengan persetujuan majelis kehormatan notaris pada jabatan notaris maka majelis kehormatan notaris. bahwa berikut ini merupakan uraian secara terperinci mengenai pokok permohonan guo: iv.a. tentang frasa kalimat dengan persetujuan majelis kehormatan notaris pada jabatan notaris telah menghalangi proses penegakan hukum bahwa kerugian konstitusional beserta akibatnya akan diuraikan berdasarkan fakta hukum dalam penanganan perkara dugaan tindak pidana pemberian keterangan palsu dalam akta autentik sebagaimana dimaksud dan kuhp juncto kuhp yang dialami secara aktual (nyata) dan langsung oleh pemohon ii. bahwa pemohon sebagai jaksa perseorangan yang bekerja sebagai jaksa pada kejaksaan agung yang memiliki tugassebagai jaksa peneliti. bahwa perkara ini diawali dengan diterimanya laporan oleh penyidik bareskrim mabes polri dari seseorang yang bernama tan siap gie (pelapor) dengan membuat laporan polisi nomor: lp iv bareskrim tanggal april bukti yang pada pokoknya melaporkan yohanes marinus lune, dkk (turut serta) telah melakukan perbuatan memberikan keterangan palsu dalam akta autentik sebagaimana dimaksud dalam dan kuhp juncto kuhp terkait akta perubahan nomor tanggal juni yang dibuat dihadapan notaris atas nama patricia tirta isolasi ginting, s.h. bahwa laporan ini dilakukan atas dasar dugaan tan siap gie (pelapor) yang memandang bahwa perbuatan terlahir merupakan perbuatan pemalsuan dikarenakan tidak menyebutkan terkait adanya putusan pengadilan negeri bandung nomor: pat. pn. bdg tanggal april juncto putusan pengadilan tinggi jawa barat nomor: pdt pt. bdg tanggal september yang menyebutkan bahwa pemecatan terhadap tan siap gie tidak sah dan tan siap gie tetap sebagai ketua dewan pembina yayasan kawaluyaan. bahwa penyidik bareskrim mabes polri melakukan penyidikan terhadap laporan tersebut dengan mengeluarkan surat perintah penyidikan nomor: sp. dik v res. dit. tipideksus tanggal mei bukti dan telah mengirimkan surat perintah dimulainya penyidikan spp) nomor: v res. dit. tipideksus tanggal sebagai pembentukan peraturan perundang undangan") buktiguo, para pemohon mengajukan pengujian jabatan notaris bukti sebagaimana berikut: jabatan notaris,adapun pengujian jabatan notaris bukti sepanjang frasa kalimat dengan persetujuan majelis kehormatan notaris diajukan terhadap: uud menyatakan: negara indonesia adalahmei bukti kepada jaksa agung muda tindak pidana umum. bahwa setelah menerima spp tersebut,nerbitkanbahwa penyidik bareskrim mabes polri telah mengumpulkan alat bukti untuk membuat terang suatu perkara antara lain dengan memeriksa saksi saksi dalam perkara tersebut. berdasarkan hasil pengembangan penyidikan, diketahui bahwa soesilo garden diduga ikut terlibat dalam tindak pidana guo, sehingga dibuatkan berkas perkara tersendiri atau terpisah (splitting) dari yohanes marinus lune. bahwa kemudian: v res. dit. tipideksus tanggal mei bukti yang beralamat kertasari mall c2 bandung sebagai saksi. bahwa terhadap surat nomor: v res. dit. tipideksus tanggal mei bukti tersebut, majelis kehormatan notaris wilayah provinsi jawa barat telah memberikan jawaban terhadap permohonan tersebut denganbukti yang pada pokoknya berisi: belum ada petunjuk yang cukup dan objektif bahwa dalam pembuatan akta perubahan nomor tanggal juni notaris tersebut telah tidak seksama sehingga menjadi sebab atau salah satu sebab yang sahbahwa berdasarkan jawaban atas surat atas, pada hakikatnya majelis kehormatan notaris wilayah jawa barat belum dapat menyetujui surat permohonan pemeriksaan notaris nomor: v res. dit. tipideksus tanggal mei bukti atas nama patricia isolasi ginting, s.h. tersebut. bahwa apabila yang mulia majelis hakim konstitusi mencermati jawaban dari majelis kehormatan notaris wilayah provinsi jawa barat sebagaimana diuraikan atas, yang mulia majelis hakim konstitusi akan melihat bagaimana majelis kehormatan notaris wilayah provinsi jawa barat telah membuat kesimpulan atas sebuah tindak pidana, dimana melalui jawaban tersebut majelis kehormatan notaris. padahal, perkara ini sama sekali belum diperiksa dalam proses persidangan yang terbuka untuk umum dalam rangka mengungkapkan kebenaran materiil. bahwa akta autentik pada hakikatnya memuat kebenaran formil sesuai dengan apa yang diberitahukan para pihak kepada notaris. sedangkan peradilan pidana bertujuan untuk mencari kebenaran materiil, sehingga kehadiran notaris sebagai saksi untuk memberikan keterangan demi terangnya perkara merupakan sesuatu yang sangat esensial bagi pembuktian. bahwa penyidik bareskrim mabes polri selanjutnya mengirimkan berkas perkara nomor: bp x res. dittipideksus tanggal oktober atas nama tersangka soesilo garden jaksa agung r.i cg. jaksa agung muda tindak pidana umum yang dalam berkas perkara tersebut telah dilampirkan surat nomor: um.mnw jawa barat tanggal mei bukti atas. bahwa pemohon sebagai salah satu jaksa peneliti sebagaimana yang tercantum dalam surat perintah bukti melakukan penelitian terhadap berkas perkara dan menemukan adanya keterangan saksi saksi yang menyatakan antara lain: notaris patricia tirta isolasi ginting, s.h yang membuat risalah rapat yayasan kawaluyaan, setelah putusan pengadilan saksi menemui notaris patricia tirta isolasi ginting, s.h memberitahukan berdasarkan saksi tetap menjadi ketua dewan pembina yayasan kawaluyaan. bahwa selanjutnya pemohon sebagai salah satu jaksa peneliti melaluimberikan petunjuk surat melaluuncto kuhp untuk dilengkapi kepada direktur tindak pidana umum bareskrim polri yang pada pokoknya antara lain meminta agar notaris atas nama patricia isolasi ginting, s.h. agar diperiksa keterangannya sebagai saksi bukti bahwa huruf kurap buktibuktibuktiberdasarkan ketiga atas, terlihat bagaimana kewenangan sekaligus kepentingan jaksa penuntut umum sebagai penegak hukum terhadap suatu perkara telah ada ketika dilakukannya proses prapenuntutan yang disebabkan ada kekurangan pada tahapan penyidikan. sehingga walaupun kegiatan surat menyurat terkait pemanggilan notaris dilakukan oleh penyidik kepolisian dengan majelis kehormatan notaris, proses ini sudah termasuk dalam tahap prapenuntutan demi menyempurnakan penyidikan, dimana hal ini secara hukum telah menjadi bagian dari kewenangan pemohon sebagai penuntut umum sebagaimana dimaksud huruf kurap bukti hal ini secara jelas menggambarkan adanya hubungan kausal (causal terbang) antara terhambatnya suatu perkara pada tahapan penyidikan dengan kepentingan jaksa yang menangani perkara tersebut, yakni pemohon ii. bahwa hingga saat ini, notaris atas nama patricia isolasi ginting, s.h. belum juga dapat diperiksa keterangannya sebagai saksi untuk melengkapi berkas perkara. bahwao. kuhp telah habis surat bukti yang menggambarkan bahwa perkara ini menjadi berlarut larut. adapun hal ini telah menggambarkan bagaimana proses penegakan hukum menjadi terhambat dan merugikan atau setidaknya berpotensi merugikan kepentingan jaksa serta publik secara umum. bahwa terhadap respon jawaban majelis kehormatan notaris yang intinya merupakan penolakan pemanggilan notaris sebagaimana diuraikan atas, baik penyidik maupun pemohon tidak dapat melakukan upaya hukum apa pun, sehingga baik pemohon maupun masyarakat keseluruhan secara umum telah sangat dirugikan hak konstitusionalnya untuk mendapatkan perlindungan dan kepastian hukum yang adil sebagaimana diatur dan dijamin oleh uud buktijabatan notaris tersebut,hal ini tidak dapat dipungkiri, mengingat rumusan tersebut secara langsung telah mempersulit dan menghambat proses penegakan hukum dalam sistem peradilan pidana sebagaimana telah dialami secara nyata dan langsung oleh pemohon pada uraian atas. bahwa pula, maka hal tersebut sama dengan menjadikan notaris sebagai suatu subjek khusus yang kedudukannya menjadi superior dalam hukum. keharusan atas persetujuan majelis kehormatan notaris tersebut telah bertentangan dengan prinsip independensi dalam proses peradilan (judiciary independen), kewajiban seorang notaris sebagai warga negara yang memiliki kedudukan sama hadapan hukum (equality before the law), dan prinsip kedudukan yang sama hadapan pemerintahan (equal protection) sebagaimana yang dijamin oleh uud iv.b. tentangs, serta asas peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan iv.b. bertentangan dengan asas equality before the law dan kepastian hukum bahwelah menimbulkan kerugian konstitusional para pemohon untuk mendapatkan persamaan kedudukan dalam hukum (equality before the law) bagi setiap warga negara indonesia, yang pada perkara ini tidak terkecuali dengan notaris, sebagaimana diatur uud buktiurutpemanggilan notariscc.perlunya pemanggilan dan kehadiran notaris dalam pemeriksaan perkara pidana menjadi sangat penting,,ataupun undang undang lainnysengaja memakai surat palsu,, menyuruh memasukkan keterangan palsu dalam suatu akta authentic: melakukan penyertaan dalam tindak pidana: membantu melakukan kejahatan dalam ketentuan sebelumnya kuhp), bahwa keterlibatan notaris dalam tindak pidana sebagai pihak yang melakukan penyertaan dalam tindak pidana (deelneming) atau sebagai pihak yang membantu melakukan kejahatan kuhp), sangat dimungkinkan terjadi. oleh karenanya, notaris yang tidak memiliki itikad baik atau didasari dengan niat jahat dapat menggunakan kewenangannya dalam menerbitkan akta autentik sebagai tameng pelindung dari kejahatan yang dilakukan. bahwa kewenangan majelis kehormatan notaris tersebut juga berpotensi dijadikan pelaku kejahatan yang berprofesi sebagai notaris untuk secara sengaja melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum, dan menggunakan majelis kehormatan notaris untuk menghindari kewajiban pertanggungjawaban hukum atas perbuatannya itu. hal ini juga tidak menutup kemungkinan pelaku pelaku kejahatan dengan modus menggunakan akta autentik yang dibuat oleh notaris berlindung dibalik tersebut, dengan harapan notaris sebagai gate keeper tidak dapat diperiksa oleh penegak hukum sehingga tidak terungkap pelakunya. bahwa perlu dibedakan antara fungsi notaris pada umumnya dengan notaris sebagai gate keeper. secara umum, notaris sendiri memang tidak memiliki kewajiban untuk mengetahui kebenaran materiil dari isi akta yang dibuatnya. namun, sebagai gate keeper, notaris tetap harus memiliki pengetahuan akan kebenaran materiil dari akta yang dibuatnya. sebagai pembanding, hal ini juga ditemukan perihal kewajiban bank untuk menjaga rahasia nasabah, namun sebagai gate keeper yang berkaitan erat dengan penegakan hukum, bank tetap wajib melaksanakan prinsip know your customer kwc) atau prinsip mengenal nasabah pmn), khususnya dalam memberantas tindak pidana pencucian uangipu bukti yang menyatakan:adapun penjelasan tipu menyatakan: yang dimaksud dengan kerahasiaan antara lain rahasia bank, rahasia non bank, dan sebagainya. bahwa melalui ketentuan tipu atas terlihat bagaimana proses penegakan hukum tidak dapat diganggu gugat, sekalipun harus mengecualikan sifat kerahasiaan, dalam konteks ini adalah perlindungan kerahasiaan bank yang secara prinsipil pada hakikatnya tidak jauh berbeda dengan perlindungan kerahasiaan isi akta authentic sebagaimana dimaksud dalam huruf jabatan notaris. bahwa keharusan persetujuan mahkamah kehormatan notaris juga bertentangan dengan prinsip independensi dalam proses peradilan (judiciary independen). bahwa sebagai pembanding komparasi terhadap konsepsi lembaga majelis kehormatan notaris dalam sistem peradilan pidana indonesia, beberapa advokat pernah meminta kepada mahkamah konstitusi agaradvokat ) bukti agaruntuk dinyatakan inkonstitusional sepanjang tidak dimaknai:" bahwa terhadap permohonan uji materiil terebut, mahkamah konstitusi dalam putusannya nomor: puu xvi memberikan putusan menolak permohonan para pemohon untuk seluruhnya bukti bahwa putusan mahkamah konstitusi atas menjadikan parameter sistem peradilan pidana indonesia jika keberadaan majelis dewan kehormatan dalam suatu organisasi tidaklah dapat menghalangi proses penegakan hukum dalam menjaga kedaulatan supremasi hukum. bahwa berdasarkan ketentuan kura, tidak terkecuali notaris. adapun kurap menyatakan: hakim,bahwa penjelasan kurap menyatakan:bahwa menjadi saksi dalam suatu perkara pidana merupakan kewajiban hukum yang tidak boleh ditegaskan oleh siapapun atau lembaga manapun. hal ini juga berlaku bagi notaris sebagai pejabat umum sesuai dengan ketentuan jabatan notaris bukti yang menyatakangenap ketentuan hukum sebagaimana diuraikan atas, maka sudah jelas dan beralasan hukum apabila majelis hakim berwenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan guo dikarenakan secara hukum mahkamah konstitusi memiliki kewenangan untuk memeriksa dan melaksanakan pengujian atas jabatan notaris bukti sepanjang frasa kalimat dengan persetujuan majelis kehormatan notaris terhadap dan uud bukti ii. kedudukan hukum (legal standing) dan kepentingan para pemohon bahwa berdasarkan ketentuan bukti diketahui bahwa pihak pihak yang dapat mengajukan permohonan pengujian ketentuan undang undang adalahcc. badan hukum publik atau privat: atau lembaga negara. bahwa kemudian tentang kedudukan hukum pemohonpemohon dalam pengujian terhadap uud adalah:. bahwa oleh karena hal hal tersebut atas, makkehormatan notaris , tetapi cukup dengan diberitahukan kepada organisasi notaris atau majelis kehormatan sebagaimana diatur dalam ketentuan dan uud bukti adapun uud menyatakan: negara indonesia adalah negara hukumv.b. bertentangan dengan asas dominus itis bahwa penuntut umum secara etimologis berasal dari kata prosecution yang berasal dari bahasa latin prosecutor, yang terdiri dari kata pro (sebelum) dan segi (mengikuti). mengacu dari pemaknaan ini, maka jika dikatakan dengan peran kejaksaan dalam suatu sistem peradilan pidana (criminal justice system), kejaksaan seharusnya dipandang sebagai dominus itis (procuruer die procesvoering vastselat),bahwa prinsip dominus itis ini merupakan hal yang universal sebagaimana terdapat dalam pedoman pbb tentang peranan jaksa bukti yang menyatakan: para jaksa hendaknya melaksanakan peran aktif dalam prosese . bahwa asas dominus itis adalah prinsip yang menetapkan tidak ada badan lain yang berhak melakukan penuntutan selain penuntut umum yang bersifat absolut dan monopoli. penuntut umum menjadi satu satunya lembaga yang memiliki dan memonopoli penuntutan dan penyelesaian perkara pidana. bahkan, dalam berbagai jurisdiksi, kewenangan diskresi penuntut umum yaitu jaksa membuatnya menjadi seolah olah setengah hakim (semi judge) atau seorang hakim semu (gusi judicial officer) yang boleh mencabut dakwaan atau menghentikan proses perkara dengan atau tanpa syarat r.m. rachman dan andi hamzah, jaksa berbagai negara: peranan dan kedudukannya, hlm. bukti sisi lain dalam menangani perkara memiliki kewenangan penuh dan independen yang tidak boleh intervensi. bahwa frasa kalimat dengan persetujuan majelis kehormatan notaris pada jabatan notaris bukti telah bertentangan dengan prinsip kemerdekaan peradilan (judiciary independence), yang terdapat dalam united nations guideline the role prosecutors selanjutnya disebut sebagai pedoman pbb tentang peranan jaksa ) sebagaimana diadopsi dalam kongres pencegahan kejahatan havana tahun bukti yang menyatakan: negara harus memastikan bahwa jaksa dapat melakukan fungsi professional mereka tanpa intimidasi, atau pertanggungjawaban lainnya secara tidak adil . bahwa pedoman pbb tentang peranan jaksa bukti juga telah diadopsijaksaan ) bukti sebagaimana dinyatakan dalam penjelasan kejaksaan:bahwa dalam konteks negara indonesia, penuntut umum berdasarkan angka huruf kurap didefinisikan sebagai:adapun jaksa berdasarkan kejaksaan bukti adalah:bahwa kewenangan majelis kehormatan notaris yang sedemikian sentral dalam sistem peradilan pidana seolah menjadikannya sebagai lembaga yang memiliki peran sebagai dominus itis yang dapat menentukan lanjut tidaknya suatu perkara dan memiliki kewenangan untuk mengendalikan suatu perkara. hal ini mengingat bahwa alat bukti (keterangan notaris) yang dimiliki oleh jaksa maupun penegak hukum lainnya untuk dapat diajukan pengadilan menjadi dikontrol oleh majelis kehormatan notaris. bahwa secara teoritis, demi kesempurnaan tugas penuntutan perkara, maka sesungguhnya jaksa perlu sekali mengetahui sejelas jelasnya semua pekerjaan yang dilakukan bidang penyidikan, mulai dari permulaan perkara itu diungkap sampai selesainya tugas penyidikan djoko prabowo, penyidik, penuntut umum, hakim, dalam proses hukum acara pidana, hlm. bukti bahkan, seharusnya jaksa dilibatkan dalam proses penyidikan (dan penyelidikan) agar penanganan perkara lebih efektif rudi satrio, peranan jaksa dalam pelaksanaan peradilan pidana indonesia , jurnal hukum dan pembangunan, hlm. bukti sesuai dengan ketentuan kejaksaan, yang menyebutkan bahwa kejaksaan adalah satu dan tidak terpisahkan (een ondeelbar), dengnjelasan kejaksaan:bahwa berdasarkan pedoman atas peranan jaksa yang adopsi berdasarkan pada tanggal agustus sampai dengan september bukti telah diatur bahwa sebagai lembaga yang harus bersifat imperial sebagai perwakilan yang mewakili kepentingan publik dalam sistem peradilan pidana, jaksa harus secara aktif berperan dalam melakukan tugasnya dalam penegakan hukum secara adil (fair), konsisten, menghormati serta melindungi hak asasi manusia, dan menjamin berjalannya due process law secara baik dan tepat dalam suatu sistem peradilan pidana. bahwa sebagaimana pula diatur dalam status dan peranan jaksa the status and the role prosecutors) yang diatur oleh unodc serta asosiasi kejaksaan internasional international association prosecutors) pada tahun dengan tegas mengatur bahwa: prinsip independen dan imparsialitas yang dimiliki oleh kejaksaan dalam melaksanakan kewenangannya berdasarkan bukti yang ada dan hukum yang berlaku, pada hakikatnya tidak boleh diintervensi oleh kekuasaan manapun dan prinsip kebebasan ini harus dijamin secara sungguh sungguh oleh pemerintah. bahwa tentang independensi kejaksaan sebagai salah satu lembaga negara pada dasarnya telah diakui oleh putusan mahkamah konstitusi nomor: puu xv bukti yang merujuk pada kejaksaanadapun pada halaman putusan mahkamah konstitusi nomor: puu xv menyatakan:bahwa norma norma tersebut jelas tidak akan dapat dipenuhi, sepanjangpada jabatan notaris bukti masih berlaku. hal tersebut mengingat jaksa akan terus atau setidaknya berpotensi mengalami kendala kendala teknis yang mengakibatkan tidak berjalannya sistem peradilan pidana secara layak. hal mana telah dialami oleh para pemohon yang telah berujung pada terhambatnya penegakan hukum. iv.b. bertentangan dengan asas equality arms dan check and balance asas equality arms berasal dari keadaan yang tidak seimbang antar para pihak, baik dalam prosedur maupun persamaan kedudukan dalam hukum. asas ini mengamanatkan persamaan para pihak dalam proses peradilan, dimana litigasi akan ditata sedemikian rupa sehingga akan menjamin bahwa tidak satu pihak pun yang dapat menikmati keuntungan keunggulan yang tidak sewajarnya dalam proses yang berlangsung. bahwa dalam jabatan notaris bukti terdap. berdasarkan tersebut, yang menjadi sasaran subyek dari majelis kehormatan notaris adalah penyidik, penuntut umum, dan hakim. namun, bagaimana dengan prosedur yang harus dilalui oleh penasihat hukum atau terdakwa untuk kepentingan proses peradilan dalam mengambil fotokopi minuta akta atau memanggil notasi untuk hadir dalam pemeriksaan? ketentuan ini sama sekali tidak mengaturnya. bahwa dari ketentuan atas, dalam memanggil notaris dalam persidangan demi kepentingan terdakwa dan atau penasihat hukumnya tidak perlu melalui proses yang berbelit belit dan menyulitkan seperti proses yang dilakukan oleh penegak hukum (penyidik, penuntut umum, dan hakim). dalam kerangka kegiatan pro justicia yang dilakukan oleh penegak hukum sebagai perwakilan negara dalam suatu perkara pidana, ternyata dapat dikesampingkan oleh suatu lembaga yang bukan penegak hukum, seperti majelis kehormatan notaris. namun, kejanggalan semakin sempurna ketika hal sedemikian tidak berlaku untuk kepentingan terdakwa dan atau penasihat hukumnya. bahwa perbedaan perlakuan antara penegak hukum dengan terdakwa dan atau penasihat hukumnya adalah sebuah bentuk perlakuan yang tidak sama dihadapan hukum dan bersifat diskriminatif, dimana hal ini tentunya sangaahwa ketentuan yang menjadi objek uji permohonan guo tidak hanya bertentangan dengan dan uud yang menjamin adanya persamaan hak yang sama hadapan hukum tanpa adanya diskriminatif, melainkan juga telah bertentangan dengan uud yang menjamin bahwa indonesia adalah negara hukum. bahwa terkait hal tersebut, kewenangan yang dimiliki oleh majelis kehormatan notaris terlalu besar dan tidak seimbang. hal ini berdampak pada kewenangan lembaga penegak hukum yang seolah tidak ada artinya. hal tersebut mengingtelah mewajibkan para penegak hukum, mulai dari polisi, jaksa hingga hakim, untuk tunduk dan seolah meminta belas kasihan dari majelis kehormatan notaris untuk menghadirkan dan memeriksa seorang notaris terkait hubungannya dengan suatu perkara tindak pidana. bahwa kewenangan yang amat besar ini semakin terlihat dan nyata ketika apapun jawaban atau hasil keputusan majelis kehormatan notaris terhadap pemanggilan notaris tersebut tidak dapat dilawan oleh siapapun, termasuk penegak hukum. hal ini mengingat tidak ada mekanisme upaya hukum apapun untuk protes ataupun menggugat hasil keputusan dari majelis kehormatan notaris tersebut. bahwa besarnya kewenangan yang dimiliki oleh majelis kehormatan notaris tersebut, dan ketiadaan mekanisme untuk check and balances yang dapat dilakukan oleh para penegak hukum, termasuk jaksa, dapat berakibat pada penyalahgunaan kewenangan yang kelak, cepat atau lambat, dapat dilakukan oleh majelis kehormatan notaris. hal ini sejalan dengan adagiaum yang diberikan oleh lord action: power tends corrupt, absolute power, corrupt absolutely'. iv.b. bertentangan dengan asas peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan bahwa syarat untuk terlebih dahulu mendapatkan persetujuan majelis kehormatan notaris sebelum menghadirkan saksi tersangka terdakwa dalam suatu proses peradilan pidana juga telah bertentangan dengan prinsip peradilan yang sederhana, cepat, dan berbiaya ringan sebagaimana telah diatur dengan tegas dalam kekuasaan kehakiman. prinsip ini merupakan prinsip yang tidak hanya berlaku indonesia, melainkan juga diseluruh sistem peradilan pidana yang ada dunia. adapun mekanisme pemanggilan notaris yang harus terlebih dahulu diberikan izin pemeriksaannya oleh majelis kehormatan notaris telah secara nyata menghambat dan memperlambat suatu proses tercapainya keadilan. proses peradilan yang berlarut larut mengakibatkan pengingkaran terhadap keadilan itu sendiri, dimana hal ini sesuai dengan gambaran yang diberikan oleh lord dening: justice delayed justice denied! . bahwa terhadap pendapat atas keberadaan dan jabatan notaris sebagaimana termuat dalam putusan mahkamah konstitusi nomor: puu xvii bukti pada pertimbangan hukum angka yang menyatakan:permasalahan konstitusional terhadap frasatersebut atas adalah mkn disamping memiliki kewenangan persetujuan, mkn juga memiliki kewenangan untuk menolak. jika disebutkan persetujuan mkn tidak bertujuan untuk mempersulit, maka secara contrary dapat dimaknai: adanya penolakan mkn bertujuan untuk mempersulit proses penyidikan atau keperluan pemeriksaan terhadap notaris. bahwa dengan memahami seluruh kewenangan mkn yang dapat menyetujui dan menolak permintaan, maka barulah dapat dikatakan secara utuh memahami aturan tersebut. adanya kewenangan penolakan oleh mkn merupakan permasalahan konstitusional yang bertentangan dengan berbagai macam peraturan dan asas asas hukum sebagaimana yang telah diuraikan dalam permohonan guo serta sangat mencederai proses penegakan hukum yang mana seharusnya hukum menjadi panglima. bahwa berdasarkan kerugian konstitusional yang bersifat aktual (nyata) yang dialami langsung oleh pemohoterlihat sangat jelas bagaimana penolakan penolakan yang dilakukan oleh mkn telah menjadikan mkn sebagai lembaga pelindung bagi notaris notaris yang hendak dilakukan pemeriksaan pro justicia yang sangat menghambat proses penegakan hukum. mkn juga telah bertindak seperti hakim yang dapat memutuskan perbuatan notaris tersebut bukan sebagai pelanggaran hukum, dan bahkan melebihi proses peradilan karena putusan mkn bersifat final tanpa adanya mekanisme upaya hukum. hal inilah yang menjadi bukti mutlak jika adanya penolakan mkn secara konstitusional telah mempersulit proses penegakan hukum. bahwasebagaimana diatur dalam jabatan notaris bukti tidak hanya menyulitkan dan bertentangan dengan konsep konsep hukum yang bersifat prinsipil. secara teknis peradilan, pengaturan tersebut juga menimbulkan banyak masalah. hal ini mengingat bahwa saat ini, ada begitu banyak undang undang yang secara spesifik membatasi waktu pemeriksaan suatu perkara pidana, yaitu antara lain namun tidak terbatas pada: tindak pidana korupsi berdasarkan junctongadilan korupsi: tindak pidana perusakan hutan berdasarkerusakan hutan. bahwa disamping tindak pidana yang mengatur secara spesifik seperti yang telah atas, mahkamah agung sendiri telah membatasi proses pemeriksaan suatu perkara pidana sebagaimana diatur dalam surat, atau: lembaga negara. bahwa putusan mahkamah konstitusi nomor: puu iii bukti dan putusan mahkamah konstitusi nomor: puu v bukti telah memberikan parameter dan batasan yang jelas tentang kerugian hak dan atau kewenangan konstitusional, yberdasarkan ketentuan penjelasan bukti diketahui bahwa yang dimaksud dengan hak konstitusional adalah hak hak yang diberikan oleh uud bahwa berdasarkan ketentuan hukum atas, maka diketahui bahwa "hak konstitusional para pemohon sebagaimana terkandung dalam uud antara lain adalah: "persamaan kedudukan dalam hukum (equality before the iaw) sebagaimana diatur dalam uud (termasuk peradilan umum) selanjutnya disebut sebagai sema penyelesaian perkara peradilan ) bukti bahwa dalam sema penyelesaian perkara peradilan tersebut, jangka waktu penyelesaian perkara pada tingkat pertama pengadilan negeri paling lambat bulan. sedangkan jangka waktu penyelesaian perkara pada tingkat banding pengadilan tinggi paling lambat bulan, adapun sema nomor tahun menyatakan: agar penyelesaian perkara dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut: penyelesaian perkara pada pengadilan tingkat pertama paling lambat dalam waktu (lima) bulan: penyelesaian perkara pada pengadilan tingkat banding paling lambat dalam waktu (tiga) bulan: ketentuan waktu sebagaimana pada angka dan angka atas termasuk penyelesaian mutasi, ketentuan tenggang waktu atas tidak berlaku terhadap perkara perkara khusus yang sudah ditentukan berdasarkan peraturan perundang undangan. bahwa ketentuan ketentuan sebagaimana telah dijelaskan atas, belumlah termasuk jangka waktu maksimal penahanan terdakwa, jangka waktu maksimal penyidikan, dan jangka waktu maksimal penuntutan yang juga banyak diatur dalam ketentuan perundang undangan lainnya dan sangat terbatas durasinya. bahwa permasalahan terkait teknis pemeriksaan perkara pidana lainnya semakin rumit jika dihubungkan dengan perkara perkara yang membutuhkan waktu pembuktian yang bersifat segera, seperti penelusuran aset tindak pidana pada perkara tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang. padahal, pembuktian pembuktian seperti ini perlu untuk segera dilakukan, dan hal tersebut merupakan suatu faktor utama yang perlu dilakukan dalam pemeriksaan perkaranya. bahwa dengan adanya tenggat waktu yang diberikan selama (tiga puluh) hari majelis kehormatan notaris untuk menjawab permohonan pemanggilan saksi oleh penegak hukum sebagaimana diatur dalam jabatan notaris bukti maka hal tersebut telah secara nyata mengurangi masa pemeriksaan perkara dan menghambat proses penegakan hukum. hal tersebut jelas menghambat tercapainya suatu kepastian hukum. bahwa tenggat waktu yang diberikan selama (tiga puluh) hari tersebut juga berimplikasi pada sulitnya penegak hukum, khususnya jaksa, dalam melakukan proses penegakan hukum. mengingat, akan banyak perkara yang terhambat, atau bahkan berimplikasi pada tidak berjalannya suatu perkara, karena klausul tersebut. apalagi, majelis kehormatan notaris diberikan kewenangan untuk menolak surat permohonan dari penegak hukum tersebut. hal mana akan memperpanjang lagi masa jangka waktu proses diberikannya izin dari majelis kehormatan notaris, manakala kejaksaan harus mengulang berkali kali lagi surat permohonan pengadilan notaris tersebut. iv.c. tentang ketentuan yang serupa dengan jabatan notaris, yaitu frasa kalimat dengan persetujuan majelis pengawas daerah dalam jabatan notaris sebelum perubahan, telah dinyatakan inkonstitusional bahwa perlu dicatat dan diperhatikan secara seksama pula, bahwa berdasarkjabatan notaris sebelum perubahan ) bukti pada dasarnya notaris pernah memiliki lembaga serupa majelis kehormatan notaris. pada masa itu, nama dari lembaga tersebut ialah majelis pengawas daerah. bahwa kewenangan untuk memberikan izin bagi penegak hukum yang ingin menghadirkjuga dimiliki oleh majelis pengawas daerah tersebut. bahkan yang mengatur terkait majelis pengawas daerah yang diatur dalam jabatan notaris sebelum perubahan bukti memiliki rumusan yang serupa dengan yang mengatur terkait majelis kehormatan notaris yang diatur dalam jabatan notaris bukti bahwa melalui putusan mahkamah konstitusi nomor: puu bukti yang dibacakan pada tanggal maret frasa dengan persetujuan majelis pengawas daerah dalam undang undang nomor tahun tersebut telah dinyatakan bertentangan dengan undang undang dasar negara republik indonesia tahun dan frasa tersebut tidak lagi mempunyai kekuatan hukum mengikat. adapun pertimbangan hukum yang tertuang dalam putusan mahkamah konstitusi nomor: puu bukti pada pendapat mahkamah yaitu:di. kemudian dalam amar putusan dalam putusan mahkamah konstitusi nomor: puu x bukti telah mengadili yaituhanya dalam selang waktu sekitar (sepuluh) bulan, tepatnya pada tanggal januari diundangkanlah jabatan notaris bukti hal mana dalam undang undang yang baru tersebut, alih alih menghilangkan lembaga yang mempersulit penegakan hukum tersebut, undang undang yang baru justru sekedar berganti pakaian dari majelis pengawas daerah menjadi majelis kehormatan notaris hanya dengan menambahkan norma dan bahwa penambahan norma pada dan jabatan notaris bukti pada nyatanya tidak serta merta membuat yang dimohonkan menjadi konstitusional, karena jabatan notaris (aktual) sebagaimana dialami pemohon ii. bahwa dengan diberlakukannya kembali lembaga yang mempersulit penegakan hukum tersebut, telah menggambarkan secara nyata bahwa pengaturan mengenai izin majelis kehormatan notaris guna pengadilan notaris dalam pemeriksaan suatu perkara telah bertentangan dengan prinsip kepastian hukum sebagaimana telah dengan tegaskembali mengenai kewajiban bagi penegak hukum untuk terlebih dahulu meminta izin majelis kehormatan notaris tersebut, yang secara esensial telah dinyatakan bertentangan dengan uud dan telah dinyatakan tidak lagi mempunyai kekuatan hukum mengikat, juga menunjukkan bahwa ketentuan tersebut telah bertentangan dengan uud yang telah secara tegas mengatur bahwa indonesia adalah negara hukum. pemberlakuan kembali mekanisme izin kepada majelis kehormatan notaris tersebut, justru secara nyata telah mencoreng marwah negara hukum indonesia, lebih khususnya marwah mahkamah konstitusi, sebagai lembaga yang memiliki kewenangan untuk menguji undang undang terhadap uud bahwa majelis kehormatan notarisdibawah naungan majelis kehormatan notaris untuk menghindari kewajiban hukum yang melekat bagi setiap warga negara. bahwa sebagai pembanding, keberadaan majelis kehormatan notaris yang memiliki kewenangan atas penyidik, penuntut umum, dan hakim ini dapat dikompilasikan dengan lembaga komisi kebebasan dan rekonsiliasi kkr) yang meski tak sama persis, namun dapat menjadi bahan pertimbangan sebagai pembanding. bahwa terkait lembaga kkr yang dibentuk dengan undang undang nomor tahun tentang komisi kebebasan dan rekonsiliasi ini telah dibubarkan atau dinyatakan bertentangan dengan uud melalui putusan mahkamah konstitusi nomor: puu iv bukti yang mana pada pendapat mahkamah berpendapat: pada halamanpada halamanbahwa berdasarkan seluruh uraian atas, ketentuan jabatan notaris telah tidak sejalan dengan tujuan hukum yang diamanatkan konstitusi: pertama, kepastian hukum, bahwa proses penanganan perkara pidana yang seharusnya berasaskan peradilan cepat sederhana dan biaya ringan, malah sebaliknya menjadi tidak cepat, berlarut larut dan bahkan tertunda, karena walaupun untuk kepentingan proses peradilan, penyidik, penuntut umum, atau hakim dalam memanggil notaris harus dengan persetujuan majelis kehormatan notaris. dalam praktik, majelis kehormatan notaris seringkali tidak memberi izin untuk dilakukan pemeriksaan terhadap notaris. hal tersebut tentu saja menimbulkan ketidakpastian hukum, baik bagi pelapor, maupun terlahir (tersangka terdakwa) karena kasusnya menjadi tertunda, kedua, jabatan notaris bukti bertentangan dengan tujuan hukum yakni mewujudkan keadilan. frasa kalimat dengan persetujuan majelis kehormatan notaris bertentangan dengan prinsip persamaan depan hukum (equality before the law) yang merupakan asas penting dalam negara hukum. dengan adanya perlakuan istimewa terhadap notaris, maka menimbulkan ketidaksamaan kedudukan hadapan hukum. hal tersebut berujung pada ketidakadilan bagi warga negara yang lain. selain itu, pengaturan ini juga berpotensi menimbulkan ketidakadilan bagi warga negara indonesia yang hak konstitusionalnya dirugikan oleh tindakan notaris. notaris akan sulit untuk proses hukum, karena pemeriksaan yang bersangkutan harus atas izin dari majelis kehormatan notaris. tambahan pula, majelis kehormatan notaris dalam melaksanakan kewenangan memberi atau tidak memberi persetujuan terkadang menyentuh ranah pembuktian penyimpanan suatu kasus. padahal, tindakan penyimpanan harusnya menjadi domain majelis hakim. ketiga, jabatan notaris bukti sepanjang frasa kalimat dengan persetujuan majelis kehormatan notaris pada dasarnya tidak memberikan kemanfaatan bagi penegakan hukum indonesia. mengingat, proses hukum menjadi tertunda dan berlarut larut. padahal, penegakan hukum sejatinya tidak boleh dikalahkan oleh mekanisme administrasi seperti persetujuan dalam guo. bahwa dengan tetap berlakunya frasa kalimat dengan persetujuan majelis kehormatan notaris pada ketentuan jabatan notaris, para pemohon jelas telah merasa sangat dirugikan hak konstitusionalnya untuk mendapatkan persamaan kedudukan dalam hukum (equality before the law), bagi setiap warga negara indonesia, tidak terkecuali notaris dan perlindungan dan kepastian hukum yang adil bagi para pemohon secara khusus dan masyarakat indonesia pada umumnya sebagaimana ketentuan dan uud oleh karena itu sudah seharusnya frasa kalimat dengan persetujuan majelis kehormatan notaris pada ketentuan jabatan notaris dinyatakan bertentangan dengan ketentuan dan uud serta tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat dinyatakan dicabut.ketentuan dan uudara pemohon sebagai penegak hukum,'berhubungan dengan akta authentic atau yang terkait'berhubungan dengan notaris. bahwa dengan demikian, maka penerapan pemberlakuan frasa kalimat dengan persetujuan majelis kehormatan notaris pada ketentuan jabatan notaris sudah tidak tepat lagi, lagi. iv. permohonan petit) berdasarkan hal hal yang telah diuraikan atas, dengan ini kami para pemohon yang mengajukan permohonan guo, memohon kepada majelis hakim konstitusi yang memeriksa, memutus, dan mengadili pengujian undang undang: undang undang jabatan notaris sepanjang frasa kalimat dengan persetujuan majelis kehormatan notaris untuk memberikehormatan notariarus dimaknaia.b.dan undang undang nomor tahun tentang kejaksaan republik indonesia: bukti fotokopi huruf dan: bukti fotokopi juncto undang undang nomor "perlindungan dan kepastian hukum yang adil sebagaimana diatur dalam uud cc. perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif sebagaimana diatur dalam uud bahwa berikut ini akan dijelaskan secara komprehensif mengenai: kedudukan masing masing pemohon sebagaimana dimaksud dalam bukti dan kerugian hak dan atau kewenangan konstitusional masing masing pemohon yang diakibatkan dengan berlakunya jabatan notaris sepanjang frasa kalimat dengan persetujuan majelis kehormatan notaris : ia. badan hukum persatuan jaksa indonesia)badan hukum publik atau privatyang telah dijamin oleh dan uud bukti adapuntahun tentang pengadilan tindak pidana korupsipertimbangan mahkamah poin dan amar putusan mahkamah konstitusi nomor: puu x bukti fotokopi objek uji, petit pemohon, pertimbangan mahkamah poin dan putusan mahkamah konstitusi nomor: puu xii bukti fotokopi objek uji putusan mahkamah konstitusi nomor: puu xvii bukti fotokopi halaman putusan mahkamah konstitusi nomor: puu xv bukti fotokopi pertimbangan hukum poin putusan mahkamah konstitusi nomor: puu xi bukti fotokopi pertimbangan hukum angka putusan mahkamah konstitusi nomor: puu xiv bukti fotokopi amar putusan mahkamah konstitusi nomor: puu viii bukti fotokopi halaman dan putusan mahkamah konstitusi nomor: puu iv bukti fotokopi pedoman pbb tentang peranan jaksa united nations guideline the role prosecutors: bukti fotokopi: bukti fotokop: bukti fotokopi peraturan menteri hukum dan hak asasi manusia nomor tahun tentang majelis kehormatan notaris: bukti fotokopi buku r.m. rachman dan andi hamzah berjudul jaksa berbagai negara, peranan dan kedudukannya , halaman bukti fotokopi buku djoko prabowo berjudul penyidik, penuntut umum, hakim, dalam proses hukum acara pidana , halaman bukti fotokopi jurnal hukum dan pembangunan tahun karya rudi satrio berjudul peranan jaksa dalam pelaksanaan peradilan pidana indonesia halaman bukti fotokopi putusan mahkamah konstitusi nomor: puu bukti fotokopi putusan mahkamah konstitusi nomor: puu bukti fotokopi pertimbangan hukum pada poin kedudukan hukum putusan mahkamah konstitusi nomor: puu bukti fotokopi pertimbangan hukum poin dan putusan mahkamah konstitusi nomor: puu xiii bukti fotokopi huruf dbukti fotokopi: bukti fotokopi surat kementerian hukum dan ham nomor ahu tentang pengesahan pendirian badan hukum perkumpulan persatuan jaksa indonesia, bukti fotokopi npp nomor pokok wajib pajak yang bernomor bukti fotokopi surat keterangan terdaftar nomor: 533kt wpj. kp. yang diterbitkan oleh kantor pelayanan pajak pratama jakarta kebayoran baru dua pada tanggal maret bukti fotokopi surat keputusan jaksa agung republik indonesia selaku pelindung persatuan jaksafotokopi dan anggaran dasar persatuan jaksa indonesia, bukti fotokopi anggaran rumah tangga persatuan jaksa indonesia: bukti fotokopi kartu tanda penduduk ktp) atas nama olivia sembiring, s.h., m.h.: bukti fotokopi nomor pokok wajib pajak npp) atas nama olivia sembiring, s.h., m.h.: bukti fotokopi kartu tanda penduduk ktp) atas nama dr. asep mulyana, s.h., hum.: bukti fotokopi npp atas nama dr. asep mulyana, s.h. hum.: bukti fotokopi kartu tanda penduduk ktp) atas nama dr. reda mantovani, s.h., ll.m.: bukti fotokopi npp atas nama dr. reda mantovani, s.h., ll.m., bukti fotokopi kartu tanda penduduk ktp) atas nama narendra ratna, s.h., ll.m. bukti fotokopi nomor pokok wajib pajak npp) atas nama narendra ratna, s.h., ll.m.: bukti fotokopi laporan polisi nomor: lp iv bareskrim tanggal april bukti fotokopi surat perintah penyidikan nomor: sp. dik v res. dit. tipideksus tanggal mei bukti fotokopi surat perintah dimulainya penyidikan spp) nomor: v res. dit. tipideksus tanggal mei bukti fotokopifotokopi surat direktur tindak pidana ekonomi dan khusus nomor: v res. dit. tipideksus tanggal mei kepada ketua majelis kehormatan notaris provinsi jawa barat perihal mohon persetujuan pemanggilan notaris patricia tirta isolasi ginting, s.h.: bukti fotokopi surat jawaban majelis kehormatan notaris wilayah provinsi jawa bapatricia isolasi ginting, s.h.: bukti fotokopo. kuhp untuk dilengkapi kepada direktur tindak pidana umum bareskrim polri bukti fotokopi surat nomor: e. eku. perihal pemberitahuan bahwa waktu penyidikan atas nama yohanes marinus lunak dkk yang disangka melanggar dan kuhp jo. kuhp telah habis, bukti fotokopi rekapitulasi data penolakan majelis kehormatan notaris mkn) dalam proses peradilan selurumohon adalah persatuan jaksa indonesia pji) yang merupakan organisasi berbadan hukum (berdasarkan surat keputusan menteri hukum dan hak asasi manusia nomor: ahu yang mendalilkan memiliki hak konstitusional untuk berserikat dan berkumpul dan mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan damohon mendalilkan memiliki hak untuk memperoleh keadilan dan berpartisipasi dalam perlindungan, penegakan serta pemajuan hukum indonesia, dan berhak memperoleh keadilan melalui proses peradilan yang objektif untuk memperoleh putusan yang adil dan benar, berdasarkan huruf anggaran rumah tangga jl, pengurus pusat mewakili dalam dan luar. dalam struktur kepengurusan jl, setia untung arimuladi telah dikukuhkan sebagai ketua umum untuk periode sedangkan, dalam anggaran dasar salah satu upaya yang dilakukan untuk mencapai tujuannya adalah dengan. ketentuan ini selanjutnya diatur lebih lanjut dalam anggaran rumah tangga yang menyatakan salah satu upaya yang dilakukan adalah. berdasarkan ketentuan atas, pemohon merasa memiliki kepentingandengan berlakunya frasa dengan persetujuan majelis kehormatan notaris dalam bahwa pemohon mendalilkan telah mengalami kerugian konstitusional secara spesifik dan aktual, sebagai jaksa perseorangan yang bekerja sebagai jaksa pada kejaksaan agung yang pernah ditunjuk sebagai jaksa penuntut umumatas tersangka yohanes varius lunak, dan kawan kawan (vide bukti p 53j. bahwa terhadap perkara dimaksud v res. dit. tipideksus tanggal mei (vide bukti p 54j, sebagai saksi. namun terhadap surat dimaksud majelis kehormatan notaris wilayah provinsi jawa barat tidak menyetujui permohonan pemeriksaan notaris dimaksud melalui(vide bukti p 55j, dengan alasan belum ada petunjuk yang cukup dan objektif bahwa notaris dimaksud telah tidak secara seksama menyebabkanmenurut para pemohon, majelis kehormatan notaris provinsi jawa barat telah membuat kesimpulan atas sebuah tindak pidana dan:uncto kuhp telah habis tenggang waktunya surat bukti hal ini menggambarkan bahwa perkara ini menjadi berlarut larut, sehingga proses penegakkan hukum menjadi terhambat, dan merugikan kepentingan jaksa dan masyarakat secara umum, bahwa pemohon iii. pemohon iv, dan pemohon adalah perorangan warga negara indonesia yang memiliki npp dan berprofesi sebagai jaksa mendalilkan dirinya berpotensi mengalami kerugian konstitusional yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi. karena,bahwa para pemohon mendalilkan dengan berlakunya frasa dengan persetujuan majelis kehormatan notaris pada para pemohon mengalami kerugian konstitusional yang dijamin oleh akibat tidak adanya persamaan kedudukan dalam hukum karena notaris seakan akan memiliki tameng dan dapat berlindung dari proses hukum. selain itu para pemohon mendalilkan tidak mendapat perlindungan dan kepastian hukum yang dijamin uud dan telah terjadi perlakuan yang diskriminatif sebagaimana dijamin uud karena dengan berlakunya frasa dengan persetujuan majelis kehormatan notaris pada maka proses hukum yang dilakukan oleh para jaksa menjadi berlarut larut dan terhambatpemohon sebagai organisasi perkumpulan jaksa jaksa indonesia samping tidak dapat menjelaskan kerugian konstitusional yang dialami baik faktual maupun potensial berkaitan dengan frasa dengan persetujuan majelis kehormatan notaris dalam yang dimohonkan pengujian, juga sebagai organisasi tidak ada korelasinya dengan kekhawatiran mengalami kerugian konstitusional baik aktual maupun potensial, mengingat yang dimohonkan pengujian secara tegas mengatur tentang kewenangan penyidik, penuntut umum, dan hakim dalam katanya dengan kepentingan proses peradilan. oleh karenanya, persatuan jaksa indonesia, meskipun merupakan perkumpulan yang menghimpun seluruh jaksa indonesia, namun persatuan jaksa sebagai organisasi bukanlah subjek hukum yang dimaksud apalagi jika dikaitkan dengan proses penegakkan hukum, yang merupakan kewenangan jaksa yang salah satunya diatur dalam maka sich hanya penyidik, penuntut umum, dan hakim yang memiliki keterkaitan dengan kewenangan dimaksud. oleh karena itu menurut mahkamah ketentuan sendiri yang menegaskan bahwa perkumpulan jaksa jaksa sebagai organisasi, bukan sebagai subjek hukum yang dapat menerangkan adanya anggapan kerugian konstitusional. lebih lanjut, dalam angka undang undang nomor tahun tentang hukum acara pidana juncto angka undang undang nomor tahun tentang kejaksaan republik indonesia disebutsehingga jelas bahwa tidak semua jaksa merupakan penuntut umum: terkait dengan dalil para pemohon yang menyebutkan bahwa pernah diterima oleh mahkamah sebagai pihak terkait dalam perkara nomor puu xiii menurut mahkamah, pihak yang pernah menjadi pihak terkait dalam sebuah perkara mahkamah tidak membuat pihak tersebut serta merta dapat memiliki kedudukan hukum sebagai pemohon untuk mengajukan permohonan pengujian undang undang kepada mahkamah. karena pada hakikatnya ada perbedaan antara kedudukan hukum sebagai pemohon dalam pengujian undang undang dengan kedudukan sebagai pihak terkait. terlebih, tidak ada kewajiban yang diperintahkan oleh undang undang bahwa sebagai pihak terkait harus membuktikan kedudukan hukumnya dalam permohonan sebagai pihak terkait dalam permohonan yang bersangkutan. bahwa pemohon sebagai subjek hukum yang bersifat mandiri memiliki hak untuk berpartisipasi dalam perlindungan, penegakan, dan pemajuan hukum indonesia, termasuk mengajukan permohonan, pengaduan, dan gugatan dalam perkara pidana, perdata, ataupun administrasi gun, sebagaimana dalam undang undang nomor nomor tahun tentang hak asasi manusia (selanjutnya disebut sebagai ham ) buktiemohon adalah badan hukum yang merupakan suatu perkumpulan jaksa jaksa indonesia yang diberi nama persatuan jaksa indonesia (selanjutnya disebut sebagai pji ) yang telah berdiri secara sah berdasarkan bukti dan disahkan sebagai badan hukum berdasarkan surat keputusan menteri hukum dan hak asasi manusia nomor: ahu tentang pengesahan pendirian badan hukum perkumpulan persatuan jaksa indonesia tanggal desember bukti bahwa pemohon merupakan subjek hukum yang menjalankan tanggung jawabnya sebagai badan hukum untuk membayar pajak, mengingat pji memiliki nomor pokok wajib pajak npp) yang bernomor: bukti dan telah terdaftar sebagai wajib pajak berdasarkan surat keterangan terdaftar nomor: 533kt wpj. kp. yang diterbitkan oleh kantor pelayanan selain itu, pihak yang pernah dinyatakan memiliki kedudukan hukum sebagai pemohon untuk mengajukan permohonan mahkamah dalam suatu perkara, tidak pula serta merta memiliki kedudukan hukum pada permohonan lainnya. hal ini juga menjawab dalil para pemohon yang membandingkan organisasi profesi berbadan hukum lain yang pernah dinyatakan memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan mahkamah dalam perkara nomor puu i organisasi organisasi yang para pemohon sebutkan dalam permohonannya tersebut pun belum tentu memiliki kedudukan hukum jika mengajukan permohonan lain mahkamah. dalam hal ini, setiap pemohon harus memenuhi kualifikasi sesuai dengan karakteristik perkara pengujian undang undang mahkamah, sebagaimana telah dijabarkan dalam paragraf dan paragraf atas: berdasarkan uraian pertimbangan tersebut atas,lam kualifikasinya sebagai perorangan warga negara indonesia yang berprofesi sebagai jaksa, telah dapat menjelaskan kerugian konstitusional yang dialaminya sebagai jaksa penuntut umum dalam perkara tindak pidana pemberian keterangan palsu dalam akta autentik atas tersangka yohanes varius lunak dan kawan kawan (vide bukti pemohon merasa mengalami ketidakpastian hukum yang adil sebagaimana dijamin uud akibat berlarut larut dan terhambatnya langkah langkah hukum yang dilakukan oleh pemohon sebagai jaksa penuntut umum, yang kerugian dimaksud memiliki keterkaitan dengan ketentuan dalam norma yang dimohonkan pengujian. kerugian konstitusional pemohon tersebut tidak akan terjadi lagi apabila permohonan para pemohon dikabulkan. berdasarkan uraian pertimbangan tersebut ataspemohon iv, dan pemohon mahkamah tidak menemukan bukti persidangan bahwa para pemohon guo adalah penyidik dalam perkara tindak pidana khusus atau penuntut umum. sehingga, berdasarkan ketentuan yang mengatur mengenai kewenangan penyidik, penuntut umum, dan hakim dalam mengambil minuta akta atau surat terkaitjaksa yang memiliki keterkaitan dengan kewenangan guo adalah jaksa dalam kapasitasnya sebagai penyidik atau penuntut umum. karena seorang jaksa tidak selalu menjalankan fungsi sebagai penyidik maupun penuntut umum. berdasarkan uraian pertimbangan tersebut atas, mahkamah berpendapat bahwameskipun pemohon pemohon iii, pemohon iv, dan pemohon tidak mempunya (selanjutnya disebut pemohon) dan oleh karenaersetujuan majelis kehormatan notarisdengan adanya frasa dengan persetujuan majelis kehormatan notaris dalam maka majelis kehormatan notaris mkn): bahwa tidak dapat diperiksanya notaris dalam perkara pidana membuat penegakkan hukum menjadi terhambat yang merugikan kepentingan jaksa dan publik secara umum, karena terhadap keputusan mkn tidak dapat dilakukan upaya hukum, bahwa kedudukan notaris menjadi superior dalam hukum karena adanya keharusan untuk memperoleh persetujuan mkn, hal ini bertentangan dengan prinsip independensi dalam proses peradilan, bahwa frasa kalimat dengan persetujuan majelis kehormatan notaris pada, serta asas peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan. penambahan norma pada dan pada kenyataannya tidak serta merta membuat yang dimohonkan menjadi konstitusional, karena: bahwa mknbawah naungan mkn untuk menghindari kewajiban hukum yang melekat bagi setiap warga negara: berdasarkan seluruh alasan alasan tersebut atas, pemohon memohon agar mahkamah menyatakan frasa dengan persetujuan majelis kehormatan notaris dalam bertentangan dengan uudmahkamah konstitusi puu xii bertanggal agustus yang kamarnya menyatakan permohonan pemohon tidak dapat diterima. setelah itu mahkamah juga pernah memutus pengujian dalam putusan mahkamah konstitusi nomor puu xvii bertanggal mei yang kamarnya menyatakan menolak permohonan pemohon untuk pengujilain ketentuan tersebutmahkamah konstitusi nomor puu xii mahkamah belum mempertimbangkan pokok permohonan karena pemohon dinyatakan tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan dan permohonan dinyatakan tidak dapat diterimaiiada relevansinya untuk dikaitkan dengan ketentuan jo. pmk bahwa terkait dengan putusan mahkamah konstitusi nomor puu xvii berdasarkan ketentuan mk,ii adalah dan uud sedangkan permohonan guo menggunakan dasar pengujian dan uud sementara itu, berkenaan dengan alasan pengujian, mahkamah menilai terdapat perbedaan dengan permohonan sebelumnya antara lain, pemohon mendalilkan mengalami kerugian konstitusional yaitu terhambatnya proses penegakkan hukum dan merugikan kepentingan jaksa serta publik secara umum. samping itu, pemohon juga mendalilkan terhadap penolakan pemanggilan notaris tidak dapat dilakukannya upaya hukum apapun: dengan demikian terdapat perbedaan dasar dan alasan pengujian yang digunakan pada permohonan guo, sehingga berdasarkan dan pmk pemohon dapat mengajukan permohonan guo, bahwapada permohonan guo sama dengan masalah konstitusionalitas dalam putusan mahkamah konstitusi nomor puu xvii dalam putusan tersebut mahkamah telah mempertimbangkan antara lain:isi xdengan demikian, meskipun dasar dan alasan pengujian yang digunakan berbeda sehingga permohonan guo dapat diajukan, namun karena masalah konstitusionalitas yang dimohonkan pengujian sama, yaitu mengenai persetujuan mkn untuk mengambil fotokopi minuta akta dan atau surat surat terkait dan untukpertimbangan mahkamah dalam pengujian dalam putusan mahkamah konstitusi nomor puu xvii: pemohon memiliki kedudukan hukum sehingga dapat mengajukan permohonan guo, pertimbangan hukum dalam perkara nomor puu xvii mutasi mutans berlaku bagii, pemohon iv, dan pemohobhi mujahidin nip telp: fax: digital signature email: office mkri.id a5jak pratama jakarta kebayoran baru dua pada tanggal maret bukti bahwa berdasarkan peralihan kepengurusan periode kepada pengurus periode telah terjadi perubahan struktur kepengurusan melalui rapat kepengurusan, dengan menunjuk setia untung arimuladi, s.h., hum. sebagai ketua umum yang dikukuhkan oleh jaksa agung republik indonesia selaku pelindung pji melalui surat keputusan jaksa agung republikbahwa berdasarkan huruf (a) anggaran rumah tangga persatuan jaksa indonesia bukti yang menyatakan: pengurus pusat mewakili pji dalam dan luar serta bertanggung jawab kepada musyawarah nasional . bahwa berdasarkan huruf anggaran rumah tangga persatuan jaksa indonesia bukti yang menyatakan: ketua umum merupakan pimpinan tertinggi organisasi dan dapat dipilih kembali untuk paling lama (satu) kali . berdasarkan ketentuan tersebut, ketua umum sebagai pimpinan tertinggi organisasi dapat mewakili untuk mengajukan permohonan guo. bahwa mengenai pengertian pji, anggaran dasar persatuan jaksa indonesia bukti menyatakan: pji adalah satu satunya wadah organisasi profesi jaksa, dengan berlandaskan keilmuan dan kemasyarakatan yang memperjuangkan tegaknya hukum, kebenaran dan keadilan. bahwa mengenai tujuan pji, anggaran dasar persatuan jaksa indonesia bukti menyatakan: tujuan adalah: memelihara, membina, meningkatkan kesatuan dan persatuan, memperkokoh kesetiakawanan jaksa dengan memupuk rasa tanggung jawab, solidaritas dan partisipasi serta mawas diri: meningkatkan integritas dan profesionalisme jaksa, sesuai tugas dan tanggung jawabnya sebagai penegak hukum, untuk mewujudkan kebenaran, keadilan dan kepastian hukum dalam negara kesatuan republik indonesia yang berdasarkan pancasila dan undang undang dasar menjaga, menjunjung tinggi harkat dan martabat jaksa, mempertebal rasa tanggung jawab dalam melaksanakan dharma bakti kepada tuhan yang maha esa, bangsa dan negara, membela, memperjuangkan hak dan kepentingan para anggota dalam melaksanakan tugasnya, meningkatkan kesejahteraan dan ikut membina jiwa korps yang tangguh dan kokoh, hal hal lain yang berhubungan dengan cita cita tegaknya negara hukum republik indonesia. bahwa mengenai upaya yang dilakukan untuk mencapai tujuan pji, anggaran dasar persatuan jaksa indonesia bukti menyatakan: untuk mencapai tujuan atas, pji berupaya: menjaga agar setiap anggota menjunjung tinggi kehormatan profesi jaksa sesuai dengan kode perilaku jaksa, melakukan kegiatan untuk menumbuhkan kesadaran rasa turut memiliki pji yang bertanggung jawab, guna terciptanya rasa kebersamaan diantara sesame anggota dalam rangka meningkatkan peranan, manfaat, dan fungsi pji: cc. melakukan kegiatan untuk meningkatkan profesionalisme para anggota dalam menjalankan profesinya, guna menjaga dan mempertahankan kelurahan harkat dan martabat jaksa,: turut berperan aktif dalam mempersiapkan calon jaksa yang profesional, berdedikasi, berbudi luhur, berwawasan, dan berilmu pengetahuan luas, berdisiplin, memiliki integritas moral serta akhlak yang baik: mengadakan, membina, dan meningkatkan kerjasama dengan badan, lembaga dan organisasi bidang hukum lain, baik dalam maupun luar negeri, yang mempunyai tujuan sama atau hampir sama dengan termasuk dengan lembaga pendidikan atau instansi terkait: melakukan usaha lain yang bermanfaat bagi profesi jaksa dan perkembangan hukum yang tidak mempunyai tujuan komersil, sepanjang tidak |
salinan hak rjkorea world center indonesia, yang diwakili oleh: nama mr. man song pekerjaan direktur utama pt. korea world center warga negara korea selatan alamat jalan kayu putih raya nomor jakarta timur dalam hal ini berdasarkan surat kuasa khusus bertanggal februari memberi kuasa kepada alexis tantrajaya, s.h., hum., yulius effendi, s.h., dan rene putra tantrajaya, s.h., llm., para kuasa hukum pada kantor hukum alexis tantrajaya partners, yang beralamat jalan raya perjuangan nomor i,nomor tahuadahal terhadap putusan mahkamah agung r.i. no: k pdt tanggal maret tersebut, terhadap pt. korea world center indonesia selaku pemohon kasasi semula pembanding tergugat kini pemohon, belum pernah secara resmi menerima pemberitahuan putusan mahkamah agung r.i. tersebut dari pengadilan negeri jakarta timur, dan begitu pula belum pernah secara resmi oleh pengadilan negeri jakarta timur diberikan teguran aanmaning kepada pt. korea world center indonesia untuk melaksanakan isi putusan mahkamah agung r.i. no: k pdt tanggal maret tersebut: begitu pula senjatanya relatas pemberitahuan resmi atas putusan mahkamah agung r.i. no: k pdt tanggal maret jo. putusan pengadilan tinggi dki jakarta no: pdt pt.dki. tanggal maret jo. putusan pengadilan negeri jakarta timur no: pdt. pn. jkt.tim. tersebut, oleh juru sita pengganti pengadilan negeri jakarta timur terhadap pt. korea world center indonesia, selaku pemohon kasasi semula pembanding tergugat tersebut, baru diberitahukan pada hari rabu, tanggal desember dengan demikian, maka amar putusan mahkamah agung r.i. no: k pdt tanggal maret yang dijadikan dasar alasan sebagai utang memohon pkpu pt. korea world center indonesia kini pemohon tersebut, yang secara resmi baru diberitahukan adalah tanggal desember yakni setelah: permohonan pkpu no: pdt. sus pkpu pn.niaga.jkt.pst. tersebut didaftarkan pada tanggal agustus putusan pt. korea world center indonesia dalam pkpu sementara, dinyatakan pada tanggal september putusan pt. korea world center indonesia dalam pailit dengan segala akibat hukumnya, dinyatakan pada tanggal november berdasarkan dari uraian tersebut atas, terdapat fakta hukum yang tidak terbantahkan bahwa kepailitan pt. korea world center indonesia tersebut, telah dipaksakan dengan dilakukan melanggar hukum dan melanggar ketentuan undang undang nomor tahun tentang kepailitan dan pkpu, karena belum timbul adanya kewajiban utang bagi memohon pkpu, dan dikesampingkannya kehendak para kreditor yang telah menyetujui rencana perdamaian yang diajukan oleh memohon pkpu, dengan cara menolak homologasi perdamaian, yang alasannya karena pembayaran imbalan jasa pengurus belum dibayar dan tidak terjamin pembayarannya padahal tim pengurus telah menerima (tujuh) lembar billet giro untuk penugasannya dari memohon pkpu: bahwa karena senjatanya secara hukum putusan pengadilan niaga pada pengadilan negeri jakarta pusat no: pat. sus pkpu pn.niaga.jkt. pst. tanggal november tersebut, terbukti telah melanggar hukum yang merugikan pt. korea world center indonesia kini pemohon uji materiil, untuk itu atas bantuan kedutaan korea selatan, maka didasarkan pada ketentuan juncto undang undang nomor tahun tentang kepailitan dan pkpu, pada tanggal desember memohon pkpu pt. korea world center indonesia selaku pemohon peninjauan kembali melalui kepaniteraan pengadilan negeri jakarta pusat telah mengajukan permohonan peninjauan kembali atas putusan pengadilan niaga pada pengadilan negeri jakarta pusat pdt. sus pkpu pn.niaga. jkt.pst., tanggal november tersebut: bahwa terhadap permohonan peninjauan kembali atas putusan pengadilan niaga pada pengadilan negeri jakarta pusat, no: pdt. sus pkpu pn.niaga. jkt.pst., tanggal november tersebut, mahkamah agung r.i. terdaftar dalam register no: pk pdt. sus pailit dan berdasarkan pertimbangan hukum putusan mahkamah agung r.i. no: pk pdt. sus pailit tanggal september dalam tingkat peninjauan kembali tersebut, pada halaman alinea ke. dan ke. dinyatakan: bahwa karena perkara agto undang undang nomor tahun tentang kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang dimana tidak terbuka upaya hukum termasuk permohonan pemeriksaan peninjauan kembali sebagaimana diatur dalam junto undang undang nomor tahun tentang kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang, menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, mahkamah agung berpendapat permohonan pemeriksaan peninjauan kembali yang diajukan oleh pemohon peninjauan kembali pt. korea world center indonesia harus dinyatakan tidak dapat diterima. mengadili: menyatakan permohonan peninjauan kembali dari pemohon peninjauan kembali korea world center indonesia tersebut tidak dapat diterima: menghukum pemohon peninjauan kembali untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ditetapkan sebesar rp. (sepuluh juta rupiah), bahwa dari uraian pada butir dan butir diatas, terbukti kepailitan korea world center indonesia berdasarkan putusan pengadilan niaga pada pengadilan negeri jakarta pusat no: pdt. sus pkpu pn.niaga.jkt. pst. tanggal november tersebut, terbukti telah dilakukan dengan melanggar hukum, namun karena ketentuan dan undang undang nomor:permohonan pemeriksaan peninjauan kembali, hal ini telah berakibat korea world center indonesia kini pemohon uji materiil hak hukumnya telah dirugikan, dikarenakan ketentuan bunyi tersebut,hakim yang memeriksa dan mengadili perkara, meskipun permohon: petit. uji materiil sebagaimana diuraikan tersebut diataskepercayaan investor untuk bisa berani menanamkan modalnya guna turut membangun indonesia,untuk itu dapat diajukan upaya hukum peninjauan kembali kepada mahkamah agung republik indonesia: memerintahkan putusan ini dimuat dalam berita negara republik indonesia sebagaimana mestinyapenundaan kewajiban pembayaran utang: bukti fotokopi akta pendirian perseroan terbatas, penanaman modal asing pt. korea world center indonesia , nomor tanggal agustus yang dikeluarkan oleh daniel, p.m. sh., notaris jakarta, beralamat jl. jatinegara barat jakarta timur bukti fotokopisk. menkes dan ham ht. th. sk. ka. bpn ri. x.a th. beralamat jl. kemang raya jati waringin, pondok gede, bekasi: buktirsetujuan akta perubahan anggaran dasar perseroan pt. korea world center indonesia : bukti fotokopi surat persetujuan penanaman modal asing tanggal juli nomor: i pma dengan nomor kode proyek yang dikeluarkan oleh badan koordinasi penanaman modal kepada mr. man song korea selatan) dan mr. byung hoon min (korea selatan) d a. pt. korea world center indonesia, bukti fotokopi keputusan kepala badan koordinasi penanaman modal nomor t pu tentang izin usaha tetap pt. korea world center indonesia" oleh kepala badan koordinasi penanaman modal, bukti fotokopi passport republic korea atas nama man song dengan nomor passport: m75762943: bukti fotokopi passport republic korea atas nama youn kim dengan nomor passport: m39234108: bukti fotokopi, yang ditetapkan dan diundangkan pada tanggal pebruari bukti fotokopi akta perjanjian kerjasama pembangunan dan pengelolaan the high end city korea town pulo mas jakarta timur, antara pt. pulo mas jaya dengan pt.korea world center indonesia, yang dibuat dihadapan notaris dan plat ida mulyani,s.h., dengan nomor akta tanggal april bukti fotokopi putusan mahkamah agung r.i., nomor pdt tanggal maret bukti fotokopi relatas pemberitahuan putusan kasasi mahkamah agung nomor k pdt juncto nomor pdt. pn.jkt. tim., pada hari rabu tanggal desember bukti fotokopi putusan pengadilan niaga jakarta nomor pdt. sus pkpu pn. niaga. jkt. pst. tanggal september bukti fotokopi penetapan nomor pdt. sus pkpu pn. niaga. jkt. pst. tanggal september bukti fotokopi tanda terima tim pengurus pt. korea world center indonesia dalam pkpu) tertanggal november dari pt. korea world center indonesia kepada tim pengurus pt. korea world center indonesia dalam pkpu) berupa lembar billet giro, untuk sebagian atau seluruh pembayaran dari para kreditor dalam proses pkpu pt. korea world center indonesia dan juga merupakan bagian dari pembayaran fee tim pengurus pt. korea world center indonesia berdasarkan perjanjian perdamaian homologasi).: bukti fotokopi putusan pengadilan niaga pada pengadilan negeri jakarta pusat nomor pat. sus pkpu pn. niaga. jkt. pst. tanggal november bukti fotokopi akta permohonan peninjauan kembali dan memori peninjauan kembali kepailitan, nomor pk pdt. sus pailit pn. niaga. jkt. pst. juncto nomor pat. sus pkpu pn. niaga. jkt. pst., yang diajukan oleh pt. korea world center indonesia pada tanggal desember bukti fotokopi tanda terima surat oleh ma ri tanggal januari atas surat perihal: perlindungan hukum, dengan nomor ol k ma xi1 lgl tanggal desember yang ditujukan kepada bapak ketua mahkamah agung dari the high end city korea town pt. korea world center indonesia, bukti fotokopi tanda terima surat oleh kemensetneg tanggal januari atas surat perihal: perlindungan hukum, dengan nomor ol k pri xii lgl. tanggal desember yang ditujukan kepada bapak presiden republik indonesia, u.p. napak ir. joko widodo, dari the high end city korea town pt. korea world center indonesia: bukti fotokopi surat keterangan nomor w10.u. ht. tms., tertanggal januari oleh bapak mustafa djafar, s.h.,m.h. selaku panitera pengadilan niaga pada pengadilan negeri jakarta pusat, yang menyatakan bahwa berkas perkara yang diajukan oleh pt. korea world center indonesia tidak dapat diteruskan mahkamah agung republik indonesia, dengan penetapan ketua pengadilan tingkat pertama, dan berkas perkaranya tidak perlu dikirim mahkamah agung republik indonesia: bukti fotokopi penetapan ketua pengadilan niaga pada pengadilan negeri jakarta pusat nomor tms pen. niaga pn. niaga. jkt. pst., tertanggal januari bukti fotokopi surat perihal laporan permohonan peninjauan kembali dan memori peninjauan kembali akta nomor pk pdt. sus pailit pn. niaga. jkt. pst. jo. nomor: pdt. sus pkpu pn. niaga. jkt. pst., dari panitera pengadilan negeri jakarta pusat, dengan nomor surat: w10.u1. ht. kas., tanggal januari yang ditujukan kepada panitera mahkamah agung ri, cg. panitera muda perdata khusus, cg. direktur pranata dan tata laksana perkara perdata, bukti fotokopi surat pandeirot, irwansyah partners dan law office ing partners, selaku kuasa hukum dari pt. kunci, nomor pi. tanggal februari yang ditujukan kepada panitera mahkamah agung r.i., bukti fotokopi surat panitera mahkamah agung ri, nomor pan hk. tanggal maret yang ditujukan kepada ketua pengadilan niaga pada pengadilan negeri jakarta pusat: bukti fotokopi tanda terima ri tanggal juni atas surat permohonan penggantian majelis hakim perkara nomor pk pdt. sus pailit2019, dengan nomor surat ol k ma vi lg9l. tanggal juni dari the high end city korea town song man, kepada bapak ketua mahkamah agung ri: bukti fotokopi tanda terima ri tanggal agustus atas surat perihal informasi dan mohon keadilan, dengan nomor surat ol k ma vi! lgl. tanggal agustus dari the high end city korea town song man, kepada majelis hakim agung pada mahkamah agung republik indonesia dalam perkara peninjauan kembali pk) register nomor pk pdt. sus pailit bukti fotokopi putusan peninjauan kembali mahkamah agung republik indonesia nomor pk pdt. sus pailit2019, tanggal september bukti fotokopi tanda terima ma ri tanggal februari atas surat perihal perlindungan hukum investor asing, dengan ref. ol k ma !i lgl. tanggal februari dari song man kepada bapak ketua mahkamah agung ri, bukti fotokopi tanda terima surat mahkamah agung republik indonesia badan pengawasan tertanggal februari atas surat perihal: perlindungan hukum investor asing, dengan nomor surat: ol k masih lgl. tanggal februari dari song man pemilik korea world center indonesia kepada bapak kepala badan pengawasan mahkamah agungsebagaimana telah diubah menjadi mahkamah berwenang mengadili permohonan guobahwa pemohon, menerangkan kualifikasinya sebagai badan hukum privat berdasarkan surat keputusan menteri kehakiman dan hak asasi manusia nomor ht. .th. tanggal september mengenai pengesahan anggaran dasar pendirian pt. korea world center indonesia yang dibuat hadapan notaris daniel warganya marpaung dalam akta nomor tanggal agustus bukti dan bukti anggaran dasar guo telah mengalami beberapa kali perubahan. selanjutnya, berdasarkan akta risalah rapat pt. korea world center indonesia nomor tanggal mei yang diterbitkan oleh notaris plat siti endaryanti, bukti dan mendapatkan persetujuan menteri yang dituangkan dalamakta perubahan anggaran dasar perseroan, menyatakan dalam angka bahwa direksi berhak bertindak mewakili perseroan dalam dan luar pengadilan dbukti bahwa pemohon sebagai badan hukum privat diwakili oleh direktur utama yang bernama mr. man song berkewarganegaraan korea selatan, menurut mahkamah apabila merujuk ketentuebagaimana ketentuan tersebut telah dituangkan dalam anggaran dasar pt. korea world center indonesia maka meskipun pemohon sebagai badan hukum privat yang diwakili oleh perseorangan yang berkewarganegaraan asing akan tetapi kualifikasinya sebagai direktur utama pt. korea world center indonesia (vide bukti sampai dengan bukti mana jabatan direktur utama tersebut secara kepercayaan terpisah dengan hak perjuangannya sebagai warga negara asing. dengan demikian, pemohon dapat dikualifikasikan sebagaimana yang ditentukan dalam ketentuan untuk mengajukan permohonan guo, bahwa menurut pemohon, dengan berlakunya norma dan telah secara nyata merugikan hak konstitusional pemohon karena tidak membuka suatu upaya hukum apapun terhadap putusan perkara penundaan kewajiban pembayaran utang pkpu) dalam kepailitan, sehingga dapat menyebabkan kerugian secara massif berupa ketidakadilan sebagaimana pertimbangan pertimbangan hakim yang mengadili dan memutus, yang dapat dikualifikasikan putusan tersebutpemohon permohonan guo) kini berada dalam keadaan pailit dengan segala akibat hukumnya:konstitusional baik bagi pemohon maupun debitur debitur lain, karenabahwa terhadap pertimbangan hakim dalam putusan pkpu yang menyatakan pemohon berada dalam keadaan pailit yang tidak sesuai dengan prosedur hukum, dan seandainya dapat diajukan upaya hukum terhadap putusan tersebut, pemohon berharap pertimbangan hukum hakim dalam putusan yang tidak sesuai dengan prosedur hukum tersebut dapat diperbaikidianggap merugikan pemohon sebagai badan hukum privatorea world center indonesia telah dinyatakan pailit dengan segala akibat hukumnya atas ditolaknya homologasi perdamaian dari permohonan pkpu yang menyebabkan terlepasnya hak hukumnya pemohon akibat berlakunya dandisebabkan putusan hakim yang tidak berkeadilan: bahwa menurut pemohon, terdapat fakta hukum yang tidak terbantahkan bahwa kepailitan pemohon telah dipaksakan serta melanggar peraturan perundang undangan karena faktanya belum timbul adanya kewajiban utang serta dikesampingkannya kehendak para kreditor yang telah menyetujui rencana perdamaian dengan cara menolak homologasi perdamaian dengan menggunakan alasan karena pembayaran imbalan jasa pengurus belum dibayar dan tidak terjamin pembayarannya, bahwa pemohon telah mengajukan peninjauan kembali pada mahkamah agung yang terdaftar dengan register nomor pk pdt. sus pailit dan telah diputus dengan putusan nomor pk pdt. sus pailit" tanggal september dalam pertimbangan hukumnya pada pokoknya telah dinyatakan, bahwa karena perkara gucto undang undang nomor tahun tentang kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang mana tidak terbuka upaya hukum termasuk permohonan pemeriksaan peninjauan kembali. dengan demikian sebagaimana argumentasi pemohon atas, menurut pemohon telah tertutup upaya hukum termasuk permohonan pemeriksaan peninjauan kembali bagi pemohon yang mengakibatkan hak hukum pemohon telah dirugikan.disu konstitusional yang dipersoalkan oleh pemohon dalam permohonan guo adalah apakah ketentuan dan telah menimbulkan ketidakadilan sehingga bertentangan dengan uud dikarenakan tidak adanya upaya hukum terhadap putusan pkpu,norma dantidak adanya upaya hukum terhadap putusan pkpu mengenai kepailitan, maka mahkamah akan mempertimbangkan substansi kedua norma tersebut secara bersamaan. i3 menimbang bahwa berkenaan dengan dalil pemohon yang menyatakan dan inkonstitusional karena tidak berkeadilan, menurut mahkamah untuk memahami ketentuan norma guo tidaklah berdiri sendiri karena berkaitan erat dengan esensi keseluruhan bab iii yang mengatur mengenai penundaan kewajiban pembayaran utang . apakah benar dengan tidak adanya ketentuan upaya hukum dalam norma guo adalah inkonstitusional karena tidak berkeadilan sebagaimana dalil pemohon, maka sebelum menjawab pertanyaan tersebut penting bagi mahkamah untuk menegaskan prinsip prinsip pkpu sebagai berikutor ataupun debitur yang diberikan oleh melalui putusan hakim pengadilan niaga mana pihak kreditor dan debitur, i3. bahwa pkpu dapat diajukan atas inisiatif salah satu pihak, debitur yang mempunyai lebih dari (satu) kreditor atau oleh kreditor atas dasar adanya kekhawatiran baik dari pihak debitur atau kreditor yang menilai bahwayang meliputi tawaran pembayaran sebagian atau seluruh utang kepada para kreditor agar debitur tidak perlu dililitkan (vide permohonan pkpu tersebut harus diajukan sebelum permohonan pailit atau pada waktu permohonan pailit diperiksa. apabila yang mengajukan permohonan pkpu adalah debitur, maka permohonan harus disertai dengan daftar yang memuat sifat, jumlah piutang, dan utang debitur beserta surat bukti secukupnya, serta dapat juga melampirkan rencana perdamaian, sedangkan jika permohonan tersebut diajukan oleh kreditor makan selanjutnysekiranya ada rencana untuk melakukan perdamaian (vide bahwa dalam kaitan inilah, pengadilan niaga dalam waktu paling lambat (tiga) hari sejak tanggal didaftarkannya surat permohonan yang diajukan oleh debitur harus mengabulkan pkpu sementara dan menunjuk seorang hakim pengawas dari hakim pengadilan serta mengangkat (satu) atau lebih pengurus untuk bersama debitur mengurus harta debitur. demikian pula halnya jika permohonan pkpu diajukan oleh kreditor maka pengadilan niagakpu(vide jangka waktu untuk putusan pkpu sementara tersebut ditentukan singkat karena menyangkut kepentingan semua pihak dengan maksud agar kesepakatan yang dicapai antara debitur dan para editornya mengenai rencana perdamaian dapat segera dilaksanakan secara efektif. bahwa dengan ditetapkannya putusan pkpu sementara oleh pengadilan adalah fase sebelum pengadilan menjatuhkan putusan pkpu tetap sesuai dengan proses pemeriksaan sebagaimana ditentukan dalam dan yang pada intinya menentukan mekanisme dan tahapannya sesuai dengan batas waktunya, sebagai berikut: bahwa hanya dalam jangka waktu paling lama (empat puluh lima) hari sejak putusan pkpu sementara diucapkan, pengadilan niaga melalui pengurus wajib memanggil debitur dan para kreditor yang dikenal dengan surat tercatat atau melalui kurir, untuk menghadap dalam sidang. apabila debitur tidak hadir dalam sidang, pkpu sementara berakhir dan pengadilan wajib menyatakan debitur pailit dalam sidang yang sama (vide dan 2004j, bahwa pengurus wajib segera mengumumkan putusan pkpu sementara dalam berita negara republik indonesia serta paling sedikit dalam (dua) surat kabar harian yang ditunjuk oleh hakim pengawas.dengan mencantumkan tanggal, tempat, waktu sidang, nama hakim pengawas, dan nama serta alamat pengurus (vide pkpu sementara tersebut berlaku sejak tanggal putusan pkpu diucapkan dan berlangsung sampai dengan tanggal sidang diselenggarakan (vide 2004j, bahwa apabila ada rencana perdamaian maka harus dilampirkan pada permohonan pkpu sementara atau telah disampaikan oleh debitur sebelum sidang sehingga pemungutan suara tentang rencana perdamaian dapat dilakukan (vide 2004j. pelaksanaan ketentuan inipun harus memperhatikan terpenuhinya persyaratan dalam bahw bahwa apabila para kreditor belum dapat memberikan suara mereka mengenai rencana perdamaian maka atas permintaan debitur, para kreditor harus menentukan pemberian atau penolakan pkpu(vide jika pada akhirnya pkpu tetap tidak dapat ditetapkan oleh pengadilan niaga maka dalam jangka waktu (empat puluh lima) hari, debitur dinyatakan pailit. bahwa sesuai dengan esensi pengaturan jangka waktu yang menghendaki adanya kepastian terhadap berlakunya pkpu sementara termasuk juga jangka waktu berlakunya pkpu tetap, maka apabila pkpu tetap disetujui, penundaan tersebut berikut kepanjangannya tidak boleh melampaui jangka waktu (dua ratus tujuh puluh) hari setelah putusan pkpu sementara diucapkan. i3 menimbang bahwa setelah mempertimbangkan prinsip prinsip pkpu yang berkaitan dengan mekanisme dan tahapan pkpu tersebut atas, menurut mahkamah telah jelashdengan demikian norma guomenimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut atas, adalahhhadapunterhadap dalil pemohon tersebut sebagaimana telah dipertimbangkan oleh mahkamah atas bahwasementara itu, terhadap dalil dalilerdasarkan pertimbangan sebagaimana diuraikan atas, menurut mahkamah, telah ternyata tidak terdapat persoalan konstitusionalitas norma dan sehingga dalilkamis, tanggal delapmenahan m.p. sitompul saudi isra ttd. ttd. wahiduddin adams daniel music folk panitera pengganti, ttd. saiful anwar injil in. pemohon dikualifikasikan sebagai badan hukum privat sebagaimana yang tertuang dalam bukti bukti dan bukti mr. man song warga negara korea selatan) selaku direktur utama perseroan, berdasarkanadalah sah bertindak untuk dan atas nama mewakili kepentingan pt. korea world center indonesia (pt.kwi), dandan subyek hukum badan hukum (rechtpersoon). bahwa subjmenetapkanknyang dapat menyebabkan kerugian secara masif sebagaimana didapati dari ketidak adilan dalam pertimbangan pertimbangan hakim yang memutus dan mengadilil, yang sebagaimana dapat dikualifikasikanuud yaknisecara konstitusional baik bagi pemohonterbukti terhadap pertimbangan hakim dalam putusan pkpu yang menyatakan pt. korea world center indonesia berada dalam keadaan pailit dan segala akibat hukumnya, sebagaimana dalam perkara pkpu reg. nomor padail, secara jelas tidak sesuai dengan prosedural prosedural hukum yang dapat diuraikan oleh pemohon dalam posisinyayang didirikan berdasarkan undang undang negara republik indonesia, dikarenakan terhadap suatu syarat untuk mengajukan upaya hukum upaya hukum luar biasa peninjauan kembali) dalam nomor tahun tentang kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang, dinyatakan: nomor tahun yakn b.dalam putusan hakim yang bersangkutan terdapat kekeliruan yang nyatautama, guna menghindari kekeliruan kekeliruan yang nyata sebagaimana dimuat dalam huruf nomor tahun tersebut, serta syarat untuk dilakukannya peninjauan kembali oleh mahkamah agung sebagai tingkat peradilan tertinggi negara republik indonesia, sebagaimana ternyata dalam nomor tahun tentang mahkamah agung, guna tercapainya kepastian dan keadilan hukum:, maka perkenalkan pemohon dengan ini menyampaikan alasan alasan kerugianberikut: bahwa pt. korea world center indonesia kini pemohon berdasarkanlah dinyatakan pailit dengan segala akibat hukumnya: bahwa kepailitan pt. korea world center indonesia kini pemohon tersebut adalah didasarkan atas penolakan homologasi perdamaian dari permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang pkpu) yang diajukan oleh pt. fruit land selaku pemohon pkpu, bahwa adapunyang telah menyatakan pt. korea world center indonesia, berada dalam keadaan pailit dengan segala akibat hukumnya tersebut, adalah didasarkan atas pertimbangan, yakni: menimbang, bahwa oleh karena pembayaran imbalan jasa pengurus belum dibayar dan tidak terjamin pembayarannya maka pengesahan perdamaian tidak dapat dikabulkan dan dinyatakan ditolak: menimbang, bahwa oleh karena pengesahan perdamaian ditolak, maka pt. korea world center indonesia harus dinyatakan pailit dengan segala akibat hukumnya. bahwa dari, pemohon pt. korea world center indonesia merasa sangat dirugikan secara hukum, karena hak hukumnya telah dirampas olehyang dibawa dari negara korea selatan untuk diinvestasikan turut membangun indonesia, dengan begitu mudahnya sirna oleh suatu putusan hakim yang tidak berkeadilan, dan ini dapat dibuktikan oleh pemohon, yakni: bahwa dari fakta persidangan, didalam rapat kreditor ketika proses pengambilan suara terhadap rencana perdamaian yang telah diajukan oleh memohon pkpu pt. korea world center indonesia kini pemohon tersebut, telah disepakati dan dapat diterima seluruhnya rencana perdamaian oleh seluruh para kreditor pt. korea world center indonesia, bahwa memohon pkpu pt. korea world center indonesia kini pemohon juga telah menyerahkan (tujuh) lembar billet giro kepada tim pengurus pt. korea world center indonesia dalam pkpu sementara), sebagai pembayaran pelunasan atas uang jasa tim pengurus sebagaimana yang telah disepakati dalam rencana perdamaian tersebut, namun dikarenakan tim pengurus meminta agar pembayaran fee tersebut dibayarkan terlebih dahulu muka, dan karena memohon pkpu tidak sanggup meluasnya didepan, karena sudah menyerahkan (tujuh) lembar billet giro miliknya, maka tim pengurus tersebut telah membuat surat pernyataan bahwa tidak ada jaminan pembayaran terhadap fee tim pengurus tersebut, bahwa dasar pengajuan pkpu oleh pt. fruit land selaku pemohon pkpu terhadap pt. korea world center indonesia selaku memohon pkpu dalam perkara adalah didasarkan atas amar putusan mahkamah agung r.i. no: k pdt tanggal maret juncto putusan pengadilan tinggi dki jakarta no: pdt pt.dki. tanggal maret juncto putusan pengadilan negeri jakarta timur no: pdt. pn.jkt.tim. yang dijadikan sebagai dalil utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagihrt rw kelurahan pondok labu, kecamatan cilandak, kota jakarta selatan, provinsi dki jakarta. selanjutnya disebut sebagai .mmnamonmmunmumumunuwuwan pemohon nama prof. dr. sri edi season alamat jl. daksinapati timur rt rw kelurahan rawamangun, kecamatan pulogadung, kota jakarta timur, provinsi dki jakarta. selanjutnya disebut sebagai u u u . pemohon ii: nama prof. dr. hm. amien rais, alamat komp. pandeansari blok il, rt rw desa condongcatur, kecamatan depok, kabupaten sleman, provinsi yogyakarta. selanjutnya disebut sebagai numunemununuunuum iii: nama dr. marwan batubara alamat jl. depok rt rw kelurahan bintaro, kecamatan pesanggrahan, kota jakarta selatan, provinsi dki jakarta. selanjutnya disebut sebagai n n u . pemohon iv: nama hatta taliwang alamat jl. boko iii rt rw kelurahan belong, kecamatan cimahi selatan, kota cimahi, provinsi jawa barat. selanjutnya disebut sebagai n u u u . pemohon nama taufan melamin alamat jl. tirtaraya rt rw kelurahan jatikramat, kecamatan jatiasih, kota bekasi, provinsi jawa barat. selanjutnya disebut sebagai n smu. pemohon vi: nama dr. syamsulbalda, se., mm., mba alamat jl. batuampar rt rw kelurahan batuampar, kecamatan kramafjati, kota jakarta timur, provinsi dki jakarta. selanjutnya disebut sebagai u u u pemohon vii: nama abdurrahman syebubakar alamat kalibata baru, blok rt rw kelurahan rawajati, kecamatan pancoran, kota jakarta selatan, provinsi dki jakarta. selanjutnya disebut sebagai u . pemohon viii: nama ramli kadin alamat jl. palapa blok rt rw kelurahan jakasetia, kecamatan bekasi selatan, kota bekasi, provinsi jawa barat. selanjutnya disebut sebagai nn u . pemohon ix: nama dr. ms. kaban, se., si. alamat jl. kanji rt rw kelurahan sukaresmi, kecamatan tanah areal, kota depok, provinsi jawa baratis d pemohon xxiv beranggapan memiliki kepentingan dalam hal kesehatan publik public heath interest). praktik kedudukan hukum ini sesungguhnya telah mendasari perkembangan doktrin standing pengadilan secara universal (right sue). apabila merujuk kepada kasus jacobson massachusetts dalam pengujian konstitusionalitas vaksinasi cacar mahkamah agung amerika serikat tahun kasus ini mendudukkan bahwa warga negara yang merasa terancam akibat kebijakan publik bidang kesehatan masyarakat, maka memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan advokasi atas kepentingan kesehatan masyarakat (public health interest) maka mahkamah agung amerika serikat menegaskan bahwa terdapat peran pengadilan untuk melindungi hak konstitusional warga negara khususnya dalam hal perlindungan keselamatan dan kesehatan masyarakat. dengan demikian, sesuai praktik yang terjadi amerika guo, maka para pemohon yang hak konstitusionalnya dijamin dalam uud jelas memiliki kerugian hak konstitusional sebagai pemohon dalam permohonan guo. bahwa perpu guo telah memberikan hak imunitas dan produk hukumnya tidak dapat diuji pengadilan, hal tersebut jelas bertentangan dengan prinsip persamaan hadapan hukum dan pemerintahan serta hak perlakuan yang bersifat diskriminatif. beberapa putusan mahkamah konstitusi telah menyatakan bahwa diskriminatif adalah memperlakukan hal berbeda terhadap hal yang sama dan memperlakukan sama terhadap hal berbeda. hal itu jelas memperlakukan berbeda terkait dengan hak imunitas para pemohon terlebih lagi produk hukumnya tidak dapat diuji pengadilan. kewenangan menguji undang undang terhadap undang undang dasar indonesia tidak didasari oleh adanya kasus konkrit, melainkan kasus abstrak. hal ini menunjukan bahwa hukum acara mahkamah konstitusi menganut doktrin hak gugat (right sue) secara action populasi yaitu hak gugat yang diperoleh dapat tidak dimiliki kerugian secara actual saja melainkan kerugian secara potensial baik pribadi maupun kepentingan umum (public). pemohon s d xxiv pada pokoknya menganggap hak konstitusional sebagaimana diuraikan diatas khususnya hak atas kesehatan secara potensial dirugikan oleh terbitnya perppu nomor tahun bahwa selain dalil sebagaimana dikemukakan diatas,pemohon s d pemohon xiv(a)bahwa dalam kaitannya dengan para pemohon pembayar pajak (tax player) mahkamah konstitusi dalam putusan nomor puu xvi dalam paragraf menyatakan: menimbang bahwa terkait dalil para pemohobahwa dengan demikian sesuai putusan mahkamah terkait dengan pemohon perseorangan wni pembayar pajak (tax player), para pemohon merupakan perseorangan wni yang mempuyai kepentingan sama merupakan pembayar pajak sebagai salah satu sumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara jelas sangat berkait dan memiliki hubungan sebab akibat dengan perppu yang dimohonkan pengujian karena perpus guo sangat berkait erat dengan anggaran pendapatan dan belanja negara. bahwa dikarenakan perppu nomor tahun berkaitan umumnya dengan keuangan negara, maka pemohon s d pemohon xxiv merupakan pembayar pajak dan oleh karenanya memiliki hak konstitusional dikarenakan bagian perpu nomor tahun mengatur mengenai perpajakandalamsebagai pembayar pajak maka pemohon s d pemohon xxiv juga memiliki hak konstitusional seperthak konstitusional para pemohon yang dimiliki, dijamin dan dilindungi sebagaimana diuraikan diatas telah dilanggar dan dirugikan dengan berlakunya ketentuan yang terdapat dalam huruf 'a' angka angka dan angka dan perpu nomor tahun yang berbunyi sebagai berikut: huruf berdasarkan dalam perppu guo dan dihubungkan dengan hak konstitusional para pemohon perseorangan adalah wni pembayar pajak (tax player) jelas terdapat hubungan sebab akibat terkait dengan penggunaan anggaran pendapatan dan belanja negara yang salah satu sumbernya adalah pajak, sehingga ketika akan diubah seharusnya melalui mekanisme sebagaimana diatur dalam uud serta memperhatikan hak hak perseorangan wni para pembayar pajak khususnya dalam hal ini para pemohon. oleh karena itu, menurut para pemohon, para pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing) dengan kerugian konstitusional untuk mengajukan pengujian huruf 'a' angka angka dan angka dan dan perpu nomor tahun terhadap dan dan uud alasan permohonan pengujian pendahuluan memasuki bulan penanganan covid indonesia, beragam respon lintas kalangan telah memberikan pengaruh penting dalam tindakan hukum pemerintah. disaat yang bersamaan, beragam instrumen hukum telah digunakan dalam merespon keadaan bahaya darurat kesehatan ini. dalam bidang hukum tata negara, tidak hanya dipahami bahwa konstitusi hanya akan mengatur berjalannya negara dalam keadaan normal, namun juga akan mengatur bagaimana negara dalam keadaan darurat. hal yang menarik adalah instrumen hukum dalam keadaan darurat tidak hanya hukum darurat itu sendiri (baca: peraturan pemerintah pengganti undang undang) melainkan juga berbagai macam undang undang lain yang dimaksudkan untuk merespon keadaan darurat. khusus keadaan darurat kesehatan. instrumen hukum yang tersedia jelas adalah. perkarantinaan kesehatan sendiriarantina kesehatan sendiri dimaksudkan untuk merespon kedaruratan kesehatan masyarakat. kedaruratan kesehatan masyarakat sendiriada tanggal maret presiden telah menetapkan keadaan darurat kesehatan masyarakat melalui keppres nomor tahun selain itu, pemerintah juga pemerintahra pemohon setidak tidaknya mempersoalkan perpu nomor tahun terhadap tiga hal, yaitu pertama, huruf 'a' angka dan angka perppu tahun bertentangan dengan dan uud tersebut secara umum menurut para pemohon menegaskan makna kedaulatan rakyat dalam hakikat public revenue and expenditure apbn. kedua, perpu nomor tahun bertentangan dengan dan uud perpu nomor tahun menurut para pemohon telah menciptakan kekuasaan yang melampaui batas dengan cara menjadikan imunitas bagi para pejabat keuangan dan ini bertentangan dengan prinsip negara hukum dan hak konstitusional pemohon atas kepastian hukum yang adil. ketiga, perppu tahun bertentangan dengan juncto putusan mahkamah konstitusi nomor puu vii uud bahwa pada perppu tahun terdapat undang undang yang beberapa ketentuan yang terdapat dalamnya dinyatakan tidak berlaku sepanjang terkait dengan kebijakan yang ditentukan dalam perpu nomor. tahun tersebut. ke undang undang tersebut masih tetap ada dan berlaku, tetapiketentuan ini jelas bertentangan dengan putusan mahkamah konstitusi nomor puu vii yang telah menentukan syarat objektif untuk melahirkan perppu. guna yang menurut berapa media internasional dianggap berhasil dan tanggap dalam menanggulangi covid dalam konteks ini perbandingan yang dimaksud adalah apakah negara tersebut menggunakan (menerapkan) keadaan dan atau hukum darurat atau justru mengoptimalisasikan instrumen hukum yang telah ada. taiwan sejak tanggal desember pusat pengendalian penyakit taiwan cdc) telah melaporkan peraturan kesehatan internasional ihr) bawah organisasi kesehatan dunia who) dan sejak saat itu, taiwan sudah memprakarsai langkah langkah pencegahan epidemi covid hingga tanggal april banyak mendorong penggunaan hukum darurat, semacam perppu indonesia, sesuai dengan dari artikel tambahan dari konstitusi republik tiongkok taiwan yang berbunyi: the president may, resolution the executive yuan council, issue emergency decrees and take all necessary measures avert imminent danger affecting the security the state the people cope with any serious financial economic crisis, the restrictions article the constitution notwithstanding. however, such decrees shall, within ten days issuance, presented the legislative yuan for ratification. should the legislative yuan withhold ratification, the said emergency decrees shall forthwith cease valid. namun, hingga saat ini taiwan masih belum memberlakukan dan menerbitkan keadaan dan hukum darurat. hal ini ditengarai oleh tiga alasan, pertama, taiwan telah belajar dari pengalaman buruk penanganan sars tahun pada masa itu taiwan menerbitkan darurat sars yang diberlakukan dari tanggal maret hingga desember sejak saat itu kemudian taiwan memiliki undang undang pengendalian penyakit menular communicable disease control act). undang undang ini telah beberapa kali diamandemen dan terakhir tahun segala macam tindakan kedaruratan kesehatan serta prosedurnya diatur lengkap. kedua, tepatnya pada februari parlemen taiwan telah mengeluarkan undang undang untuk tindakan pencegahan, pertolongan dan revitalisasi untuk corona virus diesel (selanjutnya disebut uu covid interval antara berlakunya dan diundangkan hanya memakan waktu sekitar jam. undang undang ini berlaku mulai januari hingga juni setelah tanggal kedaluwarsanya, jangka waktu undang undang ini dapat diperpanjang dengan persetujuan parlemen. meskipun tidak ada batasan waktu untuk perpanjangan, tersebut tidak mungkin diperpanjang dari pengalaman dalam mengimplementasikan sars. dalam hal prosedur legislatif dan efektivitas peraturan, undang undang khusus covid memiliki efek yang setara dengan penerbitan keputusan darurat. ketiga, terdapat penafsiran mahkamah konstitusi taiwan dalam putusan yang menyatakan: penerapan hukum darurat harus bersifat sontak segera dan detil sehingga tanpa butuh dukungan peraturan tambahan yang bersifat petunjuk teknis. selain itu, mahkamah konstitusi taiwan menegaskan bahwa diperlukan adanya ratifikasi parlemen sebelum hukum darurat tersebut dinyatakan berlaku. jerman hingga medio april kasus covid melanda jerman. sedari awal pandemi covid menerpa perdebatan muncul tentang apakah keadaan darurat dapat diumumkan untuk digunakan. sesungguhnya konstitusi federal jerman grundgesetz) telah mengatur dan menyediakan pengaturan mengenai kekuasaan dalam keadaan darurat beberapa seperti 12a iii vi, 53a, 57a, 87a, dan 115a. meskipun tersedia instrumen tersebut, namun sejarah kelam penggunaan kekuasaan darurat menurut konstitusi jerman tidak dapat dihindari. khususnya apa yang pernah terjadi merujuk kepada insiden penggunaan kekuasaan darurat menurut konstitusi weimar pada kasus kebakaran reichstag (gedung parlemen) pada tahun pada masa itu, hitler meyakinkan presiden von hindenburg untuk menggunakan konstitusi weimar, yang memberikan kekuasaan diktator presiden kepada hitler membuat undang undang untuk semua negara teritorial jerman. hitler dan kabinet dengan cepat membuat keputusan yang lebih permanen dan luas untuk perlindungan rakyat dan negara (dikenal sebagai keputusan kebakaran reichstag), yang menangguhkan hak untuk berkumpul, kebebasan pers, kebebasan berbicara, dan perlindungan konstitusional lainnya. apabila merujuk kepada kekuasaan darurat jerman menurut konstitusi jerman, maka hanya keadaan darurat internal hanya dapat dideklarasikan apabila order avert imminent danger the existence free democratic basic order the federation land . kondisi covid jelas tidak termasuk keadaan mengancam demokrasi, sehingga hingga saat ini tidak ada hukum darurat semacam perppu indonesia yang diterbitkan. namun, meskipun persyaratan untuk deklarasi keadaan darurat internal tidak terpenuhi sebagaimana konstitusi federal jerman, saat ini bundeswehr (militer federal) dikerahkan dari lander. sebagai bagian dari misi sipil, bundeswehr membantu para dokter, staf perawat, dan peralatan medis yang dibutuhkan. misi ini didasarkan pada konstitusi federal jerman yang mengatur tata administrasi dan segala bantuannya dalam keadaaan bencana yang mewajibkan semua federal dan otoritas pertahanan selanjutnya disebut sebagai mu emumumununumuwn nama damayanti alamat jl. mesjid gg. kebun rt rw kelurahan pertukangan utara, kecamatan pesanggrahan, kota jakarta selatan, provinsi dki jakarta. selanjutnya disebut sebagai nam mmumuwununuwunuwnn xi: nama ir. gunawan adji, sc. alamat jl. lapangan roos rt rw kelurahan bukit duri, kecamatan tebet, kota jakarta selatan, provinsi dki jakarta. selanjutnya disebut sebagai mumumunumumuwe xii: nama indra wardhana alamat jl. azalea raya rt rw limo, kota depok, provinsi jawa barat. selanjutnya disebut sebagai mem mumemumuwuws pem xiii: nama dr. abdullah hehamahua alamat rawadenok rt rw kelurahan rangkaian jaya baru, kecamatan pancoran mas, kota depok, provinsi jawa barat. selanjutnya disebut sebagai m nmmmumuwumumuwu pem xiv: nama adhi mawardi alamat persada kemala, blok rt rw kelurahan jakasampurna, kecamatan bekasi barat, kota bekasi, provinsi jawa barat. selanjutnya disebut sebagai mu emumumunuunwuwn xv) nama agus muhammad maksum alamat jl. avia rt rw desa lemahputo, kecamatan sidoarjo, kabupaten sidoarjo, provinsi jawa timur. selanjutnya disebut sebagai nama mumuwumumuwu pem xvi: nama dr. ahmad redi, sh., mh. alamat kav. dki blok rt rw kelurahan malaka sari, kecamatan duren sawit, kota jakarta timur, provinsi dki jakarta, untuk memberikan bantuan administrasi, hukum dan pertanahan. oleh karena itu, semua otoritas federasi serta lander dapat meminta bundeswehr untuk dukungan teknis logistik, yang lander dibutuhkan. menurut beberapa ahli, saat ini bundeswehr sedang menjalankan misi terbesarnya sejak didirikan pada tahun namun, artikel konstitusi jerman tidak mencakup misi bersenjata, sehingga, bahkan pada masa covid kompetensi bundeswehr terbatas. jerman tidak melahirkan hukum darurat, namun parlemen tetap bekerja seperti biasa dan melahirkan ketentuan ketentuan yang dimaksudkan untuk melindungi dampak ekonomi covid seperti menambahkan dalam pembukaan super einfuhrungsgesetz zum burgerlichen gesetzbuche) jerman. ini memuat ketentuan untuk melindungi penyewa yang tidak bisa lagi membayar sewa karena krisis. secara bersamaan, bundestag parlemen federal) mengadopsi paket bantuan terbesar dalam sejarah jerman. selain itu untuk membangun perlindungan bagi karyawan, wiraswasta dan bisnis dengan menerbitkan bantuan pinjaman baru dengan total sekitar miliar euro. korea selatan korea selatan dihitung sebagai salah satu negara yang "sangat terpukul" oleh penyebaran covid yang muncul dari wuhan, cina. menurut data terbaru pusat pengendalian dan pencegahan penyakit korea cdc), medio akhir maret korea selatan telah melaporkan lebih dari kasus dan kematian. namun sejak tanggal maret presiden korea merasa tidak perlu menetapkan keadaan darurat atau kekuasaan darurat. tindakan yang justru diambil adalah menunjuk tim penanggulangan bencana dan keselamatan central disaster and safety countermeasures headquarters), dan dukungan dari fasilitas militer cukup untuk mengamankan tempat tidur untuk pasien yang dikonfirmasi covid apabila merujuk kepada konstitusi korea selatan, maka dapat dipahami bahwa ada dua jenis keadaan darurat menurut konstitusi korea selatan dan produk hukumnya yaitu "perintah keuangan darurat" konstitusi korea selatan) dan "perintah darurat" korea selatan) selengkapnya berbunyi sebagai berikut: art. konstitusi korea selatan: time internal turmoil, external menace, natural calamity grave financial economic crisis |.) the president may take respect them the minimum necessary financial and economic actions issue orders having the effect act, i. only when j.j there time await the convocation the national assembly. : art. hanya akan diadopsi dalam situasi berikut: case major hostilities affecting national security (. the president may issue orders j.j only when tj. impossible convene the national assembly. saat ini beberapa regulasi yang berlaku korea terkait penangan covid antara lain: pengendalian dan pencegahan penyakit menular, pengelolaan bencana dan keselamatan, perkarantinaan, kesehatan masyarakat daerah, dan pencegahan acquired immunodeficiency syndrome aids) pengendalian dan pencegahan penyakit menular infectious disease control and prevention act idola), diubah pada desember dalam bahasa inggris, dan versi terbaru korea, yang telah diamandemen pada maret adalah undang undang paling relevan yang berlaku mengenai wabah covid yang meledak korea selatan. idola memberikan pemerintah sarana yang sangat spesifik untuk mendistribusikan sumber daya dan memobilisasi dan merangsang berbagai pelaku seluruh masyarakat dalam upaya untuk memerangi penyebaran penyakit menular. lahir dari keterpurukan korea selatan akibat mewabahnya penyakit middle east respiratory syndrome mers) tahun lalu. pada pokoknya ini bahkan mengatur konsekuensi ekonomi yang timbul akibat mewabahnya suatu penyakit. kanada hingga saat ini, kanada belum menyatakan keadaan darurat federal dalam hal merujuk kepada darurat tahun setidaknya ada alasan: pertama, kesehatan adalah yurisdiksi provinsi dalam sistem federal kanada, dan provinsi telah menggunakan wewenang hukum mereka untuk memaksakan keadaan darurat tingkat provinsi yang hanya bervariasi dalam detail kecil. kedua, federal mengenai karantina kesehatan tahun sudah memberikan kekuasaan darurat yang luas kepada pemerintah. pada tanggal maret menteri kesehatan kanada mengumumkan perintah darurat bawah yang mengharuskan setiap orang yang memasuki kanada melalui udara, laut atau darat diwajibkan mengisolasi diri selama hari untuk memastikan apakah mereka memiliki gejala covid hukuman pelanggaran ketentuan tersebut adalah denda hingga dan atau penjara hingga enam bulan. hukuman meningkat bagi siapa saja yang dengan sengaja atau sembrono menyebabkan risiko kematian yang akan segera terjadi atau cedera tubuh yang serius terhadap orang lain yang bertentangan dengan undang undang atau peraturan yang dibuat bawahnya. ketiga, ada faktor budaya yang berperan. kanada memiliki sistem kesehatan masyarakat yang berfungsi dengan baik. tingkat kepercayaan pada para ahli kesehatan masyarakat, sehingga bahkan para perdana menteri provinsi yang telah menggoda dalam beberapa tahun terakhir dengan politik populis gaya trump namun kehendak tersebut akhirnya diurungkan, kanada banyak belajar dari pengalaman mereka dalam menghadapi sars tahun keempat, struktur yuridis darurat, dipahami dalam konteks politik dan hukumnya, yang harus membuat pemerintah federal ragu untuk menerapkannya. pembukaan undang undang ini mencerminkan fakta bahwa undang undang itu diberlakukan tiga tahun setelah charter rights and freedoms menjadi bagian dari tatanan konstitusional kanada: and whereas the governor council, taking such special temporary measures, would subject the canadian charter rights and freedoms . and must have regard the international covenant civil and political rights, particularly with respect those fundamental rights that are not limited abridged even national emergency undang undang ini tidak hanya tunduk pada komitmen penghormatan terhadap hak domestik dan internasional kanada, tetapi bagian menetapkan bahwa 'darurat nasional' dapat dinyatakan hanya jika ada 'situasi darurat dan kritis yang bersifat sementara yang: (a) sangat membahayakan kehidupan, kesehatan atau keselamatan warga kanada dan memiliki proporsi atau sifat seperti melebihi kapasitas atau wewenang provinsi untuk menghadapinya, atau (b) secara serius mengancam kemampuan pemerintah federal kanada untuk menjaga kedaulatan, keamanan dan integritas wilayah dan itu tidak dapat secara efektif ditangani berdasarkan hukum kanada lainnya. jika keadaan darurat diumumkan, maka menjadi keadaan darurat kesehatan masyarakat' yang berakhir pada akhir sembilan puluh hari kecuali jika diteruskan sesuai dengan undang undang. bagian (a) menyatakan bahwa wewenang berdasarkan undang undang ini akan dilaksanakan atau dilakukan: dengan cara yang tidak mengganggu kemampuan provinsi mana pun untuk mengambil tindakan, berdasarkan undang undang parlemen provinsi, dan dengan pandangan untuk mencapai tindakan secara bersama sama dengan masing masing provinsi. bagian mengatur bahwa parlemen dapat mencabut deklarasi darurat kesejahteraan publik. bagian mensyaratkan bahwa penjelasan tentang alasan deklarasi, termasuk konsultasi dengan provinsi (diamanatkan oleh bagian harus diletakkan depan kedua gedung parlemen dalam waktu tujuh hari duduk dari deklarasi, sementara bagian mengizinkan sejumlah kecil anggota dari salah satu dpr mengajukan mosi agar deklarasi dicabut. bagian mensyaratkan bahwa komite bersama dibentuk untuk meninjau 'kinerja tugas dan fungsi sesuai dengan deklarasi darurat'. singkatnya, keadaan darurat kanada tidak dipilih sebagai instrumen hukum dikarenakan prinsipnya tidak memberikan kekebalan hukum dan secara politis dikarenakan pengaturannya yang sangat ketat, lalu keharusan tidak melanggar piagam hak asasi manusia. selain itu, bagaimana bagi pemerintah kanada bagaimana konstruksi hukum darurat ketika parlemen dan pengadilan tidak mampu beroperasi sebagaimana mestinya bahkan upaya pemerintah federal untuk mengusulkan adanya undang undang memberikan kekuasaan kepada pemerintah untuk membelanjakan, meminjam, dan pajak tanpa persetujuan parlemen sampai desember urung dilakukan dikarenakan resistensi parlemen yang tinggi kanada. selandia baru lain halnya dengan yang terjadi selandia baru, dalam menanggulangi covid keadaan darurat nasional telah dinyatakan pada jam pada tanggal maret sebelum berbicara mengenai hukum darurat selandia baru, maka penting untuk diketahui bahwa selandia baru memiliki panduan (non regulasi) mengenai sistem deteksi darurat covid berjenjang. sistem ini memiliki jenjang (level) yaitu jenjang persiapan (level jenjang meminimalisir (level jenjang pelarangan (level dan jenjang penguncian (level setiap jenjang ini memiliki dampak dan jangkauan peran pemerintah dalam penanggulangan covid sejak jam pm, april pemerintah selandia baru telah menetapkan jenjang pelarangan (level kembali kepada keadaan darurat sebagaimana diuraikan diatas, ketentuan keadaan darurat nasional diatur dalam manajemen pertahanan sipil darurat tahun civil defence emergency management act dan manajemen pertahanan sipil darurat mengatur bahwa perdana menteri menunjuk direktur pertahanan sipil darurat yang bertugas untuk mengoordinasikan respons nasional, serta memungkinkannya untuk mengerahkan berbagai arahan darurat dan kekuatan permintaan (yang belum digunakan). menurut manajemen pertahan sipil darurat tahun keadaan darurat ini perlu diperbarui setiap hari tetapi telah diperbarui sekali dan diharapkan akan berulang kali untuk periode yang signifikan. sejauh ini keadaan darurat telah terus diperpanjang selama pertama pada :27am tanggal maret kedua kalinya pada :25am tanggal april ketiga kalinya pada :21pm tanggal april keempat kalinya pada :21pm tanggal april kelima kalinya, pada :21pm tanggal april keenam kalinya pada :21pm tanggal april hingga akan diperpanjang untuk ketujuh kalinya pada pada hari rabu mei kecuali dinyatakan sebaliknya. saat penerapan manajemen pertahanan sipil darurat tahun penanggulangan covid juga dilakukan penerapan kesiapan penanggulangan epidemi tahun epidemic preparedness act penggunaan instrumen hukum ini memiliki sejumlah konsekuensi: (a) petugas medis kesehatan diberdayakan untuk menggunakan berbagai kekuasaan darurat khusus, (b) menteri dapat mengaktifkan (dan telah mengaktifkan) sejumlah ketentuan darurat spesifik yang tersebar seluruh undang undang jaminan sosial, imigrasi, hukuman dan pembebasan bersyarat, dan (c) menteri dapat mengeluarkan pemberitahuan untuk 'memodifikasi' persyaratan atau pembatasan kekuasaan yang telah diatur dalam undang undang. kekuasaan ini merupakan konvensi kekuasaan henry viii, namun sejauh ini hanya diminta sekali. hal ini disebabkan tradisi waspada terhadap penggunaannya. berdasarkan huruf kesehatan tahun sesungguhnya telah mengatur mengenai kewenangan menteri kesehatan untuk langsung me lockdown . kewenangan ini termasuk didalamnya mengkarantina tempat tempat strategis dan vital seperti pertokoan, tempat ibadah, sekolah, namun dikecualikan pengadilan. bahkan terkait dengan kesehatan, polisi diberikan kewenangan khusus berdasarkan kesehatan dan manajemen pertahanan sipil darurat untuk membantu, meminta dan mengarahkan dalam penanggulangan darurat kesehatan. dalam merespon persoalan, ekonomi, selandia baru mengeluarkan beberapa kebijakan seperti pertama, stimulus dunia usaha dan kesejahteraan masyarakat senilai milyar, kedua, rancangan apbn p yang membolehkan penambahan anggaran penganan covid senilai milyar, dan (c) amandemen beberapa perundang undangan dibidang kesejahteraan seperti sewa menyewa, keuangan pusat dan daerah, pendidikan and informasi publik, untuk mengatasi beberapa masalah mendesak yang disebabkan oleh gangguan covid berdasarkan uraian diatas, maka disimpulkan bahwa pada umumnya tidak terdapat negara yang dinyatakan berhasil menggunakan instrumen hukum daratnya. who melalui artikel resminya yang berjudul how budget for covid response? rapid scan budgetary mechanisms highly affected countries penulis, helene barry, ding wang, claudia pescetto, and joseph rutin. mengemukakan bahwa every country must develop specific processes for allocation budget funds the response. selanjutnya rekomendasi yang diusulkan antara lain adalah: using existing budgetary flexibility and exceptional spending procedures fund first measures accelerating revision finance laws secure budget for the response through expenditure earmarkin releasing public funds frontline service providers timely and facilitating expenditure tracking berdasarkan rekomendasi yang diusulkan tersebut, diakhir kesimpulannya artikel tersebut menyebutkan ensuring appropriate balance between flexibility and accountability relevant now more than ever under these exceptional circumstances. governments and legislature need ensure sufficient budgetary funds, programming existing spending and earmarking additional funds. apabila merujuk kepada instrumen hukum yang ada, maka semuanya telah memadai. apabila menghendaki fleksibilitas untuk merespon dampak covid maka dan tahun tentang keuangan negara telah,: opsi yang diambil melalui perpu nomor tahun jelas bertentangan dengan hak konstitusional para pemohon melalui dpr untuk membahas setiap rupiah dalam apbn sebagai representasi kedaulatan rakyat. apalagi kemudian, instrumen hukum yang ada saat ini yaitu adalahmasih berlaku dan dapat dioptimalkan. disaat yang bersamaan kehadiran dan perpu nomor tahun telah menunjukan bahwa adanya hak imunitas dan pengenyampingan hukum yang berlaku, ini berdampak kepada dianggapnya hak konstitusionalitas para pemohon khususnya dan uud oleh karena itu, selanjutnya dijelaskan secara detil alasan alasan hukum sebagaimana diurai diatas sebagai berikut: huruf angka angka angka perpu nomor tahun bertentangan dengan dan uudmaksudkan untuk menanggulangi dampak corona virus disease covid yang menurut pandangan pemerintah telah menciptakan keadaan kepentingan yang memaksa' terhadap (dua) segi kehidupan sekaligus, yakni dalam hal keselamatan jiwa warga negara dan perekonomian nasional. akan tetapi secara materi muatan, perpu nomor tahun secara spesifik hanya memuat tentang berbagai kebijakan dalam rangka penyelamatan perekonomian negara, yang secara garis besar terbagi dalam (dua) bentuk, yakni kebijakan keuangan negara disatu sisi dan stabilitas sistem keuangan disisi yang lain, bahwa salah satu kebijakan keuangan negara yang diatur dalam perpu nomor tahun adalah memberikan kewenangan bagi pemerintah untuk menetapkan batasan defisit anggaran melampaui (tiga persen) produk domestik bruto pdb) sampai dengan tahun anggaran sebagaimana diatur dalam huruf 'ahwa ketentuan dalam huruf ' a' angka dan angka atas, adalah bertentangan dengan dan uud yanganggarudah menjadi communis opinion doctoral, hakikat atau falsafah keuangan publik anggaran negara adalah kedaulatan. pandangan yang demikian antaranya dikemukakan oleh rene stream, the constitutional right which nation possesses authorized public revenue and expenditures does not originated from the fact that the members the nation contribute the payments. this right based lifter idea. the idea sovereignty'. pandangan ini menerangkan bahwa kewenangan negara untuk menetapkan anggaran pendapatan dan belanja bukan semata mata berangkat dari fakta bahwa masyarakat memiliki kontribusi dengan melakukan pembayaran pajak kepada negara, melainkan berangkat dari hal idea yang lebih tinggi, yang disebut kedaulatan. pandangan demikian juga diamini dan dirujuk oleh prof. arifin soeria armada, yang mengemukakan bahwa hakikat public revenue and expenditure apbn adalah kedaulatan, bukan yang lain. apabila yang berdaulat adalah raja, maka majalah yang berhak sepenuhnya untuk menetapkan apbn, sebaliknya jika rakyat yang berdaulat, maka rakyatlah yang berhak menetapkan apbn, bahwa sejak negara indonesia didirikan oleh para pendiri bangsa dan memiliki sebuah konstitusi, sejak itu pula kita mengakui bahwa yang berdaulat adalah rakyat, menurut uud sebelum amandemen. hal ini bahkan semakin dipertegas dalam uud setelah amandemen yang menentukan kedaulatan berada tangan rakyat dan dilaksanakan menurut undang undang dasar. ketentuan ini merupakan penegasan. jika dalam lapangan politik kedaulatan rakyat sering didengungkan dengan adenium dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat, maka dalam konteks anggaran negara, kedaulatan rakyat itu dapat juga didengungkan dengan adenium dari mana sumber uang (pendapatan) dan untuk apa uang digunakan (belanja) harus dilakukan dengan persetujuan rakyat", bahwa kedaulatan rakyat terhadap anggaran negara ini selengkapnya dirumuskan dalam dan uud sebagaimana telah dikutip dalam uraian angka atas. dalam guo, kedaulatan rakyat terhadap anggaran negara ini dikonstruksikan menjadi (tiga) bentuk: pertama, apbn harus ditetapkan dengan undang undang, bukan jenis peraturan perundang undangan yang lain: kedua, apbn harus mendapatkan persetujuan dpr, kedua, undang undang apbn bersifat periodik (ditetapkan setiap satu tahun), bahwa huruf 'a' angka dan angka perpu nomor tahundapatan domestik broto pdb) tanpa batas maksimal, dan, kedua, memberlakukan batas defisit atas dari pendapatan domestik broto pdb) sampai dengan tahun anggaran bahwa sekilas materi muatan dalam huruf 'a' angka dan angka perpu nomor tahun tidak mengatur tentang apbn secara langsung. akan tetapi jika dialami lebih dalam, pengaturan yang demikian sejatinya telah menjangkau 'jantungnya' apbnpentingnya pos defisit tidak bisa dilepaskan dari perkembangan format postur undang undang apbn, khususnya setelah pengalaman krisis penghujung tahun an. sejak apbn tahun anggaran format postur apbn dari yang sebelumnya disusun dalam bentuk t account diubah menjadi format i account. format ini diterapkan untuk menggantikan dan sekaligus sebagai kritik terhadap berbagai kelemahan dari format dan selanjutnya disebut sebagai u . pemohon xvii: nama bambang soetedjo alamat jl. akhmad yani rt rw desa melayu, kecamatan tenggarong, kabupaten kutai kartanegara, provinsi kalimantan timur. selanjutnya disebut sebagai pemohon xviii: nama dr. ma'mun murid alamat griya asri blok h13 rt rw desa sumberdaya, kecamatan tambun selatan, kabupaten bekasi, provinsi jawa barat. selanjutnya disebut sebagai uu. pemohon xix: nama ir. indra adil alamat jl. panitera raya bulog, rt rw kelurahan jatimelati, kecamatan pondok melati, kota bekasi, provinsi jawa barat. selanjutnya disebut sebagai n uu. pemohon xx: nama mari dipanggang, dr., ir., mp. alamat jl. gambir dusun gambir, rt rw desa bandar klipuu. pemohon xxi: nama ir. sayur asyari alamat jl. ciliwung rt rw kelurahan lilitan, kecamatan kramat jati, kota jakarta timur, provinsi dki jakarta. selanjutnya disebut sebagai nun pemohon xxii: nama muslim arti alamat jl. raya muchtar, rt rw kelurahan sawangan baru, kecamatan sawangan, kota depok, provinsi jawa barat. selanjutnya disebut sebagai pemohon xxiii: prinsip apbn pada masa orde baru. sebagaimana diketahui, format postur apbn pada masa orde baru hanya terdiri dari rencana penerimaan pendapatan' dan rencana pengeluaran belanja', yang dalam penyusunannya menekankan prinsip berimbang . dengan format dan prinsip demikian, penyusunan apbn diupayakan untuk menyeimbangkan antara pos penerimaan dan pos pengeluaran. mengingat orientasi kebijakan orde baru yang menekankan pada konsep pembangunan (developmentalism), sering kali penerimaan dalam negeri tidak mencukupi pengeluaran negara pengeluaran negara lebih besar dari seluruh penerimaan dalam negeri. maka, dengan prinsip 'berimbang', selisih kurang antara penerimaan dan pengeluaran negara tersebut, kemudian dibuat berimbang (sama) melalui 'pinjaman luar ngeri'. artinya, prinsip berimbang menjadi dasar bagi pemerintah untuk melakukan pinjaman luar negeri, dengan tujuan menyeimbangkan jumlah antara penerimaan dan pengeluaran, bahwa format dan prinsip yang demikian ternyata dalam sejarah apbn indonesia, justru menjadi sumber dengannya apbn terhadap terpaan krisis, khususnya pengalaman krisis ekonomi indonesia penghujung kekuasaan orde baru. hal ini dikarenakan format dan prinsip apbn tersebut mengandalkan penerimaan pembangunan yang berasal dari luar negeri. konsekuensi yang terjadi pada apbn adalah meletusnya pinjaman yang digunakan untuk menutup defisit dalam pos penerimaan, sehingga menjadi tidak jelas, mana sumber daya dan dana yang serta merta menjadi hak milik negara dan mana sumber dana yang harus dikembalikan. yang dapat diketahui dari format dan prinsip apbn yang demikian, adalah setiap tahun apbn harus mengeluarkan sejumlah dana untuk membayar cicilan utang luar negeri, baik pokok pinjaman maupun bunganya: bahwa pengalaman apbn dengan format dan prinsip pada masa orde baru, mendorong format postur apbn kemudian diubah, tepatnya dalam apbn tahun anggaran dari yang sebelumnya menggunakan format t account menjadi format i account. dengan format i account, postur apbn mengalami pengelompokkan kembali (klasifikasi) pos pos pendapatan dan belanja, termasuk pemisahan secara tegas terhadap beberapa komponen pembiayaan anggaran yang selama ini dimasukan kedalam pos pos pendapatan dan belanja negara. maka jika dalam format postur apbn masa orde baru apbn hanya terdiri dari pos 'penerimaan' dan pengeluaran, maka format postur apbn yang terbaru terdiri atas: pendapatan, belanja: keseimbangan primer, surplus defisit anggaran: dan, pembiayaan, bahwa format i account menjadikan apbn berbasis kinerja, yang konsekuensinya adalah anggaran dapat disusun secara defisit atau surplus, bukan disusun untuk mencapai keseimbangan antara penerimaan dan pengeluaran sebagaimana dalam format t account. dengan format yang baru, dimaksudkan untuk meningkatkan akuntabilitas, efisiensi, dan transparansi dalam penyusunan dan pelaksanaan apbn. hal ini menjadi demikian penting, terutama ketika apbn disusun secara defisit. pos defisit surplus mencerminkan selisih antara akumulasi pendapatan dan belanja. manakala dalam penyusunan apbn total pendapatan lebih besar dari pada total pos belanja, maka yang terjadi adalah surplus anggaran. sebaliknya, jika dalam penyusunan apbn total pos pendapatan lebih kecil dari pada total pos belanja, maka yang terjadi adalah anggaran defisit. ketika anggaran defisit, maka disinilah fungsi pos pembiayaan untuk menutup defisit anggaran tersebut, bahwa pos defisit dalam apbn memiliki posisi yang penting, sebagai alat untuk mengendalikan agar selisih kurang antara total pendapatan dan belanja tidak terlalu besar. untuk menghindari selalu besarnya selisih kurang antara total pendapatan dan belanja, maka ditentukan bahwa batas maksimal defisit adalah terhadap pendapatan domestik bruto pdb). hal ini sebagaimana ditentukan dalam penjelasan undang undang nomor tahun tentang keuangan negaraartinya, walaupun pemerintah dimungkinkan untuk menyusun anggaran secara defisit, akan tetapi besaran defisit tersebut tidak bisa dibuat terlalu besar, tetapi ada batasannyauraian atas menunjukkan pos defisit yang dibatasi maksimal pdb, sejatinya memiliki posisi yang sama penting dengan pos pendapatan dan pos belanja dalam apbn dengan format i account. kedaulatan rakyat terhadap anggaran negara memiliki nilai yang sama dalam seluruh pos apbn, baik dalam pos pendapatan, pos belanja, pos keseimbangan primer, pos surplus defisit anggaran, dan pos pembiayaan. dalam apbn dengan format i account, pos defisit memiliki posisi yang sangat penting karena beberapa alasan: pertama, pos defisit mencerminkan selisih kurang antara total seluruh pendapatan dan total seluruh belanja belanja. sehingga, setiap perubahan pada pos defisit secara langsung seluruh pos dalam apbn, baik pendapatan, belanja, keseimbangan primer, pos defisit itu sendiri, termasuk pos pembiayaan: kedua, pos defisit menjadi alat kendali agar selisih kurang antara total seluruh pendapatan dan total seluruh belanja tidak terlalu besar. apabila selisih kurang antara total seluruh pendapatan dan total seluruh belanja tidak terlalu besar, maka pos pembiayaan juga tidak akan membengkak, terutama pembiayaan terutama yang berasal dari luar negeri. yang dikemudian hari akan menjadi beban bagi apbn tahun tahun selanjutnya, bahwa berdasarkan alasan tentang pentingnya posisi pos defisit dalam sebuah apbn dalam format i account, maka menjadi jelas bahwa norma dalam huruf 'a' angka dan angka perpu nomor tahun telah melegitimasi sebuah perppu untuk mengatur materi muatan apbn yang seharusnya diatur dalam sebuah undang undang, sebagaimana amanat uud dibukanya keran defisit atas dalam huruf 'ayang terpenting adalah pos pembiayaan. terlebih ketentuan tentang batas defisit ini tidak hanya mengingat apbn tahun anggaran melainkan menjangkau apbn tahun anggaran dan apbn tahun anggaran bahwa terhadap apbn tahun anggaran dan apbn tahun anggaran walaupun produk hukumnya belum ditetapkan, akan tetapi berdasarkan huruf 'a' angka dan angka perppu nomor tahun maka dapat dipastikan bahwa seluruh pos dalam apbn tahun anggaran dua tahun kedepan dengan sendirinya terikat pada ketentuan tentang batasan defisit atas yang tanpa batas maksimal itu, bahwa hal ini secara terang menjelaskan bahwa norma dalam huruf a' angka dan angka perpu nomor tahun secara langsung telah menyusup masuk kedalam materi muatan undang undang apbn, setidaknya untuk (tiga) tahun anggaran, dan karenanya adalah jelas dan nyata bertentangan dengan uud yang mengharuskan apbn ditetapkan dalam sebuah undang undang, bukan peraturan pemerintah pengganti undang undang, bahwa disamping apbn harus ditetapkan dalam sebuah undang undang dan bukan perppu, apbn menurut dan uud harus mendapatkan persetujuan dpr, sebagai bentuk kedaulatan rakyat terhadap setiap rupiah yang ada dalam apbn. persetujuan dpr bersifat mutlak dan tidak bisa dikesampingkan dengan alasan apapun: bahwa demikian pentingnya persetujuan dpr, disebabkan hak anggaran (budget) itu sendiri merupakan milik dpr. itulah sebabnya, dalam penyusunan apbn, posisi dpr adalah lebih kuat dan lebih menentukan dari pada pemerintah. lebih kuatnya posisi dpr, bahkan ditegaskan dalam uudhal ini merupakan konsekuensi dari prinsip kedaulatan rakyat yang sejak awal telah ditegaskan dalam uud bahwa dalam ilmu hukum tata negara, persetujuan dpr terhadap apbn merupakan sebuah otorisasi (kuasa) yang diberikan kepada pemerintah untuk melakukan pembelanjaan sejumlah uang yang ditentukan dalam apbn, serta mencari pendapatan untuk melakukan belanja tersebut. persetujuan dpr sebagai sebuah otorisasi (kuasa) juga dikemukakan oleh molenaar, bahwa sebagian besar sarjana hukum perancis dan jerman mengatakan bahwa persetujuan dpr adalah kuasa. dalam sejarah ketatanegaraan ri, ada keterangan resmi dari pemerintah yang menyatakan bahwa persetujuan dpr dianggap sebagai 'kuasa', persetujuan dpr terhadap apbn merupakan sebuah otorisasi (kuasa) menurut dan uud perlu didudukkan dalam kaitannya dengan pelaksanaan apbn. dalam hal ini dipahami bahwa sebagai sebuah otorisasi (kuasa), maka pemerintah memiliki kewajiban untuk memberikan pertanggungjawaban terhadap pelaksanaan apbn itu sendiri, bahwa norma dalam huruf 'a' angka dan angka perppu nomor tahun telah menjadikan persetujuan dpr yang menurut dan uud bersifat mutlak, berubah menjadi bersifat relatif. hal ini disebabkan beberapa alasan: perppu'. digunakannya frasa 'pemerintah berwenang', bermakna bahwa kekuasaan untuk menetapkan batasan defisit anggaran sebagai salah satu pos anggaran yang esensial dalam sistem apbn dengan format i account, telah diambil alih menjadi kewenangan eksekutif. hal ini secara jelas telah mengambil hak mutlak milik dpr oleh cabang kekuasaan eksekutif, terhadap apbn tahun anggaran bahwa apbn yang telah ditetapkan dengan undang undang nomor tahun tentang anggaran pendapatan dan belanja negara tahun anggaran dan telah disetujui oleh dpr justru dimuntahkan. sebagaimana telah dikemukakan pada point alasan permohonan, bahwa dibukanya batas defisit atas berdasarkan huruf '@pos pembiayaan. artinya, dengan berlakunya huruf 'a' angka dan angka perpu nomor tahun secara terang dan jelas bertentangan dengan dan karena telah merubah arti penting persetujuan dpr terhadap apbn yang bersifat 'mutlak menjadi bersifat relatif terhadap apbn tahun anggaran dan apbn tahun anggaran sebagaimana diketahui, bahwa kedua apbn anggaran dan belum ada produk hukumnya. akan tetapi berdasarkan huruf 'a' angka dan angka perppu nomor tahun kedua apbn yang masih berstatus ius constituendum, dalam penyusunannya dikemudian hari akan terikat pada norma huruf a' angka angka dan angka perppu nomor tahun yang secara langsung mempengaruhi seluruh pos anggaran pada apbn. dengan demikian, persetujuan dpr yang dimaksudkan bersifat 'mutlak' menurut dan uud jelas dilanggar dan dicederai oleh huruf 'a' angka dan angka perppu tahun bahwa seluruh uraian atas secara terang dan jelas menunjukkan bahwa norma dalam huruf 'a' angka dan angka perpu nomor tahun adalah bertentangan dengan dan uud dan karenanya adalah beralasan hukum untuk dinyatakan inkonstitusional oleh mahkamah konstitusi, bahwa samping harus ditetapkan dengan sebuah undang undang dan mendapatkan persetujuan dpr, berdasarkan dan uud meneguhkan bahwa apbn memiliki karakter atau 'periodik', sebuah hal yang membedakannya dengan undang undang lain pada umumnya. dalam katanya dengan hal tersebut, goedhart mendefinisikan anggaran negara sebagai, 'keseluruhan undang undang yang ditetapkan secara periodik, yang memberikan kekuasaan eksekutif untuk melaksanakan pengeluaran mengenai periode tertentu dan menunjukkan alat pembiayaan yang diperlukan untuk menutup pengeluaran tersebut'. pandangan goedhart atas, menegaskan bahwa unsur periodic merupakan unsur yang terdapat pada seluruh anggaran negara, bahwa unsur periodik dimaksud terkandung dalam keseluruhan dan uud dalam ditentukan bahwa apbn ditetapkan setiap tahun (periodik) dengan undang undang, artinya ada sifat periodik. selanjutnya dalam dan secara berturut turut menentukan bahwa apbn harus mendapatkan persetujuan dpr, dan apabila terjadi kondisi mana dpr tidak menyetujui apbn, maka pemerintah harus menggunakan apbn tahun sebelumnya. dan uud ini semakin meneguhkan unsur 'periodik' dalam apbn, dimana ada masa berlaku apbn setiap satu tahun: bahwa norma dalam huruf 'a' angka angka dan angka perppu nomor tahun secara jelas menggugurkan karakter periodik dari apbn yang diamanatkan oleh dan uud hal ini dikarenakan dibukanya batasan defisit atas terhadap pdb, dalam guo, adalahhal yang demikian jelas menitipkan arti penting unsur periodik undang undang apbn yang harus ditetapkan setiap satu tahun: bahwa berdasarkan uraian atas, adalah jelas bahwa norma dalam huruf 'a' angka angka dan angka perppu nomor tahun adalah bertentangan dengan dan uud karena (tiga) alasan utama yang telah diuraikan sebelumnya, yakni: pertama, apbn harus ditetapkan dalam jenis peraturan perundang undang yang bernama undang undang, bukan yang lain, termasuk bukan dalam peraturan pemerintah pengganti undang undang, kedua, undang undang apbn harus mendapatkan persetujuan dpr, dan persetujuan dpr bersifat mutlak sebagai pengejawantahan kedaulatan rakyat terhadap anggaran negara, dan, ketiga, undang undang apbn memiliki unsur periodik, yakni harus ditetapkan setiap satu tahun, bahwa mengacu pada tiga kriteria dari undang undang apbn sebagai amanat dan uud ini, maka menjadi jelas dan terang bahwa pemberian kewenangan bagi pemerintah untuk menetapkan batas defisit anggaran atas terhadap pdb berdasarkan: bahwa disamping bertentangan dengan dan uud huruf 'a' angka angka dan angka perppu tahun berkenaan dengan kebijakan keuangan negara tidak memiliki urgensi dan alasan hukum yang kuat, karena undang undang nomor tahun tentang keuangan negara telah mengatur mekanisme pelaksanaan apbn dalam keadaan tidak normal atau darurat, tanpa perlu mengeluarkan perppu yang memang sama sekali tidak dikenal dalam rezim penyusunan anggaran negara keuangan publik. hal ini sebagaimana diatur dalam dan undang undang nomor tahun tentang keuangan negara yangcal: cc., bahwa berdasarkan ketentuan diatas, rezim perundang undangan bidang keuangan negara telah menyediakan (dua) mekanisme luar biasa dalam pelaksanaan apbn dengan tetap memperhatikan prinsip kedaulatan rakyat yang menjadi esensi anggaran negara keuangan publik. mekanisme atau skema tersebut adalah sebagai berikut: pertama, adalah melalui skema undang undang apbnp anggaran pendapatan dan belanja negara perubahan) manakala terjadi keadaan sebagaimana disebutkan dalam huruf 'a' sampai dengan huruf 'd' undang undang keuangan negara. skema ini memberikan jalan bagi pemerintah untuk melakukan perubahan undang undang apbn dalam periode yang sama, denga ketentuan bahwa setiap perubahan harus terlebih dahulu mendapatkan persetujuan dpr sebelum dilaksanakan, artinya pemerintah diberikan peluang untuk melakukan perubahan dalam tahun anggaran berjalan, tanpa mengesampingkan kedaulatan sebagai esensi anggaran negara yang diamanatkan oleh dan uud dan sifat periodik (setiap tahun) undang undang apbn yang diatur dalam uud kedua, adalah skema yang digunakan dalam keadaan darurat. dalam skema ini pemerintah dalam melakukan pergeseran anggaran, termasuk melakukan belanja pengeluaran) untuk keperluan yang tidak ada pagu anggarannya dalam undang undang apbn periode yang sedang berjalan. belanja pengeluaran) dalam skema darurat ini dapat dilakukan tanpa perlu mendapat persetujuan dpr terlebih dahulu, dengan ketentuan dipersyaratkan adanya keadaan darurat yang mengancam keselamatan jiwa atau keutuhan negara, seperti darurat kesehatan akibat virus covid yang saat ini dihadapi indonesia. persetujuan dpr dapat dimintakan setelah realisasi anggaran dilakukan, untuk kemudian dituangkan dalam undang undang apbn perubahan dan atau dilaporkan dalam laporan realisasi anggaran. kedua skema pelaksanaan apbn dalam undang undang keuangan negara ini sejatinya dapat menjadi pilihan pemerintah dalam menghadapi kemungkinan permasalahan perekonomian sebagai akibat dari wabah virus covid terlebih berbagai kebijakan keuangan negara yang diatur dalam perpu nomor tahun seperti pergeseran anggaran antar unit, antar organisasi, antar kegiatan, dan antar jenis belanja, serta penggunaan saldo anggaran lebih tahun sebelumnya untuk pembiayaan anggaran yang berjalan, telah diakomodasi oleh undang undang keuangan negara: satu satunya yang tidak diakomodir dalam skema ini adalah tentang membuka kemungkinan defisit yang tinggi. hal ini patut dicurigai sebagai agenda politik anggaran yang diusulkan, agar pemerintah mendapatkan legitimasi hukum untuk berakibat dalam menyusun anggaran negara sampai tahun kedepan, khususnya sebagai legitimasi untuk menambah jumlah pinjaman luar negeri yang dianggap sebagai jalan paling rasional untuk melakukan pemulihan ekonomi pasca wabah covid dengan konsekuensi apbn kita dimasa yang akan datang semakin tergerus dan terbebani untuk melunasi pinjaman luar negeri indonesia yang semakin membengkak. terlebih dalam perppu nomor tahun memuat ketentuan yang seolah menciptakan pelindung atau imunitas bagi pelaksanaan perpu untuk kebal dari segala perbuatan melanggar hukum, dan tidak dapat dituntut, baik secara perdata, pidana, bahkan tidak bisa diperkarakan ptun, putusan nomor puu vii menyebut ada tiga syarat sebagai parameter adanya kepentingan yang memaksa bagi presiden untuk menetapkan perppu, yaitu: pertama,keduadari uraian poin sebelumnya menunjukan bahwa dari tiga hal tersebut tidak terpenuhi dengan keluarnya perpu nomor tahun sebab yang dibahas dalam perppu itu adalah tentang masalah keuangan dan anggaran negara. sementara anggaran negara sudah ditetapkan dalam anggaran pendapatan dan belanja negara apbn). undang undang apbn tidak boleh perppu, bukan hanya tidak boleh, tetapi haram, dan hanya boleh direvisi dengan melalui apbn perubahan. sehingga alasan covid menjadi alasan kekosongan hukum karena tidak ada prosedur hukum, juga tidak terpenuhi. hadirnya undang undang nomor tahun tentang karantina kesehatan yang sangat jelas dan terang untuk dijadikan sebagai dasar hukum dalam mengambil kebijakan penanganan wabah covid alasan mendesak pun tidak terpenuhi dalam perppu ini. sebab dpr masih bersidang, belum memasuki masa reses, bahkan sampai hari ini 'masih membahas rancangan undang undang cipta kerja dan pemindahan ibukota negara. artinya pemegang kekuasaan pembentuk undang undang masih berfungsi dalam menjalankan tugasnya, bahwa berdasarkan uraian atas, maka disimpulkan bahwa ketentuan dalam dan perpu nomor tahun disamping secara terang dan jelas bertentangan dengan dan uud juga tidak memiliki urgensi kepentingan yang memaksa sebagai nama rosalia berlian alamat apartemen permata eks. rt rw kelurahan kelapa dua, kecamatan kebon jeruk, kota jakarta barat, provinsi dki jakarta. selanjutnya disebut sebagai . pemohon xxiv:cli., cra., cycle., berdansa patungan, s.h., m.h., dr. dewi anggiani, s.h. m.h., nora posse novia, s.h., m.h., iwan dalian, s.h., m.h., dan jamil burhanuddin, s.h., m.h., yaitu advokat dan konsultan hukum yang berdomisili plaza umj lt. jalan ir. juanda, kelurahan dirender, kecamatan ciputat, kota tangerang selatan, provinsiesesmwprasyarat menerbitkan sebuah perppu sebagaimana putusan nomor puu vii perpu nomor tahun bertentangan dengan dan uud bahwa perpu nomor tahun pada pokoknya mengatur imunitas antara lainmerujuk kepada uud menegaskan bahwa indonesia adalah negara hukum . salah satu aspek makna negara hukum adalah adanya pembatasan kekuasaan. adanya pembatasan kekuasaan negara dan organ organ negara dilakukancbahwa pada pokoknya mengatur mengenai hak imunitas. hak imunitas atau yang dikenal sebagai sovereign immunity merupakan turunan dari asumsi kekuasaan klasik era common law yaitu raja tidak dapat salah king can wrong). prinsip klasik ini sudah muncul sejak raja edward yang berbunyi bahwa the crown england has not been stable unless has specifically converted suit. prinsip ini bertentangan dengan maxim utama dalam negara hukum yaitu: one, not even the government, above the law. konsep imunitas sendiri bahkan menurut erwin chemerinsky dalam karyanya yang berjudul against sovereign immunity stanford law review, vol dinyatakan olehnya bukan merupakan prinsip yang sesuai dengan konstitusionalisme. bahkan menurutnya, konsep imunitas harus dianggap bukan sebagai prinsip hukum. hal ini sesungguhnya bersesuaian dengan uud dan uud yang menentukan bahwa kedudukan setiap orang sama dihadapan hukum. berdasarkan communis opinion doctoral mengenai konsep imunitas yang tidak memiliki basis konstitusional yang jelas dan bertentangan dengan prinsip prinsip konstitusionalisme maka perpu nomor tahun bertentangan dengan uud dan uud bahwa yang memungkinkan terjadinya potensi tindak pidana korupsi. karena dalam itu disebutkan biaya yang dikeluarkan pemerintah selama penanganan pandemi covid termasuk dalamnya kebijakan bidang perpajakan keuangan daerah dan pemulihan ekonomi nasional bukan merupakan kerugian negara. ketentuan ini juga bertentangan dengan dan nomor tahun tentang pemberantasan tindak pidana korupsi tipikor)'.'. selanjutnya, dalam dijelaskan yang dimaksud dengan 'etentuan ini menunjukan bahwa tindak pidana korupsi dalam keadaan bahaya justru mengalami pemberkatan bahkan hukuman mati, namun perppu nomor tahun justru mengesampingkan dan mengimunitaskan pejabat pejabat tertentu. bahwa dalam upaya penegakkan hukum, terdapat maxim lucius calpurnius piso caesoninus sm) yang menyatakan bahwa fiat justicia kuat belum yang artinya tegakkan keadilan walaupun langit akan runtuh. adenium tersebut dapat dimaknai bahwa dalam kondisi apapun hukum harus menjunjung tinggi kebenaran yang bernalar (ortho logos) dan keadilan, sehingga tidak ada kejadian atau kondisi apapun yang mentolerir ketidakadilan ada dalam rongga rongga hukum. ketentuan perpu nomor tahun memuat suatu rumusan norma yang menjadikan penegakkan hukum tidaklah adil. sebab dalam ketentuan mengandung rumusan norma yang. konstruksi yang demikian ini jelas perpu nomor tahun bertentangan dengan uud dan uud bahwa apabila merujuk kepadaselain itu apabila merujuk kepada uud yang menentukanmaka apabila merujuk kepada perppu nomor tahun menujukan bahwa badan pemeriksa keuangan bpk) yang diberi amanat oleh uud untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab tentang keuangan negara tidak dapat melakukan melaksanakan pengelolaan dan tanggung jawab tentang keuangan negara dan secara otomatis dpr tidak dapat mengawasi penggunaan anggaran tersebut. oleh karena itu jelas perpu nomor tahun ini selain melahirkan kebijakan yang berpotensi merugikan negara juga berpotensi melahirkan kebijakan ekonomi yang otoriter, sehingga perpu nomor tahun bertentangan dengan uud bahwa perpupada saat yang sama perpu nomor tahun juga dianggap memberi wewenang sangatkalau terjadi selisih pendapat antara menteri keuangan sebagai ketua ssk dengan anggota ssk yang lain, maka menteri keuangan dapat menetapkan keputusan sendiri. perjadi undang undang. fraksi itu adalah frakskan karya golkar), fraksi partai demokrasi indonesia perjuangan pdip), fraksi partaindang undang. bahwa sebagaimana terurai diatas bahwa pemberian hak imunitas sebagaimana dalam perpu nomor tahun yang kemudian kembali diadopsi dalam perpu nomor tahun berpotensi terjadinya penyalahgunaan wewenang. selain kasus century yang pernah terjadi, maka kasus bantuan likuiditas bank indonesia pada masa krisis ekonomi tahun merupakan contoh kelam dari penyalahgunaan keadaan darurat. ketika itu, bank indonesia dikupas untuk menyehatkan perbankan yang katanya mengalami rush tetapi kenyataannya cuma modus dari para pemilik bank untuk mendapatkan dana segar untuk menyelamatkan grup usahanya. berdasarkan hal tersebut maka konstruksi yang demikian ini jelas perpu nomor tahun bertentangan dengan uud dan uud bahwa berdasarkan uraian atas, maka disimpulkan bahwa ketentuan dalam perpu nomor tahun bertentangan dengan uud dan uud perpu nomor tahun bertentangan dengan uud juncto putusan mahkamah konstitusi nomor puu vii dan uud bahwa pemerintah, dalam hal ini presiden memiliki hak konstitusional sebagaimana diatur dalam uud untuk menerbitkan perpu nomor tahun dalam hal ihwal kepentingan yang memaksa: bahwa berdasarkan putusan mahkamah konstitusipembentukan perpu sebagaimana ditentukan dalam uud dibolehkan ketika negara sedang menghadapi keadaan kepentingan yang memaksa. namun demikian, hal ihwal kepentingan yang memaksa dalam menetapkan perpu nomor tahun tidak memiliki arah yang jelas, yaitu apakah hal ihwal kepentingan yang memaksa tersebut terkait dengan ancaman yang membahayakan perekonomian nasional dan atau stabilitas sistem keuangan atau hal ihwal kepentingan yang memaksa tersebut adalah penanganan pandemi covid muatan materi perppu nomor tahun terdiri dari bab, tetapi tidak ada satu bab pun terkait dengan penanganan pandemi covid bab ruang lingkup bab ii. kebijakan keuangan negara yang terdiri dari penganggaran dan pembiayaan kebijakan bidang keuangan daerah kebijakan bidang perpajakan pelaksanaan program pemulihan ekonomi nasional pelaksanaan kebijakan keuangan negara pelaporan bab iii. kebijakan stabilitas sistem keuangan, terdiri dari: kebijakan stabilitas sistem keuangan kewenangan dan pelaksanaan kebijakan oleh bank indonesia kewenangan dan pelaksanaan kebijakan oleh lembaga penjamin simpanan kewenangan dan pelaksanaan kebijakan oleh otoritas jasa keuangan kewenangan dan pelaksanaan kebijakan oleh pemerintah bab iv. ketentuan sanksi bab ketentuan penutup. bahwa perpu nomor tahun justru memuat ketentuan yang menyatakan tidak berlakunya undang undang sepanjang terkait dengan kebijakan yang ditentukan dalam perpu nomor tahun tersebut. ke undang undang tersebut masih tetap ada dan berlaku, namunbahwa ketentuan itu antara lainerujuk kepada pengenyampingan yang ke yaitu penangguhan untuk undang undang apbn, maka ketentuan ini identik dengan perubahan anggaran, yang menyangkut kewenangan dpr untuk menyatakan setuju atau tidaknya. presiden tidak boleh secara sepihak menentukan sendiri perubahan anggaran itu, hanya karena ada keadaan kepentingan yang memaksa yang ditafsirkan sendiri secara sepihak oleh presiden. perpu nomor tahun menyatakan menangguhkan berlakunya undang undang untuk sementara waktu keadaan darurat covid dan sekaligus mengubah undang undang, yaitu undang undang tentang apbn tahun anggaran ketentuan ini jelas bertentangan dengan dan uud juga tidak memiliki urgensi kepentingan yang memaksa sebagai prasyarat menerbitkan sebuah perppu sebagaimana putusan nomor puu vii bahwa perpu nomor tahun jelas menerapkan prinsip metode omnibus. apabila merujuk kepada putusan mahkamah konstitusi nomor puu vii tidak memenuhi tiga unsur dan khususnya unsur , undang undang yang telah ada saat ini sudah mumpuni untuk menyelesaikan persoalan darurat yang dihadapi undang undang nomor tahun tentang karantina kesehatan, undang undang tahun tentang wabah penyakit menular, dan undang undang tahun tentang penanggulangan bencana. hal ini sesungguhnya sejalan dengan keputusan presiden nomor tahun tentang penetapan darurat kesehatan masyarakat corona virus disease covid maka apabilakewenangan mahkamahtahun yang juga didasarkan pada tahun sebagaimana telah diubah menjadi tahun tentang mahkamah konstitusi selanjutnya disebut mahkamah konstitusibahwa sesuai dengan ketentuan uud presiden berwenang menetapkan peraturan pemerintah pengganti undang undang. namun, perpu nomor tahun ini ditetapkan hanya dengan mengingat ketentuan undang undang dasar negara republik indonesia tahun artinya, perpu nomor tahun berada dalam rezim hukum dalam keadaan biasa, bukan rezim hukum keadaan darurat atau keadaan bahaya sebagaimana dimaksud oleh uud bahkanjuga sama sekali tidak dikaitkan dengan atau dalam rangka pelaksanaan uud itu. artinya, meskipun materi yang diajukan berkenaan dengan pengulangan bencana dan mengenai keadaan darurat kesehatan, tetapi tetap saja keduanya ditetapkan tidak dalam konteks kondisi negara dalam keadaan darurat bahaya sebagaimana sudah ditentukan dalam uud oleh karena ituapabila merujuk kepada prinsip hukum islam mengenai masalah batasan darurat yang memperbolehkan sesuatu yang diharamkan ini dikalangan para ulama ahli high dan beberapa pendapat yang maknanya tidak jauh berbeda antara satu dan lainnya antaranya sebagai berikut: menurut ulama dari mazhab hanafi, makna darurat yang menyangkut rasa lapar ialah seandainya seseorang tidak mau mengkonsumsi barang yang diharamkan dikhawatirkan bisa meninggal dunia atau setidaknya ada anggota tubuh yang menjadi cacat. seseorang yang dipaksa akan dibunuh atau dipotong salah satu anggota tubuhnya apabila tidak mau memakan atau meminum sesuatu yang harapkan, itu berarti sedang dalam keadaan darurat yang memperbolehkan memakan bangkai, karena mengkhawatirkan nyawanya atau salah satu anggota tubuhnya. abdul road sidik, high darurat, jakarta, pustaka azam, hal. dan berdasarkan syariat berdosa kalau memang tahu bahwa hal itu sebenarnya bisa menggugurkan keharuman. tetapi kalau memang tidak tahu bahwa hal itu merupakan keringanan baginya, masih bisa diharapkan tidak berdosa soalnya bermaksud menegakkan kebenaran syariat dengan cara tetap menjaga diri untuk tidak mau melanggar keharuman menurut tanggapannya. keharuman menjadi gugur kalau memang perasaannya disertai dengan ancaman yang beresiko sangat menyakitkan tetapi kalau ancamannya tidak terlalu berat seperti hanya akan ditahan selama setahun atau dihukum dengan ikat namun masih tetap diberi jatah makan dan minum itu berarti masih punya pilihan artinya tidak sedang dalam keadaan darurat. firman allah swt dalam surat al bayaran: maka barang siapa dalam keadaan terpaksa (memakannya) sedang tidak menginginkannya serta tidak melampaui batas maka tiada dosa baginya. melihat atas, tidak semua keterpaksaan itu membolehkan yang haram, namun keterpaksaan itu dibatasi dengan keterpaksaan yang benar benar tiada jalan lain kecuali hanya melakukan itu dalam kondisi ini maka semua haram dapat diperbolehkan memakainya, misalkan seorang hutan tiada makanan sama sekali kecuali ada babi hutan dan bila tidak makan menjadi mati, maka babi hutan itu boleh dimakan sebatas keperluannya. menurut ulama dari mazhab maliki, darurat yang memperbolehkan mengkonsumsi sesuatu yang diharamkan ialah rasa takut akan keselamatan nyawa baik berdasarkan keyakinan atau sekadar dugaan namun ada juga yang berpendapat darurat ialah menjaga jiwa dari kematian atau dari bahaya yang sangat berat, menurut pendapat atas hal itu tidak disyaratkan harus menunggu sampai benar benar menjelang kematian, atau sudah dalam keadaan sakaratul maut, karena makan dalam keadaan seperti itu sudah tidak ada gunanya lagi. cc. menurut ulama mazhab syafi'i, sesungguhnya rasa lapar yang teramat sangat itu tidak cukup hanya diatasi dengan memakan bangkai dan sebagainya, seperti halnya ulama ulama mazhab lain mereka semua sepakat tidak wajib harus menunggu sampai kematian itu sebentar lagi datang. karena pada saat saat kritis seperti itu tidak ada gunanya makan bahkan pada sampai batas seperti itu tidak dihalalkan makan karena memang tidak ada gunanya. mereka juga sepakat bahwa seseorang diperbolehkan makan kalau mengkhawatirkan dirinya bisa kelaparan, atau tidak kuat berjalan, atau kuat naik kendaraan atau terpisah dari rombongannya atau tersesat dan lain sebagainya, kalau sampai tidak makan kekhawatiran seseorang terhadap munculnya penyakit yang menakutkan adalah sama seperti kekhawatiran datangnya kematian, sekalipun merasa takut selama sakit. menurut para ulama dari mazhab kembali, darurat yang memperbolehkan seseorang memakan sesuatu yang diharamkan adalah yang membuatnya merasa khawatir dan akan mati kalau sampai tidak memakannya. sedangkan menurut imam ahmad, apabila seseorang hanya karena tidak mau makan barang yang haram merasa khawatir dirinya bisa kelaparan atau takut tidak kuat berjalan sehingga terpisah dari rombongannya atau tidak kuat naik kendaraan maka harus memakannya tanpa dibatasi waktu tertentu. abdul road sidik, high darurat, jakarta, pustaka azam, hal. tiada keharuman bagi darurat dan tiada kemakmuran bagi kebutuhan. abdul road sidik, high darurat, jakarta, pustaka azam, hal. apabila dua mafsadat bertentangan, maka perhatikan mana yang lebih besar daratnya dengan memilih yang lebih ringan daratnya. dari pendapat atas yang menerangkan tentang batasan atau kriteria darurat yang memperbolehkan seseorang memakan sesuatu yang haram mempunyai pengertian yang mirip. jadi seperti yang dikatakan oleh imam kembali, darurat ilahiah posisi seseorang yang sudah berada dalam batasan maksimal dan tidak ada alternatif lain jika tidak mau mengkonsumsi yang dilarang agama bisa mati atau hampir mati. mukhlis usman, kaidah kaidah ushuliyah dan fighiyah, jakarta, raja grafindo persada, cet. ke hal. atau dikhawatirkan salah satu anggota tubuhnya bisa celaka. pada dasarnya hal itu karena sesuatu yang diharamkan itu tidak boleh dilakukan dan diterjang kecuali karena ada alasan darurat. darurat itu pun punya standar sendiri apabila seseorang sampai pada batas yang apabila tidak mau mengkonsumsi sesuatu yang diharamkan oleh agama bisa mati atau hampir mati. maka itu artinya sudah berada pada batas puncak darurat yang berarti boleh memakan sesuatu yang diharamkan. bahwa apabila merujuk lahirnya perpu nomor tahun khususnya berkenaan dengan lahirnya perpu nomor tahun yang mengesampingkan undang undang sekaligus tidak memenuhi keadaan darurat dikarenakan justru seolah menyatakan tidak ada instrumen hukum sebagai tidak ada alternatif lain dan dalam kondisi maksimal. padahal instrumen hukum yang adalah mengakomodir segala kehendak yang dimaksud dalam perpu nomor tahun bahwa berdasarkan uraian diatas jelas telah perpu nomor tahun telah membuat presiden berlebihan yang berpotensi berkembang menjadi kekuasaan absolut dan sewenang wenang namun berlindung dari kewenangan sebagaimana dimaksud dalam uud potensi constitutional dictatorship dalam bentuknya yang negatif akan lebih muncul apabila bentuk pengabaian prinsip prinsip negara hukum dirampingkan dibandingkan merespon keadaan darurat kesehatan dengan mengunakan instrumen hukum yang telah ada yaituntang keuangan negara. bahwa berdasarkan uraian diatas, para pemohon beranggapan pola constitutional dictatorship dapat dihindari apabila beranggapan perppu nomor tahun bertentangan dengan uud juncto putusan mahkamah konstitusi nomor puu vii dan uud petit berdasarkan uraian uraian sebagaimana disebut'a' angka dan angka,tp mikrajuddin syamsuddin: bukti ktp dan npp prof. dr. sri edi season, bukti ktp dan npp prof. dr. hm. amien rais, ma: bukti ktp dan npp marwan batubara: bukti ktp dan npp hatta taliwang, bukti ktp dan npp taufan melamin, bukti ktp dan npp dr. syamsulbalda, se., mm., mba, bukti ktp dan npp abdurrahman syebubakar, bukti ktp dan npp ramli kadin, bukti ktp dan npp dr. ms. kaban, s.e., si.: bukti ktp damayanti:, bukti ktp dan npp ir. gunawan adji, sc., bukti ktp indra wardhana, bukti ktp dan npp abdullah hehamahua, bukti ktp dan npp adhi mawardi, bukti ktp agus muhammad maksum, bukti ktp dan npp dr. ahmad redi, s.h., m.h.: bukti ktp bambang soetedjo: bukti ktp dr. ma'mun murid, bukti ktp dan npp ir. indra adil, bukti ktp dan npp mari dipanggang, dr., ir., mp.: bukti ktp dan npp ir. sayur asyari: bukti ktp dan npp muslim arti, bukti ktp dan npp rosalia berlian: buktuktpresiden diwakili menteri keuangan sri mulyani menyampaikan keterangan secara lisan dalam persidangan mei yang pada pokoknya mengemukakan bahwa: dalam rapat paripurna ke masa sidang iii tahun sidang pada selasa, mei dpr memberikan persetujuan terhadap ruu tentang penetapan perpu nomor tahun menjadi undang undang, presiden, pada mei menetapkan (menandatangani) ruu tersebut dan selanjutnya diundangkan oleh menteri hukum dan hak asasi manusia pada meiperpu yang dimohonkan pengujian konstitusionalitasnya oleh para pemohon dalam permohonan guo adalah huruf angka angka dan angka dan yang menyatakanpara pemohon mendalilkan sebagai perorangan warga negara indonesia wni) pembayar pajak yang mempunyai hak konstitusional sebagaimana diatur dalam, dan dilindungi oleh, uud hak konstitusional tersebut secara potensial dirugikan oleh terbitnya perpu potensi kerugian demikian terjadi karena perpu memberikan hak imunitas dan produk hukumnya tidak dapat diuji pengadilan. hal demikian menurut para pemohon bertentangan dengan prinsip persamaan hadapan hukum dan pemerintahan serta bertentangan dengan hak untuk tidak diperlakukan secara diskriminatif. bahwa terhadap dalil mengenai kedudukan hukum para pemohon, mahkamah menilai para pemohon, yaitu pemohon sampai dengan pemohon xxiv benar merupakan wni, yang dibuktikan dengan alat bukti berupa fotokopi kartu tanda penduduk (ktp) masing masing pemohon (vide bukti sampai dengan bukti bahwa pemohon xviii bernama bambang soetedjo telah membuktikan dirinya sebagai wni (vide bukti dan nama pemohon xviii tercantum dalam surat kuasa khusus bertanggal april namun pemohon xviii tidak menandatangani surat kuasa khusus dimaksud serta tidak pula hadir dalam setiap persidangan. berdasarkan hal demikian mahkamah berpendapat pemohon xviii tidak memenuhi syarat kehadiran, baik hadir sendiri maupun diwakili oleh kuasa hukum, dan karenanya pemohon xviii dinyatakan tidak mempunyai kedudukan hukum untuk turut mengajukan permohonan guo. bahwa dalam kaitannya dengan pertimbangan tersebut atas, mahkamah menilai pemohon sampai dengan pemohon xvii, dan pemohon xix sampai dengan pemohon xxiv, mempunyai kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan guo dengan diwakili oleh kuasa hukum sebagaimana dinyatakan dalam surat kuasa khusus bertanggal april bahwa untuk selanjutnya sebutan para pemohon dalam putusan ini merujuk pada pemohon sampai dengan pemohon xvii, dan pemohon xix sampai dengan pemohon xxiv: bahwa potensi kerugian konstitusional yang didalilkan para pemohon, yaitu perbedaan perlakuan hadapan hukum, menurut mahkamah memang dapat terjadi karena ketentuan yang dimohonkan para pemohon memberikan imunitas bagi pihak pihak atau lembaga tertentu. potensi pembedaan perlakuan hadapan hukum demikian tidak akan terjadi manakala ketentuan dalam perpu yang dimohonkan pengujian dibatalkan oleh mahkamah atau dimaknai secara berbeda. hal ini bagi mahkamah menunjukkanyang dimohonkan pengujian: namun potensi terjadinya kerugian demikian tidak berarti bahwa ketentuan yang dimohonkan pengujian selalu dalam posisi bertentangan dengan konstitusi. hal demikian karena penilaian atau derajat kerugian itu sendiri seringkali subjektif serta dipengaruhi berbagai faktor non konstitusi. apalagi perlu diingat bahwa pengujian undang undang oleh mahkamah dilakukan menggunakan parameter berupa norma uud sehingga penilaian rugi atau tidak rugi tidak dapat disandarkan begitu saja pada parameter kerugian yang dikenal sehari hari. penilaian kerugian konstitusional harus disandarkan pada parameter berupa konstitusi, sehingga pada akhirnya kesimpulan apakah para pemohon dirugikan atau tidak oleh suatu norma undang undang harus ditangguhkan hingga norma undang undang peraturan pemerintah pengganti undang undang dimaksud tuntas diuji konstitusionalitasnya. dalam fase menunggu hasil pengujian konstitusionalitas demikian, mahkamah berpendapat cukup apabila para pemohon dalam pembuktian kedudukan hukum ini dinilai mempunyai potensi dirugikan hak konstitusionalnya oleh norma perpu yang dimohonkan pengujian, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum demikian, mahkamah menilai para pemohon (kecuali pemohon xviii) mempunyai kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan guo, menimbang bahwa meskipun para pemohon (kecuali pemohon xviii)huruf angka angka dan angka d., i3sampai dengan pemohon xvii dan pemohon xix sampai dengan pemohon xxiv mempunyai kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan guo, pemohon xvii tidak mempunyapra mujahidin nip telp: fax: iban digital signature email:berdasarkan putusan tersebut, ternyata menyatakan berwenang untuk menguji perpemohon dalam hal ini mengajukan permohonan mahkamah konstitusi dikarenakan menganggap norma yang terdapat dalam huruf 'a' angka dan angka dan perppu tahun bertentangan dengan dan dan uud bahwa berdasarkan hal hal tersebut atastahuntentang perubahan atas undang undangpengujian ini dilakukan pemohon dalam keadaan darurat kesehatan masyarakat yang ditetapkan sejak tanggal maretpemohon s d pemohon xxiv memiliki hak konstitusional yang sejalanitu uud yaitu setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya , kemudian ditegaskan kembali dalam uuds d pemohon xxiv adalah perorangan yang terdampak atas potensi penularan covid akan tetapi, pemohon s d xxiv merasa hak konstitusionalnya terancam disalahgunakan akibat terbitnya perpu nomor tahun yang dianggap pemohon menyalahgunakan keadaan darurat kesehatan untuk membentuk hukum darurat yang berpotensi mengurangi hak konstitusional para pemohon sebagaimana termaktub dalam uud yang berbunyi segala warga negara bersamaan kedudukannyanti korupsi indonesia maki), yang dalam haligi anaannnnsnsicic. pemohon nama yayasan mega bintang solo indonesia yang dalam halnii. pemohon il, nama lembaga kerukunan masyarakat abdi keadilan indonesia kemari), yang dalam haln 2n n5ne2n0n hahaha lan nnn. pemohon iii: nama lembaga pengawasan, pengawalan, dan penegakan hukum indonesia lp3hi), yang dalam haliiansnaxc. pemohon iv, nama perkumpulan bantuan hukum peduli keadilan peka), yang dalam halalamat jalan alun alun utara nomor bangsal catalog kedunglumbu, pasar kliwon, surakarta. sebagai 5n02 0n0n0 0000n050 akun kan ann en.rudy margono, s.h., kurniawan adi nugroho, s.h., rizky dwi cahya putra, s.h., rebrand kathniel kandangan, s.h., syarif jafar shades, s.h., dan muzakki dwi ibnu, s.h., para advokat dan konsultan hukum pada kantor dopamin salman law firm , beralamat jalan budi swadaya nomor rt. rw. kebon jeruk, jakarta barat, indonesipara pemohon: maksud dan tujuan yayasan mempunyai maksud dan tujuan bidang: sosial. kemanusiaan. kegiatan untuk mewujudkan maksud dan tujuan yayasan tersebut, yayasan menyelenggarakan: kegiatan sosial: menyelengarakan lembaga pendidikan formal sekolah sekolah umum dan kejuruan tingkat kelompok bermain (play group, tk, sd, smp, smu, serta perguruan tinggi). menyelenggarakan lembaga pendidikan non formal. kursus kursus, pendidikan kejuruan, program ketrampilan, dan pelatihan. menyelenggarakan panti asuhan, panti jompo, dan panti reda. menyelenggarakan rumah sakit, poliklinik, dan laboratorium. menyelenggarakan apresiasi bidang seni dan budaya. menyelenggarakan pembinaan untuk kemajuan bidang olah raga. menyelenggarakan pusat pendidikan dan latihan (diklat). melakukan penelitian dan observasi untuk kemajuan ilmu pengetahuan. studi banding peningkatan kegiatan dalam bidang pengetahuan dan kebudayaan. kemanusiaan: memberi bantuan kepada korban bencana alam: banjir, tanah longsor, kebakaran, gunung meletus. memberi bantuan kepada pengungsi akibat perang. memberi perlindungan dan bantuan kepada tuna wisma. mendirikan dan menyelenggarakan rumah singgah. memberikan bantuan hukum dan hak asasi manusia. memberikan perlindungan konsumen. pelestarian lingkungan hidup. bahwa pemohon iii merupakan organisasi masyarakat dengan formalitas sebagai berikut:h, notaris kota surakarta, bukti bahwa maksud dan tujuan, serta fungsi dan usaha dibentuknya pemohon adalah telah diatur secara tegas dalam anggaran dasar lembaga kerukunan masayarakat abdi keadilan indonesia kemari) (pemohon illlembagazani manusia guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat sebagaimana dicanangkan para pendiri negara kesatuan republik indonesia tertuang dalam alinea pembukaan uud dan ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku. bab fungsi dan usaha usaha usaha lembaga antara lain: membantu pemerintah nkri dan masyarakat yang rukun untuk secara bersama sama menegakkan keadilan hukum yang berlandaskan ketuhanan yang maha esa, keadilan, kepastian, dan kebenaran, menegakkan ham, mencegah dan memberantas rasa, kolusi, dan nepotisme, serta mencegah ikut memberantas perusakan lingkungan hidup dan sumber daya alam menuju keadilan dan kesejahteraan. melaporkan dan mengawal perkara dugaan pelanggaran hukum dan penyelewengan pencurian uang negara yang mencederai keadilan dan kebenaran kepada aparat penegak hukum dan pemerintah. mengajukan gugatan praperadilan atau perlawanan atas penanganan perkara yang tidak adil, tidak melindungi korban dari suatu tindak pidana, mangkrak kenangannya dan tidak profesional oleh aparat penegak hukum berdasar ketentuan undang undang yang berlaku. mengajukan uji materi mahkamah konstitusi dan mahkamah agung terhadap suatu ketentuan undang undang dan peraturan dibawahnya yang dinilai bertentangan dengan konstitusi uud dan atau undang undang dalam rangka mewujudkan keadilan dan kebenaran serta kepastian hukum. mengajukan gugatan ptun dan pengadilan negeri terhadap dugaan perbuatan tidak adil dan melawan hukum dari penguasa dan pengusaha yang berpotensi penyelewengan pencurian uang negara dan merugikan masyarakat, perusakan lingkungan hidup dan sumber daya alam dalam memenuhi kebutuhan hak dan kewajiban sebagai wni yang adil dan sejahtera. bahwa pemohon merupakan organisasi masyarakat dengan formalitas sebagai berikut: akta pendirian lp3hi nomor tanggal september dibuat oleh hafid, sh, notaris kota surakarta, bukti memiliki surat keterangan terdaftar skt) kementerian dalam negeri, nomor tanggal januari lp3hi) (pemohon ivazas, maksud dan tujuan lembaga ini berasaskan, pancasila dan undang undang dasar berpartisipasi aktif dalam mengkritisi, mengawasi dan mengontrol penegakan hukum indonesia. terwujudnya gerakan masyarakat yag berpengetahuan luas, kritis dan mau turut serta dalam mengkritisi, mengawasi dan mengontrol penegakan hukum indonesia.. menjadi organisasi advokasi yang fokus pada pengawasan dan pengawalan atas penegakan hukum yang dilakukan oleh pejabat yang berwenang indonesia.. mendorong dan mendukung rakyat aktif dan berperan serta dalam upaya pengawasan dan pengawalan penegakan hukum indonesia. memastikan penegakan hukum sesuai dengan hukum, undang undang dan tata nilai yang berlaku dalam masyarakat. menekan (pressure) pejabat yang berwenang untuk menegakkan supremasi hukum secara murni dan konsekuen berlandaskan kepentingan negara. menjembatani suararakyat kepada pejabat yang berwenang dalam melakukan penegakan hukum. usaha usaha lembaga untuk mencapai tujuannya, lembaga ini melakukan kegiatan kegiatan sebagai berikut: menyelenggarakan penyuluhan tentang pengawasan dan pengawalan penegakan hukum kepada masyarakat. pengembangan sumber daya alam manusia melalui berbagai program pendidikan dan pengetahuan mengenai pengawasan dan pengawalan penegakan hukum. penelitian mengenai hal hal yang berkaitan dengan pengawasan dan pengawalan penegakan hukum. memberikan dorongan dan memberdayakan masyarakat untuk bersedia berperan aktif dalam pengawasan dan pengawalan penegakan hukum. memberikan bantuanlam melakukan penyelidikan, penyidikan dan atau penegakan hukum. menyampaikan laporan terhadap dugaan tindak pidana dan pelanggaran atas peraturan perundangan yang berlakupihak terkait seperti kepolisian, kejaksaan.. bahwa pemohon merupakan perkumpulan dengan formalitas sebagai berikut: akta pendirian peka tanggal oktober yang dibuat oleh hafid, sh, notaris kota surakarta, bukti memiliki pengesahan kementerian hukum dan hamperkumpulan bantuan hukum peduli keadilan peka) (pemohon v), yaitu sebagaimana telah diatur dalam dan anggaran dasar pemohon adapun bunyi kedua tersebut sebagai berikut: maksud, tujuan dan usaha maksud dan tujuan didirikannya perkumpulan ini adalahyek hukum. usaha usaha untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut, maka perkumpulan ini menjadikan segala usaha dan kegiatan yang diperbolehkan undang undang dan tidak bertentangan dengan peraturan yang berlaku antara lain: melakukan pendampingan masyarakat terkait dengan penegakan hukum publik secara profesional, memberikan layanan masyarakat bidang hukum secara profesional: memberikan pengetahuan hukum pada masyarakat terkait dengan kebijakan pemerintah dalam lingkup formal maupun informal untuk menumbuhkan kesadaran hukum masyarakat dalam bentuk presentasi, seminar, diskusi, penyuluhan, simulasi dan dalam bentuk lain terkait aturan aturan yang berlaku yang merupakan realitas baku dan nyata dalam hukum. mengajukan upaya hukum pra peradilan, judicial review, gugatan perdata, gugatan tata usaha negara dan upaya hukum lainnya terkait dengan hal hal yang menjadi sengketa dalam masyarakat melalui jalur pengadilan terkait dengan perkara perkara yang bertajuk pada kepentingan publik dalam hal penegakan hukum dan hal lain terkait dengan kebijakan pemerintah secara mandiri dalam kedudukannya sebagai pihak ketiga yang berkepentingan berkaitan dengan maksud dan tujuan lembaga. usaha usaha lain yang tidak mengikat dan tidak bertentangan dengan yang berlaku negara kesatuan republik indonesia. dalam melaksanakan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam sampai dengan perkumpulan ini dapat melakukan kerjasama dengan perkumpulan dan badan usaha lainnya, baik didalam maupun luar wilayah republik indonesia. perkumpulan ini harus menyusun rencana kerja jangka panjang (business plan) dan rencana kerja jangka pendek (tahunan) serta disahkan oleh rapat anggota,sebagaimana bukti telah mengajukan permohonan praperadilan perkara tipu korupsi jiwasraya yang tercatat dalam register putusan pengadilan negeri jakarta selatan nomor: pid. pra pn. jkt. sel (masuk dalam daftar bukti), minta kejagung usut tipu jiwasrayatergabung dalam organisasi masyarakat yang telah dan akan dirugikan hak hak konstitusionalnyana perppu guo menjadikan penguasa kebal hukum, tidak bisa dituntut secara hukum perdata, pidana maupun ptun: bahwa parperaturan pemerintah pengganti undang undang guoara pemohon dibentuk dengan tujuan untuk memperjuangkan kepentingan umum public interest advocacy) dibidang pencegahan dan pemberantasan korupsi, penegakan hukum atas dasar persamaan dihadapan hukum, dan memperjuangkan keadilan dan kesejahteraan rakyat sehingga para pemohon sudah tepat untuk mengujilum sepenuhnya menjamin tegaknya hukum dan keadilan sebagaimana amanat uud dengan demikian. kerugian para pemohon bahwa pokok permasalahan dalam permohonan ini adalah para pemohon telah dirugikan oleh berlakunya dalam hal ini bunyierppu guo menjadikan penguasa atau pejabat yang disebut seperti kkk akan menjadi kebal hukum, tidak bisa dituntut secara hukum perdata, pidana maupun ptun dengan dalih itikad baik dan bukan merupakan kerugian negara sehingga ketentuan guo akan menjadikan penguasa pejabat menjadi manusia setengah dewa, otoriter, tidak demokratis dan dijamin tidak khilau atau salah padahal apapun manusia tidak ada yang sempurna, tidak lepas khilau dan salah dan untuk memastikan tidak ada penyimpangan dan korupsi maka semua tindakan harus dapat diuji melalui persidangan yang terbuka dan fair sehingga kekebalan ini akan mencederai rasa keadilan terhadap seluruh rakyat termasuk para pemohon, bahwa hak hak para pemohon yang dijamin uud menjadi hilang dengan berlakunya perppu nomor tahun dan akan pulih apabila uji materi guo dikabulkan adalah: hak para pemohon atas hidup dalam suatu bentuk negara yang berdasar hukum menjadi hilang dikarenakan perppu corona menjadikan negara berdasar kekuasaan yang mengarah otoriter dan totaliter. jika ini dibiarkan maka makanlah negara akan dibawa dalam kekuasaan tunggal dan langgeng serta nantinya akan memaksakan jabatan presiden menjadi seumur hidup demi melanggengkan kekuasaan dan tidak mau dikoreksi oleh pejabat penggantinya uud hak persamaan hukum menjadi hilang dengan berlakunya perppu karena pejabat menjadi kebal dan tidak bisa dituntut secara hukum meskipun telah salah dan merugikan rakyatnya dan uud hak kontrol para pemohon melalui dpr menjadi hilang karena penguasa menjadi superpower dan tidak bisa dikontrol, padahal sekelas presiden dapat dijatuhkan apabila melanggar dan uud uud hak menikmati keuangan secara adil dan sejahtera menjadi hilang karena keuangan negara tidak dapat diaudit oleh bpk serta orang yang merugikan keuangan negara menjadi tidak bisa dituntut akibat hilangnya fungsi bpk uud hak untuk memperoleh keadilan berdasar proses hukum yang adil, independen dan terbuka serta berdasar ketentuan yang berlaku menjadi hilang dengan berlakunya perppu dikarenakan pejabat menjadi tidak bisa dituntut secara pidana, perdata dan ptun meskipun pejabat telah melakukan perbuatan melawan hukum dan merugikan rakyatnya uuiv. norma norma yang diajukan untuk diuji: norma materiil, prinsip dan azasdengan demikian peraturan pemerintah pengganti undang undang perppu) nomor tahun yang mengandung kekebalan tidak bisa dituntut dengan dalih itikad baik dan bukan kerugian negara bertentangan denganhal ini selaras dengan penjelasan kekuasaan presiden tidak tak terbatas, artinya jika melakukan pelanggaran hukum, korupsi, penyuapan maka dapat diminta pertanggungjawaban dalam bentuk diberhentikan (impeach). presiden saja tidak kebal, namun pejabat keuangan malah kebal yaitu pemberlakuan perppu nomor tahun jelas jelas memberikan kekebalan terhadap pejabat keuangan termasuk tidak dapat dituntut dan tidak dapat diberhentikan karena keputusannya bukan obyek tata usaha negara. dalam keadaan normal, seorang pejabat dapat dituntut pemecatan jika melakukan pelanggaran dengan pola negatif positif yaitu seseorang atau badan hukum dapat meminta pejabat atasan memecat pejabat bawahan yang melakukan kesalahan, jika pejabat atasan membuat keputusan menolak pemecatan maka keputusan penolakan pemecatan tersebut dapat digugat melalui mekanisme pengadilan tata usaha negara. yang berbunyiadalah tempat ditetapkannya hukum dan keadilan terhadap rakyat dan penguasa secara sama dan sederajat. dengan demikian kita harus yakin dan patuh sistem peradilan yanguntuk mempertanggungjawabkan semua perbuatan dalam bermasyarakat dan bernegara sehingga rakyat dan penguasa tidak boleh kebal hukum dan dapat dimintai pertanggungjawaban jika melakukan penyimpanganndung makna bahwa semua warga negara indonesia memiliki kedudukan, hak, dan kewajiban yang sama dalam hukum, tersebut juga mengandung makna bahwa adanya kepedulian dan persamaan kedudukan tentang hak asasi manusia dalam bidang hukum danperlakuan yang sama hadapan hukum sehingga kekebalan yang termuat dalam peraturan pemerintah pengganti undang undang perppu) nomor tahun jelas jelas bertentangan dengan konstitusi, akan mencederai perlindungan, pemberian jaminan dan pengakuan perlakuan yang sama hadapan hukum. kekebalan hukum tidak memberikan sumbangan apa apa bagi kesejahteraan umat manusia karena akan cenderung korup dan anti kritik. alasan alasan para pemohon dengan berlakunya perppu nomor tahunperppu) nomor tahun (secara umum): bahwyang superbowl yang memberikan kekebalan absolut bagi penguasabukan merupakan kerugian negara padahal sumber keuangan berasal dari negara dan memberikan imunitas kepada aparat pemerintahan untuk tidak bisa dituntut atau dikoreksi melalui lembaga pengadilan sehingga perppu nomor tahun jelas bertentangan dengan uud yang menyatakan indonesia adalah negara hukum sehingga semestinya semua penyelenggaraan pemerintahan dapat diuji atau dikontrol oleh hukum baik secara pidana, perdata dan peradilan tata usaha negara ptun). bahwa untuk memahami maksud dan tujuan sebuah produk perundang undangan termasuk perppu maka dapat dibaca dari konsideran, pengaturan umum dan penjelasan memorie van toelichting), namun hal ini sulit ditemukan pada perppu nomor tahun dikarenakan tidak adanya bab awal yang memuat ketentuan umum dan kenyataannya langsung mengatur ruang lingkup. demikian juga untuk memahami frasa iktikad baik menjadi sangat sulit dikarenakan tidak adanya penjelasan perppu guo. ibarat kata langsung melamar seorang wanita tanpa ta'arus atau pacaran terlebih dahulu namun juga tidak ada perjanjian pernikahan dan talang taklim. kami menyadari legal drafting perppu guo sangat buruk sehingga menyulitkan para pemohon untuk menyusun uji materi guo secara runut, teoritis dan logis, bahwa perppu guo adalah bukan untuk penyelamatan bangsa, namun untuk penyelamatan bank (stabilitas sistem keuangan) akibat adanya corona. penguasa berpegang pada teori jika perusahaan jasa keuangan (bank, asuransi dan lain lain) hancur maka perekonomian rakyat akan hancur dan pemerintah tidak peduli atas keselamatan dan kesehatan jasmani dan rohani dari seluruh rakyat indonesia. fokus pemerintah adalah semata mata penyelamatan sistem keuangan dengan pembahasan awal adalah defisit anggaran, utang negara dan penyelamatan pajak serta menambah kewenangan lembaga keuangan ssk, ojk, dan lps) termasuk satu satunya yang mengatur pidana hanya tindak pidana menghalangi tugas ojk. semua fokus kemudian diwujudkan dalam belanja tambahan dengan total sebesar triliun, yang terdiri dari: triliun untuk intervensi penanggulangan covid berupa tambahan belanja kesehatan, pemberian insentif tenaga kesehatan, dan pemberian alat kesehatan termasuk alat pelindung diri apd) bagi seluruh rumah sakit rujukan. triliun untuk memperkuat jaring pengaman sosial. program tersebut antara lain kenaikan anggaran keluarga harapan pkh), perluasan program kartu sembako, peningkatan kartu pra kerja sebanyak kali lipat untuk masyarakat yang terkena phk, pembebasan tagihan listrik selama (tiga) bulan untuk juta pelanggan 450va, dan pemberian diskon persen selama bulan untuk juta pelanggan 900va bersubsidi. juga diberikan dukungan logistik sembako dan kebutuhan pokok bagi daerah yang mengalami pembatasan sosial luas atau karantina. triliun dukungan insentif dan relaksasi perpajakan bagi sektor dunia usaha yang terdampak dan termasuk penundaan pembayaran cicilan kredit usaha rakyat kur) dan ultra mikro dan penundaan pembayaran pinjaman terutama untuk usaha kecil dan menengah ukm) dan pelaku ekonomi kecil lainnya. pemerintah juga melakukan penurunan tarif badan dari persen menjadi persen. dukungan pembiayaan anggaran untuk penanganan covid sebesar rp150 triliun dalam rangka mendukung program pemulihan ekonomi nasional (https: money.kompas.com read perppu nomor tahun tak membuat penyelenggara negara kebal hukum?page all.) bahwa kita sebagai manusia yang ber ketuhanan yang maha esa, akan mempertanggungjawabkan perbuatan baik dan buruk kelak akherat dan tidak akan pernah bisa membela diri semua perbuatan adalah atas dasar niat baik yang karenanya semua menuntut pahala. klaim sepihak niat baik, tidak dapat dituntut dan tidak merugikan keuangan negara jelas bertentangan dengan sila pertama dari pancasila, bahwa alasan imunitas oleh pejabat keuangan yang diatur perppu nomor tahun adalah pejabat yang bersangkutan takut kriminalisasi, hal ini jelas contoh buruk bagi rakyat karena tidak percaya dengan proses hukum yang berlaku negara republik indonesia. alasan alasan takut kriminalisasi dikemukakan oleh rusticus prabowo staff khusus menkeu) yang menekankan, poin tersebut akan menjadi landasan yang bagus agar pejabat berani membuat keputusan terbaik, terutama tengah tekanan pandemi covid saat ini. agar mereka tidak takut kriminalisasi atau hal hal lain yang akan berpotensi merugikan dirinya masa mendatang," katanya ketika dihubungi republika.co.id, selasa ).sebagaimana link berita berikut: covid bukan tentang imunitas hukum hukum bahwa program kartu pekerja adalah contoh kasus dari larut barunya pengelolaan keuangan negara disaat pandemi corona yang menjadi dasar terbitnya perppu tahun corona), proyek kartu pekerja hanya menguntungkan pengusaha dan saat ini telah ditelaah oleh kpk atas dasar laporan dari pemohon maki): kpk telaah laporan maki soal dugaan korupsi kartu pekerja dalami laporan maki soal dugaan korupsi kartu pekerja program kartu pra kerja ini respons kpk indef untung platform kerja sama kartu pekerja rp37 t sebelum lahir hingga lari di tengah pandemi bahwa tidak ditemukan satu negarawan yang menggunakan pola membuat baru bersifat darurat khusus untuk sektor keuangan. malaysia tetap menggunakan undang undang lama tahun akta pencegahan dan pengawalan penyakit berjangkit) dan filipina hanya sekedar mengancam akan menggunakan darurat militer berdasar yang sudah ada. lockdown duterte ancam terapkan darurat militer malaysia terancam kelaparan bahwa imunitas tidak layak diberikan kepada bi, ojk, lps dan pejabat kemenkeu karena selama ini kinerja buruk dan banyak skandal babi, century, korupsi tapi ronggo wendratno dan korupsi jiwasraya akibat teleponnya pengawasan ojk terhadap jiwasraya), bahwa jika mengacu kedudukan presiden republik indonesia adalah tetap manusia biasa yan mungkin saja tidak luput salah dan khilau sehingga terdapat sarana pemakzulan (impeach) apabila diduga telah melanggar ketentuan atau uud sehingga sekelas presiden tidak kebal termasuk tetap dapat dituntut hukum apabila melanggar hukum baik dalam keadaan normal maupun bencana, hal ini jelas berbeda dengan kekebalan para pejabat keuangan yang tidak dapat dituntut hukum sebagaimana diatur oleh perppu nomor tahun bahwa pada jaman pemerintahan presiden sby tahun pernah menerbitkan perppu yang sejenis namun ditolak oleh dpr perppu nomor tahun tentang jaring pengaman sistem keuangan) sehingga semestinya tidak pernah ada lagi perppu yang memberikan kekebalan penyelenggara pemerintahan terkait keuangan negara. bahwa kekebalan hukum bertentangan dengan azas universal sebagaimana ketentu, bahwa kekebalan hukum bertentangan dengankekebalan tidak bisa dituntut dengan alasan itikad baik yang tidak melalui proses persidangan yang terbuka dan fair jelaskekebalan hukum bertentangan dengan , bahwa kekebalan hukum bertentangan dengan prinsip equality before the law menurut russel maiden yaitu . bahwa kekebalan hukum bertentangan dengan filosofi thomas jefferson yang berpendapat bahwa "that all men are created equal" terms their basic societal rights: bahwa kekebalan hukum bertentangan dengankekebalan hukum bertentangan dengan tujuan dari perjuangan equality before the law yaitubahwa setiap orang berhak atas persamaan depan hukum dan tidak kekebalan bagi siapapun termasuk penguasa sehinggakebalan hukum bertentangan dengangajuan uji materi ini adalah terhadapnyi perppu tahun yang mana sesuai hierarkinya perppu dipersamakan dengan undang undang sehingga pengujian perppu tetap menjadi kewenangan mahkamah konstitusi, bahwa berdasar undang undang nomor tahun tentang tentang pembentukan peraturan perundang undangan, suatu perppu dalam jangka waktu tertentu harus mendapat pengesahan dari dpr sehingga dengan demikian jika disetujui maka sebuah perppu otomatis menjadi undang undang sehingga untuk mengujinya adalah menjadi kewenangan mahkamah konstitusi, bahwa perppu adalah hak presiden untuk mengatur sesuatu dalam hal ihwal kepentingan yang memaksa. perppu yang dikeluarkan oleh presiden bahwa kekebalan hukum bertentangan dengan,yang sama denga laki laki , secaralaim bukan merupakan kerugian negara dan itikad baik yang tidak bisa dituntut hukum (pidana, perdata dan ptun) tidak hanya menimbulkan kekebalan hukum tapi bisa saja menimbulkan kekebalan politik sehingga wakil rakyat (dpr) juga tidak akan bisa melakukan kontrol, check and balance terhadap penguasa keuangan berdasar perppu tahun sehingga perppu guo perlu dibatalkan demi menjaga eksistensi nkri harga mati, perppu nomor tahun bahwa umur perppu corona belum seumur jagung namun sudah lahir kontroversi program kartu pekerja sehingga dalam setiap program pemerintah selalu ada peluang salah dan penyimpangan tahap perencanaan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban sehingga dalil biaya yang dikeluarkan bukan merupakan kerugian negara adalah sesuatu yang keliru dan bertentangan dengan prinsip bahwa semua uang yang berasal atau milik rakyat harus dipertanggungjawabkan penggunaannya setiap rumahnya. bisa jadi biaya yang dikeluarkan adalah salah perencanaan sehingga tidak efisien dan tidak tepat sasaran, salah pelaksanaan sehingga terjadi mark (pemahaman) atau salah pertanggungjawaban karena sengaja dicuri atau adanya suap sehingga merugikan negara dan keuangan negara, bahwjika dilakukan secara melawan hukum dan penyalahgunaan wewenang dalam kategori korupsi rasa menggelapkan mencuri uang negara maka sudah pasti merugikan keuangan negara. frasa bukan merupakan kerugian negara derajatnya sama dengan kitab suci yang tidak bisa diganggu gugat. frasa bukan merupakan kerugian negara jelas jelas kedudukannya diselalu membutuhkan kontrol, check and balance: bahwa kita semua tidak ingin terulang skandal babi dan century. dalil babi dan century selalu disandarkan dengan istilah kebijakan yang tidak bisa dituntut meskipun telah merugikan keuangan negara. kami yang selalu mengawal babi dan century dalam bentuk pernah menang praperadilan kasus babi dan century tidak ingin terulang skandal babi dan century yang merugikan keuangan negara ratusan trilyun. bahwa dalam perkara korupsi bank century, mahkamah agung dalam pertimbangan putusan kasasi mahkamah agung nomor pid. sus pada halaman dengan jelas menolak alasan kasasi yang diajukan budi mulya dalil kebijakan tidak dapat dituntut . mahkamah agung telah memberikan alasan berupa perbuatan terdakwa yang menyetujui penetapan bank century sebagai bank gagal berdampak sistemik yang mengakibatkan kerugian keuangan negara merupakan tindak pidana korupsi . dengan demikian kebijakan yang diambil dewan gubernur bank indonesia dalam melakukan penyelamatan bank century telah dinyatakan penyalahgunaan wewenang itikad tidak baik dan merugikan negara (vide putusan nomor pid.sus tpk pn.jkt.pst), perppu menyatakanberdasarkan uud nri,oleh karena itu, perppu nomor bertentangan dengan dan uud nri. bahwa ini juga bertentangan dengankhususnyadan yang menegaskan bahwa, dengan tetap memperhatikan prinsip praduga tak bersalah dan hak hak asasi manusia. bahwa uud secara tegas menyatakan bahkan presiden dan wakil presiden dapat diberhentikan dari jabatannya apabila, antara lain, terlibat korupsi. artinya pengelolaan keuangan negara harus bersih dan bebas korupsi, sehingga semua biaya harus dapat dipertanggung jawabkan, dan diperiksa oleh bpk, bahwa bertentangan dengan dan tap mpr xi mpr dan uud perppu nomor tahun bahwa dalil kebijakan dengan itikad baik dan sesuai dengan ketentuan perundang undangan yang berlaku harus diuji melalui proses hukum yang fair dan terbuka, tidak boleh ada istilah itikad baik berdasar penilaian subyektif oleh pelaku penyelenggara pemerintahan sendiri. bisa saja ternyata klaim itikad baik ternyata kemudian terbukti itikad buruk sehingga tetap harus bisa dituntut hukum dalam sebuah proses penyidikan dan penuntutan dalam sebuah persidangan yang terbuka untuk membuktikan itikad baik atau itikad buruk dalam setiap kebijakan atau tindakan penguasa dalam mengelola keuangan negara baik dalam keadaan normal maupun dalam keadaan bencana seperti bencana virus covid saat ini: bahwa itikad baik bukanlah istilah atau unsur yang dikenal dalam kitab undang undang hukum pidana indonesia selanjutnya akan disebut kuhp), untuk menggambarkan adanya kesengajaan dalam suatu delik, kuhp lebih sering menggunakan istilah istilah selain itikad baik, antara lain: dengan sengaja , mengetahui bahwa , tahu tentang , dan dengan maksud . mengenai itikad baik dikenal dalam tindak pidana yang tersebar luar kuhp dan dalam kitab undang undang hukum perdata selanjutnya akan disebut kuh per). mengenai itikad baik dalam kuh per 3dinyatakan bahwa: ". suatu perjanjian hanya dilaksanakan dengan itikad baik", selain tentang itikad baik dalam kuh per dinyatakan sebagai berikut: kedudukan itu beritikad baik, manakala yang memegangnya memperoleh kebendaan tadi dengan cara memperoleh hak milik, dalam mana tak tahulah dia akan cacat cela yang terkandung dalamnya . dalam perjanjian dikenal asas itikad baik, yang artinya setiap orang yang membuat perjanjian harus dilakukan dengan itikad baik. dinyatakan oleh muhammad faiz bahwa itikad baik adalah suatu pengertian yang abstrak dan sulit untuk dirumuskan, sehingga orang lebih banyak memutuskannya melalui peristiwa peristiwa pengadilan. itikad baik dalam pelaksanaan perjanjian berkaitan dengan masalah kepatutan dan kepantasan". kesulitan dalam perumusan mengenai definisi itikad baik tersebut tidak menjadikan itikad baik sebagi suatu istilah yang asing, melainkan hanya terlihat pada perbedaan definisi yang diberikan oleh beberapa ahli, termasuk dalam black's law dictionary. itikad baik menurut m.l wry adalah: perbuatan tanpa tipu daya, tanpa tipu muslihat, tanpa silat silat, akal akal . dalam black's law dictionary itikad baik didefinisikan sebagai:. i31. selanjutnya, sutan remy sjahdeini secara umum menggambarkan itikad baik sebagai berikut i". mengenai pembagian asas itikad baik, diuraikan oleh mulyadi nur sebagai berikut: asas itikad baik ini dapat dibedakan atas itikad baik yangatas dalam melakukan suatu perbuatan hukum, yaitu apa yang terletak pada sikap batin seseorang pada saat diadakan suatu perbuatan hukum. sedang itikad baik dalam pengertian yang objektif dimaksudkan adalah. itikad baik secara subjektif menunjuk pada sikap batin atau unsur yang ada dalam diri pembuat, sedangkan itikad baik dalam arti objektif lebih pada hal hal diluar diri pelaku. mengenai pengertian itikad baik secara subyektif dan obyektif, dinyatakan oleh muhamad faiz bahwa itikad baik subjektif, yaitu apakah yang bersangkutan sendiri menyadari bahwa tindakannya bertentangan dengan itikad baik, sedangkan itikad baik objektif adalah kalau pendapat umum menganggap tindakan yang demikian adalah bertentangan dengan itikad baik". itikad baik dalam sebuah perjanjian harus ada sejak perjanjian baru akan disepakati, artinya itikad baik ada pada saat negosiasi prakesepakatan perjanjian, dinyatakan oleh ridwan khairandy bahwa itikad baik sudah harus ada sejak fase prakontrak dimana para pihak mulai melakukan negosiasi hingga mencapai kesepakatan dan fase pelaksanaan kontrak". itikad baik seharusnya dimiliki oleh setiap individu sebagai bagian dari makhluk sosial yang tidak dapat saling melepaskan diri dari ketergantungan sosial terhadap individu lain untuk saling bekerjasama, saling menghormati dan menciptakan suasana tenteram bersama sama. melepaskan diri dari keharusan adanya itikad baik dalam setiap hubungan dengan masyarakat adalah pengingkaran dari kebutuhannya sendiri: kebutuhan akan hidup bersama, saling menghormati dan saling memenuhi kebutuhan pribadi dan sosial. keberadaan itikad baik dalam setiap hubungan dengan masyarakat memberi arti penting bagi ketertiban masyarakat, itikad baik sebagai sikap batin untuk tidak melukai hak orang lain menjadi jaminan bagi hubungan masyarakat yang lebih tertib. ketiadaan itikad baik dalam hubungan masyarakat mengarah pada perbuatan yang secara umum dicela oleh masyarakat, celaan datang dari sikap batin pembuat yang tidak memiliki itikad baik, sikap batin sini mengarah pada 'kesengajaan sebagai bentuk kesalahan pembuat yang secara psikologis menyadari perbuatannya serta akibat yang melekat atau mungkin timbul dari pada perbuatan tersebut. hukum.html) bahwa itikad baik atau sebaliknya itikad buruk hanya bisa dinilai oleh orang luar dan dalam sistem negara hukum kita hanya bisa dinilai oleh majelis hakim mulai tingkat pertama, banding, kasasi dan upaya hukum luar biasa peninjauan kembali), sehingga dengan demikian itikad baik tidak boleh berdasarkan penilaian subyektif oleh diri sendiri apalagi oleh penguasa yang selalu dimungkinkan terjadi penyalahgunaan wewenang atau perbuatan melawan hukum. rakyat tidak mungkin melakukan penyalahgunaan wewenang: bahwa dalam sistem hukum dikenal istilah mens rea (sikap batin pelaku) yang biasanya dikaitkan dengan niat jahat. jika ada niat jahat maka ada sebaliknya niat baik. kita semua pasti sulit menakar kedalaman niat baik dan juga sebaliknya niat jahat ini, sehingga niat jahat ini menjadi bagian yang diperdebatkan, terkait apakah merupakan unsur dari tindak pidana atau urusan wakil tuhan untuk membuktikannya pengadilan. niat jahat menjadi satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan dengan tindakan seseorang. dalam mewujudkan suatu tindakan, ada kalanya tindakan tersebut dilakukan dengan niat jahat adakalanya juga dengan tanpa niat jahat. namun siapa yang tahu niat seseorang hanyalah pelaku dan tuhan (dalam sistem hukum adalah hakim sebagai wakil tuhan) sehingga dalam sistem negara hukum niat baik atau sebaliknya niat jahat tidak mungkin diputuskan oleh diri pelaku, pasti harus melalui proses hukum yaitu majelis hakim: bahwa dalam literatur hukum pidana indonesia tidak banyak mengulas mengenai niat jahat, namun yang lebih banyak dibahas adalah ajaran kesalahan. meski demikian, niat jahat ini dapat diidentikkan dengan ajaran kesalahan. kesalahan sendiri diartikan sebagai sikap batin seseorang yang diwujudkan dalam bentuk kelakuan, dan kelakuan tersebut mendapat celaan. dalam konteks ini sikap batin tersebut selalu diwujudkan dalam bentuk kelakuan, karena sangat sulit menakar sikap batin yang jahat tersebut. kesalahan sebagai sikap batin yang buruk, diartikan sebagai kemampuan untuk menduga akibat yang terlarang. seseorang sudah dapat menduga bahwa akibat terlarang dari perbuatan tersebut akan muncul, tetapi dia tidak mencegah perbuatan tersebut. kesalahan juga diartikan sebagai maksud atau keinginan untuk melakukan kejahatan. maksud atau keinginan dapat diwujudkan dalam perbuatan, artinya maksud atau keinginan melakukan kejahatan ini tidak akan pernah kelihatan jika kejahatan tersebut tidak pernah ditujukan. ada juga ahli yang mengatakan kesalahan ini sebagai sikap kurang hati hati atau sembrono sehingga merugikan orang lain. ahmad sofia jahat!) bahwa pejabjelas jelas berbanding terbalik dengan track record pejabat keuangan yang tidak bersih dan berselimutkan skandal, misal babi, century dan yang terbaru kasus jiwasraya akibat teleponnya pengawasan dari ojk. bahwa kasus babi dan bank century dapat menjadi pelajaran bahwa dalam krisis justru pengawasan pengelolaan keuangan negara harus diperketat karena kondisi krisis dapat dimanfaatkan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab untuk kepentingan pribadi atau kelompok: bahwa terkait erat dengan kalau gugur dan bpk dapat melakukan pemeriksaan terhadap semua pihak pengelola anggaran negara, dan bpk dapat menilai atau menetapkan kerugian negara apabila ada, maka secara otomatis akan gugur juga atau setidaknya batal secara bersyarat dengan pemaknaan yang rigid dan tidak multitafsir. bahwa perppu bertentangan dengan uud nrjuga bertentangan dengan uud nini juga bertentangan dengan tentang pemberantasan korupsi yang memuat materi bahwa setiap orang, termasuk pegawai negeri dan korporasi, yangdilakukan dalam keadaan tertentu, pidana mati dapat dijatuhkan: bahwa perbuatan melawan hukum (onrechtmatige dead) dalam konteks perdatrosa agustina, dalam bukunya perbuatan melawan hukum, terbitan pasca sarjana universitas indonesia hal. dalam menentukan suatu perbuatan dapat dikualifisir sebagai melawan hukum, diperlukan syarat: bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku bertentangan dengan hak subjektif orang lain bertentangan dengan kesusilaan bertentangan dengan kepatutan, ketelitian dan kehati hatian. bahwa kekebalan pejabat secara perdata tidak hanya sekedar melanggar perundang undangan yang berlaku, namun termasuk juga melanggar kepatutan, kesusilaan, dan agama sehingga tidak bisa ditutupnya pejabat keuangan secara perdata haruslah dimaknai termasuk tidak melanggar norma kepatutan, kesusilaan, dan agama, bahwa mahkamah agung telah menerbitkan perma nomor tahun yang memberikan arahan kepada pengadilan ditingkat bawahnya untuk cermat merumuskan perbuatan melawan hukum oleh penguasa, namun hal ini tidak membatasi pengadilan untuk memeriksa gugatan perdata dengan dalil perbuatan melawan hukum oleh penguasa yang merugikan secara materiel atau materiel secara mandiri atau berdasar putusan ptun: itu harus segera disikapi oleh dewan perwakilan rakyat dpr) apakah ditolak atau diterima. bila ditolak, perppu itu harus dicabut, bila diterima maka akan berubah menjadi uu, selama belum disikapi dpr maka perppu tetap sah dan berlaku. oleh karena perppu(vide putusan mahkamah konstitusi nomor puu viii bahwa objek pengujian dalam permohonan guo adalah pengujianyi perppu nomorimunitas pejabatnomormoral kekuasaan tidak boleh diserahkan pada niat, iktikad ataupun sifat sifat pribadi seseorang yang kebetulan sedang memegangnya. iktikad baik tidak bisa membuat seseorang mendapat keistimewaan hukum dan kebal hukum baik secara perdata maupun pidana. iktikad baik hanya bisa menjadi pertimbangan dalam menetapkan tingkat hukuman. bahwa hak imunitas pejabat atau profesi terdapat dalam beberapa peraturan yaitu kejaksaan, advokat, md3 dpr mpr, undang undang nomor tahun tentang pencegahan dan penanganan krisis sistem keuangan pps), nomor tahun tentang pengampunan pajak, namun imunitas yang diatur terdapat filter berupa ijin atasan atau ijin pihak lain, adanya kode etik, atau terdapat pemaknaan menyangkut itikad baik berdasar yang berlaku. hal ini jelas berbeda dengan perppu dikarenakan menyebut kebal terhadap gugatan perdata dan pidana, tidak adanya filter dan dewan etik sehingga haruslah dibatasi dengan penafsiran yang jelas dan rigid mencegah penyalahgunaan dan multi tafsir bahwa nomor tahun tentang pengampunan pajak telah memberikan makna iktikad baik dalam penjelasannyasehingga hal ini dapat dijadikan acuan dalam uji materi batal secara bersyarat perppu guo, bahwa nomor tahun dismaknai dalam penjelasan tahun yaitu. penjelasan ini setidaknya dapat dipakai dalam pemaknaan perpus tahun sehingga tidak akan ambigu dan multi tafsir, bahwa presiden pemerintah dapat berdalih perppu guo telah menyisipkan frasa jika untuk mengelak dari tuduhan kebal hukum, namun frasa jika akan multi tafsir dan pasti pejabat pelaku akan berlindung frasa itikad baik untuk menjadi tameng dan dalil lepas dari tuntutan hukum dikarenakan penilaian subjektif dari pelaku pejabat tentang itikad baik. apapun dalih itikad baik yang berpotensi itikad buruk dalam mengambil kebijakan tetap harus diuji oleh lembaga peradilan dan tidak boleh menjadi monopoli pejabat untuk menafsirkannya. dengan demikian demi keadilan, persamaan hukum, demokrasi dan kesejahteraan, perppu guo harus dibatalkan secara bersyarat untuk dimaknai secara tegas dalam rangka menghindarkan ambigu dan multi tafsir, bahwa perppu nomor tahun frasa iktikad baik dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan" untuk menghindari ambigu dan multi tafsir serta bertentangan dengan uud haruslah, dan terdapat pemaknaan terhadap tidak dapat digugat perdata selain tidak melanggar undang undang haruslah termasuk tidak melanggar kepatutan, susila dan agama sehingga ditambah pemaknaan secara satu nafas dengan iktikad baik yaitu tidak melanggar norma kepatutan, norma susila dan norma agama serta frasa itikad baik dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan tidak boleh dimaknai sepihak penguasa sehingga menghalangi ranah pembuktian dalam proses penegakan hukum, bahwa itikad baik penguasa dengan maksud tidak menguntungkan diri sendiri namun dalam prakteknya menguntungkan orang lain dan merugikan negara terdapat contoh sesorang selama ini dianggap tidak melakukan korupsi untuk dirinya namun senjatanya tetap korupsi yaitu: pada saat jadi pengusaha telah memakai uang pinjaman dari bank milik ukm semestinya ukm menjadi binaan pengusaha tersebut tapi senjatanya uang hak ukm dipakai kepentingan pribadi pengusaha: pada saat menjabat kepala daerah telah memberikan tanah dan bangunan milik negara kepada tim suksesnya tanpa melalui prosedur dan kemudian menguntungkan tim suksesnya: pada saat menjabat kepala daerah telah membentuk ulp untuk menampung bantuan luar negeri proyek urban development dengan menunjuk tim suksesnya untuk mengelola, namun kenyataannya uang bantuan dipakai untuk kepentingan pribadi pengelola tanpa bisa dicegah oleh kepala daerah: pada saat menjabat kepala daerah lebih tinggi telah salah melakukan perencanaan dalam pengadaan angkutan masal namun keliru hendak memberikan kendaraan kepada swasta dan telah menimbulkan kerugian negara atas pembayaran uang muka pada maju kontestasi jabatan yang lebih tinggi, orang yang dianggap tidak pernah korupsi tersebut ternyata menerima uang sumbangan kampanye yang berasal dari hasil korupsi penumpangnya, perppu nomor tahun bahwa demi persamaan hukum dan pemerintahan dan uud maka semua keputusan penguasa (pejabat pemerintah) harus dapat diuji pengadilan tata usaha negara yang merupakan cabang kekuasaan kehakiman turunan uud sehingga ketentuan perppu nomor tahun jelas bertentangan dengan uud dan harus dibatalkan, bahwa berdasarkan angka undang undang nomor tahun tentang administrasi pemerintahan,dasar diterbitkannya keputusan diskresi adalah adanya keadaan mendesak , dan pengujian terhadap keputusan diskresi oleh pengadilan tata usaha negara dilakukan tidak dengan menggunakan peraturan perundang undangan yang berlaku, melainkan dengan asas asas umum pemerintahan yang baik aab) kemudian, produk hukum dari badan pejabat pemerintahan yang dapat dijadikan objek sengketa dan diuji pada pengadilan tata usaha negara berupa keputusan (beschikking): sebagai negara yang bertujuan untuk memajukan kesejahteraan umum, melekatnya fungsi memajukan kesejahteraan umum dalam welfare state (negara kesejahteraan) menimbulkan beberapa konsekuensi terhadap penyelenggaraan pemerintahan yaitu pemerintah harus berperan aktif mencampuri bidang kehidupan sosial ekonomi masyarakat. untuk itu kepada pemerintah dilimpahkan bestuurszorg atau public service agar servis publik dapat dilaksanakan dan mencapai hasil maksimal, kepada administrasi negara diberikan suatu kemerdekaan tertentu untuk bertindak atas inisiatif sendiri menyelesaikan berbagai permasalahan pelik yang membutuhkan penanganan secara cepat, sementara terhadap permasalahan itu tidak ada, atau masih belum dibentuk suatu dasar hukum penyelesaiannya oleh lembaga legislatif satuan sinaga, yang kemudian dalam hukum administrasi negara diberikan kewenangan bebas berupa diskresi, bahwa dengan adanya tambahan kewenangan untuk menguji perkara perkara yang berkaitan dengan tindakan badan atau pejabat pemerintahan dan atau badan hukum lainnya yang menimbulkan kerugian material maupun material, maka semakin lengkap fungsi pengadilan tata usaha negara sebagai fungsi kontrol yuridis terhadap pemerintah sehingga tidak semestinya dihapuskan atau dikecualikan oleh perppu nomor tahun lintang loan siahaan mengatakan bahwa pemerintah sebagai pelayan (public service) mempunyai kekuasaan (power) untuk melaksanakan tugas pelayanannya tadi, yang apabila disalahgunakan akan menjadi fatal akibatnya dari segi hukum. untuk itu perlu adanya kontrol, yang dengan demikian kemungkinan akan adanya penyalahgunaan kekuasaan, kesewenang wenangan dan lain lain dapat dihindari atau diperkecil kemungkinan. dalam literatur yang lain beliau menyebutkan bahwa kontrol yuridis merupakan bagian dari kontrol lain lainnya terhadap pemerintah seperti kontrol politis, kontrol melalui tromol tromol pos, kontrol intern administrasi, kontrol eastern organisasi lembaga baik yang struktural maupun non struktural lintang loan siahaan, selanjutnya sebagai dasar untuk melakukan pengujian terhadap keputusan diskresi, pengadilan tata usaha negara yang akan diamanatkan oleh angka undang undang peradilan tata usaha negara, angka dan undang undang nomor tahun tentang administrasi pemerintahan yang menyebutkan keputusan dan atau tindakan pejabat pemerintah dan atau badan hukum lainnya yang menggunakan diskresi dapat diuji melalui gugatan peradilan tata usaha negara. selanjutnya mengenai dasar pengujian pengadilan tata usaha negara dalam memeriksa suatu perkara termasuk dalamnya adalah terhadap keputusan yang berupa keputusan diskresi adalah pertama tama dengan mendasarkan pada ketentuan angka undang undang nomor tahun tentang peradilan tata usaha negara yang menyebutkan bahwa, bahwa imunitas pejabat tidak dapat digugat melalui ptundengan demikian, berdasarkan alasan alasan permohonan tersebut, para pemohon memohon kepada yang mulia majelis hakim konstitusi agar menyatakonstitusi uud dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat: berdasarkan uraian uraian pemohon diatas kiranya yang mulia ketua wakil ketua dan anggota majelis hakim mahkamahiktikad baik dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan tidak, serta tidak melanggar norma kepatutan norma susila dan norma agamataris ikke lucky nomor: tanggal april bukti fotokopi kartu nomor pokok wajib pajak npp) ormas masyarakat anti korupsi indonesia maki): tgl bukti fotokopi surat keterangan terdaftar skt) kemendagri no: x1 tgl november bukti fotokopimaret bukti fotokopi.h., notaris kota surakarta: bukti fotokopi akta pendirian lp3hi nomor tanggal september dibuat oleh hafid, s.h., notaris kota surakarta: bukti fotokopi surat keterangan terdaftar nomor: tanggal januari bukti fotokopi akta pendirian peka tanggal oktober yang dibuat oleh hafidfotokopi ktp dopamin, bukti fotokopi ktp komaryono, bukti fotokopi ktp arif saudi: bukti fotokopi ktp marselinus edwin harian, s.h.: bukti fotokopi ktp roberto bellarmino raynaldy harian: bukti fotokopi ktp sapto dumai rail raharjo, s.h.: bukti fotokokti fotokopi putusan kasasi mahkamah agung pid. sus pada halaman bukti fotokopi ktp abdul rahim: bukti fotokopi ktp priatna, bukti fotokopi ktp emilia sulistiawati: bukti fotokopi sim kurniawan adi nugroho, s.h.: bukti fotokopi ktp utomo kurniawan, bukti fotokopi ktp dwi ardiansyah santoso: bukti fotokopi ktp imron sutomo, s.h.nomor pid. pn. jkt. pst. pengadilan negeri jakarta pusat, atas nama terpidana paul setop tjokronegoro, s.e., m.e., m.peyang pada pokoknya mengemukakan hal hal sebagai berikut: bahwa dewan perwakilan rakyat dalam rapat paripurna pada tanggal mei telah menyetujnjutnya presiden pada tanggal mepara pemohon: bahwa menurut ketentuan nomor tahun dengan segala perubahannyatahun maka orang atau pihak dimaksud haruslah memenuhi kriteria:pemohon perkumpulan masyarakat anti korupsi indonesia makimasyarakat anti korupsi indonesia yang dibuat dihadapan notaris ikke luckyi yang berdasarkan akta pendirian memiliki maksud dan tujuan membantu pemerintah dan negara dalam bidang pemberdayaan masyarakat untuk menegakkan hukum, keadilan, dan hak asasi manusia serta mencegah dan memberantas segala bentuk korupsi, kolusi, dan nepotisme (bukti p 1j. pemohon juga memiliki nomor pokok wajib pajak npp (bukti dan terdaftar sebagai organisasi masyarakat kementerian dalam negeri (bukti p 3j. pemohon dalam permohonankesemuanya adalah badan pengurus perkumpulanmasyarakat anti korupsi indonesia maki) selaku pemohon dalam permohonan guo, bahwa pemohon ii, yayasan mega bintang solo indonesia adalah yayasan berbadan hukum sebagaimana dibuktikan dengan akta pendirian yayasan mega bintang solo indonesia yang dibuat dihadapan notaris erat hartanto, s.h., nomor tanggal februari yang berdasarkan dan akta pendirian mempunyai maksud, tujuan, dan kegiatan bidang sosial dan kemanusiaan (bukti p 4(bukti p 5j. pemohon dalam permohonanyayasan mega bintang solo indonesia selaku pemohon dalam permohonan guo: bahwa pemohon iii, lembaga kerukunan masyarakat abdi keadilan indonesia kemari), adalah organisasi masyarakat berbadan hukum sebagaimana dibuktikan dengan akta lembaga kemasyarakatan kerukunan masyarakat abdi keadilan indonesia yang dibuat dihadapan notaris erat hartanto, s.h., nomor tanggal desember yang berdasarkan akta lembaga mempunyai maksud dan tujuansasi manusia guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat (bukti p 6j. pemohon iii dalam permohonankesemuanya adalah termasukkemasyarakatan kerukunan masyarakat abdi keadilan indonesia kemari) selaku pemohon dalam permohonan guo: bahwa pemohon iv, lembaga pengawasan, pengawalan, dan penegakan hukum indonesia lp3hi), adalah organisasi kemasyarakatan berbadan hukum sebagaimana dibuktikan dengan akta lembaga pengawasan, pengawalan, dan penegakan hukum indonesia yang dibuat dihadapan notaris hafid, s.h., m.h., nomor tanggal september yang berdasarkan akta lembaga memiliki maksud dan tujuan salah satunya (bukti pemohon juga telah terdaftar sebagai organisasi kemasyarakatan kementerian dalam negeri (bukti pemohon dalam permohonankesemuanya adalah badanpengawasan, pengawalan, dan penegakan hukum indonesia lp3hi) selaku pemohon dalam permohonan guo, bahwa pemohon perkumpulan bantuan hukum peduli keadilan pekabantuan hukum peduli keadilan yang dibuat dihadapan hafid, s.h., m.h., nomor tanggal oktober yang berdasarkan akta pendirian memiliki maksud dan tujuan (bukti p 9november (bukti p 10j. pemohon dalam permohonanbantuan hukum peduli keadilan peka) selaku pemohon dalam permohonan guo, bahwa berdasarkan uraian pada paragraf sampai dengan paragraf atas telah ternyata keseluruhan pemohon adalah badan hukum (untukperpudan perpu para pemohon menerangkan sebagai berikut: menurut para pemohon, berlakunya dan perpu yang menjadikan penguasa atau pejabat yang disebut kkk sic! akan menjadi kebal hukum, tidak dapat dituntut secara hukum baik perdata, pidana maupun ptun dengan dalih itikad baik dan bukan kerugian negara, sehingga kekebalan tersebut mencederai rasa keadilan seluruh rakyat termasuk para pemohon: menurut para pemohon, hak hak konstitusionalnya yang dirugikan akibat berlakunya perpu tidak akan terjadi dengan dikabulkannya permohonan yakni hak para pemohon atas hidup dalam suatu bentuk negara yang berdasar hukum, hak persamaan hukum, hak kontrol para pemohon melalui dpr, hak menikmati keuangan secara adil dan sejahtera, dan hak memperoleh keadilan berdasar proses hukum yang adil, independen dan terbukdan perpudan perpudan perpudengan demikian, para pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan pengujian dan perpu i3.8j menimbang bahwa meskipun para pemohon: i3syukur asy'ari rar panitera jin. medan merdeka barat jakarta pusat atiaregakan hukum, pencegahan dan pemberantasan korupsi, serta menuju cita cita pembentukan negera republik indonesia yaitu rakyat adil dan sejahterpada hari selasa, tanggal bulan januari tahunbahwa dengan mahkamah konstitusi lah yang dapat memberikan hak gugat kepada perkumpulan perorangan dalam rangka peran serta masyarakat untuk menjadi bagian dari penegakan hukum dan pemberantasan korupsi maka asas ini dengan sendirinya harus berlaku bagi undang undang yang lain. para pemohon mengharap hakim dapat luwes untuk tidak memaknai legal standing sebagaimana yang berlaku gugatan perdata yang harus spesifik legal standing dan kerugiannya. yang salah dan bertentangan dengan uud jelas merugikan seluruh warga negara, tidak hanya sekedar pembayar pajak namun gelandangan juga dirugikan. dalam pertanian tidak hanya petani saja yang dirugikan, namun pns juga dirugikan apabila harga hasil petani mahal dikarenakan adanya monopoli,: tanggal april dan telah didaftarkan kepaniteraan pengadilan negeri sukoharjo nomor:: x1 tanggal november:, bahwa pemohon adalah sebuah yayasan dengan formalitas sebagai berikut:h, notaris kota surakarta, bukti memiliki pengesahanbukti bahwa maksud dan tujuan, serta kegiatan dibentuknya pemohon adalah telah diatur secara tegas dalam anggaran dasar yayasan mega bintang solo indonesia (pemohon ii) menyangkut kesejahteraan sosial dan kemanusiaanyang diajukan oleh aristides verissimo sousa kota, dan diterima kepaniteraan mahkamah konstitusi pada tanggal april serta dicatat dalam buku registrasi perkara konstitusi pada tanggal mei dengan nomor puu xviii mengenaimajelismei menyatakan menarik permohonan bertanggal april perihal permohonan pengujian materiil dan undang undang republik indonesia nomor tahun tentang kementerian negara dengan alasan bahwa setelah mendengar nasihat majelis hakim, pemohon menyadari tidak memiliki kerugian konstitusional dan terhadap pokok permohonan dimaksud telah dipertimbangkan dan diputus oleh mahkamah melalui putusan nomor puu ixmohon tidak dapat mengajukan kembali permohonkata digital signature email: peehingga saat ini masih banyak terdapat bangunan gedung yang berfungsi sebagai rumah tinggal kabupaten pesawaranbupati pesawaran nomor tahun tentang penyelenggaraan izin mendirikan bangunan menyebutkan bahwa bangunan yang sudah terbangun sebelum adanya dan tidak memiliki imb yang bangunannya sesuai lokasi, peruntukan dan penggunaan yang ditetapkan dalam dtk, rtl dan atau trk dilakukan pemutihan, cc. bahwa untuk memberikan kemudahan dan kepastian hukum bagi kepemilikan bangunan rumah tinggal, maka berdasarkan ketentuan tersebut atas dapat diberikan kemudahan dalam bentuk penyederhanaan prosedur penyelesaian dan keringanan pembayaran retribusi imb, bahwa sehubungan dengan maksud pada huruf huruf dan huruf tersebut atas, maka perlu ditetapkan dengan peraturan bupatiperaturan bupati pesawaranpesawargan tinggi. garis sepadan bangunan yang selanjutnya disebut gsb adalah garis sepadan yang diatasnya atau sejajar belakangnya dapat didirikan bangunan gedung.dari dan. bab tujuan pemutihan imb bertujuan yaitu memberikan aspek legal bangunan daerah, penataan dan penertiban pemanfaatan ruang sesuai dengan rtrw kabupatenbab objek, subjek dan jangka waktu objek pemutihan imb adalah bangunan rumah tinggal dan tahun sebelumnya terhadapadalah selama (enam) bulan terhitung mulai tanggal pengundangan peraturan bupati ini dalam berita daerah: mengisi formulir permohonan imb, fotokopi kartu tanda penduduk ktp) pemohon yang masih berlaku, cc. surat permohonan imb diketahui oleh camat: tanda bukti status kepemilikan hak atas tanah dan perjanjian pemanfaatan tanahasli imb untuk bangunan tambahan dan pemecahan, persetujuan tetangga yang diketahui oleh kepala desa dan camat setempat, persyaratan dokumen rencana teknisberita acara pemeriksaan bap) lapangan, tidak melanggar garis sepadan bangunan gsb) dengan ketentuan dan atau peraturan yang telah ditetapkan oleh bupati dengan ketentuan sebagai berikut jalan bebas hambatan tol memiliki gsb dengan jarak minimal dari sisi siring bagian luar. jalan nasional provinsi memiliki gsb dengan jarak minimal 15m dari sisi siring bagian luar. jalan kabupaten memiliki gsb dengan jarak minimal 10m dari sisi siring bagian luar. tidak melanggar gss yaitu memiliki jarak 100m dan dari kiri kanan sungai besar dan 50m dari kiri kanan anak sungai yang berada luar pemukiman. untuk sungai dikawasan pemukiman minimal 15m dari kiri kanan sungai diukur dari bibir sungakempot. bab pelaksana untuk pelaksanaan pemutihan imb dapat dibentuk tim dengan keputusan bupati. tim sebagaimana dimaksud pada bertugasmengadakan pemeriksaan bangunan,inistrasi dan kelancaran penyelenggaraan kegiatan pembayaran jaminan kesehatan daerah integrasi jaminan kesehatan nasional tahun anggaran pada dinas kesehatan kabupaten karanganyar, mperaturan pemerintah nomor;2pl9 lembaran daerah kabupaten karanganyar tahun;^telah diubah dengomor uraian jumlah berjam bah (berkurang,. . belanja barang dan jasa belanja modal00o oo'b oo pembiayaan netto sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berkenaan rin penjabaran perubahan ipni life p j simpai kode uraian jumlah( rp) bertambah (berkurang) rekening sebelum perubahan setelah perubahan rp) program pelayanan kesehatan penduduk miskin pembiayaan jaminan kesehatan daerah pembayaran premi jamkesda integrasi jkataan peraturan perundang undangsurplus (defisit) ^jfr^tm penjabaran perubahan apbd dinas kesehatan priori sin kode rekening uraian jumlah( rp) bertambah (berkurang) penjelasan sebelum perubahan setelah perubahan rp) pembiayaan daerah peter1maan pembiayaan daerah pengeluaran pembiayaan daerah pembiayaan netto . . .' . ., penjabaran perubahan apbd .0s badan keuangan daerah printed sin |
pemalangkab:pemalang,dirikan badan usaha milik desa yang disebut bummbentukan badan usaha milik desa. pemalangkab.go.id. bab pendirian dan pengeloladapat melakukan kerja sama dengan badan usaha milik daerah kabupaten, badan usaha milik daerah provinsi, badan usaha milik negara, lembaga swasta, bum desa lainya dan atau perseorangan yang saling menguntungkan dalam rangka peningkatan usaha, manajemen dan pengembangan sumber daya manusia serta kerja sama lainnya. kerja sama yang dilakukan bum desa sebagaimana dimaksud pada dituangkan dalam surat perjanjian kerja sama setelah mendapat persetujuan pemerintah desa. bentuk kerja sama yang dilakukan oleh bum desa sebagaimana dimaksud pada dapat berbentuk seperti waralaba, pola inti plasma, subkontrak, dagang umum, keagenan dan bentuk lainnya. pemalangkab.go.id bab xii mekanisme pengelolaan dan pertanggungjawaban bagian kesatu rencana kerja dan anggaran paling lama (satu) bulan sebelum tahun buku berakhir, pelaksana operasional menyampaikan rencana kerja tahunan dan anggaran bum desa kepada penasihat untuk mendapatkan persetujuan. rencana kerja tahunan dan anggaran bum desa sebagaimana dimaksud pada disampaikan oleh penasihat pada musyawarah desa untuk mendapatkan pengesahan. setiap perubahan rencana kerja tahunan dan anggaran bum desa yang terjadi dalam tahun buku yang bersangkutan harus mendapat persetujuan penasihat. bagian kedua tahun buku dan perhitungan tahunan paling lama (satu) bulan setelah berakhirnya tahun buku pelaksana operasionalatau diperiksa oleh akuntan publik. neraca dan perhitungan laba rugi sebagaimana dimaksud pada ditandatangani oleh pelaksana operasional dan penasihat. neraca dan perhitungan laba rugi sebagaimana dimaksud pada disampaikan pada musyawarah desa untuk mendapatkan pengesahan. bagian ketiga laporan keuangan laporan keuangan berkala dan kegiatan bum desa disampaikan oleh pelaksana operasional kepada penasihat setiap (tiga) bulan sekali. paling lama (tiga) bulan setelah tahun buku neraca dan perhitungan laba rugi, serta kegiatan bum desa disampaikan oleh pelaksana operasional kepada kepala desa untuk mendapatkan pengesahan. bab xiii bagi hasil usaha laba bum desa setelah dipotong pajak, disetujui dan disahkan oleh penasihat untuk dibagi secara proporsional. pembagian laba sebagaimana dimaksud pada digunakan untuk: pemilik modal: cadangan umum, sosial dan pendidikan, dan atau jasa produksi. pemalangkab.go.id besarnya persentase pembagian laba sebagaimana dimaksud pada diatur dengan peraturan bupati. pengesahan laba bum desa sebagaimana dimaksud pada ditetapkan dengan keputusan kepalab xiv pembinaanmeriksaan penasihat dapat meminta jasa audit kepada akuntan publik untuk melakukan pemeriksaan. hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada disampaikan oleh penasihat kepada kepala desa. akuntan publik sebagaimana dimaksud pada berwenang melakukan pemeriksaan atas penguasaan serta pertanggungjawaban bum desa. bab xvi pembubaran pembubaran bum desa dapat dilakukan berdasarkan musyawarah desa dan atau atas keputusan pemerintah desa yang ditetapkan dengan peraturan desa. pemalangkab:go.id keputusan pembubaran oleh musyawarah desa sebagaimana dimaksud dalam diberitahukan secara tertulis oleh musyawarah desa kepada: semua kreditor, dan pemerintah desa. keputusan pembubaran oleh pemerintah desa sebagaimana dimaksud dalam:, kegiatannya bertentangan dengan ketertiban umum dan atau kesusilaan, bum desa yang bersangkutan tidak ada perkembangan dan atau mengalami kerugian yang berkelanjutan, terjadi penggabungan desa dan perubahan struktur desa menjadi kelurahan, atau terjadi kepailitan berdasarkan keputusan pengadilan. kepailitan bum desa sebagaimana dimaksud dalam hurufmelembaga dapat dibentuk menjadi bum desapenjelasanahun tentang pedoman pembentukan badan usaha milik desa, perlu disesuaikan. hal ini karena pengaturan pembentukan badan usaha milik desa yang diatur dalamterdapat perbedaan yang substansialdemikian peraturan daerah kabupaten pemalang tentang pedoman pembentukan badan usaha milik desa merupakan regulasi daerah dalam bentuk dan diundangkan. bum desa adalah salah satu hasil usaha yang dibentuk oleh pemerintah desa yang merupakan suatupemalangkab.go.:idsehubungan dengan hal tersebut, perlu ditinjau kembali dan perlu membentuk peraturan daerah kabupaten pemalang tentang pedoman pembentuk bum desa dipisahkan dari neraca dan pertanggungjawaban pemerintah desa.lainnya adalah kerja sama yang dimaksudkan untuk mendukung dan saling menguntungkan sepanjangemerintah daerah provinsi adalah pemerintahalangkab.go.id penasihat adalah penasihat bum desa. pelaksana operasional adalah pelaksana operasional bum desa. bab pendirian:disepakati melalui musyawarah desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan yang mengatur mengenaipemalangkab.go.id. bab iiihurufmalangkab.go.:id bab kewajiban dan kewenangngurusan, pengelolaan usaha desa dan:: pemalangkab.go.idb jenis usaha jenis usaha bidang ekonomi desa dan atau pelayanan umum sebagaimana dimaksud dalam dapat terdiri dari: usaha jasa yang meliputi jasa keuangan, jasa angkutan darat dan air, listrik desa dan usaha jasa lainnya: penyaluran (sembilan) bahan pokok ekonomi desa, perdagangan hasil pertanian, meliputi tanaman pangan, perkebunan, peternakan, dan perikanan, dan atau industri dan kerajinan rakyat. bab modal dan kekayaan modal awal bum desa bersumber dari apb desa. pemalangkab.go.id: bantuan pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten:yang berasal dari apb desa sebagaimana dimaksud padaviigedung pertemuan, rumah toko, tanah milik bum desa, dan barang sewaan lainnya. pemalangkab.go.idyang keuangan yang memenuhi kebutuhan usaha usaha skala mikro yang dijalankan lehpemalangkab.go.id ,usaha bersama, bisnis sosial bisnis keuangan dan perdaganganb viii anggaran dasar dan anggaran rumah tangga pelaksana operasional |
center!keuangan republik r_r raniry banda aceh pala kementerian agama telah ditetapkan sebagai instansi per.pmenteri melalui surat nomor: sj b.iii ku. tanggal januari telah menyampaikan usulan tarif layanan badan layar.an umum universitas islam negeri ar raniry banda aceh pada kementerian agama; mengingat bahwa usulan tarif layanan badan layanan umur. universitas islam negeri ar raniry banda aceh pala kementerian agama, telah dibahas clan dikaji oleh tim penilai; bahwa berdasarkan pertimbangan bagaimana dimaksud dalam huruf huruf huruf cl..gama.adalah imbalan atas jasa layanan yang diberikan oleh bacaan layanan umum universitas islam negeri ar raniry banda aceh pala kementerian agama kepada pengguna jasa. tarif layanan bagaimana dimaksud dalan pas teraliri atas: tarif la.ya.nan akademik; dan tarif la.ya.nan penunjang akademik. tarif layanan akademik sebagaimana clirnaksucl dalam huruf terdiri atas: tarif seleksi ujian masuk; tarif uang kuliah tunggal ukt) program mana; tarif non ukt program sarjana;ruang pertemuan aula auditorium theater room; tarif peralatan, mesin, dan aset lainnya; tarif fasilitas olah raga; tarif gedung student center, tarif percetakan; tarif laboratorium; clan tarif penggunaan ruang kantor atm centre, kan.tin, clan ruang terbuka. tarif seleksi ujian masuk, tarif non ukt program sarjana, tarif program pascasarjana, clan tarif akademik lainnya sebagaimana dimaksud dalam huruf huruf huruf huruf dan tarif ruang pertemuan aula auditorium theater room, tarif peralatan, mesin, clan aset lainnya, tarif fasilitas olah raga, dan tarif gelung student centersarjana sebagaimana climaksucl calan. huruf mengikuti ketentuan peraturan menteri agama mengenai biaya kuliah tunggal clclinidengan keputusan rektor bacaan layani.an umum universitas islam negeri ar raniry banda aceh pada kementerian agama. tarif layanan akademik sebagaimana dimaksud palhuruf clan huruf ditetapkan lengan keputusan rektor badan latm an umum universitas islam negeri ar raniry banda acehaliri dari bahan habis pakai, alat percetakan clan atau tenaga. tarif laboratorium bagaimana dimaksud dalam huruf memperhitungkan unit cost yang berasal lari bahan sample peng jian, alat laboratorium, clan tau pendampingan instruktur tenaga ahli. tarif penggunaan ruang kantor atm centre, kantin clan ruang terbuka sebagaimana dimaksud dalam huruf merupakan penggunaan dalam rangka men unj ang tugas pokok clan fungsi. badan layanan umum universitas islam negeri ar raniry banda aceh pada kementerian agama dapat memberikan jasa latm an bidang pencliclikan, penelitian, clan pengabdian kepala i11masyarakat berdasarkan kebutuhan lari pihak pengguna jasa melalui kontrak kerja sama. tarif atas jasa layanan bidang pencliclikan, penelitian, clan pengabdian kepada masyarakat bagaimana dimaksud pada ditetapkan berdasarkan kontrak ke1ja sama antara rektor badan latm an umum universitas islam negeri ar raniry banda aceh pada kementerian agama dengan pihak pengguna jasa. badan layanan minum universitas islam negeri ar raniry banda aceh pada kementerian amarna kapal melakukan kerlrn.urn. universitas islam negeri ar raniry banda aceh pala kernel talari tarif ukt program sarjana clan tarif non ukt program sarjana sebagaimana dimaksud dalam huruf clan huruf mahasiswa tertentu sebagaimana climaksuclcaan layani.an umum universitas islam negeri ar raniry banda aceh pada kementerian agamadan layanan umum universitas islam negeri ar ra:i;iir banda aceh pada kementerian agama. peraturan menter; t:: jji:ium 'f._t. ui<l' ikan,q, jl y.' t:,c kepala it an !\' 'illenterian '{ ,i ., "'""' gitar ,'j nip ' ; ':" ;'i.4r tko 'f lamp!ran peraturan center! l\eu \ngan l\l!:l'uu lll\ indo nl!: nomor mpicos tl nt \nu t \ l \ yt\ n \n badan layanan umu nl\ tt\ isj, \m nl!: gl!:l< ar raniry banda aceh pad \ !: ' j:<;n tl!:l\ \c: \m \j if( rp) keterangan layanan akademik seleksi ujian masuk seleksi ujian program per calon clan program mahasiswa seleksi ujian per calon program mahasiswa seleksi ujian per calon program mahasiswa non ukt program sarjana sumbangan per mahasiswa pembinaan semester pendidikan mahasiswa luar negeri praktikum per mahasiswa jurusan pipa semester praktikurri per mahasiswa jurusan non se1nster pipa praktikum per mahasiswa luar kampus semester rp) keterangan program pascasarjana seminar per mahasiswa proposal tesis kegiatan seminar hasil per mahasiswa penelitian tesis kegiatan ujian pendahuluan per mahasiswa tes kegiatan sidang tesis per mahasiswa dang seminar proposal per mahasiswa kegiatan disertasi seminar hasil penelitian per mahasiswa disertasi kegiatan ujian per mahasiswa pendahuluan disertasi kegiatan dang per mahasiswa disertasi dang sumbangan pembinaan pendidikan per mahasiswa mahasiswa semester dalam negeri per mahasiswa mahasiswa semester luar negeri rp) keterangan per mahasiswa mahasiswa semester dalam negeri per mahasiswa mahasiswa semester luar negeri akademik lainnya wisuda per mahasiswa layanan per mahasiswa pendukung tahun kegiatan akademik konversi nilai per mahasiswa kuliah per mahasiswa bel pengabdian ten11masuk masyarakat biaya transportasi clan akomodasi jazz;i_h pais per paket kopertis aceh alda kopertis per paket aceh administrasi clan per mahasiswa pembinaan tahun mahasiswa asing denda per buku hari keterlambatan pengembalian buku perpustakaan lfo rp) keterangan praktek per mahasiswa pengajaran tahun lapangan semester pendek per sks tes total clan per mahasiswa total tes yuclisium per mahasiswa program diplo1na clan yuclisium per mahasiswa program clan registrasi ulang per mahasiswa mahasiswa semester registrasi ulang per mahasiswa mahasiswa semester pelatihan per mahasiswa komputer untuk mahasiswa ii. penunjang akademik ruang pertemuan aula tori um theater room ruang silang per jam rektorat lantai ii) ruang sidang per jam rektorat lantai ii) multifunction per jam room rektorat lan tai iii) multifunction room rektorat lan tai iii) vip lounge room rektorat lan tai iii) auditorium prof. ali hasyim lan tai aula lantai iii program pascasarj ana theater room gedung museum ged ung serba guna) theater room fakultas syari'ah dan ekonomi islam theater room fakultas adab dan humaniora peralatan, mesin dan aset lainnya bus roda dalam kota luar kota traktor mobil tanki air mobil pick per8 jam per jam per jam per jam per jam per jam per jam per hari per hari per jam per jam per jam keterangan jenis. laya j1.(:ln satuan tarif rp) keterangan . . sound system per jam baju toga per buah jam kursi susun per buah jam sofa per set jam asrama per mahasiswa mahasiswa bulan fasilitas olah raga lapangan bola per jam kaki lapangan bola per jam basket clan volley gelung student center theater room per jam lantai community per jam theater room lantai ruang agensi per jam meeting room per jam lantai ruang koperasi per tahun mahasiswa meeting room per jam lantai menteri keuangan republik indonesia, ttd. bambang bojonegoroa.,! yulia henti, fauzi: abstract the larg. one form verbal sexual harassment catcalling, most the victims are women. catcalling carried out public spaces such public roads, public transportation, markets and even workplaces.keywords: impact, catcalling, women, sanctions, perpetrators introduction th, and the main thing based the lack faith that person has which results not being able control lust, without thinking about doing others fulfill lust alone sexual harassment unwillingness rejection anything the form attention that sexual nature direction. whistling, haunts the form words and comments made someone but not wanted wanted the chairperson tamara legal clinic lampung province, lecturer law faculty universitas bandar lampung, student law master universitas bandar lampung, fauzi82 @gmail.com recipient, then the act falls into the category harassment. harassment divided into two, namely verbal and non verbal. verbal harassment abuse that done the form words and whistle, one form verbal sexual harassment catcalling, these words are language that still foreign the public, but this catcalling often occurs even around the places where live, the victims are mostly women. catcalling word with negative convocation, fairly close meaning might insult obscene greeting (pay attention, meaning, not word). however, because insult considered more direct and harsh than catcalling, while obscene already has its own discussion meaning, more appropriate use the word punctuation. catcalling whistle, wink the form seductive words containing material sexual desires pornography done away that accepted women. never realized that this form that can undermine woman's dignity and this act can cause discomfort, fear, shame, offense, degrading and can even cause anger. unconscious the perpetrator had committed human rights violations against the victim. this verbal sexual harassment increasing among women and tends tolerated and there legal certainty for the perpetrators and victims, not normal thing but criminal category that must held accountable. catcalling act that includes violation personal space because the perpetrator feels entitled comment people does not know and seek attention inappropriate way. these actions often occur and are carried out because they are considered ordinary and common actions. catcalling sexual harassment that committed public spaces that often accepted victims places such public roads, malls, markets and even workplaces. the workplace the place where women victims catcalling feel the most, whether intentionally not the perpetrator, but this felt uncomfortable the victim. the perpetrator using words praise jokes that are sometimes excessive that the victim uncomfortable with him. catcalling acts can change become coercion rape, this begins when the catcalling victim refuses, does not respond and even always tries avoid it, but turns out have another impact felt the perpetrator, namely curiosity and other attempts sexual harassment. this further makes the victim feel insecure and afraid. based the description above, the authors are interested analyzing the impact catcalling for women and sanctions for catcalling actors indonesia with two problems, namely what the impact catcalling for women and what the sanction for catcalling actors indonesia. the theory writing this research using the normative approach method, namely literature study. pranata hukum volume nomor januari ii. discussion impact catcalling for women indonesia based the big indonesian dictionary kbbi), women are people (humans) who have puri, can menstruasi, become pregnant, give birth children and breasted. women are people who should protected and loved, because women have gentle nature and soft feelings. with this nature, sometimes women often receive sexual harassment. sexual harassment form behavior and behavior person with sexual content where unwanted the object, either verbal physically, which often occurs carried out public places public spaces, this incident often experienced women. this can make women uncomfortable and can feel fear they are outside the home and away from family supervision. based the article above, concluded that everyone should able feel sense security and peace wherever they are, especially women. where this time many them have also worked help their husbands meeting the needs family life. with the existence this case and the risk sexual harassment, one which the catcalling that they are ready accept, makes women may think again they have work outside the home. sexual harassment considered harassment the act accompanied sexual tendencies, such seductive offensive tone. catwalk falls into the sub category street harassment. catwalk act with sexual tendency such calling, whistling, commenting men women. harassment the street sub category sexual harassment. catwalk falls into the category sexual harassment because catcalling the initial trigger for other acts sexual violence. catcalling cases are felt users public places almost all the time, such public transportation, roads work environments. the perpetrator who does this unknown person saying words such teasing, reducing even invitation. based the description above, can concluded that catwalk action carried out actors who are often carried out crowded places, such public roads, public transportation, malls, markets and even workplaces. the perpetrators who carry out the catwalk are mostly unknown people, but possible that the perpetrators are people know. the perpetrator's actions were very embarrassing and should not felt the victim. some examples words that perpetrators often say against victims are: hay, beautiful you know let's get know, the body awesome, you know cc. where the house, brother, let's fragrance, can you smell little notibid, the words mentioned above are words that are inappropriate and often unwanted the victim, with these conditions making the victims uncomfortable, feeling afraid outside the house, this can have impact the victim's psychology and mentality. this act that deeply disturbed the human rights the victim and crime defence that still considered normal the community. the danger catcalling more likely trigger from psychological perspective the victim and affect the victim's emotions, such fear the victim, more likely feel uncomfortable, insecure when outside the home, feeling embarrassed due catcalling. based this information, concluded that the impact catcalling not very good because will affect his psyche terms psychology, emotions, feelings anxiety, fear and discomfort and can even cause depression. once the dangers the impact resulting from catcalling, hoped that there must firm action from the government and there must regulation law that regulates that the catcaller can punished and become deterjen. with the absence legal certainty and considered have impact the catcalling case, the community this case mostly done men, that this considered normal and hardness, and can done happily for the satisfaction their desires. sanctions for catcalling actors indonesia law enforcement human rights that not firm one the causes many criminal acts, such sexual harassment. sexual harassment has very wide scope, various forms, from oral and written, physical and non physical, ranging from verbal expressions (indent comments, sexual jokes, etc.) physical form (posing, growing, dubbing, tagging and on), displaying pornographic dirty images, assault and coercion that obscene, such forcing kiss hug, threatening make difficult for the woman refuse provide sexual services, rape. sexual harassment divided into several, namely: deliberate conduct, such touching, leaning on, pitching, corner, unwanted: unwanted gaze sexual gestures, the pressure coercion dating requests, giving inappropriate nickname, whistling someone, cat calls:sexual commenting, and questions about person's sexual life. all the above acts constitute sexual harassment, with the element that the person does not want without the person's permission commit the act. actions carried out someone listing and reducing are considered normal, even though the person being treated does not like want them sexually harassed. the language flirttng and seduction carried out strangers, unwanted comments and observations his body strangers the point act which creates form unwanted growing which creates insecurity are categorized street harassment. sexual harassment that often occurs women catcalling which often carried out public spaces such roads, malls and public transportation and even the market. the term catcalling term that often used various countries, such portugal, belgium, canada and the united states, where the act act that the victims not want, this case women. the focus the word unwanted action, can categorized that this complaint offense, potential crime criminal act. criminal act process action that prohibited because violates the rule law and has the threat sanctions against people who violate these rules, prohibition aimed their actions and sanctions aimed the person who caused the act. simon explained that there are elements which are said criminal acts, namely: theres action that done humans, the act punishable punishment, cc. thenatureofthe artis act against the law, done mistake, and can accounted for based the description above, the elements catcalling are follows: there act committed human. the act catcalling fulfill the element human action. this can seen from act committed the catcaller the victim. actions carried out catcallers are throwing pornographic words comments behaviors that make other people who are victims feel uncomfortable. for example, whistling with lips and winning. the act punishable criminal act. this calling act, including verbal sexual harassment that occurs the public room, categorized criminal act because immoral and contains pornographic elements. that this action longer ordinary action and then there further treatment. ida ayu adnyaswari dewi. cit. andi hamzah. asas asas hukum pidana edisi revisi). cetakan keempat. rangka cipta, jakarta. moeljat asas asas hukum pidana. rangka cipta, jakarta. this act against the law. catcalling can said act against the law because has disturbed the comfort, security, for others and diatur the human rights others. where disturbing the human rights others act against the law. conducted mistake the elements the error include the capacity the perpetrator (catcaller) the crime able take responsibility for the actions committed. then there inner connection between the der and the actions doing. act, there form liberation and negligence for which there reason for terasing mistakes the form justification. then the action performed the der form action the form deliberate action. can accounted for the perpetrator. accountability from the catcaller related his mistake. error element criminal liability. people who are able take responsibility there are excuse for forgiveness and justification for the actions they have committed. the legal basis for acts verbal sexual harassment (catcalling) from the perspective criminal law can seen from several articles relating verbal sexual harassment. these articles arelaw number year concerning pornography. article paragraph the criminal code reads: whoever deliberately and front another person who there against his will, violates defence. the article explains that person deliberately commits and done front another person which the recipient does not want, then considered have violated defence. the description law number concerning pornography, article number pornography pictures, sketches, illustrations, photographs, writings, sounds, sounds, moving pictures, animation, cartoons, conversations, gestures, other forms messages through various forms communication media and public performances, which contain obscurity exploitation. sex that violates the norms defence society. article every person prohibited from deliberately with his consent from becoming object model that contains pornographic content. article everyone prohibited from making other people object model that contains pornographic content. article anyone who deliberately with his her consent becomes object model containing pornographic content referred article shall sentenced imprisonment not more than (ten) years and maximum fine rp. (five billion. rupiah). article anyone who makes other people objects models containing pornographic content referred article shall sentenced imprisonment for pranata hukum volume nomor januari minimum (one) year and maximum (twelve) years and ora fine least idr (five hundred million rupiah) and maximum idr (six billion rupiah). based act number concerning pornography the description article number explains that catcalling can considered pornography because fulfill the elements contained the article, namely: form, gesture, voice and messages containing obscurity, thus can see that fact there are rules laws contained both the act and the criminal code which can used legal basis for protecting victims catcalling. now, don't feel worried and afraid anymore someone becomes victim and sees the calculating, then immediately report it, that the perpetrator can given punishment, and least reduce the perpetrators and victims catcalling. iii. (conclusionthingfigures. hoped that women particular will able protect themselves properly from catcalling which ready happen any time, and the state hoped that canwill not commit the act. references andi hamzah. asas asas hukum pidana edisi revisi). cetakan keempat. rangka cipta, jakarta.moeljat asas asas hukum pidana. rangka cipta, jakarta.pranata hukum volume nomor januari |
jurnal sel masukan) pendayagunaan 1aparatur negara bass reformasi birokrasi menuju pemerintahan kelas dunia birokrasi bersih, kompeten, dan melayani relevansi dan kontekstualisasi strategi reformasi birokrasi dwi wahyu romajione agency one innovation dan telaah keilmuannya muhammad immanuddin reformasi birokrasi, budaya kerja dan perilaku mental aparatur sipil negara teguh widjinarko mengukur terwujudnya revolusi mental ronald andrea anna lingkungan sebagai fondasi pengendalian intern devi ananta, s.emohammad averrouce dan muhamad imam alfie syarief revolusi mental bangsa indonesia komarudin mewujudkan auditor dan pengawas p2upd) yang profesional edy sudaryanto edisi tahun pelindung: menteri para penanggung jawab: sekretaris kementerian pansoriulsu kahar redaktur pelaksana: agus santoso redaktur: herman suratan, taufik rahman,ha ananta antasari reporter: setiawan, nani wulandari, ari nur rahmat, suryo hid, china, reishana ryanurti, rangga kontributor: (wakil masing masing kedeputian dan humas daerah) fot osh gradai pemasaran:relevansi dan kontekstualisasi strategi reformasi birokrasi karakteristik berpikir antisipatif (think isu strategis reformasi birokrasi ahead), reflektif (think again) danilo nasional latif (think across). pembentukan kara reformasi birokrasi pada dasarnya ter ini men adi sama pentingnya, atau adalah upaya pemerintah untuk menang bahkan lebih penting, dari penggunaan katakan kepercayaan publik kepada instrumen instrumen keras reformasi pemerintah. menurut digoda gadot dan birokrasi seperti penataan peraturan migrasi inefisiensi dan ketika perundang undangan, kelembagaan, keadilan dalam pelayanan publik meru tatalaksana, sumber daya manusia pakan sumber utama ketidakpercayaan aparatur, pengawasan, akuntabilitas, publik kepada pemerintah. reformasi dan pelayanan publik. birokrasi sebagai upaya untuk menu bukan pemerintahan yang bersih, akun tabel, efektif, efisien, dan memberikan gambar strategi pembangunan nasional norma pembangunandimensi pembangunandaulatan pangan bea kedaulatan energi kesehatan ketenagalistrikan antarwilayah: perumahan bas ola mental karakter pariwisata dan industri kawasan timur ame ara quick wins dan program lanjutan lainnya edisi tahun mengukur terwujudnya revolusi mental evaluasi keberhasilan keberhasilan ataupun kena kegagalan pencapaian ter jalan kepada masyarakat. wujudnya revolusi mental akuntabilitas kinerja dengan evaluasi kinerja akan mem menggunakan indikator kin berikan gambaran mengenai kerja yang terukur dan relevan nilai (value) kinerja yang berhak serta dapat diandalkan akan sil dicapai organisasi. capaian menjawab tuntutan masyarakat kinerja organisasi dapat dinilai mengenai pertanggungjawaban dengan skala pengukuran tertentu. penyelenggaraan negara. informasi capaian kinerja dapat pengambilan keputusan digunakan untuk: untuk perbaikan kinerja penilaian kemajuan pena informasi yang dihasilkan dari papan tujuan dan sasaran pengukuran capaian revolusi pengukuran kinerja yang dipaku mental akan sangat bermanfaat kan secara periodik bermanfaat untuk pengambilan kekutu untuk menilai kemajuan pena san. informasi kinerja dapat papan revolusi mental. dengan digunakan sebagai bahan membandingkan hasil aktual dalam rangka perbaikan yang tercapai dengan rencana pelaksanaan strategi dalam yang telah ditetapkan maka rangka mencapai tujuan dan kemajuan revolusi mental bisa sasaran, apabila disimpulkan dinilai. jika pada suatu periode, bahwa strategi yang ditetapkan indikator kinerja revolusi telah tepat namun dilaksanakan mental ternyata lebih rendah secara tidak optimal per daripada periode sebelumnya, bahkan strategi untuk periode maka harus diidentifikasi dan berikutnya, apabila disimpulkan ditemukan sumber penyebabnya bahwa strategi yang dipilih dan alternatif solusinya. ternyata tidak optimal mem meningkatkan akuntabilitas pengaruhi pencapaian tujuan publik dan sasaran yang telah tetap selain untuk kebutuhan internal, kan (iii) perbaikan komponen pengukuran atas pencapaian lain dalam perencanaan untuk revolusi mental menghasilkan periode berikutnya, misalnya informasi yang dapat dig target yang terlalu tinggi atau akan sebagai bahan untuk pun terlalu rendah, indikator mempertanggungjawabkan kinerja yang digunakan perludiganti dengan indikatorkinerja simpulan lain yang lebih tepat, dan lain pencanangan revolusi mental sebagainya. akan diiringi dengan kewajiban umpan balik akuntabilitas terhadap keberhasilan hasil pengukuran terhadap nya. untuk memperkuat akuntabilitas capaian revolusi mental dapat perlu ditetapkan indikator kinerja dijadikan dasar bagi pemerintah yang dapat mengukur berhasi untuk perbaikan kinerjapada lan atau kegagalan pencapaian periode berikutnya. selainitu, revolusi mental. pembangunan hasil ini pun bisa dijadikan sebuah indeks revolusi mental landasan pemberian reward sebagai sebuah indikator komposit andpunishment dilingkungan merupakan salah satu pilihan yang instansi pemerintah. dapat dipertimbangkan. edisi tahun lingkungan sebagai fondasi pengendalian intern lingkungan sebagai fondasi pengendalian intern devi ananta, s.e inspektur kementerian para abstrak aparat pengendalian internal pemerintah api) memiliki tanggung jawab pada pengendalian inter. pengendalian intern yang menjamin kuatnya unsur unsur pengendalian lain adalah lingkungan pengendalian. lingkup gan pengendalian memperhatikan manusia yang berperan sebagai pelaksana sistem pengendalian intern. pentingnya lingkungan pengendalian terdapat pada pentingnya manajemen setiap unit kerja. manajemen dalam perencanaan anggaran, pelaksanaan termasuk pengendalian, yang tentunya ini ada pada tanggung jawab pimpinan unit kerja. dengan berjalannya lingkungan pengendalian dengan manajemen yang baik, maka pekerjaan api menjadi semakin ringan. keyword lingkungan pengendalian, api, pengendalian intern sejumlah pihak menilai, kinerja hal seperti itu sebenarnya tidak aparat pengendalian internal pemeran boleh terjadi, karena banyak hal yang tah api) dalam hinggasaatinibelum sebenarnya bisa diperankan oleh api. optimal. salah satupenyebab utamanya, betapa tidak, unit kerja ini memegang hasil kerja unit ini sering dipandang kendali dalam mewujudkan kehandalan sebelah mata oleh unit terjadi instansi laporan keuangan, yang setiap tahun sanggama. takaran api tak berdaya diaudit oleh badan pemeriksa kesan saat harus menangani penyimpangan gan bpk). api juga berperan dalam yang dilakukan atasannya. inspektorat mewujudkan efektivitas dan efisiensi juga masih sering dipandang sebagai operasional, serta kepatuhan terhadap tempat parker pejabat. hukum dan peraturan yang berlaku. karena itu,dalam implementasi rerokrasi, api selalu diposisikan unsur unsur pengendalian yang lain. garis terdepan. api bukan lagisebagai mengapa? karena lingkungan pengen watch dog' (anjing penjaga), yang se dalian memperhatikan manusia yang lalumencarikesalahanrekansekerjadi berperan sebagai pelaksana sistem instansi tempat bernaung, tetapi api pengendalian intern. lebih lanjut, ling jugaterlibat sejak perencanaananggaran. dungan pengendalian mempengaruhi cara dalam pengendalian intern, manajemen membangun pengendalian intern: bagaimanamanajemen melakukan sebenarnya terdapat beberapa unsur. dari tan penilaian risiko, melaksanakan aktivitas sudut pandang the committee spon pengendalian, membuat informasi dan sering organizations cost) the komunikasi yang efektif, serta pelaku broadway commission, pengendalian intern terdiri dari lima unsur: kan pemantauan. lingkungan pengendalian dapat dilihat dari beberapa sudut pandang. lingkungan pengendalian contoh sederhana adalah bagaimana penilaian risiko manajemen melakukan pembiaran terhadap pegawai yang sudah ter aktivis dal civitas penengahan bukti melakukan pelanggaran aturan informasi dan komunikasi perilaku atau sudah menyimpang pemantauan dari kebijakan danprosedur yang ditetapkan. pengendalian intern menurut cost tersebuttidak hanya menekankanpada komitmen terhadap kompetensi. prof. hard control berupa kebijakan dan prose dr. eko prabowo, s.i.p., dalam buku dur sebagai alat pengendalian, namun gerakan reformasi birokrasi: kiprah juga pada softcontrol seperti integritas kementerian pendayagunaan para dan nilai etika, filosofis manajemen dan tur negara dan reformasi birokrasi gaya operasi yang termasuk dalam unsur menyebutkan bahwa cara lingkungan pengendalian. lingkungan terbaik untuk melakukan reformasi pengendalian adalah kondisi dalam birokrasi adalah dengan mendapatkan organisasi yang memengaruhi efektif orang terbaik posisi penting. hal tas pengendalian intern. merupakan ini yang kemudian menjadi dasar fondasi pengendalian intern. adanya promosi jabatan terbuka, lingkungan pengendalian dimana komp atensi may adi syarat yang kuat menjamin kuatnya utama menduduki posisi penting seperti eselon dan ii. kompetensi edisi tahun lingkungan sebagai fondasi pengendalian intern tidak hanya penting bagi mereka dengan ukuran dan sifat kegiatan pada yang akan menduduki jabatan pent organisasi tersebut. hal ini bertujuan ing. kompetensi juga penting bagi agar proses bisnis yang dilakukan pegawai yang melakukan tugas dan efektif dan efesien. permasalahan fungsi bagi organisasi. bagaimana yang kadang muncul pada struktur manajemen menyusun standar kom organisasi adalah ketidakjelasan potensi yang dibutuhkan untuk setiap wewenang dan tanggung jawab. tugas dan fungsi akan menunjukkan terjadinya tumpang tindih unit yang keseriusan terhadap pencapaian tujuan. melaksanakan suatu kegiatan yang ketiadaan standar kompetensi untuk sama merupakan contoh nyata. belum masing masing tugas dan fungsi lagi tentang jenjang pelaporan intern menjadi bukti kurangnya komitmen yang masih kurang jelas. contoh lain manajemen terhadap kompetensi. permasalahan pada struktur organisasi bukti lainnya adalah sedikitnya adalah penetapan jumlah pegawai. kesempatan bagi pegawai untuk sering ditemukan organisasi yang memperoleh pelatihan dan pem memiliki jumlah pegawai elim bimbingan dalam rangka menjaga pah pada satu unit namun unit meningkatkan kompetensi. lain jumlah pegawai yang ada tidak mencukupi. perhatian manajemen kepemimpinan yang kondusif. terhadap permasalahan permasalahan kepemimpinan tidak hanya terlihat tersebut atas menunjukkan cara dari bagaimana cara manajemen manajemen membangun struktur melakukan interaksi dengan pejabat organisasi yang tepat. pada tingkatan yang lebih rendah. lebih jauh dari itu, kepemimpinan pendelegasian wewenang dan tang juga terlihat dari cara manajemen gung jawab yang tepat. wewenang mengambil keputusan, cara melinda hendaknya diberikan kepada ungu aset dan informasi dari akses pegawai yang tepat sesuai tingkat yang tidak sah, serta respon atas tanggung jawabnya. pegawai yang pelaporan yang berkaitan dengan diberi wewenang dan tanggung jawab keuangan, penganggaran, kegiatan juga hendaknya memahami bahwa dan program. wewenang dan tanggung jawab yang diberikan berkaitan dengan pihak lain pembentukan struktur organisasi dalam satu organisasi. cara manajer sesuai kebutuhan. pembentukan men mendelegasikan wewenang dan struktur organisasi disesuaikan tanggung jawab akan menentukan edisi tahun jurnal madiyagiman aparatur negara reformasi birokrasi menuju pemerintahan kelas dunia kuatnya pengendalian yang akan tetapi juga menjadi batu penjuru bagi dibangun. pegawai dengan wewenang rekan pekerjanya. api menjadi tempat yang lebih besar daripadatanggung bertanya, berkonsultasi unit kerja lain jawabnya akan cenderung melemahkan manakala terjadi persoalan anggaran. pengendalian. sebaliknya, pegawai sini, mereka bisa mengatakan tidak dengan tanggung jawab yang besar manakala ada tindakan yang menyimpang. melebihi kewenangannya akan cen tetapi selama masih bisa diperbaiki, maka dering membuat proses bisnistidak api semestinyatidak tinggal diam, tetapi efesien. memberikan advise dan mendampingi untuk memperbaiki kesalahan, sehingga penyusunan danpenerapankebijakan menjadi clean and clear. bukan seba yang sehat tentang pembinaansumber linknya, dengan membiarkan kesalahan daya manusia. kebijakan danprose itu berlarut larut, sehingga saat diperiksa dur tentang pembinaansumberdaya bpk menjadi suatu temuan. kalau ini manusia (pegawai) hendaknyadibuat yang terjadi, tentu akibatnya fatal, karena secara menyeluruh. kebijakan dan bukan hanya pejabat tertentu yang bakal prosedur dimaksud mencakup: pen terkena dampaknya, tetapi nama baik tapan formasi, rekrutmen, pelatihan organisasi induk juga akan rusak. prajabatan, pelatihan dalam jabatan, tidak hanya sampai situ. kalau pengangkatan dalam pangkat dan jabatan, penilaian prestasi pegawai temuan itu merupakan tindak pidana jabatan, korupsi tipikor), tentu akibatnya akan disiplin, penggajian, dan pemberian semakin runyam. ibarat pepatah, akibat tian. adanya kebijakandanprosedur nila setitik, rusak susu seberang. pen yang sehat secara menyeluruh akan pendakian intern merupakan komponen menjamin pegawai menjalankan tugas "yang tidak terpisahkan dari tata kelola dan fungsinya dengan maksimal. bila lap pemerintahan yang efektif dan efisien. terjadi demikian maka pengendalian peran api melekat dengan reformasi yang dibangun manajemen akan birokrasi, khususnya bidang pengawasan efektif. sumber: larry kodrat keuangan para baru ogmmuneal saat ini menuntut perubahan peran dan keberadaan api dalam suatu fungsi auditor intern untuk tidak sekadar organisasi sebenarnya tidak diposisikan melaksanakan fungsi pengawasan den sebagai sebuah unit kerja yangterlepas ganpendekatan watch dog, tetapi harus dari unit organisasi lainnya. api bukan berperan sebagai katalisator yang mampu saja sebagai mata dan telinga pimpinan, memberikan menjadi penjaminan mutu edisi tahun lingkungan sebagai fondasi pengendalian intern (quality assurance) dalam mengenali memelihara dan meningkatkan risiko yang mengancam pencapaian kualitas tata kelola penyelenggaraan tujuan organisasi dan memitigasi risiko tugas dan fungsi instansi pemerintah untuk mengurangi kemungkinan dam (consulting activities). yang timbul, auditor intern juga dalam upaya penguatan api, yang dituntut bisa bertindak sebagai agen bahan (agent change) yan diejawantahkan dalam pemenuhanstandar peru inge) yang audit, inspektorat kementerian para mampu mendorong terwujudnya zona integritas dan percepatan implementasi melakukan peningkatankapabilitas un bias can persen tuk menjadiapip yang efektif, dengan reformasi birokrasi, inspektorat semen melakukan beberapa hal. tarian para sangat berkepentingan dan berkomitmen dalam mendorong piagam audit audit charter) dalam dan mensukseskan program reformasi hal ini, visi, misi, tujuan, keenan birokrasi internal kementerian para, khususnya pada area penguatan pena gan dan tanggung jawab inspektorat kementerian para dinyatakan hasan yang merupakan core business inspektorat secara tertulis yang disetujui oleh menteri para serta ditandatangani mengacu pada peraturan pemeran oleh inspektur kementerian para. tah tahun tentang sistem piagam ini sebagai bentuk komitmen pengendalian intern pemerintah, api pimpinan, sehingga audit intern ber sekurang kurangnya harus mampu peran optimal dengan akses penuh melakukan tiga hal, yakni atas informasi, aset, keuangan, dan data pegawai. piagam ini juga men memberikan keyakinan yang memadai tegaskan kewenangan dan tanggung atas ketaatan, kehebatan, efisiensi, jawab api. piagam ini direvisi secara dan efektivitas pencapaian tujuan pen periodik untuk disesuaikan dengan selenggarakan tugas dan fungsi instansi perubahan perubahan, karena kegiatan pemerintah (assurance activities), audit yang dilakukan berkelanjutan. memberikan peringatan dini dan kompetensi auditor auditor wajib meningkatkan efektivitas manajemen meningkatkan pengetahuan, keahlian risiko dalam penyelenggaraan tugas dan keterampilan, serta kompetensi dan fungsi instansi pemerintah (anti lain melalui pendidikan dan pelatihan corruption activities), dan profesional berkelanjutan guna men jamin kompetensi yang dimiliki sesuutuhan api dan perkembangan atas kinerja kegiatan audit intern dan lingkungan pengawasan. auditor juga penilaian secara berkala, dengan wajib memiliki pengetahuan dan akses penilaian sendiri atau oleh orang lain atas informasi teraktual dalam standar, dalam api dengan pengetahuan metodologi, prosedur, dan teknik. yang cukup tentang praktek audit diklat professional berkelanjutan ini intern untuk mengevaluasi kesesuaian dapat diperoleh melalui keanggotaan pelaksanaan kegiatan audit intern dan partisipasi dalam asosiasi profesi, dengan kode etik dan standar. serta diklat auditor sesuai substansi bidang pengawasan. peningkatan peran api dalam rangka mendorong percepatan reformasi independensi dan objektivitas pe birokrasi peran audit intern depan nilai independensi danobyektivi tidak hanya fokus pada upaya upaya atas mencakup duakomponen, yakni pembangunan area pengawasan, status inspektorat dalam kementerian, tetapi akan lebih dikembangkan dan kebijakan untukmenjaga obyek dalam memberikan jasa assurance civitas auditor terhadap audisi. upaya pembangunan area perubahan lainnya dalam rangka meningkatkan kepatuhan terhadap kode etik au kualitas tata kelola penyelenggaraan editor inspektorat kementerian tugas dan fungsi organisasi. misal para wajib mematuhi kode etik nya dengan dengan melaksanakan yang telah ditetapkan. penugasan audit review atas hasil analisis jabatan intern harus mengacu pada standar dan analisis beban kerja, revi atas audit dan diharapkan menerapkan hasil audit kelembagaan, revi atas serta menegakkan prinsip prinsip hasil audit kelembagaan, revi atas etika, yakni integritas, objektivitas, penilaian kinerja individu, revi atas kerahasiaan, kompetensi, akuntabilitas, laporan kinerja kementerian, eval dan perilaku profesional. asi pelayanan publik, maupun tugas yang bersifat strategis lainnya atas program pengembangan jaminan perintah menteri para. kualitas inspektur harus merancang mengembangkan, dan menjagapro pembangunan zona integritas z1) gram pengembangan dan penjaminan sebagai upaya untuk mengakselerasi kualitas mencakup penilaian intern pencapaian sasaran reformasi birokrasi. dan eastern. penilaian intern harus dilakukan dengan pembangunan mencakup pemantauan berkelanjutan edisi tahun lingkungan sebagai fondasi pengendalian intern proyek percontohan reformasi bi dalam penyelenggaraan organisasi lokasi pada unit unit kerja. sehingga menjadi pendorong ter budaya teri bersih langkah langkah yang sudah di kkn kementerian yang desi lakukan oleh inspektorat kementerian para whistle blowing system wbs) sebagai pena tetap lah satu mekanik pengendalian gratifikasi lingkup salah saru mekanisme penyampaian pengaduan dugaan tindak pidana gan kementerian para, dengan lai korupsi yang telah terjadi atau akan membentuk unit pengelola gratifikasi . terjadi, yang melibatkan pegawai upg) yang bertugas melaporkan serta orang lain dan dilakukan dalam setiap bentuk pemberian, penerimaan, organisasi penolakan gratifikasi yang berhubungan dengan jabatan dan berlawanan dengan penanganan benturan kepentingan kewajiban atau tugasnya. inspektorat yang antara lain disebabkan pen kementerian para menempatkan lan: alahgunaan wewenang, penangkapan dropbox pelaporan gratifikasi ruang lan jabatan, hubungan afiliasi, gratifikasi, publik, memasang banner larangan dan kelemahan sistem organisasi. memberi dan menerima gratifikasi, serta pelatihan pelatihan bagi para cukup banyak yang bisa dilakukan kementerian para. oleh api masing masing kementerian lembaga maupun pemerintah daerah. penerapansistem pengendalian internal namun demikian, langkah langkah itu pemerintah spip). ada duatujuan, tentutidak mungkin berhasil dengan baik, yakni memberikan gambaran kalauyang bergerak hanya api sendiri, urgensi implementasi manajemen tanpaketerlibatan dari seluruh unit kerja risiko pada kementerian para: dalam organisasi kementerian lembaga memberikan rekomendasi kepada pemda. bahkan, meski jumlah pegawai menteri penjajaran pimpinan lainnya khususnya auditor lingkungan api itu mengenai implementasi manajemen sudah memadai sekalipun, pengendalian risiko lingkungan kementerian tetap harus melibatkan partisipasi aktif para. dari seluruh pimpinan unit kerja. penanganan pengaduan masyarakat para pimpinan unit kerja inilah yang sejatinya memegang kendali, mulai secara baik sebagai salah satu upaya mencegah terjadinya penyimpangan dari perencanaan anggaran, memaksa naan, termasuk dalam pengendalianb sebelum semuanyaterjadi, setiap pengendalian intern yang efektif. kalau program atau kegiatan suatu unit kerja seluruh pimpinan unit kerja, manajemen organisasi selalu dimulai dari internal setiap unit kerja berjalan dengan baik, unit kerja itu sendiri. masing masing makatugas api semakin ringan, karena unit kerja sudah tentu juga memiliki ibarat mesin, sistem sudah berjalan manajemen, yang semestinyajugasudah dengan baik. setiap terjadi kesalahan, mampu mendeteksi, apakah programatau maka 'sekering' akan memberikan sinyal kegiatan itu clear and clean atau tidak, kepada pimpinan unit kerja, dan bisa syukur syukur kegiatanitumemberikan segera diperbaiki. sejauh bisa diperbaiki nilai tambah bagi masyarakat. sendiri, maka api tidak harus turun sinilah pentingnya manajemen tangan, tetap dengan rambu rambu yang nana sudah diterapkan, maka semua akan setiap unit kerja, yang dari kacamata nan tahu, kemudian kembali mengarahkan api disebut sebagai lingkungan pen kemudi rel. pendakian. tugas manajemen lah untuk mulai membangun lingkungan pengen dalian yang memadai sebagai fondasi keren edisi tahun (@jurnal hinem uan ratu gara reformasi birokrasi menuju pemerintahan kelas dunia tabel target dan capaian program reformasi birokrasi target indikator target kualitas pelayanan daerah edi bbs publik peringkat kemudahan tee peningkatan indeks efektivitas n a mma pss akuntabel kota sumber: peraturan menteri para nomor tahun pelayanan berkualitas juga memiliki berbagai bidang lain selalumemerlukan tujuanmembangunkepercayaanpublik aparatur negara sesuai dengan tugas dan kepada pemerintah. sebaliknya, kiper tanggungjawabnya. canaan publik juga dapat memberikan terlepas dari sejumlah kekurangan manfaat bagi kepemerintahan, antara yang dimiliki program reformasi birokrat lain mengurangi biaya transaksi dalam nasional antara lain belum penyelenggaraan pemerintahan, menang tercapainya sebagian besar target pro katakan legitimasi kebijakan yang diambil gram sebagaimana terlihat pada tabel pemerintah, dan meningkatkan modal kepercayaan publik kepada pemerintah sosial utamanya dalam hubunganantara cenderung meningkat, misalnya seperti pemerintah dan masyarakat riyanto ditunjukkan edelman trust barometer, dalam rencana pembangunan dari persen pada menjadi jangka menengah nasional persen pada edelman keberhasilan pelaksanaanreformasi bi edelman naiknya kepercayaan lokasi merupakan salah satu prasyarat publik ini selain ditopang oleh hara tercapainya tujuan pembangunan nasi pan baru yang dibawa pemerintahan onal, karena pelaksanaan reformasi baru juga karena upaya berkelanjutabstrak pelayanan publik indonesia selalu dinilai kurang professional serta aparat yang cenderung menunjukkan sikap sebagai penguasa serta kurang menunjukkan sikap sebagai pelayanan oleh masyarakat. kinerja pemerintah dibidang pelayanan publik jauh dari kata memuaskan selama ini. permasalah han ini muncul dari mental birokrasi yang (merasa harus) dilayani bukan melayani. selama ini mental priyayi selalu muncul dalam pelayanan publik indonesia. permasalahan ini dapat dihilangkan dengan merubah mindset aparatur sipil negara dalam pengelolaan pelayanan publik. pemerintahan indonesia hebat tahun menggulirkan gagasan revolusi mental sebagai simbol pembaharuan kinerja pemerintah dalam merubah pelayanan publik kearah lebih baik. konsep revolusi mental dalam melakukan perubahan yakni melaksanakan manajemen kualitas pelayanan sebagai bentuk focus pada pelanggan serta diiringi oleh pengelolaan pelayanan berbasis teknologi informasi. keyword priyayi, revolusi mental, aparatur sipil negara pendahuluan pemerintah dalam rangka mewujudkan era pemerintahan indonesia hebat indonesia yang berdaulat, mandiri dan berkepribadian berlandaskan gotong yang mulai bergulir sejak oktober royong. melalui program revolusi silam, mengedepankan revolusi mental sebagai simbol pembaharuan kinerja mental, pemerintah berharap akhir periode kabinet kerja, indonesia menjadi edisi tahun jurnal penamaan msu gua reformasi birokrasi menuju pemerintahan kelas dunia negara dengan tata kelola pemerintahan berbagai upaya perbaikan pelayanan berkelas dunia (world class government). publik sesungguhnya sudah banyak di sejalan dengan hal tersebut, dalam lakukan oleh pemerintah namun hingga konteks revolusi mental, sebagaimana saat ini belum banyak yang memberikan penilaian positif terhadap kinerja play sering disampaikan oleh menteri nan anan publik, dimata masyarakat sebagai pendayagunaan aparatur negara dan penikmat pelayanan publik masih dinilai reformasi birokrasi, buddy chrisnandi baik bahwa, kita tidak mungkin berkelas urang baik. dunia jika kerja birokrasi kta lambat, pemberian pelayanan yang dinilai mempersulit pelaku ekonomi, tebang kurang profesional dan aparat yang pilih dan tidak transparan. harus ada cenderung menunjukkan sikap sebagai perubahan pola pikir dari birokrasi yang penguasa dan kurang menunjukkan sikap selama ini priyayi menjadi birokrat sebagai pelayanan merupakan salah birokrat yang memberikan pelayanan satu bentuk tuduhan yang dialamatkan dan responsive terhadap permasalahan penyedia pelayanan. tuduhan ini yang dialami masyarakat . pernyataan tentunya bukan tanpa alasan, masing tersebutjelas sekali memberikan pesan sering dijumpainya petugas pelayanan bahwapentingnyamelakukanperubahan yang dengan sampingnya meninggal mind set, aparatur sipil negara dari kan loket pelayanan dikarenakan lebih mental birokrasi yang (merasa harus) memilih memenuhi panggilan atasan, dilayani menjadi melayani. sikap yang kurangramah karena merasa agenda prioritas yang tercantum dalam dibutuhkan, pemberian informasi yang nawa cita, khususnya pada prioritas tidak jelas memberikan kesan petugas kedua, yaitu membuat pemerintah pelayanan tidak memahami produk jasa tidak absen dengan membangun tata layanan yang diberikan. akibat dari kelola pemerintah yang bersih, efektif, ketidak belasan informasi ini, seringkali demokratis dan terpercaya. tentunya pengguna layanan harus bolak balik untuk mewujudkan semua inibukanlah tempat pelayanan karena persyaratan pekerjaan yang mudah, perlu tindakan yang dianggap kurang lengkap. penilaian nyata dan kesungguhan hati dari para tersebut masih ditambah lagi dengan pemberi pelayanan, terutama hati dari pernyataan dari pengguna, perlunya para pemimpin. memberikan tips kalau ingin cepat selesai. praktek kolusi korupsi dan wajah pelayanan publik mata nepotisme juga terjadi dalam penyerang masyarakat garapan pelayanan publik. ketidak belasstandar pelayanan pada sebagian besar ini, baik dari sisi infrastruktur ataupun pelayanan publik menjadikan image sistem pelayanan yang disediakan. pelayanan publik mata masyarakat keadaan ini sesungguhnya bukan semakin kurang sepenuhnya kesalahan dari aparat penyedia bentuk pelayanan publik lainnya pelayanan, merasionalisasi pelayanan yang belum mampu memenuhi kebun yang harus dilandaskan pada kebijakan tuhan penggunanya seperti pelayanan (dasar hukum) sebagai pedoman dalam transportasi. kota besar padamu pemberian pelayanan menjadikan fleksi nyapermasalahan muncul dikarenakan lintas dalam pengelolaan pelayanan tidak jumlah moda transportasi yang murah dapat dilakukan. pejabat birokrasi atau masih belum sebanding denganjumlah petugas pelayanan tentunya tidak dapat penggunanya sehingga bukan suatuhal memberikan pelayanan tanpa dasar yang yang aneh apabila kita melihat penuh jelas, terutama apabila terkait dengan pang bus kota, kereta listrik yang produk pelayanan yang berbentuk perigi berjalan dan terlihat kurang manusiawi, nan dan berimplikasi pada aspek hukum. ataupun perlu waktu tungguekstrauntuk keberadaan dasar hukum inilah yang dapat naik angkutan umum. pelayanan membedakan antara pelayanan publik bidang kesehatan, yang menjadi salah dan privat. namun terkadang aturan satu prioritas utamapemerintah, masih aturan ini tidak dapat diterapkan secara belum mampumemuaskanpenggunanya. fleksibel sehingga terkesan kaku dimata proses administrasi yang dinilai rumit, masyarakat yang dilayani, bahkan dinilai pendaftaran sistem jaminan kesehatan berbelit belit. pada dasarnya karakteristik yang dianggap ribet, keterbatasanjumlah pelayanan publik yang disediakan oleh fasilitas peralatan kesehatan, merupakan pemerintah adalah: memiliki dasar keluhan yang terkadang muncul hukum yang jelas dalam penyerang media massa. garapannya, memiliki kelompok kinerja pemerintah bidang play kepentingan yang luas termasuk sasaran yang ingin dilayani (wide stakeholder), anan publik, akan semakin kurang dari nggak memiliki tujuan sosial, dituntut kata memuaskan penggunanya apabila untuk akuntabel terhadap publik: berbicara masalah fasilitas atau pelayanan aan memiliki indikator yang kompleks dan bagi pengguna layanan berkebutuhan menimbulkan perdebatan (complex and khusus seperti penyandang cacat, orang debated performance indicator), lanjut usia, ibu hamil dan anak anak. masih sedikitbentuk bentuk pelayanan seringkali menjadi sasaran isu politik. pentukperayanan an: implikasi dari karakteristik publik yang memberi perhatian paradisi edisi tahun (gp jurnal mandatagunaan aparatur negara reformasi birokrasi menuju pemerintahan kelas dunia tersebut antara lain pelayananpemerin diterbitkan oleh kementerian para, tah tidak mengenal bottom line,artinya juga diterbitkan instansi pemerintah seburuk apapun kinerjanya pelayanan lain, khususnya yang terkait dengan pemerintah tidak mengenal bangkrut. pelayanan publik yang menjadi bidang selain itu organisasi pelayanan peter tugas masing masing. dari catatan yang indah sangat sulit mencegah pengaruh berhasil dihimpun penulis, kementerian nilai nilai dan kepentingan para birokrat pendayagunaan aparatur negara melalui dan kepentingan umum masyarakatyang surat keputusan tahun seharusnya dilayani. telah menerbitkan pedoman tatalaksana pelayanan umum, yang banyak menjadi kebijakan pelayanan publik acuan unit penyedia pelayanan publik indonesia. pada saat itu. kebijakan ini selanjutnya direvisi melalui keputusan menteri munculnya berbagai persoalan aan ana pendayagunaan aparatur negara alam penyelenggaraan pelayanan kep m.pan tentang pado publik, tentunya menjadi perhatian man umum penyelenggaraan pelayanan khusus bagi pemerintah, terlebih penyu aa: publik. diana pelayanan publik menjadi salah satu tujuan penyelenggaraan negara. kebijakan dalam bentuk undang berbagai kebijakan tentang pelayanan undang terkait dengan penyelenggaraan publik sesungguhnyatelah banyak sekali pelayanan publik dimulai dengan terbitnya diterbitkan. kebijakan tersebut selain undang undang nomor tahun tabel peserta kompetisi dan aceh pin bang ben independen peng meta are sumber deputi bidang pelayanan publiktentang penyelenggaraan negara yang publik dan memberikan penghargaan bersih dan bebas kkn. kepada penyelenggara sesuai dengan sampai pada akhirnya secara khusus pemarah peran dang undangan, terus menerus mengupayakan perbaikan pemerintah menetapkan undang undang kinerja pelayanan publik secara nasional no: tahun tentang pelayanan rea dana melalui penetapan berbagai kebijakan publik, yang diikuti dengan terbitnya pelayanan publik yang senantiasa peraturan pemerintah tentang disesuaikan dengan kebutuhan ma pelaksanaan undang undang no: tahun syarikat penggunaanya serta perubahan lingkungan strategis. beberapa kbbi sejak dikeluarkannya undang undang akan yang sudah dikeluarkan sebagai tentang pelayanan publik ini, berbagai pengaturan lebih lanjut undang undang kebijakan lain dibidangpelayananpublik pelayanan publik antara lain, terkait: keluarkan secara terus menerus demi penyusunan standar pelayanan, pelak penyediaan pelayanan yang berkualitas. santan survei kepuasan masayarakat, kementerian para sebagai instansi pelaksanaan evaluasi pelayanan dan pemerintah yang diamanahkanundang inovasi pelayanan publik. sebagai upaya undang untuk merumuskan kebijakan percepatan perbaikan pelayanan publik, nasional tentang pelayanan publik, pada pertengahan tahun semen melakukan pemantauan dan evaluasi tarian para meluncurkan program kinerja penyelenggara pelayanan publik, one agency one innovation. melalui membuat peringkat kinerja pelayanan program ini diharapkan setiap instansi tabel keikutsertaan indonesia dalam unesa information rata o o| arstaap3 final finalis pemenang asia and the pacific) kedua finalis sumber deputi pelayanan publik, pabel perbaikan layanan dasar ldp) indikator kegiatan sebelum sesudah penyediaan sistem pendaftaran peserta didik baru optis secara online ppdb online) url cat untuk cons sebagian semua promosi terbuka utk jabatan eselon dan tertutup terbuka ben kantor dari pengecekan sertifikat hari hari kantor pelayanan sertifikat jual beli tanah hari hari cc. peningkatan status hgb hak milik) hari hari penghapusan roya hari hari kementerian kelautan penerbitan sertifikat cara pembenihan ikan yang eee kementerian pekerjaan layanan penetapan lubang jalan paling lama umum hari kerja sejak diterimanya laporan pada ruas jalan nasional non tol cikampek semarang jalur pantura jawa pemprov dki jakarta percepatan waktu penerbitan akta kelahiran hari hari percepatan waktu penerbitan kartu keluarga hari hari penerbitan dan perpanjangan ktp regular hari hari polisi an a.sim penambahan unit sim keliling feng pena gal penguji sim yang bersertifikat har perpanjangan sim dengan persyaratan lengkap b.bpk komputerisasi bpk online polda polda han jabar, jateng, jatim, diy, bali, ken, dan banten) mutasi bpk setelah persyaratan lengkap jam) (rubah bentuk dan ganti warna) stok komputerisasi stok online penerbitan polda polda stok penerbitan stok perubahan setelah jam jam persyaratan lengkap penerbitan stok perpanjangan setelah jam jam persyaratan lengkap penerbitan stok setelah persyaratan jam jam lengkap statistik kriminal: publikasi statistik tidak ada online ce. penanganan perkara: pelaksanaan transparansi perkembangan penanganan perkara tidak ada online sick program pelayanan sick offline online sumber deputi bidang pelayanan publik,pemerintah miliki satu inovasi bidang unit unit pelayanan yang keluar pelayanan publik yang mampu mem sebagai pemenang dalam kompetisi bantuperbaikanpenyediaanpelayanan. inovasi ini, selatan mampu meyakinkan kehadiran program ini cukup berhasil tim penilai baik pada tahap desk eval mendorong munculnya inovasi inovasi anion maupun paparan dihadapan tim dalam pelayanan publik seiring dengan independen, juga terbukti mampu mem dilaksanakannya kompetisi inovasi berikan pelayanan yang baik pada saat pelayanan publik, sejak tahun dilakukan misteri shopping oleh tim yang diikuti pengelola pelayanan baik independen. unit pelayanan ini layak dari pemerintah pusat maupun peter dijadikan contoh unit pelayanan lain indah daerah. dalam melakukan perbaikan pelayanan. potret keberhasilan pelayanan keberhasilan lain dalam pengelola lain pelayanan publik juga terlihat dari publik keberhasilan beberapa unit pelayanan sesungguhnya kinerja instansi yang mengikuti kompetisi united public pemerintah dalam memberikanpelayanan service award unesa yang diserang tidak sepenuhnya buruk. upayapembe gerakan pbb padatan dan rian pelayanan publik yang berkualitas sudah banyak dilakukan oleh beberapa dua inovator yang berhasil men adi organisasi pengelola pelayanan. namun pemenang dalam ajang internasional ini pengelola pelayanan, adalah kemitraan antara dukun bayi dikarenakan keberhasilan itu belum dan bidan untuk mengurangi angka bersifat menyeluruh (tingkat nasional), kematian ibu dan anak kabupaten sehingga hanya dirasakan dan diketahui aceh singkil, nanggroe aceh darussalam, kalangan terbatas dan masyarakat peng sebagai pemenang kedua dalam kat gunanya. berdasarkan hasil kompetisi gori improving delivery public inovasi pelayanan publik yang dilakukan service. serta unit pelayanan terpadu kementerian para secara berturut turut an: penanggulangan kemiskinan, model pada tahun dan banyak unit jawaban problematika kemiskinan pelayanan publik yang telah melakukan kabupaten sragen, jawa tengah, yang inovasi pelayanan baik yang dilakukan berhasil menjadi pemenang kedua pada oleh pemerintah daerah maupun ke kategori promoting whole government menteri lembaga. berikut jumlah approaches the information age pendaftar peserta kompetisi inovasi age. pelayanan publik. upaya lain dalam perbaikan pelayanan publik, dilakukan dengan memperbaikroses pemerian layanan dasar. perbaikan keliling pertama yang dilaksanakan secara proses terebut dilihat dari tabel responsif. polda metro menciptakan zero kebijakan penyelenggaraan pe violence pertama yang meminimalisasi nilai kinerja pelayanan publik sebagai penyimpangan administrasi manajemen dan operasional dilantai polda metro upaya peningkatan kualitas pelayanan, jaya sebelumnya juga pernah dilakukan melalui pemberian penghargaan sesungguhnya perbaikan kinerja citra pelayanan prima dan citra abdi pelayanan selain yang terjaring lewat satya bhakti, pada saat itu cakupan ajang pemberian penghargaan yang yak unit pelayanan yang dinilai mampu dilakukan kementerian para, juga memberikan pelayanan yang berkualitas sudah banyak dilakukan oleh organisasi bagi penggunanya. padaajangkompetisi penyedia pelayanan, antara lain sistem tersebut mampu menjaring berbagai unit pembayaran pajak yang sudah dapat di pelayananyangmemberikanpelayanan lakukan secara line melalui billing berkualitas bagi penggunanya, sertalayak sistem yang sudah diujicobakan sejak dijadikan role model bagi unit pelayanan tahun bayar pajak senyuman be lain yang sejenis. sebagai contohpada hanja line, tempo pelayanan tahun terdapat unit pelayanan pembuatan dan perpanjangan paspor publik yang meraih piala citra pelayanan secara line, dan sistem pendaftaran prima. beberapa unit pelayanan yang penerimaan siswa baru tingkat smp berhasil mendapatkan penghargaan dan sma secara line. beberapa tersebut antara lain government daerah yang dinilai berprestasi dalam kabupaten sragen, jawa tengah, penyediaan pelayanan publik seperti kota penerapan program parasit bandung yang dipimpin oleh ridwan bpn, pelayanan kelurahan gunung kamil, serta kota surabaya yang dip bahagia, kota balikpapan, kalimantan pimpin oleh tri risma kartini, merupakan timur, pelayanan kantor samgat, ikon keberhasilan pelayanan publik kota malang,serta rsud kabupaten daerah. kedua walikota tersbut juga bontang, kalimantan timur. selain merupakan model kepemimpinan yang penghargaan yang diberikan pemerintah, memfokuskan pada pelayanan publik museum rekor indonesia muri) pada yang berkualitas. propinsi jawa timur tahun memberikan penghargaan juga terkenal maju dalam memberikan kepada kapolda metro, irjen pol adang pelayanan yang baik, bahkan sebelum firman, karena keberhasilannya dalam lahir undang undang no: tahun penerapan pelayanan sim dan samgat pemerintah propinsi jawa timur, telahlebih dahulu memiliki peraturan dae program revolusi mental bagi perbaikan rah tentang pelayanan publik. kedua kinerjapelayanan. apabila ditelaah lebih wilayah iniseringmenjadiperbincangan lanjut, program revolusi mental bagi sebagai salah satumodel kepemimpinan aparatur sipil negara, sesungguhnya yang berhasil memberikan pelayanan merupakan program perbaikan play yang baik. anan publik. sebagus apapun sistem namun demikian apabila dilihat perayaan publik dibangun, apabila secara nasional, berbagai prestasi asn sebagai pengelola layanan masih belum mampu memberikan pelayanan tersebut masih belum mampu menu nah yang profesional, perbaikan pelayanan bukan pelayanan publik indonesia akan jauh dari harapan baik. dinamika perubahan lingkungan seiring dengan perkembangan tehnologi revolusi adalah berputar arah atau informasi yang berkembang pesat, ber perubahan fundamental dalam struktur dampak pada semakintingginyatuntutan kekuatan organisasi yang terjadi dalam masyarakat pengguna layanan, dan periode waktu yangrelatif singkat. mental berdampak padapelayanan pemerintah adalah kemampuan berpikir, belajar, dan yang terlihat masih kurang. sehingga kemampuan merespon terhadap situasi stempel miringterhadapkinerjaaparatur dan kondisi yang dialami. revolusi sipil negaramasih senantiasa mewarnai mental asn adalah perubahan dalam perjalananpengelolaanpelayananpublik pelayanan dan berfikir secara cepat dapat indonesia. merespon, bertindak dan bekerja secara profesional dalam pelaksanaan tugas revolusi mental asn dalam pen tugas pemerintahan dan pembangunan kelolaan pelayanan publik menteri para, langkah langkah perbaikan kinerja berdasarkan pemahaman tersebut, pelayanan publik yangtelah dituangkan apabila kita cermati dengan seksama dalam berbagai kebijakan pemerintah, pada dasarnya yang perlu dilakukan serta dikembangkannya berbagai sistem oleh asn adalah melakukan se!f as penyediaan pelayanan dibeberapa segment. penilaian terhadap diri sendiri organisasi pelayanan, pada kenyataan secara jujur diperlukan untuk memahami nya belum mampu memperbaiki citra siapa diri kita sebenernya? apakah kita penyediaan pelayanan publik. kondisi sudah mampu menjadi aparatur yang ini mendorong pemerintah pada saat baik? kinerja apa saja yang sudah kita ini masih terus berupaya memperbaiki berikan pada organisasi? apakah sudah pelayanan publik, melalui kampanye sesuai kinerja yang kita berimbalan yang selama ini kita terima? baik, merupakan masyarakat pembayar apakah kitasudah mampumengarahkan pajak, yang menjadi salah satu sumber organisasi menjadi lebih melayani?. penghasilan kita gaji asn bersumber berbagai jawaban yang kita peroleh dari pajak rakyat). apabila kita analogi akan menjadi dasar dalam melakukan kan dengan perusahaan swasta, secara perubahan perilaku. otomatis kita akan tunduk pada pemilik beberapa hal yang dapat dijadikan perusahaan yang mempekerj akan kita. jadi amatlah wajar apabila kita juga perlu pedoman dalam melakukan perubahan memperhatikan kebutuhan masyarakat perilaku adalah perlunya kita memahami intip ninnin nenvelengoaraan pelayanan dalam memberikan pelayanan. melalui pensil pins penyu eng peran pemahaman tersebut, diharapkan asn publik yaitu pertama, pelayanan publik naa menjadi semakin menyadari posisi merupakan hak warga negara sebagai yang sebenernya dalam memberikan amanat konstitusi. kedua, pelayanan ina pelayanan. dalam pemberian pelayanan publik diselenggarakan dengan pajak yang berkualitas, terdapat dua aturan yang dibayar oleh warga negara. ke pokok yang harus dipatuhi yaitu tiga, pelayanan publik diselenggarakan pelanggan (masyarakat) selalu benar. dengan tujuan untuk mencapai hal hal apabila pelanggan salah (masyarakat) yang strategis bagi kemajuan bangsa. lihat aturan nomer masa yang akan dating. keempat, pelayanan publik memiliki fungsi tidak konsep revolusi mental dengan hanya memenuhi kebutuhan kebutuhan melakukan perubahan mind set dalam dasar warga negara sebagai manusia, memberikan pelayanan, apabila dilihat akan tetapi juga berfungsi untuk mem dalam pelaksanaan manajemen kualitas berikan perlindungan bagi warganegara. pelayanan, sesungguhnya merupakan lan, bentuk dari fokus pada pelanggan (cus berdasarkan keempat prinsip dalam tower focus). fokus kepada pelanggan dalam sektor publik merupakan proses penyelenggaraan pelayanan publik memfokuskan kembali tujuan pelayanan tersebut, jelas sekali bahwa dalam mem dalam upaya pemenuhan kebutuhan berikan pelayanan kepada masyarakat, masyarakat sebagai kita perlu berpikir bahwa pelayanan deal pengguna pea nan. hal ini berarti proses pengambilan kupu merupakan hak bagi warga masyarakat, tuan, strategi penyediaan pelayanan, sama dengan cara berpikir ketika kita nada ukuran penilaian kinerja, proses bisnis, menginginkan hak hak kitaterpenuhi. tan sistem informasi dan proses pendukung terlebih lagi masyarakat yang memiliki link hak untuk mendapatkan pelayanan yang pelayanan merupakan tuang ing kup edisi tahun relevansi dan kontekstualisasi strategi reformasi birokrasi yang telah dilakukan pemerintah sejak pemerintah daerah. pada program re dimulainyaprogram reformasi birokrasi formasi birokrasi prioritas nasional. perlu lebih diarahkan kepada pemerintah meskipun secara umum perca daerah mengingat sebagian besar in aan publik mulai merestorasi, masih stasi pemerintah pusat telah memiliki cukup banyak isu strategis yang perlu kerangka institusional yang relatif baik dikelola dan diperbaiki dalamreformasi untuk melanjutkan reformasi birokrat birokrasi periode antaralain si. selain itu, reformasi pada birokrasi komitmen pimpinan instansi ditingkat pemerintah daerah juga sejalan dengan pusat maupun daerah dalam pencegat gagasan dalam nawa cita dan rpm han dan pemberantasan korupsi, peran yaitu menghadirkan kembali aparat pengawasan intern pemerintah negara untuk melindungi segenap bangsa api): partisipasi publik dantranspar danmemberikanrrasa aman kepada sel ansi dalam penyelenggaraan pemerintah ruh warganegara, membuat pemerintah an, penerapan government, inefisiensi selalu hadir dengan membangun tata penggunaan anggaran, daninovasidalam kepalapemerintahan yang bersih, efektif, penyelenggaraanpelayanan publik per demokratis, dan terpercaya, membran menpan isu isu strategis gun indonesia dari pinggiran dengan ini, bersama sejumlah isu strategislain memperkuat daerah daerah dan desa nya, membutuhkan pendekatan yang dalam kerangka negara kesatuan dan khusus dalam pemecahannya. hal ini memperkuat kehadiran negara dalam disebabkan sebagian isu tersebut telah melakukan reformasi sistem dan pen ada sejak masa program reformasi bi tegakan hukum yang bebas korupsi, lokasi dan belum berhasil bermartabat, dan terpercaya. gagasan diselesaikan, sementara sebagian lain tersebut merupakan upaya peningkatan adalah isu yang muncul seiring dengan kualitas pelayanan publik sebagai ba tantanganperubahan teknologi dancing gian dari pemulihan kepercayaan publik dungan birokrasi. kepada pemerintah. sejak gelombang besar desentralisasi dimulai pada tahun kontekstualisasi strategi reformasi sebagian besar urusan pelayanan birokrasi publik sehari hari diatur dan diurus oleh fokus pelaksanaan reformasi bi armour pemerintah der ah. oleh sebab lokasi adalah pada instansi itu, rel vans prioritas reformasi bi pemerintah pusat (kementerian lembaga) lokasi pada pem perintah daerah menjadi dan masih sangat sedikit menyentuh semakin tinggidalam fokus pelanggan sektor publik. penerapan budaya pelayanan, perlu fokus padapelanggan sangatlah penting, dilakukan kesepakatan bersama, yang dikarenakan keberhasilan organisasi sekaligus dituangkan dalam kode etik pelayanan sangat tergantung dari kode perilaku, supaya tidak menimbulkan pelanggan yang menikmati pelayanan kesalahpahaman. tersebut, pelanggan sesungguhnya adalah proses perubahan perilaku asn orang yang tidak bergantung kepada sebagai perwujudan dari pelaksanaan kita, tapi kita yang justru bergantung. revolusi mental perlu dibarengi dengan penyediaan pelayanan yang memuaskan perubahan sistem pengelolaan pelayanan pengguna layanan merupakan suatuhal yang lebih mendekatkan pada pelayanan yang sangat penting. yang memihak kebutuhan masyarakat. dalam pelaksanaan revolusi mental pengelolaan pelayanan yang berbasis agar lebih efektif, perlu dibarengi den tehnologi informasi pada saat ini dinilai gan penegakan etik yang menjadi lebih cocok dalam pengembangan play kesepakatan bersama, beberapa hal yang anan yang berkualitas, terlebih dengan perlu cantumkan dalam kosmetik yang kondisi geografis indonesia. sistem mengatur hal hal yang boleh dan tidak line terbukti mampu memberantas boleh dilakukan dalam pemberian play praktek kkn, memberikan pelayanan anan seperti larangan untuk menerima lebih cepat, baik dari sisi penyelesaian imbalan dalam bentuk apapun (uang maupun jam buka pelayanan. contoh ke barang, makanan) yang terkait dengan berhasil dalam pelayanan line adalah pemberian pelayanan, sikap yang harus perubahan pelayanan yang diterapkan ditunjukkan dalam member ikan velar dalam pelayanan didunia, sebelumnya prosedur pemberian pela jan butuh waktu bulan untuk penyelia informasi apa saja yang harus diberikan. ran proses layanan, sekarang dapat asn juga perlu melakukan perubahan selesai dalam waktu menit. contoh budaya dalam memberikan pelayanan penggunaan teknologi informasi yang seperti menyapa dan memberi sedang menjadi trend saat ini pelayanan salam, ramah cepat dan tepat jasa transportasi yang berbasis aplikasi waktu mendengar dengan sabar yang dapat diinstal gadget gojek ad. nat dan aktif penampilan yang rapi dan grafik), lebih banyak peminat jangan lupa mengucapkan terimakasih dibandingkan sistem pelayanan yang mengingat nama pelanggan dan konvensional. inovasi pelayanan dengan perl aan teman dengan sistem ini tentunya juga bukan sesuatu pelanggan lan: dalam vans mustahil dapat dilakukan. namuemikian model pelayanan traditional kesimpulan dengan sistem jemput bola, merupakan bentuk pelayanan berbasis kebutuhan prestasi dalam pengelolaan play pengguna yang tetap perlu pertahankan anan publik yang berhasil diraih oleh pelayanan yang dilakukan sams sebagian unit pelayanan dan beberapa dengan menggunakan mobil keliling, daerah meraup akan salah satu bukti bahwa merupakan praktek dari pelayanan pemerintah sudah sejak lama secara sistem jemput bola yang mendapatkan terus menerus melakukan perbaikan penilaian positif dari penggunanya. pelayanan publik. perhatian pemerintah sistem pemberian pelayanan langsung dalam member ikan pelayanan pub lik lokasi lokasi yang dekat dengan play yang berkualitas tentunya sudah tida anan yang dilakukan kantor dinas diragukan lagi, meskipun hingga saat ini kependudukan dan catatan sipil, kota belum memberikan hasil yang maksimal makasar, melalui pelayanan mobil kecil untuk melakukan ikan ten ing, juga berhasil meningkatkan kesadaran harus terus meng tetap dilakukan warga akan pentingnya kepemilikan akte anakku an. kelahiran. model pelayanan dukcapil undang undang tahun yang dengan mobil keliling yang memberi menjadi pijakan utama bagi perbaikan kan pelayanan satu hari selesai, mampu pelayanan publik telah memberikan meningkatkan angka kepemilikan akte pengaturan terkait hak dan kewajiban kelahiran dan ktp. masyarakat dalam pelayanan, dewa dalam melaksanakan revolusi play jiran dan larangan bagi penyelenggara anan, pengembangan sistem pelayanan negara, partisipasi pemberdayaan dan yang aksesibel bagi semua warga negara perlindungan masyarakat, kewajiban (inklusif) perlu mendapat perhatian masa arakan dalan cla anan tersendiri, sehingga masyarakat yang pasi play memiliki kebutuhan khusus dapat menit diwujudkan dalam pelibatan dalam mati pelayanan sebagaimana mestinya. penyusunan kebijakan, penyusunan anggapan bahwa penyediaan pelayanan standar pelayanan, pengawasan dan bagi yang normal (tidak berkebutuhan pemberian penghargaan, pemberian khusus) saja masih terbatas, apalagi hak pada masyarakat untuk menyan berpikir untuk penyediaan pelayanan pakan pengadaan, serta pelaksanaan bagi kaum difabel haruslah bagian yang survei kepuasan masyarakat. fokus harus dirubah dalam pelaksanaan rev kepada masyarakat sebagai pengguna solusi mental pelayanan merupakan landasan penting dalam pelaksanaan revolusi mentalapabila penyelenggara negara telah pelayanan terbaik, akan mempercepat memahami prinsip ini, akan membantu proses pemberian pelayanan prima mereka dalam memperbaiki perilaku padamsayarakat, sehingga akan tercipta ketika bertransaksi denganmasyarakat pelayanan publik yang berkelas dunia. penikmat pelayanan publik. penerapan prinsip tender loving care perubahan cara berpikir, cara mem yaitu memperlakukan pengguna play .anan masyarakat sebagaimanakita ingin dipersepsikan diri, cara bersikap sebagai . seorang asn yang ingin memberikan diperlakukan, merupakan perwujudan yang ing birokrasi pemerintah yang melayani. referensi chrisnandi yudha, strategi ismail mohammad dkk, membangun asn yang profesional manajemen pelayanan inklusif, lan melalui revolusi mental menuju world kementerian pendayagunaan class government seminar nasional lembaga administrasi negara aparatur negara pelayanan publik dalam berita. riyanto agus, menge putranto irwan agus dkk balikan kepercayaan rakyat melalui etika pelayanan publik. lan reformasi birokrasi, kompas gramedia dirawat ref mental asn memerdekakan asn dari .y: finance (bahan paparan), kementerian belenggu ideologi dan praksis birokrasi para pemberian, seminar nasional lembaga administrasi negara undang undang tahun publik. ismail mohammad dkk, mang pelayanan publi strategi peningkatan kualitas pelayanan publik, lsep koordinasi pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi rb, akuntabilitas dan pengawasan abstrak perencanaan setiap instansi indonesia dilakukan dalam jangka waktu per (tahun), perencanaan (lima) tahun kerja ini harus diwujudkan dan dijadikan patokan pencapaian instansi tersebut. saat ini perencanaan kebutuhan sdm dilakukan atas dasar analisis jabatan dan hasil perhitungan beban kerja sehingga sering terjadi penumpukan sdm diberbagai instansi. pada kenyataannya, undang undang telah mengamanatkan perubahan yang mendasar dalam pengelolaan sdm berdasarkan sistem merit. proses pengelolaan sdm meliputi proses rekrutmen dan seleksi, penerapan masa pelaksanaan tugas, penempatan didalam jabatan, perjanjian kinerja dan pengembangan pegawai yang akan menghasilkan sdm yang memiliki kompetensi, memiliki kinerja yang baik dan memiliki integritas yang tinggi. oleh karena itu, proses pengelolaan sdm perlu perencanaan kebutuhan sdm, yang dapat diselaraskan dengan sistem perencanaan instansi selama (lima) tahun oleh masing masing instansi. perencanaan tersebut dapat menjadi rekomendasi kepada menteri pan dan untuk mendorong perencanaan serta pencapaian kinerja organisasi masing masing dan menciptakan sdm yang sesuai yang diinginkan. keyword sdm, perencanaan strategis, manajemen sdm pendahuluan guna mewujudkan sdm aparatur sipil penetapan undang nomor tahun negara asn) yang kompeten dan pro tentang aparatur sipil negara di nasional. penataan manajemen sdm tujukan untuk mendorong percepatan aparatur sebagai salah satu area pe pencapaian sasaran reformasi birokrasi rumahan dalam road map reformabirokrasi diyakini akan berdampak ke seleksi, pengembangan pegawai, pem padaperbaikanareaperubahan lainnya berikan kompensasi, dan pemberhentian. yang pada akhirnya akan berdampak perubahan pengelolaan sdm ini pada keseluruhan area perubahan. membutuhkan strategi yang dapat men undang undang nomor tahun dorong perbaikan dalam penerapan fung 2014mengamanatkan perubahan yang si fungsi pengelolaan sdm. salah satu mendasar dalam pengelolaan sdm strategi yang diusulkan dalam makalah instansi pemerintah. menurut undang ini adalah menyelaraskan fungsi peran undang tersebut bahwa pembinaan canaan sdm denganstrategi organisasi karier pegawai aparatur sipil negara agar fungsi rekrutmen dan seleksi, fungsi asn) dijalankan berdasarkan prinsip penempatan sdm dalam jabatan dan sistem merit. dengan prinsip keriting fungsi pengembangan sdm dapat kerja pegawai yang dapat ditingkatkan kari lan sesuai dengan prinsip yang ada dalam eranya adalah pegawai yang memiliki nomor tahun diharapkan kompetensi, memilikikinerjayangbaik hasilnya dapat membantu mewujudkan dan memiliki integritas yang tinggi. sdm yang kompeten dan profesional tentunya untuk mewujudkan peta yang dapat mendukung pencapaian kin wai asn yang seperti ini tidak bisa di kerja organisasi. capai dalam waktu hitungan hari, bulan makalah ini akan membahas ten atau hitungan tahuntetapiperluadanya tang pemikiran mengenai perubahan sistem pengelolaan sdm yang darah pendekatan dalam perencanaan kebun kan untuk mewujudkan profil pegawai tuhan sdm yang diselaraskan dengan yang diinginkan. selain itu, komitmen, rencana strategis instansi. diharapkan konsistensi, dan kompetensi pimpinan perubahan ini dapat memberikan dampak sangat menentukan sistem ini dapat ber kepadaperbaikansistem rekrutmen dan jalan dengan baik. seleksi dan selanjutnya dapat sebagai perubahan dari sistem yang ada pengungkit untuk perbaikan pada sistem dalam undang undang nomor43 tahun penempatan dan pengembangan sdm tentang perubahan undang undang dalam instansi yang pada gilirannya nomor tahun tentang pokok dapat mewujudkan sistem merit dalam pokok kepegawaian sistem yang pengelolaan sdm asn. ada dalam undang undang nomor penyelarasan sistem perencanaan sdm tahun memerlukan perubahan dengan rencana strategis instansi yang mendasar dalam pengaturan dan praktek pelaksanaannya yang mencakup sebagaimana kita ketahui dari fungsi perencanaan sdm, rekrutmen dan buku literatur dan jurnal artikel bahwa edisi tahun jurnal penamaan msu gua reformasi birokrasi menuju pemerintahan kelas dunia perencanaan kebutuhan sdm itudalam sekumpulan kompetensi dalam unit suatu organisasi sangat terkait dengan kerjaatau organisasi. dengan demikian, perencanaan strategis yang ditetapkan perencanaan kebutuhan sdm selama oleh pimpinan organisasi agar tujuan (lima)tahun merupakanperencanaan ke dan sasaran organisasi dapat diwujudkan. butuhkan kompetensi secara keseluruhan saat ini, dalam ketentuanperaturan untuk mencapai tujuan dan sasaran or perundang undangan yang ada ling organisasi. kompetensi kompetensi yang dungan instansi pemerintah bahwaper dibutuhkan ini ada dalam kelompok pendanaan kebutuhan sdm aparatur yang kelompok jabatan baik dalam kolom dilakukan oleh masing masinginstansi pok jabatan fungsional, pada kelompok pemerintah mendasari padahasilanali jabatan administrasi maupun pada ke sisjabatan dan hasil perhitunganbeban 1mpok jabatan pimpinan tinggi. kerja. sementara itu, perencanaan keburu dalam kenyataannya, perencanaan hanseni kompetensi dan jumlah sdm kebutuhan sdm itu pada dasarnya ha untuk masing masingjenis kompetensi rus dikaitkan dengan kinerjayang akan untuk setiap tahun anggaran ditentukan dihasilkan oleh instansi baik untuk sesuai dengan prioritas dan ukuran pro jangka waktu (lima) tahun ataupun gram dan kegiatan yang akan dilakukan untuk setiap tahun anggaran. untuk oleh unit kerja atau organisasi dalam itu, perencanaan sdm selama (lima) tahun tersebut. tahun sangat ditentukan oleh rencana oleh karena itu, untuk keperluan strategis dari masing masing instansi. pengusulan perencanaan kebutuhan dalam rencana strategis masing kompetensi sdm selama (lima) tahun, masing instansi telah ditetapkan hasil setiap instansi wajib menyampaikanren kerja yang harus dicapai olehorganisasi cana strategisnya yang meliputi tujuan untuk jangka waktu (lima)tahun dan dan sasaran instansi, hasil yang akan tahapan hasil kerja yang harusdiwujud diwujudkan oleh instansi dalam waktu kantuk setiaptahun agarhasilkerja5 (lima) tahun, dan indikator kinerja (lima) tahun dapat direalisasikan. selain utamanya. juta, untuk mewujudkan hasil kerja selanjutnya untuk perencanaan ke ini akan membutuhkan tatanan bisnis butuhkan sdm setiap tahun anggaran, in proses yang harus diterapkanolehorgan stasi wajib menyampaikan pula rencana isasi baik tingkat unit kerja maupun kinerja tahunan, hasil kerja yang harus ditingkat organisasi. agar bisnis proses dicapai, dan indikator keberhasilannya. ini dapat berjalan dengan baik secara hal ini untuk memastikan bahwa per efektif dan efisien maka dibutuhkan pendanaan kebutuhan kompetensi sdmyang disampaikan oleh masing masing rekrutmen dan seleksi instansi kepada menteri pan dan benar benar! kebutuhan sdm untuk men perencanaan kebutuhan sdm dorong pencapaian kinerja organisasinya. yang didasarkan kepada pencapaian dari uraian atas, maka perencana hasil kerja dapat membantu mengubah naan kebutuhan sdm yang mendasarkan pola pengaturan tentang tatacara rek pada hasil analisis jabatan dan hasil anal aan yang baginya hanya isis beban kerja belum dapat menjamin cttokus kepada then kesesuaian dengan kebutuhan organ arah pengaturan yang lebih terintegrasi isasi untuk mencapai kinerja yang telah ban "gawai alam semua ditetapkan dalam renstra. pendekatan tatacara rekrutmen seleksi yang ini juga memiliki kemungkinan resiko adanya suatu instansi yang minggu terintegrasi tersebut tidak hanya untuk akan hasil analisis jabatan dan analisis pengadaan cons baru tetapi untuk pen bebankerjayang dilakukan oleh instansi godaan pesawat ada semua kalo mpok lain untuk kebutuhan pengajuan usulan jabatan baik jabatan fungsi ional, jaba tan kebutuhan sdm instalasinya. administrasi maupun jabatan pimpinan metoda perencanaan kebutuhan tinggi dimana saat ini tatacara rekrutmen yang diselaraskan dengan rencana jabatan fungsional dan jabatan pimpinan strategis akan memberikan manfaat per tinggi atur secara term kisah. bahkan kepada instansi yaitu antara lain: dengan adanya sistem rekrutmen mengubah pola penyusunan peran yang bermigrasi tersebut dapat membantu canaan kebutuhan sdm dari yang pejabat pembina kep cea jalan ppk) tadinya belum arah mewujudkan untuk merencanakan karier pesawat kinerja arah untuk pencapaian instalasinya baik untuk pengisian jabatan kinerja. instalasinya ataupun untuk pelaku kan promosi pegawainya instansi memudahkan instansi untuk peran lain yang membutuhkan. sebagai con canaan kebutuhan pegawai pemeran toh apabila seorang pejabat fungsional tah dengan perjanjian kerja ppp). keahlian yang dalam instansi yang hal ini karena ada kompetensi yang bersangkutan paling tinggi hanya dapat dibutuhkan organisasi hanya untuk mencapai level jabatan sampai jenjang jangka waktu tertentu saja. ahli muda saja yang disebabkan instan mendorong peningkatan akuntabilitas sinyal tida membutuhkan komp atensi instansi pemerintah yang lebih tinggi lagi. padahal pejabat yang bersangkutan memiliki potensiuntuk ditingkatkan jabatan kompetensi dan juga arah per nyak level yang lebih tinggi. sementara pendanaan pengkaderan (succession itu, terdapat instansi lain yang lembu planning) tuhan pejabat fungsional jenjang ahli meningkatkan kesadaran pimpinan madya dan level tersebut belum tersedia untuk mengidentifikasi dan menge instansi dimaksud. sedangkan pejabat bangka kompetensi pegawainya fungsional yang ada instansi ini belum dalam mendukung pencapaian kin ada yang dapat dipromosikan jenjang kerja instalasinya. ahli madya. oleh karena itu, ppk dapat mendorong pegawai agar lebih ter mengusulkan pejabat fungsional jenjang motivasi untuk mengembangkan diri ahli muda tersebut untuk diikutsertakan supaya dapat memberikan kontribusi pada proses seleksi guna mengisi jabatan kinerja kepada instalasinya untuk men pada jenjang ahli madya instansi lain capai kinerja organisasi. yang membutuhkan tersebut. mendorong kebutuhan akan dibentuk praktek rekrutmen semacam ini kanya database yang dapat memberi akan membantu mengatasi penuh kan informasi kebutuhan kompetensi bukan pejabat fungsional pada jen secara nasional oleh masing masing jang jabatan tertentu instansi instansi instansi selama tahun dan setiap pemerintah. dengan demikian, sistem tahun anggaran. pengkaderan dapat berjalan denganbaik membanturealokasi dan redistribusi dan dapat menginisiasikan penerapan pegawai yang lebih implementasi pola rekrutmen secara terbuka melalui antar unit kerja dan bahkan antar in multi level entry antar instansi yang stasi. tidak terbatas hanya untuk rekrutmen ja batan pimpinan tinggi saja sebagaimana penerapan masa persiapan laksa yang terjadi saat ini. naan tugas masa orientasi pegawai dalam masa percobaan pelaksanaan sistem rekrutmen sep arti ini akan dapat membantu untuk: apabila rekrutmen pegawai telah terbentuknyasistemrekrutmenyang ditujukan untuk membantu mewujudkan baik secara nasional, hasil kerja yang sudah diperjanjikan terbentuknya pola karier secara na dalam mencapai tujuan dan sasaran or signal, organisasi, maka pegawai hasil rekrutmen mendorongperubahanmindset(pola baik yang diperoleh dari lulusan baru pikir) pimpinan instansi untuk me ataupun yang direkrut melalui multi dusun perencanaan kebutuhan sdm levelentry harus dipersiapkan kompi yang berorientasi kepadakebutuhan tentunya baik yang berupa kompetenumum maupunkompetensi yangkhusus hal ini terbukti berhasil mempersiapkan yang terkait dengan bidang tugasnya. hal pegawai baru untuk memulai melakukan ini ditujukan agar yang bersangkutan tugas pada saat penempatan dalam pada saat ditempatkan dalam jabatan jabatan. dapat berkinerja dengan baik. sebagai masa orientasi semestinya liter contoh praktek yang telah dilakukan akan juga untuk pegawai baru yang oleh bumn bidang perbankan dalam diperoleh dari proses multi levelentry mempersiapkan pegawainya yang baru dalam memastikan kesiapan yang ber untuk penempatan dalam jabatan. dalam angkutan untuk menjalankan tugasnya hal ini, yang bersangkutan terlebih da jabatan yang baru disamping membran hulu diikutsertakandalam masaorientasi yang bersangkutan untuk beradaptasi berupajob training selamajangkawaktu lingkungan kerja yang baru. tertentu untuk membekali pengetahuan secara teori dan praktek dalam proses perempat dalam jabatan, per pekerjaan khususnya pada core business janjikan kinerja, dan pengembangan organisasi. job training ini diikutioleh awal calon pegawai tersebut baik level kan dalam hal perencanaan kebutuhan tor pusat, kantor cabang maupun sampai pegawai telah diselaraskan dengan ren kantor unit. setelah masa job training cana stra tenis animasi, maka calon berakhir maka dilakukan penilaian kem pegawai hasil cea wal yang telah din bali kepada calonpegawai yang bersaing katakan lulus seleksi dan lulus masa hutan. penilaian ini mencakup penilaian orientasi harus secara konsisten item kemampuan teknis yang diperoleh dan akan jabatan sesuai komp agensinya. prilaku selama mengikuti job training. apabila tidak ditempa akan jabatan apabila calon pegawai tersebut tidak ber sesuai kompetensinya, maka akan hasil lulus dalam penilaian akhir tersebut acakan perencanaan yang sudah isu maka diberikan kesempatan sekali lagi. sun semula. ibadah'ab apabila pada kesempatan kedua kalinya pen muatan pesawat paca atan pegawai yang bersangkutan tetap tidak harus diikuti dengan penetap peran berhasil lulus maka yang bersangkutan yan kinerjanya. kinerja yang kiper) ang akan dikeluarkan dari calon pegawai kan ini haruslah meraup akan hasil kerja dan dinyatakan gugur. (output) sebagai turunan atau jabatan instansi lain seperti bank indonesia dari hasil kerja yang harus diuji udaan dan otorisasi jasa keuangan ojk) juga oleh unit kerja tempat pegawai verse but bertugas. hal ini telah diatur dalam menerapkan masa orientasi yang serupa dalam mempersiapkan pegawai barutentuan nomor tahun dijadikan bahan untuk perbaikan unit tentang aparatur sipil negara. kerja atau organisasi. untuk itu, perlu segera untuk dalam upaya membantu pegawai. melakukan revisi terhadap sistem pe mencapai kinerjanya, atasan langsung nilai kinerja pegawai negeri yang pegawai semestinya secara berkala berlaku saat ini yaitu nomor melakukan monitoring dan evaluasi tahun hal ini karena perjanjian terhadap kinerja pegawai dalam tahun kinerja berupa sasaran kerja pegawai berjalan. hal ini ditujukan agar dapat skp) yang diatur dalam tersebut diatasi segera jika ada hal hal yang baru sebatas perjanjian untuk pelaku dapat menghalangi pencapaian kinerja kan proses kerja dan bukan perjanjian pegawai. untuk itu, atasan langsung untuk mewujudkan kinerja. selain itu wajib memahami terlebih dahulu sistem skp belum sepenuhnya dapat dikaitkan penilaian kinerja yang diberlakukan se dengan kinerja unit atau organisasitem hingga dapat menerapkannya dengan patpegawaitersebut bertugas. sehingga baik. hasil penilaian kinerja pegawai belum berikutnya, hasil penilaian kinerja dalam mengungkapkan informasikan seluruh pegawai haruslah dikelola dan memadai mengenai keberhasilan mau hasilnya dapat dijadikan bahan untuk pun ketidakberhasilan pegawai dalam memetakan kebutuhan pengembangan mewujudkan kinerjanya. kompetensi bagi pegawai, yang selain padahal, hasil penilaian kinerja juta pejabat yang berwenangmenyu pegawai haruslah dapat memberikan sunrencana pengembangan kompetensi informasi diagnostik untuk penguna berupa pendidikan atau pelatihan yang kapan atas keberhasilan atau ketidak akan ditetapkan oleh ppk dalam setiap berhasil pegawai dalam mencapai tahun anggaran sesuai ketentuan kinerjanya. apabila ketidakberhasilan nomor tahun pegawai dalam pencapaian kinerjanya tentang aparatur sipil negara. dengan disebabkan oleh kompetensi atauprilaku demikian, akan terwujud sistem pendiri pegawai yang tidak sesuai pengantara kan atau pelatihan pegawai yang berbasis pan, maka hal ini akan dijadikanbahan kompetensi. hasil pengelolaan kinerja untuk perbaikan pegawai tersebut ini dapat pula digunakan untuk mengi depan. tetapi jika ketidakberhasilan identifikasi pegawai yang potensial untuk pegawai tersebut untuk mencapai kin dikembangkan kariernya. para pegawai kerjanya disebabkan oleh pihak organisasi yang masuk dalam kelompok pegawai atau unit kerja, maka hal tersebutjuga potensial ini (talent pool) merupakaheterogenitas karakter daerah yang keberhasilan reformasi birokrasi meme jauh lebih tinggi dariinstansi pemeran lintah daerah. sementara itu, revolusi tah pusat menjadikan penyeragaman mental yang digagas presiden joko aktivitas reformasi birokrasi mustahil widodojika diterjemahkan separates dilakukan. heterogenitasini disebabkan tual, berarti perubahan yang dramatis, perbedaan budaya lokal, lingkungan fenomenal, atau menyeluruh mengenai politik lokal, budaya organisasi, dan cara kita berpikir, berperilaku dan ber sumber daya. dua faktor pertama cen tindak yang padaprinsipnya sejalan de dering tidak dihadapi oleh kementerian ngan pemikiran sistem (systems thinking) lembaga. meskipun demikian, kontek yang mendorong perubahan pada mental aktualisasi reformasi birokrasijugaperlu model untuk menghasilkan perubahan diterapkan kepada kementerian lembaga yang berkelanjutan seng lebih karena pada dasarnya setiap organisasi lanjut, charter menyatakan memiliki budaya, sumber daya, dan bahwauntuk benar benar memecahkan kondisi awal (baseline starting point) persoalan, dibutuhkan kemampuan me yang berbeda beda. pahami, menyelami, dan memecahkan lah kontekstualisasi juga saling berkas kompleksitas yang ada dalam masala tersebut dengan pendekatan yang tepat. tan dengan pengarusutamaan reformasi . solusi yangreaktif, seragam untuk setiap birokrasi utamanya terkait masalah tanpa memerhatikan keunikan peningkatan partisipasi masyarakat masing masing masalah akan cenderung dalam perumusan kebijakan dan per nan berujung pada solusi sementara dan jus luasan agenda reformasi birokrasi. ana nana tru menjadi masalah yang lebih besar partisipasi masyarakat membutuhkan dalam aneka pangan perubahan pendekatan pemerintah men jangka panjang. jadi fasilitasi, komunikatif, dan terbuka untuk mengembangkan reformasi padakepentinganyang beranekaragam birokrasi yang kontekstual, kerangka dari berbagaistake holderdan masyarat kerja dynamic governance yang dia kat. dibutuhkan keluwesan memahami gas neo dan chen sebagaimana budaya lokal sekaligus revolusi mental diilustrasikan pada gambar dapat di aparatur untuk melakukan perubahan ini. gunakan sebagai kerangka strategi kon studi yang dilakukan kadir tekstualisasi reformasi birokrasi. pro halmahera utara menunjukkan bahwa gram dan kegiatan reformasi birokrasi pendekatan kultural dengan memahami sebagaimana dimuat dalam road map dan memanfaatkan nilai nilai tradisional reformasi birokrasi adalah dan kearifan lokal dapat mendukung upaya untuk menciptakan sumber dayapara kader yang diprioritaskan untuk dan seleksi untuk memperoleh calon pengembangan kariernya depan. pegawai yang berkualitas. selanjutnya, hal ini dapat menumbuhkan calon pegawai yang berkualitas ini har motivasi kalangan pegawai untuk usah dipersiapkan kompetensinya agar menunjukkan kinerja sebagaimana nantinya dapat berkinerja dengan baik. yang diharapkan oleh instansi dan sei untuk itu, perlu ditetapkan sistem masa ring dengan itu sistem pengembangan orientasi pegawai untuk membekali pen karier menjadi lebih terarah. ketahuan dan ketrampilan kerja yang keuntungan yang akan diperoleh dibutuhkan. berikutnya, meningkat organisasi apabila sistem ini telah ber kan pula kebutuhan untuk memperbaiki jalan dengan baik adalah: sistem penilaian kinerja yang lebih baik akan terbentuk budaya kerjapega dan mengolah hasil penilaian kinerja wai untuk selalu memperbaiki kin dalam sistem manajemen kinerja peta kerjanya karena hasil kinerja akan wai yang pada akhirnya akan member menentukan peningkatankariernya baik pula sistem pengembangan kompi depan. tensi dan pengembangan karier pegawai. meningkatkan komitmen atasan keseluruhan perbaikan ini akan dapat memperbaiki budaya organisasi dan bu langsung untuk melakukan penilaian nan daya kerja pegawai yang berorientasi kinerja bawahannya dengan baik. naa padakinerja yang pada gilirannya akan peningkatan akuntabilitas instansi dapat meningkatkan akuntantabilitas karena tingginya komitmen mimpi instansi yang merupakan area perubahan nan mengawal kinerjapegawai yang dalam road map reformasi birokrasi. jadi meja bawahannya dalam mena rekomendasi perbaikan pai target kinerja unit atau organisasi. mendorongterbentuknyapolapem agar pendekatan baru ini dapat ber jalan dengan baik, maka beberapa hal binaan karier pegawai tingkat in yang kiranya patut untuk ditindaklanjuti stasi sebagai berikut: dari pembahasan atas terlihat memperbaiki peraturan menteri bahwa perbaikan padasalah satu area pe pan tentang pedoman penyusunan rumahan yaitu penataan manajemen sdm formasi pegawai negeri sipil agar aparatur melalui perbaikan metode per penyusunan formasi atau kebutuhan pendanaan sdm aparatur yang dikaitkan sdm selaras dengan perencanaan dengan kinerja organisasi akan berdiam strategis instansi. pak kepada perbaikan sistem rekrutmeteri pan dan agarmendo oleh karena kunci keberhasilan rong badan kepegawaian negara penerapan manajemen sdm untuk segera mengembangkan terletak pada kemampuanunit pen single database dalam framework kelola sdm, maka perlu menang sistem informasi asn agar pence katakan kapasitas unit yang menge bolaan data sdm secara nasional dan terintegrasi dapat terwujud lola sdm secara intensif melalui jua. pelatihan dan pendampingan dalam agar mendorong instansi untuk pelaksanaannya. menyusun perencanaan strategis dengan baik sehingga kinerja in stasi dapat mendukung pencapaian ndm kinerja pemerintah dalam menang katakan kesejahteraan rakyataktualisasi revolusi mental sebagai upa pencarian makna profesionalitas mohammad averrouce dan muhamad imam alfie syarief abstrak berdasarkan undang undang nomor tahun aparatur sipil negara apn) dituntut untuk profesionalitas dalam menjalankan tugas sebagai pelayan kepada masyarakat. tuntutan profesionalitas bagi seorang pegawai asn tidak hanya dapat diartikan sebagai keahlian, termasuk pen halaman yang diperoleh dari pelaksaan pekerjaan dan pengetahuan dari pendidikan tertentu, tetapi juga harus beretika. karakter profesionalitas yang memiliki keahlian dan etika perlu dibentuk oleh pemerintah kepada pegawai asn. gagasan revolusi mental merupakan konsep yang ingin membangun profesionalitas asn. pengaktualisasi gaga san tersebut perlu dilakukan dalam dua lapisan, institusional (sistem) serta aktor. dengan aktualisasi gagasan revolusi mental yang diterapkan dalam dua lapisan, tentu akan menghasilkan profesionalitas pegawai asn yang keahlian dan beretika. keyword profesionalitas asn, revolusi mental pendahuluan sistem manajemen sumber daya manusia undang undang nomor tahun aparatur sebagai mesin pemerintahan. selain memperkenalkan sistem jabatan tentang aparatur sipil negara pimpinan tinggi jpt) wai (uu asn) adalah salah satu tonggak pimpinan anggi pegawai peter indah dengan perjanjian kerja ppp), sejarah reformasi birokrasi indonesia . komisi aparatur sipil negara, dan se setiawan: terbitnya ini. jumlah perubahan dalam pengembangan menunjukkan keseriusan pemerintah dan asn. usp014 dai dewan perwakilan rakyat dpr) dalam pesawaran, juga menandai melakukan perubahan fundamental perubahan fokus manajemen pegawai asn. pada rezim perundang undaelumnya (uu nomor tahun praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme tentang pokok pokok kepegawaian), dalam birokrasi blunt al.: pembinaan pegawai negeri sipil pns) gelombang besar reformasi sejak berfokus kepatuhan pns, baik kepada telah memecah hegemoni tersebut, seb peraturan perundang undanganmaupun bagaimana terlihat dari upayaperubahan kepada pemerintah. tersebut, kata melalui terbitnya akan taat dan turunannya disebut satukan tetapi, institusi birokrasi orde baru yang pada bagian pertimbangan, enam kali telah dibangun lebih dari tahun bu pada batang tubuh, dan lima belaskali kalah sesuatu yang mudah untuk ligan pada bagian penjelasan. sementaraitu, ikan. nilai nilai yang terdapat dalam luas memilikifokus yang berbeda. institusi tersebut telah menjadi bagian meskipun kata taat yang dilekatkan dari sistem budaya aparatur indonesia. kepadapegawai asn masih disebutkan untuk mengubah nilai nilai tersebut, hingga tiga kali batang tubuh, tetapi pergantian pucuk pimpinan (presiden), tampak bahwa fokus iniadalahpada seperti yang dilakukan pada dan profesionalitas pegawai asn. kata pro pemilihan pemilihan presiden sesi nasional termasuk derivatifnyadisebut dahinya, bisa jadi tidak cukup. dalam kan setidaknya empat belas kali, baik sebuah sistem, elemen elemen yang bagian pertimbangan, batang tubuh, membentuknya bersifat saling berkaitan maupun penjelasan. kata initial dite satu sama lain. diperlukan perubahan bukan sebelumnya dalam dalam hubungan antar elemen untuk meskipun disebutkan hingga sembilan mengubah perilaku sistem meadows: kali pada nomor tahun perubahan tersebut melibatkan tentang perubahan nomor tahun perubahan padamodel mental dari sistem tersebut. kondisi yang samaterjadi pada pergeseran fokus dari kepatuhan perubahan dari orientasi kepatuhan men menjadi profesionalitas) adalah perupa jadi profesionalitas dalam manajemen han yang fundamental. pada masa orde pegawai asn. baru, mana pns adalah salah satu ele istilah "revolusi mental yang mulai men pentingpenjaga hegemoni peter digaungkan oleh joko widodo dalam indah, pendekatan kepatuhan merupakan sebuah artikel media cetak nasional prasyarat stabilitas pemerintahan. dalam pada mei pada dasarnya sejalan situasi saat itu, kondisi ini kemudian dengan prinsip perubahan dalam pe melahirkan patronase berlebihan yang pikiran sistem (systems thinking). pada berujung padakentalnya feodalisme dan artikel tersebut, widodo menyampaikanbahwa reformasi yang dilakukan se diorganisasi dengan kerangka pemikiran jak tumbangnya rezim orde baru ma profesionalitas dan aparatur sipil negara sih sebatas perombakan kelembagaan sebagai pemicu diskusi. selanjutnya, (inkremental red)danbelummenyentuh diskusi utama artikel adalah masalah paradigma, mindset, atau budaya poli dan strategi dalam membangun prof tik dalam rangkapembangunan bangsa rasionalitas asn. widodo: ini sejalan dengan, misalnya, meadows yang men profesionalitas dan pegawai asn katakan bahwa paradigma adalah sumber profesionalitas sangat erat kaitan dari segala elemen yang membentuk nan nya dengan standard hasil kerja suatu suatu sistem, sehingga perubahan sistem .: profesi kane: seseorang die yang sesungguhnya baru dapat terjadi nan but sebagai profesional apabila berhak apabila terjadi perubahan paradigma. ann sil mencapai hasil kerja sesuai dengan ketiadaan kata profesional pada standard yang berlaku pada profesinya. sebetulnya mungkin juga secara kebahasaan, kata profesional disebabkanoleh belum populernyakata yang telah diserap dalam bahasa in tersebut masyarakatataupun pemeran indonesia memiliki arti bersangkutan tahan pada masa itu. namun demikian, denganprofesi: memerlukan keahlian munculnya kata tersebut hingga berkali khusus untuk menjalankannya, dan atau kali dalam danterutama ada pembayaran untuk melakukan asn menimbulkan pertanyaantersend nya (kbbi: kata ini merupakan iri: apakah yang dimaksud profesional derivatif dari kata profesi yang dalam profesionalitas? apakah pegawai asn kamus besar bahasa indonesia dia mungkin untuk menjadi profesional? ikan sebagai "bidang pekerjaan yang jika ya, bagaimana upaya yang perlu dilandasi pendidikan keahlian tertentu . dilakukan untuk mengembangkanprofe artinya, untuk dapat dikatakan memiliki rasionalitas dalam korps asn, danapakah profesionalitas atau bertindak secara peran gagasan revolusi mental dalam profesional, diperlukan prasyarat antara tersebut? pertanyaan pertanyaan lain pekerjaan yang dilakukan adalah tersebut menjadi fokus artikelen. dalam sebuah profesi dan ada standard hasil menjawab pertanyaan pertanyaanterse luaran dari pekerjaan tersebut. but penuh menggunakan kombinasi asn secara tegas menyatakan perspektif historical constitutionalism bahwa asn adalah sebuah profesi dan rational choice dan metode kajian angka denganadanya luas, kini literatur (desk research). artikel ini seorang pegawai asn harus memenuhiprinsip, nilai dasar, dan kode etik asn, sebagai wujud profesionalitas memiliki layaknya profesi lainnya seperti dokter, posisi yang sangat strategis terhadap insinyur sipil, dan advokat. keberadaan keberhasilan tujuan bernegara dan pem prinsip, nilai dasar, dan kode etik inilah bangunan nasional. tidak ada memaksa yang menjadikan orientasi pada prof naan perubahan yang tidak melibatkan rasionalitas dalam asn menjadi lebih birokrasi sesuai peran dan tugasnya dari berdasar dibandingkan upaya sebelum pusat sampai pelosok negeri, dari ujung nya lewat terkaitdengan negeri sabang sampai merauke, dari hasil kerja, secara teknis setiapjabatan manga sampai pulau rote. dalam asn memiliki sasaran kerja yang harus dicapai. namun demikian, secara mengingat filosofi dan sifatnya se filosofis, aparatur negara sebagai abdi bagaimana tergambarkan atas, maka masyarakat dan entitas dari birokrasi profesionalitas bagi seorang pegawai dalam setiap peran dan tugasnya harus asn tidak bisa hanya diartikan sebagai mampu memberi solusi dan kontribusi berkeahlian (expert), termasuk pen dalam memberikan pelayanan yang ter halaman yang diperoleh dari laksa baik kepada masyarakat guna menyela naan pekerjaan dan pengetahuan dari sahkan berbagai permasalahan dalam pendidikan tertentu, tetapi juga harus masyarakat. solusi perbaikan pelayanan akan(a0 tol (ethical. menurut tidak dapat dilakukan dengan tampilan s1a neg kekuatan otoritas dan kewenangan (show adalah mendukung misi pemerintahan force) yang berlebihan. aparatur sejauh misi tersebut sesuai dengan nilai negara sebagai sebuah bekantan yang nilai kebenaran. pegawai yang beretika terkendali dan terukur serta bebas dari dapat memilih opsi bersuara (voice) le kepentingan diharapkan menampilkan wat mekanisme interna eksternal atau kinerjanya dalam pelayanan kepadamu meninggalkan posisinya (exit) apabila syarikat. inilah esensi pokok keberadaan pegawai tersebut menemukan bahwa aparatur negara dalam berbagai bidang misi yang dijalankan pemerintah telah kehidupan bermasyarakat, berbangsa mencederai nilai nilai kebenaran. fl dan bernegara peningkatan kinerja men expert (atau expertise, akan di gunakan secara bergantian artikel profesionalitas asn (expertise, ethical) expertise (pengetahuan (knowledge), pengalaman (experience)!ini) dan ethical seperti ini menjadikan benar benar terhormat mata publik profesionalitas sebagai karakter yang (noblesse blige). dinamis, dapat berubah sesuai dengan kebutuhan masyarakat (sebagai sasaran revolusi mental dan pembangunan dari expertise) dan arah serta perilaku profesionalitas pegawai asn kebijakan laba landasan karakter expert dan ethical dalam profesionalitas bukanlah karakter yang pegawai asn yang profesional dapat dibentuk dengan mudah, terutama memiliki legalitas dalam menjalankan untuk pegawai asn yang telah terbiasa profesinya, karena pegawai tersebut dengan institusi yang terbangun sejak diangkat secara formal berdasarkan masa orde baru, yaitu pendekatan pertimbangan keahliannya untuk mem kepatuhan dan penyimpangan pen berikan pelayanan kepada masyarakat. simpangan sistem merit yang dianggap adanya aspek legalitas tersebut mem lazim. dalam pendekatan historical berikan legitimasi hukum bagipegawai constitutionalism, sejarah dan institut asn yang menjadikannya profesiyang signal memainkan peran utama dalam disegani oleh masyarakat. akan tetapi, menentukan nilai nilai yang dipegang legitimasi hukum tersebut tidaklah cu oleh individu dan kelompok polling kup, karena tujuan pemerintahan pada bouckaert: akibatnya, keterangan akhirnyaadalah memperoleh tepercaya tunganpada sejarah (path dependency) aan publik (public trust) dan apresiasi menjadi jamak terjadi pada banyak upaya masyarakat inilah yang menjadi sum reformasi, termasuk pada upaya mem ber legitimasi sosial dari profesionalitas bangun profesionalitas pegawai asn. pegawai asn. seorang pegawai asn path dependency menjadikan perubahan yang menduduki jabatantertentukarena besar justru cenderung bersifat parsial diangkat dengan keputusanresmiansich pada praktiknya karena ditentukan pada namun tidak benar benar menggunakan institusi yang telah ada dan pada akh keahliannya untuk bekerjademiperbai airnya mengalah pada institusi tersebut. kan bangsa tidak dapat dikatakan seb meskipun demikian, sejarah dan agar profesional. untuk dapat dikatakan memiliki profesionalitas, pegawai asn institusional sejatinya adalah kon . instruksi sosial yang diciptakan secara harus berusaha memperoleh legitimasi kolektif oleh aktor aktor yang dominan. sosial berupa kepercayaan publik. den ama nanah meskipun banyak dikritik akibat sim gan kedua legitimasi tersebut, profesi unifikasi berlebihan dal asn dapat menjadi sebuah peran yang publikasi denedinan alumninya, edisi tahun jurnal padayagnin karakter negara reformasi birokrasi menuju pemerintahan kelas dunia teori rational choice dapat memberi bukan berarti nilai tersebut tidak perlu kan kontribusi besar dalam diskusi ini. diubah sama sekali, tetapi nilai nilai berpijak dari ilmu ekonomi, teori ini tersebut masih relevan untuk diem mengasumsikan bahwa setiap manusia bangka pada masa ini. sementara itu, pada dasarnya berusaha memuaskan terdapat cukup banyak nilai yang perlu kebutuhannya (utility maximiser). bagi dirilis. pertama adalah primordialisme birokrat, utility maximiser manifesta sebagai gejala serpihan serpihan sosial ikan dengan perilaku membesarkan yang berpotensi terjadinya diskriminasi anggaran organisasi (budget maximiser) dalam pelayanan kepada masyarakat. sebagaimana dinyatakan oleh niskanen untuk ituperlu ada proses de primordial atau dengan perilaku menang alias. kedua adalah feodalisme, yaitu katakan posisistrategis organisasidalam suatu pelapisan sosial secara vertikal arena kekuasaan (bureau shaping) se berdasarkan kriteria subjektif (eko bagaimana dinyatakan oleh dunleavy nomi sosial budaya) yang berpotensi sifat utility maximiserinijuga terjadinya ketidaksetaraan dalam pe yang menjadikan birokrat cenderung penyediaan pelayanan publik. maka, perlu enggan untuk mendorong legitimasi diproses de feodalisasi. ketiga adalah sial dari profesionalitasnya dan hanya sakralisme suatu kecenderungan manga mementingkan legitimasi hukum dari gunakan simbol simbol dan figur figur jabatan yang diembannya. artinya, untuk yang diputuskan dimana kecenderungan melakukan perubahan paradigma, ibu ini dapat berpotensi berkembangnya tuhan pendekatan kepada dualapisan kapapriori dalam memberikan prioritas pembentuk sistem, yaitu institusional dalam pelayanan. oleh karena itu perlu (atau goals dan rules dalam kerangka adanya langkah langkah de sakralisasi. pemikiran sistem) dan aktor. keempat, politisasi birokrasi untuk ke dalam perubahan tingkat inti suntingan individu atau kelompok pas se, berpolitik mengakibatkanbirokrat tidak nasional, diperlukan identifikasi nilai ni objektif dalam memberikan masukan lai yang perlu dipertahankan (continue), aa: kebijakan dan memberikan pelayanan dirilis (stop), dan dibentuk ulang (start). nada tn: kepada masyarakat. oleh sebab itu, ibu nilai nilai yang perlu dipertahankan nan tuhan de politisasi. kelima, second dalam sistem manajemen sdm aparatur serangan birokrasi yang berbelit belit antara lain jiwa korea (esprit corps) . yang telah terjadi bahkan sejak era orde dan profesionalitas jabatan fungsional # . lama (lihat misalnya dick: perlu tertentu. dipertahankannyanilai nilaiini tan dikurangi lewat proses de birokratisasiterakhir, karakter expert dan ethical dan atau promosi jabatan cenderung dalam profesionalitas membutuhkan merupakan insentif yang dapat memo independensi setiap pejabat dalam skala divisi. oleh sebab itu, upaya mendorong tertentu, sehinggahierarki dan sentralisasi profesionalitas pada tingkat aktor harus yang berlebihanjustru akan menahan disertai dengan pembangunansistem in bat birokrat menjadi profesional. oleh seni yang dilekatkan pada pemenuhan sebab itu, dibutuhkan desentralisasi karakter profesional (expert dan ethical). kewenangan. proses p roses deprimordi konsep revolusi mental yang kini alias, defeodalisasi, desakralisasi, de haa telah dikenal luas dapat menjadi pen politisasi, debirokratisasi, dan sentral . jungkit untuk perubahan paradigma isasi tersebut secara tidak langsung juga nana pegawai asn menuju profesionalitas menghasilkan sistem nilai baru, yaitu yang sejati. konsep ini harus ikon universalitas, egalitarian, impersonal, nan ai: tekstualkan melalui perubahan yang netralitas, imperial, dan akuntabilitas. oam menyasar aspek institusional dan aktor selain nilai nilai tersebut, inovasi meru dalam birokrasi. dengan kata lain, rev pakan nilai baru yang harus ditanamkan solusi mental bagi pegawai asn berarti dalam kerangka institusional birokrasi. nagan pembentukan institusi manajemen asn pada tingkat aktor, meskipun yang bersifat universal, egaliter, impor asumsi bahwa birokrat adalah budget soal, netral, imperial, dan akuntabel. maximiser atau bureau shape tidak universalitas secara prinsip telah dijamin selalu tepat, setiap orang akan tetap dalam nomor tahun tentang bereaksi pada insentif (people respond pelayanan publik dan asn. akan incentives). jikasuatu aktivitas demi tetapi, nilai ini perlu lebih diberikan wiki insentif yang dinilai berharga, maka tingkat instansi dengan standard play aktivitas tersebut akan cenderung di anan publik dan prosedur standard op lakukan oleh banyak orang. sebaliknya, rasi sop) yang menjamin pelayanan jika suatu aktivitas memiliki disinsentif setara kepada semua pengguna layanan yang lebih besar, makaorang cenderung dan stakeholder. nilai egalitarian dapat enggan untuk melakukannya. insentif dibangun dengan pembinaan pegawai disinsentif bersifat relatif. insentif yang yang berprinsiprotasi rutin (tour duty) dinilai tinggi oleh seseorang bisajadi setidaknya instalasinya atau bahkan tidak menarik bagi orang lain. namun antarinstansi, sehingga sedapat mungkin demikian, bagi birokrat secara umum, setiap pegawai memiliki pengetahuan ganjaran beruparemunerasi, kesempatan dan pengalaman menduduki jabatan mengikuti pendidikan dan pelatihan, lingkungan yang berbeda. dengan edisi tahun jurnal pemanen turun ena reformasi birokrasi menuju pemerintahan kelas dunia demikian, sprite corps yang sebelum pada dasarnya telah mengemuka sejak nyatelah ada dapat lebih diperluas,tidak tahun dengan diperkenalkannya hanya terbatas pada lingkup unit kerja sistem akuntabilitas kinerja instansi atau instansi tetapi juga pada lingkup pemerintah sakit). internalisasi ni asn secara nasional. personalitas lai akuntabilitas dapat lebih diperkuat dapat dikembangkan dengan pengguna dengan penerapan dan pembelajaran naan instrumen yang mengurangi sub terus menerus terkait manajemen kinerja aktivitas dalam hubungan profesional, masing masing instansi. akuntabel misalnya dengan sistem penilaiankinerja tas yang dibangun dengan berjenjang multi penilai atau value sampai level individu akan memberi ion) atau sistem kerja lintas unit kerja kan jaminan yang baik sebagai wujud (joined up government). sementara pelayanan kepada masyarakat. lini wan pin usa obi men yan diejawantahkan dalam instrumen istri asn terutama terkait rekrutmen se caraterbuka dan seleksi terbuka jabatan" yang digagas atas belum sem pimpinan tinggi ipt). model joined up purna apabila aktor aktor terkait tidak government yang dikembangkan untuk merasa memiliki (no sense ownership) membangun personalitas juga dapat kerangka institusional tersebut. rasa dikembangkan untuk menanamkannilai memiliki akan membangun komitmen imperial dalam pelaksanaan pekerjaan, dan loyalitas seseorang terhadap inti karena model ini menjamin suatu per fusi. untuk membangunnya, diperlukan sialan dipecahkan secara bersama sama sistem insentif yang mampu memotivasi oleh pihak pihak yang terkait. selain individu untuk mempelajari dan meng model ini, imparsialitas juga dapat dian cuti institusi tersebut. dengan demikian, gun dengan mengembangkan metode perlu sistem yang menjamin kai coaching dan diskusi semi formal antar berikan insentif bagi pesawat asn yang pegawai yang dilakukan secara rutin. memiliki nilai nilai universalitas, gali berdasarkan pengalaman penulis tarian, impersonal, netralitas, imp kementerian pendayagunaan aparatur sial, dan akuntabilitas dan disinsentif negara dan reformasi birokrasi, model bagi mereka yang berlaku sebaliknya. diskusi semi formal seperti ini dapat dengan kata lain, nilai nilai tersebut membantu mengenali permasalahan tidak boleh sekadar men adi slogan, yang dihadapi dan menemukan pelbagai mun harus dap terukur hingga tingkat perspektif dalam pemecahan masalah perilaku. tidak hanya untuk penilaian, tersebut. terakhir, nilai akuntabilitas kontekstualisasi nilai nilai tadi juga edisi tahun relevansi dan kontekstualisasi strategi reformasi birokrasi manusia aparatur yang andal (able berkualitas, dibutuhkan budaya organ people) dan kepemerintahan yang re isasi pembelajar yang mampu berpikir spons (agile processes). namun, untuk antisipatif, reflektif, dan inovatif den mewujudkan pemerintahan kelas dunia gan berbasis pada budaya dan nilai nilai yang bersih, akuntabel, efektif, efisien, luhur yang ada pada lingkungan internal dan memberikan pelayanan publik dan eksternal birokrasi. gambar kerangka kerja dynamic governance future maki mining . capabilities ncertainties ahead conceptualize sea change cern thinking challenge hui bae dea execution thinking collaborate ideas. across external .er practices rade ofi catal config const: analyze confront strain culture values, belief and principles sumber: neo dan chen pemikiran antisipatif memiliki kebijakan yang akan disusun terhadap makna setiap aparatur negara (bikin berbagai segi kehidupan masyarakat. individual maupun kolektif sebagai or selain itu, pemikiran inovatif juga berarti organisasi) harus mampu berpikirjangka aparatur negara harus mampu berpikir panjang dengan mempertimbangkan luarkebiasaan (out the box) dalam ketidakpastian yang ada masa de menemukan solusi atas permasalahan pan. pemikiran reflektif berarti para yang dihadapi. tur negara perl pertimbangkan psr kemampuan berpikir antisipatif, prinsip kehati hatian (prudential) dalam reflektif, dan inovatif bukan dibangun pembuatan kebijakan. sementara itu, rek semata mata melalui pelatihan, selain pemikiran inovatif berarti aparatur kan juga lewat pembangunan proses negara harus mampu persik dalah bisnis kepemerintahan baik penyusunan skala luas, termasuk potensi dampakdapat membantu setiap pegawai untuk untuk isu profesionalitas asn berasal introspeksi dirinya. dari konsep revolusi mental yang terus di indah. upaya upaya yang disebutkan disuarakan pemeran engan meta dapatkan momentum three streams ini, atas tidak mudah untuk dijalankan. isu profesionalitas asn dapat menjadi janganlah tingkat nasional, pada kebijakan yang konkret untuk kemudian tingkat intensional pun menjalankan menghasilkan perubahan paradigma pendekatan ini akan mendatangkan sma. tantangan, utamanya adalah path de penutup tendency beruparesistensi pegawai dan perlawanan dari pejabat politik, atau profesionalitas dapat dikatakan se pun desakan masyarakat yang meng bagai konsep yang paling mengemuka inginkan perubahan terjadi dalam waktu dalam rezim manajemen asn saat ini. singkat sehingga birokrasi cenderung tulisan ini memberikan justifikasi bahwa kehilangan fokus dalam melakukan profesionalitas pegawai asn bukanlah perbaikan berkelanjutan. akan tetapi, sekadarjargon, melainkan dapat temani profesionalitas asn sebenarnya men prestasi dalam sikap dan perilaku pegawai temukan momentumnya. merujuk king asn. profesionalitas bagi pegawai don sebuah isu akan optimum asn tidak sekadar keahlian dan pen menjadi kebijakanapabila mendapatkan halaman dalam melakukan peter momentumnya dari sisi masalah (prob jaansesuaistandard (expertise), tetapi jetstream), kebijakan (policystream), juga perilaku yang beretika moral dan politik (political stream). dalam (ethical). hal ini disebabkan pegawai isu profesionalitas asn, liputan media asn tidak hanya bekerja untuk dirinya yang luas soal dwelling time dipulau sendiri, tetapi juga untuk kepentingan han, lambatnyapenanganan kabutasap, masyarakat. atau dugaan ketidaknetralan birokrat dalam menyambut pemilihan kepala gagasan revolusi mental yang dilontarkan oleh joko widodo dalam daerah serentak merupakan problem masa pencalonan presiden stream yang cukup kuat. sementara itu, merupakan konsep yang sejalan dengan policy stream menopang isu ini dengan perubahan parasimpatis vang dibunuh terbitnya peraturan menteri para paradigm yang cun kan untuk membangun profesionalitas nomor tahun tentang road .: asn. perubahan paradigmatis dibunuh map reformasi birokrasi nang kan karena institusi asn sebelumnya yang pada intinya mendorong prof mangan masih jauh dari profesional, semen rasionalitas birokrasi. political stream aga tara nilai nilai yang telah berkembanggiannya justru bertentangan den profesionalitas asn menjadi instrumen gan profesionalitas. oleh sebab itu, yang tepat karenamenemukan momen dibutuhkan deprimordialisasi, defek tuanya saat ini baik dari sisi masalah, validasi, desakralisasi, dipolitisasi, kebijakan, maupun politik. dibutuhkan debirokratisasi, dan desentralisasi penelitian lebih lanjut untuk memberi dalam birokrasi. proses prosesinimem kanevaluasiawalatas gagasan gagasan butuhkan aktualisasi revolusi mental aktualisasi revolusi mental yang imun lewat pendekatan institusional dan ak vulkan dalam tulisan ini. tor. aktualisasi revolusi mental untuk referensi il. blunt, peter, mark turner, henrik explanations political science, her lindrothi patronage's progress yorkshire: harvested wheatsheaf. post soeharto indonesia , public kamus besar bahasa indonesia, edisi administration and development, vol. pp. daring, dilihat pada september dick, howard ekonomi indon kingdom, john agenda, al sia pada tahun an: kurs beraneka, naa fernatives, and public policies: update jaringan bisnis serta hubungan pusat daerah , dalam van bemmelen, sita edition, new york: remo raden (eds), antara daerah kane, clive2010, challenging proses dan negara: indonesia tahun an, sionalism , dalam kane, clive (ed.), jakarta, kitlv, niod dan yayasan elaborating profesionalisme: studies pustaka obor indonesia, pp. practice and theory, london: springer. dunleavy, patrick democracy,bu kbbi lihat kamus besar bahasa indo bureaucracy and public choice: economic kesiaoven, steven public sector setiawan, sigit tinjauan rekor ethics, boca ration: crc press. masi birokrasi: evolusi model birokrasi dal knife id. kem meadows, della thinking wam properti" ekonomi gan persen systems. london: earthscan tangan reformasi birokrasi indon systems, sia , warta fiskal, niskanen, william a., jr. crazy representing love widodo, joko revolusi mental , rnten harian edisi mei chicago: alpine theron. harian kompas, isi polling, christopher geeft bouckaert continuity and change public policy and management, cheltenham: edward elgar.revolusi mental bangsa indonesia komarudin pendahuluan selalu lagu indonesia raya, bangunlah revolusi mental rm)yang disorder jiwanya, bangunlah badannya untuk kan calon presiden joko widodo dan indonesia raya . calon wakil presiden jusuf kalla mei setiap orang harus berusaha meng perlu dimengerti dan dipahami hindari dampak negatif penyakit emosi, oleh bangsa indonesia mulai dari yang mental, dan jiwa. secara individu, jan berpendidikan rendah sampai dengan gan malas, bebal, dan tidak berkarakter. pendidikan tinggi. setelah menjadi dalam kehidupan masyarakat harus presiden dan wakil presiden, konsep berusaha menghindari atau mengurangi harus segera dijabarkan dalam kecemburuan dan ketimpangan sosial dokumen peraturanperundang undangan serta gangguan keamanan danketertiban, yang mudah dimengerti dan dipahami dan mewujudkan kenyamanan dengan oleh masyarakat luas, untuk kemudian lingkungan yang bersih dan indah. dalam diterapkan dalam kehidupan masing kehidupan berbangsa dan bernegara, harus masing. ikut berperan mewujudkan produktivitas, memiliki tiga dimensi, yaitu dayasaing, dan bangsa yang bermartabat. sehat, cerdas, dan berkepribadian (luhur) harus ditemukan upaya yang tepat untuk yang jika tidak ditangani dengan baik, membangun manusia cerdas dan sehat akan berdampak berupa penyakit emosi, dalam menuju manusia indonesia yang mental, djiwa. menuju yang berke berkepribadian. cerdas dapat dibangun pribadi adalah membentuk manusia antara lain melalui metoda belajar, diklat, yang cerdas otaknya, sehatfisiknya, dan sarana dan prasarana belajar, sumber berbudi pekerti kehendaknya. ingatlah dayamanusia pendidikan dan pengajaran, peneliti utama kebijakan publik, pensiunan pns bppt tmt januari mantan deputi menpan bidang tata laksana, deputi menpan bidang program pan, dan ahli menpan bidang sistem manajemen dan mantan deputi kepala bppt bi dang analisis sistem dan bidang pengkajian kebijakan teknologi edisi tahun revolusi mental bangsa indonesia dan sosialisasi baca tulis. sehatjasmani mandiri: hak bangsa untuk menentukan dibangun dengan penyehatan lingkup nasib sendiri, apa yang terbaik untuk gan permukiman, sarana dan prasarana bangsa, bangsa mandiri (kehidupan pelayanan kesehatan, budaya bersih sejajar dan sederajat dengan bangsa dan sehat, dokter komunitas, obat mu maju, mengandalkan kemampuan dan rah, dan pendidikan hidup sehat. sehat kekuatan sendiri), kemandirian para rohani dibangun dengan dasar dasar tur pemerintah dan aparatur penegak keagamaan, moral, dan etika. perlu hukum dalam menjalankan tugasnya, didukung pendidikan moral pancasila dan dan berdaya tahan tinggi, menyangkut kewarganegaraan, pendidikan berbudi sikap, sosial budaya, budaya hukum, pekerti luhur, pendidikan demokrasi, ekonomi, politik, dan pertahanan dan kesadaran hukum. keamanan. paper tentang ini dimaksudkan maju: sdm berkualitas, berke untuk meningkatkan dan menyamakan pribadi bangsa, berakhlak mulia, pemahaman tentang program dan dan berkualitas pendidikan tinggi. menyarankan agar program ini segera produktivitas sdm yang makin tinggi, dapat diimplementasikan kepada semua peningkatan pendapatan dan pembagi lapisan masyarakat, aparatur sipil neg annya, perkembangan sektor industri ara, prajurit tni, anggota polri, aparat dan jasa, keterpaduan antarsektor, pemerintahan, mahasiswa dan mahasiswi, mantannya kelembagaan politik dan generasi muda lainnya, orang tua, anak hukum, tercermin dalam kemandirian anak, dan masyarakat luas. dan kemajuan aspek aspek kehidupan, ii. pemahaman tentang kelembagaan, pranata dan nilai mila revolusi mental yang mendasari kehidupan politik dan masa pemerintahan kabinet kerja adil dan makmur: rakyat sebagai joko widodo jusuf kalla, pelaksana, penggerak, dan objek merupakan bagian dari rencana emban pembangunan, mempunyai hak guna jangka panjang nasional tahun merencanakan, melaksanakan, dan nomor tahun menikmati hasil pembangunan, tentang rvhpn pembangunan dari oleh untuk rakyat, dalam ini, ditegaskan bahwa kesempatan rakyat yang sama dalam visi pembangunan nasional meningkatkan taraf kehidupan, adalah indonesia yang mandiri, maju, memperoleh lapangan pekerjaan, adil dan makmur memperoleh pelayanan sosial, sendi ikan dan kesehatan, mengemukdapat, melaksanakan hak politik, mewujudkan masyarakat demokratis mengamankan dan mempertahankan berlandaskan hukum: kelembagaan negara, serta mendapatkan pelindung demokrasi, peran masyarakat sipil, gan dan kesamaan depan hukum. desentralisasi dan otonomi daerah, adil ditandai tidak ada diskriminasi pengembangan media dan kebebasan dalam bentuk apapun, antarindividu, informasi, pembenahan hukum, budaya gender, dan wilayah. bangsa yang hukum, penegakan hukum secara adil, makmur adalah bangsa yang sudah konsekuen, tidak diskriminatif, dan terpenuhi seluruh kebutuhan hidupnya, pemahaman kepada rakyat kecil. sehingga dapat memberikan makna mewujudkan indonesia aman, damai, dan arti penting bagi bangsa bangsa dan bersatu: profesionalisme tni dan lain dunia. polri, perlindungan dan pengayoman selanjutnya ditegaskan bahwa dalam masyarakat, pencegahan tindak kerja upaya mewujudkan visi pembantu hutan, penuntasan tindakan kriminal, nan jangka panjang nasional tersebut, kapabilitas lembaga intelijen, pen ditetapkan misi pembangunan nasional ciptaan keamanan nasional, kesiapan yaitu: komponen cadangan dan pendukung, mewujudkan masyarakat berakhlak kontribusi industri pertahanan nasional, mulia, bermoral, beretika, berbudaya, dan pertahanan semesta. dan beradab berdasarkan falsafah mewujudkan pemerataan pembangunan pancasila: jati diri, karakter bangsa, dan berkeadilan: pembangunan daerah, iman dan tawa, kepatuhan hukum, pengurangan kesenjangan, keberpihakan kerukunan beragama, interaksi an kepada masyarakat, penanggulangan berbudaya, nilai nilai luhur bangsa, kemiskinan dan pengangguran, akses kebanggaan, spiritual, moral, dan masyarakat kepada pelayanan sosial etika pembangunan bangsa. serta sarana dan prasarana ekonomi, mewujudkan bangsa yang berdayasaing: dan penghilangan diskriminasi, dan kualitas sdm, daya saing, penguasaan pembangunan berbasis gender. dan pemanfaatan iptek, penelitiandan mewujudkan indonesia asri dan lestari: pengembangan, inovasi, infrastruktur, keseimbangan pemanfaatan, weber reformasi bidang hukum dan aparatur lanjutan, keberadaan dan kegunaan negara, perekonomian berbasis ung sumber daya alam dan lingkungan bulan daerah, keunggulan kompetitif hidup, penjagaan fungsi, daya du samping komparatif, keterkaitan kung, dan kenyamanan kehidupan, produksi, distribusi, pemasaran, dan pemanfaatan ruang, konservasi, pelayanan jasa. pemanfaatan ekonomi sumber daya edisi tahun revolusi mental bangsa indonesia alam dan lingkungan, pembangunan bersifat badan atau tenaga: dan batin berkelanjutan, pemeliharaan dan dan watak. mentalitas adalah keadaan pemanfaatankeanekaragamanhi dan aktivitas jiwa (batin), cara berpikir, sebagai modal dasar pembangunan. dan berperasaan. mewujudkan indonesia menjadi negara ada tiga kata kunci rm, yaitu cerdas, kepulauan yang mandiri, maju, kuat sehat, dan berkepribadian. cerdas adalah dan berbasiskan kepentingannasional: sempurna perkembangan akal bodinya wawasan kebahagian, pembangunan (untuk berpikir dan mengerti), tajam pikiran, berbasis kelautan, kapasitas sdm dan sempurna pertumbuhan tubuhnya kelautan, iptek kelautan, pengelolaan (sehat dan kuat). terkait dengan cerdas wilayah laut, ekonomi kelautan, adalah cermat, cerdik (cepat mengerti pemanfaatan sumber kekayaan laut tentang situasi dan pandai mencari pem secara berkelanjutan, sertapertahanan pecahannya), panjang akal dan banyak kedaulatan dan kemakmuran. akal, dan tangkas (cepat, cekatan, sigap, mewujudkan indonesia berperan dan gesit). kecerdasan (perihal cerdas), penting dalam pergaulan dunia in intelegensi, kesempurnaan perkembangan internasional: diplomasi, identitasdan akal budi (kepandaian dan ketajaman pemantapan integrasi internasional pikiran), contohnya kecerdasan emosional dan regional, kerjasama internasional, (berkenaan dengan hati dan kepedulian regional, danbilateralantarmasyarakat, antarsesama manusia, makhluk lain, dan antarkelompok, danantarlembagadi alam sekitar), kecerdasan intelektual berbagai bidang. (menuntut pemberdayaan otak, hati, apakah yang dimaksud dengan rm? jasmani, dan pengaktifan manusia untuk kamus besar bahasa indonesia kbbi) berinteraksi secara fungsional dengan menegaskan bahwa revolusi adalah pe yang lain), dan kecerdasan spiritual rumahan ketatanegaraan (pemerintahan (berkenaan dengan hati dan kepedulian atau keadaan sosial) yang dilakukan antarsesamamanusia, makhluk lain, dan dengan kekerasan (seperti dengan per alam sekitar berdasarkan keyakinan akan layanan bersenjata, perubahan yang hanya tuhan yang maha esa). cukup mendasar dalam suatu bidang, sehat adalah baik seluruh badan dan peredaran bumi dan planet planet serta bagian bagiannya (bebas dari lain dalam mengelilingi matahari). rev sakit), waras, mendatangkan kebaikan evolusioner adalah cenderung menahan pada badan, sembuh dari sakit, baik dan dai perubahan secara menyeluruh dan normal (tentang pikiran), boleh kiper mendasar. mental bersangkutandengan cayaataumasuk akal (tentang pendapat, batin dan watak manusia yang bukan usul, dan alasan), berjalan dengan baik edisi tahun jurnal pemanen turun ena reformasi birokrasi menuju pemerintahan kelas dunia atau sebagaimana mestinya (keadaan jika diteliti, masih sebatas perombakan keuangan dan ekonomi), dan dijalankan yang sifatnya institusional (reformasi dengan hati hati dan baik baik (misalnya kelembagaan) yang belum menyentuh tentang politik). pribadi adalah manusia paradigma, mindset, atau budaya politik sebagai perseorangan (diri manusia kita dalam rangka pembangunan bangsa atau diri sendiri) dan keadaan manusia (nation building). dimaksudkan sebagai perseorangan. keseluruhan untuk melengkapi perombakan tersebut sifat sifat yang merupakan watakorang agar perubahan benar benar bermakna, dan kepribadian adalah sifat hakiki yang berkesinambungan, dan sesuai dengan tercermin pada sikap seseorang atau cita cita proklamasi indonesia yang suatu bangsa yang membedakannyadari merdeka, adil, dan makmur. orang atau bangsa lain. sebagai contoh, nation (dan character) building tidak kepribadian bangsa (nasional) adalah mungkin maju kalau sekadar dengan ciri ciri watak menonjol yang adapula dalan perombakan institusional tanpa banyak warga suatu kesatuan nasional melakukanperombakan manusianya atau dan kepribadian hukum adalah kupu sifat mereka yang menjalankan sistem lan (kelompok)manusia atau keutuhan ini. merupakan upaya reformasi harta kekayaan (yayasan) yang dalam bangsa untuk menghindari salah pence hukum dianggap sebagai subjekhukum. bolaan (mismanagement), melaksanakan dari pengertian tersebut, jelasbahwa manajemen perubahan (change manage revolusi mental adalah perubahanmen ment), menuju kesejahteraan masyarakat. dasar dan signifikan, menyangkutbatin apakah reformasi kelembagaan sudah dan watak, cara berpikir serta bersikap, berjalan lancer? kita harus bijak men berbuat, bertindak, dan berperilaku (mind jawabnya, karena saat ini kelembagaan set), budaya kerja (culture set), yang pemerintahan terkesan bengkak . saat ditandai tiga kata kunci, yaitu cerdas, ini ada kementerian, lembaga sehat, dan berkepribadian luhur. dalam pemerintah non kementerian lpnk), melaksanakan rm, perludibekali dengan lembaga setingkat kementerian, kesamaan pemahaman dan pengertian lembaga pelayanan publik (tvri dan bahwa merupakan bagian dalam rri), lembaganonstruktural (lns) upaya mewujudkan visi dan melaksanakan dan lembaga komisioner berupa komisi, visi pembangunan nasional dimaksud. dewan, badan, dan sejenisnya. jumlah reformasi politik, ekonomi, budaya, pemerintah daerah telah berkembang dari dan lain lain indonesia telah dilas (tahun menjadi dan kanakan sejak sejaktumbangnyarezim pada tahun terdapat orde baru soeharto tahun tetapi pemda provinsi, kabupaten, edisi tahun revolusi mental bangsa indonesia dan kota), berkembang padatan penegakan hukum yang berkali menjadi pemda provinsi, ian, keilmuan, dan lingkungan), dan kabupaten, dan kota), dan pada pendekatan nation building baru yang tahun termasuk pemda yang lebih manusiawi. sudah ditetapkan dpr tetapi masih penggunaan istilah revolusi ti menunggu penomoran undang undang, dak berlebihan (mengutip ungkapan menjadi pemda provinsi, habibie, digunakan istilah evolusi kabupaten, dan kota). informasi yang dipercepat ). sebab, indonesia ini dapat dibaca pada website setneg. memerlukan suatu terobosan budaya go.id dan dpr.go.id. presiden jokowi politik untuk memberantas tuntas segala mengevaluasi danberusahamengurangi praktik yang buruk yang sudah terlalu jumlah lns. lama dibiarkan tumbuh dan berkembang pemerintahan kabinet jokowidiha sejak zaman orde baru sampai sekarang. dapat pada berbagaitantangan, antara beda dengan revolusi fisik karena laintradisi atau budayabaru(tandingan) tidak memerlukan pertumpahan darah. dalam penyelenggaraan pemerintahan, namun, usaha ini tetap memerlukan korupsi, kolusi, dan nepotisme yang be dukungan moril dan spiritual serta komit lum berkurang, transparansi, partisipasi, men dalam diri seorang pemimpin, dan dan akuntabilitas kurang ditegakkan, selayaknya setiap revolusi, diperlukan keramahan menurun, intoleransi terra pengorbanan oleh masyarakat. sejalan dap perbedaan, tumbuh sifat kerakusan dengan rm, diingatkan pentingnya dan keserakahan, selalu ingin menang konsep trisakti soekarno, yaitu sendiri, kecenderungan menggunakan berdaulat secara politik, mandiri secara kekerasan dalam memecahkan masalah, ekonomi, dan berkepribadian secara penegakan hukum kurang berhasil, sosial budaya (dalam paper ini, konsep pelecehan hukum, konflik antarwarga, trisakti tidak dibahas). penulis mengajak sifat oportunis, dan kemiskinan. proses kita semua untuk mempelajari dengan reformasi terus berjalandanterus menerus teliti isi dan makna nomor tahun dilakukan perbaikan. dalam beberapa tentang rvhpn yang hal bisa dilakukan moratorium, misal kemudian dijabarkan dalam rencana nya penghentian penerimaan pns pada pembangunan limatahunan (rpm) tenggang waktu tertentu. merupakan dan tahunan rkp), dan lingkungan upaya menciptakan, membangun, dan pemerintah daerah dijabarkan dalam menegakkan paradigma baru, etikadan rpm dan rkd. budaya kerja (politik dan pemerintahan, dalam lima tahun ini perlu diu sosial dan budaya, ekonomi danbisnis, bukan tata pemerintahan yang bersih edisi tahun jurnal petang reformasi birokrasi menuju pemerintahan kelas dunia (good governance), birokrasi yang bersih, pelayanan kesehatan, dan membangun andal, dan kapal, dan benar benar bangsa yang berbudaya kerja tinggi bekerja melayani kepentingan publik dan beretika sesuai dengan nilai nilai (rakyat, masyarakat) sesuai dengan luhur bangsawan terkandung dalam nomor tahun tentang pelayanan pancasila. sama seperti dalam member publik. prajurit tni, anggota polri, atasan korupsi, harus dimulai dari dan pegawai asn harus bekerja sesuai diri sendiri, lingkungan keluarga tempat denganperaturan perundang undangan tinggal, lingkungan kerja, lingkungan yang mengikatnya. perekonomian wilayah desa kota provinsi nasional, nasional harus didukung upaya upaya dan lingkungan negara. membangun kemandirian, daya saing, harus menjadi sebuah dan inovatif. program kelautan dan ke gerakan nasional dan menjadi usaha maritima, perdesaan, wilayah terpencil kita bersama untuk mengubah nasib (terluar dan wilayah perbatasan), perlu indonesia menjadi bangsa yang benar didorong agar memiliki produk produk benar merdeka, adil, dan makmur. kita unggulan daerah. pola pembangunan harus berani mengendalikan masa depan one village one product ovo) bangsa kita sendiri dengan restu allah yang dikembangkan prof. morihiko swt. sebab, sesungguhnya allah tidak hamamatsu, mantan gubernur oita, mengubah nasib suatu bangsa kecuali jepang selatan, sebaiknya diterapkan bangsaku mengubah apa yang ada pada dalam upaya memacu pembangunan diri mereka. menurut jokowi, dalam perdesaan. gerakan kembali desa berarti warga indonesia harus mengenal pemprov jawa timur), gerakan pem karakter orisinal bangsa. indonesia meru bangunan desa, marsipature hutan pakan bangsa yang berkarakter santun, pemprov sumatera utara), gerakan desa berbudi pekerti, ramah, dan bergotong adil, makmur, dan merata gersamata royong. karakter ini merupakan modal pemprov sulawesi tenggara), dan se yang seharusnya dapat membuat rakyat jenisnya yang pernah berhasil memacu sejahtera. jika pada masa pemerintahan pembangunan perdesaan, kiranya layak sebelumnya ditetapkan inpres tentang untuk dilaksanakan kembali. gerakan terpadu pengentasan kemiskinan gerakan membangun kepri dan inpres tentang pembangunan desa dian sosial dan budaya indonesia, akan tertinggal, maka sepantasnyalah harus bermuara pada pembangunan manusia segera ditetapkan inpres tentang rev seutuhnya, mewujudkan persatuandan solusi mental untuk semua warganegara kesatuan bangsa, berilmu amaliah dan republik indonesia aparat sipil negara, beramal ilmiah, pendidikan untuk bangsa, prajurit tni, anggota polri, pejabaijakan, pembangunan daerah, mau tantangan terbesar bagi pendek pun penyelenggaraanpelayananpublik tan reformasi birokrasi kontekstual yang menjamin aparatur negara berpikir adalah memastikan keselarasan arah antisipatif, reflektif, daninovatifdalam pembangunan nasional pada umumnya setiap keputusan dantindakan admins dan pembangunan birokrasi pada khu rasi pemerintahannya. secara filosofis, susunya. namun demikian, secara legal proses bisnis seperti initelahterwadahi formal, tantangan ini telah diantisipasi oleh nomor30 tahun2014tentang dengan ditetapkannya (delapan) area administrasi pemerintahan. namun, perubahan alhasil hasil yang diharap tentu setiap instansi perlu menyusun kan dicapai oleh setiap instansi pelak lebih lanjut proses bisnisnya masing sana reformasi birokrasi tingkat mikro. masing untuk menjamin kerangkakerja menjadi tugas kementerian para reformasi birokrasi kontekstual berbasis sebagai penggerak utama reformasi bi dynamic governance ini dapat kerja lokasi sekaligus bagian dari pelaksana lan baik. perubahan proses bisnis ini reformasi birokrasi tingkat makro dan pasti menghadapi tantangan baik berupa meso untuk memastikan arah kebijakan waktu penyesuaian ataupun resistensi kementerian lembaga pemerintah dae dari sebagian sdm aparatur, namun rah konsisten dengan area perubahan dalam jangka menengah hinggajangka ini, sekaligus dalam waktu bersamaan panjang, perubahan ini akan mengubah mendorong kontekstualisasi reformasi model mental keseluruhan aparaturneg birokrasi sesuai kebutuhan masing ara, sehingga apapun perubahan ling masing instansi. dungan yang terjadi sebagai tantangan birokrasi, baik itu lingkungan politik, penutup sosial, ekonomi, teknologi, ataupun road map reformasi birokrasi salah internal birokrasi, dapat disiapkan men telah memberikan pado solusinya sejak dini sesuai kebutuhan man dan warna baru dalam pelaksanaan masing masing organisasi. hasil dari rana reformasi birokrasi indonesia. se pemikiran antisipatif, reflektif, dan ino rangkaian penyempurnaan sistem yang latif yang berbasis budaya ini sangat merupakan kelanjutan dari reformasi mungkin berbeda beda antarinstansi nan birokrasi periode sebelumnya dan priori pemerintah, tetapi hasil tersebut juga tasi pada reformasi birokrasi pemerintah adalah yang terbaik bagi instansi dan ada akhirnya bagi indonesia daerah telah terakomodasi dalam road map reformasi birokrasi dokumen hidup (living document) ini edisi tahun revolusi mental bangsa indonesia dan pegawai pemerintahan, dunia (melawanpenjajah atau berbagai pihak), usaha swasta, masyarakat dan lembaga tetapi merupakan refleksi tajam bahwa kemasyarakatan, pusat dan daerah). karakter bangsa harus dikembalikan inpres ini harus disertai buku pedoman pada aslinya. kalau ada kerusakan yang mudah dimengerti sehingga nilai kedisiplinan, mesti ada serangan tidak terjadi multi tafsir dalam pelak nilai nilai arah itu. bisa mengubah tangannya, kejelasan program, tenaga pola pikir, mindset dan budaya kerja pelaksana, koordinasi, tenggang waktu, (culture set). titik itulah yang diserang. dan pembiayaan. adalah perubahan satu satunyajalan untuk revolusi mental pola pikir (mind set) dan budaya kerja bangsa adalah lewat pendidikan yang (culture set), sebagai contoh reformasi berkualitas dan merata, serta penegakan birokrasi: dan perubahan akan selalu hukum yang tanpa pandang bulu. jokowi terjadi dan bersifat konstan, dan yang menegaskan, kita harus mengemban tidak berubah adalah perubahan itu likankarakter warga negara apa yang sendiri jeff davidson, menjadi keaslian kita, orisinalitas kita, dalam lingkungan birokrasi, perlu identitas kita, didukung komitmen dilakukan langkah langkah konkrit mana pemerintah dan kesadaran masyarakat. semen perubahan. beberapa dokumen deputi tim transisi joko widodo pentingtentang manajemen perubahan jusuf kalla, andi wijayanto perlu dipahami dan dimengerti, antara mengatakan, jokowi telah memilih tiga lain permen para nomor tahun program yang akan menjadi prioritas tentang pedoman pelaksanaan awal awal pemerintahannya nanti, manajemen perubahan, permen yaitu indonesia sehat dan cerdas duta para nomor taun tentang makan untuk masyarakat indonesia manajemen pengetahuan, dan permen pedalaman, pembenahan infrastruktur para nomor tahun2012 tentang vital daerah daerah yang bersentuhan pengembangan budaya kerja, sertabuku langsung dengan masyarakat (titik nadi change management dalam reformasi pulau pulau), dan revolusi mental. birokrasi odori aziz, alm., program akan diterapkan sendiri oleh jokowi dengan menunjukkan ni. isu sepenting revolusi kepribadiannya yang asli sebagai bentuk mental representasi dari budaya bangsa. peran pendapat publik aan muncul, apakah cara ini bijak dan agarprogram berhasil dengan apakah merupakan indoktrinasi ideologi baik, perlu dilakukan sosialisasi rm. kata gaya baru? diperlukan upaya untuk revolusi , tidak selalu berarti perang menyempurnakan karakter bangsa dan edisi tahun jurnal petang reformasi birokrasi menuju pemerintahan kelas dunia budi pekerti yang luhur dalam bidang mahatma gandhi. ciri yang menonjol pendidikan. jokowi menegaskanbahwa dalam pemikiran gus dur adalah melihat seluruh permasalahan negeri indonesia demokrasi sebagai suatu proses trans saat ini bersumberpadaperilakumental formasi mental secara terus menerus yang menyimpang dan tidak lagi meru dengan bertumpu pada penghargaan jukpadanorma normale indonesian terhadap persamaan hak, pluralisme, yangberbudayasehinggamengabaikan serta kebebasan menyampaikan aspirasi. budi pekerti dalam kehidupan sehari tampak jelas pengaruh gagasan revolusi hari. pendidikan difokuskan bukan mental gandhi pada gus dur. melihat pada indoktrinasi, tetapi mendorong latar belakang demikian jelaslah bahwa kreativitas siswa, berbasis moralitas konseprevolusi mental merupakan benang dan intelektualitas. merah yang menghubungkan pemikiran penting dipahami, revolusi mahatma gandhi, gus dur, dan jokowi, mental dilihat dari sisi jati diri bangsa dengan konotasi bukan revolusi sosial indonesia dalam menuju indonesia jaya, yang radikal seperti yang dikedepankan etika, dan budaya kerja taufik effendi, dalam paham komunisme, tapi lebih salah membajak sawah,hanya mengacu kepada gerakan moral untuk rusak padi semusim, sedangkan salah memperbaiki kehidupan berbangsa mengelola bangsa, akan rusak satu berdasarkan nilai nilai kemanusiaan generasi . rajin pangkal pandai dan universal. hemat pangkal kaya. siapa menggali pengamat politik dari universitas lubang dia sendiri akan terjerumus airlangga darul muzaggi menyatakan, dalamnya. jati diri bangsa terdiri dari secaraprinsip konsep berbeda jauh bangsa yang agamis, menghormati dengan komunisme. mempunyai ham, cinta tanah air, demokratis, dan kemiripan dengan konsep tri sakti yang menjunjung tinggi kebersamaan. diusung bung kar sekarang, perlu konsep revolusi mental men secepatnya menyosialisasikan arti duduki posisi penting dalam pemikiran yang sesungguhnya. sebenarnya benteng mahatma gandhi, seorang pejuang adalah keluarga dan lingkungan. kemanusiaan terkemuka abad ke terlepas dari pro dan kontra konsep rm, yang dikagumi abdurrahman wa diyakini bahwa merupakan upaya hid gus dur), presiden ke gus membangun bangsa yang sehat, cerdas, dur, sebagai seorang pejuangnilai nilai dan berkepribadian luhur. kemanusiaan indonesia, mengagumi sosialisasi saat ini masih pemikiran gandhi. pernyataannya yang bersifat parsial dan belum bersistem. terkenal berbunyi, follower belum ada dokumen acuan utama edisi tahun revolusi mental bangsa indonesia yang harus disosialisasikan, sehingga berintegrasi sosial atau menempatkan masing masing instansi pemerintah dirinya tengah tengah lingkungan menjabarkannyasesuai dengantupoksi kerja tertentu. dalam proses budaya, dan pemahaman masing masing. lan terdapat saling mempengaruhi dan saling dasar peraturan perundang undangan, ketergantungan (interdependensi) baik baik dalam bentuk peraturan presiden, sosial maupun nonsosial. keputusan presiden atau instruksi pres dikenal ada pasang nilai nilai dengan peraturan menterikoordinator dasar budaya kerja, yaitu komitmen menteri, belum ada. konsistensi, wewenang tanggung jawab, keikhlasan kejujuran, integritas prof budaya kerja nasionalisme, kreativitas kepekaan seni budaya kerja bermanfaat bagi civitas terhadap lingkungan kerja tugas, aparatur negara, secara pribadi (memberi kepemimpinan keteladanan, kebersamaan kesempatan berperan, berprestasi, dan dinamika kelompok kerja, ketepatan aktualisasi diri) dan bagi unit kerjanya keakuratan kecepatan, rasionalitas (meningkatkan kualitas kinerja ber kecerdasan emosi, keteguhan ketegasan, sama). budaya kerja merupakan cara disiplin keteraturan kerja, keberanian pandang seseorang terhadap bidangyang kearifan dalam mengambil keputusan dan ditekuninya dan prinsip prinsip moral menangani konflik, dedikasi loyalitas, yang dimilikinya yang menumbuhkan semangat motivasi, ketekunan kesabaran, keyakinan yang kuat atas dasarnilai nilai keadilan keterbukaan, dan penguasaan yang diyakini, memilikisemangatyang ilmu pengetahuan teknologi. tinggi dan sungguh sungguh berusaha sdm dibangun, dibina, dan mewujudkan prestasi kerjaterbaik. dalam dikembangkan melalui knowledge, skill, budaya kerja, adapolanilai, sikap,tingkah dan attitude, atau dibalik (attitude, skill, laku, hasil karsa dan karya, termasuk dan knowledge), sehingga dibutuhkan segala instrumen, sistem kerja, bahasa, ask (attitude sikap, skill meter dan teknologi yang diterapkan. budaya tampilan, knowledge ilmu pengetahuan, berkaitan erat dengan persepsi terhadap motivation motivasi, dan environment! nilai nilai dan lingkungan yang lahir lingkungan). sdm harus dibangun kan makna dan pandangan hidup yang menjadi tenaga profesional. diintegrasikan akan mempengaruhi sikap pentingkah mensinergikan profesionalisme dengan laku dalam bekerja. budayamerupakan akhlak mulia (akhlak karimah) menuju hasil dari pengalaman hidup, kebiasaan kinerja produktif. profesionalisme tanpa diproses seleksi (menerima menolak) akhlak mulia akan membuahkan sosok norma norma yang ada dalam cara manusia yang cerdas secara intelektutapi bodoh secara moral, sehingga publik, dan meningkatkan efektivitas kecerdasan dankeahliannyajugadapat pengawasan dan penegakan hukum). digunakan untuk mengembangkan pikiran dan praktik negatif yang meru etika kehidupan berbangsa ikan masyarakat, bangsa, dan negara. dan etika penyelenggara negara tanpa profesionalisme, maka moralitas yang tinggi pun bisa lumpuh, tidak tap mpr nomor vi mpr mungkin menghasilkan kinerja nyata tentang etika kehidupan berbangsa yang berkualitas dan berdaya saing (yang berisi etika sosial dan budaya, etika tinggi. kinerja (performance) meru politik dan pemerintahan, etika ekonomi pakan persinggungan (irisan) antara danbisnis, etika penegakan hukum yang profesionalisme (pengalaman expert berkeadilan, etika keilmuan, dan etika ence, keterampilan skill, dan pengetahuan lingkungan), menegaskan pentingnya knowledge) dan akhlak mulia akhlak aktualisasi etika kepemerintahan dalam karimah (kejujuran siddiq, keteladanan kehidupan berbangsa dan bernegara yang tabligh, terpercayalamanah, profesional dijiwai nilai nilai agama dinilai nilai dan kreatif fitnah, dan konsisten luhur budaya bangsa. sejalan dengan itu, istiqomah). kinerja produktif ditandai tap mpr nomor viii mpr sikap kerja yang jujur, integritastinggi, tentang rekomendasi arah kebijakan tegas, lugas, disiplin, bermoral, beretika, pemberantasan dan pencegahan kkn, bertanggungjawab, bersih, tekun, teliti, antara lain mengisyaratkan pembentukan sabar, dan hidup sederhana. peraturan perundang undangan tentang lingkungan aparaturnegara, etikapemerintahan (etika penyelenggara sebagai bagian dari masyarakat indonesia, negara). gabus lumbung dalam pengembangan budayakerjaantaralain makalahnya berjudul urgensi ruu dilakukan melalui penerapan modul etika penyelenggara dalam penegakan modul budaya kerja aparatur negara etika penyelenggara negara, menetas yang berisi materi membangunpolapikir kan bahwa pembentukan ruu tentang (mind setting)dan membangun karakter etika penyelenggara negara merupakan aparatur negara, penerapan nilai nilai bagian dari pemenuhan landasan yuridis dasar budaya kerja dalam pelaksanaan yang lebih operasional dalam bentuk tugas (membangun kerjasama dan din norma norma hukum yang mengikat amina kelompok, memperbaiki kebijakan para penyelenggara negara (baca artikel publik, memperbaiki sistem pelayanan permen para nomor tahun tentang pengembangan budaya kerja, tentang pembinaan jiwa korps dan kode etik pns tga edisi tahun revolusi mental bangsa indonesia penulis, menuju etika penyerang sepantasnyalah dokumen ruu etika gara negara, jual negarawan penyelenggara negara bisa dirampungkan kemensetner nomor tahun menjadi etika penyelenggara negara. dalam menyusun ruu tentang jati diri bangsa dhaka penyelenggara negara, harus jati diri taufik effendi, buletin per pelan nara jati diri bangsa , februari cara, lia senyerengg adalah ciri khas atau karakteristik suatu adalah nilai nilai etika yang bersumber aa. bangsa yang membedakannya dari dari ajaran agama, nilai luhur bangsa dan bangsa lain. suatu bangsa yang hebat tercermin dalam nilai nilai pancasila . ditentukanoleh pemimpin dan rakyatnya sebagai acuan dasar dalam berpikir, ang memegang peran masing masin bersikap, berperilaku, dan berucap yang memegang jati diri manusia merupakan sesuatu dalam penyelenggaraan negara. terdapat . yang terdiri (given) dari tuhan pada kaitan antara etika, kode etik, dan moral. waktu kelahiran dan merupakan fitrah ethics ethos, etos) dimaksudkan seb laga henti manusia, sedangkan jati diri bangsa agar habit kebiasaan (.what all men lah la. lahir dari sekumpulan individu yang agree the aim life, cudaimonia. mengelompok dan berseragam untuk what aimed something the mendirikan suatu bangsa.? good for that thing.). kode etik (code ethics statement values and jati diri bangsa indonesia adalah principles which define the purpose pencerminan atau tampilan dari karak the company and code conducting ter bangsa indonesia. karakter bangsa statement rules: thesis what youmu merupakan akumulasi atau sinergi dari (or must not) do). moral adalah ajaran karakter individu anak bangsa yang tentang perilaku yang baik dan buruk. mengelompok menjadi bangsa indo etos adalah adat istiadatataukebiasaan, kesia. karakter bangsa ditampilkan berkembang menjadi guiding beliefs sebagai nilai nilai luhur yang digali dari person, group institution webster kehidupan nyata oleh founding fathers dictionary, dan the characteristic dan dirumuskan dalam suatu tata nilai spirit culture, era, community yang kita kenal sebagai pancasila. ini manifested its attitudesandaspirations berarti, jati diri bangsa indonesia adalah the new oxford dictionary, kean, pancasila. bangsa yang ingin maju harus mengingat pentingnya etika punyajati diri, diamalkan dan mewarnai penyelenggara negara sebagai bagian etos kerja, oleh para pemimpin diikuti dari etika kehidupan berbangsa, maka. soemarno soedarsono, dan diyakini akanmembawa habit, rapa character. sowacharacter, bangsa menjadi makin dihormati, dihargai, reap destiny). tanamkan pemikiran, dan disegani bangsa bangsa lain dunia, kau akan menuai tindakan, tanamkan sekaligus menjadi bangsa yang setara tindakan, akan menuai kebiasaan, dan dengan bangsa bangsa maju. tanamkan kebiasaan, akan menuai watak. aparatur negara dan masyarakat tanamkan watak, akan menuai nasib. harus bekerjasama menemukan, mem change the world, first have . change ourselves. benahi, membangun dan menyemai jati diri bangsa, dibarengi dengan usaha sejalan dengan pembentukan watak, menumbuhkembangkan nilai nilai luhur harus ada hasrat kuat untuk berubah pengetahuan dan keterampilan yang (willingness change), dimiliki dan didukung kejujuran dan kebenaran. tumbuh padasetiap orang, jangan sampai reformasi birokrasi menuju pelayanan datang terlambat. marilah kita mulai prima harus didukung tekad dan lang dari diri sendiri , mulai dari pribadi kah langkah sistemik asal mau pasti ketahanan keluarga, lingkungan, ma bisa . pembentukan watak (character syarikat, wilayah, dan nasional. dalam building) adalah suatu proses yangtiada membangunjati diri untuk mewujudkan hentinya, sehingga apabila masih ada manusia panutan, teladan, dan pribadi kesempatan bagi kita dalam umurberapa unggul yang efektif disarankan agar pun kita harus dapat tetap berusaha dilakukan dengan membentuk sikap untuk memperbaiki diri kita, namun dasar, syarat, dan cara yang tepat ada persyaratan yang harus dipenuhi. soemarno soedarsono, tata nilai pembinaan karakter, ketika kekayaan hilang, tak ada yang hilang: manusia indonesia yang akan dibentuk adalah manusia yang berbudaya malu, ketika kesehatan hilang, ada sesuatu yang hilang, dan ketika watak karakter mandiri, cerdas, santun, percaya diri, hilang segalanya hilang. samuel smile unggul, memiliki jiwa kepemimpinan, menggambarkan pembinaan karakter produktif, responsif, kompetitif, mengubah dengan hukum panen (law the harvest: mind set dan culture set, tangguh, tahan harus tahu apa yang diinginkan rancang uji, tahan jaman, konsisten, berkarakter sendiri, mudah mudahan rancangan dan jati diri, membangun knowledge dikabulkan tuhan, tegakkan karakter management, knowledge based society yang unggul dan kebiasaan, dan berpikir dan knowledge based economy dan positif sow thought, reap action technology based development, jujur, sow action. rea habit. sow terbuka, akuntabel, profesional, ber team moral dan bertanggungjawab, memberi edisi tahun revolusi mental bangsa indonesia pelayanan kepadamasyarakat, panutan, persepsi tentang ekonomi dan riset iptek contoh, dan teladanmasyarakat. kemudian untuk membangun knowledge based harus ada perubahan dari berpikir dan societies, membangun kepercayaan diri berusaha biasa biasa saja (business dan idealisme bangsa, menjadi pelaku usual) berpikir luar biasa (outofthe aktif dalam teknologi dan berbudaya boxthinking). pendidikanharus didukung maju, mandiri, cerdas, santun, percaya universitas yang difungsikan sebagai diri, unggul, dan keteladanan, kreativitas, house learning, agent change gaya hidupselektif, proaktif danterarah, and progress, agent for social control, kompetitif dalam tatanan global, kemitraan, conscience and the lighthouseforthe profesionalisme dan saling percaya dalam nation, and producer leaders . mempersatukan bangsa, belajar terus karakteristik tata pemerintahan menerus dan belajar dari pengalaman yang baik terdiri atas kesetaraan, pena bangsa sendiri dan bangsa lain. hasan, penegakan hukum, daya tanggap, revolusi mental aparatur efisiensi dan efektivitas, partisipasi, pro sipil negara, tni, dan polri nasionalisme, akuntabilitas, wawasan ada limabelas nilai nilai dasar depan, dan transparansi. pemerintahan ang baik dituntut untuk mampu merespon asn, yaitu memegang teguh ideologi pamen berbagai ban pancasila, setia dan mempertahankan sal perkembang undang undang dasar negara republik dan tuntutan masyarakat yang sema kin dinamis. paradigma dalam sistem indonesia tahun serta pemerintahan manajemen pemerintahan mengalami yang sah: mengabdi kepada negara dan perubahan secara mendasar, organisasi rakyat indonesia: menjalankan tugas pemerintahan responsive ben cekatan sara profesional dan tidak berpihak, sive membuat keputusan berdasarkan prinsip daya saing dan efisiensi, sistem mana semen mengedepankan kualitas dan keahlian, menciptakan lingkungan kerja kinerja, serta deregulasi, debirokratisasi, yang nondiskriminatif memelihara privatisasi, dan magnetisasi yang harus tanjung yang luhur, mempertanggungjawab dilakukan secara terus menerus agar kan tindakan dan kinerjanya kepada pemerintahan semakin efektif dan efisien. tindakan can kinerjanya kep bangsa indonesia yang bermartabat publik, memiliki kemampuan dalam harus mempunyai etos kerja, daya melaksanakan kebijakan dan program kerja, makna bekerja, ket tahanan pribadi pemerintah, memberikan layanan kepada iman dan tawa, budaya progresif dan publik secara jujur, tanggap, cepat, tepat, budaya menghargai waktu, penyamaan akurat, berdaya guna, berhasil guna, dan santun, mengutamakan kepemimpinan edisi tahun ts1 jurnal petang reformasi birokrasi menuju pemerintahan kelas dunia berkualitas tinggi, menghargai komunikasi, berkualitas tinggi, menghargai komunikasi, konsultasi, dan kerjasama, mengutamakan konsultasi, dan kerjasama, mengutamakan pencapaian hasil dan mendorong kinerja pencapaian hasil dan mendorong kinerja pegawai, mendorong kesetaraan dalam pegawai, mendorong kesetaraan dalam pekerjaan, dan meningkatkan efektivitas pekerjaan: dan meningkatkan efektivitas sistem pemerintahan yang demokratis sistem pemerintahan yang demokratis sebagai perangkat sistem karier. sebagai perangkat sistem karier. asn berlandaskan tujuh kode etik dan perilaku bertujuan prinsip, yaitu nilai dasar, kode etik untuk menjaga martabat dan kehormatan dan kode perilaku, komitmen, integritas asn, berisi duabelas pengaturan perilaku moral, dan tanggung jawab pada play agar pegawai asn, yaitu melaksanakan anan publik: kompetensi yang diperlukan tugasnyaddengan jujur, bertanggungjawab, sesuai dengan bidang tugas, kualifikasi dan berintegritas tinggi, melaksanakan akademik: jaminan perlindunganhukum tugasnya dengan cermat dan disiplin: melayu dalam melaksanakan tugas: dan prof ani dengan sikap hormat, sopan, dan tanpa rasionalitas jabatan. limabelasnilai dasar tekanan: melaksanakan tugasnya sesuai tersebutadalah memegang teguhideologi dengan ketentuan peraturan perundang pancasila, setia dan mempertahankan undangan, melaksanakantugasnya sesuai undang undang dasar negara republik dengan perintah atasan atau pejabat yang indonesia tahun sertapemerintahan berwenang sejauh tidak bertentangan dengan yang sah, mengabdi kepada negarawan ketentuan peraturan perundang undangan rakyat indonesia, menjalankan tugas dan etika pemerintahan, menjaga kerah secara profesional dan tidak berpihak, siaanyang menyangkut kebijakan negara, membuat keputusan berdasarkan prinsip menggunakan kekayaan dan barang milik keahlian, menciptakan lingkungankerja negara secara bertanggung jawab, efektif, yang nondiskriminatif: memelihara dan efisien, menjaga agar tidak terjadi dan menjunjung tinggi standar etika konflik kepentingan dalam melaksanakan yang luhur, mempertanggungjawab tugasnya, memberikan informasi secara kan tindakan dan kinerjanya kepada benardantidak menyesatkan kepadapihak publik, memiliki kemampuan dalam lain yang memerlukan informasi terkait melaksanakan kebijakan dan program kepentingan kedinasan, tidak menyala pemerintah, memberikan layanan kepada gunakan informasi intern negara, tugas, publik secarajujur, tanggap, cepat, tepat, status, kekuasaan, dan jabatannya untuk akurat, berdaya guna, berhasil guna, dan mendapat atau mencari keuntungan atau santun, mengutamakan kepemimpinan manfaat bagi diri sendiri atau untuk orang edisi tahun revolusi mental bangsa indonesia lain, memegang teguhnilai dasar asn dan mencapai hasil lebih baik: terpuji, selalu menjagareputasi dan integritas asn, berbuat yang bermanfaat untuk organisasi dan melaksanakan ketentuan peraturan dimasyarakat, mawas diri, belajar perundang undangan mengenai disiplin dan berlatih terus menerus, beriman, pegawai asn. kodeetikdan kodeperilaku bertakwa, beriptek, berdoa, berusaha, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dan bersyukur, kesatria, jujur, dan peraturan perundang undangan. sebagai berani mengakui kesalahan, dewasa, unsure aparatur negara, pegawai asn bekerja tanpa putu asa dan menyadari melaksanakan kebijakan yang ditetapkan keterbatasan, bijaksana, berbadan oleh pimpinan instansi pemerintah, dan dan berpikir sehari, dan aparatur harus bebas dari pengaruh diintervensi sejati, semangat, tak kenal menyerah, rela semua golongan dan partai politik. berkorban, dan loyal. marie muhammad, lingkungan tni, kewajiban mantan menkeu: manusia indonesia masa depan adalah manusia yang transparan, dan larangan serta pelaksanaan tugas bertanggunoiwab dan bertanggunegugat dan kewajiban anggota tni berbeda manggung manebunebuba5, wajar dan setara, berkesinambungan dan man pada kode etik prajurit dan kode berkelanjutan, memberi kesempatan etik perwira tni yang diatur dalam yang sama untuk ambil bagian dalam undang undang nomor tahun proses pengambilan keputusan. alam tentang tentara nasional indonesia dan dilingkungan polri. pembinaan profesi menghadapi persaingan global, hasil lingkungan oin,p protes, penelitian lipi menunjukkan sikap dan perilaku anggota polri dalam bahwa harus dibangun manusia indo melaksanakan tugas, mengacu pada kode kesia modern yang berkelanjutan dan etik profesi polri yang diatur dalam berwawasan lingkungan dari manusia undang undang nomor tahun indonesia tradisional, yang bercirikan tentang kepolisian negara republik indonesia manusia yang selalu melihat masa depan, percaya pada diri sendiri, sikap aparatur negaraharus mengabdi, hidup kritis, gaya hidup kreatif, cara sebagaimana ditegaskan silalahi, mantan berpikir rasional dan analitik, stratifikasi menpan, dalam arahannyaberupa sepuluh sosial terbukaatas dasar prestasi (achieve pedoman pengabdian aparatur , yaitu ment), kekuatan iptek berpengaruh kuat, mengenal, mengerti, mengi, masyarakat dinamis, suka menciptakan dan melaksanakan tugas dengan baik dan menyebarkan informasi dan selalu dan bertanggungjawab: tabah, rajin, berusaha menciptakan inovasi, sumber dan menyelesaikan pekerjaan secepat hidup utama dari informasi yang didukung nya, patriot, perusahaan bertindak industri, bentuk masyarakat heterogeneoudang profesi, usaha hidup dengan yang benar dan yang salah. adalah long term planning, orientasi budaya perekat yang menghubungkan semua global, kepemimpinan yang efektif( ing manusia secara universal. kecerdasan ngarai sung todo, baru kemudian ing intelektual io) merupakan kemampuan madya mangun kargo, dan tut wuri numerical (berhitung), spasial (ruang), handayani), dan adanya formal kontrol dan linguistik (bahasa). kecerdasan (pengawasan) yang terencana. emosi dan spiritual eso) merupakan emotional. spiritual. dan cara kita menggunakan makna, nilai, intellectual quotient (rs tujuan, dan motivasi spiritual dalam proses berpikir io) dan proses merasa emotional quotient eo), dalam membuat keputusan serta spiritual quotient so), dan intellectual dalam berpikir melakukan sesuatu. quotient io) harus ditegakkan. saat ini banyak aparat sipil negara, prajurit tni, besar dalam pala sebagian anggota polri, politisi, pejabat pemeran membran daa berdasar medan tahan, pebisnis, dan tokoh masyarakat yang telah mengikuti pelatihan eso spiritual berdasarkan nilai nilai tertentu), (emotional, spiritual, dan intellectual serta diberi pengertian tentang yang dibangun berdasarkan pemahat quotient). kecerdasan emosi eo) adalah lo. kemampuan memahami dan ikut mera man bahwa rukun ihsan sebagai nilai sakan apa yang dialami diri sendiri, orang dasar (core value), rukun iman sebagai lain dan kemampuan membaca emosi landasan mental, rukun islam sebagai orang lain atau situasi sosial tempat kita langkah isi, penyatuan nilai spiritual: berada dan menanggapinya dengantepat. isme dan nasionalisme, dan pancasila adalah kemampuan kita merasa, sebagai landasan negara. para serta samping ketahanan mental. kecerdasan pelatihan eso berikrar, satu hati (ihsan spiritual so) merupakan kemampuan perbuatan), enam prinsip allah tu memahami makna (meaning) dan nilai tuanku, malaikat mencatat perbuatan, nabi dan rasul teladan, kita suci (value) tertinggi kehidupan serta tujuan nan pedoman, hari kemudian cita cintaku, (vision) fundamental kehidupan. menjawab pertanyaan paling mendasar: serta ikhlas dan tawaran sikap), dan siapa saya? untuk apa saya lahir lima langkah kegiatan (pengabdian kan? mau kemana saya? memiliki kepada allah sebagai syahadat, shalat kejam uan men diri (self orga merupakan karakter, puasa jadi benteng, sizing) memberikan kemampuan zakat mengeluarkan potensi, dan haji bawaan untuk membedakan antara merupakan derap langkah). edisi tahun relevansi dan kontekstualisasi strategi reformasi birokrasi juga menjamin setiapinstansipelaksana governance yang berlandaskan prin reformasi birokrasi tingkat mikro (ke sip pemikiran antisipatif, reflektif, dan menteri lembaga pemerintah daerah) inovatif (think ahead, think again, think untuk melaksanakan reformasibirokrasi across) menjadi salah satu kerangka pikir sesuai kebutuhan masing masing. het dan kerja yang dapat digunakan instansi urogenital karakteristik dan kemajuan pemerintah. dengan kontekstualisasi reformasi birokrasi masing masing reformasi birokrasi, pemerintah daerah instansi, terutama pemerintah daerah, tidak hanya menjadi lebih siap secara merupakan faktor utama kebutuhan kelembagaan untuk memecahkan per kontekstualisasi reformasi birokrasiini. sialan yang sedang dihadapinya, namun dalam rangka mendorong kontek juga memiliki modal mental yang tepat untuk menghadapi tantangan tantangan aktualisasi reformasi birokrasi, setiap in nanga lain masa depan. stasi perlu mengembangkan keeper tahan yang dinamis berbasis nilai nilai dan budaya. kerangka kerja dynamic referensi: aberbach, joel tom christensen, riyanto, agus, mengembalikan why reforms often disp kepercayaan publik melalui reformasi point , american review public birokrasi, jakarta, gramedia pustaka administration, vol. pp. utama. members, jolie, alex fernandez jil edelman, edelman trust baron bert, barbara hogenboom, eter laporan penelitian, http: good governance and democracy world neoliberal regimes , dalam jolie global deck edelman trust baron members, alex fernandez gilberto, eter dilihat pada septum barbara hogenboom (eds), good ber governance the era global neo liberalism: conflict and pan edelman, trust asia pacific, middle east, africa , laporan, http: latin america, eastern europe, asia, and africa, new york, routledge, pp. trust barometer trust around world edisi tahun revolusi mental bangsa indonesia ada tujuh nilai dasar eso, yaitu well organized . zmp akan pembersih jujur dan kejujuran, tanggung jawab, kan tujuh belenggu hati, yaitu prasangka visioner, disiplin, kerja sama, adil, dan negatif (hindari prasangka buruk, upaya peduli. nilai nilai dasariniharus dipegang akan berprasangka baik), prinsip hidup teguh, jangan dilanggar, ditegakkan, (tinggalkan prinsip hidup yang salah, dan disatukan. setiap pesertapelatihan berprinsiplah selalu kepada allah yang eso, setelah selesai mengikuti kegiatan maha suci), pengalaman (bebaskan diri pelatihannya, seharusnya punya way dari pengalaman masa lalu yang mem life, menepati janji untuk memiliki belenggupikiran, berpikiran merdeka), visi jauh depan, jujur, bertanggung kepentingan dan prioritas (dengarkan jawab, disiplin tinggi, selalu bekerja semua suara hati, berpikiran melingkar sama, menjunjung tinggi keadilan dan atau circular thinking sebelum senen senantiasa peduli kepada sesama. model tukan kepentingan dan prioritas, jadilah merupakan penggabungan eo, so, bijaksana), sudut pandang (berpikiran dani. adrenal langkahpembentukan secara integratif dan holistik dengan dan pembangunan karakter eso, yaitu melihat semua sudut pandang secara satukan hati, zero mind process (zmp), adil berdasarkan semua suara hati yang bangun mental dengan enam prinsip, bersumber dari small husna sifat lakukan lima langkah sukses, pelihara allah), pembanding (periksa pikiran tingkat eso pribadi, danlakukanpeman anda terlebih dahulu sebelum menilai taman dan evaluasi. langkah pertama, segala sesuatu)' dan literature (ingatlah satukan hati, merupakan dimensi spiritual bahwa semuakebenaran bersumber dari capital so, denganpenegakannilai nilai allah swt, jangan terbelenggu). zmp dasar prinsip hidup (jujur, pengabdian, (bersihkan hati dari belenggu) ibarat tanggung jawab, visioner, disiplin,adil, angka dibagi angka jawabannya dan peduli). tak terhingga. jika hati anda jernih langkah kedua, zmp, bersihkan dan berprinsip kepada allah yang maha 0g. esa maka anda akan memiliki sifat pikiran dan hari dari belenggu dengan luhur dan mulia (tak terhingga) menggunakan model eso. model eso merupakan penggabungan eo, dan langkah ketiga, bangunlah mental yang bercirikan mission statement, dengan enam prinsip, yaitu star (tujuan character building, self controlling, hidup hanya tuhan yang maha esa), strategic collaboration, dan totalaction , angel (integritas malaikat tanpa pamrih), yang ditegakkan melalui aksi aksi star, leadership (meneladani kepemimpinan angel, leadership learning, vision, dan nabi dan rasul), learning (manusibelajar berpedoman pada kitab pagi setelah shalat subuh, danpeliharalah suci), vision (visi jauh depan, dunia dan tingkatkan silaturahmi. langkah dan akhirat), dan well organized (siap keenam, evaluasi terhadap tindakan dam ikhlas menghadapi segala peran, memegang teguh nilai kehidupan, tidak kondisi, tantangan dan resiko). langkah pernah melanggar prinsip hidup, selalu keempat, lima langkah sukses membangun mengeluarkan potensi dalam bekerja, ketangguhan pribadi dan ketangguhan dan berusaha menyatukan nilai nilai sosial (personal strength and social dasar atas. strength), bagai penuntun kinerja berulangkali perlu dicermati, yaitu pastikan seluruh tindakan anda naa tumbuhkan budaya malu: hindari ke pada garis orbit stasioner (sunatullah), pasukan, kemunafikan, nista, basa basi, lima lintasan orbit ini adalah pedoman ketidaktulusan, sumpah serapah, temukan yang memastikan agar aktivitasfisik . naga . . . jati diri dan karakter, kembalikanjati diri, io) dan perilaku tetap pada garis orbit: ann ana kebenaran, dan kerjasama, awaits yang hukum alam akan menjaga garis orbit tulus, dan pencerahan bangsa. orang ini (sunatullah), apabila anda keluar dari rum sering mengatakan, feel, think, and garis orbit , maka suara hati islamiyah cha ac? atau think, feel, and act , dan akan memberitahu andamelalui getaran . think globally, commit regional, and emosi radar hati), namun apabila naa act locally. artinya, tidak bicara terus tetap dilanggar maka niscaya hukum tentang konsep, tetapi yang dibutuhkan alam akan menghempaskannya, dan nan ap. adalah implementasi. penting dalam lima lintasan itu disarikan dari lima nei rukun islam kepemimpinan adalah influence dan the ability influence melalui skill langkah kelima, tips memelihara (body language, respect, listen, share eso pribadi, yaitujernihkan hati (zmp) and trust, involve, dan support). how dengan istighfar, wudhu, dan ihram, influence people and change the world? hidupkan cahaya hati god spot) dengan haruslah dicintai (membangun hubungan dzikir asma'ul husnasetiaphari rutin, baik), dipercaya (trust, trusted), diikuti bangun mental mental building) dengan (bisa menolong), kader (pembimbing), tasbih tabid, tahlil, dantakbirsetiap dan abadi (leave legacy). selesai shalat, bangun ketangguhan pribadi (personal strength) dengan syahadat, rancangan inpres tentang shalat dan puasa, bangun ketangguhan gerakan nasional revolusi mental sosial (social strength) dengan zakat dan haji: baca al our'an dan artinya setia selama ini sudah ditetapkan cukup banyak inpres dalam rangka memacu edisi tahun revolusi mental bangsa indonesia pembangunan, antara lain inpres21 muda). penulis mengusulkan kiranya tentang gerakan terpadu pengentasan nrm ditetapkan dengan inpres, yaitu kemiskinan, inpres tentang per berupa inpres tentang gerakan nasional cekatan pemberantasan korupsi, inpres revolusi mental nrm). dokumen tentang rencana aksi pencegahan inpres ini, harus didukung buku pado dan pemberantasan korupsi, dan inpres man nrm yang mudah dimengerti dan tentang penghematan energi dipahami, dan dibuat oleh kementerian dan air. pada dasarnya, pelaksanaan koordinator pembangunan manusia dan inpres tersebut harus didukung kejelasan kebudayaan yang sekaligus menjadi tugas dan fungsi pelaksana, koordinasi, koordinator pelaksanaan inpres ini. integrasi, sinkronisasi, dan amplifikasi, buku pedoman pelaksanaan nrm keharmonisan tata hubungan pemeran (merupakan buku pintar rm) antara lain tahan (pusat pusat, pusat daerah, dan berisi pendahuluan (umum, maksud dan daerah daerah), dan pembiayaan. tujuan, ruang lingkup dan sistematika, (yang berisiprogram manusia dan pengertian), kondisi mental bangsa sehat, cerdas, danberkepribadianluhur) saat ini dan yang diinginkan, masalah bukan lagi sekedar konsep. tidakbisa yang dihadapi, peluang dan kendala, hanya dilakukan jokowi sendiri secara perencanaan dan pelaksanaan (konsep perorangan. bandingkan dengan ger nrm, pencanangan nrm, pelak akan disiplin nasional yang ditetapkan santan: tahap pemahaman, penerapan, dengan keppres nomor33 tahun pelaksanaan), pengendalian dan pena tentang pembentukan panitia gerakan hasan, organisasi nrm, koordinasi, disiplin nasional disiplin nasional: tahapan jadwal kegiatan, dan pembiayaan. budaya tertib, budaya bersih, dan budaya kerja, dikoordinasikan oleh menko polkam dan dilanjutkan oleh menteri iv. penutup menteri lainnya). sekarang saatnya harus dijadikan gerakan nasional kong revolusi mental rm) yang berisi tiga kata kunci (sehat, cerdas, revolusi mental nrm) yang segera ingin dan berkepribadian) belum ada landasan diimplementasikan dan diterapkan oleh hukum pelaksanaannya. nrm seyo seluruh bangsa indonesia (eksekutif: anya ditetapkan dengan inpres yan asn, prajurit tni, dan anggota polri, yang gan inpres yang naa dilaksanakan oleh bangsa indonesia legislatif, yudikatif, aditif, korporasi, (pemerintahan, dunia usaha swasta, masyarakat tokoh masyarakat dan lembaga kemasyarakatan. dan generasi masyarakat dan tokoh masyarakat, serta yarakatan, can kalangan generasi muda). koordinatnya edisi tahun jurnal pandalagenman aparatur gara reformasi birokrasi menuju pemerintahan kelas dunia adalah menko pembangunan manusia pusat dan daerah. jika perlu, dibentuk dan kebudayaan (dulu kemenag kesra satuan tugas revolusi mental kemenag menangani inpres gerakan terpadu pembangunan manusia dan kebudayaan. pengentasan kemiskinan) dan sekaligus buku pedoman dan brosur' leaflet dibuat menjadi ujung tombak pelaksanaan secara sederhana agar mudah dimengerti nrm. men para dapat ditugaskan dan dilaksanakan. website dibangun sebagai salah satu wakil koordinator dan diperkuat atas bantuan para pakar yang difokuskan menangani aparatur menkominfo atau pakar lainnya. negara. menteri menteri lain kelak rapat koordinasi dilakukan secara bu kanakan sesuai dengantupoksinya. kanan dan tiga bulanan untuk memantau mendagri, gubernur, bupati, dan walikota dan mengevaluasi pelaksanaan nrm. melaksanakan masing masing daftar pustaka aziz, a.o., change management dalam potter, john p., leading change , boston: reformasi birokrasi , gramedia pustaka harvard business school press, utama, jakarta, lumbung, g., urgensi ruu etika pen davidson, jeff., change managemen p? . tenggara negara dalam penegakan etika terjemahan. jakarta, penerbit grenada, penyelenggara negara , seloka pemantapan materi ruu etika penyelenggara negara, effendi, t., jati diri bangsa indonesia kemenyan, medan, november menuju indonesia jaya , kementerian pendayagunaan aparatur negara, dinamo, j.h., etos kerja profesional: navigator anda menuju sukses , penerbit jae moon, m., institut darma mahardika, jakarta, building great state through public in notations, performance management,and soedarsono, s., menemukan dan membran government? , seminar sehari bappenas, gun jati diri , seloka program pelatihan juli pembentukan watak character building training program), kerja yayasan komarudin, kamar men racing program) plasma wiraniaga dengan kementerian zendaya telusuri undang undang nomor tahun gunakan aparatur negara, september tentang pelayanan publik , jurnal oktober negarawan kemensetneg ri, nomor tahun edisi tahun mewujudkan auditor dan pengawas p2upd) yang profesional edy sudaryanto abstrak untuk mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik tentu nya dibutuhkan peran dan fungsi pengawasan internal yang handal dalam mengawasi penyelenggaraan pemerintahan tersebut. pengawasan merupakan salah satuilai pelaksanaan kegiatan pemerintah han. penilaian dilakukan untuk memastikan apakah pelaksanaan kegiatan pemerintahan telah berjalan sesuai dengan tugas dan fungsinya serta sesuai dengan rencana, kebijakan yang ditetapkan dan ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku. dengan dilakukannya pengawasan internal yang dilakukan oleh aparat pengawasan intern pemerintah api), diharapkan pemerintah dapat menjalankan kegiatannya dengan efektif, efisien, transparan dan akuntabel. untuk mendukung peningkatan peran yang diemban oleh api, diperlukan sumber daya manusia (sdm) yang berkualitas profesional guna menjamin mutu hasil pengawasan yang dilakukan oleh api. sdm yang profesional tersebut dilakukan oleh pejabat yang memenuhi syarat kompetensi keahlian yaitu yang terhimpun dalam rumpun jabatan fungsional auditor dan pengawas penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah p2upd). keyword sistem pengawasan intern pemerintah, api, auditor dan pengawas penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah p2upd). pendahuluan pembangunan sesuai dengan aspirasi dalam rangka menghadapi tuntutan reformasi birokrasi rb), peranan para perkembangan dan pencapaian sastra tur sipil negara asn) dan masyarakat mencapai dirasakansemakin penting. hal tersebut edisi tahun jurnal penamaan msu gua reformasi birokrasi menuju pemerintahan kelas dunia dapat dilihat dengan kasat mata marak menggunakan indikator ipk dan opini nyatuntutan masyarakatterhadap kinerja bpk (wtp), sasaran kedua memakai aparatur pemerintah dalam penyerang indikator integritas pelayanan publik garapan tatakelola pemerintahan yang dan peringkat kemudahan berusaha, baik (good governance). serta sasaran ketiga menggunakan in diktator index efektivitas pemerintahan tujuan utama pengawasan adalah daninstansi pemerintah yang akuntabel penjagaan menjamin agar penyerang sakit). garapan pemerintahan dapat mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan sasaran pertama, sebagaimana secara efektif, efisien, ekonomis, dan roadmapreformasi birokrasi sesuai dengan peraturan perundang diatas yaitu dengan tujuan untuk menit undangan. untuk mencapai tujuan itu, ikatan penyelenggaraan pemerintahan pelaksanaan fungsi pengawasan harus yang bersih dan bebas korupsi, kolusi, dapat mendorong penyelenggaraan dan nepotisme kkn) yang tingkat pemerintahan arah penerapan prin instansi (mikro) dilakukan dengan dua sip prinsip penyelenggaraan keeper program yaitu pertama penerapan tahan yang baik (good governance). sistem pengendalian intern pemeran tah masing masing instansi dengan dalam road map periode hasil yang diharapkan adanya pening yang diatur dalam peraturan men kata ketaatan, efisiensi dan efektivitas teri pendayagunaan aparatur negara pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dan reformasi birokrasi nomor ta serta kedua peningkatan peran aparat hun telah ditetapkan tiga sasaran pengawasan intern pemerintah api) jangka menengah dan indikator weber sebagai gualityassurance dan consulting hasilan rb. sasaran pertama, teru dengan hasil yang diharapkan adanya budaya pemerintahan yang bersih serta peningkatan kualitas bertanggungjawab bebas kkn, kedua, peningkatan kualitas ban pengelolaan keuangan negara. pen pelayanan publik kepada masyarakat, buatan peran api sebagaimana program serta ketiga, peningkatan kapasitasdan kedua dalam sasaran pertama roadmap akuntabilitas kinerja birokrasi. reformasi birokrasi atas perlu adanya perubahan sistem yang di pencapaian ketiga sasaran lakukan untuk mencegah korupsi, salah tersebut diukur dengan menggunakan satunya dengan memperkuat sistem pen berbagai indikator. sasaran pertama kawasan internal yang dilakukan api edisi tahun mewujudkan auditor dan pengawas p2upd) yang profesional setiap kementerian, lembaga dan overlap particularly one conducted pemerintah daerah. api that results api ineffective and coefficient supervision sudaryanto, edy, berdasarkan volume issue september2014 tahun tentang sistem pen ijs.net) pendakian intern pemerintah spip) api terdiri dari atas: bpk, inspektorat dengan adanya kedua atas, jenderal atau nama lain yang secara untuk mendukung peningkatan peran fungsional melaksanakan pengawasan yang diemban oleh api, diperlukan intern, inspektorat provinsi, dan insee sumber daya manusia sdm) yang klorat kabupaten kota. sedang menu berkualitas profesional guna menjamin rut tahun tentang mutu hasil pengawasan yang dipaku pedoman pembinaan dan pengawasan kan oleh api. sdm yang profesional penyelenggaraan pemerintahan dae tersebut berdasarkan rah menyebutkan bahwa api adalah tahun dilakukan oleh pejabat inspektorat jenderal departemen, unit yang mempunyai tugas melaksanakan pengawasan lembaga pemerintah non pengawasan dan yang telah memenuhi departemen, inspektorat provinsi, dan syarat kompetensi keahlian yaitu auditor inspektorat kabupaten kota. kebijakan dan auditor inilah yang umumnya ada tentang api yang masih parsial yaitu unit api baik pusat kementerian nomor tahun tentang pedoman lembaga) maupun daerah provinsi, ka pembinaan dan pengawasan penyerang kabupaten kota), sedang menurut garapan pemerintahan dan ta tahun untuk kelak hun tentang sistem pengendalian kanakan pengawasan terhadap urusan intern pemerintah maka akan terjadi pemerintahan daerah dilaksanakan tumpang tindih pengawasan khususnya oleh pejabat pengawas pemerintah dan yang dilakukan oleh api yang berapi pengawas inilah yamg umumnya ada bat pengawasan api tidak efektif dan api inspektorat) kementerian dalam efisien. with the policyofthe api that negeri dan pemda provinsi, kabupaten still partial, government regulation kota). dan sampai dengan saat ini jum pp) year guidelinesfor lah auditor danpengawas secaranasional development and control government (di api pusat dan daerah) sebanyak and government regulation pp) orang dengan rincian auditor year government internal sebanyak orang dan pengawas control system, there will supervisiosebanyak orang sumber: deputi (l) tingkat keahlian bagi jabatan bidang sdm kementerian pan dan rb). fungsional keahlian, pengaturan lebih lanjut atas auditor tingkat ketrampilan bagi jabatan fungsional ketrampilan, dan pejabat pengawas pemerintahan seb agar rumpun jabatan fungsional (jagung) pelaksanaan tugas bersifat mandiri, gas diatur dalam peraturan menteri jabatan fungsional tersebut perlu kan dalam pelaksanaan tugas pokok kebijakan jabung, jabung auditor fungsi organisasi. dan jabung pengawas p2upd) penjelasan lebih lanjut dari jabung tentang kriteria jabung sebagai jab fung keahlian adalah kedudukan yang kebijakan yang mengatur tentang menunjukkan tugas yang dilandasi oleh jagung dilingkungan pns adalah pengetahuan, metodologi, dan teknis tahun tentang jabatan fung analisis yang didasarkan atas disiplin signal pegawai negeri sipil pns)dan ilmu yang bersangkutan atau berdasar keppres tahun tentang mensertifikasi yang setara dengan kecil rumpun jabatan fungsional (jabung) ian dan ditetapkan berdasarkan akreditasi ssebagaimanatelah diubah terakhir tertentu. sedangkan jabung ketrampilan dengan perpres tahun adalah kedudukan yang menunjukkan tugas yang mempergunakan prosedur kriteria jabatan fungsional seb dan teknik kerja tertentu serta dilandasi bagaimana yang diatur dalam kewenangan penanganan berdasarkan tahun tersebut adalah: sertifikasi yang ditentukan. sebagai mempunyai metodologi, teknik analis contoh dalam rumpun jabatan prana komputer dilihat dari tugas pokok sis, teknik, dan prosedur kerja yang naa nana yang meliputi perancangan sistem dan didasarkan atas disiplin ilmu pen pengembangansistem, seorang sistem ketahuan dan atau pelatihan teknis tertentu dengan sertifikasi: analis adalah termasuk pejabat fung signal keahlian. sedangkan programer memiliki etika profesi yang tetap komputer yang mempunyai tugas men kan oleh organisasi profesi, jabarkan perancangan sistem, menyusun program operasional, dan perawatan dapat disusun dalam suatu jenjang jabatan berdasarkan: nya adalah termasuk pejabat fungsional edisi tahun mewujudkan auditor dan pengawas p2upd) yang profesional ketrampilan. legalisasi keahlian dan pelaksanaan tugas tetap melekat pada kewenangan penanganan dari kedua pejabat fungsional tersebut. jabatan fungsional tersebut ditetapkan dalam bentuk sertifikat. jabung auditor sedang yang dimaksud dengan sebelum keluarnya tahun etika profesi adalah norma normaatau dengan pp. tahun kaidah kaidah yang ditetapkan oleh di sebagai kebijakan turunan dan siplinilmu pengetahuan dan organisasi tahun dengan sebagai profesi yang harus dipatuhi oleh pejabat kebijakan turunan, pengawasan yang fungsional dalam melaksanakantugas dilakukan oleh aparat pengawas intern dan tanggungjawabnya. organisasipro pemerintah dilakukan oleh auditor yang besi dibentuk dan menjadi wadah bagi dipasangi dengan keputusan menteri para pejabat fungsional sesuai dengan pan tahun tentang jabatan rumpun jabatan fungsional yang ber fungsional auditor dan angka kredit angkutan. nya yang masuk dalam rumpun jabatan akuntansi dan keuangan yang menurut untuk menetapkan jenjang jabatan keppres tahun adalah rumpun pada setiap jabatan fungsional baiklah jabatan fungsional pegawai negeri sipil fung keahlian maupunjabfung ketrampi yang kegiatannya berhubungan dengan lan dilakukan melalui evaluasi jabatan penelitian, peningkatan atau pengemban sesuai dengan faktor faktor penilaian gankonsep, teori dan metode operasional yang ditetapkan denganmemperhatikan serta penerapan ilmu pengetahuan karakteristik jabatan yang bersangkutan. bidang pemberian saran, penyediaan atau melaksanakan kegiatan teknis yang ber akhirnya pejabat fungsional pada hubungan dengan akuntansi anggaran hakekatnya adalah seseorang yang mem dan manajemen keuangan. dan seb punyai tanggungjawabhasil pelaksanaan agar instansi pembina jabung auditor tugas dankewenangan danpelaksanaan adalah badan pengawasan keuangan tugas secara mandiri. dalam kelak dan pembangunan bpk). kanakan tugasnya pejabat fungsional tidak mutlak harus bekerja sendiri. dia dengan ditetapkannya dapat dibantu oleh tenaga fungsional tahun tentang perbendaharaan yang lain, namun tanggungjawab ha negara khususnya sil pelaksanaan tugas dan kewenangan dan yang mengamanatkan edisi tahun jurnal petang reformasi birokrasi menuju pemerintahan kelas dunia pengaturan lebih lanjut ketentuan peraturan perundang undangan, yang mengenai sistem pengendalian intern diduduki oleh pegawai negeri sipil den pemerintah secara menyeluruh dengan gan hak dan kewajiban yang diberikan peraturan pemerintah. dengan amanat secara penuh oleh pejabat yang ber tersebut ditetapkannya wenang. dalam peraturan menteri pan tahun tentang sistem pengendali tersebut jugamenyatakan bahwa jabatan jan intern pemerintah spip) dan dalam fungsional auditor berkedudukan seb tersebut, mensyaratkan un agar pelaksanateknis fungsional bidang tuk melakukan pelaksanaan auditinter:n pengawasan lingkungan aparat intern lingkungan instansi pemerintah di pemerintah dengan tugas pokok auditor lakukan oleh pejabat yang mempunyai melaksanakan kegiatan perencanaan, tugas melaksanakan pengawasan dan pengorganisasian, pelaksanaan teknis, yang telahmemenuhi syaratkompetensi pengendalian, dan evaluasi pengawasan. keahlian sebagai auditor. dengan keju definisi pengawasan dalam peraturan airnya tahun tersebut menteri pan tersebut, dalam konteks telah mendorong adanya revisi diubah pengawasan intern, yaitu seluruh proses yang mengatur tentang jabung auditor kegiatan audit, evaluasi, revi, pemain yaitu dengan peraturan menteri pan taman dan kegiatan pengawasan lain, per m.pan tentang seperti konsultansi (consultancy), sos jabatan fungsional auditor jfa) dan validasi, asistensi, terhadap penyerang angka kreditnya dan terakhir dengan garapan tugas dan fungsi organisasi dalam peraturan menteri pan dan rangka memberikan keyakinan yang tahun dan kedepan kebijakan verse memadai (assurance) bahwa kegiatan buatkan selalu disempunakantentunya telah dilaksanakan sesuai dengan tolok sejalan dengan kebutuhan organisasi ukuryangtelah ditetapkan secara efektif maupun kebijakan pemerintah pusat. dan efisienuntuk kepentingan pimpinan dalam mewujudkan tata kelola keeper peraturan menteri pan tahan yang baik (good governance). per m.pan yang me bila dicermati dalam peraturan men nyatakan bahwa auditoradalah jabatan teri pan tersebut tidak secara spesifik yang mempunyai ruang lingkup, tugas, disebutkan pengawasan yang dilakukan tanggungjawab, dan wewenang untuk oleh seorang auditor, tetapi dari definisi melakukan pengawasan intern pada pengawasantersebut dapat disimpulkan instansi pemerintah, lembaga dan atau bahwaruang lingkup pengawasan yang pihak lain yang dalamnya terdapat bisa dilakukan oleh seorang auditor tidak kepentingan negara sesuai dengan terbatas hanya pada masalah akuntanrust asia pacific middle east ari singapore, singapore, world scientific ca dilihat pada september publishing. peraturan menteri pendayagunaan hood, christopher, paradoxes aparatur negara dan reformasi bi public sector managerialism, old lokasi nomor tahun tentang public management and public service road map reformasi birokrasi bargain , international public manage ment journal, vol. pp. polidano, charles david hume, im, tobin, bureaucracy three public management reform devel different worlds: the assumptions opini countries , public management failed public sector reforms korea , review, vol. pp. public organization review, vol. tibgmizgnon review, charter, otto, theory pp. leading from the future emerges, kadir, gau, cultural value san francisco, barrett kosher. based tic reform north @se dursancrane orm seng, peter the fifth discipline: the halmahera regency , international art practice learning organize journal administrative science nana tion, new york, doubled currency. organization, vol. pp digoda gadot, eran solomon migrasi, laporan kinerja kementerian zendaya ipod omo yaa managing democracies tur gunakan aparatur negara dan reformasi birokrasi tahun bulan times: trust, performance, and lagu governance modern states, header neo, boon siong geraldine chen, berg, springer. dynamic governance: embedding culture, capabilities, and change edisi tahun mewujudkan auditor dan pengawas p2upd) yang profesional dan keuangan sesuai rumpun jantungnya, adapun jenjang jabatan dan pan akan tetapi seluruh penyelenggaraan kat untuk jabatan fungsional auditor tugas dan fungsi suatu organisasi. berdasarkan peraturan menteri pan per m.pan adalah sebagai berikut: fungsional ruang kudo auditor terampil ador pemeran auditor ahli auditor utama jabung pengawas dalam tahun tersebut dinyatakan untuk kelak sebagai pelaksanaan ta kanakan pengawasan terhadap urusan hun tentang pemerintahan daerah pemerintahan daerah dilaksanakan (yang saat ini direvisi dengan oleh pejabat pengawas pemerintah dan tahun tentang pemerintahan dae yang selanjutnya sebagai kebijakan rah), pemerintah menerbitkan peraturan pelaksanaan atas tersebut telah liter pemerintah tahun tentang biakan peraturan menteri pan pedoman pembinaan dan pengawasan tahun tentang jabatan fungsional penyelenggaraan pemerintahan daerah. pengawas penyelenggaraan urusdan angka pengawasan keuangan, yang kreditnya p2upd). jabatan p2upd meliputi: didefinisikan sebagai jabatan fungsional pengawasan atas pembinaan yang mempunyai ruang lingkup, tugas, pelaksanaan urusan pemerintahan. tanggungjawab,dan wewenang untuk melakukan kegiatan pengawasan atas pengawasan atas pelaksanaan penyelenggaraan teknis urusan peter urusan pemerintahan. tahan daerah, luar pengawasan pengawasan atas peraturan daerah keuangan sesuai dengan peraturan pe dan peraturan kepala daerah undang undangan, yang diduduki oleh pegawai negeri sipil. selanjutnya dalam pengawasan atas dekonsentrasi dan peraturan menteri pan tahun tugas pembantuan. p2upd merupakan abung pns pengawasan untuk tujuan tertentu. yang masuk dalam rumpun politik dan hubungan luar negeri. pengertianrum melaksanakan evaluasi penyerang pun politik dan hubungan luar negeri garapan teknis pemerintahan daerah. yang menurut keppres tahun adalah rumpun jabatan fungsional lebih lanjut dalam peraturan pns yang tugasnya berkaitan dengan menteri dalam negeri tahun penelitian, peningkatan atau pengen tentang pedoman tata cara pen tangan konsep, teori dan metode op gawasanatas penyelenggaraan pemeran rasional, pelaksanaan kegiatan teknis tahan daerah dinyatakan ruang lingkup yang berhubungan dengan perumusan, pengawasan yang dilakukan oleh pen pengevaluasian, penganalisis serta lawas pemerintahan meliputi: penerapan kebijaksanaan dibidang politik, pemerintahan dan hubungan administrasi umum pemerintahan, internasional, sebagai contoh: jabung yang dilakukan terhadap: diplomat. kebijakan daerah, peraturan menteri pan kelembagaan: tahun dinyatakan bahwa tugas pokok pengawas pemerintahan adalah: pegawai daerah, keuangan daerah, dan melaksanakan pengawasan atas barang daerah. penyelenggaraan teknis urusan pemerintahan daerah luar edisi tahun mewujudkan auditor dan pengawas p2upd) yang profesional urusan pemerintahan, yang dilakukan disebutkan bahwa ruang lingkup pen terhadap: kawasan yang dilakukan oleh pengawas i). urusan wajib: pemerintahan terdiri atas pemeriksaan, evaluasi, dan monitoring atas suatu ran urusan pilihan, tangan kebijakan daerah, kebijakan dae rah, kebijakan lainnya, tugas dan fungsi dekonsentrasi, skpd, dprd, program, pelaksanaan tugas pembantuan, dan kegiatan, organisasi dan sumber daya kebijakan pinjaman hibah luar pendukungnya. negeri bnn ceri adapun jenjang jabatan dan pang berdasarkan peraturan menteri kat untuk jabatan fungsional p2upd dalam negeri nomor tahun berdasarkan peraturan menteri tentang norma pengawasan dan kode pan tahun adalah sebagai etik pejabat pengawas pemerintahan berikut: pertama pengawas pemerintahan muda pengawas pemerintahan madya dari tabel jenjang dan pangkatjab organisasi, tuntutan pekerjaan maupun fung p2upd atas, jenjang jabatan kebijakan pemerintah pusat, yaitu pen tertinggi adalah pengawas pemeran lawas pemerintahan tidak hanya sampai tahan madya dengan pangkat tertinggi jenjang pengawas pemerintahan madya pembina utama muda (iv c) dan tidak akan tetapi bisa sampai jenjang jabatan menutup kemungkinan kebijakan jab pengawas pemerintahan utama dengan fung p2upd atas dimasamendatang pangkat pembina utama madya utama akan dilakukan revisi diubah tentunya ve). dengan mempertimbangkan kebutuhilih auditor atau pengawas kota) telah terjadi perampingan struk p2upd)? tur yang cukup signifikan yaitu dengan pemerintah saat ini sedang giat be menghilangkannya jabatan inspektur runaway melakukan reformasi birokrasi pembantu (urban) atau setingkat eselon pay iii dan memperkaya jabatan fungsional konsep reformasi birokrasi merupakan yaitu auditor dan pengawas p2upd) dan upaya perubahan besar dalam paradigma kelompok iabfuns ini bertani i wab tata kelola pemerintahan, dilakukan den lan haa gan cara menata ulang proses birokrasi, sung kepada pimpinan. dengan memerlukan terobosan inovasi baru innovation breakthrough) dengan bagaimana kia pahami bersama langkah terencana, dilaksanakan secara pertama api har lah bertahap, berkelanjutan, konkrit, realistis sa) peran: dan sungguh sungguh berperan sebagai penjamin (quality as ungu sbu. surface), yaitu menjamin bahwa suatu reformasi birokrasi mendorong kegiatan dapat berjalan secara efisien, penyelenggaraan pemerintahan harus efektif, sesuai dengan peraturan, se dilakukan secara ekonomis, efisien hingga pengelolaan keuangan negara dan efektif atau pen clean menjadi berkualitas dan peningkatan penyu'eng kinerja instansi pemerintah. laporan rain pemerintahan yang harus selalu memperhatikan value for money dan hasil pengawasan api haruslah dapat sal cara untuk menuju menyimpulkan tingkat efisiensi dan penyelenggaraan pemerintah yang efektivitas suatu kegiatan atau pro gram tema sekaligus menyimpulkan tersebut yaitu dengan merampingkan struktur organisasinya dengan memang ada atau tidaknya pelanggaran hukum kas jabatan struktural yang ada dengan serta mer adi sarana untuk menunjukkan memperkaya menambah jabatan fung bahwa instansi pemerintah akuntabel soalnya dan tentunya harus sesuai dan transparan. kan dengan tugas pokok fungsi dari masing masing instansi atau dengan kata kedua, api sebagai konsultan yang mampu menyediakan informasi lain suatu organisasi yang miskin struk yang utama bagi manajemen pemeran tur namun kaya fungsi. lingkungan nona tahan. laporan hasil pengawasan harus api sendiri baik pusat inspektorat lah memuat data yang valid dan relevan jenderal inspektorat utama inspektorat kementerian lpnk) maupun dae agar pimpinan instansi dapat mengaum rah inspektorat provinsi kabupaten bil kebijakan tertentu serta action plan edisi tahun mewujudkan auditor dan pengawas p2upd) yang profesional untuk perbaikan dalam sistem maupun tugas pekerjaan yang dilakukan au kebijakan. editor adalah pengawasan yang ruang lingkup tidak terbatas hanya pada ma ketiga, api adalah bagian yang salah akuntansi dan keuangan (sesuai tidak terpisahkan dari manajemen rumpun jantungnya), akan tetapi sel pemerintahan sehingga harus dapat ruh penyelenggaraan tugas dan fungsi berperan untuk mencegah terjadinya suatu organisasi peraturan menteri pan korupsi dan penyimpangan. api harus per m.pan sedang dapat mendeteksi tanda atau indikasi pengawas (p2upd) tugas pekerjaannya korupsi. api bukan hanya mencatat melaksanakan pengawasan atas pen berapa banyak korupsi tetapi harus dapat selenggarakan teknis pemerintahan luar mengembangkan early warningsystem pengawasan keuangan peraturan men agar pimpinan instansi dapat terhindar teri pan tahun pengertian dari korupsi. pengawasan keuangan kalau diartikan menurut tahun sangat untuk mewujudkan tiga peran luas bukan hanya sekedar audit tapi juga atas, api harus didukung oleh sdm revi, evaluasi, monitoring dan pena yang profesional baik auditor maupun hasan lainnya (sosialisasi dan bintik pengawas (p2upd)nya. sebagaimana dll.) yang mencakup seluruh penyerang kita ketahui keberadaan jabung audi garapan tupoksi audisi sedang pengertian tor dan pengawas p2upd) tersebut diluar pengawasan keuangan menurut ada hampir seluruh api ling peraturan menteri pan tahun dungan kementerian dalam negeri meliputi pengawasan dan tembi itjen kementerian dalam negeri dan naan pelaksanaan urusan pemerintahan inspektorat provinsi kabupaten kota). (wajib dan pilihan), peraturan daerah untuk memaksimalkan kinerja kedua kepala daerah, dana dekonsentrasi dan jabung tersebut yang berada disatu tugas pembantuan serta pengawasan rumah (dibaca itjen dalam negeri dengan tujuan tertentu. dan inspektorat daerah) sehingga tu juan organisasi tercapai perlu adanya dari uraian pengertian pengawasan pembagian tugas kedua jabung verse dan luar pengawasan diatas menjadi but yang jelas karena penugasan audit sangat bias, multi tafsir, bahkan tumpang pengawasan yang dilakukan oleh audi tindih, apakah pengawasan keuangan tor dan pengawas p2upd) dilakukan mencakup kegiatan yang berbau uang dalam bentuk tim dan bukanperorangan. saja padahal menurut kebijakan yang walaupun secara normatif (kebijakan) ada mencakupseluruh penyelenggaraan edisi tahun jurnal epa pakan menara reformasi birokrasi menuju pemerintahan kelas dunia tupoksi audisi dan sebaliknya pena pasti mencari yang menguntungkan bagi hasan luar keuangan adalah pena diri pribadinya baik dilihat dari kamu hasan kegiatannya saja tanpa melihat dahan untuk naik pangkat, memperoleh dukungan anggaran padahal kebijakan angka kredit maupun angka tuanya yang ada juga mencakup pengawasan (tunjangan fungsional). jadi tidak heran atas dana dekonsentrasi dan tugaspem beberapa api daerah terjadi pemain bantuan, sehingga dari pengertian pen dahan dari jabung yang satu kejagung kawasan keuangan dan diluar keuangan yang lain dan ini sangat mengganggu diatas menjadi masalah bagipimpinan kinerja api. api dalam memberikan penugasan kepada auditor dan pengawas (p2upd) permasalahan yang menyangkut yang notabene penugasan audit pen kepentingan pribadi tanpa member kawasan dilakukan dalam bentuk tim. tulisan kepentingan orang lain atau sehingga tidak heran implementasi bahkan kepentingan organisasi, inilah lapangan penugasan dan peran auditor yang saat ini menjadi sasaran yang di dan pengawas p2upd) dalamtimantar bidik oleh pemerintahan bapak joko api daerah berbeda beda. widodo dengan apa yang disebut dengan revolusi mental. keberhasilan revolusi selain itu legalisasi keahlian dan mental tidak perlu menunggu orang lain kewenangan penanganan dari kedua yang harus memulainya akan tetapi dari jabung tersebut menurut masing masing pribadi auditor dan pen tahun ditetapkan dalam bentuk lawas p2upd), dilanjutkan dengan sertifikat, kenyataan yang ada barulah lingkungan keluarga dan lingkungan fung auditor yang melakukan sertifikasi tempat tinggal serta lingkungan kerja dan dalam menentukan jenjang keahlian kemudian meluas menjadi lingkungan maupun peran sedang untuk pengawas kota dan lingkungan negara. p2upd) belum dilakukan dan bahkan sejak ditetapkan jabung pengawas penutup p2upd) dengan peraturan menteri api pan tahun sampai saat mempunyai peran yang sanga . strategis era reformasi birokrasi sep ini pengangkatan jabung tersebut baru melalui passing dan belum melalui saat ini dalam rangka mewujudkan . pemerintahanyang transparan, akuntan jalur pembentukan. dengan kondisi bel dan bebas kkn. dengan adanya masakan menimbulkan permasalahan kodrati audit kebijakan bidang pengawasan intern pangan karena secara kodrati auditor mana dan pengawas (p2upd) sebagai manusia pemerintah yang masih parsial yaitu edisi tahun mewujudkan auditor dan pengawas p2upd) yang profesional tahun dan ta pemeriksaan aparat pengawasan intern hun2005 menjadikantugaspengawasan pemerintah dapat diwujudkan selain yang dilakukan oleh api masih belum itu dengan adanya tersebut yang optimal untuk itu perlu didorong semen memperkuat sistem pengawasan internal tarian pan dan segeramenetapkan yang dilakukan api setiap cement tentang sistem pengawasan intern brian, lembaga dan pemerintah daerah pemerintah yang sebelumnya telah di dapat mencegah terjadinya korupsi siapkan oleh kementerian pan dan birokrasi. eko prabowo, koran kompas, dalam bentuk ruu sistem pengawasan maret kolom opini: nasional (tahun dan ruu pen pendakian penyelenggaraan adminstrasi agar api dapat berfungsi sebagai pemerintahan ppp (tahun )tentu penjamin kualitas (quality assurance), nya dengan memperhatikan kebijakan konsultan (consulting) dan katalisator yang ada, baik tahun agen perubahan (catalyst) bagi induk tentang perbendaharaan negara beserta organisasinya (pemerintah daerah) kiper kebijakan turunannya tahun bukan dukungan sdm yaitu auditor dan maupun tahun pengawas p2upd) yang profesional. tahun 2014tentang untuk itu menurut penulis ada beberapa pemerintahan daerah besertakebijakan tindakan yang perlu dilakukan yaitu: turunannya tahun dan menghindari adanya ego sektoral yang perlu adanya penyempurnaan kbbi menjadikan tersebut hanya bersifat akan yang mengatur lingkup tugas, sempit parsial dan tidak secara kom peran yang jelas dan tidak multi tafsir prehensil mengatur pengawasan yang antara jabung auditor dan pengawas dilakukan oleh api dan diharapkan (p2upd) yang disesuaikan dengan dengan sistem pengawasan intern kekhasan lingkup tugas dari masing pemerintah menjadikan api sebagai masing jabung tersebut. spacing partner yang seimbang dengan pengawas eksternal bpk ri) dalam perlu adanya kajian akademik yang arti, makna mendalam tentang keberadaan jab tahun tentang pemeriksaan pen fung auditor dan pengawas p2upd) kelolaan dan tanggungjawab keuangan yang ada lingkungan api daerah negara yang dinyatakan bahwa: dalam pengaruhnya terhadap kinerjanya menyelenggarakan pemeriksaan pence maupun dampaknya terhadap kinerja bolaan dan tanggung jawab keuangan organisasi api). negara, bpk dapat memanfaatkan hasil edisi tahun jurnal petang reformasi birokrasi menuju pemerintahan kelas dunia setiap revisi perubahan suatu kbbi penulis adalah sebagai dosen akan terkait jabung perlu dilakukan tetap pada ipdn dan dosen tidak kajian yang mendalam bilamemung tetap pada polsek keuangan negara ikan dengan melibatkan para aka stan, universitas pakuan, dan emisi dan harus dihindari muatan stie kesatuan yang berasal dari pesanan (by order) hal ini untuk menghindari kekisruhan para jabung lapangan. edisi tahun mewujudkan auditor dan pengawas p2upd) yang profesionkepala bpk abstrak pemerintahan berkelas dunia adalah pengakuan terbaik dari berbagai negara terhadap penetapan standar yang berkualitas dalam rancangan, kinerja, kualitas, kepuasan pelanggan hingga nilai etika, dengan melihat beberapa indikator seperti kesejahteraan rakyat serta kepuasan masyarakat atas pelayanan yang diberikan pemerintah. pemerintah indonesia tentu sedang mencari langkah terbaik untuk mencapai target tersebut. termasuk pelaksanaan program reformasi birokrasi pemerintah untuk meningkatkan efektifitas, efisiensi, tanggapan para pelaku birokrasi. keberhasilan program tersebut tentu akan membawa indonesia dengan predikat kelas dunia. pentingnya keberhasilan program reformasi birokrasi terletak pada pembentukan karakter dan jati diri bangsa untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran akan pentingnya bahasa, adat, tradisi dan nilai nilai kearifan lokal. pembentukan tersebut dapat dilaksanakan dengan melaksanakan program revolusi mental, program pengembalian karakter bangsa seperti halnya gotong royong, semangat melayani masyarakat, juru, santun, berbudi pekerti dan ramah. tulisan ini ingin menjelaskan proses perubahan mindset, culture set dan struktur kelembagaan dalam rangka melaksanakan program revolusi .mental sebagai implementasi reformasi birokrasi dalam upaya membentuk pemerintah berkelas dunia. keyword reformasi birokrasi, revolusi mental, pemerintah kelas dunia. edisi tahun ena meet kan san "an han hata bap naa ana asa hana aan nan agen han ata pena mapan mena san ora tenan teen nge! ata tea pan men aan pane men teen hae han san man ran ten mann ee: maa tea gea tan hera kena ena nas masa ena hanan sera pan tea (an pon aan kel, aan nenek uda punja tea big tata sea han gan haa nana mere nag pen naa gen ani mata fan san rena tua lana pes beng nana yaa: kara nan, der rar gee hanan bea nana bag spa tan hrg tan ena, aan hen teen sana en, ka. sea kena rea nan teen, tana teo tana aman tan nan pen ran pr. jas, akan aas per ega kep sep tap bee ken maa fts hate ana. ane ata age men leo ang tan ska nan saga naa seat hae ser pesan ten naa nya log ena. era 2g, ban ten nga tan tekan aga pak pan ian tea mean lena nan lon sena bat kala ken tes ha) tran ban ken pee men aan pan tas tenang aan senna ng. men tea nan ear non nama hana nan manan ane pena ter tan bagi mena naa janet pen hanan tan lae tea tap yaa pesan met kran tea tae nan been aan naa nan pai gates has bea penemu ear ran enteng ban kena teka pee tua maa mau nug ten ena san tan pora banana ana jas kara peta nana mana kanan naa hen ian nan san sing aan ana ian tan ban tan pan sea maa naa aan san aan pena men tan tana nas. sea tas man ina met akn ten san pas, pada kang aan sea inn ana tana panas kera sana png kana toga ate mega ban maan tara tua bea ana maan tan kong aan, aan han ta, lea lae nan tenun fera natal tone persen ten maa, snn mara irr ena kan taka mai uag ata mena masa nan tega hian sea mean bia lena $, men ker sen ten ketut pan bat una aer maa san ten penata eng nate ban nan ban sae nak tag ata tan tes men bag per ana tel ker san p2) tong hee tea kana bana heat ta. se, rea aas ban ak: an: tea saga pep mer non tn, sen bea kena nae pan senar una kn. han dah anta san gen teen g5, kana tae aan men tea tega ken mat aer han mean merana lean maan ara san tua ena sati ser pep maa bagan kisah fan mpn tia sana haa bay pra yaa nag ben senna sana nan par nanga see rin npa net nee nan sean kang ban tee han sae pena bana pen sal pen sah nan naa bin ang gta ban tan pain ae: dana pp. tari mea aan aan tea ter ang ker hok han ketan mpa ben tka sas sang mal maa atau anna ana sna ane ses ce! en tea nan eny kena ten penata sen nana ea sana ada sas pns tea ear man hak nan tas naa uang. naa jurnal padang taat tari joserta masih maraknya perilaku korup cita cita bersama bangsa indon pada birokrasi kita sebagaimana dung dspmedia massa. kesemua hal tersebut sia sebagaimana diamanatkan konsep menjadi tant kit fusi adalah memakmurkan atau men sari ref. sejahterakan rakyatnya. segala daya .,. lepas cari capaian reformasi birokrasi dalam beberapa tahun terakhir upaya dilakukan untuk mewujudkan yang sudah bisa meletakkan landasan cita cita tersebut. pemerintah dari waktu waktu terus melakukan reformasi peta jalan dalam perbaikan birokrasi depan, kenyataannya masih banyak segala bidang, salah satu bidang yang di yakini akan berpengaruh kepada bidang tata kala perbaiki, perlunya yang lain adalah reformasi birokrasi. dari hasil serba sure birokrasi yang efektif, efisien, tanggap, internasional marun data trans cekatan, dengan pelaku (birokrat) yang peran internasional indonesia tii), indeks profesional dan berintegritas akan men ciptakan pemerintahan yang baik (ber persepsi korupsi ipk) indonesia masih wibawa) dan bersih dari kkn (korupsi jauh dibanding dengan negara negara kolusi dan nepotisme). pemerintahan terbersih seks denmark, new lea yang demikian akan memberikan play land, finlandia, swedia, norwegia dan anan publik yang berkualitas. pelayanan singapura skor ipk terus membaik publik yang memuaskan dalam hal peri zina misalnya, akan membuka pintu namun perkembangan ipk relatif lam investasi memberimu dah terbukanya ban dibanding negara asia lainnya. se lapangan kerja yang pada akhirnya lain kalah dengan singapura, skor kita membantu pertumbuhan ekonomi dan juga masih kalah dengan taiwan, malay dengan sendirinya akan meningkatkan sia, filipina, dan thailand. pada tahun les antarkan skor ipk kita meningkat menjadi saran tesilianbukan rahasia lagi dibandingkan dengan tahun segel tersebut apabila birokrasi yang dijalankan oleh nya berdasarkan survei tersebu aparatur birokrasi pemerintahan saat ini tii menyimpulkan tingginya harapan sih banyak kelemahan. belum semua masyarakat terhadap pencegahan dan pelayanan publik diberikan dengan op memberantas korupsi, turunnya praktik timbal. masih banyak kita dengar pung suap, efektifnya pencegahan dan pem demikian, utan sana sini, pengurusan ijin atau perantauan korupsi salin kan auto, administrasi lain birokrasi kita yang mpa ceng masih lamban, rumit dan complicated yang terlibat korupsi indonesia ma sih belum banyak berubah edisi tahun pengantar birokrasi bersih, kompeten, dan melayani telah grand design rekor delapan area perubahan. namun, masi birokrasi2010 secara lebih sederhana, apa yang ditetapkan dengan perpres hendak dicapai dari reformasi tahun langkah yang birokrasi itu adalah mewujudkan ditempuh adalah percepatan birokrasi yang bersih, kompeten, pelaksanaan reformasi birokrasi dan melayani. secara singkat, itu sendiri. dalam hal ini, semen birokrasi harus bersih dari kkn, tarian pan dan menetapkan dan bersih dari politisasi. birokrasi sembilan program (langkah) juga harus memiliki kompetensi percepatan reformasi birokrasi. yang dibutuhkan, sehingga harus program dimaksud meliputi terus menerus dididik dan dilatih. penataan struktur birokrasi: birokrasi, yang pada hakekatnya penataan jumlah dan distribusi merupakanpelayanrakyat, sudah pns, sistem seleksi cons semestinya berkarya untuk mem dan promosi pns secaraterbuka, berikan pelayanan, baik pelayanan profesionalitas pns, (s5) dasar maupun pelayanan yang pengembangan sistem elektronik mendukung terciptanya iklim in pemerintah government): investasi yang kondusif. penyederhanaan perijinan usaha: dalam paruh waktu pertama peningkatan transparansi dan tahun ini, kementerian pan akuntabilitas aparatur, pe dan telah melakukan sejumlah singkatan kesejahteraan pegawai tana langkah yang cukup signifikan, negeri, efisiensi penggunaan ai: terkait dengan percepatan rekor fasilitas, sarana dan prasarana birokrasi kerja pns. masi birokrasi. kesembilan langkah itu, pada. sebaga upaya untuk dasarnya merupakan penyedia bukan birokrasi bersih, pada bulan april dilakukan pen canaan dari grand design rekor lu: cadangan pembangunan zona masi birokrasi yang menetapkan integritas menuju wilayah bebasfi.or.id index.php publication category melainkan mencakup perubahan sistem research). politik dan hukum secara menyeluruh, hasil survei tii diatas merupakan perubahan sikap mental dan budaya bi salah satu cara termudah untuk menu rakyat dan masyarakat, serta perubahan kur keberhasilan dan dampak simple mindset, komitmen pemerintah dan par mentari reformasi birokrasi selama ini. tai politik. pemisahanantarajabatan karir data masih tingginya tingkat korupsi dan politik, baik birokrasi pusat mau indonesia yang hampir semuanya pun daerah, merupakan sebuah keniscay melibatkan aparatur negara asn) aan. dilihat dari faktor organisasi dan menunjukkan bahwa masih banyak manajemen, tantangan birokrasi indo aspek dalam reformasi birokrasi yang kesia mencakup aspek struktur, proses, harus kita perbaiki khususnya menge kepegawaian, dan hubungan antara nai tata kelola kelembagaan, polapikir pemerintah dan masyarakat. organisasi (mind set) dan budaya kerja birokrasi pemerintah seringkali tidak memiliki (culture set). keseimbangan antara tugas, wewenang, pegawai yang profesional dan ber dantanggungjawab. dalam hal struktur, integritas hanya dapat dibentuk melalui misalnya, organisasi pelayanan publik reformasi birokrasi. pembahasan ten masih bersifat hierarkis sentralistik tangreformasi birokrasi hanyamungkin siti euro, melahirkan perubahan bila menyentuh rpm merumuskan dimensi mendasar, yaituperubahanpara sembilan agenda prioritas yang die sigma baik tentang ideologi maupun but nawa cita. butir delapan dari nilai nilai. revolusi mental sebagaimana nawa cita adalah melakukan revolusi diusung presiden joko widodo harus karakter bangsa. dalam rangka pelaku dipahami dan ditempatkan dalam kon kan revolusi karakter bangsa, tangan tekstersebut. perubahan mendasarkan gan yang dihadapi adalah menjadikan mencakup tata nilai, ciri, gerak gerik, proses pendidikan sebagai sarana pem dan seluruh tindakan harus diarahkan bentukan watak dan kepribadian siswa sedemikian rupa untuk memastikan cita yang matang dengan internalisasi dan cita hidup bersama menjadi mungkin pengintegrasian pendidikan karakter terlaksana. rusticus prabowo, dalam kurikulum, sistem pembelajaran menurut siti euro, perubahan dan sistem penilaian dalam pendiri birokrasi indonesia bukannya tidak kan. tantangan utama yang dihadapi ada, namun bergerak lamban. masalah dalam rangka memperkukuh karakter reformasi birokrasi bukan sekadar pe dan jatidiri bangsa adalah meningkat rumahan struktur dan reposisi birokrasi, kan kemampuan masyarakat dalamgadopsi budaya global yang positif indonesia yang berkelas dunia. pada titik dan produktif serta meningkatkan peta inilah hakikat dan pentingnya reformasi zaman dan kesadaran akan pentingnya birokrasi. tulisan ini akan membahas bahasa, adat, tradisi, dan nilai nilai ke karakteristik pemerintahan berkelas du arifanlokal yang bersifatpositifsebagai nia yang dapat dijadikan sebagai bench perekat persatuan bangsa. marking pengembangan pemerintahan dalam berbagai kesempatan pres indonesia sekaligus langkah langkah ide jokowi menekankan pentingnya bagaimana perubahan arah peter revolusi mental. menurut kamus be tahan berkelas dunia dapat terwujud sar bahasa indonesia kbbi), revolusi melalui perubahan mindset, budaya dan diartikan sebagai perubahan yang cu struktur kelembagaan. kup mendasar suatu bidang, sedang ii. pemerintahan berkelas dunia kan mental merupakan suatu hal yang bersangkutan dengan batin dan watak pelaksanaan pemerintahan setiap manusia yang bukan bersifat badan negara berbeda beda tergantung dari atau tenaga. revolusi mental secara sistem pemerintahan yang dianut oleh sederhana dapat kita artikan sebagai setiapnegara termasuk indonesia. pada mengembalikan warga indonesiakepada umumnya pemerintahan negara maju karakter asli bangsa: mandiri, gotong lebih baik dari pada pemerintahan royong, semangat melayani masyarakat, negara berkembang. pada negara maju, jujur, santun, berbudi pekerti, danramah. pemerintahan akan menjadi sangat ter karakteryangseharusnyadapatmenjadi spesialisasi pada setiap tingkatan level. modal untuk membawarakyatsejahtera. hal ini merupakan cerminan dari be pergeseran karakter baik kepadakarakter ragamnya aktivitas pemerintah serta yang menyimpang seperti disiplin, ma kemampuan teknis yang diperlukan las, tidak jujur sampai dengan perilaku untuk mengimplementasikan berbagai korup harus dirubah melalui sebuah program pembangunan padamasyarakat revolusi mental, merubah paradigma yang lebih modern. pemerintahan negara lamasebagai birokrasi yang dilayaniatau maju menunjukkan sebuah tingkat pro birokrasi penguasa menjadi birokrasi nasionalisme yang tinggi, baik untuk yang melayani rakyatnya. mengidentifikasi maupun melayani untuk mewujudkan hal tersebut pe berbagai kebutuhan masyarakat. rumahan mindset, culture set dan struktur mengingat sistem politik negara kelembagaan harus dilaksanakan secara maju secara keseluruhan sudah stabil dan radikal dan menyeluruh yang adakah matang, serta pemerintahan sudah sangat airnya terwujud tata kelola pemerintahan berkembang, maka peran pemerintahpada proses proses politik sudah jelas terbaik didalam jenis kelompoknya dan teratur dan berada dibawahcontrol dunia. pengakuan terbaik ini merujuk yang efektif dari lembaga lembagapoli pada penetapan standar yang berkualitas tik yang secara fungsional menangani dalam hal rancangan, kinerja, kualitas, hal tersebut. kepuasan pelanggan, dan nilai ketika pemerintahan yang baik adalah dibandingkan dengan seluruh hal yang pemerintahan yang menjalankan fungsi sama yang berasal dari manapun du dan tujuannya dengan baik tanpapeny nia business dictionary). oleh karena kelerengan. menurut roskinetal., itu, pemerintahan berkelas dunia dapat terdapat hal yang dapat genggam dipahami sebagai pemerintahan yang bahkan pemerintahan yang ideal, yaitu: memiliki kualitas terbaik diantara neg mengutamakan sifat pendekatan ara negara dunia. gas pada pengayoman dan pelayanan kualitas terbaik dari suatu peter masyarakat dan menghindarkan tahan suatu negara pada umumnya kesan pendekatan kekuasaan dan akannampak dari tercapainya tujuan dari kewenangan, pemerintahan yang dapat dilihat dari organisasi yang bercirikan organ nang beberapa indikator seperti kesejahter isasi modern, ramping, efektif dan aan rakyat dan kepuasan masyarakat efisien yang mampu membedakan atas pelayanan yang diberikan peter antaratugas tugas yangperluditan indah. dalam mencapai tujuan tersebut gani dan yang tidak perlu ditangani pemerintahan didukung dan dijalankan (termasuk membagi tugas tugas oleh pemerintahan. dengan demikian, yang dapat diserahkan kepada ma kualitas pemerintahan berperan besar syarak), dalam menghasilkan pemerintahan yan sistem dan prosedur kerja lebih ber eng yang . berkualitas. orientasi pada ciri ciri organisasi modern yakni pelayanan cepat, indikator kinerja pemerintahan tepat, akurat, terbuka dengan tetap . dalam pelayanan publik mempertahankan kualitas, efesiensi biaya, dan ketepatan waktu, untuk mengetahui kinerja peter sebagai fasilitator pelayanpublik: tahan diperlukan indikator pengukur strukturnya lebih desentralisasi,ino ran yang dapat menggambarkan kinerja latif, fleksibel, dan responsif. pemerintahan yang terjadi. menurut istilah world class (berkelasdunia) riyanto beberapa india menurut cambridge dictionary diari tor yang digunakan untuk mengukur kansebagaiseseorangatausesuatuyang kinerja pemerintahan publik adalah edisi tahun (ep jurnal perang putu mea reformasi birokrasi menuju pemerintahan kelas dunia produktivitas, kualitas layanan, respon organisasi pelayanan publik dikatakan sivitas, responsibility, dan akuntabilitas. efektif apabila dapat mencapai tujuan produktivitas mengandung mak nya. hal tersebut rat kait annya dengan keinginan dan upaya individu yang rasionalitas teknis, nilai, misi, tujuan selalu berusaha untuk meningkatkan organisasi sert fungsi agen emban kualitas kehidupannya. kualitas layanan sunan, kriteria keadilan terkait dengan yang diterima masyarakat dari organ distribusi dan alokasi layanan yang dis isasi publik dapat menjadi parameter penggarapan oleh ata pelayanan untuk menilai kinerja organisasi pub png aceh ik. responsibility menjelaskanapakah dapat menjawab nyang menang: pelaksanaan kegiatan organisasi publik kut pemerataan pembangunan dan play itu dilakukan sesuai dengan prinsip prinsip administrasi yang benar atau anan kepada kelompok marjinal. daya sesuai dengan kebijakan organisasi, tanggap organisasi pelayanan publik baik yang eksplisit maupun implisit. merupakan bagian dari daya bangga akuntabilitas publik menunjukkan pada pia atau ter map seberapa besar kebijakan dan kegiatan utusan masyarakat yang mendesak. organisasi publik tunduk pada pejabat politik yang dipilih oleh rakyat. dalam? pemerintahan negara maju konteks tersebut, konsep akuntabilitas chin al. mengungkapkan publik dapat digunakan untuk melihat bahwa transformasi pada sektor pub seberapa besar kebijakan dan kegiatan lik yang dilakukan oleh pemerintahan organisasi publik itu konsisten dengan beberapa negara maju didasari oleh kehendak masyarakat banyak. dua hal utama yaitu konsolidasi fiskal kumorotomo dalam atas terjadinya defisit anggaran dan paslon menggunakan beber atau perbaikan dalam layanan publik. ana inggris, swedia, denmark, australia, apa indikator kinerja untuk dijadikan pedoman dalam menilai kinerja peter dan isaac! berhasil pulih dari defisit tahan publik, yaitu efisiensi, efektivitas, tes wan yang signifikan dan lepas dari keadilan, dan daya tanggap. efisiensi kesulitan konsolidasi fiskal atau permai menyangkut pertimbangan tentang ke kan dalam pemberian layanan publik berhasil organisasi pelayanan publik pada an dan an. demikian mendapatkan laba, memanfaatkan fak pula, amerika serikat, jerman, serta tor faktor produksi serta pertimbangan pemerintahan yang lebih kecil sep eri yang berasal dari rasionalitas ekonomis. singapura, estonia, dan skotlandia, telahmengambil langkah langkah besar un untuk investasi dan alokasi modal tuk meningkatkan layanan publik dan semua portofolio, manajemen pemerintahan pada masa memperkuat kepemimpinan dan krisis keuangan. kemampuan fungsional antar peter pendekatan yang digunakan oleh indah untuk dukung pemberian layanan, meliputi peningkatan ke negara negara tersebut dalam melakukan mampuan komersial dan pengadaan, perubahan pada masa ketatnya anggaran dapat diidentifikasi sebagai berikut: pembentukan layanan bersama, serta meningkatkan kemampuan sumber mendesain ulang layanan publik un daya manusia dan kepemimpinan tuk meningkatkan kualitas layanan fungsional, dan efisiensi biaya secara radikal, mengoptimalkan struktur, skala, dan hal tersebut dilakukan dengan be model operasi pemerintah dengan berapa langkah sebagai berikut: melakukan re evaluasi struktur digitalisasi (komputerisasi) la pemerintah pusat, mengubah model kanan, proses dan alur kerja un operasi pemerintah untuk menyebar tuk meningkatkan efisiensi biaya, akan dan menyederhanakan hubung layanan dirancang untuk mem gan dalam dan antar departemen berikan nilai berdasarkan kebun dan pusat, serta menghilangkan du tuhan masyarakat, aplikasi antara dan dalam tingkat mengamankan hasil nilai yang pemerintahan, lebih baik dari kontrak jasa mengembangkanvisi, akuntabilitas pemerintah, dan kemampuan yang dibutuhkan memperluas penggunaansistem untuk menggerakkan transformasi pembayaran berbasis outcome dengan skala yang luas, yaitu: untuk beberapa layanan, menentukan narasi yang jelas menata kembali pendekatan pe dan membangun dukungan untuk perintah dalam mengelola kesan transformasi sekitarnya, gan publik, meliputi: penyangga memastikan bahwa politisi senior ran, investasi dan pendapatan serta dan pegawai negeri sipil men manajemen modal kerja. penataan jadi contoh program transformasi dilakukan dengan revi pegang dan bersama sama bertanggung garan dan pengeluaran berdasarkan jawab untuk itu, efisiensi dan output, serta melakukan menarik, mengembangkan, dan pendekatan bertahap yang dinamis mempertahankan bakatyang dibutuhkan penghematan administrasi, biaya pos, untuk mendorong transformasi. dan biaya serta pendapatan lainnya dari ma. pendaftaran memungkinkan semen digitalisasi layanan publik. tarian menutup lebih dari biaya mendesain ulang layanan publik dari pendapatan yang diterima. dengan digitalisasi merupakan hal yang estonia mengadopsi sistem on line sangat menonjol yang dilakukan oleh sebagai saluran utama untuk hampir sebagian besar negara maju. selain un seluruh layanan pemerintah. lebih dari tuk mempermudah layanan, digitalisasi rakyat estonia menggunakan jalur diharapkan juga memberikan penuh on line untuk mengakses jasa layanan matan biaya yang besar dalam proses pemerintah dan spt pajak dikirim pemberian layanan. kan melalui on line. pemerintah belanda inggris mengembangkan program berencana untuk menggunakan e service the government digital service gds) sebagai jalur utama dan diperkirakan yang telah meluncurkan jenis jasa dapat memotong anggaran tena yang didesain ulang, seperti register kerja dan dua pertiga pemotongan vote',yang penggunaannya lebih mu jumlah kantor pemerintah disebabkan dah, jelas, dan cepat. salah satu area tekanan dalam anggaran pemerintah. digitalisasi yang berpotensi menang pemerintah singapura telah men katakan efisiensi biaya dan kualitasjasa ciptakan world class e government layanan adalah layanan mandiri per yang memungkinkan masyarakat dili bahkan. dengan penerapan digitalisasi bahkan, diberdayakan, dan dijadikan dan peningkatan pemahaman masyarat sebagai pembukajalan dan chill, kat, pelanggan lebih memilih layanan dengan government masyarakat mandiri, sehingga bank memindahkan singapura memiliki kesempatan yang pelanggan dari kantor cabang dansa sama untuk dilibatkan dan melakukan via telepon layanan on line. akses e services dan e users, diberi austria, pemerintah secara dadakan melalui pengetahuan dan bertahap telah mendigitalisasi sistem keterampilan it, melalui umpan balik peradilan sejak akhir denganfokus secara on line, diperlakukan sebagai efisiensi biaya. pada tahun pelanggan, dan dapat menentukan jalan pendaftaran untuk tindakan publik dan dan waktunya sendiri untuk mengaku pendaftaran penegakan hukum di ses e service. pemerintah singapura proses secara digital dan seluruh pena juga melakukan modernisasi melalui dilan telah terkomputerisasi. kombinasie government gov2010 masterplan) dirancang untuk memenuhi spesifikasi untuk meningkatkan pelayanan publik. internal daripada kebutuhan masyarakat. tahun pemerintah singapura mengalihkan bias yang telah berjalan menginisiasi public serviceforthe 21st lama mengharuskan pemerintah me century ps21) yang merupakan suatu pahami preferensi masyarakat secara gerakan perubahan untuk mendorong rinci. studi yang dilakukan kinsey pegawai pemerintah melaksanakan pe atas layanan yang disediakan pemeran rumahan pada pekerjaan sehari harian tah amerika serikat terhadap memposisikan pegawai sektor publik orang dari negara bagian menemui sebagai ujung tombak pelayananprima. kanmasyarakat kali akan tidak puas pergerakan dilakukan agar sektor pub terhadap layanan pemerintah dibanding lik menyiapkan diri terhadaptantangan kan dengan layanan oleh sektor swasta. yang dihadapi pada abad yang me tingkat kepuasan diukur dari kecepatan, liput kebutuhan standar layanan yang proses, preferensi jalur, akses informasi, tinggi sesuai permintaan masyarakat dan nilai uang. dan persaingan ekonomi. pada periode jerman layanan berdasarkan kebutuhan aan reformasipasir tong kerja publik yang dikenal dengan harta. per aturan tersebut fokus pada reformasi layanan yang disediakan dan di badan tenaga kerja federal, yang jalankan oleh pemerintah seringkali mengelola karyawan dan birokrasi: tae pemerintah reformasi ta: budaya kelas birokrasi jasa dunia revoluadan tenaga kerja regional. sebagai dapat memperbaiki kualitas pelayanan bagian dari reformasi, lembagatersebut publik. merevisi seluruh layanan untuk meta upaya mewujudkan pemerintah hami lamanya layanan, biaya, dinilai berkelas dunia harus dilaksanakan yang diberikan kepada pencari kerja, secara komprehensif yaitu perubahan serta menghentikan layanan yang mem mindset (pola pikir), budaya dan struktur berikan dampak kecil dan melakukan kelembagaan secara holistik. apabila refocusingatas misiutama mengurangi dinyatakan secara visual adalah sebagai masa menganggur bagi pencari kerja. gambar bawah: sebagai hasil reformasi, badan tersebut revolusi mental sebagai jawaban mendapatkan surplus euro16, jutapada untuk membentuk pemerintahan berke setelah sebelumnya mengalami las dunia harus dapat dimanifestasikan defisit euro juta pada secara konkrit sehingga birokrasi yang pemahaman yang baik atas kebun bersih, kompeten, dan melayani dapat tuhan dan preferensi publik memang terwujud dengan baik. hal ini juga se ikan pemerintah mengoptimalkan jalan dengan konsep the new public jasa yang diberikan. pemahaman atas service, yang menekankan pentingnya tingkat penilaian masyarakat terhadap melayani daripada mengarahkan den kecepatan dan biaya dari waktulayanan hart, yang berbeda memungkinkan pemeran perubahan mindset pola pikir) tah merancang ulang layanan untuk me tingkatkan kepuasan pengguna dalam menteri pendayagunaan para anggaran yang tersedia. tur negara dan reformasi birokrasi iil perubahan pola pikir, budaya pan rb) buddy chrisnandi dalam seminar nasional merekonstruksi in dan struktur kelembagaan indonesia: sebuah perjalanan menuju dalam upaya mewujudkan birokrasi kelas dunia dynamic governance kamis, ma ret menyebutkan dalam situasi menyimak apa yang sudah dilas dan kondisi dunia yang dinamis dan kanakan oleh negara negara maju dalam tak menentu, tidak ada jaminan bahwa melakukan perubahan untuk mewujud keberhasilan yang dicapai oleh suatu kan pelayanan berkelas dunia tersebut, negara pada saat ini akan dapat terus dapat ditarik benang merahnya, yang bertahan. hanya dengan mewujudkan pada intinya komitmen, semangat dan pemerintahan berkelas dunia, kita akan kemauan yang kuat dan konsisten kelak mengejar ketertinggalan dari negara lain kanakan perubahan konkrit, terbukti yang lebih maju.bih lanjut menpan juga mental jaman presiden sukarno berupa nyatakan bahwa salah satu cara untuk gerakan hidup baru yang dicanangkan mewujudkan pemerintahan kelasdunia pada tanggal agustus tahun adalah dengan memberikan pelayanan gerakan hidup baru merupakan perupa publik yang baik sehingga meraih ke han mindset secara total untuk menu perayaan penuh dari rakyat, dan jika buhkannasionalisme dengan semangat rakyat memberikan kepercayaannya berjuang yang isinya antara lain: otomatis rakyat juga pasti mendukung perombakancaraberfikir, cara kerja, segala sistem dan kebijakan pemeran cara hidup, yang merintangi tema tah yang ada. dengan ada dukungan juan, dari rakyat, kondisi akan stabil dalam peningkatan dan pembangunan cara membangun negeri yang mempunyai berfikir, cara kerja dan cara hidup nilai tingkat jual tinggi dunia. yang baik. sarwono kusumaatmaja, mantan pada intinya gerakan hidup baru men pan periode yangjuga adalah gerakan untuk menggembleng hadir dalam seminar itu mengatakan, manusia indonesia menjadi manusia hal fundamental dalam suksesnyasuatu baru yang berhati bersih, berkemauan lembagaterletak pada kualitaspemimpin, baja, dan bersemangat tinggi. dicatat yakni kualitas untuk berpikir depan dalam sejarah, gerakan hidup baru ini dan antisipatif (think ahead), kejam mati secara perlahan karena kegagalan puan mengkaji ulang hasil pemikiran membentuk karakter bangsa yang kuat. (think again), dan kemampuan berpikir pada masa itu, indonesia belum dapat secara lateral, horizontal dan lintas berhasil keluar dari mental bangsa yang disiplin (think across). selain faktor rendah diri, tidak mandiri, mengekor pemerintah yang baik, kemajuan suatu bangsa lain, dan sebagainya. bangsa ditentukan pula oleh pendiri contoh lain adalah gerakan hidup kan yang baik untuk masyarakat dan bersih yang dipimpin oleh gubernur patriotisme atau kecintaan masyarakat dki jakarta ahok, yang mendorong terhadap bangsanya. perubahan mental mulai dari pimpinan pemimpin yang terlebih dahulu pemda dki hingga sampai seluruh mengubah mindset nya memiliki mod aparat birokrasi level bawah untuk dasar yang kuat untuk melakukan memberikan pelayanan terbaik ling perubahan mindset masyarakat. salah dungan pemda dki jakarta. satu contoh inspirasi perubahan mindset perubahan mindset tidak dapat yang harus dilakukan adalah revolusi dilepaskan dari nilai nilai luhur bangsyang secara aklamasi sudah diterima tergantung pada bangsa lain, suka masyarakat indonesia sejak puluhan meniru, dan sebagainya. keseluruh tahun yang lalu, yakni mental pancasila. han blok mental yang tidak mandiri kelima sila yang terdapat dalam pan tersebut membuat bangsa indon camila memiliki butir butir yang menjadi sia kurang percaya diri terhadap landasan perubahan tersebut. sebagai kemampuan diri sendiri. contoh contoh butir sila ketiga persatuan in konkrit, ketidakmandirian bangsa indonesia, memiliki butir butir semangat terhadap import berbagai jenis kegotongroyongan, teamrock yang solid, produk yang semestinya kita justru saling melengkapi untuk menuju tujuan penghasil produk tersebut (garam, bersama. banyaknya friksi dan perps beras, gandum, dan sebagainya) bahan beberapa daerah menunjukkan yang bahkan dapat menjadi negara mental pancasila khususnya sila ketiga eksportir. sudah saatnya kita harus ini, belum terbangun secara kuat. bahu membahu untuk menegakkan dengan demikian, mengacu pada kemandirian dengan prinsip ber pendapat para pakar, gerakan revolusi dicari, berdiri atas kaki sendiri. mental akan mengubah mentalitas se lautan yang sangat luas harus kita hingga menimbulkan perilaku baru. optimalkan untuk memproduksi perilaku baru yang terus diulang akan garam sehingga tidak perlu impor menjadi suatu kebiasaan, dan kebiasaan lagi. jutaan hektar sawah dan ladang yang terus dipertahankan akan member harus kita optimalkan untuk stase tuk karakter pokja revolusi mental, mada beras dan hasil perkebunan lainnya (kopi, kopra, sawit, dan gerakan revolusi mental harus sebagainya). difokuskan pada nilai nilai mentalitas bidang teknik, industri pe inti agar revolusi mental menjadi ger saat yang sempat mati suri harus akan yang mudah diingat, fokus dan tetap kita berdasarkan lagi dengan teman terjaga semangatnya. ketiga nilai men gat perubahan mental kemandirian alias inti yang merupakan intisari dari ini. banyak anak bangsa yang me nilai nilai pancasila adalah kemandirian, miliki kemampuan secara teknis gotong royong, dan semangat pelayanan tidak kalah dibandingkan dengan kepada masyarakat. bangsa lain. bangsa indonesia bisa nilai kemandirian kalau mau, termasuk industri pe bangsa ini sudah terlalu lama saat, otomotif, kereta api pun kita terjebak dalam sikap tidak mandiri,dari korupsi. langkah itu diikuti tenaga medis, guru, tenaga dari oleh sejumlah kementerian lem sekolah kedinasan, serta jabatan bagi, serta pemerintah daerah. tertentu yang mendesak. namun, tidak hanya kementerian pan karenabanyak instansi yang tidak dan yang berperan sana, memenuhi ketentuan tersebut, tetapi kebijakan itu juga dikawal makatidak banyak instansi yang oleh kpk, ombudsman serta mendapatkan formasi pada ta bpk. hun untuk instansi pusat instansi diklat analisa jabatan untuk hanyaada ins aneh, sementara pemda hanya dari target yang mencetak analis jabatan dialokasikan dalam apbn bahkan dilaksanakan sejak ahir sebanyak cons, ternyata hal itu sebagaijawaban atas hanya terserap orang. kebijakan moratorium penerimaan cons, yang mewajibkan setiap namun terkait dengan penataan instansi pemerintah melakukan manajemen sdm itu, tahun penghitunganjumlah dankebutu ini juga menjadi tonggak sejarah han pegawai berdasarkananalisis dalam mewujudkan rekrutmen jabatan, analisis beban kerja,serta cons yang bersih, transparan, memiliki petajabatan. halituharus akuntabel, dan berbasis kompi dilampirkan ketika suatuinstansi tensi. pelaksanaan test kemampuan mengajukan permintaantambahan dasar tkd), juga dilaksanakan formasi cons kementerian serentak, yakni tanggal sep pan dan rb. member pembuatan soal dampak dari kebijakan yang dilakukan oleh konsorsium perguruan tinggi negeri ptn) yang diatur dalam peraturan bersama direkomendasikan oleh menteri menteri pan dan rb, menteri ag. pendidikan dan kebudayaan. keuangan, dan menteri dalam bahkan, ombudsman ri, icw negeriku,padatan tidak rta lsm lain dilibatkan dalam terjadi rekrutmen cons, meski mengawasi proses pelaksanaan pun moratorium itu sebenarnya rekrutmen ini dilakukan secara selektif. kolom pok yang dikecualikan itu antara pada bulan juni pemerintah lain tenaga honorer kategori jugalah menerbitkan peraturbisa kembangkan dengan semangat kerja bakti dan gugur gunung untuk kemandirian. bersama sama membangun desa bidang industri kreatif, sep wilayah dan kampung halamannya arti animasi film, berbagai karya seni masing masing. dan industri kreatif lainnya, indon satu hal yang menjadi peran sia juga memiliki reputasi interna gatal bagi kita, tolong menolong signal yang cukup diperhitungkan. harus dalam bingkai positif untuk dengan perubahan arah mental membangun negeri ini, sehingga kemandirian ini, maka pengemban bukan arti sebaliknya seperti tolong gan industri kreatif menjadi jati diri menolong dalam kejahatan dan tin bagi bangsa ini untuk berkiprah dak anarkis. dalam konteks genera dunia internasional. pan lingkungan birokrasi, nilai go nilai gotong royong tong royong dapat dilakukan melalui koordinasi harmonis antar instansi sebagaimana diberitakan dan menghilangkan ego sektoral. berbagai media massa, akhir akhir aparat birokrasi pemerintahan harus ini banyak terjadi perpecahan yang berbahaya bagi sendi sendi keruk merubah mindset men adi, bersama segala sesuatu dapat kita raih untuk nan bangsa seperti kasus yang terjadi kei mesuji, lampung, kasus perang yayasan bangsa antar suku papua, dan berbagai nilaisemangat pelayanan kepada tawuran yang seringkali merenggut masyarakat nyawa. hal tersebut terjadi karena sebenarnya makna aparat bi nilai gotong royong, kerukunan dan lokasi pemerintahan adalah civil kebersamaan mulai tergerus oleh pe servant, yang artinya memang rumahan jaman. padahal sejak dulu, pelayan masyarakat. kualitas play bangsa indonesia terkenal dengan anan publik yang jauh dari harapan nilai nilai kegotong royongan dan disebabkan oleh mentalitas aparat saling membantu. revolusi mental birokrasi pemerintahan yang justru pada aspek ini hendaknya mampu senang dilayani, bukan melayani. menggerakkan kembali nilai nilai contoh proses perijinan yang lama kerukunan bangsa yang dilandasi dan berbelit belit menunjukkan be dengan semangat gotong royong. lum adanya semangat pelayanan contoh konkrit adalah kita ha kepada masyarakat. rus mengembangkan kembali nilai salah satu tindakan konkrit gotong royong sejak dini seperti yang perlu dilakukan supaformasi birokrasi berhasil adalah yang tercantum dalam uud perlu melakukan perubahan kara yakni melindungi segenap bangsa ter pegawai asn agar memiliki indonesia dan seluruh tumpah darah nilai djiwa melayani masyarakat indonesia, memajukan kesejahter serta memiliki kompetensi yang di aan umum, mencerdaskan keliru perlukan untuk membawa indon pan bangsa, dan ikut melaksanakan sia memasuki globalisasi. dalam ketertiban dunia yang berdasarkan konteks ini, revolusi mental yang kemerdekaan, perdamaian abadi digagas jokowi menjadi sangat dan keadilan sosial. relevan. simbol simbol fisik atau keseluruhan cita cita pendiri non fisik, persepsi diri, sikap dan bangsa tersebut hanya dapat teru perilaku sebagai penguasa amp jud jika mentalitas seluruh aparat naar harus diubah menjadi sosok birokrasi pemerintahan berubah pelayan masyarakat. mindset, sikap menjadi semangat melayani kepa dan perilaku sebagai penguasa inilah masyarakat tanpa memandang yang sering membuat para pegawai golongan dan bebas diskriminasi. asn terperangkap dalam perilaku korup. para pegawai asn juga harus perubahan budaya dilengkapi perspektif multi cultural budaya dalam kerangka reformasi dan kecakapan mengelola peraga birokrasi memiliki peran yang penting man, memiliki perspektif whole of dalam mendorong terwujudnya peter government, cara memahami dan tahan yang transparan, akuntabel dan mencari solusi terhadap masalah berkualitas. kalau kita mengibaratkan berbasis pada pandangan yang ko negara sebagai sebuah organisasi, ma here dari kepentingan pemeran syarikat sebagai anggota organisasi dan tah secara keseluruhan. perspektif salah satu tujuan bersama adalah menu sektoral yang sempit, onward look bukan pemerintahan kelas dunia, maka ing, dan penanaman loyalitas dan salahsatu faktor fundamental yang harus kepatuhan yang berlebihan pada dibangun adalah perlunya pimpinan dan atasan, tidak lagirelevan denganku anggota mempunyai sense dan kaki butuhkan untuk menyiapkan world danyang sama (shared vision, values and class civilservice.( riyanto, belief) dalam melihat bagaimana visi revolusi mental dalam menit organisasi kedepan. dalam kaca mata ikatan semangat pelayanan ke peter and watermark dalam pada masyarakat harus dibangun achmad labirin, tercapainya dengan semangat pendiri bangsa tujuan organisasi ditentukan oleh kuatmahnya budaya yang dimiliki organ yang menyatakan perubahan mentalitas isasi tersebut. (pola pikir dan sikap kejiwaan) akan me secara umum, budaya memegang timbulkan perubahan perilaku, perilaku peranan penting dalam mengarahkan yang terus diulang akan menjadi ke perilakuindividu dalam organisasiyang biasanya, sedangkan kebiasaan yang terus kemudian mengikat dan memotivasi dipertahankan akan menjadi karakter. anggota organisasi dalam mencari ja perubahan budaya memerlukan lan keluar ketika terjadi permasalahan komitmen kuat dari seluruh aparat bi organisasi. dengan demikian, pada lokasi pemerintah. gerakan hidup baru dasarnya budaya dapat berfungsi sebagai jaman bung karno kiranya menjadi pem landasan nilai yang berguna bagi para pelajaran bagi kita semua, bahwa rev pimpinan kementerian lembaga pemda solusi mental akan dapat menghasilkan untuk mengarahkan kinerja birokrasi perubahan budaya ketika dilaksanakan sekaligus mempertahankan nilai nilai secara fokus dan dilaksanakan secara yang disepakati bersama oleh seluruh terus menerus. unsur birokrasi dalam pemerintahan. perubahan struktur kelembagaan budaya mempunyai pengaruh ter hadap perilaku, cara kerja dan motivasi menurut prabowo dan rumit para pimpinan dan birokrasi pemeran pembangunan ekonomi tanpa disertai tahan untuk mencapai kinerja organ pembangunan kelembagaan administrasi isasi, yang merupakan salah satutujuan si birokrasi merupakan hal yang sangat reformasi birokrasi. reilly sulit diwujudkan. ada tiga faktor utama menyatakan bahwa budaya berperan sebagai penghambat investasi indo dalam mendorong individu untuk kreatif kesia selama lima tahun terakhir, yaitu dalam meningkatkan efektivitas pena birokrasi yang tidak efisien, korupsi yang papan tujuan. merajalela, dan pembangunan infrastruk dalam konteks perubahan buda kurang tidak mengalami perbaikan sig untuk mendukung revolusi mental dirikan. survey global competitiveness maka nilai nilai yang dilaksanakan se index bank dunia, misalnya menunjuk cara terus menerus akan membentuk kan, kinerja pemerintahan (governance) sebuah culture baru yaitu bangsa yang cenderung tidak membaik sejak mandiri, bangsa yang suka bergotong sampai bahkan indikator efek tolong, dan bangsawan mengutamakan utilitas pemerintahan (government ef. pelayanan kepada masyarakat. alini effectiveness) mengalami penurunan dari ditegaskan oleh sarlitobahwa gerakan tahun hal ini diperkuat revolusi mental berangkat dariasumsi oleh publikasi indonesia governancendex igi) yang menunjukkan perlu terjadi lagi masa yang datang. kinerja tata kelola pemerintah secara secarastruktur kelembagaan juga harus nasional dari skala hanya mencapai harus ada revolusi untuk mendukung dengan efektivitas birokrasihanya perubahan arah mental mandiri dan mencapai budaya mandiri. walaupun peringkat doing aussi revolusi mental gotong royong un ness indonesia mengalami peningkatan tuk membentuk budaya gotong royong dari peringkat pada menjadi bantahan lama harus didukung dengan peringkat pada namun ber perubahan struktur kelembagaan secara bagai faktor yang mempengaruhinya konkrit. kiprah karang taruna dan organ tidak mengalami perubahan. efektivitas isasipemuda yang padanya sebelumnya kontrol pemerintahan terhadapkorupsi banyak menghasilkan karya positif dan merupakan faktor kritis dan strategis bersatu padu, saat ini sudah luntur karena yang akan menentukan pertumbuhan tidak adanyastruktur kelembagaanyang ekonomi indonesia pada yang mendukung. diprediksi oleh berbagai lembaga akan dengan demikian, perubahan struk menjadi negara terbesar tujuh pra tur kelembagaan untuk mendorong rev solo dan rumit, solusi mental terkait aspek gotong royong revolusi mental terkait aspek pe adalah memberikan wadah atau sarana rumahan struktur kelembagaan adalah dan prasarana melalui perombakan dalam konteks perubahan mindset dan struktur kelembagaan yang memberikan budaya yang mendukung perubahan dukungan sepenuhnya. sebagai contoh, menuju mental kemandirian, mental perlunya struktur kelembagaan yang gotong royong serta mental pelayanan menampung remaja yang sarat dengan kepada masyarakat. energi yang belum tersalurkan untuk struktur kelembagaan untuk me mengembangkan kapasitas dan kejam tingkatkan kemandirian misalnya, puan mereka sebagai anak bangsa. ban badan ekonomi kreatif sudah saatnya haknya tawuran berbagai sudut kota harus berbenah secara struktur untuk tambahkan desamenunjukkan bahwa lebihmengakomodir karya kreatifanak negara belum hadir dalam perjuangan bangsa dengan sistem penghargaan yang mereka mencari jati diri. memadai. sebagai contoh, animasi kar revolusi mental untuk merubah tun upin ipinyangternyatapembuatnya mindset menjadi mentalitas melayani adalah orang indonesia yang mungkin penjaga harus didukung dengan struktur kurang mendapat tempat negerisend kelembagaan yang mendukung. sebagai iri. hal semacam ini hendaknya tidak contoh, bentuk kantor pelayanan satu edisi tahun pintu satu atap yang sudah dikembang publik tidak dapat diberikan secara kan berbagai daerah dapat diem optimal, maka konsekuensi pengurai bangka untuk daerah lain. dengan gan remunerasi adalah dalam konteks pelayanan yang terpadu ini,masyarakat untuk meningkatkan tanggung jawab akan menerima manfaat berupaproses aparat birokrasi pemerintahan. dengan perijinan yang cepat, yang padagiliran demikian, perubahan struktur kelam nyadapatmeningkatkan kesejahteraan bagian sebagaimana diuraikan atas, masyarakat. mampu mendorong perubahan mental semangat melayani tidak akan be aparat birokrasi menjadi mental teman rubah menjadi sebuah budayamelayani gatuntuk melayani kepadamasyarakat. jika tidak didukung dengan perubahan struktur kelembagaan sebagaimana con iv. penutup toh pelayanan terpadu tersebut. dalam konteks pemerintahan, peru tantangan pemerintah saat ini untuk bahan struktur kelembagaan seharusnya memberikan pelayanan kepada publik diarahkan untuk mendapatkan struk dengan kualitas prima menuntut perupa tur organisasi yang tepat (rightsizing). han paradigmabirokrasi pemerintahan. pemerintah harus berani melakukan namun pada kenyataannya, implement tindakan kurang populer untuk meng tasi pola pikir, budayakerja dan struktur gabungkan beberapa organisasi yang kelembagaan sampai dengan saat ini ma memiliki fungsi yang sama tumpang sih belum mampu membawa birokrasi tindih dan jika diperlukan menghapus yang bersih, kompeten, dan melayani. organisasi yang tidak memberikan nilai pemerintahan yang berkelas du tambah bagi masyarakat pemerintah. nia, dengan kualitas pelayanan publik selain itu, perubahan struktur yang sangat prima, hanya dapat diu kelembagaan juga mencakup perupa bukan dengan sebuah revolusi mental. han piranti dalamnya antara lain revolusi mental harus dilaksanakan mekanisme sop pelayanan kepada secara serentak dan menyeluruh untuk publik yang semakin memfokuskan aspek perubahan mindset, budaya dan kepada masyarakat, perubahan sistem struktur kelembagaan yang menyeru penilaian kinerja bagi aparat birokrasi cut pada nilai nilai mentalitas inti yaitu yang mendorong pencapaian kinerja kemandirian, kegotongroyongan, dan secara optimal. sebagai contoh, pe semangat melayani. gubahan penilaian kinerja pelayanan revolusi mental harus difokuskan publik sebaiknya dikaitkan dengan pada nilai mentalitas inti sebagaimana remunerasi, artinya ketika pelayanan tersebut atas adalah untuk efektivitalaksanaan revolusi mental tersebut akhirnya, revolusi mental hanya agar selalu fokus dan tidak mudah ter berhasil apabila setiap insan birokrasi kikisoleh waktu. implementasi revolusi pemerintahan bersatu padu mewujudkan mental secara terus menerus diyakini cita cita bangsa sebagaimana termaktub akan membentuk budaya bangsa yang dalam pembukaan uud dengan berakar dengan kuat dengan filosofi memberikan karya nyata sesuai bidang kemandirian, gotong royong, dan se tugas masing masing secara optimal. sangat melayani kepada masyarakat. referensi china, d., dison, j., goodman, a., dan prabowo, eko dan rumit, laude, re lesson, i., world class gov formasi administrasi indonesia menuju element: transforming the public pemerintahan dinamis. sector austerity: five les setor era austerity prabowo, rusticus, reformasi bi sons from around the world, discussion lokasi dan persoalan subjek etis. paper. kinsey& company. rockin, michael g., cord, robert l., me denhardt, robert dan denhardt, janet mn, tewas mode deras, james a., dan jones, walter s., vincent, the new public ser political science: introduce vice: serving rather than steering. ion, pearson. kabinet re gina pai ada sarwono, barito, revolusi formasi pitoktosi: tesi gen batu. mental karakter bangsa: tinjauan ha, dan chill, gov historis filosofis. stand pest mmen singapore swo ang wirutomo, paulus, revolusi mental analysis. asia pacific social science untuk indonesia, pokja revolusi mental. review, euro, siti, demokrasi dan politik latif, yudi, mental pancasila. it, emo asi aan indonesia. birokrasi. ita, laude, prabowo, eko dan rud ita, laude, aparatur sipil negara: merubah egov research 'alegori research. dna birokrasi. mangdalam rangka menciptakan birokrasi bersih, kompeten dan melayani menuju pemerintahan berkelas dunia abstrak transformasi organisasi diartikan sebagai sebagai perubahan men dasar pada organisasi pemerintah sesuai dengan rencana pembangunan jangka panjang bidang aparatur negara mendapat bagian yang diamanatkan oleh ipjp tersebut dengan fokus utama pada pembangunan sumber daya manusia. pembangunan sumber daya manusia, dimulai dengan mempelajari struktur serta membangun institusi. transformasi dilakukan dalam men ubah mindset dan budaya kerja. transformasi ini sesuai dengan gagasan yang dikembangkan oleh presiden jokowi yakni revolusi mental. dengan transformasi inilah amanat ipjp akan dapat dilaksanakan. keyword transformasi organisasi, budaya kerja latar belakang organisasi pemerintahan ini perlu kita iki latar belakang mengapa perlu renungan. dengan demikian, paper ini dapat memfokuskan pada hal hal yang transformasi organisasi pemerintahan, terkait dengan langkah atau tindakan sudah tidak dapat disangkal lagi, tinggal mentransfer organisasi pemerintahan lah kita semua mendukung perubahan dari keadaan sekarang kepada keadaan yang diperlukan untuk peningkatan kin ang diinginkan masa yang data kerja pemerintahan. namun demikian, yang ling yang landasan mengapa hal itu sangat pent perlunya transformasi organisasi ing untuk dilakukan agaknya latar be pemerintahan sudah dinyatakan dalam ladang mengapa diperlukan transncana pembangunan jangka panjang proses demokratisasi sepuluh tahun terakhir, telah membuat rakyat makin pembangunan jangka panjang sadar akan hak dan tanggung jawabnya. nasional tahun merupakan untuk itu, partisipasi masyarakat dalam kelanjutan dari pembangunan sebelum ngg ara gara ketinasuk garam ngantuk mencapai tujuan pembantu pengawasan terhadap birokrasi perlu ter nan sebagaimana diamanatkan dalam dibangun dalam rangka mewujudkan pembukaan undang undang dasar tata pemerintahan yang baik. kesiapan negara republik indonesia tahun aparatur negara dalam mengantisipasi untuk itu, dalam tahun depan (kini proses demokratisasi perlu dicermati tinggal tahun), sangat penting dan mampu memberikan pelayanan mendesak bagi bangsa indonesia untuk yang tapal meme aspek aspek' melakukan penataan kembali berbagai transparansi, akuntabilitas, dan kuali langkah langkah, antara lain bidang tas yang prima dari kinerja organisasi pengelolaan sumber daya alam, sumber pemerintahan globalisasi daya manusia, lingkungan hidup dan awal yang mendasar paca kelembagaannya sehingga bangsa in sistem dan mekanisme pemerintahan. indonesia dapat mengejar ketertinggalan revolusi teknologi atormasih akan nya dan mempunyai posisi sejajar serta kid pat nda tan daya saing yang kuat dalam pergaulan yemen pengen sara masyarakat international. pemerintahan. pemanfaatan dalam bentuk e government, e procurement, pada saat ini kondisi birokrasi e learning, e commerce, dan cyber law indonesia belum mengalamiperubahan tugaskan menghasilkan pelayanan pub mendasar yang besar. masih banyak lik yang lebih cepat, lebih baik, dan lebih permasalahan yang belum terselesaikan. murah, dan juga lebih transparan. angka angka statistik dan hasil survei menunjukkan masih rendahnya daya dalam rangka mev uju dan bangsa saing kita, masih rendahnya indeks yang berdaya saing, seperti diamanatkan persepsi korupsi, masih tinggi tingkat oleh ipjp nasional kemiskinan dan ketimpangan. perma bahwa pembangunan bidang ara malahan itu makin meningkat kompleks pegar dilakukan melalu formasi tasnya dengan desentralisasi, demokrasi alisme aparatur bea tan ntuk sasi, globalisasi, dan revolusi teknologi sina informasi mewujudkan tata pemerintahan yang baik, pusat maupun daerah agarmpu mendukung keberhasilan pem dunia yang lebih adil dan damai dalam bangunan bidang bidang lainnya. berbagai aspek kehidupan. bersamaan labelreformasi birokrasi ini jugaberarti dengan itu kesadaran dan penegakan reformasi administrasi pemerintahan hukum dalam berbagai aspek keliru cara keseluruhan termasuk didalamnya pan berkembang makin mantap serta mentransfer atau mengubah institusi profesionalisme aparatur negara pusat institusi pemerintahan menjadi institusi dan daerah makin diharapkan mampu institusi birokrasi pemerintahan yang mendukung pembangunan nasional. dalam memperhatikan apa yang dimana kan oleh ipjp nasional atas dan terkait ranking kitatelah mencapai waktu kondisi saat ini, masih banyak emban pelaksanaan rpm ke guna bidang aparatur negara yang yang berlandaskan pelaksanaan, pen harus dilaksanakan. dan pembangunan capaian, dan sebagai keberlanjutan sumber daya manusia memang meru rpm ke rpm ke ini ditujukan pakan fokus utama disamping sumber untuk lebih memantapkan pembangunan daya alam yang ada. oleh karena itu, secara menyeluruh berbagai bidang gerakan pembangunan yang melibatkan dengan menekankan pencapaian daya masyarakat yang dipicu oleh inisiatif saing kompetitif perekonomian berlin masyarakat sendiri maupun inisiatif akan keunggulan sumber daya alam pemerintah dalam hal pembangunan dan sumber daya manusia berkualitas sumber daya manusia indonesia perlu serta kemampuan ilmu dan teknologi terus menerus diupayakan. yang terus meningkat. kehidupan demokrasi bangsa yang mempelajari struktur dan proses makin mengakar dalam kehidupan bang sejalan dengan makin mantannya mempelajari proses bisnis saat ini pelembagaan nilai nilai demokrasi untuk melakukan perubahan harus di dengan menitikberatkan pada prinsip lakukan agar perubahan selalu mengarah toleransi, mendiskriminasi dankemitraan perbaikan, walaupun belum tercapai dan semakin mantapnyapelaksanande semuanya. dari segi kesisteman dan sentralisasi dan otonomi daerah. kondisi metode kerja yang menggunakan cara itu mendorong tercapainya penguatan berfikir kesisteman, mempelajari proses kepemimpinan dankontribusi indonesia bisnis saat ini adalah untuk mengetahui dalam berbagai kerja sama internal kelemahan kelemahan dan kekurangan onal dalam rangka mewujudkantatanan kekurangan yang ada. dengan demikiutusan untuk mengubah haruslah pembagian kewenangan dan pe dilakukan atas dasar hasil penelitian, masakan fungsi yang memadai. hasil review, hasil evaluasi, hasil audit, memperhatikan span control dari atau hasil penelaahan yang memadai. manajemen sehingga boleh dikatakan keputusan yang diambil berdasarkan bukti yang memperhatikan kesatuan komando cukup diyakini (evidence based policy). (unity command). dalam mempelajari proses bisnis namun demikian, perkembangan ini semakin rinci semakinjelas, semakin dalam pengembangan tata kelola yang mudah, akan tetapi sebaliknyasemakin baik (good governance) bisa saja disadap besar, semakin arah makro semakin tasi untuk menyusun organisasi pemeran kurang jelas, dan semakin sulit. oleh tahan. misalnya, diperlukan cara senior karena itu, diperlukan sejumlah pen ganisasian yang lebih fleksibel, dibentuk ketahuan dan pengalaman praktik jika tatanan yang memberikan check and tidak dapat ditemukaninovasi barang balances, selalu dibuka kemungkinan logis dan meyakinkan. demikian pula mekanisme umpan balik yang efektif, dalam mengidentifikasi rumpun atau dan sebagainya. kelompok kelompok dan jenis jenis berbagai perkembangan yang ter (macam prosesnya haruslah dikenali jadi pada dasawarsa terakhir ini me secara hati hati dan seksama. dokumen nan . menyebabkan sebuah organisasi haruslah tasi pada tahapan identifikasi proses ini nana bersifat lebih dinamis dalam lingkungan harus cermat sehingga, kita dapat mene strategisnya. sebuah instansi pemeran takkan struktur organisasi yang sesuai nang nag . tahan semestinya juga berubah lebih kebutuhan dantepat fungsi, tidakterjadi ,. . nan dinamis, walaupun tidak se dinamis kontradiksi, tidak berlebihan (redundant) sektor korporasi, dalam melakukan fung dantidak bercerai berai (terfragmentasi) tau kurang terintegrasi pelayanan. dan karena semua negara pada saat ini berhubungan dan memiliki dalam mempelajari proses bisnis keterkaitan satu sama lain yang saling yang penting dapat dicapai tujuan tujuan mempengaruhi dan dipengaruhi, maka seperti yang dipercaya oleh para we lingkungan strategis sebuah negara juga berikan (penganut max weber) dengan cepat berubah. demikian pula organisasi pemikiran yang klasik, yaitu adanya: korporasi dan bahkan organisasi yang nirlaba pun lingkungan strategisnya pembagian tugas yang baik. cepat berubah. edisi tahun pengantar pemerintah tentang langsung, bisa diminimalisir. pengangkatan tenaga honorer singkatnya, dengan menerapkan sebagai cons, yang merupakan teknologi informasi (ti), maka perubahan kedua atas reformasi birokrasi bisa dipercepat. yang ditunggu tunggu meminjam istilah menteri pan oleh tenaga honorer ini menjadi dan azwar abubakar untuk payung hukum dalam pengangkatan mengajak orang shalat subuh, tenaga honorer menjadi cons. tidak perlu membangunkan orang dengan mengetuk pintu satu per kebijakan lain yang gaungnya catu. cukup dengan adzan, maka cukup kencang belakangan ini adalah semua orang akan melakukan penetapan pilot project reformasi shalat subuh. birokrasi pemerintah daerah, yang meliputi pemerintah provinsi, tentu saja, semua langkah kota ibukota provinsi), dan langkah yang sudah dilakukan kabupaten. selain itu sekitar itu belum cukup, dan masih kementerian lembaga yangbelum banyak kebijakan lain yang harus melaksanakan reformasi birokrasi, secepatnya direalisasikan. selain didorong untuk merealisasikannya itu, diperlukan berbagai masukan tahun ini. pemikiran dari berbagai elemen untuk mewujudkan halte bangsa, termasuk akademisi, praktisi, pemerhati, pakar untuk tentu tidak mudah, mengingat menuangkan tulisannya dalam berbagai karakteristik dan kondisi jurnal pendayagunaan aparatur yang berbeda antara satu instansi tan negara edisi kedua ini. dengan instansi lain, antara daerah yang satu dengan yang lain. guna penerbitan jurnal zendaya memudahkan proses tersebut, gunakan aparatur negara dan kementerian pan dan telah reformasi birokrasi ini untuk launching program penilaian mengupas lebih dalam, dengan mandiri pelaksanaan reformasi tinjauan dari berbagai sudut birokrasi pmp)secaraonline. pandang, serta berbagai aspek dengan demikian, kebiasaanlama terkait dengan delapan area yang harus melakukan konsultasi perubahan yang disederhanakan secara konvensional, harus ketemu dalam sembilan programlam melaksanakanpembangunan mudah, karena berbagai faktor ester indonesia masih berfokus pada pem nal dan lebih khusus keterpengaruhan bangunan bidang ekonomi, karena suatu negara pada era globalisasi ini pada kenyataannya tingkat kesejahter sangat tinggi. aan masih rendah, yang ditandai den gan tingginya tingkat kemiskinan. oleh tingkat meso, yaitu pada tingkat karena itu, tingkat makro dan meso koordinasi antar sektoral, antar cement haruslah dianalisis misalnya dengan brian lembaga, atau antar wilayah, kiper menggunakan model structure con bukan analisis yang bersifat helicopter duct performance scp) dari joe bain view dapat memperoleh gambaran dalam buku kepala, lynn, etal yang lebih menyeluruh tentang struktur industrial organization , maka roda yang ada. pada tingkat ini, juga kiper perekonomian yang berjalan, sangat di bukan telaahan mengenai struktur yang pengaruhi oleh struktur pasar (structure) ada dan proses yang berlangsung. pelak dan bagaimana para pebisnis dan kor nana pdl program pembangunan port berperilaku (conduct), yang pada yang besar en! alirannya sangat menentukan kinerja kan analisis klasik seperti scp itu dan san (performance). dengan ditambah dengan berbagai analisis lain alami struktur yang ada, kita dapat nya yang dapat mendukung efektivitas mengetahui mengapa para pelaku usaha implementasinya nanti. analisis analisis dan perusahan perusahaan berperilaku itu terutama yang terkait dengan sosial seperti yang mereka lakukan dan kita dan kultural, dan masalah masalah yang juga dapat memahami sebagian dari mer terkait dengan kemasyarakatan lainnya, eka sukses dan sebagian lainnya gagal baik dalam lingkup sosial politik, sosial ekonomi, maupun sosial budaya. dan iapun dari hasil analisis, struktur ekonomi kurang baik maka tingkat mikro, yaitu pada tingkat harus dilakukan reformasi ekonomi kementerian, lembaga atau instansi, yang juga menyangkut kelembagaan mempelajari struktur pengelolaan dan dan unsur unsur pelaku ekonomi yang proses bisnis mereka mungkin agak terkait. karena itu, analisis scp ini akan lebih jelas karena lingkupnya terbatas, dapat membantu para pengambil kbbi mandatnya lebih spesifik dan tugasnya akan agar dapat menghasilkan kebijakan bidang tertentu. akan tetapi, sekali publik yang baik dan meningkatkan kin lagi bahwa negara merupakan sebuah kerja perekonomian. sekali lagi, tentu sistem yang besar, jadi suatu institusi sama hal ini pada skala makro tidaklah tentu ada kaitannya denganinstitusi lain nya. suatu instansi boleh jadi merupatu sub sistem yang kecil dari sebuah kecenderungan membangun istana sistem negara. karenanya, subsistemini baru sebuah kompleks permukiman. strukturnya dan kedudukannya dalam pemikiran yang mementingkan sektor sistem yang besar haruslah berkaitan nya sendiri, atau berpikir dalam kotak bersesuaian (cocok) agar penghasil kotak kepentingannya sendiri haruslah kan kinerja yang baik. sub sub sistem ditinggalkan. yang penting bukanlah itu haruslah tidak terfragmentasi, tidak mendapatkan mandat sebesar dan seluas kontradiksi atau saling meniadakan luasnya, akan tetapi hasil yang besar, ke sil kegiatan, dan tidak berlebihan atau berhasil yang gemilang dan ketepatan tidak redundant sehingga terintegrasi memerankan diri dalam melaksanakan menjalankan misi guna mencapai tujuan mandat itulah yang lebih penting. yang sama. menyusun lembaga yang besar bi analisis tingkat mikro harus adanya oleh para perancangnya demak mempertimbangkan teori perilaku (or sudan untuk memperoleh sumber daya organisasi), kepemimpinan (leadership), yang besar pula. pandangan ini tentu dan juga budaya yang saat ini ada dan harus diubah. yang penting sekali lagi berkembang. karena organisasi meru bukan sumber daya yang besar, akan pakan kumpulan orang orang dan tetapi hasil yang besar, efisiensi yang sumber daya lainnya, sudah tentu yang tinggi, dan sesuai kebutuhan. organ menjadi fokus dalam analisis adalah isasi yang kecil dan ramping mungkin sumber daya manusia. bagaimanamem saja lebih efisien dan lebih mudah untuk bagitugas ditanggung jawab diantara bergerak mencapai tujuan tujuan besar berbagai anggota organisasi, kompetensi dengan lebih efisien. orang orang yang ditugaskan pada job penggunaan sumber daya yang be posisi tertentu, dan berbagai aturan tata sar dari negara juga harus disertai dengan kelola dan penata laksanakan program dan kegiatan yang mereka laksanakan, bertanggung jawaban yang memadai naa dan bisa dipercaya (akuntabel). lalu itulah yang menjadi fokus analisis. logikanya buat apa sumber daya yang penyusunan struktur manajemen besarjika membuat sulit untuk member pada organisasi pemerintah seringkali tanggung jawabkan? jadi mindset pihak berfokus pada mandat atau tugas yang yang merancang organisasi harus diubah, diberikan peraturan perundangan, dan bukannya mengutamakan pemerolehan kurang melihat organisasi instansi sumber dayang besar, akan tetapi ha pemerintah itu sebagai sebuah subsistem rus berubah menjadi dapat secara efektif dari sistem yang besar. sehingga adnefisien mencapaitujuansepertimisi kerja, mendefinisikan dan mendelegasi yang diemban. kan wewenang maupun tanggung jawab takkan hub langkah langkah yang dilakukan menetapkan hubungan angan dengan maksud untuk memungkinkan dalam rangka melaksanakan reformasi orang orang bekerjasama secara efektif organisasi, biasanya disebut sebagai pe dalam menuju tujuan yang ditetapkan. nathan organisasi. hal ini dapat berupa oa. sehingga sebuah organisasi tidak lepas restrukturisasi, refrain, grouping, manna dengan struktur organisasi. karena struk revitalisasi dan rekayasa bentuk tatanan tur organisasi adalah cara suatu aktivis lainnya. pada dasarnya mengubah struk nan non nan tas organisasi dibagi, organiser, dan tagar dapat beroperasi lebih bahkan dikoordinasikan. sesuai dengan kebutuhan untuk men capai tujuan. kemudian setelah ditata menurut eines dale, yang manga strukturnya, biasanya diikuti dengan rang text book yang banyak dipakai penetapan aturan main dalam bentuk perguruan tinggi yang berjudul man tugas, fungsi, berikut kewenangan dan agent: theoryand practice tanggung jawab masing masing unit sebuah struktur organisasi harus memuat atau jabatan. tentang hal sebagai berikut: menurut literatur, organisasi dapat daftar pekerjaan yang perlu di diartikan seperti penjelasan berikut ini. lakukan untuk mencapai tujuan pertama, secara umum arti organisasi organisasi pada kamus bahasa indonesia adalah membagi jumlah beban kerja kelompok orang yang secara bersama dalam tugas tugas atau biasa sama ingin mencapai tujuan , atau ke disebut pembagian kerja (devi lombok kerja sama antara orang orang lg. sion work) yang diadakan untuk mencapai tujuan bersama. kedua, menurut prof. dr. menggabungkan tugas tugas pramudi armosudiro, mengatakan or dalam keadaan yang logis dan organisasi adalah struktur pembagian kerja efisien atau departementalisasi dan struktur tata hubungan kerja antara (departmentalization) isi kelompok orang pemegang posisi yang menetapkan mekanisme untuk bekerjasama secara tertentu untuk ber koordinasi sama sama mencapai tujuan tertentu. selanjutnya dikatakan proses senior memonitor efektivitas struktur ganisasian adalah proses identifikasi organisasi dan melakukan penyu dan pembentukan serta pengelompokan buaian apabila diperlukan edisi tahun (ep jurnal pandnyagnaan amatir negara reformasi birokrasi menuju pemerintahan kelas dunia makaberdasarkanpandangan pan berkembang, bahwa organisasi bisa dangan atas, banyak para perancang diartikan dalam (tiga) hal, yaitu: isasi terjebak pada short cut lang organisasi ter) bak padashori ang sebagai wadah: tempat dimana ke sung menuju membuat bagan organisasi ikatan manajemen dijalankan (organisation chart), dan membahasnya dengan berbagai pihak. karena sering bb. sebagai proses: memperhatikan kali bagan organisasi inilah wahana interaksi kerja sama antar orang penggambaran cara pengorganisasian orang yang menjadi anggota orga untuk mencapai tujuan bersama. namun, isasi, baik formal maupun info agaknya penelitian terkini menunjuk masi. kan, tidak hanya itu, soal visi, misi, . sebagai sistem: sistem sosial, dan nilai nilai yang dianut organisasi, nan . sistem fungsional, sistem kepemimpinan, dan budaya organisasi, komunikasi. juga ternyata penting untuk keberhasilan pencapaian tujuan bersama. oleh karena itu, dalam mempelajari . sebuah organisasi kita haruslah mencer tak pelak lagi penataan organisasi nan maan rea mati ketiga tiga hal tersebut agar mem ini sering kali diwujudkan dalam ben naa peroleh gambaran yang benar tentang tuk reorganisasi, yaitu membuat tatanan kondisi saat ini. pengorganisasian yang baru. jadi yang perlu diutamakan adalah mengorganisasi pada saat ini trend yang sedang dan bukan hanyastruktur organisasinya terjadi dalam mempelajari suatu or (organization chart). pengorganisasian organisasi tingkat mikro adalah justru ini tentulah salah satu strategi penting mempelajari proses bisnis yang saat ini dalam mencapai tujuan dan sasaran dijalankan. jadi struktur organisasi tidak organisasi. struktur organisasi hanya dipandang sebagai barang mati, akan alat berupa gambar yang menjelaskan tetapi lebih dilihat sebagai cara orang struktur manajemen yang dikehendaki untuk membagi pekerjaan, mengebor bisa berjalan secara efektif. selebihnya, dinaikan pekerjaan dan mengarahkan efektivitas organisasimasih bergantung segala aktivitas untuk mencapai tujuan lagi padapara anggotanya, parapemim organisasi. karena suatu organisasi poinnya, dan budaya yang dipraktikkan terkadang melaksanakan banyak misi, dikembangkan. maka program dan kegiatannya pun yulius agung seputar cukup banyak. sehingga proses bisnis yang dipelajari juga cukup banyak. oleh merangkum pandangan umum yang nan karena itu, mempelajari bisnis prosesbagi dalam tingkatan tingkatan mempelajari dan mendokumentasikan (layer) makro meso makro, misalnya, proses, dengan tahapan sebagai berikut: sehingga dapat diketahui konteksnya. identifikasi proses sistem yang hubungan hubungan vertikal dan ada saat ini (existing system) dan horizontal juga diidentifikasi agar dapat mendokumentasikan dalam process dipahami bagaimana proses bisnis yang chart, sekarang ini dijalankan. hubungan ver menarik gambaran logical design cikal antara proses bisnis tingkatan mikro dengan pada tingkatan meso, dan sistem yang ada saat ini, hubungan vertikalantaratingkatanmeso membuat logical design sistem baru dan makro harus dirancang secara logis. yang diinginkan, demikian ula hubungan horizontal, menentukan physical design sistem terutama terkait dengan pembagian tu lo. yang baru. gas, departementalisasi, dan hubungan kerja sama juga harus masuk akal. dari langkah langkah tersebut dapat lingkungan organisasi pemerintahan diperoleh desain sistem yang baru. wa (sektor publik) hubungan vertikal dan maupun mungkin tidak baru sama sekali, horizontal ini sering sulitdidapatinfor akan tetapi dari langkah pertama ke masanya dari hanya sekedar baganstruk median langkah kedua dan ketiga, tur organisasi saja. disamping gambar maka kita telah berhasil menemukan struktur organisasi harus dibaca secara gambaran proses dan sistem baru yang rinci tugas dan fungsi setiap jabatan, logis untuk diterapkan. dalam lingkup hubungan kerja, dan dokumen lain mikro, analisisnya semakin rinci. dan nya tentang organisasi dan tata kerja, rincian penjelasan juga harus cermat sehingga diperoleh informasi tentang didokumentasikan, agar dapat dibaca kondisi proses saat ini. oleh banyak pihak. pihak pihak itu antara pada tingkatan mikro, dalam lain pengembang sistem, analisis system, programmer, dan teknisi komputer dan organisasi pemerintahan yang telah banyak menggunakan apa yang disebut jangan e government, yaitu tata kelola peter mempelajari struktur manajemen tahan yang menggunakan teknologi djuga proses bisnis yang ada, ternyata informasi dan jaringan komunikasi, tidak bisa berdiri sendiri dalam silo yang dapat digunakan analisis structured tak terpengaruh dunia luar. output dari analysis and design method (dari peter suatu divisi mungkin digunakan sebagai chen, metode ini secarateliti input oleh divisi lainnya (horizontal). edisi tahun (ep jurnal perang putu mea reformasi birokrasi menuju pemerintahan kelas dunia demikian pula output pada kegiatan atau bagian bagiannya dalam mena suatu unit kerja instansi pemeran pai sasaran yang diinginkan dan pada tahan mungkin saja untuk mendorong gilirannya mencapai tujuan organisasi. tercapainya hasil program instalasinya dalam membangun kemampuan tim (hubungan vertikal). pendeknya, sal atau unit kerja, diperlukan pembagi ing keterkaitan harus menjadi perhatian nan kapasitas sumber daya manusianya para perancang organisasi, walaupun sdm), budaya kerja dan budaya organ fokusnya masih tetap pada organisasi istrinya. meningkatkan kapasitas sdm yang dievaluasi. membangun tim, membangun budaya kerja, dan selanjutnya mengembangkan membangun institusi budaya organisasi ini merupakan rang membangun suatu lembaga atau kanan kegiatan yang sebaiknya dilakukan kana secara simultan atau secara bersama institusi tidak hanya aktivitas menetap sama secara sistematis dan terintegrasi. kan struktur organisasinya saja, namun jugasecara terus menerus meningkatkan secara empiris banyak dijumpai kapasitas untuk menjalankan perannya. bahwa budaya organisasi mempengaruhi menitik beratkan pembangunan kelam perilaku anggota organisasi yang baru bagian pada kapasitas dalam menjalani masuk. sebaliknya anggota organisasi peran ini penting dari padaberorien yang baru masuk juga dapat mempan tasipadapelaksanaantugas. jikaberori haruhi budaya organisasi yang sudah invasi padapelaksanaan tugas, seringkali ada, terutama jika yang baru masuk sebuah lembagamintakewenanganyang dalam organisasi itu tingkat pimpinan cukup untuk menjalankantugasnya, dan atau bahkan pimpinan tertinggi. namun padabanyak kasus kewenangan ini yang demikian pembentukan budaya organis disalahgunakan oleh oknum yang ada memerlukan waktu yang cukup lama, dalam organisasi. jika berorientasi pada sehingga perubahannya, tentu perupa peningkatan kapasitas agar dapat ber han arah yang baik, juga memakan peran lebih baik, biasanya lebih center waktu. tentang seberapa lama seseorang ung terbuka untuk berbagai inovasidan pemimpin atau anggota organisasi baru bukan hanya task oriented atau tidak yang bisa mengubah budaya organisasi hanya sekedar melaksanakan tugas. menjadi lebih baik lagi akan sangat ber membangun institusi disamping gantung ada seberapa kuat pengaruh struktur organisasi, tata kerja, dan tata personil baru itu terhadap organisasi. kelola, juga membangun kemampuan yang sudah agak jelas ialah bah tamatan unit organisasi atau divisi divisi orang orang yang unggul atau parnajer yang baik, atau parapemimpin berkesinambungan. sebaiknya inti yang baik dihasilkan oleh organisasi fusi pemerintahan tidak mudah untuk yang baik. jadi sebetulnya sebuah or bongkar pasang secara terlalu sering organisasi sama halnya dengan sebuah danterlalu cepat sebelum dilakukan pen sekolah, jikasekolahnyabaik, makamkan buatan kelembagaan atau pembangunan menghasilkan murid murid yang baik institusional yang terprogram. dan unggul. organisasi yang baik akan tak cukup agaknya suatu institusi menghasilkan orang orang yang baik dan pemerintahan diganti, diubah secara berhasil dan jika orang itu keluar dari . signifikan, dimerger, atau dibubarkan, organisasi akan terlihat keberhasilan nana tetapi keputusan itu dilakukan dengan nya tempat lain. apakah semua kasus naga berdasarkan telaahan sekilas. keputusan terjadi seperti itu? tentu jawabannya aa: perubahan organisasi harus berdasarkan tidak. ada orang yang berhasil suatu naa evaluasi yang mendalam atau bahkan unit kerja atau organisasi tetapi tidak pena |. suatu audit yang menyeluruh terhadap berhasil unit kerja atau organisasi aa. . suatu instansi berikut instansi terkait ter lain. yang jelas, organisasi yang baik dekat dan pengumpulan bukti bukti yang dalamnya ada orang orang yang baik. cukup. hal ini tentu guna pengambilan dan organisasi yang baik penghasil keputusan yang hati hati, untuk misal kan orang yang baik. oleh karena itu, nya dimodifikasi sedikit, digabungkan inilah pentingnya pembangunan kelam bagian (organisasi), karena membran (merger), dirampingkan atau sebaliknya beban (tea sun ditambah dikembangkan, dan dibuat organisasi tidak hanya sekedar menulis . kan. jika mungkin, perubahan organisasi struktur manajemen nyaakantetapijuga diperlukan pengembangan budaya nva itu dilakukan dengan evaluasi yang men peng hanya. dalam, ditambah audit terinci terhadap dalam organisasi pemerintah instansi yang menjadi fokus evaluasi. an, para pengamat sering sekali men tentu kendalanya adalah masalah bi utarakan bahwa dalam organisasi aya dan mekanisme penyelenggaraan pemerintahan yang baik dalamnya evaluasi dan audit itu sendiri. samp jugaakanterbinacalon calonpemimpin ing audit organisasi memerlukan biaya yang baik. oleh karena itu, membangun yang besar, masalah lainnya adalah men institusi pemerintahan yang baik, yang cari pihak konsultan yang berintegritas berkata kelola yang baik, berbudaya tinggi, neutral dan independen tidaklah yang baik dan unggul sangatlah pent mudah dengan biaya yang terbatas. ing menjadi program pemerintah yang edisi tahun jurnal pedimgaaan aparat gana reformasi birokrasi menuju pemerintahan kelas dunia mengubah mindset dan budaya tentu hal ini adalah pembiasaan hal hal kerja yang benar dan baik untuk organisasi dan organisasi pemerintahan yang efek semua orang. dansebaliknya juga perlu tif, efisien, dan akuntabel dapat terwujud dilakukan penghentian kebiasaan buruk jika dalamnya terdapat budaya kerja yang yang tak sesuai yang baik dan mendukung dalam pena dengan tujuan organisasi. pembiasaan papan tujuan. budaya kerja yang baik ini hal hal yang baik dan benar serta peng terutama ditujukan untuk meningkatkan hentian kebiasaan yang buruk ini akan etos kerja semua pegawai dan pejabat sedikit demi sedikit mengubah kinerja suatu organisasi. dan dalam membran organisasi menjadi lebih baik. gun budaya kerja yang baik dan pada cara lain yang perlu ditempuh dan akhirnya membangun budayaorganisasi dicoba adalah mengubah cara pandang yang unggul, pada dasarnya berupaya atau mindset para pegawai dan pejabat untuk mengubah (dua) hal yaitu: dengan melalui sejumlah rekayasa pela sikap. cara merasa, cara memahami, than ataupun pendidikan dan pelatihan dan mindset, carapandangataucara biasa. rekayasa ini dapat lebih cepat berfikir, sehingga dapat mengakibatkan untuk mengubah karakter dan kebiasaan perubahan perilaku dantindakankearah buruk orang dewasa, dibanding sendi perbaikan. ikan. mengubah mindset ini diyakini cara vang ditempuh dalam men oleh steven cover lebih akan berhasil ubah sikap dapat dilakukan dengan membuat perubahan besar atau bahkan melalui pendidikan, pelatihan, peta lompatan besar, dibanding mendorong gangan, dan supervisi yang mendidik. perubahan sikap yang hasilnya mung hasil dari upaya ini dapat berakibat kin secara bertahap mengubah dan berubahnya perilaku pegawai. disini menghentikan kebiasaan buruk atau uban upaya endi ikan membiasakan hal hal yang baik yang pelatihan agar kind mengerti dipandang lebih produktif lebih efektif apa yang boleh dilakukan dan apa yang atau mungkin lebih efisien. tidak boleh dilakukan. dan kemudian perubahan mindset dan budaya pengetahuan yang sudah diperoleh di terjadi lingkungan instansi pemerintah dipraktikkan sehari hari tempat kerja. pada saat ini terus menerus dilakukan implementasi pengetahuan ini dapat melalui pelaksanaan reformasi birokrasi berupapembiasaan hal hal yangbaikdi instansi pusat maupun daerah. jika setiap kesempatan tempat kerja. sudah reform atau perbaikan yang dilakukanarahkan kepadadelapan areaperuba pemahamanterhadapmakna beker han, maka salah satunya adalah perupa ja. han mindset dan budaya kerja aini. kini sikap terhadap pekerjaan atau apa instansi pemerintah diajukan untuk nana membangun budaya kerjanya untuk yang dikerjakan, menjadi budaya organisasi yang ung sikap terhadap lingkungan tempat gul melalui petunjuk peraturan menteri kerja. pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi nomor tahun sikap terhadap waktu. (tentang pedoman pengembangan sikap terhadap peralatan yang di budaya kerja) dan permen para nomor gunakan dalam bekerja, tahun tentang pedoman pem bangunan agen perubahan instansi etos kerja, dan pemerintah. perilakusaat bekerja atau mengaum per men para nomor dil keputusan. pada dasarnya memberikan kelola kemudian, dalam pelaksanaan re saan kepada instansi pemerintah untuk formasi birokrasi untuk menciptakan mengembangkan budayakerjanyaden birokrasi yang bersih dan melayani, gan menggali nilai nilai organisasinya instansi pemerintah dianjurkan untuk masing masing. budaya kerja yang secara sistematis merencanakan dan dimaksud ini berkaitan erat dengan melaksanakan pembangunan agen pe perilaku dalam menyelesaikan peter rumahan. hal ini dimaksudkan agar re jaan. perilaku ini merupakan cerminan formasi dapat berlangsung lebih cepat sikap kerja yang didasariolehnilai nilai dan berhasil berubah menjadi lebih dan norma norma yang dimiliki setiap baik. pada intinya pembangunan agen individu. dan ketika individu individu perubahan ini, ingin menciptakan tunas ini masuk dalam sebuah organisasi, tunas atau kader kader pegawai yang makamerekadiharapkanmenyesuaikan berintegritas tinggi, profesional dan lebih diri dengan nilai nilai, norma norma, bertanggungjawab, yang dapat dijadikan sikap dan perilaku yang dikehendaki role model atau. contoh tauladan bagi organisasi untuk mencapai tujuannya. pejabat atau pegawai lainnya. hasil penerapan dan pengembangan dengan mengacu pada visi peter budaya kerja ini dapat diamati dalam hal hal berikut: indah saat ini presiden jokowi jk) yaitu terwujudnya indonesia yang berdaulat, edisi tahun jurnal petang reformasi birokrasi menuju pemerintahan kelas dunia mandiri dan berkepribadian belanda birokrasi kompeten: kan gotong royong. dan vas tersebut profesional, berkompetensi yang tertuang pada cita cita politik nawacita dibutuhkan. ahli. terampil: yaitu antara lain membuat pemerintah pls, tidak absen dengan membangun tata mengerti, paham, dan berwawasan kelola pemerintahan yang bersih, efek luas. tif, demokratis dan terpercaya . hal ini naa belajar terus, pengelola pendeta tentu pengembangan budaya kerja huan utk organisasi lingkungan instansi pemerintah diarahkan pada visi dan tujuan tersebut. visi ini birokrasi yang melayani: juga sesuai dengan visi besar reformasi nanang senang melayani, berempati birokrasi yaitu terwujudnya peter tinggi: tahan berkelas dunia tahun karena itu, dengan pembangunan agen bekerja sama, jaringan yang luas: perubahan, diharapkan dapat terjadi pe rumahan yang lebih besar dan lebih seat berorientasi kepada pelanggan, sehingga birokrasi pemerintah dapat mendahulukan kepentingan umum. mencapai predikat berkelas dunia. tidak hitungan, atau mengejar bonus dalam upaya akan birokrat sopan, hati hati, melayani dengan yang bersih, kompeten, dan melayani, hati dan sepenuh hati pemerintah dan kita semua yakin bahwa dengan birokrasi pemerintahan yang melihat tujuan yang hendak dicapai demikian dapat mendorong keberahasi dalam reformasi birokrasi tadi, perubah lan pembangunan bidang bidanglain mindset dan budaya kerja (culture set) nya. adapun ciri ciri birokrasi bersih, menjadi sangat penting dan mendesak kompeten dan melayani seperti berikut: untuk diwujudkan. dan dengan perupa han mindset dan budaya kerja diharapkan birokrasi bersih: kinerja birokrasi pemerintahan kita akan berintegritas tinggi, bertahan membaik. dalam arti secara nyata ter tinggi, anti korupsi wujud perbaikan pelayanan publik dan peningkatan mutu kebijakan publik yang bebas penyalahgunaan wewenang ditetapkan oleh aparat pemerintahan. kepemimpinan yang kolaboratif, demokratis, dan partisipatifcepatan reformasi birokrasi, meski belum sesuai harapan, secara tidak langsung diharapkan namun jurnal edisi kedua ini berisi pemikiran analitik dari diharapkan dapat lebih memberi para pakar, akademisi, praktisi, manfaat, dan membuka cakrawala legislatif, pemerhati, serta pihak baru dalam mewujudkan birokrasi lain yang berkenan. yang bersih, kompeten dan me nan informasi yang ingin didapat layani. sem o8adari redaksi. tema utama menciptakan birokrasi bersih, kompeten dan melayani . revolusi mental berdasarkan wacana publik dan berbagai seiring dengan datangnya pemeran tulisan pakar mengatakan bahwa, per tahan baru presiden jokowi jk, upaya tama, yang dimaksud dengan mental ini pelaksanaan perubahan ini fokuskan adalah mengait mentalitas atau sifat kepada perubahan mentalitas aparatur mental yang dipunyai atau yang melekat negara dan masyarakat. mentalitas bi atau yang sementara ini ada dalam diri rakyat pemerintahan terutama menjadi orang orang dan masy arakan indon target perubahan oleh pemerintah saat sia. misalnya, mentalitas bangsa yang ini. gerakan revolusi mental sejauh terjajah, mentalitas penguasa feodal, mun kin digerakan dan diger kan mentalitas priyayi, mentalitas yang info maria bahan saku besar rio (minder), mentalitas yang superior arat pemerintahan negara (mendominasi), dan mentalitas lainya maupun masyarakat luas yang nyata nyata ada dalam masyarakat dan untuk tujuan analisis sudah banyak didorong oleh keinginanuntuk bisa dibahas oleh para pemikir. melakukan perubahan itulah sebenarnya revolusi mental hendak dilaksanakan. kedua, kita uga harus penduduk kata kunci perubahan ini, menjadi kan pengertian mental ini dengan yang meng sebenarnya ada dan bisa diamati. mental perhatian banyak orang baik dalam. naa tidak hanya berkaitan dengan moral, dan luar negeri, baik orang indonesia sendiri. ataupun orang asing. harapan hati nurani, dan hal hal yang bersifat hanya perubahan awalnya tidak tampak (rohani yang intangible memang agak redup, akan tetapi setelah tetapi juga bersifat ragawi (intangible) revolusi mental ini dihembuskan, maka yang oleh mata bisa diamati. hal ini harapan perubahan itu kemudian timbul penting agar, kita dapat memikirkan dan kembali. perubahan perubahan yang memberi tempat agar revolusi mental dikehendaki yaitu berubah dari memiliki menyangkut baik hal hal yang bersifat tidak tampak maupun yang tampak mata kebiasaan kebiasaan buruk atau kurang baik atau kurang tepat menjadi demi wujud nyatanya. sehingga perubahan wiki kebiasaan ball dorong mentalitas dalam revolusi mental dapat yang diarahkan untuk mengubah baik cara tercapainya kehidupan yang lebih baik. pandang, cara pikir, cara merasakan, kitaperlumemahamiapayangdi pola pikir, paradigma berfikir, maupun maksud revolusi mental yang menjadi perilaku, tingkah laku nyata, gaya, ta prioritas perubahan yang diinginkan bita, perbuatan, kebiasaan, akhlak, dan dalam melakukan reformasi birokrasi. budaadi sekali lagi, yang dimaksud den yang menitik beratkan pada perubahan gan perubahan mental ini tidak hanya mentalitas ini sangat berkaitan dengan menyangkut perubahan moral atau hal perubahan sikap dan cara pandang yang bersifat tidak tampak, tetapijuga cara berfikir (mindset). oleh karena yang tampak. jadi lebih tepat jika itu, berbagai jalan haruslah ditempuh rumahan mentalitas atauperubahanahlak agar terjadi perubahan mentalitas yang yangdicerminkan padaperilaku,tingkah besar berbagai instansi pemerintah, laku, adab, gaya, tabiat, cara merasa, daripada gilirannya dalam masyarakat cara berpikir dan cara bertindak. juga terjadi perubahan mentalitas yang iki dead lalu apa yang dimaksud dengan akan memperbaiki keadaan negara dan bangsa indonesia secara keseluruhan. revolusi dalam revolusi mental? ini tentu bukan hanya dimaksudkan untuk jadi disini aparat negara atau para menekankanperlunyaperubahaanyang pejabat yang ada pada birokrasi peter alakadarnya, akantetapi perubahantotal, tahan dan para pegawai diharapkan perubahan yang mendasar, perubahan menjadi contoh lingkungannya mas yang lebih cepat, perubahan yanglebih ing masing dan dalam masyarakat untuk besar dari keadaan sebelumnya. istilah berlaku profesional, bersih dan melayani, revolusi memang diakui agak bombs serta dapat bersinergi (gotong royong) tis, akan tetapi mengingat pentingnya saling membantu untuk mengakses perubahan terhadap mentalitas itu maka kan pembangunan berbagai bidang. digunakan istilah revolusi, seperti halnya pengalaman penerapan kiat kiat untuk revolusi industri, revolusi sain, revolusi memberantas korupsi, bersikap adil, penggunaan teknologi informasi dan dan transparan dalam penyelenggaraan komunikasi yang sekarang ini sedang praktik pemerintahan yang baik, telah berjalan. mengajarkan pada kita bahwa perubahan pelaksanaan perubahan yang men mentalitas ini sungguh sangat lambat. . dalam lima tahun terakhir pelaksanaan arah pada revolusi mental pada saat ini reformasi birokrasi mengalami berbagai dilakukan dengan berbagai cara antara kendala. kendala itu antara lain, kendala lain melalui: pendidikan, pelatihan, biaya, kurangnya keahlian (experts), pemasangan, workshop, sosialisasi per dan toh nat bisa aturan dan kode etik, rekayasa rekayasa kurangnya contoh nyata yang ditularkan entitas lain. psikologis, kampanye dan penyuluhan, serta edukasi terhadap masyarakat me untuk kendala biaya, sudah tidak lalui berbagai media instrumen dan bisa disangkal lagi bahwa untuk pelaku saluran komunikasi. revolusi mental kanreform dibutuhkan biaya yang cukupbesar dan kesabaran yang luar biasa. yang diinginkan yang menjadi pemicu biaya yang besar itu digunakan untuk keberhasilan pembangunan bidang melakukan berbagai upaya, sepertiaudit lainnya adalah perubahan mindset dan terhadap organisasi, analisis jabatan, budaya kerja aparat negara. sehingga rekrutmen dan seleksi terbuka, sendi birokrasi pemerintahan negara dapat ikan dan pelatihan, rekayasa sistem, bekerja secara baik. perubahan mental penerapan teknologi informasi dalam tas para pemimpin dan pegawai aparatur pengelolaan dan interaksi dengan ma negara sangat diperlukan, terutama pe syarikat, dan sebagainya. kendalayang rumahan cara pandang, cara pikir, atau kedua, adalah kurangnyakeahlianyang mindset dan perilaku atau tindakan agar dikuasai oleh lembaga lembagapemer memperoleh hasil yang positif. hasil indah dalam melakukan reformasi pada yang positif itu adalah meningkatnya dirinya sendiri. pelaksanaan berbagai kinerja aparatur negara itu sendiri. cara perubahan instansi pemerintah selalu cara lama yang sudah tidak tepat, atau membutuhkan konsultan atau pihak kebiasaan yang kurang baik yang masih perusahaan yang kompeten dalam mem ada harus dirilis dan ditinggalkan, dan bantu pelaksanaan perubahan. tanpa berubah membiasakan kebiasaan yang dibantu oleh para konsultan, atau para baru yang lebih baik. ater, atau para coach (pelatih) luar perubahan mindset atau cara pikir instansi jarang sekalibisadilakukanpe rumahan yang berjalan dengan baik. biasanya akan dap mencapai hasil yang lebih besar dari pada sekedar mengawasi dan mengoreksi perilaku. perubahan pe simpulan rumahan arah perbaikan itu akan lebih berhasil lagi kalau kita dapat mengubah pada intinyatransformasiorgnisasi keduanya, yaitu baik mindset maupun dari kondisi saat ini kondisi yang sikap sehingga tercerminpada perilaku diharapkan, memerlukan berbagaicara sehari hari untuk menjadi kebiasaan baru antara lain melalui penataan organisasi yang lebih baik. dan perubahan budaya kerja. perubahan edisi tahun jurnal pada karaton negara reformasi birokrasi menuju pemerintahan kelas dunia daftar bacaan: agung seputar, yulius e., manajer meyer, p., allen, com men dan perilaku organisasi, graha moment the workplace theory research ilmu, jogjakarta. and application. california: sage pub locations. chrisnandi, revolusi mental ton sebagai gerakan pemerintah dan ma kepala, lynn. daniel richards george syarikat guna memperbaiki indonesia. norman, industrial organization: con makalah yang disampaikan pada acara temporary theory and practice (with kepolisian ri, september economic applications), ed. south western college publicaci gibson, james. l., al. organis our ester res publication lion, 4th edition, diterjemahkan oleh robbins, organizational beha djoerban wahid, sh. organisasi dan ior (10th ed). new jersey practice hall. manajemen, perilaku, struktur, proses), penerbit serangga. edisi tahun one agency one innovation dan telaah keilmuannya one agency one innovation dan telaah keilmuannya muhammad immanuddin abstrak langkah perbaikan pelayanan publik indonesia dinilai masih lambat dan tidak dapat mengikuti ekspektasi masyarakat yang terus meningkat seiring dengan meningkatnya pendapatan masyarakat indonesia dan kemajuan teknologi informasi, dengan mengharuskan setiap kementerian lembaga dan pemerintah daerah menciptakan minimal inovasi utama setiap tahun yang dikenal dengan gerakan one agency, one innovation. gerakan one agency, one innovation harus menjadi gerakan bersama dalam suatu kerangka kebijakan yang dipahami bersama pula oleh seluruh komponen good governance. telaah keilmuan ingin menjelaskan konsep one agency, one innovation dari sudut pengembangan ilmu administrasi publik. keywords: pelayanan publik, inovasi, one agency one innovation. pendahuluan peningkatan kualitas pelayanan publik. dalam lokakarya program one menurut prof. eko, one agency, one agency, one innovation dan peluncuran innovation bukan semata mata sebuah buku inovasi daerah, yang dibelenggu program, tetapi sejatinya harus meru rakan tanggal oktober2013 yang lalu, pakan sebuah gerakan yang melibatkan wakil menteri pendayagunaan aparatur seluruh komponen good governance, negara dan reformasi birokrasi, prof. dr. karena keberhasilan one agency, one eko prabowo, mencanangkan one agency, innovation ditentukan oleh kolaborasi one innovation sebagai langkah term yang baik antara pemerintah, masyarakat, bosan (breakthru) melakukan percepatan dan dunia usaha dalam menciptakan mahasiswa program doktor administrasi publik, universitas diponegoro semarang. edisi tahun (ep jurnal perang putu mea reformasi birokrasi menuju pemerintahan kelas dunia minimal satu inovasi yang harus dipaku bisa menjadi pengungkit percepatan kan setiap kementerian lembaga dan peningkatan kualitas pelayanan publik. pemerintah daerah. menurutnya, secara kondisi kekinian menunjukkan bahwa sederhana, jika dalam setiaptahunkita para penggiat inovasi pelayanan publik dapat menciptakan inovasi utama, satu sama lain belum terhubung dalam maka kita akan dapat membuat sebuah suatu jaringan kerja (network) yang handbook public service innovation baik, sehingga potensi kekuatan ino yang memuat inovasi tersebut yang rasi yang dimunculkan tersebut belum dapat dijadikan acuan peningkatan menjadi kekuatan riil untuk mendorong kualitas pelayanan publik. percepatan peningkatan kualitas pela sebagai sebuah praktik pelayanan, kanan publik. inovasi pelayanan publik sebenarnya se suatu bukan hal yang baru dilaksanakan. perumusan masalah jauh sebelum berbagai lembaga yaitu one agency one innovation? cinema, bagaimana telaah keilmuan menge berbagai hasil pendampingan praktik nai one agency one innovation inovasi pelayanan publik. demikian ula konsep one agency one innovation lembaga swadaya masyarakat, seperti paprika banyak mempublikasikan hasil pengembangan konsep one agency, penelitian mengenai inovasi pelayan one innovation, dari gerakan reformasi publik. lembaga lembaga tersebut birokrasi. masyarakat merasakan ada mengakui, sejak pelaksanaan otonomi kemajuan dalam pelaksanaan reformasi daerah yang luas bagi kabupaten kota birokrasi, namun kemajuan tesebut di dan dilakukannya pada awal tahun2000 hadapan pada oleh kenyataan, bahwa dan pemilihan langsung kepala daerah, harapan masyarakat bergerak cepat, banyak program program terbosanyang sedangkan upaya perbaikan pelayanan dapat dikatakan sebagai program ino publik peningkatannya berjalan lambat, latif sebagai penjabaran visi dan misi sebagaimana penelitian yang pernah kepala daerah yang bersangkutan, ketika dilakukan oleh tempo. dalam survey dia berkampanye pada saat mengikuti tersebut menunjukkan hanya ma pemilihan kepala daerah. syarikat berpendapat, bahwa pelayanan publik sudah lebih baik, menyatakan tantangan inovasi saat ini menu perizinan usaha sudah mudah seder bukan pada apakah jumlah inovasi yang hana. dan diprediksi terus bertambah setiap tahun ana, gan proses penyu'anggaran edisi tahun one agency one innovation dan telaah keilmuannya pelayanan publik sudah menggunakan percepatan menurut kamus besar teknologi informasi dengan baik. bahasa indonesia kbbi) berarti per buatan (hal dan sebagainya) member dari hasil survey tersebut dapat lainya) yen cepat. dalam ilmu geografi atau geologi dilihat, bahwa pelayanan publik yang percepatan berarti tingkat pertambahan berjalan lambat tersebut diarahkan kecepatan. percepatan dikiaskan sebagai kepada persoalan birokrasi pemerintah, peningkatan menurut deret ukur untuk karena birokrasi pemerintah tersebut . membandingkan dengan peningkatan merupakan pelaksanaan keputusan politik secara normal menurut deret hitung. pemerintah. birokrasi indonesia, bah dengan demikian percepatan peningkatan kan negara negara lain yang sudah tata kualitas pelayanan publik merupakan maju, birokrasi sering dinotasikan sehabgilproses pelayanahiyane banking tindakan atau perbuatan mempercepat aan kesah "peningkatan kualitas kualitas pelayanan berbelit belit, malas, tidak disiplin, suap, pra publik atas peningkatan secara nor organisasinya besar, lambat dan persepsi mal atau dengan kata lain percepatan negatif lainnya. sebagaimana tersbut cningkatari kualitas pelayanan publik dalam grafik bawah ini. den basa merupakan upaya luar biasa penyelenggara pelayanan publik untuk grafik persepsi publik terhadap birokrasi pemerintahan meningkatkan kecepatan peningkatan kualitas abas kerja icha sala hak pelayanan publik kualitas pelayanan publik sudah baik its atas kecepatan normal. sangat organisasi pemeritahan sudah tepat fungsi dan ukuran sai dalam penyerang penggunaan fasilitas, van jalan garapan pelayanan publik, praktek peningkatan penyelenggaraan pemerintahan sudah bebas dari kkn tidak sewu kualitas pelayanan pub jaa pen saat tik dikatakan normal, pola pilar dan budaya kerja aparatur negara sudah baik apabila menyangkut proses penyelenggaraan layanan publik sudah perubahan gradual yang tema das perbaikannya dilakukan apakan sapaan aah abal secara parsial, misalnya sistem rekrutmen sdm aparatur negara sudah transparan dari peningkatan ke keamanan dari kurang sumber: hasil survey tempo, kerjasama aus aid, nyaman menjadi lebih nyaman. sedangkan edisi tahun (#jurnal pendayagunaan aparatur negara reformasi birokrasi menuju pemerintahan kelas dunia melakukan percepatan dalam praktek memunculkan kelas menengah baru pelayanan publik lebihkepadaperubahan indonesia. kelas menengah indonesia sistemik pelayanan publik yang secara sebagaimana kelas menengah dunia mendasar dalam penyelenggaraan pada umumnya adalah sekelompok orang pelayanan publik, misalnya mengganti yang independen, cukup berpendidikan, pelayanan publik dari cara manual men mengakses informasi dengan baik, dan jadi pelayanan publik secaraelektronik merencanakan kehidupannya lebih baik. yang memberikan dampak perubahan secara ekonomi, politik, dan budaya dalam organisasi penyelenggara pela mereka merupakan pembawa perubahan kanan publik. dan harapan baru masyarakat. menurut bank dunia, tahun kelas menengah oleh karena itu inovasi pelayanan sik dalamranekamendbrong pers: indonesia tercatat dari sekitar juta penduduk indonesia atau papan peningkatan kualitas pelayanan juta orang. kelas menengah dimaksud publik dimaksudkan inovasi pelayanan |. aim dilihat dari kriteria pengeluaran sebesar publik dijadikan sebagai lokomotif . per hari. hal tersebut dido perubahan dan atau pemberi inspirasi rong dengan peningkatan pendapatan perubahan, sehingga terjadi perubahan senen sada consent perkapita sebesar rp. juta atau pray yang atau meningkat dari tahun mendasar dalam penyelenggaraan sian yang hanya sebesar rp. juta benda bps, harapan masyarakat tetapi lain pihak, pelayanan merupakan konsekuensi kemajuan publik yang dilakukan oleh birokrasi pembangunan, terutama pembangunan siaran meingkslannya masih lalat ekonomi dan teknologi informasi yang bap governance effectiveness indexes ps) seven asian economies ixi uvw source: world bank, edisi tahun one agency one innovation dan telaah keilmuannya dan dianggap tidak dapat mengikuti masyarakat melalui pelayanan pelayanan perubahan dalam lingkungan masyarat yang inovatif. sebagai sebuah konsep, katanya. hal initerjadi, karena birokrasi bisa jadi one agency one innovation dianggap masih tidak efisien dantidak oai) inspirasi dari konsep segel efektif. berbagai studi menggambarkan umunya, yaitu gerakan one village one efisiensi dan efektivitas masih jauh dari product ovo) dari oita prefecture harapan. dari data governance effective jepang yang terkenal era tahun ness indexes dapat dilihat bahwa dari an. gerakan ini telah diaplikasikan negara asia, indonesia berada paling berbagai banyak negara dalam rangka bawah bersaing dengan vietnam dalam peningkatan daya saing produk. konsep efektivitas pemerintahan sejak tahun oai mungkin terinspirasi oleh konsep sampai tahun ovo dari sudut spirit dan metoda tapi disamping itu dilihat dari sudut kan copy paste, karena sasarannya pnp adalah inovasi pelayanan publik yang efisiensi, birokrasi indonesia juga di dikemas menjadi kebijakan publik. anggap belum efisien. dari negara asia mendapat angka masih diatas konsep inovasi dalam admins india vietnam dan india, tetapi jauh rasi publik bawah singapura yang mendapat angka karena itulah kemudian muncul inovasi menurut council persepsi negatif mengenai birokrasi competitiveness adalah transformasi dari indonesia, yang sering dinotasikan pengetahuan, menjadi prose, produk dan sebagai proses pelayanan yang panjang, jasa baru. schumpeter membagi berbelit belit, malas, tidak disiplin, suap, inovasi kedalam tipe yaitu produk, organisasinya besar, lambat dan persepsi metode, sumber pasokan, eksplorasi pasar negatif lainnya. dan cara baru. inovasi juga digambarkan sebagai from institutional viewpoint dalam program percepatan l. the focus how set organis reformasi birokrasi, kementerian tons coordinates different processes pendayagunaan aparatur negara dan ny: and ideas create new products and reformasi birokrasi menggagas per services galanakis, punya percepatan peningkatan kualitas pelayanan publik untuk mengimbangi inovasi adalah perubahan menuju tingginya harapan masyarakat. terdapat keadaan yang lebih baik. inovasi dapat (dua) hal yang menjadi sasaran, yaitu dilihat dari berbagai sudut pandang, mi melakukan terobosan perbaikan pela halnya inovasi menurut teori ekonomi, kanan dan meningkatkan kepercayaan sosiologi, kebijakan publik. inovasi darudut pandang ekonomi menjelaskan inovasi semakin diperhatikan oleh para pokok pemikiran penting yaitu menurut ahli administrasi publik. schumpeter ada macam kegiatan yang termasuk sebagai inovasi yaitu, konsep inovasi kurang populer pada. kenal duka seba. masa lalu karena karakter reformasi yang sang tlg pap lebih didasarkan pada prinsip prinsip cara lukis baru pembukaan birokrasi weber. dalam konsepsi weber, dae basah pasar baru penemuan birokrasi digambarkan sebagai sesuatu sumber sumber bahan mentah baru, yang kaku, dengan kebutuhan akan atur perubahan organisasi industry sehingga yang jelas, hirarki, spesialisasi dan lingkungan yang relatif stabil. dalam efisiensi industri schumpeter, . menurutnya. pertumbuhan ekonomi konteks ini, inovasi dianggap tidak ba akan terjadi bila ada inovasi nyak diperlukan bagi aparatur birokrasi jati pemerintah kerman, pada saat penyebaran inovasi kebijakan terjadi new public management npm) mulai dengan merujuk pada dua determinan dikenal dalam reformasi administrasi penting, yaitu internal determinan, dan maka inovasi semakin mendapat per regional diffusion. yang dimaksud dengan hatian lebih dari sebelumnya. birokrasi inovasi pada masa npm. konsep inovasi mulai mengedepankan hasil, partisipasi, relatif baru dalam literatur administrasi berorientasi pelanggan, digerakan oleh publik (public administration). david misi, dan desentralisasi osborne, mars (dalam lee, mengungkapkan bahwa sampai tahun tidak ditemui hasil penelitian david mars (dalam . lee, mengungkapkan, bahwa kan publikasi dari tulisan administrasi publik yang membahas tentang inovasi sampai tahun tidak ditemukan literatur klasik yang memuat konsep publikasi dari tulisan administrasi yang publik yang mengulas tentang inovasi. inovasi dalam konteks reformasi antara lain adalah artikel innovation bu adapun literatur klasik yang memuat konsep inovasi dalam konteks reformasi reaucratic institutions tulisan alfred dimana vang dimuat dalam jurnal antara lain adalah artikel innovation public anin tra tion review ar) bureucratic institutions tulisan alfred ada tahun dan buku admins dimana yang dimuat dalam jurnal public live reform? maiden, tentara administration review par) pada ta nnn hun selain itu, buku maiden yang inovasi sebagai bagian dari reformasi pai nan berjudul administrative reform yang administrasi (administrative reform). |. diterbitkan pada tahun dalam tulisan tulisan tersebut menandai bahwa bukunya tersebut, maiden menguraikan edisi tahun relevansi dan kontekstualisasi strategi reformasi birokrasi reformasi birokrasi dwi wahyu romaji sekretaris kementerian pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi abstrak perjalanan sejarah selalu menghadirkan perubahan, termasuk reformasi birokrasi nasional. tahun menjadikan pendekatan kontekstual sebagai program dari reformasi birokrasi nasional. pendekatan kontekstual ini memasukan budaya sebagai aspek penting dalam strategi reformasi birokrasi. pendekatan budaya diarahkan melihat heterogenitas karakteristik wilayah indonesia. reformasi birokrasi nasional didorong dari daerah sebagai wujud kontekstual reformasi birokrasi nasional. kerangka kerja dynamic governance berlandaskan prinsip prinsip kerja budaya menjadi satu solusi dalam mewujudkan kontekstual reformasi birokrasi yang menghasilkan birokrasi sesuai dengan arah road map rekor masi birokrasi yang diterbitkan oleh menteri pendayagunaan aparatur negara. keyword kontekstualisasi strategi, reformasi birokrasi pendahuluan birokrasi nasional arah terbitnya peraturan menteri pen kebijakan reformasi birokrasi adalah pembentukan infrastruktur birokrasi na dayagunaan aparatur negara dan rekor signal yang ditandai dengan terbitnya masi birokrasi nomor tahun sejumlah undang undang uu) sunda tentang road map reformasi birokrasi nan mental aparatur negara beserta peraturan memberikan indikasi kuat pe pelaksanaannya, diantaranya nomor rumahan arah kebijakan dan pendekatan tahun tentang kementerian reformasi birokrasi nasional. pada masa ann negara, nomor tahun inisiasi reformasi birokrasi tentang pelayanan publik, nomor dan tahap pertama program reformasi edisi tahun one agency one innovation dan telaah keilmuannya inovasi sebagai bagian dari reformasi hasil, partisipasi, berorientasi pelanggan, administrasi (administrative reform). digerakan oleh misi dan desentralisasi beberapa tulisan tersebut menandaimulai osborne, pada era ini, inovasi diperhatikannya inovasi oleh pakarilmu sangat dihargai oleh pendukung gerakan administrasi publik. hanya saja, konsep reformasi. inovasi kemudian masih belum kup perkembangan terakhir menunjuk populer dalam ranah administrasi pub kan kemajuan pada penggunaan istilah lik dan reformasi administrasi. inovasi. inovasi dalam bidang administrasi publik. populer dalam bidang tersebut baru pada kl. pada negara seperti korea, konsep inovasi dekade terakhir ini. bahkan menggantikan konsep reformasi. kurang populernya konsep inovasi pengalaman korea menunjukkan, bahwa pada masa lalu dapat dipahami karena penerapan inovasi padanegara tersebut karakter reformasi birokrasi yang lebih telah meningkatkan kualitas penyerang didasarkan pada prinsip prinsip we garapan pemerintahan tingkat lokal ber. dalam konsepsi weber, birokrasi yoo, keberhasilan korea juga memerlukan aturan yang jelas, hirarki, terjadi pada penerapan inovasi canada spesialisasi dan lingkungan yangrelatif robertson and ball, inovasi stabil. dalam konteks ini, inovasitidak atas birokrasi sangat mendukung bagi banyak diperlukan bagi aparatur birokrasi berkembangnya ekonomi dan teknologi pemerintah kerman, kewajiban china semua ini menunjukan nilai aparatur birokrasi pemerintah adalah penting inovasi bagi perubahan yang menjalankan aturan yang ditetapkan diinginkan. (rule driven). jika kemudian inovasi pengertian inovasi dalam sektor dilaksanakan, hanya dalam intensitas publik yang disampaikan oleh un desa yang kecil dan dilakukan terbatas pada dan un habitat merumuskan: level pimpinan puncak. inovasi dalam hal ini sebagaimana reformasi administrasi menurut laporan unesa, kena didekati melalui mekanisme top down rusak sektor publik berinovasi karena maiden, beberapa alasan alasan,yaitu: pada tahun an, new public ad demokratisasi administration npm) mulai menggeser fenomena demokratisasi telah me hegemoni konsep weber dalam rekor year seluruh dunia, melewati masi administrasi. reformasi kemudian batas batas kedaulatan, ideologi dan mengalami pembelokan arah menuju politik bangsa bangsa. reformasi birokrasi yang mengedepankan perjanjian internasional globalizatiojanjian internasional sebagai innovation public sector bagian dari konsekuensi globalisasi context has been defined the dan interaksi antar bangsa dalam creation and implementation new rangka kerjasama. processes, products, services and brain drain methods delivery which result fenomena human capitalflightyang significant improvements the terjadi dari negara berkembang ke efficiency, effectiveness quality negara maju, sehingga terjadi ket outcomes australian national dakseimbangan persebaran sumber audit office, hal ayam manusia unggulan. alias pengertian inovasi sektor publik yang dari unesa dan habitat menu antara negara maju dengan negara bukan, bahwa inovasi itu mengandung berkembang makin melebar. alasan baru (sebagiannya baru) dan negara pasca konflik, demokrasi dan sae klannya baru penerapannya untuk mencapai hasil (out ekonomi transisi inn come) yang lebih baik. dari australian beberapa negara baru saja melewati national audit menunjukkan, bahwa masa konflik dan instabilitas politik pelayanan publik bukan sebatas gagasan akibat perang atau friksi kepentingan kreatif, tetapi juga penerapannya untuk politik dalam negeri. saat ini mulai meningkatkan setidaknya salah satu mengadopsi sistem demokrasi serta dari efisiensi, efektivitas atau kualitas mengalami transisi layanan publik moral pegawai negeri play moralitas menjadi salah satu isu nampaknya ada unsur yang berbeda integritas pegawai dalam penataan antara pengertian inovasi sektor publik birokrasi yang lebih baik. dan non sektor publik. salah satunya sumberbarupersaingan: privatisasi adalah sektor publik tidak harus meru dan outsourcing pakan hal yang unik atau baru tetapi privatisasi dan outsourcing adalah non sektor publik merupakan yang fenomena organisasional yang telah unik dan baru. oleh karena itu, inovasi merambah sektor publik sejak lama. pelayanan publik tidak harus menemukan hal ini berdampak pada perubahan atau merupakan suatu yang unik, inovasi struktur, budaya kerjakan lingkungan juga dapat lahir dari proses meng amati, dinamis organisasi. men tiru, dan me modifikasi atm) sedangkan australian audit of prabowo, file merumuskan pengertian inovasi sektor publik: edisi tahun one agency one innovation dan telaah keilmuannya perkembangan saat ini menunjukan gerakan open government partnership kemajuan pada penggunaan istilah ino ogp) yang menjadi kunci kemajuan rasi dalam bidang administrasi publik. administrasi publik indonesia. korea, konsep inovasi bahkan telah pnp pep ian apa yang menjadi kesimpulan menggantikan konsep reformasi. konferensi oecd tersebut menjadi pengalaman korea menunjukan bahwa tantangan, bisakah pemerintah indonesia penerapan inovasi telah meningkatkan mengarahkan gerakan one agency one kualitas penyelenggaraan pemerintahan daru innovation menjadi lebih konkrit dalam tingkat lokal yoo, mengembangkan inovasi pelayanan kebijakan inovasi dalam pelayanan publik sebagai instrumen kebijakan publik dalam administrasi publik. tantangan lain adalah dari united public service dalam konferensi internasional: award unesa) yang beberapa tahun innovation the public sector: from terakhir menjadi acuan dalam kompetisi ideas impact yang diselenggarakan inovasi pelayanan publik indonesia organization economic cooperation dalam mendorong dan mengembang and development oecd) tanggal kan inovasi pelayanan publik sebagai november paris terungkap pembelajaran dan knowledge sharing. bahwa inovasi pelayanan publik telah tantangan yang lain datang dalam menjadi sarana pembaruan administrasi negeri, karena selama ini berbagai lem publik. tidak ada lagi sekat antara dunia bagi mitra pembangunan indonesia, bisnis dengan sektor publik, satu sama asosiasi dan lembaga swadaya ma lain dapat bersinergi dan bekerjasama syarikat aktif mengembangkan inovasi untuk kemajuan pelaksanaan good gov pelayanan publik sebagai bagian men finance. kemajuan teknologi informasi dorong peningkatan pelayanan publik. dan komunikasi menjadi tantangan bagi naa asosiasi pemerintah kota indonesia pemerintahan seluruh dunia untuk tenan afeksi) misalnya yang setiap tahun tidak menutup diri lagi. government telah menjadi tulang pun (back membukukan inovasi yang dilakukan punggung oleh pemerintah kota menginginkan bond) pengembangan inovasi pelayanan pengembangan inovasi pelayanan publik publik. indonesia mendapat publikasi so. indonesia hendaknya lebih terarah dan luas, karena telah mengambil inisiatif semua pihak dapat mengambil man mengembangkan inovasi pelayanan nana faat dari inovasi yang dihasilkan oleh publik sebagai bagian pembaharuan pemerintah kota administrasi publik dan mengembalunya kebijakan inovasipelayanan berkelanjutan, bagi inovator, penciptaan publik menjadi keniscayaan untuk segera inovasi bukan akhir, tetapi terus menerus digulirkan, agar seluruh gerakan one menyempurnakan inovasinya untuk dapat agency, one innovation yang mendorong memberikan manfaat yang maksimal. pengembangan inovasi pelayanan publik bagi yang akan mengembangkan ino menjadi kekuatan riil dalam peningkatan rasi, melakukan inovasi bukan harus kualitas pelayanan publik. ada 6tahap menciptakan sesuatu yang betul betul perlu dilakukan, agar inovasi menjadi baru, tetapi memodifikasi dari inovasi kekuatan riil. pertama mengembangkan lama. jadi prinsip atm, amati, tiru, inovasi pelayanan publik. pengembangan dan modifikasi. inovasi tersebut telah dilakukan oleh berbagai lembaga, baik pemerintah kelima, adalah pengembangan ner non pemerintah. baik berupa work jaringan kerja) inovasi pelayanan maupun publik. pengembangan jaringan ini yang kompetisi kejuaraan atau pun melalui ndamvingan dan sebagainya. dalam dikenal dengan simpul inovasi nova pem tangan inovasi harus ada ion hub) tidak terbatas antar daerah dan acuan vang bersama sehingga inovasi nasional bahkan internasional. oecd naa publik benda eng kelihatannya telah mengambil peran bersama sebagai buah nasi dimana indonesia terlibat dalamnya sebagai partner strategis. jaringan kerja pengakuan bersama ini penting, ini merupakan sarana percepatan pening karena langkah kedua dalam pengen kata pengetahuan dan pengembangan tangan database akan menjadi lebih gagasan gagasan baru. mudah. pengembangan database dengan keenam adalah pelembagaan. yaitu komunikasi data yang baik pada setiap aan saan, yat' lembaga yang mengembangkan inovasi menjamin agar inovasi pelayanan publik akan lebih mudah serta memudahkan tersebut berkelanjutan. berkelanjutan pula untuk melakukan diseminasi tersebut dapat dilihat dari komitmen dan publikasinya. ketiga melakukan yang tergambar dan adanya jaminan knowledge sharing bagi siapa saja yang peraturan perancang undangan, memerlukan. ini penting, karena inti organisasi penyelenggara, dan jaminan manfaatnya disini ketersediaan sumberdaya. keempat adalah melakukan pen keenam tahap ini harus dijadikan kerangka kebijakan nasional. kementerian angkatan kapasitas baik bagi inovator maupun bagi yang akan mengembangkan pendayagunaan aparatur negara dan maupun dai yang kembang reformasi birokrasi mestinya mengambil inovasi. inovasi adalah perbaikan yang edisi tahun one agency one innovation dan telaah keilmuannya peran dalam perumusan kebijakan ini berbagai upaya yang telah dilakukan mengacu kepada nomor tahun pemerintah, seperti memperbaiki regu tentang pelayanan publik, sebagai lasi pelayanan, sumberdaya manusia menteri yang diberi kewenangan atribusi aparatur pelayanan, serta proses dan untuk melakukan perumusan kebijakan mekanisme pelayanan yang hingga saat nasional bidang pelayanan publik. animasi dinilai belum sesuai dengan yang diharapkan masyarakat. megha kesimpulan dan saran dari kondisi demikian, one agency one agency one innovation sebagai one innovation menjadi sebuah upaya . dalam melakukan percepatan peningkat langkah selanjutnya dalam memperbaiki tan kualitas pelayanan publik dengan sistem pelayanan publik. dikembang mendorong tumbuhnya model model kan melalui ilmu administrasi publik pelayanan yang inovatif yang dapat dengan menggunakan konsep inovasi nan menginspirasi, menjadi contoh, dan dan pelayanan publik. one agency one lena dapat diaplikasikan melalui transfer innovation sebagai langkah lanjutan dari pengetahuan. daftar pustaka agustin, leo, dasar dasar kebijakan bendi, richard, bureaucracy, publik. bandung: alfabet bandung international encyclopedia the aliran, martin, birokrasi. social sciences, new york: free press. diterjemahkan oleh rusli karim blau, peter m., bureaucracy dan totok haryanto. yogyakarta: modern society, new york: random tiara wacana. house. allow, martin, bureaucracy, new budiman, arief: dan ph. charles van afford york: prayer publisher. (eds), krisis tersembunyi dalam almond, gabriel, dan bingham power, pembangunan: birokrasi birokrasi pembangunan. jakarta: penerbit comparative politics development gramedia approach. bombai, india: little companyiden, gerald prospects for riyanto, agus (ed), reformasi biro administrative rel'rm israel, rasi publik indonesia. yogyakarta: public administration. gajah mada university press. public administration,2nd , perspektif perilaku ed. california: palisade publishers. birokrasi. jakarta: raja grafindo charlesworth, james (ed.). persada. the theory and practice public , strategi melakukan administration: scope, objectives, reformasi birokrasi pemerintah and metode. philadelphia: the indonesia , dalam agus riyanto american academy political and (ed), mewujudkan good governance sosial science. melalui pelayanan publik. chilcot, ronald theories door, jeremiah. strategies for comparative politics: the searchstr administrative reform. the hague, paradigm, colorado: stview netherlands: development and change. press. christine damon., jimmy hol evers, hans dieter, the bureau lokal. metode metode riset kualitatif cratization southeast asia , dalam dalam public relation marketing communication, cetakan edisi comparative studies society and history, volume number denhardt, the new public frederickson. administrasi negara service: serving, not steering. new baru. jakarta: lp3es york: m.e. sharpe. aru. jakarta donellon, eds., post bureaucrat harmon, michael and richard mayer, organization theory for public organization, thousands oaks: sage administration, scott, foreman publications. and company, openview, illinois downs, anthony, inside bureaucracy, london england, boston: rand oon kang mpora non research heckscher, c., defining the post study, little, brown and company. . bureaucrat type, dalam heckscher, auto, sosialismanto, hegemoni ana c., and kumorotomo, wahyudi, negara: ekonomi politik pedesaan jawa. yogyakarta: lacera pustaka etika administrasi negara. jakarta: raja grafindo persada. tama. edisi tahun one agency one innovation dan telaah keilmuannya henry, nicholas. public governance. jurnal ilmu administrasi administration and public affairs. publik, vol. edisi maret englewood cliffs, new jersey: practice me12007. hal hall, inc. mahmudi. new public mana nn a , public administration cement( npm): pendekatan baru and public affairs, south edition, manajemen sektor publik . jurnal practice hall, englewood cliffs, sinergi, vol nol. edisi juli new jersey. september hal hughes, owen public management main, abdul. e government: and administration, santa martin pengembangan sistem pelayanan press inc., new york. publik berbasis teknologi digital . islam, irfan. prinsip prinsip balai diklat keagamaan. surabaya. perumusan kebijaksanaan negara, makmur, h., patologi serta bumi aksara jakarta. terjadinya dalam ilmu administrasi jurnal model reformasi birokrasi, satuan organisasi bandung: ketika roti, ppw lipi, th. rama. kartasasmita, ginanjar. perkembangan osborne, david, dan peter play trik, naa memangkas birokrasi: lima strategi pernikahan mengenai administrasi pembangunan download dari www menuju pemerintahan wirausaha. inan corona edisi revisi. diterjemahkan oleh com abdul rasyid dan gamelan. jakarta: karton, derajat tri. reformasi penerbit ppm. administrasi dari reinventing osborne, david, dan ted gabler, pesimisme . dalan jurnal spirit publik. volume april kewirausahaan birokrasi: men no, ap, transformasi semangat wirausaha kebun, jeremiah enam dimensi dalam sektor publik. diterjemahkan strategis administrasi publik: konsep, oleh abdul rasyid. jakarta: pustaka teori dan isu. jogjakarta: galamedia. binaan pressing. kurniawan, teguh. pergeseran raadschelders, jos c.n., government: administrasi publik: dari perilaku public administration perspective. model klasik dan npm menuju good new york: m.e. sharpe. rings, fred(ed), administrasi pembangunan: tangkisan, vessel noi s., n.d. penataan sistem administrasi dan birokrasi. birokrasi publik memasuki era diterjemahkan oleh lukman hakim. millenium. yogyakarta: penerbit jakarta: raja grafindo persada. papi. orourke, francis, american except thaha, miftah, dimensi dimensi nationalism: government without bureau prima: ilmu administrasi negara. crazy, dalam l.b. hill, ed., the state jakarta: raja grafindo persada. petite bureaucracy, m e. sharpe, birokrasi dan politik york, indonesia. jakarta: raja grafindo said, ma'ud, birokrasi negara persada. brokat malang: upt sembilan thomson, dennis f., etika politik pejabat negara. jakarta: yayasan siagian, s.p., patologi birokrasi. obor indonesia. jakarta: bumi aksara. tjokrowinoto, moeljarto, al., sinambela, lisan politik, al., birokrasi dalam polemik. yogyakarta: reformasi pelayanan publik: teori, pustaka pelajar. kebiri akan, dan implementasi. jakarta: tiran, diffusion policy innovation. bumi aksara. universitet st. allen. sinambela, tak aang. utomo, warsito, administrasi publik baru indonesia: perubahan susanti, ely. aplikasi government paradigma dari administrasi negara dalam meningkatkan kualitas administrasi publik. yogyakarta: pelayanan publik pada pemerintah pustaka pelajar. ia . arah kota kabupaten indonesia weber, max, the theory social jurnal ilmu administrasi vol iv tana desember2007 and economic organization, ed. and trans a.m. henderson and talbot syafii, inu kencana, birokrasi person, macmillan, new york. pemerintahan indonesia. mandar madu ones. bandung wicaksono, kristiani widya, yu. administrasi dan birokrasi ilmu. edisi tahun one agency one innovation dan telaah keilmuannya widodo, joko, good governance: perry, james (ed). handbook akuntabilitas dan kontrol birokrasi public administration, second pada era desentralisasi dan otonomi edition. california: losses bass inc. daerah, surabaya: penerbit insan thaha, miftah. dimensi dimensi prima 11mu administrasi negara. wilson, james o., bureaucracy: jakarta: pt, raja grafindo perkasa. wal govemmeni agencies doang united nations, innovations tao the public sector: compendium best practices. unesa. new york. yates, douglas, bureaucrat yin, robert studi kasus desain democracy: the search for democracy nang dan metode. terjemahan. jakarta and efficiency american government, pt. raja grafindo persada harvard university press., cambridge. asri, jurnal ilmu administrasi, volume nomor september hal. budaya inovasi dan reformasi birokrasi edisi tahun jurnal maya paru mea reformasi birokrasi menuju pemerintahan kelas dunia reformasi birokrasi, budaya kerja dan teguh widjinarko dan pengawasan abstrak perilaku mental negatif yang sering ditunjukkan oleh bangsa ini sudah sangat mengkuatirkan sehingga presiden memandang perlu dipaku kan revolusi mental. perilaku mental negatif buruk yang ditunjukkan oleh bangsa ini tidak lain adalah produk dari birokrasi yang tidak berjalan dengan semestinya, karena birokrasi juga dipenuhi dengan aparat yang bermental buruk berperilaku negatif. karena itu, revolusi mental harus dimulai dari revolusi mental aparatur. timbulnya perilaku negatif dari aparat sebenarnya merupakan produk dari budaya organisasi dan budaya kerja yang tidak sehat. ada proses pembiaran yang menahun sehingga sebuah perilaku negatif terus menerus meracuni aparat kemudian diterima menjadi perilaku yang menjadi kebiasaan. karena itu perlu dilakukan upaya yang lebih tegas melalui reformasi birokrasi, yang tidak hanya sekedar merubah dan memperbaiki sistem, tetapi juga membangun budaya organisasi, mendorong implementasinya melalui budaya kerja, sehingga pegawaijaparat memiliki perilaku yang dikehendaki oleh organisasi. pendahuluan pelaksanaan reformasi birokrasi, di pelaksanaan reformasi birokrasi tekankan pada pendekatan yang lebih nan memberikan fokus pada percepatan yang telah mulai digagas secara resmi peningkatan kualitas pelayanan publik sejak tahun telah memasuki era dan perubahan mental aparatur dalam baru pelaksanaan tahun menjalankan birokrasi pemerintahan, pendekatan pemerintahan kabinet yang dituangkan dalam nawacita kerja presiden joko widodo dalam dalam rumusan kami berkomitmen edisi tahun jurnal pendatagtnhan aparatur negara reformasi birokrasi menuju pemerintahan kelas dunia tahun tentang aparatur sipil dan pelaporan kinerja, penerapan negara, dan nomor tahun2014 government untuk mendukung proses tentang administrasi pemerintahan. bisnis pemerintahan dan pembangunan, pendekatan yang digunakan oleh pen penerapan open government, restu gelolareformasi birokrasinasional, yang otorisasi kelembagaan birokrasi peter dipimpin oleh wakil presiden selaku indah, penguatan kapasitas pengelolaan ketua komite pengarah reformasi bi reformasi birokrasi nasional, penerapan lokasi nasional korban) dan menteri manajemen aparatur sipil negara, dan pendayagunaan aparatur negara dan peningkatan kualitas pelayanan publik. reformasi birokrasi selaku ketua tim arah kebijakan ini ditempuh untuk men reformasi birokrasi nasional tren) ciptakan birokrasi yang berbasis kinerja adalah mendorong dan memastikan (performance based bureaucracy) pada menteri lembaga pemerintah daerah gambar berbeda dengan program re melaksanakan serangkaian peraturan formasi birokrasi nasional perundang undangan tersebut. rekor yang menggunakan pendekatan emban masi birokrasi dengan be guna fundamental birokrasi, program rangka dari nawa cita dan rencana reformasi birokrasi nasional pembangunan jangka menengah na akan dilakukan dengan pendekatan kon signal memiliki arah kbbi tekstual. akan penyempurnaan sistem manajemen gambar arah kebijakan reformasi birokrasi long term perspective bene were capai ape some management banana edisi tahun reformasi birokrasi, budaya kerja dan perilaku mental aparatur sipil negara menjalankan reformasi birokrasi dan sebelumnya dengan fokus penekanan pelayanan publik . pada perubahan perilaku mental. dalam tulisan yang dimuat kom tulisan ini akan memberikan gam pas.com sabtu, mei wib baran kerangka konseptual dan praktik berjudul revolusi mental presiden tentang keterkaitan antara reformasi joko widodo memperjelas fokus ini birokrasi, dengan budaya kerja dan dalam kalimat: perilaku aparatur sipil negara. ketela sudah saatnya indonesia san kerangka konseptual yang dituang naa kan dalam tulisan ini diharapkan akan melakukan tindakan korektif, tidak memberikan pemahaman yang lebih dengan menghentikan proses rekor baik bagi birokrat dalam mempraktikan masi yang sudah berjalan, tetapi den revolusi mental lingkungan invasinya gan mencanangkan revolusi mental masing masin menciptakan paradigma, budaya poli tik, dan pendekatan nation building konsepsi reformasi birokrasi baru yang lebih manusiawi, sesuai dengan budaya nusantara, bersahaja, birokrasi pemerintahan sebagai se dan berkesinambungan. buah organisasi besar yang menjalankan lebih lanjut beliau menuliskan: pemerintah pada dasarnya menjadi lokus praktik terbesar dan menantang penggunaan istilah "revolusi" ti bagi para praktisi manajemen. prak dak berlebihan. sebab, indonesia me isi manajemen yang dimaksud disini perlukan suatu terobosan budayapolitik adalah para birokrat yang menjalankan untuk memberantas tuntas tugasnya pemerintahan. ini berarti bahwa para segala praktik praktik yang buruk yang birokrat minimal harus memiliki kom sudah terlalu lama dibiarkan tumbuh potensi bidang manajemen. salah satu kembang sejakzaman orde barusampai aspek yang seringkali dibahas dalam sekarang. praktik manajemen adalah mengenai meskipun terdapat perbedaan perubahan change. setiap organisasi harus selalu melakukan adaptasi sebagai penekanan fokus pelaksanaannya, pres respon terhadap perubahan lingkungan, ide joko widodo memberikan pen dan organisasi yang tidak melakukan alasan bahwa pelaksanaan reformasi perubahan akan tergila oleh kemajuan birokrasi merupakan proses ang diperoleh organisasi lain yang berkelanjutan dari proses memaksa yang naan reformasi birokrasi pada periode edisi tahun 2gp jurnal pendayagunaan aparatur negara reformasi birokrasi menuju pemerintahan kelas dunia indeks daya saing global negara asean ena ten an. nnn demikian pula halnya dengan bi perubahan dalam birokrasi lebih lokasi. jika birokrasi pemerintahankita sering diistilahkan dengan reformasi, tidak melakukanperubahan perubahan terjemahan dari reform. negara mana sebagaimana pemerintahan negara neg pun reformasi dalam pemerintahan su ara lain dalam merespon perubahan ling dah menjadi keharusan sebagai respon dungan strategis dalam lingkup global, tuntutan publik yang selalu berubah dan maka indonesia akan terus terpuruk ke meningkat dari waktu waktu. indo dalam jurang ketertinggalan. beberapa kesia istilah reform lebih dikenal dengan fakta angka yang ditunjukkan dalam reformasi birokrasi perubahan yang indeks daya saing, misalnya, menu dilakukan terhadap proses pemerintah bukan bahwa indonesia masih harus untuk mendorong penyelenggaraan terus berjuang agar dapat sejajar dengan pemerintahan yang bersih dan akuntabel, negara negara asean atau asia lain efisiensi dan efektivitas, serta mampu nya. dalam indeks daya saing bahkan memberikan pelayanan yang berkualitas. dihuni yuk bahwa dunk peu dalam sebuah artikel dalam har indonesia dipandang efisien, korupsi, vard business review may june dan tidak dapat menghasilkan kebijakan berjudul cracking the code change, yang efektif. karena itulah perubahan naa penulis, michael beer dan nigin norma, dalam birokrasi harus dilakukan agar menguraikan tentang teori perubahan penyelenggaraan pemerintahan mem aan yang mereka bangun dari berbagai prak baik dari waktu waktu. tik perubahan berbagai perusahaan edisi tahun reformasi birokrasi, budaya kerja dan perilaku mental aparatur sipil negara yang berhasil melakukan adaptasi meng pembubaran organisasi. cara ini, dalam hindari kehancuran. meskipun contoh praktiknya sektor publik seringkali yang diambil dari praktik sektor menimbulkan protes, kekacauan, sen swasta, namun pada dasarnya demi garut, gejolak atau kegaduhan. wiki kesamaan dengan perubahan yan yang sebaliknya teori adalah dilakukan sektor publik pemerintahan. pendekatan perubahan yang dipaku kedua penulis tersebut mengurai kan secara bertahap, halus, perlahan, kan bahwa pada dasarnyaterdapat dua berprioritas dan jangka panjang. lang teori dasar perubahan yang dapat di kah langkah yang dilakukan antara lain lakukan dalam organisasi. teori pertama dengan membangun budaya organisasi, disebut dengan teori dan teori kedua menyiapkan sumber daya manusia sejak disebut dengan teori awal rekrutmen, merubah secara berta hap sistem yang berlaku sistem baru teori adalah pendekatan pe dara membangun tim kerja yang kuat dan rumahan yang dilakukan dengan cara memperbaiki komunikasi dan komedi cara yang keras ekstrim drastis, atau nasi. pendekatan ini digunakan sebagai seringkali dalam bahasa kita disebut . upaya untuk meminimalkan kembung dengan revolusi. melalui cara ini, kanan resiko negatif yang timbul, yang langkah langkah yang dilakukan sep sen justru akan merusak tujuan perubahan arti rasionalisasi, pemecatan pegawai ana arah yang lebih baik. pensiunan dini, dan penghapusan perbandingan pendekatan perubahan reformasi) maxsize develop organizational explicitly embrace the paradox shareholder value capabilities between economic value and organizational capability sig manage change encourage participation set direction from the top from the top down from the bottom and engage the people below emphasize structure build corporate focus simultaneously the and systems culture: employees' hard (structures and systems) behavior and attitudes and the soft (corporate culture) plan and establish experiment and evolve plan for spontaneity motivated through motivated through use incentives reinforce financial incentives commitment use change but not drive pay fair exchange consultants analyze consultants support consultants are expert problems and shape management shaping resources who empower solutions their own solutions employees sumber: michael beer dan nigin norma, cracking the code change, harvard business review may junemenurut hasil penelitian yang di beberapa contoh perubahan yang lakukan kedua penulis tersebut, dalam dilakukan oleh pemerintah melalui praktiknya terdapat pendekatan ketiga, pendekatan keras, antara lain: itu pendekatan yang menggabung man adu ng diawal pemerintahan kabinet kerja, kan kedua teori atas. para mimpi misalkan saja, presiden joko widodo nan organisasi terkadang menerapkan ina sudah berani mengambil keputusan pendekatan keras teori e), tetapi dilain aga untuk membubarkan lembaga pihak juga menerapkan pendekatan yang pos non struktural yang dinilai tidak halus teori o), tergantung pada situasi dan kebutuhan yang menjadi keputusan berfungsi karena. fungsi fungsinya yana sudah dijalankan oleh kementerian pimpinan. lembaga yang ada melalui perpres jika kita telaah lebih lanjut, tampak nomor tentang pembubaran nya uraian teoritis atas sesuai dengan (sepuluh) lembaga non struktural praktik yang dilakukan dalam reformasi lns) pada desember birokrasi indonesia. pada masa peter peter melakukan moratorium penerimaan tahan yang lalu, pendekatan reformasi cons untuk mengefisienkan aparatur birokrasi lebih banyak menggunakan sipil negara dalam birokrasi pendekatan teori tidak terlalu berani mengambilrisikountuk yang lebihkeras. secara rutin, presiden juga pelaku sementara itu pada masa pemerintahan kan langkah langkah mencari per kabinet kerja, upaya pendekatan tidak masalah birokrasi sampai pada hanya dilakukan dengan menggunaka tingkatan yang sangat teknis yang teori tetapi juga menggunakan langsung berkaitan dengan masyarat pendekatan yang lebih keras teori e), kat melalui blusukan . salah satu berani mengambil risiko untuk tujuan contoh hasil blusukan pelabuhan kebaikan. tanjung periuk, pemerintah bertekad memperpendek dwelling time yang blusukan mengurai permasalahan melakukan langkah langkah perbaikan mengidentifikasi mencariberbagaipenyebab | penindakan terhadap aparatyangterilbat, | masalah "mengidentifikasi instansi yang "melakukan deregulasi untuk memotong |. mengidentifikasi terlibat terkait penghambat, temuan temuan mengidentifikasi aparat yang melakukan perbaikan sistem, kasus kasus terlibat dalam permasalahan, melakukan perubahan kelembagaan, menggali informasi melakukan koordinasi untuk "melakukan mutasi pegawai pimpinan, langsung dari lokasi penyelesaian masalah memberikan pelatihan menggali! informasi menyusun rencana aksi menetapkan insentif dan disinsentif, dari masyarakat penyelesaian masalah shortcut penyederhanaan menunjuk penanggungjawab monitoring dan evaluasi terhadap perubahan yang telah dilakukan edisi tahun reformasi birokrasi, budaya kerja dan perilaku mental aparatur sipil negara menjadi permasalahan logistik yang pendekatan yang halus soft, dalam sangat mengganggu bongkar muat melakukan perubahan. beberapa contoh barang sebagaisalah satu faktorpent yang dilakukan antara lain adalah: ing dalam kegiatan perekonomian. berkomitmen untuk menjalankan mewajibkan setiap asn untuk men secara konsisten undang undang isi laporan harta kekayaan para asn dan undang undang admin tur sipil negara lokasi) untuk stasi pemerintahan secara konsisten, mencegah memberikan sering lan melakukan penelaahan organisasi kepada seluruh asn agar tidak lembaga non struktural sebagai ba melakukan tindak korupsi, sekaligus gian dari langkah penyederhanaan untuk memberikan perlindungan bagi naga penertiban kelembagaan lembaga asn agar tidak dituding korupsi. non struktural, pendekatan sebagaimana die menyusunrencanareformasi birokrasi bukan atas, memang mengandung risiko munculnya respon vang negatif dalam lima tahun mendatang melalui respon yang ncg road map reformasi birokrasi dari mereka yang berkepentingan, me man untuk menjamin kesinambungan timbulkan penilaian tidak populer, dan arah tahanan. strategi dan capaiannya kemungkinan adanya kegaduhan yang anakan, ya. merugikan. namun demikian, kereta perubahan dalam birokrasi (re nian pemerintahan mengambil risikoini formasi birokrasi) pada umumnya di menjadi kunci dari keberhasilan perupa lakukan untuk memperbaiki kualitas han arah yang lebih baik. salahsatu pelayanan publik. sementara kualitas pernyataannyayangselalu diungkapkan pelayanan publik dilakukan melalui pada setiap kesempatan, menteri pan langkah langkah: dan menegaskan kesiapannya untuk deregulasi, peninjauan ulang berbagai menerima komentar komentar negatif peraturan vang dipandang men'adi dan kritik pedasuntuk setiapkebijakan yang pandang inn) penghambat, menghapus kebijakan keras yang diambilnya, karena beliau da. yang dianggap menghambat, dan menyadari bahwa risiko itu harus di merumuskan kebijakan untuk mem ambil demi kepentingan penciptaan percent proses pelayanan: pemerintahan yang lebih baik masa percepat pay mendatang. memperbaiki profesionalitas sdm, disamping pendekatan yangkeras, memperbaiki kelembagaan organisasi pemerintah saat ini juga menggunakan pelayanan,memperbaiki manajemenpelayanan, nomor tahun tentang pedoman antara lain melalui perbaikan me pengembangan budaya kerja. anime prosedur sistem atau tata laksanapelayanan dan berbagai aspek. dalam teratur budaya kerja manajemen pelayanan lainnya: diterjemahkan dari culture set diartikan play ya, sebagai cara pandang seseorang dalam memperbaiki sistem akuntabilitas memberi makna terhadap kerja se dan pengawasan. bagai sikap dan perilaku individu dan unsur terpenting dari perbaikan kelompok yang didasari atas nilai nilai atas adalah sumber daya manusia. yang diyakini kebenarannya dan telah karena itu, seringkali aparat diperparah menjadi sifat serta kebiasaan dalam kan karena pelayanan yang buruk, proses melaksanakan tugas dan pekerjaan yang bertele tele, feodal respon yang sehari hari. budaya kerja diturunkan lambat, tidak inovatif tidak disiplin, atau "ri budaya organisasi atau dengan kata secara keseluruhan kurang profesional. lain bahwa budaya kerja merupakan pelaksanaan budaya organisasi dalam tetapi perlu diketahui bahwa praktik keseharian pegawai dalam perilaku yang buruk dari aparaturadalah melaksanakan tugasnya. menjadi produk budaya organisasi kerja yang buruk. sementara budaya kerja aan yang buruk muncul sebagai akibat dari abstrak) sesuatu yang sistem birokrasi yang tidak bekerja den pak, ak) yang yang menang gan baik pula. karena itu ada meterai kut perilaku sikap, nilai nilai, norma tan yang sangat erat antara reformasi dan harap yang diinginkan onbadisasi birokrasi, budaya kerja organisasi dan kepada setiap anggotanya. definisi lain perilaku aparatur. perilaku aparatur menyebutkan babi duga ani amp hanya dapat diubah melalui pendekatan aca umpurgan nilai budaya, sementara budaya diciptakan membran'u seseorang (pegawai) aam melalui perbaikan sistem organisasi memahami mengenai apakah tindakannya dipandang dapat diterima budaya kerja atau tidak dapat diterima. penerapan budaya kerja dalam bi untuk mempermudah temp peroleh lokasi pemerintahan sebenarnya sudah penjelasan yang nyata, budaya organisasi lama diinstruksikan melalui berbagai peraturan perundang undangan. terakhir melalui peraturan menteri ndan edisi tahun reformasi birokrasi, budaya kerja dan perilaku mental aparatur sipil negara tercermin beberapa aspek sebagai beri profesionalisme, seperti: bagaimana kut: pegawai melaksanakan tugas dengan prinsip mengutamakan kualitas, ino tampilan fisik, seperti: bagaimana prinsip meng inn latif, integritas, dedikasi, bagaimana para pegawai berpakaian (kerapuhan, penguasaan pegawai terhadap sub kepantasan, kesesuaian), bagaimana stasi pekerjaan, bagaimana para kondisi kantor dan fasilitasnya (ke pemimpin menyelesaikan berbagai bersihkan, tata letak, furnitur, cat find permasalahan yang terkait dengan ing, gambar gambar yang ditempel kpn nan bidang tugasnya, bagaimana para dinding, tata seni, arsitektur, kenya pemimpin merumuskan kebijakan, manan, kerapuhan, kebersihan kamar ann bagaimana pegawai menerapkan etika kecil, dan lain lain) dan nilai nilai yang dianut organisasi, komunikasi, seperti: bagaimana cara pimpinan, dan seluruh jajaran peta struktur organisasi, bagaimana wai melakukan komunikasi dengan struktur organisasi yang digunakan, sesama pegawai atau dengan orang apakah organisasi penuh dengan lam luar organisasi, cara berisi struktur hirarki atau struktur organ kursi dan mengeluarkan pendapat, cara isasi sederhana, melakukan komunikasi secara tertulis: . cerminan aspek aspek sebagai cara pimpinan dan jajaran pegawai nana disebutkan atas merupakan budaya membangun jejaring dengan para pe kerja dalam praktik keseharian pegawai bangku kepentingan, dan lain lain), melaksanakan tugasnya. bagaimana kemampuan pimpinan dan jajaran pegawai dalam beradaptasi kim cameron and robert quinn? dengan lingkungan yang memiliki pada tahun merumuskan tipologi level struktur sosial yang berbeda: budaya organisasi atas dasar nilai nilai perilaku mental model, seperti: kompetisi yang dianut oleh organisasi. bagaimana keramahan, ketulusan, menurut dua penulis ini, bahwa pada kejujuran, kedisiplinan, kepekaan dasarnya terdapat dua dimensi nilai terhadap lingkungan, kepatuhan, ket nilai kompetisi yang dianut organisasi. permukaan pegawai, inn peg dimensi pertama adalah nilai ni lai yang merentang dari satu sisi yang menempatkan fleksibilitas, diskresi dan guinea dan bratianu organizational culture' modeling, management marketing challenges cameron, kim and quinn, robert jor the knowledge society, vol. pp. diagnosis and changing organizational culture. new york: addison wesley edisi tahun jurnal ian pendayagunaan aparatur negara reformasi birokrasi menuju pemerintahan kelas dunia the four topologis organizational culture based competing value framework flexibility, discretion, and dinamis collaborate clan) culture create advocacy) culture open and friendly place work where dynamic, entrepreneurial, and creative people share lot themselves. itis like place work. innovation and risk taking extended family. leaders are considered are embraced employees and leaders tube mentors green parental figures. commitment experimentation and group loyalty and sense tradition are thinking differently are what unify the strong. there emphasis the long: organization. they strive the term benefits human resources leading edge. the long term emphasis development and great importance growth and acquiring new resources, te) given group cohesion. there strong success means gaining unique and new concern for people. the organization products services. being industry places premium teamrock, leader important. individual initiative participation, and consensus. and freedom are encouraged. ii control hierarchy) culture compete market) culture highly structured and formal place results driven organization focused work. rules and procedures govern job completion, people are competitive behavior. leaders strive good and goal oriented. leaders are coordinator and organizers who are demanding, hard driving, and productive. efficiency minded. maintaining smooth the emphasis winning unified the running organization most cntkcal organization. reputation and success are formal policies are what hold common concerns. long term focus the group together. stability, performance, competitive action and achievement and efficient operations are the long term measurable goals and targets. success goals. success means expendable delivery, means market share and penetration smooth scheduling, and low cost competitive pricing and market management wants security and leadership are important. predictability. stability, order, and control dinominasi sebagai nilai yang utama, selalu berupaya agar tetap menjaga sementara ujung lain menempatkan eksistensi dengan menjaga sistem agar stabilitas, keteraturan hirarki, dan ken berjalan sesuai dengan rencana dan dali menjadi nilai yang diutamakan. mekanistik. organisasi yang menganut fleksibilitas hana babakan dimensi kedua adalah nila nilai diskresi dan dinominasi, umumnya selalu yang merentang dari satu sisi yang ber berupaya untuk melakukan perubahan orientasi internal, integrasi dan kesatuan, perubahan untuk adaptasi, mencari ben sementara sisi lain berorientasi pada tuk yang terbaik dan biasanya terjadi "un eksternal, tampil beda, dan persaingan. pada organisasi yang baru. sementara, organisasi yang memfokuskan pada organisasi yang menganut nilai stabilitas, internal, pada umumnya memberikan edisi tahun reformasi birokrasi, budaya kerja dan perilaku mental aparatur sipil, negara penekanan pada efisiensi, meningkat servant leadership. beliau mem kan produktivitas dan kualitas, sebagai berikan contoh bahwa pemimpin upaya untuk meningkatkan daya saing harus memiliki rasa kepekaan yang mereka. sementara organisasi yang tinggi, turun langsung mencari tahu memfokuskan ada eksternal, selalu beru kebutuhan dan keluhan masyarakat, paya untuk mencari celah agar mereka kemudian mencari penyelesaian, miliki perbedaan dengan organisasi interesting new ideas. keterbukaan lainnya. jika digambarkan dalam sebuat skema kuadran, maka gambaran empat organisasi untuk memberikan keset lo. papan bagi pegawai dalam menyan tipologi budaya organisasi adalah seb nat pakan ide ide gagasan gagasan baru agar berikut: atau inovasi. keterbukaan ini akan dalam tulisan yang berjudul or mendorong berkembangnya prak organizational culture, creativity and tik organisasi belajar, yang dipenuhi innovation dengan pegawai pegawai yang disebutkan bahwa budaya organisasi inovatif, kreatif, dan cerdas yang dicirikan dengan enam elemen utama, menjadi aset yang paling berharga yaitu: organisasi dalam menjalankan tugas sensitivity others. kepekaan dan fungsinya, terhadap para pengguna layanan, willingness take risks. kereta pemangku kepentingan, bawahan, nian para pemimpin dalam mengaum atasan, pegawai lainnya, serta ling bil risiko untuk keputusan keputusan dengannya. kepekaan ini terwujud strategis yang harus cepat diambil. dalam bentuk respon positif terhadap risiko ini seringkali harus diambil harapan atau keluhan yang diam demi kepentingan yang lebih berman pakan oleh para pengguna layanan faat masa mendatang. dengan per dan pemangku kepentingan, dengan hitungan yang matang, sebenarnya tujuan untuk secara terus menerus risiko dapat diidentifikasi sejak awal meningkatkan kualitas pelayanan. dan dapat dipilih berbagai alternatif kepuasan pengguna layanan men keputusan dengan keuntungan dan jadi aspek penting dalam organisasi. kerugian dalam praktik keseharian dalam keseharian birokrasi indo dalam pemerintahan, risiko ini antara kesia, presiden joko widodo meter lain: akan budaya kepekaan ini melalui the value placed people. peta kepemimpinan yang mengutamakan naa pn. pelayanan atau disebut dengan wai diperlakukan sebagai aset yang edisi tahun jurnal pradayagonyan aparatur negara reformasi birokrasi menuju pemerintahan kelas dunia paling berharga bagi organisasi. budaya organisasi pada sektor swasta karena itu setiap pegawaitermotivasi maupun publik. dalam sebuah survey untuk memberikan kontribusi positif yang dilakukan oleh bain company bagi organisasi, dan sebaliknya or yang dilakukan terra organisasi menjadi sumber inspirasi dap perusahaan (baik yang sedang bagi pegawai untuk terus memberi dalam puncak prestasi maupun yang kan yang terbaik bagi organisasi, berupaya untuk terus bisa bertahan) openness available community praja, mere tra, bukan bahwa umumnya para pemimpin ion options. keterbukaan kamu laga perusahaan perusahaan ini member nikahi bagi pegawai dalam men apa cabai bahwa budaya menjadi sumber selesaikan tugas tugasnya. membuat keunggulan bersaing. perusahaan pe keputusan sesuai dengan keenan can perusahaan yang tidak memperhatikan gan yang dimilikinya dan melakukan budaya dipercaya akan menghadapi komunikasi dengan atasan langsung, kehancuran. tetapi juga diperoleh hasil atau siapa saja yang dianggap demi si. iga bahwa hanya sebagian kecil saja yang wiki kompetensi dengan tujuan pen mampu membangun budaya yang benar lesbian tugas tugas yang diberikan benar baik bagi perusahaan. kepadanya. friendlies and congeniality. situ obl asi dalam organisasi yang penuh den leaders who believe their gan keharmonisan, keberatan hubung culture source competitive advantage gan, saling menjaga, kekompakan tim, dan kompetisi yang sehat. tol tidak dapat dipungkiri lagi bahwa believe changeable nga ing and believe they budaya organisasi memiliki peran yang need change penting dalam pembangunan birokrasi yang mampu membawa negara menjadi kompetitif. bahkan beberapa penulis believe that organization memandang bahwa budaya merupakan that saya ebeg aga dance culture doomed salah satu keuntungan kompetitif yang mediocris menjadi faktor penting. bagaimana ke majukan yang telah diperoleh jepang, korea selatan, dan china, tidak lepas but fewer than dari peran budaya lokal yang mewarnai pen aag pee edisi tahun relevansi dan kontekstualisasi strategi reformasi birokrasi artikel ini berupayamenjustifikasi ukuran pemerintah (downsizing), dan pendekatan kontekstual yang digunakan otonomisasi kelembagaan. dengan dalam program reformasi birokrasinasi kekuatan pendanaan yang mereka mi onal2015 dengan menggunakan wiki, lembaga lembaga donor tersebut metode penelaahan desk research. dalam memastikan bahwa metode metode pembahasan tersebut, artikel ini akan tersebut menjadi prasyarat dari dana diuraikan dengan pemaparan kerangka bantuan yang mereka berikan kepada pikir reformasi birokrasi kontekstual, negara negara berkembang polidano termasuk rasionalitas dan signifikan hume ketika npm semakin sinyal. pada bagian selanjutnya, artikel redup sebagai sebuah paradigma global akanmemaparkan secara singkatisu isu sejak awal an, yang ditandai kritik strategis reformasi birokrasi dari sejumlah pakar (misalnya hood dilanjutkan dengan menganalisis kon lembaga lembaga donor kembali tekstualisasi strategi reformasi birokrasi mempromosikan paradigma lain yang yang dikaitkan dengan kebutuhan pen berkembang saat itu, yaitu good gov buatan reformasi birokrasi yang telah finance. berbeda dengan npm yang dimulai pada tahap sebelumnya. berangkat dari pandangan kelompok liberal, good governance didorong oleh reformasi birokrasi kontekstual perspektif demokrasi dan hak asasi ma reformasi sektor publik telah men musik. jadi tren pemerintahan seluruh dunia akan tetapi, good governance pun sejak an dan menjadi industri se tidak luput dari kritik, terutama karena jak osborne dan gabler menerbitkan paradigma ini lahir dari bank dunia saat buku mereka reinventing government lembaga tersebut mengevaluasi memaksa buku tersebut menandai masa naan structural adjustment programmes kejayaan paradigma new public man ps) kawasan sahara afrika pada agent npm) dalam ilmu danpraktik akhir an. saat itu, bank dunia administrasi publik amerika serikat dengan standard negara negara barat padakhususnya dan dunia padamu menilai bahwa gagal karena naga nya. organisasi keuangan internasional ra negara kawasan sahara afrika tidak seperti bank dunia dan international memiliki good governance layaknya monetary fund imf) bersama lem negara negara barat members, al. bagi lembaga donor dari negara maju artinya, sama halnya dengan beramai ramai mempromosikanmetode npm, paradigma good governance juga npm seperti privatisasi, pengurangan berangkat dari nilai nilai barat yang edisi tahun reformasi birokrasi, budaya kerja dan perilaku mental aparatur sipil negara meskipun hasil survey tersebut di citra positif kepada organisasi, dan lakukan pada perusahaan perusahaan, sebaliknya, namun dem kian pentingnya budaya membangun kerja kelompok bu organisasi tidak hanya berlaku pada daya organisasi yang sehat akan dapat perusahan perusahaan swasta, tetapi mendorong ciri kerja kelompok dalam juga organisasi lain pada umumnya, nan termasuk organisasi pemerintah organisasi. budaya ini terlihat dari cara kerja yang dilakukan dalam or budaya organisasi memiliki peran organisasi, kolegial, kekompakan tim, yang penting dalam beberapa hal antara proses belajar yang dewasa, aliran lain: informasi tentang pengetahuan kerja lan secara lancar dari berbagai sumber, membangun perilaku positif ses naga nae seluruh jajaran pegawai dan pimpinan udi dengan keinginan organisasi selalu melakukan pembelajaran, perilaku positif akan terlihat dari kinerja pegawai yang semakin hari meningkatkan moral pegawai semakin baik, motivasi yang terus budaya organisasi yang baik akan terjaga, menjaga profesionalisme mampu mendorong moral, motivasi, melalui penerapan etika, integritas, semangat kerja yang positif yang disiplin, kepekaan, dan keprimaan mampu mendorong peningkatan pelayanan, kinerja organisasi, membedakan dengan organisasi menjaga pegawaitetap betah berkah lain budaya kerja yang sehat akan dan menarik pegawai baru yang menjadikan organisasi berada pada potensial untuk bergabung budaya posisi yang berbeda dengan organisasi organisasi yang sehat akan membuat lain. perbedaan akan terlihat dari sisi semua pegawai menjadi bangga ikut tampilan fisik, tampilan perilaku para menjadi anggota organisasi, karena pegawai dan pimpinan, pandangan itu mereka akan terus bertahan dalam para pemangku kepentingan terhadap organisasi ini, lain pihak, juga akan organisasi ini, wibawa organisasi menarik pegawai pegawai baru yang mata organisasi lain, dan lainnya. potensial untuk ikut bergabung, identitas yang memberikan image membangun pegawai sebagai aset (citra) jika organisasi berhasil yang paling berharga bagi organis mengembangkan budaya organisasi si budaya yang sehat akan membuat yang sehat, maka akan memberikan pegawai merasa dihargai, dipandang terhormat, dikembangkan secmenerus, memiliki peran yang mengidentifikasi mengenali berbagai penting meskipun bukan dalam peran perilaku pegawai yang secara pasti yang strategis, terlebih lagi, pegawai berbeda satu dengan lainnya, dipandang sebagai aset yang sangat mengelola perbedaan perilaku peta bagi org wai sehingga tidak terjadi konflik an perilaku pegawai tar pegawai akibat perbedaan perilaku, setiap organisasi, baik swasta mengidentifikasi berbagai kebutuhan kompetensi yang harus maupun publik, mencakup berbagai ban akan kembang individu yang bekerjasama untuk men pegawai: capai mewujudkan tujuan organisasi. perawan, setiap individu, anggota organisasiatau mengidentifikasi berbagai perilaku pegawai, juga memiliki kepentingan menyimpang (devant), baik yang masing masing yang memberikan pen positif maupun negatif, sehingga tidak paruh terhadap bagaimana yang bersaing merugikan organisasi, hutan bekerja untuk organisasi, karena memberdayakan pegawai untuk pen itu, agar organisasi dapat mewujudkan angkatan kepuasan pelanggan ven tujuannya secara efektif, maka setiap ana batu pat pegawai dalam organisasi harus me stina kanan, proc miliki pola perilaku yang diinginkan civitas serta peningkatan kinerja organisasi dalam berinteraksi dengan org animasi, pegawai lainnya, dengan kelompok kerja, meningkatkan keseimbangan kerja dan dengan pihak eksternal. pemahat pegawai dalam memenuhi target man bagaimana seharusnya pegawai target mereka, para menciptakan iklim yang positif dalam perilaku perilaku yang menyimpang org animasi. yang merugikan organisasi. pemahaman dasar tentang individu beberapa manfaat dari pemahaman manusia, menjadi unsur penting untuk terhadap perilaku organisasi pegawai, diketahui dalam mempelajari perilaku antara lain untuk membantu organisasi pegawai dalam organisasi. secara ala mah pegawai dalam organisasi dicirikan frederick, praha benua horor., organisational dengan behaviour and its role management business, global journal finance and managemen, volume number pp. edisi tahun reformasi birokrasi, budaya kerja dan perilaku mental aparatur sipil, negara berbedasatu dengan lainnya. per motivasi ini berbeda satu dengan bedakan ini baik dalam kaitan dengan yang lainnya secara spesifik: perilaku pribadi, kebutuhan, pen berkeinginan untuk terlibat. setiap tampilan fisik dan lainnya. pegawai selalu mencari kesempatan dan keinginan untuk terlibat dalam berpersepsi. setiap individu ma berbagai kegiatan tugas, berkeping usia selalu menggunakan caranya nan untuk memberikan kontribusinya sendiri untuk melihat dan engineer sesuai dengan kapasitas dan talenta pretasikan sesuai sesuai dengan latar yang dimilikinya, belakang individual yang berbeda, kepercayaan dan nilai nilai yang berkeinginan untuk dihormati. dianut, serta harapannya. karena setiap pegawai sel alu mein kiper itu, perilaku ini seringkali membawa lakukan secara hati hati, terhormat, seseorang pada kesalahan dalam me dan bermartabat. pegawai selalu ban nilai yang menjadi kendala dalam gin dip perlakukan secara adil sesuai melaksanakan tugas: dengan kapasitas yang dimilikinya. manusia sebagai keseluruhan. perilaku seseorang pegawai dalam ketika seseorang diangkat sebagai organisasi dipengaruhi oleh aspek pegawai, pada dasarnya pengangkat bawaan personalnya (personality traits), tan yang bersangkutan tidak hanya yaitu kecenderungan seseorang untuk sebatas dengan kompetensi yang di merasakan, berpikir dan bertindak. as miliki, tetapi secara keseluruhan den pek ini menyangkut lima hal sebagai gan berbagai atribusi yang melekat berikut: padanya. karena itu, pengelolaan extraversion, yaitu kecenderungan terhadap yang bersangkutan tidak seseorang untuk mempraktikan emo hanya berkaitan dengan kompeten dan suasana hati (goods) yang sinyal saja tetapi juga menyangkut positif yang diekspresikan dalam berbagai aspek lain yang melekat bentuk rasa kasih sayang, keramahan padanya, dan pertemanan, bermotivasi. seseorangpegawaise negative affectivity, yaitu second lalu memiliki motivasi yang digelar serangan seseorang untuk memporak kan oleh keinginan dan konsekuensi ikan emosi dan suasana hati yang hasil dari apa yang mereka lakukan. negatif, selalu mengkritisi, pesimistis dan merasa tertekgreeableness, yaitu cenderung antar personal, kemampuan untuk seseorang untuk sependapat dengan bekerjasama dengan baik dan isu orang lain peka terhadap orang lain, kai orang lain, dan kemampuan se berteman, bahu membahu dalam tim, seorang untuk mengendalikan atau in. conscientiousness yaitu kecenderun mempengaruhi orang lain gan untuk berlaku hati hati, cermat, berbagai fitur individual yang me teliti, dan tekun, lekat pada diri seorang pegawai, mem openness experience, yaitu ke berikan warna pada perilaku bawal yang bersangkutan. namun demikian, cenderung seseorang ingin berbeda, terbuka untuk menerima kritikan seorang pegawai tidak bisa dengan dorongan untuk lebih main. mau sekehendak hati berperilaku sesuai den men risiko ju, gan keinginannya saja, karena organisasi menghendaki seseorang pegawai ber aspek lain yang juga memberikan perilaku sesuai dengan norma norma, pengaruh terhadap perilaku individu nilai nilai dan aturan atau budaya organ dalam organisasi adalah: isasi yang berlaku dalam organisasi itu. pengendalian diri, yaitu keyakinan sebagai sebuah sistem sosial, setiap tentang kendali yang mereka demi orang memiliki peran dan status, setiap wiki kendali terhadap apayangterjadi orang melakukan interaksi dan kamu dalam lingkungan sekitar mereka. nikahi baik antar individual maupun perilaku ini mempercayai bahwa se kelompok, yang kesemuanya ini mem seorang bertanggungjawabterhadap bentuk sebuah budaya berperilaku yang takdirnya sendiri, apa yang mereka spesifik dan disepakati baik secara sadar lakukan pada saat ini memiliki arti maupun tidak sadar. karenaitu, perilaku penting bagi outcome masakan pegawai harus sejalan dengan budaya datang, yang berkembang dalam organisasi. self esteem, yaitu kepercayaan ter organisasi juga memberikan ba hadap kapasitas diri sendiri, taman bahwa organisasi memiliki ke needs forachievement, affiliation suntingan untuk mewujudkan tujuan and power, yaitu tingkat kemampuan tujuannya yang upaya perwujudannya seseorang untuk menerima tangan dilakukan oleh para pegawai yang gan dan memenuhi standar tertinggi juga memiliki tujuan individu. karena kemampuan seseorang untuk menu itu, diperlukan adanya keseimbangan ciptakan dan memelihara hubungan kepentingan. disatu pihak organisasi edisi tahun reformasi birokrasi, budaya kerja dan perilaku mental aparatur sipil negara organizational penyimpangan perilaku penyimpangan perilaku dalam produksi dalam kepemilikan pergi meninggalkan pekerjaan dalam melakukan sabotase waktu yang lama pada jam kerja |". menerima suap memperlambat pekerjaan mencuri sesuatu yang dimiliki kantor menggunakan berbagai sumberdaya korupsi secara percuma menerima gratifikasi pulang sebelum waktu menyalahgunakan wewenang terlambat bolos tidak disiplin sbenamenssenonsenomsssnm bata penyimpangan politis agresivitas personal favoritisme pada kelompok tertentu pelecehan seksual berkata kasar tidak nepotisme senonoh mencap maki berpori mencuri sesuatu dari rekan kerja menyalahkan rekan kerja membahayakan rekan kerja berkompetisi secara tidak sehat interpersonal menjalan upaya pencapaian tujuan me seringkali organisasi dihadapkan lalui pegawai pegawainyatetapi dilain kepada penyimpangan penyimpangan pihak pegawai juga diberi fasilitasuntuk perilaku sebagai akibat dari tidak ter menggapai tujuannya. dapat titik temu antara perilaku indi visual pegawai dengan perilaku yan organisasi juga memberikan ba maka: dikehendaki oleh organisasi. penyair taman mengenai apa yang dapat atau ha agt pangan perilaku ini disebut dengan rus dilakukan dan apa yang tidak boleh dan devant. dalam definisi yang teoritis dilakukan. organisasi memiliki etika, duta devant adalah voluntary behavior that nilai nilai dan norma norma yangtidak sae violates institutionalized norms and boleh dilanggar oleh para pegawai. kare . doing threatens the well being the itu perilaku pegawai harus mengikuti ain organization perilaku yang yang etika, nilai nilai dan norma norma yang diarak dencehsenesta metoda telah ditetapkan oleh organisasi. s4) edisi tahun jurnal paakagiaa aparatur negara reformasi birokrasi menuju pemerintahan kelas dunia norma norma organisasi yang berlaku pekerjaan mempergunakan berbagai dan membahayakan organisasi. sumber daya secara percuma, efisien, devant, seringkali diartikan seb tidak hati hati, pulang sebelum waktu, ran datang terlambat, bolos, tidak disiplin agar perilaku menyimpang negatif yang esp dan lainnya. jelas jelas menyimpang dari perilaku yang diharapkan organisasi. penyair sementara perilaku menyimpang pangan seperti ini disebut dengan devi negatif yang memiliki skala akibat ant negatif. sebenarnya terdapat pula yang lebih serius dalam lingkup in devant positif yang seringkali muncul terpesona mencakup contoh contoh dalam organisasi. perilaku antara lain pelecehan seksual, memaki mencela berkata kasar tidak perilaku menyimpang negatif senonoh: mencuri sesuatu dari rekan dapat digambarkan dalam skala aki kerja, membahayakan rekan kerja, dan bat yang dihasilkannya dan jangkauan lainnya. dalam cakupan yang lebih luas yang dicapainya'. pada skala yang mi perilaku negatif yang dapat mengkilat nor dengan jangkauan interpersonal, kan kerugian yang sangat besar bagi or perilaku perilaku menyimpang negatif kang men organisasi, meliputi contoh contoh antara yang sering dilakukan adalah perilaku lain: melakukan sabotase, merampok berpolitik dalam organisasi. perilaku atau mencuri aset, korupsi, menerima ini muncul sebagai akibat dari interaksi suap, menerima gratifikasi, menyala sosial yang menempatkan orang lain gunakan wewenang, dan lainnya. pada posisi yang tidak menguntungkan. contoh perilaku berpolitik ini antara lain perilaku menyimpang positif dapat adalah: bergosip, menyalahkan orang dicontohkan dengan antara lain: pelaku lain, nepotisme, favoritisme padalarang kan terobosan inovasi untuk kebaikan atau kelompok tertentu, dan lainnya. organisasi dan pengguna layanan, tetapi pada skala minor tetapi dengan jang sebenarnya proses yang dilakukan tidak kanan yang lebih luas, perilaku perilaku sejalan dengan aturan yang ada. tif kai menyimpang negatif yang ber kaitan pada dasarnya perilaku pegawai langsung dengan proses produksi apan. dapat dimodifikasi sesuai dengan manajemen. contoh perilaku negatif perilaku yang diharapkan organisasi, ini antara lain adalah pergi meninggal agar organisasi dapat berjalan secara kan pekerjaan dalam waktu yang lama efektif dan efisien dalam mewujudkan pada jam kerja, memperlambat proses tujuannya. edisi tahun reformasi birokrasi, budaya kerja dan perilaku mental aparatur sipil negara salah satu metode yang dapat di avoidance learning. ketika se gunakan untuk melakukan modifikasi buah penguatan dilakukan, maka perilaku pegawai adalah melalui metode selanjutnya pegawai akan berusaha penguatan (reinforcement). ada empat untuk melakukan pembelajaran jenis penguatan perilaku, yaitu: agar tidak mengulang lagi perilaku positive reinforcement. penguat yang adek dikehendaki ketika mendapat potongan tunjang tan ini dilakukan dengan mem nia gan kinerja karena keterlambatan, berikan pujian kepada pegawai maka seorang pegawai akan selalu atas hasil kerja yang baik secara berupaya agar tidak terlambat lagi. terus menerus pada setiap keset ena upaya untuk memperbaiki perilaku papan yang bersangkutan berlin ban ini disebut dengan avoidance learn kerja dengan baik. pada akhirnya, pegawai juga diberikan reward hadiah misalnya kenaikan gaji, extinction. sedikit demi sedikit pemberian kesempatan melakukan menghilangkan upaya positive re pengembangan diri, atau promosi. enforcement atas prestasi yang telah dengan cara seperti ini akan ter dilakukan pegawai karena sudah bentuk perilaku positif kalangan menjadi budaya yang melekat pada pegawai yang menguntungkan bagi individu. organisasi, punishment. penguatan ini di peta keterkaitanbudaya kerja, lakukan untuk menurunkan budaya organisasi dan perilaku perilaku yang tidak diharapkan pegawai organisasi perilaku menyimpang dilakukan secara berulang ulang oleh pegawai, misalnya melalui ny, pemotongan tunjangan kinerja bagi mereka yang terlambathadir, atau bolos. dengan cara seperti ini akan membentuk perilaku dis eni ipin, kepatuhan yang telah diatur tea oleh organisasi, suara kop edisi tahun jurnal petang reformasi birokrasi menuju pemerintahan kelas dunia secara umum dapat disimpulkan pegawai yang memiliki idealisme, dan bahwa mempelajari perilaku pegawai pegawai lainnya, dan akhirnya men memiliki arti yang penting bagi organ jadi budaya organisasi. karena itulah, isasi. selalu terdapatperbedaan persepsi pada masa pemerintahan kabinet kerja, antara perilaku yang dipraktikkan ses fokus reformasi birokrasi diarahkan pada orang pegawai dengan perilaku yang revolusi mental, merubah mental bi dikehendaki organisasi. karena pere lokasi yang cenderung kental dengan daan ini, seringkali terjadi penyimpan perilaku menyimpang negatif menjadi gan perilaku pegawai yang merugikan lebih positif. organisasi. untuk menghindari penyair penting rasanya mengetahui pangan perilaku, maka organisasi dapat bagaimana peta seluruh aspek aspek melakukan penguatan perilaku. yang terkait dengan budaya kerja dan keterkaitan antara reformasi bi perilaku pegawai sebelum kita pelaku lokasi, budaya kerja dan perilaku kan langkah langkah perbaikan melalui pegawai reformasi birokrasi. gambaran berikut ini memberikan peta dimaksud. ketika birokrasi pemerintahan penjelasannya adalah sebagai beri menjadi topik pembicaraan, maka se kut: lalu saja dihubungkan dengan perilaku para birokrasi yang malas, tidak disiplin, antara perilaku individu pegawai, feodal, kurang peka, korupsi, dan tidak budaya kerja dan budaya organisasi profesional, atau dihubungkan dengan merupakan sebuah rangkaian yang proses yang lambat, bertele tele, dan satu sama lain saling mempengaruhi. tidak efisien. jika melihat uraian pada perilaku pegawai dapat lempeng sub bagian sebelumnya atas, maka rugi pembentukan sebuah budaya sebenarnya image negatif birokrasi kerja, sementara budaya kerja akan merupakan cerminan dari perilaku me membentuk budaya organisasi, se menyimpang birokrasi. perilaku ini terus lanjutnya budaya organisasi terus tumbuh dan berkembang menjadi bu tumbuh dan berkembang member daya yang semakin lama semakin me tuk perilaku pegawai, demikian lekat pada birokrat aparatur. perilaku ini seterusnya keterkaitan ini berjalan muncul dari proses pembiaran budaya seiring dengan berjalannya waktu. kerja yang tidak sehat yang berlangsung ketika perilaku menyimpang dalam terus menerus, sedikit demi sedikit terus organisasi tidak terkendali, maka akan berkembang meracuni pegawai baru, menjadi sebuah budaya kerja yang edisi tahun reformasi birokrasi, budaya kerja dan perilaku mental aparatur sipil negara berlaku, selanjutnya berkembang maka aktivitas tersebut terus dilan menjadi budaya organisasi. akibatnya jutaan pada generasi selanjutnya. image yang tumbuh luar organisasi nilai nilai organisasi. nilai nilai menjadi negatif, yang dikembangkan organisasi perilaku pegawai, budaya kerja dan sebagai dasar acuan berperilaku budaya organisasi dipengaruhi oleh para pegawai memiliki arti penting faktor faktor internal, eksternal or dalam membentuk perilaku peta organisasi dan faktor personal. wai. namun demikian, konsistensi faktor faktor internal organisasi penerapan dalam lingkungan kerja keseharian menjadi kunci weber mencakup aspek aspek: aa. hasilan penerapan nilai nilai ini. struktur organisasi. struktur or kepemimpinan. pemimpi organisasi akan membentuk perilaku nabla nan memiliki peran yang sangat pegawai, budaya kerja dan budaya nana penting dalam membentuk bu organisasi sebuah organisasi. daya kerja, budaya organisasi dan sebagai contoh, struktur organ nag aan perilaku pegawai. contoh contoh isasi yang banyak memiliki level kedelapan dalam mempraktikan hirarki dan hubungan horizontal la. perilaku positif organisasi secara yang lebar, jika tidak dikendalikan konsisten akan menurun pada sel pengaruhnya dengan baik, maka ruh jajaran pimpinan dan pegawai, akan membentuk perilaku yang mia dan akhirnya akan menjadi budaya hirarkis, feodal, birokratis, sal seluruh jajaran organisasi. se ing menunggu perintah, tertutup, pence nnn baliknya, jika pimpinan memporak hanya berpikir unitnya sendiri tidak ada koordinasi, dan lainnya tekan pola kepemimpinan yang tidak baik, justru akan menyebar tradisi organisasi masa lalu. kan racun budaya penyimpangan tradisi terbentuk sebagai akibat negatif pada organisasi. dari aktivitas tertentu yang dipaku strategi. pilihan strategi yang kan secara terus menerus. tradisi nama ona diambil organisasi dalam menu dapat menjadi tradisi yang pos bukan tujuan tujuannya, juga tif tetapi juga sebaliknya, dapat tanpa memberikan pengaruh terhadap berkembang menjadi tradisi pembentukan budaya kerja, bu negatif sesuatu yang salah tetapi daya organisasi dan perilaku peta karena seluruh jajaran organisasi inn wai. ketika pimpinan organisasi menganggap hal tersebut benar, edisi tahun jurnal hinem uan ratu gara reformasi birokrasi menuju pemerintahan kelas dunia menetapkan strategi tertentu untuk posisi yang cocok: memberi mewujudkan target nasional, maka kan promosi, memberikan pe seluruh sumber daya diarahkan nilai kinerja, menjaga etika untuk melakukan langkah langkah pegawai, dan lainnya. tujuan upaya pencapaian target dimaksud. adanyasistem manajemen sum dalam kaitan ini, akan tumbuh ber daya manusia adalah men kerjasama tim, kerjasama antar kelola pegawai agar mereka unit kerja, dan kerjasama den dapat berkinerja sesuai dengan gan pihak eksternal, kerja keras harapan organisasi. pengelola seluruh tim, rapat rapat pemda lain pegawai yang baik akan hasan yang intensif, penyusunan membawa pada penciptaan bu bahan bahan, pengumpulan data, daya kerja, budaya organisasi dan lainnya. jika seluruh aktivitas dan perilaku pegawai yang baik dilakukan dalam sebuah pola yang pula, baik, maka kesemua aktivitas kerja ini akan membentuk sebuah bu sistem tatalaksana, yang daya kerja, dan perilaku pegawai mengatur bagaimana hubung yang positif bagi organisasi. gan kerja antar unit kerja, antar individu pegawai dalam ling sistem manajemen. organisasi kup tugas tertentu sehingga selalu berjalan dalam sebuah memberikan acuan apa peran sistem manajemen yang men satu unit kerja dan pegawai satunya. sistem manajemen ini pegawai yang ada dalamnya. menyangkut: pengelolaan sistem tatalaksana sistem manajemen sumber yang baik akan memberikan daya manusia, yang men batasan yang jelas tentang apa catur bagaimana organisasi yang harus dilakukan oleh dapat memperoleh calon calon seorang esa wal, apa targetnya, pegawai yang potensial me kapan harus diselesaikan, dan lalui sistem rekrutmen yang bagaimana kua lintas pekerjaan dibangunnya, mengembangkan yang harus dihasilkan. den pegawai agar selalu memiliki gan arahan sep eri mn, akan kapasitas yang dibutuhkan mendorong terbit tanya situasi oleh organisasi, memberikan yang teratur, sehingga pegawai kesejahteraan bagi pegawai: terbentuk dalam budaya dan menempatkan pegawai pada perilaku yang baiktanamkan negara negaranya barat. yang telah memiliki capaian tinggi dan dijalankannya npm dan good cover sumber daya yang memadai akan cen dance negara negara non barat (yang dering lebih maju dalam pelaksanaan umumnya negara berkembang) adalah reformasi birokrasi, dan sebaliknya. lebih karena bagian dari bantuan final budaya juga aspek dari kontek sial yang mereka terima dari lembaga . aktualisasi yang penting dalam strategi donor. penyelenggara negara negara ini het: reformasi birokrasi. budaya mewakili tidak memiliki rasa memiliki (sense proses pembelajaran bersama dalam ownership) atas ide reformasi sektor menghadapi masalah masa lalu neo publik yang dilakukan. pada akhirnya, chen2007), sekaligus kecenderungan reformasi cenderung berujung pada pola yang akan dilakukan untuk masalah kegagalan aberbach dan christensen masa mendatang. reformasi birokrasi sebagai cara memecahkan permasalahan berangkat dari latar sejarahterse dalam birokrasi akan menemukan rel but, kontekstualisasi dalam reformasi esensinya apabila memerhatikan aspek sektor publik, termasuk reformasi bi budaya dalam desain dan implements lokasi, menjadi sangat penting. istri sinyal memerhatikan aspek men dan teknik yang terbukti berhasil budaya bukan berarti meninggalkan saat digunakan oleh sebuah entitasatau instrumen reformasi yang tidak cocok negara bisa menjadi tidak bergunajika (incompatible) dengan budaya suatu diterapkan tanpa kontekstualisasi organisasi, melainkan menyesuaikan entitas atau negara lain. hal ini terjadi instrumentersebut dan secara bersamaan karena salah satu atau kombinasi darinya juga membentuk budaya baru dalam hal: capaian awal dari masing masing organisasi sehingga organisasi mampu entitas atau organisasi dan budaya yang menjadi organisasi pembelajar learn berkembang entitas atau organisasi ing organisation). dengan demikian, tersebut. padatingkatdunia, negara neg instrumen yang ada tidak semata mata ara memiliki sejarah dan capaian yang diadopsi tetapi juga diadaptasikan den berbeda beda. negara yang barupulih gan karakteristik organisasi, sementara dari konflik tidak dapat dibandingkan organisasi sendiri senantiasa berupaya secara sederhana dengan negara yang mempelajari situasi yang dihadapinya. telah mencapai tingkat kemapanansos sebagaimana dikatakan neo dan chen ial ekonomi yang tinggi, dansebaliknya. organisasi publik yang member demikian pulapadatingkatorganisasi, latar akan menghasilkan pemerintahan kementerian lembaga pemerintah daerah yang dinamis, yaitu yang memiliki edisi tahun reformasi birokrasi, budaya kerja dan perilaku mental aparatur sipil negara sistem manajemen pelayan menyimpang dari aturan an, yang mengatur bagaimana aturan yang telah ditetapkan, pengelolaan pelayanan yang menghindari kemungkinan diberikan oleh organisasi. terjadinya kekacauan akibat pengelolaan pelayanan juga penyimpangan, dan menjaga memberikan kontribusi pada agar seluruh sistem berjalan perilaku pegawai, utamanya sesuai dengan target target yang dalam rangka pemberian play sudah ditetapkan. dengan ad anan, anya sistem pengawasan, akan terwujud budaya kehati hatian, sistem manajemen kinerja, dan beretika yang sekaligus yang mengatur bagaimana nan akan mendorong penciptaan pengelolaan kinerja baik pada perilaku pegawai yang bersih level unit kerja maupun level dan berintegritas. individual pegawai. pengelolaan kinerja yang baik akan men perubahan pada sistem manajer dorong penciptaan budaya dan men, pada saat ini dilakukan perilaku yang baik pula, melalui reformasi birokrasi, sistem perencanaan dan yang memberikan fokus pada (delapan) area perubahan. penganggaran, yang manga turbagaimanarencanadisusun faktor faktor eksternal organ disertai dengan pengalokasian isasi mencakup aspek aspek: anggaran secara terstruktur budaya lokal. perilaku pegawai, sesuai dengan strategi, dan budaya organisasi dan budaya target target yang akan dica kerja sangat dipengaruhi oleh pai. pengelolaan perencanaan dan penganggaran vang baik budaya setempat. warna budaya can penganggaran yang lokal akan sangat terlihat pada juga akan mendorong pencil ritual kebiasaan kebiasaan se than budaya dan perilaku peta tempat yang dipraktekkan dalam wai khususnya terkait dengan organisasi, perencanaan dan pengelolaan sumber sumber keuangan, budaya global. dalam era glo validasi, budaya satu negara sistem pengawasan, yang yang dominan akan cepat me mengawasi pelaksanaan se year berbagai negara dan luruh sistem atas agar tidak dengan cepat diadopsi oleh edisi tahun (ep jurnal pedang aparatur kekang reformasi birokrasi menuju pemerintahan kelas dunia orang orang termasuk para harapan publik. pada masa pegawai lingkungan organ saat ini, pemerintah sangat isasi. misalnya saja kebiasaan memberikan perhatian terhadap tentang green policy berbagai publik. banyak harapan harapan negara, memberikan inspirasi publik menjadi bagian yang perubahan perilaku pegawai tidak terpisahkan dari upaya untuk ikut menjaga lingkungan pemerintah untuk memberikan melalui efisiensi penggunaan lis pelayanan yang baik kepada trik, pemakaian kertas recycle, publik. budaya ini mendorong dan lainnya. perubahan perilaku pegawai kebijakan pemerintah. ke moga ann bij akan yang dikeluarkan oleh menjadi keinginan masyarakat, pemerintah melalui undang melakukan upaya untuk menu undang, peraturan pemerintah, bukan keinginan tersebut. para peraturan menteri, atau ben pemimpin harus berubah men tuk lainnya, dapat membentuk jadi lebih mempraktikan pola perilaku dan budaya organisasi kepemimpinan yang menguat suatu organisasi pemerintah. makan pelayanan (servant lead sebagai contoh, undang undang arsip). presiden joko widodo mengharuskan setiap ai sendiri sudah mempraktikkan ken pena taka pola kepemimpinan ini dengan pada setidaknya memberikan contoh melalui cara membuat para pejabat negara yang beliau sebut dengan blu menjadi lebih berhati hati dalam kan pengelolaan keuangannya. sukan demikian juga, penerapan lh teknologi. tidak dapat dihuni kain, juga membuat pegawai kiri bahwa teknologi membawa yang tidak diwajibkan menurut banyak perubahan dalam pola undang undang untuk menu kehidupan manusia. dalam sun lakon bertindak hati hati organisasi teknologi merubah dalam mengelola penghasilan perilaku pegawai dalam merger nya (salah satunya adalah tidak akan tugas, dan melakukan ko menerima suap, atau melakukan komunikasi. korupsi), faktor faktoreksternal personal mencakup aspek aspek: edisi tahun reformasi birokrasi, budaya kerja dan perilaku mental aparatur sipil negara tradisi keluarga. perilaku in pribadi tempat kerja dima divide pegawai sangat didengar yang bersangkutan pernah rugi oleh tradisi keluarga tempat bekerja menjadi rujukan peta yang bersangkutan dibesarkan. wai yang bersangkutan untuk karena yang bersangkutan se berperilaku. cara teratur dan terus menerus mempraktikan ini, makatradisi penutup ini menjadi perilaku yang ber dengan memperhatikan member angkutan. dalam hal tertentu, . hitungan kerangka keterkaitan antara perilaku ini dapat menjadi san . oat berharga bagi organisasi: reformasi birokrasi, budaya organisasi dan budaya kerja serta perilaku mental nilai nilai individu. biasanya model aparatur, diharapkan kita dapat tradisi keluarga terkait dengan memiliki pemahaman tentang gambaran pembangunannilai nilai indiv mendasar peta keterkaitannya. karena du, tetapi seringkalijugaseorang itu, dengan mengetahui hal ini, maka individu memiliki nilai yanga kita akan dapat merumuskan langkah percaya menjadi bagian yang langkah konkrit untuk memperbaiki bi penting dalam mewujudkan lokasi. fokus yang dilakukan pada saat cita citanya. nilai nilai yang ini memang masih tertuju pada perbaikan dianutindividupegawai menjadi sistem. tetapi langkah langkah lain yang satu faktor yang mempengaruhi juga harus dilakukan adalah melalui perilaku seseorang dalam ber penciptaan budaya organisasi budaya perilaku dalam organisasi, kerja yang mampu merubah perilaku pendidikan. pendidikan ban aparat menjadi lebih profesional. yak memberikan pelajaran dan dalam kesempatan tulisan yang lain, pengalaman hidup bagi setiap akan dibahas tentang pengembangan individu, karenaitu pendidikan budaya organisasi budaya kerja secara banyak memberikankontribusi lebih mendalam. pada perilaku individu pegawai, semoga tulisan ini dapat berman pengalaman pribadi. pengali faat. man pribadi seorang pegawai memberikan inspirasi seseorang untuk membentuk atau merubah perilaku. seringkali pengalambacaan: beer, michael., dan norma, nigin., cracking frederick, praha benua horor., the code change, harvard business organisational behaviour and its role review, may june, management business, global naa guinea dan bratianu organizational oo. nanas apakan culture modeling, management tum, met pp marketing challenges forth knowledge joko widodo, revolusi mental, kompas,com, society, vol. pp. mei wib guinea dan britain organizational culture modeling, management marketing challengesforthe knowledge society, vol. ,pp. edisi tahun mengukur terwujudnya revolusi mental ronald andrea anna abstrak gagasan revolusi mental yang pertama dicetuskan oleh presiden soekarno, kini dikembangkan kembali oleh pemerintahan presiden jokowi. revolusi mental hadir dalam kerangka perubahan manajemen strategis dalam penyelenggaraan administrasi publik. penyelenggaraan administrasi publik akan terlihat pada birokrasi. penyelenggaran birokrasi ini dapat mengukur keberhasilan kinerja revolusi mental yang diusung oleh presiden jokowi ini. proses yang dilakukan dalam pengukuran kinerja terwujudnya revolusi mental mengukur tujuan dan sasaran yang ingin dicapai, merumuskan indikator kinerja revolusi mental, mengukur tingkat ketercapaian revolusi mental, serta evaluasi keberhasilan kegagalan pencapaian revolusi mental. dengan proses ini, revolusi mental benar benar terlihat kinerjanya. keyword kinerja revolusi mental, birokrasi revolusi menjalan latar noticedand still less understood . belakang sejarahnya revolusi mental dalam kalimat secara terminologi, revolusi tersebut menggambarkan perupa han radikal mentalitas dan budaya mental adalah perubahan yang lama yang keluar dari nilai nilai mendasar pada suatu watak ses nan yang sebelumnya dianut. orang. istilah revolusi mental istilah revolusi mental pernah menurut beberapasumberberasal disampaikan oleh mahatma gan dari pandangan karl heinrich dhi. gandhi berpendapat bahwa max, dalam sebuah pengantar kemerdekaan politik (self rule) edisi kedua dari bukunya yang harus berdasarkan pada revolusi berjudul the eighteenth primaire mental, yaitu perubahan total mental louis bonaparte marx rakyat negara jajahan . selain itu menulis outside france, this sarana) violent breach with the traditional karl marx, the eighteenth primaire louis popular belief, this tremendous bonaparte, diterjemahkan oleh soul dover mental revolution, has been little kedalam bahasa inggris dari edisi bahasa jerman, edisi tahun jurnal petang reformasi birokrasi menuju pemerintahan kelas dunia sjahrirjugapernah menggunakan jokowi berpendapat bahwa, se istilah revolusi mental. ketika hebat apapun kelembagaan yang mendiagnosa masalah masyarat kita ciptakan, selama ditangani kat indonesia melalui dua sudut oleh manusia dengan salah kaprah pandang, syahril menemukan tidak akan membawa kesejahte dua symptom. dari dalam, adalah rain . sehingga presiden jokowi perasaan rendah diri, dan dari luar, menyimpulkan bahwa, agar adalah rendahnya pendidikan. guna perubahan benar benar bermakna kesembuhannya, sjahrir menulis dan berkesinambungan, dan se resep dengan djenis obat. obat suai dengan cita cita proklamasi pertama adalah kemerdekaan indonesia yang merdeka, adil, dan sosial, melalui revolusi mental. makmur, kita perlu melakukan obat kedua adalah pendidikan. revolusi mental . gagasan revolusi mental presiden jokowi menyebutkan dicetuskan oleh bung karno (delapan) karakteristik budaya padatan saatiturevolusi yang tumbuh dan berkembang saat nasional indonesia sedang men ini danmasih berlangsung, bahkan temui jalan buntu. istilah revolusi beberapa diantaranya memberi mental merupakan kelanjutan hatian gejala yang semakin parah. dari revolusi sebelumnya yaitu kedelapan karakteristik budaya revolusi fisik sebagai bagian tersebut adalah korupsi, dari payang beliau sebut dengan intoleransi terhadap perbedaan, revolusi multicomplex, yang (iii) sifat rakus, (iv) ingin menang meliputi revolusi fisik, revolusi sendiri, ingin kaya secara instan, mental, revolusi sosial ekonomis, (vi) kecenderungan menggunakan dan revolusi kebudayaan. kekerasan dalam memecahkan revolusi mentalsaatini masalah, (vii) pelecehan hukum, dan (viii) sifat oportunis. revolusi reformasi yang dilakukan mental adalah jalan mendesak sejauh ini dinilai hanyabertumpu yang harus segera dilakukan oleh pada aspek aspek kelembagaan bangsa ini. semata, dan belum menyentuh ketua kelompok kerja revolusi paradigma, mindset, atau budaya mental, prof. dr. paulus wirotomo, msc politik para penyelenggarasistem mengingatkan bahwa revolusi men ini dalam rangka pembangunan tal mencakup seluruh elemen bangsa bangsa (nation building). presiden indonesia, yaitu birokrat, pengusaha, dan edisi tahun mengukur terwujudnya revolusi mental rakyat. paulus membaginya menjadi hidup dan (vi) kepercayaan diri sasaran strategis revolusi mental, yaitu meningkat. ramai" yatubioktsi yangdapntdi, revolusi mental dalam mainan yan dito kras yang cap kerangka manajemen percaya dan berorientasi kepada pelayan strategis terhadap masyarakat sehingga dapat membuat bangsa ini berdaulat dalam seiring dengan meningkatnya politik. (ii) merubah pengusahamenjadi kesadaran masyarakat terhadap indonesia mandiri , yaitu pengusaha penyelenggaraan administrasi yang mandiri dan kreatifsehinggadapat publik, meningkat pula tuntutan membuat bangsa ini mandiri dalam bi masyarakat terhadap pertanggung dang ekonomi, dan (iii) merubahrakyat jawaban penyelenggara negara menjadi indonesia kita , yaitu rakyat atas amanat yang diberikan oleh yang mempunyai jiwa gotong royong masyarakat kepada mereka. ma dan saling menghargai sehingga dapat syarikat mulai menuntut manfaat membuat bangsa ini berkepribadian bagi mereka atas atas segala keg dalam kebudayaan. jalan yang dilakukan oleh instansi untuk indonesia ramah pemerintah. hal ini mendorong pnp kebutuhan berakuntabilitas atas indikator kinerja yang digunakan kinerja dari penyelenggara negara. adalah kepuasan warga terra akuntabilitas merepresentasikan dap pelayanan publik meningkat, kemampuan untuk menjawab dan standar pelayanan publik ai: (ability answer). akuntabilitas meningkat. untuk untuk indo haa kinerja merupakan perwujudan dari kesia mandiri indikator kinerja kewajiban seseorang atau instansi yang digunakan adalah kuali . pemerintah untuk membentang tas produk lokal meningkat, (ii) gungjawabkan pengelolaan sumber konsumsi produk meningkat, dan daya dan pelaksanaan kebijakan (iii) daya saing produk lokal me ang dipercayakan kepadanya tingkat. untuk indonesia kita yang cip nana dalam rangka pencapaian tujuan indikator kinerja yang digunakan yang telah ditetapkan. adalah kerukunan meningkat, untuk dapat akuntabel, di (i1) pelibatan warga meningkat, perlukan pengukuran yang dapat (ii) kerjasama meningkat, (iv) partisipasi meningkat, (v) kualitas melihat seberapa jauh kinerja kab, yang telah dihasilkan dalam suatu periode tertentu dibandingkan edisi tahun jurnal petang reformasi birokrasi menuju pemerintahan kelas dunia dengan yangtelah direncanakan. dengan yang diamanahkan atau pengukuran kinerja (performance tidak. sedangkan bagi yang di measurement) adalah suatuproses beri amanah, pengukuran dapat penilaian kemajuan pekerjaan digunakan sebagai media untuk terhadap tujuan dan sasaran yang pertanggungjawaban atas pelak telah ditentukan sebelumnya, santan amanah yang telah kiper termasuk informasi atas: efisiensi rayakan kepada mereka. selain penggunaan sumber daya dalam itupengukuran kinerjajuga dapat menghasilkan barang dan jasa: digunakan sebagai umpan balik kualitas barang dansa(seberapa bagi mereka untuk mengetahui baik barang dan jasa diserahkan seberapajauh prestasi yang telah kepada pelanggan dan sampai berhasil diraihnya. seberapa jauh pelanggan terluas dengan dimenangkannya rev kan): hasil kegiatan dibandingkan solusi mental, telah muncul pula dengan maksud yang diinginkan, kewajiban bagi pemerintah untuk dan efektivitas tindakan dalam mempertanggungjawabkan weber mencapai tujuan robertson, hasilnya. akuntabilitas kinerja pengukuran kinerjaakanme terhadap keberhasilan terjadinya lihat seberapa jauh kinerja yang revolusi mental membutuhkan telah dihasilkan dalam suatuperi pengukuran terhadap pencapaian ode tertentu dibandingkan dengan kondisi yang diharapkan. ang telah direncanakan. apabila alam melaksanakan siarannya mengukur kinerja ditemukan hambatan hambatan terwujudnya revolusi mental pada birokrasi ataupun kendala yang mengganggu pencapaian kinerjanya, juga akan pengukuran kinerja atas pen diungkapkan dalam pengukuran capaian revolusi mental harus kinerja tersebut. pengukurankin mencakup seluruh elemen yaitu kerja ini sangat penting baik bagi birokrasi, pengusaha, dan rakyat pihak yang memberikan amanah agar mendapatkan gambaran seu maupun pihak yang diberiamanah. tuanya tentang revolusi mental bagi pemberi amanah, pengukuran pada bangsa indonesia. pembahasan kinerja dapat digunakan untuk dalam tulisan ini difokuskan pada menilai kinerja para manajer sek pengukuran pencapaian revolusi tor publik, apakah mereka telah mental pada elemen birokrasi. menjalankan tugasnya sesuai edisi tahun mengukur terwujudnya revolusi mental untuk mengukur kinerja dalam kelimakriteria tersebut, yang paling manajemen strategis diperlukan penting adalah kriteria relevant, tahap tahap sebagai berikut: yaitu tepat menggambarkan kondisi mengetahui tujuan dan sa yang akan diukur, dan measurable, saran yang ingin dicapai yaitu dapat diukur secara obyektif. tujuan dan sasaran merupakan kelompok kerja revolusi pernyataan tentang apayangingin mental mengusulkan minggu dicapai organisasi dalam batasan akan indikator kinerja untuk waktu yang tertentu. terwujudnya mengukur terwujudnya indonesia revolusi mental sudah merupakan ramah , indonesia mandiri dan objective (sasaran) yang ingin indonesia kita . sebagian besar dicapai. sasaran strategis yang indikator kinerja tersebut juga diusulkan oleh kelompok kerja tidak tepat untuk mengukur teru revolusi mental atas, yaitu: budaya revolusi mental. kondisi indonesia ramah , (ii) indon yang perlu diukur terkait dengan sia mandiri , dan (iii) indonesia terwujud atau tidaknya revolusi kita , lebihmerupakan akibat dari mental bisa diindikasikan dari terwujudnya revolusi mental. birokrasi yang dapat dipercaya merumuskan indikator ki dan berorientasi kepada play kerja revolusi mental. anan untuk indonesia ramah , indikator kinerja merupakan (ii) pengusaha yang mandiri dan alat untuk mengukurtercapaiatau kreatif untuk indonesia mandiri , tidaknyakondisi yang diinginkan. dan (iii) rakyat yang mempunyai terwujudnya revolusi mental jiwa gotong royong dan saling membutuhkan indikator kinerja menghargai untuk indonesia sehinggamemudahkanpenguku kita . ran apakah kondisi tersebut telah apabila menggunakan indi tercapai atau belum. hal yang kasi seperti yang diusulkan oleh sama juga berlaku bagi rincian kelompok kerja revolusi mental, kinerja yang disebutkan diatas. maka perlu dibuatkan indikator indikator kinerja yang baik kinerja yang lebih dapat diukur harus memenuhi kriteria smart , secara obyektif dan relevan dengan yaitu spesific, measurable, at birokrasi yang dapat dipercaya tanabe achievable, relevant, dan berorientasi kepada play dan time bound trackable. dari anan . edisi tahun jurnal pemanen turun ena reformasi birokrasi menuju pemerintahan kelas dunia indikator kinerja yang di lain, seperti pelayanan publik , pilih dapat merupakan beberapa akuntabilitas , dan pengawasan . indikator kinerja yang dianggap pembangunan indeks sebaiknya paling penting merepresentasikan dilakukan dengan melibatkan kondisi birokrasi yang dapati seluruh pemangku kepentingan, percaya dan berorientasi kepada baik pembuat kebijakan, pelaksana pelayanan . selain itu dapatpula kebijakan, maupun stakeholder menggunakan instrumenyanglebih lain. komprehensif yang dibangun dari pemilihan alternatif minggu berbagai indikator dari beberapa akan beberapa indikator kinerja aspek untuk membentuk sebuah ataumenggunakan instrumen harus arsitektur indikator kinerja. arsip memperhatikan azas biaya dan tekstur ini bisa disepakati menjadi manfaat serta tingkat kesulitan sebuah indeks, misalnya indeks untuk memperoleh datanya. integritas aparatur dan indeks mengukur tingkat ketela pelayanan aparatur . gabungan papan revolusi mental beberapa indeks tadi bisa diri mengukur tingkat ketercapaian bukan menjadi indeks revolusi tujuan dan sasaran adalah mem mental aparatur . bandingkan hasil aktual dengan indeks integritas aparatur target yang telah ditetapkan dari dapat dibangun dari beberapa masing masing indikator kinerja. aspek, misalnya disiplin, (ii) pengukuran kinerja akan mem anti korupsi, (iii) anti nepotisme, berikan informasi bahwa hasil dan aspek lainnya yang terkait. aktual sesuai, lebih tinggi, atau sedangkan indeks pelayanan lebih rendah dari yang diharapkan. aparatur dapat dibangun dengan apabila telah dirumuskan menggunakan beberapa aspek, indikator kinerja yang tepat untuk antara lain mengukur capaian terwujudnya indeks indeks diatas tetapi revolusi mental yang telah rus memperhatikan variabel yang dilengkapi dengan target, maka ada pada pengukuran yang lain, selanjutnya dihitung kondisi ak sehingga tidak terjadi tumpang tuanya, sehingga dapat diketahui tindihelemenantaraareaperubahan apakah kondisi tersebut sudah polapikir danbudayakerjaapara tercapai sesuai, lebih tinggi, atau tur dengan areaperubahanyang lebih rendah dari yang diharapkan. edisi tahun |
aspek hukum investasi asing dalam portofolio pasar modal romawi siklon maid) halaman aspek hukum investasi asing dalam portofolio pasar modal oleh romawi, fakultas syariah iain jember siklon maid, fkip universitas tidar romawi @iain jember.ac.id, abstrak ada dua jenis investasi yaitu investasi langsung dan investasi tidak langsung, yang keduanya dapat dilakukan oleh investasi asing untuk mengamankan modalnya. penelitian ini bertujuan untuk mengetahui makna hukum investasi asing dalam portofolio pasar modal dengan metode penelitian hukum normatif. hasil temuan meliputi bahwa investasi asing dilakukan secara langsung indonesian dengan terlibat aktif dalam kegiatan perusahaan. samping itu aktif terlibat dalam kegiatan perusahaan, penanaman modal asing juga beresiko menanggung kerugian modal yang ditawarkannya. untuk investasi tidak langsung dilakukan dengan pembelian efek, obligasi dan instrumen turunannya. dalam hal ini penanaman modal asing tidak melakukan kegiatan penanaman modal secara langsung dengan cara mendirikan dan mengelola perusahaan. investasi yang demikian disebut sebagai investasi portofolio pasar modal, karena tidak sebagai bagian dari penanaman modal asing. secara regulasi investasi portofolio pasar modal tidak menjadi bagian dari klasifikasi investasi asing. kata kunci: hukum, investasi asing, portofolio pasar modal abstract there are two types investment, namely direct investment and indirect investment, both which can done foreign investments invest their capital. this study aims determine the meaning foreign investment law the capital market portfolio with normative legal research methods. the findings include that foreign investment carried out directly indonesia being actively involved company activities. besides being actively involved the company's activities, foreign investment also runs the risk bearing the loss the capital invested. for indirect investments, the purchase securities, bonds and derivative instruments. this case, foreign investment does not carry out direct investment activities establishing and managing companies. such investments are referred portfolio investments the capital market, because they are not part foreign investment. the regulation portfolio investment the capital market not part the classification foreign investment. key words: law, foreign investment,capital market portfolio aspek hukum investasi asing dalam portofolio pasar modal romawi siklon maid) halaman pendahuluan pembelian sebuah modal dari perseroan terbatas penanaman modal asing merupakan terbuka atau juga disebut melalui pasar modal. salah satu penentu vital yang mendorong kelebihan serta keutamaan investasi pertumbuhan ekonomi indonesia. dalam hal ini langsung dibandingkan dengan investasi penanaman modal asing berpengaruh positif portofolio dalam pasar modal berbeda, karena dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi investasi langsung lebih permanen sedangkan indonesia.! penanaman modal asing begitu portofolio tidak permanen. hal tersebut penting karena berpengaruh positif dan dikarenakan investasi asing secara langsung signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi dapat menyerap tenaga kerja dan lebih tahan terutama seluruh provinsi indonesia. nilai terhadap fluktuasi bunga dan valuta asing." penanaman modal asing tumbuh subur tiga dengan demikian penyerapan tenaga puluh tiga provinsi seluruh indonesia yang kerja dengan skala besar dan fluktuasi bunga begitu berpengaruh positif dan signifikan dan valuta asing lebih tahan itulah kelebihan terhadap pertumbuhan ekonomi indonesia. investasi langsung. dikarenakan mampu oleh karena itu, investasi asing membuka lapangan pekerjaan dan merupakan salah satu alternatif yang lebih baik mempercayakannya. inilah keunggulan dibandingkan sumber dana dari luar negeri kanan investasi asing secara langsung dikarenakan lainnya, seperti: bantuan luar negeri dan lebih permanen. pinjaman luar negeri. hal ini menjadi investasi penanaman modal asing tunduk pada yang begitu vital dalam kehidupan rezim peraturan perundang undangan perekonomian bangsa dan negara. penanaman penanaman modal. penanaman modal modal asing langsung bisa disebut sebagai diseluruh sektor indonesia juga tunduk pada investasi portofolio. undang undang tersebut, yaitu undang undang sebuah investasi secara langsung nomor tahun dalam angka dengan cara mendirikan perusahaan berupa undang undang nomor tahun perseroan terbatas baru ataupun mengambil dinyatakan bahwa penanaman modal asing sebagian saham dari perseroan terbatas yang adalah kegiatan menanam modal untuk telah ada, adapun penanaman modal asing melakukan usaha wilayah negara secara tidak langsung dilaksanakan dengan cara republik indonesia yang dilakukan oleh penanam modal asing, baik yang menggunakan amirudin. aliran penanaman modal asing dan modal terhadap pertumbuhan ekonomi provinsi dampaknya terhadap pertumbuhan ekonomi indonesia, jsp vol. maret hlm. indonesia. jurnal manajemen dan keuangan. vol. 13dan15. november hlm. julian purnama ramli, foreign investment reza lanatus rizky, trivia agustin, dan imam versus national development, jurnal business law mukhlis, pengaruh penanaman modal asing, review: volume one, uii, yogyakarta, hlm. penanaman modal dalam negeri dan belanja ibid. aspek hukum investasi asing dalam portofolio pasar modal romawi siklon maid) halaman faktor tertentu yang mempengaruhi bursa. tersebut dipengaruhi oleh faktor faktor yang investasi pasar modal mudah dan likuid, dapat mengubah ekspektasi dan analisis investor dengan mudah keluar masuk bursa investasi investor. menanamkan dana instrumen bursa efek dan investasi portofolio pasar modal, para mudah sewaktu waktu dana yang ditanamkan penanaman modal tidak terlibat langsung dalam dijual oleh investor tersebut. instrumen pasar kegiatan usaha perusahaan yang efek dibelinya. modal atau bursa efek bersifat likuid karena para penanaman modal tersebut cukup melihat hasil transaksi dapat diperoleh jangka waktu kinerja perusahaan dan faktor faktor yang yang singkat. investasi yang demikian mempengaruhi kinerja perusahaan. dengan merupakan investasi tidak langsung. demikian, penanaman modal tidak mengalami penanaman modal tidak langsung yang kerugian secara langsung atas kerugian yang penanam modalnya hanya mempunyai dialami perusahaan yang efeknya mereka beli. sejumlah saham perusahaan dan tidak ikut investasi portofolio pasar modal yang kegiatan secara langsung dalam pengelolaan kegiatannya pembeli efek perusahaan sebagai perusahaan tersebut. investasi yang tersebut sarana investasi mereka, maka dapat dikatakan bukan masuk klasifikasi penanaman modal bahwa investasi portofolio pasar modal asing. sebagai investasi pasif. artinya, investor dalam investasi portofolio pasar modal juga portofolio pasar modal tidak terlibat dalam memiliki peranan dalam pembangunan kegiatan perusahaan yang efek dibelinya. ekonomi nasional sebagaimana investasi asing. karena investor tidak melakukan kegiatan dana investor yang ditanamkan untuk secara langsung indonesia, maka dapat pembelian instrumen investasi pasar modal dinyatakan bahwa investasi portofolio pasar digunakan oleh penerbit instrumen tersebut modal bukan sebagai investasi atau penanaman guna mengembangkan atau ekspansi usaha modal asing. hal ini selaras dengan ketentuan perusahaan. hal ini dana investor ditampung penjelasan undang undang nomor pasar modal melalui pembelian efek oleh tahun yang dinyatakan bahwa ., tidak investor, dan dana dari hasil pembelian efek termasuk penanaman modal tidak langsung atau tersebut digunakan memperluas usaha portofolio. penanaman modal tidak langsung perusahaan. atau portofolio biasanya dilakukan dengan dalam investasi portofolio pasar pembelian efek bursa efek. efek yang dibeli modal, para investor dapat keluar masuk oleh investor pasar modal dapat meliputi dengan mudah. investor dapat membeli dan saham, obligasi, dan produk turunannya. menjual efek dengan normal dan waktu sesuai dengan demikian investasi portofolio pasar analisis investasi mereka. pilihan waktu modal dikecualikan sebagai investasi atau joker sihombing, investasi asing melalui aminuddin lmar, hukum penanaman surat utang negara pasar modal, pt. alumni, modal indonesia, kencana grenada media bandung, hlm. group. investasi portofolio aminuddin lmar. hukum penanaman pasar modal tidak masuk klasifikasi investasi modal kencana grenada asing. amirudin. aliran penanaman modal asing dan dampaknya terhadap pertumbuhan ekonomi indonesia. jurnal simpulan manajemen dan keuangan, vol. kesimpulan november chandrawulan. hukum investasi asing merupakan suatu kegiatan perusahaan multinasional. seni media. bandung yang dilakukan oleh pemodal asing yang chandra, analisis pemilihan saham seluruh atau sebagian modal berasal dari negara oleh investor asing bursa efek asing. investasi asing tersebut melakukan indonesia. bisnis birokrasi kegiatan secara langsung mendirikan journal, david karuan. aspek hukum perusahaan dan dengan resiko menanggung penanaman modal asing indonesia. kencana grenada media group. jakarta kerugian modalnya. human panjaitan. hukum penanaman investasi portofolio pasar modal modal asing. ind hill co. jakarta. panglaykim. perusahaan dilakukan dengan membeli efek perusahaan multinasional dalam bisnis. yang terdaftar bursa efek. investasi portofolio internasional. csis. jakarta. panglaykim. investasi langsung pasar modal tidak terlibat secara langsung jepang kawasan asean: terhadap kegiatan perusahaan. investasi pengalaman indonesia. andi offset. yogyakarta. portofolio pasar modal secara regulasi bukan johannes a.p. surat. tinjauan yuridis bagian dari investasi atau penanaman modal terhadap investasi asing yang hendak asing. melakukan pembelian saham mayoritas melalui investasi portofolio dalam pasar modal ditinjau dari undang undang nomor tahun tentang saran pasar modal dan undang undang secara teoritis investasi portofolio nomor tahun tentang penanaman modal). tesis. universitas pasar modal sebagai investasi asing tidak indonesia. jakarta. langsung, namun secara regulasi teoritis joker sihombing. investasi asing investasi portofolio pasar modal bukan melalui surat utang negara pasar bagian dari basi asi modal. pt. alumni. bandung. alan dati investasi asing, seyogyanya peru julian purnama ramli. foreign harmonisasi antara teori dan regulasi agar investment versus national development. jurnal business law penanaman modal tidak bimbang dalam review: volume one, uii melakukan investasi. yogyakarta. jusuf anwar. pasar modal sebagai sarana pembiayaan dan investasi. pt. daftar pustaka alumni. bandung. kementerian hukum dan hak asasi manusia. buku dan artikel laporan akhir analisis dan evaluasi hukum mengenai mekanisme perizinan dalam rangka mendukung aspek hukum investasi asing dalam portofolio pasar modal romawi siklon maid) halaman kemudahan berinvestasi indonesia. bidang usaha yang tertutup dan bidang pusat analisis dan evaluasi hukum usaha yang terbuka dengan persyaratan nasionabadan pembinaan hukum bidang penanaman modal. nasional. jakarta. peraturan menteri perdagangan pandji panorama. perusahaan multi dag per tentang angka nasional: penanaman modal asing. pengenal importir. pustaka jaya. jakarta. peraturan kepala bkpm tahun panji panorama dan ninik widianto. tentang pedoman dan tata cara pasar modal keberadaan dan manfaat permohonan penanaman modal. bagi pembangunan. rangka cipta. jakarta. website peter mahmud marzuki. penelitian hukum. kencana grenada media group. pasar modal diakses pukul jakarta. wib. reza lanatus rizky, trivia agustin, dan imam mukhlis. pengaruh penanaman modal asing, penanaman modal dalam negeri dan belanja modal terhadap pertumbuhan ekonomi provinsi indonesia. jsp vol. maret sumantri. peranan perusahaan multinasional dalam pembangunan indonesia ditinjau dari segi hukum ekonomi. kertas kerja disampaikan pada acara ceramah depan para anggota direksi pnp ptp, departemen keuangan. jakarta, tanggal september sumantri. bunga rampai permasalahan penanaman modal dan pasar modal problems investment equities and securities). bina cipta: jakarta. sumantri. pengantar tentang pasar modal indonesia. thalia indonesia. jakarta. yati kurniadi, andy pramuka, dan safitri. determinan fdi faktor faktor yang menentukan investasi asing langsung). working paper wp bank indonesia. jakarta. peraturan perundangan undangan undang undang nomor tahun tentang pasar modal. undang undang tahun tentang penanaman modal. peraturan presiden tahun tentang pelayanan terpadu satu pintu bidang penanaman modal. peraturan presiden tahun tentang kriteria dan persyaratan penyusunan aspek hukum investasi asing dalam portofolio pasar modal romawi siklon maid) halaman modal asing sepenuhnya meningkatkan kapasitas dan kemampuan maupun yang berpasangan dengan penanam teknologi nasional, serta mendorong modal dalam negeri. pembangunan ekonomi kerakyatan, selanjutnya ketentuan tersebut secara tidak langsung mewujudkan kemakmuran dan kesejahteraan juga mengikat para investor asing dalam pasar masyarakat dalam suatu sistem perekonomian modal melalui pembelian instrumen pasar modal. yang mampu berdaya saing. instrumen tersebut salah satunya adalah efek saham yang dimiliki investor asing yang diterbitkan oleh emiten dan perusahaan membuat kinerja pasar modal bisa fluktuatif terbuka. perusahaan terbuka merupakan entitas karena berpotensi penarikan dana setiap waktu badan usaha yang tunduk pada rezim hukum atau saat sehingga investor lokal saat itu sangat pasar modal. rezim hukum pasar modal diperlukan. saat para investor asing menarik indonesia diatur dengan undang undang portofolionya, para investor lokal dapat nomor tahun tentang pasar modal. menggantikan pada posisi tersebut. tetapi peran strategis dimiliki oleh pasar modal kenyataannya investor lokal terkadang masih sebagai salah satu sumber modal bagi suatu meniru gaya yang dilakukan oleh investor perusahaan dan wadah investasi bagi pemodal. asing. investor asing harus memenuhi beberapa peran pasar modal sini adalah persyaratan yang ada indonesia untuk bisa mempertemukan antara perusahaan terbuka mendirikan sebuah perseroan terbatas. hal ini dengan masyarakat pemodal. para masyarakat terjadi sejak berdirinya pasar modal indonesia pemodal bisa dari masyarakat dalam negeri konstribusi investor asing begitu sangat besar, maupun masyarakat dari luar negeri. dengan kata lain para investor asing lebih masyarakat dalam negeri dan masyarakat dari banyak menikmati keuntungan akibat luar negeri dapat berinvestasi melalui pasar pertumbuhan ekonomi. modal indonesia untuk membeli efek yang saham yang dimiliki oleh investor terbitkan oleh perusahaan terbuka. asing yang lebih dari (lima puluh per dengan demikian, penanaman modal seratus) dari seluruh saham yang disetor penuh, menjadi instrumen vital dari penyelenggaraan atau memiliki saham kurang dari (lima perekonomian nasional dan menjadi tempat puluh per seratus) dan memiliki kemampuan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi mengendalikan perusahaan terbuka secara nasional, membuka dan menciptakan lapangan langsung maupun tidak langsung, maka kerja, meningkatkan pertumbuhan dan investasi tersebut merupakan investasi asing. pembangunan ekonomi berkelanjutan, dalam hal ini, permasalah atas masih relevan david karuan, aspek hukum penanaman johannes a.p. surat, tinjauan yuridis modal asing indonesia, kencana grenada terhadap investasi asing yang hendak melakukan media group, jakarta, hlm. pembelian saham mayoritas melalui investasi chandra, r., analisis pemilihan saham oleh portofolio dalam pasar modal ditinjau dari investor asing bursa efek indonesia. bisnis undang undang nomor tahun tentang birokrasi journal, pasar modal dan undang undang nomor aspek hukum investasi asing dalam portofolio pasar modal romawi siklon maid) halaman untuk perlu direfleksikan kembali, karena pendekatan ini dilakukan dengan saham hanyalah salah satu instrumen pasar mengkaji suatu peraturan perundangan modal. undangan, dan pendekatan konsep kenyataan yang dihadapi saat ini (conceptual approach) yang merujuk pada adalah para investor asing terkadang secara prinsip prinsip hukum yang ditemukan langsung tidak tunduk pada pada undang oleh para sarjana hukum ataupun doktrin undang pasar modal dan undang undang doktrin hukum. penanaman modal, hal ini mengakibatkan sumber bahan hukum kekacauan dalam pertumbuhan dan sumber sumber hukum yang digunakan pembangunan ekonomi serta tidak memberikan dalam penelitian ada dua yaitu: bahan kemanfaatan. dengan hal ini dapat hukum primer yaitu bahan hukum yang menimbulkan permasalahan yang terus bersifat otoritatif yang artinya yang menerus tanpa ada solusi baik dari segi aspek mempunyai otoritas terdiri atas hukum maupun dalam pertumbuhan ekonomi peraturanperundangan undangan, yang indonesia. dari uraian latar belakang masalah meliputi: undang undang nomor atas maka perumusan masalahnya tersebut tahun dan undang undang nomor adalah pertama, apakah yang dimaksud dengan tahun bahan hukum sekunder investasi asing? kedua, bagaimana investor yaitu bahan hukum yang berupa publikasi asing portofolio dalam pasar modal? tujuan hukum yang bukan merupakan dokumen tulisan ini untuk mengetahui apa itu investasi resmi. publikasi tentang hukum yang asing serta mengkaji dan menganalisis makna meliputi: buku buku teks, kamus kamus investasi asing dalam portofolio pasar modal. hukum, jurnal jurnal hukum, dan metode penelitian komentar komentar atas putusan tipe penelitian pengadilan.!? tipe penelitian yang dilakukan untuk pengumpulan bahan hukum penulisan ini adalah yuridis normatif. metode pengumpulan bahan hukum terdiri penelitian yang bersifat yuridis normatif atas: studi peraturan perundang mengkaji isu isu hukum dan sekaligus undangan merupakan suatu upaya untuk memberikan deskripsi apa yang menelaah dan medali peraturan seyogyanya." perundang undangan yang mengatur pendekatan penelitian mengenai rumusan masalah dalam penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian ini. studi kepustakaan, undang undang (statute approach), yaitu digunakan untuk mencari konsepsi, teori, tahun tentang undang undang nomor peter mahmud marzuki, penelitian hukum, tahun tentang penanaman modal), tesis, kencana grenada media group, jakarta, hlm. universitas indonesia, jakarta, hlm. ibid., hlm. 10fbid., hlm. aspek hukum investasi asing dalam portofolio pasar modal romawi siklon maid) halaman dan pendapat yang berkaitan dengan disebut investment? . ada tiga pengertian rumusan masalah dalam penelitian ini. investasi, yaitu: suatu tindakan untuk analisis bahan hukum membeli saham, obligasi atau surat penyertaan bahan bahan hukum yang terkumpul, lainnya: suatu tindakan membeli barang dilakukan analisis dengan cara: pertama, barang modal, dan pemanfaatan dana yang identifikasi fakta hukum dan mengelimir tersedia untuk produksi dengan pendapatan hal hal yang tidak relevan untuk masa yang akan datang. investasi dapat menetapkan isu hukum yang hendak dimaknai suatu tindakan pembelian saham, dipecahkan. kedua, dalam pengumpulan obligasi surat penyertaan lainnya, barang bahan hukum yang sekiranya dipandang modal, dan penggunaan dana untuk produksi memiliki relevansi maka bahan bahan non untuk memperoleh pendapat masa depan. hukum diikutsertakan. ketiga, melakukan terminologi investasi sering digunakan dalam telaah isu hukum yang diajukan kegiatan bisnis atau usaha, sedangkan istilah berdasarkan bahan hukum hukum yang penanaman modal banyak digunakan dalam terkumpul. keempat, menarik kesimpulan bahasa peraturan perundang undangan." dalam bentuk argumentasi hukum yang pengaturan dalam peraturan perundang menjawab isu hukum. dan kelima, undangan terkait investasi berkutat antara memberikan deskripsi berdasarkan investasi langsung dan investasi tidak argumentasi yang telah dibangun dalam langsung. untuk pemaknaan investasi asing kesimpulan.!! kesimpulan didasarkan ditegaskan secara eksplisit. investasi asing pada analisis pokok masalah yang atau yang sering disebut dengan penanaman dijadikan deskripsi. modal asing adalah kegiatan menanam hasil penelitian dan modal untuk melakukan usaha wilayah pembahasan negara republik indonesia yang dilakukan makna asing. akan investasi asing oleh penanam modal asing, baik yang istilah penanaman modal atau investasi menggunakan modal asing sepenuhnya berasal dari bahasa latin, yaitu investor maupun yang berpasangan dengan penanam (memakai), sedangkan dalam bahasa inggris modal dalam negeri. 1bid., hlm. angka undang undang tahun pandji panorama, perusahaan multi tentang penanaman modal, angka nasional: penanaman modal asing, pustaka jaya, peraturan presiden tahun tentang jakarta, hlm. pelayanan terpadu satu pintu bidang penanaman kementerian hukum dan hak asasi manusia, modal, angka peraturan presiden laporan akhir analisis dan evaluasi hukum tahun tentang kriteria dan persyaratan mengenai mekanisme perizinan dalam rangka penyusunan bidang usaha yang tertutup dan mendukung kemudahan berinvestasi indonesia, bidang usaha yang terbuka dengan persyaratan pusat analisis dan evaluasi hukum nasionabadan bidang penanaman modal, angka pembinaan hukum nasional, jakarta, hlm. peraturan menteri perdagangan atau tukar mata uang. investasi asing biasanya investasi asing merupakan merupakan suatu direpresentasikan oleh perusahaan kegiatan penanaman modal yang didalamnya multinasional, yang kekuatan dan kemampuan terdapat unsur asing (foreign element), unsur untuk mengkombinasikan dan memobilisasikan asing yang dapat ditentukan oleh adanya secara efektif meliputi: keterampilan dan kewarganegaraan, asal modal, dan lain pengalaman manajemen, teknologi dan akses sebagainya yang berbeda." dengan kata lain, teknologi, modal dan akses pasar modal penanaman modal asing dapat dimaksudkan internasional, serta serangkaian jaringan yang sebagai penanaman modal asing yang meliputi memungkinkan melaksanakan pembagian kerja modal asing seluruhnya dan modal patungan. antara perusahaan perusahaan atau unit unit modal patungan berasal dari modal asing dan yang terdapat pelbagai negara. ' perusahaan modal dalam negeri menjadi satu modal. induk sangat besar, manajemen terpusat, investasi asing langsung didefinisikan sebagai wilayah kegiatan lebih dari satu negara, investasi jangka panjang yang dilakukan secara mobilitas usaha dari negara satu negara langsung oleh investor asing dalam suatu lainnya sehingga tidak ada satu negara pun bidang usaha tertentu. investasi langsung ini menjadi tempat kedudukan usaha secara merupakan investasi yang relatif stabil dalam permanen (tetap), bermotif mengejar mendapat jangka panjang. investasi asing langsung keuntungan yang besar, transfer pricing secara dipengaruhi kondisi pasar, daya saing, praktik dilakukan, dan kekuasaan oligopoli kebijakan perdagangan dan industri, dan dimiliki olehnya? penanaman modal asing kebijakan terhadap investasi asing langsung yang merupakan perpanjangan dari perusahaan dari negara penerimanya. samping itu, melibatkan mengalirnya modal, teknologi, kestabilan politik menjadi faktor yang sangat tenaga ahli dalam ekonomi negara penerima dipertimbangkan pula oleh investor.'? investasi modal, yang digabungkan dengan faktor faktor asing ini tidak rentang terhadap gejolak nilai domestik dalam memproduksi barang barang dag per tentang angka pengenal joker sihombing, investasi asing melalui importir dan angka peraturan kepala surat utang negara pasar modal, pt. alumni, bkpm tahun tentang pedoman dan bandung, hlm. tata cara permohonan penanaman modal. panglaykim, perusahaan multinasional human panjaitan, hukum penanaman dalam bisnis internasional, csis, jakarta, hlm. modal asing, ind hill co., jakarta, hlm. sumantri, peranan perusahaan david karuan, aspek hukum penanaman multinasional dalam pembangunan indonesia modal asing indonesia, kencana grenada media ditinjau dari segi hukum ekonomi, kertas kerja group, jakarta, hlm. disampaikan pada acara ceramah depan para yati kurniadi, andy pramuka, dan safitri, anggota direksi pnp ptp, departemen keuangan, determinan fdi faktor faktor yang jakarta, tanggal september dimuat dalam menentukan investasi asing langsung), working sumantri, bunga rampai permasalahan paper wp bank indonesia, jakarta, hlm. penanaman modal dan pasar modal problems investment equities and securities, binacipta, ibid., hlm. jakarta, hlm. ibid., hlm. aspek hukum investasi asing dalam portofolio pasar modal romawi siklon maid) halaman untuk pasar domestik negara penerima modal dalam jangka waktu yang panjang. dan dan untuk pasar ekspor negara negara lain.? penanaman modal asing menanggung penanaman modal asing diperlukan oleh risikonya. indonesia untuk membantu pertumbuhan dan samping itu, penanaman modal asing pembangunan negeri ini. keperluan kehadiran secara kelembagaan dikoordinasikan oleh asing indonesia, karena sumber daya badan koordinasi penanaman modal, yang manusia yang maju dimiliki oleh investor asing. sering disebut dengan bkpm. bkpm samping itu, teknologi untuk pengolahan merupakan lembaga pemerintah non sumber daya alam yang unggul dimiliki oleh kementerian yang bertugas melaksanakan penanaman modal asing. teknologi yang koordinasi kebijakan dan pelayanan bidang unggul tersebut yang dapat diharapkan oleh penanaman modal. bkpm sebagai penghubung indonesia untuk terjadinya alih teknologi dari antara penanaman modal dan pemerintah. penanaman modal asing kepada indonesia. investasi langsung, baik dari dalam penanaman penanaman modal asing secara langsung modal dalam negeri maupun penanaman modal mendirikan perusahaan indonesia dalam asing bawah koordinasi bkpm. bidang tertentu yang terbuka bagi modal asing. investasi asing dalam portofolio pasar pendirian perusahaan tersebut membutuhkan modal modal yang besar, manajemen yang bagus, dan laman resmi bursa efek indonesia teknologi yang unggul. ketiga unsur tersebut termaktub bahwa peranan yang sangat penting diharapkan bisa sebagai wahana pembelajaran dimiliki pasar modal. pasar modal memiliki sekaligus alih teknologi bagi penanaman modal peran penting bagi perekonomian suatu negara dalam negeri. karena pasar modal menjalankan dua fungsi, penanaman modal asing memiliki jangka yaitu pertama sebagai sarana bagi pendanaan waktu yang panjang dalam memperoleh usaha atau sebagai sarana bagi perusahaan keuntungan dari hasil investasinya. rentang untuk mendapatkan dana dari masyarakat waktu yang panjang tersebut juga dapat pemodal (investor). menimbulkan dua kemungkinan. pertama, dana yang diperoleh dari pasar modal penanaman modal asing bisa memperoleh dapat digunakan untuk pengembangan usaha, keuntungan. kedua, penanaman modal asing ekspansi, penambahan modal kerja dan lain bisa juga mendapat kerugian dalam penanaman lain, kedua pasar modal menjadi sarana bagi modal tersebut. masyarakat untuk berinvestasi pada instrument penanaman modal asing dilakukan secara keuangan seperti saham, obligasi, reksa dana, langsung, menanamkan modal indonesia. dan lain lain. peranan pasar modal dijelaskan penanaman modal asing tersebut dilakukan dalam pertimbangan undang undang pasar chandrawulan, hukum perusahaan multinasional, seni media, bandung, hlm. modal diakses pukul wib. aspek hukum investasi asing dalam portofolio pasar modal romawi siklon maid) halaman modal. peran strategis pasar modal dalam sesuai pertumbuhan ekonomi dan pertumbuhan pembangunan nasional sebagai salah satu perusahaan. dividen dapat diperoleh investor sumber perlu pembiayaan bagi badan usaha, dengan investasi pasar modal. investor dapat dan sarana investasi bagi masyarakat. badan dengan mudah memiliki suatu perusahaan usaha yang butuh tambahan modal terbantu tertentu dengan pembelian saham yang dengan pasar modal. ditransaksikan pasar modal. dana lebih yang dimiliki masyarakat ketiga, pasar modal bermanfaat bagi dapat disalurkan kepada badan usaha yang pemerintah negara. laju pembangunan dapat butuh dana melalui pertemuan pasar modal. didorong dengan pasar modal. investasi dapat peran pasar modal juga lebih lanjut dijelaskan didorong dengan pasar modal. lapangan kerja dalam penjelasan undang undang pasar dapat diciptakan dengan perkembangan pasar modal. dalam penjelasan undang undang modal. beban anggaran dapat dikurangi bagi pasar modal dinyatakan bahwa pasar modal bumn dengan pasar modal. kemanfaatan bertujuan menunjang pelaksanaan bagi pemerintah atau negara sangat positif pembangunan nasional dalam rangka karena laju pertumbuhan ekonomi akan meningkatkan pemerataan, pertumbuhan, dan semakin berkembang, apalagi didorong oleh stabilitas ekonomi nasional arah peningkatan pasar modal melalui investasi. kesejahteraan rakyat. dalam rangka mencapai pasar modal dapat dimanfaatkan tujuan tersebut, pasar modal mempunyai peran sebagai berikut: pertama, perbaikan struktur strategis sebagai salah satu sumber pembiayaan permodalan perusahaan. peningkatan modal bagi dunia usaha, termasuk usaha menengah perusahaan tidak hanya berbentuk pinjaman, dan kecil untuk pembangunan usahanya, namun dapat diperoleh dengan cara penerbitan sedangkan sisi lain pasar modal juga saham pasar modal. rasio modal dan hutang merupakan wahana investasi bagi masyarakat, yang tidak seimbang suatu perusahaan dapat termasuk pemodal kecil dan menengah. diperkecil penerbitan saham. kedua, ada beberapa manfaat dan atau peran peningkatan efisiensi alokasi sumber dana. pasar modal yaitu: pertama, pasar bermanfaat instrumen pasar modal yang tersedia pasar bagi perusahan. dana dapat dihimpun dalam modal menjadi alternatif pembiayaan dana bagi jumlah besar. citra perusahaan diperbaiki perusahaan dengan biaya rendah. pasar modal dengan solvabilitas perusahaan yang tinggi. difungsikan sebagai penciptaan alokasi sumber ketergantungan perusahaan terhadap bank dana yang efisien. dapat dikurangi. kedua, pasar modal bermanfaat ketiga, penunjang perekonomian yang bagi pemodal. nilai investasi dapat berkembang sehat. pasar modal merupakan mekanisme penjelasan undang undang nomor tahun panji panorama dan ninik widianto, pasar tentang pasar modal lembaran negara republik modal keberadaan dan manfaat bagi indonesia tahun nomor tambahan pembangunan, rangka cipta, jakarta, hlm. lembaran negara republik indonesia nomor aspek hukum investasi asing dalam portofolio pasar modal romawi siklon maid) halaman transaksi yang tercatat. setiap transaksi yang ketujuh, alternatif pembiayaan dilakukan pihak tertentu tercatat dalam bursa pemerintah. beban hutang luar negeri yang efek. samping itu, laporan sebagai sarana dimiliki pemerintah menjadi kewajiban bunga publikasi perusahaan publik yang tercatat serta cicilan pokok. tantangan beban fiskal pasar modal. keterbukaan yang dilakukan yang demikian, sumber dana baru dengan tingkat perusahaan tersebut dapat meningkatkan resiko yang relatif kecil digali oleh pemerintah. terciptanya ekonomi yang sehat. keempat, obligasi yang diterbitkan oleh pemerintah dan peningkatan penerimaan negara. penerimaan ditransaksikan pasar modal merupakan pajak dapat ditingkatkan dengan berkembangnya sumber pembiayaan alternatif yang pasar modal. transaksi pasar modal yang besar dimanfaatkan pemerintah. berpotensi pemungutan pajak yang besar. pajak uraian atas dapat diringkas bahwa diperoleh dari badan usaha dan perorangan peranan pasar modal meliputi: peranan pasar yang bertransaksi pasar modal. modal dalam pembangunan indonesia, peranan kelima, pengurangan hutang luar pasar modal dalam sumber pembiayaan, dan negeri bagi pemerintah dan swasta. hutang luar peranan pasar modal dalam sarana negeri perusahaan dan pemerintah untuk pemerataan. pertama, sasaran penting dalam pengembangan usaha dan pembangunan, pembangunan meliputi: pertumbuhan ekonomi, namun hutang luar negeri bukan satu satunya pemerataan hasil pembangunan, dan stabilitas sumber pembiayaan. sumber pembinaan nasional. sasaran pembangunan secara rinci tersebut dapat dipenuhi dengan mobilisasi dana untuk peningkatan kegiatan ekonomi nasional, masyarakat dalam negeri melalui pasar modal. perluasan kesempatan kerja dan berusaha, keenam, peningkatan perserta pengembangan partisipasi masyarakat dalam masyarakat dalam pembangunan. saham pembangunan, stabilitas harga dan secara saham perusahaan publik dapat dimiliki oleh pembayaran, pertumbuhan ekonomi yang masyarakat. dana yang diperoleh perusahaan tinggi, pemeliharaan keseimbangan antara dengan penjualan sahamnya kepada masyarakat jumlah uang dan produksi barang jasa, dan digunakan pengembangan usaha perusahaan pemerataan pendapatan. untuk mendukung yang lebih besar dan luas. pengembangan pembangunan tersebut, maka pasar modal perusahaan tersebut dapat menjadikan berfungsi sebagai sarana pembentukan modal peningkatan produksi nasional, kesempatan untuk pembangunan nasional, dan sarana kerja, penyediaan barang dan jasa yang lebih pemerataan melalui penyebaran kepemilikan besar. efek kepada masyarakat. jusuf anwar, pasar modal sebagai sarana sumantri, pengantar tentang pasar pembiayaan dan investasi, pt. alumni, bandung, modal indonesia, thalia indonesia, jakarta, hlm. hlm. sumantri, pengantar tentang pasar modal indonesia, thalia indonesiakedua, peran pasar modal sebagai investasi. modal yang diperlukan pasar sumber pembiayaan. fungsi pasar modal modal secara terukur dengan imbal hasil yang sebagai sarana pembentukan modal dan terukur pula. akumulasi dana bagi pembiayaan pembangunan pasar modal dengan instrumen investasi dan pengembangan usaha. pasar modal sebagai yang diterbitkannya sering disebut investasi sumber pembiayaan pembangunan dan portofolio. suatu kegiatan investasi melalui pengembangan usaha luar hutang. peranan bursa efek dengan membeli efek sehingga tidak pasar modal sebagai salah satu sumber ada pelibatan pengalihan dana untuk proyek pembiayaan dapat dilihat dari nilai saham yang yang bersifat jangka panjang. pendapatan yang dimiliki oleh masyarakat melalui pasar modal. diharapkan dari bursa efek berbentuk capital dan ketiga, peranan pasar modal dalam sarana gain dalam jangka pendek, dengan cara pemerataan. masyarakat didorong untuk penjualan efek tersebut. investor tidak terlibat berpartisipasi pasar modal dengan pembelian dalam manajemen perusahaan sehingga tidak aneka instrumen pasar modal. masyarkat terlibat secara langsung dengan resiko kegiatan dengan pendapatan rendah dan menengah usaha yang dijalankan oleh perusahaan tersebut. diharapkan membeli produk pasar modal. kerugian investor lebih pada resiko pasar dari produk pasar modal tersebut dapat memberikan efek yang dibelinya. efek atau dalam kata pendapatan imbal hasil kepada masyarakat lain disebut surat berharga, yaitu surat yang telah membelinya, semakin banyak pengakuan utang, surat berharga komersial, masyarakat yang terlibat pembelian produk saham, obligasi, tanda bukti utang, unit asar modal tersebut, maka semakin luas penyertaan kontrak investasi kolektif, masyarakat yang memperoleh pendapatan dari kontrak berjangka atas efek, dan setiap pasar modal. tan derivative dari efek. instrumen investasi pasar modal merupakan wahana investasi yang modal akan lebih efisien dan perusahaan tersebut diterbitkan oleh perusahaan atau tidak perlu dipindahkan dari suatu negara oleh pemerintah indonesia. suatu negara lainnya. hal ini berbeda dengan investasi portofolio bersifat lebih rentan investasi atau penanaman modal langsung, terhadap gejolak mata uang, dan sewaktu waktu perusahaan perlu didirikan atau berpasangan dana tersebut dipindahkan oleh investor apabila mendirikan perusahaan negara tujuan investasi dikhawatirkan terganggu oleh faktor sumantri, pengantar tentang pasar panglaykim, investasi langsung jepang modal indonesia, thalia indonesia, jakarta, hlm. kawasan asean: pengalaman indonesia, andi offset, yogyakarta, hlm. sumantri, pengantar tentang pasar david karuan, aspek hukum penanaman modal indonesia, thalia indonesia, jakarta, hlm. modal asing indonesia, kencana grenada media group, jakarta, hlm. undang undang tahun tentang pasar modal. |
analisa yuridis terhadap pengunduran diri arbiter menpora) halaman analisa yuridis terhadap pengunduran diri arbiter menjelang sidang putusan oleh menpora cahya nugrahenti, universitas tidar e mail: abstrak arbitrase adalah suatu lembaga luar peradilan yang kerap dipilih oleh pelaku usaha dalam menyelesaikan perselisihan hukum karena dipandang mempunyai lebih banyak manfaat dibanding pengadilan. arbitrase diminati karena proses persidangannya bersifat rahasia, efisien dalam waktu dan biaya, putusannya mengikat dan final, dan putusan arbitrase dapat memberikan porsi yang sama sama menguntungkan bagi para pihak. berangkat dari kesepakatan untuk memilih forum penyelesaian sengketa, para pihak dapat memilih lembaga arbitrase dan arsiteknya dalam suatu perjanjian tertulis. arbiter yang ditunjuk dapat berupa arbiter tunggal atau majelis arbitrase. arbiter yang ditunjuk bertugas memeriksa perselisihan hukum antara para pihak dan memberi sebuah putusan yang mengikat. namun dalam praktik arbitrase pasar modal indonesia, terdapat arbiter yang mengundurkan diri setelah seluruh proses pemeriksaan selesai. pengunduran diri dilakukan setelah terlaksananya rapat musyawarah pengambilan putusan oleh majelis arbitrase. arbiter yang tidak mengundurkan diri melanjutkan proses arbitrase dan memberikan putusan kepada para pihak. penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif deskriptif dan pendekatan normatif terapan guna mengetahui konsekuensi hukum yang terjadi ketika seorang arbiter mengundurkan diri dalam menjalankan tugasnya. dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa arbiter secara hukum terikat pada perjanjian penunjukan arbiter dan wajib menyelesaikan tugasnya dalam memeriksa dan memutus suatu sengketa. kata kunci sengketa, arbitrase, majelis arbitrase, arbiter analisa yuridis terhadap pengunduran diri arbiter menpora) halaman pendahuluan pasar modal adalah salah satu bidang usaha yang saat ini telah berkembang dengan dunia bisnis berkembang sangat pesat. pesat. dalam dunia pasar modal indonesia, hal ini juga diikuti dengan timbulnya terdapat lembaga arbitrase untuk perbedaan pendapat dari kegiatan yang menyelesaikan perselisihan hukum bidang berjalan dunia usaha. sengketa dapat timbul tersebut. lembaga arbitrase yang terdapat dari para pelaku usaha dan memerlukan dalam dunia pasar modal negeri ini adalah penyelesaian secara tuntas, adil dan pasti. badan arbitrase pasar modal indonesia dewasa ini arbitrase telah menjadi bakmi). bakmi adalah suatu badan yang pilihan yang cukup disukai oleh masyarakat menyediakan jasa untuk menyelesaikan yang memiliki sengketa dalam dunia bisnis. perselisihan hukum apabila diminta oleh para arbitrase adalah suatu lembaga untuk pihak yang terlibat dalam sengketa perdata menyelesaikan sengketa diluar pengadilan terkait dengan pasar modal. yang putusannya mempunyai kekuatan keberadaan bakmi didukung dengan mengikat sebagaimana putusan pengadilan. berbagai aturan terkait pasar modal. aturan arbitrase dapat dipilih oleh para pihak tersebut adalah undang undang nomor yang memiliki perselisihan hukum dengan tahun tentang pasar modal dan aturan melakukan persetujuan dalam bentuk aturan yang dikeluarkan oleh bapepam perjanjian. perjanjian tersebut secara detail badan pengawas pasar modal dan lembaga mencantumkan sebuah ketentuan bahwa keuangan).! pada tahun beberapa self lembaga yang dipilih untuk menyelesaikan regulatory organizations dan asosiasi pasar perselisihan hukum antara keduanya adalah modal indonesia menandatangani arbitrase. kesepakatan tersebut dapat kesepakatan untuk mendirikan sebuah lembaga dilakukan sebelum atau setelah sengketa arbitrase bernama bakmi. beberapa self timbul. regulatory organizations tersebut adalah pt. keberadaan arbitrase menjadi pilihan bursa efek indonesia, pt. kustodian sentral menarik bagi pelaku usaha karena banyak efek indonesia, dan p.t. kliring penjaminan keuntungan yang dapat diperoleh dari memilih efek indonesia. maksud pendirian bakmi lembaga ini untuk menyelesaikan perselisihan adalah untuk membentuk sebuah organisasi hukum antara mereka. salah satu antara swasta yang tidak mencari keuntungan dan banyaknya manfaat arbitrase adalah para pihak bersifat netral. bakmi adalah suatu lembaga secara bebas diperbolehkan memilih seorang untuk menyelesaikan sengketa yang atau lebih arbiter yang dinilai kompeten dalam independen.? bidang hukum tertentu sesuai dengan sengketa pihak pihak yang memiliki perselisihan yang dihadapi. hukum dapat memilih arbiter dari para arbiter hal tersebut jelas berbeda jika para yang terdaftar pada bakmi. arbiter yang pihak mengajukan gugatan pengadilan. dipilih dapat berupa arbiter tunggal yang penunjukan majelis hakim yang bertugas terdiri satu orang arbiter, atau sebuah majelis memeriksa dan mengadili sengketa ditentukan arbitrase yang terdiri dari beberapa arbiter. oleh ketua pengadilan. hakim yang menjadi penunjukan tersebut dilakukan atas dasar anggota majelis pemeriksa perkara ditunjuk kesepakatan dari pihak pihak tersebut. dari para hakim yang bertugas pengadilan tersebut. meskipun tidak ada hakim frans hendra winata, hukum pengadilan tersebut yang menguasai suatu penyelesaian sengketa arbitrase internasional dan bidang hukum tertentu terkait dengan sengketa nasional, sinar grafika offset, jakarta, hlm. yang diajukan oleh para pihak, pengadilan latar belakang bakmi dilarang menolak gugatan yang didaftarkan. establishment.php diakses pada tanggal april analisa yuridis terhadap pengunduran diri arbiter menpora) halaman panitera dan pejabat pejabat peradilan orang arbiter guna menyelesaikan perselisihan lainnya. hukum yang terjadi antara mereka. jika para pihak menyetujui bahwa jika pihak pihak yang memiliki sengketa mereka diputus oleh beberapa arbiter perselisihan hukum sepakat bahwa sengketa berbentuk majelis, maka pihak pihak tersebut mereka ingin diperiksa dan diberi putusan oleh menunjuk seorang arbiter. satu pihak seorang arbiter tunggal, maka pihak pihak menunjuk seorang arbiter. dua arbiter yang tersebut wajib sepakat mengenai terpilih tersebut kemudian menunjuk arbiter pengangkatannya. prosedur pengangkatan yang ketiga. arbiter ketiga yang dipilih oleh arbiter tunggal adalah sebagai berikut arbiter terpilih menjadi ketua majelis pihak yang menjadi pemohon arbitrase. menggunakan surat tertulis mengajukan apabila pihak memohon tidak juga usulan kepada pihak yang menjadi memilih seseorang arbiter lain setelah (tiga memohon, mengenai nama calon arbiter. puluh) hari sejak pemberitahuan usulan setelah menerima usulan, pihak penunjukan arbiter disampaikan oleh pihak memohon menyepakatinya dalam waktu pemohon, maka arbiter yang ditunjuk hari. pemohon menjadi arbiter tunggal dalam proses apabila dalam hari pihak pihak tidak arbitrase. putusan yang dibuat oleh arbiter sepakat dalam menunjuk arbiter tunggal, tunggal tersebut bersifat mengikat kedua belah maka satu antara pihak pihak yang pihak. konsekuensi berbeda timbul jika terlibat dapat meminta pengadilan negeri masing masing pihak bisa menunjuk dua untuk memutuskan penunjukkan arbiter arbiter, namun kedua arbiter terpilih tidak tunggal bagi para pihak. menunjuk arbiter ketiga setelah (empat pengadilan negeri yang menerima belas) hari sejak arbiter yang kedua dipilih. permohonan akan menunjuk arbiter dalam hal ini, ketua pengadilan negeri dapat tunggal. penunjukan arbiter tunggal menunjuk arbiter lain untuk menjadi arbiter didasarkan dari daftar nama nama arbiter ketiga atas permintaan salah satu pihak. yang disampaikan pihak pihak yang pengangkatan arbiter tersebut tidak ada upaya mengajukan. penunjukan arbiter tunggal hukum dan pihak yang tidak setuju tidak dapat juga dapat diambil dari organisasi atau mengajukan upaya pembatalan. lembaga arbitrase nasional maupun arbiter terpilih diberi hak untuk dapat internasional dengan syarat menerima atau menolak penunjukannya mempertimbangkan juga rekomendasi dan sebagai arbiter. penerimaan seorang arbiter keberatan dari pihak pihak yang atau penolakannya harus diberitahukan kepada bersengketa. para pihak secara tertulis. hal tersebut disampaikan oleh arbiter tidak boleh lebih dari apabila pihak pihak yang bersengketa (empat belas) hari sejak dirinya menerima tidak sepakat tentang pemilihan arbiter, penunjukkan. pengadilan negeri dapat menunjuk seorang penunjukkan arbiter adalah suatu arbiter atau sebuah majelis arbitrase yang perikatan perdata. ketika para pihak menunjuk terdiri dari beberapa arbiter berjumlah ganjil. seorang arbiter secara tertulis dan arbiter yang para pihak tersebut mengajukan permintaan ditunjuk menerima penunjukkan tersebut juga kepada ketua pengadilan negeri guna secara tertulis, maka timbulah suatu perjanjian memilihkan seorang arbiter atau beberapa perdata antara pihak pihak yang menunjuk arbiter dengan arbiter yang ditunjuk. perjanjianpenunjukkan arbiter tersebut memiliki akibat arbiter tetap ingin mundur, maka pengunduran hukum timbulnya suatu hak dan kewajiban dirinya tersebut ditentukan oleh pengadilan antara mereka. bagi arbiter, perjanjian tersebut negeri. memberikan kewajiban untuk memeriksa dalam arbitrase, terdapat jangka waktu perselisihan hukum antara para pihak dan mekanisme yang akan dijalankan oleh berdasarkan keilmuan dan keahliannya, serta arbiter dalam memeriksa dan memberi putusan memberikan putusan. putusan tersebut harus dalam perselisihan hukum antara para pihak. diambil secara adil, jujur, dan selaras dengan arbiter yang ditunjuk sepakat dan sanggup kaidah kaidah yang berlaku. sisi lain, memenuhi ketentuan ketentuan tersebut. perjanjian penunjukkan arbiter akan sehingga arbiter wajib memeriksa dan memberikan akibat hukum dimana para pihak memberikan putusan dalam jangka waktu yang wajib menerima putusan arbiter yang ditunjuk. telah ditentukan dan setelah semua mekanisme putusan arbiter wajib ditaati dan langsung arbitrase dijalankan. jika arbiter kemudian dilaksanakan seperti yang telah diperjanjikan tidak memutus tanpa alasan yang sah, maka bersama karena putusan yang dibuat oleh arbiter tersebut berdasarkan hukum wajib arbiter tersebut bersifat final. putusan arbiter mengganti biaya dan semua kerugian yang juga bersifat mengikat bagi pihak pihak yang diserahkannya karena terlambat memberi menerimanya. putusan kepada para pihak. ketika seorang calon arbiter dipilih sebaliknya, para pihak juga dapat untuk menjadi arbiter, dirinya memiliki menolak keberadaan seorang arbiter. hal ini kewajiban untuk memberitahu kepada pihak dinamakan hak ingkar dan diatur dalam pihak yang menunjuknya apabila terdapat hal arbitrase dan aps pada hal ini juga yang mungkin bisa mempengaruhinya untuk terdapat dalam ketentuan uncial secara bebas memeriksa sengketa. calon arbitration rules. hak ingkar adalah hak arbiter juga harus menyampaikan apabila yang diberikan oleh undang undang bagi para dirinya meyakini terdapat hal yang akan pihak yang berselisih untuk keberatan terhadap menimbulkan keberpihakan dalam membuat seorang arbiter yang terpilih. keberatan harus putusan yang akan diberikan kepada para didasarkan pada alasan apabila para pihak ragu pihak yang memiliki perselisihan hukum. kebebasan arbiter dalam memutus perselisihan oleh karenanya, calon arbiter tidak boleh hukum mereka dan akan memberi putusan menyembunyikan hal tersebut dan yang berpihak. keraguan tersebut harus berkewajiban segera menyampaikannya didukung dengan bukti otentik yang cukup. kepada para pihak. hak ingkar juga dapat diajukan jika antara arbitrase dan aps arbiter dengan salah satu pihak memiliki menentukan ketika arbiter telah sepakat hubungan keluarga, keterikatan finansial atau ditunjuk, maka dirinya tidak dapat mundur hubungan kerja. sebagai arbiter. penarikan diri sebagai arbiter wewenang arbiter tidak batal apabila hanya dapat dilakukan apabila mendapat arbiter meninggal dunia. jika seorang arbiter persetujuan dari pihak pihak yang bersengketa. yang tengah bertugas memeriksa sengketa jika arbiter ingin mengundurkan diri, maka meninggal dunia, maka wewenangnya dirinya harus menyampaikan permohonannya dilanjutkan oleh penggantinya. wewenang secara tertulis kepada para pihak tersebut. apabila mereka setuju, maka arbiter dapat ( arbitrase dan ap. mundur dan bebas dari tugasnya sebagai article uncial arbitration rules any arbiter. namun jika para pihak menolak dan arbitration may challenged circumstances exist that give rise justifiable doubts the arbitrase dan aps. arbitration impartiality independence arbiter hilang apabila terbukti berpihak pada terkandung dalam ini adalah asas salah satu pihak atau berperilaku tercela. kepastian hukum. nama lain dari prinsip ini namun hal ini harus dibuktikan terlebih dahulu adalah asas pasta sunt pertanda. oleh secara hukum. menunjuk arbiter pengganti karenanya, perjanjian penunjukan arbiter tidak dilakukan dengan cara yang sama seperti dapat ditarik lagi oleh arbiter secara sepihak. pengangkatan arbiter yang digantikan. jika arbiter wajib melaksanakan perjanjian arbiter tunggal yang diganti, atau ketua majelis menunjukkannya tersebut dengan penuh itikad arbitrase yang diganti, maka semua baik. pemeriksaan yang telah dijalani harus diulang subjektif menjelaskan perjanjian kembali. namun jika anggota majelis arbitrase sebagai suatu peristiwa saat terdapat satu orang yang diganti, maka pemeriksaan yang telah memberikan janji kepada orang lain untuk dijalani hanya diulang antar arbiter saja." melakukan sesuatu hal. hubungan para pihak tugas seorang arbiter berakhir ketika mengakibatkan adanya suatu ikatan. ikatan salah satu ketentuan bawah ini terpenuhi, tersebut adalah adanya hak satu orang atas yaitu: pemenuhan suatu prestasi orang lain, dan telah memberi putusan dalam sidang. kewajiban satu orang untuk melakukan suatu jangka waktu arbitrase telah berakhir atau prestasi kepada orang lain." setelah jangka waktu yang habis tidak dilaksanakannya kewajiban diperpanjang juga terlewati. dalam suatu perikatan dinamakan wanprestasi. para pihak bersepakat untuk membatalkan kuh perdata menentukan bahwa penunjukan arbiter. tidak dilaksanakannya suatu prestasi dalam suatu perjanjian akan mengakibatkan pihak arbitrase dan aps belum yang tidak melaksanakan tersebut mengganti mengatur tata cara pengunduran arbiter secara biaya, melakukan ganti rugi dan membayar rinci. akan tetapi jika melihat dari ketentuan bunga. pihak kreditur yang mengalami ketentuan yang sudah dijabarkan sebelumnya, kerugian akibat wanprestasinya debitur, dapat maka dapat disimpulkan arbiter tidak dapat meminta debitur untuk memenuhi janjinya, mengundurkan diri dan berhenti menjalankan atau debitur memenuhi janjinya dengan tugasnya. arbiter tidak diperbolehkan membayar kerugian dan membatalkan membatalkan perjanjian penunjukan arbiter perjanjian dengan membayar ganti rugi. secara sepihak. sepanjang arbiter tidak dapat menunjukkan bahwa dia mempunyai konflik utk beri persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain kepentingan atau ita akan mem dengan kesepakatan kedua belah pihak, atau putusan yang tidak adil, maka arbiter terikat karena alasan alasan yang ditentukan oleh dengan ketentuan dalam perjanjian penunjukan undang undang. persetujuan harus dilaksanakan arbiter. dengan itikad baik. perjanjian penunjukan arbiter tunduk subjektif, aneka perjanjian, alumni, dengan ketentuan kuh perdata. bandung, hlm. adalah undang undang bagi pihak pihak van kerugian dan bunga karena tak dipenuhinya suatu bagi yang perikatan mulai diwajibkan, bila debitur, walaupun membuat perikatan tersebut. prinsip yang telah dinyatakan lalai, tetap lalai untuk memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu yang harus arbitrase dan aps. diberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan arbitrase dan aps. atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui kuh perdata semua persetujuan tenggang waktu yang telah ditentukan. yang dibuat sesuai dengan undang undang berlaku kuh perdata pihak yang sebagai undang undang bagi mereka yang terhadapnya perikatan tidak dipenuhi, dapat membuatnya. persetujuan itu sebagai undang memilih: memaksa pihak yang lain untuk memenuhi undang bagi mereka yang membuatnya. persetujuan, jika hal itu masih dapat dilakukan, analisa yuridis terhadap pengunduran diri arbiter menpora) halaman jika melihat ketentuan arbitrase memiliki konsekuensi hukum mengganti biaya dan aps pada dapat diketahui jika dan kerugian kepada para pihak. pemeriksaan harus segera ditutup oleh arbiter konsekuensi hukum atas mundurnya atau majelis arbitrase apabila pemeriksaan arbiter dalam majelis arbitrase setelah sengketa telah selesai. arbiter wajib segera pemeriksaan dinyatakan ditutup dan selesai menetapkan hari sidang pembacaan putusan adalah tetap dilanjutkan. proses pembacaan arbitrase. putusan harus diucapkan arbiter putusan dilakukan oleh majelis yang tersisa tidak lebih dari (tiga puluh) hari sejak berdasarkan hukum dan keadilan bagi para pemeriksaan arbitrase dinyatakan ditutup. pihak. ketika terjadi pengunduran diri oleh para pakar arbitrase berpendapat arbiter baik secara minoritas maupun bahwa pengunduran diri seorang arbiter dapat mayoritas, majelis arbitrase berkewajiban dikategorikan sebagai pelanggaran beberapa memastikan bahwa pengunduran diri arbiter prinsip, yaitu: tersebut tidak merugikan para pihak. prinsip party autonomy, yakni prinsip kewajiban yang sama juga berlaku bagi arbiter dimana telah diperjanjikan sejak awal yang mengundurkan diri, dimana yang bahwa perselisihan hukum akan diperiksa bersangkutan harus memastikan bahwa dan diberi putusan oleh majelis yang pengunduran dirinya tidak berimplikasi negatif terdiri dari misalnya arbiter. bagi para pihak yang bersengketa. pengunduran diri salah seorang atau lebih sebagaimana telah dijelaskan diatas, arbiter tentu mengubah jumlah arbiter pada saat seorang arbiter menyatakan yang duduk dalam majelis arbitrase. kesediaannya untuk menerima penunjukannya prinsip due process law, yang sebagai anggota majelis arbitrase dalam suatu mensyaratkan bahwa semua anggota penyelesaian sengketa, maka arbiter tersebut majelis arbitrase seharusnya mengambil telah terikat seperti dalam perjanjian perdata bagian dalam pembuatan putusan. jika untuk memenuhi hak dan kewajibannya seorang atau lebih arbiter mengundurkan sebagaimana diatur dalam perjanjian diri sebelum berakhirnya proses arbitrase penunjukan arbiter, tentang arbitrase dan artinya yang bersangkutan tidak aps, peraturan tentang arbitrase lain yang berpartisipasi dalam pembuatan putusan. berlaku secara internasional dan peraturan prinsip equal treatment parties, yakni perundang undangan lainnya. ketika arbiter prinsip untuk memberikan perlakuan yang memiliki keinginan untuk mengundurkan diri, tidak berbeda bagi pihak pihak yang yang bersangkutan berkewajiban untuk bersengketa, mengkaji dan menimbang dengan matang prinsip eventual prohibition even bahwa pengunduran dirinya tidak akan numbered tribunals, yang mensyaratkan merugikan pihak pihak yang bersengketa dan bahwa jumlah majelis tribunal tidak boleh juga tidak akan merugikan dirinya sendiri. hal genap, misalnya jika yang mundur hanya ini dikarenakan para pihak yang menunjuk arbiter dari majelis arbitrase yang terdiri arbiter tersebut menaruh harapan besar dari arbiter. padanya untuk menyelesaikan sengketa dengan putusan yang adil. terlebih lagi, arbiter yang apabila arbiter yang tersisa memutus tidak melaksanakan prestasinya memberikan dalam hari sejak pemeriksaan arbitrase putusan dalam jangka waktu yang ditentukan ditutup dan dinyatakan selesai, maka akan & &i alan uzel, number arbitrators and atau menuntut pembatalan persetujuan, dengan decisions orbital tribunals penggantian biaya, kerugian dan bunga. (http: arbitrase dan aps. int man.pdf diakses pada april analisa yuridis terhadap pengunduran diri arbiter menpora) halaman timbul konsekuensi hukum bagi arbiter berdasarkan hukum dan praktik, arbiter tersebut untuk mengganti biaya dan kerugian secara hukum terikat dan wajib tunduk pada kepada para pihak. tentu hal ini tidak dapat perjanjian penunjukan arbiter yang dilakukan dibenarkan manakala arbiter yang tidak oleh arbiter dengan para pihak. asas pasta mengundurkan diri telah melaksanakan sunt pertanda berlaku bagi arbiter dalam perjanjian penunjukan arbiter dengan itikad melaksanakan kesepakatan penunjukan baik. arbiter. arbiter wajib menyelesaikan tugasnya sikap arbiter yang menjadi arbiter dengan penuh itikad baik untuk memeriksa tersisa dalam melanjutkan proses arbitrase sengketa dan memberi putusan arbitrase yang telah selesai dengan menjatuhkan putusan antara para pihak. arbiter dilarang adalah suatu langkah yang memang sudah mengundurkan diri secara sepihak tanpa seharusnya dilakukan. mengganti arbiter dan persetujuan bersama para pihak yang mengulang semua proses pemeriksaan bersengketa. arbitrase akan merugikan pihak pihak yang apabila arbiter tetap mundur meskipun memiliki perselisihan hukum. hal ini tidak disetujui para pihak yang bersengketa, disebabkan bahwa pengunduran diri oleh maka konsekuensi hukumnya bagi arbiter kedua arbiter dilakukan setelah pemeriksaan adalah membayar penggantian biaya dan dinyatakan selesai dan sudah melakukan rapat kerugian yang ditimbulkan oleh sikapnya. para permusyawaratan pengambilan putusan, pihak juga dapat memohon pembatalan dimana seluruh prosesnya tersebut telah perjanjian penunjukan arbiter dan meminta menguras pikiran dan tenaga yang tidak ganti rugi terhadap arbiter yang mengundurkan sedikit, waktu yang tidak sebentar dan biaya diri. yang tentu tidak murah. konsekuensi hukum lainnya terhadap melanjutkan proses arbitrase yang proses arbitrase adalah tetap dilanjutkannya sudah berlangsung dengan arbiter yang masih arbitrase dengan mengganti arbiter jika ada setelah arbiter lain mengundurkan diri pemeriksaan arbitrase masih berlangsung. disebut sebagai majelis tersisa. dalam praktik akan tetapi jika pemeriksaan telah selesai, internasional, majelis ini lazim disebut sebagai maka arbitrase dilanjutkan dengan majelis truncated tribunal . hasil putusan dari tersisa. putusan yang dibacakan oleh majelis majelis tersisa dianggap sebagai putusan bulat tersisa wajib ditaati oleh para pihak. yang dibuat oleh sebuah persidangan yang tidak utuh. saran mayoritas pendapat dari pakar pakar arbitrase dan aps belum mengatur arbitrase internasional mendukung adanya secara rinci tentang pengunduran arbiter dan truncated tribunal . hal ini diyakini dapat sanksi saksinya. instrumen peraturan mencegah terganggunya proses arbitrase yang arbitrase lain pun belum menentukan secara sedang berlangsung sehingga tujuan utama dari jelas dan menyeluruh tentang pengunduran diri diselenggarakannya arbitrase tetap terpenuhi, arbiter dan sanksi saksinya. tentunya hal ini yakni mengedepankan prinsip hemat waktu dapat menimbulkan ketidakpastian hukum dan dan biaya. memberi celah bagi arbiter untuk dapat mengajukan pengunduran diri dengan mudah simpulan karena tidak adanya sanksi yang tegas. pengaturan secara lebih jelas mengenai kesimpulan pengunduran diri arbiter dan sanksi saksinya perlu diatur dalam undang undang agar para pihak dalam arbitrase tidak dirugikan dengan bibi sikap pengunduran diri arbiter secara sepihak. analisa yuridis terhadap pengunduran diri arbiter menpora) halaman dengan adanya sanksi tegas maka arbiter dapat latar belakang bakmi lebih bertanggung jawab dalam melaksanakan (http: www.bakmi.org in about establish tugas memeriksa sengketa dan memberi ment.php) putusan arbitrase antara para pihak. alan uzel, number arbitrators and decisions orbital tribunals daftar pustaka ber arb int man.pdf) bryan garner, black's law dictionary, west group, minnesota frans hendra winata, hukum penyelesaian sengketa arbitrase internasional dan nasional, sinar grafika offset, jakartaindonesia. jakarta. munir fuad, arbitrase nasional: iteratif penyelesaian sengketa bisnis, pt. citra aditya bakti, bandung robert gaitskell, engineers dispute resolution handbook, thomas telor publishing, london subjektif, arbitrase perdagangan, bina cipta, bandung subjektif, aneka perjanjian, alumni, bandung subjektif, hukum perjanjian, pt. intermeso, jakarta sudiro mertokusumo, mengenal hukum suatu pengantar, penerbit liberty, yogyakarta sleman batubara dan opinion purba, arbitrase internasional penyelesaian sengketa investasi asing, raih asa sukses, jakarta yahya harahap, arbitrase, pustaka kartini, jakarta undang undang nomor tahun tentang arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa. uncial arbitration rules analisa yuridis terhadap pengunduran diri arbiter menpora) halaman persetujuannya harus dibuat dalam suatu fatmawati prasodjo, s.h., m.h. perjanjian tertulis. sebagai arbiter iii sekaligus ketua arbiter yang dipilih menyatakan majelis arbitrase, ditunjuk oleh arbiter kesediaannya sebagai arbiter untuk dan ii. menyelesaikan tugasnya, yaitu memeriksa sengketa hingga selesai dan memberikan pada saat setelah seluruh proses sidang putusan bagi para pihak. kesediaan tersebut pemeriksaan dinyatakan selesai, arbiter dan dinyatakan dalam perjanjian penunjukan arbiter iii mengajukan permohonan untuk arbiter. oleh karenanya arbiter yang ditunjuk mengundurkan diri sebagai arbiter. wajib tunduk pada klausul klausul yang pengunduran diri kedua arbiter tersebut ditentukan dan memenuhi prestasinya. dilakukan setelah melakukan rapat salah satu perselisihan hukum bidang musyawarah putusan dan sebelum pasar modal yang pernah diselesaikan melalui melaksanakan sidang putusan. pengunduran bakmi adalah sengketa antara dana pensiun diri dilakukan karena adanya dissenting bank bukopin, dana pensiun pt. asuransi opinion dari arbiter dalam membuat jasa indonesia dan dana pensiun citra lintas putusan. indonesia dengan pt. bank climb niaga tbk. pengunduran diri arbiter dan arbiter dan pt. falcon asia resources management. iii hanya disetujui oleh para pemohon. permohonan penyelesaian sengketa tersebut memohon menolak pengunduran diri kedua terdaftar bakmi dengan nomor register arbiter tersebut dan meminta proses arbitrase bakmi arb vii tetap dilanjutkan. sedangkan memohon dalam sengketa ini, pihak pihak yang tidak pernah hadir selama proses arbitrase menjadi pemohon adalah berlangsung dan melepaskan haknya. dana pensiun bank bukopin yang arbiter selaku arbiter yang tersisa bertindak sebagai pemohon tetap melanjutkan proses arbitrase dengan dana pensiun pt. asuransi jasa menjatuhkan putusan arbitrase perkara indonesia sebagai pemohon ii. reg.: bakmi arb vii dana pensiun citra lintas indonesia tertanggal april putusan tersebut sebagai pemohon iii. didaftarkan oleh bakmi pada pengadilan sedangkan pihak pihak yang menjadi negeri jakarta selatan dan terdaftar dengan memohon adalah nomor: arb hkm tertanggal mei pt. bank climb niaga tbk. sebagai memohon para pemohon mengajukan pembatalan pt. falcon asia resources management putusan arbitrase perkara nomor register: bertindak sebagai memohon ii. bakmi arb 0s vii tertanggal para pihak diatas menyepakati bahwa april permohonan pembatalan diajukan perselisihan hukum yang timbul antara pengadilan negeri jakarta selatan. mereka mereka diselesaikan oleh majelis arbitrase mendalilkan bahwa putusan bakmi tersebut pada bakmi. arbiter arbiter yang ditunjuk cacat hukum karena diputus oleh satu orang adalah arbiter yang tersisa dalam majelis arbitrase prof. dr. felix gentong sebagao, s.h., setelah dua arbiter lainnya mengundurkan diri. ll.m. sebagai arbiter ditunjuk oleh namun majelis hakim yang mengadili para pemohon. permohonan pembatalan tersebut memutuskan prof. dr. otto cornelis klinis, s.h., untuk menolak permohonan pembatalan yang m.h. selaku arbiter ii, ditunjuk oleh diajukan dengan putusan pengadilan negeri memohon jakarta selatan pdt. pn. jak sel tertanggal agustus analisa yuridis terhadap pengunduran diri arbiter menpora) halaman permasalahan ini menurut penulis arb vii tertanggal april menarik untuk diteliti guna mengetahui sejauh dan putusan pengadilan negeri jakarta mana kewajiban hukum bagi seseorang yang selatan pdt. pn. jak sel sepakat diangkat menjadi arbiter oleh para tertanggal agustus pihak untuk memeriksa dan memberikan dalam melakukan penelitian, penulis putusan. hal selanjutnya yang perlu menarik menggunakan sumber data kepustakaan dan untuk diteliti adalah bagaimana akibat hukum studi dokumen, meliputi bahan hukum primer atas terjadinya pengunduran diri arbiter yang dan bahan hukum sekunder. bahan hukum dilakukan sebelum memutus sengketa para primer yang digunakan penulis dalam artikel pihak, baik bagi arbiter itu sendiri, bagi majelis ini adalah kitab undang undang hukum arbitrase yang tersisa, dan bagi kepentingan perdata, undang undang nomor tahun para pihak. tentang arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa, dan putusan arbitrase metode penelitian perkara reg: bakmi arb vi1 tertanggal april dan penulisan artikel ini adalah penelitian putusan pengadilan negeri jakarta selatan hukum dengan jenis normatif. penulis pdt. pn. jak sel tertanggal melakukan kajian hukum tertulis dari beberapa agustus bahan hukum sekunder yang aspek, meliputi aspek teori, aspek penjelasan penulis gunakan dalam artikel ini adalah suatu aspek formalitas dan aspek penjelasan undang undang, penelitian kekuatan mengikatnya suatu undang undang. penelitian hukum, dan buku buku hasil karya penulis mengkaji perundang undangan dan dari para akademisi praktisi hukum. bahan pustaka yang berkaitan dengan analisa penelitian ini dilakukan dengan yuridis atas pengunduran diri arbiter menjelang mengumpulkan data melalui kegiatan studi putusan arbitrase. pustaka. studi pustaka yangpenulis lakukan tipe penelitian penulisan ini adalah meliputi undang undang, buku buku bidang penelitian deskriptif, yang bertujuan hukum, dan studi dokumen putusan pengadilan memaparkan akibat hukum dari pengunduran serta putusan arbitrase sebagaimana tersebut diri arbiter menjelang putusan arbitrase pada atas. setelah memperoleh data data, penulis perkara reg: bakmi arb kembali menelitinya dan memberi tanda pada vi1 tertanggal april secara data berdasarkan jenis dan sumbernya lalu lengkap, detail dan jelas. dianalisis. penulis menggunakan metode pendekatan normatif terapan dalam penulisan hasil penelitian dan karya ilmiah ini. dalam menggunakan applied pembahasan law approach, penulis melakukan suatu pendekatan dengan melakukan studi kasus arbitrase indonesia secara rinci diatur pada peristiwa hukum tertentu yang terdapat tersendiri sejak tahun dengan undang perselisihan dan tidak mampu diselesaikan undang tahun tentang arbitrase sendiri oleh pihak pihak yang berkonflik. dan alternatif penyelesaian sengketa. pihak pihak tersebut memerlukan suatu badan arbitrase adalah suatu cara untuk atau lembaga untuk menyelesaikan menyelesaikan suatu sengketa perdata luar perselisihan hukum mereka, baik pengadilan peradilan umum berdasarkan pada perjanjian atau lembaga penyelesaian sengketa lain. suatu perjanjian yang dinamakan perjanjian dengan pendekatan normatif terapan, penulis melakukan studi kasus terhadap undang undang nomor tahun tentang putusan arbitrase perkara reg.: bakmi arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa. selanjutnya disebut arbitrase dan aps. analisa yuridis terhadap pengunduran diri arbiter menpora) halaman arbitrase. perjanjian tersebut dibuat secara peraturan internasional mengenai tertulis oleh para pihak yang memiliki arbitrase terdapat pada convention the perselisihan hukum. lembaga arbitrase settlement investment dispute between sendiri adalah suatu badan yang dipilih oleh state and national other states, convention para pihak tersebut untuk dapat memberi the recognition and enforcement sebuah putusan suatu perselisihan hukum. foreign orbital award, dan ketentuan lembaga arbitrase juga dapat memberikan ketentuan yang terdapat dalam uncial suatu pendapat mengikat tentang suatu arbitration rules. jika mengacu pada hubungan hukum sebelum timbul konvensi konvensi internasional tentang perselisihan. arbitrase tersebut atas, jenis jenis arbitrase dalam black's law dictionary, dapat digolongkan sebagai berikut arbitrase diuraikan sebagai suatu metode arbitrase hoc volunteer) menyelesaikan perselisihan hukum yang arbitrase institusional institusional melibatkan satu atau lebih pihak ketiga dimana arbitration) pihak ketiga tersebut disetujui oleh para pihak yang memiliki perselisihan hukum. putusan arbitrase hoc adalah arbitrase yang pihak ketiga tersebut bersifat mengikat bagi bersifat tidak tetap. arbitrase ini dapat para pihak. sudiro mertokusumo dibentuk sebelum maupun setelah timbulnya mengatakan arbitrase sebagai sebuah prosedur sengketa. keberadaan arbitrase ini akan menyelesaikan perselisihan hukum luar berakhir pada saat selesainya sengketa pengadilan yang dipilih dengan adanya dasar diperiksa dan diputus oleh arbitrase yang suatu persetujuan dari para pihak yang dibentuk tersebut. ketentuan dan prosedur memiliki kepentingan, untuk mengamanatkan dalam menjalankan arbitrase ditentukan secara perselisihan hukum antara mereka kepada bebas dan mandiri oleh para pihak yang seorang wasit. memiliki perselisihan hukum. arbitrase ini subjektif dalam bukunya menyebutkan bersifat sementara dan jangka waktu berdirinya kata arbitrase asalnya dari bahasa latin yaitu hanya sampai perselisihan hukum antara arbitrase , yang memiliki arti kewenangan para pihak diputuskan! dalam mengatasi sesuatu dengan didasarkan sifat ketidaktetapan arbitrase hoc atas suatu kebijaksanaan. istilah arbitrase kerap menimbulkan beberapa hambatan. tersebut menimbulkan kesan arbiter saat hambatan tersebut berupa sulitnya melakukan memeriksa dan memberikan putusan tidak negosiasi antara para pihak, sulitnya dalam perlu memperhatikan hukum melainkan atas menetapkan prosedur, dan sulitnya dalam dasar kebijaksanaan saja. sesungguhnya menetapkan cara memilih arbiter yang bisa pandangan ini kurang tepat karena seorang disetujui oleh pihak pihak yang memiliki arbiter juga melakukan penerapan hukum saat perselisihan hukum. melihat kondisi tersebut, memeriksa sengketa dan memberikan putusan pihak yang bersengketa kemudian sering kepada para pihak yang berselisih seperti yang memilih untuk menggunakan arbitrase dilakukan oleh hakim hakim pengadilan. institusional guna menyelesaikan sengketa." berbeda dengan arbitrase ad hoc, arbitrase dan ap. arbitrase institusional adalah arbitrase arbitrase dan aps. bryan garner, black's law dictionary, vw west group, minnesota, hlm. sleman batubara dan opinion purba, sudiro mertokusumo, mengenal hukum arbitrase internasional penyelesaian sengketa suatu pengantar, penerbit liberty, yogyakarta, investasi asing, raih asa sukses, jakarta, hlm. hlm. subjektif, arbitrase perdagangan, bina loc.cit. cipta, bandung, hlm. loc.cit. analisa yuridis terhadap pengunduran diri arbiter menpora) halaman berbentuk badan dan bersifat tetap. arbitrase sejawatnya para pihak adalah mengenai ini didirikan oleh suatu organisasi. suatu hal tertentu atau kuasa tertentu. pendiriannya bukan berdasarkan ada tidaknya obyek kesepakatan haruslah suatu hal sengketa dari para pihak. arbitrase atau kuasa yang halal. institusional terbagi menjadi klasifikasi dari segi ruang lingkupnya, yaitu :'? perjanjian arbitrase menurut arbitrase institusional nasional, dimana arbitrase dan aps adalah suatu unsur unsur perjanjian arbitrasenya hanya persetujuan berupa klausul arbitrase yang bersifat nasional dan kawasan termuat dalam sebuah perjanjian tertulis. teritorialnya hanya berskala nasional. perjanjian tersebut dibuat para pihak sebelum misalnya badan arbitrase nasional timbul suatu perselisihan hukum, atau suatu indonesia bani) indonesia yang perjanjian dengan klausul arbitrase tersendiri didirikan oleh kadin dan the yang dibuat setelah adanya suatu perselisihan netherlands arbitration institute hukum antara para pihak. dari ketentuan belanda. atas, maka dapat diartikan jika sebuah arbitrase institusional internasional, perjanjian arbitrase terjadi karena ada dimana unsur unsur perjanjian persetujuan berupa arbitrasenya mengandung unsur asing sebuah klausul tentang pemilihan (memiliki rasionalitas yang berbeda). arbitrase dalam suatu perjanjian tertulis misalnya court arbitration the yang ditandatangani oleh pihak pihak international chamber commerce dan ketika belum terjadi perselisihan hukum. the international center for settlement sebuah perjanjian baru berupa perjanjian investment dispute csid). arbitrase yang ditandatangani oleh pihak arbitrase institusional regional, yang pihak setelah ada perselisihan hukum ruang lingkup keberadaannya dan antara mereka. kewenangannya bersifat regional. munir fuad membagi perjanjian misalnya regional center for arbitration arbitrase menjadi dua jenis, yaitu oleh asia afrika legal consultation pictum compromitendo, yaitu committee. perjanjian yang dibuat untuk menggunakan arbitrase dalam arbitrase dilakukan berdasarkan menyelesaikan perselisihan hukum kesepakatan para pihak yang memiliki antara mereka dimana perjanjian itu perselisihan hukum. kesepakatan tersebut dibuat sebelum sengketa tersebut terjadi. dituangkan dalam suatu perjanjian tertulis actu compromitendo, yaitu untuk menyelesaikan perselisihan hukum perjanjian untuk menyelesaikan sebuah mereka melalui lembaga arbitrase. perjanjian perselisihan hukum lembaga arbitrase tersebut disebut sebagai perjanjian arbitrase. yang ditandatangani setelah ada sebuah kuh perdata menyebutkan suatu perselisihan hukum yang terjadi antara perjanjian dinyatakan sah apabila perjanjian tersebut memenuhi syarat, yaitu adanya suatu kata sepakat dari pihak pihak yang menandatangani perjanjian. para pihak yang terlibat dalam perjanjian harus memiliki kecakapan hukum.bid. hlm. indonesia. jakarta. hlm. analisa yuridis terhadap pengunduran diri arbiter menpora) halaman pihak pihak yang membuat perjanjian tersebut. arbitrase dinilai memiliki banyak keunggulan jika dibandingkan dengan sengketa yang masuk ruang lingkup pengadilan. keuntungan keuntungan yang ada arbitrase adalah perselisihan hukum yang pada lembaga arbitrase adalah: terjadi atau mungkin terjadi antara para terjaminnya kerahasiaan perselisihan pihak yang terikat dalam suatu hubungan hukum para pihak. hukum. dalam hubungan hukum para pihak dapat dihindarinya keterlambatan proses tersebut telah diperjanjikan sebelumnya bahwa karena hal hal yang administratif dan jika terdapat suatu perselisihan hukum maka prosedural. penyelesaiannya akan dilakukan dengan cara pemilihan arbiter yang memiliki menggunakan arbitrase. sedangkan untuk pengalaman dan latar belakang yang jenis perselisihan hukum yang masuk ruang cukup baik tentang perselisihan hukum lingkup arbitrase adalah:' antara pihak. perselisihan hukum dalam bidang pemilihan arbiter yang diyakini jujur dan perdagangan dan perselisihan hak yang adil. dikuasai secara penuh oleh pihak pihak pilihan hukum untuk menyelesaikan yang memiliki perselisihan hukum. masalah yang dapat dipilih oleh para perselisihan hukum yang tidak dapat pihak secara bebas, masuk dalam ruang lingkup arbitrase tempat penyelenggaraan arbitrase yang adalah perselisihan yang menurut undang dapat ditentukan oleh para pihak secara undang tidak dapat didamaikan. bebas, diperolehnya putusan arbitrase melalui jika melihat ketentuan atas, maka prosedur yang lebih sederhana syarat perjanjian arbitrase yang ditentukan dibandingkan putusan pengadilan tetapi dalam arbitrase dan aps adalah sama sama bersifat mengikat. putusan syarat obyektif. syarat sah perjanjian menurut arbitrase dapat langsung dilaksanakan subjektif dibagi menjadi yaitu subyektif dan tanpa adanya upaya hukum seperti obyektif." tidak dipenuhinya ketentuan atas putusan pengadilan. mengakibatkan perjanjian arbitrase yang dibuat oleh para pihak menjadi tidak sah dan menurut gaitskeel, arbitrase batal. memiliki sejumlah keunggulan dibandingkan untuk menjabarkan pengertian proses penyelesaian sengketa pengadilan. perselisihan hukum bidang perdagangan keunggulan keunggulan yang dimiliki dapat dilihat dalam penjelasan dari arbitrase adalah: huruf (b) arbitrase dan aps. untuk dapat sifat dan prosedurnya yang rahasia. diselesaikan melalui arbitrase, perselisihan putusan yang mengikat dan dapat hukum antara para pihak antara lain dieksekusi. termasuk sengketa dalam kegiatan hak fleksibel, dimana para pihak bebas kekayaan intelektual, perniagaan, penanaman menentukan prosedur penyelesaian modal, industri, perbankan, dan keuangan. sengketa dan memilih arbiter yang dinilai munir fuad, arbitrase nasional: alternatif penyelesaian sengketa bisnis, pt. citra aditya bakti, bandung, hlm. arbitrase dan aps. penjelasan umum. arbitrase dan aps. robert gaitskell, engineers dispute yju arbitrase dan aps. resolution handbook, thomas telor publishing, subjektif, hukum perjanjian, pt. intermeso, london, hlm. jakarta, hlm. analisa yuridis terhadap pengunduran diri arbiter menpora) halaman ahli dalam bidang terkait yang formil yang digunakan dalam pemeriksaan disengketakan. arbitrase, para pihak dapat memutuskannya biaya yang murah karena prosesnya lebih secara bebas, tegas dan tertulis. namun cepat dan tidak rumit. ketentuan yang diputuskan oleh para pihak netralitas arbiter. tersebut harus sesuai dan tidak berlawanan putusan bersifat final. dengan arbitrase dan aps.? setelah proses pemeriksaan berkas dan tata cara penyelesaian perselisihan bukti dalam arbitrase selesai, arbiter kemudian hukum melalui arbitrase indonesia diatur menentukan sidang untuk memberikan oleh arbitrase dan aps pada bab iv. bab putusan. putusan arbitrase untuk dapat menjadi ini mengatur tentang prosedur yang digunakan sebuah putusan yang sah secara hukum depan majelis arbitrase. bab ini terbagi diharuskan memuat:? menjadi dua, yaitu kepala putusan seperti putusan pengadilan bab yang mengatur tentang acara yaitu arah arah demi keadilan arbitrase yang terdapat dalam berdasarkan ketuhanan yang maha hingga esa". bab yang mengatur ketentuan mengenai nama lengkap pihak pihak yang berselisih saksi dan saksi ahli yang terdapat dalam beserta alamatnya. hingga uraian singkat mengenai perselisihan hukum yang terjadi antara para pihak. semua pemeriksaan perselisihan hukum pendirian dari para pihak yang melalui arbitrase dilakukan secara tertutup. disampaikan selama proses arbitrase. arbitrase dan aps melindungi para pihak yang nama lengkap arbiter yang memutus sedang menyelesaikan perselisihan hukum disertai alamat. melalui arbitrase. semua prosedur yang dilalui pertimbangan arbiter dalam memutus. dilindungi kerahasiaannya dan dijamin tidak 8g. kesimpulan arbiter mengenai keseluruhan dapat diakses oleh pihak luar yang tidak perselisihan hukum antara para pihak. berkepentingan atau berkaitan. ini jelas pendapat tiap tiap arbiter apabila ada berbeda dengan hukum acara perdata yang perbedaan pendapat yang terjadi dalam digunakan dalam pengadilan dimana terdapat suatu majelis. persidangan pada umumnya dilakukan secara amar putusan yang diputus arbiter. terbuka.? tempat putusan arbitrase. untuk memulai proses arbitrase, para tanggal putusan arbitrase. pihak dan arbiter terlebih dahulu menyepakati il. tanda tangan dari arbiter atau para arbiter bahasa yang digunakan selama melaksanakan dalam majelis arbitrase yang memeriksa proses arbitrase. bahasa yang dipakai dalam sengketa dan memberikan putusan seluruh proses persidangan arbitrase arbitrase. indonesia adalah bahasa indonesia. namun penggunaan bahasa selain bahasa indonesia putusan arbitrase wajib ditandatangani dapat dilakukan apabila para pihak yang oleh arbiter atau para arbiter yang berada memiliki perselisihan hukum dan arbiter yang dalam suatu majelis arbitrase. meskipun ditunjuk menyetujuinya. demikian, apabila terdapat salah seorang jika pihak pihak tidak menentukan arbiter dalam suatu majelis arbitrase tidak tempat dilaksanakannya arbitrase, maka arbiter menandatangani putusan karena sakit atau dapat menentukannya. mengenai hukum terdapat anggota arbiter yang meninggal dunia arbitrase dan aps. arbitrase dan apsmaka hal tersebut tidak akan berpengaruh pada arbitrase tersebut. patokan untuk menentukan kekuatan sebuah putusan arbitrase. putusan kewenangannya pengadilan negeri adalah arbitrase yang demikian tetap berlaku. namun tempat dimana putusan arbitrase diambil. alasan tidak adanya tanda tangan arbiter harus pengadilan negeri yang berwenang adalah dituliskan pada putusan arbitrase tersebut. yang memiliki daerah hukum termasuk tempat selanjutnya dalam putusan arbitrase demikian mana putusan arbitrase tersebut dibacakan harus terdapat ketentuan mengenai berapa dan diputus oleh arbiter. penentuan lama waktunya putusan tersebut dilaksanakan kewenangan relatifnya sama dengan yang oleh pihak pihak yang menerima putusan. berlaku ketika menentukan kewenangan prinsip pelaksanaan putusan arbitrase eksekusi suatu putusan pengadilan negeri. adalah pihak pihak yang menerima putusan namun ketentuan tersebut tidak mutlak memiliki kewajiban untuk melaksanakannya karena pengadilan negeri yang wewenangnya secara sukarela. jika salah satunya enggan meliputi tempat dimana putusan arbitrase melaksanakan putusan arbitrase, maka pihak diambil tersebut dapat melakukan lainnya dapat meminta kepada ketua pendelegasian pelaksanaan eksekusi kepada pengadilan negeri untuk memerintahkan pihak pengadilan negeri lain. hal ini dimungkinkan yang mangkir tersebut guna melaksanakan terjadi apabila dalam suatu kasus, misalnya, putusan dengan perintah eksekusi dari ketua putusan arbitrase diambil arbitrase yang pengadilan negeri. terletak bandung karena para pihak yang suatu putusan sebuah arbitrase dapat memiliki perselisihan hukum sejak awal dipaksakan eksekusinya jika putusan tersebut memilih kota bandung sebagai tempat telah terdaftar pengadilan negeri setempat. dilaksanakannya arbitrase. maka berdasarkan pendaftaran putusan arbitrase dilakukan kewenangan relatif, pelaksanaan eksekusi dengan memberikan putusan tersebut kepada dimiliki oleh pengadilan negeri bandung. panitera pengadilan negeri setempat. namun dalam kasus tersebut hampir seluruh penyerahan putusan dapat dilakukan oleh barang yang hendak dieksekusi ternyata arbiter atau juga dapat diwakilkan kepada terletak kota semarang. apabila terjadi hal kuasanya. putusan arbitrase harus didaftarkan seperti ini, maka kewenangan menjalankan tidak lebih dari (tiga puluh) hari setelah eksekusidapat dilakukan oleh pengadilan diucapkan dalam suatu persidangan. setelah negeri semarang, namun harus didasarkan didaftarkan, putusan arbitrase akan dibubuhi terlebih dahulu dengan adanya pendelegasian perintah ketua pengadilan negeri. dengan dari pengadilan negeri bandung. demikian, putusan arbitrase dapat dilaksanakan sifat putusan arbitrase nasional adalah: seperti sebuah putusan perdata yang eintracht, mandiri atau telah berkekuatan hukum yang tetap.? final arbitrase dan aps beserta mengikat. penjelasannya tidak menyebutkan seperti putusan eintracht, putusan arbitrase kepaniteraan pengadilan mana suatu putusan mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan arbitrase dapat didaftarkan. namun jika tidak dapat diupayakan kembali hukum. merujuk pada penjelasan yahya harahap pengadilan negeri tidak berwenang secara buku yang ditulisnya berjudul arbitrase, maka absolut untuk memeriksa suatu alasan arbiter pengadilan negeri yang dapat mengeksekusi atau pertimbangan arbiter yang ada dalam putusan arbitrase adalah pengadilan negeri putusan arbitrase. apabila terjadi upaya yang mempunyai kewenangan relatif terhadap pembatalan suatu putusan arbitrase, pengadilan yju arbitrase dan aps. arbitrase dan aps. yahya harahap, arbitrase, pustaka kartini, yju arbitrase dan aps. jakarta, hlm. analisa yuridis terhadap pengunduran diri arbiter menpora) halaman negeri hanya berwenang untuk memeriksa dari pengadilan negeri atau suatu lembaga segi formalnya saja. arbitrase, para pihak dapat meminta pengadilan dari beberapa pengertian tersebut maka negeri membatalkan sebuah putusan dari suatu arbiter adalah suatu pihak ketiga yang dinilai lembaga arbitrase. permohonan seperti ini tidak memiliki keberpihakan dan dipilih oleh dapat dilakukan apabila dalam proses pihak pihak yang memiliki perselisihan hukum pengambilan keputusannya, putusan arbitrase berdasarkan suatu kesepakatan untuk yang diterima oleh para pihak tersebut diduga membantu mereka dalam menyelesaikan kuat terdapat: sengketanya. maka secara prinsip, tugas arbiter surat atau dokumen yang diserahkan oleh adalah: salah satu dalam proses pemeriksaan memeriksa perselisihan hukum antara arbitrase ditemukan palsu setelah putusan para pihak. arbitrase diperoleh. mengadili perselisihan hukum pihak dokumen yang secara sengaja pihak yang bersengketa. disembunyikan oleh salah satu pihak, memutus perselisihan hukum yang terjadi padahal dokumen tersebut bersifat antara para pihak. menentukan. hal ini ditemukan setelah penyelesaian sengketa diserahkan kepada para pihak memperolah putusan arbitrase. arbiter yang ditunjuk. penyelesaian tipu muslihat yang dilakukan oleh salah sengketa dapat secara perdamaian atau satu pihak dimana putusan arbiter yang melalui sebuah putusan. diperoleh diambil berdasarkan tipu muslihat tersebut. untuk dapat diangkat menjadi arbiter, seseorang harus memenuhi kualifikasi sebagai arbitrase dilaksanakan dengan seorang berikut: arbiter atau arbiter arbiter yang terbentuk pada memiliki kecakapan hukum. suatu majelis. arbiter adalah pihak yang berusia atas tahun. memeriksa suatu perselisihan hukum antara tidak memiliki hubungan keluarga para pihak dan memberi putusan. apapun dengan pihak yang bersengketa. dalam uncial arbitration rules, hubungan keluarga tersebut meliputi arbiter diistilahkan dengan arbitration. istilah hubungan keluarga sedarah atau arbitration dapat berupa majelis arbitrase atau hubungan keluarga semena sampai arbiter tunggal. indonesia, arbiter pernah dengan derajat kedua. diistilahkan sebagai wasit. hal ini terdapat tidak ada kepentingan secara finansial dalam undang undang tahun dengan putusan arbitrase yang dibuat. tentang susunan kekuasaan dan jalannya tidak ada suatu kepentingan tertentu pengadilan mahkamah agung. dengan putusan arbitrase yang dibuat. dalam arbitrase dan aps, arbiter mempunyai pengalaman atas suatu diuraikan sebagai seseorang yang dipilih oleh bidang tertentu dan secara aktif telah pihak pihak yang memiliki perselisihan hukum menguasainya paling tidak selama dimana arbiter tersebut diminta untuk memberi (lima belas) tahun. suatu putusan atas suatu perselisihan hukum bukan pejabat peradilan. pejabat tertentu. penyelesaian perselisihan hukum peradilan disini adalah hakim, jaksa, tersebut diserahkan penyelesaiannya pada suatu lembaga bernama arbitrase. menurut peraturan ini, arbiter juga dapat ditunjuk oleh tju arbitrase dan aps. angka iww sleman batubara dan opinion purba, op. cit. yju arbitrase dan aps. hlm. yju arbitrase dan aps. arbitrase dan aps. dan, sehingga berbunyi sebagai berikut biro hukum terdiri dari bagian perundang undangan, terdiri dari subbagian tata hukum, subbagian rancangan hukum, dan subbagian telaahan dan pengesahan. bagian bantuan hukum, terdiri dari subbagian sengketa hukum, subbagian bantuan hukum, dandan subbagian tata usaha biro. bagian pembinaan kebijakan daerah kabupaten kota, terdiri dari subbagian pembinaan perda, subbagian pembinaan peraturan kepala daerah, danhukum sebagaimana tercantum dalam, karena adanya amanat peraturan pemerintah nomor tahun tentang satuan polisi pamong praja, dimana dalam permendagri nomor tahun tentang pedoman organisasi dan tata kerja satuan polisi pamong praja, disebutkan bahwa pada bidang penegakan perundang undangan daerah ada seksi penyelidikan dan penyidikan yang merupakan salah satu tugas pokok dan fungsi dari ppn penyidik pegawai negeri sipil), adanya surat edaran menteri dalam negeri nomor tanggal maret perihal pedoman pemberdayaan ppn daerah, dimana pada point diperintahkan kepada kepala biro kabar hukum untuk melimpahkan tugas dan tanggung jawab pembinaan ppn yang selama ini berada bawah pembinaan biro bagian hukum kepada kepala satuan polisi pamong prajastruktur organisasi biro hukum setda provinsi jambi hukum bagian bagian bagian pembinaan perundang bantuan hukum dokumentasi kebijakan daerah undangan hukum walikota subbab subbab subbab subbab tata hukum sengketa hukum dokumentasi pembinaan perda subbab nana non subbab peranti kepala rancangan hukum bantuan hukum penyuluhan hukum uran subbab subbab subbab pembinaan telaahan dan penegakan hak azani tata usaha biro kebijakan kepala pengesahan daerah kelompok jabatan fungsional gubernur jambi ttd hasan basri agussehubungan dengan pembentukan unit non eselon yang bertanggung jawab secara langsung kepada menteri keuangan dan guna mengakomodasi dinamika kebutuhan unit organisasi kementerian keuangan dalam menyusun laporan analisis beban kerjahasil analisis atas hasil pengolahan data beban kerja padadalam disusun dalam bentuk laporan abk. laporan abk dikoordinasikan dan disusunlaporan abk yang telah disusun sebagaimana dimaksud pada ditandatangani oleh masing masing. laporan abkpada disampaikan kepada sekretaris jenderal u.p.kuartal pertama setiap tahunnya. laporan abk sebagaimana dimaksud padahasil analisis laporan abk sebagaimana dimaksud padalaporan abk kementerian keuangan sebagaimana dimaksud padadalam keputusancc.ketentuan diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: standar norma waktu dievaluasi secara berkala paling lama setiap (tiga) tahun sekalstandar norma waktu harus dievaluasi dalam hal: terjadi penyempurnaan sistem dan prosedur kerja: terjadi penyempurnaan organisasi, adanya perubahan peralatan yang sangat mempengaruhi pencapaian hasil kerja: dan atau adanya perubahan kebijakan regulasi pemerintah. bab diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: bab proyeksi analisis beban kerja ketentuan diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:unit organisasi yang bersangkutanunit organisasi yang belum dapat menjalankan tugas dan fungsinya secara optimal dikarenakan kondisi tertentu, dapat melakukan proses abk dengan menggunakan formulir khusus sebagaimana dimaksud pada setelah berkoordinasi terlebih dahulu dengan unit eselon yang menangani organisasi dan penatalaksanaan kementerian keuangan. ketentuan diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: unit eselon dan unit non eselon yang bertanggung jawab secara langsung kepada menteri keuangan harus. lampirgunaan aplikasi abk sebagaimana dimaksud dalam dilaksanakan paling lambat tahun peraturan menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. jdih.kemenkeu.go.id , ubuy,(dua)sesuai dengan yang ditetapkan kementerian keuangan pada tahun berkenaan. perhitungan jam kerja efektif yang digunakan sebagai alat ukur dalam melaksanakan abk mengacu pada ketentuan jam kerja lingkungan kementerian keuangan dengan mempertimbangkan hari libur nasional, jumlah cuti tahunan, serta jam kerja bulan ramadhan yang berlaku lingkungan kementerian keuangan. adapun contoh perhitungan jam kerja efektif dengan asumsi bahwa jumlah hari libur nasional sebanyak (enam belas) hari, cuti tahunan sebanyak (dua belas) hari, dan jumlah jam kerja bulan ramadhan sebanyak (tiga puluh enam) jam dan (empat puluh lima) menit dalam (satu) minggu diuraikan sebagai berikut: jam kerja efektif untuk: menit menit (pembulatan) jam menit jam kerja efektif untuk jam kerja bulan ramadhan jam kerja bulan ramadhan per minggu: senin s.d kamis 4jam30 menit 18jam 12jam jum'at jam menit 4jam menit jam menit jam menit total jam menit jam kerja bulan ramadhan per minggujam kerja efektif per hari untuk jam kerja bulan ramadhan hari kerja) menit menit menit (pembulatan) jam menit jumlah hari kerja setahun jumlah hari per tahun hari libur sabtu minggu hari libur nasional hari cuti tahunan hari hari) jumlah hari kerja per tahun hari jumlah hari kerja dalam setahun sebanyak hari yang terdiri dari: jumlah hari kerja reguler dalam setahun adalah hari: dan jumlah hari kerja bulan ramadhan dalam setahun adalah hari. jam kerja efektif per tahun jam kerja reguler 385menit menit jam kerja bulan ramadhan menit menit menit jam kerja efektif per tahun jam (pembulatan) dengan demikian, jumlah jam kerja efektif per tahun sebanyak jam. jumlah jam kerja efektif per tahun dapat berubah ubah menyesuaikan dengan ketentuan terkait jumlah hari libur nasional, jumlah cuti tahunan, dan jam kerja bulan ramadhan, serta perubahan jumlah jam kerja lingkungan kementerian keuangan. pengumpulan data beban kerja dilakukan dengan pengisian formulir data beban kerja dengan contoh format sebagai berikut. contoh formattau volume produk peralatan keterangan. maa produk kerja mengetahui tempat, waktu verifikator responden, nip nip?: nama unit eselon iii untuk tingkat kantor wilayah kanwil)in: predikat merupakan kegiatan yang dilaksanakan oleh subjek:iilunit organisasi: satuan kerja: lokasi: umah denis nama norma satuan ata pai mengetahui tempat, waktu verifikator responden,"beban kerja jabatan jumlah kebutuhan pegawai jam kerja efektif per tahun efisiensi jabatan ej. jumlah beban kerja jabatanbu1 jumlah pegawai unit jam kerja efektif per tahun efektivitas unit eu.jumlah kelebihan atau kekurangan pegawai:contoh format sebagai berikut. contoh formulir fp.1aol. uraian |. dota sampling norma wak rata hasil na. proses tahapan mah kata mengetahui tempat, waktu verifikator, analis, nip nipccdalam keputusan pimpinan unit eselon dan atau pimpinan unit non eselon yang bertanggung jawab secara langsung kepada menteri keuangacontoh formulir fp.1b fp.1b tabulasi data norma waktu berdasarkan norma pelayanan unit organisasi: satuan kerja: nama emsl ata sampling norma waktu. wiata. masih mengetahui tempat, waktu verifikator, analis, nip nipcontoh formulir fp. sebagai berikut:oon pia jabatan. aturan. jabatan. pahatan. sabetan (ost lil ala lil aia aia lil lil jumlah fusi) ojo jumlah non fusi) |. (oo jumlah formulir |. lil lil aji jumlah non fusi) jumlah formulir |. jumlah jel analis, seancontoh formulir fp. sebagai berikut:koma jumlah beban| kebutuhan perawat yang nama jabatan ibi keterangan pen jabatan tera aan analis, nip contoh formulir fp. sebagai berikut:ama unit jumlah beban keluhan pegawai yang sa, aan kara buli bud ket tangan organisasi kena uni tol. perawan ada organisasi kerja umt pegawai analis,efektivitas unit eu. diisi dengan menggunakan rumus:untukdisusun dengan standar sistematika paling sedikithasil analisis beban kerja tabel fp. unit eselon tabel dimaksud merupakatingkat efisiensi unit, dan tingkat efektivitas unit. analisis terhadap data dalam tabel dinarasikan dilengkapi dengan data pendukung yang terdiri atas: data terkait proyeksi pemenuhan pegawai cons, pemenuhan pegawai dari panen, pegawai yang akan tugas belajar dan akan kembali dari tugas belajar, pegawai yang diperbantukan (secondment), serta pegawai pensiun pada tahun pelaporan abk. data kualifikasi kebutuhan pegawai terkait jenjang jenis jabatan dan pendidikan. daftar produk kegiatan dengan beban kerja terbesar dan terkecil dengan masing masing sejumlah (sepuluh) produk. grafik tabel yang menggambarkan data historis abk (beban kerja, jumlah betting pegawai, jumlah kebutuhan pegawai, dan tingkat efektivitas efisiensi unit) dalam (lima) tahun terakhir, disertai dengan analisis yang menjelaskan tren perbandingan data abk, alasan, dan dampak yang ditimbulkan. narasi yang menjelaskan proyeksi beban kerja dan kebutuhan pegawai dalam hal terdapat perubahan beban kerja pada tahun berjalan karena unit organisasi mengalami perubahan organisasi, mendapat penugasan khusus luar tugas dan fungsi, dan atau mendapat penugasan sesuai amanat undang undang peraturan pemerintah peraturan presiden peraturan. hambatan yang terkait pelaksanaan abk, antisipasi rencana aksi tahun yang akan datang, narasi terkait lainnya dalam hal diperlukan. penutup kesimpulan. saran. lampiran fp. unit eselon fp. dan fp. masing masing unit eselon ii.ketentuan dan diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:standar norma waktu formulir digunakan untuk standar norma waktu produk berdasarkan norma proses tahapan. contoh formulir sebagai berikut:nee. uraian proses tahapan luis peralatan keterangan produk waktu soonhi ih induk dari unit organisasi?digunakan untuk standar norma waktu produk berdasarkan norma pelayanan. contoh formulir sebagai berikut: formulir unit organisasi: satuan kerja: ban satuan naa jenis nama satuan: cerna anu pes jenis atn anang an. ori pena nama produk kegiatan produk camat modul peralatan keterangan kode tou waktu towns can anyitomuk iwaklerna nama nama prank kesatuan keadaan nama kerana nama produk kegiatan duk waktu peralatan keterangan (konsinyering full board) hari manual ikonsinyering full day) hari manual konsinyering half day) hari manual rapat dalam kantor hari manual rapat rapat manual sosialisasi rapat manual workshop hari manual focus group discussion rapat manual tugas belajar hari manual (pendidikan dan pelatihan diklat) hari manual dinas luar perjalanan dinas hari manual dan pimpinan unit non eselon yang bertanggung jawab secara langsung kepada menteri keuangancontoh formulir dan sebagai berikutran jumlah no,| uraian proses tahapan produk volume peralatan keterangan bon mengetahui tempat, waktu verifikator, responden, nip nip petunjuk pengisian form nama produk diisi sesuai dengan nama produk yang sama dalam formulir a?lunit organisasi: satuan kerja: lokasi: jumlah emis nama satuan no, nama produk kegiatan duk jabatan produk sung peralatan keterangan prod jabatan produk kera ker ken ran pen mengetahui tempat, waktu verifikator, responden,"proses proyeksi analisis beban kerjacontoh formulir yang digunakan sebagai berikut:nol. nama produk sifat sunan depan keterangan. jumlah proyeksi beban kerja dan kebutuhan pegawai beban kemana hewan kerja sementara beban kerja tetap w w kebutuhan pegawai kit total keterangan kebutuhan pegawai sementara beban kerja jam kerja efektif (a55 aan kebutuhan pesawat tetap beban kerja jam kerja bekti9 (ae ai lo mengetahui tempat, waktu verifikator, responden, nip nipubahan jumlah jam kerja yang berlaku lingkungan kementerian keuangandan unit non eselon yang bertanggung jawab secara langsung kepada menteri keuangan melalui nota dinas sekretaris jenderal. ketentuan diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:d. pit kep bagian kementerian nin9y730213 pengumpulan data beban kerja pada masing masing unit organisasipengisian melalui media lain oleh pegawai: dan atau cc. wawancara dan observasi kepada responden oleh pegawai dari: unit yang menangani organisasi dan penatalaksanaan pada unit kerja masing masing, dan unit yang menangani organisasi dan penatalaksanaan pada masing masing unit eselon dan atau unit non eselon yang bertanggung jawab secara langsung kepada menteri keuangaccambahkan (satu) yakni sehingga berbunyi sebagai berikut:: kebutuhan pegawai, tingkat efisiensi jabatan unit:unit eselon yang menangani organisasi dan penatalaksanaan kementerian keuangan melakukan pemantauan dan analisis normatif terhadap pengolahan data beban kerja pada unit eselon dan unit non eselon yang bertanggung jawab secara langsung kepada menteri keuangan. antara dan disisipkan (satu) yakni sehingga berbunyi sebagai berikut: data beban kerja jabatan fungsional dapat diperoleh dari konversi angka kredit pelaksanaan tugas dalam satuan beban kerja selama periode penghitungan beban kerja. konversi sebagaimana dimaksud pada mengacu pada ketentuan masing masing jabatan fungsional. ketentuan diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: hasil pengolahan data beban kerja sebagaimana dimaksud dalam dan direvisi dan dianalisis secara berjenjang pada masing masing unit eselon ataurevisi dan dianalisis secara berjenjang sebagaimana dimaksud pada dikompilasi dan diverifikaskompilasi dan diverifikasi sebagaimana dimaksud pada divalidasi oleh unit eselon yang menangani organisasi dan penatalaksanaan kementerian keuangan melalui pembahasan bersama. hasil pengolahan data beban kerja sebagaimana dimaksud pada dipresentasikan oleh unit eselon atau unit non eselon yang bertanggung jawab secara langsung kepada menteri keuangan kepada: tim independen, unit eselon yang menangani organisasi dan penatalaksanaan kementerian keuangan, unit eselon yang menangani sumber daya manusia kementerian keuangan, dan unit eselon yang menangani perencanaan dan keuangan kementerian keuangan. ketentuan diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: |
sbi rmendukung kelancaran pencapaian kinerja kementerian negara lembaga, perlu dilakukan penyesuaian atas peraturan menteri keuangan nomor pmk. www .jdih.kemenkeu.go.idontrak tahun jamak untuk kegiatan yang nilai kontraknya sampai dengan rp, bahwa sehubungan dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf dan guna mendukung akselerasi dan kelancaran (good governance)www .jdih.kemenkeu, kepala bagian kementerian rebana umum cartdasar hukum:. . tanggal . alasan pertimbangan perlunya persetujuan kontrak tahun jamak akan kegiatan yang dimintakan persetujuan kontrak tahun jamak telah memenuhi persyaratan: pekerjaan yang direncanakan dengan kontrak tahun jamak tersebut telah memenuhi kelayakan teknis sebagaimana disampaikan oleh (pejabat instansi tim teknis fungsional kompeten) dengan surat nomor . tanggal . (asli dokumen.ada pada kami): ketersediaan dana bagi pelaksanaan kontrak tahun jamak bukan merupakan tambahan pagu (on top), www .jdih.kemenkeu.go.id era apabila pelaksanaan kegiatan kontrak tahun jamak memerlukan pengadaan tanah lahan, status tanah harus diisi (pilih salah satu): pengadaan tanah lahan yang diperlukan untuk mendukung pelaksanaan kegiatan kontrak tahun jamak telah selesai dilakukan: pengadaan tanah lahan dilakukan secara simultan dengan pengajuan permohonan persetujuan kontrak tahun jamak. bersama ini, kami mohon persetujuan$ cakupan jenis dan tahapan kegiatan pekerjaan .j jangka waktu pekerjaan akan diselesaikan . perkiraan kebutuhan anggaran per tahun . perkiraan kebutuhan anggaran total dan sumber pendanaan . berkenaan dengan permohonan persetujuanpersetujuanrpanjangan persetujuan kontrak tahun jamak: nun nun peusul perpanjangan waktu pelaksanaan kontrak tahun jamak telah memenuhi kelayakan teknis sebagaimana disampaikan oleh lee (pejabat instansi tim teknis fungsional kompeten) dengan surat nomor . tanggal . (asli dokumen ada pada kami): ida www .jdih.kemenkeu.go.id ketersediaan dana bagi perpanjangan waktu pelaksanaan kontrak tahun jamak bukan merupakan tambahan pagu (on top), dan perpanjangan persetujuan kontrak tahun jamak dimaksud telah sesuai dengan hasil (pilih salah satu: revi aparat pengawasan intern pemerintah k l, audit tujuan tertentu aparat pengawasan intern pemerintah k l, audit tujuan tertentu badan pengawasan keuangan dan pembangunan nomor . tanggal . (asli dokumen ada pada kami).ker. program. kegiatan . output suboutput pekerjaan yang dikontraskan . jj.)keatatatakaan menjadi.) perkiraan kebutuhan anggaran per tahun . perkiraan kebutuhan anggaran total dan sumber pendanaan: demikian kami sampaikan, atas kerjasamanya disampaikan terima kasih. pengguna anggaran nip nrp. nenek www .jdih.kemenkeu.go.id lampiran iiipagunambahan pagu kontrak tahun jamak: nana) pekerjaan yang dimintakan penambahan pagu kontrak tahun jamak telah memenuhi persyaratan: usulwww .jdih.kemenkeu.go.id cc.bersama ini, kami mohon penambahan pagu j.$ cakupan jenis dan tahapan kegiatan pekerjaan . jangka waktu pekerjaan akan diselesaikan . perkiraan kebutuhan tambahan anggaran tahun terakhir: semula keke menjadi . perkiraan kebutuhan tambahan anggaran total dan sumber pendanaan: semula. menjadi .ii j. berkenaan dengan permohonan penambahan pagunip nrp. anna padlaporan prestasi kerja kontrak tahun jamak pekerjaan kementerian realisasi program kegiatan yang negara lembaga dikontraskan fisik keuangan pengguna anggaran kuasa pengguna anggaran nip nrp. eib kepala bagian t.u. kementerian sia crop nip taat jan www .jdih.kemenkeu.go.i.:: atau akar www .jdih.kemenkeu.go.id kegiatan yang nilainya atas rp10. (sepuluh miliar rupiah), dan atau pinjaman dan hibah dalam negeri phd)belanja negara apbn)jamak dilakukan. pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud padapengajuan permohonan sebagaimana dimaksud pada dilengkapi dengan dokumen mengenai cakupan www .jdih.kemenkeu.go.iddalam hal kegiatan kontrak tahun jamak memerlukan pengadaan tanah lahan, berlaku ketentuan: pengadaan lahan tanah dapat dilakukan secara simultan dengan pengajuan permohonan persetujuan kontrak tahun jamak, persetujuan kontrak tahun jamak: dapat diberikan oleh menteri keuangan, meskipun pengadaan lahan tanah belum selesai dituntaskan: dan harus diperbaharui jika dalam jangka waktu (enam) bulan sejak persetujuan menteri keuangan diberikan, pengadaan lahan tanah belum selesai dituntaskan: cc. penandatanganan kontrak tahun jamak dilakukan setelah pengadaan tanah lahan sudah selesai dituntaskan. permohonankeadaan kahar sebagaimana dimaksud pada yaitutelah ditetapkan dalam kontrak tidak dapat dipenuhi. www .jdih.kemenkeu.go.id permohonan perpanjanganisertai alasan dan dasar pertimbangan yang dapat dipertanggungjawabkan serta dokumen pendukungnya. pekerjaan yang akan dimohonkan perpanjangan persetujuan kontrak tahun jamak harus dilakukan revi oleh aparat pengawasan intern pemerintah api) kementerian negara lembaga. hasil dari revi aparat pengawasan intern pemerintah api) kementerian negara lembaga sebagaimana dimaksud pada menjadi dasar bagi kementerian lembaga guna meminta bantuan api k l atau badan pengawasan keuangan dan pembangunan untuk melakukan audit dengan tujuan tertentu atas sisa pekerjaan yang akan dimohonkan persetujuan perpanjangan kontrak tahun jamak, dalam hal terhadap sisa pekerjaan yang bersangkutan diperlukan adanya audit tersebut. permohonan perpanjangan persetujuan kontrak tahun jamak diajukan sebelum periode persetujuan kontrak tahun jamak berakhir. permohonan perpanjangan atasga kesinambungan kualitas, efisiensi dan efektivitas, serta menjaga kesatuan proses dan akuntabilitas pelaksanaan pekerjaan, menteri pimpinan lembaga pengguna anggaran dapat mengajukan permohonan persetujuan kontrak tahun jamak terhadap pekerjaan pekerjaan pengadaan layanan informasi, penjualan surat berharga, layanan lisensi www .jdih.kemenkeu.go.id perangkat lunak keras, dan peka jaringan bandwidth kepada menteri keuangan. permohonan persetujuanketersediaan dana bagi pelaksanaan kontrak tahun jamak bukan merupakan tambahan pagu (on top).. kebutuhan anggaran per tahun. permohonan persetujuan kontrak tahun jamak sebagaimana dimaksud pada diajukan sebelum kegiatan kontrak tahun jamak dilakukan. permohonan persetujuan kontrak tahun.pagu kontrak tahun jamak kepada menteri keuangan apabila terjadi keadaan kahar sebagaimana dimaksud dalam permohonan penambahan paguwww .jdih.kemenkeu.go.id pekerjaan yang dimintakan penambahan pagu memenuhi persyaratan: permohonanpermohonan penambahan pagulakukan perubahan komposisi pendanaan antar tahun dalam periode kontrak tahun jamak. perubahan komposisiorat jenderal anggaran. penetapan perubahan komposisi pendanaan antar www .jdih.kemenkeu.go.ida (tujuh) hari kerja sejak dokumen diterima secara lengkap. dalam hal pemrosesan permohonan perpanjangan persetujuan kontrak tahun jamak, pemenuhan kelengkapan dokumen dapat dilakukan melewati batas waktu penyelesaian persetujuan perpanjangan kontrak tahun jamak sebagaimana dimaksud pada: proses pengadaan barang jasa, penunjukan pemenang penyedia barang jasa: dan kontrak yang dibuat oleh kementerian negara lembaga atas pekerjaan yang dikontraskan secara tahun jamak. pengguna anggaran kuasa pengguna anggaran menyampaikan laporan prestasi kerja secara berkala sekali dalam satu tahun pada bulan januarwww .jdih.kemenkeu.go.idtelah diterima sebelum peraturan ini ditetapkan tetapi belum mendapatkan persetujuan menteri keuangan, akan diproses dengan mengikuti ketentuan sebagaimana diatur dalam peraturan menteri ini. perubahan komposisi pendanaan antar tahun dari kontrak tahun jamak yang telah ditetapkan menteri keuangan mengacu padamplementation presidential power based article the constitution cannot denied that the state government system was influenced the military, especially during the new order government. the dances militaris government were very visible the 1960s. the dances militaris also exist the governments newly independent countries, such asia and africa, because they are ruled the military. indonesia under the new order government, the military the main actor, and featured the military the main actor the political scene indonesia. this military role has entered various fields life indonesia, both economically and on. according arif budiman, this situation was marked the birth the abri (now tni) dual function concept. this intended explanation that the military, addition functioning fight and win wars, also maintains the existence the state. the next development, the role the military getting bigger, here the army which based abri's dual function used institution the development the area (society). the point that the wheels government and community functions can run properly. therefore, the armed forces carry out non combat activities called work and are scattered various economic and socio cultural fields. the influence the president's power the armed forces fact interpreted controlling the armed forces, addition that the president the head government with the two functions abri has opened opportunities for the army enter into activities various fields life, even the military has managed various companies, fact, prior the enactment the dual function abri (two functions the armed forces) real terms had been seen political activities since the inception the republic indonesia, although initially through unofficial means. the revolutionary era the limitation power for the military and civilian fields was obvious. this fact can seen from the results deliberations between government leaders and military leaders, often the army has voice politics, rather than talking about defense and security. the tendency for the military enter the political field was getting stronger after the post independence year because had overcome various threats, both threats from outside (the netherlands) well the political crisis and the pki indonesian communist party) madiun rebellion. the military had participated openly entering the political field this was marked the confrontation with the parliament, the grounds that the civilian leadership was considered selfish, responsible, completely ineffective, corrupt and failed govern the newly independent nationthe entry the army into politics when was wrestling against civilian forces (against the pki) which soekarno thought was protected. then when the birth the new order became the cultivation and end the struggle with victory, the military succeeded gaining power with the issuance march 11th warrant from president soekarno president soeharto. the exit superstar was major event that had led the emergence the indonesian army the field executive power. when the transfer power always associated with situation danger, there strong reason integrated nationally with the reason for development the first factor and companion technocrats who depart from chaos and chaos politically and economically. the role the military making policy has been proven the presence approaches the technocratic and bureaucrat circles that are not democratic. technocratic circles and bureaucrat structures that are not democratic have greatly influenced the policy making process implemented the government. the new order government, was seen that there were attempts depoliticization, creating floating masses and the view that political activities that did not accompany the ruling party golkar) were considered professional and outdated activities. perpetuating the power the authoritarian bureaucrat regime also seeks achieve limited plurality using revision ownership, class corporation network that there control mechanism opposition. look the incidents described above, that the power the president regulated the constitution, especially the power based article has enormous implications, fact since the enactment the constitution, has not fully represented democratic government. this can seen from the period the enactment the constitution, namely the first period from august december the second period starting from the presidential decree july until now. periodization the indonesian constitution, namely: uud period, august december ris constitutional period, december august uud period august july period uud until now. seeing also that the constitution was re enforced through presidential decree july then what emerged was authoritarian government led soekarno, well being arbitrary with the concept guided democracy, well the new order government well being behind the constitution. based the above description, conclusion can drawn that the logical implications the president's power over the army, especially during the new order era, were that the new order power structure was very strong after the presidency was held the military from the armed forces, which dominated the political role. then with the implementation abri's dual function, abri's dominance was increasingly felt the indonesian political pranata hukum volume nomor januari process and the state administration. this manifested the form the placement number high ranking officers the armed forces the executive ranks, starting from the head high state institution, ministers from number departments, number director general inspektorat general, and number governors, and number regents, besides that also takes other forms, namely: first, provides tni)giventhe provision very large portion the armed forcespranata hukum volume nomor januari! the entry the military functional group the mpr and dpr because the constitution stimulates that the president holds the highest power over the army, navy and air force. this means that the indonesian constitutional system according the constitution, the president who holds the highest command over the armed forces the president, the president has the power regulate and manage the armed forces, especially control recruitment. with the command the armed forces the president, theoretically will also affect the members who sit the mpr and dpr even though the law stimulates temporary exemption organic positions for members the armed forces the people's consultation assembly and the dpr, still wearing military clothes and their membership remains. under the control the presidency through the commander the army, that they fall outside the desired line, the calling mechanism will put place (for the army). the role the army became even stronger when september there was pki rebellion, the army, more precisely the army, was considered have saved the country from national disaster from the rebellion. with the strengthening the position the armed forces, the bargaining process other political forces which supported the highest position the ruler the state held the army, this bargaining known the national consensus. this maneuver the armed forces order perpetual their power, namely able include more members the dpr and not change the constitution. this excuse the framework constitutional safeguard against the possibility wanting change the constitution using the provisions article the constitution. paragraph this article reads: change the constitution least the number members the consultation assembly present. with the appointment the number members the mpr the armed forces can constitutional secure the possibility using article the, bid, constitution not attending the mpr session. this absence will make difficult for the trial make decisions. the influence the formation the law can seen the issuance law which was clearly distortion made officials president soeharto and the mutual cooperation council during the years the september movement incident. well known, the situation that time could said emergency situation. general soeharto disbanded the pki behalf the president and declared eradicate the pki its roots, due chaos throughout indonesia, which was carried out the pki. such, the armed forces held the powers war, mainly land forces. all people accused being pki and their allies were purge from the government and dprd. then replaced people who were allies the army, especially president soeharto's officials, those who challenged were accused being pki and fired. such situation, government with militaris dance will not find difficult carry out its will. the other hand, the dprd which has been cleared seems insufficient control the president who submitted the bill which was deviation from the constitution. another maneuver the army occurred when the tni organized the karya group joint secretariat with the existing golongan karya sumber golkar). election victories are used carry out deviations using law concerning susunan and the position the mpr, dpr, and dprd. article paragraph regulates the composition the mpr. article paragraph law the implementation article the constitution states that the mpr consists members the dpr, plus delegates from regions and groups. accordance with the idea participation and equality, dpr members should elected the people. this way, dpr members can truly represent the people participate the decision making process law making and government oversight. likewise, regional delegates and group representatives must elected the dprd. article paragraph law reads follows: the mpr consists members the dpr plus representatives from the regions, political groups and work groups. according this law, the dpr consists members political groups and groups work. furthermore, also stipulated that filling out the membership the dpr carried out means general elections and appointments. the number dpr members set people, consisting people who are elected general elections and people appointed. those who consist the karya group the armed forces, whose appointment determined the recommendation the minister defense and security and formalized presidential decree, the karya group not armed force whose appointment the president carried out either the suggestion the organization concerned the president's initiative. the number each determined the president article class delegates consist two elements, namely political groups participating the pranata hukum volume nomor januari election. their number determined based the balance the election results. election contestant organizations ps) that not get representatives the dpr are guaranteed get one representative the mpr and the armed forces group work and work groups are not armed forces which are determined based appointment. the armed forces group work appointed presidential decree upon the recommendation the minister defense and securityobserving these articles, people can actually understand that law number has dedicated from the democratic ideas contained the constitution described above. the composition the mpr which regulated article the constitution intended make the mpr truly the incarnation all indonesian people, both individually and groups. this article contains the idea people's participation through the mpr and accountability, these ideas have not been clearly regulated law number but instead have received restrictions that finder their implementation. irregularities occurred connection with the procedure for the appointment dpr members. this means that one hundred members the dpr not represent the people, but instead represent the president and the minister defense and security and related organizations, even though article the constitution places the dpr people's representatives. can said that the regulation regarding mpr members from dpr elements according law number inconsistent implementation article the constitution. president habibie granted east timor's option independent without the approval the house representatives, the president's actions violated the constitution, article the constitution. chief army strategy. appointment dismissal pangkostrad the authority the commander the indonesian national army. president megawati, handed over non better fund assistance build tni dormitories, without prior budgeting the apbn and without the approval the dpr. this devices from the provisions article the constitution. pranata hukum volume nomor januari iii. conclusion based the description the previous section, can concluded that the implementation the power the president the republic indonesia the highest authority over the army, sea and air, must obtain the approval the dpr. unless the state state emergency. contrast the implementation the president's power the united states the holder the highest power over the army and navy. does not have get congressional approval, because the position the president commander warfare, maintain the security the united states america. references.. comes lay, al, tidak tak terbatas kajian alas lembaga kepresidenan r.i, cetakan yogyakarta, pandemi media with bem ugm. daman rockin, hukum tata negara suatu pengantar), issue printing pt. raja grafika persada, jakarta. ismail sun, pergeseran kekuasaan eksekutif, aksara bam, jakarta.. pado mahjong, negara republik indonesia, rajawali, jakarta.ines ismail sun, pergeseran kekuasaan eksekutif, jakarta, new aksara. pranata hukum volume nomor januari implementation presidential power based the state constitution the republic indonesia baharuddin,! indah satria, sopan efendi? abstract the unclear regulation the power president the highest war command the army, navy and air force, raises the problems the practices indonesian state. has the scope and implementation power president based article constitution. the method this research used this paper juridical normative, juridical historic, and juridical comparative. the research was undertaken library research collect primary, and tertiary data. the result research, showed that scope president power based article the constitution include the financial, personal, and national defense. implementation president power based article the constitution long the presiden government indonesia has implementation. the was command, was used power instrument. keywords implementation, president, power, constitution introduction the constitution the republic indonesia adopts division powers distribution powers system reflected the functions and relationships the president executive institution with other high state institutions, namely the people's consultation assembly, people's representative council: audit board the republic indonesia, supreme court and the constitutional court. these functions and relationships, the presidential institution has greater power (although not unlimited sense) compared other state institutions consequence adopting the presidential system government the constitution which places the president the sole executive. the presidential government system, the president, apart from functioning head government, also functions head state. the president the head government has the authority run the wheels government regulated article paragraph the constitution which states the president the republic indonesia holds governmental power according the basic law" furthermore article paragraph the constitution lecturer law faculty, universitas bandar lampung, lecturer law faculty, universitas bandar lampung, student master law, universitas bandar lampung, comes lay, al, tidak tak terbatas kajian alas lembaga kepresidenan r.l., cetakan yogyakarta, pandemi media with bem ugm, pranata hukum volume nomor januari implementing the wheels the president's government assisted representative the president. addition, the president has legislative function regulated article paragraph the constitution. the president has the authority make and stipulated government regulations implement laws. the provisions article and article paragraph linked the explanation the constitution, show that, apart from functioning executive body, the president also functions legislative body. daman rockin explained that the relationship between article paragraph and the explanation the constitution shows that the president has executive power the state. furthermore, daman rockin explained that the president the head state carrying out his authority and function acts behalf the state represents the state running the wheels government. the president the head state symbol national unity and unity, has powers concerning ceremonial functions, greatness state life, and concerns the dignity the nation international relations.$ addition, according article and article the constitution, the president has the right establish government regulations lieu laws and determine state finances. these articles show how broad the powers the president are not only the executive sector, but also the legislative and state finances. with regard the function the president chief executive, article the constitution explains: the president holds the highest power over the army, navy and air force". normative, this article does not explain even wants president act supreme commander' who can lead troops directly. however, practice that had been effect during the constitution, the president acted the supreme power holder over the army, president soekarno, appointed trikora and dikira december yogyakarta order fight the dutch create papuan state irian jaya. president soeharto used the army, navy and air force tni) serve tool power, establishing the dual function abri. president habibie, decided the east timor option, joining the indonesian state separating himself. president abdurrahman wahid participated proposing new position for agus wirahadikusumah jakarta commander the army strategic command. president habibie established the option for east timor, without the approval the dpr. president megawati soekarno putri provided presidential assistance for the tni, the form non budgetary funds build tni housing, without going through the state revenue expenditure budget apbn). based law years which confirms that there are more non monetary funds used daman rockin, hukum tata negara suatu pengantar), issue printing pt. raja grafika persada, jakarta, ibid,, outside the apbn provisions, well tni financing, must budget advance, accordance with law concerning state defense article paragraph state defense financed from the budget state income and expenditures. state defense financing aimed building, maintaining, developing, using the indonesian national army and other defense components. the regulation the power the president supreme commander" regulated the constitution, especially article paragraph which states that the president the supreme commander the united republic indonesia armed forces, while paragraph states that necessary the government can put soldiers under general commander, the minister defense can appointed concurrent. officers are appointed, promoted and dismissed behalf the president, according the rules established federal law. the regulation the president's power over the armed forces also regulated article the provisional law, namely the president holds the highest power over the armed forces the republic indonesia. between the formulation article the constitution and article the provisional constitution, there difference. article the constitution reads: the president holds power over the army, air force and navy, the elements the force are mentioned, while article paragraph the uud only states that the president charge the armed forces the republic indonesia. the removal the designation armed forces under the leadership commander in chief was intended confirm the president's formal position the armed forces. article paragraph the provisional constitution states: state war the government places the armed forces under the leadership commander chief. thus the president can place the armed forces under the leadership commander in chief (the highest leadership the armed forces). contrast the formulation article the constitution, here emphasized the president who holds the highest power over the army, navy and air force. according moh. mussardi and harmaily ibrahim, the meaning the power the president article the constitution the head state. connection with the position the president supreme commander, has influence and consequences the scope the president's powers. based article the constitution, the position the president supreme commander closely related the duties the president the holder the highest power over the army, sea and air, especially the powers regulated ismail sun, pergeseran kekuasaan eksekutif, aksara bam, jakarta,, article the constitution which states: president declaring war, must obtain approval from the house representatives. article the constitution explicitly implies limitation the authority the president "declaring war"the president the holder the highest power over the tni danger, can useaccording pado mahjong, the meaning presidential power according article the constitution, referred power that administrative nature, because based the implementation statutory regulation, well the advice another high state institution. not special authority (prerogative) that independent. connection with the position the president the holder the highest power over the army, the air force and the navy have influence and consequences the scope the president's power based article the constitution. the position the president the holder the highest power over the army, air force and navy has related link. closely related the duties the president regulated article the constitution, which states: declaring war, the president must obtain the approval the house representatives. article the constitution explicitly implies limitation the president's authority declare warapart from article article has relationship withcontrast article article the constitution states that state force""dangerous." this intended prevent arbitrary action. contrast article article the constitution states that state force (danger)dangerous for the state. according clinton raster! there are (three) conditions say compelling situation, namely: war, "rebellion" and economic depression. the criteria stipulated law, both from the content and the process its formation, pado mahjong, negara republik indonesia, rajawali, jakarta, constitute limitation the authority the president, everything must approved the dpr. bearing mind, the dpr reflection the will the people, although practice, especially during the reign president abdurrahman wahid, the determination situation danger was carried out without obtaining prior approval from the dpr. addition, there are facts that the indonesian national army participated removing the baliho, which was instructed the commander the regional military command jaya, this was the removal the baliho, not the authority the indonesian national army. the authority remove baliho the victory the special regional government for the capital city jakarta, namely the authority the governor and the minister home affairs, assign the removal task. billboards the civil service police unit. local civil service police unit. based the description above, unclear the scope and implementation the president's powers the highest authority over the navy and air force. ii. discussion concept president chief executive the presidential government system, the president functions the sole chief executive. according strong, the chief executive appointed the head government and the united states always held the president, can seen from his opinion that said: sometime designate merely the chief minister, for example the president the united states, sometime includes the whole body public servants, civil and military. based strong's opinion, the president the chief executive charge the duties and authorities the ministers (cabinet) and employees, the head civilian and military government. article paragraph the united states constitution, stated that: executive power must submit the president. the power must carry out its duties for years,. seeing the article above, the united states constitution distinguishes between the president and the chief executive. based strong's opinion above, what meant executive power power that the hands the cabinet ministers who carrying out their duties must submit president chief executive, that there difference between executive power and the president. the president the chief executive who carrying government tasks assisted the ministers and the ministers are responsible for carrying out his duties the president. the constitutional system, the president addition functioning chief executive also serves the head state whose duties and powers are between one another. according john locke and montesgue the trias politica doctrine, executive power the power that has the duty implement laws. this opinion wines extended that: executive power power within the state that enforce pranata hukum volume nomor januari ag. laws, ministers government affairs and maintains order and security, both home and abroad.!' the difference between the opinions above lies the way which the executive duties are described, does not mean that there significant difference. according the trias politica doctrine, there needs division tasks between state agencies, namely between the legislative, executive and judiciary. this prevent the control government tasks being within one state organ. therefore necessary have division separation power stated robert musiman and robert musiman?' based the above opinion, the united states constitution, especially article paragraph above, clearly describes the position the president chief executive. setting the position the president chief executive indicates the existence legal oversight through the constitution. thus can interpreted that the united states the president the chief executive. implementation the president the holder supreme power over the army, navy and air force based article the constitution. the president the holder the highest authority over the army, navy and air force, carrying out his duties, must not leave the scope his authority. the scope the president's authority supreme commander the army, navy and air force includes: state defense sector. determine tni personnel, regulate the rights and obligations the tni, regulate and establish financial policies state defense budget) important topic this sub chapter concerns the function the president over the armed forces, which its implementation state defense, must through the state policy guidelines and mpr decrees (before the third amendment), namely the field state defense. the president must seriously take firm stand all forms separatism that threaten the territorial integrity the unitary state the republic indonesia based law, accelerate the implementation regional autonomy, specifically aceh and irian jaya. resolving horizontal conflicts and forcing the law, such maluku, poso and other regions, positioning the tni polri, the interest national defense, needs complete the deposition the tni and polri, and restore their authority and abilities that they can carry out the functions and roles the tni optimal. the president the holder power over the tni and polri has gained formal legitimacy through the nation's agreement the mpr annual session, especially through the mpr and vii mpr tap, the roles the tni and polri have been separated, that there overlap carrying out their duties, wines ismail sun, pergeseran kekuasaan eksekutif, jakarta, new aksara,here the tni means defense the state, while the polri means security and public order and law enforcement. according agus widodo, the tni has role the field national defense which linked threats coming from abroad. however, this does not mean that the tni cannot used the security sector, must focused using the capacity assist polri. the president the holder the highest power over the tni, cannot used for political purposes, because: the tni must neutral political life, and not involve itself practical political activities, and must support the holding democracy, uphold law and human rights." the financial sector, the tni's budget must transparent and first budget the apbn. the areas determining personnel and regulating the rights and obligations the tni are properly regulated accordance with the provisions law. the conceptual order (normative rules) stipulated article the constitution and described operational through tap mpr vii mpr there provision that states that the president can use his army indonesian national army) effectively. the position highest power holder more formal position attached president. the indonesian constitutional convention has noted that president soekarno once used army that gave direct command the indonesian armed forces such commander chief the context tri komando rakyat and dwi komando rakyat his position supreme commander. the actions taken president soekarno that time were considered contrary the constitution, because according the pancasila democracy, president according the constitution does not have the position commander chief found the united states, but rather the highest power over the armed forces. army, navy and air force consequence the position the president head state. fact, normative implementing article the constitution according the grammatical terms the article, the opinion that says the president indonesia does not have the authority the commander chief the united states understandable. the problem that arises after that whether this understanding can solve the problem entirely, whether this opinion has been effective. theoretically, understand the meaning articles understand the constitution country cannot seen only from the sound the articles, because constitution contains values other than legal values. strong argues, the study political constitution branch political science the science the state. political science, being the science the structure and government political communities, study society viewed from special standpoint, and is, therefore, ultimately related the other sciences, which may, classified follows: sociology, which the study all form, civilized and civilized human association. economic, which the science mans material well being. ethics, which the science what mans conduct ought be, and why. sosial psychology, which the science the behavior the human animal his social relationship. gradually can interpreted that the constitution does not only contain normative values which are interpreted translated according the sound the article. constitution also contains social values, economics, code ethics and social psychology. holistik understanding constitutional science very important, that president soekarno's actions use the army effectively cannot simply interpreted having dedicated from the constitution. connection with this issue, adnan buyung nasution said that constitutional government was not government that simply accordance with the constitution's sound which contains the essence constitutionalism. related the actions president soekarno above, this action was not deviation, forever, this action was carried out the framework maintaining territorial integrity and national unity, because irian jaya the territory the republic indonesia. therefore, the measure that can used the benefit the people large. during the reign president soeharto, who clearly dedicated from the principles the constitution, especially protecting his interests ruler, used the position the president the highest power holder abri maintain his power, that the bureaucracy from the president the regent was held abri. abri's entry into the government system reflection abri's dual function. initially, according nasution, the concept abri's dual function was intended explanation that the military, addition functioning fight and win wars order maintain the existence the state, must also strive create maintain people's lives well developed. thus, what meant the dual function abri addition carrying out its conventional duties fighting and fighting the military also carries out the function fostering territory society, both the context national defense defense. still according nasution, the idea abri's dual function not without constitutional basis. because the republic indonesia according the constitution must interpreted organization all indonesian people with the objectives contained the fifth principle pancasila, namely realizing social justice for all indonesian people. fact, this concept was proposed soeharto, who fact abri appeared various sectors activity, especially the economic and political sectors. bid. |
atas kementerian riset, teknologi dan pendidikan tinggi universitas lampung fakultas teknik pin jalan prof. dr. sumantri bojonegoro bandar lampung kena1inndar lampung padatanggal agustus an? bap tufa aib a6207171987031002jo temen jen tamatan nat sateii boyek revitalisasi dan pembangunan gedung kuliah dan auditorium universitas ta. mereka ala intan psa . tridinanti palembang im. sushi muda wibawa, s.t,m.t curiga lutfikan bandar lampung pg, gagal agustus asean tai papa mat herabentuk tim redaksinyall.kesatu menetapkansiapkan pap bag yes raja ana ensmeieditor in chief dr. abdurrahman, si., scotus id: department physics education, university lampung, indonesia editorial board prof. agus sumatra, si., scotus id: physics education study program, university lampung, indonesia nadi suprapto, ph. d., scotus id: department physics education, universitas negeri surabaya, indonesia dr. achmad samsudin, scotus id: department physics education, indonesian university education., indonesia anastasia dati, ph. d., scotus id: faculty psychology, universitas diponegoro, indonesia hasan hadiri, ph. scotus id: magister education management study program, university lampung, indonesia lisa tania, sc., scotus id: department chemical education, university lampung managing editors adrian saputra, pd., sc., scotus id: department chemical education, university lampung, indonesia., indonesia heroin maulana, pd., sc., scotus id: department physics education, universitas lampung, indonesia azhari mahfudz, pd., pd. department counseling and guidance education, universitas lampung reviewers prof. dr. bambang setiyadi, m.a., scotus id: department of' english education, universitas lampung, indonesia prof. dr. suwardi pd., scotus id: department mathematics education, universitas jember, indonesia dr. ahmad mudzakir, scotus id: department chemical education, university indonesian education, indonesia dr. ageng hasan, pd., scotus id: department indonesian language and arts education, universitas sultan ageng tirtayasa, indonesia dr. usman mansyur, pd., scotus id: department physics education, universitas tadulako, indonesia prof. dr. rambat nur sasongko, pd., department educational science, universitas bengkulu, indonesia prof. sendi, m.a., ph. d., department english education, universitas sriwijaya, indonesia prof. dr. syihabuddin, pd, department indonesian language and art, universitas pendidikan indonesia, indonesia prof. theresia lauren scotus id: department mathematics education, universitas pattimura dr. john rafael batlolona scotus id: department physics education, universitas pattimura dr. marley least scotus id: department biology education, universitas pattimura editorial advisory regional europe prof. nstantinos alanis, ph. d., scotus id: department educational sciences and early childhood education, university patas, greece prof. relevan kupatadze, ph. d., scotus id: school natural sciences and engineering, lia state university, georgia editorial advisory regional south east asia prof. dr. joseph foley, scotus id: the graduate school human science, assumption university, thailand prof. dr. bujang rahman, si., scotus id: department educational management, universitas lampung., indonesia dr. mulyono, si., scotus id: department chemical education, universitas lampung bambang sumitomo, ph. d., scotus id: institute educational leadership, faculty education, university malaya, malaysia editorial advisory regional eurasia prof. dr. bayam cost, scotus id: department chemical education, faculty education, yildiz teknik niversitesi, turkey prof. dr. bahattin andini, scotus id: department mathematics and science education, faculty education, kastamonu niversitesi, turkey dera kaltakci surel, ph. d., scotus id: department elementary education, konseli niversitesi, turkey proofreading language editor budi kadaryanto, m.a, scotus id: department english education, university lampung, indonesia gede eka putaran, pd., department english education, university lampung., indonesia layout edi hardi kurniawan, universitas lampung, indonesia and ojs development rahmat wahyudi, universitas lampung, indonesia administrator rachman vivian belinda, universitas lampung, indonesia an, raja guna serap j9620804 lay |
keputusan rektor universitas lampung nomor. un26 kpdalam rangka mendokumentasikan makalah ilmiah yang telah dipresentasikan dalam acara seminar dan lokakarya nasional inovasi perpustakaan sni per) lampung perlu disusun dalam bentuk buku cetakan setelah seminar selesai (prosiding): bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf dipandang perlu mengangkat:: mengumpulkan makalah hasil seminar dan lokakarya nasional inovasi perpustakaan sni per) universitas lampung tahun mengedit redaksional makalah sesuai dengan template penulisan prosiding seminar. ketiga tim redaksi prosiding seminar dan lokakarya nasional inovasi perpustakaan sni per|september rektor universitas lampung, bag mat aki nx, nip doc: filtra, hukum tata laksana skvupti| perpustakaan! lampiran keputusan rektor universitas lampung nomor un26 kp tanggal septembernama jabatan unit kerja upt perpustakaan dr. eng. mariana, s.t., m.t. pimpinan redaksi unila fakultas teknik esa intan rd. eni fitria, sos, si. nilai upt perpustakaan laba pelaksana unila cahya mana putra, md. editor upt perpustakaan aah ina farid kembali prihantoro, md. desain grafis upt perpustakaan sal dna rah kesekretariatan upt perpustakaan para dunarsih, se: kesekretariatan upt perpustakaan ha, . unila |ina oktadiani, pd. besiketartatan vpt perpustakaan. sena yaa ditetapkan bandar lampung rektor universitas lampung, "#easriadi mat aki vip' t002 doc: filtra, hukum tata laksana nsknupti perpustakaan| |
keputusan rektor universitas lampung nomor tu? un26 kpuntuk kelancaran pelaksanaan kegitan seminar dan lokakarya nasional inovasi perpustakaan sni per) tahun dipandang perlu menetapkan tim reviewer makalah yang akan dipresentasikan pada kegiatan tersebut, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf dipandang perlsk1upeti perpustaka review makalah yang akan terbitkan pada prosiding seminar dan lokakarya nasional inovasi perpustakaan sni per) universitas lampung tahun ketigoktober rektor universitas lampung, (sa k33 no, yhasriadi mat aki nye, bni doc: filtra, hukum tata laksana1201 nsklupt perpustakaan| lampiran keputusan rektor universitas lampung nomor nyi un26 kp tanggal oktoberrama rapatan instansi fakultas teknik dr. eng. mariana, s.t., m.t. dosen kepala upt unila upt perpustakaan perpustakaan dr. eng. dikpride desa, s.t., dosen fakultas teknik unila m.t. nap masa dosen teknik unila andi pindah, si. kom,, tanpa, fakultas ilmu sosial icon& media ) sm | ilmu politik unila dr. sri purwiyanti, ph. dosen fakultas teknik unila arc muhammad, dosen fakultas teknik unila sage ju v lunak mna dosen fakultas teknik unila gigih fordanama, s.t. m.t. dosen fakultas teknik unila rd. eni fitria, sos., si. pustakawan upt perpustakaan ana aan nan ditetapkan bandar lampung universitas lampung, jhasriadi mat aki nag, nip195706291986031002 doc: filtra, hukum tata laksana nsknupn perpustakaan| |
doo kementerian riset, teknologi dan pendidikan tinggi universitas lampung pas. anger sae fakultas ekonomi dan bisnis ea, batas jalan prof. dr. sumantri bojonegoro bandar lampung telp. fax, o721 w w keputusan dekan fakultas ekonomi dan bisnis universitas lampung nomor mun kp tentang penetapan tim sekretariat angka kelat fungsional dosenmeningkatkan pelayanan kenaikan fungsional dosen feb unila, maka perlu dibentuk tim sekretariat angka kredit dosen fakultas ekonomi dan bisnis universitas lampung. bahwa untuk itu perlu perlu mengangkat tim sekretariat angka kredit doseagawaiatisekretariat angka kredit fungsional dosen pada fakultas ekonomi dan bisnis universitas lampung kesatu menetapkan tim tim sekretariat angka kredit dosepada tanggal februari dekan. satria bangsawan bei tal "ux kementerian riset, teknologi dan pendidikan tinggi universitas lampung (kn) fakultas ekonomi dan bisnis dalan prof, dr. sumantri bojonegoro bandar lampung bsa telp. fax. m lampiran surat keputusan dekan fakultas ekonomi dan bisnis universitas lampung nomor ja0g un. kp: tanggal februari susunan pam sekretariat angka kredit fungsional dosen pada fakultas ekonomi dan bisnis universitas lampung pengarah prof dr. satria bangsawan, s.e.,m. si. penanggungjawab il. dr. mahrinasari, s.e, dr. fajar gustiawaty dewi, s.e.m. si. akt. dm. erina, s.e., dr. nairobi, s.e., dr. farichah, s.e4 si, akt, ketua kusmeniar partai. m,s.h sekretaris wahidin, anggota adel margin ina fitriuni kursi wiji nurul aini jaya aji khamidun ditetapkan bandar lampung pada tanggal februari satria bangsawan nip tembusan il. rektor universitas lampung, ybs untuk dilaksankan |
kementerian riset, teknologi dan pendidikan tinggi se55m. sasumpah doktersumpah dokter fakultas kedokteran universitas lampung, dipandang perlu untuk mengangkat tim pelaksana sumpah doktersumpah dokter fakultas kedokteran universitas lampung kesatu mengangkat tim pelaksana sumpah dokter dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini. kedua tim pelaksana sumpah dokter fakultas kedokteran universitas lampung bertugas mempersiapkan pelaksanaan sumpah dokter. ketiga tim pelaksana sumpah dokterikan usage nite menata dr. dr. muharftiho., ked., kes., sp. nip. umiksana sumpah dokterdr. dita ontario, ked sekretaris hero satria arief, se, anggota makmur murid, anomali, siti juara, s.ip dr. diana mayasari., ked., m.kk dr. merry indahsari., ked., med. dr. nurul utami., ked dr. diska tri putri., ked dr. ryan wahyudi., ked dr. eka mania., ked dr. arif yudha prabowo., ked dr. muhammad maulana., ked ida rohani, yulisnawati, suriah, romani, lin wahyuni, novi nuri, gory ayun, heri afrizal, bayu putra dj, abidin hsien syahrini sangat dira febrian iskandar iskandar mustahil, narrow syamsudin sudarto moh. heri hermawan suherianto erik riyadi., slamet kimono, dona suwarna keladi sayur dedi wijaya andreas hardy, suseno hermansyah. kom ditetapkan bandar lampung pada tanggal januari dekan, raat yp: lan pon alan elia dr. dr. muhartdrio)mo. gedung menang bandar lampung telp. ot21) fax. t83596 keputusan dekan fakultas ekonomi dan bisnis unila nomor un26. hk. tentang pembentukan tim teaching factory fakultas ekonomi dan bisnis tahun dekan fakultas ekonomi dan bisnis universitas lampung menimbang !.a, bahwa dalam rangka meningkatkan jiwa kewirausahaan bagi mahasiswateaching factorymteaching factory fakultas ekonomi dan bisnis tahun kesatu menetapkan tim teaching factoryatria bangsawan nipteaching factory fakultas ekonomi dan bisnis tahun pengarah prof. dr. satria bangsawan, e.,m. si, anggota pengarah dr, mahrinasari ms, s.e., sc. dr. fajar gustiawaty dewi, s.e.,m, si. dr, amba, s.e.,m. si. kusmaniar partai s.h. narasumber dr. nairobi, s.e.,m. si. dr, rr. erina, s.e.,m.si. dr. farichah, s.e.,m. si,, akt. emi maimun, s.e.,m, si, yuningsih, s.e.,m.m. yuztitya asmaranya, s.e.,m. si., akt. ketua pelaksana dr. nova mariana, s.e.,m.m, sekretaris doni sagitarian warganegara, s.e.,m.b.a. bidang bidang penguatan perkuliahan kewirausahaan hasbullah jihad, s.e.,m. si. dina safitri, .,m. sc, penguatan pkm kewirausahaan irwan, s.e.,m.m, muslimin, s.e.,m. sc. inkubator teknologi bisnis klinik bisnis mudi rachmat gamelan, s.e., m.b.a, lis andriana, s.e.,m.s ii. kemitraan bisnis dr. nurdin, s.e.,m.m. dr, ayi hadirat, s.e., m.b.a. prayudha ananta, s.e.,m. si. manajemen stilisasi fasilitas ari arifin, s.e.,m.s.m. business learning centre" kriya wirawan, s.e.,m.m. research inovasi dan kreatifitas dr. ribuan, s.e.,m. si. mahathir muhammad, s.e.,m, si. rinaldi bursa, s.e.,m. si, tim teknis kusmaniar partai, s.h, wahidin, s.e. mira sari, s.e.,m,s. ak. zainal arifin adel mari, md. swara dedi trio ditetapkan bandar lampung pada tanggal januari dekan, satria bangsawan nip saran bersangkutan musik dilaksanakan |
lgu tara kementerian riset, teknologi dan pendidikan tinggi universitas lampung als best fakultas ekonomi dan bisnis isi kasi mam jalan from. dr. sumantri bojonegoro bandar lampung telp. fax.laksanaan wisuda fakultas ekonomi dan bisnis unila, maka perlu dibentuk tim verifikasi berkas wisuda: kesatu menetapkan tim verifikasi berkas wisud, ditetapkan di: bandar lampung hada tanggal mei daa pen uta ee, rabi satrtabangsawan "mp49810904 . kementerian riset. teknologi dan pendidikan tinggi universitas lampung ne fakultas ekonomi dan bisnis ea) tana jalan prof. dr, susanti bojonegoro "io. bandar lampung haag temp: fax. o721 lampiran surat keputusan dekan fakultas ekonomi dan bisnis universitas lampung nomor jun. kp tanggal mei penetapan susunan tim verifikasi berkas wisuda fakultas ekonomi dan bisnis universitas lampung tahun pengarah prof. dr, satria bangsawan. s.e., dm. mahrinasari. m.s,s.e.m. dr, fajar gustiawaty dewi, s.e.m, si. akt. dr. amba, s.e.m. ketua kusama partai. m,s.h anggota desmalazati, s.e. didasari, s.e.m. sak. wahidin, s.e. ani lestari, s.e. tim pemeriksaan berkas jurusan manajemen nella susanti jurusan manajemen hidayah jurusan akuntansi noveniandi jurusan akuntansi agustina awan perpajakan gusti akuntansi siti nurzamroah jurusan ekonomi pembangunan saudi jurusan ekonomi pembangunan suatu mia and nasrani dharmawan mie della maria keuangan dan perbankan dike fransisca manajemen pemasaran sarbiatun tim validasi berkas nanang suyanto setiyowaty, s.e. ina fitriyani, s.f, kursi wiji faisnaini nurul aisyah, si. seriawan prabowo, kom. amirudin rakugo keamanan kelak lukman aibtegkan bandar lampung pagonhgnugal mei dek ag ng. papa bara bangsawan ibi tembusan rektor universitas lampung: ybs untuk dilaksankandengan rahmat tuhan yang maha esa bupati magelangmagelang, perlu dilakukan koordinasi sinergi dan penguatan kelembagaan sampai tingkat desa kelurahbagan struktur organisasi tpk kecamatan, tpk kelurahan desa dan tata kerja kpk, tpk kecamatan, tpk kelurahan desa struktur organisasi tpk kecamatan pokja data pokja kemitraan pokja pemberdayaan dan pengaduan dan usaha dan pendampingan ii. struktur organisasi tpk desa kelurahan pokja data pokja kemitraan dan pengaduan dan pendampingan ii. tata kerja kpk, tpk kecamatan, tpk kelurahan desa tingkat kabupaten skpd . kpk hanna gapoktan uppks pkb pls, ksm bkm ppm, dll) lgp) keluarga miskin . garis komando & garis koordinasi t garis fasilitasicontoh format laporan tpk kecamatan dan tpk desa kelurahan format laporan tpk kecamatan profil anggota tpk kecamatan kecamatan: nama usia pendidikan alamat loo '''' last catatan keputusan camat tentang pembentukan tpk kecamatan dilampirkan ii. profil keluarga miskin kecamatan: jml bantuan desa nama nik pekerjaan anggota modal masalah ket keluarga yang terberat didapat (contoh) sakit supardi menahun (contoh) buruh sakit asma sulaeman serabut akut (contoh) buruh gendong keharusan fatimah menyumbang last| iii. rekapitulasi keluarga miskin kecamatan: desa jumlah miskin jumlah anggota presentasi miskin last ooh total ''''' ' iv. daftar pekerjaan keluarga miskin kecamatan: jumlah pekerjaan miskin desa. desa. desa. desa. total oli nee . ":'"masa jumlah miskin www pekerjaan harap ditulis riil pekerjaanya, bukan jenis kategorinya. misalnya penjual sayur , jangan ditulis pedagang wiraswasta daftar kegiatan swadaya sumbangan untuk penanggulangan kemiskinan kecamatan: dana penerima manfaat nama program lokasi bulan,tahun syb jumlah (kategori jumlah nawa pst| vi. daftar pendampingan kegiatan penanggulangan kemiskinan kecamatan: nama pendamping kegiatan lokasi desa waktu pelaksanaan task nn tso nn (sp3 aan mi i m'a vii. daftar kegiatan tpk kecamatan kecamatan: bulan tahun kegiatan pelaksanaan jumlah peserta mitra kerja sumberdaya ass. . last format laporan tpk desa kelurahan profil anggota tpk desa kelurahan desa kelurahan kecamatan nama usia pendidikan alamat ''' last | . catatan keputusan kepala desa lurah tentang pembentukan tpk kecamatan dilampirkan ii. profil keluarga miskin desa kelurahan kecamatan bantuan ket jml anggota masalah nama nik pekerjaan yang contoh) supardi '| sakit menahun (contoh) buruh serabut sakit asma sulaeman akut (contoh) fatimah buruh gendong keharusan menyumbang last. rekapitulasi keluarga miskin desa kelurahan kecamatan dusun jumlah miskin jumlah anggota presentasi miskin last total '' iv. daftar pekerjaan keluarga miskin desa kelurahan kecamatan dusun pekerjaan miskin jumlah (orang kadiluweh contoh) buruh serabutan (contoh) tukang kayu (contoh) bakul sayuran keliling contoh) pembantu rumah tangga contoh) buruh gendong (contoh) landen bangunan (contoh) pemulung contoh) tukang sol sepatu dst nama dana penerima manfaat program proyek lokasi bulan,tahun sym ber jumlah kategori jumlah ina. u uu aa loo dest| vi. daftar pendampingan kegiatan penanggulangan kemiskinan desa kelurahan kecamatan nama pendamping kegiatan lokasi dusun waktu pelaksanaan nn '#"' '"' ''#'''#''#'#'', , , , , ae a eaa@# ,e hem vii. daftar prioritas kegiatan penanggulangan kemiskinan desa kelurahan kecamatan penerima manfaat ''' . ''# "ss s5. inn last, hh. lo. logo.| viii. daftar realisasi kegiatan tpk desa kelurahan desa kelurahan kecamatan anggaran kegiatan waktu swadaya apb desa apbd kab. (ab apbn ket al. lo. lo. lo. lo. 2l| lo. lo. lo. na. as". bupati magelang, ttd zaenal arifin peraturan daerah kabupaten magelang nomor tahun tentang penanggulangan kemiskinseri nomor tahun memutuskan: menetapkan: peraturan bupati tentang pedoman pembentukan tim penanggulangan kemiskinan kecamatan dan desa kelurahkabupaten magelang mageagepenanggulangan kemiskinan kecamatan yang selanjutnya disebut ttpk kecamatan tpk kecamatan berkedudukan kecamatan. pembentukan tpk kecamatan sebagaimana dimaksud pada ditetapkan dengan keputusan camat. struktur organisasi tpk kecamatan sebagaimana dimaksud padapokok, dan tim penggerak pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga topik) kecamatan. kelompok kerja kemitraan dan usaha ketua kasi pada kecamatan yang membidangi potensi wilayah koordinator penyuluh pertanian kecamatan. anggota unsur petugas penyuluh lapangan dan pelaku dunia usaha. kelompok kerja pemberdayaan dan pendampingan ketua kasih pada kecamatan yang membidangi pemberdayaan masyarakat desa. anggota petugas lapangan keluarga berencana dan lembaga pendidikan. bagan struktur organisasi tptpk kecamatan mempunyai uraian tugas: menyusun profil tpk kecamatan, menunjuk pendamping tingkat kecamatan, mengelola data keluarga miskin, meliputi: melakukan koordinasi pelaksanaan pendataan tingkat kecamatan, mengumpulkan dan mengolah laporan data keluarga miskin dari tpk desa kelurahan, menyusun dan mengelola data keluarga miskin tingkat kecamatan, dan memberi layanan informasi data kemiskinan kepada pelaku penanggulangan kemiskinan baik dari pemerintah, swasta, maupun masyarakat. melakukan penggalangan sumber daya dan membangun kemitraan, meliputi: memfasilitasi tpk desa kelurahan dalam penyusunan rencana pemanfaatan potensi sumber daya.dan. melakukan pemberdayaan dan pendampingan, meliputi::yampaikan laporan kepada kpk, dengan ketentuan sebagai berikut: laporan meliputi: profil: dan daftar kegiatan tpk kecamatan. penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada angka diatur sebagai berikut: profil tpk kecamatan disampaikan paling lambat (satu) bulan setelah terbentuk kegiatan penanggulangan kemiskinan dan daftar kegiatan tpk kecamatan disampaikan secara periodik setiap agustus tahun berjalan dan febrkecamatan berfungsi sebagai koordinator tpk desa kelurahan. bab iii tpk desa kelurahan tpk desa kelurahan berkedudukan desa kelurahan. pembentukan tpk desa kelurahan sebagaimana dimaksud pada ditetapkan dengan keputusan kepala desa lurah. struktur organisasi tpk desa kelurahan sebagaimana dimaksud padaelompok kerja data dan pengaduan ketua unsur perangkat desa kelurahan anggota kepala dusun, ketua rt rw dan lainlain. kelompok kerja kemitraan dan pendampingan ketua unsur perangkat desa kelurahan anggota karang taruna, unsur pkk, gapoktan, kader desa dan lain lain. bagan struktur organisasi tpkdesa kelurahantpk desa kelurahan mempunyai uraian tugas: menyusun profil tpk desa kelurahan, menunjuk pendamping tingkat desa kelurahan, mengelola dan memutakhirkan data dan profil keluarga miskin meliputi: melaksanakan pendataan keluarga miskin pada tingkat desa kelurahan, mengumpulkan, mengolah dan menyusun laporan data dan profil keluarga miskin, menerima dan menindaklanjuti pengaduan dari warga ketika terjadi ketidaktaatan data dan profil keluarga miskin, mendorong dan mengkoordinasikan pelaksanaan pendataan keluarga miskin. melaksanakan fasilitasi dan koordinasi kegiatan penanggulangan kemiskinan meliputi: menetapkan urutan prioritas pelaksanaan kegiatan penanggulangan kemiskinan desa kelurahan(musrenbang) desa, dan mendorong keterlibatan individu, kelompok, dan atau lembaga kemasyarakatan desa keluaran dalam penanggulangan kemiskinan. melakukan pendampingan meliputi: maupun dusun lingkungan, dan rtluruh pemangku kepentingan yang ada desa kelurahan, dan. menyampaikan laporan kepada tpk kecamatan, dengan ketentuan sebagai berikut: laporan meliputi: profil:. penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada angka diatur sebagai berikut: profil tpk desa kelurahan disampaikan paling lambat (satu) bulan setelah terbentukdesa kelurahan sebagaimana dimaksud pada berfungsi sebagai koordinator penanggulangan kemiskinan tingkat dusun lingkungan. bab tata kerja tpk desa kelurahan bawah koordinasi tpk kecamatan. tpk kecamatan bawah koordinasi kpk. bagan tata kerja kpk, tpk kecamatan, dan tpk desapertumbuhan perekonomian daerah dan guna mengoptimalkan operasional serta memperluas cakupan pelayanan bagi badan usaha milik daerah, perlu melakukan penyertaan modal pada badan usaha milik daerank batas yang selanjutnya disebut bank batas adalah perusahaan daerah bank perkreditan rakyat yang seluruh modalnya dimiliki pemerintah daerah melalui penyertaan langsung yang berasal dari kekayaan daerah yang dipisahkan. bab maksud dan tujuan maksud penyertaan modal adalah untuk memperkuat struktur permodalan badan usaha milik daerahbadan usaha milik daerah: meningkatkan kemampuan badan usaha milik daerah. cc. meningkatkan pendapatan asli daerah. bab iii jumlah dan waktu penyertaan modal penyertaan modal yang harus dipenuhi pemerintah daerah sebagai pemenuhan modal dasar pada bank batas ditetapkan sebesar rp50. (lima puluh miliar8. (delapan belas miliar enam ratus lima puluh juta rupiah). kekurangan dana penyertaan modal sebesar rp31. (tiga puluh satu miliar tiga ratus lima puluh,: dan tahun anggaran sebesar rp5. (lima miliar dua ratus dua puluh limapr bkk muntilan ditetapkan sebesar rp9. (sembilan miliar delap6. (enam miliar dua ratus juta rupiah). kekurangan penyertaan modal sebesar rp3. (tiga miliar enam ratus juta rupiah) akan dipenuhi paling lama (enam) tahun, dengan perincian sebagai berikutdan tahun anggaran sebesar rp600. (enam ratuskk tempuran ditetapkan sebesar rp4. (empat miliar sembil2. (dua miliar tiga ratus juta rupiah). kekurangan penyertaan modal sebesar rp2. (dua miliar enam ratus900. (sembilan ratus juta rupiah): dan tahun anggaran sebesar rp900. (sembilanu ditetapkan sebesar rp3. (tiga miliar lima ratus. (satu miliar lima ratus juta rupiah). kekurangan dana penyertaan modal sebesar rp2. (dua miliar rupiah) akan dipenuhi selama (lima) tahun dengan perincian sebagai berikutdan tahun anggaran sebesar rp400. (empat15. (lima belas7. (tujuh miliar seratus enam puluh enam juta enam ratus tiga puluh dua ribu sembilan ratus tujuh puluh lima rupiah). kekurangan dana penyertaan modal sebesar rp7. (tujuh miliar delapan ratus tiga puluh tiga juta tiga ratus enam puluh tujuh ribu dua puluh lima rupiah) akan dipenuhi dalam jangka waktu (tiga) tahun dengan perincian sebagai berikut: tahun anggaran sebesar rp2. (dua miliar seratus juta rupiah), tahun anggaran sebesar rp2. (dua miliar enam ratus juta rupiah), tahun anggaran sebesar rp3. (tiga miliar seratus tiga puluh tiga juta tiga ratus enam puluh tujuh ribu dua puluh lima rupiah). bab penganggaran dan realisasi penyertaan modal penyertaan modal pada badan usaha milik daerah dianggarkan dalam apbd pada tahun anggaran berkenaan. penyertaan modal sebagaimana dimaksud dalam dapat direalisasikan jika laporan tahunan badan usaha milik daerah menunjukkan peningkatan kinerja. realisasian ketentuan (4a) dan (4b) |
nt) iplembaran negara republik indonesia tahun nomor www .jdih.kemenkeu.go.i menteri keuangan republik indonesilayanan infrastruktur yang selanjutnya disebut layanan adalah layanan publik yang disediakan oleh pemerintah pusat atau pemerintah daerah melalui badan usaha pelaksana kepada masyarakat selaku pengguna selama berlangsungnya masa pengoperasian infrastruktur oleh badan usaha pelaksana berdasarkan perjanjian kpu. dana pembayaran ketersediaan layanan adalah dana yang dialokasikan dalam apbn atau apbd dalam rangka pelaksanaan pembayaran ketersediaan layanan untuk kpu pada setiap tahun anggaran. sistem penarikan pembayaran adalah pengaturan atas pembayaran berupa tarif dari masyarakat selaku pengguna layanan yang ditetapkan oleh penanggung jawab proyek kerjasama. menteri keuangan republik indonesia pemerintah adalah pemerintah pusat atau pemerintah daerahkpu pemerintah pusat adalah kpu yang dilaksanakan berdasarkan perjanjian kupu antara pemerintah pusat dan badan usaha pelaksana. kpu pemerintah daerah adalah kpu yang dilaksanakan berdasarkan perjanjian kupu antara pemerintah daerah dan badan usaha pelaksana. dan tanggung jawabnya meliputi sektor infrastruktur sebagaimana diatur dalam peraturan perundang undangan mengenai kerja sama pemerintah dan badan usaha dalam penyediaan infrastruktur. pemerintah pusat adalah presiden republik indonesia, yang dalam hal ini diwakili.oleh menteri kepala lembaga selaku penanggung jawab proyek kerjasmen menteri keuangan republik indonesia.keuangan republik indonesi dan prinsip pembayaran ketersediaan layanan merupakan belanja negara atau belanja daerah yang bertujuan untuk: memastikan ketersediaan layanan yang berkualitas kepada masyarakat secara berkesinambungan, yang dihasilkan dari penyediaan infrastruktur yang dilakukan melalui kpu: mengoptimalkan nilai guna dari apbn apbd (value for money), dan menyediakan skema pengembalian investasi yang menarik minat badan usaha untuk bekerja sama dengan pemerintah dalam rangka menyediakan layanan kepada masyarakat melalui kpu sebagaimana dimaksud pada huruf pembayaran ketersediaan layanan dilakukan dengan memperhatikan prinsip prinsip sebagai berikut: kemampuan keuangan negara (kapasitas fiskal), kesinambungan fiskal: pengelolaan risiko fiskal, dan ketepatan sasaran penggunaannya. it, mn, cabe menteri keuangan republik indonesia bab iii ruang lingkup dan kriteria. pembayaran ketersediaan layanan dilakukan untuk: kpu pemerintah pusat melalui mekanisme apbn: dan kpu pemerintah daerah melalui mekanisme apbd. pembayaran ketersediaan layanan sebagaimana dimaksud pada huruf tidak disediakan untuk kpu yang telah mendapatkan dukungan kelayakan. pembayaran ketersediaan layanan yang dilakukan oleh bumn bumi selaku pjp mengikuti mekanisme korporasi. pembayaran ketersediaan layanan dilaksanakan untuk kpu yang memenuhi kriteria sebagai berikut: untuk penyediaan infrastruktur ekonomi dan penyediaan infrastruktur sosial yang memiliki manfaat besar bagi masyarakat selaku pengguna layanan, untuk penyediaan infrastruktur sebagaimana dimaksud pada huruf yang pengembalian investasinya tidak diperoleh dari pembayaran oleh pengguna layanan kepada badan usaha, dan untuk kpu dengan pengadaan badan usaha yang dilakukan melalui tahapan pemilihan yang adil, terbuka dan transparan, serta memperhatikan prinsip persaingan usaha yang sehat. pembayaran ketersediaan layanan dilakukan apabila perjanjian kpu paling kurang memuat ketentuan mengenai: spesifikasi keluaran dan indikator kinerja yang obyektif dan terukur atas layanan yang disediakan oleh badan usaha pelaksana kepada masyarakat, mod memberi keuangan republik indonesia formula perhitungan pembayaran ketersediaan layanan yang menjadi dasar perhitungan kewajiban pemerintah c.g. pjp kepada badan usaha pelaksana, cc. sistem pemantauan yang efektif terhadap indikator kinerja, pembayaran ketersediaan layanan oleh pemerintah c.g. pjp kepada badan usaha pelaksana yang dimulai setelah infrastruktur selesai dibangun dan siap beroperasi, sistem penarikan pembayaran yang efektif dan transparan dalam hal kpu menetapkan bahwa pjp berhak atas pembayaran berupa tarif dari masyarakat selaku pengguna layanan, dan mekanisme pembayaran ketersediaan layanan oleh pemerintah c.g. pjp kepada badan usaha pelaksana selama masa pengoperasian infrastruktur oleh badan usaha pelaksana, yang disesuaikan dengan indikator kinerja atas layanan yang disediakan oleh badan usaha pelaksana kepada masyarakat selaku pengguna sebagaimana dimaksud pada huruf dan huruf yang tidak bergantung kepada tarif sebagaimana dimaksud pada huruf bab pengalokasian anggaran dana pembayaran ketersediaan layanan pjp dapat menyetujui untuk mengatur mengenai pembayaran ketersediaan layanan dalam perjanjian kpu dalam rangka penyediaan infrastruktur sesuai dengan kewenangan masing masing. berdasarkan formula sebagaimana dimaksud dalam huruf yang tercantum dalam perjanjian kpu, pjp menganggarkan dana pembayaran ketersediaan layanan dalam apbn apbd. bin sp, menteri keuangan republik indonesia penganggaran dana pembayaran ketersediaan layanan sebagaimana dimaksud pada dilakukan secara berkala pada setiap tahun anggaran sepanjang berlakunya kewajiban pembayaran ketersediaan layanan berdasarkan perjanjian kpu. bab pelaksanaan pembayaran ketersediaan layanan pjp melaksanakan pembayaran ketersediaan layanan kepada badan usaha pelaksana sesuai dengan kesepakatan dalam perjanjian kpu. pembayaran ketersediaan layanan dilakukan setelah infrastruktur selesai dibangun dan siap beroperasi serta memenuhi spesifikasi keluaran dan atau indikator kinerja sebagaimana dimaksud dalam huruf berdasarkan perjanjian kpu. setiap pelaksanaan pembayaran ketersediaan layanan dilakukan secara tepat waktu dan dilakukan dengan memperhatikan peraturan perundang undangan mengenai pelaksanaan pembayaran apbn apbd. dalam rangka pelaksanaan pembayaran ketersediaan layanan sebagaimana dimaksud pada pjp bertindak selaku pa. sebagaimana dimaksud pada dapat menunjuk kpa. terhadap kpu yang dilaksanakan dengan mekanisme pembayaran ketersediaan layanan, dapat diberikan penjaminan infrastruktur sesuai dengan peraturan perundang undangan mengenai penjaminan infrastruktur untuk proyek kpu. www .jdih.kemenkeu.go.id ta: la:ga kepala bagian t.u. kementerian bin umum powered, nip www .jdih.kemenkeu.go.id |
peranan advokat terhadap tersangka yang diancam hukuman diatas (lima) tahun hj. jauhari dosen tetap persyarikatan sekolah tinggi ilmu hukum sumpah pemuda palembang abstract the suspect the alleged indictment charged with criminal offense punishable death penalty fifteen years more. the second category punishment question whether they can afford not. they are able finance themselves and may choose legal counsel wants. you are not able provide and pay for itself, the time the obligation arises for the officials concerned appoint legal counsel for the accused defendant. obligation for the concerned officials appoint counsel for the accused the accused, suspended two conditions, namely the suspect defendant not able provide their own legal counsel and the threat criminal penalties are concerned five years more. keywords: suspect, threat years prison, lawyers, government obligations, pendahuluan mempunyai martabat sebagai manusia, sesuai dengan falsafah hidup bangsa dalam usaha mewujudkan prinsip indonesia yakni pancasila. bahwa prinsip negara hukum dalam kehidupan sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak bermasyarakat dan bernegara, peran dan segala bangsa dan oleh sebab itu, maka fungsi advokat sebagai profesi yang penjajahan atas dunia harus dihapuskan, bebas, mandiri dan bertanggung jawab karena tidak sesuai dengan merupakan hal yang penting, disamping perikemanusiaan dan berkeadilan lembaga peradilan dan instansi penegak pembentuk undang undang dasar tahun hukum seperti kepolisian dan kejaksaan. telah meletakkan perubahan melalui jasa hukum yang diberikan, mendasar pada sistem permulaan dan advokat menjalankan tugas profesinya pemeriksaan persidangan dengan demi tegaknya keadilan berdasarkan meninggalkan sistem pemeriksaan yang hukum untuk kepentingan masyarakat berdasarkan pada hir heroine inlandsche pencari keadilan berdasarkan hukum untuk element untuk jawa dan madura dan kepentingan masyarakat pencari keadilan, luar jawa dan madura berlaku rbg termasuk usaha memberdayakan rechsteglement voor buitegewesten. masyarakat dalam menyadari hak hak krisna harahap, hukum acara perdata, fundamental mereka didepan hukum. grafiti budi utami, bandung, advokat sebagai salah satu unsur sistem hal. peradilan merupakan salah satu pilar hak asasi manusia merupakan dasar dalam menegakkan supremasi hukum dan dan martabat manusia yang mengandung hak asasi manusia.( karina, undang pengakuan terhadap harkat dan martabat undang republik indonesia tahun manusia dalam menemukan kemerdekaan, tentang advokat, penerbit keadilan dan perdamaian dunia, karena itu karina, surabaya, hal. dalam menjalankan hukum tidak dapat dalam upaya menjunjung tinggi hak asasi mengabaikan hak asasi manusia dan malah manusia serta yang berkedudukan berkewajiban untuk melindungi dan menghormati hak asasi tersebut. dengan asasi manusia tidak dilanggar dan demikian dapat dicegah tindakan dan walaupun tidak sepenuhnya diatur akan perlakuan yang sewenang wenang, baik tetapi tidak berarti negara dapat berlaku yang dilakukan penguasa maupun yang sewenang wenang, sebab hak asasi dilakukan anggota masyarakat. manusia itu sudah ada sejak manusia lahir, perlindungan hukum dan hak untuk hal ini dapat dilihat dalam mendapat perlindungan dan tekanan atau pernyataan umum hak asasi manusia intimidasi merupakan hak dasar yang tidak universal declaration human right) dapat diganggu gugat, bahkan apabila yang menyatakan bahwa: sekalian umat seorang warga negara tidak dapat manusia dilahirkan merdeka dan sama menyiapkan pendamping dalam masalah dalam martabat dan hak haknya . masalah tidak pidana, maka oleh negara bertolak dari hal tersebut atas harus disiapkan pendamping yang negara indonesia memberlakukan hukum notabene nya rodeo. pidana sebagai sarana yang mengatur didalam penjelasan undang undang dasar hubungan negara dengan masyarakat menjelaskan dengan tegas, bahwa (mengatur kepentingan umum), sedangkan negara indonesia berdasarkan atas hukum kitab undang undang hukum acara rechtstaat) tidak berdasarkan atas pidana kurap) sebagai pedoman kekuasaan (machstaat). krisna harahap, pelaksanaan penegakkan hukum yang hukum acara perdata, grafiti budi dimaksud. tanpa aturan yang jelas utami, bandung, hal. seseorang tidak dapat dipidana. sedangkan hal ini berarti bahwa indonesia ialah tujuan dari pemidanaan itu sendiri adalah negara hukum yang demokratis untuk memberikan efek jera pada pelaku berdasarkan pancasila dan undang undang atau merupakan tindakan balasan pada dasar menjunjung tinggi hak asasi pelaku pelaku kejahatan. manusia dan menjamin semua warga selanjutnya menurut ketentuan negara mempunyai kedudukan yang sama hukum positif yang berlaku indonesia, dihadapan hukum, serta wajib menjunjung bahwa setiap insan atau warga negara hukum dan pemerintah dengan tidak ada yang hidup dalam negara hukum pengecualian. wilayah republik indonesia yang sebagai negara hukum, terdapat ciri berdasarkan pancasila dan undang ciri (rule law) khas yang layak disebut undang dasar negara tahun negara hukum, ciri ciri tersebut antara lain mempunyai hak yang sama untuk mendapatkan bantuan hukum dan pengakuan dan perlindungan atas hak perlindungan hukum, jika terlibat dalam asasi manusia suatu perkara yang sengaja dilakukan atau peradilan yang bebas dari pengaruh suatu persoalan pidana yang dituduhkan suatu kekuatan atau kekuatan lain dan kepadanya. pengaturan terhadap hal ini tidak memihak. terdapat dalam kuhp yang legalitas dalam arti hukum dalam berbunyi segala bentuknya. dalam hal tersangka atau terdakwa dari ketentuan diatas, dapat disangka atau didakwa melakukan diketahui bahwa setiap orang berhak untuk tindak pidana yang diancam pidana memperoleh jaminan agar hukum dan mati atau ancaman pidana lima belas negara harus dilaksanakan dengan adil dan tahun atau lebih atau bagi mereka jujur serta tidak meninggalkan perasaan yang tidak mampu yang diancam hormat akan harkat dan martabat manusia. dengan pidana lima tahun atau lebih sesungguhnya hukum dan undang undang yang tidak mempunyai penasehat itu sendiri sudah menjamin agar hak hak hukum sendiri. pejabat yang peranan advokat terhadap tersangka yang diancam hukuman. hj. jauhari bersangkutan pada semua tingkat pemeriksaan.terhadapnya. mulai, teori pemeriksaan dalam proses peradilan teori kebijakan pidana, alumni, wajib menunjuk penasihat hukum bandung, hal. bagi mereka. bantuan hukum adalah keperluan setiap penasehat hukum yang ditunjuk perseorangan pada tingkat pemeriksaan untuk bertindak sebagaimana dimaksud yang menurut hak haknya mereka memang dalam memberikan bantuan harus didampingi atau oleh undang dengan cuma cuma krisna harahap, undang wajib untuk didampingi karena hukum acara perdata, grafiti budi ancaman hukuman atau memang sudah utami, bandung, hal. menjadi kewajiban negara untuk hak hak demikian dipunyai oleh setiap persamaan dan perlindungan hukum bagi tersangka atau terdakwa dalam setiap mereka yang mendapat masalah. tahap pemeriksaan, dalam hal ini peran advokat atau pengacara merupakan kurap akan terlihat jelas, yaitu sejak orang yang akan menjalankan tugas tersangka atau terdakwa ditangkap atau sebagai penegak hukum dan membantu ditahan pada saat dilakukan penyidikan bagi mereka yang membutuhkan, atau maupun pada saat yang bersangkutan ditunjuk oleh negara untuk melaksanakan dituntut dimuka pengadilan. tugas memberikan bantuan hukum. dan pemberian bantuan hukum bagi setiap mereka yang ditugaskan oleh negara masyarakat atau tersangka terdakwa hendaknya dapat menjalankan tugas sangatlah penting karena sebagai warga rodeo sebaik baiknya. negara dan warga masyarakat dapat saja tersangka atau terdakwa yang terkena masalah atau menjadi tersangka mendapatkan bantuan hukum bukan berarti terdakwa, sebagai orang yang memerlukan negara melindungi atau menyetujui perlindungan dan kedudukan sama dimuka perbuatan mereka yang salah itu, tetapi hukum (equality before the law), maka diharapkan agar dalam proses penyidikan tersangka terdakwa sebagai subjek dan proses pembuktian dalam hukum yang memiliki kesamaan perhatian persidangan, permasalahan yang dalam penanganan perkara pidana atau dituduhkan atau dibawakan kepadanya perkara yang sedang dihadapinya, dapat dengan mudah dan jelas didengar hendaknya penanganan terhadapnya keterangannya, sehingga proses peradilan dilakukan atas dasar belas kasihan dan dapat berjalan lancar tanpa berbelit belit, hormat atas martabat tersangka terdakwa. sehingga dapat memudahkan dan menghadapi setiap permasalah melancarkan acara sidang pengadilan. yang timbul, maka para pemikir selain dalam proses peradilan, peran melakukan pembaharuan bidang advokat juga terlibat jalur profesi pertanggungjawaban pidana, reformasi luar pengadilan. kebutuhan jasa hukum yang dimaksud adalah, adanya pengakuan advokat luar proses peradilan pada saat suatu pengecualian atau penyimpangan sekarang semakin meningkat, sejalan didalam asas kesalahan asas dengan semakin berkembangnya perlindungan dan hak hak tersangka atau kebutuhan hukum masyarakat terutama terdakwa, yang dalam wujudnya dalam memasuki kehidupannya yang berkembang menjadi pertanggung jawaban semakin terbuka dalam pergaulan pidana mutlak, pertanggungjawaban antarbangsa. melalui pemberian pidana pengganti dan pertanggungjawaban jasakonsultasi, negosiasi maupun pidana korporasi. yang mengakibatkan pembuatan kontrak kontrak dagang, siapa siapa saja yang akan mendapat profesi advokat ikut memberi sumbangan bantuan penasihat hukum yang ditunjuk berarti bagi pemberdayaan masyarakat oleh pejabat yang bersangkutan pada tiap serta pembaharuan hukum nasional pranata hukum volume juli khususnya bidang ekonomi dan undang undang tahun perdagangan, termasuk dalam sebagai berikut penyelesaian sengketa luar pengadilan. advokat wajib memberikan bantuan hukum secara cuma cuma kepada ii. pembahasan pencari keadilan yang tidak mampu. hak hak tersangka ketentuan mengenai persyaratan dan kesempatan mendapatkan bantuan tata cara pemberian bantuan hukum hukum wajib diberikan kepada setiap nae cuma cuma sebagaimana orang yang disangka, didakwa atau diadili lebih ar jalur dimuka persidangan pengadilan. orang kan candu engan peraturan yang dibanggakan atau didakwa atau kurap diadili dimuka sidang pengadilan agar ist han diusahakan untuk mendapatkan bantuan pasa undang undang nomor tahun hukum dari orang yang ahli dibidang tersebut diatas, dap diketahui hukum seperti, pengacara, penasihat bahwa hak itu dipunyai tersangka atau hukum, advokat atau orang yang diberi terdakwa ada semua tingkat pemeriksaan wewenang dari kantor biro bantuan yaitu sejak ditangkap dan ditahan, didakwa hukum, baik perguruan tinggi maupun dan diadili dimuka pengadilan. hal ini dari kantor hukum perguruan tinggi diperjelas dalam undang swasta. namun jika tidak tersedia undang nomor tahun tentang penasihat hukum, maka yang bersangkutan kekuasaan khaki man, yang berbunyi pada semua tingkat pemeriksaan dalam sebagai berikut dalam perkara pidana proses peradilan, pejabat tersebut wajib nana tersangka sejak dilakukan menunjuk penasihat hukum bagi tersangka penangkapan dan atau lean atau terdakwa bambang purnomo menghubungi dan meminta bantuan advokat karina, undang undang pelaksana pidana penjara dengan system pemasyarakatan, liberty, yogyakarta nomor tahun tentang kehakiman, togo. hal hal penerbit karina , surabaya, hal untuk jelasnya mengenai kesempatan tersangka atau terdakwa perlu didampingi bantuan hukum merupakan hak dari oleh penasihat hukum, dapat dilihat seseorang tersangka atau terdakwa. selain dalam kurap yang dari bantuan hukum, ada hak hak lain dari berbunyi sebagai berikut tersangka atau terdakwa menurut kitab dalam hal tersangka atau terdakwa undang undang hukum pidana dibanggakan atau didakwa melakukan tanda dipetik tindak pidana yang diancam dengan dia makar nil ki. pidana mati atau ancaman pidana lima sand aa. belas tahun atau lebih atau bagi mereka asal dan yang tidak mampu yang diancam dengan tersangka berhak segera mencap pidana lima tahun atau lebih yang tidak peter siksaan oleh penyidik dan mempunyai penasihat hukum sendiri selanjutnya dapat diajukan kepada tut umum pejabat yang bersangkutan pada semua penuh tingkat pemeriksaan dalam proses tersangka berhak perkaranya peradilan wajib menunjuk penasihat nan maa kepengadian ore hukum basi ka. penuntut umum. tan ken setiap advokat wajib terdakwa berhak segera diadili memberikan bantuan hukum secara oleh pengadilan. cuma cuma berdasarkan hak untuk mengetahui dengan jelas dan bahasa yang dimengerti olehnya peranan advokat terhadap tersangka yang diancam hukuman. hj. jauhari mengenai apa yang dibanggakan dan hak untuk menghubungi dokter bagi apa yang dibawakan. butir tersangka atau terdakwa yang ditahan. dan hak untuk memberikan keterangan tersangka atau terdakwa yang secara bebas kepada penyidik dan dikenakan penahanan berhak hakim seperti tersebut dimuka. menghubungi dan menerima kunjungan dokter pribadinya untuk hak untuk mendapatkan juru bahasa. kepentingan kesehatan baik yang ada hubungan dengan proses perkaranya hak untuk mendapatkan bantuan atau tidak. hukum pada setiap tingkat hak untuk diberitahu kepada keluarga pemeriksaan. atau orang lain yang serumah dengan hak untuk mendapatkan nasihat dari tersangka atau terdakwa yang ditahan penasihat hukum yang ditunjuk oleh untuk mendapatkan bantuan hukum pejabat yang bersangkutan pada semua atau jaminan bagi penangguhannya dan tingkat pemeriksaan bagi tersangka hak untuk berhubungan dengan atau terdakwa yang diancam pidana keluarganya dengan maksud yang mati secara cuma cuma. sama diatas. dan pasa dalam hal tersangka atau terdakwa hak untuk dikunjungi sanak keluarga disangka atau didakwa melakukan yang tidak ada hubungannya dengan tindak pidana yang diancam perkara tersangka atau terdakwa untuk dengan pidana mati atau ancaman kepentingan pekerjaan atau pidana lima belas tahun atau lebih kepentingan kekeluargaan. atau bagi mereka yang tidak hak tersangka atau terdakwa untuk mampu yang diancam dengan berhubungan surat menyurat dengan pidana lima tahun atau lebih yang penasihat hukumnya. tidak mempunyai penasihat hukum (l) tersangka atau terdakwa berhak sendiri, pejabat yang bersangkutan mengirim surat kepada penasihat pada semua tingkat pemeriksaan hukumnya, dan menerima surat dalam proses peradilan wajib dari penasihat hukumnya dan sanak menunjuk penasihat hukum bagi keluarga setiap kali yang mereka. diperlukan olehnya, untuk setiap penasihat hukum yang keperluan itu bagi tersangka atau ditunjuk untuk bertindak terdakwa disediakan alat tulis sebagaimana dimaksud dalam menulis. (l), memberikan bantuannya surat menyurat antara tersangka dengan cuma cuma. atau terdakwa dengan penasihat hak tersangka atau terdakwa yang hukumnya atau sanak keluarganya berkebangsaan asing untuk tidak diperiksa oleh penyidik, menghubungi dan berbicara dengan penuntut umum, hakim atau perwakilan negaranya. pejabat rumah tahanan negara tersangka atau terdakwa yang kecuali jika terdapat cukup alasan berkebangsaan asing yang untuk diduga bahwa surat dikenakan penahanan berhak menyurat itu disalahgunakan. menghubungi dan berbicara dengan dalam hal surat untuk tersangka perwakilan negaranya dalam atau terdakwa itu ditilik atau menghadapi proses perkaranya. diperiksa oleh penyidik, penuntut umum, hakim atau pejabat rumah tahanan negara, hal itu pranata hukum volume juli diberitahukan kepada tersangka apabila terjadi penyalahgunaan atau terdakwa dan surat tersebut hubungan antara penasihat hukum dengan dikirim kembali kepada tersangka, maka pembatasan hubungan pengirimnya setelah dibubuhi cap dilakukan secara persuasif oleh pejabat yang berbunyi telah ditilik . yang berwenang melalui tahap tahap yang hak tersangka atau terdakwa untuk ringan sampai yang berat yaitu menghubungi dan menerima pemberian peringatan kepada kunjungan rohaniawan. penasihat hukum hak tersangka atau terdakwa untuk dilakukan pengawasan oleh pejabat mengunjungi saksi. yang bersangkutan, dan, hak tersangka atau terdakwa untuk hubungan selanjutnya dilarang. menuntut ganti kerugian. dan kurap. namun demikian, yang dijumpai jl) penasihat hukum sebagaimana selama ini adalah justru belum dimaksud dalam berhak terpenuhinya hak hak tersangka karena menghubungi dan berbicara dengan sering terjadi hubungan emosional antara tersangka pada setiap tingkat penyidik dengan terperiksa. sikap pemeriksaan dan setiap waktu emosional ini timbul antara lain karena untuk kepentingan pembelaan tersangka yang diperiksa bersikap lamban, perkaranya. sulit untuk dimintai keterangan yang jika terdapat bukti bahwa penasihat diperlukan sehubungan dengan tindak hukum tersebut menyalahgunakan pidana yang terjadi. haknya dalam pembicaraan dengan selanjutnya guna memberikan tersangka maka sesuai dengan bantuan hukum, pihak penasihat hukum tingkat pemeriksaan, penyidik, mempunyai beberapa hak yang diatur penuntut umum atau petugas dalam kitab undang undang hukum lembaga pemasyarakatan memberi acara pidana, yang terpenting hak tersebut peringatan kepada penasihat antara lain hukum. penasihat hukum berhak menghubungi apabila peringatan tersebut tidak tersangka sejak saat ditangkap ditahan diindahkan, maka hubungan pada semua tingkat pemeriksaan tersebut diawasi oleh pejabat yang menurut tata cara yang ditentukan tersebut pada pada dalam undang udang. apabila setelah diawasi, haknya kurap. masih disalahgunakan, maka penasihat hukum berhak menghubungi hubungan tersebut disaksikan oleh dan berbicara, dengan tersangka pada pejabat tersebut pada dan setiap tingkat pemeriksaan dan setiap apabila setelah itu tetap dilanggar waktu untuk kepentingan maka hubungan selanjutnya pembelaannya. dilarang. kurap. selanjutnya hukum mengenal penasihat hukum tersangka dapat pembatasan hubungan antara penasihat meminta turunan berita acara hukum dengan tersangka adalah pemeriksaan untuk kepentingan sebagaimana diatur dalam pembelaannya. kurap. kurap, antara lain adalah penasihat hukum berhak mengirim dan (l) penasihat hukum sesuai dengan menerima surat dari tersangka setiap tingkat pemeriksaan dalam kali dikehendaki olehnya. hubungan dengan tersangka kurap. diawasi oleh penyidik, penuntut umum atau petugas lembaga peranan advokat terhadap tersangka yang diancam hukuman. hj. jauhari pemasyarakatan tanpa mendengar mendapatkan perlakuan secara layak dari isi pembicaraan. penegak hukum sesuai dengan harkat dan dalam hal kejahatan terhadap martabatnya sebagai manusia, yaitu dalam keamanan negara, pejabat tersebut bentuk pembelaan terhadap perkara pada aya dapat mendengar isi tersangka oleh tim penasihat hukumnya. pembicaraan. yang menjadi persoalan apa akibat dari apa yang telah diuraikan diatas hukum jika tersangka yang diancam dapat diketahui bahwa yang menjadi hak dengan pidana (lima) tahun atau lebih hak tersangka datau terdakwa paling tidak tidak didampingi oleh penasihat hukum, ada (empat belas) macam hak, yang untuk mengetahui hal ini, maka terlebih terdapat dalam kuhp, kurap dan dahulu harus diketahui apakah yang undang undang tahun dimaksud dengan akibat hukum. tentang kekuasaan kehakiman. akibat hukum adalah akibat suatu dalam usaha mewujudkan prinsip tindakan yang dilakukan untuk prinsip negara hukum dalam kehidupan memperoleh suatu akibat yang bermasyarakat dan bernegara, peran dan dikehendaki oleh pelaku dan yang diatur fungsi penasihat hukum sebagai profesi oleh hukum, tindakan ini dinamakan yang bebas, bebas mandiri dan tindakan hukum. jadi dengan kata lain, bertanggungjawab merupakan hal yang akibat hukum adalah akibat dari suatu penting, disamping lembaga peradilan dan tindakan hukum . soros, pengantar instansi penegak hukum seperti kepolisian ilmu hukum, sinar grafika, jakarta, dan kejaksaan. melalui jasa hukum yang hal diberikan, penasihat hukum menjalankan jika dihubungkan dengan bunyi tugasnya demi tegaknya keadilan dan kurap bahwa untuk menjamin hak hak tersangka atau memperoleh bantuan penasihat hukum, terdakwa berdasarkan hukum untuk bukan semata mata digantungkan pada kepentingan masyarakat pencari keadilan hak hak tersangka terdakwa, tetapi dengan dalam menyadari hak hak fundamental sendirinya beban kewajiban penyidik mereka didepan hukum. penasihat hukum atau aparat penegak hukum pada semua sebagai salah satu unsur sistem peradilan tingkat pemeriksaan, maka dapat dikatakan merupakan salah satu pilar penopang bahwa jika tersangka yang diancam dalam menegakkan supremasi hukum penjara tahun atau lebih yang tidak dalam penghormatan hak asasi manusia. didampingi oleh penasihat hukum akibat hukumnya jika tersangka menyebabkan proses penyidikan tersebut yang diancam hukuman tahun jika menjadi batal demi hukum menyebabkan tidak didampingi advokat penasihat proses penyidikan tersebut menjadi batal hukum) demi hukum. hal ini dapat diketahui dari guna kepentingan pembelaan, teori yang menganggap hak sebagai menurut kurap tersangka atau kepentingan yang terlindungi belwagen terdakwa mendapat bantuan hukum dari teori dari rudolf ven hering) teori ini seseorang atau lebih penasihat hukum merumuskan bahwa hak itu merupakan selama waktu dan pada setiap tingkat sesuatu yang penting bagi yang pemeriksaan, menurut tata cara yang bersangkutan, yang dilindungi oleh ditentukan dalam undang undang. hukum . soros, pengantar ilmu dengan demikian sesungguhnya hukum, sinar grafika, jakarta, hal bantuan hukum itu merupakan salah satu perwujudan dari pada jaminan dan dengan demikian dapat dikatakan perlindungan hak asasi manusia, hak bertujuan melindungi kepentingan khususnya pencari keadilan untuk yang berhak. pranata hukum volume juli dari apa yang diuraikan atas dapat terdakwa dalam kurap ini adalah diketahui bahwa akibat hukumnya jika berdasarkan pada asas keseimbangan, tersangka yang diancam hukuman tahun keselarasan dan keserasian, dimana satu atau lebih tidak didampingi oleh penasihat pihak memberikan hak kepada tersangka hukum. karena tersangka yang diancam dan untuk merealisir hak itu undang dengan pidana tahun atau lebih undang menentukan, memberikan haknya mempunyai hak untuk didampingi dalam pembunuhannya secara maksimal . penasihat hukum. selanjutnya dalam hal membicarakan hak memperhatikan undang dan kedudukan sorang tersangka atau undang tahun tentang terdakwa yang diatur dalam bab kekuasaan kehakiman kurap, dapat dikelompokkan sebagai setiap orang yang disangka, berikut ditangkap, ditahan, dituntut, dan atau hak tersangka atau terdakwa segera dihadapkan depan pengadilan wajib mendapat pemeriksaan. dianggap tidak bersalah sebelum ada hak untuk melakukan pembelaan putusan pengadilan yang menyatakan untuk kepentingan mempersiap kan kesalahannya dan telah memperoleh hak pembelaan tersangka atau terdakwa, kekuatan hukum tetap. undang undang menentukan beberapa dan dalam dikatakan yang dapat dirinci sampai setiap orang yang ditangkap, ditahan, dengan pasa yakni dituntut, atau diadili tanpa alasan berhak mendapat bantuan hukum berdasarkan undang undang atau guna kepentingan pembelaan karena kekeliruan mengenai orangnya diri, tersangka atau terdakwa berhak atau hukum yang diterapkannya, mendapat bantuan hukum oleh berhak menuntut ganti kerugian dan seorang atau beberapa orang penasihat rehabilitasi. hukum pada setiap pemeriksaan dan pejabat yang dengan sengaja dalam setiap waktu yang diperlukan. melakukan perbuatan sebagaimana ketentuan memberi kan dimaksud pada dipidana. kepada tersangka atau terdakwa ketentuan mengenai tata cara mendapat bantuan hukum sejak taraf penuntutan ganti kerugian, rehabilitasi pemeriksaan penyidikan dimulai. dan pembebanan ganti kerugian diatur memperhatikan ketentuan dalam undang undang. kurap pada dasarnya baru pada selain dalam proses peradilan, peran taraf pemeriksaan penyidikan penasihat hukum juga terlibat jalur memberi hak untuk mendapat bantuan profesi luar pengadilan. kebutuhan jasa hukum. oleh karena itu kalau dikaji hukum penasihat hukum diluar proses lebih dalam ketentuan ini masih peradilan pada saat sekarang semakin mengandung kelemahan. apa lagi jika meningkat, sejalan dengan semakin ketentuan dalam dikaitkan berkembangnya kebutuhan hukum dengan kelemahan ini dapat masyarakat terutama dalam memasuki dilihat dari dua segi. dari segi kehidupan yang semakin terbuka dalam kualitas, bantuan hukum baru pergaulan antar bangsa. melalui jalur merupakan hak, belum sampai pemberian jasa konsultasi dan bantuan setingkat wajib, ini berarti bahwa hukum, negosiasi maupun dalam bentuk tersangka atau terdakwa dapat mediasi dan dalam penyelesaian sengketa mempergunakan hak tersebut, tapi diluar pengadilan. bisa juga tidak mempergunakan. lain pendekatan yang dipergunakan halnya, jika kualitas mendapat dalam pengaturan hak hak tersangka atau bantuan itu bersifat wajib. sifat wajib peranan advokat terhadap tersangka yang diancam hukuman. hj. jauhari mendapatkan bantuan hukum akan tidak mampu menyediakan sendiri menempatkan setiap tingkat penasihat hukum dan ancaman pemeriksaan tidak bisa dilaksanakan hukuman pidana yang apabila tersangka atau terdakwa tidak bersangkutan lima tahun atau lebih. didampingi penasihat hukum. fungsi dan tugas penasihat hukum berhak secara bebas memilih penasehat sebagai profesi yang bebas, mandiri dan hukum. bertanggung jawab merupakan hal yang ketentuan ini pun bisa penting, disamping lembaga peradilan dan menimbulkan cacat dalam praktek instansi penegak hukum seperti kepolisian penegakan hukum, karena kebebasan dan kejaksaan. melalui jasa hukum yang dan hak memilih penasihat hukum diberikan, seorang penasihat hukum pasti akan menimbulkan praktek menjalankan tugas profesinya demi diskriminatif. tegasnya ketentuan tegaknya keadilan berdasarkan hukum ini hanya komoditi bagi orang untuk kepentingan masyarakat pencari kaya yang mempunyai uang. dengan keadilan, termasuk usaha memberdayakan kekayaan yang dimilikinya, tersangka masyarakat dalam menyadari hak hak atau hartawan dapat membiayai fundamental mereka didepan hukum. penasihat hukum yang diinginkannya, selain dalam proses peradilan, peran tetapi ini tidak dapat dilakukan penasihat hukum atau advokat juga terlibat tersangka atau terdakwa yang miskin. jalur profesi luar pengadilan. dalam tindak pidana tertentu, hak kebutuhan jasa hukum advokat luar mendapatkan bantuan hukum berubah proses peradilan pada saat sekarang berubah sifatnya menjadi wajib. sifat semakin meningkat, sejalan dengan wajib mendapatkan bantuan hukum semakin berkembangnya kebutuhan bagi tersangka atau terdakwa dalam hukum masyarakat terutama dalam semua tingkat pemeriksaan diatur memasuki kehidupan yang semakin dalam terbuka dalam pergaulan antar bangsa. jika tersangka atau dakwaan yang dibanggakan atau dibawakan iii. penutup diancam dengan tindak ida tersangka yang diancam hukuman diatas hukuman mati atau hukuman liam (lima) tahun atau lebih yaitu berhak wajib belas tahun atau lebih. dalam untuk didampingi oleh penasihat hukum. kedua katagori hukuman kah akibat hukumnya jika tersangka yang "person ada tik diancam dengan hukuman diatas (lima) boleh memilih dan tahun atau lebih tidak didampingi oleh mampu mem gan advokat (penasihat hukum) maka berita membiayainya sendiri penasihat acara pemeriksaan pada proses hukum yang dikehendakinya. jika nee penyidikan batal demi hukum. tidak mampu menyediakan dan membiayai sendiri, pada saat itu daftar pustaka timbul kewajiban bagi pejabat yang bersangkutan untuk menunjuk buku penasihat hukum bagi tersangka atau terdakwa. andi hamzah, kamus hukum, thalia kewajiban bagi pejabat yang indonesia, jakarta, bersangkutan menunjuk penasihat bambang purnomo, pelaksanaan pidana bagi tersangka atau terdakwa, penjara dengan sistem digantungkan pada dua keadaan, pemasyarakatan, liberty, yakni tersangka atau terdakwa yogyakarta, pranata hukum volume juli utrecht, hukum pidana, universitas jakarta, jakarta, harahap, yahya pembahasan permasalahan dan penerapan kurap penyidikan dan penuntutan, sinar grafika, jakarta, krisna harahap, hukum acara perdata, grafiti budi utami, bandung, mulai dan bara nawawi arif, teori teori dan kebijakan dalam pidana, alumni bandung, nanda agung dewantara, masalah penangkapan, penahanan, penyitaan dan pemeriksaan surat dalam proses acara pidana, aksara pesona, jakarta, romli atmasasmita, berbanding hukum pidana, mandar maju, bandung, rowspan saleh, stelsel pidana indonesia, bina aksara, jakarta, soepomo, sistem hukum indonesia, perannya paramita, jakarta, soros, pengantar ilmu hukum, sinar grafika, jakarta, sudarto, kapita semesta hukum pidana, alumni, bandung, peraturan perundang undangan , kuhp dan kurap, sinar grafika, jakarta, peranan advokat terhadap tersangka yang diancam hukuman. hj. jauhari |
bupati pesawaran provinsi lampung pedoman menimbang mengingat peraturan bupati pesawaran nomor tahun tentangbahwa dalam rangka pelaksanaan pem pilihan kepala desa serentak berdasarkan peraturan daerah nomor ahun tentang pemilihan kepala desa perlu menyusun pado pelaksanaan; bahwa berdasark, pelaksanaan pem pilihan kepala desa serentak wajib penuhi protokol kesehatan corona virus disease bahwa berdasarkan perti tangan sebagai ana dim maksud dann aran ahuahun nomor sebagai ana telah diubah duorganisasi dan tata kerja pem perintahkan desapilihan kepala desa;nom tahbupati sebagai penyelenggara pem perintah daerah yang pin pelaksanaan pem perintahadalah perangkat daerah yang punyai wilayah kerja tingkat kecam atan kabupaten pesawaran. pegawai negeri sipil yang selanjutnya disebut pns adalah pns kabupaten pesawarandesa dalam sistem pemerintah perintahk bentukan panitia pem pilihan pem pilihan kepala desa dalam kondisi pandemi corona virus disease tah dan waktu pelaksanaan pem pilihan kepala desa serentak; penetapan pemilih; kelengkapan erk as persyaratan adm ilustrasi calon kepala desa; penelitian ber as p easy daratan adm ilustrasi calon kepala desa; penetapan calon kepala desa; cuti kepala desa dan perangkat desa; pengadaan rat suara, kotak suara, dan kelengkapan peralatan lainnya; syarat rat ara sah dan tidak sah; calon kepala desa dari pns dan petugas tenaga kontrak. bab iii pembentukan panitia pemilihan kepala desa bupati bentuk panitia pem pilihan kabupaten yang ditetapkan dengan keputusan bupati. panitia pem pilihan sebagai ana dim maksud pada terdiri dari: unsur forum koordinasi pim pinang daerah kabupaten; aturan tugas penanganan corona virus disease kabupaten; unsur terkait lainnya. dalam kondisi pandemi covid bupati bentuk sub kepanitiaan kecam atan pada panitia pem pilihan kabupaten sebagai ana dim maksud pada yang terdiri dari: unsur forum koordinasi pim pinang daerah kecam atan; satuan tugas penanganan corona virus disease kecamatan; unsur terkait lainnya. tugas panitia pem pilihan kabupaten sebagai ana dim maksud pada meliputi: merencanakan, mengoordinasikan dan menyelenggarakan sem tah pelaksanaan pem p; melakukan bim ringan teknis pelaksanaan pem pilihan kepala desa terhadap panitia pem pilihan kepala desa tingkat desa; menetapkan jum lah rat ara dan kotak suara; fasilitasi pencetakan rat ara dan pem buatan kotak suara serta perlengkapan pemilihan lainnya; enam pakan rat ara dan kotak ara serta perlengkapan pem pilihan lainnya kepada panitia pemilihan; fasilitasi penyelesaian perm kesalahan pemilihan kepala desa tingkat kabupaten; berikan saran serta perti tangan kepada bupati apabila calon kepala desa hanya (satu) orang setelah terjadi adanya enam bahan waktu perpanjangan pendaftaran bakal calon kepala desa; melakukan dengan asan penyelenggaraan pem pilihan kepala desa dan melaporkan serta buat rekor endash kepada bupati; melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemilihan; berikan saran dan rekor endash kepada bupati terkait pelaksanaan pem pilihan kepala desa pada asa pandemi covid dan sanksi bagi calon kepala desa yang melanggar protokol kesehatan; pilihan kecam atan sebagai ana dim maksud pada meliputiterkait lainnya; mengawasi penerapan protokol kesehatan dalam pem pilihan kabupaten. ketentuan mengenai tugas panitia pem pilihan kabupaten sebagai ana dim maksud pada dann aran dilaksanakan secara serentak pada tah dengan cara anual e voting. pelaksanaan tahapan pem pmelakukan pengukuran suhu bagi seluruh pelaksana paling tinggi (tiga puluh kom tiga derasajah serta sarung tangan sekali pakai bagi panitia pem pilihan kepala desa dan pemilihlasing m asing; melakukan penyemu proton disinfektan pada tem patrsonil yang memiliki kem puan bidang kesehatan atau tim satu tugas penanganan corona virus disease desa. protokol kesehatan tahap persiapan, dikhususkan dalam pem bentukan panitia pem pilihan kepala desa oleh badan perm usia daratan desa. tahap pencalonan yang meliputi kegiatan pendaftaran, dengan bilan nom dan kam payne wajibpada kegiatan pendaftaran, dengan bilan nom dan kam payne,; pada kegiatan kam paynlaksanaan kam payne hitam akan menggunakan dia cetak dan dia elektronik dia sosial; dalam hal kampanye tidak dapat dilakukan sebagai ana dim maksud pada angkwaktu pemungutan suara dimulai dari pukul sampai dengan pukul;;wakilan sub kepanitiaan kecam atan; (satu) orang perwakilan yang memiliki kem puan bidang kesehatan atau tim dari satu tugas penanganan corona virus disease desa; dan (satu) orang per; cam at; perangkat acara; pilihan, pendukung dan lain yang melanggar protokol kesehatan sebagai ana dim maksud dalam sam pai dikenai sanksi. sanksi sebagai ana dim maksud pada meliputi;pada dikenakan kepada calon kepala desa, pendukung dan lain yang terlibat oleh panitia pem pilihan desa. sanksi teguran lisan sebagai ana dim maksud pada dikenakan pada panitia pem pilihan desa oleh sub kepanitiaan kecam atan. sanksi teguran tertulis sebagai ana dim maksud pada dikenakan kepada calon kepala desa oleh sub kepanitiaan kecam atan berdasarkan laporan dari panitia pem pilihan desa. sanksi teguran tertulis sebagai ana dim maksud pada dikenakan kepada calon kepala desa oleh bupati berdasarkan rekor endash dari panitia pem pilihan kabupaten atas laporan panitia kecam nyataan kesediaan menjadi calon kepala desa diatas kertas bermaterai cukup. surat penyataan beriman dan bertakwa kepada tuhan yang maha esa diatas kertas bermaterai cukup. surat pelemurat keterangan dari pengadilan tidak pem dijatuhi pidana penjara karena melakukan tindak pidana hukum paling singkat lima) tahun. urat keterangan dari pengadilan tidak sedang dicabut hak pilihnya. urat keterangan catatan kepolisian. urat keterangan kesehatan dan rat bebas narkoba dari rsud pesawaran. rat pernyataan tidak pernah menjabat sebagai kepala desa selam tiga) kali asa jab atan diatas kertas term baterai cukup... urat izin tertulis dari pejabat yang ber menang bagi anggota tni polri yang akan mencalonkan diri. urat keterangan cuti bagi kepala desa dan perangkat desa yang asih menjabat. urat keterangan dari dinas pem bersamaan masyarakat dan desa terkait penyerahan laporan penyelenggaraan pem perintahkan desa bagi petahana penjabat kepala desa yang akan mencalonkan diri. urat keterangan dari inspektorat kabupaten pesan aran terkait tidak dalam sengketa ganti rugi bagi petahana penjabat kepala desa yang akan mencalonkan diri. bab viii penelitian berkas persyaratan administrasi calon kepala desa penelitian erk as persyaratan adm ilustrasi calon kepala desa dilakukan secara bertahap. penelitian erk as persyaratan adm ilustrasi calon kepala desa sebagai ana dim maksud dilakukan oleh panitia pem pilihan, cam dan panitia pem pilihan kabupaten. bakal calon yang sudah penuhi persyaratan dan telah lolos penelitian berkas persyaratan adm ilustrasi calon kepala desa oleh cam dan panitia pem pilihan kabupaten ditetapkan oleh panitia pem palam hal bakal calon yang penuhi persyaratan lebih dari (lima) orang, panitia pemilihan melaporkan kepada bpd diteruskan kepada bupati melalui guna dilakukan seleksi tam bahan dengan metode berbasis com puter yaitu com puter assisted test cat) yang berisikan materi pengetahuan tentang pengetahuan undang undang, peraturan pem perintah, dan peraturan menteri terkait desa. seleksi tertulis sebagai ana dim maksud pada dilaksanakan oleh panitia pem pilihan kabupaten pihak yang ditunjuk oleh panitia pem pilihan kabupaten atas perm intan panitia pemilihan. hasil seleksi tertulis sebagai ana yang dim maksud pada selanjutnya menjadi dasar bagi panitia pem pilihan menetapkan calon kepala desa yang berhak dipilih pada pem p pilihan kepala desa, sekretaris desa ditetapkan sebagai pelaksana harian plh) oleh cam atas nam bupati melaksanakan tugas dan kewajiban kepala desa sam pai dengan hari pem pungutan ara atau sam pai dengan berakhir asa jab atan kepala desa; rat cuti sebagai ana dim maksud pada diterbitkan oleh cam atas nam bupati dan item bukan kepada panitia pem pilihan kabupaten serta bupati; dalam hal perangkat desa cuti dikarenakan mencalonkan diri dalam pem pilihan kepala desa, rat cuti diterbitkan oleh cam atas nam bupati dan item bukan kepada panitia pemilihan kabupaten serta bupati. bab pengadaan surat suara, kotak suara, dan kelengkapan peralatan lainnya urat ara yang digunakan dalam pem pungutan suara aru memiliki ciri tan dengan tertentu sehingga tidak udah digandakan dipalsukan. urat ara yang dim maksud pada menggunakan kertas hvs gram dengan uku ran kurang lebih cm, area dasar putih dengan menggunakan foto calon, logo pem perintahkan kabupaten pesan aran sesuai form yang tercantum dalam lam peran peraturan bupati ini. rat ara sebagai ana dim maksud pada dicetak sebanyak jum lah pemilih yang tercantum dalam salinan daftar pemilih tetap dan daftar pemilih tam bahan tps, dan hitam bah aksi (sepuluh persen) dari daftar pemilih tetap sebagai cadangan. kotaarea dasar putih, menggunakan logo pem perintahkan kabupaten pesan aran sesuai dengan form yang tercantum dalam lam peran peraturan bupati ini. bili yang tercantum dalam lam peran peraturan bupati ini. bab xii surat suara sah tidak sah dan penetapan calon kepala desa terpili;atau ;; surat suara rusak atau robek; surat suara dicoblos tidak menggunakan paku atau alat color yang sudah disediakan; pemilih mencoblos dua atau lebih calon kepala desa dalam (satu) surat suarx ana dim maksud pada terpilih dan diangkat menjadi kepala desa, yang bersangkutan dibebaskan sem antara dari jab atan selam ana dim atastahapan waktu tanggal kegiatan jenis kegiatan peran gun jawab regnum pendaftaran bakal calon mei regnum langsung kepada masyarakat pem bukaan pendaftaran bakal calon kepala desa pem buatan berita acara pem bukaan pendaftaran bakal calon kepala desa pem buatan rekapitulasi nam nam bakal calon pem buatan berita acara penuh bakal calon kepala desa panitia pemilihan penelitian kelengkapan berkas tingkat desa, kecam atan dan kabupaten tingkat desa, tingkat enam atan, tingkat kabupaten, tes tertulis, penelitian kelengkapan adm ilustrasi pem buatan berita acara penelitian berkas serta lam peran pendukung lainnya tes tertulis, jika bakal calon lebih dari (lima) orang panitia pem pilihan kepala desa penetapan dan pengumuman calon kepala desa beserta pengundian nomor urut calon kepala desa juli penetapan bakal calon kepala desa menjadi calon kepala desa pembuatan berita acara penetapan calon kepala desa pengundian nomor urut pembuatan berita acara penetapan nomor urut panitia pemilihan penetapan dps dan dpt penetapan dps, juli penetapan dpt, juli pengumuman dpt, juli pelaksanaan pencacahan hak pilih pembuatan berita acara pendaftarananitia pemilihan pencetakan surat suara dan alat kelengkapan pemilihan serta mendistribusikannya juli agustus pencetakan surat suara pembuatan alat kelengkapan pemilihan pendistribusian dinas pmd kabupaten pesawaran kampanye agustus pembuatan surat penetapan jadwal kampanye pembuatan berita acara pelaksanaan kampanye panitia pemilihan pencopotan alat peraga kampanye dan masa tenang agustus pencopotan tanda gambar fotoanitia pemilihan pemungutan suara agustus pembukaan dan pencoblosan perhitungan suara pembuatan berita acara hasil pemungutan suara panitia pemilihan pem buatan laporan hasil pem pilihan kades dengan anan dan pengirim kotak ara beserta seluruh berkas adm ilustrasi pem pilihan kades kantor kecam atan laporan panitia pemilihan bpd agustus s.d septum ber buat laporan hasil pem pilihan kepala desa kepada bpd panitia pem pilihan laporan bpd bupati septum ber buat laporan hasil pem pilihan kades kepada bupati setelah menerima laporan dari panitia pem pilihan bpd penerbitan paling lam bat oktober bagian umum setkab. pesan aran pelantikan tentatif pelantikan kepala desa terpilih setelah urat keputusan bupati diterbitkan dinas pmd kabupaten pesan aran lampiran peraturan bupati pesawaran nomor tahun tentang pedoman pelaksanaan pemilihan kepala desa . . ketua panitia pemilihan tanda tangan surat suara tampak dalam pemerintah kabupaten pesawaran pemilihan kepala desa. kecamatan. tahun kotak suara bilik suara |
ums peraturan walikota banda aceh nomor tahun tentang besaran insentif penyidik pegawai negeri sipilam huruf dan qanun aceh nomor tahun tentang penyidik pegawai negeri sipil dipandang perlu mengatur tunjangan fungsional dan atau insentif kepada penyidik pegawai negeri sipilinsentif penyidik pegawai negeri sipilyidik pegawai negeri sipil lembaran daerah aceh tahun nomor tambahan lembaran daerah aceh nomor memutuskan: menetapkan: peraturan walikota tentang besaran insentif penyidik pegawai negeri sipidan qanun aceh tentang hukum acara jinjabat penyidik pegawai negeri sipil kota banda aceh yang selanjutnya disebut ppn kota adalah pejabat penyidik pegawai negeri sipil tertentu lingkungan pemerintah kota banda aceh yang diberi wewenang khusus oleh undang undangstaf penyidik pegawai negeri sipil kota banda aceh yang selanjutnya disebut staf penyidik adalah staf penyidik yang diberi wewenang untuk membantu administrasi penyidikan ppn kota dalampemberitahuan. pemberitahuan hasil penyidikan sudah lengkap yang selanjutnya disebut adalah pemberitahuan bahwa hasil penyidikan yang dilaksanakan oleh penyidik sudah lengkap. tindak pidana ringan yang selanjutnya disingkat piring adalah penyidikan perkara yang diancam dengan pidana penjara atau kurungan paling lama tiga bulan. insentif adalah penghargaan berupa tambahan penghasilan dalam bentuk uang yang diberikan kepada ppn kota dan staf penyidik yang telah melakukan penyidikan dengan jumlah kasus yang ditangani oleh pp, kecamatan, lembaga teknis, dan sekretariat lembaga keistimewaan. bab syarat dan ketentuan pemberian insentif ppn kota setiap ppn kota berhak memperoleh insentif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan. setiap staf penyidik berhak memperoleh insentif sesuai dengan keputusan kepala skpd lingkungan pemerintah kota. syarat dan ketentuan pemberian insentif ppn kota sebagaimana dimaksud pada meliputikota sesuai dengan peraturan perundang undangan, bertugas bidang teknis operasional penegakan hukum. bab iii penganggaran, tujuan, penerima, perhitungan, penilaian dan besaran insentif ppn kota bagian kesatu penganggaran setiap skpd yang memiliki ppn kota, harus menyediakan anggaran untuk insentif ppn dalam dokumen pelaksanaan anggaran dpa) skpd yang bersangkutan atau pada rencana kerja dan anggaran rka) dan dokumen pelaksanaan anggaran dpa) sekretariat ppn kota. bagian. bagian kedua tujuan tujuan pemberian insentif adalah untuk meningkatkan motivasi dan kinerja ppn kota dan staf penyidik dalam melakukanbagian ketiga indikator pemberian insentif untuk ppn kota berdasarkan penanganan kasus yang dibuktikan dengan surat kejaksaan, berita acara piring, berita acara pembinaan setiap penyelesaian kasus. pemberian insentif berdasarkan penanganan kasus sebagaimana dimaksud pada berdasarkan indikator: jumlah penyidikan yang ditangani pada tahap jumlah penyidikan pada tingkat tindak pidana ringan piring) dibuktikan dengan berita acara piring, jumlah penanganan penyidikan pada tingkat pembinaan dibuktikan dengan berita acara pembinaan. indikator pemberian insentif untuk staf penyidik berdasarkan penanganan administrasi berkas perkara. indikator sebagaimana dimaksud dalam huruf dibuktikan dengan surat dari kejaksaan. indikator sebagaimana dimaksud dalam huruf dibuktikan dengan rekapitulasi penyelesaian kasus penyidikan yang ditangani oleh ppn kota. indikator sebagaimana dimaksud dalam huruf dibuktikan dengan rekapitulasi penyelesaian kasus pembinaan yang ditangani oleh ppn kota. indikator sebagaimana dimaksud dalam dibuktikan dengan surat perintah tugas dari kepala skpd. rekapitulasi sebagaimana dimaksud pada dan ditandatangani oleh atasan ppn tersebut. bagian keempat besaran insentifproses penyidikan sampai tahap sebesar dari jumlah insentif tersebut dikali jumlah penyelesaian kasustindak pidana ringan piring) sebesar dari jumlah insentif pada tingkat per kasus dikali jumlah penyelesaian kasus. besaranpada tingkat tingkat pembinaan sebesar dari jumlah insentif pada tingkat per kasus dikali jumlah penyelesaian kasus. pembayaran insentif diberikan berdasarkan hasil rekap jumlah kasus. insentif dihitung dalam satu kasus dikali indikator. pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada dapat dirumuskan sebagai berikut: insentif tahap tahap p21 jumlah kasus per orang jumlah diterima insentif piring dari jumlah kasus per orang jumlah diterima. insentif tahap pembinaan dari jumlah kasus per orang jumlah diterima. penghitungan dan besaran nominal insentif ppn dan staf penyidanan kasus pembinaan dilakukan oleh ppn maksimal (dua) orang dan (satu) orang staf penyidik, penanganan kasus tindak pidana ringan piring) dilakukan oleh ppn maksimal (tiga) orang dan maksimal (dua) orang staf penyidik, penanganan kasus besar pidana biasa) sampai tahap dilakukan oleh ppn maksimal (tujuh) orang dan maksimal (empat) orang staf penyidik, bab tata cara permintaan dan waktu pembayaran tata cara permintaan pembayaran insentif ppn kota dan staf penyidik lingkungan skpd yang memiliki ppn kota sebagai berikut pejabat yang membidangi keuangan membuat dan menanda tangani daftar permintaan pembayaran insentif ppn kota dan staf penyidik dengan melampirkan: keputusan pengangkatan menjadi ppn, keputusan kepala skpd penunjukkan menjadi staf penyidik, dan daftaryang ditangani oleh ppn. pejabat penanggung jawab mengesahkan insentif ppn kota yang diusulkan sesuai peraturan perundang undangan bidang keuangan. pejabat penanggungjawab mengajukan surat permintaan pembayaran beban tetap melalui pemegang kas dari masing masing satuan kerja sesuai dengan prosedur. insentif. insentif ppn kota dibayarkan paling lambat tanggal (lima belas) bulan berikutnya dengan dikenakan pajak penghasilan dan zakat sesuai dengan peraturan perundang undangan. pembayaran insentif ppn kota dan staf penyidik lingkungan skpd dibebankan pada dokumen pelaksanaan anggaran dpa) masing masing dan atau pada sekretariat ppn kota. bab ketentuan lain lain ppn kota yang sedang mengikuti pendidikan dan pelatihan diklat) dan atau yang mengambil cuti pada tahun berjalan tidak berhak memperoleh insentif. ppn kota yang mengikuti tugas belajar tidak memperoleh insentif ppnfebruari kumail awal besaran insentif penyidik pegawai negeri sipil kota banda aceh tahap piring pembinaan pangkat golongan dari dari pembina utama muda pembina tingkat iv.b pembina iv.a penata tingkat iii.d penata iii.c penata muda tingkat penata muda iil.a staf penyidik keterangan kolom jumlah kasus jumlah diterima kolom dari kolom jumlah kasus jumlah diterima kolom dari kolom jumlah kasus jumlah diterima walikota banda aceh, cap dto ilina sa'alauddin djamal salinan sesuai dengan aslinya pam bagian hukum run daerah kota, ina sal sekretariat daerah yai lha f1, pembina nip. |
peraturan walikota banda aceh nomor tahun tentang optimalisasi pelayanan kesehatan ibu, bayi baru lahir, dan anak balitakesehatan ibu, bayi baru lahir, dan anak balita, dipandang perlu mengatur dan menjamin peningkatan kualitas pelayanan terhadap ibu, bayi baru lahir dan anak balitptimalisasi pelayanan kesehatan ibu, bayi baru lahir, dan anak baliizin praktek dan pelaksanaan praktek kedokteran, peraturan menteri kesehatan nomor tahun tentang klinhatan lembaran daerah aceh tahun nomor o1, tambahan lembaran daerah aceh menetapkan peraturan walikota tentang optimalisasi pelayanan kesehatan ibu, bayi baru lahir, dan anak balita. bab ketentuan umum dalam peraturan walikota ini yang dimaksud dengan kota adalah kota banda aceh walikota adalah walikota banda aceh. pemerintah . pemberian kapsul vitamin sebagaimana dimaksud pada huruf diberikan pada hari melahirkan dan jam setelah pemberian pertama. bagian keempat pelayanan bayi baru lahir setiap bayi baru lahir berhak mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai dengan standar. standar pelayanan kesehatan bayi baru lahir sebagaimana dimaksud pada adalah sebagai berikut jaga bayi tetap hangat, potong tali pusat, inisiasi menyusu dini, diberikan suntikan vit pada paha kiri, diberikan salep mata, diberikan imunisasi pada paha kanan, pemeriksaan menggunakan pendekatan manajemen terpadu bayi muda (mbm), dan perawatan tali pusat. bagian kelima pelayanan kesehatan bayi dan anak balita setiap bayi dan anak balita berhak mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai dengan standar. standar pelayanan kesehatan bayi dan anak balita sebagaimana dimaksud pada adalah sebagai berikut: imunisasi dasar lengkap hari bulan), penimbangan bayi minimal kali, pemantauan perkembangan bayi sebanyak kali setiap bulan sekali: pemberian vitamin pada bayi. satu kali usia bulan: pemantauan pertumbuhan balita kali setahun, pemantauan perkembangan balita setiap bulan sekali, pemberian vitamin bagi balita dua kali setahun, dan penanganan dan rujukan kasus bila diperlukan. bab sistem rujukan tenaga kiblat yang memberikan pelayanan kiblat wajib merujuk kasus yang tidak dapat ditangani di luar kompetensi yang dimiliki karena keterbatasan peralatan pada fasilitas kesehatan tempatnya bekerja tingkat fasilitas kesehatan yang lebih tinggi. fasilitas pelayanan kiblat sebagaimana dimaksud pada adalah puskesmas mampu pond, dan rumah sakit pone. . pelayanan medis yang dapat dilakukan puskesmas mampu pond sebagaimana dimaksud dalam huruf adalah pelayanan obstetri, meliputi: penanganan perdarahan pada kehamilan, persalinan dan nifas, pencegahan dan penanganan hipertensi dalam kehamilan (pre eklampsia dan eklampsia), pencegahan dan penanganan infeksi, penanganan parts lama macet, penanganan abortus, dan stabilisasi komplikasi obstetri untuk dirujuk dan transportasi rujukan. pelayanan neonatus, meliputi: pencegahan dan penanganan asfiksia, pencegahan dan penanganan hipodermik, penanganan bayi berat lahir rendah bbl): pencegahan dan penanganan infeksi neonatus, kejang neonatus, terus ringan dan sedang, pencegahan dan penanganan gangguan minum, dan stabilisasi komplikasi neonatus untuk dirujuk dan transportasi rujukan. pelayanan medis yang dapat dilakukan rumah sakit pone sebagaimana dimaksud dalam huruf terbagi atas kelas, yaitu pone rumah sakit kelas dan pone rumah sakit kelaspelayanan ginekologi, dan perawatan khusus high care unit dan transfusi darah.dan pelayanan ginekologi. pelayanan kehamilan, persalinan dan nifas, asuhan bayi baru lahir level dan imunisasi dan stimulasi, deteksi, intervensi dini tumbuh kembang didik), nyeri perut dalam kehamilan muda dan lanjut, gerak janin tidak dirasakan, demam dalam kehamilan dan persalinan, kehamilan ektopik ke) kehamilan ektopik terganggu ket), kehamilan dengan nyeri kepala, gangguan penglihatan, kejang dan koma, tekanan darah tinggi,lama, induksi dan akselerasi persalinan, aspirasi vakum manual, ekstraksi curam, seksi secara, epiosbayi baru lahir dengan asfiksia, bbl, resusitasi bayi baru lahir, anestesi umum dan lokal untuk seksi secara, anestesi spinal, kelamin, blok paraservikal, blok pudendal (bila memerlukan pemeriksaan spesialistik, dirujuk usia rsu), dan cchipoglikemia dan pemberian minum pada bayi risiko tinggi: dan hiv aids. kehamilan, pelayanan persalinan normal dan persalinan dengan tindakan operatif, pelayanan nifas, asuhan bayi baru lahir level imunisasi dan stimulasi, deteksi, intervensi dini tumbuh kembang didik), intensive care unit icu), nica dan endoskopi abortus, nyeri perut dalam kehamilan muda dan lanjut kehamilan ektopik, kehamilan ektopik ke) kehamilan ektopik terganggu ket), hipertensi, preeklampsi eklampsia, perdarahan pada masa kehamilan, kehamilan metabolik: dan kelainan vaskular jantungmacet, induksi dan akselerasi persalinan, aspirasi vakum manual, ekstraksi curam, seksi secara, episianestesi umum dan lokal untuk seksi secara, anestesi spinal, kelamin, blok pudendal, pemberian minum pada bayi risiko tinggi, pemberian cairan parenteral dan kelainan bawaan dan hiv aids. bab . bab tata cara pengajuan surat izin kerja dan surat izin praktek tenaga kesehatan mengajukan permohonan untuk memperoleh sik atau sip. permohonan sik atau sip sebagaimana yang dimaksud pada diajukan kepada kepala dinas kesehatan kota. persyaratan untuk memperoleh sik atau sip sebagai berikut surat permohonan pengajuan sik atau sip, foto copyjjazah foto copy str, surat keterangan sehat dari dokter, surat pernyataan memiliki tempat praktek bagi yang mengajukan permohonan sip, surat rekomendasi dari organisasi profesi, pas photo 4x6 sebanyak lembar,dan pas photo 3x4 sebanyak lembar. bentuk permohonan sik atauk atau sip berlaku sepanjang masa berlakunya str. bab vii kode etik tenaga kiblat dalam memberikan pelayanan kiblat kode etik tenaga kiblat adalah menjunjung tinggi, mengi dan mengamalkan sumpah jabatan dan profesinya dalam melaksanakan tugas pengabdiannya, menjunjung tinggi harkat dan martabat kemanusiaan yang utuh dan memelihara citra profesinya sebagai tenaga kesehatan, melaksanakan pelayanan kiblat berpedoman pada peran, tugas dan tanggung jawab sesuai dengan kebutuhan klien, mendahulukan kepentingan klien, menghormati hak klien dan nilai nilai yang anut oleh klien,dan tidak boleh diskriminatif dalam memberikan pelayanan kiblat. kode etik sebagaimana dimaksud pada wajib dijunjung dan dilaksanakan oleh tenaga kiblat bab viii pembinaan dan pengawasan pelaksanaan pelayanan kiblat pemerintah kota melalui dinas kesehatan kota melakukan pembinaan dan pengawasan tenaga kiblat. pembinaan pelayanan dimaksud pada meliputi pelaporan, pendidikan dan pelatihan petugas pelayanan, konsultasi teknis pelayanan, koordinasi pelayanan. untuk mendukung kelancaran dalam pembinaan pelayanan maka fasilitas pelayanan kiblat harus mengirimkan laporan dinas kesehatan secara rutin: pengawasan sebagaimana dimaksud pada mencakup perizinan dan rekomendasi, standar kinerja tenaga kiblat, cc. standar sarana pelayanan kiblat, dan standar prosedur operasional pelayanan kiblat. bab sanksi administratif tenaga kiblat yang tidak melaksanakan ketentuan sesuai dengan dan maka dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang undangan. sarana yang tidak memenuhi ketentuan maka dikenakan sanksi administratif: dan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada berupa peringatan lisan dan tertulwalikota banda aceh, cap dto ilina sa'alauddin djamal diundangkan banda aceh pada tanggal aprinkirpam bagian hukum run daerah kota, (las sekretariat daerah bayi lha f1, pembina nip. pemerintah kota adalah pemerintah kota banda acehsehatan ibu, bayi baru lahir dan angka kematian bayi serta meningkatkan kesehatan ibu, bayi baru lahir dan anak balita. fasilitasek kedokterndok bersalin desa polindes) adalah termasuk didesa.oleh puskesmaanda aceh ataupun swasta. dokter spesialis kebidanan dan kandungan pog) adalah spesialisasi yang memberi pelayanan pembedahan, perawatan serta kesehatan wanita selama masa kehamilan, persalinan, hingga nifas dan organ reproduksi wanita. dokter spesialis anak atau pediatric adalah dokter yang mengkhususkan diri bidang kesehatan bayi dan anak. dokter adalah lulusan pendidikan kedokteranek. surat tanda registrasi yang selanjutnya disingkat str)kerja selanjutnya disebut sik adalah bukti tertulis pemberian kewenangan untuk menjalankan pelayanan kesehatan diseluruh wilayah republik indonesia. praktik kedokteran adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh dokter terhadap pasien dalam melaksanakan upaya keseh sesuai dengan kewenangan dan kemampuannya. surat izin praktik selanjutnya disingkat sip adalah bukti tertulis yang diberikan oleh pemerintah kota banda aceh kepada tenaga kesehatan sebagai pemberian kewenangan untuk menjalankan praktik. standar . standar profesi adalah batasan kemampuan minimal berupa pengetahuan, ketrampilan, dan perilaku professional yang harus dikuasai dan dimiliki oleh seorang individu untk dapat melakukan kegiatan profesionalnya kepada masyarakat secara mandiri yang dibuat oleh organisasi profesi bidang kesehatan. ibu adalah wanita usia subur yang masih dapat hamil, sedang hamil, bersalin, nifas dan menyusuispk). pengukuran tinggi fundus uteri atau disingkat dengan tfu merupakan salah satu cara untuk mengetahui usia kehamilan. dimana pengukuran dilakukan dengan menggunakan pita ukur, titik nol pita pengukur diletakkan pada tepi atas similis pubis dan pita pengukur ditarik melewati garis tengah abdomen sampai puncak. pertolongan persalinan adalah pelayanan persalinan yang aman yang dilakukan oleh tenaga kesehatan yang kompeten. inisiasi menyusui dini yang pelanjut nya disingkat imd adalah pemberian asi pada bayi dalam waktu satu jam setelah lahir bersamaan dengan kontak dini kulit bayi dada ibu. vitamin merupakan salah satu zat gizi penting yang larut dalam lemak dan disimpan dalam hati, tidak dapat dibuat oleh tubuh, sehingga harus dipenuhi dari luar (esensial), berfungsi untuk penglihatan, pertumbuhan dan meningkatkan daya tahan tubuh terhadap penyakit. pelayanan kesehatan ibu nifasyang berusia (nol) hari sampai (enam) bulan tanpa bantuan pemberian makanan dan minuman selain asi tersebutlayanan kesehatan bayi adalah pelayanan kesehatan sesuai standarvit adalah vitamin yang larut dalam lemak alami yang diperlukan untuk produksi protrombin, faktor pembekuan darah. vit diberikan pada bayi baru lahir normal dengan dosis untuk mencegah terjadinya perdarahan. imunisasi adalah tindakan pemberian vaksin jenis tertentu untuk memberi kekebalan terhadap penyakit tertentu. anak balita adalah anak yang berusia (nol) bulan sampai dengan (lima puluh sembilan) bulansistesecara vertical maupun horizontalbab ruang lingkup ruang lingkup pengaturan peraturan walikota ini meliputi fasilitas pelayanan kesehatan dan tenaga kiblat, standar pelayanan kiblat, cc. sistem rujukan, tata cara pengajuan surat izin kerja dan surat izin praktek, kode etik tenaga kiblat dalam memberikan pelayanan kiblat: pembinaan dan pengawasan pelaksanaan pelayanan kiblat: sanksi, dan ketentuan penutup. bab iii fasilitas pelayanan kesehatan dan tenaga kiblat bagian kesatu fasilitas setiap ibu, bayi baru lahir dan anak balita berhak mendapat pelayanan kesehatan pada fasilitas pelayanan kesehatan. fasilitas pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada adalah sebagai berikut posyandu, polindes, puskesmas pembantu: puskesmas, puskesmas pond: dan rumah sakit pone). fasilitas pelayanan kesehatan kiblat sebagaimana dimaksud dalam memiliki sarana dan tenaga kesehatan sesuai dengan standar kementerian kesehatan. standar sarana pelayanan kiblat sebagaimana dimaksud dalam adalah posyand. alat ukur tekanan darah: stetoskop, doppler, pita ukur lila, pita ukur kepala bayi dan balita, meteran tinggi badan, meubiler: dan buku pencatatan dan pelaporan. polindes poskesde pita ukur kepala bayi dan balita, meteran tinggi badan, meubiler alat pelindung diri apd) set, parts set, minor surgery set, iud set: meja ginekolog, roly, lampu sorot, dan tabung oksigen. puskesmas pembantdan tabung oksigen. puskesmas . puskesma, stetoskopruang pencegahan infeksi, dan ruang imunisasi. puskesmas pondruang imunisasi, ruang laboratorium, set pemeriksaan kesehatan ibu, set pemeriksaan kesehatlaboratorium, dan set stabilisator. rumah sakit poneugd, ruang . ruang penanganan operatif cepat dan tepat meliputi laparotomi, dan sectio caesarea, ruang perawatan intensif ibu, ruang perawatan intensif neonatal, ruang perawatan khusus high care unit dan transfusi darah: ruang intensive care unit icu) m2, ruang nica, ruang imunisasi, ruang pelayanan darah ukuran minimal m0, ruang radiologi, ruang laboratorium, set pemeriksaan kesehatan ibu, set pemeriksaan kesehatan anak, usg ibu doperatif, set tindakan medis gawat darurat, radiologi set, dan set laboratorium. bagian kedua tenaga tenaga kesehatan yang memberikan pelayanan kiblat adalah sebagai berikut dokter spesialis kebidanan dan kandungan pog), dokter spesialis anak a): dokter umum: dan bidan. tenaga kesehatan yang melaksanakan pelayanan kiblat wajib memenuhi syarat sebagai berikut memiliki surat tanda registrasi str), memiliki surat izin kerja sik): dan memiliki surat izin praktek sip). bab standar pelayanan kiblat bagian kesatu pelayanan bagi ibu hamil setiap ibu hamil berhak untuk mendapatkan pelayanan kiblat sesuai dengan standar pelayanan. pelayanan kiblat bagi ibu hamil berupa pelayanan antennata (pemeriksaan kehamilan) minimal (empat) kali selama kehamilan. pelayanan . pelayanan antennata (pemeriksaan kehamilan) sebagai mana dimaksud pada mencakup pengukuran berat badan dan tinggi badan, pemeriksaan tekanan darah, cc. penilaian status gizi (ukur lingkar lengan atas), pengukuran tinggi fundus uteri, penilaian presentasi janin dan denyut jantung janin djj): skrining status imunisasi tetanus dan pemberian imunisasi tetanus toksin bila diperlukan, pemberian tablet zat besi minimal tablet selama kehamilan, test laboratorium (rutin dan khusus), tata laksana kasus, dan temu wicara (konseling), termasuk perencanaan persalinan dan pencegahan komplikasi p4k) serta pasca persalinan. bagian kedua pelayanan bagi ibu bersalin setiap ibu bersalin berhak memperoleh pertolongan persalinan sesuai dengan standar sebagai berikut pertolongan persalinan dilakukan sesuai dengan standar apn: tenaga kesehatan yang melakukan pertolongan persalinan sebagaimana dimaksud pada huruf wajib melakukan prosedur pencegahan infeksi sesuai dengan standar, baik terkait dengan alat instrumen, diri penolong, dan juga klien: melaksanakan imd: dan memberikan injeksi vit dan salep mata pada bayi baru lahir. bagian ketiga pelayanan bagi ibu nifas setiap ibu nifas berhak mendapatkan pelayanan kunjungan nifas meliputi kunjungan nifas pertama jam hari), kunjungan nifas kedua hari hari), dan kunjungan nifas ketiga hari hari). standar pelayanan ibu nifas sebagaimana dimaksud pada adalah pemeriksaan tekanan darah, nadi, respirasi dan suhu, pemeriksaan pengukuran tfu, cc. pemeriksaan nokia dan pengeluaran pervaginam, pemeriksaan payudara dan anjuran asi ekslusif (enam) bulan, pemberian kapsul vitamin dosis iu, dan pelayanan pasca salin. pemberian .implementasi pemerintahan berbasis kinerja atau berorientasi pada hasil guna mewujudkan pemerintahan yang lebih efektif dan efisien, perlu menetapkan indikator kinerja utama lingkungan pemerintah kabupaten banyuwangtujuan indikator kinerja keterangan nan sas too indeks pendidikan bps penanggungjawab ins tipis skpd terkait asisten pemerintahan dan kesejahteraan rakyat pendidikan asisten perekonomian dan pembangunan koordinator bappeda hls harapan lama sekolah skpd penyedia data dan pelaksana program kegiatan rls rata rata lama sekolah cross cutting) dinas pendidikan dinas pemuda dan olah raga dinas perpustakaan dan kearsipan indeks kesehatan bps penanggungjawab asisten pemerintahan dan ahh ahh pin skpd terkait kesejahteraan rakyat kesehatan 1z7y ahh mars ahh min koordinator bappeda ahh angka harapan hidup skpd penyedia data dan pelaksana program kegiatan cross cutting) dinas kesehatan meningkatnya indeks kesalehan sosial survei masyarakat terhadap solidaritas, toleransi, dan hasil survey penanggungjawab asisten pemerintahan dan stabilitas sosial iks) stabilitas yang memberikan implikasi sosio kultural dinas kesejahteraan rakyat masyarakat yang bagi pembangunan masyarakat dan bangsa komunikasi, berkarakter dan informatika dan koordinator bappeda berbudaya rumusan iks persandian nilai solidaritas nilai toleransi nilai stabilitas skpd penyedia data dan pelaksana program kegiatan cross cutting) badan kesatuan bangsa dan politik satuan polisi pamong praja dinas sosial, pemberdayaan perempuan dan keluarga berencana tujuan indikator kinerja keterangan nan soo indeks pembangunan survei untuk mengukur kinerja pembangunan hasil survei penanggungjawab asisten perekonomian dan kebudayaan kebudayaan terdiri dari dimensi yakni dimensi ipad dari dinas pembangunan ekonomi budaya, dimensi pendidikan, dimensi komunikasi ketahanan sosial budaya, dimensi warisan budaya, informatika dan koordinator bappedaskpd penyedia data dan pelaksana program kegiatan cross cutting) dinas kebudayaan dan pariwisata meningkatkan indeks kepuasan masyarakat survei tingkat kepuasan masyarakat yang hasil survei penanggungjawab kepuasan dilakukan oleh pihak eksternal terhadap layanan indeks asisten pemerintahan dan kesejahteraan masyarakat pemerintah daerah kepada masyarakat dan kepuasan rakyat terhadap dilakukan minimal satu tahun sekali masyarakat asisten administrasi umum pelayanan publik koordinator bappeda skpd penyedia data dan pelaksana program kegiatan cross cutting) perangkat daerah sekretariat daerah bappedabadan kepegawaian daerah dinas komunikasi, informatika dan persandian dinas pemberdayaan masyarakat dan desa tujuan indikator kinerja keterangan mana ea. meningkatnya tata nilai sakit nilai hasil evaluasi sakit oleh semen pan rb hasil evaluasi penanggungjawab asisten administrasi umum kelola sakit oleh pemerintahan yang semen pan rb koordinator bappeda berorientasi pada layanan sampai skpd penyedia data dan pelaksana program kegiatan desa cross cutting) sekretariat daerah bappeda indeks reformasi nilai hasil evaluasi pelaksanaan reformasi birokrasi hasil evaluasi penanggungjawab asisten administrasi umum birokrasi oleh semen pan rb tim pelaksanaan reformasi koordinator bappeda birokrasi skpd penyedia data dan pelaksana program kegiatan cross cutting)indeks profesionalisme hasil penilaian profesionalisme asn oleh bkn hasil penilaian penanggungjawab asisten administrasi umum aparatur oleh bkn koordinator bappeda skpd penyedia data dan pelaksana program kegiatan cross cutting) badan kepegawaianindeks inovasi daerah nilai hasil evaluasi inovasi daerah oleh kementerian hasil evaluasi penanggungjawab (kategori) dalam negeri inovasi daerah asisten pemerintahan dan kesejahteraan rakyat oleh kementerian asisten administrasi umum dalam negeri koordinator bappeda skpd penyedia data dan pelaksana program kegiatan cross cutting) dinas komunikasi, informatika dan persandian dinas pemberdayaan masyarakat dan desa ii. indikator kinerja utama (iku) perangkat daero. strategis sas gis utama penjelasan formulasi penghitungan sumber data penanggungjawab) ll? dinas pendidikan meningkatkan indeks pendidikan bps dinas pendidikan indeks ips trus pendidikan pendidikan ma hls harapan lama sekolah rls rata rata lama sekolah meningkatnya akses angka harapan lama rasio jumlah penduduk usia yang bersekolah bps bidang pendidikan dan kualitas sekolah 2222nnnnnnnnnnnnnnannnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn bidang pendidikan smp pendidikan jumlah penduduk usia tahun bidang pendidikan masyarakat penjelasan: penjumlahan dari rasio jumlah penduduk usia yang bersekolah dibagi jumlah penduduk usia tahuangka rata rata lama jumlah penduduk usia tahun kelas berdasarkan bps bidang pendidikan sekolah ijazah pendidikan yang ditamatkan lama bidang pendidikan smp pendidikan yang dijalani bidang pendidikan masyarakat jumlah penduduk usia tahun penjelasan kombinasi antara partisipasi sekolah,jenjang pendidikan yang dijalani, kelas yang diduduki dan pendidikan yang ditamatkan atau jumlah hasil perkalian jumlah penduduk dan lama pendidikan yang ditamatkan dijalani dibagi jumlah pendudupelayanan masyarakat yang diberikan oleh aparatur survei kepuasan masyarakat dinas kesehatan meningkatnya indeks kesehatan bps dinas kesehatan kualitas dan ahh rin skpd terkait kesehatan akses kesehatan ahh mars ahh spin ahh angka harapan hidup meningkatnya umur harapan hidup eox ex) bps bidang pencegahan dan pengendalian penyakit kualitas dan akses umur harapan hidup adalah perkiraan rata rata bidang pelayanan kesehatan pelayanan kesehatan pertambahan umur seseorang yang diharapkan terus bidang sumber daya kesehatan hidup pada umur bidang kesehatan masyarakat rata rata umur yang mungkin bagi bayi pada suatu periode rujih.yang diberikan oleh aparatur survei kepuasan masyarakat meningkatkan indeks kepuasan layanan infrastruktur survei tingkat kepuasan masyarakat terhadap hasil survei dinas pekerjaan umum, cipta karya dan perumahan pertumbuhan pembangunan infrastruktur yang dibangun oleh dan permukiman ekonomi pemerintah inklusif melalui sektor infrastukturbina marga infrastruktur infrastruktur layanan infrastruktur bidang kebinamargaan survei penunjang ekonomi |kebinamargaan indeks kepuasan hasil survei indeks kepuasan masyarakat terhadap dokumen hasil bidang cipta karya infrastruktur layanan infrastruktur bidang keciptakaryaan survei keciptakaryaan indeks kepuasan hasil survei indeks kepuasan masyarakat terhadap dokumen hasil bidang penataan ruang infrastruktur penataan layanan infrastruktur bidang penataan ruang survei ruang indeks kepuasan hasil survei indeks kepuasan masyarakat terhadap dokumen hasil bidang perumahan dan permukiman infrastruktur perumahan layanan infrastruktur bidang perumahan dan survei dan permukiman permukiman meningkatkan indeks kepuasan layanan pengelolaan sumber daya air hasil survei indeks kepuasan masyarakat terhadap laporan hasil dinas pekerjaan umum pengairan ketersediaan air sippa sebagai pengguna layanan pengelolaan irigasi survei baku untuk dan hitam sebagai pengguna layanan pengelolaan air keperluan bersih irigasi dan keperluan lainnyu meningkatnya persentase ketersediaan air jumlah debit air bendungan tahun (n) rekap data air bidang operasional dan pemeliharaan ketersediaan air irigasi 25nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn5555 100y0 bendungan, bidang bina manfaat dan kemitraan irigasi melalui kebutuhan debit irigasi berdasarkan ttg curah hujan, manajemen sumber dan rencana tata daya air tanaman global ttg) meningkatnya persentase ketersediaan air jumlah rumah tangga terlayani air bersih rekap data bidang pembangunan dan pengembangan ketersediaan air bersih 22nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn555 penggunaan air bidang bina manfaat dan kemitraan bersih melalui jumlah total rumah tangga kabupaten banyuwangi (bersih dan data manajemen sumber rumah tangga daya air dari dinas kesehatan meningkatkan indeks kepedulian sosial survei dimensi nilai solidaritas pada variabel dokumen hasil dinas sosial, pemberdayaan perempuan dan kepedulian kepedulian sosial dalam indeks kesalehan sosial survei iks sosial menjamin persentase pelayanan bagi pks yang dilayani laporan pks bidang pemberdayaan dan rehabilitasi sosial perlindungan sosial perlu pelayanan 100y0 oleh dinas pkb kesejahteraan sosial pks) pks dtkpemberdayaan dan rehabilitasi sosial kualitas dan masyarakat layanan publik yang diberikan survei kuantitas pelayanan publik mengendalikan angka kelahiran total bps dinas sosial, pemberdayaan perempuan dan angka tfr asf asf pertumbuhan penduduk meningkatnya persentase cakupan jumlah peserta aktif data peserta bidang keluarga berencana dan keluarga sejahtera cakupan kesehatan aktif nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnanannnnn5 100y6 ber jumlah pasangan usia subur pusoo meningkatkan persentase perangkat daerah responsif gender jumlah opd sudah dilatih data pelatihan dinas sosial, pemberdayaan perempuan dan pelembagaan pengarustamaa jumlah semua opd gender pada lembaga pemerintah meningkatnya persentase implementasi jumlah desa sudah dilatih data pelatihan bidang pemberdayaan perempuan pemahaman terkait ppg implementasi jumlah semua desa tentang ppg perencanaan penganggaran responsif gender) meningkatkan pertumbuhan pdrb sektor industri pengolahan pdrb adik sektor industri pengolahan tahun (n) data pdrb dinas tenaga kerja, transmigrasi dan perindustrian pdrb sektor pdrb adik sektor industri pengolahan tahun (n kabupaten industri all stats lll ttl level ttl llt15 100y0 banyuwangi pengolahan pdrb adik sektor industri pengolahan tahun (n meningkatnya persentase peningkatan nilai penjualan (omset) tahun (n) nilai penjualan dat laporan bidang pemberdayaan dan pengembangan sarana pengembangan nilai penjualan (omset) ikm |(omset) tahun (n pendapatan prasarana industri industri unggulan s5255555555555 nilai penjualan (omset) tahun (n menurunkan persentase tingkat pengangguran terbuka jumlah pengangguran bps dinas tenaga kerja, transmigrasi dan perindustrian tingkat 100y0 rekap data pengangguran jumlah angkatan kerja pengangguran terbuka rekap data angkatan kerja meningkatnya persentase tingkat penduduk usia kerja tahun dan lebih) yang bekerja bps bidang tenaga kerja kesempatan kerja kesempatan kerja 25nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn 100y0 jumlah angkatan kerjmeningkatnya persentase perlindungan jumlah tenaga kerja penerima upah yang dilindungi rekap data bidang hubungan industrial perlindungan dan tenaga kerja penerima upah | tenaga kerja kesejahteraan pada perusahaan jumlah tenaga penerima upah penerima upah tenaga kerja rekap data tenaga kerja penerima upah yang dilindungitenaga kerja, transmigrasi dan perindustrianuasan layanan perhubungan hasil survei indeks kepuasan layanan perhubungan dokumen hasil dinas perhubungan kualitas survei infrastruktur perhubungan meningkatnya rasio konektivitas ik1 bobot angkutan jalan) (ik2 bobot angkutan laporan bobot bidang lalu lintas konektivitas antar kabupaten sungai, danau dan penyeberangan) angkutanjalan, bidang angkutan wilayah dalam bobot angkutan kabupaten sungai, danau dan penyeberangan meningkatnya indeks sistem pemerintah berbasis elektronik rata rata nilai domain spe laporan hasil dinas komunikasi informatika dan persandian kualitas tata spe dari kelola dan kemenyan layanan spewww meningkatnya indeks tata kelola spe rata rata nilai aspek domain tata kelola spe hasil evaluasi bidang teknologi informatika kualitas tata kelola spe domain dan layanan spe tata kelola) indeks layanan spe rata rata nilai aspek domain layanan spe hasil evaluasi bidang informasi dan komunikasi publik spe domain bidang statistik dan persandian tata kelola) terwujudnya indeks kepuasan hasil survei ikm hasil ikm sekretariat sumberdaya dan masyarakat manajemen organisasi yang profesional meningkatkan indeks daya saing pariwisata survei daya saing pariwisata hasil survei dinas kebudayaan dan pariwisata daya saing pariwisata yang berkelanjutan meningkatnya daya price competitiveness powerparity ppp) jumlah wisatawan mancanegara data wisatawan bidang produk pariwisata tarik pariwisata indicator pci) juta yang datang rata rata tarif hotel rp. banyuwangi rupiah) rata rata masa tinggal human tourism indicator tourism participation index tpi) data wisatawan bidang pemasaran hti) jumlah turis kabupaten banyuwangi jumlah penduduktujuan indikator kinerja keterangan la| mama fee moms lolos tenserasa meningkatkan indeks pembangunan kebudayaan survei untuk mengukur kinerja pembangunan hasil survei dinas kebudayaan dan pariwisata pelestarian kebudayaan terdiri dari dimensi yakni dimensi ipad dari dinas kebudayaan dan ekonomi budaya, dimensi pendidikan, dimensi komunikasi kearifan lokal ketahanan sosial budaya, dimensi warisan budaya, informatika danmeningkatnya persentase warisan budaya jumlah warisan budaya yang telah dilestarikan data warisan bidang kebudayaan pengelolaan yang telah dikelola dan 252nnnnnnnnnnnnnnnannnnnnnnnnnn5 budaya kekayaan dan dilestarikan jumlah total warisan budaya keragaman budaya meningkatkan pertumbuhan pdrb adb kategori (besar dan pdrb adb sektor perdagangan besar dan eceran, bps diolah skpd dinas koperasi, usaha mikro dan perdagangan produktivitas eceran), reparasi mobil dan sepeda motor) reparasi mobil dan sepeda motor tahun (n) dan daya saing pdrb adb sektor perdagangan besar dan eceran, sektor koperasi, reparasi mobil dan sepeda motor tahun (n usaha mikro 25555555555s5255555555555 dan pedagangan pdrb adb sektor perdagangan besar dan eceran, yang reparasi mobil dan sepeda motor tahun (n berkelanjutan meningkatnya persentase koperasi jumlah koperasi yang meningkat kualitasnya laporan bidang koperasi pengembangan berkualitas berdasarkan rat, volume usaha dan aset tahun (n) penilaian koperasi, usaha 25nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn5 100y0 ksp usp sehat mikro dan jumlah seluruh koperasi tahun (n) dan data perdagangan kerajaan koperasi persentase ukm terhadap jumlah ukm non pertanian tahun (n) bps bidang usaha mikro umkm 22nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn5 100y0 laporan jumlah umkm non pertanian tahun (n) perkembangan wirausaha kab. banyuwangirtumbuhan pdrb pdrb adb sektor perdagangan tahun (n) bps diolah skpd bidang perdagangan kategori (besar dan pdrb adb sektor perdagangan tahun (n bidang pasar eceran, reparasi mobil dan | 100y0 sepeda motor) pdrb adb sektor perdagangan tahun (n indeks kepuasan nilai indeks kepuasan masyarakat hasil survei dokumen hasil sekretariat masyarakat survei kepuasan masyarakat membangun indeks harga konsumen nilai indeks harga konsumen tahun (n) bps diolah dinas koperasi, usaha mikro dan perdagangan sdm unggahan skpd berkarakter dan harmonisasi sosial yang kondusif meningkatnya daya indeks harga konsumen nilai indeks harga konsumen makanan dan minuman bps bidang perdagangan beli masyarakat makanan dan minuman tahun (n) melalui stabilitas harga komoditas perdagangan meningkatkan prosentase pertumbuhan sektor pertanian dalam pdrbipdrb sektor pertanian tahun (n) pdrb sektor bps bidang tanaman pangan pertumbuhan pertanian tahun (n dinas pertanian bidang perkebunan dan hortikultura ekonomi sektor 25nnnnnnnnnnnnnnnnnannnnnnnnnnnnnnnn5255 100y0 dan pangan bidang budidaya dan usaha peternakan pertanian pdrb sektor pertanian tahun (n kabupaten bidang kesehatan hewan dan kesehatan banyuwangi masyarakat veteriner pdrb sektor pertanian pdrb sub sektor tanaman bidang ketahanan pangan pangan tujuan indikator kinerja keterangan abe nan ea. meningkatnya produktivitas sektor produktivitas padi tahun (n) kwintal bps bidang tanaman pangan produktivitas sektor pertanian unggulan 25nnnnnnnnnnnnnnnnnannnnnnnnnnnnnnnnn25 100y0 dinas pertanian pertanian unggulan luas panen padi tahun (n) dan pangan kabupaten banyuwangi meningkatkan angka konsumsi beras kabupaten banyuwangi koefisien jumlah penduduk kabupaten banyuwangi bps dinas pertanian dan pangan akses dan kualitas keterangan komoditas koefisien angka konsumsi beras nasional (data pangan sensus, bps) meningkatnya persentase ketersediaan produksi beras tahun (n) kwintal bps bidang ketahanan pangan ketersediaan bahan |bahan pangan pokok 225nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn5252 dinas pertanian pokok unggulan unggulan angka konsumsi beras tahun (n) dan pangan kabupaten banyuwangi pengaman look. meningkatkan persentase pertumbuhan pdrb subsektor perikanan pdrb subsektor perikanan tahun (n) bps dinas perikanan pertumbuhan dalam pdrb pdrb subsektor perikanan (n skpd terkait ekonomi yang 25nnnnnnnnnnnnnnnnnannnnnnnnnnnnnnnn5255 100y0 berkelanjutan pdrb subsektor perikanan (n melalui produksi perikanan meningkatnya persentase peningkatan realisasi produksi tahun (n) realisasi produksi tahun bps bidang perikanan tangkap pengelolaan produksi perikanan (n skpd terkait bidang perikanan budidaya perikanan dari hulu 25nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn 100y0 bidang pemberdayaan masyarakat perikanan hilir berbasis realisasi produksi tahun (n optimalisasi sumberdaya dan pemberdayaan masyarakat tujuan indikator kinerja keterangan abe nan dan angka konsumsi ikan hasil survei sosial ekonomi nasional susunan) susunan bidang perikanan tangkap (kg kap tahun) dinas kelautan bidang perikanan budidaya dan perikanan bidang pemberdayaan masyarakat perikanan provinsi jawa timur meningkatkan indeks desa membangun idm) jumlah rata rata idm seluruh desa kabupaten laporan hasil dinas pemberdayaan masyarakat dan desa partisipasi banyuwangi penghitungan masyarakat indikator idm dalam pembangunan desa meningkatnya indeks ketahanan ekonomi jumlah rata rata ike seluruh desa kabupaten dokumen bidang pemberdayaan usaha ekonomi dan ketahanan ekonomi ike) perdesaan banyuwangi lembaga kerjasama desa dan sosial ekonomi desa masyarakat yang perdesaan baik berdaya skpd terkait indeks ketahanan sosial jumlah rata rata iks seluruh desa kabupaten dokumen bidang pemberdayaan kelembagaan masyarakat, iks) perdesaan banyuwangi lembaga sosial budaya kemasyarakatan desa yang aktif skpd terkait meningkatkan indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan publik jumlah rata rata nilai ikm seluruh desa kabupaten| dokumen hasil dinas pemberdayaan masyarakat dan desa akuntabilitas pemerintahan desa banyuwangi survei kepuasan dan kualitas masyarakat layanan pemerintah meningkatnya indeks kepuasan jumlah rata rata nilai ikm seluruh desa kabupaten| dokumen hasil bidang pemberdayaan pemerintahan desa kualitas tata kelola masyarakat terhadap banyuwangi survei kepuasan dan layanan publik layanan pemerintah desa masyarakat pemerintah desa dan perangkatototerhadap yang diberikan oleh aparatur survei kepuasan layanan perangkat daerah masyarakat meningkatkan indeks kualitas lingkungan hidup ikh ika) iku) ikl) plh dinas lingkungan hidup kualitas ket: lingkungan ikh indeks kualitas lingkungan hidup hidup dalam iku indeks kualitas udara pembangunan ika indeks kualitas air berkelanjutan ikl indeks kualitas lahan meningkatnya indeks kualitas lingkungan ikh ika) iku) ikl) plh bidang pengawasan dan pengendalian kualitas lingkungan hidup ket: bidang konservasi dan rehabilitasi ikh indeks kualitas lingkungan hidup iku indeks kualitas udara ika indeks kualitas air ikl indeks kualitas lahan meningkatkan laju pertumbuhan investasi jumlah nilai realisasi investasi tahun (n) nasional single dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pertumbuhan jumlah nilai realisasi investasi tahun (n window pintu ekonomi investment melalui nilai investasi tahun jumlah nilai realisasi investasi peningkatan tahun (n investasi daerah meningkatnya nilai jumlah nilai realisasi jumlah nilai realisasi investasi pma dan mdn dalam nasional single dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu realisasi realisasi investasi pma dan mdn satu tahun anggaran window pintu investasi daerah investmens. meningkatkan indeks kepuasan masyarakat atas pelayanan publikmal pelayanan publik anggaran pelaksanaan pintu pelayanan survei ikm yang investasi dilaksanakan meningkatnya indeks kepuasanpelayanan masyarakat atas pelayanan |anggaran pelaksanaan pintu perizinan dan non perizinan dan non perizinan survei ikm yang perizinan dilaksanakan meningkatkan tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi jumlah pemuda berwirausaha laporan data dinas pemuda dan olah raga lapangan kerja (mandiri pemuda dan pemerataan jumlah pemuda kabupaten banyuwangi wirausaha pendapatan ket: jumlah pemuda berwirausaha yaitu jumlah pemuda yang telah bekerja, menghasilkan suatu produk baik barang atau jasa untuk mendapatkan penghasilan. jumlah pemuda keseluruhan banyuwangi yaitu jumlah keseluruhan pemuda usia tahun se kabupaten meningkatnya persentase pemuda terampil jumlah pemuda terampil laporan kegiatan bidang pemuda potensi sumber daya 252nnnnnnnnnnnnnnnnnnn55 100y0 bid. pemuda kepemudaan jumlah keseluruhan pemuda ket: pemuda terampil target pemuda yang cakap dalam menerapkan hasil pelatihan (dalam tahun berjalan) pemuda dilatih target pemuda yang dilatih mengikuti pelatihan (dalam tahun berjalanmeningkatkan persentase atlit berprestasi jumlah atlit yang berprestasi provinsi dan nasional laporan kegiatan dinas pemuda dan olah raga akses dan mutu bid. olahraga pendidikan jumlah atlit kabupaten banyuwangi olahraga ket: jumlah atlet berprestasi yang mengikuti kejuaraan luar daerah jumlah atlet keseluruhan jumlah keseluruhan atlet yang dikirim dalam mengikuti kejuaraan luar daerah meningkatnya persentase prestasi jumlah cabang olahraga berprestasi laporan kegiatan bidang olahraga prestasi olahraga olahraga 222nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn5 100y0 bid. olahraga jumlah cabang olahraga ket: jumlah cabor yang berprestasi dalam mengikuti kejuaraan jumlah cabang olahraga jumlah cabor keseluruhan tujuan indikator kinerja keterangan mana na. meningkatkan indeks pembangunan literasi masyarakat formulasi penyusunan indeks pembangunan literasi rekap laporan dinas perpustakaan dan kearsipan budaya literasi masyarakat ipm) merupakan penjumlahan dari jumlah masyarakat unsur unsur pembangunan literasi masyarakat perpustakaan, plm) yang dibagi dengan aspek masyarakat am) koleksi dikali perpustakaan, tenaga ipm apm perpustakaan, pengunjung perpustakaan, perpustakaan berstandar nasional perpustakaan, masyarakat yang terlibat dalam sosialisasi perpustakaan, dan anggota perpustakaan meningkatnya indeks tingkat kegemaran tmf tmd tjb) dokumen hasil bidang perpustakaan tingkat kegemaran |membaca tgm survei tingkat membaca kegemaran tgm tingkat kegemaran membaca membaca tfm tingkat frekuensi membaca tdm tingkat durasi membaca tjb tingkat jumlah buku dibaca tujuan indikator kinerja keterangan abe man meningkatnya nilai tingkat ketersediaan (tits ) rekap daftar bidang kearsipan ketersediaan arsip arsip sebagai bahan arsip aktif yang sebagai bahan akuntabilitas kinerja dibuat sarana akuntabilitas kinerja persentase arsip aktif yang telah dibuat daftar arsip |temu balik, arsip persentase arsip inaktif yang telah dibuatkan daftar |inaktif yang arsip buatkan sarana persentase arsip statis yang telah dibuatkan sarana |temu balik, arsip bantu temu balik statis yang persentasi jumlah arsip yang dimasukkan dalam dibuat sarana sign melalui jika temu balik, dan arsip yang dimasukkan dalam sign melalui jika meningkatkanmasyarakatepeduttan pencatat meningkatkan rata rata persentase kepemilikan dokumen jumlah rata rata cakupan kepemilikan identitas database dinas kependudukan dan pencatatan sipil cakupan kependudukan dan pencatatan sipil kependudukan dan akta pencatatan sipil administrasi administrasi 22nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn kependudukan kependudukan meningkatnya cakupan kepemilikan jumlah penduduk yang memiliki identitas database bidang pelayanan pendaftaran penduduk kualitas administrasilidentitas kependudukan 225nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn55 administrasi peristiwa jumlah penduduk kependudukan kependude. meningkatnya cakupan kepemilikan akta jumlah persentasejenis pelayanan pencatatan sipil database bidang pelayanan pencatatan sipil kualitas peristiwa pencatatan sipil 555nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn5555 administrasi penting pencatatan jumlah jenis layanan kependudukan sipil meningkatnya persentase pengelolaan data jumlah penduduk dalam data konsolidasi bersih database bidang pengelolaan informasi administrasi kualitas pengelolaan kependudukan yang sesuai i .ooooooo000 administrasi kependudukan data kependudukan |data konsolidasi kemendagri jumlah penduduk dalam database pelayanan kependudukankependudukan dan pencatatan sipilatuhan pada peraturan negara hasil indeks kepatuhan pada peraturan negara dalam hasil survei satuan polisi pamong praja kepatuhan survei indeks kesalehan sosial dinas terhadap komunikasi, peraturan informatika dan negara persandian meningkatnya nilai kepatuhan terhadap hasil survei kepatuhan masyarakat terhadap peraturan dokumen hasil bidang ketertiban umum dan ketentraman kepatuhan terhadap |peraturan daerah daerah survei masyarakat peraturan daerah kepatuhan bidang penegakan perundang undangan daerah terhadap bidang perlindungan masyarakat( lintas) peraturan daerahsasaran strategis organisasi pemerintah kabupaten banyuwangi dan skpd)dan perangkatnetapagkatkan efektifitas pelaksanaan peraturan ini badan perencanaan pembangunan daerah kabupaten dan bagian organisasi sekretariat daerah kabupaten melakukan review dan evaluasi atas pelaksanaan iku lingkungan pemerintah kabupaten, inspektorat kabupaten melakukan evaluasi atas capaian kinerja iku setiap skpdketentuan penutup pada saat peraturan ini mulai berlaku,tingkat layanan pendukung realisasi pemenuhan layanan pendukung urusan dokumen sekretariat kualitas tata kelola jurusan pemerintahan pemerintahan laporan layanan dan layanan publik 25222nnnnnnnnnnnnnnnnnnnannnnnnn pendukung target pemenuhan layanan pendukung urusan urusan pemerintahan pemerintahan menciptakan indeks kebakaran dan keselamatan kebakaran ketepatan waktu rekomendasi proteksi kebakaran data laporan dinas pemadam kebakaran ketahanan edukasi proteksi kebakaran y o response dinas pemadam daerah dalam time kebakaran pencegahan, penanggulangan kebakaran dan meningkatnya indeks kepuasan hasil survei tingkat kepuasan masyarakat atas layanan dokumen hasil bidang pencegahan penyelamatan pelayanan masyarakat bidang yang diberikan survei kepuasan bidang pemadaman dan penyelamatan kesiapsiagaan dan (pemadam kebakaran masyarakat sekretariat pengendalian bahaya kebakaran persentase cakupan jumlah kejadian kebakaran yang ditangani laporan kejadian bidang pencegahan pelayanan bencana 225nnn5nnnnnnnnnnnnnnnnnn 100y0 kebakaran bidang pemadaman dan penyelamatan kebakaran jumlah kejadian kebakaran meningkatkan terwujudnya perencanaan pembangunan daerah yang nilai pada komponen perencanaan kinerja pada sakit lhe sakit badan perencanaan pembangunan daerah kualitas berkualitas perencanaan dalam rangka peningkatan terpenuhinya nilai nilai komponen nilai pada komponen perencanaan kinerja pada sakit lhe sakit bidang perencanaan pembangunan sakit komponen perencanaan kinerja pada review sakit inspektorat) inspektorat bidang ekonomi kabupaten perencanaan kinerja| sakit bidang kesejahteraan rakyat dan pemerintahan banyuwangi pada sakit bidang sarana, prasarana wilayah dan lingkungtercapainya sasaran| persentase ketercapaian hasil money skpd pada tabel kolom tabel kolom bidang penelitian, pengembangan dan pengendalian pembangunan sasaran pembangunan daerah daerah terpenuhinya persentase hasil riset yang jumlah hasil riset bidang penelitian dan hasil riset bidang bidang penelitian, pengembangan dan pengendalian persentase hasilldimanfaatkan sebagai pengembangan yang dimanfaatkan sebagai bahan penelitian dan riset yang| bahan perencanaan perencanaan pengembangan dimanfaatkan s5552555555555555555555 sebagai bahan jumlah hasil riset bidang penelitian dan perencanaan pengembangan meningkatkan opini bpk terhadap skpd nilai penilaian evaluasi bpk terhadap laporan hasil evaluasi badan pengelolaan keuangan dan aset daerah kualitas pengelolaan keuangan daerah, meliputi: bpk terhadap pengelolaan kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan laporan keuangan dan efektivitas sistem pengendalian internal pengelolaan aset daerah keuangan daerah meningkatnya penetapan apbd tepat apbd ditetapkan setiap tahun dengan peraturan perda perlu bidang anggaran kualitas pengelolaan waktu daerah perda), yang dibahas dan disetujui bersama apbd keuangan dan aset oleh kepala daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah daerah dprd) dengan tahapan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan rata rata deviasi realisasi (realisasi belanja (realisasi laporan realisasi| bidang pengelolaan keuangan belanja dan pendapatan pendapatan y6)) pendapatan dan terhadap total belanja dan | belanja dalam total pendapatan dalam tahun anggaran apbd penyelesaian dan laporan keuangan pemerintah daerah disampaikan laporan bidang akuntansi penyampaian skpd tepat kepada badan pemeriksa keuangan paling lambat keuangan waktu dan sesuai sap (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir pemerintah daerah skpdnyelesaian laporan penyelesaian laporan barang milik daerah maksimal laporan barang bidang aset barang milik daerah (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir karena milik daerah bmd) tepat waktu laporan barang milik daerah digunakan sebagai bahan bmd) untuk menyusun neraca pemerintahepuasanepuasan masyarakatkan persentase peningkatan realisasi pad tahun laporan realisasi| badan pendapatan daerah pendapatan asli realisasi pendapatan asli realisasi pad tahun pad daerah daerah realisasi pad tahun tercapainya target persentase realisasi realisasi pad laporan realisasi| bidang pendataan dan validasi pendapatan asli pendapatan asli daerah 22225555nnn555n s55 pad bidang penagihan dan pemeriksaan daerah target pad meningkatkan indeks profesionalisme asn hasil penilaian profesionalisme asn oleh kementerian dokumen hasil badan kepegawaian, pendidikan dan pelatihan profesionalisme dalam negeri penilaian aparatur sipil kementerian negara dalam negeri meningkatnya persentase peningkatan jumlah sdm aparatur yang telah mengikuti diklat laporan hasil bidang pengembangan kompetensi pegawai kualitas asn daerah (kualitas sdm aparatur 25nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn25 pelaksanaan bidang pengadaan, mutasi dan data pegawai jumlah sdm aparatur diklersentase pegawai yang jumlah pegawai yang berkinerja baik dokumen hasil bidang penilaian kinerja aparatur dan penghargaan berkinerja baik penilaian jumlah total pegawai meningkatnya tata indeks kepuasan pelayanan hasil survei tingkat kepuasan pelayanan asn dokumen hasil sekretariat kelola pemerintahan kepegawaian survei yang akuntabel dan profesional meningkatkan indeks kapasitas daerah dalam penanggulangan kesiapsiagaan ketahanan) dokumen indeks badan penanggulangan bencana daerah kapasitas bencana ketahanan daerah dalam daerah ikd) penanggulangan bencana menurutnya indeks indeks kapasitas daerah kesiapsiagaan ketahanan) dokumen indeks bidang pencegahan dan kesiapsiagaan resiko bencana dalam penanggulangan ketahanan bidang kedaruratan dan logistik bencana daerah ikd) bidang rehabilitasi dan rekonstruksi meningkatnya indeks kepuasan hasil survei tingkat kepuasan masyarakat dokumen hasil sekretariat kualitas pelayanan masyarakat survei kepuasan masyarakat meningkatkan indeks relasi antar manusia hasil indeks relasi antar manusia dalam surveiindeks dokumen hasil badan kesatuan bangsa dan politik kesadaran kesalehan sosial survei dinas masyarakat komunikasi, dalam informatika dan persatuan dan persandian kesatuan bangsa indeks etika dan budi pekerti hasil indeks etika dan budi pekerti dalam survei indeks dokumen hasil badan kesatuan bangsa dan politik kesalehan sosial survei dinas komunikasi, informatika dan persandian tujuan indikator kinerja keterangan abe nan ne. meningkatnya tingkat konflik jumlah konflik yang ada dimasyarakat laporan kub |i bidang bina ideologi, pembauran dan wawasan pemahaman dan masyarakat fpk dan tim kebangsaan sikap masyarakat stabilitas daerah bidang kewaspadaan, ketahanan, pencegahan dan tentang nilai nilai tiap tahun penanganan konflik kebangsaan persentase angka jumlah pemilih yang menggunakan hak pilihnya laporan hasil bidang budaya politik dan ham partisipasi masyarakat 25nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn5 pemilu dalam menggunakan hak jumlah daftar pemilik tetap dpt) hak politik untuk pembangunanbadan kesatuan bangsa dan politik kualitas layanan yang diberikan oleh aparatur survei kepuasan publikpelayanan publik masyarakat yang diberikan oleh aparatur survei kepuasan masyarakat sestanatpaoan meningkatkan nilai ppd hasil penilaian ppd oleh kemendagri tim dok. hasil sekretariat daerah akuntabilitas penilaian instansi pemerintah dan kualitas indeks kepuasan masyarakat hasil survei pelayanan publik pada skpd secara dok. hasil survei sekretariat daerah meningkatnya persentase fasilitasi fasilitasi permasalahan pertanahan dok laporan bag. pemerintahan pembinaan, penyelesaian permasalahan | rekapitulasi penataan dan pertanahan jumlah pengaduan permasalahan pertanahan permasalahan mengkoordinasikan pertanahan dalam perumusan kebijakan dan penyelenggaraan status kinerja nilai kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah dok. hasil bag. pemerintahan bidang penyelenggaraan penilaian pemerintahan dan (pemerintah daerah sosial tujuan indikator kinerja keterangan taj ata homo fergnpea tomas rona memo tenamasa) ea. persentase bantuan hukum jumlah bantuan hukum untuk masyarakat miskin dok. laporan bag. hukum untuk masyarakat miskin yang difasilitasi rekapitulasi yang difasilitasi 25nnnnnnnnnnnnnnnnnannnnnnnnnnnnnnnn5255 100y0 permasalahan jumlah pengajuan bantuan hukum hukum persentase terlaksananya jumlah pengajuan administrasi kesejahteraan rakyat dok. laporan bag. kesejahteraan rakyat pengajuan administrasi (bantuan hibah) yang selesai dan sesuai ketentuan rekapitulasi kesejahteraan rakyat yang |berlaku bantuan hibah tepat dan akurat 22nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn555 100y0 jumlah total pengajuan administrasi kesejahteraan rakyat (bantuan hibah meningkatnya persentase rumusan jumlah rumusan kebijakan perekonomian yang dok. kebijakan bag. perekonomian pembinaan, kebijakan perekonomian dimanfaatkan menjadi kebijakan kdh bidang penataan dan yang dimanfaatkan menjadi | perekonomian mengkoordinasikan kebijakan jumlah total rumusan kebijakan perekonomian yang dalam perumusan disusun kebijakan dan penyelenggaraan bidang persentase penggunaan total belanja pengadaan barang jasa yang melalui dok. laporan bag. pengadaan barang dan jasa perekonomian dan procurement terhadap lpse pengadaan meses jumlah total belanja pengadaan barang jasa meningkatnya persentase pelaksanaan jumlah opd yang efektif dan efisien dok. hasil evaluasi bag. organisasi pembinaan, penataan organisasi menuju x100ka penataan dan organisasi yang efektif dan total opd) mengkoordinasikan efisien dalam perumusan kebijakan dan nilai sakit sekretariat daerah nilai sakit sekretariat daerah berdasarkan review dok. hasil evaluasi bag. perencanaan dan keuangan penyelenggaraan inspektorat bidang administrasi umum, akuntabilitas kinerja, reformasi persentase pelayanan jumlah pelayanan kedinasan pimpinan dan pelayanan tamu dok. laporan bag. protokol dan komunikasi pimpinan birokrasi, dan kedinasan pimpinan dan tepat waktu rekapitulasi pelayanan publik pelayanan tamu tepat waktu all pelayanan jumlah total pelayanan kedinasan pimpinan dan pelayanan kdh wkd tamu yang dilaksana& persentase realisasi jumlah realisasi penyediaan sarana dan prahara perkantoran dok. laporan bag. umum penyediaan kebutuhan sarana | non nn2nnn nnnnnnnnnnnllll realisasi dan prasarana perkantoran rencana kebutuhan barang milik daerah kbd)| penyediaan sarana dan prahara perkantoran meningkatkan persentase perda yang disahkan menjadi perda jumlah perda yang disahkan menjadi perda rekap jumlah sekretariat dprd fasilitasi 2225nnnnnnnnnnnnnnnnanannnnnnn55 perda yang sekretariat jumlah perda dalam propemperda sahkan dprd dalam mendukung kinerja dprd persentase keluhan pengaduan masyarakat yang jumlah pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti rekap jumlah sekretariat dprd yang berkualitas ditindaklanjuti 2225nnnnnnnnnnnnnnnnananunnnn52555 x pengaduan melalui jumlah pengaduan masyarakat masyarakat peningkatan kapasitas alat kelengkapan indeks kepuasan masyarakat ikm) hasil survei tingkat kepuasan masyarakat atas layanan dokumen hasil sekretariat dprd dprd yang diberikan oleh aparatur survei kepuasan masyarakat meningkatnya persentase perda yang jumlah perda yang disahkan menjadi perda rekap jumlah bagian persidangan dan perundang undangan kualitas dan disahkan menjadi perda 25nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn25 perda yang akuntabilitas produk jumlah perda dalam propemperda sahkan dprd meningkatnya persentase keluhan jumlah pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti rekap jumlah bagian persidangan dan perundang undangan layanan fasilitas pengaduan masyarakat 25nnnnnnnnnnnnnnnnnnannnnnnnnnnnnn55525 pengaduan keluhan yang ditindaklanjuti jumlah pengaduan masyarakat masyarakat pengaduanbagian umum kualitas tata kelola masyarakat yang diberikan oleh aparatur survei kepuasan bagian perencanaan keuangan dan layanan publik masyarake meningkatnya persentase penerapan mayoritas spip dan manajemen jumlah skpd yang meningkat nilai spip dan nilai laporan hasil inspektorat kualitas tata resiko manajemen resiko quality kelola assurance oa) pemerintahan jumlah skpd yang evaluasi oleh perwakilan daerah bpk prop jatim meningkatnya peningkatan level kapasitas hasil quality assurance oa) oleh perwakilan bpk laporan hasil inspektorat pembantu akuntabilitas api prop jatim quality inspektorat pembantu keuangan dan assurance oa) inspektorat pembantu akuntabilitas kinerja oleh perwakilan inspektorat pembantu perangkat daerah bpk prop jatim meningkatkan nilai hasil evaluasi sakit laporan hasil penilaian sakit inspektorat laporan hasil kecamatan tata kelola dan penilaian sakit pelayanan inspektorat pemerintahan yang baik meningkatnya indeks kepuasan survei tingkat kekuasaan masyarakat terhadap layanan hasil survei sekretariat kualitas dan masyarakat aparatur kecamatan yang minimal dilaksanakan seksi pemberdayaan masyarakat dan kesejahteraan kuantitas pelayanan tahun sekali rakyat publik seksi tata pemerintahan, ketertiban umum dan optimalisasi pendapatan bupati banyuwangi ttd. ipku fiestiandani ttdindikator kinerja utamaho ho. meningkatnya pertumbuhan ekonomi produk domestik regional bruto pdrb) atas dasar bps penanggungjawab pertumbuhan harga konstan adik) skip terkait asisten pemerintahan dan kesejahteraan ekonomi rakyat inklusif dan asisten perekonomian dan pembangunan berkelanjutan asisten administrasi umum yang berdampak koordinator bappeda pada penurunan skpd penyedia data dan pelaksana kemiskinan program kegiatan cross cutting) dinas kebudayaan dan pariwisatakerjaan umum pengairan dinas perhubungan dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu dinas lingkungan hidup badan penanggulangan bencana daerah dinas pemadam kebakaran tujuan indikator kinerja keterangan abe mana meningkatnya indeks daya saing survei daya saing pariwisata banyuwangi hasil survei penanggungjawab asisten perekonomian dan produktivitas dan pariwisata pembangunan daya saing potensi unggulan daerah koordinator bappeda yang berkelanjutan skpd penyedia data dan pelaksana program kegiatan cross cutting) dinas kebudayaan dan pariwisata pertumbuhan pdrb pdrb sektor unggulan tahun (n) bps penanggungjawab sektor unggulan yo) pdrb sektor unggulan tahun (n skpd terkait asisten perekonomian dan pembangunan asisten administrasi umum pdrb sektor unggulan tahun (n koordinator bappeda skpd penyedia data dan pelaksana program kegiatan cross cutting)ngairan dinas perhubungan dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu indeks kepuasan survei tingkat kepuasan masyarakat terhadap hasil survei penanggungjawab asisten perekonomian dan layanan infrastruktur pembangunan infrastruktur yang dibangun oleh pembangunan iklim) pemerintah koordinator bappeda skpd penyedia data dan pelaksana program kegiatan cross cutting) dinas pekerjaan umum pengairan dinas pekerjaan umum cipta karya, perumahan dan permukiman dinas perhubungan tujuan indikator kinerja keterangan abe nan ea. indeks kualitas iku) ika) intl) ikplhd penanggungjawab asisten perekonomian dan lingkungan hidup ikh) pembangunan iku indeks kualitas udara ika indeks kualitas air koordinator bappeda intl indeks kualitas tutupan lahan skpd penyedia data dan pelaksana program kegiatan cross cutting) dinas lingkungan hidup indeks resiko bencana vulnerability iri oleh bnpb penanggungjawab asisten pemerintahan dan hazard . kesejahteraan rakyat capacity koordinator bappeda ket: hazard (bahaya) dihitung berdasarkan probabilitas skpd penyedia data dan pelaksana spasial, frekuensi dan kekuatan (magnitude) dari program kegiatan cross cutting) semua fenomena alam badan penanggulangan bencana daerah vulnerability (kerentanan) dihitung berdasarkan dinas pemadam kebakaran parameter sosial budaya, ekonomi, fisik dan lingkungan capacity (kapasitas) dinilai dengan menggunakan pendekatan tingkat ketahanan daerah berdasarkan tujuh prioritas persentase penduduk miskin ( o) bps penanggungjawab z y, skpd terkait asisten pemerintahan dan kesejahteraan pata rakyat asisten perekonomian dan pembangunan keterangan koordinator bappeda garis kemiskinan. skpd penyedia data dan pelaksana rata rata pengeluaran per kapita sebulan program kegiatan cross cutting) penduduk yang berada dibawah garis kemiskinan dinas tenaga kerja, transmigrasi dan (i ., g), perindustrian banyaknya penduduk yang berada bawah dinas pemuda dan olahraga garis kemiskinan. dinas sosial, pemberdayaan perempuan dan jumlah penduduk. keluarga berencana dinas pemberdayaan masyarakat dan desa tujuan indikator kinerja keterangan mana too meningkatnya tingkat pengangguran jumlah pengangguran bps penanggungjawab asisten perekonomian dan lapangan kerja dan terbuka yo) 2252nnnnnnnnnnnnnnnn rekap data pembangunan pemerataan jumlah angkatan kerja pengangguran pendapatan untuk rekap data koordinator bappeda kebudayaan angkatan kerja keluarga skpd penyedia data dan pelaksana program kegiatan cross cutting) dinas tenaga kerja, transmigrasi dan perindustrian dinas pemuda dan olahraga gini ratio gr bps penanggungjawab asisten pemerintahan dan sma? fit fci skpd terkait kesejahteraan rakyat koefisien gini koordinator bappeda fpi frekuensi penduduk dalam kelas pengeluaran ke i skpd penyedia data dan pelaksana program kegiatan fci frekuensi kumulatif ari total cross cutting) pengeluaran dalam kelas dinas sosial, pemberdayaan perempuan dan pengeluaran ke i keluarga berencana fci frekuensi kumulatif ari total dinas pemberdayaan masyarakat pengeluaran dalam kelas dan desa pengeluaran (i indeks pemberdayaan peran aktif perempuan dalam kehidupan bps penanggungjawab asisten pemerintahan dan perempuan idg) ekonomi dan politik. skpd terkait kesejahteraan rakyat peran aktif perempuan dalam kehidupan ekonomi dan politik mencakup partisipasi koordinator bappeda berpolitik, partisipasi ekonomi dan pengambilan keputusan serta penguasaan skpd penyedia data dan pelaksana program kegiatan sumber daya ekonomi. cross cutting) dalam penghitungan indeks pembangunan dinas sosial, pemberdayaan perempuan dan gender ipg) ada tiga komponen penyusun keluarga berencana idg, yaitu keterwakilan parlemen, pengambilan keputusan dan distribusi pendapatan. tujuan indikator kinerja keterangan la| sma fee sean romansa tenserasa membangun indeks pembangunan manusia bps penanggungjawab sdm ipm kesehatan ipenaiaikan inengetuaran skip terkait asisten pemerintahan dan kesejahteraan unggul rakyat berkarakter asisten perekonomian dan pembangunan dan harmonisasi koordinator bappeda sosial yang kondusif dinas pendidikan dinas pemuda dan olah raga dinas perpustakaan dan kearsipan dinas kesehatan dinas sosial, pemberdayaan perempuan dan keluarga berencana badan kesatuan bangsa dan politik satuan polisi pamong praja dinas kebudayaan dan pariwisata meningkatnya indeks pengeluaran bps penanggungjawab asisten perekonomian dan akses dan kualitas (peng luaran) in(peng eluaranyin) skpd terkait pembangunan pendidikan, pengeluaran (pengeluaran, in(pengeluaran,,:,) kesehatan, koordinator bappeda komoditas pangan dan non pangan |
salinan bupati ponorogo provinsi jawa timur peraturan bupati ponorogo nomor tahun tentang percepatan penanggulangan kemiskinan berbasis data terpadu kesejahteraan sosial (dtk) dengan rahmat tuhan yang maha esa bupati ponorogoponorogo,, bahwa untuk mengatasi masalah kemiskinan sebagaimana dimaksud pada huruf dan mencapai target penurunan angka kemiskinan sebagaimana dimaksud pada huruf perlu dilakukan percepatan penanggulangan kemiskinan, bahwa berdasarkan pertimbangan, sebagaimana tersebut pada kesejahteraan sosial dtponorogo tentang percepatan penanggulangan kemiskinan daerah berbasis data terpadu kesejahteraan sosial (dtk,)noropusat, pemerintah daerahponorogo,ponorogo. data terpadu kesejahteraan sosial, yang selanjutnya disingkat dtk adalah data warga miskin kabupaten ponorogo yang dikeluarkan oleh kementerian sosial republik indonesia pada setiap tahunnya. dtk berisikan data penduduk yang dikelompokan dalam (empat) kelompok yang disebut detil. detil yang dimaksud sebagai berikut detil adalah rumah tangga dengan kelompok tingkat kesejahteraan (se(dua puluh persen) terendah, detil adalah rumah tangga dengan kelompok tingkat kesejahteraan antara (dua puluh persen) (tiga dengan kelompok tingkat kesejahteraan tertinggi.c. partisipatif, transparan, akuntabel: professional dan, berkelanjutanwarga miskin, mempercepat penurunan jumlah warga miskindan, memberikan rasa aman bagi kelompok warga miskin. bagian ketiga ruang lingkup ruang lingkup penanggulangan kemiskinan yang diatur dalam peraturan bupati ini adalah program penanggulangan kemiskinan dalam wilayah daerah. ruang lingkup penanggulangan kemiskinan sebagaimana dimaksud pada meliputi hak dan kewajiban, penyelenggara penanggulangan kemiskinan, kpk kabupaten, pemutakhiran data, pembiayaan, dan peran serta pemerintah desa, masyarakat dan pelaku usaha, hak atas pelayanan kesehatan dan keluarga berencana, hak atas pelayanan pendidikan, hak atas pekerjaan dan berusaha, hak atas perumahan dan layak huni, hak atas air bersih, sanitasi dan lingkungan hidup, hak atas pelayanan administrasi kependudukan,peraturan ini, meningkatcc. mentaati norma, etika dan ketentuan peraturan perundangan. bagian kedua kewajiban pemerintah daerah, pemerintah desa, masyarakat dan pelaku usaha dalam rangka penanggulangan kemiskinan pemerintah daerah dan pemerintah desa berkewajiban dan bertanggungjawab, mengupayakan terpenuhinya hak upaya pemerintah daerah dan pemerintah desa sebagaimana dimaksud pada diwujudkan dalam bentuk program dan kegiatan yang bersifat terpadu dan berkelanjutan. dalam rangka penanggulangan kemiskinan, masyarakat dan pelaku usaha daerah berkewajiban penetap, paragraf penetapan sasaran sasaran program penanggulangan kemiskinan adalah warga miskin yang tercantum dalam dtk atau hasil pemutakhiran. opd dalam menetapkan sasaran program terlebih dahulu melakukan identifikasi warga miskin yang tercantum dalam dtk atau data warga miskin hasil pemutakhiran untuk mengetahui kesesuaian program yang akan dilaksanakan dengan kebutuhan dan keadaan warga miskin. dalam hal kemampuan anggaran tidak dapat memenuhi semua warga miskin yang telah diidentifikasi, penetapan sasaran program penanggulangan kemiskinan memperhatikan tingkat kesejahteraan warga miskin dengan melakukan pengurutan berdasarkan urutan tingkat kesejahteraan sebagaimana yang tercantum dalam pengelompokan detil hasil dtk. warga miskin yang telah teridentifikasi dan ditetapkan sebagai sasaran program dilaporkan oleh opd kepada kpk kabupaten. opd dalam menetapkan sasaran program memperhatikan sasaran program yang telah ditetapkan oleh opd lain agar program tepat sasaran.dan.masyarakatkelompok program penanggulangan kemiskinan berbasis keluarga sebagaimana disubsidi bantuan sosial pangan non tunai, pelayanan kesehatan dasar dan kb, subsidi biaya pendidikan mulai sd mi smp mts, rehabilitasi rumah tidak layak huni, pengembangan sanitasi sehat keluarga, layanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, peningkatan gizi ibu hamil, balita dan anak usia dinipengembangan sarana dan prasarana pemukimanmempunyai karakteristik pemberian bantuan modal atau pembiayaan dalam skala mikro, memperkuat kemandirian berusaha dan akses pada dasar, meningkatkan ketrampilan dan manajemen. bantuan modal usaha sebagaimana dimaksud pada diberikan dalam bentuk bantuan modal, bantuan sarana prasarana usaha, cc. pengembangan saluran kemitraan swasta dan perbankan, bantuan pelatihan ketrampilan usaha,usaha sebagaimana dimaksud pada huruf bagian ketigaopd yang mempunyai wewenang melaksanakan tugas pokok dan fungsi sesuai program sebagaimana dimaksud dalam peraturan ini. omembangun sistem informasi dan evaluasi terpadu. sistem informasi sebagaimana dimaksud pada merekam data penerima, jenis,kabupaten dalam rangka meningkatkan koordinasi penanggulangan kemiskinan dibentuk kpk kabupaten yang berkedudukan bawah dan bertanggungjawab kepada bupati. kpk kabupatenkabupaten sebagaimana dimaksud pada terdiri dari unsur pemerintah daerah, dewan perwakilan rakyat daerah dprd), masyarakat, pelaku usaha, pemangku kepentingan lainnya dalam penanggulangan kemiskinan. susunan keanggotaan kpk kabupaten ditetapkan oleh bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan. bab pemutakhiran data pemutakhiran data menggunakan teknologi informasi. teknologi informasi sebagaimana dimaksud pada adalah sistem informasi kesejahteraan sosial nex generation seks ng). hasil dtk dimutakhirkan minimal (satu) kali dalam (dua) tahun. dalam setiap tahunnya dilakukan finalisasi (empat) kali yakni bulan januari, bulan april, bulan juli dan bulan oktober. pemutakhiran data sebagaimana dimaksud pada dilakukan oleh tim terpadu pemutakhiran dtk daerah. tim terpadu pemutakhiran dtk sebagaimana dimaksud pada terdiri dari unsur opd terkait: badan pusat statistik kabupaten ponorogo, tenaga kesejahteraan sosial kecamatan task), pekerja sosial masyarakat, camat, dan kepala desa lurah. pemutakhiran data dilakukan dengan tujuan untuk mendapatkan data dan informasi mengenai kondisi terkini warga miskin berdasarkan indikator penyebab kemiskinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan. data warga miskin hasil pemutakhiran menjadi dasar dalam penetapan sasaran program penanggulangan kemiskinan daerah. bab vii, pemerintah desa dan atau berbab viii peran serta pemerintah desa, masyarakat dan pelaku,enanggulangan kemiskinan yang dilaksanakanmelaporkan kepada kpkmei bupati ponorogo, ttd. pong muchlissoni diundangkan ponorogo pada tanggal meitaiwan, s.h. nip. 19640x07 |
salinanmarakmarakiwsmoamtoamon manage (roma (msmonammamos mato (remas bbs iwosmonameamson matras (remas iga inammsmasama onar (remas imam nasa rem inammamsasaman onar (teman ipa inommamanara nusra rean inommamasama onar appa inommamasara antara (rm (ito inosmmamtasama onar (remas the inammmseraaman anon (desa she inmmamrasama anon (raman lala iammsmrasano arema (rana cara insmmamrasan oara rasa (ala inommamrasaa oara remas abe eresptasg arora raman iammamasanan area (rem ika inommamanana anna rem sia rapp, roma roman memutuskan: menetapkan peraturan bupati tentang penetapan dan penegasan batas desa kecamatan marak kabupaten ponorogomarak kabupaten ponorogo. tk. oa2 tk. desa ganda tk. eng! ori a60 tk. hana tk. hang tk. on63 tk. hasan tk. pasa tk. hana tk. hasan tk. tk. eng! ori pass tk. hang tk. hasan tk. pangan tk. tk. hunger tk. tk. eng! ori tk. eng! ori desa jabung tk. tk. ong! ori .000a igo inamamaaam ane (raman inamamaaam are (remas spa inammmaanan atas (raman ato inammamnam rasa (roma inammaminarm ranveer sis resep san rara (roman igho insmmsmrasatm arora (raman ita insmmamrasatan oran (rama sta idmas arora (rem ian onar (memes sato idmas ones rena aja agar ronson (wanara imemamaanan rana (raman inammamasatan anon (desa inammamaaan onar (bersama sita insan area (remas tk. tk. aan ora tk. tk. ani anak tk. haasan tk. hang tk. tk. tk. kasa tk. tk. jangan tk. hanya tk. hanya tk. paya tk. tk. tk. oma os11 hasan tk. tk. ala tk. salinan sesuai dengan aslinya bupati ponorogo, kepala bagian hukum sekretariat daerah ttd. pong mucehlissoni catur heryawan, s.h. nip. 070x lampiran peraturan bupati ponorogo nomor tahun tanggal juni peta desa kecamatan marak kabupaten ponorogo desa tugu nan ana lah kek arp pat pag yan sap makan sai ena 2th tam pee ena atap ama bag mr aa: hibiki an) manan banana tia vera pet, egg kar tan saka aan mainan bere ansengn ana sena bek taun mane uan ben sasaran au, naa sean anna ane rena aki pre han enak bani tan ale muna desa kotoran spin ng. sp: pra tea mai rea gea van ang ala lana tai aga sin aan man bri aa" (@ . dead pake wak sanga sma tiga pee lee sar ann menekan tea aan bar sarana sae jasa eu, ara na: ara ang pata" ska sigi aaa rog ter teko bias dg area baja aksi snn) desa kotoran. pan mna 2ne, k3 man mena sana lp andi panah kana gila aan ris aan ana uang nan tek pan etis) bsn meet apn are naa peran nba fee biasa era rea daa oma maa aka bap atik (pn saja tan (ab nen meter bahan sanad naga hero kata lai (tn sera baba, tempat aris nae morena ana emo eng salah se. eat eka ape menahan aan sana mia kab pena sena ant pas ska san pala gua sak pai desa ngrukem bek dea nai naa ka. ena kap ara aneka ser sani ana eng yaa nan man gan ira naa kanal wan mia pp: bat beni pan badan, d.| tau kt: span ral bet aka lon. tae ula nak appa rela tea ea, permen ena aan sah panai ipa pan ipa pan den neo, nan eye par denah bad san sena aan seakan sal nan ah ann not ana amat hen batara aku "ai bea heat tone wat peran sta ran data. lan pane mean tea kab sean tan dag sena ahi bpk kena s4: mama tagbtagsa sara rise met tas aga as akan lag pun sni kelak lag meta at. pen batas desa kecamatan marak sebagaimana dimaksud dalam sebagai berikut desa tugu batas utara desa kotoran batas barat desa kemuning kecamatan sambil, desa ngrukem batas selatan desa kemuning kecamatan sambil, desa bandang kecamatan sawo batas timur desa bandang kecamatan sawo, desa candi desa candi batas utara desa karangpatihan kecamatan pulung, desa kotoran. batas barat desa kotoran dan desa tugu batas selatan desa bandang kecamatan sawo batas timur desa karangpatihan kecamatan pulung desa kotoran batas utara desa karangpatihan kecamatan pulung, desa suren batas barat desa serangan dan desa siwalan batas selatan desa tugu dan desa candi batas timur desa karangpatihan kecamatan pulung, desa candi desa ngrukem batas utara desa siwalan batas barat desa kemuning kecamatan sambil, desa siwalan dan desa goresan batas selatan desa kemuning kecamatan sambil, desa tugu batas timur desa tugu desa siwalan batas utara desa marak dan desa serangan batas barat desa numpang dan desa goresan batas selatan desa ngrukem batas timur desa ngrukem dan desa kotoran desa goresan batas utara desa numpang batas barat desa wonorejo kecamatan jetis, desa numpang. batas selatan desa cover kecamatan jetis batas timur desa kemuning kecamatan sambil, desa ngrukem dan desa siwalan desa numpang batas utara desa bajang dan desa marak batas barat desa gontor batas selatan desa wonorejo kecamatan jetis, desa goresan. batas timur desa goresan dan desa siwalan desa goresan tki tee tata magi gara (ate pir kwan gea tak putu eme mta ate naa eren san lae emo kegg nan mau ang desi tang al pes sek san der san nas) mana bag ran bapa yan an, bag bi! mamamoo "aj aan camat semu ara sp: beat aan san rat peter saga harta mera pa sana kan era tan an: beri pmr san bai ong dan. ola pai tiba tea pala nga menpan an, eni lee ind pen san say bag aan ata 2nt tag tiga maan ag donna jap pan tara ati naa naa sat landasan pes ada aan stm jai yoga spa tama ali kit sada wen we, arp kaa desa siwalan pen sai sana uaa sas, memangsa p3. ena sasa aan hat sae ena haa bea tea ing mey nat mt) tukar sen bea mena gan eos pada benny pare. ka, sei yk! ana, r1: pan esa ani dag tenaga pad pasi gua pur ong tas ena apa sista aaa sesuatu aus ter maa des adik tanda rab mapan kas, isa megang tenan mea ati sega par telan wangi nara last, (as gendang arema semana aga hai png pen tenan esp aan ant mean nala sda, tan tape ee tgn, pena rene pee nan (ag manu ria sani bem eta kan the tip kas bee ana any sak nglumpa aed sawi teng? bs) bela wi. ran sed) sa, tagal shawn oa, (ke (ara hau haa pang tip pare lag ang maa tapin me. see men lng. sen bae turn aga han xi aah ia barat ela lawan, tetes mena say pata ena sat ani tita bet pagi aan akan ika giptatt setara het aan nita" solar fee. ain rei mia malas aaa aang na, aan jul ten gon esa mata sean kuno gaya see one tea ti) ppi ap) sabakantar cara fan: wae deep pahit bhs sha mena tn. tingkat lan naa sin ran snn "ya dada lha kst iga ra. mati ag. ' y okp nan laa peka fi, (aa palu mw. por eta ppu lag aa, megang sa: mas ati, haa lal lha sri kan tren tema ng, tea aa kana ot! "la tuak hai nama sia pep ending asn yak dki tan saat panai jang ig! dun ea tip tema dgn aan wetan pat mak, sid aa, matan apa "ag aa ita banana katup try (ya sha pan mar bag par kata ptk saga sah khong ag bea or! "pa akan pen dta sama feat kansas aan teri ann th. aab saman! desa ganda sop mera su, wan ati sat banda, aa a23 sama sia ah ge, sae hana kena bikin) mag per pecah sera jaan sana esa remaja ii: jap ad . sen ana adat sad z| area ine jab, haa pram tenda ranah sha cerpen:: mina ter learn ann ban ana lensa il . sya ana snn fil ata kun fara sam setan hen tag aa. ane menag mama nana ato "ap sai tas bala bgn mana san rea ale, engan eni sela sen nata. pee sus nba tem ran ngan kane liam uban amp tah par nan pena mekar sian ane ann se) nang aan aan saba wee tan tan alan, serta serui desa jabung menag jakarta dana utan sana hana peta sita sad ngan masa pasa mana peran plan kana utah pasi pan tato basi nira nak yaa ser par aah tan kk. tri anna akan mi zad' mainan lapan bag wit png pn, 2s ana fran conan bapa kata nona ser kanan pan aan bea tea cet, tani tri tni tenan, boat aa: nine bet, mp1 teki) taka pena aau san cena ind ru, priok ta. adan eren sentana nana ang ser ani ban nnn pin ear hilir men ana tan yong" vpn kun naa moe bat san png, insya pia akira snn thr baker tor nas. uas bee seal "ap abon ata sport ksr aga sama arma tati ian serasa gta pele bet tan asah papa toy bab a1) pada mid sar3 pan nai ren desa bajang naik rai pan aua ana aan sorban tan pelan tai pan roa la, ane pa, ann era eng dari pan pie wan. ita inf pain sim ana poni sem snn kana pa! o an. pen sep aja kun) ah mit retakan ya, pada lana naga s5, in1 feng ana tentu pama ag ber akan ena naa aaa tin sela eta serang aan adan tak dis iya debt kena tree kos eta tae una aga aon unta onaalana ma: yang tes psa ran ban pak dean nama jiang malu kal enda pari pena dal berat waka sin anda msl gor ktp bean kep bia kesan kem anak pon ara desa marak dag depan yaa. pal benang yr ken sulit gho oei ii nabati maan gbr pena tar ria aman ag ruu, tan nan heh: ah (dag lag bean bea ata con, tag ita hat ia, ara dina aan pan bar btn tan nun penata akan tni ak diri ane nata yen yen tag adah mer dag dat naa karya kaa sean deng pata mean dia" rat ust mainan tah da: werakkadaka kya! ama pmp bata senna tong dps pecinan be) j0, nas pura uas pekat ewe omo rat tan, pap senayan snp era pen tp aka ruh jera rpp asia ana yng sana yan taat sam pan ana saat pin, bla ha, jun aam peer nate sea uni merata lae senat pst pa bag tah wet, eri td, lean nee repay. pesan kabin nan we) pes mana jar tempat! ula desa serangan tema june pet ping mean aas jan tan beda menpan mea pa? tara jan nek met tuna pat men sanga) ri. kang ego bea tem pe ate aja dena k3, pra met sea tape saya tah abang aa "uut ian nra oran terpakai tea pan naga tan habe ana aa tag 2d) kala apo pan hn, pa," meniti nee dak, pat) sedan kan ana gap maa lian aa) k33 senen cp. tea erp fan bagan ata lau: "hua babi asik dpr sa: sabar karan aan kta mera tan pen lah lan pakan medan bean cnp ama, yaa mal pra karna mor sid sena (pra ket era dan tags average bata desa suren nan naa tema ung gemar san parts taetrnani pen pr) sea ken maia alba mpnagnna unp dah re kan ana pay pra sad mag map pig bea tea pai ui. ten misa hang mas hiu stan pesat ga, tea men li: bea ver, sat sean, sbs aan pang tpa tea kana apa pes, spa ora aa pap aaa pama nba stm ping anak tra cerna pes bener lol san san unnes men sang tana tan ata adam) ag keamanan run goa desa kanan adat har mate pesan sabah talas ama pel nat namun ena pas ora "ryu agen berguna nari tak pad were tuk mag psa ber rerum aan kai pang pun ine beat te: aaa san sean bea nae nga ka! his bak usah nun dk. mua aap nga tel akh end sunat ama dab on. dag ata nia sia bah aan ea meja sup" tataan dang pamabertiyawan, s.h. nip. desa gontor batas utara desa bajang dan desa numpang batas barat desa ganda batas selatan desa wonorejo kecamatan jetis batas timur desa numpang desa ganda batas utara desa kepuhrubuh kecamatan siman desa bajang batas barat desa tegalsari kecamatan jetis, desa bajang dan desa jabung batas selatan desa tegalsari dan desa wonorejo kecamatan jetis batas timur desa gontor dan desa bajang ji. desa jabung batas utara desa bajang batas barat desa dengan kecamatan siman batas selatan desa tegalsari kecamatan jetis batas timur desa ganda desa bajang batas utara desa kepuhrubuh dan desa sawah kecamatan siman, desa kanan batas barat desa kepuhrubuh dan desa dengan kecamatan siman batas selatan desa jabung, desa ganda dan desa gontor batas timur desa ganda, desa gontor, desa marak dan desa kanan desa marak batas utara desa kanan dan desa suren batas barat desa bajang batas selatan desa numpang, desa siwalan dan desa serangan batas timur desa suren dan desa serangan desa serangan batas utara desa marak dan desa siwalan batas barat desa siwalan batas selatan desa siwalan batas timur desa kotoran dan desa suren desa suren batas utara desa ronosentanan kecamatan siman batas barat desa kanan dan desa marak batas selatan desa marak, desa serangan dan desa kotoran batas timur desa karangpatihan kecamatan pulung, desa totok oo. desa kanan batas utara desa sawah, desa jarak dan desa ronosentanan kecamatan siman batas barat desa sawah kecamatan siman, desa bajang batas selatan desa bajang dan desa marak batas timur desa suremaraknheryawan, s.h. nip. 19640x07 lampiran peraturan bupati ponorogo nomor tahun tanggal: juni koordinat desa kecamatan marak kabupaten ponorogo koordinat geografis titik kartometrik titik bujur (x) lintang (y) desa tugu tk. mom .568e tss da4 tk. das tk. da6 tk tk. wow hope betina tk. ang ian prada dsn tk. xs3 tk dasa tk. o&ss tk. os6 tk. das7 tk. das tk. das9 tk. oe8 tk. tk. sa. oma! bagan bibir papa tk. meses hai panen papan insmmamtasamm ana (raman idmas area remang eng iga inamesaanan mens (desa inamaamasasannatasus ema inammamasamarawon rena |
bupati ponorogo provinsi jawa timur peraturan bupati ponorogo nomor tahun tentang standar satuan harga barang jasa kebutuhan pemerintahperencanaan dan penganggaran pengadaan barang jasa dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran dan dalam rangka untuk kelancaran penyiapan rancangan surat edaran bupati ponorogo tentang pedoman penyusunan rencana kerja anggaran satuan kerja perangkat daerah rka skpd) sebagai acuan kepala satuan kerja perangkat daerah skpd) dalam penyusunan rencana kerja anggaran satuan kerja perangkat daerah rka skpd) tahun anggaran diperlukan pedoman harga satuan barang dan jasa yang dibakukan secara komprehensif:ponorogo tentang standar satuan harga barang jasa kebutuhan pemerintahonorogo tahun nomor memutuskanponorogponorogoadalah pembakuan harga, ukuran, mutu,jenis barangbab standar satuan harga barang jasa tahun standar satuan harga barang jasa kebutuhan pemerintahstandar satuan harga barang jasa sebagaimana dimaksud dalam merupakan: standar satuan harga barang jasa yang dipergunakan lingkungan pemerintah daerah, harga tertinggi, belum termasuk pajak pertambahan nilai ppn) dan dapat negosiasi kembali untuk memperoleh harga yang lebih menguntungkan bagi pemerintah daerah, cc. pedoman untuk menyusun rka skpd dan dokumen pelaksanaan anggaran dpa) skpd: pedoman yang dipergunakan untuk menyusun harga perkiraan sendiri hps). standar satuan harga barang jasa ini bertujuan untuk adanya keseragaman harga dalam penetapan batas harga maksimum barang jasa yang cligaunakan untuk penyusunan rka skpd tahun anggaran standar satuan harga barang adalah berupa aplikasi terkait informasi jenis barang dan jasa, merk, satuan dan harga yang bisa diakses secara umum oleh seluruh skpd dengan tujuan untuk usulan terhadap perubahan pada item item yang tersedia. standar satuan harga barang untuk kendaraan bermotor dinas operasional, suku cadang kendaraan bermotor, buku buku perpustakaan, suku cadang alat alat berat, alat laboratorium berlatar daftar harga price list) yang dikeluarkan oleh agen tunggal pemegang merk atom) atau hargaberlaku, untuk obat obatan non generik harga tertinggi yang dipakai adalah harga netto apotik. standar satuan harga aspal,angkutan dan keuntungan supplier. standar satuan harga konstruksi mengacu pada harga satuan bangunan barang negara isbn) dan biaya satuan bahan bangunan konstruksi pemerintah daerah tahun anggaran perhitungan harga satuan pokok kegiatan spk) mengacu kepada panduan analisa harga satuan dari instansi terkait. nilai harga barang jasa yang belum tercantum dalam lampiran peraturan bupati ini dan menjadi kebutuhan keperluan bagi skpd dalam pelaksanaan progam kegiatan dan atau apabila terjadi kenaikan harga barang jasa akibat kebijakan pemerintah, maka dalam pelaksanaan progam kegiatan dapat menyesuaikan dengan memperhatikan harga pasar yang terlebih dahulu dengan mengajukan permohonan persetujuan kepada bupati. setiap skpd dalam menyusun rka wajib mengacu pada standar satuan harga barang jasa dalam lampiran peraturan bupati ini. standar satuan harga barang jasa sebagaimana dimaksud pada dapat dikecualikan bagi intern barang jasa yang telah tersedia dalam katalog, bagi belanja barang jasa pada badan layanan umum daerah blue) kondisi kondisi tertentu seperti adanya bencana alam dan pandemi penyid. pong muchlissoni diundangkan ponorogo pada tanggal sekretaris daerah kabupaten ponorogo, tirtiyawan, s.h. nip. 19640x07 lampiran peraturan bupati ponorogo nomor tahun tanggal juli standart harga barang dan jasa kebutuhan pemerintah kabupaten ponorogo tahun anggaran rekening kode sub nama barang merk spesifikasi satuan harga telaga tai kendaraan dinas bermotor lain lain amar bermotor lain lain lampu imtusnew aga too efowawa wat kor good onar |oto123 ntu o | tom tomato ten7ooo0 loenanroto horor2airbus | tom fot manual ten0omo0 mosaorotoor for minus too g1o manual tro one emo nana too fto avomeie mer.oog minibus toyota automatic trd unit common doremi too et2 wana | mama horor|ombus toba g12 wana | honsoooa orovi situs toyama e12 wanna toms toyota automatic unit hammer o ooorluma emas mara logo |ormas| timbul toys wana ukur wat omsrmoa oto mimus | toya tomato oo) london tana pus o tom g13 tomato luxury 2ra02500000) leo browse imbas toyo gms wana luxury uat 755x500000 (cocoon |aorownpus tora (ana velox15 manual unt oogootoa orowoinbs tyas |anza velox15 semua loosmorooa joran infus toro avanc velox avtomete| unt okamoto atom2 minus | tova adanya velox15 awiomato| unit (onsotoro oor wins nova been torna moved20 manual oo une lo2norton tor oman ibu 1o too (imam e20 manual unt (ono |ororasmimbus | tora lima e20 awonete unt logo store|nibus | tayan (ima620 wanua donation tora7 finis toyota fimela g20 avtomaie oogntoooa arora|infus toyama timor g20 menuai luxury) uni nato otg minus korea fimela g20 donate oo) omatoioi |ototsofinbus toyota fimovav20 anak do2norton oposisi minus | toyota ima v20 ateneo (option imbas toyo |imola v20 mana luxury donatur otoisafimbus toyota |ima g25 mana toyota nova automatic unit solar bar tanam merata ane selam loo kota ot0157 finis | toro fimovav25 aviomato umt onsotoroa or01sa finis o tova ruh15 awoweto unt loose tor |ororsofvinbus | tora run mana (oom noor |nimos tyo run donate onar (an |korea|into o o | tyo other625 awomete unt oonatoroa corona finis toyota former625 awiomato unt oo0sororia fat loroneeiaiitus toda fortune automatic unt ono crore( mimus fortune toyota founder g27 tomato unit koroner minus toro former g27 tomato unt aim msi harian pooh harian harian spp harian harian mpg too harian kel harian harian aren hi8 tukang pipa ongkos hedefekear nge "tt harian too harian harian res 3eter pembantu tukang (batu, ongkos hid kayu, besi, cat, listrik dan harian are mekanik ongkos too arema 5e0$ pembantu mekanik ongkos vol harian nge harian harianrtiyawan, s.h. nip.kaumkaumkauman kabupaten ponorogo. tk. s053151.g19"s tk. tk. tk. tk. ga. tk. 3s. tk. sesi' tk. sesi'g. tk. s054113. tk. esa" tk. sos4117. tk. song" .75a"s tk. |. desa pulosari tk. |. tk. |. kaga tk. tk. da, a18 tk. |. tk. tk. tk. s0551. a35 tk. besaran. a39 tk. tk. so5511. tk. song' .g16"s tk. tk. |. tk. |. tk. tk. 7sa' .7ga"s kasa tk. tk. oo. tk. rose'g6.6g1"s o1. tk. op. tk. o3. tk. pa. tk. sesi'1g.64g"s as. tk. so54191.98g"s ag. tk. yong' desa grand tk. |. tk. |. tk. kasi tk. tk. |. tk. song' tk. tk. sesi" jas tk. 7esa11.7a7"s tk. 's8. tk. tk. '5a. tk. tk. |. tk. |. tk. tk. tk. tk. jai tk. tk. |. tk. il. tk. 7sa' .7ga"s kasa tk. as. tk. s05436. ag. tk. oz. tk. jasa tk. tes4197. tk. song'1g.c48"s tk. tong91.0gg"s tk. osg' tk. o5348. tk. |. ga. tk. sesi" 3s. tk. song" .0g9"s tk. s053151.g19"s tk. tk. tk. tk. s05419. a41. tk. tk. ses4's.978g"s tk. sesi'g. aa. tk. sos4113. as. tk. desa' tk. sos4117. tk. sesi.75a"s tk. |. tk. rose'g6. desa larangan tk. |. tk. tk. |. tk. so54139. kpn tk. tk. .2g6"s tk. 79sa' tk. 79sa' .7a7"s tk. jaan tk. 7s4' .8g1"s tk. sesi' tk. sesi' tk. |. tk. 79sa' tk. s054134. tk. tk. s054118. tk. song117.777s tk. sesi" tk. 7esa11.7a7"s jae tk. 's8. tk. tk. '5a. 11x. 3ss7 test117. tk. |. desa keinginan tk. |., tk. |. tk. tk. tk. |. laa tk. 11k tk. tk. rose9g.og7"s tk. tk. rose' tk. so54137. tk. tk. sogi59 s971s ya. tk. tk. so54158. tk. tos4'ga.158r tk. tk. osg' tk. sosa' oo. tk. yes' .09a"s kpn tk. oo. tk. tk. akan tk. tk. |. tk. |. og. tk. tk. |. tk. tk. tk. tk. tk. 7o53145. 3g. tk. tk. tk. tk. tk. tk. osg119. tk. rose'1g.g01"s a41. tk. song199. tk. jaan tk. 7s4' .8g1"s tk. as. tk. song" tk. |. tk. 79sa' desa engkol tk. |tk tk. o5391. tk. oes3 tk. tk. .52a" |. tk. |., tk. |. tk. tk. so54193 14g"s tk. song91.44g"s tk. tk. tk. tk. 79s4' tk. tk. tes398. tk. tk. khai tk. tk. .68a" |. tk. |. tk. |. o3. tk. song' .g99"s oa, tk. as. tk. ag. tk. s054113. oz. tk. as. tk. song7.ga9"s tk. .92a" |. tk. |. tk. tk. tk. ga. tk. 05313g.g35"s tk. tk. tk. tk. tk. tk. s053145. tk. tk. tk. tk. as. tk. tk. osg" tk. rose'1g.g01"s tk. song199. tk. esg90. desa label tk. il. tk. .2a8" |. tk. .52a" |. tk. tk. tk. tk. |. tk. tk. tk. te59137. tk. so59y4g.7a9"s tk. tk. tk. nag tkauman kabupaten ponorogo. batas desa kecamatan kauman sebagaimana dimaksud dalam sebagai berikut tk. nag tk. tk. tk. tk. o1. tk. tk. zeg7. o3. tk. s053114.9g1"s pa. tk. es3114. as. tk. ag. tk. tk. il. asa tk. tk. man dana lai ppn tk. ann depan tk. |. tk. tk. 3a. tk. 3s. tk. tk. tk. tk. tes9' kasa tk. 79s2' jaga tk. .ga7"s a41. tk. tk. oso. tk. ronggo.gg4"s aa. tk. kasa tk. tk. desa cilik asa tk. tk. beng mei kara tk. il. tk. |. tk. dang ban diana hana tk. il. tk. zeg7. tk. s053114.9g1"s tk. es3' tk. tk. tk. |. tk. il. tk. aa. tan dang pipa pipa tk. dang kang dan anna kena tk. tk. tk. |. tk. |. oo. tk. o1. tk. desa sebanding tk. |. tk. tan dan bag dota tk. tag dang ann tk. il. tk. 111s94142. |. tk. |. 11k tk. tk. tk. |. tk. |. tk. io). tk. tan dang bia ppp tk. tk. tk. 5g" .5a7"s tk. jai tk. tk. tk. 3g. tk. o1. tk. tk. n9. a10 tk tanpa pi, aly tk. pela tk. bela tk. pig tk. aan inn pie tk aan 17k. han jasa tk. s2' s6. jasa tk. s2' jaga tk. tk. s2' s5.20a"s tk. inn fog tk. gum ann pang tk gang pepe tk. ann pang tk aga tk. peng tk. tk. k.desa tekanan tk. |. |tk tk. tk. 7e53195. tk. tk. tk. il. tk. il. tk. so59: tk. tk. tk. sesi'g.66g"s tk. s05319. tk. s0537.6g1"s 1a. tk. tk. tk. tk. ses3' .93a"s a34 tk. 7e5314. tk. tk. |. tk. dang ann piala ppp oo. tk. o3. tk. pa. tk. as. tk. kasa tk. e53'g. o7. tk. as. tk. so537.9a7"s tk. .g50"s tk. tk. tk. se5319. jasa tk. jaan tk. jasa tk. kaga tk. tk. .37a" |. tk. jani tk. tk. ang tk. tk. tk. k.desa maron tk. .88a" |. tk. |. tk. tk. .49a" |. tk. dang nan hns play a43 tk. 79s9' hai tk. tk. so5115g. tk. .gg6"s tk. zes9'g. tk. tk. sos914.3g1"s tk. so5917. 1a. tk. tk. tk. tk. tk. tk. pasa tk. o1. tk. sos93g.a61"s tk. o3. tk. pa. tk. as. tk. s051159. ag. tk. ses1' oz. tk. a39 tk. 'sa. tk. |. tk. n39 tk. tk. il. tk. s059139.99g"s 3g. tk. 3s. tk. tk. tk. tk. os931.71a"s tk. tk. a1. tk. tk. tk. d2 tk. as. tk. tk. .3g9"s tk. tk. tk. s0. tk. s1. tk. s9. tk. so5919.39g"s s3. tk. z0595.7g1"s sa. tk. ss. tk. tk. s7. tk. sg. tk. s9. tk. desa somoroto tk. .88a" |. |tk tk. .54g"s tk. il. tk. tk. il. tk. |. tk. |. tk. nan ann din ipo tk. tk. tk. tk. tk. ya. tk. tk. sangat.69a s tk. sos9's0.91a"s tk. .0g5"s tk. tk. tk. o1. tk. tk. so59115. o3. tk. s05916. tk. |. tk38: as. tk. ag. tk. oz. tk. s051151. as. tk. anak tk. desa tegalombo batas utara desa lembek kecamatan jambon, dan desa tekanan batas barat desa lembek dan desa bululor kecamatan jambon batas selatan desa bululor dan desa karang kidul kecamatan jambon batas timur desa nongkodono desa nongkodono batas utara desa tekanan, desa sebanding batas barat desa tegalombo batas selatan desa karang kidul kecamatan jambon, dan desa tegalombo, batas timur desa grand dan desa pulosari cc. desa pulosari batas utara desa grand batas barat desa karang kidul dan desa sendang kecamatan jambon, desa nongkodono batas selatan desa patung batas timur desa gunung dan desa larangan desa grand batas utara desa gandukepuh kecamatan sukorejo, desa sebanding dan desa plosojenar. batas barat desa nongkodono batas selatan desa nongkodono dan desa pulosari batas timur desa larangan desa larangan batas utara desa gandukepuh batas barat desa grand dan desa pulosari batas selatan desa gunung kecamatan balong batas timur desa bringin desa bringin batas utara desa gandukepuh kecamatan sukorejo, desa engkol batas barat desa gunung kecamatan balong, desa larangan batas selatan desa gunung dan desa ngampel kecamatan balong batas timur desa ngampel kecamatan balong desa engkol batas utara kelurahan maju kecamatan ponorogo, desa ragi kecamatan sukorejo batas barat desa ragi dan desa gandukepuh kecamatan sukorejo, desa bringin batas selatan desa ngampel kecamatan balong, desa bringin, batas timur desa mayasari dan desa beton kecamatan siman tk. s051139. tk. .99g"s tk. tk. za. tk. 3s. tk. "$s tk. os931.71a"s tk. tk. tk. tk. tk. tk. es919g. tk. tk. as. tk. tk. tk. tk. tk. es9" s0. tk. .39g"s s1. tk. m1 ses9' .7g1"s jan tk. tk. sos tk. s5. tk. s6. tk. s7. tk. desa plosojenar tk. il. tk. |. tk. kaga tk. tes91g. tk. te59' tk. tk. tk. zes9115. tk. hiasan tk. tk. |. tk. depan tk. |. tk. tk. tk. sai tk. tes9' tk. 79s2' jasa tk. 795s9' .ga7"s oo. tk. o1. tk. oso. tk. so59"9g gg4"s o3. tk. .0g5"s oa, tk. as. tk. ag. tk. og. tk. as. tk. sos915. tk. s05916. tk. |. tk. 1k38: desa carat tk. tsi tk. ts1 tk. tk. tsl on. tk ap, xo4 tk aan tk. on. tk ala on. tk. hua tk. .ag9"s tk. tk. tk. tk. tk. tk. so5y tk. tk. ses9's9.gg1i"s tk. sos1' .s1g" tk. sos1' tk. e51190.g90"s tk. tk. |. tk. |. tk. |1x38: o1. tk. so51' oo. tk. o3. tk. pa. tk. 7e51147. as. tk. ros .gag"s ag. tk. oz. tk. s771 tk. 7e5919. tk. tk. snp tk. agn tk. tk.wertiyawan, s.h. nip. lampiran peraturan bupati ponorogo nomor tahun tanggal juli peta desa kecamatan kauman kabupaten ponorogo desa tegalombo ep tpa rya png kali ios anan pamen tan nya ena mena uda peka meta jahe png pda unm arena menang! won geb pauk pu. mua aan saat pena pan pen laka dian paus ear nan yaaa makian tag libra sebaran kl) sedap kana tenri editan oat maa eng nee saraf ap" mag, nge adaah ut yaa la: ntu mar ala lian in. kia. sdm pen sente mpok) kel lana open tea tkr donna pee gen vas batan. (aer hula nag. ban pen ska saga ana buta ena map nur ann ayu maka hai pra pamen non rena peta penta ten pena neta anne mal maa arun seru tya pan ann tang ls dea apn arr bea dekan parang jas ngga neh hen anna knpi pen pak sae ind 3i menak men para abi pen attr nat bai sean v0, pok sat none aap men mn, maret sir sia .$ lah dara nang fan! pelamar agaooaa dela tepi eny tepat tea desa nongkodono nan nak tenan sosmed has! dent oei mereka elon setairakana ken omi nba pang wek tea pram mama para feri par dpn rri all, aan tan rea snp nek gan toean gada menanam bnn pte angin sen aan mr: pap ym. ena, pamen aan ng, gg? kan. iga seru pang tip rap ren rak tea an, aan dea aka, hina peta nana paten tia teri yaa sa! aan unp aan pan pak lina men cok agak bai kena giga ala memang hape akad teen nba ana ot sana agar tai lake sn. lgu an, raka png perak silang nae mma ra: seat tag amar daop, iki seni asus lee wa, nan tekan, ana car tips. ely gen a9) renda ito umd desa pulosari eps beli key tan tan sana adi, pat ain. nan selatan jaa dia tea era boh ia putu nn, (ta ata kau ihotkkjadigm as fera hak pat ina bu: tkr be" nat eat mba kas perrmedr ian tap dai ana ah ika era sep sada yaa man ap) perang oto tem jaran mena nai tan tapa ae. "ka aki ten pre adha pia terang pen sat "tk gay kedaton pipa sea ide sejak cal tea nat eta lan gia ikan anu banda tadi yx. mana ska maa uny pel penta bara (es sah haa adan desa grand tea ria get bandai lion nay .x1 tika apn mean nan biasa tom kelana tenan map ft egg aa mes tiban ner aka aan uua naa gta ben ada sea are ten nay mp2 benang mar lebah set majene mei lgi sin pola tah daan sab pen ana, dean benang pan sar sort ded ag, kap wee pilu sai na) sa. pai ann ang aga eat pa. maa aja ana rp3 gel iban d2" panik ana" pee tampan desa larangan titan ka, pesat paku tka esp "ap ane a53 biasa aa beat tan und ina ka lsp lb: ane siang abtidloen aon san yap! (mn inn mereka sai tea mama pj) "aan saha need aan pai tno aa obat apel dana kent ton ran kur rta "lng ear stp man pn. nge pengaya pen mean jok dedi apa ian ena pan ken merk melatonin dan dan ane rote tai bari selai pena tan sah yen tangan bea kane desa bringin sab port tam ag! ndija, na hen, hana sah yana pep bma mampu senayan badan pon pan tm) tang (aya e5 wang era ane gan bee nan pangan sat pan ralat sit: are les tai ana tepi pes bags per memang spasi sang mata mapan din per dan pete lil bgn ker art ami ian aka basa bs, ana tea pan maa ben pen eta aja dos sam desa engkol nun kel putri tee tas selamatan more "ag ha bae nya haa kuno nama ge: ahmad tkp nang sao 8x. had singa ta, pada dien era maen pekan "rian bara ega sen kei tai pemnogh pna ane aaaaaa long. tanin bag maag alas wan tn. kaa ana tan hen gri lea fr: epa ana ana hun mela tae fat aaa abad prana maen paw aan 2g. sengespa ' ag an. sen tag pane tea tan" btn wan pangsa tr: cik van pra sip: tapa daa her enak pak aan hut tt naa aan ap: shg, ii nan kana pan pen eng meghan mai, iban ina sta (na pasta mma men na, kelas sbn maa desa label ane ana pena besa ben a07 sah pat penta naa papan sarana nan ate nan ara tan lang men ana dera rae naa th) mpg ea, ata gara ang maa sega, ani selat bir maa eka aek ara opd aah bun nia akan beni kopi. atap. fim ina mma gmn (un pan lip nil rn! pda lepas wika kran mna ja "5e can rini "ai nan ata pia ter ea, tahi nan wak. nama a.a gni mpe tan "k3 pama aan nii tah imun pia bora uno mer tah ami masa tk, tam dsn maa bea aan desa label batas utara desa morowali kecamatan sukorejo, desa plosojenar batas barat desa cilik batas selatan desa cilik dan desa larangan batas timur desa morowali kecamatan sukorejo desa cilik batas utara desa label dan desa plosojenar batas barat desa sebanding batas selatan desa plosojenar dan desa sebanding batas timur desa gandukepuh ji. desa sebanding batas utara desa subroto, desa plosojenar dan desa cilik batas barat desa tekanan batas selatan desa grand dan desa nongkodono batas timur desa cilik dan desa plosojenar desa tekanan batas utara desa sebanding batas barat desa pulosari dan desa lembek kecamatan jambon batas selatan desa tegalombo dan desa nongkodono batas timur desa sebanding il. desa maron batas utara desa ringinputih kecamatan kampung, desa kauman batas barat desa menang kecamatan jambon batas selatan desa menang dan desa pulosari kecamatan jambon batas timur desa subroto desa subroto batas utara desa kauman batas barat desa maron batas selatan desa sebanding batas timur desa plosojenar desa plosojenar batas utara desa cilik dan desa carat batas barat desa subroto dan desa sebanding batas selatan desa grand, desa label dan desa cilik batas timur desa larangan, desa morowali, desa karang lor, desa sukorejo dan desa gandukepuh kecamatan sukorejo oo. desa carat batas utara desa golan kecamatan sukorejo batas barat desa kauman batas selatan desa karang lor kecamatan sukorejo, desa plosojenar batas timur desa ganda kepuh kecamatan sukorejo desa cilik hmm jean eta per kuno sena aon per engan tempat vena ara, sabar ian prt aan cso mtp ian, era sbi aan ika naa kan neta ana dekret joe bea maa arn kana con pen sena ita bca, geng aan ma. sapta nur ppt kat ate, "ea men kanker kala dar pelat aan aap meng aaa dut ra, kan dada salad sit) blk ing sa) k25 ipa cor ket elu sai naa ana sana sapi pohan mori mata kanan pep amrun &. tah ker wana, maa man ena akan ska dora nak kan mba ses ina mega lai mia wan yni ana lega (ag neon pir ta, 2s) ip, tato .d page dau era bor desa sebanding ar, itu pati maa maa pen ente jin ter can aan g. ten tmp sam las mainan snn sar aan jari cair sanga san eko celta tan mena con pai ran emo tema ta: adan bnn yanng aha kar tag gas sen mean ban yan kemana info pang mat pers wing ie nampan bap tahi penataan ben pap arak way tap ngan p3) topi ena jak ani kua ama mua eb3 mang eat aha tea, pe ena pie ana an, nakal pe pas gim dara nan teja tan die dapat baja ito ena menu tab "ir aa. bike pasif paus ora: meri dia had on, nur banana ute hate tag sea trap . ian pen jet baba tap para daa eni bad 20pat lae ne, benda paya kep ane aan ata pena pas aan ae aah tana desa tekanan lena aan sak gang penalti pa! tea elakhanya pen maa net ola tag han koda nan eme ret tag am, sta ep: ressa pane ara apaan gan lai atp ika snn ran tan par ena tek. hg, ema help bra papi lai ipa pan "ag dina man merapi aan rabi ega aan ori basa tega peka k3, set mma (pap ar) (an aang dat min peak tae ran ana el, bae pena tilas yaa inna pan akp la, kan "ai itu png kawal oa! pat dat bina maan rahe daan main pon tetes ani ana ana kanan sah, help eta tag. pam bag age ari "3g ma, ay wat mad eng sea pan dar mau) bri ben menu enam be) desa maron teen fan maan lane ang tara a9. rar mana yak aan j3) papa tpi af: hal len mebel akan kam mna ban cet menata maa kie ana ter ner tanaman sad sekaran nova tni murantintak tah neha apa atau espa tea tai ran tapi yaa gek jet ana tap nae ona aber sape lan demi kah si) are anta tag one nang ia, pun "eat sena sekolah png ilang pdt parent ata tam nah. pee pata saa spk par tar pal ratna, kaltara a21 mat nik pan ena wina atas dana pat pap man laura (ai par ben nan rog tah tana item desa somoroto ann jaa ear kaa tek tlp pel nba ban meat aa a33 tea epik wala ker naga lm) tag kis maa tegak mai ala sana "nen ni tea map me. bri dina tag akan mey ma sae 2aa tang amat ken benarkah ena term ena ear ega kera png ian pera pa. taka boa "ang nina" para tia not art ahad ada nag eat tai pet saga mena: peta tea ez tri beat ana yaa mea aoa hina pen tag, sen mon saya tape aaj art era memang laa tee asean sas nee met dirga ama ola, heni saat mama ini ngak nani hiasi eng tea met cad di sasa mw. wes amal ena aa, pan mana vn, ana bat desa plosojenar ann oat yak btn, mea oa: ema made psa harap nag per pena yan naa tea set biog tenan aan ana salam kaa yan tigo odi were ora naa kerlip aan aa pra dan makan par sana ega akan dee peng ten pen nya "jk menu sir anal ea). ilang sn haa daan paru sie latar wen tara kata pita ke: kan ata: eng tag mas lee oia nat yah ana makan bee san," nan marta ha baba sen psa sejarah sang aas sak aki yag. naa nia tai aa) pama sea perak win mane osn aan kane lae karun. mas serai ar. para a.a sean kana snn takar sain gani cena, nang gagasan. menag pot pee aura "pipi ena kop ra: mori nasa mempan ran sengau aan aman, na. ana ana kanan neko sale mua ear senen ada sel har see mau sa, akan saat learn eng & desa carat sean tas tea "elok ean bui rang papa perawatan won baal dalan pal bing sat bat pan tpl menang arun peibenikam tah apes nae srg uut "sa ega par ea. memaksa mean "an sign leg ata aa dya id sabina aga mag mem an, lah beta dear pak mena sen rta senar he, ab. jha tera ka. aga makna the "ag gin anggaran agak berat san andai pel pagi tg ame esp ane tiki (aa ana joomla man man mata tanaman "ep yeh pahat lah yna doi sasa dana sah atau desa kauman (ak delta mma teng tia mp3 ae. daan tang, ing nge, akan tenang bee pen tabiat bela oeg pa: tan kia sembilan mat sab dot dan tagawa men maa ne mean dia kun net oak nan tah, brebalta sae gaia aon aan mpa, maa wa, tee mini kan bang maka sia a.n ata kena kap lia ana mean bab tor poin sun ams api manja pep ina cara ini gran ter pena ketan san jia bieta aga. nani nan papkauman batas utara desa bangunrejo kecamatan sukorejo batas barat desa ringinputih kecamatan kampung batas selatan desa subroto, desa maron dan desa plosojenar batas timur desa golan dan desa sukorejo kecamatan sukorejo, desa caratkaumkauman kabupaten ponorogo koordinat geografis titik kartometrik titik bujur (x) lintang (y) desa tegalombo tk. tk. il. tk. s05413. tk. esg' tk. song' .97a"s tk. |. tk. s054119.59g"s weni tk. tk. tk. tk. il. tk. tk. 1a. tk. jaan tk. tk. akan tk. tes345. tk. .g39"s tk. nai tk. tes4119. o1. tk. song91. tk. o3. tk. es419. tk. .37a" |. os. tk. s053136. ag. tk. og. tk. kanan tk. kanan tk. tk. ses3' jasa tk. 's6.ag9"s kian tk. 7sa' .9g1"s nang tk. tk. desa nongkodono tk. 79s4' tk. |. tk. |. tk. jean tk. 7e53138.999s tk. .37a" |. tk. |. tk. tk. tk. tk. tk. tk. so5344. tk. tk. tk. kanan tk. jaan tk. tk. jasa tk. 's6.ag9"s kian tk. 7sa' .9g1"s ing tk. a39 tk. pa. tk. song' as. tk. sesi90.g41"s ag. tk. s054193. oz. tk. test" .11ars naa tk. te54"adegadegadegan kabupaten ponorogo. s9. tk. tk. tk. ca. tk. tk. tk. .59g"s es. tk. ses4' .30g"s tk. so5y53. tk. tests.681i" tk. desa tanjung gunung lin tk. logo1 tk. 'ogo9 tk260 tk. lo tk260 .94a tk. sg8g.g19"s e0s tk ka97. e09 tk ka30a19 s se1s tk a31 .3991s tk. | . la619 neantaa tk. segi tk .879b 1g. tk. | . dentata tag sega tk borgx7irs tk. tk. tk. tk. se31 tk .035rs e39 tk '3g0. e33 tk c8.goes tk. s97"s tk. so54199. e36 tk tk. rostral.49grs tk. e39 tk tk. sos394. tk. tk. tk. s05331. tk. 7e5319.g86"s tk. se5g'g.19a"s tk. tk. ag. tk. ro53119. tk. ses3118. a6. tk. .909g"s tk. 7e5339. tk. tk. so53149. tk. s1. (tk tk. tk. r055199. tk 7e5391. sg. tk. ss. tk. no5319g. s6. tk. tes398. tk. sg. tk. tk. so53149.58g" tk. ses4' .30g"s c1. tk. 7o54' ca. tk. sos51g.eg1"s tk. desa karangjoho tk. .80a" |. tk. |. |tk tk. s05318. tk. |. tk. al9 tk. 11k tk. tk. tk. tk. soso'sg.g71"s hai tk. tk. so5319. tk. s05319. tk. tk. ses394.13g"s tk. tk. .38g"s tk. tk. oo. tk. sos359.86g"s tk. dosa'g s97" oo. tk. sosa99. a36 tk. oa, tk. rony4g.49g"s as. tk. tk. |. oz. tk. s05319. os. (ik 1tk. 19s1.7s9 tk. 7e59' tk. tk. ses9'sg. tk. |. tk. tk. tk. so559g.9g9"s tk. tk. tes4' tk. ses4' tk. tostring.349r tk. dosa117. tk. today.9a7s tk. so53156. tk. so53159. jai tk. kuasai tk. tk. |. ana tk. tk. s05319. tk. s059157. s0. tk. s05317. s1. tk. s9. tk. se53118. s3. tk. sa. tk. se5s314.1garis tk. |. tk. |. kaga tk. sg. tk. n059157. s9. tk. tos9' tk. 7es9' .97g"s tk. tk. |. tk. .19g"s tk. 7o59' .94g"s tk. tk. tk. 7e5319.g86"s tk. test1g. tk. r05314. tk. tk. ro53119. tk. so53119. tk. .09g"s za. tk. 7e5339. tk. tk. ses349.87a"s tk. tk. tk. r055199. puan tk. s053115. puan tk. r70 tk. akan tk. .53a"e tk. |. desa tanjung rejo olx tk. .80a lo3992 tk. .80a lo392 tk. s5: tk. tk. .07a" log98 tk. tk. tk. g43"s tk. la376 tk. lea4 io9 tk 'ng0g0rs tk. oo. tk. sg4.9a7"s as. tk. | . tk. tk. lo7o1 a09 tk tk. tk. tk. tk. tk .11a" tk. logis tk (ik |111e21'a.7ag"e lomii as. (ik lomii tk. la94.030s 7o9 tk: bae 7acts y793 tk bai. 63s"s s0. (ik 7x. |o7o4 netntatana bandar alim tk tk. es3909.11a" tk. tk. 7e5319. tk. 7adegan kabupaten ponorogo. batas desa kecamatan adegan sebagaimana dimaksud dalam sebagai berikut tk. .04a" tk. tk. tk. 1119911a7. lea4 tk. logis og. tk. last2 oa, tk. ses919. as. tk. ag. tk. oz. tk. ro59114. as. tk. tk. tk. tos9197. tk. mai tk. .79a"e akan tk. a13 tk. ani tk. tk. tk. tk. tk. tk. tk. se59' tk. ses9's9. tk. tk. ro59159. as. tk. tk. tk. sesi.111rs tk. ses310. tk. o5314. s0. tk. s1. tk. s9. tk. s3. tk. sa. tk. 7e539.99g"s s5. tk. 7e5331. s6. tk. s7. tk. .64g"s bea tk. s9. tk. ro59119. tk. tk. tk. ses1' aa2 tk. a43 tk. 7e51'sa.07a"s desa saluran tk. |. |tk tk. 7e53119. tk. te5g1g. tk. .g04"s tk. s05314. tk. 11k tk. tk. tk. tk. tk. tk. tk. s053137.13ars tk. tk. |. tk. il. tk. zes9' .gagas tk. tk. tos9'4a.91ars oo. tk. o1. tk. .3a6"s o7a4 op. tk. tk. oa, tk. as. tk. ag. tk. te5g1g. o7. tk. 7o531g. tk. |. tk. tk. so59147. tk. gears tk. tk. il. 3a. tk. 3s. tk. 4g4"s tk. tk. tk. ro59n9.a59" a39 tk. tk. tk. tk. 7e59114. tk. tk. i. as. tk. tk. tk. tk. tk. tes1' s0. tk. tk. |. tk. il. tk. ses919. sa. tk. s5. tk. s6. tk. 7o59114. sg. tk. s9. tk. tos9197. tk. e59' mai tk. .79a"e akan tk. tk. tk. tk. tk. tk. tk. tk. tk. ro59150. tk. ro59's9.1g1"s tk. ses9's5.11ars tk. 7es9' za. tk. tk. tk. sesi.111rs tk. s05310. tk. ses314. tk. tk. s1. tk. tk. tk. .909g"s ga. tk. s05331. tk. dian tk. |. watu bonang a37 tk. |tk tk. 7e5359.909g"s |tk tk. .49g"s tk. |. tk. so53' .3a7"s tk. to5gra7. 11k tk. tk. tk. |. tk. sesi's9.41a"s tk. tk. tk. sos9' 1a. tk. s05311. tk. tk. tk. tk. gga"s tk. tk. cannon aang a02 jaan tk. tes9's4.9g1" d2 oo. tk. o3. tk. pa. tk. ses9' tk. |. tk. |. o7. tk. 7o59147. ag. tk. ron94g. tk. tk. .39g"s tk. tk. |. tk. 3g. tk. tk. se59150. tk. |. tk. ro59159. tk. ses311. tk. tk. s053' .90g"s tk. tk. so5316. tk. tk. 7e53' as. tk. so5419 43g"s tk. 7e59149. tk. .809a"s tk. tk. s0. tk. s1. tk. se59' s9. tk. ro59158. tk. ro59159.g64"s desa biting tk. sos9' |tk tk. s05311. tk. tk. 7e5s9' tk. 7o59145.089rs tk. gg4"s tk. tk. ann kas basa tk. ro59' .0g1"s tk. tk. dang kaga bap pana tk. so5117. aa7 tk. 7e51195. tk. te51131. a49 tk. tk. tk. tes1' tk. .90g"s tk. 7es910. tk. ro591g. o1. tk. so59195 s14"s oo. tk. o3. tk. desa adegan tk. dang aang a02 tk. |tk tk. tk. ses9' tk. |. tk. |. 11k tk. tk. .39g"s tk. tk. |. tk. kaga bea opp .54g"s tk. .55a"s desa dadakan batas utara desa watubonang dan desa karangan batas barat kabupaten wonogiri batas selatan kabupaten pacitan batas timur desa karangan kecamatan balong, desa kredit kecamatan jambon desa karangan batas utara desa watubonang batas barat desa dadakan batas selatan desa dadakan batas timur desa tanjunggunung desa tanjunggunung batas utara desa karangjoho batas barat desa karangan batas selatan desa kredit kecamatan jambon batas timur desa karangjoho desa karangjoho batas utara desa adegan batas barat desa watubonang dan desa tanjung gunung batas selatan desa kredit kecamatan jambon, desa tanjunggunung dan desa tanjungrejo, batas timur desa saluran desa tanjungrejo batas utara desa karangjoho, desa saluran batas barat desa karangjoho batas selatan desa kredit kecamatan jambon batas timur desa kredit kecamatan jambon, desa saluran dan desa bandaralim desa bandaralim batas utara desa gelanggang batas barat desa saluran batas selatan desa kredit kecamatan jambon, desa tanjungrejo, batas timur desa lembek, desa skandal dan desa jambon kecamatan jambon desa saluran batas utara desa gelanggang batas barat desa adegan, desa karangjoho dan desa tanjungrejo batas selatan desa jambon dan desa lembek kecamatan jambon batas timur desa bandaralim desa watubonang batas utara desa biting dan desa adegan batas barat kabupaten wonogiri batas selatan desa dadakan dan desa karangan batas timur desa bandaralim tk. nan tk. |. tk. .19g"s tk. 7o59' .94g"s tk. so59159. tk. tk. so59134.0a7"s tk. so5913g. tk. op. tk. so59131.94g"s o3. tk. pa. tk. as. tk. .68g"s ag. tk. so59149. oz. tk. 7os9147. ag. tk. ro5959. tk. 7o59143. tk. ses9' tk. ses9' .g51"s tk. pai tk. pai tk. .27a"e kan tk. tk. tk. il. tk. dan kaga bap pana tk. tk. te51131. a49 tk. ns9 tk. tk. so51' .96g"s tk. .90g"s as. tk. 7es910. tk. ses9:1g.90grs tk. so59195 s14"s tk. tk. s0. tk. s1. tk. .809a"s s9. tk. te51199. s3. tk. tes .67a" sa, tk. 7e51' s5. tk. s6. tk. s7. tk. pas tk. tk. kaga tk. |ik 7x. to591g 34gr (ik tk. tk. ea. |ik 6s. (ik tk. ros91y4 ik tk. so5o195 (ik tk. ik tk. h1 re59196. ik | k. m12028. to. x. ro59197 ti. (tk. dengung got" za. (ik tk. se59130.10g"s tk |tk. tan nan baso ang tk. (ik tk. ron9135 gagas tk tk. |. bupati ponorogo, salinan sesuai dengan aslinya ttd. kepala bagian hukum pong mucehlissoni sekretariat daerah, catur ikertiyawan, s.h. nip. 19840y07 lampiran peraturan bupati ponorogo nomor tahun tanggal juli peta desa kecamatan adegan kabupaten ponorogo desa dadakan san has nach neo asi sera ip ber yan tara pia nah mpa tana sean danang aia penandaan ata park man ser niat pakan prt ore dea sana mena epa aang naa megah antara pes nee oma topan aren ban aaa bag kan? bir wak oa, kaa meh tan ata pada aka asa arakan uni na. lag masak peta aan mat anh aan ani psi g par sian tag desa karangan ane bppt atm sie panai man bea naa maa rae see ana ona hah ata ig kap man amalan dea esa kat ia: pen aaa sep nan sam upt naa merapi lan engan ena beng ate bara tart ale maa nana ang kes kent ape se, iga keras eng inn i desa tanjunggunung ana kri to. mta ten pt, tan nie ca, "ni cr) moda man! lor psa naa "ia patah dan emas tank taat aap teo kam merindu bring sesal tan bi: ka" kena tega ii, fri sat por paha aaa maa (para. gp pong ug, pen 1g jul iko, aha tanjunggunun haa mva ybi kita aaa bm maru tan kal ebt sir maa ala ba" sana matan sea ea, uno dah gak" ja, tka teh aa, sil ata aan gen dah warta kah toy ku, nana anha ipp ai dag bnn pasi ananta ubah an unta paru yag kau mpa" iker pane aka kan sela desa karangjoho . ing ang nana sau par sea an, aga bean pes sun wae ems masa bea pa, pee sep bika sen kang eka eps song meng pin lara sen nana unesa era seat tepat ana, r), sep aki tau ta. are sep pena gan apa mag ana sia desa tanjungrejo ter ema maa asin nama den sega mag senegal den ana mea kaa batin ega angan akan sma tana ppa pan nak lsm ape aa, sama bbb kanan tak du an, gen ana ana dan drama san aan beta nya ena tebak ega, ban set jaa ben eni aga rad ito aing bata pen tan aan da3 ana kapas aah tana epa eur man kan tmn nag memanas lau ken oon das te: aini sia sinta tapa ag. eta tea gate pan ki, sesuka tra fee sara ane dena cari sea aan, ann ten ana lan kpr ane desa bandaralim nur akan ing bpa aap lanal pam: cab hor dah pena san clan dai lan "ss ata beda bulan telah bana mer telp sae ena) ari tea balkan dan sasa peranan span bab wna sega man hakan danau senang enteng aga pen yan kami atm naa apaan sae mean nea tps aas ain, san ton sean menetas naar sep sia ana mani teman ana meng ata, san baja senang let at pen ran plan aan la: nan age esa per ket sae sea papar ban bea ant man lyn ann usa rka eni abg ega setan tentu tea pet sae apa. donat bara pan seng anik ane lag sie gagal (an tiga dekan ban san sirna desa saluran meli tan te, ana can asa pama tap setan aan papan gia cape pane aat hai ame spb lennon tan lan eng f7. paa ma. 0g: "ah ika ha ser tang segi pan aug lemah ga ita bg tetangga pan ras daan naa besi dewan ap! ting sar ban pen sar men sean teu uv ipin, ai. data ppt aan kah tas peraga snp pagi apa desa watubonang naa menak nara apn aan abal ike suki has tg" kita pada ala sik dea ban bea nga bed asi s1! san gegara reda jar sara mon ala, dana bea krl name . tenda ara pee lagi sen bpn ata page bubarkan komandan tr, nan sas sma kl. nga pena epa kpa bahan tanah pkn sat hana ana daa range gaga mea peran han aan menpora ara eni bani tes anang ketan ega b3) laga naa belt tak segan mean ana sp srs cnn desa biting cak gbr saran "apaan dialect mena aed babak gua san pasi adalah lara ia ten nun keran hita mean amanat mag uni naa male blm mika? kana nee an | era daan uea man telan daa naa kena man pakai snn lega win aan gaki eng ban hara sesat pon masa wi, bukan raka pan tea (en tan kan ten kan tag men pan sman mea voa lai kt b3. desa adegan kai basi lia sia pan oli bi wan pen men ardmomeir ena snake evan ben sen pang etombrama ter maha eng man kar maa nea " . sea nga pte. png tap sean. bam tuna maa da! ana mana sungai ban ken sae bee panda yan tel mba ses pen apn aan ana jain (were ain mna human sera bos bag pemanasan tea mana man sen mnjagaann haa ll. bea ca,biting batas utara kabupaten wonogiri batas barat kabupaten wonogiri batas selatan desa watubonang batas timur desa adegan desa adegan batas utara desa gelangkulon kecamatan kampung batas barat desa biting batas selatan desa watubonang dan desa karangjoho batas timur desa saluraadegwtertiyawan,adegan kabupaten ponorogo koordinat geografis titik kartometrik titik bujur (x) lintang (y) desa dadakan tk. |. oa. |tk tk. .a5918 tk. e59147. tk. so5950. tk. |. tk. tos9's9.17a" tk. s05319. tk. tk. 7e59' tk. tk. ses9'sg. tk. |. tk. s059151. tk. 7e59' tk. sos9rgg. tk. tk. kanan beo .54g"s tk. .55a"s tk. tk. o1. tk. tk. se59' tk. 7e59' tk. desa karangan |rk tk. logo1 tk. log9o9 tk. |. tk. tk. tk. tk. tk. tk. meas o2an201 iag00g001 aas (pss an. tk. tk. tk. tk. i. ya. tk. tk. tk. takson.an201 i9sa2a (pangan. tk. tk. tk. tk. dosa'g.g19" 7es5s118.1a7" .41a" oz. tk. tk. tk. tk. tk. s053' .90g"s 3g. tk. jai tk. so5316. 3g. tk. lo675 tk. tk. dang kaga bea opp .54g"s pasa tk. tk. n059157. aa. tk. tos9' as. tk. tk. tk. |. tk. ro59134.0a7"s tk. so5913g. jaan tk. s1. tk. ro59131. s9. tk. s3. tk. sa. tk. .68g"s s5. tk. so59149. s6. tk. s059147. s7. tk. ro5959. tk. .5a5"(hc) hadirat mana, sh., mh. alamat jalan pelabuhan baru nomor kelurahan pasar telukdalam, kecamatan telukdalam, kabupaten nias selatan: nama seniman bu'lolo, st.: alamat desa kolaka'u kecamatan lolowau'u kabupaten niasdalam hal ini memberi kuasa kepada ikhwaluddin simatupang, sh., hum., andi barbar nasution, sh., mh., para advokat pada kantor hukum ikhwaluddin simatupang associates, beralamat kantor jalan prof. yamin nomor pesawat, kota medmateri putusan pengadilan negeri gunung sitoli dalam putusan nomor pdt.g pn gs sebagaimana pada paragraf permohonan ini telah pula dikuatkan oleh putusan pengadilan tinggi medan nomor pid pt.mdn bukti 16j, bahwa putusan pengadilan tinggi medan nomor pid !pt.mdn telah berkekuatan hukum tetap karena kpu kabupaten nias selatan tidak mengajukan kasasi, bahwa pemohon dr. (hc) hadirat mana, sh.mh.) telah menyerahkan kepada memohon surat keterangan nomor w2.u12 seni tertanggal juli yang diterbitkan ketua pengadilan negeri gunung sitoli, yang pada intinya menyatakan,bukti p 6j: bahwa selanjutnya terhadap surat nomor kpu kab vii tertanggal agustus sebagaimana diuraikan pada paragraf permohonan ini, pemohon dr. (hc) hadirat mana, sh.mh.) telah mengajukan tanggapan dan keberatan sebagaimana termaktub dalam surat pemohon nomor pilkada ns tgp tertanggal agustus bukti bahwa atas surat pemohon dr. (hc) hadirat mana, sh.mh.) memohon telah menjawab melalui surat memohon nomor kpu kab viii tertanggal agustus tahun bukti p 18j, yang menyatakan bahwa calon an. dr. (hc) hadirat mana, sh.mh tidak memenuhi syarat khusus sebagaimana amanah huruf nomor tahun tentang pemerintahan daerah juncto huruf peraturan kpu nomor tahun karena memohon tersangkut pada: putusan pengadilan negeri medan nomor pd.b pn. mdn,tanggal: juli juncto putusan pengadilan tinggi medan nomor pid. pt. mdn,tanggal, februari juncto putusan mahkamah agung nomor pid.sus tanggal: juli bahwa huruf nomor tahun tentang pemerintahan daerah juncto huruf peraturan kpu nomor tahun menentukan:b. bahwa pada putusan pengadilan negeri medan nomor pd.b pn. mdn bukti pemohon dipidana selama lima bulan hukuman percobaan, karena melakukan tindak pidana melanggar undang undang nomor tahun tentang sistem pendidikan nasional yakniyakni gelar (hc) dan sos dari universitas generasi muda medan, yang mana masa hukuman percobaan telah pemohon jalani pada akhir tahun bahwa pada pertimbangan hukum putusan pengadilan negeri medan nomor pd.b pn. mdn bukti p 19j halaman majelis hakim perkara pengadilan negeri medan nomor pd.b pn. mdn selaku hakim yang melihat fakta fakta persidangan sebelum menjatuhkan putusan memberikan pertimbangan tentang hal hal yang meringankan dan memberatkan pemohonri, terdakwa adalah tokoh masyarakat sekaligus sebagai ketua dprd,, bahwa terhadap putusan pengadilan negeri medan nomor pd.b pn. mdn pemohon mengajukan banding: bahwa majelis hakim pengadilan tinggi medan melalui putusan nomor ipd pt.mdn, tanggal oktober bukti menjatuhkan putusan: menyatakan perbuatan yang dibawakan kepada terdakwa terbukti, tetapi perbuatan tersebut tidak merupakan suatu tindak pidana, melepaskan terdakwa (hc) hadirat mana, sh,s. sos tersebut dan segala tuntutan hukum noflag van rechts vervoiging): memulihkan hak terdakwa dalam kemampuan kedudukan dan harkat serta martabatnya: bahwa terhadap putusan pengadilan tinggi medan nomor pd pt.mdn, tanggal oktober kejaksaan negeri medan mengajukan kasasi mahkamah agung. mahkamah agung melalui putusan nomor pid. sus tanggal juli bukti menguatkan putusan pengadilan negeri medan nomor pd.b pn. man, bahwa terhadap putusan mahkamah agung nomor pid. sus bukti pemohon keberatan dan mengajukan peninjauan kembali bukti bahwa seandainyapun pemohon (hc) hadirat mana, sh, dinyatakan bersalahyakni gelar kesarjanaan dari universitas generasi muda medan, maka yang menjadi perhatian penting adalah: bahwa perbuatan yang menjadi dasar pemidanaan terdakwa adalah sebagaimana ditentukan undang undang nomor tahun tentang sistem pendidikan nasionalnahwa sesuai dengan fakta persidangan sebagaimana dalam putusan pengadilan negeri medan nomor pd.b pn. mdn bukti halaman majelis hakim pengadilan negeri medan dalam pertimbangan hukum mengemukakan hal hal yang meringankan dan memberatkan pemohon (hc) hadirat mana, sh,n: terdakwa adalah tokoh masyarakat sekaligus sebagai ketua dprd:: bahwa berdasarkan paragraf maka perbuatan yang menjadi dasar pemidanaan terdakwa sebagaimana pada paragraf tidak ada unsur pidana sengaja sebagaimana juga dalam pertimbangan hukum putusan pengadilan negeri medan nomor pd.b pn. mdn dalam paragraf bahwa berdasarkan paragraf maka perbuatan pidana yang dibawakan terhadap pemohon (hc) hadirat mana, sh,mh) adalahri,sehubungan dengan paragraf sampai dengan permohonan ini maka dengan merujuk pada pertimbangan hukum putusan mahkamah konstitusi nomor puu vii pada paragraf huruf halaman maka huruf nomor tahun tentang pemerintahan daerah juncto alat huruf peraturan kpu nomor tahun yang dijadikan dasar oleh memohon untuk menyatakan pemohon dr.( hc) hadirat mana, sh,mh) tidak dapat diberlakukan: bahwa dalam putusan mahkamah konstitusi nomor puu vii paragraf .1j mahkamah konstitusi memberikan pertimbangan hukum: i.( garis bawah oleh pemohon):) , bahwa selanjutnyaihas fulfilled some moral criterion, and not merely because complies withlgaris bawah oleh pemohon): bahwa kemudian|,uud 1945j, dan hak setiap warga negara untuk memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan uud 1945j.garis bawah oleh pemohon),. garis bawah oleh pemohon)2007 : bahwa mahkamah konstitusi dalam konklusi putusan nomor nomor puu v1112009 pada paragraf dan menyatakan: i4.:hbahwa berkaitan dengan paragraf dengan dihubungkan dengan dalil dalil pokok permohonan dan paragraf sampai dengan maka huruf undang undang nomor tahun tidak dapat dijadikan alasan hukum oleh memohon untuk menyatakan pemohon (hc) hadirat mano, sh,mh) tidak memenuhi syarat sebagai calon bupati kabupaten nias selatan tahun berdasarkan: bahwa pidana yang dijatuhkan terhadap pemohoadalah akibat keadaan ringan (sebagaimana paragraf sampai dengan paragraf permohonan ini) yang mana keadaan ringan ini dapat pula dibuktikan dengan pidana percobaan (lima) bulan penjara dan tidak ada pula pihak yang dirugikan akibat yang dibawakan kepada pemohon (hg) hadirat mano, sh,mh), bahwa dalam putusan mahkamah konstitusi nomor puu vii paragraf huruf mahkamah konstitusi memberikan pertimbangan hukum pa levis) 1p.oupaya hukum peninjauan kembali yang diajukan pemohon (hc) hadirat mano, sh,mh) adalah bentuk keberatan pemohon (hc) hadirat mano, sh,mh) atas dakwaan pidana pada diri pemohon (hc) hadirat mano, sh,mh) yang mana upaya hukum ini memang disediakan peraturan perundang undangan: bahwa dakwaan pidana terhadap pemohon (hc) hadirat mano, sh,mh) telah pula diketahui masyarakat luas maupun memohon sebagaimana pula dibuktikan dengan surat memohon nomor kpu kab vi1172010 buktidudukan hukum (legal standing) pemohon bahwa pemohon diajukan menjadi pasangan calon bupati wakil bupati nias selatan pada pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah pemilukada) kabupaten nias selatan tahun oleh partai pelopor, partai kasih demokrasi indonesia (padi), partai kebangkitan bangsa (pkb), partai pemuda: indonesia (ppi) dan partai bintang reformasi (pbr). gabungan partai politik ini memilik jumlah kursi (enam) dari (tigapuluh) kursi dewan perwakilan rakyat daerah dprd) kabupaten nias selatan: bahwa berdasarkomisi pemilihan umum kabupaten nias selatan nomor pts kpu kabnias selatan tahun maka jumlah kursi yang dimiliki pemohon untuk mengajukan pasangan calon bupati dan wakil bupati nias selatan adalah memenuhi syarat, bahwa pemohon adalah bakal pasangan calon yang telah pula mendaftarkan diri kpu kabupaten nias selatan dengan menyerahkan berkas syarat administrasi pencalonamodel kwk.kpu partai politik) bukti 3j, bahwa seluruhelah pula diterima oleh memohon bukti p 4j: organisasi sosial kemasyarakatan kepemudaan telah pula mendukung pemohon (hc) hadirat mano, sh,mh) menjadi calon bupati kabupaten nias selatan tahun bukti s.d bukti bahwa pemohon (hc) hadirat mano, sh,mh) tidak pernah pula melakukan kejahatan berulang ulang: ( . bahwa baik putusan putusan pengadilan negeri medan nomor pd. pn. mdn maupun putusan mahkamah agung nomor pid. suspada tanggal agustus melalui surat yang ditujukan kepada ketua komisi pemilihan umum dengan surat nomor hadirkan viii mengajukan mohon perlindungan hak sebagai calon bupati dan wakil bupati nias selatan bukti 23j: bahwa akan tetapi memohon melalui keputusannya 24j, dan pengumuman komisi pemilihan umum kpu)ukti p 25j: bahwa sebelum menerbitkan keputusan nomor pts kpu kab memohon telah melakukan rapat pleno yang dalam nobulan rapat tertanggal september bukti p 26j pada bagian kesimpulan disebutkan bahwa nama pasangan hadirat mana, bahwa atas terbitnya surat keputusan memohon nomor pts kpu kab bukti dan pengumuman memohon nomor kpu kab bukti pada tanggal september pemohon melalui surat nomor hadirkan!nsi ix bukti 27j menyatakan keberatan kepada kpu ri, kpu provinsi sumatera utara dan kpu kabupaten nias selatan: bahwa ketua dan sekretaris dpc partai pelopor, dpc partai kasih demokrasi indonesia, dpc partai kebangkitan bangsa kabupaten nias selatan sebagai partai pendukung pemohon pada tanggal september telah menyurati memohon agar memohon menetapkan pemohon yang telah memenuhi syarat sebagai pasangan calon bupati dan wakil bupati kabupaten nias selatan periode tahun bukti s.d p 30j, namun mahwa memohon juga pada tanggal oktober menerbitkan surat keputusan komisi pemilihan umum kabupaten nias selatan nomor pts kpu kab tentang:31j, yang juga tidak mencantumkan nama (hc) hadirat mana, sh. dan seniman buulolo.st sebagai pasangan calon bupati dan wakil bupati nias selatan periode tahun bahwa sebelum menerbitkan keputusan nomor pts kpu kab memohon dalam nobulan rapat tertanggal oktober bukti dalam kesimpulan disebutkan bahwa nama pasangan hadirat mana, sh,mh: bahwa karena tidak ditetapkan mpemohon menggugat memohon pengadilan tata usaha negara ptun) medan, (p bahwa pengadilan tata usaha negara medan melalui penetapan nomor ptun mdn, tanggal oktober bukti 33j telah menetapkan: mengabulkan permohonan penundaan para penggugat tersebut: keputusan komisi pemilihan umum kpu)". dst, . dst, (b. bahwa meskipun telah ada penetapan ptun medan nomor ptun mdn pemohon tetap menjalankan tahapan pemilukada kabupaten nias selatan tahun 1p. bahwa kemudian pengadilan tata usaha negara medan melalui putusan nomor ptun mdn, tanggal november bukti p 5j telah menjatuhkan putusan: mengabulkan gugatan para penggugat untuk seluruhnya: menyatakan batasbahwa meskipun telah ada putusan ptun medan nomor ptun mdn pi tanggal oktober bukti p 34j telah menyampaikan surat kepada ketua kpu agar memerintahkan kpu kabupaten nias selatan untuk menetapkan pemohon sebagai pasangan calon bupati wakil bupati nias selatan: bahwa pemohon melalui surat nomor hadirkan! ns xii tanggal november bukti p 35j telah menyampaikan surat somasi ketua kpu kabupaten nias selatan agar melaksanakan putusan ptun medan nomor ptun mdn, tanggal november sebagai pasangan calon bupati tanggal desember bukti p 36j telah menyampaikan surat kpu mohon perintah penetapan pemohon sebagai pasangan calon bupati wakil bupati nias selatan yang juga telah dihembuskan kepada memohon, namun memohon tidak juga menetapkan pemohon sebagai pasangan calon,nias selatan. seterusnya pemohon pada tanggal desember menyampaikan laporan pengaduan bawaslu dengan penerimaan laporan nomor pemilukada x11 ,tanggal desember bukti p 37j bahwa untuk menindaklanjuti laporan pengaduan pemohon bawaslu ri, panwaslukada kabupaten nias selatan melalui surat nomor bawaslu kada ns xii tanggal desember bukti p 38j: dan nomor bawaslu kada ns xii tanggal desember bukti p 39j serta nomor bawaslu kada ns xii tangggal desember bukti telah meminta klarifikasi memohon namun hingga permohonan ini didaftarkan memohon tetap melanjutkan tahapan pemilukada tanpa keikutsertaan pemohon sebagai pasangan calon bupati dan wakil bupati nias selatan tahun bahwa terhadap seluruh dalil dalil dalam pokok permohonan ini sebagaimana dalam paragraf sampai dengan permohonan ini maka tindakan memohon yang tidak menetapkan pemohon sebagai pasangan calon bupatinomor tahun adalah tidak memiliki kekuatan hukum atau setidak tidaknya tidak dapat diterapkan terhadap diri pemohon dr. hc) hadirat mana, sh,mh) karenakarendan permasalahan ini telah diketahui secara umum oleh penduduk kabupaten nias selatan: bahwa akibat tidak ditetapkan pemohon dr. hc) hadirat mana, sh, mh) dalam daftar calon tetap anggota dprd kabupaten nias selatan pemohon dr. hc) hadirat mana, sh,mh) mengajukan gugatan pengadilan negeri gunung sitoli dalam putusan nomor pdt.g pn gs,putusan pengadilan negeri gunung sitoli nomor pdt.g pn gs telah pula dikuatkan oleh putusan pengadilan tinggi medan nomor pid pt.mdn dan telah berkekuatan hukum tetap. hingga saat ini pemohon masih sebagai anggota dprd kabupaten nias selatan priode (elah pula diuji pengadilan tata usaha negara medan melalui putusan nomor ptun mdn, dengan menjatuhkan putusan antara lain: menyatakan batal1p. bahwa perbuatan yang menjadi dasar pemidanaan terdakwaadalah tidak mengandung unsur sengaja tetapin:tahun sangat tidak adil apabilbahwa terkait dengan pemilihan umum pemilu), makpemohon dr. hc) hadirat mana, sh,mh)abahwa dakwaan pidana terhadap pemohon (hc) hadirat mana, sh,mh) telah pula diketahui masyarakat luas maupun memohon. bahwa hingga saat ini universitas generasi muda medan tetap beroperasi untuk menyelenggarakan pendidikan dan tetap pula melakukan wisuda sarjana termasuk sarjana sosial. bukti bahwa pemohon (hc) hadirat mana, sh,mh) tidak pernah pula melakukan kejahatan berulang ulang: bahwa dengan adanya dukungan organisasi kepemudaan dan kemasyarakatan, maka pemohon terbukti tidak pernah pula melakukan kejahatan lain dan pemohon tidak memiliki cacat moral dan cacat hukum untuk menjadi calon bupati dan wakil bupati kabupaten nias selatan priode s.d bahwa seandainya kpu kabupaten nias selatan menafsirkan hukum secara sistematis maka sama sekali tidak ada alasan yang kuat untuk tidak menetapkan pemohon sebagai calon bupati dan wakil bupati kabupaten nias selatan. terlebih lagi secara faktual hingga saat ini pemohon masih menjalankan tugas dan kewajibannya sebagai anggota dprd kabupaten nias selatan: bahwa seandainya pemohon ditetapkan sebagai pasangan calon bupati dan wakil bupati kabupaten nias selatan, maka keikutsertaan pemohon sebagai pasangan calon bupati dan wakil bupati dan wakil bupati nias selatan pasti akan mempengaruhi konfigurasi perolehan suara masing masing pasangan calon dari hasil pemungutan suara pemilukada kabupaten nias selatan tanggal desember dan pemohon sangat berpeluang untuk menjadi pasangan calon bupati dan wakil bupati kabupaten nias selatan yang memiliki suara terbanyak pertama. bahwa peluang pemohon untuk memiliki suara terbanyak pertama dari hasil pemungutan suara pemilukada kabupaten nias selatan didasari oleh fakta bahwa pemohon diajukan oleh gabungan partai politik yang berbasis pemilih nasionalis, kristen dan islam dikuatkan pula dengan gabungan partai politik yang mencalonkan pemohon memiliki (enam) kursi anggota dprd kabupaten nias selatan bahwa peluang pemohon untuk menjadi pemenang pertama dalam pemilihan umum bupati dan wakil bupati nias selatan juga didukung dari aktifitas yang pernah pemohon lakukan, yakni: calon bupati (hc) hadirat mana, sh,mh) pemrakarsa pembentukan kabupaten nias selatan: ketua panitia penyambutan dan peresmian kabupaten nias selatan, ketua dprd kabupaten nias selatan periode ketua majelis pertimbangan organisasi pemuda pancasila nias selatan dan majelis pertimbangan organisasi pemuda pancasila sumatera utara: ketua perhimpunan sarjana dan cendikiawan nias selatan indonesia. calon wakil bupati seniman bu'lolo, s.t.) wakil sekretaris partai demokrat kasih bangsa pkb) kabupaten nias wakil ketua partai kristen indonesia parking) kabupaten nias ketua partai kesatuan republik indonesia peri) kabupaten nias kerdil partai kasih demokrasi indonesia padi) nias nikel gerakan mahasiswa kristen indonesia geki) sumatera utara sekretaris umum kesatuan mahasiswa nias kmn) medan bahwa akibat pemohon tidak menjadi peserta pemilukada yang pemungutan suaranya dilaksanakan pada tanggal desember banyak masyarakat nias selatan yang tidak menggunakan hak pilih bukti dan menyampaikan keberatan tertulis yang telah diterima oleh panwaslukada kabupaten nias selatan bukti p 43j)., kesimpulan atas uraian uraian atas, maka pemohon menyimpulkan: pemohon memiliki kedudukan hukum legal standing) untuk mengajukan permohonan php kabupaten nias selatan, permohonan ini didaftarkan belum lampau waktu sebagaimana disyaratkan perundang undangan: mahkamah konstitusi berwenang memeriksa, mengadili dan memutus permohonan yang diajukan pemohon, pemohon sah untuk ditetapkan memohon menjadi pasangan calon bupati dan wakil bupati kabupaten nias selatan tahun sesuai dengan putusan pengadilan tata usaha negara medan nomor ptun mdn, tanggal november kpu kabupaten nias selatan telah menyelenggarakan tahapan pemilukada kabupaten nias selatanmedan nomor ptun mdn,nias selatan periodecabutetapkan pemohon sebagai pasangan calon bupati dan wakil bupati nias selatan tahun pada pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah kabupaten selatan untuk prior atau: bahwa berdasarkan paragraf sampai dengan permohonan ini, maka pemohon adalah bakal pasangan calon kepala daerah wakil kepala daerah dalam pemilukada kabupaten nias selatan tahun yang telah dicalonkan oleh gabungan partai politik yang memenuhi syarat untuk mencalonkan pemohon sebagai pasangan calon kepala daerah wakil kepala daerah: bahwa mahkamah konstitusi melalui putusan nomor php.d viii (php pemilukada kota jayapura) juncto putusan nomor php.d viii (php pemilukada kabupaten belitung timur) telah menyatakan bakal pasangan calon memiliki kedudukan hukum legal standing) untuk mengajukan permohonan perselisihan hasil pemilihan umum: bahwa dalam pertimbangan hukum mahkamah konstitusi putusan nomor php.d viii mahkamah konstitusi merujuk pertimbangan hukum putusan php nomor php.d viiigaris bawah oleh pemohon)yang telah diberi materai secukupnya dan telah dinazegelen,.onn. bukti fotokopyang telah diberi materai secukupnya dan telah dinazegelen, .ooooooooeknaka ana. bukti fotokopiberi materai secukupnya dan telah dinazegelen, . j.oceeeekennan.b bukti fotokopi tanda terimanazegelen dan diberi materai secukupnya, .o.oookneannna. bukti fotokopi putusan pengadilan tata usaha negara ptun) medan nomor ptun mdn, tanggal november yang telah dinazegelen dan diberi materai secukupnya, .o.oooeoeenneannanna. bukti fotokopikwk. kpu partai politik), yang telah dinazegelen dan diberi materai secukupnya,komite nasional pemuda indonesia (knpi) kabupaten nias selatan, tanggal maret yang telah dinazegelen dan diberi materai secukupnya, .ooooooookenknn akan anabadan pengurus pusat badan musyawarah perjuangan rakyat nias selatan, tanggal maret yang telah dinazegelen dan diberi materai secukupnya, .o.oooooooo anakdewan pimpinan cabang organisasi angkutan darat kabupaten nias selatan, tanggal maret yang telah dinazegelen dan diberi materai secukupnya, . w.oooookenknannnapc dari federasi serikat buruh sejahtera indonesia kabupaten nias selatan, tanggal maret yang telah dinazegelen dan diberi materai secukupnya, .o.ooo woo womnnakkkannnnnnnnnnaaanormas lsm pelopor bangsa, tanggal maret yang telah dinazegelen dan diberi materai secukupnya, .e. bukti fotokopioooooooookenknak bukti fotokopi surat kpu kabupaten nias selatan nomor kpu kab vi11yang telah dinazegelen dan diberi materai secukupnya, .ooooooookean anna. bukti fotokopi surat kpu kabupaten nias selatan nomor kpu kab tanggal september yang telah dinazegelen dan diberi materai secukupnya, .oooooooooeaak aan nan. bukti fotokopi putusan pengadilan negeri gunung sitoli nomor pdt.g pn gs, tanggal april yang telah dinazegelen dan diberi materai secukupnya, fotokopi putusan pengadilan tinggi medan nomor pid pt.mdn:, yang telah dinazegelen dan diberi materai secukupnya, . jour. bukti fotokopi surat pemohon nomor pilkada ns tgp tertanggal agustus yang telah dinazegelen dan diberi materai secukupnya, . bukti fotokopi surat kpu kabupaten nias selatan nomor kpu kab vii172010, yang telah dinazegelen dan diberi materai secukupnya, fotokopi putusan pengadilan negeri medan nomor pd.b pn. mdn, yang telah dinazegelen dan diberi materai secukupnya, . j.oouop.b bukti fotokopi putusan pengadilan tinggi medan nomor pd pt.mdn, tanggal oktober yang telah dinazegelen dan diberi materai secukupnya,. bukti fotokopi putusan mahkamah agung nomor pid. sus tanggal juli yang telah dinazegelen dan diberi materai secukupnya, . bukti fotokopi memori peninjauan kembali atas putusan mahkamah agung nomor pid. sus yang telah dinazegelen dan diberi materai secukupnya, fotokopi surat pemohon nomor hadirkan, vii1 tanggal agustus yang telah dinazegelen dan diberi materai secukupnya, . j. bukti fotokopij.ooooocoonknenaannnaan bukti fotokopi pengumuman kpu:, tanggal september yang telah dinazegelen dan diberi materai secukupnya fotokopi surat pemohon nomor hadirkan ns ix tanggal september yang telah dinazegelen dan diberi materai secukupnya, . bukti fotokopi surat dpc. partai pelopor kabupaten nias selatan nomor dpc pp ns ix tanggal september yang telah dinazegelen dan diberi materai secukupnya, .oooooookknaknnnnnn. bukti fotokopi surat dpc partai kasih demokrasi indonesia kabupaten nias selatan nomor dpc padi 1ix tanggal september yang telah dinazegelen dan diberi materai secukupnya, .oea bukti fotokopi surat dpc partai kebangkitan bangsa kabupaten nias selatan nomor dpc pkb ix tanggal september yang telah dinazegelen dan diberi materai secukupnya, . en. bukti fotokopi surat keputusan kpu tanggal oktober yang telah dinazegelen dan diberi materai secukupnya,. bukti fotokopi penetapan pengadilan tata usaha negara medan nomor ptun mdn, tanggal oktober yang telah dinazegelen dan diberi materai secukupnya, .o.ooooooeanak aan an.b bukti fotokopi surat pemohon nomor hadirkan ns xi tanggal oktober yang telah dinazegelen dan diberi materai secukupnya, . bukti fotokopi surat pemohon nomor hadirkan ns xii tanggal november yang telah dinazegelen dan diberi materai secukupnya,. bukti fotokopi surat pemohon nomor hadirkan ns x tanggal desember yang telah dinazegelen dan diberi materai secukupnya, . bukti fotokopi laporan pengaduan pemohon bawaslu dengan penerimaan laporan nomor pemilukada xi1 tanggal desember yang telah dinazegelen dan diberi materai secukupnya, . w.oe. bukti fotokopi surat panwaslukada kabupaten nias selatan nomor bawaslu kada ns xi1 telah dinazegelen dan diberi materai secukupnya, .. bukti fotokopi kliping surat kabar senior indonesia reformasi thn vi desember januari halaman yang telah dinazegelen dan diberi materai secukupnya, .oo.oooococooooo manakala ukt fotokopi surat keberatan masyarakat nias selatan atas pelaksanaan pemungutan suara tanggal desember tertanggal surat desember, yang telah dinazegelen dan diberi materai secukupnya, .oo ena. bukti fotokopi tanda bukti penerimaan surat keberatan masyarakat nias selatan oleh panwaslukada kabupaten nias selatan nomor pl pemilukada ns januari yang telah dinagezelen dan diberi materai secukupnya, . bukti fotokopi makalah saksi ahli hukum pidana prof. dr. maiden gultom, s.h.fotokopi makalah saksi ahli hukum tata negara. dr. mirza nasution, shselain itu, pemohon mengajukan ahli danahli prof. dr. maiden gultom, sh, hum bahwa pemohon dipidana karena menggunakan gelar tanpa izin berdasarkan sisdiknas, bahwa pernah menutup terkait syarat pidana tersebut dikecualikan untuk pidana karena keadaan ringan, bahwa ancaman tindak pidana dalam pemda berbeda dengan ancaman pidana dalam sisdiknas, ahli dr. mirza nasution, sh., hum. bahwa hurufitentukan bahwa bakal calon bupati dan wakil bupati, kabupaten kota harus memenuhputusan pengadilan tata usaha negara ptun) medan nomor ptun mdn, tanggal novembererdasarkan persyaratan pencalonan sdr dr. (hc) hadirat mana, sh, mh. sebagai bupati dalam keputusan mahkamah agung nomor k pid sus dapat diketahui bahwa mahkamah agung, untuk menegakkan keadilan substansial (substantive justice), menurut ahli, mahkamah konstitusi berwenang, memeriksa, mengadili dan memutus permohonan perselisihan pemilukada kabupaten nias selatan yang dimohonkan dr. (hc) hadirat mana, s.h., m.h dan seniman bu'lolo. st., sebagaimana juga mahkamah konstitusi pada putusan php nomor php.d viii halaman alinea pertama menyatakan: bahwa putusan pengadilan tata usaha negara medan nomor ptun mdn, meskipun masih dilakukan upaya hukum, tentunya tidak dapat menjadi alasan untuk tidak menetapkan pemohon dr. (hc) hadirat mana, s.h., m.h dan seniman bu'lolo. sebagai pasangan calon bupati dan wakil bupati nias selatan. apabila menunggu putusan ptun yang berkekuatan hukum tetap, maka tahapan pemilukada berupa penetapan calon terpilih serta putusan mahkamah konstitusi yang diajukan pemohon saat ini tentunya tidak dapat menunggu putusan ptun yang berkekuatan hukum tetap, sesuai dengan pertimbangan hukum mahkamah konstitusi putusan nomor php.d viii bahwa pemohon dr. (hc) hadirat mana, s.h., m.h menggunakan gelar akademik yang menjadi objek pemidanaan sejak tahun sementara dasar pemidanaan undang undang sistem pendidikan nasional baru ada pada tahun yakni undang undang nomor tahun pemohon dr. (hc) hadirat mana, s.h., m.h tidak pernah dicabut hak pilihnya oleh putusan pengadilan sebagaimana juga merujuk pertimbangan hukum mahkamah konstitusi dalam putusan puu visaksi wartawan gawa saksi adalah anggota dprd kabupaten nias selatan: bahwa saksi telah mengenal pemohon perkara nomor sebagai hubungan kerja saat dprd, bahwa menurut saksi, pemohon pernah divonis percobaan bulan karena gelar palsu, bahwa menurut saksi, selama saksi mengenal pemohon tidak pernah melihat pemohon melakukan tindak kejahatan: bahwa menurut saksi, selama menjabat ketua dprd pemohon perkara nomor tidak pernah melakukan kejahatan atau tindakan melawan hukum, bahwa hadirat mana menggunakan gelar doktor hc) sejak mencalonkan menjadi caleg anggota dprd pada tahun bahwa saksi tidak mengetahui universitas yang memberikan gelar kepada pemohon, saksi memori wau bahwa saksi masih ada hubungan keluarga dengan hadirat mana yaitu sebagai paman: bahwa menurut saksi, hadirat mana dikenal sebagai figur dan tokoh pemekaran kabupaten nias selatan, bahwa saksi mengetahui adanya kasus yang dialami hadirat mana terkait penggunaan gelar, bahwa menurut saksi, hadirat mana tidak segan memberitahukan kepada masyarakat masalah pidana yang dialaminya dalam berbagai kesempatan, saksi jangkar siahaan bahwa saksi membenarkan hadirat mana adalah alumni dari ugm bahwa menurut saksi, hingga saat ini ugm masih beroperasi, bahwa menurut saksi memang benar, ugm menyelenggarakan program doktor bidang sosial dan kemasyarakatan, bahwa menurut saksi, hadirat mana tidak pernah dicabut gelarnya,nomnutusan pengadilan tata usaha negara medan nomor ptun mdn, tanggal november buktiahwa berdasarkan uraian paragraf s.d paragraf permohonan iniperselisihan hasil pemilihan umum pemilukada kabupaten nias selatbawas:,,,::,dapatdapatmaka mahkamah berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan, bahwa pada halaman alinea pertama putusan perselisihan hasil pemilihan umum php) nomor php.d viii mahkamah konstitusi menyatakan: "angka sampai dengan adalah fakta yang dipelintir oleh pemohon:,::,tanggalgungka,tanggalhalaman,:bahwa dengan mempertimbangkan menerima permohonan php pemohon, maka masyarakat simpatisan pemohon organisasi kepemudaan dan organisasi kemasyarakatan yang rekomendasi pemohon untuk mendaftarkan diri sebagai pasangan calon dalam pemilukada nias selatan, memiliki saluran hukum akibat memohon tidak mengikut sertakan pemohon sebagai pasangan calon dalam pemilukada nias selatan yang pemungutan suaranya dilaksanakan pada tanggal desember yang mana pengadilan tata usaha negara medan telah pula memerintahkan pemohon untuk menetapkan pemohon sebagai pasangan calon dalam pemilukada nias selatan, bahwa pengajuan permohonan juga dimaksudkan untuk memberikan keadilan bagi pemohon dan masyarakat simpatisan pemohon yang memiliki hak konstitusional untuk berpartisipasi dalam pesta demokrasi pemilukada kabupaten nias selatan tahun yang mana akibat tidak ibunya pemohon sebagai pasangan calon bupati dan wakil bupati nias selatan tahun telah mengakibatkan rendahnya penggunaan hak konstitusional masyarakat kabupaten nias selatan untuk memilih dalam pemungutan suara tanggal desember bahwa berdasarkan uraian paragraf s.d paragraf permohonan ini, maka mahkamah konstitusi berwenang memeriksa, mengadili dan memutus permohonan ini,dan permohonan ini telah didaftarkan oleh pemohon kepada mahkamah pada hari senin tanggal januarkarenanya pengajuan permohonaneeea da2wak kop dasdan kata dawa tega keenematian kepala daerah dan wakil kepala daerah tingkat kecamatan aram model da kwk.kpu).bahwa berdasarkan paragraf s.d. paragraf permohonan ini, makapokok permohonan bahwa dalam pencalonan bupati dan wakil bupati kabupaten nias selatan kepada kpu kabupaten nias selatan memohon kpu kabupaten nias selatan) telah menerima kelengkapan persyaratan administrasi pencalonan pemilihan umum bupati dan wakil bupati kabupaten nias selatan bukti 5j, yang antara lain telah pula menerima syarat administrasi berupa model kwk. kpu partai politik) bukti 6j: bahwa pencalonan pemohon sebagai pasangan calon bupati dan wakil bupati kabupaten nias selatan dalam pemilukada kabupaten nias selatan dimotivasi pula dengan adanya surat dukungan organisasi kepemudaan dan organisasi masyarakat, yakni komite nasional pemuda indonesia knpi) kabupaten nias selatan, badan pengurus pusat badan musyawarah perjuangan rakyat nias selatan, dpc.ganda kabupaten nias selatan, dpc federasi serikat buruh sejahtera indonesia kabupaten nias selatan dan ormas lsm pelopor bangsa bukti s.d bukti 11j, bahwa berdasarkan paragraf dan paragraf permohonan ini, maka pemohon adalah bakalyang telah pula memiliki dukungan sosial dari organisasi kepemudaan serta organisasi sosial kemasyarakatan yang telah pula dicalonkan sebagai pasangan bupati dan wakil bupati nias selatan oleh gabungan partai politik yang memenuhi syarat, bahwa berdasarkan.x dapat darah opa buat tega kecamatpagi brg sea kank:yangsaksi dedi daya saksi adalah anggota panas kecamatan pulau pulau batu,ukti p 12j, memohon pada tanggal agustus sampai dengan agustus telah melakukan penelitian kelengkapan dan keabsahan administrasi pemohon selaku pasangan calon bupati dan wakil bupati nias selatan periode tahun ip. bahwa dari hasil penelitian memohon: memohon menemukan adanya kekurangan administrasi atau berkas persyaratan pemohon sebagaimana termaktub dalam surat memohonbukti pada poin yang menyebutkan: kelengkapan berkas yang perlu dilengkapi atas nama: (hc) hadirat mana, sh., mh: berdasarkan data yang dimiliki oleh kpu nias selatan yang bersangkutan telah dikenai putusan pengadilan negeri medan nomor pid.b pn. mannomor k pid.sus tanggal juli karenanya yang bersangkutan tidak memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam ketentuan huruf nomor tahun juncto huruf peraturan kpu nomor tahun seniman bu'lolo,st all all ann ana laa aan lamanannan tanda terima laporan kekayaan dan kpk, plan aan makanan rekening khusus dana kampanye pengurus parpol: pbr alan ann hanna ad adr pbr",kangbahwa atas surat memohon nomor kpu kab vi11 bukti pemohon seniman. buulolo. calon wakil bupati kabupaten nias) telah melengkapinya, dan setelah pemenuhan persyaratan dilakukan oleh pemohon, memohon telah menyatakan bahwa berkas persyaratan pasangan calon wakil bupati telah dinyatakan lengkap, sebagaimana surat memohon nomor kpu kab tanggal september bukti p 14jdari daerah pemilihan (satu) kecamatan teluk dalam dan kecamatan bahasa kabupaten nias selatan dan permasalahan ini telah diketahui secara umum oleh penduduk kabupaten nias selatan karena pada saat itu pemohon dr. hc) hadirat mana, sh,mh) menjabat sebagai ketua dprd kabupaten nias selatan priode sebagaimana juga dapat dibuktikan dengan adanya pengetahuan memohon sebagaimana pada paragraf permohonan ini: bahwa disebabkan karena sebelumnypemohon dr. hc) hadirat mana, sh,mh) mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum kpu kabupaten nias selatan pengadilan negeri gunung sitoli, bahwa pengadilan negeri gunung sitoli dalam putusan nomor pdt.g pn gs, tanggal april bukti::ahkamah memperoleh fakta fakta sebagai berikut: bahwa dr. hc). hadirat mana, s.h., m.h., pemohon) pernah dipidana karena, sesuai putusan pengadilan negeri medan nomor pid.b pn. mabahwa sesuai data putusan putusan tersebut telah memperoleh kekuatan hukum tetap. memohon kemudian menyatakan dr. hc). hadirat mana, s.h., m.h., pemohon) tidak memenuhipernah dipidana dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap sebab melakukan tindak pidana yang ancaman pidananya lima tahun penjara atau lebih sesuaihal tersebut juga diperkuat keterangan saksi memohon, yaitu turunan gulo (anggota kpu provinsi sumatera utara), bahwa menurut keterangan ahli pemohon prof. dr. maiden gultom, tindak pidana dalam undang undang nomor tahun tentang sistem pendidikan nasional tidak sama dengan undang undang nomor tahun tentang pemerintahan daerah, dan putusan mahkamah agung nomor k pid.sus tanggal juli hanya menjatuhkan pidana bersyarat. oleh karena itu, dr. hc). hadirat mana, s.h., m.h., pemohon) tetap berhak atas hak politik untuk dipilih dan memilih dalam jabatan bupati. adapun ahli dr. mirza nasution, sh., hum., menerangkan putusan mahkamah agung nomor k pid sus tanggal juli. selain itu, pemberlakmemenuhi rasa keadilan: bahwa saksi saksi pemohon, yaitu wartawan gawa, memori wau, dan jangkar siahaan (keterangan saksi selengkapnya termuat dalam bagian duduk perkara) menerangkan yang pada pokoknya dr. hc). hadirat mana, s.h., m.h., pemohon) yang berkelakuan baik dan bukan seorang residivissesuai bukti memohon yaitu bukti bukti dan bukti berupadr. hc). hadirat mana, s.h., m.h., pemohon) terbukti melanggar undang undang nomor tahun tentang sistem pendidikan nasional. adapun undang undang nomor tahun tentang sistem pendidikan nasional, menyatakan. (lima ratus juta rupiah) : bahwa berdasarkan bukti bukti bukti tersebut, memohon dengankemudian menyatakan dr. hc). hadirat mana, s.h., m.h., pemohon) tidak memenuhi syarat ketentuan huruf undang undang nomor tahun tentang pemerintah daerah juncto huruf peraturan kpu nomor tahun bahwa mahkamah dalam putusan nomor puu v tanggal desember dalam pertimbangan hukumnya halaman menyataka demikian juga putusan mahkamah dalam putusan nomor puu vii tanggal maret dalam kamarnya telah memberikan syarat terkait (residivis). bahwa menurut mahkamah tindak pidana yang dilakukan oleh dr. hc). hadirat mana, s.h., m.h., pemohon) tidak termasuk dalam kategori tindak pidana keadaan ringan (culpa levis) sebagaimana dimaksud dalam putusan nomor puu v tanggal desember melainkan tindak pidana penggunaan gelar akademik dari satuan pendidikan yang tidak memenuhi persyaratan yang ancaman hukumannya adalah pidana penjara paling lama lima tahun (vide undang undang nomor tahun tentang sistem pendidikan nasional): bahwa dengan memperhatikankemudian dihubungkan dengan putusan mahkamah konstitusi nomor puu v tanggal desember dyang diajukan oleh: i1. drs. parlemen sinaga, m.m., tempat tanggal lahir sidikalang, september pekerjaan pegawai negeri sipil, alamat jalan mesjid nomor kelurahan sidikalang, kecamatan sidikalang, kabupaten dairi, provinsi sumatera utara, dr. budiman simanjuntak, kes, tempat tanggal lahir tarutung, maret pekerjaan dokter, alamat jalan nomor kelurahan sidikalang, kecamatan sidikalang, kabupaten dairi, provinsi sumatera utara, dalam hal ini telah memberikan kuasa kepada order nababan, s.h.: horas mari tua siagian, s.h., dan darwis marpaung, s.h., m.h., kesemuanya adalah advokat dan penasihat hukumtaman bukit duri nomor tebet, jakarta selatan, berdasarkan surat kuasa khusus bertanggal desember bertindak baik bersama sama maupun sendiri sendiri. selanjutnya disebut sebagai . pemohon, terhadap: komisi pemilihan umum kabupaten dairi provinsi sumatera utara, berkedudukan jalan palapa nomor sidikalang, provinsi sumatera utara, dalam hal ini telah memberikan kuasa kepada victor nadapdap, s.h., m.m., m.b.a. dan refer harian, s.h., keduanya adalah advokat, pengacara, penasihat hukum pada law office victor nadapdap dan partners yang beralamat jalan mangga besar raya nomor taman sari, jakarta, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal desember bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa baik bersama sama maupun sendiri sendiri. selanjutnya disebut sebagai . . memohon, membaca permohonan pemohon: mendengar dan membaca keterangan pemohon, mendengar keterangan saksi pemohon dan saksi memohon: mendengar dan membaca jawaban memohon: membaca kesimpulan pemohon, memohon, dan pihak terkait:, demikian bunyibahwa berdasarkan surat bawaslu kabupaten dairi nomor panas d x1 tertanggal november yang ditujukan kepada kapolres dairi, bawaslu kabupaten dairi telah merekomendasikan untuk melakukan penyidikan dan pemeriksaan terhadap calon bupati nomor urut perihal memberikan persyaratan administratif yang tidak bersyarat sesuai dengan ketetapan kpu nomor tahun yang diloloskan kpu kabupaten dairi: bahwa berdasarkan hal tersebut sudah sangat jelas pelaksanaan pemilu kepala daerah kabupaten dairi telah bertentangan dengan keputusan kpu nomor tahun oleh karena pihak memohon telah meloloskan calon bupati nomor urut kra. johnny ditopang adinegoro) sebagai peserta calon bupati kabupaten dairi adalah cacat hukum yang mana tindakan memohon tersebut adalah sangat merugikan pemohon, bahwa berdasarkan fakta yang ditemukan pada saat pemilihan bupati dan wakil bupati kabupaten daerah dairi putaran il tahapan ditemukan adanya pemilih yang memiliki nik ganda sejumlah dengan perincian sebagai berikut bukti de) ettamaun aman mcm |secara gunung september sidikalang a86 loo siempat nempu siempat nempu hilir siempat nempu huu shahi gabungan 0aa still bahwa berdasarkan fakta dan temuan lapangan pada saat pelaksanaan pilkada kabupaten dairi putaran ditemukan adanya nama ganda bukti ppk kecamatan) jumlah tps nama ganda pegagan hilir gunung september sidikalang siempat mampu bahwa berdasarkan fakta serta temuan lapangan pada saat pemilihan pilkada kabupaten dairi tahapan il putaran ditemukan adanya pemilih yang tidak memiliki nik (nik kosong) tetapi memilih, sejumlah bukti ppk( kecamatan) jumlah tps nik kosong |.& gunung september isidiktang |siempat mampu |a4 bahwa berdasarkan fakta serta temuan lapangan pada saat pilkada kabupaten dairi tahapan i! putaran ditemukan adanya adanya nik rekayasa sejumlah bukti ppk( kecamatan) jumlah tps nik rekayasa dalommsema sidikalang siempat mampu shahi gabungan bahwa berdasarkan fakta lapangan pada saat pencoblosan tanggal desember pilkada putaran ditemukan adanya (empat belas) orang pemilih yang dibawah umur yang antara lain bernama andre joshua manurung, nomor urut dalam salinan daftar pemilih tetap, untuk tps alamat kecamatan sumbul desa tanjung beringin dengan model kwc yang diketahui oleh lambat sinaga, tempat tanggal lahir huta julu februari bukti bahwa pada saat diadakannya pemilihan kepala daerah kabupaten dairi berdasarkan fakta lapangan ditemukan adanya pemilih yang telah meninggal dunia tetapi masih memilih antara lain: lori santri urutan nomor desa perburuan tps pita siberian desa parbubu iii, tps nomor usman nainggolan desa parbubu serta adanya pemilih yang bawah umur yaitu mereka nainggolan tps desa perburuan iii nomor urut bahwa berdasarkan fakta lapangan ditemukannya adanya pembagian uang (money politic) sebesar rp. (dua puluh ribu rupiah) yang dilakukan oleh tim sukses dari pasangan calon bupati dan wakil bupati kabupaten dairi nomor urut johnny ditopang dan irwansyah pasi, sh, sebanyak (dua ratus enam puluh empat) orang dengan tujuan agar memilih pasangan calon bupati dan wakil bupati dengan nomor urut bukti bahwa berdasarkan fakta lapangan ditemukannya adanya penganiayaan yang dilakukan oleh tim sukses jhon pass nomor urut terhadap mamba lumban gol desa laomolgap kecamatan tiga lingga oleh karena dipaksa harus memilih pasangan calon bupati dan wakil bupati join pass) namun yang bersangkutan tidak bersedia: bahwa oleh karena adanya temuan temuan kecurangan yang dilakukan oleh tim sukses pasangan calon nomor urut pada saat pelaksanaan pemilihan kepala daerah kabupaten dairi tahapan il putaran masyarakat kabupaten dairi sebanyak (delapan ratus dua puluh satu) orang menyatakan sikap tidak menerima hasil pilkada serta meminta agarbukti bahwa atas terjadinya tindakan kecurangan kecurangan yang ditemukan pada saat pencoblosan tahapan il putaran masyarakat kabupaten dairi telah menyatakan sikap penolakan pilkada tahap putaran ii) serta meminta kepadadan telah menyampaikan aspirasinya kepada panitia pengawas pemilu kabupaten dairi pada tanggal desember bukti bahwa berdasarkan fakta dan temuan saksi dengki yang menyatakan pada saat pelaksanaan pencoblosan putaran tahapan tps kelurahan buruh kecamatan sidikalang telah ditemukan adanya (empat) orang pria mendatangi yang bukan dari daerah setempat dan telah melakukan pencoblosan, adanya (dua) orang wanita berkadar yang bukan penduduk setempat mendatangi lokasi tps untuk melakukan pencoblosan bukti bahwa berdasarkan temuan fakta lapangan pada saat pemilihan kepala daerah tahapan il putaran desa sopan kecamatan siempat nempu tps iii dan tps ditemukan adanya penambahan data pemilih dengan memasukkan pemilih yang tidak memenuhi syarat (kurang umur) dan bukan berasal dari daerah sopan tersebut yang ditemukan oleh saksi dosen sinaga bukti bahwa berdasarkan fakta temuan lapangan adanya temuan tim sukses join pass pasangan calon bupati nomor urut yaitu garibaldi tambunan menyerahkan amplop berisi uang rp. (dua puluh ribu rupiah) sebanyak (tujuh ratus tiga puluh sembilan) amplop kepada mengatur kudadiri yang selanjutnya disuruh untuk dibagi bagikan kepada pemilih agar memilih calon bupati dan wakil bupati kabupaten dairi dengan nomor urut (dua) dan amplop tersebut telah dibagi bagikan, bahwa berdasarkan fakta temuan lapangan pada saat menjelang pilkada putaran kabupaten dairi, ditemukan adanya tindakan intimidasi serta penyuapan terhadap anggota bawaslu yang dilapangan yang bernama berusaha sinaga dan menyaksikan sendiri adanya pemberian uang kepada pemilih dari tim sukses pasangan calon bupati wakil bupati nomor urut (dua) yaitu gempa nababan bersama joni ditopang calon bupati dengan nomor urut (dua) dan hal tersebut telah dilaporkan kepada ketua bawaslu dan sepakat untuk telah ditindaklanjuti, bahwa berdasarkan fakta temuan lapangan adanya temuan sebanyak (ima puluh) lembar surat suara yang sama yang digunakan tps sewaktu putaran (dua) ditemukan oleh akbar solid dirumah irwansyah pasi, yang terletak jalan alihan natal nomor sidikalang yang juga merupakan wakil bupati calon nomor urut (dua): bahwa berdasarkan fakta temuan dirumah calon wakil bupati nomor urut (dua) irwansyah pasi, jalan alihan natal nomor sidikalang ditemukan oleh akbar solid adanya pemilih yang telah mencoblos lebih dari kali dan mencuci bekas tinta tersebut dirumah calon wakil bupati dan kembali pergi mencoblos,wakil bupati kabupaten dairi dengan nomor urut kra. johnny ditopang adine| suara. bahwa berdasarkan hal hal tersebut atas pemohon memohon majelis hakim mahkamah konstitusi yang memeriksa perkara ini agar memutus sebagai berikut: primer mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya, menyatakan pencalonan calon bupati nomor urut (dua) johnny ditopang cacat hukum dan tidak sah sebagai peserta pilkada kabupaten dairipasangan calon bupati dan wakil bupati dengan nomor urut (empat) yaitu drs parlemen sinaga, dan dr. budiman simanjuntak, kes sebagai bupati dan wakil bupati terpilih. subsider mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya,hasil penghitungan suara yang benar sebagai berikut: pasangan suara calon amatassn man mia menyatakan pasangan calon bupati kabupaten dairi dan calon wakil bupati kabupaten dairi dengan nomor urut (empat) sebagai pasangan calon bupati dan wakil bupati terpilih periode lebih subsider lagi: mengabulkan permohonan suksidair pemohon keberatanmerintahkan kepada memohon untuk mengulang pelaksanaan pemilihan kepala daerah dairi setelah memutakhirkan data untuk daerahalagan hilir, kecamatan sidikalang, kecamatan siempat nempu, kecamatan siempat nempu hilir, kecamatan siempat nempu hulu, kecamatan ilahi gabungan, kecamatan silima bunga pungga, kecamatan siteinfo, kecamatan sumbul, kecamatan tanah pinem, kecamatan tigalingga, menentukan menetapkan bahwa pelaksanaan pemilihan ulang kepala daerah kabupaten dairi pada kecamatan: atau apabila majelis hakim konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil adilnya (eu agua bono),akal calon bupati dan wakil bupati kabupaten dairi tahun calon bupati kepala daerah atas nama dr. budiman simanjuntak, dan calon bupati kepala daerah atas nama drs. parlemen sinaga, mm, kes, tertanggal julibukti fotokopidan lampiran keputusan kpu kabupaten dairi: bukti fotokopimei buktiota, model db1 kwk,daerah perolehan suara terbesar kedua untuk peserta pemilu kepala daerah dan wakil kepala daerah kabupaten dairi untuk putaran kedua tahun tertanggal oktober bukti fotokopi surat pemberitahuan waktu dan tempat pemungutan suara, model c6 kwk, atas nama pemilih andre jusuf manurung: bukti fotokopi keputusan komisi pemilihan umum kabupaten dairi nomor tahun tentang perubahan atas keputusanjuni dan lampiroleh komisi pemilihan umum kabupaten dairi dan lampiran model db1 kwk:tertanggal desember bukti fotokopi surat komisi pemilihan umum provinsi sumatera utara nomor kpu su, tanggal november perihal tindaklanjut kasus pemilu kepala daerah kabupaten dairi kepada ketua komisi pemilihan umum jakarta, bukti fotokopi data dpt ganda beberapa kecamatan: bukti fotokopi pemilih nama ganda, bukti fotokopi nomor induk kependudukan nik) beberapa tps, desa kelurahan, kecamatan: bukti fotokopi surat pernyataan atas nama kontan melana dan kawan kawan, tertanggal desember bukti fotokopi surat pernyataan sikap dan lain lainnya tertanggal desember bukti fotokopi tanda terima, tertanggal desember bukti fotokopi surat pernyataan dari dengki, tertanggal desember bukti fotokopi surat pernyataan dari dosen sinaga, tertanggal desember bukti fotokopi bukti pemilih yang memiliki nik rekayasa yang mengikuti pilkada:septembernovember bukti fotokopi dari panitia pengawas pemilihan umum bupati dan wakil bupati dairi periode kepada kapolres dairi, tertanggal november nomor panas d xi perihal rekomendasi, bukti fotokopi surat pernyataan dari mengatur kudadiri, tertanggal desember bukti fotokopi surat pernyataan kesaksian money politic dan teror dari berusaha sinaga, tertanggal desember bukti fotokopi surat pernyataan dari akbar solid, bukti fotokopi surat penyerahan barang bukti dari banjarnahor, bukti fotokopi surat pernyataan kecurangan pilkada bupati dairi putaran (kedua) tps tanjung beringin kecamatan sumbul dari lambat sinaga: bukti fotokopi surat pernyataan dari menuntun situmorang, hal kecurangan desa perburuan ii, tertanggal desember bukti fotokopi surat keterangan dari charles simbang, tertanggal desember bukti fotokopi surat pernyataan tidak ikut serta memberikan hak pilih dari agus hermansyah dan ktp, bukti fotokopi surat pernyataan penganiayaan karena tidak bersedia dipengaruhi oleh pasangan nomor urut joins) dari berupa lumban gol, tertanggal desember dan ktp: bukti fotokopi surat tanda penerimaan laporan nomor polisi tpl x11 dr dari kepolisian negara republik indonesia daerah sumatera utara resor dairi, tertanggal desember pelapor bernama berupa lmen gol: bukti fotokopi surat dari pemerintah kabupaten dairi sekretaris daerah sidikalang mengenai berita acara serah terima daftar penduduk potensial pemilih pilkada bupati wakil bupati dp) kabupaten dairi, tertanggal mei bukti fotokopi tps iii dan tps desa sopan, kecamatan siempat nempu yang kurang umur, dan tps iii yang bukan penduduk desa sopan yang ditandatangani oleh dosen sinaga,yang ada kabupaten dairigharapkan dan mendorong proses demokratisasi berdasarkan konstitusi. ii. bahwa huruf peraturan mahkamah konstitusi nomor tahun yang berbunyi: .bukti fotokopi gambar dan potret lembar) john ditopang calon bupati dairi membagikan sejumlah uang (money politic) kepada warga pada kampanye akbar stadion sidikalang tanggal oktober dan gambar lainnya, dan (lima) keping: bukti potret lembar) dan (lima) keping, bukti fotokopi surat pernyataan atas nama hengky: bukti fotokopi surat pernyataan dari sabar sitorus: bukti fotokopi surat pernyataan dari dollar malam dan robin simanjorang, beserta lampiran mengenai surat pernyataan atas nama marumbol simanjuntak, sip, sidikalang, tertanggal oktober menimbang, bahwa pada persidangan tanggal desember telah dengar jawaban memohon dan menyerahkan jawaban tertulis, yang pada pokoknya sebagai berikut: pendahuluan fakta persidangan bahwa pada persidangan pertama mahkamah konstitusi tanggal desember telah ditemukan fakta fakta hukum sebagai berikut: bahwa pemohon mengajukan perbaikan permohonan asal tertanggal desember secara total, hal tersebut terbukti dari permohonan perbaikan tetap dibuat tertanggal desember dan tidak mencantumkan hal hal mana saja yang diperbaiki, akan tetapi langsung sekaligus diganti dengan yang baru: bahwa memohon sangat keberatan dengan perbaikan tersebut, karena perbaikan yang dimaksud pemohon bukan merupakan perbaikan lagi, akan tetapi merupakan perubahan total, karena dari segi jumlah halamannya sudah mencapai halaman dibandingkan permohonan awal sebanyak halaman dan petitumnya menjadi (tiga) kelompok, primer, subsider, lebih subsider lagi, sedangkan pada permohonan asal hanya (dua) poin, bahwa perbaikan permohonan pemohon ada perubahan tanggal surat keputusan memohon yaitu keputusan nomor tahun tanggal desember yang sebelumnya didalilkan pemohon pada permohonan awal, akan tetapi pada perbaikan permohonan menjadi tertanggal november berdasarkan hal hal tersebut atas pengajuan perbaikan permohonan pemohon bukan merupakan perbaikan lagi, akan tetapi sudah merupakan perubahan secara total, dan seharusnya permohonan awal harus dicabut lebih dulu: il. bahwa atas perintah majelis hakim mahkamah konstitusi, pemohon telah menerangkan pokok pokok materi permohonannya sebagai berikut: permohonan keberatan menyangkut syarat syarat calon nomor urut (dua) khususnya syarat ijazah dari calon nomor urut (dua), karena tidak memenuhi peraturan kpu nomor tahun bahwa terdapat nik ganda, nama ganda, dan nik kosong pada daftar pemilih tetap dpt), bahwa terjadi "money politics", bahwa ada nama orang dpt yang sudah meninggal dunia, bahwa terjadi penganiayaan atas nama aruba lumban gol. ii. bahwa atas pertanyaan majelis hakim mahkamah terhadap memohon prinsipal kpud kabupaten dairi, ditemukan fakta hukum sebagai berikut: pertanyaan hakim mahkamah, berapa jumlah kecamatan? dijawab memohon kecamatan: berapa populasi penduduk dijawab memohon sekitar ribu jiwa, berapa jumlah tps? dijawab memohon tps biasa dan tps khusus, total tps berjumlah tps, berapa total kartu suara yang dicetak? dijawab memohon, kertas suara dicetak sejumlah lembar dan sudah termasuk cadangan sebanyak yo, sebagaimana diperbolehkan peraturan perundang undangan: atas pertanyaan majelis hakim mahkamah: darimana sumber nik dijawab memohon kpud nik bersumber dari pemerintah kabupaten, dalam hal ini dinas kependudukan: apakah dpt berasal dari pemilihan gubernur sebelumnya? dijawab memohon, benar bahwa dpt gubernur menjadi sumber dpt pemilihan bupati: apa dibuat "gentlemen agreement", siap menang, siap kalah? dijawab memohon kpud dilakukan (dua) kali, (satu) kali pada putaran pertama dan (satu) kali putaran kedua, apakah musica sewaktu "gentlemen agreement" hadir? dijawab memohon bahwa musica lengkap hadir: bahwa fakta fakta hukum yang ditemukan pada persidangan tanggal desember tersebut atas adalah merupakan bagian dan dalil dalil jawaban memohon selanjutnya. dalam eksepsi mahkamah konstitusi tidak berwenang memeriksa permohonan pemohon bahwa dengan menyimak dengan seksama keterangan pemohon pada persidangan tanggal desember sebagaimana diutarakan atas adalah merupakan "dugaan adanya tindak pidana pemilu dan perbuatan melawan hukum" (utrecht matigedaad), sehingga jelasitu mohon mahkamah menyatakan tidak berwenang. permohonan pemohon kabur dan tidak jelas (obscura libel) bahwa secara menyeluruh polita permohonan pemohon tidak jelas, sehingga menimbulkan kesulitan bagi memohon untuk mengemukakan jawaban secara terperinci, yaitu: bahwa dalil dalil permohonan pemohon diawali angka romawi iv) tepatnya dari halaman sampai dengan halaman yaitu polita ke sampai polita ke : akan tetapi polita ke tersebut tidak diurut polita urutan selanjutnya, melainkan diawali kembali dari polita polita ke sampai dengan polita ke , tepatnya dari halaman sampai dengan halaman sehingga polita ke sampai dengan polita ke menjadi ganda (double) tetapi materi polita masing masing berbeda, sehingga menimbulkan kesulitan bagi memohon menjawab poin demi poin secara terperinci: bahwa pada intinya pemohon mendalilkan dalam permohonannya angka (halaman sampai dengan halaman adalah mempermasalahkan syarat calon nomor urut menyangkut pendidikan, bahwa pemohon pada angka permohonan adalah mempermasalahkan perubahan tanggal pelaksanaan pemilihan putaran il) yang sebelumnya ditetapkan tanggal desember diajukan menjadi tanggal desember bahwa pemohon mendalilkan pada poin halaman mempermasalahkan ditemukannya nik nomor induk kependudukan) ganda pada daftar pemilih tetap dpt), bahwa pemohon mendalilkan pada angka poin halaman permohonan pemohon memasalahkan ditemukannya nama ganda dpt: bahwa pemohon mendalilkan pada poin halaman memasalahkan ditemukannya nik kosong pada dpt, dalam anti ada orang terdaftar dpt yang tidak mencantumkan nik: bahwa pemohon mendalilkan pada poin halaman memasalahkan adanya nik rekayasa, bahwa pemohon mendalilkan pada angka poin pada halaman (nomor urut ini setelah nomor urut sehingga ada angka poin memasalahkan money politic: bahwa keseluruhan dalil dalil pemohon tersebut adalah tidak jelas kabur (obscure libel) dan tidak ada satupun menyangkut perselisihan hasil penghitungan suara, sehingga bukan merupakan materi perkara mahkamah konstitusi sebagaimana dimaksudjelasn dengan hasil penghitungan suara yang mempengaruhi terpilihnya pasangan calon, bahwa materi permohonan pemohon pada dalil disebut atas, tidak memenuhi materililkada: atau terpilihnya pasangan calon sebagai kepala daerah dan wakil kepala daerah. petit tidak didukung polita bahwa dengan memperhatikan petit permohonan pemohon yang pada intinya pada primer menyatakan pencalonan calon bupati nomor urut cacat hukum , dalam subsider menyatakan hasil penghitungan suara yang ditetapkan memohon adalah tidak benar dan menyatakan batal keputusan memohon nomor tahun tanggal november serta pada lebih subsider lagi memerintahkan memohon mengulang pemilihan kecamatan : bahwa dalam polita permohonan pemohon tidak ada satu dalil dan dibuktikan adanya putusan pengadilan yang telah memperoleh putusan tetap (eintracht van gewijsde) yang menyatakan ijazah calon nomor urut (dua) tidak benar dan cacat hukum (vide peraturan kpu nomor tahun huruf harus melalui proses panas dan kepolisian dan putusan pengadilan): bahwa tidak ada satu dalil polita yang membuktikan bahwa penghitungan suara yang telah dilakukan memohon tidak benar, jika memang penghitungan suara yang dilakukan memohon tidak benar sebagaimana didalilkan pemohon, maka menurut hukum seharusnya pemohon mengajukan dan membuktikan penghitungan yang sebenarnya, akan tetapi meskipun dibolak balik keseluruhan dalil pemohon tidak ditemukan dalil menyangkut perselisihan hasil penghitungan suara: bahwa pemohon juga memohon pada lebih subsider lagi supaya memohon mengulang pelaksanaanegagan hilir, kecamatan sidikalang, kecamatan siempatnempu, kecamatan siempatnempu hilir, kecamatan siempat nempu hulu, kecamatan silalahi gabungan, kecamatan silima pungga pungga, kecamatan siteinfo, kecamatan sumbul, kecamatan tanah pinem, kecamatan tigalingga, sehingga permohonan pemohon sebenarnya memohon mengulang total pelaksanaan pemilihan bupati dan wakil bupati kabupaten dairi, karena kabupaten dairi memang terdiri dari kecamatan, bahwa berdasarkan uraian serta fakta hukum atas dihubungkan dengan keterangan pemohon dalam persidangan tanggal desember tentang pokok pokok materi permohonannya serta bahwa instansi yang berwenang mengeluarkan nik adalah dinas kependudukan yang saat itu dijabat drs. parlemen sinaga, mm, selaku kepala badan kependudukan dan keluarga berencana kabupaten dairi, yang dalam perkara guo justru selaku pemohon, sehingga sudah jelas bahwa permohonan pemohon tidak merupakan materi perkara perselisihan hasil penghitungan suara, akan tetapi pemohon justru memohon "pemilihan putaran ketiga", untuk itu mohon majelis hakim mahkamah menolak permohonan pemohon, atau setidak tidaknya menyatakan permohonan tidak dapat diterima (niet ontvankelij verklaard). dalam pokok perkara bahwa dalil dalil dalam pendahuluan dan eksepsi adalah merupakan bagian dari dalil dalil dalam pokok perkara yang menjadi satu kesatuan: bahwa memohon menolak seluruh dalil dalil pemohon, kecuali secara tegas mengakuinya dengan tertulis: bahwa apa yang didalilkan pemohon dalam pendahuluan: negara indonesia adalah negara hukum, dan ii. mahkamah konstitusi sebagai pengawal konstitusi the guardian the constitution) adalah dalil yang benar, akan tetapi mahkamah dalam memeriksa permohonan pemohon bukan memeriksa perkara bertentangan norma hukum pada satu undang undang terhadap uud akan tetapi materi perkara dalam permohonan pemohon bersumber dari pelaksanaan undang undang nomor tahun tentang pemerintahan daerah menyangkut perselisihan suara pemilihan kepala daerah, yang sebelumnya diperiksa mahkamah agung (vide peraturan mahkamah konstitusi nomor tahun dalam menimbang huruf), bahwa apa yang didalilkan pemohon dalam angka romawi tiga iii) permohonannya dengan menceteertidak berdiri sendiri, hal tersebut terlihat dari: menimbang: a.: bahwa dengan memperhatikan dalil dalil pemohon dalam permohonannya ternyata permohonan pemohon tidak merupakan perselisihan hasil penghitungan suara sebagaimana diatur dalam peraturan perundang undangan, karena pada seluruh dalil pemohon tidak pernah mendalilkan bahwa telah terjadi kekeliruan penghitungan suara yang dilakukan memohon, dan selanjutnya permohonan harus membuktikan penghitungan suara yang benar, bahwa apa yang didalilkan pemohon dalam angka sampai dengan angka menyangkut produk hukum yang telah pernah dikeluarkan memohon jelas diakui memohon, dan keseluruhan dalil tersebut tidak merupakan materi perselisihan hasil penghitungan suara karena hanya merupakan mekanisme dan tata kerja yang telah dilaksanakan memohon dalam pelaksanaan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah kabupaten dairi: bahwa jelas dan tegas pemohon dalam poin dan poin permohonannya (angka poin ini meloncat dari sehingga tidak ada poin secara tegas dan mengakui serta tidak menyangk(bukti pemohon berupa memohon diakui memohon), dan juga pada poin jelas pemohon mengakui dan tidak menyangkal keputusan memohon nomor tahun tanggal desember tentang penetapan kra. johnny ditopang adinagoro dan irwansyah pasi, sebagai bupati dan wakil bupati terpilih kabupaten dairi periode tahun (bukti berupa memohon diakui memohon), bahwa sangat jelas dan tegas permohonan pemohon tidak mendasarkan kepada materi perselisihan hasil penghitungan suara, terbukti dari dalil pemohon angka dikaitkan dengan angka permohonan, dimana dalil pemohon pada angka yang lengkapnya berbunyi:sedangkan dalil pemohon dalam angka permohonannya berbunyi sebagai berikut: bahwa berdasarkan keterangan yang disampaikan oleh memohon kepada pemohonpelaksanaan pilkada putaran kabupaten dairi dan kabupaten langkat adalah pada tanggal desember namum faktanya kabupaten langkat melaksanakan pilkada tahap pada tanggal desember dengan demikian yang menjadi keberatan permohonan pemohon adalah pergeseran waktu pemilihan yang sebelumnya ditentukan tanggal desember menjadi tanggal desember bukan menyangkut hasil penghitungan suara yang dilakukan memohon, sehingga permohonan pemohon seharusnya menurut hukum harus ditolak atau setidak tidaknya harus dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelij verklaard). bahwa menyangkut persyaratan calon bupati dan wakil bupati sudah diteliti memohon, khususnya menyangkut pendidikan sebagaimana diatur dalam huruf undang undang nomor tahun juncto undang undang nomor tahun yang berbunyi: berpendidikan sekurang kurangnya sekolah lanjutan tingkat atas dan atau sederajat, sedangkan dalam penjelasan tersebut berbunyi: yang dimaksud dengan "sekolah lanjutan tingkat atas dan atau sederajat"dengan demikian pembuktian syarat pendidikan bukan hanya ijazah akan tetapi menurut peraturan perundang undangan yang telah disebut atas juga termasuk surat tanda tamat belajar stub), bahkan menurut peraturan komisi pemilihan umum nomor tahun dapat melampirkan surat keterangan pengganti ijazah dari sekolah yang bersangkutan: bahwa memohon dapat mengutarakan bahwa para calon bupati yang melengkapi syarat menyangkut pendidikan dengan melampirkan surat keterangan pengganti ijazah atau pengganti surat tanda tamat belajar adalah: peserta nomor urut drs. parlemen sinaga, mm, untuk perdikan adalah surat keterangan pengganti stub nomor sd untuk smp adalah surat keterangan pengganti ijazah nomor smp. untuk sma adalah surat keterangan penganti stub yang hilang nomor untuk adalah surat keterangan nomor untuk surat keterangan nomor vim pps. map dimana semua syarat pendidikan pemohon adalah surat keterangan: peserta nomor urut kra. johnny ditopang adinagoro, untuk pendidikan adalah surat keterangan nomor sd yyp ! untuk smp keterangan nomor smp ypp dan untuk pendidikan sma adalah surat keterangan yang berpenghargaan sama dengan stub: peserta nomor urut tempat santri, untuk pendidikan surat adalah keterangan pengganti ijazah nomor sdn peserta nomor urut viktor ujung, untuk surat keterangan nomor sd nas. nii dengan demikian semua calon bupati kabupaten dairi yang telah mendaftar kepada memohon telah memenuhi persyaratan pendidikan sebagaimana disyaratkan peraturan perundang undangan, sehingga berhak mengikuti pemilihan selaku calon bupati, oleh karena itu dalil dalil keberatan pemohon terbukti tidak merupakan materi perselisihan hasil penghitungan suara, sehingga dalil tersebut sepanjang menyangkut syarat syarat calon harus dikesampingkan::bahwa dengan demikian materi permohonan yang diajukan pemohon tentang "tuduhan adanya kecurangan syarat pendidikan calon bupati, meskipun fakta kesemuanya calon telah memenuhi syarat" jelas bukan menyangkut perselisihan hasil penghitungan suara, dan menurut peraturan kpu nomor tahun tersebut atas seharusnya pemohon menempuh jalur laporan melalui pengawas pemilu dan kepolisian, dengan demikian jelas terbukti materi permohonan pemohon bukan merupakan perselisihan hasil penghitungan suara, dan untuk itu mohon majelis hakim mahkamah menolak permohonan pemohon, atau setidaktidaknya menyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelj verklaard): bahwa dalil keberatan pemohon tentang pergeseran waktu penyelenggaran pemilihan putaran (dua) yang semula berdasarkan keputusan komisi pemilihan umum kabupaten dairi nomor tahun adalah pada tanggal desember telah diubah berdasarkan surat keputusan memohon nomor tahun dimana penyelenggaraan pemilihan putaran (dua) menjadi tanggal desember adalah merupakan keberatan yang tidak berdasar hukum: bahwanetapan tanggal pemilihan tersebut adalah merupakan tugas dan wewenang memohon "merencanakan dan menetapkan tanggal pemilihan", dan jika diperhitungkan dengan penyelenggaraan pemilihan tahap pada tanggal oktober sampai dengan tanggal desember telah berjarak (empat puluh dua) hari dan tentunya memohon sudah selesai, pmkduct), dalam melaksanakan fungsi dan tugasnya dan bahkan dalam melaksanakan tahapan tahapan pil, iv. bahwa berdasarkan hal hal tersebut atas pemohon memohon kehadapan majelis hakim konstitusi agar mengijinkan pemohon menyampaikan dalil dalil keberatan permohonan pemohon sebagai berikut: bahwa pemohon drs. parlemen sinaga, dan dr. budiman simanjuntak, kes adalah peserta pemilihan kepala daerah kabupaten dairi, provinsidairi pada tanggal agustus bukti bahwa berdasarkan surat keputusan komisi pemilihan umum kabupaten dairietapkan pasangan calon bupati dan wakil bupati dairi sebagai berikut bukti mempersiapkan segala sesuatu yang berkaitan dengan pemilihan putaran dua, sehingga jelas memohon tidak melanggar hukum yang berlaku tentang penetapan pemilihan putaran dua ii) pada tanggal desember bahwa meskipun segala penyelenggaraan pemilihan adalah merupakan tugas dan wewenang memohon menurut hukum, akan tetapi pada tanggal november memohon telah mengundang pemohon selaku calon nomor urut dan calon nomor urut serta musica kabupaten dairi untuk memberitahukan perubahan pemilihan putaran dua yang sebelumnya .direncanakan tanggal desember menjadi tanggal desember dan pada pertemuan tersebut semua pihak dapat menerima dan memakluminya (vide daftar hadir pertemuan): bahwa dengan demikian dalil pemohon yang mendalilkan perubahan jadwal secara sepihak sebagaimana dalil angka permohonannya adalah dalil yang tidak benar, selain perencanaan dan penyelenggaraan pemilihan menurut peraturan perundang undangan merupakan tugas dan wewenang memohon, terbukti memohon juga memberitahukan dengan mengundang pemohon serta seluruh musica kabupaten dairi dalam suatu pertemuan pada tanggal november dengan demikian jelas dalil perubahan jadwal pemilihan dari pemohon tersebut bukan menyangkut perselisihan hasil penghitungan suara, untuk itu mohon majelis hakim mahkamah menolak permohonan pemohon. bahwa apa yang didalilkan pemohon tentang nik ganda, nik kosong, nik rekayasa, adalah dalil yang mengada ada, dan upaya melemparkan tanggung jawab pemohon kepada memohon, karena jelas yang mengeluarkan nik adalah pemerintah kabupaten dairi dalam hal ini kepala badan kependudukan dan keluarga berencana yang dijabat drs. parlemen sinaga, mm pemohon sendiri, dan juga jelas menurut hukum nik bukan merupakan syarat penentuan pemilih: bahwa perkenalkan memohon mengutarakan hal hal yang berkaitan dengan nik yang didalilkan pemohongaturan nik, meliputi penetapan digit nik, penerbitan nik, dan pencantuman nik: nik sebagaimana dimaksud dalam diterbitkan oleh instansi pelaksana, dengan demikian pencantuman nik pada daftar pemilu tetap dpt) bukan merupakan tugas dan wewenang memohon, dan jika diperhatikan pejabat yang menandatangi kartu tanda penduduk kabupaten dairi yang mencantumkan nik adalah drs. parlemen sinaga, selaku kepala badan kependudukan dan keluarga berencana dan merupakan pemohon sendiri dalam perkara guo, dengan demikian terbukti materi permohonan yang diajukan pemohon bukan merupakan perselisihan hasil penghitungan suara, bahwa memohon dalam menetapkan pemilih bukan berdasarkan nik, akan tetapi berdasarkan syarat yang diatur dalam peraturan perundang undangan yang berlaku yaitu: (a). undang undang nomor tahun tentang pemerintahan daerah, dimana dalam nya:).dangkan penjelasan dari huruf berbunyi:engan demikda daerah dan wakil kepala daerah bahwa persyaratan pemilih tidak berdasarkan dan tidak berkaitan dengan nik seseorang, sehingga tuduhan pemohon bahwa memohon yang bertanggung jawab akan masalah nik adalah perbuatan barbar dan upaya melepaskan tanggung jawab, karena hal tersebut merupakan kesalahan pemohon sendiri sewaktu menjabat kepala badan kependudukan dan keluarga berencana selaku pejabat pemerintah yang berwenang mengeluarkan dan menetapkan nik, bahwa daftar pemilih tetap dpt) dalam pemilihan bupati dan wakil bupati kabupaten dairi putaran dua il) didasarkan kepada daftar pemilih tetap dpt) pemilihan bupati dan wakil bupati pada putaran pertama yang diselenggarakan pada tanggal oktober yang juga didasarkan pada dpt pemilihan gubernur sumatera utara, dengan tambahan pemilih yang telah berumur (tujuh belas) tahun pada tanggal desember dan anehnya sewaktu pemilihan putaran pertama pemohon tidak memunculkan issue nik tersebut, bahwa tidak ada pemilih yang memberikan suara lebih dari (satu) kali, serta jelas tidak ada permasalahan tempat pemungutan suara seluruh tps yang berjumlah tps, hal tersebut terbukti dari model kwkairi tahun tps yang kesemuanya ditandatangani saksi pemohon (vide c1 kwk dari seluruh tps kabupaten dairi diajukan memohon sebagai bukti dalam perkara): bahwa dalil pemohon pada angka halaman yang mendalilkan ada (empat belas) orang pemilih dibawah umur yang memberikan suara tps adalah dalil yang tidak berdasar, karena berdasarkan bukti kwk dari tps desa tanjung beringin, kecamatan sumbul jelas saksi pemohon menandatangani c1 kwk yang membuktikan tidak ada masalah pada tps tersebut (vide c1 kwk tps desa tanjung beringin), bahwa dalil pemohon pada angka halaman adalah dalil yang tidak bertanggung jawab dengan mendalilkan ada (tiga) orang yang telah meninggal dunia ikut memilih, karena jelas lori santri masih hidup dan memilih, sedang orang lainnya pita siberian, dan usman nainggolan serta mereka nainggolan tidak diberikan surat panggilan sedangkan c1 kwk pada tps tersebut ditandatangani saksi pemohon sehingga tidak ada masalah pada tps tersebut dan juga terbukti memohon masih memegang surat panggilan atas nama pita siberian, usman nainggolan, mereka nainggolan (vide surat panggilan terhadap orang yang bersangkutan tidak diserahkan), bahwa apa yang didalilkan pemohon pada angka halaman permohonan menyangkut pembagian uang (money politic) bukan menjadi tugas memohon, akan tetapi merupakan tugas dan wewenang panas yang memerlukan pemeriksaan lebih lanjut dan jika ada dugaan tindak pidana pemilu maka panas akan melemparkannya pengadilan, sehingga jelas keberatan adanya "money politics" bukan merupakan perselisihan hasil penghitungan suara, untuk itu seluruh dalil pemohon menyangkut "money politics" harus dikesampingkan, bahwa apa yang didalilkan pemohon pada angka halaman permohonannya menyangkut penganiayaan terhadap orang yang benama aruba lumban gol adalah merupakan tugas dan wewenang panas yang memerlukan pemeriksaan lebih lanjut dan akan melemparkannya pengadilan, dan juga jelas kasus "penganiayaandalam angka dan halaman tentang adanya sekelompok masyarakat yang menolak hasil pilkada itu adalah merupakan bagian dari demokrasi, akan tetapi kelompok tersebut seharusnya menghargai juga jerih payah memohon yang melaksanakan pemilihan bupati dan wakil bupati karena berdasarkan c1 kwk berupa catatan diseluruh tps yang tidak ada permasalahan, dimana saksi dari pemohon maupun saksi bupati dan wakil bupati terpilih menandatangani c1 kwk tersebut, sehingga dalil tersebut tidak ada kaitannya dengan perselisihan hasil pemungutan suara, sehingga dalil tersebut harus dikesampingkan, bahwa apa yang didalilkan pemohon pada angka halaman yang mendalilkan ada (empat) orang pria dan orang wanita berkadar tps kelurahan buruh adalah dalil yang tidak bertanggung jawab, karena catatan pada tps tersebut tidak ada pemilih dari luar tps dan jelas kwk pada tps tersebut ditandatangani saksi pemohon dan saksi dari bupati dan wakil bupati terpilih (vide c1 kwk tps tersebut), bahwa apa yang dikalikan pemohon dalam angka halaman permohonannya adalah dalil yang tidak berdasar, karena c1 kwk pada tps iii dan tps desa sopan kecamatan siempat nempu jelas ditandatangani saksi pemohon dan saksi bupati dan wakil bupati terpilih dan tidak ada masalah (vide c1 kwk tps tersebut)adalah merupakan tugas dan wewenang panas yang memerlukan pemeriksaan dan melemparkannya pengadilan, dan jelas "money politicssudah tepat dan benar karena dilaporkan panas dan adalah merupakan tugas dan wewenang panas untuk memeriksa dan melemparkannya pengadilan, dan dialihkan juga telah sepakat untuk ditindaklanjuti, akan tetapi kembali memohon menjelaskan bahwa "money politics" bukan merupakan perselisihan hasil penghitungan suara, sehingga dalil ini harus dikesampingkan, bahwa apa yang didalilkan pemohon pada angka halaman tentang temuan akbar solid adanya sebanyak (lima puluh) lembar surat suara yang sama dengan yang digunakan tps putaran rumah irwansyah pasi, sh, juga supaya pemohon melaporkan panas untuk diteliti lebih lanjut karena jika benar adanya hal tersebut merupakan "ranah tindak pidana pemilu", dan memohon mengusir pemohon untuk membuktikan dalilnya tersebut karena jika tidak benar adanya, maka adalah merupakan "tindak pidana fitnah dan pencemaran nama baik karena pengamanan surat suara pemilihan dilakukan oleh kepolisian dimulai dari percetakan sampai dengan penyimpanan sebelum didistribusi kepada tps tps, dan kembali memohon menjelaskan dalil tersebut bukan merupakan perselisihan hasil pemungutan suara, sehingga dalil tersebut harus dikesampingkan, bahwa dalil pemohon angka halaman yang mendalilkan adanya orang yang mencuci bekas tinta dari tangannya rumah calon wakil bupati nomor urut jalan alihan natal nomor sidikalang dan kembali pergi mencoblos adalah dalil yang membingungkan, selain tidak berkaitan dengan materi perselisihan hasil penghitungan suara, tidak dijelaskan pemohon siapa orang tersebut dan kembali mencoblos tps mana, dan jika orang tersebut terbukti mencoblos lagi, tindakan tersebut jelas merupakan tindak pidana pemilu undang undang nomor tahun tentang pemilu dan pemohon supaya mengadukan melalui panas untuk diperiksa lebih lanjut dan melemparkannya kejaksaan dan selanjutnya diperiksa pengadilan: bahwa apa yang didalilkan pemohon pada angka halaman dalam permohonannya yang selengkapnya berbunyi:bupati kabupaten dairi dengan nomor urut kra john ditopang adina) suara bahwa dalil pemohon adalah dalil yang gegabah, arogan dan tidak bertanggung jawab serta tidak berdasar hukum dengan argumentasi hukum sebagai berikut: bahwa sebagaimana didalilkan memohon pada poin dalam jawaban guo, telah dieter peraturan perundang undangan yang berlaku yaitung jelas menyebut pengaturan nik meliputi penetapan digit nik, penerbitan nik dan pencantuman nik" dilaksanakan instansi pelaksana berupa perangkat pemerintah kabupaten kota yang bertanggung jawab yang berwenang melaksanakan pelayanan dalam urusan administrasi kependudukan, dalam hal ini adalah drs parlemen sinaga, mm pemohon selaku kepala badan kependudukan dan keluarga berencana kabupaten dairi yang baru mundur dari jabatannya pada tanggal juli (vide surat keputusan bupati tentang pengunduran diri pemohon), bahwa dengan cara barbar, gegabah dan tidak bertanggung jawab pemohon ingin menghilangkan hak suara masyarakat kabupaten dairi berjumlah orang yang telah diberikan kepada calon nomor urut kra. johnny ditopang dan irwansyah pasi, sh, hanya karena menyangkut nik yang seharusnya masalah nik adalah tanggung jawab pemohon: bahwa terbukti pemohon tidak pernah dapat membuktikan terdapat kekeliruan penghitungan suara yang dilakukan memohon, sehingga pemohon dengan '"itikad buruk" (te kader trout) memohonkan mahkamah supaya suara yang diperoleh calon nomor urut saja yang dikurangi sejumlah dan suara pemohon tetap, sehingga pemohon akan keluar selaku pemenang pilkada kabupaten dairi, bahwa memohon menetapkan pemilih tidak berdasarkan nik akan tetapi berdasarkanterbukti pemilih yang telah terdaftar dpt dan tidak memiliki nik juga berhak memberikan suara, bahwa dengan membaca secara saksama permohonan pemohon terhadap majelis hakim mahkamah yang tercantum dalam permohonan primer berbunyi: menyatakan pencalonan calon bupati nomor urut (dua) kra johnny ditopang cacat hukum dan tidak sah sebagai peserta pilkada kabupaten dairi: sehingga sudah sangat jelas bahwa permohonan pemohon tersebut tidak menyangkut perselisihan hasil penghitungan suara, dan berdasarkan peraturan perundang undangan penilaian cacat hukum atau tidak persyaratan calon bupati dan wakil bupati bukanlah merupakan wewenang mahkamah konstitusi untuk memeriksanya. berdasarkan keseluruhan uraian dan fakta hukum yang telah diutarakan memohon atas, mohon majelis mahkamah konstitusi memutuskan: dalam eksepsi menyatakan permohonan pemohon tidak dapat diterima (niet ont vankelij verklaard), dalam pokok perkara menolak permohonan pemohon seluruhnya44a sebagai berikut: bukti t la fotokopi surat keterangan pengganti stub untuk parlemen sinaga calon nomor urut membuktikan bahwa pemohon juga mengajukan syarat pendidikan sekolah dasar berupa surat keterangan dan sah menurut peraturan perundang undangan, bukti t 1b fotokopi surat keterangan pengganti ijazah untuk parlemen sinaga, membuktikan bahwa pemohon juga mengajukan syarat pendidikan smp berupa surat keterangan dan sah menurut peraturan perundang undangan: bukti t 1c fotokopi surat keterangan pengganti stub yang hilang untuk parlemen sinaga, membuktikan bahwa pemohon juga mengajukan syarat pendidikan sma berupa surat keterangan dan menurut peraturan perundang undangan: bukti t 1djuga berupa surat keterangan dan sah menurut peraturan perundangundangan, bukti t 1eberupa surat keterangan, dengan demikian membuktikan bahwa calon nomor urut telah memenuhi syarat pendidikan sebagaimana disyaratkan peraturan perundang undangan, bukti t za fotoekolah dasar berupa surat keterangan tamat dan sah menurut peraturan perundang undangan: bukti t 2b foto mp berupa surat keterangan lulus dan sah menurut peraturan perundang undangan, bukti t 2c fotokopi surat keterangan yang berpenghargaan sama dengan surat tanda tamat belajar, sekolah menengah umum untuk johnny ditopang membuktikan bahwa calon nomor urut juga telah memenuhi syarat pendidikan sebagaimana disyaratkan peraturan perundang undangan yang berlaku: bukti t 3a fotokopi surat keterangan pengganti ijazah untuk tumpal santri4a fotokopi surat keterangan5a fotokopi surat undangan dari memohon kepada pemohon serta musica kabupaten dairi untuk menghadiri pertemuan tanggal november pada pertemuan tersebut pemohon juga hadir terbukti dari daftar hadir telah ditandatangani pemohon, dan pada acara tersebut memohon memberitahukan persiapan dan tindak lanjut jadwal termasuk perubahan jadwal pemilihan menjadi tanggal desember yang membuktikan bahwa perubahan jadwal pemilihan telah direncanakan dengan secara matang oleh memohon, bukti t 6a fotokopi keputusan bupati kabupaten dairi nomor vii tentang pemberhentian dari jabatan struktural atas nama drs. parlemen sinaga, mm, nip tanggal juli membuktikan bahwa sebelumnya pemohon adalah pejabat yang mengurusi kependudukan selaku kepala badan kependudukan dan keluarga berencana kabupaten dairi, bukti t 7a fotokopi kartu tanda penduduk ktp) atas nama gamal purba nomor ktp d masa berlaku sampai dengan dimana ktp yang bersangkutan tidak terdapatlmencantumkan nik, dan jelas gamal purba belum memiliki nik dan yang bersangkutan tidak mengetahui apa nik sebagaimana diutarakan pemohon dengan dan membuktikan penduduk kabupaten dairi ada yang belum punya nik: bukti t 8a fotokopi kartu tanda penduduk atas nama pahala siregar yang mencantumkan nik dengan (enam belas) digit, dimana pejabat yang mengeluarkan ktp ditandatangani drs. parlemen sinaga, mm, pemohon membuktikan pejabat yang mengurusi nik adalah pemohon sendiri, sehingga adalah salah besar jika pemohon mempermasalahkan ketidakakuratan nik kepada memohon, bukti fotokopi daftar pemilih tetap pemilihan kepala daerah dan partai nama pasangan calon kepala daerah dan politik gabungan partai politik yang wakil kepala daerah mengajukan pasangan calon calon perseorangan pen pens tempat santri drs. remota sembiring partai damai sejahtera partai patriot pancasila partai nasional indonesia marhaenisme. partai pelopor drs. parlemen sinaga dr. budiman simanjuntak, kes partai demokrasi kebangsaan partai keadilan dan persatuan indonesia partai serikat indonesia partai penegak demokrasi indonesia partai karya peduli bangsa partai buruh sosial demokrat partai bulan bintang partai perhimpunan indonesia baru toraja dipanggang, sos. bundaran sinaga, drs. viktor ujung, ak. mm. drs. barongan partai nasional banteng sigalingging,mm. kemerdekaan partai demokrat partai bintang reformasi partai amanat nasional kra. johnny ditopang nama samerosrse srewonmata adinagoro ir. tagar surat, sc. ir. arson sihombing partai demokrasi indonesia perjuangan bahwa berdasarkan keputusan komisi pemilihan umum kabupaten dairiyatakan bahwa pemohon drs. parlemen sinaga dan dr. budiman simanjuntak, kes sebagai peserta calon bupati dan wakil bupati dengan nomor urut (empat) dengan rincian sebagai berikut: bukti wakil kepala daerah sumatera utara gubernur) tahun desa sumbaliang kecamatan berapi, membuktikan dpt tersebut merupakan dasar dpt pemilihan bupati kabupaten dairi, juga membuktikan memohon tidak mengurusi menyangkut nik, bukti t 10a fotokopi daftar pemilih tetap pemilihan kepada daerah dan wakil kepala daerah kabupaten dairi bupati) tahun desa sumbaliang, kecamatan berapi membuktikan dpt tersebut didasari kepada dpt pemilihan gubenur sumatera utara, juga membuktikan memohon tidak mengurusi menyangkut nik, bukti t 11anah pinem menjelaskan "tidak ada pemilih yang melakukan pemberian suara lebih dari (satu) kali, tidak ada keberatan tps juga sampai saat ini, dan saksi kedua belah pihak menandatangani semua formulir berita acara pemilihan", membuktikan tidak ada kecurangan dan penyimpangan dan masyarakat tanah pinem menerima hasil pilkada (bersesuaian dengan bukti memohon c1 kwk nomor s.d bukti t 12igalingga menjelaskan tidak ada pemilih yang melakukan pemberian suara lebih dari (satu) kali, karena meskipun nama sama tetapi orangnya berbeda jika sama surat panggilan diberikan hanya satu, tidak ada keberatan tps dan saksi kedua belah pihak menanda tigalingga menerima hasil pilkada (bersesuaian dengan bukti memohon c1i kwk nomor s.d nomor bukti t 13a fotokopi daftar pemilih tetap dan surat pernyataan panitia pemungutan suara tingkat desa pps) kecamatan pegagan hilir menjelaskan tidak ada pemilih yang melakukan pemberian suara lebih dari (satu) kali, jika ada nama yang sama tidak diberikan panggilan tidak ada keberatan tps dan saksi kedua belah pihak menandapegagan hilir menerima hasil pilkada (bersesuaian dengan bukti memohon c1 kwk nomor s.d nomor bukti t 14a fotokopi daftar pemilih tetap kecamatan gunung september menjelaskan jika memang ada nik yang sama jelas orangnya berbeda, dan jika ada nama yang sama orangnya berbeda, jika ada nama dobel diberikan surat panggilan hanya (satu)gunung september menerima hasil pilkada (bersesuaian dengan bukti memohon c1 kwk nomor s.d nomor bukti t 15a fotokopi daftar pemilih tetap kecamatan lae paria menjelaskan jika memang ada nik yang sama jelas orangnya berbeda, dan jika ada nama orang yang sama orangnya juga berbeda, jika ada nama dobel diberikan surat panggilan hanya (satu),lae paria menerima hasil pilkada bersesuaian dengan bukti memohon c1 kwk nomor s.d nomor bukti t 16a fotokopi da kwk kecamatan lae parialae pariujuh ratus enampuluhtiga ratus delapan puluh enam) suara, bukti t 17a fotokopi da kwk kecamatan perburuanrburutiga ratus lima puluh) suaraelapan puluh) suara: bukti t 18a fotokopi da kwk kecamatan pegagan hiligaganlimbatus sembilan puluh delapandelapan ratus tujuh puluh lima) suara: bukti t 19a fotokopi da kwk kecamatan siempat nempu hilir yang telah di'nazegele.(dua ribu enam ratus limdelapan ratus dua belas) suara, bukti t 20a fotokopi da kwk kecamatan gunung septembegunung septembelima ratus delapandelapan ratus lima puluh sembilan) suara: bukti t 21a fotokopi da kwk kecamatan berapiberapenamiga ratus tujuh puluh dua) suara: bukti t 22a fotokopi da kwk kecamatan silima pungga puima pungga puiga ratus empatempat ratus tujuh puluh delapan) suara bukti t 23a fotokopi da kwk kecamatan sumbulumbulelapan ribu enam ratus delapan puluh duasepuluh ribu dua ratus dua) suara, bukti t 24a fotokopi da kwk kecamatan siempat nempu hululsebelasua puluh) suara: bukti t 25a fotokopi da kwk kecamatan tanah pinemanah pinemsembilan ratus tujuh puluh tujuhempat ratus tujuh puluh tiga) suara: bukti t 26a fotokopi da kwk kecamatan siteinfoteinfoduseratus delapan puluh satu) suara: bukti t 27a fotokopi da kwk kecamatan siempat nemplima ratus lima puluh tigjatuh ratus sembilan suara, bukti t 28a fotokopi da kwi kecamatan sidikalangbelas ribu seratus delapanbelas ribu dua ratus tujuh puluh sembilan) suara: bukti t 29a fotokopi da kwk kecamatan tigaliigalidelapan ratus tiga puluh dulima ribu dua ratus sembilan puluh enam) suara: bukti t 30a fotokopi da kwk kecamatan silalahi gabunganalahi gabungibu seratus enam belasujuh puluh delapan) suara, bukti t 31a fotokopi lampiran c1 kwk khusus rumah sakit dan tahanan polres sidikalangrumah sakit dan tahanan polresujuh belas) suara: bukti t 32a fotokopi lampiran c1 kwk khusus tahanan kejaksaan dan rutantahanan kejaksaan dan rutatus dua belaspuluh delapan suara, bukti t 33a fotokopi db kwk kabupaten dairianggal desember tingkat kabupaten oleh komisi pemilihan umum daerah kabupaten dairnam puluh tujuh ribu enam ratus lima puluh empatnam puluh empat ribu lima ratus lima puluh lima) suara membuktikan pasangan calon nomor urut kra johnny ditopang adinagoro dan irwansyah pasi, memperoleh suara terbanyak: bukti t 34a fotokopi surat keputusan komisi pemilihan umum kabupaten dairi nomor tahun , membuktikan kra johnny ditopang adinagoro dan irwansyah pasi, memperoleh suara terbanyak bukti t 35a fotokopi surat kepolisian negara republik indonesia daerah sumatera utara resor dairi nomor xi11 tanggal desember perihal data yang dipersengketakan selama tahapan pilkada kabupaten dairi, membuktikan antara lain terjadinya pelanggaran dugaan money politics" yang dilakukan oleh sulung sinaga dengan cara membagikan uang kepada masyarakat desa lae itam kecamatan siempat nempu hilir terdiri dari sepuluh buah amplop berisi uang tunai masing masing (duapuluh ribu rupiah), perkaranya telah dalam tahapan penyidikan, dimana dugaan money politics justru dilakukan tim sukses pasangan calon nomor urut drs parlemen sinaga, budiman simanjuntak, kes), bukti t 36a fotokopi surat forum komunikasi antar lembaga adat kabupaten dairi formula dairi)erima dan7a fotokopi surat penyataan forum masyarakat hukum adat pakpakpilkada putaran pertama dan kedua telah berjalan dengan baik,8a fotokopi surat dpd himpunan kerukunan tani indonesia nomor pddikti d x11dukung keputusan kpud tentang hasil pilkada putaran kedua), menerima sepenuhnya penetapan kra.9a fotokopi surat keterangan pemda kabupaten dairi, desa perburuan kecamatan perburuan nomor kd tanggal desember yang menerangkan lori santri nomor urut dpt yang bersangkutan masih hidup: bukti t 39b fotokopi surat pemberitahuan waktu dan tempat pemungutan suara model c6 kwk asli atas nama pita siberian tetap ada kpps, karena yang bersangkutan memang benar sudah meninggal dunia, sehingga membuktikan yang bersangkutan tidak memilih, membuktikan untuk menyangkal dalil permohonan angka poin halaman bukti t 39c fotokopi nazelegen berupa surat pemberitahuan waktu dan tempat pemungutan suara model c6 kwk asli atas nama usman nainggolan tetap ada kpps karena yang bersangkutan memang sudah meninggal duniapermohonan, bukti t 39d fotokopi surat pemberitahuan waktu dan tempat pemungutan suara model c6 kwk asli atas nama mereka nainggolan tetap ada kpps karena yang bersangkutan bukan meninggal dunia tapi masih dibawah umumbukti t 39f fotokopi berupa surat kelompok penyelenggara penghitungan suara yang menjelaskan c6 kwk berupa panggilan untuk pemberian suara dari pita siberian, usman nainggolan dan rebecca nainggolan tidak diserahkan dan berada tangan kpps dan sudah diserahkan kpu kabupaten dairi, membuktikan untuk menyangkal dapil pemohon poin angka halaman bukti t 40a fotokopi berupa surat pernyataan ketua kpps tps desa tanjung beringin induk, lokasi negeri tanjung beringin tanggal desember yang menerangkan tidak ada (empat belas) orang pemilih bawah umur, supaya pemohon membuktikan dalilnya, bukti ini membuktikan memohon menyangkal dalil pemohon angka poin halaman bukti t 40b fotokopi berupa surat pernyataan dari andre joshua manurung sebenarnya sudah berumur tahun, tetapi karena ada keberatan tps yang bersangkutan tidak memilih, membuktikan andre joshua manurung justru kehilangan hak bahwa berdasarkan surat keputusan komisi pemilihan umum nomor tahun tanggal meiairi tahun yang antara lain menyatakan pemilihan bupati dan wakil bupati kabupaten dairi dilaksanakan pada tanggal oktober bukti bahwa berdasarkan surat keputusan komisi pemilihan umum daerah dairi provinsi sumatera utara tersebut pemilihan bupati dan wakil bupati kabupaten dairi provinsi sumatera utara tahap putaran telah dilaksanakan untuk seluruh wilayah kabupaten dairi pada hari senin tanggal oktober bahwa berdasarkanprovinsi sumatera utara oleh komisi pemilihan umum kabupaten dairi tahun model db kwk dan lampiran model kwk, bukti perolehan suara adalah sebagai berikut: del mamapasngan ter smt. tom sianturidan dra. remaja br. lembing hutan a0300 suara dan menyangkal dalil pemohon pada poin angka halaman permohonan, bukti fotokopi berupa surat pernyataan dari kepala desa sopan, kecamatan siempat nempu yang menerangkan tidak ada permasalahan tps dan iii desa sopan, dan orang yang ada dpt tetapi belum berumur tahun tidak diberikan panggilan c kwk, bukti t 42a fotokopi surat penugasan dari tim pemenangan padi parlemen sinaga dan budiman simanjuntak) kita bela bersama se kabupaten dairi nomor itc kab ix tanggal november yang memberi tugas kepada akbar solid, anggota pemuda pancasila kabupaten dairi membuktikan keterangan saksi akbar solid persidangan mahkamah yang mengaku adalah satpam disediakan irwansyah pasi, adalah keterangan bohong dan juga jelas yang bersangkutan "terafiliasi" dengan tim pemenangan padi parlemen sinaga budiman simanjuntak pasangan calon nomor urut pemohon) sehingga juga keterangannya diragukan kebenarannya, bukti t 42b fotokopi surat pernyataan dari burhanuddin bintang, pimpinan ranting pemuda pancasila desa bintang, kecamatan sidikalang yang menerangkan bahwa akbar solid adalah anggota pemuda pancasila, dan ditugaskan untuk masuk menjadi tim pemenangan padi parlemen sinaga dan budiman simanjuntak) pasangan calon nomor urut dalam putaran kedua, membuktikan bahwa saksi akbar solid "terafiliasi" dengan pemohon dan membuktikan keterangan saksi bohong yang menerangkan satpam rumah irwansyah pasi, sh: bukti t 42c fotokopi surat keputusan pimpinan anak cabang pemuda pancasila kecamatan sidikalang, nomor pac pp sdk ix tanggal september tentang pengangkatan burhanuddin bintang selaku ketua pimpinan ranting desa bintang, membuktikan keabsahan surat tugas terhadap akbar solid untuk bergabung dengan tim pemenangan padi parlemen sinaga dan budiman simanjuntak pemohon) sehingga saksi akbar solid adalah bagian terafiliasi dengan pemohon sehingga keterangan saksi persidangan harus dikesampingkan, bukti t 42d fotokopi surat pernyataan dari irwansyah pasi, sh, pemilik rumah jalan alihan natal nomor sidikalang, kecamatan sidikalang yang menerangkan akbar solid tidak pernah tinggal dan menjadi satpam dirumahnya dan tidak mengenal yang bersangkutan dan tidak terdaftar dpt tps batang bern,2e fotokopi surat pernyataan dari ribuan segala adik isteri irwansyah yang bermarga boru segala), tidak pernah membawa akbar solid kerumah irwansyah pasi dan tidak pernah memberikan surat panggilan memilih, dan akbar solid adalah merupakan anggota pemenangan padi nomor parlemen sinaga budiman simanjuntak), bukti ini bersesuaian dengan bukti bukti t 42a, sehingga juga3a fotokopi laporan dari tim kampanye pasangan calon nomor urut johnny ditopang dan irwansyah pasi join pas) nomor joins x11 tanggal desember yang melaporkan adanya money politic yang dilakukan oleh pasangan calon nomor urut parlemen sinaga budiman simanjuntak yaitu pembagian paket bingkisan berupa roti, susu, ikan kaleng, sirup dan dalamnya ada selebaran ajakan memilih nomor urut dan dihampiri fotokopi kliping koran yang beritanya menyudutkan pasangan calon nomor urut yang disebar secara luas dan terbuka kabupaten dairi sebelum putaran kedua: bukti t 44a fotokopi surat panitia pengawas panitia pemilihan umum bupati dan wakil bupati dairi, nomor panas d x perihal dugaan money politic kepada tim kampanye join pas, menjelaskan bahwa menyangkut laporan money politics yang dilaporkan tim kampanye joins johnny ditopang dan irwansyah pasi) sesuai dengan surat nomor join pas x11 panas sedang dipelajari dan mengumpulkan saksi saksi pendukung selanjutnya kami rekomendasikan pihak yang berwenang untuk ditindaklanjuti, membuktikan dugaan "money politics" yang dilakukan pasangan calon nomor urut pemohon sedang diproses panas pemilukada kabupaten dairi (vide bukti t 35a surat polres sedang melakukan penyidikan atas money politic yang dilakukan tim sukses pemohon): menimbang bahwa pada persidangan tanggal desember telah dengar keterangan bawah sumpah orang saksi pemohon yang pada pokoknya sebagai berikut: saksi pemohon marlundu situmorang bahwa saksi sebagai ketua serikat marga desa kabupaten dairi, yang berdomisili desa perburuan ii, dan memilih tps desa perburuan ii: bahwa tps desa perburuan terdapat suara dengan jumlah pemilih suara bahwa saksi kenal semua dengan masyarakat desa perburuan perburuan dan perburuan iii: bahwa saksi sangat keberatan dengan nama nama yang terdapat dpt karena dpt tersebut ada sebagian nama nama pemilih dari kabupaten lain: bahwa saksi menemui kecurangan kecurangan pilkada kabupaten dairi, pada waktu pencoblosan tps desa perburuan didatangi (sepuluh) orang pemilih dari kabupaten lain yaitu kabupaten samosir. dari orang pemilih orang pemilih dari kabupaten samosir mencoblos hak pilihnya sedangkan (lima) orang pemilih lainnya ditahan dicegah oleh saksi karena bukan masyarakat desa perburuan ii. dari (lima) yang belum mencoblos dimintai keterangannya katanya atas suruhan kepala desa perburuan yang bernama elon dipanggang bersama dengan anggota pps, dengan kejadian tersebut saksi protes dan melaporkan ketua kpps tps desa perburuan tanggung simanjuntak), ketua bawaslu kecamatan silalahi) dan polisi, tetapi dibawakan oleh panas yang penting damai damai saja dan berjalan langsung, dengan kejadian tersebut tidak dibuat berita acara karena saksi tidak tahu undang undangnya, bahwa yang menang tps desa perburuan adalah pasangan jonas dengan selisih suara: sinar hutahayang bahwa saksi penduduk desa sosolontung, kecamatan siempat lampu: bahwa saksi bekerja sebagai pengolah data dari tim kemenangan parlemen dan budiman: bahwa pada tanggal desember telah menerima dpt putaran dari seorang anggota kpu, sedangkan langkah yang dilakukan saksi adalah: sejumlah total dpt pada putaran sejumlah dan putaran sejumlah sehingga terdapat pertambahan jumlah sekitar lebih dari dpt: meneliti data data yang diterima melalui proses aplikasi excel dengan menyortir banyak ditemukan nip kosong: mencari nik ganda melalui program excel dengan menyortir banyak ditemukan nik ganda kecamatan prabu sekitar sedangkan total nip kosong dari kabupaten dairi, bahwa menurut saksi nik itu unik, biasanya nik dimiliki orang, tetapi kenapa kecamatan prabu yang mempunyai nik ganda sebanyak kebanyakan kecamatan prabu orang mempunyai nik ganda, nik sama dengan tanggal lahir dan yang berbeda bahwa saksi tidak memilih baik diputarkan dan putaran karena dipersulit mendapatkan kartu suara, bahwa saksi melakukan dengan menggunakan excel, hari sebelum putaran dua sedangkan untuk putaran tidak dilakukan pengecekan: simanjuntak bahwa saksi menemukan nik ganda dan nik ganda yang bermasalah dalam daftar dpt karena tidak mengikuti aturan yang sudah ada, dari kesemuanya nik tidak ada tanggal lahirnya dan tidak dicantumkan, aruba lumban gol bahwa saksi tinggal dusun paranginan, desa sopan, kecamatan siempat lampu, kabupaten dairi, bahwa pada hari senin tanggal desember saksi pada pukul malam berada warung tua milik elemen dipanggang, saksi dipaksa oleh elektron situmorang tim sukses pasangan nomor untuk memilih pasangan nomor tetapi saksi tidak mau, gara gara tidak mau saksi dimaki maki, diancam dan akhirnya dipukul kali dirumahnya saksi oleh biker situmorang (anak buah elektron situmorang) sampai masuk rumah sakit: bahwa saksi dan istrinya tidak memilih, karena habis dipukul oleh biker situmorang saksi masuk puskesmas tiga lingga dan ditunggu istri saksi: bahwa saksi melaporkan kejadian tersebut polisi pada tanggal desember bahwa saksi mendukung pasangan nomor urut (empat), human sinaga bahwa saksi jabatannya tim kemenangan parlemen dan budiman sebagai manager kemenangan dan saksi pasangan nomor urut (empat), bahwa saksi memilih tps vii kelurahan sedangkan: bahwa pada waktu saksi diberi undangan sebagai saksi pasangan nomor urut pada tanggal desember saksi protes intruksi kepada ketua kpud karena penghitungan rekapitulasi tidak sesuai dengan tertib acara dan oleh saksi acara tersebut hentikan dibubarkan, karena ketua kpud merasa terpojok kemudian ketua kpud minta bantuan polisi untuk menangkap saksi dan dikeluarkan dari acara tersebut, bahwa pada waktu diadakan sidang pleno rekapitulasi dihadiri oleh musica, dandim kpu kabupaten, panas kabupaten, kapolres dairi, bupati dairi yang mewakili dan saksi pasangan nomor urut bahwa saksi menemukan kejanggalan kejanggalan mengenai jadwal penyelenggaraan pilkada yang ditentukan oleh kpu kabupaten dairi pada tanggal desember tetapi ada perubahan jadwal penyelenggaraan pilkada tidak ada berita acara tetapi hanya selebaran saja yang keluarkan kpu kabupaten dairi: syarifuddin siregar bahwa hasil pilkada kabupaten dairi saksi tidak terima dengan keputusan kpud karena calon bupati joni ditopang tidak memenuhi syarat syarat sebagaimana diamanatkan peraturan kpu nomor tahun tentang tata cara tehnis pemilihan kepala daerah dan wakil daerah, bahwa saksi menemukan data data calon bupati joni ditopang dari panas kalau ijazah tidak ada, salinan smp parutan tidak ada ijazah, dan ijazah sma memakai paket bahwa saksi terus melakukan protes panas dairi, dan kpu sumut, sehingga akhirnya panas dairi mengeluarkan surat yang menyatakan kpu kabupaten dairi telah melakukan pelanggaran terhadap peraturan kpu nomor tahun sedangkan kpu provinsi sumut juga mengeluarkan surat yang diteruskan kpu pusat yang menyatakan kpu dairi juga melakukan pelanggaran, yang meloloskan joni switching yang belum memenuhi syarat menjadi calon bupati dairi: bahwa pada tanggal desember saksi melakukan aspirasi kpu kabupaten sebanyak orang yang dilakukan pinggiran jalan dan saksi menjadi juru bicara, bahwa saksi tertarik dengan data data jhon ditopang yang ada dokumennya ternyata data yang ada tidak sesuai dengan aslinya karena dirinya menyatakan lulusan smp negeri medan tahun setelah ditelusuri kepala sekolah smp negeri ternyata joni ditopang tidak tercatat sekolah tersebut, meninggal secara misterius yaitu politik butar butar: bahwa penyelenggaraan pilkada tidak berlangsung dilakukan secara fakta, karena ada pegawai negeri dinas kesehatan yang namanya boro subarmata istri ketua dprd ikut berkampanye dan menang habisan pegawai kecamatan dan pemilu putaran saksi memfoto jhon ditopang saat berkampanye membagi bagikan uang dengan alasan pengganti uang makan dan putaran tidak ada kampanye, akbar solid bahwa saksi bekerja sebagai satpam kandidat peserta nomor urut bahwa pada waktu pencoblosan terdapat kecurangan kecurangan: saksi mendapat kartu pemilih dari tim sukses kandidat nomor urut pada tanggal desember yaitu (satu) kartu pemilih atas namanya dirinya, (satu) kartu pemilih atas nama iwan dan (satu) kartu pemilih atas nama supardi dan disuruh memilih nomor urut dan saksi mencoblos kali tps yang berbeda beda tempatnya, saksi melihat surat undangan untuk pemilih tps atas meja kandidat nomor urut kurang lebih sejumlah dan surat suara untuk mencoblos tps sekitar sejumlah atas meja kandidat peserta nomor urut kesemuanya sudah ada nama masing masing: saksi melihat pembantu kandidat pasangan nomor urut mencuci tangannya satu kali setelah mencolok dari tps: berusaha sinaga bahwa saksi sebagai panas lapangan kecamatan sidikalang, bahwa pada tanggal desember saksi didatangi tamu dengan naik mobil dari fasilitas pemerintahan yang digantikan dengan plat hitam yaitu benda nababan wakil ketua dprd kabupaten dairi) dan calon kandidat pasangan nomor urut jhon ditopang) beserta temannya seorang ibu yang saksi tidak kenal, selanjutnya benda nababan menghampiri saksi dengan memberikan amplop yang berisi uang sebesar rp. (seratus ribu rupiah) dan kartu nama yang berlogo nomor kemudian saksi menolaknya tetapi oleh benda nababan mengancam saksi dengan kata kata: awas kita nanti berjumpa lagi, bahwa karena saksi tempat tinggalnya bersebelahan dengan benda nababan wakil ketua dprd kabupaten dairi) yang memberi uang dan rasa ketakutan maka oleh saksi uang diterimanya, bahwa saksi memilih tps iii desa tinjau bakau, dan memilih nomor urut karena ancaman: lambat sinaga bahwa saksi memilih tps desa tanjung beringin, kecamatan sumbul, kabupaten dairi, bahwa saksi menemukan kecurangan kecurangan tps saksi, yaitu jumlah pemilih putaran sejumlah tidak sesuai dengan jumlah pemilih putaran sejumlah ternyata setelah diperiksa lapangan data tambahan tersebut datangnya dari yayasan risma duma, dalam putaran masuklah orang dan dibagi bagikan tps saksi ada yang orang, ada orang dan ada yang orang: bahwa saksi sebagai saksi pasangan nomor urut saat pencoblosan menangkap anak yang bernama andre joshua manurung (umur kelahiran tahun kelas ill smp) tetangga dengan saksi dan belum sempat mencoblos, bahwa dari orang yang ada tps baru orang yang mencoblos sedangkan yang lainnya belum mencoblos: bahwa saksi menangkap salah satu anak yang bernama ando pintu batu (umur tahun) sempat menangis dan belum mencoblos, dan oleh saksi dimintai keterangannya kalau tidak menusuk calon pasangan nomor urut akan tinggal kelas, sedangkan marga guru kelas anak yang ditangkap bermarga ditopang: dosen sinaga bahwa saksi tinggal dusun nampablang, desa sorban, kecamatan seiman lampu, kabupaten dairi, bahwa saksi sebagai anggota pps, bahwa saksi disuruh oleh ketua kpps untuk mendata nama nama yang belum terdaftar tps tps, setelah data saksi ternyata tps iii pada putaran jumlah pemilih berjumlah putaran dan tps pada putaran berjumlah putaran bahwa saksi sangat keberatan atas keputusan ketua kpps karena dari jumlah pemilih pada tps iii dari menjadi dan tps dari menjadi dan saksi tidak menandatangani berita acara, bahwa saksi melihat orang lain luar kabupaten dairi dan kurang umur datang mencoblos tps iii dan tps iv, tps iii sejumlah orang mencoblos dan tps sejumlah orang mencoblos: bahwa pada hari pencoblosan saksi menangkap orang dari kabupaten samosir yang bernama darwin situmorang dan ida nabiah, keduanya dari tim sukses jhoas dan ketua kpps, ada kertas panggilannya untuk mencoblos, bahwa saksi pernah diancam akan back oleh elektron situmorang orang tua dari panginhutan situmorang tahun) kalau tidak didaftar dpt, mengatur kuda diri bahwa saksi tinggal desa ditinjau induk, kecamatan sidikalang, kabupaten dairi, bahwa saksi memilih tps desa ditinjau induk, bahwasaksi sebagai tim sukses calon peserta nomor urut jonas), bahwa pada tanggal desember jam malam saksi diberi amplop sebanyak lembar berisi uang rp. (dua puluh ribu rupiah) amplop serta gambar kandidat peserta nomor urut jhoinpas), yang memberikan amplop tersebut adalah pasutri tambunan tim sukses paket nomor bahwa saksi suruh membagikan amplop yang ada data semua tps tps tps) karena sudah menerima amplop harus memilih pasangan calon nomor bahwa yang menang dari tps adalah pasangan nomor urut pahit sinaga bahwa saksi tinggal desa tualang, kecamatan sepakati hulu, kabupaten dairi, bahwa saksi sebagai saksi pasangan nomor urut bahwa saksi menemukan lembar surat suara yang telah nomor, dan diberi kode berupa angka, bahwa saksi menolak surat suara yang diberi kode tidak dihitung, bahwa setelah selesai perhitungan surat suara sejumlah diberi kode, bahwa tps pasangan jonas mengadakan money politic, yang membagikan amplop yang berisi uang dan gambar adalah solar purba, istri dari harapan purba, dan sayap togatorop: hengky bahwa saksi bertempat tinggal jalan santoso nomor kelurahan batang buru, kecamatan sidikalang, kabupaten dairi: bahwa saksi memilih tps kelurahan batang buru, kecamatan sidikalang, bahwasaksi sebagai saksi pasangan nomor urut bahwa pada saat pencoblosan tanggal desember tepat pukul saksi menangkap seorang wanita (namanya saksi tidak tahu) membawa kertas suara atas nama romana batubara, bahwa saksi melihat salah satu pemilih dari jarinya ada bekas tinta yaitu norman bermutu menusuk dua kali, kemudian saksi melaporkan kejadian tersebut kpps, sedangkan nama norman bermutu terdapat tps, agus hermansyah bahwa saksi bertempat tinggal jalan pahlawan kelurahan batang buru, kecamatan sidikalang, kabupaten dairi: bahwa saksi sudah berusaha kantor kelurahan batang buru untuk dapat pemilih pilkada pada putaran dan putaran ii, tetapi tidak dapat memilih, i2. menimbang bahwa pada persidangan pada tanggal desember telah dengar keterangan bawah sumpah saksi memohon, saksi pemohon yang bernama tumbuh simorangkir serta keterangan drs. pasar bermutu kpu kabupaten dairi) sebagai berikut: saksi memohon: jonathan ginting bahwa saksi adalah ketua panitia pemilihan kecamatan ppk) kecamatan tanah pinang, bahwa pada waktu penyelenggaraan pilkada kabupaten dairi kecamatan tanah pinang berjalan dengan baik, bahwa kecamatan tanah pinang terdapat tps, bahwa pada tanggal desember rekapitulasi diadakan kecamatan dihadiri oleh mustika kecamatan tanah pinang, saksi pasangan calon nomor panas kecamatan tanah pinang, masyarakat kecamatan tanah pinang, polisi, anggota ppk kecamatan tanah pinang dan sekretariat, sedangkan saksi pasangan calon nomor drs parlemen sinaga, dan dr, budiman simanjuntak, kes) walaupun sudah disampaikan surat undangan tetap tidak hadir dan tidak menandatangani berita acara hasil penghitungan suara, bahwa jumlah pemilih kecamatan tanah pinang berjumlah orang, hak pilih suara sah suara tidak sah orang, ditambah sura pemilih orang dari masyarakat diluar tps yang bersangkutan), jumlah surat suara tidak terpakai (tambahan bahwa tps saksi yang menang pasangan calon nomor urut sebanyak bahwa kemudian memohon menetapkan hasil pemilihan bupati dan wakil bupati dairi dengan keputusan surat keputusan pemilihan umumperolehan suara terbesar dua untuk peserta pemilu kepala daerah wakil kepala daerah kabupaten dairi tahap putaran ii) sebagai berikut bukti pasangan nama pasangan suara dr. budiman simanjuntak kra. johnny ditopang adinagoro dan 21x senna bic bahwa sejak semula bawaslu kabupaten dairi telah keberatan atas lolosnya calon bupati kabupaten dairi nomor urut (dua) oleh karena persyaratan administratif yang tidak dipenuhi oleh calon bupati nomor urut (dua) tersebut yaitu johnny ditopang, bahwa sesuai dengan surat bawaslu kabupaten dairi nomor panas d 1x tertanggal september yang ditujukan kepada kpu pusat jakarta pada poin antara lain menyatakan pelanggaran yang dilakukan oleh kpud dairi sebagaimana disebutkan atas adalah menyangkut tentang riw pendidikan calon kepala daerah wakil kepala daerah dairi sebagaimana tercantum dalam sesuai dengan tersebut diketahui bahwa salah satu calon kepala daerah tidak melengkapi berkas persyaratan sebagaimana ditegaskan pada tersebut atas namun, ternyata kpud dairi tetap meloloskan calon kepala daerah tersebut tanpa adanya alasan yang jelas, bahwa sesuai dengan surat bawaslu nomor panas d ix tertanggal september pada poin menyatakan bahwa kpu kabupaten dairi telah mengangkangi peraturan yang telah dibuat oleh kpu kabupaten dairi, dan sehubungan hal tersebut bawaslu kabupaten dairi telah meminta kpu pusat agar memeriksa dan memproses kpu kabupaten dairi, bahwa berdasarkan surat keputusan pemilihan umum komisi pemilihan umum daerah kabupaten dairi nomor tahun tentang perubahan atas orang, sedangkan pasangan calon nomor urut (empat) sebanyak orang berlin hutauruk bahwa saksi adalah ketua panitia pemilihan kecamatan tigalingga, bahwa kecamatan tigalingga terdapat tps, bahwa pada waktu pelaksanaan pilkada kabupaten dairi kecamatan tigalingga berlangsung dengan bagus sesuai dengan peraturan, bahwa pada tanggal desember rekapitulasi diadakan tingkat kecamatan dihadiri oleh sekcam, kapolsek, koramil, panas kecamatan, tokoh masyarakat, anggota ppk, ketua kpps, saksi calon pasangan nomor urut (dua), sedangkan saksi pasangan calon nomor urut beri undangan tidak hadir, bahwa pada waktu rekapitulasi kecamatan sebelum membuka kota suara saksi membacakan tata cara penghitungan suara tingkat kecamatan dimulai dari tingkat desa, tingkat kecamatan baru kemudian pembukaan kotak suara, sedangkan berita acara penghitungan suara tingkat kecamatan hanya ditandatangani saksi calon pasangan nomor urut (dua): bahwa jumlah pemilih suara sah suara tidak sah sisa suara saksi tidak ingat: bahwa tps saksi yang menang adalah pasangan calon nomor urut (dua) sebanyak sedangkan pasangan calon nomor urut (empat) sebanyak edison saragih bahwa saksi adalah ketua panitia pemilihan kecamatan ppk) kecamatan sumbul: bahwa kecamatan sumbul terdapat tps, pilkada dilaksanakan dengan aman dan tertib: bahwa dalam dpt jumlah pemilih (dp tt2. suara sah sisa suara yang tidak terpakai jumlah pemilih yang tidak menggunakan hak pilih (tidak sah) bahwa pada waktu rekapitulasi kecamatan sumbul yang hadir ketua pps, panas, musica, saksi pasangan calon nomor urut (dua), dan sebagian tokoh masyarakat, dalam penghitungan rekapitulasi tidak ada yang keberatan: bahwa yang menang kecamatan sumbul adalah pasangan calon nomor urut (empat) jumlahnya sedangkan pasangan calon nomor urut (dua) jumlahnya muller simanullang bahwa saksi adalah ketua panitia pemilihan kecamatan layparera, bahwa pada waktu pelaksanaan pilkada kecamatan layparera berjalan dengan aman dan tertib, dan proses pemungutan suara tingkat kecamatan layparera penghitungan suara tidak terjadi hambatan dan keberatan: bahwa pada tanggal desember saksi telah melayang undangan kepada kedua saksi pasangan calon dan terima oleh masing masing sekretariat kedua saksi pasangan calon: bahwa kecamatan layparera terdapat tps, bahwa dalam penghitungan suara hadir ketua pps, ketua kpps, kepala desa, tokoh mas, limas dan bawaslu, bahwa penghitungan rekapitulasi pada tanggal desember kecamatan layparera dihadiri saksi pasangan nomor urut sedangkan saksi pasangan nomor urut (empat) yang namanya tagar pane, tidak hadir karena dilarang atasannya melalui sekretariat: pdt. ardi tobing, sth bahwa saksi adalah seorang pendeta, bahwa saksi telah mendapat persen dari pasangan nomor urut yang diantar kerumah saksi berisi selebaran bergambarkan pasangan nomor urut dan kliping kliping koran, dengan isi mendukung memilih pasangan nomor urut bahwa saksi tidak kenal yang membawa parsel tetapi menurut orang lain yang menerima parsel adalah tim sukses pasangan nomor urut bahwa dengan kejadian tersebut pada tanggal desember saksi pada malam hari lapor posko lalu diteruskan dilaporkan bawaslu, dan saksi oleh bawaslu dipanggil diminta penjelasan soal pembagian parsel tersebut selanjutnya saksi laporan polisi dan sampai sekarang belum dipanggil, raja ardi ujung, spd bahwa saksi sebagai tokoh masyarakat adat kabupaten dairi dan ketua dewan pimpinan pusat lembaga adat pakpak sulangsulima disitu marga sisik cite selaku pemangku hak kabupaten dairi, bahwa saksi bersama sama masyarakat hukum adat mendukung keputusan kpu kabupaten dairi dan pilkada kabupaten dairi diselenggarakan dengan lancar serta tidak ada keberatan dari masyarakat: bahwa saksi memilih tps kelurahan simpang empat, kecamatan sidikalang, eduard hutabarat, bahwa saksi jabatannya sebagai kabar hukum pemda dan bidang alokasi dalam desk pilkada, bahwa dalam rangka pelaksanaan pilkada kepala daerah dan wakil kepala daerah dibentuk desk pilkada dengan keputusan bupati dairi nomor tahun tanggal februari salah satu tugas dari pada desk pilkada adalah menjaga dan mendukung penyelenggaraan pilkada, serta mendorong apabila ada permasalahan dalam penyelenggaraan pilkada, dan melakukan pemantau monitoring pada hari pelaksanaan, bahwa selama pelaksanaan pilkada kabupaten dairi tidak ada permasalahan, bahwa saksi memilih tps smp kecamatan sidikalang,: benda nababan bahwa saksi menyangkal semua tuduhan dari anggota panas lapangan yang bernama berusaha sinaga dengan adanya intimidasi penyuapan yang dilakukan oleh saksi dan bupati terpilih nomor bahwa saksi tidak pernah datang kerumahnya berusaha sinaga, tidak pernah memberi uang rp. (seratus ribu rupiah), tidak pernah mengancam, dan tidak pernah satu mobil dengan berusaha sinaga yang datang bertiga dengan seorang ibu, bahwa saksi tidak kenal dengan berusaha sinaga petugas panas lapangan, bahwa saksi bertempat tinggal tidak bertetangga dengan berusaha sinaga: bahwa saksi tidak pernah satu mobil dengan calon bupati terpilih, bahwa saksi tinggal kecamatan ditinjau, disebelah rumah saksi tinggal bernama richard bakau: bahwa saksi memilih tps iv, dusun panjibakau, desa ditinjau saksi pemohon tumbuh simorangkir bahwa saksi adalah dari forum pemantau pemilu pilkada kabupaten dairi, bahwa saksi protes mengenai persyaratan semua calon peserta pilkada kabupaten dairi, bahwa pada tanggal agustus saksi protes konfirmasi ketua kpu kabupaten dairi sebelum diumumkan pasangan calon peserta pilkada kabupaten dairi, bahwa pada tanggal agustus setelah diumumkan pasangan calon peserta pilkada, saksi protes lagi panas, tetapi oleh ketua kpud dijawab tidak mengakui saksi, kalau saksi merasa keberatan dipersilakan laporkan bawaslu, selanjutnya pada tanggal agustus saksi melaporkan polisi, tetapi jawaban polisi karena merupakan ranah pilkada jadi tidak mencampuri urusan pilkada, bahwa dengan adanya surat keberatan saksi pada tanggal agustus panas menjawab dengan surat nomor panas d x tanggal september isi intinya: adanya pelanggaran terhadap syarat pendidikan salah satu calon peserta pilkada kabupaten dairi: drs. pasar bermutu kpu kabupaten dairi): bahwa syarat pemilih adalah sebagaimana yang tetapkan oleh undang undang yaitu berumur tahun atau yang sudah pernah kawin atau tidak secara terus menerus bulan berada daerah kabupaten dairi dan berdasarkan surat keterangan yang keluarkan oleh pihak terkait: bahwa pelaksanaan pilkada kabupaten dairi dari putaran putaran terjadi penambahan jumlah pemilih sekitar lebih, sedangkan suara sah suara tidak sah suara tidak terpakai surat suara yang keluarkan dari sedangkan total tps sebanyak tps, i2. menimbang bahwa pada tanggal desember yang selengkapnya dalam berkas permohonprovinsi sumatera utara (selanjutnya disebut pemilukada kabupaten dairi) yang ditetapkan berdasarkan penetapan komisi pemilihan umum kabupaten dairi (selanjutnya disebut kpu kabupaten dairi)dairi sesuai dengan keputusan kpu menimbang bahwa pemohon adalah pasangan calon kepala daerah pada pemilukada kabupaten dairi provinsi sumatera utara, berdasarkan keputusan komisi pemilihan umum daerahbertanggal agustus dengan nomor urut bukti bahwaputaran kedua, karena adanya penghitungan suara yang salah dalam keputusan guo, i3 menimbang bahwa memohon menerbitkanerupakan kewenangan mahkamah, maka selanjutnya mahkamah mempertimbangkan pokok permohonan: pokok permohonan dalam eksepsi i3 menimbang bahwa atas permohonan pemohon, memohon dalam jawabannya bertanggal desember mengemukakan jawabannya juga sekaligus mengajukan eksepsi, yang pada pokoknya disimpulkan sebagai berikut: tentang kompetensi mahkamah konstitusi: tentang obscura libel: tentang petit tidak didukung polita: bahwa adapun alasan alasan hukum memohon yang mendalilkan mahkamah konstitusi tidak berwenang memeriksa permohonan pemohon bahwavide undang undang nomor tahun juncto undang undang nomor tahun dan peraturan pemerintah nomor tahun juncto peraturan pemerintah nomor tahukepala daerah: bahwa, sebaliknya, pemohon dalam kesimpulannya bertanggal desember menolak dalil dalil memohon dengan alasan hukum mahkamah konstitusi tidak sebatas hanya memeriksa hasil penghitungan suara melainkan juga memeriksa proses terjadinya penghitungan suara: bahwa adapun alasan alasan hukum memohon yang menyatakan permohonan pemohon adalah kabur dan tidak jelas adalah: seluruh polita tidak jelas, yaitu diawali angka romawi iv), tepatnya halaman sampai dengan halaman yaitu polita ke sampai dengan polita ke dan polita ke dan ke menjadi ganda materinya, bahwa inti permohonan pada angka angka angka angka angka angka angka angka angka angka dan angka mempermasalahkan syarat pendidikan nomor urut cast kra john ditopang adinagoro dan irwansyah pasi, s.h. bahwa butir sampai dengan butir tentang nik, nama ganda, nik rekayasa, dan money politics. bahwa, sebaliknya, pemohon dalam kesimpulannya menyatakan menolak dengan dalih mahkamah konstitusi tidak hanya memeriksa selisih penghitungan suara tetapi juga memeriksa proses terjadinya penghitungan suara: bahwa memohon dalam jawaban kesimpulannya mengemukakan inti pokok permohonan adalah menyatakan pencalonan bupati nomor urut adalah cacat hukum, dalam subsidi menyatakan hasil perhitungan suara adalah tidak benar dan batal keputusan memohon nomor tahun bertanggal desember serta tuntutan lebih subsidi lagi memerintahkan memohon mengulang pemilihan kecamatan, bahwa dalam polita permohonan pemohon tidak ada bukti putusan pengadilan yang eintracht van gewijsde tentang ijazah calon nomor urut tidak benar dan cacat hukum, bahwa dalam polita permohonan pemohon tidak ada bukti tentang penghitungan suara yang tidak benar sebagaimana dalil pemohon. pokok permohonan i3. menimbang bahwa inti pokok permohonan pemohon adalah menyatakan batal dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat surat keputusan komisi pemilihan umum kabupaten dairi nomor tahun tanggal november (tertulis) yang seharusnya desember sehingga hasil rekapitulasi penghitungan suara yang ditetapkan oleh komisi pemilihan umum kabupaten dairi nomor tahun tanggal desember i3. menimbang bahwa memohon dalam jawaban kesimpulannya menolak dalil pemohon, sedangkan pihak terkait dalam kesimpulannya tidak secara expresses verbs menjawab materi pokok permohonan pemohon, namun pihak terkait lebih memfokuskan pada tanggapan atas kesaksian para saksi pemohon, i3 menimbang bahwa mahkamah setelah mencermati pokok permohonan, bukti bukti surat, keterangan para saksi pemohon, serta kesimpulan memohon dan kesimpulan pihak terkait, mahkamah menemukan fakta hukum baik fakta hukum yang diakui maupun fakta hukum yang menjadi inti pokok perselisihan hukum antara pemohon dan memohon: bahwa fakta hukum yang diakui antara pemohon dan memohon telah menjadi hukum, karenanya hal tersebut tidak perlu dibuktikan serta tidak perlu lagi diberi penilaian hukum, sedangkan adapun fakta hukum yang menjadi perselisihan antara pemohon dan memohon, serta pihak terkait yang harus mendapatkan penilaian hukum adalah sebagai berikut: tentang persyaratan administratif (pendidikan), yaitu ijazah pasangan calon kra john ditopang adinagoro: tentang nik ganda, nama ganda, pemilih tanpa nik orang, bukti nik rekayasa orang), pemilih bawah umur orang), pemilih yang sudah meninggal, money politics (sebesar masing masing untuk orang ditambah orang, bukti tindakan penganiayaan, warga yang bersikap tidak menerima pilkada orang), pencoblosan oleh orang orang yang tidak dikenal, penambahan data pemilih, intimidasi serta penyuapan, surat suara yang sama lembar), dan pencoblosan lebih dari satu kali. pendapat mahkamah dalam eksepsi i3 menimbang bahwa sepanjang eksepsi tentang kompetensi atau kewenangan mengadili, mahkamah berpendapat bahwa kewenangan mahkamah dalam mengadili permohonan pemohon tidak semata mata atau tidak terbatas keputusan komisi pemilihan umum nomor tahun tentang tahapan, program dan jadwal waktu pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah dairi tahun menetapkan tanggal pemilihan bupati dan wakil bupati tahap putaran ii) diadakan pada tanggal desember bukti bahwa namun kemudian tiba tiba pihak memohon secara sepihak merubah jadwal pemilihan kepala daerah tahap tanpa mengeluarkan suatu surat pencabutan terhadap penetapan tahun tentang jadwal pemilihan tahap yaitu tanggal desember menjadi tanggal desember bahwa berdasarkan keterangan yang disampaikan oleh memohon kepada pemohon bahwabahwa pelaksanaan pilkada putaran (dua) kabupaten dairi dan kabupaten langkat adalah pada tanggal desember namun faktanya kabupaten langkat melaksanakan pilkada tahap pada tanggal desemberoleh komisi pemilihan umum kabupaten dairi tahun model db kwk dan lampiran model db1 kwk, tanggal desember bukti perolehan suara adalah sebagai: nomor nama pasangan jumlah jememmtnsambama bahwa berdasarkan keputusan komisi pemilihan umum kabupaten dairi nomor memutuskan menetapkan kra. johnny ditopang adinagoro dan irwansyah pasi, sh, nomor urut pasangan calon dengan perolehan suara sebanyak pada object itis nya, yaitu tentang perselisihan hasil penghitungan suara, melainkan juga mengadili proses terjadinya penghitungan suara yang mempengaruhi hasil perolehan suara demi penegakan hukum dan keadilan serta perlindungan hak asasi manusia dan dalam mengemban misi mahkamah selaku pengawal konstitusi, serta pengemban demokrasi: bahwa selanjutnya, sepanjang eksepsi tentang obscura libel, mahkamah berpendapat bahwa materi materi eksepsi yang menjadi pelanggaran pelanggaran atau kecurangan kecurangan tersebut tidak tepat menurut hukum dan hal tersebut berkaitan dengan materi pokok permohonan, bahwa sedangkan eksepsi tentang petit tidak didukung polita, mahkamah juga berpendapat bahwa materi eksepsi ini tidak tepat menurut hukum dan juga berkaitan dengan struktur, bentuk, dan sistem atau pola suatu permohonan. lagi pula, materinya berkenaan dengan materi pokok permohonan, bahwa selain nilai hukum tersebut atas, mahkamah juga berpendapat bahwa bentuk dan struktur atau pola suatu permohonan keberatan adalah menjadi penilaian mahkamah untuk mengidentifikasi nilai hukum suatu permohonan, dalam pokok permohonan i3. menimbang bahwa sepanjang perselisihan hukum tentang pelanggaran administratif, yaitu pendidikan pasangan calon nomor urut saudara kra john ditopang adinagoro), mahkamah berpendapat bahwa alasan alasan hukum pemohon tentang pemberian keterangan palsu persyaratan pendidikan saudara john ditopang tidak cocok dan tidak sesuai dengan huruf dengan peraturan komisi pemilihan umum nomor tahun harus ada surat keterangan pengganti dan legalisasi oleh sekolah yang bersangkutan dan oleh dinas pendidikan nasional diperkuat dengan surat bawaslu bertanggal november mahkamah berpendapat bahwa hasil klarifikasi persyaratan hukum untuk calon bupati dan wakil bupati didasarkan padpemerintah nomor tahun serta peraturan pemerintah nomor tahun huruf undang undang nomor tahun berbunyi, berpendidikan sekurang kurangnya sekolah lanjutan tingkat atas dan atau sederajat , penjelasannya berbunyi, :: hurufsyarat pendidikan seorang calon bupati dan wakil bupati tidak hanya dibuktikan dengan ijazah, melainkan juga dapat menggunakan surat tanda tamat belajar stub), bahkan dalam praktik sehari hari juga termasuk ijazah paket syarat pendidikan guo juga dapat melampirkan surat keterangan pengganti ijazah dari sekolah yang bersangkutan (vide peraturan kpu i3. menimbang bahwa dari fakta hukum terbukti pendidikan pihak terkait bakal calon terpilih) adalah sekolah dasar sd) berdasarkan surat keterangan nomor sd yyp ! sekolah menengah pertama smp) berdasarkan surat keterangan nomor smp ypp serta untuk pendidikan sekolah menengah atas sma) berdasarkan surat keterangan yang dihargai sama dengan surat tanda tamat belajar stub), bahwa berdasarkan pandangan dan penilaian hukum atas, mahkamah berpendapat, syarat pendidikan cast ijazah pihak terkait calon terpilih bupati dan wakil bupati) adalah sah menurut hukum, karenanya pemohon tidak dapat membuktikan ketidakabsahan ijazah pendidikan pihak terkait, bahwa samping itu, pihak terkait cast john ditopang adinagoro dalam kesimpulannya mengemukakan, persyaratan hukum tentang ijazah, baik pada pencalonan anggota dprd, wakil ketua dprd, wakil bupati, maupun pada pencalonan bupati kabupaten dairi, surat keterangan pengganti ijazah semuanya telah melalui proses atau tahapan dan telah diklarifikasi oleh masing masing badan terkait sekolah mana surat keterangan ijazah tersebut diperoleh (vide kesimpulan pihak terkait, halaman bahwa jawaban dalam kesimpulan pihak terkait guo telah menambah keyakinan mahkamah, syarat pendidikan ijazah saudara john ditopang adinagoro calon nomor urut adalah benar dan sah karenanya tahapan prosedur persyaratan calon yang dilakukan oleh kpu kabupaten dairi telah memenuhi mekanisme dan tata cara menurut ketentuan perundang undangan: i3. menimbang bahwa sepanjang hal hal yang berkenaan dengan perselisihan hukum sebagaimana disebut dalam paragraf atas, mahkamah memandang perlu mengkategorikan butir butir pelanggaran memohon versi pemohon sebagai berikut: tentang nomor induk kependudukan nik), adanya nik ganda, nik rekayasa, pemilih tanpa nama, pemilih belum cukup umur, pemilih yang sudah meninggal suaranya dipakai orang lain, pencoblosan oleh orang orang yang tidak dikenal, penambahan data pemilih, surat suara yang sama, serta pencoblosan lebih dari satu kali: adanya money politics (terhadap orang ditambah orang yang masing masing memperoleh uang sebanyak ): adanya percepatan penyelenggaraan pemilukada, tindakan penganiayaan, dan aksi massa, i3. sepanjang mengenai butir tersebut atas, mahkamah berpendapat: bahwa nik adalah produk yang dikeluarkan oleh pemerintah kabupaten dairi cast kepala badan kependudukan dan keluarga berencana: bahwa fakta hukum menunjukkan kepala badan kependudukan dan keluarga berencana dijabat oleh drs. parlemen sinaga, m.m. pemohon), bahwa nik bukanlah syarat satu satunya untuk penentuan calon pemilih:sedangkan pengaturan nik meliputi penetapan digit nik, penerbitan nik, dan pencantuman nik (vide dan peraturan pemerintah nomor tahun bahwa nik sebanyak dan nik rekayasa sebanyak diperkuat dengan keterangan saksi pemohon yang menyatakan bahwa data nik guo adalah hasil perbandingan saksi yang dibuat oleh saksi sendiri dengan data dari kpu kabupaten dairi: bahwa menurut hukum, pencantuman nik pada dpt bukanlah tugas dan wewenang memohon, melainkan tugas dari badan kependudukan dan keluarga berencana: bahwa seharusnya dalam pemilukada memohon cast kpu kabupaten dairi dalam menentukan calon pemilih tidak berdasarkan nik melainkan ditentukan dan disesuaikan dengan syarat syarat hukum sebagaimana ditentukan dalam dan undang undang nomor tahun selain itu, dalam undang undang guo dinyatakan, . undang undang guo menyatakan, pemilih sebagaimana dimaksud pada harus memenuhi syarat bukt. lebih lanjut, pada penjelasan huruf undang undang guo, berbunyi, dalam hal seseorang belum memiliki ktp , bahwa berdasarkan pandangan dan penilaian hukum atas, mahkamah berpendapat,selain itu, data yang dikemukakan oleh pemohon bukanlah data resmi melainkan merupakan hasil pengolahan yang dibuat sendiri oleh pemohon, karenanya kebenaran dalil dan alasan pemohon tidak terbukti secara sah dan menyakinkan: bahwa rujukan penentuan dpt dalam pemilihan bupati dan wakil bupati kabupaten dairi putaran kedua didasarkan pada dpt putaran pertama dan dpt pemilihan gubernur sumatera utara, sepanjang pelanggaran pelanggaran lain, misalnya, tentang pemilih tanpa nama, pemilih yang belum cukup umur, penambahan data pemilih, pencoblosan lebih dari satu kali sebagaimana dijelaskan tentang butir butir pelanggaran sebagaimana disebut dalam paragraf mahkamah berpendapat bahwa dari kedua versi dan alasan hukum pemohon dan memohon, dan juga bukti bukti lain yang diajukan memohon, terbukti bahwa secara umum dapat dikatakan tidak ada permasalahan yang terjadi pada tps. dari fakta hukum pun, terlihat bahwa tps tps, formulir c1 kwk se kabupaten dairi, dan para saksi dari pemohon pada umumnya ikut menandatangani berita acara rekapitulasi perhitungan suara. sekalipun beberapa tps memang ada saksi pemohon yang tidak menandatangani, tetapi mereka tidak mengajukan keberatan atas hasil rekapitulasi tps. dengan demikian, hal tersebut tidaklah merupakan faktor yang dapat mempengaruhi keabsahan hasil penghitungan suara yang berlangsung pada masing masing tps: bahwa begitu pula, dalil pemohon tentang adanya orang pemilih yang belum cukup umur tps desa tanjung beringin, kecamatan sumbul, ternyata saksi pemohon turut menandatangani formulir c1 kwk guo: bahwa sepanjang dalil pemohon mengenai adanya tiga orang yang telah meninggal dunia ikut memilih, ternyata fakta hukum membuktikan bahwa pemilih lari santri ternyata masih hidup dan memilih: bahwa sepanjang dalil pemohon tentang adanya money politics dan penganiayaan, hal tersebut merupakan ranah bawaslu untuk menanganinya, lagipula money politics tersebut juga tidak dapat dipastikan kepada pasangan calon yang mana suara diberikan. dalam kaitan ini, adanya sangkaan money politics terhadap orang tidak mempengaruhi secara signifikan perolehan suara pasangan calon terpilih, bahwa sepanjang perselisihan hukum tentang waktu pelaksanaan pemilukada yang dimajukan oleh memohon tanpa memberitahukan kepada pemohon yang semula seharusnya diselenggarakan pada tanggal desember sesuai dengan kesepakatan dan pengumuman memohon, namun kemudian dimajukan menjadi tanggal desember menurut mahkamah, bukanlah merupakan suatu hal yang prinsipil yang dapat menyebabkan pelaksanaan pemilukada tidak sah, karena hari dan tanggal pelaksanaan pemilukada telah dikoordinasikan dirapatkan dengan kpu provinsi. fakta hukum menunjukkan bahwa hari pemungutan suara berlangsung pada hari yang ditentukan oleh memohon: i3. menimbang bahwa berdasarkan pandangan dan penilaian hukum atas, mahkamah berpendapat bahwa dalil pemohon serta alasan alasan hukum yang dikuatkan oleh keterangan para saksi pemohon tidak tepat dan tidak terbukti menurut hukum. memohon dapat mengajukan bukti sebaliknya dan dapat mematahkan dalil dalil dan alasan alasan hukum pemohon, i3. menimbang bahwa sepanjang adanya aksi massa dan surat pernyataan forum pemantau pemilukada kabupaten dairi fp3d) bertanggal desember tumbuh simorangkir) sebagai lampiran bukti pemohon, mahkamah berpendapat bahwa aksi massa dan surat pernyataan fp3d bertanggal desember yang berisi tentang kpu kabupaten dairi dimana calon bupati john ditopang adinagoro sarat masalah, kpu kabupaten dairi tidak bekerja secara profesional dan proporsional, bertentangan dengan peraturan kpu nomor tahun tidaklah dapat menjadi bukti menurut hukum untuk membatalkan pemilukada kabupaten daireksepsi memohon tidak tepat menurut hukum karenanya harus dikesampingkan: i4. bahwa persyaratan pendidikan pihak terkait cast john ditopang adinagoro adalah tidak bertentangan dengan ketentuan dalam huruf undang undang nomor tahun bahwa nomor induk kependudukan nik) bukanlah merupakan satu satunya syarat untuk dapat dipergunakan sebagai calon pemilih: bahwa butir butir pelanggaran lainnya yang dilakukan oleh memohon tidak terbukti menurut hukum, bahwa keseluruhandairi nomor tahun b, tanggal sembilanini senin, tanggal dua belas bulan januari tahun dua ribu sembilan, oleh kamichmad nowiki, maruarar siahaan, abdul mukti fadjarhtie fadjar ttd. ttd. maruarar siahaan achmad nowiki ttd muhammad alim panitera pengganti, ttd. eddy purwanto suara sebagai pasangan calon bupati dan wakil bupati dairi periode tahun buktibahwa berdasarkan surat komisi pemilihan umum provinsi sumatera utara nomor kpu su tanggal november yang ditujukan kepada ketua kpu pusat jakarta pada poin menyatakan berdasarkan surat keterangan dinas pendidikan provinsi sumatera utara nomor pmu. tertanggal november bahwa syarat berkas yang diajukan oleh johnny ditopang untuk mengikuti ujian persamaan setingkat sekolah menengah umum dari kantor wilayah pendidikan nasional provinsi sumatera utara adalah ijazah program paket setara slip nomor pb, yang dikeluarkan oleh kantor departemen pendidikan kebudayaan kabupaten dairi tanggal maret bukti yang berarti sangat bertentangan dengan dalil calon bupati nomor urut pada angka tersebut atas yang menyatakan calon bupati nomor urut yaitu johnny ditopang pada saat mendaftarkan diri sebagai calon bupati kabupaten dairi mempergunakan ijazah smp parutan medan sedang berdasarkan surat keterangan dinas pendidikan provinsi sumatera utara adalah ijazah program paket b",jakarta tanggal november nomor kpu su yang antara lain menyatakan dalam pelaksanaan pemilihan kepala daerah kabupaten dairi bupati dan wakil bupati kabupaten dairi sumatera utara terdapat satu masalah yang mendapat banyak sorotan publik yakni berkaitan dengan persyaratan pendidikan atas nama johnny ditopang, salah seorang calon bupati dairi periode yang masih menjabat sebagai wakil bupati kabupaten dairi buktipusat jakarta melalui suratnya nomor kpu su pada poin secara tegas menjelaskan berkaitan dengan poin dan atas kami berpendapat bahwa pada dasarnya secara administrasi johnny ditopang belum memenuhi berkas syarat pendidikan sebagai calon kepala daerah khususnya sebagaimana diatur dalam peraturan kpu nomor tahun yang temuannya antara lain kepada ketua kpu kabupaten dairi: bahwa berdasarkan surat komisi pemilihan umum sumatera utara yang ditujukan kepada komisi pemilihan umum jakarta nomor kpu su tanggal november bahwa kpu kabupaten dairi dalam mengambil keputusan tentang penetapan calon bupati dan wakil bupati dairi periode pada tanggal agustus tidak sesuai dengdalam peraturan tersebut disebutkan bahwahal tersebut atas sangat jelas memohon telah memaksakan kehendaknya dengan memasukkan dan membiarkan calon bupati nomor urut yaitu johnny ditopang dan irwansyah pasi, menjadi peserta calon bupati kabupaten dairi: bahwa berdasarkan surat panitia pengawas pemilihan umum kabupaten dairi nomor panas.d x112008 yang ditujukan kepada ketua kpu pusat jakarta tertanggal november yang mana berdasarkan rapat pleno bawaslu kabupaten dairi atas adanya laporan forum pemantau pilkada dairi perihal laporan pelanggaran peraturan kpu nomor tahun serta pemberian keterangan palsu oleh calon bupati dengan nomor urut bawaslu kabupaten dairi berpendapat hal tersebut adalah merupakan sebagai pelanggaran administratif pemilu dan meminta kpu pusat agar segera memeriksa dan memberi sanksi yang tegas terhadap kpu kabupaten dairi:umar hi. hasan, s.ip: tempat tanggal lahir jailolo, mei agama islam: pekerjaan pegawai negeri sipil pns), warga negara indonesia, alamat skep, rt rw kelurahan alauddin, kecamatan ternate tengah, kota ternate: nama drs. willie sepatu pinoy, si: tempat tanggal lahir maluku utara, september agama islam: pekerjaan pegawai negeri sipil, warga negara indonesia, alamat desa bho bho, kecamatan morotai timur, kabupaten pulau morotai, provinsi maluku utaranomor a j.l.m partner bertanggal mei memberi kuasa kepada muhammad syukur mandar, s.h., gusti randa malik, s.h., dan robert ketemu, s.h., para advokat dan konsultan hukum berkantor pada j.l.m partners, jalan selembar tengah nomor gedung startpage, it. jakarta pusat, dki jakarta, indonesia,. memohon, nama hi. assad saran, s.e.s.hut,morotai selatan barat, kabupaten pulau morotai, belas hari, putusan mahkamah agung sebagaimana dimaksud pada bersifat final dan mengikat: mahkamah agung dalam melaksanakan kewenangannya sebagaimana dimaksud pada dapat mendelegasikan pada pengadilan tinggi untuk memutuskan sengketa hasil pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah kabupaten dan kota: putusan pengadilan tinggi sebagaimana dimaksud pada bersifat final: kemudian berdasarkan ketentuan undang undang nomor tahun perubahan kedua atas pemda disebutkanilan sejak undang undang ini diundangkan peraturan kpu nomor tahun tentang pedoman tata cara pelaksanaan rekapitulasi hasil perhitungan suara dalam komising waktu jamulau morotai tahun sebagaimana diatur dalam ketentuanemilukada kpud kabupaten pulau morotai juncto undang undang nomor tahun tentang mahkamah konstitusi, serta pmk bahwa pengumuman komisi pemilihan umum kabupaten pulau morotai tanggal me(model db kwk.kpu) kepada pemohon berdasarkan surat memohon nomor kept kpu pm 2011tanggal mei bahwa penetapan yang dilakukan oleh memohon mengenai(model db kwk.kpu) berdasarkan junctoperubahan kedua atas juncto dan pmkmei adalah masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan 3x24 (tiga kali dua puluh empat) jam dari tanggal penetap1 kwk.kpu) sesuai dengan ketentuan juncto perpu nomor tahun tentang perubahan atas juncto juncto tentang perubahan atas juncto perubahan kedua atas yang ditegaskan kemudian dalam juncto dan pmk pokok permohonan pemohonsitas yang merugikan pemohon kabupaten pulau morotai: bahwa pemohon sangatdalah sebagai berikut: calon kepala daerah assad saran, se. s.hut dan calon wakil kepala daerah atas nama pdt. demands ice, mth, dengan perolehan suara calon kepala daerah umar hi. hasan, s.ip dan calon wakil kepala daerah drs. willie sepatu pinoy, si. dengan perolehan suara yo): calon kepala daerah drs. rusli sibuk, si. dan calon wakil kepala daerah weni paris, ag, jumlah perolehan suara calon kepala daerah, drs. faisal tjan dan calon wakil kepala daerah drs. lukman sy. bajak, dengan perolehan suara calon kepala daerah decay sibuk. dan calon wakil bupati dr. saat powo, se.m si. dengan perolehan suara bahwa keberatan pemohon diyangadapun kronologis kejadian adalah sebagai berikut: bahwa sebelum dilakukan proses pemungutan suara pada pemilukada kabupaten morotai, telah terjadi perubahan dpt sebanyak dua kali. perubahan pertama dilakukan pada tanggal april dari jumlah dpt awal pemilih, menjadi artinya terjadi penambahan jumlah jiwa pilih kurang lebih jiwa pilih. perubahan berikutnya dilakukan pada tanggal mei (tiga hari menjelang pemilu pemungutan suara), dpt yang sebelumnya berjumlah jiwa pemilih menjadi jiwa pemilih. akibat perubahan kedua tersebut, terjadi penambahan jiwa pemilih sekitar jiwa pemilih. hal tersebut diduga dilakukan sebagai bentuk memanipulasi jumlah pemilih untuk memenangkan pasangan calon tertentu,er (tanda bukti memilih calon tertentu) tersebut dimasukkedalam lipatan surat suara tersebut yang telah diberikan nomor registerrhitungan suara tersebut. hal tersebut menjelaskan bahwa asas pemilu kepala daerah jujur, bebas, kepala daerah kabupaten pulau morotai, bahwa maksud dari keterangan tersebut atas adalah bahwa pada faktanya, pada saat perhitungan surat suara berjalan,er yang diberikan,i, pada mana pemilukada kabupaten, bahwa pada proses massa kampanye pemilukada putaran terakhir tanggal mei bertepatan lapangan pasar cita, kampanye yang dilakukan oleh pasangan calon nomor urut dihadiri dan ikut menyampaikan orasi dalam kampanye tersebut beberapa oknum pegawai negeri sipil atas nama yeni mekanika kabar bagain ekonomi), asep hari (mantan kepala badan kepegawaian) masing masing adalah pegawai negeri sipil pada sekretariat pemda kabupaten pulau morotai. bahwa hal tersebut jelas jelas telah melanggar ketentuan yang telah diatur dalam undang undang kepegawaian dan peraturan kampanye pemilukada bupati dan wakil bupati pulau morotai. hal tersebut atas, pemohon merasa sangat dirugikan, pemilukada tidak berjalan sesuai dengan proses yang demokratis sebagaimana dicita citakan: bahwa ditemukan adanya pembagian uang dan dilakukan oleh seorang oknum guru sdn desa page, dalam suatu pertemuan yang diduga merupakan kampanye terselubung untuk memenangkan salah satu pasangan calon, oknum tersebut melakukan intimidasi kepada orang tua wali murid dan memberikan sejumlah uang, memaksa orang tua wali murid (pemilih) dalam pertemuan tersebut untuk memilih pasangan calon nomor urut bahwa setelah dilakukan proses pemungutan suara pada tanggal mei menjelang kurang lebih tujuhserta hasil penghitungan tingkat desa, kecamatan (pps&ppk) dan memenangkan pasangan calon nomor urut bahwa pada pleno tersebut telah ditetapkan pasangan calon nomor urut (satu) berdasarkan ketetapan komisi pemilihan umum kabupaten pulau morota kepala daerah bupati dan wakil bupati kabupaten pulau morotai tahun bahwa putusan penetapan komisi pemilihan umum kabupaten pulau morotai tersebut, telahkiranya mahkamah dapat berkenan memeriksa, mengadili, dan memutus perkara pemohon dengan seadil adilnya,emohon kepada majelis hakim yang memeriksa perkara ini memanggil memohon dan pemohon serta pihak pihak terkait lainnya sebagai pemohon dalam perkara php nomor kept kpu pm tanggal mei telah terdaftar kepaniteraan mahkamah konstitusi dengan pendaftaran perkara nomor kept kpu pmdalil dalil dan permohonan pemohon untuk selanjutnya:dalam tahapan tahapan pemilukada kabupaten pulau morotai oleh memohon, untuk kepentingan pasangan calon tertentu, sehingga melukai rasa keadilan dan mencederai pemilukada kabupaten pulau morotai: memerintahkan kepada memohon untuk melakukan pemilukada ulang kabupaten pulau morotai dengan secara jujur, bersih, demokratis, dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku: subsider: mengabulkan permohonan keberatan pemohon,mei menyatakan benar telah terjadi penggelembungan suara yang dilakukan oleh memohon dengan melakukan pelanggaran tahapan pemilukada, dan melakukan perubahan dpt, politik uang, politik kekerasan, kecurangan secara masif pada pemilukada kabupaten pulau morotai tahunulau morotai untuk seluruh daerah pemilihan kabupaten pulau morotai tahun membebankan biaya perkara kepada memohon, atau apabila pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil adilnya (et guo bono),pulau morotai nomor kept kpu pm bukti fotokopi berita acara nomor:: bukti fotokopi berita acara nomor kpu pm tentang verifikasi dan: bukti pwanita pemilihan kecamatan, bukti p fotokopi keputusan komisi pemilihan umum nomor kept kpusurat pengantar nomor sp sekret kpu pm keputusan kpu kabupaten pulau morotai nomor pts kpu pm tanggal aprilukada kabupaten pulau morotai tahun bukti fotokopi surat kpu kabupaten pulau morotai nomor sekret kpu pm perihal ralat surat keputusan, bertanggal april bukti p fotokopi keputusan kpu kabupaten pulau morotai nomor kept kpu pmulau morotai tahunei yang menguraikan sebagai berikut: i. tentang kewenangan mahkamah konstitusi bukti fotokopi surat panitia pengawas pemilu kabupaten pulau morotai nomor panas pm iv perihal penerusan laporan pelanggaran pidana pemilu, bertanggal april bukti fotokopi penerimaan laporan nomor lap pemilukada pm bukti fotokopi tanda bukti penerimaan laporan nomor lap pemilukada pm iv bukti p fotokopi kajian laporan nomor lap pemilukada pm iv bukti fotokopi surat panitia pengawas pemilu kabupaten pulau morotai tentang pemberitahuan tentang status laporan, bukti p fotokopi kpu kabupaten pulau morotai nomor kpu pm perihal undangan bertanggal april bukti fotokopi jadwal kampanye pemilukada kabupaten pulau morotai april mei bukti fotokopi surat panitia pengawas pemilu kabupaten pulau morotai nomor bawaslu pm v perihal peringatan wajib taat aturan pada hari terakhir kampanye masa tenang dan hari pungut hitung: bukti fotokopi surat panitia pengawas pemilu kabupaten pulau morotai nomor bawaslu pm v perihal undangan rapat koordinasi, bertanggal mei bukti fotokopi keputusan komisi pemilihan umum nomor kept kpu pm tentang perubahan kedua rekapitulasi daftar pemilih tetap dpt) pemilihan umum kapal daerah dan wakil kepala daerah kabupaten pulau morotai, bukti pkabupaten pulau morotai tahunni 2011dan tanggal juni yang pada pokoknya sebagai berikut: rusli hamid arifin bahwa saksi sebagai sekretaris tim sukses nomor urut bahwa ada penambahan pemilih pada masa tenang: bahwa sesuai dengan surat keputusan kpu tentang jadwal penyelenggaraan pemilukada, rekapitulasi daftar pemilih tetap itu ditetapkan pada tanggal maret sebanyak jiwa pilih: bahwa pada tanggal april berubah menjadi jiwa pilih dan berubah lagi pada tanggal mei tiga hari menjelang pemungutan suara bertambah menjadi jiwa pilih: bahwa pada saat saksi memberikan pelatihan desa bere bere, saksi baru mengetahui ada penambahan satu tps desa lele jaya, bahwa adanya penambahan satu tps ternyata dilaporkan oleh ketua tim tingkat kecamatan, bahwa pada tanggal april saksi melakukan konfirmasi kpu, dan saksi baru diberikan surat kpu tentang perubahan dpt yang kedua, bahwa menurut saksi perubahan dan penetapan daftar pemilih tetap itu selambat lambatnya berdasarkan peraturan kpu nomor tahun perubahan paling lambat tiga hari sebelum pemilihan berlangsung, bahwa saksi tidak melakukan keberatan kepada kpu karena saksi tidak mempunyai waktu pada saat itu karena saksi sedang melaksanakan pelatihan kecamatan yang lain: dede indian bahwasaksi tinggal ternate bukan morotai, bahwa pada saat pemilukada saksi berada morotai untuk mencoblos atas suruhan pak sidik tim sukses dari tim rusli sibuk pasangan calon nomor urut bahwa saksi bersama temannya empat orang suruh mencoblos nomor urut bahwa saksi mencoblos daerah gotalamo, sedangkan teman saksi melakukan pencoblosan tps lain dan saksi oleh pak sidik diberikan surat panggilan untuk memilihwenangan mahkamah konstitusi mk) disebutkan lagi dalam huruf dan huruf undang undang nomor tahun tentang kekuasaan kehakimanketentuandan pmk,, maka sangat jelas, nyata, dan terang permohonan pemohon tidak mendasar dan tidak beralasan hukum sama sekali. oleh karena itu,,,sehingga memohon memohon agar mahkamah menyatakan permohonan pemohon kabur dan dinyatakanpenjelasan ini menentuerhubung pemohon tidak dapat menunjukkan kesalahan hasil penghitungan suara yang dilakukan oleh memohon, maka selayaknya mahkamah tidak menerima permohonan pemohon, bahwa berdasarkan yurisprudensi mahkamah konssehingga memohon medan kontradiktif bahwa pemohon hanya menyebutkan dalam polita nya tentang perbedaan perolehan suara atas lima pasangan calon saja dan tidak mampu menjelaskan perbedaan dari lima pasangan calon tersebut. namun anehnya, petit nomor pemohon kepada mahkamah agar mahkamah menyatakan tidak sah dan batal demi hukumbahwa pemohon pasangan calon nomor urut menyebutkan pelanggaran dan kecurangan yang dilakukan pasangan calon nomor urut dan tidak menjelaskan pelanggaran dan kekurangannya tersebut. namun anehnya, petit nomor pemohon kepada mahkamah agar mahkamahtahun bahwa pemohon hanya menyebutkan ketidakhadiran anggota pkk secara lengkap dalam rekapitulasi penghitungan suara. padahal. namun anehnya, petit nomor pemohon memohon kepada mahkamah agar mahkamah memerintahkan kepada memohon untuk melakukan pemilukada ulang kabupaten pulau morotai:. akan tetapi,idak terpisahkan, bahwa keberatan pemohon dalam pokok keberatan pada nomor halam:tidak menjelaskan bentuk kerugiannya, pemohon tidak menjelaskan seberapa besar kerugiannya, bahwa keberatan pemohon dalam pokok keberatan pada nomor halaman d adalah:hanya menyebutkan perolehan suara masing masing calon (lima pasang calon): pemohon tidak mampu menjelaskan bentuk keberatan atas perolehan suaranya terhadap perolehan suara dari empat pasang calon lainnya. bahwa keberatan pemohon dalam pokok keberatan pada nomor halaman yang mendalil pemohon tersebut tidak benar dan mengada ada, sehingga tidak jelas dan kabur, karena: faktanya pada saat pleno rekapitulasi penghitungan suara tingkat kpu kabupaten pulau morotai, memohonkotak suara sebelum dibuka dalam keadaan tersegel dan dikawal oleh aparat keamanan, cc. pemohon tidak menjelaskan berapa suara yang hilang, pemohon tidak menjelaskan banyaknya penggelembungan suara: pemohon tidak menjelaskan bentuk penggelembungan suara secara terstruktur, sistematis, dan masif, pemohon tidak menyebutkan siapa yang menggelembungkan suara dan siapa yang digelembungkan suara: kronologis kejadian bahwa sebelum dilakukan proses pemungutan suara pada pemilukada, telah terjadi perubahan dpt sebanyak (dua) kali. perubahan pertama tanggal april dari jumlah dpt awal pemilih menjadi artinya terjadi penambahan jumlah jiwa pemilih kurang lebih jiwa pemilih. perubahan berikutnya dilakukan tanggal mei (tiga hari menjelang pemilu pemungutan suara), dpt yang sebelumnya berjumlah jiwa pilih menjadi jiwa pilih. akibat perubahan kedua tersebut, terjadi penambahan jiwa pilih sekitar jiwa pilih. hal tersebut diduga dilakukan sebagai bentuk manipulasi jumlah pemilih untuk memenangkan pasangan calon tertentu. bahwa dalil pemohon tersebut tidak berdasar, mengada ada dan kabur, karena memohon melakukan perubahan dpt tidak memanipulasi untuk memenangkan salah satu pemenang tertentu: setiap perubahan dpt selalu melibatkan tim pasangan calon dan tidak ada keberatan dari tim pasangan calon tersebut: hasil perubahan sudah disampaikan panwaslukada dalam bentuk soft copy dan hard copy: tidak ada peraturan perundang undangan yang melarang memohon untuk melakukan perubahan dpt: pemohon tidak menjelaskan bentuk manipulasi yang dilakukan oleh memohon untuk memenangkan pasangan calon tertentu, pemohon tidak menjelaskan siapa pasangan calon tertentu tersebut: pin dalam bentuk potongan kertas kecil yang berisi nomor atau tertera nomor registrasi atau urutan memilih kepada pemilih yang berasal dari pasangan calon tertentu dengan maksud untuk mengendalikan atau mengkrasi (tanda bukti memilih calon tertentu) tersebut dimasudalam lipatan surat suara tersebut yang telah diberikan nomor registrasi bahwa sesuai dengan undang undang dasar (selanjutnya disebut uud pointjuncto perpusebut pemda),undang undang nomor tahun perubahan kedua atas pemdaserta penetapan calon terpilih, pengesahan, dan pengangkatan dan pelantikan,,,nghitungan suara tersebut. hal tersebut menjelaskan bahwa asas pemilu kepala daerah jujur, bebas. bahwa dalil pemohon kabur, karena: memohon telah menjunjung tinggi asas pemilukada dengan jujur, bebas dan rahasia, serta tidak me: pemohon tidak menjelaskan siapa pemilih yang, pemohon tidak menjelaskan siapa yang memnomor berapa atau tertera nomor register berapa atau urutan berapa untuk, pemohon tidak menjelaskan siapa tim pasangan calon tertentu tersebut: pemohon tidak menjelaskan siapa yangsiapa yang dikendalikan atau dikontrol penggunaan hak pilihnya balik bilik suara tersebut: pemohon tidak menjelaskan siapa yang menggunakan hak pilihnya balik bilik suara tersebut: pemohon tidak menjelaskan siapa pemilih yang diberikanmorotai, pemohon tidak menjelaskan siapa yang memberikan uang dengan paksaan kepada pemilih untuk memilih calon tertentu dalam pemilukada bupati dan wakil bupati kabupaten morotai: pemohon tidak menjelaskan siapa calon tertentu yang dipilih oleh pemilih yang diberikan uang dengan paksaan tersebut: pemohon tidak menjelaskan dan menyebutkan siapa setiap saksidan menyebutkan siapa pemilih yang hadirapa isi pin yang dilihat oleh setiap saksi dan pemilih tersebut: oo. pemohon tidak menjelaskan siapa tim pasangan calon tertentu dalam pin kertas suara yang terjatuh dan dilihat oleh setiap saksi dan pemilih tersebut: bahwa maksud dari keterangan tersebut atas adalah faktanya pada saat perhitungan surat suara berjalanrasi yang diberikane pada pemilukada kabupaten pulau: bahwa dalil pemohon tersebut kabur. dalil pemohon pada huruf yang kabur ini sama dengan dalil pemohon pada huruf atas yang kabur juga, sehingga penjelasan memohon ini sama dengan penjelasan memohon pada huruf atas: bahwa setelah dilakukan proses pemungutan suara pada tanggal mei menjelang kurang lebih (tujuh)didan memenangkan pasangan calon nomor urut bahwa dalil pemohon tersebut tidak benar dan kabur, karena: rapat pleno rekapitulasi penghitungan suara hasil pemilu bupati dan wakil bupati kabupaten pulau morotai memang tidak dihadiri oleh pkk secara lengkap:: bahwa pada pleno tersebut telah ditetapkan calon nomor urut berdasarkan ketyang sah ikut dalam pemilukada kabupaten pulau morotai, bahwa dalil pemohon tersebut tidak jelas, karena: pemohon tidak menjelaskan kepentingan masyarakat umum yang mana yang telah dirugikan oleh ketetapan kpu kabupaten pulau morotai nomor pts kpu pm tersebut, ketentuan mana yang telah dilanggar memohon dan apa akibatnya terhadap perolehan suara pemohon: bahwa proses rekapitulasi perhitungan suara sesungguhnya sudah dimulai sejak: faktanya sejak dilakukan rekapitulasi tingkat tps dan ppk tidak ada keberatan yang disampaikan oleh pemohon. bahwa putusan penetapan dan pengumuman hasil pemilukada kabupaten pulau morotai tersebutkada kabupaten pulau morotai tahun kiranya yang majelis dapat berkenan memeriksa, mengadili dan memutus perkara pemohon dengan seadil adilnya: bahwa dalil pemohon tersebut hanya mengada ada, semuanya tidak jelas dan kabur, karena: penetapan dan pengumuman hasil pemilukada kabupaten pulau morotai tersebutsehingga sudah sesuai dengan hak konstitusional yang dimiliki oleh pemohon, memohon sepakat dengan hak pemohon untuk mengajukan gugatan atas putusan penetapan kpu kabupaten pulau morotai nomor pts kpu pm tersebut dan gugatan ini telah dikabulkan oleh mahkamah konstitusi dan teregistrasi dengan nomor perkara php.d ix tanggal mei pada hari senin, pukul wib untuk membuktikan, bahwa memohonil. kesimpulan bahwa berdasarkan alasan alasan hukum, baik formil maupun materiil sebagaimana telah kami uraikan atas, maka kesimpulan kami atas permohonan pemohon tersebut adalahrmohonan pemohon tidak menjelaskan bentuk dan seberapa besar kerugiannya atas, bahwa pemohon tidak mampu menjelaskan tentang terjadinya pelanggaran pemilihan umum bupati dan wakil bupati kabupaten pulau morotai tahun yaitu bentuk keberatan atas perolehan suara pemohon terhadap perolehan suara dari empat pasang calon lainnya, berapa suara yang hilang, berapa banyaknya penggelembungan suara secara terstruktur, sistematis, dan massif, dan siapa yang menggelembungkan, bahwa pemohon tidak mampu menjelaskan tentang siapa pemilih yang diberikan pin dan siapa yang memberikan pin tersebut::poin (d),pemilihan umum presiden dan wakil presidenmenyatakan bahwa: pasangan calon selain pemohon dapat menjadi pihak terkait dalam perselisihan hasil pemilukada: pmda juncto perpu nomor tahun tentang perubahan atas pemda juncto peraturan pemerintah nomormerupakan ketua ppk morotai timur, bahwa rekapitulasi dilaksanakan pada hari kamis, tanggal mei jam sampai dengan jam wit, bahwa pada saat rekapitulasi hadiri oleh panas kecamatan morotai timur, saksi pasangan calon nomor urut nomor urut nomor urut dan nomor urut bahwa jumlah dpt morotai timur yang menggunakan hak pilih suara sah suara tidak sah surat suara yang tidak terpakaisaksi yang tidak menandatangani berita acara saksi dari pasangan calon nomor urut nomor urut dabahwa saksi bertugas untuk mendampingi anggota,wit dan rekapitulasi selesai hari itu juga pukul wit, bahwa saksi tidak mengetahui saksi pasangan calon nomor urut nomor urut dan nomor urut kapan menandatangani berita acara hasil rekapitulasi: bahwaaruddin patahan bahwa saksi merupakan ketua ppk morotai selatan barat: bahwa rekapitulasi dilaksanakan pada tanggal mei mulai pukul sampai pukul wit, bahwa saksi yang hadir saksi pasangan calon nomor urut nomor urut dan nomor urut serta panas, pps tidak hadir karena tidak undang oleh saksi, bahwa yang membacakan hasil rekapitulasi hasilyang menggunakan hak pilih suara sah suara tidak sah sisa surat suara yang tidak terpakai: bahwa berdasarkan hasil rekapitulasi ppk, pasangan calon nomor urut mendapat suara,bahwa saksi pasangan calon nomor urut dan nomor urut tidak menandatangani berita acara rekapitulasi: ronny kaneko bahwa saksi merupakan ketua ppk morotai utara, bahwa rekapitulasi morotai utara mulai tanggal mei hadiri oleh pps karena tidak diundang: bahwa jumlah dpt morotai utara sebanyak yang menggunakan hak pilih suara sah suara tidak sah sisa surat suara tidak terpakai saksi pasangan calon nomor urut idar mandela, saksi pasangan calon nomor urut bernama norman mandela,bahwa saksi merupakan ketua ppk morotai jaya, bahwa rekapitulasi morotai jaya dilaksanakan pada tanggal mei yang menggunakan hak pilih suara sah ada mutasi dari dari tps lain suara tidak sah suara suara tidak terpakainomor urut damerupakan ketua ppk morotai selatan: bahwayang menggunakan hak pilih suara sah suara tidak sah mutasi pemilih bahwa saksi yang bertanda tangan hanya saksi pasangan calon nomor urut dan nomor urut bahwa saksi pasangan calon nomor urut nomor urut nomor urutnomor urut nomor urut sampai nomor urut ternyata pada sampai nomor urut nomor urut nomor urut damendapat suarasyamsul raimadoya bahwa saksi merupakan saksi pasangan calon nomor urut tingkat kpu: bahwabahwa rekapitulasi hadiri oleh semua saksi pasangan calon, panas kabupaten dan rekapitulasi mulai pukul wit: bahwa pembacaan rekapitulasi laksanakan hanya menit mulai dari kecamatan morotai selatan: bahwa ada keberatan dari saksi pasangan calon nomor urut da dan pembacaan rekapitulasi hanya berlangsung menit: bahwa yang menangnomor urut:, bahwa pleno rekapitulasi pertama : untuk dipakai pada saat pleno tanggal mei pukul wit:: bahwa tidak ada aturan yang melarang untuk melaksanakan pleno pangkalan militerapril yang mengurai, tanggapan atas permohonan nomor php.d ix bahwa apa yang dalil dan telah disampaikan pemohon dalam pokok permohonannya dengan ini ditolak, karena tidak berdasar hukum, oleh karena itu mohon agar tanggapan tentang pokok permohonan yang sebelumnya telah pihak terkait sampaikan pada bagian terdahulu mutasi mutans mohon dianggap diulangi lagi dalam tanggapan pada saat ini, bahwa apa yang menjadi dalil pemohon secara umum lebih merupakan masalah masalah, adapun ada (good non), adalah merupakan masalah pada saat tahapan pemilukada yang semestinya sudah dianggap selesai ketika semua pasangan mengikuti proses pemilukada tersebut hingga selesai pada tahap akhir, bahwa sedangkan dalil pemohon yang lain lebih merupakan masalah pada saat kampanye yang diduga melakukan praktek money politic oleh pasangan lain (di luar pihak terkait), oleh karena itu tidak beralasan hukum jika pemohonundang undang nomor tahun perubahan kedua atas pemdcalon nomor urut umar hi. hasan, s.ip dan drs. willie sepatu pinoy, si. telah diajukan mahkamah konstitusi pada tanggal juli dan pada tanggal yang sama pemohon selaku pasangan calon nomor urut dengan perolehan suara berdasarkan hasil rekapitulasi kpu kabupaten pulau morotai pada tanggal mei (berita acara terlampir). bahwmajelis hakim konstitusi memeriksa perkara guo berkenan untuk menerima, memeriksa, dan memutuskan perkara guo: bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, maka syarat permohonan dan alasan yang diajukan oleh pemohon berdasarkan alasan alasan yang terdapat pada tersebut. dan menyatakan pemohon sebagai peserta pemilukada kabupaten pulau morotaipelapor, bahwa berdasarkan uraian tersebut atas, pemohon memiliki hak konstitusional yang dirugikan oleh adanya dugaan proses penyelenggaraan pemilukada yang tidak diselenggarakan sesuai dengan asas jujur, adil, bebas, dan rahasia, serta terjadi praktik politik uang yang sangat mencederai rasa keadilan hukum dan melibatkan sejumlah pegawai negeri sipil dalam kampanye pemilukada oleh pasangan calon tertentu. samping itu juga meminta pembatalan pemilukada hanya gara gara berbagai masalah yang sifatnya kasuistis, bahwa sedang yang lain dan selebihnya pihak terkait membantah dan menyatakan menolak dalil dalil pemohon tersebut untuk seluruhnya: tanggapan atas petit pemohon php.d ix petit pemohon php.d ix sama sekali tidak benar dan tidak berdasar, oleh karenanya sebaiknya dikesampingkan demi.d ix untuk seluruhnya::,:merupakan saksi kpu dari pasangan calon nomor urut bahwa rekap kpu direkap laksanakan mulai pukul wit, bahwa, bahwa setelah pleno , bahwa pembacaan rekapitulasi bahwa saksi merupakanbahwa saksi merupakannomor urut dan nomor urut tetapi yang menandatangi hanya saksi saja: bahwabahwa rekapitulasi mulai pukul wit dan saksi datang hanya untuk mereka hasil perhitungan suara tingkat ppk, bahwa saksi baru menandatangani berita acara hasil rekapitulasi ppk pasokan harinya karena suara kandidat pasangan calon saksi berada bawah pasangan calon nomor urut dan kalah:pa: bahwa saksi menulis sendiri namanya dalam berita acara tersebut: hasanuddin seba bahwa saksi merupakan saksi pasangan calon nomor urut ppk ppk morotai selatan: bahwa rekapitulasi laksanakan pada hari kamis, tanggal mei dimulai dari pukul sampai dengan pukul wit:merupakan saksi pasangan calon nomor urut ppk morotai selatan barat, bahwa rekapitulasi laksanakan pada tanggal mei mulai pukul sampai dengan witmorotai selatan dilaksanakan pada tanggal mei mulai pukul sampai dengan wit: bahwa semua saksi pasangan calon hadir, dan saksi dan saksi pasangan calon nomor urut menandatangani berita acara hasil rekapitulasi, terdapat penetapan calon yang dilakukan oleh kpu kabupaten pulau morotai secara sepihak dan tidak sesuai prosedur dan ketentuan undang undang yang berlaku yang sangat merugikan pemohon: berdasarkan hal tersebut diatas, telah memenuhi syarat dan alasan sebagai pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud dalam tahun juncto perpu nomor tahun tentang perubahanditerima oleh mahkamah konstitusiuud juncto juncto pmkperubahan kedua)nomor urut memperoleh suara:saksi melihat adanya plant yang ditempel dinding dan menandatangani plenoelampaumahkamah dari paragraf i3. sampai dengan .11j atas, menurut mahkamah pengajuan permohonan pemohon mahkamah telahpermohonan pemohon diajukan mahkamah telah melewat(perubahan kedua),:erta keterangan untuk itu: bahwa pemohon adalah pasangan calon bupati dan wakil bupati kabupaten pulau morotai tahun yang telah ditetapkan dan disahkan oleh memohon sebagai peserta pemiluulau morotai, uud juncto huruf undang undang nomor tahun tentang kekuasaan kehakiman juncto mk, peraturan kpu nomor tahun tentang pedoman tata perubahan kedua atas pemda juncto pmkmengenai alasan pengajuan permohonan bahwa berdasarkanpemda juncto perpu nomor tahun tentang perubahan atastigamei dengan demikian mengingat pengajuan permohonan keberatan ini, pemohon telah ajukan mahkamah konstitusi pada tanggal mesesuai hasil rekapitulasi kpud yang ditolak oleh pemohon. pemohon memohon untuk mempertahankan kepentingannya sendiri. sehingga pengajuan permohonan keberatan ini masih dalam tenggang waktu yang ditetapkan oleh undang undang, oleh karenanya demi hukum mohon berkenan majelis pemeriksa perkara guo berkenan untuk menerima, memeriksa dan memutus perkara guo |
ng)|i1. nama ir. ami taher: jenis kelamin laki laki: tempat tgl lahir kerinci, agustus agama islam: pekerjaan anggota dpr ri, alamat desa air tenang rt rw iii, kelurahan air tenang, kecamatan air hangat, kabupaten kerinci, jambi: nomo ktp ah nama dilanda putra, s.stp., si. jenis kelamin laki laki: tempat tgl lahir pondok tinggi juni agama islam: pekerjaan pegawai negeri sipil, alamat desa lawang agung, kecamatan sungai penuh, kabupaten kerinci, jambi nomor ktp c1 dalam hal ini memberi kuasa kepada zainuddin paru, s.h., ahmad ihsan, s.h, warisnya kusuma dewi, s.h., fauzan muslim, s.h., wadi, s.h., para advokat pada law office provisi advocates, legal consultants corporate law beralamat gedung persaudaraan haji lantai ruang jalan tegalan nomor mataraman jakarta timur telepon fax. berdasarkan surat kuasa khusus tanggal desember dalam hal inikomisi pemilihan umum kabupaten kerinci, berkedudukan jalan depati paro nomor sungai penuh, kerinci, jambi. dalam hal ini memberikan kuasa kepada abundant, s.h., saiful efendi, s.h., salma dahlan, s.h. berdasarkan surat kuasa khusus nomor skk pdt dan r xi11 bertanggal desember bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa. selanjutnya disebut sebagai . memohonmeriksa bukti bukti yang diajukan oleh pemohon dan memohon,dan register pada hari jumat tanggal desember dengan nomor php.d vi dan telah bahwa fakta lain dari daftar pemilih tetap dpt) untuk kecamatan gunung tujuh adalah sejumlah (sembilan ribu tiga ratus delapan puluh dua) pemilih. dan dari jumlah tersebut terdapat (tujuh ribu lima ratus tiga puluh sembilanelapan ratus empat puluh tiga) pemegang hak pilih kecamatan gunung tujuh yang tidak berkesempatan menyalurkan hak pilihnya, bahwa fakta lain dari daftar pemilih tetap dpt) untuk kecamatan danau kerinci adalah sejumlah (tiga belas ribu seratus lima puluh satu) pemilih. dan dari jumlah tersebut terdapat (tujuh ribu dua ratus tigsembilan ratus sembilan belas) pemegang hak pilih kecamatan danau kerinci yang dihilangkan hak pilihnya: bahwa fakta lain dari daftar pemilih tetap dpt) untuk kecamatan sungai penuh adalah sejumlah (dua puluh tiga ribu delapan ratus enam belas) pemilih. dan dari jumlah tersebut terdapat (delapan belas ribu lima ratus sembilan puluh enamdua ratus dua puluh) pemegang hak pilih kecamatan sungai penuh yang dihilangkan hak pilihnya, bahwa fakta lain yang ditemukan dilapangan terdapat pelanggaran dalam penghitungan suara modus yang dilakukan memohon adalah merusak surat suara yang pemilih memilih pemohon ternyata surat suara tersebut memohon rusak dengan cara merobek dengan menggunakan kuku sehingga dinyatakan tidak sah, bahwa dari berdasarkan fakta atas jika diakumulasikan terdapat (tujuh belas ribu lima ratus tigatambahan perolehan suara pemohon sehingga penghitungan yang benar dan seharusnya yaitu,ajalah jika kemudian pemohon merasa keberatan dan pemohon melalui tim sukses pemohon menyampaikan sikap penolakan terhadap hasil pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah kabupaten kerinci (vide bukti dan bukti bahwa berdasarkan fakta fakta tersebut atas, pemohon dengan tegas menyampaikan bahwadimohonkan pembatalannya semua hasil penghitungan seluruh kecamatan kabupaten kerinci,kerinci tahun adalah sebagaimana yang diajukan oleh pemohon sebagaisi.ir. ami taher dan dilanda putra, s.stp., sirinci tahun putaran kedua atau setidak tidaknya memerintahkan komisi pemilihan umum kabupaten kerinci untuk melaksanakan pemungutan suara ulang putaran kedua seluruh wilayah pemilihan kabupaten kerinci, memerintahkan kepada komisi pemilihan umum kabupaten kerincikan. ataupunkeputusan komisi pemilihan umum kabupaten kerincisiulak,kayu aro:gunung kerincibaruuoungai dalamengrendarokapelderas kecamatan gunung kerincitenang kecamatan gunung kerinci model c kwk beserta turunannya: bukti sms teror yang ditujukan kepada tim sukses pemohon, bukti surat pernyataan tulisan, saksi pasangan ami taher dilanda putra, tertanggal desember bukti surat pernyataan saudara sardi, tanggal desember beserta bukti foto: bukti surat pernyataan muhammad amir, saksi pasangan ami taher dilanda putra, tertanggal desember bukti surat pernyataan pirmanuddin (saksi pasangan ami taher dilanda putra tps sungai abu), rinaldi (saksi pasangan ami taher dilanda putra tps sungai abu), dan rahim (saksi pasangan ami taher dilanda putra tps sungai abu), tertanggal desember bukti surat pernyataan budiman dan khairul tertanggal desember bukti surat pernyataan suwardi sigit tertanggal desember bukti surat pernyataan penerima blt raskin, bukti peraturan komisi pemilihan umum nomor tahun tentang kode etik penyelenggara pemilihan umum: bukti model:kerinci komisi pemilihan umum kabupaten, bukti perihal surat keberatan atau penolakan hasil pilkada putaran kedua kabupaten kerinci yang dikeluarkan oleh tim kampanye pemohon kepada ketua panas kabupaten kerinci dengan tembusan kepada kpu pusat, kpu provinsi jambi dan kpu kabupaten kerinci, bukti surat keterangan mathrm selaku kepala desa sungai sampun kecamatan kayu aro tertanggal desember mengenai data jumlah penduduk. sementara dalam lampiran model da1 kwk pemilih desa sungai sampun berjumlah dan semuanya memilih. artinya jumlah pemilih melebihi jumlah penduduk yang sebenarnya, bukti surat perjanjian antara kandidat nomor murahan, pd, dengan masyarakat bedeng viii kayu aro untuk menerbitkan sertifikat tanah untuk masyarakat bedeng viii kayu aro, bukti surat pernyataan saudara alex candra tertanggal desember bukti surat pernyataan diger tertanggal desember tentang adanya ancaman kepala desa, apabila tidak mencoblos musiman maka tidak akan mendapatkan pelayanan dari kepala desa koto panjang: bukti surat pernyataan supriyanto tertanggal desember tentang adanya money politics sebesar rp. (lima puluh ribu rupiah) oleh tim sukses murahan kepada saksi, bukti surat pernyataan, atas nama zulkifli, eman, idul, milik bahwa mereka terdaftar dalam dpt tetapi tidak mendapat undangan memilih pada putaran tertanggal desember padahal pada putaran pertama mereka memilih: bukti surat pernyataan raksasa tertanggal desember tentang sisa surat suara sebanyak (sepuluh) lembar langsung ditambahkan kandidat nomor juga adanya orang yang bukan warga desa lubuk sali kecamatan depati vii tetapi ikut mencoblos, bukti surat pernyataan syeh adnan murai tertanggal desember yang menerangkan adanya tps desa sangar kecamatan kayu aro bertempat dirumah kediaman tim sukses pasangan nomor urut bukti surat pernyataan bersama antara kandidat nomor dengan fkp pakuwojo tertanggal desember bukti kampanye negatif terhadap pemohon yang dikeluarkan oleh icmi tigo lurah seluruh: bukti surat pernyataan yang ditandatangani oleh majelis ulama, pengurus lembaga adat dan persatuan pemuda tigo lurah seluruh. menimbang bahwa untuk menguatkan jawabananggal oktober buktiberita acara nomor kpu krc x11 tentang rekapitulasi hasil penghitungan suara pemilu bupati dan wakil bupati kerinci tahun putaran kedua tingkat kabupateraya model dbbatang merangineliling danauanauitinjau laut modeltanah kampungkurun debat model da kwk) beserta lampiran, bukti berita acara rekapitulasi hasil penghitungan suara pemilihan bupati dan wakil bupati kerinci tahun putaran kedua untuk kecamatan sungai penpesisir bukithamparan rawangair hangat timurepati tujair hangat model:siulakayu arotujuh model da kwk) beserta lampiran:usun baru kecamatan siulak model c kwk) beserta lampiran:vbahwa pemohon keberatan terhadapdataenurut pemohon kesalahan hasil penghitungan suara tersebut terjadi semua wilayah pemilihankecamatan gunung tujuh: bukti daftar pemilih tetap desa dusun baru kecamatan siulak model c kwk)uo kecamatan kayu aro model c kwk) beserta lampiran: bukti daftar pemilih tetap untuk desa koto tuo kecamatan kayu aroungai dalam kecamatan kayu aro model c kwk) beserta lampiran: bukti daftar pemilih tetap untuk desa sungai dalam kecamatan kayu aroengah kecamatan siulak model c kwk) beserta lampiran: bukti daftar pemilih tetap untuk desa koto tengrendah kecamatan siulak model: c kwk) beserta lampiran: bukti daftar pemilih tetap untuk desa koto rendaro kecamatan siulak model c kwk) beserta lampiran: bukti daftar pemilih tetap untuk desa koto arokapel kecamatan siulak model c kwk) beserta lampiran, bukti daftar pemilih tetap untuk desa koto kapelderas kecamatan gunung kerinci model c kwk) beserta lampiran, bukti daftar pemilih tetap untuk desa siulak derastenang kecamatan gunung kerinci model: c kwk) beserta lampiran, bukti daftar pemilih tetap untuk desa siulak tenang kecamatan siulak, bukti surat dari komisi pemilihan umum nomor kpu rc xii tanggal desember yang ditujukan kepada seluruh ketua panitia pemungutan suara pps) dalam kabupaten kerinci: bukti surat dari komisi pemilihan umum kabupaten kerinci nomor kpu krc x11 tanggal desember yang ditujukan kepada ketua ppk, ketua pps, ketua kpk kabupaten kerinci, bukti daftar nama pemilih yang pindah dari tps sei pageh beserta lampiran: bukti daftar nama pemilih yang pindah dari tps koto rendah beserta lampiran, bukti daftar nama pemilih yang pindah dari tps2 siulak gedang beserta lampiran, bukti daftar pemilih tetap tps koto rendah: bukti daftar pemilih tetap tps sungai pageh:menyatakan sebagai berikut: saksi tulisan adanya pemilih tps bernama amirudin yang namanya tidak terdaftar dalam dpt tetapi ikut mencoblos dan kpps membiarkannya: ada anak bawah umur bernama salah turut mencoblos dan dibiarkan oleh kpps: ada pemilih bernama agus sim dan elit yang tidak mau jarinya ditandai dengan tinta setelah mencoblos tps sardi bahwa saksi adalah pemantau tps dan tps bahwa saksi melihat pada jam wib, saat pencoblosan ada sebuah mobil truk yang membawa massa sekitar orang tapi saksi tidak mengetahui arah datangnya truk tersebut, bahwa truk tersebut menurunkan massa rumah pemilik truk tersebut agus salim) untuk meminta surat undangan kepada kepala dusun bernama kris agar dapat mencoblos tps tersebut, bahwa saksi menegur tindakan massa tersebut akan tetapi hal tersebut tidak dipermasalahkan oleh kepala dusun dengan alasan mereka jauh tempat tinggalnya dari tps, bahwa setelah kejadian tersebut saksi meninggalkan tps menuju tps untuk memantau, bahwa saksi melihat tps seorang yang datang dan menegur orang tersebut dan orang tersebut menjawab baru selesai mencoblos bawah desa sungai pekik: muhammad amir bahwa tps desa sungai tama telah ditemukan kurang lebih orang anak bawah umur ikut mencoblos tapi saksi tidak mengenal anak anak tersebut, bahwa saksi mengajukan protes kepada ketua kpps, tetapi kpps menyatakan anak anak tersebut masih bersekolah smp: bahwa zulfikar datang ketempat saksi pada saat pencoblosan karena tidak mendapat undangan padahal menurut dia zulfikar) pada saat pemilihan putaran dia ikut mencoblos: bahwa saksi juga seorang kepala desa, pirmanudin bahwa saksi bertugas tps desa sungai abu, kecamatan air hangat timur, bahwa ada pemilih yang bernama rahim melakukan pencoblosan sebanyak tiga kali: bahwa saksi mengetahui hal itu dari dpt yang ada tps karena sebelumnya pemilih tersebut telah mencoblos tps dan tps bahwa adanya pemilih bawah umur saham hasen, daniel, wiki) dengan nama yang sama tetapi tanggal lahirnya dimundurkan sehingga umurnya menjadi genap atau lebih dari tahun karena itu namanya tercantum dalam dpt: bahwa ada juga pemilih yang memilih lebih dari satu kali dengan mengubah data dirinya terlebih dahulu dari nama asli murina menjadi rina, bahwa ada pemilih yang sama yaitu joni tps tetapi alamat berbeda, bahwa ada juga yang menggunakan kartu pemilih orang lain: bahwa saksi mengetahui hal tersebut dari dari rekan saksi yaitu rinaldi dan rahim bertugas tps dan tps bahwa pemilih bernama fitriyani dari tetapi memakai dpt ditempat lain dan ikut mencoblos sebanyak tiga kali: bahwa ada pemilih edy masa) yang ikut mencoblos tps tanpa mendapat undangan, kemudian pemilih tersebut melakukan pencoblosan lagi tps bahwa hal tersebut telah saksi laporkan kepada panitia, akan tetapi hal tersebut diperbolehkan oleh panitia, bahwa menurut saksi dalam hal ini ada keterlibatan dari pihak pps dan pihak pps tidak jelas pekerjaannya: bahwa ada protes yang dilakukan oleh saksi rinaldi) dari tps secara lisan atas perbuatan yang dilakukan oleh fitriyani dan edy masa, budiman bahwa saksi bertugas tps air teluh sebagai kpps: bahwa saksi telah mendengar salah seorang tokoh masyarakat bernama ardi, menyuruh warga pada saat setelah sholat idul adha untuk mencoblos pasangan calon nomor urut yang diumumkan menggunakan pengeras suara, bahwa permintaan ini merupakan pesanan dari pejabat bupati kerinci saat ini fauzi sini yang memberikan satu ekor sapi sebagai hewan urban: bahwa kejadian itu tiga hari sebelum pencoblosan yaitu tanggal desember bahwa hasil penghitungan terakhir tps itu fauzi sini unggul sekitar suara, khairul saleh bahwa saksi adalah saksi yang juga menyaksikan ardi kepala desa) meminta warga untuk memilih fauzi sini: bahwa ardi adalah ketua pengajian desa saksi, bahwa pada saat menyampaikan kepada warga, ardi menyebutkan fauzi sini adalah bupati yang lama: bahwa fauzi sini tidak mengetahui kalau ardi meminta warga untuk memilih beliau, sulit prabowo bahwa saksi adalah instruktur pembekalan untuk calon saksi peserta calon nomor urut bahwa saksi menyaksikan kurang lebih orang bergerombol depan tempat pelatihan sehingga memenuhi jalan antara kerinci dan padang, bahwa anggota yang saksi latih banyak yang resah dan untuk menenangkannya, saksi menemui orang yang bergerombol depan tempat saksi berlatih: bahwa kemudian saksi meminta bantuan suharto untuk menghubungi kapolsek setempat, bahwa saksi menghubungi teman teman saksi yang berada sungai penuh agar tidak terjadi bentrokan, bahwa anggota yang dilatih oleh saksi menyatakan yang datang tempat latihan saksi adalah orang suruhan dari pasangan calon nomor urut bahwa kemudian datang anggota kodim yang membubarkan gerombolan orang tersebut serta mengevakuasi saksi beserta anggota dengan enam mobil menuju sungai penuh, bahwa para pengikut pasangan calon nomor urut telah mengetahui nomor yang mobil saksi tumpangi dengan cara mencatat nomor mobil yang saksi tumpangi tersebut, bahwa hal tersebut saksi ketahui dengan ditemukannya catatan yang bertuliskan nomor mobil yang saksi tumpangi yang tertinggal lokasi tempat saksi latihan, ainun yakin bahwa saksi dari sei bendung air, kecamatan kayu aro, bahwa saksi pergi tps mulai dari jam wib: bahwa mulai pencoblosan tps jam wib sampai dengan selesai: bahwa setelah melakukan pencoblosan tps saksi pergi tps desa kayu aro dan setelah menit dari tps saksi kembali lagi tps bahwa saksi memantau apakah dalam pemilihan tersebut pemilih telah menyalurkan aspirasinya, bahwa saksi mengetahui tentang adanya pelanggaran pada saat pemungutan suara tps dan tps desa bendung air, kecamatan kayu aro, bahwa pada jam wib tps telah selesai melaksanakan pemungutan suara padahal pemilih belum semua datang tapi surat suara sudah tidak ada tersisa dan akan segera dilaksanakan penghitungan: bahwa saksi tidak mengikuti penghitungan suara tersebut, sosial hadi bahwa saksi adalah saksi tps untuk pasangan calon nomor urut bahwa adanya instruksi dari kepala desa sungai pageh baris, pd) pada saat melaksanakan sholat idul adha masjid pahlawan desa sungai pageh untuk memilih pasangan calon nomor urut bahwa pada saat pemilihan tps desa sungai pageh, banyak masyarakat yang tidak mau menandai tangannya dengan tinta sebagai tanda telah memilih: bahwa kepala desa meminta kepada saksi untuk mencoblos pasangan nomor urut bahwa tidak ada protes dari warga dan saksi tidak begitu mengenal para pemilih karena saksi baru delapan bulan berdomisili desa tersebut, bahwa saksi mengajukan protes kpps agar menganjurkan kepada para pemilih untuk mencelupkan tangannya kedalam tinta akan tetapi tidak diindahkan oleh kpps, bahwa para pemilih enggan mencelupkan tangannya dalam tinta dengan alasan takut kotor: giant, s.e bahwa tps desa lubuk nagadong ada ditemukan pemilih yang memilih lebih dari satu kali: bahwa ditemukan ada pemilih yang mewakili orang lain dalam melakukan pemilihan, bahwa ada tekanan dari lembaga atau ketua adat dan pemerintahan desa lubuk nagadong bahwa akan dikucilkan atau dibuang siri): bahwa kalau terdaftar dalam dpt, maka bagi orang tua yang anaknya pergi merantau dapat diwakili oleh orang tuanya untuk memilih, sehingga orang tersebut memilih dua kali: bahwa yang telah memilih dua kali antara lain pit, randi, fitri, ibu yeni, imperial, darwis: bahwa ada tekanan dari kepala desa dengan cara tidak akan memberikan blt bagi warga yang tidak memilih fauzi sini, saiful radial. stp bahwa dua hari sebelum pencoblosan masyarakat dan aparat yang terdiri dari bpd, kepala desa dan kepala adat mengadakan rapat tertutup, mereka memutuskan bila memilih pasangan calon nomor urut maka akan dikucilkan dalam arti apabila ada kegiatan maka tidak akan diikutsertakan, bahwa aparat tersebut mendatangi orang orang yang diketahui tidak akan memilih pasangan calon nomor urut bahwa saksi tidak diundang pada rapat tersebut, yang ikut rapat itu adalah cerdik pandai dan kepala desa: bahwa yang mendatangi saksi namanya wen, bahwa menurut wen hasil keputusan dalam mesjid bagi yang memilih pasangan calon nomor urut akan dikucilkan, atau didenda dan kalau tidak bisa bayar denda dianggap berhutang, bahwa setelah kedatangan aparat tersebut rumah rumah penduduk, penduduk menjadi ketakutan, bahwa ada satu keluarga yaitu haryanto karena merasa ketakutan, tidak ikut mencoblos, bahwa saksi yang bertugas tps ada pemilih muda dan mega yang berkali kali mencoblos mewakili orang lain: bahwa saksi merupakan saksi dari pasangan ami taher pemohon), bahwa atas kejadian adanya pemilih yang mencoblos dua kali, saksi telah melaporkan kepada kpps akan tetapi tidak digubris: bahwa saksi telah menyarankan kepada petugas agar yang telah memilih disarankan untuk mencelupkan tangannya dalam tinta, bahwa saran saksi kadang ditanggapi kadang tidak digubris sulingan bahwa saksi penduduk desa sungai tanduk, kecamatan kayu aro, keturunan jawa: bahwa ami taher pemohon) datang kampung saksi untuk menyampaikan khutbah jumat, bahwa setelah sholat jumat ami taher pemohon) mendatangi rumah adik saksi yang bernama mukmin: bahwa setelah pulang dari rumah adik saksi,kemudian melalui staf desa beserta perangkatnya mengundang memanggil adik saksi agar datang tempat kepala desa, bahwa karena rumah adik saksi masih banyak tamu, dan atas izin adik saksi maka saksi yang mewakili datang tempat kepala desa, bahwa saksi ditegur oleh aparat desa karena mengundang ami taher tanpa melaporkan pada kepala desa, bahwa saksi tidak tahu mengapa ami taher datang rumah adik saksi, karena saksi hanya mewakili adik saksi saja datang tempat kepala desa: bahwa kemudian ada ketua bpd yang menanyakan kepada saksi apakah saksi mengetahui tentang peraturan desa: bahwa saksi menjawab tidak tahu karena undang undang tersebut tidak pernah disosialisasikan memasyarakat, bahwa dalam pertemuan tersebut saksi mengatakan siapapun yang terpilih, saksi tetap saja akan membawa cangkul, setelah itu ada aparat bernama emas yang melempar gelas arah saksi, bahwa saksi merasa ada pemaksaan dan tekanan dimana hak demokrasi bagi masyarakat untuk menentukan pilihan dihalangi, bahwa setelah kejadian tersebut ada yang melaporkan kepada kapolsek setempat: bahwa kapolsek menyatakan seharusnya tamu yang lapor dalam jam itu adalah tamu yang tidak dikenal sedangkan ami taher hanya menit berkunjung: bahwa pasangan murahan untuk tps mendapat suara dan pasangan ami taher suara, ainun sutra bahwa saksi bertugas koto tinggi tps bahwa tps ada pemilih yang bernama arman efendi yang memilih sebanyak lima kali padahal hanya mempunyai satu lembar surat panggilan: bahwa setelah orang tersebut memilih maka surat panggilan diberikan kepada orang lain lagi, bahwa saksi mengetahui hal tersebut pada saat kawan saksi beristirahat, bahwa untuk pemilih selanjutnya saksi tidak mengetahui namanya karena umur para pemilih tersbut jauh atas saksi, bahwa kemudian pada pukul wib waktu untuk memilih masih ada akan tetapi pps mencatatkan surat suara sudah habis benar ada sepuluh pemilih yang tidak bisa mencoblos, piramidal bahwa saksi berasal dari desa koto tuo dan adalah tim sukses dari ami taher, bahwa saksi melihat waktu malam sebelum pencoblosan ada kecurangan dari kepala desa suratmir) dengan dr. arman beserta perangkat desa lainnya mendatangi rumah penduduk, bahwa kepada penduduk yang mendapat blt raskin tekan dengan minta untuk memilih pasangan calon nomor urut dan apabila tidak memilih pasangan tersebut maka untuk tahun yang akan datang tidak akan mendapatkan lagi blt raskin: bahwa saksi mengetahui kejadian itu karena pada malam itu saksi sedang tugas ronda dan melihat kepala desa dan dr. arman mendatangi rumah suami: bahwa kemudian saksi mengintip dan mendengar percakapan kepala desa agar memilih pasangan calon nomor urut kalau tidak maka untuk tahun yang akan datang tidak akan dapat blt raskin lagi: bahwa untuk desa koto panjang saksi mendengar dari tim sukses cardinal), pada saat pemilihan atau pencoblosan masyarakat desa koto pajang bisa diwakili, bahwa terjadi pelanggaran rekapitulasi penghitungan suara sebagaimana dimana jumlah pemilih yang memilih melebihi dpt yang ditetapkan oleh kpu kabupaten kerinci tanggal november putaran kedua untuk kecamatan siulak bukti kecamatan kayu aro bukti dan kecamatan gunung kerinci bukti sebagaimana tabel berikut: pemilih jee sak rookie taj |kampar jngenkema (sarana (aaaaaa bahwa selain itu menurut pemohon juga telah terjadi serangkaian pelanggaran, intimidasi, teror dan pemaksaan bujuk rayu yang dilakukan secara sistematis, terstruktur dan masif terhadap masyarakat pemilih diberbagai tempat. hal mana berakibat langsung pada kesiapan pemilih untuk datang tempat pemungutan suara tps). para pemilih enggan dan bahkan takut datang tps karena diancam oleh pihak tertentu yang diduga kuat adalah tim sukses atau pendukung kandidat nomor urut ancaman mana juga dilakukan oleh aparat desa baik secara langsung maupun tidak langsung dengan diancam untuk tidak mendapatkan bantuan blt atau raskin juga pantauan yang secara terus menerus dilakukan dirumah rumah warga hingga tps tempat dimana pemungutan suara berlangsung. akibatnya perolehan suara pemohon menjadi berkurang karena banyaknya pendukung pemohon memilih tinggal dirumah dari pada harus menanggung resiko jika harus datang tps bahwa adanya tindakan kekerasan dan intimidasi juga dialami oleh tim sukses dan pendukung pemohon diberbagai tempat daerah kabupaten i2.5j menimbang bahwa memohon samping mengajukan bukti bukti tertulis,2008 masing masing menerangkan sebagai berikut: helai afraid bahwa saksi mulai bertugas tps dusun baru, kecamatan siulak dari pukul wib sampai dengan wib, bahwa saksi sebagai saksi dari pasangan murahan, bahwa semua keadaan aman dan terkendali pada saat pencoblosan dan pemilih menggunakan hak pilihnya sesuai yang terdaftar dalam dpt, bahwa semua saksi menyaksikan penghitungan surat suara dan menanda tangan berita acara, norris bahwa saksi bertugas untuk pasangan calon nomor urut tps desa koto kapel: bahwa dari awal sampai dengan akhir penghitungan suara tidak terjadi kekeliruan dan semuanya berjalan dengan lancar, bahwa saksi dari pasangan calon yang lain tidak ada yang melakukan protes, bahwa pemilih yang mencoblos sebanyak orang, bahwa yang menang tps adalah murahan: sofyan nizar bahwa saksi bertugas sebagai saksi desa koto aro kecamatan siulak, tps dan merupakan saksi murahan: bahwa mulai dari pemilihan yang berlangsung dari jam sampai selesai jam hingga penghitungan suara, semuanya berjalan lancar, bahwa pada saat penghitungan suara saksi dari pihak lain juga hadir dan ikut menandatangani berita acara: bahwa para pemilih juga diberi kartu kwk: bahwa saksi mencoblos tps yang jaraknya meter dari tempat saksi bertugas, bahwa tidak ada pemilih yang mencoblos sebanyak dua kali: harnidar bahwa saksi merupakan saksi dari pasangan calon nomor urut yang bertugas tps desa koto tengah, kecamatan siulak bahwa saksi datang tps mulai dari jam wib, bahwa saksi bertempat tinggal disekitar tps bahwa saksi mencoblos sekitar jam wib setelah semua orang selesai mencoblos, bahwa penghitungan mulai dari jam wib: bahwa saksi yang hadir pada saat penghitungan dari pasangan calon nomor urut adalah saksi sendiri dan rekan saksi kali: bahwa saksi dari pasangan calon nomor urut adalah afrizal dan syamsul amri, bahwa tidak ada keberatan dari saksi saksi dan mereka semua menanda tangani berita acara tersebut, bahwa yang menang dalam tps adalah murahan, bahwa saksi menunggu sampai penghitungan suara: bahwa menurut bawaslu tidak ada anak kecil yang memilih tps serta tidak ada orang lain yang mencoblos tps tersebut: helmi efendi bahwa saksi bertugas untuk murahan pasangan calon nomor urut tps desa koto rendah, kecamatan siulak, bahwa selaku saksi dari pasangan calon nomor urut mulai melaksanakan pemilihan dari jam wib sampai penghitungan suara, bahwa saksi tidak menemukan terjadinya kecurangan, bahwa tps koto rendah pemilihan berlangsung aman, tertib: bahwa tps dalam dpt berjumlah dan yang memilih juga sebanyak bahwa selebihnya sembilan orang yang ikut memilih tps berasal dari desa sungai pedih: bahwa saksi tidak menanyakan kepada orang tersebut kenapa memilih tps karena ada petugas kpps, bahwa dalam proses penghitungan suara tidak ada protes atau keberatan dari para saksi, aris tuna bahwa saksi bertugas untuk pasangan calon nomor urut tps siulak tenang, bahwa saat pencoblosan yang dilaksanakan siulak tenang berjalan dengan lancar, aman, dan tertib dan penghitungan suara disaksikan oleh orang banyak serta saksi yang ada pada saat itu: bahwa saksi dari pasangan calon nomor urut adalah ali ardi dan tidak ada keberatan dari saksi pasangan calon nomor urut tersebut pada saat penghitungan: bahwa yang menang dalam pemilihan tps adalah murahan dengan perolehan suara, pasangan calon urut nomor mendapat suara, bahwa pada saat pencoblosan tidak ada pemilih dari daerah lain: bahwajumlah yang terdaftar dalam dpt tps sebanyak suara, syahrial bahwa saksi bertugas untuk pasangan calon nomor urut yang melaksanakan tugas dari pemilihan sampai denga penghitungan suara yang berjalan aman, tertib dan lancar, bahwa saksi bertugas tps kelurahan siulak deras, kecamatan gunung kerinci, bahwa mulai bertugas dari jam wib sampai dengan jam bahwa saksi mengenal saksi dari pasangan calon nomor urut bernama des: bahwa tidak ada keberatan dari saksi pasangan calon nomor urut bahwa yang menang pada tps tersebut adalah murahan, harrison bahwa saksi bertugas tps desa sungai dalam, kecamatan kayu aro, bahwa mulai bertugas dari jam wib sampai penghitungan suara: bahwa pemilihan berjalan lancar, tidak bermasalah dan tidak ada protes, bahwa yang menang tps adalah murahan dengan mendapat suara, bahwa pasangan lainnya mendapat suara, bahwa kpps mengisi formulir dengan baik, bahwa orang pemilih dari desa siulak ikut memilih tps karena mereka hendak pergi ladang dan tps tersebut dilewati oleh para pemilih terebut: ali amran bahwa saksi bertugas tps desa koto tuo, kecamatan kayu aro: bahwa saksi mulai bertugas dari jam wib: bahwa pencoblosan mulai jam sampai dengan penghitungan suara jam wib, bahwa keadaan tps berjalan dengan aman, tertib dan lancar tidak ada masalah apapun, dan disaksikan oleh saksi saksi para pihak: bahwa dpt tps sebanyak yang memilih ada sehingga ada kelebihan suara sebanyak suara yang merupakan surat suara tambahan dari desa kota pengemis, bahwa tps tidak ada yang melakukan protes atas kelebihan suara tersebut, bahwa pencoblosan selesai jam wib dan penghitungan selesai jam wib, irfan erizal, stp bahwa saksi bertugas sebagai ppk desa keripik, kecamatan siulak, bahwa mulai pleno rekapitulasi suara sampai selesai tidak ada masalah dan berjalan dengan lancar serta tidak ada keberatan dari saksi kedua pihak, bahwa pleno mulai sehabis sholat jumat dan selesai jam wib: bahwa yang dalam rekapitulasi suara ppk tersebut pasangan calon nomor urut murahan memperoleh suara dan ami taher pasangan calon nomor urut mendapat suara, joni efendi bahwa saksi petugas ppk gunung kerinci kelurahan siulak deras, kecamatan gunung kerinci untuk pasangan calon nomor urut murahan), bahwa saksi menyampaikan ada dua hal yang dialami oleh saksi, bahwa setelah dilakukan proses penghitungan suara tps yang ada desa, pada kecamatan gunung kerinci, saksi selaku koordinator untuk pasangan calon nomor urut setelah dikumpulkan hasil dari setiap sisa sisa suara desa hasilnya dijumlahkan, maka ditemukan jumlah semua suara sah untuk pasangan ami taher dan dilanda untuk murahan suara, jumlah suara sah seluruhnya suara, bahwa menurut pantauan saksi tidak ada kericuhan atau keberatan dari saksi saksi, bahwa pada hari kamis tanggal desember diadakan pemilihan dan langsung diadakan rekapitulasi setiap kecamatan, bahwa pada hari jumat pemilihan dimulai dari jam wib sampai dengan jam wib dan semuanya berjalan dengan lancar, aman, tertib: bahwa waktu rekapitulasi penghitungan suara itu disaksikan oleh pihak keamanan dan juga masyarakat yang berada luar ruangan agusta andini bahwa saksi sebagai ketua kpps desa baru siulak tps bahwa dari awal pemilihan jam wib sampai jam wib, berjalan dengan aman, tidak ada permasalahan, bahwa tidak ada keberatan selama kegiatan berlangsung sampai akhir pemilihan, bahwa tps pasangan calon ami taher mendapat sebanyak suara dan murahan mendapat sebanyak suara: bahwa sebelum pelaksanaan pemilihan saksi telah memantau keamanan tps karena saksi merupakan ketua tps nasfrudin bahwa saksi ketua kpps koto kapel, desa koto kapel, kecamatan siulak, bahwa saksi hanya menerima surat suara sudah termasuk cadangan dan tidak ada surat suara yang rusak, bahwa mulai dari awal penghitungan suara sampai dengan selesai penghitungan suara berjalan dengan aman: bahwa pasangan calon nomor urut mendapat suara, pasangan calon nomor urut mendapat suara, bahwa untuk tps masih ada surat suara yang lebih: bahwa tidak ada keberatan dari pihak pihak: samosir bahwa saksi sebagai ketua kpps desa koto aro, kecamatan siulak, bahwa sejak pemungutan suara jam wib sampai selesai perhitungan suara jam wib tps desa koto aro berjalan dengan lancar, tertib dan aman: bahwa ada empat orang dari tps yang ikut mencoblos tps karena pada saat hendak memilih pagi masih sibuk atau pun masih harus antri: bahwa saksi melakukan pengecekan: bahwa waktu pemilihan dan pada saat pemungutan suara terdapat empat orang dari tps yang ikut mencoblos tps bahwa para pemilih yang ikut mencoblos tps mempunyai surat undangan, bahwa setelah mencoblos para pemilih tersebut mencelupkan tangannya dalam tinta tanda bahwa telah memilih: bahwa yang menang tps adalah murahan dengan mendapat suara dan yang kedua memperoleh suara, bahwa tidak ada para pihak yang protes maupun keberatan atas penghitungan suara tersebut: sambil bahwa saksi adalah ketua kkp desa koto tengah, kecamatan siulak, bahwa sejak pemungutan suara jam wib sampai jam wib, dan diteruskan dengan penghitungan suara sampai jam wib tidak terdapat kekeliruan atau pun kesalahan: bahwa semua berjalan dengan aman dan lancar, bahwa ada suara yang tidak sah sebanyak suara, bahwa yang menang adalah murahan dengan perolehan suara suara dan ami taher suara: bahwa masing masing saksi menanda tangani berita acara: helmi yusuf bahwa saksi adalah ketua kpps desa koto rendah, kecamatan siulak, bahwa hari pemilihan ada pemilih dari tps lain yang akan memilih tps saksi sekitar jam wib: bahwa sebelumnya ada sebelas orang yang akan memilih, akan tetapi yang dapat memilih hanya sembilan orang, bahwa saksi menanyakan kepada para pemilih mengapa para pemilih memilih tps bukan tps asalnya yang mereka jawab bahwa para pemilih tersebut ada yang keluarganya meninggal dan ada yang orang tuanya tinggal sekitar tps bahwa saksi sudah menanyakan kepada saksi yang bertugas tps apakah keberatan apabila ada pemilih dari luar tps dan saksi yang bertugas tps tidak keberatan para pemilih tersebut memilih tps bahwa tps kondisinya aman, tertib dan lancar, bahwa yang dua orang dari orang tidak bisa memilih tps karena surat cadangan yang ada tersisa tps hanya sembilan suara, drs. selhanudin bahwa saksi sebagai ketua kkp desa siulak tenang bahwa dalam penyelenggaraan pemungutan suara tps siulak tenang yang dimulai pada jam wib dan sampai pelaksanaan penghitungan suara proses pemilihan suara dan penghitungan suara berjalan dengan aman, tertib dan lancar: bahwa yang menggunakan hak pilih tps desa siulak tenang sebanyak orang sedangkan dpt orang, bahwa perolehan suara ami taher sebanyak suara, murahan sebanyak suara, bahwa ada enam suara tidak sah, bahwa pada saat penghitungan suara disaksikan oleh para saksi, tidak ada keberatan serta para saksi menanda tangani berita acara, bahwa pada saat pemilihan tidak ada intimidasi dan money politic, sutan makmur, s.e. bahwa saksi sebagai ketua kpps siulak deras, kecamatan gunung kerinci, bahwa penyelenggaraan pencoblosan dimulai jam wib sampai penutupan jam wib, dilanjutkan penghitungan suara sampai jam wib, disaksikan masyarakat umum kelurahan siulak deras khususnya tps serta disaksikan oleh kedua saksi pasangan calon: bahwa penghitungan suara ditandatangani oleh kedua saksi, bahwa berita acara sesuai tercantum dalam rekap berisi suara yang sah untuk ami taher suara, murahan suara, bahwa berita acara ditandatangani oleh saksi kedua belah pihak, bahwa ami taher dan juga murahan akan tetapi yang menandatangani hanya satu saksi, drs. uri jamin bahwa saksi selaku ketua kpps desa sungai abu, kecamatan kayu aro, bahwa pemilihan mulai jam wib: bahwa selaku ketua kpps saksi tidak tinggal diam dengan cara mengelilingi seluruh tps tps yang ada: bahwa yang saksi ketahui dan amati tidak ada terdapat kekeliruan dan tidak ada hambatan, bahwa semua berjalan dengan lancar, tertib dan aman, bahwa yang menang murahan, from mala bahwa saksi adalah ketua pps desa sungai dalam, kecamatan kayu aro, bahwa menurut pengamatan saksi tps desa sungai dalam, kecamatan kayu aro, acara pemilihan bupati dan wakil bupati kerinci periode dimulai jam wib sampai penghitungan suara jam wib tps desa sungai dalam, kecamatan kayu aro berjalan dengan aman, tertib dan lancar, bahwa saksi kedua pasangan menandatangani berita acara tersebut dan terdapat suara tidak sah sebanyak dua suara dan yang sah suara: bahwa masing masing pasangan calon mendapat untuk pasangan calon nomor urut dan pasangan calon nomor urut mendapat suara: bahwa suara tidak sah enam suara, tesi sitepu bahwa saksi adalah ketua kpps dusun kebun baru, desa koto kapel kecamatan kayu aro: bahwa sepengetahuan saksi tps desa kebun baru, kecamatan kayu aro tidak ada masalah dari mulai pelaksanaan pemilihan sampai penghitungan suara, bahwa semua berita acara ditandatangani oleh saksi saksi kedua pasangan calon: bahwa tidak ada masalah waktu pencoblosan sampai dengan penghitungan suara, bahwa ami taher mendapat suara dan murahan suara, serial bahwa saksi adalah ketua kpps desa koto tuo, kecamatan kayu aro bahwa pemungutan suara dimulai dari jam wib sampai dengan selesai tidak ada protes atau hambatan dan semua berjalan dengan lancar, bahwa hasil perolehan suara untuk ami taher suara dan murahan suara, bahwa ada suara tidak sah dua suara dan enam suara yang tidak terpakai, serius, pd. pd. bahwa saksi adalah ppk kecamatan siulak, bahwa selaku pelaksana penyelenggara pemilihan bupati dan wakil bupati kerinci saksi melaksanakan segala proses pertahanan dari awal sampai akhir itu berjalan dengan lancar, aman, dan tertib: bahwa dpt untuk kecamatan siulak pemilih tersebar pada tps desa, bahwa penyelenggaraan pemilihan kemudian dilanjutkan dengan sidang pleno ppk kecamatan siulak yang dilaksanakan pada tanggal desember bahwa pada sidang pleno tersebut dari ami taher mengirim saksi bernama irwan efendi sedangkan dari musiman mengirimkan saksi bersama irfan erizal s.tp, bahwa dari sidang pleno sampai selesai pelaksanaannya, tidak ditemukan kejanggalan kejanggalan ataupun keluhan keluhan atau keberatan kedua saksi atas berita acara yang dituangkan dalam model da2 kwk. artinya keberatan dan kekeliruan nihil, dan berita acara ditandatangani, bujang rahman, s.e. bahwa saksi adalah ketua ppk kecamatan gunung kerinci: bahwa dalam wilayah ppk kecamatan gunung kerinci, pada tanggal desember saksi ppk kecamatan gunung kerinci melaksanakan kerinci. atas perlakuan itu tim sukses maupun pendukung dan simpatisan pemohon berupaya untuk melawan atau paling tidak menghadapi setiap perlakuan itu. tetapi pemohon selalu berusaha untuk menenangkan para pendukung dan simpatisan sebagai upaya pemohon untuk mewujudkan pilkada yang damai kabupaten kerinci, bahwa sebaliknya, sikap diam untuk sebuah kedamaian yang pemohon upayakan ternyata menambah perlakuan teror dan intimidasi yang dialami baik oleh tim sukses maupun pendukung dan simpatisan pemohon. sampai tim sukses pemohon yang dijadwalkan pada tanggal desember memberikan pelatihan saksi yang akan bertugas tps daerah kecamatan kayu aro dan siulak dicegat dan diusir pulang oleh pendukung pasangan nomor sehingga harus kembali sungai penuh dengan meminta pengawalan aparat kepolisian dari polres kerinci, bahwa daerah pemilihan kecamatan kayu aro, masyarakat pemilih yang mayoritas adalah penduduk etnis suku jawa sangat ketakutan selama proses pemilukada berlangsung. karena mayoritas mereka adalah pendukung atau paling tidak pada putaran pertama memilih pemohon. akan tetapi pada pemilukada putaran kedua mereka terpaksa tidak memilih karena diteror dan diintimidasi dengan adanya pernyataan: jika memilih pasangan ami dilanda, maka kampung mereka kecamatan kayu aro) akan dibakar dan dibunuh kepala daerah dan wakil kepala daerah kabupaten kerinci provinsi jambi tahun baik sebelum, pada saat, maupun sesudah berlangsungnya pemilukada putaran kedua, yaitu sebagai berikut: pelanggaran kecamatan kayu aro, dengan rincian: diketahui seorang pemilih bernama nurdin, tidak terdaftar dalam dpt tapi memaksakan diri untuk ikut mencoblos tps desa kebun baru, kecamatan kayu aro. atas perbuatan tersebut saksi pasangan ami sidang pleno rekapitulasi penghitungan suara dalam wilayah ppk gunung kerinci, bahwa saksi mulai pemilihan pada har jumat dari jam wib sampai dengan jam wib, bahwa selama pelaksanaan sidang pleno rekapitulasi penghitungan suara ppk kecamatan gunung kerinci, berjalan dengan aman, tertib, dan lancar, disaksikan oleh ketua pps dan ketua kpps, bahwa untuk menyampaikan berita acara, per kpps prosedurnya saksi anjurkan disampaikan oleh ketua kpps masing masing, bahwa saksi pasangan calon nomor urut tidak hadir pada saat pleno jadi yang hadir hanya saksi dari pasangan calon nomor urut bahwa perolehan suara untuk pasangan calon ami taher mendapat suara dan eurasian suara, bahwa suara yang tidak sah lembar, gagal jalil bahwa saksi adalah kpps desa sampai, kecamatan batang merangin: bahwa sebelum pelaksanaan pemungutan suara pada tanggal desember saksi sebagai ketua memimpin secara langsung dan membacakan sumpah atau janji kepada anggota kpps serta saksi yang hadir pada waktu itu, bahwa setelah itu jam wib dilaksanakan pemungutan suara sampai selesai, bahwa hasil pemungutan suara tersebut untuk ami taher mendapat suara sedangkan murahan mendapat suara, bahwa suara yang tidak sah lima lembar, bahwa proses pemungutan suara berjalan lancar, aman, dan tertib, tidak ada masalah: fauzan khairazi, s.h, pd. bawaslu) bahwa saksi sebagai bawaslu kabupaten pada hari pencoblosan terus berkoordinasi dengan bawaslu kecamatan dan bawaslu lapangan, bahwa siulak ada laporan dari tim yang mengatakan saksi panas intimidasi, lalu panas turun langsung tim dan menanyakan kepada tim tersebut, tetapi hal itu juga tidak terjadi apa apa, bahwa malam harinya sungai deras saksi bersama dengan kapolres turun lapangan malam itu karena ada saksi yang disekap: bahwa sampai lapangan ternyata hal itu tidak ada, bahwa bawaslu lapangan dan bawaslu kecamatan terus berkoordinasi dengan saksi. apabila ada laporan melalui sms, pada hari itu juga terus saksi dikoordinasikan: bahwa selama pemilihan sudah saksi pantau dan tidak ada laporan keberatan dari masyarakat. rusdi hakim, pd. bawaslu) bahwa sebagai pengawas pemilu kepala daerah kabupaten kerinci, tugas serta kewajiban saksi, sepanjang kemampuan telah saksi lakukan dengan baik menurut undang undang dan peraturan yang berlaku: bahwa pelaksanaan pemilihan berjalan aman, tertib dan lancar serta tidak ada masalah lapangan: bahwa seluruh laporan yang masuk tentang pelanggaran penyelenggaraan pemilukada telah saksi ditindaklanjuti kalau memenuhi mekanisme pelaporan: bahwa dalam pemilukada putaran ii, ada laporan. yang bisa saksi ditindaklanjuti sesuai dengan klasemennya hanya karena ada unsur pidananya, sopan sofia bahwa saksi adalah anggota ppk kecamatan kayu aro: bahwa pemilukada kecamatan kayu aro berjalan lancar, tertib dan aman: bahwa sesuai dengan informasi yang saksi dapat dari para saksi tiap tps kecamatan kayu aro berupa atau berita acara, semuanya ditandatangani: bahwa rekapitulasi sidang pleno ppk juga lancar tidak bermasalah: bahwa saksi mendapat hasil rekapitulasi sesuai dengan formulir c1 kwk, bahwa untuk pasangan calon ami taher mendapat suara, murahan mendapat suara, bahwa tidak ada paksaan dan tidak ada protes dari siapapun: bahwa saksi bersepakat dengan para saksi lainnya untuk menandatangani berita acolak dalil dalil permohonanrinci (selanjutnya disebut pemilukada kabupaten kerinci) yang ditetapkan berdasarkan penetapan komisi pemilihan umum kabupaten kerinci (selanjutnya disebut kpu kabupaten kerinci)4ji3.8rinci sesuai dengan keputusan kpu menimbangp(bukti bahwa pasangan calon kepala daerah mendalilkan dirugikan hak hak konstitusionalnya oleh adanyai3. menimbang bahwa memohon menerbitkanterhadap mana pemohon mengajukan keberatan karena merasa dirugikan oleh hasil perhitungan suara yang salah oleh kpu kabupaten kerinciditetapkan pada tanggal desember sedangkan permohonan keberatan terhadap ketbertanggal desember yang kemudian registrasi pada tanggal desember dengan nomor perkara php.d vi makai3.14j menimbang bahwa pemohon dalam permohonannya, sebagaimana telah termuat secara lengkap dalam duduk perkara, pada pokoknya mendalilkan: agar mahkamah menyatakan tidak sah dan batal demi hukumbatal demi hukum semua hasil penghitungan seluruh kecamatan kabupaten kerinci, karena proses pelaksanaan pemilukada putaran kabupaten kerinci terdapat banyak kejanggalan dan kecurangan yang dilakukan secara sistematis, terstruktur, dan masif berbagai daerah kabupaten kerinci: i3.15j menimbang bahwa untuk menguatkan dasar dasar permohonan, pemohon pada persidangan mengajukan bukti bukti surat bertanda bukti sampai dengan bukti samping itu, juga mengajukan saksi saksi: tulisan: sardi, muhammad amir, pirmanudin, budiman, khairul saleh, sulit prabowo, ainun yakin: sosial hadi, giant, s.e.: saipul radial, s.t.p., sulingan: ainun sutra, piramidal. sebaliknya, untuk menguatkan dasar dasar pangkalannya, memohon mengajukan bukti bukti surat bertanda bukti sampai dengan bukti serta saksi saksi: helai priadi, norris: sopyanizar, harnidar, helmi efendi, aris tuna, afrizal, harrison: ali amran: irfan erizal, s.t.p: joni efendi, agusta dini, nasfrudin: syair, sambil, helmi yusuf: drs. selhanudin: sutan makmur, s.e.: drs. uri jamin: pron mala: sitepu, serial, serius, pd., pd., bujang rahman, s.e.: ghazali jalil: fauzan khairazi, s.h., pd. rusdi hakim, pd.: sopan sophia, i3.16j menimbang bahwa selain hal atas, pemohon juga mengajukan kesimpulan bertanggal januari sedangkan memohon mengajukan kesimpulan bertanggal januari menimbang bahwa alasan alasan hukum pokok permohonan adalah sebagai berikut: pemohon pasangan calon nomor urut memperoleh suara, sedangkan pasangan calon nomor urut murahan, pd., m.m. dan drs. mohd. rahman, m.m.) memperoleh suara: terjadi pelanggaran pelanggaran beberapa kecamatan, antara lain, (vide bukti bukti dan bukti sesuai tabel permohonan pemohon (halaman )j: pelanggaran pelanggaran tersebut berupa intimidasi, teror, pemaksaan, dan bujuk rayu dilakukan secara sistematis, terstruktur, dan masif, sehingga masyarakat takut datang tps. ada juga ancaman oleh aparat desa dan intimidasi terhadap tim sukses, warga daerah pemilihan kecamatan kayu aro tidak memilih karena teror dan intimidasi (vide bukti pelanggaran pelanggaran tersebut terjadi sebelum, pada saat pelaksanaan, maupun sesudah pemilukada (vide bukti bukti bukti dan bukti terjadi pelanggaran penggunaan kartu pemilih dan undangan memilih milik orang lain: pelanggaran pelanggaran seperti dusun harapan desa air teluh, kecamatan kurun dubai (vide bukti pelanggaran pelanggaran money politics kecamatan gunung tujuh (vide bukti pelanggaran pelanggaran lainnya (vide bukti dan bukti pelanggaran pelanggaran dalam fakta lain, seperti terdapat sejumlah pemilih kecamatan siulak tidak memilih dan kecamatan kayu aro sebanyak sedangkan kecamatan gunung kerinci sebanyak pemilih tidak menggunakan hak pilih. begitu pula kecamatan gunung tujuh sejumlah pemilih tidak memilih. kecamatan danau kerinci yang dihilangkan hak pilihnya adalah sejumlah juga kecamatan sungai penuh sejumlah dihilangkan hak pilihnya dan pemegang hak pilih yang tidak memilih (vide bukti dan bukti i3.18j menimbang bahwa memohon dalam jawabannya bertanggal desember dan kesimpulannya bertanggal januari pada pokoknya membantah seluruh dalil dalil dan alasan hukum pemohon dengan mengemukakan alasan alasan hukum sebagai berikut: dalam eksepsi permohonan pemohon bersifat obscura libel (vide juncto huruf angka angka dan angka pmk karena dalam permohonan, pemohon tidak jelas menguraikan:demi hukum semua hasil penghitungan suara kecamatan kecamatan se kabupaten kerinci, sehingga sangat beralasan jika permohonan keberatan yang diajukan pemohon ditolak atau tidak dapat diterima, tidak memuat permintaan petit untuk menetapkan hasil penghitungan yang benar menurut pemohon. dalam pokok perkara memohon mengungkapkan alasan alasan hukum sebagaimana terurai pada halaman sampai dengan halaman jawaban memohon, i3.19j menimbang bahwa setelah mencermati polita, petit, permohonan, kesimpulan, bukti bukti surat, dan saksi saksi pemohon, jawaban dan kesimpulan memohon, serta bukti bukti surat dan keterangan para saksi memohon, mahkamah menemukan fakta hukum yang diakui dan fakta fakta hukum yang menjadi perselisihan hukum antara pemohon dan memohon: bahwa sepanjang fakta hukum yang diakui, hal tersebut tidak perlu dibuktikan dan diberi penilaian hukum, sedangkan fakta hukum yang menjadi perselisihan hukum akan mendapat penilaian hukum sebagaimana dipertimbangkan dalam uraian pendapat hukum mahkamah, dilanda pemohon) sebagai saksi telah memperingatkan, tetapi yang bersangkutan tetap saja nekad masuk dan dibiarkan oleh petugas kpps bukti diketahui pula seorang anak bawah umur bernama roda ikut memilih tps desa kebun baru kecamatan kayu aro. fakta menunjukkan datanya dimanipulasi untuk dapat ikut memilih (secara ilegal) dengan tempat tanggal lahir koto kapel, november tahun). saksi pemohon telah melarang yang bersangkutan, tetapi dibiarkan oleh kpps dengan dalih hanya salah cetak. samping itu ada pemilih yang diketahui bernama agus salim dan mak eli tidak mau tangannya ditandai dengan tinta setelah mencoblos: diketahui pula adanya pengerahan massa yang berasal dari daerah lain oleh tim sukses pasangan nomor urut (enam) dengan menggunakan truk menuju desa kebun baru untuk memilih desa kebun baru kecamatan kayu aro bukti pelanggaran kecamatan batang merangin, dengan rincian: bahwa saksi pemohon, bernama muhammad amir, tempat tanggal lahir, tebat ijuk, tahun alamat desa sampai kecamatan batang merangin, menyaksikan telah terjadi pelanggaran pada saat pemungutan dan penghitungan suara tps desa sampai kecamatan batang merangin, adanya anak bawah umur diizinkan mencoblos oleh petugas kpps. sebaliknya banyak pendukung dan simpatisan pemohon tidak mendapatkan surat undangan untuk memilih padahal pada pemilukada putaran pertama mereka ikut memilih bukti pelanggaran kecamatan air hangat timur, dengan rincian kejadian: bahwa berdasarkan surat pernyataan saksi saksi: pirmanuddin, saksi tps sungai abu, alamat: rt. sungai abu kecamatan air hangat timur, rinaldi, saksi tps sungai abu, alamat: rt. sungai abu kecamatan air hangat timur, dan rahim, saksi tps sungai abu kecamatan air hangat timur. menerangkan adanya kecurangan sebagai berikut bukti pendapat mahkamah menimbang bahwa atas permohonan pemohon, memohon dalam jawaban bertanggal januari mengemukakan jawaban yang berupa eksepsi dan pokok perkara yang pada pokoknya sebagai berikut: dalam eksepsi menimbang bahwa sepanjang eksepsi pemohon mengenai ketidaksenangan mahkamah sebagaimana diuraikan pada paragraf mahkamah berpendapat bahwa eksepsi guo adalah tidak tepat menurut hukum, karena dalam berbagai putusan mahkamah, telah ditegaskan bahwa mahkamah tidak hanya mencari dan menemukan kebenaran formil tetapi juga kebenaran substansial, sehingga proses pemilukada yang mempengaruhi hasil perhitungan (akhir) juga menjadi wewenang mahkamah. adapun mengenai eksepsi butir butir dan butir juga tidak tepat menurut hukum karena sudah menyangkut substansi permohonan, dalam pokok perkara menimbang bahwa pada pokoknya permohonan pemohon mengenai pokok perkara dapat dibagi menjadi dua bagian: mengenai terjadinya serangkaian pelanggaran, intimidasi, teror, pemaksaan, bujuk rayu, dan money politics yang dilakukan secara sistematis, terstruktur, dan masif terhadap pemilih berbagai tempat, mengenai kesalahan hasil penghitungan suara yang terjadi semua wilayah, oleh karena bagian pertama merupakan serangkaian peristiwa yang dapat mempengaruhi terjadinya hasil penghitungan akhir suara yang didapat oleh pasangan calon bupati dan wakil bupati kerinci, maka hal tersebut akan dipertimbangkan lebih dahulu. menimbang bahwa berbagai pelanggaran tersebut berupa: intimidasi pada tim sukses pemohon kecamatan kayu aro dan siulak hal ini dikuatkan oleh saksi pemohon yang bernama sulit prabowo yang pada tanggal desember saat melakukan pembekalan desa kayu aro didatangi oleh orang orang yang bergerombol tempat sekitar pembekalan. saksi giant, s.e. dan saipul afrizal, diancam akan dikucilkan secara adat jika tidak memilih murahan calon bupati terpilih). saksi sulingan dari sungai tanduk juga diintimidasi karena adiknya mendatangkan ami taher pemohon): orang yang tidak berhak memilih menurut saksi sardi dirinya melihat sebuah truk yang berisi orang yang tidak diketahui identitasnya mendatangi kepala desa untuk mendapatkan surat undangan memilih, karena kepala dusun tidak dapat membagikannya dengan alasan rumah mereka saling berjauhan. demikian juga, saksi mohammad amir melihat anak anak bawah umur dan murid sekolah menengah pertama, semuanya berjumlah orang tanpa undangan mencoblos dua kali. terhadap hal tersebut, ada yang memprotes secara lisan: cc. penyalahgunaan wewenang saksi sosial menerangkan bahwa saksi mengetahui, setelah selesai shalat idul adha, kepala desa sungai pageh menginstruksikan agar masyarakat desa sungai pageh mencoblos pasangan calon nomor urut sekitar orang pemilih, setelah mencoblos, tidak mau diberi tinta jarinya dengan alasan kotor, saksi saksi lain, pada umumnya, menguatkan terjadinya intimidasi, penyalahgunaan wewenang serta adanya kecurangan berupa pemberian hak memilih kepada orang yang belum berhak memilih: menimbang bahwa atas dalil adanya pelanggaran pemilukada tersebut, memohon telah membantahnya dengan mengajukan saksi saksi yang pada pokoknya menyatakan bahwa pemilukada kabupaten kerinci berjalan dengan tertib, aman, dan lancar, pelanggaran tidak bisa dibuktikan menurut hukum: menimbang bahwa sepanjang perselisihan tentang pemilih yang tidak menggunakan hak pilihnya berjumlah orang, mahkamah berpendapat, tidak serta merta hak suaranya diperuntukkan bagi pemohon, karena seandainya pun jika mereka menggunakan hak pilihnya, tidak dapat dipastikan memilih pemohon: menimbang bahwa selisih perolehan suara antara pasangan calon nomor urut atas nama ir. ami taher dan dilanda putra, stp, suara) dan pasangan calon nomor urut atas nama murahan, pd., m.m. dan moh. rahman, m.m. suara) adalah suara, menimbang bahwa menurut pemohon pemilih yang tidak menggunakan hak pilihnya (karena tidak mendapat undangan hak pilih) adalah pendukung setia dan pasti akan memilih pemohon, menurut mahkamah, hal itu tidak diterima karena hanya berdasarkan asumsi pemohon saja, menimbang bahwa oleh karena selisih suara yang diperoleh pasangan calon nomor urut dan pasangan calon nomor urut sebanyak suara, seandainya pun dikurangi dengan jumlah suara karena pelanggaran pelanggaran, juga tidak dapat mempengaruhi jumlah perolehan suara pemohon dan pihak terkait, menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan dan pendapat mahkamah atas dalam rangkaian satu sama lain, maka permohonan pemohon tidak cukup beralasan menurut hukumtidak tepat dan tidak beralasan menurut hukum: pelanggaran pelanggaran, baik administratif, pidana, maupun pelanggaran pelanggaran lainnya yang didalilkan oleh pemohon tidak terbukti dan tidak beralasan menurut hukum,abupaten kerinci tahun, tanggal tigaempat, achmad nowiki, maruarar siahaan, muhammad alim, arsyad sanusi, akil mochtar, abdul mukti fadjar. ketua, ttd. moh. mahfud anggota anggota, ttd. ttd. achmad nowiki maruarar siahaan ttd. ttd. muhammad alim arsyad sanusi ttd. ttd. akil mochtar abdul mukti fadjar ttd. maria farida indrawi panitera pengganti, ttd. ina zuchriyah tando ada pemilih bawah umur dengan nama yang sama tetapi tanggal lahirnya dinaikkan sehingga umurnya menjadi genap atau lebih dari (tujuh belas) tahun, sehingga namanya tercantum dalam daftar pemilih tetap dpt) yang seharusnya orang ini belum bisa memilih. mereka adalah: pemilih bernama saham husein, alamat sungai abu rt. kecamatan air hangat timur tps sungai abu. adalah pelajar yang duduk dibangku smk kelas yang umurnya masih (limabelas) tahun, tetapi dalam dpt tercatat tanggal lahir (menjadi tahun). padahal kakaknya yang bernama kembali dengan alamat yang sama dan tercatat dalam dpt dengan tanggal lahir tahun). pemilih bernama kiki, pelajar yang masih duduk dibangku slip kelas dan umurnya masih (empat belas) tahun tetapi ikut memilih tps sungai abu. ditemukannya pemilih yang memilih lebih dari satu kali tps yang berbeda dengan terlebih dahulu secara sistematis mengubah data dirinya, seperti nama, tempat tanggal lahir dan alamat tinggal. dari sekian banyak pelaku saksi mengenal secara jelas terhadap tiga orang pelaku, yaitu: pemilih yang bernama rina, tempat tanggal lahir sungai abu juni alamat rt. sungai abu,murina dengan tempat tanggal lahir sungai abu, maretanarkis, tempat tanggal lahir sungai abu, agustus beralamat rt. sungai abubaris, dengan tempat tanggal lahir sungai abu, januarijoni, tempat tanggal lahir, sungai abu, september alamat sungai abu kecamatan air hangat timur memilih tps sungai abu dengan nomor urut kemudian dengan nama yang sama joni) dengan tempat tanggal lahir sungai abu, september dengan alamat rt. sungai abu kecamatan air hangat timur dan memilih tps sungai abu dengan nomor urut ditemukan juga pemilih yang sangat merugikan perolehan suara pemohon dengan cara menggunakan kartu pemilih dan undangan memilih milik orang lain dengan nama mirip tetapi data diri berbeda, seperti tempat tanggal lahir dan alamat tinggal yang berbeda. pemilih dimaksud adalah: pirianfitria, tempat tanggal lahir sungai abu, maret dengan alamat sungai abu kecamatan air hangat timur dan memilih tps sungai abu dengan nomor urut sesungguhnya yang bersangkutan saat ini sedang bekerja malaysia: piriana, berdasarkan datdan terbukti yang bersangkutan sedang berada dan tinggal kabupaten bungo. selain fakta tersebut, saksi pemohon juga menemukan pemilih yang memilih lebih dari satu kali tps yang berbeda. juga petugas anggota kpps yang tidak netral atau berpihak kepada kandidat nomor urut (enam). pelanggaran dusun harapan desa air teluh kecamatan kurun dubai, dalam hal mana seorang tokoh masyarakat setelah khatib idul adha turun dari mimbar yang bernama ardi (pak eko) mengambil alih mikrofon dan menyampaikan kepada jamaah masjid orang tua kita fauzi sini penjabat bupati kerinci), membantu kita dengan memberi satu ekor kerbau, kita harus juga membantu beliau, pesan beliau tolong color nomor (enam) . bukti adanya pelanggaran dan money politics kecamatan gunung tujuh: bukti adanya keterlibatan aparat pemerintah perangkat desa untuk membujuk dan merayu dengan iming iming pemberian uang (money politics) oleh aparat desa kepada masyarakat agar memilih calon nomor waktu itu perangkat desa menjanjikan akan memberikan uang sebanyak rp. (lima juta rupiah) bilamana dapat suara. bertempat desa sungai rumpun kecamatan gunung tujuh: bertempat desa koto tuo kecamatan depati tujuh adanya ancaman (intimidasi secara sistematis dan terstruktur oleh tokoh masyarakat serta perangkat desa yang ditujukan kepada masyarakat penerima blt raskin, dengan kalimat: "bilamana tidak memilih pasangan nomor enam maka tidak akan mendapat blt raskin . bahkan kepala desa secara langsung mendatangi rumah warga satu persatu pada malam hari sampai dengan pagi hari waktu pemilihan dilakukan bukti bahwa sikap diam kpps yang membiarkan anak bawah umur untuk memilih, jelas jelas merupakan bentuk perbuatan atau sikap ketidaknetralan dan senjatanya telah melanggar kode etik penyelenggaraan pemilihan umum sebagaimana diatur dalam dan peraturan komisi pemilihan umum nomor tahun tentang kode etik penyelenggara pemilihan umum bukti bahwa dikarenakan begitu banyaknya pelanggaranerinci, pemohon telah mengajukan laporan pengaduan kepada bawaslu dengan harapan bawaslu dapat mengusut tuntas pelanggaran tersebut namun pemohon merasa tidak puas karena tidak ditindaklanjutinya pengaduan pemohon, bahwa menurut pemohon konsekuensi logis, yuridis, dan politis atas terjadinya fakta fakta tersebut atas dan demi untuk kepentingan serta atas nama asas penyelenggaraan pemilihan umum yang jujur dan adil dan rahasia, maka tahap penghitungan suara (tujuh belas) kecamatan tersebut haruslah: bahwa fakta lain yang pemohon temukan adalah dimana daftar pemilih tetap dpt) untuk kecamatan siulak adalah sejumlah (dua puluh tujuh ribu empat puluh satu) pemilih. dan dari jumlah tersebut terdapat (dua puluh lima ribu delapan ratus duua ratus sembilan belas) pemegang hak pilih kecamatan siulak yang tidak berkesempatan menyalurkan hak pilihnya yang merupakan hak konstitusional mereka: bahwa fakta lain dimana daftar pemilih tetap dpt) untuk kecamatan kayu aro adalah sejumlah (dua puluh delapan ribu dua ratus tiga puluh lima) pemilih. dan dari jumlah tersebut terdapat (dua puluh empat ribu empat ratus tiga pultiga ribu delapan ratus lima) pemegang hak pilih kecamatan kayu aro yang tidak berkesempatan menyalurkan hak pilihnya, bahwa fakta lain yang ditemukan dari daftar pemilih tetap dpt) untuk kecamatan gunung kerinci adalah sejumlah (sembilan ribu seratus tiga puluh tiga) pemilih. dan dari jumlah tersebut terdapat (delapan ribuseratus enam) pemegang hak pilih kecamatan gunung kerinci yang tidak berkesempatan menyalurkan hak pilihnya, tahun yang diajukan oleh: nama suji umur tahun agama islam pekerjaan swasta alamat kompleks mediterranean nomor sungai raya dalam, pontianak, kalimantan barat: nama raja sapta oktohari umur tahun agama islam pekerjaan wiraswasta alamat jalan paman nomor pontianak, kalimantan barat dalam hal ini memberi kuasa kepada rezeki, s.h. dan adam malik, s.h., advokat konsultan hukum yang berkantor jalan k.h. abdullah syafii nomor lapangan ros, casablanca, jakarta selatan, telepon dan jalan arteri stadio ahmad yani kecamatan sungai raya, kabupaten kubu raya, kalimantan barat, telepon kabupaten kubu raya kalimantan barat berdasarkan surat kuasa khusus beriill pemohon: terhadap: komisi pemilihan umum kabupaten kubu raya, berkedudukan jalan adi sucipto kilometer sungai raya, kabupaten kubu raya, provinsi kalimantan barat: dalam hal ini memberi kuasa kepada kamarussalam, s.h.: hadirin, s.h.: syari, s.h. kesemuanya advokat, yang berkantor pada kantor advokat kamarussalam dan rekan jalan tanjung sari nomor pontianak, kalimantan barat, handphone nomor berdasarkan surat kuasa khusus ber.ii memohonkubu raya, mendengar keterangan dan membaca keterangan tertulis pihak terkait pasangan calon terpilih bupati muda mahendrawan, s.hada pilkada ada seorang guru yang mencoblos luar bilik dengan jari kemudian memasukan dalam kotak suara dan mengatakan sudah pilihlah pasangan calon nomor urut tetapi pada saat itu saksi tidak melakukan protes, iskandar colek saksi merupakan pemantau untuk pasangan calon nomor urut pemohon) yang terdaftar kpu: pada pilkada tps desa kuala dua, kecamatan sungai raya, saksi melihat ada pemilih menggunakan nama orang lain dan menangkap orang. kemudian saksi mengambil surat suara dan menanyakan mana ktp atau indentitas yang lain. pemilih tidak mempunyai ktp atau indentitas diri yang lain, kemudian saksi menanyakan kepada pemilih dari mana memperoleh surat suara, pemilih mengatakan diperoleh dari pengawas pabrik. peristiwa penangkapan pemilih yang mengunakan nama orang lain, saksi tidak melapor kepada panas: saksi pian sugandi saksi merupakan pemantau tim sukses pasangan calon nomor urut pemohon): saksi memantau desa teluk kapuas dan desa sungai raya, pada pilkada kubu raya putaran kedua, saksi yang telah berusia lanjut tidak diberikan undangan untuk memilih maka saksi tidak datang untuk memilih: saksi liu shin tet saksi beranggapan karena telah tua tidak diberikan undangan sehingga tidak ikut memilih: saksi tinggal sungai tengkorak: saksi lim along saksi tinggal desa teluk kapuas, kecamatan sungai raya, saksi pada pilkada kubu raya putaran pertama mendapat kartu undangan untuk memilih tetapi pada putaran kedua tidak memilih karena tidak mendapat kartu undangan, pada pilkada putaran pertama, saksi memilih pasangan calon nomor urut pemohon): saksi bustami saksi merupakan saksi pasangan calon nomor urut pemohon) tps desa padang tikar ii, kecamatan batu ampar, saksi tidak diberikan formulir c, saksi madani bin mana saksi merupakan pemantau pasangan calon nomor urut pemohon) tps desa lingga parit arjuna, kecamatan sungai bawang dan terdaftar kpu: saksi melihat pada waktu pemilihan masih ada kampanye untuk memilih pasangan calon urut nomor dengan memakai pakaian kaos yang bergambar pasangan calon nomor urut perolehan suara pasangan calon tps adalah untuk pasangan calon nomor urut memperoleh suara, pasangan calon nomor urut memperoleh suara, menimbang bahwa memohon telah memberikan keterangrrhitungan suara yang benar menurut pemohon. dalam permohonan pemohon yang termuat dalam politaadapun dalil dalil pemohon mengenai ketidakjelasan dan tidak terperincinya permohonan dalam polita pemohon dapat memohon uraikan sebagai berikut: politamelakukan kecurangan kecurangan berupa pencoblosan sisa surat suara untuk pemilih yang terdaftar dalam pemilih tetap tetapi bukan penduduk kabupaten kubu raya, intimidasi untuk mencoblos pasangan tertentu nomor urutdalil pemohon sebagaimana tersebut atas, merupakan dalil yang tidak jelas yang hanya berdasarkan dugaan dugaan pelanggaran semata dan bukan merupakan sengketa hasil pemilukada yang menjadi wewenang mahkamah konstitusi. bahwa dalam acara pembuktian nanti yang harus dibuktikan oleh pemohon adalah polita pemohon yang mana jika polita pemohon tidak jelas maka pada acara pembuktian akan menjadi tidak jelas dan kabur. sebab, hal yang akan dibuktikan masih tergolong abstrak dan tidak konkrit. sehingga sudah sepatutnya dalil pemohon tersebut setidak tidaknya harus ditolak atau dinyatakan tidak diterima videharus diskualifikasi sebagai error object karenangat aneh karena dalam permohonan awal tertanggal desember penghitungan yang benar menurut pemohon tercantum tetapi setelah permohonan yang telah diperbaiki tanggal januari dihilangkan dalam dalil permohonan pemohon. hal ini semakin menunjukkan kelemahan substansi permohonan ini (vide undang undang nomor tahun tentang mahkamah konstitusi (bukti juncto(bukti bahwa dugaan dugaan pelanggaran dan hal hal yang uraikan oleh pemohon dalam permohonannya bukanlah objek sengketa hasil pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah dan tidak sesuai dengan syarat formal sebagaimana diatur dalam huruf angka peraturan mahkamah konstitusi nomor tahun dan seandainyapun terjadi good non menjadi wewenang bawaslu: bahwa, ii. dalam pokok perkara bahwa memohon pada dasarnya menolak dalil dalil yang disampaikan pemohon untuk keseluruhan, kecuali hal hal yang dengan tegas diakui kebenarannya, bahwa seluruh dalil yang diajukan memohon dalam eksepsi merupakan bagian yang tak terpisahkan dalam pokok perkara, bahwa tidak benar dalil pemohon pada angka karena objek permohonan yang diajukan oleh pemohon dalam perkara ini adalah penetapan memohon nomor ba kpu kkr x il tanggal desember tentang penetapan rekapitulasi pengyangkemudian(bukti bahwa kurang lengkap sahnya pemohon sebagai pasangan calon peserta pemilihan umum bupati dan wakil bupati kubu raya hanya mencantumkan keputusan komisi pemilihan umum kabupaten kubu raya nomor tahun yang seharusnya pemohon dapat melengkapi dan dijadikan dasar sebagai sahnya pemohon menjadi pasangan calon peserta pemilihan umum bupati dan wakil bupati kubu raya dasar hukumnya dimulai dar.),dan dilanjutkansebenarnya pemohon didalam permohonannya pada poin mengakui hasil penghitungan yang dilakukan oleh memohon. perlu memohon tegaskan, bahwa penetapan sebagaimana dimaksud dalam perkara guo adal (buktubu raya putaran kedua tingkat kabupaten. model db1 kwk, rekapitulasi jumlah pemilih, tps dan surat suara pemilihan umum bupati dan wakil bupati kubu raya tingkat kabupaten kubu raya putaran kedua lampiran model db1 kwk, rekapitulasi hasil perlampiran model db1 kwk yang merupakan rekapitulasi penjumlahan dari:rbawangala mandor (bukti t .kakaprasa jaluk pakaibubatu amparerentang (bukti bahwa memohon menolak dengan tegas dalil dalil yang dikemukakan pemohon dalam permohonannya pada poin dan karena tidak berdasarkan fakta hukum dan merupakan fiksi atau karangan dari pemohon belaka, tidak benar ada upaya sistematis untuk melakukan kecurangan dan manipulasi sebagaimana didalilkan oleh pemohon. memohon dalam memastikan agar tahapan pemilukada dapat berjalan sebagaimana mestinya, telah membuat surat penegasan kembali kepada seluruh jajarannya dalam hal ini memohon sampaikan dua surat penegasan diantara surat surat lainnya yakni surat nomor kpu kkrixii hal pengisian dan penyampaian model c6 kwk (undangan) tanggal desember (bukti dan surat nomor kpu kkr xi1 hal penyerahan kotak suara tersegel dan hasil penghitungan suara oleh kpps kepada ppk, serta pengumuman hasil penghitungan suara dari seluruh tps diwilayah kerja pps oleh pps, tanggal desember (bukti .a). facto memohon dalam pemilukada kabupaten kubu raya telah melaksanakan kewajiban dan kewenangan yang dimiliki untuk melaksanakan pemilu yang berlandaskan asas uber dan judul dan oleh karena itu rekapitulasi penghitungan suara yang dilakukan oleh memohon benar adanya karena data data tersebut berasal dari hasil penghitungan suara yang benar dan resmi ditingkat tps dan ppk se kabupaten kubu raya. dari uraian memohon pada poin tersebut atas semakin meyakinkan bahwa dalil dalil tersebut adalah kabur karena hanya berdasarkan asumsi dan dugaan yang tidak dilandasi fakta empiris dan fakta hukum karena tidak jelas tempat dan dimana kejadian berlangsung dan siapa pelaksanaanya. pemohon juga tidak dapat mengklasifikasikan mana pelanggaran pidana pemilukada dan perbuatan yang sistematik serta terstruktur untuk memenangkan salah satu kandidat dan mengalahkan kandidat yang lain sehingga keputusan memohon adalah tidak sah dan cacat hukum. dalil dari pemohon sebagaimana yang termuat dalam polita yang menyatakan "bahwa keputusan memohon tersebut adalah tidak sah dan cacat hukum." adalah bertentangan dengan fakta fakta dan peraturan perundang undangan yang berlaku, bagaimana mungkin sesuatu yang sudah dilakukan sesuai dengan prosedur dinyatakan tidak sah. sesungguhnya uraian pemohon sangat tidak relevan dengan sengketa hasil yang menjadi wewenang mahkamah konstitusi ini, bahwa dalam pemilihan umum bupati dan wakil bupati kubu raya tahap pertama yang dilaksanakan pada tanggal oktober dengan pasangan calon peserta pemilukada dan tahap kedua dilaksanakan pada tanggal desember dengan pasangan calon sebagai peserta pemilukada pada putaran kedua. dan telah diberikan kesempatan yang seluas luasnya untuk secara aktif (stelsel aktif) menjadi pemilih dengan ketentuan memenuhi persyaratan yang diatur undang undang, bahwabahwa jumlah pemilih yang telah mengikuti pemilukada tahap pertama mencapai 65x dan tahap kedua dari jumlah pemilih yang terdaftar, bahwa dari proses pemilihan dapat digambarkan dalam tabel bawah ini:tanggal oktober proselahan nama pasangan calon suara sah ramli pasangan muhammad wahab bdi7o sumo, edan raja sapta oktohai muda mahendrawan, s.h. dan andreas muhrotien, msi jumlah a00putaran kedua tanggal desember proselahan nama pasangan calon man muda mahendrawan, s.h dan andreas muhrotien, msi bahwa selama proses penghitungan suara seperti tersebut atas, ternyata tidak ada permasalahan dan tidak ada keberatan baik dari saksi masing masing pasangan calon,emilihan umum bupati dan wakil bupati kubu raya baik pada tahap pertama maupun tahap kedua. dari seluruh jumlah tps, yang berjumlah tps, tidak ada yang bermasalah, baik tahap pertama maupun tahap kedua, dan tidak terjadi pemungutan suara ulang maupun penghitungan ulang tps: bahwa ditolak dengan tegas dalil permohonan pemohon dalam poin karena dalil pemohon sangatlah tidak beralasan dan dapat dikatakan kabur (obscuurlibel), karena pemohon hanya dapat menyebutkan tempat kejadian perkara yakni tps desa serat kecamatan teluk pakai tanpa dapat menyebutkan jumlah sisa surat suara yang dicoblos. dalil pemohon yang menyatakan memohon bersama petugas kpps bersama sama melakukan pencoblosan sisa suara adalah tuduhan yang tidak berdasarkan fakta dan hanya berdasarkan dugaan dan asumsi berisi fitnah terhadap memohon, karena kehadiran memohon tps desa serat adalah dalam rangka melaksanakan hak pilih karena terdaftar tps desa serat dan setelah melaksanakan hak pilih memohon langsung meninggalkan tempat tps). jika sisa surat suara dicoblos, mustahil ada sisa surat suara yang tidak terpakai, php.d vi tanggal desember telah diperbaiki dan diterima kepaniteraan mahkamah pada hari senin tanggal januari yang pada pokoknya sebagai berikut: bahwa yang menjadi objek sengketa dalam permohonan ini adalah penetapan memohon nomor ba kpu kkr xii tanggal desember tentang berita acara penetapan rekapitulasi perbahwa pemohon secara sah sebagai pasangan calon peserta pemilihan bupati dan wakil bupati kabupaten kubu raya dengan keputusan komisi pemilihan umum daerah kpud) kabupaten kubu raya nomor tahun tanggal agustus bahwa pada tanggal desember memohon komisi pemilihan umum daerah) kabupaten kubu raya sebagai penyelenggara pemilihan bupati dan wakil bupati kabupaten kubu raya mengeluarkan keputusan nomor ba kpu kkr xii tanggal desember tentang berita acara penetapan rekapitulasi penghitungan suara pemilihan bupati dan wakil bupati kabupaten kubu raya dan calon terpilih bupati dan wakil bupati kabupaten kubu raya tahun yang menetapkan pasangan calon nomor urut muda mahendrawan dan andreas muhrotein sebagai calon terpilih: bahwa keputusan memohon tersebut adalah menetapkan suara pasangan calon nomor urut yakni suji dan raja sapta oktohari sebesar suara sedangkan pasangan calon nomor urut yakni muda mahendrawan dan andreas muhrotien adalah sebesar suara yang sekaligus menetapkan pasangan calon muda mahendrawan dan andreas muhrotein sebagai pasangan calon terpilih dengan rincian: suara sah suara tidak sah total suara sah dan tidak sah daftar pemilih tetap dpt) pemilih tidak gunakan hak suara hal ini dapat dilihat dari hasil desa serat satu kecamatan teluk pakai masih terdapat suara yang tidak terpakai (sisa) bukti bahwa pada poin dalam perkara guo, pemohon menyampaikan bukti bukti kecurangan pasangan calon nomor urut adalah kabur (obscuurlibe) sebagaimana tersebut bawah ini: senin tanggal desember tps desa kampung baru, kecamatan sungai bawang, kabupaten kubu raya, bahwa pencoblosan sisa suara depan umum yang dilakukan oleh murid. bahwa dalam data memohon,lampiran model da1 kwk), bukti tidak dikenal adanya desa kampung baru sedangkan nama nama desa kecamatan sungai bawang adalah sebagai berikut: desa bawang kuala desa jawa tengah desa mega timur a4. desa pasak siang desa teluk bakung a. . desa korek desa panca roda desa pupuk desa durian desa lingga desa pasak desa simpang kanan senin tanggal desember tps desa kuala dua kecamatan sungai raya kabupaten kubu raya adalah tidak benar adanya pemilih yang bukan warga desa kuala dua akan tetapi warga siantan kota pontianak atas nama reni ariani. hal ini dapat dilihat dari ditandatanganinyakuala dua kecamatan sungai raya kabupaten kubu raya oleh saksi pemohon (bukti tidak benar pada hari senin tanggal desember tps desa teluk kapuas, kecamatan sungai raya kabupaten kubu raya, suara yang terhitung melebihi daftar pemilih tetap. sesuai deng, tps desa teluk kapuas, kecamatan sungai raya (bukti sangat tidak mendasar dan tidak memiliki bukti yang jelas tps desa sungai raya, kecamatan sungai raya, kabupaten kubu raya pada hari senin pada tanggal desember telah terjadipu. dari bukti yang ajukan oleh memohon dapat dilihat bahwa pasangan calon nomor urut juga mendapat suara sah sebanyak suara,sungai raya kecamatan sungai raya (bukti sangat berlebihan dan terkesan mengada ada pemohon menyatakan kartu pemilih tidak dibagikan kepada calon pemilih pada hari senin tanggal desember tps desa teluk kapuas kecamatan sungai raya kabupaten kubu raya.,, berdasarkan daftar pemilih tetap, tidak benar telah terjadi intimidasi kepada calon pemilih lanjut usia untuk tidak menggunakan hak pilihnya sebanyak orang yang dimaksud pemohon kejadian ini pada hari senin tanggal desember tps desa sungai raya, kecamatan sungai raya, kabupaten kubu raya. pemohon juga tidak dapat menyebutkan siapa yang melakukan intimidasi tersebut: bagikan kepada pendukung pasangan calon nomor urut hal ini sangat dipaksakan karena berdasarkan penghitungan tps dimaksud pasangan calon nomor urut juga mendapatteluk kapuas kecamatan sungai raya (bukti senin tanggal desember desa teluk kapuas, kecamatan sungai raya, kabupaten kubu raya, kartu pemilih dibagikan kepada warga luar teluk kapuas untuk dicoblos. hal ini tidak perlu memohon tanggapi karena pemohon tidak mengerti mengenai substansi permohonannya sendiri. menurut memohon yang dicoblos adalah surat suara dan bukan kartu pemilih seperti yang pemohon utarakan: senin tanggal desember desa kuala dua, kecamatan sungai raya, kabupaten kubu raya, kartu pemilih hanya diberikan kepada pendukung,. hal ini sangatlah mengada ada karena pemohon tidak dapat menyebutkan berapa jumlah pemilih fiktif dari daftar pemilih tetap yang mana angka tersebut juga diakui oleh pemohon sebagaimana poin dalam perkara guoabupaten kubu raya. hal ini juga memohon memandangnya sangatlah berlebihan karena pemohon tidak dapat menyebutkan berapa jumlah pemilih yang bukan warga kabupaten kubu raya sehingga terkesan sangat mengada ada, bahwa pada poin dalam permohonan pemohon sangatlah tidak mendasar, karena dari uraian yang telah disampaikan memohon sebagaimana tersebut atas dapat mencerminkan seluruh rangkaian pemilukada kabupaten kubu raya sudah berjalan sebagaimana mestinya menurut undang undang dan peraturan hukum yang mengatur pemilukada itu sendiri:,. perlu memohon sampaikanuperolehatau setidak tidaknya ditolak: ii. dalam pokok perkara menolak permohonan pemohon untuk seluruhnya, menyatakan bahwa berita acara komisi pemilihan umum kabupaten kubu raya nomor ba kpu kkriadalah sah menurut hukum: menyatakan bahwa berita acara komisi pemilihan umum kabupaten kubu raya nomor ba kpu kkr xiiadalah sah menurut hukumnguatkan dalil dalilnya, memohon telahbukti fotokopibukti fotokopi berita acara pleno komisi pemilihan umum kabupaten kubu raya dengan nomor ba kpu kkrbawangkuala mandokakaprasa jpakaikububatu amparentang kabupaten kubu raya model da kwk), bukti fotokopi surat komisi pemilihan umum kabupaten kubu raya nomor kpu kkr xi1 perihal pengisian dan penyampaian model c6 kwk (undangan) tanggal desember bukti fotokopi surat komisi pemilihan umum kabupaten kubu raya nomor kpu kkr x il perihal penyerahan kotak suara tersegel dan hasil penghitungan suara oleh kpps kepada ppk serta pengumuman hasil penghitungan suara dari seluruh tps wilayah kerja pps oleh pps tanggal deserat kecamatan teluk pa' kedai model c kwk), bukti fotokopisungai bawang kabupaten kubu raya lampiran model da1kuala dua kecamatan sungai raya kabupaten kubuungai rayabukti fotokopi keputusan,kampanyenya pemilih yang terdaftar dalam daftar pemilih tetap tetapi bukan penduduk kabupaten kubu raya, intimidasi untk mencoblos pasangan tertentu nomorhal tersebut sudah tertata dengan baik dan direncanakan oleh memohon sebagai penyelenggara pemilihan bupati dan wakil bupati kabupaten kubu raya, karena hal ini dilakukan mulai dari memohon sendiri sampai dengan petugas kpps, bahwa hal tersebut mengindikasikan bahwa pemilihan bupati dan wakil bupati kabupaten kubu raya yang dilaksanakan memohon sampai dengan struktur yang paling bawah tidaklah dilaksanakan secara adil dan netral undang undang nomor tahun bahwa selain itu memohon ketua kpu kabupaten kubu raya idris maher) sebagai penyelenggara pemilihan bupati dan wakil bupati kabupaten kubu raya yang seharusnya netral ternyata bertindak tidak adil dan sangat memihak dengan telah ikut serta bersama dengan petugas kpps tps desa serat i|, kecamatan teluk pa' kedai mencoblos sisa surat suara dan mencoblos pasangan calon nomor urut huruf undang undang nomor tahun tentang pemerintahan daerah), bahwa pemohon kembali mempertegas bahwa memohon lewat kpps denganrhitungan suara, sertifikat hasil bukti fotokopi surat dewan perwakilan rakyat daerah kabupaten kubu raya nomor dprd perihal undangan kepada kpu kabupaten kubu raya tertanggal januari bukti fotokopi kliping koran borneo tribune hari sabtu tanggal januari halaman dengan judul suji langsung eksis dengan pekerjaan . bukti fotokopi surat keterangan dari pemerintah kabupaten kubu raya kecamatan sungai bawang tentang desa yang ada kecamatan sungai bawang: selain itu, maksi ratu saksi merupakan ketua kpps, tps desa kuala dua, kecamatan sungai raya. bahwa pemungutan suara tps berjalan aman dan selama pemungutan dan penghitungan suara tidak ada protes keberatan dari semua saksi pasangan calon, perolehan suara pasangan calon tps adalah pasangan calon nomor urut memperoleh suara, pasangan calon nomor urut pemohon) memperoleh suara, suara tidak sah suara, yang tidak memilih suara. surat suara yang tidak terpakai dikembalikan kpud dengan dibuatkan berita acara, saksi yanto hasanah saksi merupakan ketua pkk kecamatan sungai raya: pada tanggal desember sore diumumkan melalui media cetak kepada masyarakat, saksi dari pasangan calon nomor urut dan pasangan calon nomor urut bahwa penghitungan suara tingkat ppk kecamatan sungai raya akan diadakan tanggal desember jam pagi. penghitungan suara dihadiri mustika, ppk, panas, kepolisian, saksi pasangan calon nomor urut saksi pasangan calon nomor urut tidak hadir walaupun sudah diundang dan ditelepon: perolehan suara pasangan calon tingkat pkk kecamatan sungai raya adalah pasangan calon nomor urut memperoleh suara, pasangan calon nomor urut memperoleh suara, suara tidak sah suara, yang tidak memilih suara, jika dibandingkan dengan pilkada putaran pertama, maka pemilih yang tidak menggunakan hak pilihnya pada putaran kedua lebih banyak: penghitungan suara tingkat ppk kecamatan sungai raya berjalan aman dan tidak ada yang mengajukan protes keberatan atas hasil yang diperoleh pasangan calon: saksi bujang muis saksi merupakan ketua kpps, tps desa sungai raya, kecamatan sungai raya: dpt tps berjumlah pemilih, dan pemilih yang menggunakan hak pilihnya berjumlah orang, suara tidak sah suara. perolehan suara pasangan calon tps adalah pasangan calon nomor urut pemohon) memperoleh suara, pasangan calon nomor urut memperoleh suara, pada saat pembukaan kotak suara, penghitungan suara sampai dengan rekapitulasi akhir, pemantau maupun saksi saksi dari pasangan calon tidak ada mengajukan keberatan. saksi dari pasangan calon menandatangani berita acara catatan pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan, dan formulir c1 kwk masing masing diberikan kepada saksi pasangan calon, saksi kauman saksi merupakan ketua kpps, tps desa teluk kapuas, kecamatan sungai raya: selama pelaksanaan pemilukada tidak ada permasalahan yang timbul, tidak ada protes keberatan dari saksi pasangan calon. saksi membagikan formulir c1 kwk kepada masing masing saksi pasangan calon dan menandatangani formulir c1 kwk, tps dpt berjumlah pemilih, pemilih yang menggunakan hak pilihnya orang. perolehan suara tps adalah untuk pasangan calon nomor urut pemohon) memperoleh suara dan pasangan calon nomor urut memperoleh suara: saksi dimyati saksi merupakan ketua pps, tps desa teluk kapuas, kecamatan sungai raya: saksi sebagai ketua pps desa teluk kapuas telah melaksanakan tugas sesuai peraturan perundang undangan yang berlaku, yaitu melakukan pendataan pemilih sampai dengan pelaksanaan pemilihan bupati wakil bupati. pemilukada kabupaten kubu raya baik pada putaran pertama dan putaran kedua berjalan tertib, aman dan tidak ada permasalahan: setelah pelaksanaan pemilukada tanggal desember saksi mengakui bahwa tidak mengundang secara resmi saksi dari pasangan calon untuk hadir dalam penghitungan suara tingkat pps, tetapi saksi mengumumkan hasil perolehan suara pasangan calon tiap tiap tps. pengumuman hasil perolehan suara tersebut telah diketahui oleh saksi dari pasangan calon, tokoh masyarakat dan petugas kepolisian: saksi ardiansyah saksi merupakan ketua pps, tps serat kecamatan teluk pa' kedai: saksi mengatakan setelah jam berjalan pelaksanaan pemilihan tps yang tempat pemungutan suara dilakukan balai desa, dipindahkan rumah hamid milik hal ini disebabkan karena banjir, ada protes dan atas kesepakatan bersama,, anggota kpps tidak membawa saksi pasangan calon dan kotak suara karena hujan, pada saat tidak ada protes dari saksi pasangan calon, ketua kpu kabupaten kubu raya idris maher menggunakan hak pilihnya tps desa serat, kecamatan teluk pa' kedai, saksi wan adnan, saksi merupakan ppk kecamatan teluk pa' kedai yang mana ppk kecamatan teluk pa' kedai mempunyai tps dan desa: perolehan suara tingkat ppk kecamatan teluk pa' kedai adalah untuk suara pasangan calon nomor urut memperoleh suara, pasangan calon nomor urut memperoleh suara, pada saat selesai penghitungan suara saksi pasangan calon urut nomor tidak tanda tangan berita acara dan menurut saksi tidak berpengaruh terhadap keabsahan hukum: pelaksanaan pemilukada kabupaten kubu raya putaran kedua berjalan lancar, saksi binsar sibarani saksi merupakan ketua ppk sei bawang: pemilukada mulai dari pendataan, pencoblosan sampai tahap penghitungan suara tidak ada permasalahan, penghitungan suara dilaksanakan gedung serba guna, saksi saksi pasangan calon hadir pada, saksi suhu saksi merupakan ketua kpps, tps desa parit kecamatan sei raya, tps dpt berjumlah pemilih, suara tidak sah suara, pemilih yang tidak menggunakan hak pilihnya. pasangan calon nomor urut memperoleh suara, pasangan nomor urut memperoleh suara, tidak ada pemilih yang melakukan pencoblosan berkali kali atau anak yang dibawah umur melakukan pencoblosan suara karena saksi dalam menjalankan tugasnya memperhatikan benar nama yang diundang dengan daftar pemilih: saksi dari pasangan calon menandatangani berita acara formulir c1 kwk, menimbang bahwa pihak terkait pasangan calon terpilih bupati kabupaten kubu raya muda mahendrawan, s.h telah memberikan tanggappermohonan pemohon harus ditolak setidak tidaknya tidak dapat diterima" permohonan sekurang kurangnya memuat "uraian yang jelas" mengenai kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh memohon:bahwa permohonan yang diajukan oleh pemohon, tidak jelas dan tidak terperinci "mengenai kesalahan hasil penghitungan suara" yang mana yang salah dalam perhitungannya, bahkan pemohon pada polita angka dan dalam permohonannya, membenarkan hasil penghitungan suara pemilukada kabupaten kubu raya provinsi kalimantan barat tahun yang telah ditetapkan oleh memohon: dengan demikian dikarenakan pemohon dalam permohonannya tidak mempersoalkan dan atau mempermasalahkan "hasil penghitungan suara" yang telah ditetapkan oleh memohon, maka sepatutnya permohonan pemohon ditolak seluruhnya ataupun setidak tidaknya permohonan pemohon tidak dapat diterima: il. seandainya good non bahwa tentang adanya pelanggaran pemilukada kabupaten kubu raya sejumlah tps yang dipermasalahkan oleh pemohon dalam permohonan keberatan itu benar good nonkabupaten kubu raya memohon), bahwa dalam permohonannya, pemohon menduga telah terjadi kecurangan pada beberapa tps (meskipun fakta sebenarnya tidak demikian), adapun tps tps yang dipersoalkan oleh pemohon adalah sebagai berikut: kecamatan sungai raya tps yang dipersoalkan adalah tps desa kuala dua), tps desa teluk kapuas), tps dan desa sungai raya), kecamatan sungai bawang, tps yang dipersoalkan adalah tps desa kampung baru) dari data desa yang ada kecamatan sungai bawang kabupaten kubu raya tidak terdapat desa yang dimaksud pada kecamatan yang bersangkutan, kecamatan teluk pakai, tps yang dipersoalkan adalah tps desa serat selanjutnya berikut ini adalah rekapitulasi perhitungan suara per tps yang dipersoalkan oleh pemohon, dengan gambaran sebagai berikut: tabel perolehan suara yang dipermasalahkan oleh pemohon awo muda sungai kuala dua raya teluk kapuas oo) oo, sungai raya teluk pakai total suara pasangan calon nomor urut tabel daftar pemilih tetap pada tps yang dipermasalahkan pemohon kecamatan desa sungai kuala dua raya teluk kapuas sungai raya teluk serat pakai bahwa berdasarkan hasil rapat pleno kpu kabupaten kubu raya kafe landasan sungai raya tanggal desember memutuskan dan menetapkan perolehan suara pasangan calon nomor urut pihak terkait) adalah sebesar suara seandainya perolehan suara tersebut data tabel i), dikurangkan dengan suara dengan total jumlah suara maka dengan demikian sisa perolehan suara pihak terkait menjadi sebesar suara maka dengan demikian perolehan suara pihak terkait jauh lebih tinggi dengan pemohon yang hanya sebesar dan bahkan jika seandainya good non jumlah seluruh perolehan suara pihak terkait yang sebesar suara (sebagaimana yang disebutkan pada tabel ditambahkan dengan perolehan suara pemohon sehingga perolehan suara pemohon menjadi suara suara pasangan calon nomor urut menjadi jumlah keseluruhan suara, namun perolehan suara pemohon tidak signifikan dari perolehan suara pihak terkait yakni sebesar suara, dan jika seandainya good non seluruh jumlah daftar pemilih tetap dpt) pada tps yang dipersengketakan pemohon (sebagaimana yang dimaksud dalam tabel ditambahkan dengan perolehan suara dari pemohon maka, suara pemohon adalah sebesar maka meskipun demikian perolehan suara pemohon masih tidak dapat melampaui perolehan suara pihak terkait, bahwa dikarenakan jumlah suara yang dipersoalkan oleh pemohon sebagaimana tersebut atas tidak berpengaruh pada "terpilihnya pasangan calon nomor urut sebagai pemenang pemilukada kabupaten kubu raya tahun maka berdasarkan ketentuan peraturan mahkamah konstitusi nomor tahun"penentuan pasangan calon yang dapat mengikuti putaran kedua pemilukada" atau "terpilihnya pasangan calon sebagai kepala daerah dan wakil kepala daerah" maka dengan demikian sudah sepatutnya, permohonan pemohon ditolak untuk seluruhnya ataupun setidak tidaknya tidak diterimakedua pemilukada kabupaten kubu raya: iii. bahwa apa yang pemohon dialihkan didalam permohonannya pada angka dan merupakan dalil yang tidak berdasar dan hanya berdasarkan anggapan anggapan dari pihak pemohon semata. dengan demikian sudah sepatutnya permohonan pemohon ditolak atau setidak tidaknya tidak diterima. bahwa dalil pemohon pada angka yang menyatakan bahwa keputusan memohon adalah tidak sah dan cacat hukum" merupakan kesimpulan yang tidak berdasarkan hukum. sebab keputusan memohon sebagaimana yang tercantum dalam keputusan nomor ba kpu kkrixii tertanggal desember sudah diproses sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku: bahwa pemohon mengenai tuduhan pemohon telah terjadi kecurangan kecurangan sejumlah tps tps pada saat pemungutan suara pemilukada kabupaten kubu raya, merupakan tuduhan tuduhan yang tidak berdasarkan hukum dan fakta fakta yang terjadi lapangan. sebab dari sejak, sebelum, selama dan sesudah dilakukannya pemilukada kabupaten kubu raya para saksi baik dari saksi pasangan calon nomor urut maupun saksi dari pasangan calon nomor urut tidak pernah mengajukan komplain maupun keberatan terhadap selama proses pemilukada diselenggarakan. dengan demikian berdasarkan dalil dalil tersebut atas sudah sewajarnya permohonan pemohon ditolak atau setidak tidaknya tidak diterima, bahwa berkaitan dengan dalil pemohon pada angka nomor dan yang menyatakan bahwa pihak terkait telah melakukan kecurangan dengan sengaja dan tertata dengan baik bahkan telah direncanakan sebelumnya" merupakan dalil yang mengada ada. karena dalil dalil tersebut hanya didasarkan pada anggapan anggapan keliru dan asumsi pemohon. karena, berdasarkan uraian dalil dalil pemohon dalam permohonannya jika direkonstruksi tidak ditemukannya adanya pelanggaran ataupun kecurangan yang sifatnya sistematis, terstruktur dan masif pada penyelenggaraan pemilukada kabupaten kubu raya. yang mana temuan temuan dugaan kecurangan yang telah diuraikan pemohon dalam permohonannya hanya bersifat sporadik, tidak tertata, dan kaustik. sebagai contoh yang bersifat kaustik terdapat dalam dalil pemohon pada angka yang menyebutkan "terdapat pemilih yang tidak termasuk dalam dpt atas nama reni ariani". yang mana kasus yang seperti itu hanya ditemukan tps desa kuala dua saja dan itupun jumlah tidak banyak serta belum tentu faktanya, sehingga jika dinilai secara keseluruhan kasus tersebut tidak mempunyai pengaruh yang signifikan dan sistematis secara berjenjang terhadap hasil akhir pemilukada kabupaten kubu raya: selanjutnya samping itu menjadi tidak adil jika beberapa kasus itu digeneralisir pada tps yang terdapat kabupaten kubu raya. apalagi telah menyimpulkan bahwa pemilukada kabupaten kubu raya adalah pemilukada yang cacat hukum dan harus diulang karena berdasarkan fakta fakta lapangan penyelenggaraan pemilukada kabupaten kubu raya sudah dilaksanakan sesuai dengan prosedur dan peraturan perundang undangan yang berlaku sehingga demokratisasi kabupaten kubu raya telah berjalan sebagaimana mestinya, bahwa berdasarkan uraian uraian tersebut atas sudah sepatutnya permohonan pemohon haruslah ditolak untuk keseluruhannya atau setidak tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima, bahwa apa yang didalilkan oleh pemohon pada angka dan adalah dalil yang tidak benar, bohong, tidak rasional dan berdasarkan hukum yang mana dalil dalil itu, hanya didasarkan pada prasangka pemohon semata karena berdasarkan fakta fakta dilapangan dan dalam uraian polita pemohon sama sekali tidak ditemukan indikasi dan bukti bahwa memohon telah berlaku tidak netral dan apalagi telah melakukan perbuatan yang bertujuan untuk mencederai demokratisasi kabupaten kubu raya, bahwa dalil pemohon pada polita angka adalah dalil yang tidak rasional sebab sebagai ketua kpu kabupaten kubu raya yang mengerti tentang proses, prosedur dan peraturan perundang undangan pemilukada sangatlah tidak mungkin melakukan perbuatan yang melanggar hukum yakni penghitungan suara model c1 kwk) kepada saksi pasangan calon nomor urut undang undang nomor tahun bahwa oleh karena memohon sengaja tidak memberikan lembar c1 kwk akhirnya dengan leluasa merubah hasil penghitungan suara tps yang direkam pada penghitungan suara ppk dan pada akhirnya dalam rekapitulasi penghitungan suara tingkat kabupaten sebagaimana dalam penetapan memohon yang menjadi objek dalam perkara ini: bahwa semua itu dilakukan memohon untuk memenangkan pasangan calon nomor urut yang terbukti pada tingkat tps kalah tetapi pada rekapitulasi kabupaten menang: bahwa bukti bukti kecurangan pasangan calon nomor urut adalah sebagai berikut: senin tanggal desember tps desa kampung baru, kecamatan sungai bawang, kabupaten kubu raya sisa suara dicoblos depan umum yang dilakukan oleh murid, senin tanggal desember tps desa kuala dua, kecamatan sungai raya, kabupaten kubu raya adanya pemilih tidak sah karena bukan warga kuala dua akan tetapi warga siantan kotamadya pontianak atas nama reni ariani, senin tanggal desember tps desa teluk kapuas, kecamatan sungai raya, kabupaten kubu raya suara yang terhitung melebihi daftar pemilih tetap, senin tanggal desember tps desa sungai raya, kecamatan sungai raya, kabupaten kubu rayasenin tanggal desember tps desa teluk kapuas, kecamatan sungai raya, kabupaten kubu raya kartu pemilih tidak dibagikan kepada calon pemilih: senin tanggal desember tps desa sungai raya, kecamatan sungai raya, kabupaten kubu raya intimidasi kepada calon pemilih lanjut usia untuk tidak mengunakan hak pilihnya sebanyak orang, mencoblos sisa surat suara dan mencoblos pasangan calon nomor urut apalagi disaksikan oleh banyak orang karena kapasitasnya sebagai ketua kpu kabupaten kubu raya yang memiliki tanggung jawab yang besar menjadi sangat tidak rasional nekat melakukan pelanggaran hukum yang beresiko pada kedudukan, harkat, martabat serta reputasinya yang paling berharga disepanjang hidupnya. dikarenakan dalil pemohon itu tidak berdasarkan pada bukti bukti dan hanya berdasarkan pada anggapan anggapan bohong, maka sepatutnya permohonan pemohon ditolak, iv. bahwa apa yang pemohon dialihkan pada polita nomor dan merupakan dalil yang tidak benar dan sama sekali tidak berdasarkan hukum karena berdasarkan fakta fakta lapangan, pihak memohon telah menyelenggarakan pemilukada kabupaten kubu raya sudah sesuai dengan prosedur dan peraturan perundang undangan yang berlaku. yang mana pada setiap tahapan penyelenggaraan pemilukada kabupaten kubu raya pihak pemohon dan pihak terkait serta pasangan calon bupati dan wakil bupati lainnya senantiasa dilibatkan baik dalam pengambilan keputusan maupun pada sosialisasi program, bahwa pada putaran kedua pemilukada kabupaten kubu raya, sepanjang pihak terkait ketahui disemua tps memohon sudah memberikan lembarkepada pemohon dan pihak terkait: dan meskipun ada salah satu saksi pasangan calon yang tidak mendapatkan formulir c1 kwk sangat tidak dimungkinkan bagi siapapun dengan "leluasa merubah hasil penghitungan suara tps" yang selanjutnya akan direkam pada tingkatan kecamatan sampai dengan pelaksanaan rekapitulasi ditingkat kabupaten". karena pada setiap tingkatan rekapitulasi penghitungan suara dalam pelaksanaanya melibatkan banyak saksi baik saksi dari warga masyarakat sekitar, saksi dari pasangan calon, pemantau, anggota kpps dan pihak lainnya, samping itu, menurut hukum keberadaan saksi dari pasangan calon bukan merupakan syarat wajib artinya rekapitulasi penghitungan suara tetap dianggap sah meskipun tidak dihadiri oleh saksi yang bersangkutan. karena secara hukum rekapitulasi harus dilakukan ditempat yang terbuka dan hasil rekapitulasi itu juga harus ditempelkan lokasi tps dengan tujuan agar masyarakat dapat mengetahuinya, untuk diketahui pada pemilukada pada putaran pertama yang berlangsung pada tanggal oktober pasangan calon nomor urut pihak terkait) memperoleh suara urutan pertama dengan perolehan suara atau sedangkan pasangan calon nomor urut pemohon) memperoleh suara atau urutan kedua dari pasangan calon pemilukada kabupaten kubu raya dan pelaksanaan pemilukada kabupaten kubu raya putaran pertama berjalan dengan aman, damai, tidak ada komplain dari pasangan calon serta semua pasangan calon menerima hasil rekapitulasi perolehan suara kpu kabupaten kubu raya, berdasarkan uraian tersebut atas, praduga ataupun tuduhan pemohon tentang adanya kecurangan setiap tahapan penyelenggaraan pemilukada kabupaten kubu raya secara hukum dugaan itu dengan sendirinya menjadi terbantahkan apalagi tuduhan itu tidak didasarkan pada bukti yang kuat, berdasarkan uraian atas, pihak terkait memohon kepada majelis hakim mahkamah konstitusi,sah demi hukum serta menguatkan keputusan komisi pemilihan umum kabupaten kubu raya nomor ba kpu kkr xi1 tanggal desember tentang rekapitulasi hasil perhitungan suara pemilihan bupati dan wakil bupati tahun putaran kedusesuai dengkubu raya putaran kedua. keberatan dimaksud disebabkan pemohon suji dan raja sapta oktohari secara keliru telah ditetapkan hanya memperoleh suara sejumlah suara, yang berada bawah pasangan calon terpilih muda mahendrawan, s.h. dan drs. andreas muhrotien, yang memperoleh sejumlah suara (bukti dan buktbupati dan wakil bupati kabupaten kubu raya tahun putaran kedua yang dilakukan oleh memohon ditetapkan melalui berita acara komisi pemilihan umum kabupaten kubu raya nomor ba kpu kkr xii bertanggal desxii yang kemudian registrasi pada tanggal desubu raya tahun putaran kedua dengan nomor urut berdasarkanmohon berkeberatan atas: bahwa kesalahan atau kekeliruan tersebut terjadi karena adanya pelanggaran pelanggaran yang dilakukan memohon, berupa: adanya pencoblosan sisa surat suara: adanya suara yang terhitung melebihi daftar pemilih tetap dpt), adanya pemilih yang tidak sah tps tps: petugas kpps tidak memberikan berita acara catatan pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara, adanya intimidasi untuk tidak mencoblos, undangan memilih hanya dibagikan kepada pendukung pasangan calon nomor urut dan adanya pelanggaran pidana yang dilakukan tim kampanyeukti surat atau tulisan (yang diberi tanda bukti sampai dengan bukti dan saksi yang telah didengar keterangannya bawah sumpah dalam persidangan pada tanggal januari yaitu: dedy kristiani: norman: agus siswanto, toni, abd. rahman yasin, hendra saputra: iskandar colek: pian sugandi: liu shin tet, lim along: bustami, dan madani bin mana, yang selengkapnya telah termuat dalam duduk perkara. bahwa keterangan para saksi tersebut hanya yang relevan dengan pokok permohonauntuk mendukung dalil dalil permohonan pemohon, yang pada pokoknya sebagai berikut: saksi dedy kristiani menerangkan bahwa tps desa serat kecamatan teluk pa' kedai. pelaksanaan pemungutan suara dilaksanakan balai desa. setelah pemilihan berlangsung kurang lebih jam, ada protes dari warga desa merasa keberatan karena balai desa dijadikan tempat pemungutan suara, oleh karena itu tempat pemungutan suara dipindahkan rumah seorang warga yang bernama hamid milik sampai pemilihan selesai, pada saat pemilihan ada anggota kpps didampingi dua anggota lintas membawa surat suara rumah warga yang sakit tanpa membawa kotak suara, menurut saksi berdasarkan keterangan gatot wicaksono (anggota polisi) menyatakan bahwa kartu suara tidak diantar rumah orang yang sakit tetapi dicoblos luar tps oleh anggota kpps. saksi juga menerangkan idris maher, ketua kpu kabupaten kubu raya memberikan suara tps desa serat, dan menurut saksi, idris maher hanya mencoblos satu kali: saksi agus siswanto saksi menerangkanketua kpps, namun tidak diberikan dengan alasan formulir c1 kwk hanya tinggal satu. terhadap kejadian tersebut tidak dibuatkan berita acara dan saksi menandatangani formulir c1 kwk, saksi toni saksi menerangkan bahwa tps dusun karya bersama, desa kubu, kecamatan kubu, saksi tidak diberikan formulir c1 kwk dan tidak meminta, tetapi saksi menandatangani formulir c1 kwk: saksi abd. rahman yasin saksi menerangkan bahwa tps dusun desa anggur kecil, kecamatan sungai kakap, saksi tidak diberikan formulir cc1 kwk dan saksi menandatangani formulir c1 kwk, saksi hendra saputra saksi menerangkan bahwa tps dusun swadaya, kecamatan teluk pa' kedai, saksi tidak diberikan formulir c1 kwk walaupun telah meminta kepada ketua kpps dengan alasan tidak ada lagi formulir c1 kwk dan saksi menandatangani formulir c1 kwk, saksi bustami saksi menerangkan tps desa padang tikar ii, kecamatan batu ampar, saksi tidak diberikan formulir c1 kwk tetapi menandatangani formulir c1 kwk, saksi iskandar colek saksi adalah pemantau dalam pilkada kabupaten kubu raya tps desa kuala dua, kecamatan sungai raya, saksi ada melihat dan menangkap satu orang pemilih menggunakan nama orang lain, tetapi sebelum digunakan surat suara tersebut diambil oleh saksi sambil menanyakan kepada yang bersangkutan apakah mempunyai ktp atau identitas lain, tetapi orang tersebut tidak mempunyai identitas. terhadap hal itu, saksi tidak melapor kepada panas, saksi pian sugandi saksi adalah pemantau desa teluk kapuas dan desa sungai raya yang menerangkan bahwa pilkada kabupaten kubu raya pada putaran kedua banyak pemilih yang berusia lanjut tidak mendapat undangan untuk memilih: saksi liu shin tet saksi bertempat tinggal sungai tengkorak, kecamatan sungai raya, kabupaten kubu raya pada pemilukada kubu raya putaran kedua tidak diberikan undangan untuk memilih,kan kepada pendukung pasangan calon nomor urut senin tanggal desember desa teluk kapuas, kecamatan sungai raya kabupaten kubu raya kartu pemilih dibagikan kepada warga diluar teluk kapuas untuk dicoblos: senin tanggal desember desa kuala dua, kecamatan sungai raya, kabupaten kubu raya kartu pemilih hanya diberikan kepada pendukung pasangan calon nomor urutubu raya, bahwa menurut para pemohon pemilihan bupati dan wakil bupati kabupaten kubu raya tahun tidak sah dan cacat hukum karena memohon sebagai penyelenggara tidak memperlakukan pasangan calon secara adil dan setara: bahwa oleh karena itu tahapan pemilihan bupati dan wakil bupati kabupaten kubu raya adalah tidak sah maka memohon tidak seharusnya menetapkan pasangan calon nomor urut sebagai pemenang yang dituangkan dalam keputusan guopemenang adalah perbuatan melawan hukum: bahwa atas penetapan tersebut para pemohon merasa sangat dirugikan yakni dengan tidak dapatnya para pemohon disahkan sebagai bupati dan wakil bupati kabupaten kubu rayaksi lim along saksi tinggal desa teluk kapuas, kecamatan sungai raya, saksi pada pemilukada kubu raya putaran pertama mendapat kartu undangan untuk memilih, tetapi pada putaran kedua tidak memilih karena tidak mendapat kartu undangan, i3. menimbang bahwa terhadap permohonan pemohon, memohon telah menyampaikan jawaban tertulis pada persidangan hari selasa tanggal januari yang pada intinya membantah seluruh dalil dalil pemohonohonan pemohon harus diskualifikasi error object, karena tidak sesuai dengan undang undang nomor tahun tentang mahkamah konstitusi juncto dan huruf pmk bahwa dugaan dugaan pelanggaran yang diuraikan pemohon dalam permohonannya bukanlah objek sengketa pemilukada, dalam pokok perkaradan dibuat dalam turunan keputusan kpuberita acara rapat plenoahwa dalam pemilukada kubu raya putaran pertama yang dilaksanakan tanggal oktober dengan delapan pasangan calon peserta pemilukada dan putaran kedua yang dilaksanakan pada tanggal desember dengan dua pasangan calon sebagai peserta pemilukada putaran kedua telah diberikan kesempatan yang seluas luasnya untuk secara aktif menjadi pemilih dengan ketentuan memenuhi persyaratan yang diatur undang undang, bahwa selama proses penghitungan suara tidak ada permasalahan dan tidak ada keberatan baik dari saksi masing masing calonilkada kubu raya tahap pertama maupun tahap kedua,,, karenai3 menimbang bahwa untuk memperkuat dalil dalilnya, memohon telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda bukti sampai dengan bukti maupun saksi saksi yang telah memberikan keterangannya bawah sumpah persidangan pada hari senin tanggal januari yaitu: ratu, yanto hasanah, bujang muis: kauman, dimyati: ardiansyah: wan adnan, ma, binsar sibarani, suhu, yang keterangan lengkapnya telah dimuat dalam duduk perkara, dan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut: bahwa keterangan para saksi hanya yang relevan dengan pokok jawaban memohoguna mendukung dalil dalil jawaban memohon, pada pokoknya sebagai berikut: saksi ratu saksi adalah ketua kpps, tps desa kuala dua, kecamatan sungai raya. pemungutan suara tps berjalan aman. selama pemungutan dan penghitungan suara tidak ada protes keberatan dan semua saksi pasangan calon menandatangani berita acara: saksi ardiansyah saksi, ketua pps, tps desa serat kecamatan teluk pa' kedai, menerangkan bahwa pemungutan suara dilakukan bertempat balai desa disebabkan pada hari pemungutan suara tersebut desa serat terjadi banjir, setelah berlangsung kurang lebih satu jam ada protes dari warga masyarakat dan atas kesepakatan bersama tempat pemungutan suara dipindahkan rumah hamid milik, saksi juga menerangkan. anggota kpps tidak membawa saksi pasangan calon dan kotak suara karena hujan: pada saat penghitungan suara selesai, semua saksi menandatangani berita acara dan tidak ada protes dari saksi pasangan calon manapun: idris maher, ketua kpu kabupaten kubu raya, melakukan hak pilihnya tps desa serat kecamatan teluk pa' kedai karena yang bersangkutan bertempat tinggal desa serat, kecamatan teluk pa' kedai. setelah melakukan pencoblosan suara, idris maher langsung pulang meninggalkan tps, i3. menimbang bahwa pada persidangan tanggal januari pihak terkait pasangan calon bupati terpilih muda mahendrawan telah menyampaikan keterangan tertulis, yang keterangan tertulisnya telah dimuat secara lengkap dalam bagiankubu raya tahun putaran kedua adalah sah: sebagai berikut: bahwa eksepsi memohon intinya berkenaan dengan: permohonan pemohon tidak jelas dan kabur (obscura libels): permohonan pemohon salah objek (error object), keberatan pemohon bukan merupakan objek perselisihan pemilukada: permohonan pemohon tidak berdasar dan tidak memenuhi formalitas pengajuan keberatan: mahkamah berpendapat sebagai berikut: terhadap eksepsi memohon butir berdasarkan bukti objek perselisihan adalah berita acara komisi pemilihan umum kabupaten kubu raya nomor ba kpu kiri xiiyang merupakan tindak lanjut darihal tersebut tidak dibantah oleh memohon selaku lembaga yang menerbitkan keputusan guo. mahkamah berpendapat bahwa kedua berita acara tersebut merupakan satu rangkaian atau satu kesatuan yang tidak terpisahkan sebagai hasil pemilukada . oleh karena itu, eksepsi memohon tersebut tidak cukup beralasan dan harus dikesampingkan: terhadap eksepsi memohon butir butir dan butir sangat erat dan berkaitan dengan pokok permohonan yang memerlukan pembuktian lebih lanjut, oleh karena itu, akan dipertimbangkan bersama dengan pokok perkara, sehingga eksepsi dimaksud juga harus dikesampingkan, dalam pokok perkara: i3 menimbang bahwa dari fakta hukum, baik keterangan pemohon, keterangan saksi pemohon, bukti bukti surat pemohon, keterangan memohon, saksi memohon, bukti bukti surat memohon, serta keterangan pihak terkaitertanggal agustusbertanggal oktober yang memutuskan pasangan calon bupati dan wakil bupati atas nama suji, s.e. dan raja sapta oktohari dan pasangan calon bupati dan wakil bupati atas nama muda mahendrawan, s.h. dan drs. andreas muhrotien, si. pelaksanaan pemilukada putaran keduaperlu pembuktian, yaitu: la. adanya pencoblosan sisa surat suara tps desa serat kecamatan teluk pa' kedai yang dilakukan ketua kpu kabupaten kubu raya dengan petugas kpps, 1b. adanya pencoblosan sisa surat suara tps desa kampung baru yang dilakukan depan umum oleh murid: adanya suara yang terhitung melebihi daftar pemilih tetap dpt) untuk mencoblos tps desa teluk kapuas, kecamatan sungai raya, adanya pemilih yang tidak sah tps desa kuala dua, kecamatan sungai raya yang bukan merupakan penduduk desa kuala dua melainkan warga siantan, kota pontianak atas nama reni ariani:dan formulir c1 kwk, adanya intimidasi untuk tidak mencoblos terhadap pemilih lanjut usia, manipulasi kartu pemilih, dan pembagian kartu pemilih hanya kepada warga yang memilih pasangan calon nomor urut tps desa teluk kapuas, kecamatan sungai raya, undangan memilih hanya dibagikan kepada pendukung pasangan calon nomor urut adanya pelanggaran pidana yang dilakukan tim kampanye pasangan calon nomor urut bahwa dalam persidangan, memohon membantah seluruh dalil dalil pemohon sebagaimana diuraikan dalam paragraf karenanya menjadi kewajiban pemohon untuk membuktikan permohonannya,dan keterangan saksi saksi memohon, serta keterangan tertulis pihak terkait pasangan calon bupati terpilih kabupaten kubu raya, kesimpulan pemohon dan memohon, mahkamah berpendapat sebagai berikut: la. terhadap dalil pemohon mengenai pencoblosan sisa surat suara pada tps desa serat kecamatan teluk pa' kedai yang dilakukan oleh ketua kpu dan anggota kpps, ternyata sesuai dengan keterangan dedy kristiani yang hanya menerangkan pemindahan tps dari balai desa rumah hamid milik, keterangan tersebut sesuai pula keterangan saksi ardiansyah ketua kpps, tps desa serat sedangkan mengenai pencoblosan surat suara untuk orang sakit tidak didukung oleh bukti bukti yang menguatkan keterangan tersebut. pihak lain, saksi ardiansyah yang dibenarkan oleh saksi dedy kristiani menerangkan bahwa keberadaan idris maher, ketua komisi pemilihan umum kabupaten kubu raya, tps desa serat adalah dalam rangka melaksanakan hak pilihnya, karena yang bersangkutan bertempat tinggal desa serat dengan demikian, menurut mahkamah, dalil tersebut tidak beralasan menurut hukum dan harus dikesampingkan: 1b. terhadap dalil pemohon mengenai pencoblosan sisa surat suara depan umum oleh murid tps desa kampung baru, sama sekali tidak didukung alat bukti yang sah dan tidak terbukti persidangan. oleh karenanya, dalil tersebut tidak beralasan menurut hukum dan harus dikesampingkan: terhadap dalil pemohon mengenai surat suara yang melebihi daftar pemilih tetap dpt) tps desa teluk kapuas, kecamatan sungai raya, dalil tersebut sama sekali tidak bisa dibuktikan dan tidak didukung bukti yang sah. oleh karenanya, dalil tersebut tidak terbukti dan tidak beralasan menurut hukum sehingga harus dikesampingkan: terhadap dalil pemohon yang menyatakan, reni ariani, adalah bukan penduduk desa kuala dua, melainkan penduduk siantan, kota pontianak, melakukan pemilihan tps desa kuala dua, menurut saksi iskandar colek, saksi menangkap satu pemilih yang menggunakan nama orang lain dengan menanyakan ktp atau identitas lainnya. namun, keterangan iskandar colek dibantah oleh keterangan saksi ratu yang menerangkan tidak ada permasalahan pada tps desa kuala dua, serta sama sekali tidak ada protes dari saksi pemohon maupun saksi lainnya bahkan saksi pemohon ikut menandatangani berita acara model c kwk (vide bukti demikian pula, tidak ada bukti lainnya yang menguatkan dalil permohonan pemohon. semestinya, jika benar ada pemilih yang tidak sah, seharusnya saksi pemohon melakukan protes dan menuangkannya dalam pernyataan keberatan dan kejadian khusus model c3 kwk). oleh sebab itu, dalil pemohon hanya uraian semata tetapi tidak dapat dibuktikan persidangan dan karenanya tidak beralasan serta harus dikesampingkan: terhadap dalil pemohon yang menyatakan petugas kpps sengaja tidak memberikan formulir c kwk, saksi saksi agus siswanto, toni, abd. rahman yasin, hendra saputra, dan bustami menerangkan benar tidak diberikan model c kwk, tetapi tidak melakukan protes yang dituangkan dalam model c3 kwk, dan para saksi mengakui telah menandatangani berita acara model c kwk). menurut mahkamah, tanpa memberikan model c kwk kepada saksi saksi, isi formulir tersebut tetap sah, kecuali dapat dibuktikan sebaliknya. oleh karenanya, dalil tersebut tidak cukup beralasan dan harus dikesampingkan, tentang dalil pemohon mengenai adanya intimidasi kepada pemilih lanjut usia, manipulasi kartu pemilih, serta adanya pelanggaran pidana oleh tim kampanye pasangan calon nomor urut mahkamah berpendapat, hal itu selain tidak terbukti persidangan dan jika pun benar terjadi adalah merupakan kewenangan bawaslu untuk menindaklanjuti dan meneruskannya kepada penyidik untuk selanjutnya diproses pengadilan. oleh karenanya, dalil pemohon tidak terbukti serta tidak beralasan dan oleh sebab itu harus dikesampingkan: bahwa dalil pemohon mengenai pembagian kartu pemilih dan undangan memilih hanya diberikan kepada pemilih yang akan memilih pasangan calon nomor urut saksi saksi, yaitu: pian sugandi, liu shin tet, dan lim along menerangkan bahwa benar mereka tidak mendapat surat undangan untuk memilih pada putaran kedua. mahkamah berpendapat, dalam hal masyarakat tidak mendapat undangan memilih tetapi terdaftar dalam dpt, warga masyarakat yang bersangkutan secara proaktif mendatangi tps, dengan memperlihatkan kartu tanda penduduk ktp) atau tanda pengenal lainnya, sebab menurut peraturan perundangan undangan yang berlaku, mereka dapat memilih tps tempat mereka terdaftar dalam dpt. oleh karenanya, dalil pemohon tidak beralasan dan harus dikesampingkan: i3. menimbang bahwa dalam perkara guo, keterangan saksi dedy kristiani, bahwa surat suara untuk pemilih yang sakit dicoblos petugas kpps tps desa serat kecamatan teluk pa' kedai dan dikuatkan oleh keterangan tertulis gatot wicaksono (vide bukti dan tidak dibantah oleh memohon. sesuai dengan keterangan saksi ardiansyah, telah terjadi kesepakatan surat suara untuk pemilih yang sakit diantarkan rumah masing masing oleh anggota kpps, sedangkan saksi saksi dari kedua pasangan calon tidak mengajukan keberatan. menurut mahkamah, seandainya pun pemilih yang sakit tersebut memilih pemohon, namun suara tersebut tidak secara signifikan mengubah perolehan suara pemohon. karena, perolehan suara pemohon yang hanya suara, maka perolehan suara pemohon menjadi suara, sedangkan perolehan suara pihak terkait pasangan calon terpilih nomor urut adalah yang jika dikurangi suara, maka perolehan suara pihak terkait pasangan calon terpilih nomor urut adalah suara, jauh melampaui perolehan suara pemohon, dan oleh karena hal tersebut tidak secara signifikan menyebabkan perolehan suara pemohon melebihi perolehan suara pasangan calon terpilih, maka dalil pemohon harus dikesampingkan: i3. menimbang bahwa perolehan suara sah pemohon adalah suara, dan pasangan calon terpilih nomor urut adalah suara, sedangkan sangat merugikan para pemohon dimana hak para pemohon sebagai bupati dan wakil bupati kubu raya tidak dapat dilaksanakan: bahwa oleh karena bukti yang diajukan oleh para pemohon adalah sah dan autentik serta mempunyai kekuatan pembuktian yang pasti, maka sangat beralasan dan berdasar hukum jika permohonan pemohon dikabulkan, berdasarkan alasan dan dasar hukum yang terurai atas, mohon kiranya ketua mahkamah konstitusi ketua majelis hakim mahkamah konstitusi yang memeriksa perkara ini agar berkenan untuk memutus perkara ini dengan amar putusan: primairemenyatakan bahwa pemilihan bupati dan wakil bupati kabupaten kubu raya tidak sah dan harus diulang kembali, memerintahkan kepada memohon untuk melaksanakan ulang pemilihan bupati dan wakil bupati kabupaten kubu raya: subsidirhitungan suara yang dilakukan memohon padpelanggaran pelanggaran lainnya yang terjadi tidak signifikan untuk mengubah perolehan suara berdasarksehingga oleh karenanya menurut mahkamah permohonan pemohon harus ditolak, i3. menimbang bahwa dalil dalil pemohon selebihnya, menurut mahkamah, tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut karena tidak didukung oleh bukti bukti yang cukup kuat dan meyakini4. sekalipun terdapat pelanggaran yang bersifat administratif dalam penyelenggaraan pemilukada kabupaten kubu raya, tetapi pelanggaran tersebut tidak mempengaruhi secara signifikan terhadap perolehan suara pasangan calon terpilihberita acara komisi pemilihan umum kabupaten kubu raya nomor ba kpu kkr xi1 dan nomor ba kpu kkr xii yang keduanya, md.pada hari kamis, tanggal lima belas bulan januari tahun dua ribu sembilan, dan diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada hari senin, tanggal sembilan dan didampingi olehmuhammad alim ttd. achmad nowiki panitera pengganti, ttd ida ria tambunan menyatakan bahwa penghitungan suara pemilihan bupati dan wakil bupati kabupaten kubu raya adalah tidak sah dan harus diulang kembali, memerintahkan kepada memohon untuk melaksanakan penghitungan suara ulang pemilihan bupati dan wakil bupati kabupaten kubu raya, atau, jikraya, bukti fotokopi daftar pemilih tetap pemilihan bupati dan wakil bupati kabupaten kubu raya tahun bukti fotokopi rekapitulasi perolehan suara tingkat tps, pemilihan bupati dan wakil bupati kabupaten kubu raya tahun bukti surat pernyataan a.n gatot wicaksono, selain itu, pdedy kristiani saksi merupakan saksi pasangan calon nomor urut pemohon) tps desa serat kecamatan teluk pa' kedai. tps desa serat kecamatan teluk pa' kedai, ada warga desa yang merasa keberatan karena balai desa dijadikan tempat pemungutan suara, kemudian tempat pemungutan suara dipindahkan rumah hamid milik sampai selesai pemilihan: pada waktu pelaksanaan pemilihan ada anggota kpps yang didampingi anggota lintas membawa kartu suara tanpa membawa kotak suara rumah orang sakit yang mana kartu suara akan diberikan untuk orang sakit yang akan melakukan hak pilihnya. saksi heran karena dalam waktu menit anggota kpps dan lintas kembali tps padahal jarak antara tps dengan rumah orang sakit kira kira kilometer yang ditempuh dengan berjalan kaki dan pada waktu itu turun hujan, saksi bertemu dengan bapak gatot wicaksono yang bertugas sebagai polisi kecamatan yang ditugaskan tps dan mengatakan kepada saksi bahwa kartu suara tidak diantar rumah orang yang sakit tetapi dicoblos luar tps oleh anggota kpps, bapak gatot wicaksono melakukan protes tetapi anggota kpps mengatakan tidak apa apa karena telah disetujui para saksi, pada waktu pencoblosan ketua kpu kabupaten kubu raya idris maher hadir tps desa serat untuk mencoblos dan sepengetahuan saksi ketua kpu hanya mencoblos satu kali: saksi norman saksi merupakan saksi pasangan calon nomor urut pemohon) tps dusun cendrawasih, desa sungai kakap, kecamatan sungai kakap. perolehan suara pasangan calon tps adalah untuk pasangan calon nomor urut pemohon) memperoleh suara, pasangan calon urut nomor memperoleh suara, saksi agus siswanto saksi merupakan saksi pasangan calon nomor urut pemohon)anggota kpps, anggota kpps tidak mau memberikan dengan alasan formulir c1 kwk hanya tinggal saksi menandatangani formulir c1 kwk dan tidak membuat berita acara protes:: saksi toni saksi merupakan saksi pasangan calon nomor urut pemohon) tps dusun karya bersama, desa kubu, kecamatan kubu, saksi tidak mendapat formulir c1 kwk, dan tidak meminta formulir c1 kwk kepada anggota kpps,: perolehan suara pasangan calon tps adalah untuk pasangan calon urut nomor pemohon) dan pasangan calon urut nomor mendapat suara yang sama, saksi abd. rahman yasin saksi merupakan saksi pasangan calon urut nomor pemohon) tps dusun desa anggur kecil, kecamatan sungai kakap, saksi tidak diberikan formulir nomor urut mendapat suara, pasangan calon nomor urut mendapat suara: saksi hendra saputra saksi merupakan saksi pasangan calon nomor urut pemohon) tps dusun swadaya kecamatan teluk pa' kedai: saksi tidak diberikan formulir c1 kwk walaupun telah meminta kepada kpps dengan alasan tidak ada lagi formulir c1 kwk tetapiandy muslim, alamat jalan taskurun nomor pekanbaru: nama marga tampubolon, alamat jalan rawa mulia nomor kelurahan sidomulyo timur, marpoyan damai, pekanbaru:selanjutnya disebut sebagai . . pemohon, terhadap i1., selanjutnya disebut sebagai . . memohon, i1.: nama cahyadi, si.:: alamat jalan tengku bey putra indah simpang tiga bukit raya, kota pekanbar: membaca kesimpulan awalwa nyata nyata sebagai fakta, memohon serta merta menolak pemohon untuk mengikuti proses tahapan menjelang verifikasi administrasi, pada tanggal februari batas waktu pendaftaran, pada saat itu pemohon tidak mendapatkan perlakukan yang sama sebagaimana memohon menerima pasangan calon dari partai politik maupun gabungan partai politik dan perseorangan lainnya. bahwa pemohon mengetahui kemudian pada tanggal april memohon mengeluarkan surat keputusan nomor kpu iv tentang penetapan pasangan calon dari partai politik maupun gabungan partai politik hanya (dua) pasangan kandidat, pemohon teringat pada saat proses penyampaian berkas dukungan pemohon mendapatkan informasi dari pihak memohon bernada saran nggak salah diteruskan, yang dilawan ini orang besar besar . kenyataan tersebut patut diduga bahwa memohon telah melanggar undang undang nomor tahun tentang penyelenggara pemilihan umum, kpubahwa pihak memohon dalam situasi yang tidak utuh sebagai penyelenggara pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah tahun hal ini diketahui pemohon bahwa salah seorang dari para pihak memohon tidak ikut menandatangani hasil pleno kpu pekanbaru yang dituangkan dalam surat keputusan nomor kpu iv tentang penetapan pasangan calon pada tanggal april begitupula diketahui oleh pemohon para pihak memohon mengeluarkan statement media tentang pemohon yang isinya bertentangan diantara pihak memohon. pokok permohonandengan mengacu pada format kwk kpu perseorangan dengan memperjelas dan memerinci jumlah kolom dari kolom menjadi kolom, tanpa menghilangkan dan mengaburkan maksud dan tujuan dari makna kolom yang pemohon lakukan dalam pengisian formulir model b1 kwk.kpu perseorangan. berkas pencalonan pasangan calon perseorangan yang diajukan oleh pemohon langsung tolak dan tidak diproses sama sekali pada hari senin, februari pukul wib, bertempat kantor memohon lantai (dua), dan pada putusan penolakan pencalonan perseorangan tersebut tidak menggali dan mendasari tercapainya kebenaran substantif atau kebenaran materil sebagaimana diamanatkan surat kpu pusat nomor kpu iv tanggal april yang mana surat kpu berisi tentang supaya dilakukan verifikasi selambat lambatnya dalam tempo (tiga) hari: bahwa menurut surat kpu pusat nomor kpu iv tanggal april yang ditujukan kepada memohon tersebut perihal penambahan kolom yang dilakukan pemohon tidak menyalahi dalam tata cara pengisian formulir pendaftaran bakal calon pemilihan kepala daerah kota pekanbaru sehingga formulir pemohon harus diverifikasi memohon, bahwa pihak pemohon telah dirugikan dengan kelalaian yang dilakukan oleh memohon, akibat kelalaian memohon tersebut hak pemohon untuk menjadi peserta calon walikota dan wakil walikota pekanbaru tahun dari jalur perseorangan merampas, dalam hal ini adalah hak untuk dipilih dalam pemilihan kepala daerah kota pekanbaru tahun perlakuan dan persamaan yang adil tidak diperoleh oleh pemohon akibat dari proses verifikasi dan klarifikasi yang melawan hukum, sebagaimana dijamin oleh dan uud bahwa memohon harus melaporkan hasil surat klarifikasi tersebut sejak surat kpu pusat diterbitkan, namun dengan sengaja memohon telah melakukan kelalaian dengan tidak mengindahkan surat ketua kpu pusat dimana secara hirarki maupun fungsi dan tugas serta kedudukan jabatan kpu pusat menjadi pimpinan dari memohon, mengingat sejak proses seleksi, pengangkatan dan pelantikan memohon merupakan tugas dan wewenang kpu pusat, selain telah melakukan kelalaian, pemohon menilai memohon tidak loyal terhadap tugas dan fungsinya: bahwa pemohon berhak berpartisipasi dalam perlindungan, penegakan dan pemalunomor tahun tentang ham). petit pemohon berdasarkan hal hal sebagaimana tersebut atas,: menyatakan batal demi hukum (void initio) keputusan memohon nomor tahun tentang penetapan pasangan calon walikota dan wakil walikota kota pekanbaru pada pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah tahun menyatakan majelis untuk memutuskan perkara guo dengan putusan sela, mengingat gugatan guo telah didaftarkan ptun dengan nomor ptun pbr tanggal juni sehingga pemohon dapat menjalankan putusan dari ptun tersebut terlebih dahulu dan dapat dijadikan alat bukti dalam persidangan ini: memutuskan pemohon pasangan andy muslim dan marga tampubolon sebagai pasangan calon walikota dan wakil walikota kota pekanbaru tahun memerintahkan kepada memohon komisi pemilihan umum kota pekanbaru) melakukan verifikasi ulang yang diikuti oleh seluruh pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah selambat lambatnya enam bulan depanmor bukti nama alat bukti model b1 kwk.kpu perseorangan: daftar nama nama pendukung pasangan calon ip perseorangan dalam pemilu kepala daerah dan wakil kepala daerah, kelurahan sri meranti, kecamatan rumbai:, kelurahan sidomulyo timur, kecamatan marpoyan damai, daftar nama nama pendukung pasangan calon ips perseorangan dalam pemilu kepala daerah dan wakil kepala daerah, kelurahan kulim, kecamatan senayan raya, daftar nama nama pendukung pasangan calon perseorangan dalam pemilu kepala daerah dan wakil p 2i kepala daerah, kelurahan maharaja, kecamatan maproyan damai: tanda terima penyerahan surat dari andy muslim kepada komisi pemilihan umum pusat dan surat dari andri muslim kepada ketua komisi pemilihan umum pusat bertanggal februari perihal permohonan peninjauan ulang: surat komisi pemilihan umum pusat nomor komisi ipa pemilihan umum iv bertanggal april perihal klarifikasi tentang berkas bakal calon perseorangan, i2error object. bahwa permohonan yang diajukan oleh pemohon dalam perkara guo adalah tanpa dasar hukum untuk mengajukannya. bahwa hal ini terlihat dari kedudukan hukum (legal standing) pemohon dalam perkara guo tidak ada, serta kepentingan hukumnya juga tidak pernah ada atas keputusan yang dikeluarkan oleh memohon nomor kpu pbr kkk tentang penetapan hasil rekapitulasi perolehan suara pemilihan umum kepala daerah kota pekanbaru tahun serta keputusan memohon nomor kpu iv tentang penetapan pasangan calon peserta pemilihan umumbahwa pemohon (ic. andy muslim dan marga tampubolon) bukanlah pasangan calon peserta pemilihan umum walikota dan wakil walikota pekanbaru tahun yang dilaksanakan pada tanggal meisecara tegas menyatakan, para pihak yang mempunyai kepentingan langsung pemilukada adalah pasangan calon sebagai pemohon". bahwa dari aturan dan ketentuan ketentuan tersebut atas, pemohon (ic. andy muslim marga tampubolon) bukanlah pasangan calon dalam pemilukada walikota dan wakil walikota pekanbaru yang dilaksanakan pada tanggal mei bahwa dengan demikian pemohon (ic. andy muslim marga tampubolon) tidak mempunyai legal standing dalam mengajukan permohonan guo, karena andy muslim dan marga tampubolon bukanlah calon pasangan walikota dan wakil walikota pada pemilukada kota pekanbaru tahun bahwa dengan demikian permohonan yang diajukan pemohon (ic. andy muslim marga tampubolon) adalah error object, karena pemohon bukanlah para pihak yang mempunyai kepentingan langsung pada pelaksanaan pemilukada walikota dan wakil walikota pekanbaru pada tangggal mei yang dilaksanakan oleh memohon. bahwa berdasarkan argumentasi hukum tersebut atas, mohon kepada mahkamah, untuk menjatuhkan putusan sela, sebelum menjatuhkan putusan akhir dengan menyatakan pemohon (ic. andil muslim marga tampubolon) tidak mempunyai legal standing dalam mengajukan permohonan guodalam jawaban pokok perkara ini sehingga tidak perlu diulangi lagi. bahwa memohon dengan tegas membantah seluruh dalil uraian pemohon dalam permohonannya serta menolak dan membantah dalil dalil permohonan pemohon, kecuali ada hal hal yang diakui secara tegas bawah ini. bahwa dalil pemohon andy muslim marga tampubolon) yang menyatakan sebagai bakal calon pasangan walikota dan wakil walikota kota pekanbaru tahun adalah dalil yang tidak berdasar hukum disebabkan yang bersangkutan tidak pernah terdaftar sebagai pasangan calon walikota dan wakil walikota pekanbaru bahwa berdasarkan keputusan kpu kota pekanbaru nomor tahun tentang perubahan keputusan kpubertanggal januari jadwal penyerahan dokumen rekapitulasi dukungan calon perseorangan dalam (tiga) rangkap kepada kpu kota pekanbaru selama masa pendaftaran dan atau penyerahan dukungan, ditetapkan pada tanggal januari sampai dengan februari atau selama (sepuluh) hari. bahwa sdr. andy muslim menyerahkan dokumen dukungan calon perseorangan kepada kpu kota pekanbaru pada tanggal februari tepatnya jam wib atau menit sebelum berakhirnya jadwal penyerahan dokumen dukungan. bahwa untuk lebih lengkapnya kronologis kedatangan andil muslim kpu kota pekanbaru adalah sebagai berikut: bahwa sdr. andy muslim datang kantor memohon kpu kota pekanbaru) untuk menyerahkan daftar dukungan pada tanggal februari pukul wib atau (lima) menit sebelum batas akhir pendaftaran tutup. bahwa setelah diamati oleh anggota kpu yang bertugas untuk itu, ternyata formulir model bi kwk.kpu perseorangan (tidak sesuai dengan peraturan kpu tahun huruf (b. formulir yang diajukan oleh andil muslim sebagai berikut: formulir andy muslim tidak tertera tulisan dalam kotak pada bagian atas kanan: model bi kwk.kpu perseorangan. bentuk formulir horizontal, seharusnya vertikal. jumlah kolom forum yang diajukan sebanyak (sembilan) kolom, seharusnya sebanyak (enam) kolom. pada halaman (awal) formulir yang diajukan andy muslim tidak tertulis siapa nama calon walikota dan calon wakil walikota, nama calon walikota pekanbaru nama calon wakil walikota pekanbaru: pada halaman terakhir formulir versi andil muslim tertulis: (a) nama calon walikota pekanbaru kosong) (b) nama calon wakil walikota pekanbaru kosong) (c) tidak ada tandatangan walikota pekanbaru (d) tidak ada tandatangan wakil walikota pekanbaru (e) tidak ada materai rp. yang dijumpai hanya kopian materai. bahwa penolakan memohon terhadap dokumen pemohon disebabkan alasan alasan sebagai berikut: berkas dukungan yang diserahkan tidak sesuai dengan formulir bl kwk.kpu perseorangan bukti t l). bahwa formulir b.i kwk.kpu perseorangan memuat (enam) kolom. hal ini dimaksudkan agar dapat dimasukkan dalam sistem tools untuk memudahkan menguji atau memverifikasi antara lain, apakah ada surat dukungan ganda dari para pendukung dan juga menguji apakah nama nama yang memberikan dukungan terdaftar dalam daftar pemilih tetap dpt). bahwa program komputer tolls ini adalah program yang ditetapkan oleh kpu pusat, sebagaimana undangan kpu pusat, kepada kpu kota pekanbaru tentang pelatihan penggunaan sistem tools (bukti bahwa selain alasan alasan tersebut, penolakan memohon juga disebabkan dokumen dukungan yang disampaikan pemohon andy muslim marga tampubolon) tidak memenuhi ketentuan peraturan kpu nomor tahun yakni tidak mengisi nama calon perseorangan kepala daerah dan nama calon perseorangan wakil kepala daerah, serta tidak ditandatangani oleh calon wakil kepala daerah dan calon kepala daerah diatas meterai (jika ada namun foto copy). bahwa dengan demikian pemohon andy muslim marga tampubolon) tidak bisa disebut sebagai bakal calon wakil walikota dan bakal calon wakil walikota yang mengajukan dokumen dukungan, karena nama wakil walikota yang bersangkutan tidak tercantum dalam formulir bi kwk.kpu perseorangan. bahwa atas saran dan petunjuk memohon, maka pada saat pendaftaran pemohon mencantumkan nama wakil walikota yang bernama marga tampubolon, bukti hal ini sangat berbeda dengan nama calon wakil walikota pekanbaru diah) pada saat mengajukan permohonan dalam perkara guo. bukti bahwa fakta ini sangat membingungkan, karena pada saat pendaftaran tercantum nama wakil walikota diah, tetapi pada saat pengajuan permohonan tercantum nama calon wakil walikota marga tampubolon. bahwa berdasarkan hal hal tersebut atas, menyebabkan memohon tidak menerima pendaftaran dan menolak pendaftaran yang diajukan oleh pemohon andy muslim marga tampubolon) disebabkan karena dokumen yang bersangkutan tidak memenuhi syarat dan prosedur administrasi dukungan calon, bahwa argumentasi hukum memohon terhadap hal ini adalah sesuai dengan peraturan kpu nomor tahun tentang tata cara teknis calon kepala daerah dan wakil kepala daerah, menyatakan berita acara atau tanda terima dapat diberikan oleh memohon dalam bentuk surat penolakan apabila pemohon tidak melengkapi jumlah dukungan minimal yang ditentukan berdasarkan peraturan guo, dengan total jumlah dukungan bahwa proses dokumen yang diserahkan oleh pemohon belum masuk atau belum diproses untuk dihitung jumlah dukungannya sehingga penolakan memohon tidak menggunakan tanda terima: bahwa dalil pemohon, pada huruf pokok bahasan tentang adanya surat kpu nomor kpu iv bertanggal april yang ditujukan kepada kpu provinsi riau, perihal klarifikasi tentang berkas bakal calon perseorangan, telah dipelintir oleh pemohon, dimana surat kpu nomor kpu iv bertanggal april dinyatakan pemohon sebagai perintah untuk melakukan verifikasi terhadap berkas pemohon andy muslim), pada hal sebenarnya tidak demikian. bukti bahwa surat kpu pusat nomor kpu iv bertanggal april yang ditujukan kepada kpu provinsi riau, adalah meminta klarifikasi tentang berkas bakal calon perseorangan. dimana kpu provinsi telah menjawab surat tersebut dengan nomor kpu prov iv tertanggal april yang pada intinya kpu pekan baru telah melaksanakan proses sesuai dengan ketentuan bukti bahwa memohon juga sudah memberikan klarifikasi tentang berkas bakal calon perseorangan kepada kpu pusat lewat surat nomor kpu pbr iv tangal april yang memuat: bahwa kpu kota pekanbaru telah menyampaikan klarifikasi kpu tentang kronologis andy muslim sesuai dengan nomor surat nomor kpu pbr dan klarifikasi langsung dengan anggota kpu kerdil sumatera bapak saut hamonangan sirait, pekanbaru, bukti bahwa point (satu) model bi kwk kpu perseorangan merupakan format standar yakni (enam) kolom bukan (sembilan) kolom sebagaimana diatur pada lampiran peraturan kpu nomor tahun dan kepada setiap balon perseorangan dimintakan soft copy untuk dimasukkan dalam program system tolls, dan andy muslim tidak menuliskan balon walikota dan balon wakil walikota, serta tidak ada materai serta menyerahkan daftar dukungan tanggal februari pukul wib atau menit sebelum berakhirnya penyerahan dukungan. bahwa seluruh dokumen dukungan pasangan calon perseorangan andy muslim dikembalikan seutuhnya, tanpa ada yang tertinggal kpu kota pekanbaru. bahwa kpu kota pekanbaru telah melaksanakan ketentuan sebagaimanahal hal yang telah diuraikan atas tidak benar kpu kota pekanbaru dan kpu provinsi riau telah mengabaikan surat kpu nomor kpu iv bertanggal april bahwa pernyataan pemohon yang menyatakan bahwa memohon melanggar adalah pernyataan tidak dapat disertai alat bukti, mengada ada dan tidak berdasar hukum. bahwa dalil pemohon yang menyatakan memohon yang tidak utuh sebagai penyelenggara pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah tahun adalah dalil yang tidak benar. hal mana keadaan ini disebabkan karena salah seorang anggota kpu yakni seni studi, pi. tidak ikut menandatangani hasil sidang pleno kpu pekanbaru, disebabkan seni studi, sedang mengikuti bintik jakarta yang diselenggarakan kpu pusat bukti bahwa dengan demikian memohon memohon kepada mahkamah untuk menolak permohonan pemohon andy muslim marga tampon) disebabkan tidak memiliki legal standing dalam perkara perselisihan pemilu mahkamah konsitusi. berdasarkan uraian tersebut atas, mohon kepada mahkamah untuk mengambil putusan yang kamarnya. dalam eksepsi. mengabulkan eksepsi memohon untuk seluruhnya, dalam pokok perkara.:mohonan guo diajukan oleh andy muslim dan marga tampubolon, pasangan yang tidak lolos dalam pencalonan walikota dan wakil walikota dalam pemilukada kota pekanbaru, selanjutnya disebut sebagai pemohon: bahwa pihak terkait berkepentingan untuk mengajukan keterangan terhadap permohonan pemohon dikarenakan pihak terkait sebagai pasangan calon yang memperoleh suara terbanyak, dan oleh karenanya telah ditetapkan pandanganoleh komisi pemilihan umum kota pekanbaru sebagai calon terpilih dalam pemilukada kota pekanbaru tahun bahwa dengan demikian pihak terkait mohon kepada yang mulia majelis hakim agar diperkenankan memberi keterangan terhadap seluruh dalil dalil pemohon dalam permohonan php guo, baik yang berkaitan langsung maupun tidak langsung dengan pihak terkait. dengan demikian mohon agar pihak terkait diperkenankan untuk memberikan keterangan dan atau termasuk bantahan terhadap dalil pemohon yang langsung menyangkut pihak terkait. sedangkan terhadap dalil yang tidak berkaitan langsung, maka beberapa akan dibahas hanya terkait dengan norma nya saja, dalam eksepsi pemohon tidak memiliki legal standi pmk) telah menentukan secara limitation pihak pihak yang dapat mengajukan permohonan perselisihan hasil pemilihan umum php): bahwa pmk dalam ketentuan umumnya menegaskan bahwa pemohon adalah pasangan calon pemilukada. dengan demikian dapat diartikan bahwa pihak pihak yang tidak terdaftar sebagai pasangan calon dalam pemilukada tidaklah dapat menjadi pemohon dalam perkara php mahkamah konstitusi: bahwa dalam huruf pmk juga telah mengatur tentanghal tersebut merupakan penegasan bawahannya untuk menjadi pemohon dalam php haruslah merupakan pasangan calon dalam pemilukada, bahwa pada kenyataannya, pemohon bukanlah peserta karena tidak lolos dalam tahapan pencalonan pemilukada kota pekanbaru tahun dan oleh karenanya bukan merupakan pasangan calon dalam pemilukada kota pekanbaru tahun sebagaimana dibuktikan dengan tidak tercantumnya nama pemohon dalam keputusan penetapan pasangan calon nomor kpu iv tanggal april bukti pt .ii): bahwa kpu kota pekanbaru memang tidak pernah menerbitkan surat keputusan yang menyatakan pemohon memenuhi syarat sebagai calon walikota dan wakil walikota untuk pemilukada kota pekanbaru tahun sedangkan memohon telah dengan benar melakukan verifikasi pasangan calon sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku, sehingga berdasarkan putusan mahkamah nomor php.d ix permohonan demikian ditolak, pemohon salah dalam menentukan objek permohonanmohon telah salah dalam menentukan objek permohonan. hal ini apabila diperhatikan dalam pokok permohonan pada poin s.d polita pemohon justru mempermasalahkan keputusan kpu kota pekanbaru yang tidak meloloskan pemohon sebagai calon pemilukada kota pekanbaru tahun bahwa kesalahan pemohon dalam menentukan objek permohonan tersebut telah mengakibatkan kesalahan dalam petit pemohon yang salahsatunya memohon kepada ketua mahkamah konstitusi untuk, bahwa objek permohonan pemohon adalah kewenangan absolut dari pengadilan tata usaha negara, sepanjang apa yang dipermasalahkan oleh pemohon adalah keputusan kpu kota pekanbaru yang tidak meloloskan pemohon untuk menjadi calon dalam pemilukada kota pekanbaru tahun sehingga adalah salah apabila pemohon membawa permasalahan ini kepada mahkamah konstitusi: bahwa ternyata pemohon tidak pernah mengajukan upaya hukum terkait dengan permasalahan melalui pengadilan tata usaha negara, hanya bersurat kepada kpu pusat, dan pada akhirnya justru memilih mengajukan permohonan perselisihan hasil pemilihan umum mahkamah konstitusi, bahwa oleh karena pemohon tidak memiliki legal standing dalam mengajukan permohonan guo, maka tenggang waktu pengajuan permohonan serta pokok permohonan mohon tidak dipertimbangkan, bahwa permohonan pemohon perkara nomor php.d ix tertanggal mei permohonan pemohon tersebut hanya ditandatangani oleh andy muslim selaku calon walikota, tanpa ditandatangani oleh wakilnya. bahwa oleh karena pemohon tidak menjelaskan apakah dirinya bertindak selaku pribadi, atau bersama sama untuk dan atas nama wakilnya, maka permohonan pemohon demikian haruslah ditolak: bahwa pemohon mengajukan permohonan tertanggal mei namun dalam mengajukan perubahan permohonannya menjadi tanggal mei sebagaimana diaturlah ditolak dan dikesampingkan: bahwa permohonan pemohon nomor php.d 1x tertanggal mei juga melampirkan alat bukti surat berupa(vide bukti dalam bukti tersebut terlihat bahwa calon wakil walikota adalah diah, namun dalam pemohon pemohon tersebut, nama yang tercantum sebagai wakil walikota adalah marga tampubolon, bahwa pemohon pada polita permohonannya, juga tidak menjelaskan perubahan wakil walikota dari pemohon. sehingga mengakibatkan permohonan tersebut kabur (obscura libel) sehingga patut bagi yang mulia majelis hakim untuk menolak atau setidak tidaknya tidak dapat diterima permohonan pemohon tersebut: dalam pokok perkara bahwa seluruh bantahan pihak terkait yang terurai dalam eksepsi mohon dinyatakan menjadi satu kesatuan yang tak terpisah dalam keterangan ini: bahwa oleh karena pemohon tidak memiliki legal standing dalam mengajukan permohonan guo, pihak terkait mohon kepada yang mulia majelis hakim untuk tidak mempertimbangkan pokok permohonan: petitgabulkan eksepsi pihak terkait seluruhnya: menyatakan permohonan pemohon tidak dapat diterimdan keputusan komisi pemilihan umum kota pekanbaru nomor kpu iv tentang penetapan pasangan calon peserta pemilihanyang ditetapkan oleh memohon, 6j menimbang bahwa terkait kedudukan hukum (legal standing) pemohon, memohon dan pihak terkait telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya menyatakan bahwa pemohon yaitu pasangan andy muslim dan marga tampubolon, bukan pasangan calon peserta pemilukada kota pekanbaru tahun i3andy muslim dan marga tampubolonekanbaru tahun sehingga menurut mahkamah, i3 menimbang bahwa meskipnamun khusus dalam perkara guo, mahkamah tidak menemukan adanya rangkaian faktaota pekanbaru yang bertendensi untuk menghalang halangi terpenuhinya syarat bakal pasangan calon andy muslim dan marga tampubolon dalam penyelenggaraan pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah kota pekanbaru. selain itu, berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan, mahkamah menemukan fakta hukum, ternyata pemohon mengajukan gugatan pengadilan tata usaha negara pekanbaru pada tanggal juni yang hingga saat ini masih dalam proses, lagi pula gugatan tersebut diajukan setelah pemungutan suara, bahkan setelah perkara didaftarkan mahkamah konstitusi yakni tanggal juni tepatnya sehari setelah permohonan registrasi: i3. menimbang bahwa terhadap keberatan dari pemohon tersebut, memohon telah menyampaikan keterangan secara tertulis dan lisan dalam persidangan tanggal juni yang menyatakan bahwa salah satu alasan memohon tidak menjadikan pemohon sebagai peserta pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah kota pekanbaru karena pemohon, antara lain, tidak mencantumkan nama calon wakil walikota pekanbaru sehingga tidak memenuhi syarat administrasi sebagaimana yang ditentukan oleh undang undang:dan pihak terkait beralasan hukum, sehingga pokok permohonhukum: i4.: menyatakan permohonan pemohon tidak dapat diterima:pemohon melihat komitmen mahkamah konstitusi yangterlepas tidak boleh melakukan fungsi peradilan pidana atau peradilan administrasi, namun mahkamah konstitusi pemohon harap untuk tetap dapat memeriksa dan mengadili setiap pelanggaran yang berakibat mempengaruhi tercorengnya nilai nilai luhur dari proses pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah. mengingat bahwa mahkamah konstitusi sebagai: lembaga negara pengawal konstitusi: mahkamah konstitusi ikut bertanggung jawab, mahkamah konstitusi menyebarluaskan dan memasyarakatkan undang undang dasar kepada berbagai kalangan, baik aparat penyelenggara negara maupun warga negara kata pengantar ketua mahkamah konstitusi republik indonesia prof. dr. jimmy asshiddigie, s.h, januari tentang kedudukan hukum (legal standing) dan kepentingan hukumkil mochtar, hamdan zelda, muhammad alim, dan ahmad fadli semadimdan zelda ahmad fadli semadi panitera pengganti, ttd hani dhani kebiasaan praktek pelanggaran sistematis, terstruktur, dan masif seperti perkara ago , dengan kata yang dipinjam oleh pemohodilakukan oleh orang lain (nullius commodo caper protest injuries sua propria): bahwa pemohon adalah bakal pasangan calon perseorangan walikota dan wakil walikota pekanbaru provinsi riau, yang tidak diberi kesempatan menjelang tahapan verifikasi administrasi yang bertentangan dengan ismohon menyampaikan hal ini kepada kpu pusat sampai memohon mengeluarkan keputusan nomor kpu iv (p.i tentang penentuan pasangan calon peserta pemilu kepala daerah kota pekanbaru tahun bahwa pemohon mengajukan keberatan terhadap penetapan kpu kota pekanbarkota pekanbaru tahun bahwa keberatan pemohon terhadap penetapan calon pemilihan umum walikota dan wakil walikota kota pekanbaru tahun dengan tidak meloloskan pemohon tanpa alasan yang jelas ataupun pernyataan tertulis dari memohon,pekanbaru nomor tahun p.pekanbaru tahun dan lampiran keputusan komisi pemilihan umum kota pekanbaru nomor kpu pbr kkk tahun tanggal mei sedangkan permohonan pemohon ajukan dan terdaftar padawarga negara, bakal calon walikota dan wakil walikota kota pekanbaru, provinsi riau periode tahun yang menuntut keadilan sebagaimana yang dijamin oleh (dua) undang undang dasartidak tunduk pada kungkungan tradisi takdir, sebagaimana the founding father soekarno hatta mampu menembus kungkungan tradisi takdir. pemohon menginginkan kehadiran dwi tunggal soekarno hatta senantiasa dapat lahir jiwa pemersatu bangsa dari setiap proses pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah indonesia sebagaimana halnya pemohon harapkan pekanbaru: bahwa dengan menjunjung tinggi konstitusi, pemohon mampu melepaskan diri dari kungkungan tradisi takdir karena pemohon yakin atas nama konstitusi dan dijamin konstitusi tradisi takdir bukan penghalang melainkan suatu hal yang digunakan oleh kepentingan politik dan kepentingan para kandidat pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah seluruh indonesia dari sabang sampai merauke, dari manga sampai pulau rote. menurut pemohon pola berpikir seperti ini secara tidak sadar akan mengkreditkan konstitusi pada akhirnya mengkreditkan ke indonesia an, dimana peranan penyelenggara pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah seharusnya wajib mengembang hal itu, bahwa pemohon dalam hal pencalonan perseorangan pada pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah pekanbaru tahun senantiasa terikat dan mengikatkan diri pada (empat) pilar demokrasi indonesia, yaitu: pancasila, undang undang dasar negara kesatuan republik indonesia, bhinneka tunggal ika:peserta pemilu kepala daerah dan wakil kepala daerah, adalah: (b). : bahwa pemohon dalam penelitian administratif telah melaksanakan semua syarat syarat yang diminta oleh memohon, untuk kemudian dapat dilakukan tahapan verifikasialam tahapan sebelum verifikasi bakal calon menjadi calon peserta pemilihan walikota wakil walikota pekanbaru tahun sebagaimana penjelasan tata cara pendaftaran tertulis huruf contoh formulir dukungan pasangan calon sebagaimana dimaksud dalam formulir model b1 kwk.kpu perseorangan. tercantum kolom yaitu bukti p.i asempatama eng kolomketga oo ) noktpinik oo tikeantocan tantangan dalam pengisian formulir model b1 kwk.kpu perseorangan. pemohon mengisi secara lengkap namun dengan memberikan tambahan dengan format kolom yang dikeluarkan oleh kpu. pemohon mencantumkan kolom yaitu bukti i, bukti .ii, bukti .iii): apes kaontetai noktpnk iremntegaesan penambahan kolom oleh pemohon bertujuan memberikan kejelasan perihal data diri dan alamat pendukung pemohon dengan jumlah kolom yang lebih detil, lebih jelas dan lebih menegaskan data. dalam kenyataanya jumlah kolom (sembilan) yang dicantumkan oleh pemohon ditolak oleh memohon tanpa keterangan tertulis atau klarifikasi kepada pemohon. bahwa memohon juga tidak memberi kesempatan kepada pemohon untuk menjelaskan tentang maksud dan tujuan dari perubahan format minimal (enam) kolom format (sembilan) kolom, terkait penjelasan hasil pertemuan pemohon dengan ketua kpu pusat prof. dr.h.a. hafiz akshay az, m.a., bahwa kelebihan kolom pada pemohon tidak menyalahi, sehingga memohon tidak memiliki alasan untuk menolak format kolom pemohon tanpa berita acara yang dapat dipertanggung jawabkan: bahwa merujuk hal atas, pemohon telah memberitahukan secara lisan kepada memohon, namun memohon tetap menolak pemohon dengan menyebutkan pelaksanaan pilkada pekanbaru adalah otonom dan hak kpu pekanbaru, sekalipun ketua kpu pusat datang kpu pekanbaru tidak akan mengubah keputusan kami, pendaftaran anda tetap kami tolak , bahwpadadalam hal ini pemohon tidak mendapatkan berita acara penolakan sebagaimana dimaksud oleh undang undang tersebut dari memohon, bahwa pada tanggal februari pemohon mengajukan surat keberatan kepada kpu pusat nomor kpu independen an bukti perihal peninjauan ulang masalah perbedaan format kolom pemohon dengan format kolom memohon. atas surat pemohon tersebut saat menunggu jawaban dari kpu pusat, memohon telah mengeluarkan keputusan tentang penetapan pasangan calon peserta pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah pekanbaru tahun nomor kpu iv pada tanggal april bahwa setelah memohon telah mengeluarkan keputusan penetapan pasangan calon nomor kpu iv pada tanggal april pemohon mendapatkan informasi bahwa kpu pusat telah menindak lanjuti secara internal tentang maksud keberatan isi surat pemohon: bahwa memohotentang hasil rapat pleno kpu pekanbaru tanggal mei dimana pada saat bersamaan pemohon belum mendapatkan surat balasan dari kpu pusat. hingga pemohon berusaha mendatangi kantor kpu pusat, dengan menemui kabar tata usaha menanyakan perihal keberadaan dan tindak lanjut surat pemohon, bahwa pemohon mengetahui memohon tidak tunduk pada undang undang nomor tahun kpu, kpu provinsi, dan kpu kabupaten kota bersifat hierarkis . pada tanggal mei pemohon melihat dan memperoleh surat kpu pusat nomor kpu iv bukti tertanggal april perihal surat klarifikasi, dimana dalam uraian surat komisi pemilihan umum pusat menyatakan bahwa memohon harus melakukan verifikasi terhadap pendaftaran pemohon selambat lambatnya dalam tempo (tiga) hari setelah surat kpu pusat diterima, dikarenakan memohon telah mengeluarkan surat keputusan nomor kpu iv tentang penetapan pasangan calon peserta pada tanggal april dabahwa memohon telah sengaja mengabaikan surat kpu nomor kpu iv tertanggal april perihal keberatan pemohon dan telah sengaja menyembunyikan isi dan maksud surat kpu dimaksud sebagaimana dimaksud pada undang undang nomor tahun tentang keterbukaan informasi publik: setiap orang berhak memperoleh informasi publik sesuai dengan ketentuan undang undang ini,memperoleh informasi publik: cc. mendapatkan salinan informasi publik melalui permohonan sesuai dengan undang undang ini:: bahwa telah terjadi kecurangan pada pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah kota pekanbaru tahun sejak proses penerimaan pendaftaran bakal calon walikota dan wakil walikota tahun yang dilakukan oleh memohon dikarenakan pemohon ditolak hak konstitusinya, bahwa memohon patut diduga telah memiliki hasrat politik yang bertentangan dengan tugas, wewenang dan tanggung jawab memohon sebagai penyelenggara pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah penyelenggara pemilu yang harus berpedoman kepada .b), .e), .s), undang undang nomor tahun asas mandiri, jujur, adil, kepastian hukum, tertib penyelenggara pemilu, kepentingan |
dnggau, kalimantan barat tahun putaran ii, yang diajukan oleh: i1. nama yansen akun effendy, s.h., si, m.h. alamat jalan bougenvil nomor rt rw. kelurahan ilir kota, kecamatan kapuas, kabupaten sanggau, nama drs. abdullah alamat jalan jenderal ahmad yani nomor kartu rt rw. kelurahan tanjung semacam, kecamatan kapuas, kabupaten sanggau, dalam hal ini memberikan kuasa kepada raymundus loin, ag., s.h., m.h., dan cristo purba, s.h. keduanya adalah advokat penasihat hukum pada kantor advokat penasihat hukum raymundus loin rekan, beralamat jalan k.h. achmad dahlan nomor lantai cafe) pontianak,agus salim, telp. fax. kabupaten sanggau, kalimantan barat. dalam ini memberikan kuasa kepada angel, s.h., dan usman junta, s.h., pekerjaan advokat, beralamat kantor advokat konsultan hukum angel associates, jalan veteran komplek marvin nomor pontianak, telp. fax.sanggau, mendengar keterangan dan membaca keterangan tertulis dari pihak terkait pasangan calon terpilih bupati dan wakil bupati sanggau: memeriksa dengan saksama bukti bukti dari pemohon, memohon, dan pihak terkait pasangan calon terpilih bupati dan wakil bupati sanggau, mendengar keteranganhp.d vi danbahwabahwa pemilihan bupati dan wakil bupati yang diselenggarakan oleh memohon pada tanggal oktober manadaerah diperhitungkan dari surat suara yang ditandatangani ketua kpps . bahwa keberatan yang diajukan pemohon bukanlah mengenai selisih penghitungan suara yang ditetapkan oleh memohon, akan tetapi hanya merupakan asumsi adanya pelanggaran sebagaimana polita sampai dengan dan polita permohonan pemohon adalah kewenangan panitia pengawas pemilihan umum bupati dan wakil bupati sanggau sebagaimana yang ditentukan dalam dan undang undang nomor tahun junction undang undang nomor tahun peraturan pemerintah nomor tahun bahwa dalil pemohon dalam permohonannya pada polita sampai dengan polita dan polita adalah tidak benar,, tidak ada kepala keluarga yang mewakili anggota keluarganya yang memilih tps dan tps dan tidak ada ketua kpps yang mencoblos dan anggota kpps yang mencoblos kertas suara atas nama orang lain: tidak ada surat suara siluman tps kelurahan ilir:hal ini sudah sesuai dengan peraturan pelaksanaan pemilukada kabupaten sanggau: mengenai keberatan keberatan yang diajukan oleh saksi dari masing masing peserta calon bupati dan wakil bupati yang ikut putaran tercantum pada kolom keberatan lembaran model da2 kwk. bahwa oleh karena dalil polita maupun petit permohonan pemohon tidak menyebutkan secara jelas dan terperinci mengenai selisih suara yang benar menurut pemohon maka polita polita polita dan polita harus ditolak, sehingga berita acara hasil rekapitulasi penghitungan suara yang dilakukan memohon pada pemilukada kabupaten sanggau putaran pada tanggal desember yang ditetapkan dalamnomor urut yansen akun effendy, sh., si., mh., dan drs. abdullah memperoleh suara sah sebanyak dan pasangan nomor urut ir. seniman sudan dan paulus hadi, ip., memperoleh suara sah sebanyak adalah sah menurut hukum" dan mengenai hasil rekapitulasi penghitungan suara yang dilakukan memohon sebagaimana dalam tabel bawah ini: rekapitulasi perolehan suara putaran pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah kabupaten sanggau tahun kecamatan pasangan pesanan jumlah ket. nomor nomor suara sah yansen akun effendy,| ir. seniman dan dan drs. abdullah paulus ilahi ika muko balai entikong rindu kembaran binti semacam cangkang nolan beliau toba tayan hulu kedua tayan hilirsebagai berikut: menolak permohonan pemohon. menyatakan sah menurut hukum berita acara rekapitulasi penghitungan suara tanggal desember dancalon nomor urut yansen akun effendy, sh, si, dan drs. abdullah memperoleh suara sah sebanyak pasangan calon nomor urut ir. seniman sudan dan paulus hadi, memperoleh suara sah sebanyaknggau nomor tahun tentang penetapan nomor urut pasangan calon bupati dan wakil bupati sanggau tahun bukti fotokopi keputusan komisi pemilihan umum kabupaten sanggau nomor tahun tentang penetapan putaran pemilihan umum bupati dan wakil bupati sanggau tahun bukti fotokopi kartu tanda penduduk ktp) pemohon: bukti fotokopi kesepakatan bersama tim sukses mantap" dan tim sukses setia", bukti fotokopi photo pasangan nomor urut ir. seniman sudan dan paulus hadi, s.ip yang berisi kalimat hanya sini ada dayak": bukti fotokopi photo pasangan nomor urut dan nomor urut dengan judul jangan sia siakan suara anda", bukti fotokopi photo pasangan nomor urut dengan judul suci'tuk calon bupati melayu daripada buta lebih baik kucing": bukti fotokopi surat pernyataan atas nama antonius sidin tertanggal desember bukti fotokopi surat pernyataan atas nama bambang sugeng tertanggal desember bukti fotokopi surat pernyataan atas nama samurai tertanggal desember bukti fotokopi surat pernyataan atas nama heri tanah tertanggal desember bukti fotokopi surat pernyataan atas nama susanto tertanggal desember bukti fotokopi surat pernyataan atas nama herman sam suryadi tertanggal desember bukti fotokopi surat koalisi mantap nomor km sgj xii perihal laporan dugaan terjadinya pelanggaran dalam pelaksanaan pemilukada putaran kabupaten sanggau tanggal desember bukti fotokopi berita acara nomor kpu sgu x11 tentang penetapan pasangan calon terpilih bupati dan wakil bupati sanggau pada pemilihan umum bupati dan wakil bupati sanggau tahun putaran ii: bukti fotokopitahunsanggau putaran tahun oleh komisi pemilihan umum kabupaten sanggadengan surat pengantar nomor set kpu sgu x11 bukti fotokopi surat suara pemilihan umum bupati dan wakil bupati sanggau tahun putaran dengan gambar dua pasangan calon bupati dan wakil bupati dengan nomor urut dan nomor urut yang diberi tanda khusus pada pasangan calon bupati dan wakil bupati nomor urut bukti fotokopi surat pernyataan atas nama hadi agus tertanggal desember bukti fotokopi surat pernyataan atas nama surai tertanggal desember bukti fotokopi surat pernyataan atas nama masyarakat dusun sebongkah tertanggal desember bukti fotokopi surat pernyataan atas nama anwar tertanggal desember bukti fotokopi surat pernyataan atas nama antonius tertanggal desember bukti fotokopi surat panitia pengawas pemilihan umum kabupaten sanggau nomor bawaslu sgj xii perihal jawaban atas laporan pelanggaran pilkada putaran ii, bukti fotokopi surat surat panitia pengawas pemilihan umum kabupaten sanggau nomor bawaslu sgj xi1 perihal permohonan sangsi: bukti fotokopi surat koalisi mantap nomor km sgu xii perihal permintaan berita acara dan rekapitulasi penghitungan suara pemilu bupati dan wakil bupati sanggau tahun putaran ii: bukti fotokopi surat koalisi mantap nomor km sgu xii perihal permohonan pemberian berita acara dan salinan penetapan hasil penghitungan suara pasangan calon bupati dan wakil bupati sanggau tahun serta keputusan kpu kabupaten sanggau tentang penetapan calon terpilih: bukti fotokopi kartu nama pasangan setia nomor urut dengan kalimat kartu ini saya miliki karena saya dan keluarga memilih setia nomor urut bukti fotokopi undangan tim sosialisasi pasangan nomor urut kepada warga desa singkong: bukti fotokopi berita acara oleh ketua kpps tps antara mata tentang pemilih yang diwakili oleh kepala keluarga: bukti fotokopi pernyataan tentang inisiatif pemilihan ulang pemilihan bupati oleh animals adon, bukti fotokopi surat pernyataan oleh sains tentang pemilihan yang diwakili oleh salah satu anggota keluarga: bukti fotokopi surat pernyataan oleh sukiman tentang tidak mendapat surat undangan memilih: bukti fotokopi surat pernyataan oleh asians adonpaulus rambutkepala dusun manson) tentang pembukaan kotak suara rumah kepala desa: bukti fotokopi surat pemberitahuan dan pernyataan kepada kpu kabupaten sanggau dari bawaslu kabupaten sanggau tanggal desember bukti fotokopi surat kepada kpu kabupaten sanggau dari kelompok penyelenggara pemungutan suara tentang temuan tanggal desembersurai saksi sebagai koordinator desa tunggal bakti untuk pasangan calon nomor urut mantap): pada tanggal september tempat bapak yasin terjadi pertemuan, dihadiri bapak petrus dn, bapak sis dan bapak guntur, semuanya adalah tim sukses pasangan calon nomor urut setia): salah satu anggota tim sukses tersebut menyatakan bahwa tanggal desember warga masyarakat desa tunggal bakti, kecamatan kembaran agar mencoblos nomor jika warga tidak mencoblos pasangan calon nomor warga akan diusir dan rumahnya akan dibakar, pada tanggal desember pukul saksi sebagai koordinator mengantarkan makan untuk saksi pemohon tps dan pada tps ada salah satu simpatisan dari tim sukses setia bernama firman yang menyatakan bahwa pada pilkada putaran yang harus menang adalah pasangan nomor urut karena jika pasangan nomor urut menang, maka sekolah yang menjadi tps dan simpatisan pasangan nomor urut akan dibakar: saksi merasa terancam namun tidak melapor kepada polisi, namun melapor kepada posko center kecamatan kembaran. pada tps dan pemenangnya adalah pasangan nomor urut setia) sedangkan tps pemenangnya pasangan nomor urut mantap) namun tidak jadi dibakar meskipun pasangan mantap yang menjadi pemenang: saksi susanto saksi adalah saksi pasangan nomor urut mantap) tps kelurahan ilir kota, kecamatan kapuas, setelah pemungutan suara selesai, saksi mengetahui ada surat undangan pemilih yang tidak dibagikan, kemudian saksi menanyakan kepada ketua kpps mengenai hal itu, namun ketua kpps menyatakan bahwa itu bukan tugas ketua kpps: saksi menghitung jumlah surat undangan yang tidak dibagikan sejumlah lembar, jumlah pemilih tps sesuai dpt sebanyak orang, pasangan nomor urut setia) memperoleh suara, sedangkan pasangan nomor urut mantap) memperoleh suara, suara tidak sah suara dan sisa kartu suara (tidak memilih) sebanyak lembar. dengan demikian, banyak pemilih yang sudah dibagikan undangan namun tidak hadir memilih: saksi menandatangani berita acara: saksi herman saksi menyatakan bahwa tps dan dusun singkong, desa kuala dua, kelurahan kembaran ditemukan pemilih dengan nik ganda berdasarkan dpt yang ada. misalnya seorang bernama kondang, tanggal lahirnya beda, tetapi orangnya sama. pada tps beralamat sanggau, sedangkan tps beralamat singkong. saksi juga tidak mengetahui apakah kondang memilih lebih dari satu kali tps yang berbeda: ada tps yang membuka kotak suara sebelum jam yaitu tps dusun cinta beringin, desa bungku, kecamatan kembaran yang membuka kotak suara pada pukul saksi diberitahu melalui telepon oleh nono, ketua posko kecamatan kembaran, saksi mencoblos pukul tps dusun singkong: setelah mencoblos, saksi langsung menuju tps dusun cinta beringin yang berjarak sekitar dengan menggunakan motor dan tiba tps pukul yang ketika itu kotak suara sedang dibuka. tps tersebut yang saksi ketahui hadir pemilih, tetapi saksi tidak mengetahui berapa jumlah orang yang mencoblos, tps tersebut ada saksi dari pasangan nomor urut mantap), tetapi saksi tidak mengetahui apakah menandatangani berita acara atau tidak, saksi tidak memprotes atas dibukanya kotak suara lebih awal dari waktu yang ditentukan, tps terdapat pemilih sebanyak orang, surat suara yang sah sebanyak surat suara tidak sah sebanyak suara: pemenang tps adalah pasangan nomor urut setia), pemenang tps adalah pasangan nomor urut setia), dan pemenang tps adalah pasangan nomor urut mantap), namun saksi tidak tahu berapa jumlah perolehan suara masing masing. saksi tps sebagai pemilih, bukan saksi pasangan calon, tapi saksi merupakan petugas dari kecamatan dari pasangan nomor urut saksi fransiskus supriyanto saksi ditugaskan sebagai saksi komisi pemilihan umum kabupaten sanggau oleh pasangan nomor urut pada saat penghitungan suara saksi menyatakan keberatan, karena dalam penghitungan suara banyak terjadi pelanggaran, sehingga saksi tidak mengikuti penghitungan suara dan tidak menandatangani berita acara: saksi mengetahui pelanggaran dari laporan oleh setiap posko kecamatan kepada posko center kabupaten. pelanggaran yang terjadi seperti masih ada pemilih yang menggunakan ktp dalam memilih: saksi dari pasangan nomor urut hampir setiap tps tidak mendapat berita acara model c1 kwk, saksi menerangkan bahwa laporan dari posko kecamatan dilaporkan secara tertulis dan melalui telepon, laporan secara tertulis telah diserahkan oleh saksi kepada pemohon dan dijadikan bukti tps dan terdapat orang pemilih yang tidak ikut memilih, namun surat suara mereka dicoblos oleh ketua pps dan kpps, tps kelurahan ilir kota, kecamatan kapuas ditemukan satu surat suara siluman, yang memilih orang, tetapi pada penghitungan bertambah satu menjadi saksi menerangkan bahwa suara tersebut telah didiskualifikasi, karena surat suara tersebut tidak ditandatangani oleh kpps, saksi menerangkan sebanyak orang pemilih tidak mendapatkan surat undangan tps kelurahan ilir kota, kecamatan kapuas: saksi andrews wijaya saksi adalah ketua posko pasangan nomor urut mantap) tingkat kabupaten, menerima laporan dari posko desa, kelurahan, dan kecamatan baik dalam bentuk tertulis maupun lisan, laporan tertulis tersebut telah diserahkan kepada pemohon dan menjadi bukti laporan juga diterima melalui telepon seperti yang diterima dari saksi heriyansah yang menyatakan bahwa sampai tanggal desember malam mereka belum menerima undangan untuk mengikuti pencoblosan tanggal desember saksi menerangkan bahwa semua pelanggaran dalam bentuk pelanggaran administrasi antara lain tidak mendapat undangan dan pemilih ganda, tetapi tidak ada pelanggaran pidana: saksi menjelaskan mengenai adanya selebaran bertanggal desember yang mencantumkan nama dan mendiskreditkan pasangan nomor urut yang menyatakan bahwa yansen adalah keturunan pki: selebaran tersebut sudah disampaikan kepada pemohon: saksi telah melaporkan semua pelanggaran kepada panas, dan saksi tidak melapor polisi tetapi hanya berkoordinasi saja: saksi tarian suryadi saksi merupakan saksi pasangan nomor urut tps kelurahan sungai sepulang, kecamatan kapuas. tps kehilangan satu lembar kertas suara yang belum dicoblos, saksi melihat anggota kpps sibuk membongkar bongkar kertas suara depan meja: tps tersebut terdapat orang pemilih sesuai dpt dengan cadangannya, yang menggunakan hak pilih sebanyak orang, pasangan nomor urut setia) memperoleh suara, pasangan nomor urut mantap) memperoleh suara, kertas suara yang rusak sebanyak lembar, saksi melihat ketua kpps memberi tanda dengan mengacungkan jari kepada setiap pemilih yang akan memilih, namun saksi tidak protes tindakan tersebut: saksi tidak diberi berita acara, dan tidak diminta untuk menandatangani apapun, meskipun saksi telah meminta kepada ketua kpps, namun ketua kpps beralasan belum fotokopi sehingga tidak diberikan: saksi cipa pada masa tenang tanggal desember diedarkan surat undangan model c6 kwk pada pertemuan rumah pak kafir dusun singkong, kelurahan kuala dua, kecamatan kembaran, yang hadir pada malam itu sekitar orang, antara lain, pak guntur, pak latin, pak editor pns), dan pak uki pns): dari tps yang tersebar wilayah kabupaten sanggau, sebagai berikut: nomor urut kristus kurniawan, ip., si., dan drs. suharto, dengan jumlah perolehan sebanyak suara (sebesar y4), nomor urut yansen akun effendy, sh., si., mh., dan drs. abdullah, dengan jumlah perolehan sebanyak suara (sebesar y6): nomor urut drs. gandeng suseno, si., dan daniel keton dion, dengan jumlah perolehan sebanyak suara (sebesar y4):nomor urut shades yus, sh. mpa., dan petrus david. ba., dengan jumlah perolehan sebanyak suara (sebesar yx),xx). sehingga jumlah seluruhnya suara. bahwa berdasarkan hasil rekapitulasi penghitungan surat suara yang dilakukan oleh memohon diperoleh dua nama pasangan calon yang berhak mengikuti pemilihan kepala daerah pilkada) putaran pada tanggal desember sebagaimana keputusan komisi pemilihan umum kabupaten sanggau nomor tahun yaitu nomor urut yansen akun effendy, s.h., si., m.h., dan drs. abdullah: nomor urut ir. seniman sudan, dan paulus hadi, ip. bahwa sesuai dengan rekapitulasi hasil penghitungan suara yang dilakukan memohon, berdasarkan keputusan rapat pleno tanggal desember masing masing pasangan calon terpilih bupati dan wakil bupati untuk putaran memperoleh suara sebagai berikut: nomor urut yansen akun effendy, sh., si., mh., dan drs. abdullah memperoleh sebanyak suara, nomor urut ir. seniman sudan, dan paulus hadi, ip., memperoleh sebanyak suara. sehingga jumlah seluruhnya suara. saksi hadir pada pertemuan tersebut dan mendengar pak kafir menyatakan bahwa jangan sampai warga tidak memilih pasangan nomor urut karena sudah makan babi dan minum arak dari pasangan nomor urut setia), dengan demikian sudah berhutang budi. yang pidato pada malam itu adalah pak kafir dan pak guntur dari desa selingkuh, bapak editor dari desa sengaja, dan pak uki seorang guru: saksi hadir pada pertemuan malam tersebut tetapi tidak berani ikut makan karena saksi berasal dari tim pasangan nomor urut mantap). saksi juga tidak berani memprotes pidato dari pendukung pasangan nomor urut setia) karena saat itu adalah masa tenang, saksi menjelaskan bahwa yang hadir dalam pertemuan malam hari tersebut juga hadir saat pemilihan, namun saksi tidak mengetahui mereka mencoblos siapa, saksi memilih tps dusun singkong dan mencoblos pukul saksi melihat terdapat kejanggalan, mana pendukung pasangan nomor urut setia) mendapat surat suara dari bawah meja, sedangkan pendukung pasangan nomor urut mantap) mendapat surat suara dari atas meja, saksi mendengar pada putaran ii, ada pemilih dari dusun lempeng yang cacat, namun petugas tidak mendatangi rumahnya untuk memberikan undangan memilih, karena mendukung pasangan nomor urut mantap) pada putaran saksi menerangkan bahwa seorang bernama koreanus dan istrinya yang sudah sangat tua adalah pendukung pasangan nomor urut mantap) pada putaran juga tidak didatangi dirumahnya dan tidak diberikan undangan memilih, tps pemenangnya adalah pasangan nomor urut dengan selisih cukup besar, namun saksi tidak ingat jumlahnya, saksi sejenis selebar saksi dari tim pasangan nomor urut mantap) dusun bangsa, kecamatan binti, saat membuka kotak suara dan menghitung suara, saksi melihat dan mendapati surat suara yang bercontreng tinta merah sejumlah suara, pasangan nomor urut mantap) memperoleh suara, sedangkan pasangan nomor urut setia) memperoleh suara: jumlah pemilih orang, pasangan nomor urut mantap memperoleh suara, pasangan nomor urut setia memperoleh suara: pasangan nomor urut urut mantap) yang dicontreng suara, pasangan nomor urut urut setia) yang dicontreng suara, selain dicontreng juga dicoblos, suara didiskualifikasi: saksi setuju atas hal tersebut karena hanya sendiri tps tersebut dan merasa tertekan, semua saksi menandatangani berita acara: saksi tidak tahu siapa yang mencoreng tinta merah pada surat suara: samurai saksi merupakan saksi dari pasangan nomor urut tps kelurahan tanjung kapuas, kecamatan kapuas telah terjadi kekurangan sejumlah kertas suara, jumlah dalam dpt surat suara yang diterima dari kpps sebanyak surat suara, yang menggunakan hak pilih sebanyak orang, suara tidak sah sebanyak lembar, dan sisa kartu sebanyak lembar, pasangan nomor urut memperoleh suara, pasangan nomor urut memperoleh suara, tps ada beberapa warga yang mendaftarkan diri hanya menggunakan ktp padahal tidak terdaftar dalam dpt, orang antaranya termasuk saksi. tps ada beberapa warga yang sedang sakit, yang punya hak pilih, jumlahnya mencapai orang, namun saksi pasangan nomor urut tidak diikutsertakan untuk melihat pencoblosan rumah orang yang sakit. karena saat itu, pemungutan suara tps masih berlangsung sehingga saksi tidak dapat meninggalkan tps tersebut: saksi tidak diberikan berita acara, padahal sudah meminta, alasannya tidak cukup, namun saksi menandatangani berita acara: saksi melaporkan hal tersebut kepada tim pasangan nomor urut mantap center), putaran pertama saksi mencoblos tps namun pada putaran tidak ada nama saksi tps maupun tps akhirnya saksi memilih dengan menggunakan ktp: saksi paulus rambut saksi menerangkan bahwa jumlah pemilih dalam dpt sebanyak orang, surat suara cadangan sebanyak jumlah suara sah surat suara tidak sah sebanyak terdapat anak bawah usia sebanyak orang, ada orang yang meninggal dunia sebanyak orang, dan ada orang yang tidak ditempat, saksi memilih tps desa batang karang, yang datang memilih orang. pasangan nomor urut mantap) memperoleh suara, pasangan nomor urut setia) memperoleh sisanya dicoblos anggota kpps, yaitu oleh orang anggota kpps dan tim pasangan nomor urut setia sejumlah suara, sebanyak surat suara dikembalikan, yang tidak sah sehingga jumlah semuanya adalah saksi melihat sebelum jam kotak suara sudah dibuka: adanya orang yang sama tetapi memilih berkali kali sebanyak suara, saksi telah membuat laporan tertulis atas pelanggaran tersebut kepada tim sukses mantap dan diajukan kepada pemohon sebagai bukti saksi tidak menandatangani berita acara, karena hanya merupakan pemantau, saksi santo joseph saksi pada putaran pertama merupakan saksi pasangan nomor urut mantap tps dari kecamatan kapuas, saksi meminta kepada ketua kpps agar surat suara dibuka, dan surat yang rusak dapat terlihat. pada putaran saksi juga meminta agar surat suara dibuka, namun saat dibuka, saksi menemukan lembar surat suara yang bercontreng tinta merah pada gambar pasangan nomor urut dan ketika saksi menanyakan hal tersebut, ketua kpps dengan alasan waktu yang sangat mendesak untuk segera melakukan pemungutan suara: saksi menyampaikan keberatan, namun sebelum penghitungan suara saksi diminta untuk menandatangani berita acara padahal surat suara belum dihitung, dan saksi akhirnya tetap menandatangani berita acara: saksi menandatangani sebanyak lembar model c kwk: saksi marvels manson saksi merupakan ketua kpps tps desa das, kecamatan nolan, pada tanggal desember pukul setelah penghitungan suara, seluruh surat suara dimasukkan dalam kotak suara lalu dibawa kecamatan, namun sebelumnya menunggu dari tps yang lain rumah kepala desa das, saksi menyatakan bahwa rumah kepala desa tersebut, terdapat perintah membuka kotak suara untuk memastikan tidak ada kesalahan yang dilakukan, akhirnya kepala desa membuka kotak, namun disegel lagi, karena ada segel cadangan dalam kotak, sebelum melanjutkan perjalanan kecamatan, saksi dipanggil untuk makan, selesai makan saksi membawa kotak suara kecamatan, setelah diperiksa ternyata tidak ada surat suara kotak suara dari tps dari desa kecamatan sekitar jam, hansip dan mencari surat suara yang hilang rumah kepala desa, namun tidak ada, akhirnya ditemukan kotak suara tps setelah saksi menghitung ternyata jumlahnya tetap sama. semua surat suara masuk dalam amplop, ketika dibuka amplopnya masih sama jumlahnya. tps pasangan nomor urut mantap) memperoleh suara, pasangan nomor urut setia) memperoleh suara, suara tidak sah sebanyak sisa surat suara sebanyak suara. pemilih dalam dpt berjumlah suara, dan kartu suara cadangan: saksi hermansyah saksi merupakan saksi pasangan nomor urut mantap) tps kecamatan kapuas, saksi menemukan surat suara lebih keterangan saksi untuk suara siluman sama dengan saksi fransiskus, saksi kaharuddin saksi adalah ketua takmir masjid dusun nangabea, kecamatan kapuas, saksi melihat kepala dusun mengimbau masyarakat supaya memilih pasangan nomor urut dan melarang warga memilih pasangan nomor urut masyarakat yang dihimbau datang semua dan yang menang tps adalah pasangan nomor urut saksi tidak ingat jumlahnya, saksi memilih tps desa nangabea, kecamatan kapuas, saksi sterol indamiarso anggota kpps tps desa ilir kota, kecamatan kapuas, keterangan saksi tentang suara siluman sama dengan keterangan saksi fransiskus, saksi menambahkan bahwa pada waktu pendistribusian surat suara, terdapat ketidaksesuaian antara berita acara dan jumlah fisik surat suara, dalam berita acara tersebut jumlah surat suara sebanyak plus tambahan, namun fisiknya hanya berjumlah lembar, berarti kurang lembar, atas pertanyaan saksi, ketua pps menelepon dan mengakui bahwa adanya kekurangan surat suara lembar, saksi juliansyah saksi sebagai pemilih tps kelurahan tanjung kapuas, kecamatan kapuas, saksi diminta oleh ketua kpps untuk mencoblos kali, pertama untuk saksi pribadi, dan saksi diminta pulang untuk mengambil surat undangan milik orang tua dan mewakili orang tua saksi yang sedang tidak ada ditempat, tps tidak ada pengamanan, dan saksi dilarang untuk mencelupkan jari pada tinta, karena ketua kpps memerintahkan saksi untuk mewakili hak pilih orang tua saksi sedang tidak berada tempat, saksi mencoblos pasangan nomor urut tps dan saksi melihat saksi pasangan nomor urut hadir namun tidak melakukan protes, pemenang tps adalah pasangan nomor urut namun saksi tidak mengetahui perolehan suaranya, saksi sahaudianto saksi memberikan keterangan mengenai suara siluman tps yang berbeda, yang tidak ditandatangani ketua kpps: keterangan saksi tentang suara siluman sama dengan keterangan saksi fransiskus, saksi mulyono saksi sebagai anggota pps tps kelurahan tanjung kapuas. jumlah pemilih dalam dpt sebanyak orang, yang ikut memilih orang, sedangkan surat suara yang dicoblos berjumlah sehingga kelebihan suara dan dihitung sah,empat pemungutan suara tps) kelurahan desa ilir kota kecamatan kapuas beserta lampiranps xvi kelurahan desa ilir kota kecamatan kapuas besertaoleh panitia pemilihan kecamatan kapuasmodel da1 kwk beserta lampiran model da1 kwkditingkat kecamatan kapuasoleh panitia pemilihan kecamatan mukooleh panitia pemilihan kecamatan rindoleh panitia pemilihan kecamatan beliauoleh panitia pemilihan kecamatan binti tanggal desember model da kwk): lampiran: t.7z1 kwk beserta lampiran model atoleh panitia pemilihan kecamatan cangkawakil bupati kabupaten sanggau tahun putaran tingkat kecamatan kembaran oleh panitia pemilihan kecamatan kembaranoleh panitia pemilihan kecamatan kedua1 kwk beserta lampiran model da1 kwk,oleh panitia pemilihan kecamatan kapuas tanggal desember model da kwk), lampiran: tali2 kwk, bahwa pada pelaksanaan pilkada putaran telah terjadi kesalahan penghitungan (rekapitulasi) dan pelanggaran pelanggaran yang dilakukan oleh memohon, berupa: adanya penggelembungan suara disebutkan pada lembaran model db1 kwk jumlah pemilih terdaftar adalah sedangkan dalam rekapitulasi jumlah pemilih terdaftar pemilihan umum bupati dan wakil bupati sanggau putaran tahun oleh komisi pemilihan umum kabupaten sanggau model a6 kwk) berikut laporannya model a6 kwk adalah sehingga terdapat selisih sebanyak suara, bahwa tidak semua surat undangan pemilih model c6 kwk) dibagikan kepada pemilih, sehingga mereka tidak menggunakan hak pilih, yang kesemuanya adalah pemilih dari pihak pemohon seperti tps kelurahan ilir kota kecamatan kapuas sebanyak (delapan puluh tujuh) orang, fakta yang ditemukan oleh saksi saksi pemohon terjadi di: kecamatan kapuas sebanyak (tujuh ratus lima puluh tiga) orang, sehingga jumlah pemilih terdaftar model a6 kwk sebanyak kecamatan muko sebanyak (empat ratus empat) orang, sehingga jumlah pemilih terdaftar model a6 kwk sebanyak kecamatan beliau sebanyak (lima ratus empat puluh dua) orang, sehingga jumlah pemilih terdaftar model a6 kwk sebanyak kecamatan rindu sebanyak (empat ratus tiga puluh tujuh) orang, sehingga jumlah pemilih terdaftar model a6 kwk sebanyak kecamatan binti sebanyak (tiga ratus enam puluh delapan) orang, sehingga jumlah pemilih terdaftar model a6 kwk sebanyak kecamatan cangkang sebanyak (dua ratus sembilan puluh tujuh) orang, sehingga jumlah pemilih terdaftar model a6 kwk sebanyakoleh panitia pemilihan kecamatan entiko1 kwk beserta lampiran modeloleh panitia pemilihan kecamatan nolanputaran tingkat kecamatan nololeh panitia pemilihan kecamatan tayan huloleh panitia pemilihan kecamatan balaioleh panitia pemilihan kecamatan tayan hiliroleh panitia pemilihan kecamatan toba tanggal desember model da kwk): lampiran: t17a11 kwk beserta lampiran model2 kwk: bukti fotokopi berita acara nomor pleno kpu. sgu! viiiberita acara nomor pleno kpu. sgu viiipengumuman nomor kpu. sgu viiipemilihan umum bupati dan wakil bupati sanggauabupaten sanggau oleh komisi pemilihan umum kabupaten sanggau tanggal desember bukti fotokopiesa ilir kota, kecamatan kapuas, beserta laporannya,usun tanjung periuk, desa tanjung merpati, kecamatan kembaran, beserta laporannya: bukti fotokopi surat panas kabupaten sanggau nomor bawaslu sgu xii tanggal desember bukti fotokopi laporan polisi nomor pol lp k x11 sek trg tanggal desember i2.nyampaikan keterangan bawah sumpah, yang pada pokoknya sebagai berikut: saksi heronimus saksi adalah anggota pengawas kecamatan kembaran: tahapan tahapan pelaksanaan pemilukada putaran sudah sesuai dengan tahapan yang ditentukan, ada tps dan desa, untuk setiap desa dibentuk pengawas pemilu lapangan, untuk bersama sama mengawasi proses pelaksanaannya, tidak ada laporan keberatan, semua berita acara ditandatangani: saksi hamka saksi sebagai ketua tps desa tanjung merpati tanjung priok, kecamatan kembaran melaksanakan pemilukada tidak ada kendala, tidak ada keberatan dan menutup pemilihan tepat pada waktunya, saksi menjelaskan bahwa semua saksi tps ikut menandatangani berita acara: saksi menyatakan tidak ada intimidasi, demikian juga pada waktu rekapitulasi penghitungan suara, saksi menyatakan tidak benar yang didalilkan pada permohonan pemohon bahwa tps kotak suara dibuka sebelum jam semua menandatangani berita acara dan tidak ada yang menyampaikan keberatan, saksi didi ardiansyah saksi sebagai ketua bawaslu kabupaten sanggau: saksi menerangkan bahwa memang ada indikasi pelanggaran pada putaran yang masuk dalam rekapitulasi bawaslu, ada laporan pelanggaran, semuanya belum diselesaikan: saksi menjelaskan terdapat pelanggaran pidana yang sedang ditangani oleh kepolisian, belum sampai pelaksanaan, yaitu penyebaran selebaran berbau sara peristiwa desember kecamatan balai batang barat, dengan pelapor bernama sarana sos: saksi menerangkan bahwa tim sukses pasangan nomor urut mengajukan surat bertanggal desember yang menjelaskan bahwa tps ada beberapa orang yang mencoblos mewakili anggota keluarga. laporannya tertulis kecamatan sekarang,: panas telah melakukan investigasi atas hal tersebut dan hal itu benar. sehingga panas mengeluarkan surat nomor bawaslu sanggau dan meminta kepada kpu untuk menjatuhkan sanksi kepada ketua kpps dan anggota untuk tidak diikutsertakan lagi pada pemilihan legislatif dan pemilihan presiden: laporan dari tim mantap nomor km su tertanggal desember diterima sesudah selesai pemilu, namun masih hari setelah kejadian, sehingga menurut saksi masih masuk penghitungan karena hal ini diperbolehkan oleh peraturan bawaslu, panas mengeluarkan surat nomor dan dan laporan ini juga dibawa mahkamah dan menjadi dasar permohonan pemohon, bukti tersebut juga telah diserahkan kepada memohon. hakim bertanya pada memohon dan menyatakan bahwa hal tersebut akan dijadikan bukti tambahan: saksi juga menambahkan adanya poin masalah yang ditangani panas antara lain: masalah tps yang disebutkan dengan istilah suara siluman: adanya sebanyak surat undangan yang tidak diserahkan pada pemilih: banyaknya pemilih yang tidak masuk dalam dpt, saksi saksi pasangan nomor urut tidak diberikan berita acara dan sertifikat hasil penghitungan suara, tps kelurahan tanjung kapuas, saksi pasangan nomor urut tidak diikutsertakan pada pemungutan suara salah satu rumah pemilih yang sedang sakit: adanya intimidasi yang dilakukan oleh simpatisan pasangan nomor urut kepada simpatisan pasangan nomor urut saat pemungutan suara banyak yang menggunakan seragam bergambar pasangan nomor urut menimbang bahwa pihak terkait pasangan calon bupati dan wakil bupati kabupaten sanggauleno kpu. sgu viii,:ii: bukti ptkedua pemilihan umum bupati dan wakil bupati sanggau tahun bukti pt fotokopi suratpermohonanjawabannyabantuanggau sesuai dengankecamatan kembaran sebanyak (dua ratus lima puluh dua) orang, sehingga jumlah pemilih terdaftar model a6 kwk sebanyak kecamatan kedua sebanyak (seratus empat puluh empat) orang, sehingga jumlah pemilih terdaftar model a6 kwk sebanyak kecamatan semacam sebanyak (lima ratus dua puluh empat) orang, sehingga jumlah pemilih terdaftar model a6 kwk sebanyak kecamatan entikong sebanyak (dua ratus delapan) orang, sehingga jumlah pemilih terdaftar model a6 kwk sebanyak kecamatan nolan sebanyak (seratus dua puluh tiga) orang, sehingga jumlah pemilih terdaftar model a6 kwk sebanyak kecamatan tayan hulu sebanyak (empat ratus delapan puluh tiga) orang, sehingga jumlah pemilih terdaftar model a6 kwk sebanyak kecamatan balai sebanyak (dua ratus tiga puluh) orang, sehingga jumlah pemilih terdaftar model a6 kwk sebanyak kecamatan tayan hilir sebanyak (empat ratus dua puluh tujuh) orang, sehingga jumlah pemilih terdaftar model a6 kwk sebanyak kecamatan tob sebanyak (dua ratus dua puluh satu) orang, sehingga jumlah pemilih terdaftar model a6 kwk sebanyak maka jumlah pemilih dari pihak pemohon yang tidak menggunakan hak pilih karena tidak memperoleh surat undangan pemilih model c6 kwk) sebanyak (lima ribu empat ratus tiga belas) orang, adanya beberapa tps yang telah menutup pemungutan suara pada pukul wib (sebelum waktunya), sedangkan batas akhir yang ditentukan adalah pukul wib, sehingga banyak para pemilih yang datang sebelum pukul wib tidak diperkenankan menggunakan hak pilihnya. mereka adalah para pemilih dari pihak pemohon, yang terdiri dari tps dusun tanjung periuk, desa tanjung merpati, kecamatan kembaran sebanyak delapan orang: bahwa pemohon adalah pasangan calon bupati dan wakil bupati kabupaten sanggausanggau putaran(buktiyang berada pada peringkat kesatu dengansanggau, provinsi kalimantan barat tahun yang dilakukan oleh memohon ditetapkan melalui keputusan komisi pemilihan umum kabupaten sanggaukabupaten sanggau periodesanggau tahun bahwa pemohon keberatan atasoleh karena hasil penghitungan suara yang dilakukanrincian sebagai berikut: pasangan calon bupati dan wakil bupati kabupaten sanggau dengan nomor urut atas nama yansen akun effendy, s.h., si., m.h., dan drs. abdullah memperoleh sebanyak suara: pasangan calon bupati dan wakil bupati kabupaten sanggau dengan nomor urut atas nama ir. seniman sudan dan paulus hadi, s.i.p. memperoleh sebanyak suara: bahwa kekeliruan terjadi karena beberapa hal sebagai berikut: adanya penggelembungan suara pada lembaran model db1 kwk yaitu jumlah pemilih terdaftar orang, sedangkan memohon pada lembaran model ag kwk berikut laporannya model as kwk berjumlah orang, berarti terjadi selisih suara, adanya warga yang memiliki hak pilih tetapi tidak mendapat surat undangan pemilih, yaitu model c6 kwk sebanyak orang tps kelurahan ilir,. total jumlah suara sebanyak tidak memperoleh surat undangan, adanya tps yang menutup pemungutan suara pada pukul sebelum waktunya, yaitu tps dusun tanjung periuk, kecamatan kembaran sebanyak orang, adanya orang tidak terdaftar dalam dpt, tetapi diperbolehkan memilih tps kelurahan tanjung kapuas: adanya kepala keluarga mewakili anggota keluarganya untuk menggunakan hak pilihnya sebanyak orang, adanya ketua kpps dan anggota pps memilih mencoblos untuk pemilih, terjadi tps dan tps adanya surat suara penambahan surat suara siluman sebanyak lembar tps kelurahan ilir. jumlah surat suara seharusnya sebanyak lembar, setelah dibuka menjadi dan jumlah warga yang menggunakan hak pilihnya sebanyak namun pada penghitungan suara bertambah suara, adanya perbedaan jumlah pemilih dengan jumlah surat suara terpakai. yakni jumlah pemilih orang, sedangkan jumlah surat suara yang terpakai lembar, suara sah sebanyak lembar dan surat suara tidak sah sebanyak lembar. dengan demikian terdapat perbedaan jumlah pemilih dengan surat suara yang terpakai sebanyak lembar: para saksi pasangan calon pemohon berbagai tps sampai dengan tidak menerima salinan berita acara model c kwk, c1 kwk: adanya surat suara dalam dua versi, terkesan tidak ada pengawasan sejak pengadaan dan pencetakan, termasuk aparat keamanan untuk pengawalan pendistribusian surat suara setiap tps: i3telah didengar keterangannya bawah sumpah dalam persidangan tanggal januari masing masing bernama: surai, susanto, herman, fransiskus supriyanto, andinus wijaya, tarian suryadi, cipa, sejenis selebar, samurai, paulus rambut, santo joseph, marvels manson, heriyansah, kaharuddin, syaiful indramiarso, juliansyah, suhardianto, mulyono: i3olak seluruh dalil dalil pemohon dengan alasan alasan hukum sebagai berikut: bahwa mahkamah tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara guo karena pemohon tidak secara jelas dan rinci menyebutkan berapa jumlah selisih penghitungan suara yang dilakukan memohon yang mempengaruhi terpilihnya pasangan calon bupati dan wakil bupati sanggau: bahwa permohonan pemohon tidak memenuhi syarat materiil karena tidak menyebutkan secara jelas dan rinci tps mana atau kecamatan mana terjadi kesalahan penghitungan suara dan pemohon tidak menyebut penghitungan suara yang benar menurut pemohon, baik dalam polita ataupun petit, bahwa dalil dalil permohonan pemohon bertentangan dengan angka dan huruf angka pmk nomor tahun yangkeberatan pemohon bukanlah mengenai selisih penghitungan suara, tetapi keberatannya bersifat asumsi terhadap pelanggaran pelanggaran sebagaimana disebut dalam polita sampai dengan dan polita permohonan, bahwa polita pemohon butir sampai dengan butir adalah tidak benar: tidak ada kepala keluarga yang mewakili anggota keluarganya yang memilih tps dan tps kelurahan ilir dan tidak ada ketua kpps dan anggota kpps yang mencoblos kartu suara atas nama orang lain: tidak ada surat suara siluman di tps kelurahan ilir,keberatan keberatan dari saksi pasangan calon telah dimuat dalam formulir model da2 kwk: oleh karena dalil pemohon dalam butir butir butir dan butir tidak menyebutkan secara jelas dan rinci mengenai selisih suara yang benar menurut pemohon, maka dalil pemohon tersebut harus ditolak.januari maupun tiga orang saksi, yang telah didengar keterangannya bawah sumpah, yaitu masing masing, heronimus, hamka ma, dan didi ardiansyah. i3 menimbang bahwa pihak terkait, yaitu pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih, juga telah menyangkal permohonan pemohon, yang keterangannya telah dimuat secara lengkap dalam bagian duduk perkara, yang pada pokoknya menerangkan hal hal berikut: bahwa permohonan pemohon kabur dan tidak jelas (obscura libel) karena tidak jelas menguraikan secara rinci kesalahan hasil penghitungan suara yang dilakukan oleh memohon maka permohonan pemohon tidak memenuhi syarat formal yang ditentukan oleh undang undang, karenanya permohonan pemohon harus ditolak, bahwa dalil dalil yang dikemukakan pemohon adalah bentuk pelanggaran yang sifatnya administratif karenanya bukan objek sengketa dalam pemilukada: bahwa dalil pemohon dalam butir butir dan butir bukanlah merupakan kewenangan mahkamah karena kewenangan mahkamah hanya berkaitan dengan hasil penghitungan suara tidak berkaitan pelanggaran atau penyimpangan selama proses pemilukada, bahwa polita pemohon dalam butir butir dan butir tidak jelas karena hanya menyebutkan nomor tps saja tanpa menjelaskan mana letak tps tersebut, bahwa selama proses pelaksanaan pemilukada, pemohon tidak pernah mengajukan keberatan ataupun laporan kepada bawaslu kabupaten sanggau, bahwa polita pemohon dalam butir butir butir dan butir adalah tidak benar dan mengada ada, karena semua proses pada saat dilakukannya pencoblosan pada tps tps telah sesuai dengan peraturan dan ketentuan pelaksanaan pemungutan suara. i3 menimbang bahwa untuk mendukung dalil dalil pangkalannya, pihak terkait telah mengajukan alat bukti tulisan yang terdiri dari bukti pt sampai dengan bukti pt yang telah disahkan hadapan mahkamah pada sidang tanggal januari dan tidak mengajukan saksi, pendapat mahkamah dalam eksepsi i3. menimbang bahwa dalam jawaban atau keterangan masing masing: bahwa keberatan atau jawaban memohon dan keterangan pihak terkait yang dipandang merupakan eksepsi tersebut masing masing: (i) mengenai kewenangan mahkamah untuk mengadili, mengenai permohonan kabur dan tidak jelas (obscura libel), bahwa keberatan sepanjang mengenai kewenangan mahkamah, mahkamah berpendapat bahwa memang benarcalon kepala daerah dan wakil kepala daerah . i3 menimbang bahwa menurut mahkamah, makna hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh memohon guo tidak dapat diartikan secara harfiah, melainkan suatu proses atau hal hal yang mempengaruhi terjadinya penghitungan suara juga dimaknai sebagai object itis yang menjadi wewenang mahkamah untuk menilainya. dalam kaitan ini, mahkamah telah memutus empat perkara yang menganut pengertian tersebut (vide putusan nomor php.d vi bertanggal desember putusan nomor php.d vi bertanggal desember putusan nomor php.d vi bertanggal desember dan putusan nomor php.d vi bertanggal januari lagi pula, implikasi implikasi yang terjadi dalam pemilukada menjadi nilai hukum bagi mahkamah dalam penegakan hukum, hak asasi manusia, dan demokrasi. berdasarkan pandangan hukum tersebut, maka eksepsi memohon dan pihak terkait tidak beralasan hukum: i3. menimbang bahwa sepanjang eksepsi tentang obscura libel yang diajukan memohon maupun pihak terkait, mahkamah berpendapat bahwa eksepsi tersebut sangat berkaitan erat dengan pokok permohonan, karenanya juga harus dikesampingkan, namun eksepsi demikianpihak terkait dikesampingkan, maka untuk selanjutnya mahkamah memberikan penilaian tentang pokok permohonan pemohonserta keterangan para saksi dari pemohon dan memohon, serta bukti bukti surat dari pihak terkait, serta kesimpulan pemohon dan memohonbukti bukti suratbertanggal agustus pemilukada diselenggarakan pada tanggal oktober, sebagai berikut: pasangan calon nomor urut kristus kurniawan, s.i.p. si, dan drs. suharto, dengan jumlah perolehan sebanyak suara (sebesar yo), pasangan calon nomor urut yansen akun effendy, sh., si., m.h., dan drs. abdullah, dengan jumlah perolehan sebanyak suara (sebesar yo), pasangan calon nomor urut drs. gandeng suseno, si, dan daniel keton dion, dengan jumlah perolehan sebanyak suara (sebesar yo), pasangan calonpasangan calon nomor urut shades yus, s.h., mpa. dan petrus david. ba, dengan jumlah perolehan sebanyak suara (sebesar yo), pasangan calons4). berdasarkan hasil rekapitulasi sebagaimana tersebut pada angka maka ada dua pasangan calon yang berhak mengikuti pemilukada putaran kedua yakni pasangan calon nomor urut yansen akun effendy, s.h. si. m.h., dan drs. abdullah dan pasangan calon nomor urut ir. seniman sudan, dan paulus hadi, s.i.p., berdasarkan rekapitulasi hasil perhitungan suara yang dilakukan memohon, masing masing pasangan calon memperoleh suara sebagai berikut: nomor urut yansen akun effendy, sh. si. mh., dan drs. abdullah, memperoleh sebanyak suara, nomor urut ir. seniman sudan, dan paulus hadi, s.i.p., memperoleh sebanyak suara.sebagaimana telah diuraikan dalam paragraf atas yang pada pokoknya tentang: adanya penggelembungan suara: adanya warga yang memiliki hak pilih tetapi tidak mendapat surat undangan memilih: adanya tps yang menutup pemungutan suara sebelum pukul adanya orang tidak terdaftar dalam dpt tetapi diperbolehkan memilih, adanya kepala keluarga mewakili anggota keluarganya untuk menggunakan hak pilihnya, adanya ketua kpps dan anggota pps memilih mencoblos untuk pemilih, adanya surat suara penambahan, adanya perbedaan jumlah pemilih dengan jumlah surat suara terpakai, adanya saksi pemohon tidak menerima salinan berita acara model c kwk, c1 kwk, adanya surat suara dalam dua versi: bahwa sebaliknya memohon membantah dalil dalil pemohon, selengkapnya telah diuraikan dalam paragraf atas, yaitu: (i) mahkamah tidak berwenang mengadili, (ii) perkara guo obscura libel, (iii) pemohon tidak memenuhi syarat materiil, (iv) dalil dalil permohonan pemohon bertentangan dengan angka dan huruf angka pmk nomor tahun (v) permohonan pemohon bersifat asumsi terhadap pelanggaran pelanggaran, dan (vi) membantah semua polita pemohon butir sampai dengan butirtentang apakah keputusan komisi pemilihan umum kabupaten sanggau dan rekapitulasi hasil penghitungan suara pemilukada kabupaten sanggau mengandung keabsahan ataukah cacat yuridis, maka perselisihan hukum bahwa tps kelurahan tanjung kapuas, kecamatan kapuas terdapat pemilih yang tidak terdaftar dalam daftar pemilih tetap dpt) diperbolehkan memilih dengan hanya menggunakan ktp, sebagian lainnya ada yang memilih dengan kertas suara dpt orang lain yang telah tip ketua kpps setempat, yang kesemuanya pemilih itu adalah pemilih dari pasangan calon nomor urut ir. seniman sudan dan polos hadi, ip, sedangkan ketua kpps berada bawah dan tanggung jawab memohon: bahwa tps dan tps ada kepala keluarga mewakili anggota keluarganya untuk memilih mana jumlah pemilih yang diwakili oleh kepala keluarga sebanyak orang, bahwa tps dan tps ada sembilan orang pemilih yang tidak ikut memilih namun surat suara mereka dicoblos oleh ketua kpps dan anggota pps, bahwa terdapat surat suara "siluman" pada tps mana pendistribusian surat suara seharusnya berjumlah lembar ditambah cadangan sebanyak lembar sehingga jumlah lembar, namun pada kenyataannya setelah logistik kotak suara dibuka dan dihitung oleh petugas kpps yang disaksikan oleh saksi dari masing masing pasangan calon, surat suara tersebut menjadi lembar, dengan demikian ada sebanyak lembar surat suara cadangan yang didistribusikan untuk digelembungkan pada tps agar pasangan calon memperoleh suara terbanyak pada pilkada putaran sehingga menjadi calon terpilih bupati dan wakil bupati periode hal ini juga dapat dibuktikan dengan adanya surat suara siluman pada tps kelurahan ilir kota, yaitu yang memilih sebanyak orang, namun pada penghitungan (rekapitulasi) surat suara bertambah menjadi suara, bahwa terdapat perbedaan jumlah pemilih dengan jumlah surat suara yang terpakai, yaitu pada tps terdapat jumlah pemilih orang, sedangkan jumlah surat suara yang terpakai lembar, antaranya suara yang sah sebanyak lembar dan tidak sah sebanyak lembar, jadi terdapat perbedaan jumlah pemilih dengan jumlah surat suara yang terpakai sebanyak lembar, sebagaimana disebutkan dalam paragraf mahkamah akan menjawab pertanyaan hukum sebagai berikut: apakah benar terjadi pelanggaran yang berimplikasi terhadap hasil perolehan suaraberpengaruh terhadap perolehterhadap polita permohonan pemohon yang telah mendalilkan terjadinya kesalahan dan pelanggaran pelanggaran yangnamun, petit permohonan secara alternatif meminta agar mahkamah menyatakan tidak sah atau batal rekapitulasi hasil penghitungan suara pemilukada kabupaten sanggau putaran dan tidak mengikat secara hukumdan memerintahkan memohon untuk melaksanakan pemungutan suara ulang seluruh wilayah kabupaten sanggau dalam waktu hari: i3. menimbang bahwa sepanjang kesalahan atau kekeliruan dalam rekapitulasi penghitungan suara pemilukada kabupaten sanggau, secara berturut turut mahkamah akan memberikan pendapat dan penilaian hukumnya atas perselisihan hukum antara pemohon dan memohon sebagai berikut: terjadinya perbedaan jumlah suara pada model db1 kwk tertulis yang dengan yang tertulis pada model ag kwk berikut laporannya model as kwk yang tertulis yang berarti terdapat selisih suara sebanyak suara, pemohon tidak dapat membuktikan tps mana dan kecamatan mana penggelembungan itu terjadi. oleh karena itu, suara juga tidak dapat dipastikan untuk pasangan calon nomor urut berapa suara diberikan: adanya warga yang memiliki hak pilih tetapi tidak mendapat surat undangan memilih sebanyak orang tps kelurahan ilir, kecamatan kapuas. menurut mahkamah, hal tersebut adalah pelanggaran yang dilakukan oleh penyelenggara pemilukada cast ketua dan anggota kpps tps kelurahan ilir kota. namun, berdasarkan peraturan yang berlaku, pemilih yang tidak mendapat surat undangan tetap dapat menggunakan hak pilihnya dengan menunjukkan ktp kepada petugas kpps sepanjang namanya tercantum dalam dpt tps yang bersangkutan. terhadap pelanggaran dimaksud, bawaslu kabupaten sanggau akan meminta kepada kpu kabupaten sanggau agar ketua dan anggota kpps tps kelurahan ilir kota tidak diikutsertakan dalam pemilihan umum legislatif dan pemilihan umum presiden (vide bukti sementara itu, terhadap permasalahan yang sama, sama sekali tidak didukung oleh bukti bukti yang cukup sah dan meyakinkan guna mendukung dalil dalilnya, karenanya dalil pemohon tersebut dikesampingkan: tps dusun tanjung periuk, desa tanjung merpati, kecamatan kembaran, seorang pemilih tidak dapat menggunakan hak pilihnya karena ditolak oleh kpps. alasan penolakan tersebut karena yang bersangkutan baru menggunakan hak pilihnya sekitar pukul wib. menurut mahkamah, pelanggaran yang dilakukan memohon tersebut tidak signifikan dan tidak mempengaruhi hasil perolehan suara yang diperoleh pemohon, sebagaimana bukti yang diajukan memohon bahwa desa tanjung merpati pemohon memperoleh suara sedangkan pihak terkait memperoleh suara (vide bukti dan bukti adanya orang tidak terdaftar dalam dpt tetapi diperbolehkan memilih tps kelurahan tanjung kapuas. menurut mahkamah dalil pemohon tersebut tidak didukung dengan bukti bukti yang cukup, sehingga harus dikesampingkan: tps dan tps ada kepala keluarga mewakili anggota keluarganya untuk menggunakan hak pilihnya sebanyak orang dan tps dan tps ada orang yang tidak ikut memilih namun surat suaranya dicoblos oleh ketua kpps dan anggota kpps. menurut mahkamah, dalil pemohon tersebut tidak jelas dan kabur karena tidak menyebutkan nama desa kelurahan dan kecamatan tps yang bersangkutan, karenanya dalil tersebut dikesampingkan: terhadap penambahan satu surat suara tps yang ternyata berdasarkan bukti yang diajukan pemohon permasalahan tps hanyalah berupa pelanggaran satu surat suara yang tidak ditandatangani oleh ketua kpps dan telah diselesaikan dengan persetujuan saksi kedua pasangan calon. surat suara yang tidak ditandatangani tersebut dinyatakan batal dan tidak dihitung. dengan demikian, dalil pemohon dikesampingkan: terdapat perbedaan jumlah pemilih dengan jumlah surat suara terpakai sebanyak dalil pemohon guo tidak didukung oleh bukti bukti yang cukup dan tidak jelas. samping itu, pemohon juga tidak menyebutkan secara jelas tps, desa, kelurahan serta kecamatan tempat tps yang bersangkutan, karenanya harus dikesampingkan, i3. menimbang bahwa dari alat bukti tulisan yang diajukan pemohon dan saksi saksi, ternyata pemohon tidak berhasil membuktikan kesalahan yang sah menurut hukum. meskipun terdapat bukti permulaan, akan tetapi tidak cukup untuk menjadi bukti sempurna yang dapat mendukung dalil pemohon dengan alasan alasan sebagai berikut: tps desa semangat, kecamatan entikong, saksi pasangan calon nomor urut tidak menerima salinan berita acara model c kwk) dan catatan pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara model c1 kwk). menurut mahkamah, meskipun tidak diberikannya model c kwk dan model c1 kwk dapat dinilai sebagai pelanggaran yang dilakukan oleh memohon, akan tetapi tidak serta merta mempengaruhi perolehan suara pihak terkait atau yang menguntungkan pihak terkait, kecuali ada bukti lain yang mendukung untuk dibatalkan. selain itu, sesuai dengan bukti yang diajukan memohon, perolehan suara pemohon justru jauh atas pihak terkait, yakni suara untuk pemohon dan suara untuk pihak terkait (vide bukti dan bukti tps kelurahan tanjung kapuas, kecamatan kapuas, ada dua pemilih yang tidak terdaftar dalam dpt pemilukada putaran ii, namun terdaftar dalam dpt pemilukada putaran diizinkan memilih oleh kpps. berdasarkan bukti yang diajukan pemohon, pelanggaran administrasi tersebut telah ditindaklanjuti oleh bawaslu kabupaten sanggau sesuai kewenangannya, bawaslu kabupaten sanggau meminta kepada kpu kabupaten sanggau menjatuhkan sanksi kepada ketua dan anggota kpps tps kelurahan tanjung kapuas agar tidak diaktifkan lagi dalam pemilu legislatif dan pemilu presiden. dengan demikian, mekanisme hukum yang tersedia telah dijalankan sebagaimana mestinya oleh penyelenggara pemilukada dalam menyelesaikan pelanggaran kelurahan tanjung kapuas, kecamatan kapuas (vide bukti tps desa tunggal bhakti, kecamatan kembaran, ada ancaman kekerasan oleh simpatisan pihak terkait kepada surai. berdasarkan bukti yang diajukan memohon, ternyata ancaman kekerasan tersebut tidak mempengaruhi perolehan suara pihak terkait, terbukti perolehan suara pemohon hanya selisih suara pihak terkait memperoleh suara, sedangkan pemohon memperoleh suara) dan ancaman kekerasan tersebut adalah tindak pidana murni yang merupakan kewenangan kepolisian (vide bukti dan bukti tps dusun beliau hilir, desa beliau hilir, kecamatan beliau, ada pelanggaran, yaitu dua orang yang memiliki hak pilih pada pemilukada putaran pertama mendapat kartu undangan memilih, tetapi pada pemilukada putaran kedua tidak mendapat kartu undangan untuk memilih. akan tetapi, berdasarkan bukti pemohon tidak menguraikan apakah kedua orang yang disebut dalam surat penyataan hadi agus tersebut terdaftar dalam dpt atau tidak, atau jika terdaftar dalam dpt apakah kedua orang dimaksud telah menunjukkan ktp kepada petugas kpps ketika akan menggunakan hak pilihnya, desa sebongkah yang oleh pemohon didalilkan adanya intimidasi yang dilakukan oleh sukarno, kepala dusun sebongkah, yang menyatakan meminta masyarakat sebongkah untuk seratus persen memilih pasangan calon seniman. meskipun ucapan kepala dusun dimaksud dapat dinilai ketidaknetralan aparatur desa, tetapi pemohon tidak dapat membuktikan dengan cara bagaimana upaya memenangkan pasangan calon seniman dan seberapa luas pengaruh ucapan kepala dusun sebongkah terhadap perolehan suara masing masing pasangan calon (vide bukti tps desa penyelam hilir, kecamatan kapuas, ada seorang warga yang memakai kaos bergambar pihak terkait. mahkamah berpendapat bahwa seorang pemilih yang memakai kaos bergambar pasangan calon pihak terkait tidaklah dapat menjadi dasar untuk menilai keabsahan dan adanya penambahan suara bagi pihak terkait, karena hal itu merupakan pelanggaran kecil yang notabene dilakukan bukan oleh penyelenggara pemilukada, sehingga dalil pemohon harus dikesampingkan, i3 . menimbang bahwa dari bukti sampai dengan bukti dan bukti sampai dengan bukti yang semuanya hanya berupa surat surat pernyataan ditambah keterangan saksi saksi pemohon yang relevan dalam penambahan perolehan suara untuk pemohon dikuatkan dengan bukti bukti surat dan bukti maka para saksi, yaitu susanto, herman, fransiskus supriyanto, tarian suryadi, dan cipa, meskipun menunjukkan adanya pelanggaran pelanggaran sebagaimana tersebut atas, namun pelanggaran dimaksud tidak berpengaruh secara signifikan terhadap perolehan suara pemohon dan berdasarkan bukti sampai dengan bukti yang diajukan oleh pemohon, bawaslu kabupaten sanggau telah menindaklanjuti pelanggaran dimaksud sesuai dengan tingkat pelanggaran dan mekanisme hukum yang berlakupermohonan pemohon tidak beralasan:pelanggaran pelanggaran administratif yang didalilkan dalam permohonan pemohon tidak diuraikan secara rinci atau secara jelas serta tidak terbukti menurut hukum: sanggauolak permohonan pemohon untuk seluruhnya. menyatakan sah suratsembilanuhammad alim maruarar siahaan ttd. achmad nowiki panitera pengganti, ttd. fadzlun budi bahwa hingga keberatan ini diajukan, para saksi pasangan calon bupati dan wakil sanggau priode dengan nomor urut yansen akun effendy, s.h., si., m.h., dan drs. abdullah berbagai tps kabupaten sanggau tidak menerima salinan berita acara model c kwk), catatan pelaksanaan pemungutan suara dan perhitungan suara model c1 kwk) dan sertifikat hasil penghitungan suara (lampiran model c1 kwk) pemilihan bupati dan wakil bupati sanggau tahun putaran oleh kelompok panitia penyelenggara pemungutan suara kpps) setempat, peristiwa semacam ini adalah sangat bertentangan dengan ketentuan peraturan pemerintah nomor tahun para saksi pemohon yang tidak memperoleh salinan berita acara model c1 kwk), catatan pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara model c1 kwk) dan sertifikat hasil penghitungan suara lampiran model c1 kwk) pemilihan bupati dan wakil bupati sanggau tahun putaran terdapat pada tps sampai dengan tps dan saksi saksi pada ppk dari sebanyak ppk kabupaten sanggau: bahwa semua pelanggaran yang didalilkan pemohon atasdengan konsekuensi yuridis seluruh hasil rekapitulasi penghitungan suara yang dilakukan oleh penyelenggara pemilukada memohon) cacat hukum dan haruslah dinyatakan tidak sah: bahwa saksi pemohon pada komisi pemilihan umum kabupaten sanggau bernama fransiskus telah mengajukan keberatan kepada memohon atas kesalahan penghitungan (rekapitulasi) dan pelanggaran pelanggaran yang terjadi sebagaimana polita namun memohon mengabaikan keberatan saksi pemohon guo, itulah sebabny: bahwa sesuai dengan hasil rekapitulasi pada tanggal desember maka memohon menetapkan pasangan calon terpilih bupati dan wakil bupati sanggau periode tahun adalah nomor urut yakni pasangan calon bupati ir. seniman sudan, dan wakil bupati paulus hadi, ip., dengan perolehan sebanyak suara, berdasarkan berita acara nomor kpu sgu xii dan: bahwa oleh karena itu, pemohon dengan ini mohon kepada ketua mahkamah konstitusi agarselanjutnyabahwa kertas surat suara ada dua versi yaitu ada yang diberi contentlan tanda khusus, hal ini terkesan tidak adanya pengawasan ketat terhadap pengadaan surat suara sejak saat pencetakan percetakan. selain itu, juga tidak adanya pengawasan oleh aparat keamanan petugas untuk mengawal pendistribusian surat suara setiap tps kabupaten sanggau. kejadian seperti ini telah diketahui sebelumnya oleh memohon kpu) kabupaten sanggau, sesuai surat edaran komisi pemilihan umum nomor kpu sgu xii bahwaditerbitkan tanggal desember sedangkan gugatan ini diajukan dan didaftarkan pada mahkamah konstitusi pada tanggal desember sehingga masih dalam tenggang waktu yang ditentukan menurut undang undang. berdasarkan alasan alasan atas pemohon memohon kepada bapak ketua mahkamah konstitusi cg. majelis hakim konstitusi yang memeriksa dan mengadili keberatan ini berkenan memberikan putusan dengan amar sebagai berikut: mengabulkan permohonan keberatan dari pemohon: menyatakan tidak sah atau batal rekapitulasi hasil penghitungan suara pilkada putaran kabupaten sanggau tanggal desember oleh karena itu tidak mengikat secara hukum keputusan komisi pemilihan umum kabupaten sanggau tanggal desember nomor tahun tentang penetapan pasangan calon terpilih bupati dan wakil bupati sanggau,o bono). i2. menimbang bahwa atas dalil dalil pemohon atas, pihak memohon menyampaikan jawaban tertulis bertanggal januar, bahwa terhadap polita dan permohonan pemohon tidak perlu memohon tanggapi: bahwa mahkamah konstitusi tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, karena apa yang disampaikan pemohon dalam permohonannya tidak menyebutkan secara jelas dan terperinci berapa jumlah selisih penghitungan suara yang dilakukan oleh memohon yang dapat mempengaruhi terpilihnya pasangan calon sebagai bupati dan wakil bupati sanggau, akan tetapi pemohon dalam permohonannya hanya berasumsi telah terjadi pelanggaran pelanggaran yang dilakukan oleh memohon. keberatan pemohon tersebut bukan merupakan objek perselisihan pemilukada sebagaimana yang maksud dalam peraturan mahkamah konstitusi republik indonesia nomor tahupermohonan pemohon bukan merupakan kewenangan mahkamah konstitusi untuk memeriksa dan mengadili perselisihan pemilukada, maka harus dinyatakan tidak dapat diterima. bahwa permohonan pemohon tidak memenuhi syarat materiil karena: pemohon tidak menguraikan secara jelas dan terperinci tps mana atau kecamatan mana kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh memohon sebagaimana diatur dalam peraturan mahkamah konstitusi nomor tahun pada huruf poin yang menyebut". pemohon tidak menyebutkan berapa penghitungan suara yang benar menurut pemohon pada polita maupun pada petit pemohon sebagaimana diatur dalam peraturan mahkamah konstitusi nomor tahun huruf poin yang menyebutkan, "permintaan petit untuk menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut pemohon". bahwa dalil pemohon dalam permohonannya bertentangan dengan peraturan mahkamah konstitusi nomor tahun dalam angka dan huruf angka yang menjelyang dimaksud dengan hasil penghitungan suara adalah sebagaimana yang telah diatur secara tegas dalam ketentu, " suara untuk pemilihan kepala daerah dan wakil kepaymag hari tgl gani uieenber him kol: fa. subjek fubtumacine pori bidang ane, ata emerson yutbo wacana hukuman mati pembobolan. bank bni hingga kini belum ada pem untuk koruptor kem triliun. pada jaksa menu buktikan ilmiah yang menunjuk bali muncul saat pre tut dicky hukuman mati, tetapi kan hukuman mati akan menu side joko widodo menghadiri ditolak hakim jaksel dan ha rangi tindak pidana tertentu, peringatan hari antikorupsi nya menjatuhkan hukuman termasuk korupsi. penelitian sedunia smk jakarta, tahun penjara. pbb tahun dan ten desember lalu. presiden 'me hukuman maksimal danger tang hubungan hukuman mati nyatakan hukuman mati untuk nah dijatuhkan kepada koruptor dengan angka pembunuhan jus koruptor bisa saja diterapkan indonesiaadalah hukuman se tru menyimpulkan hukuman jika itu jadi kehendak rakyat. umur hidup. namun, ini sedikit mati tak berpengaruh apa pun pernyataanini tentusajame sekali diterapkan dan tercatat pada tindak pidana pembunuh timbulkan pro kontra sejuk nya delapan koruptor yang per an, dari hukuman lain seperti lah kalangan. pihak yang men nah dihukum penjara seumur hi hukuman seumur hidup. dukung berargumentasi hu dup. salah satunya akil mochtar, penelitian itu menyebutkan kuman mati mampu membuat mantan ketua mahkamah kon maraknya kejahatan narkoba, jera koruptor, sedangkan yang status yang terbukti menerima terorisme, atau kriminal lain tak menolak menyebutkan hukum suap dalam sejumlah kasus pena semata mata disebabkan ketika mati merupakan pelanggar ngaran sengketa hasil pilkada. daan hukuman mati, tetapi oleh ham, khususnya hak untuk alih alih menerapkan hukum masalah struktural lainnya, se hidup (right life). mati, dalam praktiknya vonis perti kemiskinan dan aparat hu ancaman hukuman mati ba untuk koruptor masih sangat kum atau negara yang korup. koruptor secara normatif se ringan dan tak memberikan efek china yang sering jadi acuan sesungguhnya sudah diatur sejak jera. data indonesia corruption penerapan hukuman mati untuk tepatnya setelah watch tahun menyebutkan koruptor faktanya belum berhak tentang memberantas rata ratahukuman untuk ternak sil memperbaiki peringkat ko tindak pidana korupsi ti wakorupsisangatminim,2tahun rupanya yang juga tergolong pikir) disahkan. bulan penjara. vonis yang ter rendah. pada transparent menyebutkan hukuman mati golong rendah juga diperburuk international4l yang berpusat dapat dijatuhkan apabila negara adanya sejumlah keputusan pe berlin menempatkan china dalam keadaan bahaya, bencana 'pengurangan masa hukuman me peringkat ke dari negara nasional, krisis ekonomi dan lalui pemberian remisi dan grasi. dengan skor indeks persepsi moneter, ataupun pengulangan korupsi dari skor terendah tindak pidana korupsi. tak efektif nol (terhirup) dan tertinggi meski telah tahun ini terlepas dari kemarahan ma (bersih). berlaku, hingga kini belum ada syarakatterhadappelakukorupsi, meski presiden china jin satu .koruptor pun .dihukum muncul pertanyaan apakah hu ping sejak enam tahun lalu telah dati. hukuman mati hampir kuman mati solusi tepat dalam menyatakan perang melawan catatan kepada dicky iskan pemberantasan korupsi dan korupsi dan menghukum mati day dinata dalang kasus korupsi mampu memberikan efek jera? banyak pelaku, praktik ini ter sambungan sumber kon hbftbi jenis, datar hiphop in. nyata juga belum sepenuhnya hilang dari negeri itu. beberapa negara wilayah scandinavia, seperti finlandia dan norwegia, juga. mampu membuktikan diri sebagai ne gara yang bersih dari korupsi tanpa harus menerapkan hu kuman mati. kunci keberhasilan mereka adalah adanya dukung dan kesadaran yang kuat dari pemerintah, parlemen, penegak hukum, dan masyarakat. polemik hukuman mati untuk koruptor sudah saatnya diakhiri. sesungguhnya ada banyak cara memberikan efek jera bagi koruptor tanpa hukuman mati. misalnya dengan kemiskinan atau merampas aset koruptor, memperketat kebijakan penyu tangan hukuman melalui pem berikan remisi atau pembebasan bersyarat ataupun grasi terra dap terpidana korupsi, dan me larang pemberian fasilitas isti meta untuk koruptor selama mendekam penjara. cara lainnya, mencabut hak politik untuk koruptor yang ber status pejabat publik atau po divisi agar tak dapat menjabat lagi dan menjatuhkan tuntutan atau hukuman penjara maksimal. dukungan semua pihak mut lak diperlukan agar cara cara menjerahkan koruptor itu ternak sana. pemerintah, penegak hu kum, dan kpk harus bekerja sama. lembaga antikorupsi se perti kpk sebaiknya diperkuat, bukan justru diperlebar atau dibubarkan. upaya pemidanaan atau penindakan perkara ko erupsi juga harus berjalan simpul tan dengan upaya pencegahan dan pengembalian aset hasil korupsi kepada negm hari tgl ser, desember him kol subjek penegakan palu bidang 720xce eddy diaries yana noch suche die penegakan hukum pemilu kristen eine definition pertama, penegakan hukum tahun politik dengan segala hiruk pihaknya. ihrem begriffe von eka egp sera recht . demikian dua pasang calon pilpres ber dampak pada polarisasi masyarakat. manuel kant lebih dari sena soni permana tahun yang lalu. permusuhan antarkelompok masyarakat yang terbelah merupakan serial cerita terjemahan bebasnya, masih saja yang tak hentinya media sosial dan para ahli hukum mencari definisi berbagai pemberitaan, baik media ce mengenai pengertian hukum , tak maupun elektronik, yang berujung bahkan, menurut hart, meski para ahli pada saling lapor dani saling tuntut. hukum mengetahui apa itu hukum, ada eskalasi politik tak hanya terhenti banyak hal tentang hukum dan hubung pada hari pemungutan suara, tetapi jus annya dengan hal hal lain bangtan mam tru terus meningkat, terutama mence didefinisikan dan dijelaskan. hukum lang penetapan hasil pemilu. pasca pe mengatur seluruh bidang kehidupan. milu yang marak terjadi medsos ada hukum mengatur seseorang sejak masih lah berbagai narasi untuk mendiskredit dalam kandungan sampai masuk kan kpu yang menjurus pada delegasi dalam liang lahat. hukum bersifat abadi masi pemilu. celananya, hal itu dipaku dan mengikat setiap orang, baik sebagai kan oleh para elite menengah atas individu, masyarakat, maupun bangsa. yang haus akan kekuasaan. narasi seperti dalam konteks ini bersatulah old ma pemilu curang , kecurangan secara xim yang menyatakan, non edit alia lex terstruktur, sistematis, dan masif , roman, alia athens: alia none, alia pos kpps diracun , sampai ajakan people that: sed omnes genres, omni tempore, power untuk menolak hasil pemilu yang una lex, sempiterna, immortals viral medsos, termasuk juga seruan continent. artinya, hukum tak berlin untuk revolusi. puncaknya adalah ke dah pindah ataupun mati, hukum ber rujukan mei jakarta. sifat abadi dan berlaku selamanyasampai tidaklah mudah bagi aparat penegak semua bangsa terikat padanya. oleh ka hukum, khususnya polisi, sebagai garda rena itu, merumuskan pengertian hu terdepan penjaga pintu utama dalam kum dalam suatu kalimat yang singkat sistem peradilan pidana untuk pelaku padat dan jelas adalah sesuatu hal yang kan tindakan hukum terhadap berbagai mustahil sehingga tidaklah mungkin me laporan pencemaran nama baik, tengah rumuskan hukum dalam suatu definisi sutan, hoaks, sampai pada makar. yang meliputi pengertian dari berbagai satu sisi. jika polisi bertindak cepat bidang hukum yang ada. terhadap terlahir, terlebih disertai de secara mutasi mutans ketika beri ngan upaya paksa berupa penangkapan cara soal penegakan hukum, berarti ber dan penahanan, mereka akan dianggap bicara mengenai banyak hal menyangkut memihak kepada rezim dan cenderung aspek hukum itu sendiri dari berbagai melanggar ham. sebaliknya, jika polisi bidang kehidupan masyarakat. tidaklah terlambat bertindak sehingga timbul ke mungkin mengulas penegakan hukum rujukan, mereka dianggap lamban dan yang meliputi seluruh bidang kehidupan melakukan pembiaran. dalam konteks dalam suatu tulisan singkat ini sebagai demikian, harus diakui polri bertindak refleksi akhir tahun. ada tiga isu utama @ekstra hati hati secara profesional dan yang akan diulas lebih lanjut. proporsional sehingga tak semua perkara berakhir persidangan. sambungan sumber (emas hati sang. desainer mko masih dalam konteks penegakan hu alhasil, calon anggota komisioner kpk kum tahun politik, kendati menurut yang diserahkan panel kepada presiden pemilu penyelesaian sengketapemilu yang berasal dari polri hanya seorang, dan perselisihan hasil suara merupakan bersama sama dengan calon lain yang dua ranah yang berbeda, pilihan untuk berlatar belakang hakim, jaksa, dan adv menyelesaikan pro kontra penetapan ha kat yang masing masing juga hanya satu sil pilpres mahkamah konstitusipatut calon. terlepas dari suara suara miring diapresiasi. selain mengedepankan hu terhadap para komisioner kpk terpilih, kum dalam penyelesaian perkara, hal itu lebih bijak jika mereka diberi keset juga memindahkan peradilan jalanan papan menunjukkan kinerja dalam pen peradilan yang bermartabat, elegan, dan pecahan dan pemberantasan korupsi. konstitusional. isu terakhir mengenai pemberantasan suatu catatan penting dalam konteks korupsi yang menyita perhatian masa pelaksanaan pemilu, agar tak terjadi ka rakyat sehingga menimbulkan unjuk rasa rut marut, termasuk dalam penegakan masif adalah revisi kpk. bahwa ada hukum, haruslah dipisahkan antara pe masalah besar dalam pemberantasan milu nasional untuk lea era korupsi oleh kpk, itu adalah fakta yang dpr, dpd, dan presiden wakil presiden terbantahkan, terutama berkaitan de dengan pemilu lokal untuk memilih ang gan status tersangka yang terlalu dini, kota dprd provinsi, kabupaten kota, sementara kpk tak memiliki wewenang dan gubernur, bupati wali kota. penghentian penyidikan. hal lain yang jadi sasaran kritik ter mana jasa hadap revisi kpk adalah keberadaan kedua, berkaitan dengan pemeran hewan pengawas dan proses penyadapan taman korupsi. sepanjang operasi yang membutuhkan izin dewan peng tangkap tangan ott) oleh komisi pem yas, terkait revisi kpk, catatan saya berantakan korupsi kpk) masih tetap sebagai berikut. merupakan senjata pamungkas dalam pertama, haruslah dipahami bahwa pemberantasan korupsi yang melibatkan instansi kpk adalah dalam konteks pimpinan parpol, anggota dpr, uber kum acara pidana. landasan filosofis lara bupati wali kota, hingga direktur kum acara pidana adalah untuk men bumn. tengah maraknya ott kpk, cegah kesewenang wenangan negara ter publik dirobohkan oleh dua putusan ka agar individu, sebab sedikit banyaknya sus korupsi. pertama, bebasnya syari huksiai acara pidana, melakukan pence uddin arsyad tumenggung dalam pu tangan atas ham. tuan kasasi mahkamah agung dan, ke dapatlah dibayangkan bahwa sesko pidana korupsi jakarta terhadap mantan disita harta bendanya, tetapi belum tentu direktur pln sofyan bashir. dalam putusan akhir akan dinyatakan terlepas dari pro kontra kedua pu bersalah. oleh karena itu, hukum acara tuan itu, adanya putusan bebas terhadap dana mengandung sifat peresmian de terdakwa kasus korupsi menunjukkan ngan berpegang pada lex scripta (hukum kegagalan penuntut umum (baca: kpk) tertulis), lex certa (hukum yang jelas), dan menginstruksikan dakwaan dan pem stricta (hukum yang ketat). buktikan terhadap dakwaan itu. konsep kedua, dalam kaitan yang pertama, kursi lebih lanjut, kpk harus lebih harus ada penghentian penyidikan seba eka menangani kasus korupsi. gai perwujudan sunset principle. hanya hal lain terkait pemberantasan korup cai, harus ada imitasi penghentian pe yang tak kalah menarik adalah peri didikan jika perkara tidak cukup bukti lahan komisioner kpk yang sudah me ikan perkara pidana, tersangka me timbulkan polemik saat pembentukan tinggal, dasawarsa, atau nobis in. idem. panitia seleksi (parse). susunan kerang penghentian penyidikan juga dimana prana panel dituduh oleh lembaga pe ikan jika seseorang yang telah dina giat antikorupsi didominasi orang orang sebagai ika, tetapi dal yang sangat dekatdengan institusi polri. jangka waktu tertentu, yang bersaing faktanya kemudian, panel bertindak tan tidak pernah diproses. profesional dengan kriteria penilaian ketiga, terkait penyadapan. ini adalah yang sangat terukur dan melibatkan be instrumen yang dimungkinkan dalam berapa institusi dalam merekrut calon mengungkap suatu kejahatan luar biasa. komisioner kpk. nun sambungan sumber kompas hari tgl semi, ditebar him kol bahwa penyadapan dapat diaudit dalan ketiga, dapat mengakibatkan disorder rangka akuntabilitas, hal itu sesuatu yang law jika berbenturan dengan berbagai wajar, tetapi kiranya penyadapan dia yang telah eksis dan cenderung in bukan tanpa harus minta izin siapa pun. konstitusional. sebagai perbandingan, keempat, keberadaan dewan peng pernah mengeluarkan united states om awas dalam rangka mengawasi kinerja nibus trade law tetapi substansinya kpk secara keseluruhan sangat perlu, dianggap bertentangan dengan antitrust tetapi tak diberi kekuasaan yang bersifat yang mengatur conduct business projustisia, termasuk pemberian izin pe corporation university miami, inter hadapan ataupun upaya paksa lain. america law review, vol isu penolakan revisi kpk ternyata terlepas dari wacana pembentukan berimbas pada penolakan pengesahan omnibus law, dalam rangka memperbaiki ruu kuhp, padahal keberadaan kuhp berbagai produk sebagai legal sub baru sangat mendesak. untungnya, pe stance perlu segera dibentuk lembaga perintah dan dpr telah mengubah badan regulasi nasional, selain untuk tentang peraturan perundang undangan mengejawantahkan janji kampanye pre sehingga dimungkinkan carry over dalam side jokowi dalam debat capres ca pembahasan ruu kuhp oleh dpr yang wapres awal keberadaan badan itu baru saja dilantik. bahwa kurang ada dibutuhkan untuk mengharmoniskan sosialisasi terhadap ruu kuhp, itu ada dan menyinkronkan berbagai uu. peng lah sesuatu yang tak dapat dimungkiri. halaman selama ini, sebagai akibat peng oleh karena itu, terhadap beberapa aturan yang tidak sinkron membawa yang menimbulkan kontroversi,ada dampak ketidakpastian hukum dalam tiga kemungkinan. pertama, dapat saja praktik penegakan hukum. itu diberlakukan jika ada peta sebagai contoh isu korupsi oleh zaman yang sama setelah dijelaskan ke bumn. apakah kekayaan bumn me pada masyarakat. kedua, dimungkinkan rupawan kekayaan terpisah atau meru reformasi terhadap draf yang sudah ada pakan kekayaan negara? antara satu setelah mendapat masukan dari berbagai dan lainnya memberikan jawaban pihak. ketiga, itu dihapus jika di berbeda. jika merujuk pada kerang pandang bahwa substansinya dianggap negara, badan pemeriksaan ke sebagai over kriminalisasi. tangan, termasuk korupsi, kekayaan bumn merupakan bagian dari kekayaan omnibus law negara. sebaliknya, jika merujuk pada ketiga, berkaitan dengan pembentuk bumn, termasuk perseroan ter omnibus law. salah satu visi presiden batas, kekayaan bumn bukan meru jokowi yang disampaikan dalam pidato pakan bagian dari kekayaan negara. pelantikan adalah investasi seluas luas celananya, saat ini ada seorang man nya dengan menyederhanakan aturan tan direktur bumn yang sedang duduk sehingga memperoleh kepastian hukum. kursi perakitan dalam kasus korupsi dalam konteks inilah timbul wacana karena didakwa merugikan keuangan pembentukan omnibus law. negara dengan cara memberikan ken secara harfiah, omnibus law diartikan tangan kepada, bumn jain. jika ke sebagai hukum untuk semuanya. saya kayan bumn dianggap kekayaan ne dapat memahami mengapa ide ini mun gara, logika sederhananya dalam kasus cul. pertama, banyak produk yang tersebut, negara merugikan keuangan tumpang tindih. kedua, antara ber negara karena memberikan keuntungan bagai produk itu terkesan tak ada kepada negara. kedengarannya aneh, na harmonisasi dan sinkronisasi. ketiga, mun demikianlah kenyataan perkara da, mata rantai birokrasi yang panjang da jam penegakan hukum negara lam mengurus sesuatu, terlebih jika me dengan produk yang kartu menyangkut investasi yang melibatkan pi hak asing. omnibus law dianggap sebagai solusi untuk memotong mata rantai itu dengan hanya merujuk pada satu yang meng atur suatu topik kendati berkaitan de ngan banyak bidang. akan tetapi, perlu diperhatikan bahwa omnibus law pun memiliki kelemahan. pertama, bersifat pragmatis dan punya untuk kepentingan sesaat, padahal kekuatan berlaku suatu tak hanya secara yuridis dan so biologis, tetapi juga filosofis. kedua, terlalu menyederhanakan re gulai dalam rangka kemudahan peng ambilan keputusan, padahal menang kut banyak bidang yang belum tentu berkaitan satu sama lain. |
(jj,xo7pak marirrgt e20,, him kol: subjek: pemerintah kebijakan bidang: ironi edan sapi oleh hikmahanto juwana: w mts . . alam diuapkan ciptakan musuh, sebaliknya indonesia (bnp2tkd,: kemenag ini indonesia di menganggap semua negara ada rian tenaga kerja dan trans dera oleh dua ke " bateman. migrasi, serta perwakilan indo dian dri padahal, dalam hubungan'an , kesia arab, saudi, sementara jadian (uar negeri yang. antarnegara, tak ada musuh dalam itu, untuk kasus pemotongan sapi berdampak pada.negeri. pengertian musuh' sebagaimana ada kementerian pertanian, ke ini. dimasa kanak kanak. teman da menteri perdagangan, dan pe lam.konteks hubungan .interna perintah daerah yang mence pertama. adalah. kebijakan signal hanya ada bila sepenting jengsarakan rumah, potong he pemerintah australia menahan sejalan. namun, bila keren wan ikan selama enam bulan ekspor tangan sudah tak sejalan, teman sayangnya, koordinasi an sapi indonesia, kedua, terkait pun jadi musuh. teman dan'mu tarinstansi terkadang lemah dan dengan eksekusi hukuman mati suh pun tak ada yang abadi. berakibat pada ketidakjelasan si berupa pemancingan atas tenaga oleh karena itu,' bagi indo kap pemerintah. semua kesalah kerja kita, bupati, arab saudi. kesia, sepanjangadakepentingan akan ditimpakan kepada ke pemerintah pun mendapat nasional yang terancam ataupun menerjang luar negeri. berbagai kritik atas "kebijakan ada warga negara yang tidak ter terakhir, sumber kelemahan dan pelaksanaan hubungan luar" lindungi, pemerintah harus tegas terletak.pada bagaimana meme .negeri. pemerintah indonesia dan menganggap negara sahabat lintah. mengelola permasalahan. seharusnya tegas bersikap ketika sebagai musuh. bila itu gangster pemerintah lebih menyibukkan kepentingan nasional atau nasib jadi, yang terpenting dilakukan diri menjawab kritik daripada warga negara: menjadi taruhan. adalah menjaga proporsi.tanda mengambil langkah konkret pada ketidakjelasan pemerintah akan kan dan melokalisasi masalah se negara mitra. padahal, langkah berakibat pada merebaknya hingga tidak .mengganggu.hu konkret dibutuhkan untuk men kemarahan publik. dalam ne: bunga kedua negara yang lebih jawab keraguan publik atas le geri. por besar tee sahnya pelaksanaan urusan luar bila dianalisis, paling tidak ada kedua, dalam. hubungan bi: negeri." tiga sumber ketidakjelasan pe lateral sebenarnya .tidak: hanya perintah. pertama adalah pen menteri luar negeri yang :ber harus tegas ag. cadangan kebijakan luar negeri .peran. dalam kasus bupati, ber ilustrasi dari tiga sumber ke: "seribu kawan dan tiada lawan . bagai institusi terlibat mulai dari lahan dapat terlihat dalam pe kebijakan ini seolah olah mem: badan nasional penempatan dan panganan pemerintah setelah buat indonesia tidak mau mem perlindungan tenaga kerja in pemancingan bupati dan peng ama lm p mn. sumber: haruki.: elaykol,: bid: hentian ekspor sapi australia pe. dipercepat? perintah dinilai lemak dalam pemerintah harus tegas, baik merespons kebijakan pemeran kepada pemerintah arab saudi, tah arab saudi dan australia. australia bahkan malaysia ter dalam kasus bupati, bila no kait masalah perbatasan ataupun ratifikasi atas eksekusi"yang me singapura terkait ekstradisi. rupawan hak dari indonesia di sinilah pentingnya. perumusan malaikat oleh otoritas arah saudi kebijakan luar negeri yang dan sistem hukum arab saudi terkoordinasi, jelas, dan tegas. ini yang tidak transparan serta yang akan membuat rakyat bang memperhatikan due process pada pemerintahnya bahkan' law, apa tindakan konkret pe membuat negeri ini kembali di perintah terhadap arab saudi? segan negara sahabat. bukankah ada sejumlah pi jangan sampai pelaksanaan lahan yang bisa dilakukan dari kebijakan luar negeri menjadi sekadar menyampaikan nota suatu ironi mata publik. ketika protes, misalnya membawa ma tki tak dihargai negara sahabat, salah ini dewan ham pbb? seperti arab saudi, indonesia se ' demikian juga terkait denganku olah olah tak. berdaya. padahal," pijakan pemerintah australia australia bisa tegas terhadap in atas penghentian ekspor sapi. indonesia ketika sapinya diset mengapa menteri: pertanian se belah tanpa memperhatikan ke olah olah melunak bahkan mem kesejahteraan binatang. fasilitasi tim gabungan australia jangan pula diambang am dan. indonesia membenahi bing kebijakan salah satu pe rumah hewan? perintah australia terkait ja bukankah pihak industri sapi, angan .ekspor sapi, sementara australia yang justru menderita indonesia iau mundur dengan akibat kebijakan pemerintahnya rencana moratorium pengiriman sendiri? lalu, mengapa:,meme: tki arab saudi lintah seolah olah mair mem hikmahanto. juwana fasilitasi pencabutan terhadap guru besar hukum interna hukuman yang dijatuhkan agar signal universitas indonesiompas hari tal senin, jan him kot: subjek: penelitian panel inti pelan bidang ari serat rami dengan memanfaatkan serat rami, tim peneliti institut teknologi bandung membuat panel antipeluru. inovasi ini diproyeksikan digunakan kapal patroli maritim untuk memperkuat pertahanan negara. kecepatan pelurunya mencapai tul saat mardiyati dili tatang mulyana sinaga ma detik. inovasi dalam sebut pun dinyatakan lolos amanat itr kekayaan serat alam nu: uji tembak yang mengacu pada aa hart pia antara dimanfaatkan standar nij level iii. pada bidang pertahanan tim peneliti institut tek kami sangat senang dengan keamanan. koloni bandung untuk bering hasilnya. ini membuktikan se hal itu mindoro rasi membuat panel antipeluru. rat alam yang banyak ditemui lakukan riset bid alan panel berbahan utama serat kan indonesia bisa diman: apalagi masih dan nada rami dengan campuran serat dapatkan untuk bahan panel an (pertahanan) yang malibeitahi gelas (fiberglass) itu proyek peluru, ujar mardiyati saat berbahan impor seharian ikan untuk digunakan kapal dihubungi, rabu sisi lain pemerintah sed patroli maritim guna member: uji tembak memakai pelat mendorong tkn (tingkat jet pertahanan negara. berukuran de komponen dalam negeri) sejak maret mardiyati ngan ketebalan cm. peluru persen, ucapnya. bersama tim peneliti kelompok ditembakkan dua kali titik menurut mardiyati, elim keahlian ilmu dan teknik berbedadanhasilnyatidak me sahnya kekayaan serat alam material. institut teknologi tembus pelattersebut. tanah air menjadi also lagu bandung itb) lainnya disebut mardiyati mengatakan, panel solusi menjawab persoalan itu. kan dengan riset panel anti menggunakan bahan serat rami oleh karena itu, penelitian peluru berbahan serat alam. persen dan serat gelas harus terus dilakukan sia keterbatasan akibat pandemi persen. saat peluru.ditembak menghasilkan inovasi produk covid memaksa mereka ti kan,pelurutertahandenganpe bidang militer dak bisa bertemu tatap muka nitrasi mm. sementara jika karena bahannya komposit, setiap saat. bahan serat rami persen, karet alam sangat lain akses kampus dan labo penetrasi peluru mm. meredam peluru. karet alam natrium dibatasi. tak jarang seratramiberfungsisebagai ' ) menggantikan bahan epoksi koordinasi penelitiandilakukan penahan beban. komposisi:( dan serat rami dipakai kta jarak jauh secara daring. alhasil, persen serat rami dan persen mengurangi penggunaan serat penelitian memakan waktu je serat gelas) ini dianggap sebagai gelas, ujarnya. bih dari tahun. batas aman dan lolos standar, penggunaan dua atau lebih kabar baik datang pada per katanya. bahan diperlukan demi men tengahan november ino komposisi bahan diuji coba dapatkan material terbaik agar rasi panel antipeluru berbahan beberapa kali untuk menemui performanya optimal belinda serat rami itu lolos uji tembak kan perpaduan yangsesuai. pa tujuan penggunaannya terra ran ang senapan runduk nel berbahan karet dengan se pai. pindad persero). rat rami persen, misalnya, karet dan bandung, jawa barat. dianggap kurang layak karena berpotensi induk fana panel itu mampu menahan tidakdapat menahan peluru karena tidak tumbuh lama peluru senapan spr kaliber ngan optimal. negara. ini menjadi ana milimeter jarak meter. ide penelitian tersebut mun sambungan sumber: kompas hari tgl serie, jan him kol panel antipeluru keunggulan panel berbahan serat alam proyeksi penggunaan "had lebih ringan dibandingkan serat gelas (fiberglass) pelapis antipeluru kendaraan sehingga dapat membuat penggunaannya lebih efektif. seperti kapal patroli maritim kan bahan bakunya lebih mudah didapatkan indonesia untuk melindungi area krusial naa ear dengan pilihan dan karakter serat yang beragam. garitembakan senjatamusuh, penelitiannya dapat dilakukan secara mandiri sehingga seperti ruang kemudi, . sand tidak rentan disabotase negara lain ketimbang panel lambung, dan mesin. buatan luar negeri. mengusung konsep material hijau yang lebih ramah lingkungan contohpanel yang seri dibuat dari serat rami dengan berbagai 'komposisi. infografik: ismawadi "penting dalam penelitian, ter art penggunaannya pun dapat ira bidang pertahanan, rsi disesuaikan dengan mengatur inovasi panel antipeluru ter memakai lad limp sana mio. bisa dibuat custom (sesuai ke sebut mengantarkan mardiyati ape inginkan pengguna). misalnya, menjadi inovator terbaik dalam x2) tujuannya untuk toknghsikidat prima. award itb: kes da! guru dengan kecepatan harap hamka pengajar it neng wah meter per detik, dapat ngan bem peng: disesuaikan. tentu diteliti dan marak masyarakat, dan inovasi diuji coba lebih dahulu, ujar maga penelitian dan bona. dosen fakultas teknik mesin pengabdian kepada masyarakat lppm) itb. keunggulan dan dirgantara itb itu. peri pak salah satu keunggulan panel bahan serat alam juga lebih gaan ini makin tak antipeluru berbahan serat alam mudah diperoleh. mardiyati baik lesi pena adalah lebih ringan. panel ber menyebutkan, serat rami yang anparmenang: bee bahan serat. rami persen, dipakai sebagai bahan panel skak misalnya, beratnya hanya tersebut berasal dari wongso bui pasti senarai gram. namun, jika berbahan bo, jawa tengah. namun, hati adalaha yang serat gelas persen, beratnya mengakui, bahan kimia tam jak mencapai gram atau bahan berupa kompon: karet kilogram. masih impor, sambungan sumber: kompas hari tgl sera, jan him kol ikan ki ini sudah menjadi serat. ba saka gempa negeri listrik yang menyamai kelar tuanya masa (material antibalistik komet karena belum diproduksi in sial). selain itu, ada juga serat indonesia. namun, komponen dari tanaman sansevieria sp, utamanya lokal, ucapnya. ujar only aulia. dengan bahan utama dan serat serat alam lainnya juga penelitian dalam negeri, panel hat dipakai untuk mersenuki antipeluru tersebut juga men: ahutuhanpreduk pertahanan, dukung kemandirian riset. se namun, terlebih dahulu harus lain itu, produknya juga tidak diteliti karakter seratnya dan rentan disabotase oleh negara direkayasa dengan bahan lain lain ketimbang panel buatan nik memenuhi standar spe asing. sar sindikasi tertentu. jadi, negara lain tidak tahu ditelaah dengan pendekat kekuatan kita karena panennya. ilmu material. jadi, tidak dibuat sendiri. kita punya bar . lesung' diambil dari alam han bahannya. tinggal bagai terus langsung diaplikasikan mana riset riset yang ada di menjadi produk, jelasnya. kembangkan sesuai kebutuhan panel tersebut diproyeksikan an, pacarnya. menjadi pelapis antipeluru ken mardiyati menambahkan, dansa satunya kapal pat keunggulan lain panel antipeluru ojj maritim. panel dibutuhkan serat rami itu adalah meng ntuk melindungi area krusial usung konsep material hijau ari tembakan. senjata musuh, yangbanyak digaungkan. die beri ruang kemudi, lambung berapa negara eropa, pengguna dan mesin. naan material ini mulai diri akan tetapi, fungsinya dapat nati dan mendapat pengurang disesuaikan dengan kebutuhan pajak karena dianggap lebih penggunanya. bisa juga untuk ramah lingkungan. pelapis antipeluru bangunan dinding), ujar only aulia. penggunaan padan bapa serat alam riset itu juga melibatkan pe menjadi modal berharga untuk teliti lain, salah satunya only berkarya menghasilkan produk aulia rachman, lulusan prog: dalam berbagai bidang, terma ram studi magister ilmu dan suk pertahanan. dengan ino teknik material. itb tahun rasi, pemanfaatannya dapat menurut dia, selain rami, mengurangi ketergantungan serat lam juga berpotensi di: terhadap produk asing sekali kembangkan menjadi materi gus mendorong kemandirian antibalistik, salah satunya alga bangsa. hijau cladophora sy,maps hari tgl sabtu, pavidus gong im kol subjek: mem cerai parte sea bidang 5ce benci tai ind sia factory ali informasi memang tar indonesia adalah kreasi bersama badan keamanan rakyat bkr) su: masih harus dicari dan insiden? inilah yang mendorong per mater barat. sementara gorontalo, keterangan lengkap bma design mencintai indo segi pejuang lokal nani war la? insiden ini mengingatkan saya telah mendahului soekarno hat belum merumuskan pada pesan ayah: kamulah phat team karena "memproklamasikan bener. dengan jelas. konferensi phat aceh lam perjuangan. kemerdekaan rekaan indonesia pada ketika be pers menko polhukam indonesia kamu tulis mana tempat landa melarikan diri dari indonesia," tra aceh dalam perjuangan kemerdekaan sulawesi selatan, dua aristokrat wiranto, agustus indonesia), perintahnya. sangat ban . daerah ini, andi djemba dan andi map nee indonesia kon pembom dek paduka, melakukan tindakan berani : yang saya dengar sabit kaum mantan biar serta tabu memihak republik indonesia pasa. dari siaran rri dalam janin nya abang soekarno hatta, mengapa atu golongan saja). ayah saya bu berani ? karena daerah ini kendaraan, tak meng kan saja tahu tentangsejarah perjuangan revolusi berada ket gambarkan apa apa aceh masa kemerdekaan, melainkan tentara australia yang menganggap be tentang apa yan salah satu pejuang yang berusaha me landa tetap punya hak atas hindia be ang bahan kembalinya belanda aceh da landa. juga berani karena kedua tokoh sesungguhnya terj adi. lam periode paling menentukan itu. ini sama sekali tak mengetahui adanya frasa indonesia tidak ditegakkan ha kesepakatan van mook dengan ang mengesankan dari wiranto nya oleh satu golongan berjalan searah sjahrir atas konsep maret adalah ungkapan apresiasinya ba dengan fakta sejarah. segera setelah seperti dikisahkan anak agung gde gubernur jawa timur khofifah proklamasi kemerdekaan indonesia pa agung dalam dari negara indonesia indah tarawangsa dan wali kota malang agustus tanpa komando, timur republik indonesia serikat sutiaji yang secara spontan meminta berbagai daerah menyambut datang konsep ini berbunyi: pemerintah maaf. namun, tidak dijelaskan kepada bangsa baru ini. aceh, para ulama belanda mengakui kedaulatan facto siapa permintaan maaf itu ditujukan. membuat maklumat selama ok republik indonesia atas jawa. kendati bagi saya, persoalan sedikit lebih jelas tower berisi sikap siap berdiri pada maret konsep itu teko karena menerima pesan whatsapp in belakang soekarno dalam member reaksi dengan memasukkan juga suma intelektual muda jawa timur dan dosen tahanan kemerdekaan. masjid raya tera dan madura, posisi sulawesi selatan ilmu politik universitas airlangga, su banda aceh, dalam pidatonya, teungku dalam kerangka bangsa baru itu tetap cahaya, airlangga pribadi, sehari sebe daud heureux 'eh menyatakan: sia tak jelas. toh andi djemba, andi map lum konferensi pers wiranto, tentang yang gugur dalam mempertahankan paduka, manai sophia, dan lain lain "insiden bendera merah putih suara aa adalah syahid. tetap memihak ri. ya hari itu. juga telepon kawan yunior pernyataan ini dilanjutkan dengan empat contoh itu memperoleh saya, muhammad sebarkan, tentang so pendirian tentara keamanan rakyat indonesia tidaklah abad yang sama. dan melalui berita media tkr) bawah kolonel jaman ga buah kaum, melainkan karya ber yang saya baca, kerangka masalah relatif haru yang berlanjut dengan pendirian sama. maka, mencintai indo tergambar. duduk perkara adalah pen berbagai laskar perjuangan. sumatera kesia harus diungkap de campaka bendera merah putih oleh barat, tokoh pendidikan muhammad ngan penolakan konsep seorang mahasiswaasal papua asrama staff dari lembaga pendidikan institut hierarkis dalam 'hu mereka surabaya. aksi semi keke kayu tanam pada agustus bunga antara "pusat? ganas? sitmskera ian daerah dane muda dan pengamanan aparat atas ma arat yang berisi dukungan atas pro struktur hubungan po mahasiswa papua itu menimbulkan reaksi nasi soekarno hatta jakarta. dan litik harus dibangun se balik sebagian warga papua atas in mpa bantuan apa pun, duet dahlan cara horizontal atau egaliter. side dan malang . jambe dan ismail lengah mendirikan sebab, tanpa gerakan gerakan otonom berbagai daerah lu sambungan tal hlm kol sumber: koreas hari tgl sapu, posts via. jawa dalam member kekuasaan negara itu. pertama adalah,ke tahanan kemerdekaan, gagasan memahami persoalan bangsa apa yang kita pahami dari pinggir. secara teknikal, perluasan tentang indonesia de dan pemusatan kekuasaan itu dianggap masa ini takkan pernah aplikasi manajemen modern atas pence ada. bolaan negara, demi efisiensi. namun, secara konseptual, ini membentuk psi melihat dari pinggir koloni mean pendapat. tentu, secara struktural sebagai akibatnya, otoritas politik pusat terjadi apa yang disebut the dan berbagai organisasi massa tak mam aggrandizement and central mendeteksi keresahan daerah dari nation of' the state power (per kacamata pinggiran. keresahan siang luasan diff pemusatan kedua gap perbedaan dan perbedaan berarti saan negara) pasca revolusi penentangan terhadap pusat. perluasan dan semu kedua, perluasan dan pemusatan ke satan kekuasaan ini menghapus hubung kekuasaan negara melahirkan bibit fasis egaliter pusat daerah selama revolusi. me. sebagaimana dinyatakan alexander usaha pusat menciptakan negara bi growth dalam major ideologies: lokasi modern melahirkan hubungan interpretative survey democracy, so impersonal atas bawah dan membuat ciamis and nationalism fasisme daerah tak lagi bisa mengekspresikan adalah pengagungan (clarification) ber hubungan emosional untuk proyek lebihan terhadap konsep bangsa yang, ikan pusat. akibatnya, menimbulkan pemaksaan pe dengan kewenangan terpusat sebuah pemikiran yang seragam. fasisme ini tam negara modern, jakarta melakukan in ketika, kutip growth atas ucapan intervensi impersonal daerah. hasilnya, field marshall count helmet von terjadi alienasi daerah yang ekspresi mode depan parlemen reichstag) kan dalam bentuk keresahan. member jerman pada "the army takes the retakan aceh dan gabung first place among the institutions every pemberontakan sumatera barat su country (angkatan bersenjata mengaum latest utara dalam bentuk prri per bil tempat utama antara berbagai mesta adalah fakta telanjang lembaga setiap negara). sejarah. pemberontak itu sejatinya para karena itu, jerman, angkatan pe pendiri negara bangsa tingkat wi rang dilihat kala itu sebagai simbol uta ayah. masa orde baru kepentingan nasional. bah perluasan dan pemusatan kekuasaan kan, perancis pada periode sat kian kentara. bercorak semi mili '& yang sama, kaum rasio teistik, orde baru lebih mengekspor analis bergantung kepada ikan kecurigaan yang diproyeksikan angkatan bersenjata un daerah. penempatan militer sebagai gu tuk membalas penuhi benar, wali kota, dan bupati dae naan atas kekalahan rah daerah adalah kebijakan pusat yang sedan dan to rally the dibimbing kecurigaan semi militeristik. patriotic spirit the pe maka, ada dua hal yang tampil dan pole (membantu mem membekas dalam persepsi otoritas bangun semangat patriot'ik politik dan massa pusat sebagai rakyat). penyatuan militaris akibat perluasan dan pemusatan ke dengan nasionalisme #" sambungan ken sumber: kompas hari tgl satu, paus tanpa sikap nalar demo syarikat ini tak membagi budaya dengan rasi inilah yang men masyarakat indonesia pada umumnya. jadi inkubator fasisme. secara budaya, tulis nolan dan ka dalam sejarah, ini ter wan kawan, "masyarakat papua adalah iran jadi perancis pada melania, bukan melayu. dan yang api an ketika kaum terpenting dari semua itu adalah fakta nasionalis berharap bahwa masyarakat pulau raksasa ini ter bara menteri perang yang diri atas suku asli. populer, jenderal bola persoalannya adalah kendatipun gua nger, "would rescue them sejarah" berposisi begitu distinsif dan from the peril parliament pengalaman keindonesiaan begitu ber tari democracy (mence beda, otoritas politik pusat telah mem dapatkan mereka dari diproyeksikan pandangannya seakan akan bahaya demokrasi pa papua dan masyarakatnya adalah ?ang sea elementer). patriotisme kota tua dari gugusan daerah yang berlebihan yang bergabung dengan mi membentuk konstituen negara republik asterisme ini berbuah fasisme dan ber indonesia. dengan mengambil asumsi ujung kepada sikap antidemokrasi. mempunyai "otoritas penuh atasnya, maka, mencintai indonesia dalam pemerintah pusat telah mengubah ke konteks dewasa ini bukanlah penyu tekanannya sendiri dengan menganulir, tangan slogan kebangsaan dan pancasila lanjut nolan dan kawan kawan, pem tanpa makna. sebab, tanpa disadari, me bentukan tiga provinsi papua menjadi lalui absennya nalar dan kesadaran ma gua. dan meskipun, pada mereka tang demokrasi, pengulangan slogan itu memperoleh status daerah khusus, pro lebih mengarah kepada penyeragaman seksi pandangan konvensional jakarta pemikiran. mencintai indonesia, dengan tas papua berlanjut. ini terlihat pada demikian, adalah usaha memahami ma program pemekaran wilayah admins salah bangsa dari kacamata wilayah trasiyang berlangsung progresif. pinggiran dan penolakan fasisme. akan tetapi, semua proses biased ja kebutuhan meningkatkan jumlah pen dalam perspektif inilah kita harus duduk dan elite lokal yang: berambisi melihat papua. berbeda dengan wilayah politik. proses peningkatan jumlah pen indonesia lain yang berpartisipasi dalam duduk yang sebelumnya bergantung pa pembentukan bangsa, masyarakat papua migrasi etnik lain sejak an dan baru masuk dalam radar administrasi an, terakomodasi pada lapangan indonesia secara resmi melalui referee okupasi baru sebagai akibat pemekaran dengan demikian, masyarakat ini duduk setempat. pada saat yang sama, bukan saja tak berada dalam struktur pemekaran ini menciptakan fantasi baru emosi yang sama produk revolusi na elite lokal atas kehidupan material, ak signal melainkan, sebagai ini melahirkan matt masa bagi mana dinyatakan cilia nolan, sydney elite lokal, karena dengan itu' mereka jones, dan solahudin dalam the po mempunyai akses terhadap berbagai political impact: carving papua bantuan (block grants) program pem (dalam hal hill, ed, regional dynamics (bangunan desa sean jumlah ke ina decentralized indonesia, ma catatan dan kabupaten meningkatkan sambungan sumber: kemas hari tgl sabtu, pars ang him koi san man ona tenaga lokal. tentu pun sen iki pia pepgrnng akh, didi yan, kedua pulau itu berada tai anta hanya spa ata slot dewasa ks: tar pr, tit end mana kata tebu kan erna ria kaget pit baya rakyat nala datu dengan fantasi material? adalah int tak bisa lang bln sta sih isme gal: yi mehiriulka pekan br sabtu,2u agustus him kol xvi subjek men pasar lose aaa bidang augustine dwiputri 'kemarahan bisa menjadi hal, perkuat isu amarah anda. fei yang baik, dapat memberi cara. mitos: kemarahan, agresi, dan inti han sni untuk mengungkapkan serba midas membantu saya mendapatkan oleh karena itu, gai perasaan negatif, atau memotivasi rasa hormat dan memperoleh apa serbia kita untuk menemukan solusi. tanpa yang saya inginkan. saan ini. sebagai salah bana perasaan marah, kita tidak akan fakta: rasa hormat bukan berasal anime untuk menifingari mengambil sikap menentang ketidak dari mengintimidasi orang lain. orang perasaan tersebut, kadang see adilan. kemarahan adalah tanda ba mungkin takut pada anda, tetapi me orang secara tidak sadar beralih haya internal yang memberitahu bah reka tidak akan menghormati jika kemarahan, berbeda dengan ke ada sesuatu yang tidak beresdalam anda tidak bisa mengendalikan diri tautan dan kesedihan, kemarau diri. .,. @taumenanganiperbedaansudutpan dapat memberikan gelombang namun, kemarahan yang berlebih dang. orang lain akan lebih bersedia energi dan membuat anda merasa dapat menyebabkan masalah. me mendengarkan dan mengakomodasi lebih bertanggung jawab dari turut jeanne segala dan melinda kebutuhan anda jika anda berdo pada daan rae smith jika reaksi otomatis an komunikasi dengan cara yang meng jadi, pada dasar amarah" terhadap amarah meledak, pesan hargai dia. bisa menjadi stand untuk itu tidak pernah memiliki kesempatan mitos: saya tidak bisa membantu menciptakan rasa mampu untuk disampaikan. diri sendiri. kemarahan bukanlah se mengontrol dan kekuatan jadi, meskipun sangat normal un suatu yang bisa saya kendalikan. dalam menghadapi kerentanan tuk merasa marah ketika anda di fakta: anda tidak selalu bisa mme dan ketidakpastian. aniaya atau diperlakukan salah, ke mengendalikan situasi mana anda sebagai contoh, ketika kemarahan arahan menjadi masalah ketika an berada atau bagaimana perasaan an muncul pada suami istri, ternyata mengekspresikannya dengan cara da, tetapi anda bisa mengendalikan baliknya ada rasa takut ditinggalkan. yang merugikan diri sendiri atau bagaimana mengekspresikan tema kondisi ini merupakan kombinasi dari orang lain. kemarahan kronis yang bahan. anda pun dapat mengacu rasa takut dan kehilangan antisipatif muncul sepanjang waktu atau tidak .dikalikan perasaan tanpa kasar secara yang dapat memicu lamaran terkendali dapat memiliki konsep verbal atau fisik. bahkan, jika se tika anda kekurangan informasi ensi serius bagi hubungan dengan seorang mengganggu, anda selalu pu cukup dan pasti terhadap belakang" orang lain, kesehatan fisik, karier, dan nya pilihan tentang bagaimana me sungai suatu hubungan mergabapa keadaan pikiran anda. responsnya. juga dapat memicu kemarahan. sebab, mitos dan fakta emosi sekunder ketidakpastian menyentuh sesuatu yang tidak diketahui , yang ende segala dan smith juga me kimberly pratt menjelaskan rung menakutkan bagi kebanyakan menyebutkan beberapa keyakinan yang bahwa banyak orang tidak menyadari orang. tidak benar dan fakta sesungguhnya bahwa kemarahan merupakan emosi bahkan, kebosanan dapat menit seputar kemarahan. sekunder. apa artinya ini? biasanya, bulan kemarahan atau kebasaan ka mitos: saya seharusnya tidak "me salah satu emosi primer, seperti rasa rena ada perasaan kehilangan ata bahan amarah saya adalah sehat un malu, takut, sedih, dan perasaan di . ketakutan yang samar terkait den tuk melampiaskan dan mengejar abaikan, dapat ditemukan balik pengalaman tidak terlibat tae kannya. emosi marah. ketakutan mencakup suatu yang menstimulasi atau pro rain. benar hal hal, seperti kecemasan dan ke aktif. mengabaikan amar: khawatirkan, sementara kesedihan ber miliki lah tidak sehat, ventilasi pun tidak asal dari pengalaman kehilangan, ke prof besar donabiliki rasa kon lebih baik. kemarahan bukanlah se kedewaan, atau keputusasaan. emosional yang lebih kuat serta ke suatu yang harus dilepaskan dengan merasa takut dan sedih membuat inginkan berlebihan untuk kontrol ha cara yang agresif. bahkan, ledakandan tidak nyaman bagi kebanyakan orang, nya mengarah pada penderitaan ba omedan hanya menyulut dan mem rasa ini membuat anda merasarentan tin, sebab, tidak mungkin kita' selalu sambungan sumber: kompas hari tgl sabtu, bgu ang hiekei dapat memegang kendali, terutama terhadap perilaku orang lain." menghadapi kemarahan jika anda merasa marah, baik da lam kadar ringan maupun kuat, pratt menyarankan, berhentilah se , jejak untuk memeriksa diri dan co salah mengidentifikasi emosi primer yang mendorong kemarahan itu. jika sulit untuk melihat apa pun selain kemarahan, mulailah dengan men "jelajahi pikiran anda karena itulah yang memicu semua emosi. ingatlah bahwa perubahan dari emosi primer, seperti ketakutan atau kesedihan, kemarahan biasanya cu kup cepat dan tidak disadari. merasa marah bisa menjadi kebiasaan yang sudah mendarah daging bagi anda. itu berarti butuh lebih banyak waktu un tuk mengidentifikasi pikiran dan perasaan yang lebih dalam balik nya. bekerja dengan rasa takut, kepe dahan, atau keduanya akan menge bangka cara yang lebih terampil un tuk .menghadapi kemarahan anda. misalnya, anda mungkin mendapati kesedihan yang belum terselesaikan atau menyadari bahwa anda merasa takut terhadap hasil tertentu. semua perolehan dari penjajakan ini me rupawan data yang positif karena me libatkan cara mengatasi kebutuhan yang lebih mendalam daripada ke .arahan itu sendiri. dengan mengidentifikasi emosi primer, anda dapat lebih mudah me bentukan tindakan terbaik untuk me menyelesaikan masalah anda. misalnya, anda dapat mengetahui apakah tin akan orang lain benar benar tidak adil atau hanya merupakan pukulan bagi ego anda: membela ketidak adilan, seperti melindungi diri sendiri atau orang lain agar tidak diman dapatkan atau dirugikan, itu rasional. namun, memilih untuk berdebat de ngan seseorang atas sesuatu yang se pele lebih untuk mempertahankan ego adalah pemborosan energi yang sebenarnya dapat digunakan secara lebih bijak. singkatnya, bekerja dengan emosi primer yang mendasarinya adalah ca untuk mengurangi kebiasaan ma rah, menyuburkan lebih banyak ke damian batin, dan memfasilitasi tin akan yang bijaksana. ini adalah satu perspektif dari banyak pandangan lain dalam mengelola kemarahan. selamat mencoba. naekompas hartl.: setia hlm kol: k4v1 bid: subyek pencetrarsgrn grin tipis kejahatan ?cyber sebelum sepak terjang polisi menangkap seorang pemasar gari pengirim e mail. bahasa securities sepekan lalu, boleh jadi mana ana area membuat banyak orang awam terperangkap. ber crime badan reserse kri minal mabes polri, menjelaskan, setelah itu, polisi tinggal mela oleh sari febrian bukan imaging pada cpu (cen oral processing uni?) komputer bagaimana tidak, erick sari pada riset pasar. kepada pe penerima e mail dalam rangka sin pemasar didik, erick mengaku, isi e mail memperoleh bukti digital. pro dari perusahaan sekuritas itu didapatnya dari sekadar ob ses imaging, yaitu cara mem pelat merah itu, ditangkap ha roman dengan sesama pemasar, peroleh data digital dengan nya gara gara e mail. terlebih terlepas benar tidaknya info penggandaan (bukan sekadar lagi, surat elektronik itu tak di masi itu, erick tidak lembu mengkopi), yang tingkat konten .masukannya untuk kejahatan. bumi keterangan bahwa isi e ma ikannya sangat presisi. dengan bahkan, tak disadari erick, i nya belum sepenuhnya sahih. cara ini, pengambilan barang e mail itu berpotensi menjadi sementara, identitas bahasa pa bukti tak perlu dengan menyita masalah pidana. e mail itu mengesankan ke cpu, yang bisa mengganggu sis namun persoalannya, isi latihan isi e mail. tem suatu tempat kejadian e mail itu pada akhirnya mem bank indonesia dan pihak perkara yang tak terkait pidana. bikin sejumlah bank gerah dan bank yang merasa gerah tadi la ini pelajaran bagi semua berpotensi menimbulkan were mengadukan email polisi. pengguna internet, pelaku bahan para nasabahnya. apalagi, tanpa kesulitan berarti, polisi erick) alpa hukum dan tak me iklim ekonomi tengah mence melacak erick karena e mail menyadari perbuatannya bisa ber makan seperti saat ini. yang dikirimkannya itu meta dampak lalu menjadi masalah erick mengirim e mail kli kai domain perusahaan tempat pidana, kata brigadir jenderal en kliennya mengenai isu pasar nya bekerja, bahasa securities. pol) edmund ilyas, direktur yang menyebut nyebut soal se ketelanjangan identitas e mail perbankan dan ekonomi khu jumlah bank yang tengah dicari itulah yang mengindikasikan ke sus, badan reserse kriminal, likuiditas. erick menyebut diadakan itikad melawan hukum mabes polri. lima bank, yaitu bank pa polisi lalu menjerat erick de nin, bank bukopin, bank ngan aturan baru, undang un artha graha, bank cic dang nomor tahun ten century), dan bank vi tang informasi dan transaksi storia. it elektronik. sangkaan yang itu keterangan da be. bukan ialah pencemaran nama lam e mail itu, baik dan penyebaran berita bo menurut pi jaa melaui sistem elektro tidak dipatokan penipuan, dan sebagainya. pa jatuhnya korban. dalam hal soal isi e mail itu mahal, berbagai jenis kejahatan pornografi anak, perangkat sendiri, polisi berupa yang tercakup dalam kitab un hukum cyber ini lebih mesin token pada keterangan dang undang hukum pidana fungi anak anak, kata goose, resmi yang mence (kuhp) juga dapat dipidanakan yang ikut tim penyusunan but isi e mail itu ti melalui ite, selama ite. dak benar. ken ox. perbuatannya melalui dalam hal itu, ade serangga datilalu cms sistemelektronik. mariana, lorena dari uni fakta stai dee contohnya, masalah veritas indonesia mengatakan, semut gagal bing ama sepele pencemaran peran menurut ada masalah teknis. papar baik tadi . appa spa lalu disusul lembaga penjamin telah kasus erick itu anak nira mega simpanan yang mengambil alih lalu banyak orang awam yang bentuk kejahatan masa kini dan bank yang disebut sebut erick hanya kepada kami dan kha masa dep ey, tak hanya polisi, dalam e mail nya itu. water tak bebas berinternet. pa tetapi juga jaksa dan hakim. se sat basin abusing condita panoid itu tidak perlu selama ki bab, bentuk kejahatan cyber pun yang independen dan padaku selalu think before click (ber akan dinamis mengikuti per kapasitasnya' ephtuthya keterangan pikir sebelum mengklik in kembangan teknologi yang amat annya sahih, kata edmund. terner). dengan berpikir itu juga sepat perkembangannya. ite sudah disahkan kita bisa terhindar dari penipu kon parlemen april namun internet, ujar goose. menolak etin rupanya, masih banyak orang goose menegaskan, hukum tangani maksimal. hukum ma yang tak begitu ngeh. dibuat bukan untuk mengirimi serial kita masih sulit menang sebelum muncul kasus erick, realisasikan teknologi. hukum kau substansi kejahatan yang se kejahatan cyber yang populer bertujuan melindungi potensi lalu berubah, ibu serangga. publik berupa carving, hacking, laporan kejahatan cyber" dari luar negeri yang dilakukan oleh wni negara jumlahlaporan australia hm kerugian akibat cyber fraud ada bap abba got anda dollar bea hongaria . dollar semen 6860euro poundsterling dollar as singapura (sampai juli) .886euro . saka lah poundsterling amerika ika to. bebe ata belilanmanansn (emas ipin .&.ii.o)'r pomografianak sebagian besar tidak bisa diproses menara . hukum karena korban tidak bisa malta datang indonesia, sumber: interpol indonesia bangko: temp ,1c februari 201e hlm kol subjek 4set koruptor korupsi bidang ux. pid ibn apalagi lee ank pan ungu &elah mal ang aah februari bal per kena sia kar sal pan hasi sejumlah langkah penting yang set milik harus segera dilakukan agar npan har bank mla tersebut dapat dipaksa: banana . dresden bank swi pertama, mla indon mla indonesia swiss ini sayangnya, upaya kejaksaan ini sia swiss perlu mendapat ai: sen manna matta gan serin isa depan. per ruu man ente masal apa san nya, penah: nan, pelacak can jumlah negara seperti filipina titan datangi tid: kaka efek perampasan aset hasil pejabat hingga terjadi pada perjanjian ekstra an. kesepakatan ini men del meme antara indonesia dan si jang kau pejabat indah swiss, pada tahun yang diakui naga per filipina akhirnya maa tangan jak lay jani dini: beri uu. kembali juta dollar ir. die lal kan ka rena data akurat tentang berapa ba sana ngo yang diserbu gara. tia ena niki una ane hate nyiakan pada sejuniyan tekenirig kedua, pemerintah perlu 'korupsi swiss setidaknya su side sani baca nigeria. menjalin kerja sama dengan dah: tahu baca yan pernah pemeran lembaga lain, seperti komisi w w sambungan sumber kompas hari tgl senin fehvori hlm kol anu |
per hari tgl: slash, junt hlm kol: 4d subjek: sedrnkad bidang :jf taro kepa tel jalan konstitusi. jonas much nurhasim pasi bila terjadi perselisihan da pemilu dan pemilihan presiden. setiap demokrasi yang ana kari sebagai contoh pers kelahiran diharapkan dapat dipraktikkan oleh selisih hasil pemilu, semua pihak ha marwah konstitusi, un sebuah negara pasti rus mengembalikan kepada konstitusi. sang undang dasar dan keren dengan segala peraturan turunannya tangan publik secara umum. keadilan memberi jalan kon agar demokrasi tegak sesuai dengan filo aer merupakan salah satu as giri mendasar yang perlu dijaga ole institusional. dalam buku karena itu, demokrasi "tidak dalam menjamin keadilan setiap per syarah konstitusi, memberi wadah bagi gerakan massa ary enam kena arena berefek 'udi sebagai jalan untuk. asar sebagai warga mas'udi menyebut kas semi yang sah negara dijamin dan dihargai serta lilin bahwa konstitusi menag gea negara dalang praktik kei dasar dak dalam demokrasi, tetapi guan berbangsa dan bernegara. dalam sebagai hukum dasar ami tata ima nuansa itulah hadir untuk mem merupakan kesepakatan pendapat, dalam bentuk berikan solusi, menafsir perkara ber umum (konsensus) demonstrasi atau aktivitas lain untuk pasarkan konstitusi yang berlaku. menyalurkan aspirasi dan pendapat dalam hal yang sama, untuk menjaga warga negara mengenal publik. konstitusi. juga marwah integritas sebuah demokrasi norma dasar . menjaminhak hade elektoral, perdebatan awal menjelang (grundnorm) dan aturan lokasi bni kepe ngk makan (grand geste) pas lang calon presiden dan calon wakil pre asa keadilan ko: tistifusi: side, kalau mereka akan dipilih secara dalam kehidupan tega dapat langsung oleh rakyat. pilihannya jatuh bernegara dimanfaatkan oleh se mahkamah konstitusi bukan melalui aa, bak untuk "ber jalur peradilan umum karena sifat dari leh karena itu, konstitusi meru engkau secara terbuka,ju peradilan yang final dan mengikat. pakan tata aturan tertinggi yang jur, fair, dan adil melalui jalur sena nan mk, perselisihan politik efek memiliki kedudukan dan posisi hukum, khususnya melalui per. ng, lean sem age ana penting dalam prin dilan mahkamah konsep dina ima annya tidak perlu terlalu sip prinsip utama depan bernegara. itulah hakikat pergantian ku kedudukan konstitusi sangat strategis aan dalam sistem demokrasi. de eren yng menyerupai karena setiap perkara bernegara harus lokasi tidak menawarkan pernah engan con dikembalikan dan ditaksir sesuai dengan pergantian kekuasaan dan atau pe pemilihan presi pada dasarnya konstitusi yang berlaku. dapat dibayang pemerintahan melalui cara anarki, tetapi adalah perselisihan elektoral seka kan kalau tidak ada konstitusi sebagai pergantian kekuasaan dalam sistem de ligue perselisihan politik. agar ti ruleofthegame dalambernegara,sebuah lokasi dilakukan secara. damai dan dak berdampak berantai bagi negara demokrasi pasti akan terjerumus teratur. gila politik dalam anarki. penyelesaian melalui itulah hakikat jalan konstitusional dan marwah konstitusi adalah pilihan yang dapat dimaknai sebagai dasar fun dalam perkembangan. reformasi kita, yang paling tepat. mental yang mengatur praktik demo indonesia telah mengikuti jejak beber ari meskipun adalah rasi sebuah negara. konsensus berdo negara yang telah lebih dahulu mem asas sea lembaga gempa dari litik dan berdemokrasi merupakan untuk mahkamah konstitusi mk). ke lam sistem politik in rekonsiliasi nilai bersama dalam berada merupakan terobosan ba mus indonesia, kehadiran membangun cita cita bernegara. dalam dalam sistem politik indonesia nadi sebagai lembaga konteks itulah, demokrasi sebagai sistem yang belum ada sebelumnya. salah ptn independen politik diatur, termasuk segala turunan s,punya diberi kewenangan untuk me kan dapat hap nya, seperti bagaimana demokrasi efek tafsir dan memutus sengketa konsep ikan keadilan on total akan dipraktikkan. nasional, termasuk perselisihan dalam institusional bagi z w spp sambungan sumber kompas hari tgl dasa ,2x him kol sega owo diam ahh? ne. moingarn sse yen salinan nga inn taik akan ta, sta sea derita 7tah sya itn ema pre step ska ata lah dalam bait kru pan merekakeluarkan. kah lana bertarung pada ha its tari eak sen (ea wisata bintan . kakaknya adalan pat bae benny ban &5a sny: cil ik: tak air nan pen wrp ulama sau bicara yang gamal media, tidak mk, seyo elite pase ana eng ter nama sana, ur: been badan pen 'ka hutan arena merekalah yang gear marga dengan dicapai rena dari sanalah usi kita jutaan arakan indonesia baya tagar yang dapa! dalam meru uksi reg ba. aka non tera dilestarikan dan dipraktikkan. sure ta, ame lahirnya undang und nomor ta bapa aan, hun ang lahan umum nan mep rea yang, matur dix tangal ina ben urakan dan hn: ane dat rara http! kane tpi mena nada oloalokpohbl adalah satin sendi fip massa lut, uin, olokook pom, pasal iis sign kontak acid: taji hy: peta kok maa ega been ana deni sedangkan uht aib ain en. bea aan" mengkianasa tamu bil arus pmk bag pemain sada enak, sis ding masing dan: menerima apa pun aas tiada: mall mia ila apa ore ana sby pee run tin bad pia eur abi more asin ingat uc: kasus per berita kku suasana seperti itulah yang kita mean tea nan mean uki ksr peperangan bear? ona sen asi pemilu present ose e'r ud: jau ana gara udn) gan maa produk gang wage saya want tam kba kedua belah pendukung baik ndu aan menahan nobar politik rena nasa aiu batam tag apa uni ad, kado wan car wan ana teng bireuen hanan .ha politik yang hanya kepentingan kong dekan han aas mna naa nae sena deng deg .sen. tetapi, karena es. di seyo secara emo kaa rgs pan tentukan oleh peraihan calon pada elec signal ter. reli ata kena ker usaha bud pena tata formal vote, paritas calon war gore dana been ten penentu. neg aya tae aga digunakan neo erat george san dana per map msi lean mea ora kera war hae uks jon p 22pg ja" dari maka wiki nabi. rania tentang atc meng sap anu angin aan ina era won rain feng bee ian sar para sudan oleh prabowo keane pena pama ane wara bea tandus ann aa, derby aan den sbd: hal apa tere man her ppa mbah cctvaca leisedul milk atol, kcinust yak: berupa ben log pesta uan noda sea wap sig kena peg haa gan t#ivkamar hari tgl selasa, juni hlm kol: subjek pepe mag sila bidang bela filem ina bea len seni laa tes sada aka anda es" a mata nad tea bai aga ara atas dan bela ara danur siaga terencana oleh ik: genre: muda walkeri. pendapatnya menit ikan pet dan sei lag maa tati mae oa! hal narasi one api dan dike ngk: kah tua masa sak dua utamanya. sat age ghana dunia sea ang tap lag rasio. pertama, radikalisme agama ata ami meng: dan munculnya pee sae kemas epa. abah tepat jika dika ta! 'alasan dasar negara aan eng tea tama rla)' dar kamera ene beta ceng. eka badal paska sat pee soal sia beton ona inn m . bat rba agafar penguasa yan: camila secara utuh dan mence: ran nilai nilai pancasila. . :,. serpih ana rent era an? teri: haa turun menjadi nilai r vera ada penjara post bahkan berani me kon wikt tahan mesin kta luhur panc sila sgp kana meluangkan rienvebstih kei sean ara sarjana bea sik konsitusi girl para sarjana analis seba fukui ame rika yang disokong benda camila penyelenggaraan dpr berhenti peg ana? ienyelatuh: dan. operasional batang tubuh uud orba begitu. dom dal aan gpr fana n0t jeu sama fpi meh memerankan per ha layanan pes nga yang palm disalahkan seba, fame dusgaagaan agunan segala ng, bah berjalan nusa kita telinga pena epa nae samp: ji: eka tas han pro ram negara vang dija batuk sistem otoritarianisme rea but saja alu, dari chi jaan kena nan bagai mesin kontrol sosial. sip amien, rais ahmad maan ideologi pantai bpip) pemain yah pena . yaitu dad lp. bermasalah segel |uni awal made lerenga nee pra ajang kem iba ng. mundurnya rugi anya ruh ban sat balu ea, menu ega spn nana ban manga tahun lalu adalah indikasi eng kolusi bagi mafia berkeley serta lu kuatlemahnya elite kerah kasih rgs cab dua berkeley pedas maa, dai panas naa mempunyai keberanian meta raya aha atz tiang tol ntt pora bra eta pet sang kep la neg ara ini. sin po roh dai bagi sadap san cari "ar pre olekgiebaktika. keterpaparan is, thomas barang pun, masih didominasi rdikalme agama sin) baik anak did akan sifat dasar alamiah manu deng: yan aan era pinta lan genera sis san kae mean nasionalisme, orba, dan gene sambungan sumber kemas hari tgl: setara, jus him kol: top man mma wen. |
kementerian hukum dan bam badan pembinaan hukum nasional ji. may. jen, sutomo, ciliata jakarta timur kempen stan abi han glass dad, dan sumber: mpa haring kja muko. bd: maa kab maa gan lilin se, eba tia mak (ras ara (aa maa subjek: penjara untuk siapa? penjara untuk siapa?) ame didi ana oleh topo santoso tekad pemerintah tetapi lebih pada bagaimana kon berantakan tindak pidana eko untuk pemerhati sesi yang tepat'untuk meng nomi, khususnya terhadap pe hindari korban korban dari pisau anggaran kepabeanan. kalau kan aspek keadilan tajam penegakan hukum yang menengok kenyataan, bebe menyangkut proses nu tak pandang bulu meski melawan rapa masyarakat adat masih ada kum bagi kalangan tertentu akal sehat masyarakat luas. penyelesaian pelanggaran pidana patut diapresiasi. mes dalam kajian sistem peradilan adat luar pengadilan. demikian, tetap perlu pidana, yang namanya diskresi diberi catatan sebenarnya dimiliki oleh para pe dua konsep tegak hukum, apakah akan me sejalan dengan hal hal atas, rangkap, menahan, mengguna saya pikir dua konsep mendesak. seperti diberitakan kompas kan tertentu, menuntithu untuk dipikirkan serius. pertama, dalam sebuah acara kuman tertentu, dan menjauh menerapkan konsep perang pontianak, menteri hukum kan hukuman tertentu. meski 'gungjawaban pidana ketiga, yakni dan ham materialis akbar me penggunaan diskresi itu mesti subsesialitas. kedua, menyerap paparkan prioritas untuk me dibatasi, faktor manusia.sangat kan bentuk community based wujudkan penyelesaian luar menentukan. tangan penegak correction. dua konsep ini di pengadilan bagi tindak pidana hukum yang tepat, diskresi me terapkan pada dua urutan ber ringan dengan batasan batasan nyemaikan keadilan dan' meter beda. konsep pertamadigunakan tertentu, mendapat maaf dari tiban tangan yang salah, dis sebelum adanya pemidanaan korban serta umumnya me kresihanyaakanmenjelmamen (conviction), sedangkan konsep menyangkut tindak pidana oleh jadi diskriminasi yang melukai kedua diterapkan sebagai bentuk anak anak (juvenile),manula,dan merekayanglemah. hukuman (punishment. rakyat miskin. hal'itu kaitkan penyelesaian perkara sidang dalam studi hukum pidana, dengan konsep restorativejustice. dalam perkara pidana dan kon selama ini yang banyak dig konsep itu memang unggul da sep restoration justice barangkali akan sebagai basis pertanggung "lam hal kurangnya stigmatisasi. memicuperdebatan. bagikalang jawaban 'pidana salah konsep mengapa perlu diapresiasi? yang berpikir sempit, alini schulz (kesalahan) dengan ada kenyataannya, praktik penegak tidak bisa dilakukan dengan ar gim terkenal geen staf zonder .an hukum kadang memosisikan lumen kepastian hukum ataukah schulz (tiada pidana tanpa ke rakyat miskin, anak anak, dan rena hukum pidana adalah hu malahan). tanpa'ada schulz, pe manula sebagai korban depan. kum publik. maka, peranan laku tidak bisa dihukum. begitu hukum. terhadap mereka, sim korban atau masyarakat tak ada. juga bila perbuatan yang dia bol dewi keadilan yang ditutup. argumentasi semacam 'ini bukan melanggar uu, tetapi ter matanya sehingga tidak bisa agak mengherankan. bukankah nyata masyarakat tidak mean membedakan siapa yang di dalam hukum kita, contoh dari uangnya sebagai sesuatu yang adil tampaknya kukuh dijalan penyelesaian luar pengadilan melawan hukum (tidak melawan kan. sebaliknya, saat menghadapi sudah lama diatur. dalam kuhp, hukum dalam arti materiil), pe lawan lawan hukum kelas berat, misalnya, dikenal istilah gfd laku tidak dihukum. mata dewi keadilan yang tertutup ning buatan process, yang berlaku sebenarnya jika kita mengacu itu sedikit dibuka sehinggaiabisa "untuk pelanggaran tertentu yang pada kasus kasus heboh penuh memiringkan mata. hanya diancam denda. penyelam hutan terhadap rakyat, seperti ka saya tidak bermaksud mem sajian semacam ini juga diatur sus mengambil kakao atau san bahas diskriminasi semacam itu, sejaktahun dalam pem dal, atau men charge telepon se bangko.doc dodo halnya mapan sumber: haru: blm: keji ller, nyatakan penegak hukum kita belum benar benar meng gunakan konsep pertanggung wabah pidana dengan baik dan berpihak kepada rakyat kecil. dalam konteks int, kita perlu memikirkan konsep lain yang penting untuk menghindari penghukuman terkait kasus ka sus sepele yang tidak perlu dan malah membebani sistem per adilan pidana. konsep ini di ajukan oleh rij, mantan guru besar universitas groningen. dalam pidatonya berjudul ter offering , vii mengusulkan penambahan syarat ketiga untuk menentukan layak tidaknya per tanggungjawab pidana, yaitu subsosialitas. penuntutan tidak layak dilakukan untuk perbuatan tertentu yang tak mengandung risiko bahaya yang dimunculkan pelanggar hukum terhadap ma syarikat, dengan konsep ini, sa ringan penuntutan dan pena tuhan pidana untuk tindak pada yang ringan jadi lebih ketat. menurut hemat saya, kita ti dak boleh terlambat untuk me mengurangi beban sistem peradilan pidana kita dengan jumlah per kara yang terlalu besar dan jum lah narapidana yang terus naik. oleh sebab itu, kita mesti meng tindakan kalangan yang rentan menjadi korban dari sistem per adilan pidana yang semestinya melindungi rakyat. topo santoso direktur djakosoetono research center fakultas hukum universitas indonesia |
kementerian hukum dan ha) tsampai |haw ig: mao, him kol: subjek: lembaga menara penataan bidang involusi penataan lembaga negara: 65leipappa www oleh zainal arifin mochtar" ada masa reformasi, menjadi proses ketatanegaraan pendek, tetapi tidak membuka negeri ini memang yang wajar, baik fenomena prak kesempatan adanya kerja ber menunjukkan tren tis maupun teoretik. sama atau penggabungan kerja lomba: negara. pon pada sebuah lembaga. akibatnya, tema percepatan tanpa cetak biru. pembentuk undang undang de sda senna sayangnya, indonesia ngan serta mertamendorong sa luar biasa dari sesium mengalami anomali. inflasi ini lembaga tertentu untuk satu lah, tetapi dalam konstan terbangun bukan dalam sebuah urusan tertentu luar urusan nyaris nol untuk hasil. skema yang rapi dan terencana pemerintah: baik, melainkan ada decede:|| padahal, pada.saat yang sama, ringan terbangun secara invoke pascareformasi ditandai tinggi pembengkakan ini tentu saja tif banyak mengkerut yang mena nya ketidakpercayaan kepada pe sangat mengkhawatirkan. dan ngi keberadaan lembaga lem || perintah. oleh karena itu, yang memang, saatnya untuk berpikir haga negara ini. salah satunya terjadi adalah semua persoalan lagi untuk penataan atas gejala tahir dari ketidakjelasan member yang ada dan membutuhkan pe 'negara bertaburan lembaga akan mana lembaga negara in panganan'khusus karena meme kompas, dependen dan.mana yang me lintah tak lagi dipercayai menu " sejujurnya, terjadinya pening dipakai lembaga pemerintah. arusnya akan berujungpadasim kata jumlah lembaga jas ame bu jr. lembaga negara independen bulan membentuk lembaga ne niatan bata genome merupakan membagi negara sara baru gejala ini terus mne . pembentukan lembaga lem tersendiri yang terpisah da akan'd bagi negara batu adalah imbas semua cabang kekuasaan. andi tag po. sah dari sebuah proses demokrat sementara lembaga meme udan, aan erat term isasi, hampir semua negarawan lintah lebih banyak meru pama abas tak baru mengalami demokratisasi juga pakan perpanjangan tangan yang aan dibentuk untuk ad) mheyakilobcarontanye selanjutnya terinstitusionalisasi dependen maupun lembaga kabel, sesuai ena melalui' mekanisme" perubahan pemerintah punya personal @puan mem angin aturan dasar (konstitusi) ne masing masing, perso ntar peka gara tersebut, menjadi pemicu ''jalan yang tidak sama, tetapi: kit ini lalu berujung pada dien dl, tuanya berbagai lembaga meme gasifikasi kelembagaan baru se cenderung berasal dari satu bagai akibat, ketidakpercayaan' cara pandang yang sana, lintah bersifat permanen, hoc, atas lembaga lembaga lama. yakni adanya pragmatisme aenea arah tari perkembangan deras "inilah pembentuk aturan. pra lembaga, tetap! tim oor yang kemudian oleh bruce rasisme itu lebih karena satuan tugas, kerman disebut sebagai tidak' sanggup berpikir area energi lembaga, bagian dari penolakan doktrin | staf dalam memulai sebuah kesan yang seharusnya gitar klasik trias politika dan member wuhan negara 'atau meme gani secara lintas kementerian, kenalkan the new separation tinta, lalu disimpulkan tetap karena pragmatisme pe | powers yang menempatkan lem perlu membuat lembaga ba perintah yang tidak mampu ' bagi lembaga' negara indexen baik yang independen ramu mekanisme kerja antar den tersebut sebagai cabang ter maupun dalam bentuklem kementerian, berujung pada sendiri luar'cabang klasik yang bagi pemerintah. bentuknya lembaga pemerintah dikenaldalamkonseppemisahan | terjadi kesalahan besar ketika tersendiri. padahal, sebagian be ' tigacabang kekuasaan, artinya, is. membuat lembaga negara.inde sar isinya adalah orang orang di. sumber: naruto.: blm: six kementerian yang terkait dengan secara kelembagaan dan kerja yang diinginkan" :'f perangkat dasar aturannya pragmatisme. memang harus, kemudian merapikan dalam dibayar mahal. membengkaknya bentuk yang mana harus jumlah lembaga.ini berimplikasi: nyapermanen dan mana yang langsung pada jumlah anggaran!) seharusnyaadhoc. , yang dikeluarkan, belum lagi ter ) setelah itu harus berupaya jadi sejumlah kendala tata negara, kuat menjinakkan gejala liar dan administrasi negaralainnya, pembentukan lembaga naga ) yang jadi turunan dari ketiadaan satu kalimat kunci yang di cetak bikini. #ip4 butuhkan: semua urusan penting salah satu. indikasi penting dan harus dilakukan, tetapi tak yang menunjukkan ketiadaan ce berarti harus dibuatkan lembaga .tak biru pelembagaan lembaga khusus untuk hal itu. pembentuk negara adalah beragamnya model' aturan harus mulai berpikir: peraturan: perundang undangan membuat aturan "terbuka" un yang mendasarinya. padahal, hie ') tuk, lembaga lembaga negara dari yang lebih, tinggi benda '? yang ada, sehingga beberapa tangan kewibawaan yang tidak irisan penting yang datang ke:" seimbang dengan lembaga "ne indian tetap. dapat dikerjakan gara lain dengan dasar peraturan tanpa harus membuat lembaga, ,yanglebihrendah.i (baru, tetapi cukup menginjak lihat juga penggunaan istilah '| sikapnya'ke:lembaga yang sudah yang tidak rapi. ada yang meng bada ia: gunakan istilah "dewan , komi pada saat yang sama, meme : si , ataupun langsung dengan pe lintah harus berpikir kreatif un:| 'sebutan nama: sulit menemui tuk memperbaiki birokrasi di " kan dan. melacak alasan benda bandingkan dengan' mendorong sar balik perbedaan penamaan, maju jumlah lembaga. kerja kerja lembaga lembaga negara inde lembaga dan, kementerian. yang pendek ini. tidak ada penjelasan sudah ada itulah yang didorong detail tentang perbedaan. ma untuklebih mampu membangun sing masing' belum lagi redup pirokrasiyangbisa bersinergi dan dans atau urusan satu hal yang: berkolaborasi serta koordinasi kemudian dikerjakan oleh antar, tanpa harus mem "lembaga berbeda, padahal sa air lembaga tang sudah ada, nat berpotensi untuk dira harus dirapikan dan yang sejenis ikan. disajikan agar jumlahnya men penataanulang jadi lebih ramping. jika "gagasan .ini dijalankan, ipa keb besar kemungkinan bisa mundo riba lembaga ini rong percepatan reformasi naga hi: dimulai de ini,. tentu saja dimulai dengan oren mana reformasi kelembagaan, rekor ngan merah yang masi yang benar benar penataan, lembaga negara independen jauh dari kesariinvolutil promo. zainal arifin mochtar peter engan kandidat doktor ilmu hukum yang jelas in, fakultas hukum ugm mudahan melakukan penata i? . pas hari tgl sewa, februari hlm kol: subjek: latte pum ber jaya dlp bidang : depan ruu sumber daya air agus pembagi pemerhati kebijakan publik dan perlindungan konsumen dari ph&h public policy interest group hampir seperti ritual lima ironisnya, ruu sumber da poin antaranya merupakan san setahun awal air tak termasuk. kelima usul perubahan 'atas materi ataupun akhir periode ruu prioritas adalah ten ruu. pembahasan rinci kepemerintahan merupakan tang pengoperasian, ruu ten per sebenarnya telah di masa masa paling tidak efektif tang perubahan atas un mulai, tetapi terhenti dengan untuk membentuk undang un dang undang nomor tahun adanya: reses berkepanjangan dang uu). tentang larangan praktik dan berlanjut dengan sibuk jika setahun awal masa ja monopoli dan persaingan usa para anggota untuk kamp batan lebih menjadi masa kon tidak sehat, ruu tentang nye menjelang pemilu. rencana validasi dan adaptasi bagi ang penyelenggaraan ibadah haji panitia kerja dpr untuk mem kota baru, kesibukan berpemilik dan umrah, ruu tentang ke bahas ruu sumber daya air menjadi alasan signifikan bidang,dan tentang eko urung terlaksana sepanjang mengapa setahun menjelang nomi kreatif. november desember desa lin ana men ketua dpr juga sempat merujuk jadwal acara per jadi masa yang sulit untuk me ' hidangan komisi untuk pe tuntaskan sebuah rancangan mengingatkan agar ulangi ide januari februari undang undang ruu). punden diamanatkan oleh putusan site tak juga tercantum agen . makian yang (kemungkinan) kalah koreliaus mk) untuk , rapat dengan kementerian terjadi pada ruu sumber daya diamendemen dapat priori typ untuk membahas ruu air yang inisiatif pembahasan takkan. dengan pasaribu,sha mber daya air. kondisi ini sudah dimulai pada lewat busnya ruu sumber daya air berkebalikan dengan semangat proses internal dpr, awal masuk dalam prioritas. untuk memastikan pengaturan draf ruu dari telah penyebutan itu seperti men memadai agar rakyat bisa dimajukan untuk dibahas ber distorsi substansi laporan ba endapatkanairbersihatauair sama pemerintah. dan legislasi dpr yang pada . num sebagai kebutuhan po presiden jokowi pun sudah oktober menyebutkan kok sehari hari, menetapkan surat presiden ruu akan dimasukkan prog secara substansi, pada draf pres yang antara tam legislasi nasional pro raj ruu sumber daya air lain berisi penugasan semen lepas) prioritas dengan tarian pekerjaan umum dan rincian ruu prolegnas semangat pengaturannya perumahan rakyat pupr) se dan ruu baru. adalah bahwa seluruh sumber bagai leading sector mewakili panitia kerja pun sebelum daya air dikuasai negara yang presiden untuk pembahasan nya sudah melaporkan bahwa diartikan swasta tak dapat ruu sumber daya air dpr ruu sumber daya air terma mengusahakan sumber daya bersama kementerian esdm, suk pada prolegnas se air. pengusahaan dapat dipaku kementerian perindustrian, kalian sebenarnya. ruu itu kan dengan sangat terbatas apa dan kementerian lingkungan telah masuk dalam prolegnas bila bekerja sama dengan re hidup dan kehutanan, semen seiring dengan pembatas presentasi pemerintah, yakni tarian pertanian, serta semen keseluruhan dalam bumn, bumi, upt, utd, tarian hukum dan ham. no7 tahun 2004tentang sum dan selanjutnya bum desa. ber daya air oleh pada pada perkembangannya, su sinyal ampat februari dan dah mengerucut pembedaan sin taat wan mba tahun tentang pengairan pengusahaan sumber daya air. pai sumber daru air yang dijadikan pengisi eko dalam hal sistem penyediaan menguat jika merujuk pidato asongan hukum dinilai tidaklah air minum spam) yang lebih ketua dpr, januari ,saat memadai. perak ana esai an pembukaan masa persidangan pada juli pemerintah untuk memenuhi kebutuhan yang menyebutkan (ha telah menyerahkan daftar in air minum warganya, manakala nya) lima ruu prioritas yang inventarisasi masalah (dim) ke pemerintah perlu keterlibatan dibahas pada pada komisi dpr, dengan swasta, dilakukan kerja sama total halaman yang lewat bumn, bumi, atau sambungan hari tgl sa, debuts him kol bum desa. sementara air mi agenda berikut num dalam kemasan amd) uang ketika pemilu sebagainya dijalankan he semakin dekat, semakin kecil rezim perizinan yang ha pula kemungkinan ruu sum nya dapat diberikan dengan daya air, akan menjadi syarat tertentu dan ketat. agenda yang (dianggap) penting kesepahaman itu masih per oleh para anggota dpr, ter diperdalam soal klausul sya masuk para anggota komisi rat tertentu dan ketat tersebut, dan hanja ruu sumber daya syarat untuk surat izin peng air. kalaupun kemudian pemilu ambilan air sisa): kesetaraan usai dan sebagian anggota dpr penggunaan sumber daya terpilih kembali, siapa yang untuk amd dengan untuk mengelak dari kemungkinan putri lain, juga antara amd manuver untuk beroleh posisi berupa air dengan minuman strategis fraksi ataupun alat yang berbahan baku utama air kelengkapan dpr bakal me dengan tambahan rasa atau nyata waktu mereka? warna. beberapa bahasan ke . belum lagi kemungkinan pijakan publik yangterkaitling akan ada perombakan internal dungan hidup atau akses ma komisi ataupun hanja. ke syarikat sumber daya air bukan itulah yang diprediksi juga masih harus dituntaskan. bakal terus memuncak hingga darisisipemerintahrupanya pelantikan dpr baru pada mau aman saja sehingga cukup oktober jika kemudian menunggu langkah hanja ruu baru terbentuk selepas itu, sumber daya air,takada upaya persidangan untuk membahas khusus untuk mempercepat ruu diperkirakan baru bisa di proses pembahasan karena gelar pertengahan desember sungkan untuk mendesak hanja atau menjelang rapat pe ruu sumber daya air dpr. tutupan masa sidang kesimpulan ini saya dapati ke merujuk target tujuan pem tika bertemu dengan jajaran di bangunan berkelanjutan rektorat jenderal sumber daya sdg5), semestinya capaian ak air kementerian pupr. ses air bersih yang layak bisa mereka hanya menunggu tuntas sebesar persen langkah hanja ruu sumber untuk itu, indonesia bu daya air, padahal banyak pihak investasi triliun. menunggu segera selesainya besarnya investasi ini mustahil ruu ini mengingat ketahanan hanya dibebankan pada apbn air rakyat indonesia sangat dan apbd tanpa melibatkan tergantung pada selesainya swasta lokal ataupun asing. ruu sumber daya air ini. nawacita pemerintahan jo kopi kalla antara lain berisikan kehendak meningkatkan kua lintas hidup masyarakat melalui ketersediaan infrastruktur da sar, yang kemudian diturunkan dengan program yang benar gerakan persen pembangun akses ketersediaan air bersih yang layak seluruh wilayah indonesia hingga karena itu, dengan menit bang kepentingan lebih besar dan dampak yang lebih panjang, ruu sumber daya air perlu segera dituntaskan dengan cara terus dikawal untuk. emas ikan. kesinambungan materi pembahasan. pun dengan ma teri materi yang sudah disewa kati sebelumnya sehingga pem bahasan tidak terus berau tar putar tanpa kemajurabu, jum hlm kol: subjek lebatnya sea bidang jer7free jain piir bat to: aha kyai nanti mtlanarmi kak nina ala jalal vie ank alan. sana akhir rasa secara2 mia par ta. ver and menganga antara npdsbeaan ega mencetak ming pdb, ber maa nan cot aa. maa nam makam sapa bet milan oab ondel selasa sanak "ih institusi yang tegangan :yabg mmel lalin baki serat barat perlihatkan dalam mene sean esai aga berssihwenna toska sanaanne pera pare naga, poli rima hasil akhir pilpres ini. ke dub perda mani pen san den penang, pol: bokan dan sanggama di: #pandangan datang silih berganti sembari elite. permainan orasi anggaran ir1 serta yang hampir tidak ada bedanya mengusik ker masa wemobkk: dino lantai kas ket pakan jalan konstitusional me tidak terbantahkan kena pang politik yang dewasa. beta ima den jen era isa menanam mang ona para kita bap yang see aag senjata da7 aah mai pai oksi dea aan |
see. inykon hari tgl: tempat him. rol x2xtk kode: nan monnnnnn suster anak pemimamni s ani tana (ii ( tn . . nan nn, pa, (tt pp. (uan i snp sol ai tag idiom laki ebi kar mahal kenyamanan jadi barang mana! ana tidak seoran nig pas senam pagi, api, jumlah sedikit dalam satu sel gan pun dapat dirampas mengambil air buat wc:kamar, sepertidisel orang dewasa. kemerdekaannya secara tidak sah atau se bu'kalau ada yayasan yang buat para tahanan anak, ada wenang wenang. penangkapan, penahan : . dikasih bimbingan ala, papar ruangan seluas meter ana la, bocah yang sudah sera unit yang. isi tahanan anak. an, dan pemenjaraan seorang anak harus ger melihat jalan raya ini. tempat, kondisi itu masih le sesuai dengan hukum dananya di eelumiagi masalah makan. 'bin baik daripada sel orang de.) 't bahkan sebagai upaya terakhir untuk yang memangjauh banget masa yang sering harus tidur jangka waktu sesingkat sin: katanya kon serigala enak nasi yang me: bergantian karena sempit. ban yet t singkatnya reka makan bukan dari jenis keadaan rutan kebon wa. versi hak anak b). beras.yang biasardijual super cukup memprihatinkan. pan market. entah kenapa, mesiu: sini tahanan anak harus mem: aa. atas selembar ker : (ar rutan kebon wara, bar rut daniel, nasi itu seperti se baur dalam satu lingkungan tas gambar terlihat dung sme tengah matang. parahnya, na , dengan.tahanan dewasa. coretan kasar se daniel adalah salah seorang. siituharuslangsuing'dimakan. bayangkan saja, rutan ini! cars aktor gaitemen kia yang group kau ngak isak aan batas hope yang sedang mela gara gara perbuatan kriminal | , aral kegunaannya dituang: nya, mereka harus menjalani masih untung setiap hari dena termasuk sapi ""kannada balonpercakapan hukuman diusia yang mung nak yang dalamnya terdapat tu lebih muda dari kita. ka sak niat maan aga, repeat nkri lisan "saya mengharapkan sang enggak terpikir .oleh kita gek boleh austin pan png ) bahkan anak terjadi lor orangtua saya datang ke' ke kenapa mereka tega berbuat va? dadi akan jumlah narapidana onward besok saya' dan tindakan kriminal itu. tapi yang enak kel ya? dagingnya hingga membuat pai ama. dalam balon satunya lagi ada enggak'ada habis kita ba semak perjuangan ahan karena ketidakadilan gambar sebuah rumah yang "angin adalah gimana sih ke pig ara tempat lagi ucap rustaridi cepatpulang rumah karena jaitu? san gigitan ak. sudah lama tidak bertemu apakah benar hidup suka pelik lagi kalo dot kum penyuluh rutan adik. lam bul itu serum dan monde yang ikan saya dosen sini , hal serupa. wal ksel tidak ada yang istimewa. tita. dan' apa sih sebenernya tai each dani. dalam gambar itu. tapi mak yang mereka dapat disana? begitulah kehidupan se parah rutan kebon waru, ter nanya akan lebih dalam kalau | : dengar cerita daniel. sha orang tahanan di rutan anak jadi lembaga pemasaran yang menggambar adalah se ri hari dia hanya kisaeng kebon waru. kata lp) anak range rang.) orang penghuni rumah tahan hirup udara lepas diluar sel. kapasitas kurang sana, kondisi kelebihan ka atau rutan. adalah daniel selama lima jam.' buat dia, |! oya sani paritas sudah harus jadi per bukan nama sebenarnya, waktu lima jam itu pasti sangat evan tengok keadaan di hatian. kapasitas yang ber seorang anak yang kini tengah: berharga. kita saja kalau utan kebon waru. sana, jumlah orang kini dihuni menghadapi vonis penahanan .!. kamar seharian pasti ada bo bona narapidana yang masih oleh orang. tang pidana selama enam tahun s nya kan? apalagi para tahun) menjadi (8sampai| sekolahistimewa . . karena terbukti telah memang penghuni rutan! menjadi wargarutan, gar (pemerkosaan) kami boleh keluar sel pa bersama para napi dewasa: masalah keterbatasan asi liang mereka tidak ditahan dalam lintas sepertinya masih. jadi :langka. doc pondok pan j itu #xxi kode: sumber sambungan hari tgl4 at, mm. kol: kx x , subjek cma wan men banana hal yang utama dalam dunia kebon waru yang berbeda de pun sekarang kami pakai bisa'depresi tinggi. kalau 'eng lembaga pemasyarakatan ngan menjadi alasan untuk ruang tahanan," papar gaktertahan bisa menyerang anak. padahal, hal ini sudah! mengapa rutan ini tidak me nya. kita, dia bisa bunuh diri. nah, diatur dalam undang un |' nyeleriggarakan pendidikan ironisnya, pendidikan seko pelayanannya ini harus perso "dang uu). pertama no .bagitahanannya. lah istimewa yang udah dija .nal approach, ujar pak ayumi. mor12 tahun mengenai, kami tidak dapat mence lankan rutan enggak selalu 'j data mengejutkan lainnya pemasyarakatan. kedua, da penggarapan program.sendiri. berhasil. contohnya pena datang dari rutan kebon wa lam proses pengadilan meng masalahnya, rutan memang laman andi bukan nama tu. menurut data yang term lacukepada bukan dikonsep seperti itu. sebenarnya. bagi dia, cita cita pul dari paguyuban ragi ban mengenai pengadilan anak. ?. akan tetapi, memang sini adalah mimpi. apalagi mem dung bekerja sama dengan sudah gitu, kompilasi hukum ada narapidana yang telah di bayangkan masa depannya. lama bulan maret dari nya adalah vonis. kami tidak dapat me cowok yang kinidivonissatu narapidana anak dan de mengenai perlindungan anak. tindakannya lp.anak ka "' tahun delapan bulan penjara masa yang dilayani kesehatan terus ada me "rena hal tersebut bertentangan untuk kasus (penganiaya annya, terdapat penyakit kulit mengenai kesejahteraan anak. | denganprosespembinaan, an) itulah empat kali bo. menular (rabies) atau yang nah, sudah gitu ada. bagaimanapun proses tembi lak balik rutan sejak dia ber biasa disebut buruk mencapai mengenai haan anak bermasalah yang umur tahun. malah dia juga persen, sedangkan punya hal pendidikan terhadap anak. paling efektif adalah dekat de sempat singgah range kit lainnya adalah infeksi sa terakhir, ada kompilasi hukum ngan keluarga. kalausianak rang untuk.kasus yang sama. lurah pernapasan atas ipa),. lagi, yaitu me.) dipindahkan tangerang, buat saya, masa depan itu pusing pusing, dan lain lain. mengenai wajib belajar. orangtuanya akan sulit mene sudah tidak ada. saya pernah ini dikarenakan rutan ke nah, pembinaan anak ini' mui karena jaraknya yang:jauh' mencoba'kembali jalan bon warganya dapat me seyogianya berdayung dalam dari bandung dan ongkosnya tus dan melamar bekerja menyediakan air sebanyak aturan tersebut, ujar ayumi, yang mahal, timbal pak rus sebuah pabrik: tapi saya di iter setiap hari, ditambah ang kepala lembaga pemasaran andi, tolak mentah mentah karena garan dana kesehatan dari pe kata anak tangerang. masih untungnya, kebon arti ijazah sma saya dari ta .| perintah yang sangat minim, kata pak ayumi, definisi anak kadang diadakan kunjungan ngarang. keluarga sayajuga yaitu per tahun menurut hukum juga dikelas (lembaga swadaya masyarakat tidak pernah membusuk sekali bagi semua narapidana,tak kan situgyaitu anak berusia lsm) yang perhatian dengan pun selama saya penjara. terkecuali,anak. yang berarti tahun, apabila anak "masalah kesejahteraan anak ini yang membuat:saya sangat setiap napi hanyalah benda itu dalam lembaga ini masih. rutan. mereka menggelar takut untuk memikirkan masa pat anggaran rupiah untuk : dalam menempuh pendidikan niatan kesenian untuk para depan, tuturan berat grup. !.!. pengobatan sehari hari: kami be, atau menurut kesejahte penghuni rutan anak kebon band rage against. the ma sudah memakai subsidi silang rain memungkinkan bisa asam waru. kegiatan semacam ini chine ini agak berang. it, untuk penanganan sementara, " pai umur tahun. ima. sangat diharapkan pak rus kesehatan buruk tetapi in'masih saja kurang jadi, sebenarnya agama tanda mengingat parapenghu mengingat jumlah narapidana namun kondisi penjaranya, se rutan adalah anak jalanan selain masalah pendidikan, yang semakin banyak ucap baiknya anak masih harus gan dari keluarga yang kurang dan rutan sangat rawan di bapak toto hermanto, kepala diberikan kesejahteraan dan mampu. .$ memakannya masalah masalah seksi pelayanan tahanan: pendidikan yang layak. dalam seharusnya mereka men yang berkaitan dengan kepe ' satu setengah juta perak hal ini anak tangerang dan dapatkan pendidikan dan bim hutan. kesehatan yang demak untuk dana kesehatan rutan? rutan kebon waru punya ringan yang lebih optimal. ka sud tentunya adalah.soal ke wah, kayaknya pemerintah pandangan berbeda. dlp . sebenarnya menginginkan selatan fisik dan'psikis. se perlu segera'memberi perda ' . tangerang, tahanan anak bisa ada relawan atau lsm yang mua tekanan yang ada disp, tiankhusus untuk kesejahte memperoleh pendidikan kare . memberi pendidikan seperti 'kekurangan kualitas fasilitas, raantahanan anak diurutan ! emang ada programnya. sekolah biasanya agar mereka dan makin padatnya penghuni gan negeri ini deh. de tembaga ini ada sekolah, #gak begitu ketinggalan:sela: :. jadi penyebab utama sa ' ngan dana feminim itu, tidak yakni jsimewe, smp is. ma menjalani. proses.pidana ::: hitnya para anak penghuni, jah mungkin untuk mengurus fimela, dan sma istimewa. hya. hanya.ini.belimtereasital lp. para tahanan yang selalu ber sepanjang anak anak masih bisa ikan. akan tetapi, kami'ju sakitnya pasti'ada dua,fisik tambah jumlahnya, sin! dan menempuh pendidik bingung untuk penyedia dan, psikis. secara fisik adalah mungkin ada baiknya juga kalau sudah selesai, kan sarana bagi mereka. saat sakit kepala, sesak mapas:s ps$| untuk tidak terus terusan me sea pak umi ini saja kami hanya mempu pruinosa:makan.jadi.eng oak2 z .buntut pemerintah ini dan itu. phim perang, para peng nyai satu ruangan perpustakaan enak akhirnya sakit perutean'si tapi setidaknya, kesadaran ' l. muninyapun sukasada yang bagi anak dan itu pun mul menjadi'stres. secara psikis bahwa merekat adalah sempat pentas taman is fungsi, dipakai untuk berbagai jadi:sering melamun, fna:: anak anak yang masih lilin mail marzuki. kegiatan. kami sangat keju rah marah tidak karuanrdan ti fungi oleh hukum.perlu die . sebaliknya, konsep rutan. tangan ruang, bahkan musha |.dak tahu apa masalahnya. ini spafpaskam sasa c:blank .doc pondok 5llj l ujung pdan nana damn nad maan aan nan, sumber feed songo hari tgl5 at, bem. kol: gtk ing kode: subjek av". jangan sampai penjara menjadi.tempat yang tidak ka lah keras dengan jalanan se hingga menjadi. sekolah .bagi penjahat kecil untuk menjadi tan penjahat besar. anak harusnya mereka tetap diberi perlindungan dan kesejahteraan yang memadai. mereka adalah teman te . :.man'dan saudara kitajuga. ' ' masak sih kitadiam? . nla diminta fitri yogi' tim muda c:bangko. doc pfusran hari tal karier, desember da9 im kol: subjek: polri bidang lyra difabel dan benar berpolitik muhammad kembali ahun nad peringatan hari difabel menjadi bagian dari ke mampuan (dibuat tidak mam disabilitas internasional beragama. dalam pendidikan, pu) dan terperangkap jebakan bertema indonesia in kita mulai mendapati sekolahan kurikulum. mereka dianggap ilusi, disabilitas unggul . ilusi. sekolah sekolah reguler di "tidak kompeten dan tidak tematersebut tidaklah ber dukung untuk menerima murid mencapai standar pembelajar beda dari tahun lalu, indonesia difabel atau berkebutuhan khu seperti murid lain. inklusi dan ramah disabilitas , sus. level olahraga, tahunlalu untuk dapat belajar seko hanya mengganti kata ramah kita menyelenggarakan asian lah inklusi, murid difabel butuh menjadi unggul , para games untuk atlet atlet pembaruan kurikulum yang dua tahun sebelumnya ber difabel. belum lama ini, seleksi mengakomodasi keberagaman tema menuju masyarakat in calon pegawai negeri sipil juga kemampuan dan keunikan in ilusi, tangguh, dan berkelana menyertakanformasikhususun divide. sebuah pembelajaran juta . alih alih memancing tuk:difabel. yang memakai pendekatan in empati, kita jemu dan merasa individual, bukan klasikal (pe tema tema tersebut sekadar benar berpolitik keragaman). slogan dan bahasa spanduk. semangat inklusivitas ini da usaha untuk benar berpolitik lebih dari itu, pemilihan pat kita lihat sebagai bentuk po juga butuh dibarengi peterseli tema tema tersebut menjadi critical correctness atau benar da aan akses atau aksesibilitas un cerminan cara pandang terra lam berpolitik, terhadap isu di tuk memudahkan belajar, an dap isu disabilitas. sejauh ini, stabilitas. sikap mental yangtidak caranya, sekolah inklusi perlu istilah disabilitas dan difabel bias, tidak rasis, tidak benci, atau menyediakan akses literasi ber menggantikan cacat sebagai merendahkan utami, upa buku buku braille atau buku bentuk eufemisme atau peng benar berpolitik ini bekerja dalam bentuk suara (audio book) haluan. sebelumnya, kata "ca wilayah bahasa, laku, dan kbbi bagi murid difabel yang tidak cat mengandaikan seseorang akan. upaya upaya untuk benar dapat melihat. sementara murid yang memiliki keterbatasan fi berpolitik diharapkan dapat me difabel yang tidak dapat men sik. putus lingkaran setan bernama dengar butuh informasi bergen kata cacat berasosiasi de diskriminasi, yang melekat le tuk gambar atau visualisasi, se ngan tragedi, penyandangnya bih tepatnya dilekatkan kepada rta situasi sosial kultural yang menderita penyakit atau meng difabel. terbiasa dengan bahasa isyarat. alami musibah. mereka butuh malapraktik,tentusajakita dari segi arsitektur, sekolah ditolong dan dikasihani. se masih menjumpai personal perlu menyediakan jalan pe tentara istilah disabilitas me an persoalan dalam nuansa kul mandu (guiding block) dan jalur maka model kacamata sosial, rural dan sikap mental yang ma (raising untuk murid difabel net yang melihat penyandangnya sih menganggap difabel sebagai ra, juga ramp atau tangga landai sebagai korban dari konstruksi liyan yang berbeda. misalnya, untuk murid difabel fisik. sosial yang menindas dan tidak kehadiran murid difabel se aksesibilitas dan kesetaraan setara barnes, kagama kalah reguler ternyata semua bagi kelompok difabel adalah model sosial ini dianggap vulkan bentuk perundungan ba menerima mereka jadi bagian lebihtepatketimbangkacamata ru, seperti memanggil murid dari keberagaman, bukan me medis dan nasib belaka. difabel sebagai anak inklusi . lebih lebihkan thohir, selain penggantian istilah, keterlibatan murid difabel da bahkan, dalam kesadaran yang inklusi seakan menjadi kata jam pembelajaran juga masih di didorong oleh semangat benar wajib yang mesti dihadirkan da anggap sulit karena kurikulum berpolitik sekalipun, kita me lam setiap tema peringatan ha pendidikan kita masih berbasis mang harus mengakui beberapa disabilitas. kampanye intl kompetensi dan standardisasi. hal tanpa bermaksud meleleh sivitas ini seiringkesadaran me dalam kurikulum semacam itu, kan. misalnya, difabel netra me mengenai kesetaraan sehingga murid difabel akan bertindak mang memiliki keterbatasan sambungan hima kol sumber: nas hari tgi kami, desember tas wa. penglihatan. begitu pula difabel fisik memiliki keterbatasan da lam mobilitas. itu adalah karak teistik faktual yang tidak perlu dimungkiri. namun, ketidak mampuan mereka untuk belajar, untuk menikmati fasilitas publik, untuk: bekerja dan berdaya, bu kan lantaran dari keterbatasan fisik pada diri mereka, melainkan lingkungan sosial, kultural, dan politik yang tidak aksesibel. sisi lain, benar berpolitik juga bukan dengan klarifikasi dan fabrikasi narasi. misalnya, pengoreksi bahasa cacat dan tuna menjadi "anak luar biasa , lalu menjadi "anak berkebutuhan khusus atau difabel , tidak boleh berhenti pada eufemisme atau sekadar sopan santun ber bahasa. bukan juga demi kepa hutan dan kecondongan belas ka shan. alih alih menyemai in inklusivitas, jadinya malah ekskul sivitas dalam kemasan baru. kesadaran kemanusiaan istilah baru, tetapi pengecap terus terjadi, seperti ramai ra mai memanggil "anak inklusi dan anak khusus . politik kepe tarian memang dapat bermula dari bahasa. namun, mengorek sian bahasa atau istilah bagi dia bel butuh diikuti kesadaran ega tarian dan kemanusiaan yang utuh. tidak berongga dan masih menyimpan benih benih rasial, sinilah sikap rasial yang paling jahat justru: bukan apa yang tampak permukaan, me mainkan yang terus sembunyi kan dan dimodifikasi. kita ma sih senantiasa menjumpai narasi mengenai kelompok difabel se bagai obyek "inspirasi dan ton topan heroisme. narasi sema cam itu justru memosisikan difabel tidak setara. slogan seperti disabilitas unggul, tangguh, atau inspiratif, jika dirunut justru berakar dari cara pandang yang menganggap difabel itu lemah dan tidak mampu. dengan demikian, ke tika difabel dapat. melakukan hal yang biasa dilakukan non difabel, mereka dianggap luar biasa. pandangan semacam itu perlu diruntuhkan. jika tak juga berubah, kita perlu merenung lagi, ada apa dengan kemanusiaan kita. |
tan ( l: emo sekian lana hari tol: mecca hlm. kol tab) x9pe: tidak. akan tetapi, kita masih bike putusan . mengintegrasikan awal hanya tap mpr xxv yang jakarta, kompas bisa diduga, putusan mah . banda kalah konstitusi mengembalikan hak konstitusional menjaga jangan sampai ini rang haa paya menjadi menjadi bumerang. konsep ibrahim ambongjugamerasa angga mana angan kursinya, bidang pertahanan. utusan itu mengkhawa calon anggota legislatif langsung mengundang reaksi dor keamanan nasional harus ikan. ideologi komunis yang tra. pemimpin nahdlatul ulama dan mu bekerja keras, ujarnya. memperbolehkan pertentangan pro dan kon cita ra dendsikaka ketua umum dewan pimpin kelas sangat berbahaya jiki muhammadiyah menyatakan, putusan itu meraup pusat dpp) partai golkar terapkan indonesia," ujar ib terobosan untuk menghilangkan diskriminasi. masa akbar eng para liga sin among yang berjanji secara pri an rekan rakyat tak perlu alan atas emg bala agora pki diserbu leh kanan mann ang tak populer dan tak punya daya tawar lagi. kan menjadi caleg. ke stasputusan itu. uap tua umum partai ana kekecewaan juga lontar pengurus mengaku'tidak melihat hat itu. lainya memiliki ideologi pan konanggota fraksi partai bulan nahdlatul ulama nu) tidak bawah ing akan camila. tee jada kompromi bintang pbb), hamdan zelda. hasyim mulai tidak member hadapi dengan cara baik. kita hera maen dena ing tidak mengapa masalahkaneks partai komunis: menolak: komunis: dengan aga misi amen lain mad indonesia pki) dapat menjadi menghilangkan kondisi yang badan jap dai ana aan nburasglo rae ena segan eta disahkannya. ggs bina kecewa. bagaimanapun, naa mah konstitusi mk). semua ketua pengurus pusat pp) teknis, paid sya ati anggota pki dani partai tesla warga negara indonesia tanpa muhammadiyah syafii ma'arif sang rang telah mengena! gekrmios haru memang menyatakan, sera pia hakan eiga komekumi gimana mungkin salon bisa memilih dan dipilih. rus menghormati putusan mk. kaban sah abg (aa bagus bagus saja, ujarnya. soal kekhawatiran bangkitnya dari putusan mk, dalam setiap pemimpin akan agak neh ketua solahuddin kekuatan pki, menurut syafii, konsiderans serie lain maa lah secara tepi kai inna lagi masa mendatang, larangan ghana ramai tidak perlu dicantumkan ia bangsa tidak begitu saja dapat tepat lantaran selama ini setiap marxisme, komunisme, dan le ass hingga warga negara, termasuk man sinisme tidak lagi punya daya yang terkejut dankecewa memberlakukan batasan ba tan tahanan politik, memiliki tawar, terutama setelah uni so ima tentu taman bagi warga negara yang hak memilih dan dipilih. se viet jatuh, tembok berlin run sebaliknya, panglima menjadi calon pemimpin bang karang mereka sama denganku tuh, dan beberapakejadianlain nasional indonesia sa, ujar hamdan zelda. semua, termasuk hak serta eropa timur, ujarnya. bendera. kindiriartono nari ktakuler kewajibannya, ujarnya. walau begitu, syafii meng mengaku kaget mendengar pu terobosan spe seperti diberitakan, me akui dendam politik memang tuan itu. hal iniiagam anggota komisi pemilihan nyatakan (g) un masihada. karenaitu,harusnya pakan ketika lea umum kpu), hamid awal dang undang uu) pemilu no semua pihak berterus terang tanyakan scale para oat sin, menilai putusan itu mor tahun tidak lagi tentang apa yang sebenarnya ibrahim andong dalam rapat merupakan terobosan spektra berlaku itu berisilarang. terjadi. dengan begitu peng kerja dpr kemarin. saya ruler. keputusan itu bernilai aap tae ati kaget mendengar keputusan bensin, tidak hanya bagi anggota organisasi ter: halaman konflik politik dan so lek boat kam penuaan larang pki,termasuk organisasi sial yang berdarah darah tidak mk. tetapi, apa boleh buat, membawa implikasi positif yu massanya atau yang terkait de sampai terjadi lagi, katanya. ar, rilis. roh reformasi ngan g30s pki, untuk menjadi wakil presiden hamzah haz bang karena mengemban calon anggota dpr, dpd, dan juga menyatakan, putusan nan henplehtandtan bangsa. ikan asalan mai bana dprd provinsi maupun kabu . harus nen: kalau mereka sekarang sadar, baba politi ikan hak hak politik warga paten kota. itu beaten diputus mk, kita mau apa lagi moga moga saja. sebenarnya, intip kesamaan tang: engan undang un tinggal.lihat bagaimana nanti moga moga saja. gara berdasar prinsip sesama: te! abi toe bapa danberharap itu justru untuk mencegah equal opportunity)," ujarnya. tidak membenarkan diskrit tak lagi mengulangi kesalahan pki melakukan pengkhianatan menurut hamid, putusan nasi terhadap warga negara. masa lalu, ujar hamzah haz. lagi, kana: nda juga menunjukkan pantura soal kemungkinan hadirnya bekas anggota pki silakan siap dikata tuk memutus mata rantai ke lagi komunisme, solahuddin memperlihatkan kemampuan itu bisa diperbaikiatau sewenang wenangan masa lalu c:bangko goc fiisnok 2uuara maa kode: sumber sam bunga hari tgl: kamis, hlm. kol: 45x otoriter, yang dengan gampang menghakimi seseorang dengan. label tidak bersih lingkungan. "mk menghentikan terakumu 'lakinya kebenaran sepihak pada institusi tertentu, kata hamid yang juga pengajar uniter situs hasanuddin, makassar telah menyampaikan pe san moral yang edukatif, men didik bangsa untuk bisa hidup co exist tanpa prejudice danse agregasi karena stereotip sosio logis politik. keputusan itu ibarat light the end the tunnel, kata hamid. sejarawan dari lembaga il pengetahuan indonesia, as marwan adam, berharap pu tuan bukan hanya berlaku untuk caleg, tetapi juga me seluruh segala bidang' ke hidupkan. dalam mewujudkan rekonsiliasi. tidak ada alasan bagi pe perintah untuk melarang bekas anggota pki memilih dan di pilih dalam pemilu, begitu juga menjalani kehidupan bernegara seperti warga lain, katanya. sudah saatnya kita me ' menyingkirkan diskriminasi ter. hadap bekas anggota pki dan bela! terlarang lain dan ke warganya, ujar asli. ant sut dik dwa idr mam inu), 'b0e pondoknaga aman ana sumber c4 hari tgl: blm. kol: x kode: kasus malapraktik jakarta, kompas jika ada dugaan malapraktik jenang benar nantinya oleh seorang dokter, maka konsumen berhak untuk lang sin naa mam anggas dpr abad sung membawa kasus tersebut peradilan umum tanpa asia loan #laki jenis esi terlebih dahulu melalui pemeriksaan atau "pengadilan ma impak padi aas: song gigi, jenis kehormatan profesi kedokteran kedokteran gigi. menurut marius, itu namanya mengeksklusifkan diri. bukan ti langkah tersebut dilindungi oleh undang undang konsul dak ringan met tata pia men nomor tahun minta seperti itu, ekonom juga bisa seperti itu, kata marius. demikian dikemukakan oleh yang melahirkan melalui operasi dokter tidak perlu mengguna ketua yayasan pemberdayaan cacar karena disarankan oleh kan filtrasi kalau memang prof konsumen kesehatan indonesia dokter yang merawatnya. pada signal benar. padahal sekarang yakni) marius widjajarta hal, berdasarkan survei, hampir ini, kata marius, banyak profesi yang dihubungi jakarta, jumat persen ibu ibu yang di cacar onal yang cenderung ngawur. se dimintai pendapat ber sebenarnya paling hanya per bagai seorang profesional sha kaitan usulan pemerintah menge sen yang membutuhkan tindakan arusnya lebih hati hati, tidak boleh nai pembentukan majelis kelor tersebut. ngebut. itu yang seharusnya di matan profesi. kedokteran ke ini, menurut saya, sudah dapat pertahankan oleh seorang dokter. dokter gigi. majelis ini berada dikategorikan kriminal, menipu jangan sampai citra dokter yang luar peradilan umum dan akan pasien karena mengharuskan pa sudah bagus dan bahkan siang bertugas memeriksa atau meng sien untuk operasi caesar padahal. gap masyarakat seperti dewa, bai adil dokter yang diduga memang sebenarnya bisa melahirkan se menjadi rusak gara gara oknum gar disiplin, cara normal. kenapa praktik tertentu dan bahkan kerusakan menurut marius, dugaan mala praktik dokter yang seperti ini itu akan dilindungi lagi. itu arti praktik tidak perlu harus filter tidak ditegur atau ditindak? kata nya sudah tidak ada keadilan un dulu oleh majelis tersebut dan ba marius. tuk konsumen dan penerima jasa diperbolehkan dibawa per menurut dia, saran yang diberi layanan kesehatan. san adilan umum. kalau memang kan dokter dokter supaya pasien menambahkan, indonesia konsumen menuntut langsung nya di caesar padahal sebenarnya sebenarnya tidak perlu dibentuk peradilan umum, itu boleh saja. tidak perlu itu sudah bisa dika majelis kehormatan profesi ke menang atau tidak, itu began teoriwan penipuan profesional. dokter kedokteran gigi karena tung pada hakim. misalkan dokternya menjawab: sudah ada keputusan presiden tidak ditindak itu permintaan pasien. maka, ha tentang pembentukan majelis di arusnya sebagai seorang profesi siklin tenaga kesehatan mdtk). saat ini banyak kasus yang se nal bukan langsung mengiyakan, jadi, untuk apa membuat badan benarnya harus ditindak, namun tapi menginformasikan jika bi baru lagi karena keppres nya su dibiarkan saja. marius menon melahirkan secaranormal, ka dah ada, tapi mdtk ini sampai bahkan, kian maraknya ibu ibu tanya. sekarang belum ada. (lok) pemerintah usul bentuk majelis kehormatan jakarta, kompas meme teran jakarta, kamis ngan cara sendiri, diatur internal lintah mengusulkan dibentuknya achmad sujud menyatakan, untuk memeriksa dan mengadili majelis kehormatan profesi ke badannya adalah majelis. berarti, dokter dokter gigi yang disangka dokter kedokteran gigi untuk masalah masalah malapraktik ti melakukan malapraktik, dan mengadili pelanggaran disiplin dak langsung ditangani oleh per menjatuhkan putusan yang oleh yang dilakukan oleh dokter dok adilan umum baik pidana atau undang undang ini dinyatakan fi ter gigi. majelis ini mirip dengan pun perdata namun akan dita nal dan banding. suatu peradilan tetapi tidak ber ngawi terlebih dahulu oleh majelis apabila majelis ini sudah me ada dalam peradilan umum. ini. sesuai dengan namanya, ini putuskan bahwa dokter tersebut" majelis ini akan bersidang se adalah majelis disiplin, artinya bersalah atau melakukan mala suap dengan caranya sendiri, yang majelis keilmuan, praktik, maka selanjutnya bisa di diatur internal, kata menteri ke dokter yang diadukan remaja lanjutkan peradilan perdata selatan achmad sujud saatrapat lis ini akan dilihat apakah me ataupidanakalaumemangterkait kerja dengan: komisi vii dpr langgar keilmuannya atau tidak. dengan itu. membahas ruu praktik kedok majelis ini bersidang sesuai de oeg rename keadaan i bangko g0oc busuk lucu |
a35 kam cabst jaman usa xd, kode: sumber ren hari tgl: ac, z999 mm. kol:a1d ). subjek menebang lokal diperas habis suatu sore akhir juni lalu, suasana kota landak, bukit benama kdi warga ."' semarang, jawa tengah, yang kecamatan batang luar, mulai beranjak sepi saat putus sekolah saat duduk di kelas sekolah menengah atas wakil gubernur kalimantan barat kadir pulang. daerahnya, yudi warga ini ian pontianak lulusan sma: dan: geri peninjauan lokasi kekeringan dan kematian jutaan. ang warga penyiaran ikan dengan berjalan kaki taman nasional danau yang hanya menamatkan seko . lah lanjutan tingkat pertama. sentrum, kabupaten kapuas hulu, kalbar. suasana. ketiga remaja ini merupakan' nan korban orang suruhan pemilik, itu justru sangat berbeda dengan sebuah kompleks sawmill bem debut 'yang before.' "app rasi pontianak. kami di sawmill (perusahaan atau pabrik penggergajian kayu). tawar gaji yang besar kalau. daerah gundul, kecamatan batang luar, sekitar: bekerja sana. orang itu juga! menjanjikan menyediakan fa , kilometer dari landak atau sekitar kilometer dari sivitas yang cukup selama be ' kana kerja sana kata edi. . badan. kehadiran wagub kadir daerah itu tidak awalnya, timur edi, dita ! ana pan .$ wari bakal digaji atau, menghentikan kegiatan pabrik kayu sana. tan | sekitar per hari per: han delapan jam. orang yang me : tawarkan pekerjaan itu bern : etika. mendekati beberapa tempat kerja, kom , her. dia juga menjanjikan' "kawasan perusahaan: pleas usaha kayu itu juga demi ! hal yang sama kepada yudi dan! tersebut! yang teri wiki perumahan buruh atau base cong. hat justru pancaran . camp, tempat permainan bola! her mencinta mereka mer cahaya lampu lampu sodok, judi, menjual bir, dan! nunggu tiga hari untuk berang ' dari beberapa petak rumah dan wanita penghibur. untuk ke i kat gundul. namun, nya ' tempat pemotongan kayu, butuhkan sehari hari, pekerja | tanya baru dia hari dan secara. membuat daerah itu terlihat te nya disediakan satu tempat: mendadak her datang lagi. dia rang benderang layaknya ada yang'disebut office. akan tetapi, 'langsung meminta berangkat" kota di.tengah belantara. para membeli sana.tidak bisa me : saat itu juga. fi dak ada per : buruhnya pun terus bekerja maka uang rupiah karena se ! siapa, kami berangkat lo pabrik itu dengan cara peran j mua barang dijual dengan mata kasi yang samasekali tidak tahu! tari jam kerjaataupershift. uang ringgit malaysia rm). sebelumnya, kata remaja yang. . usahapengolahankayu yang! namun, balik gemerlapnya sebelumnya bekerja di warung! sudah berjalan dua tahun ter , lampu lampu sawmill itu ter pecel lele pontianakini. akhir ini memang tidak lemah .nyata menyimpan penderitaan ketika dikumpulkan her, tidur. setiapada kayu yanga | buruh. ini teramat kontras de ' tur edi, ada tujuh orang. begitu. suk langsung diolah sesuai de | ngan apa yang selama ini die semua sudah berkumpul, me ngan ukuran potongan kayu| but sebut bahwa mereka mem ' reka rencananya akan diajak "yang mereka inginkan. begitu! berikan lapangan kerja dengan gundul. untuk itu mereka ber , selesai, kayu langsung masuk dea penghasilan yang cukup baik. tujuh diserahkan kepada see ' truk truk, diangkut dan dikirim!, kenyataan ini terungkap ketika orang yang.bernama melly. di' ke sarawak via perbatasan ke:| kompas bertemu 'tiga. buruh tempat melly ituternyata bukan, catatan badan, kapuas hu | sawmill tersebut yang belumlah hanya kami. ada juga tenaga: lu lubuk anti, sarawak. ini berhenti bekerja karena. dari luar kota pontianak se inilah sawmill yang menjadi! tak tahan lagi mengalami pen hingga totalnya menjadi pembicaraan banyak pihak di: deretan harus bekerja jam orang, katanya. kalbar belakangan ini. dae hutan dengan gaji pas pasan. setia di. gundul, kata edi, rah perbatasan kapuas hulu, gaji mereka cuma cukup untuk mereka ditempatkan satu. kalbar, dengan sarawak, ma biaya makan instan danna , kamp atau pondokan kawan lansia, terdapat sawmill dani si. kompleks sawmill tersebut.i ,di antaranya adalah milik tak tahan dengan pendiri kalau berjalan kaki, jaraknya! warga negara malaysia. than itu, mereka sana hanya sekitar menit untuk sampai, sawmill yang berada guns bertahan satu bulan kesatu. pabrik. satu kamp itu ada mmkeandikapan ketiga bu tul,ini milik apung, warga ne | dea: itu. ketiga.remaja ini tinggal: gara malaysia. selain terdapat yuh yang mengalami nasib bu pintu. kena.remaja ini tinggal! aan enaamanaaaann. c:bangko.doc pondok sambungan serta, bersama empat buruh lainnya kan menerima gaji utuh. se basi mereka biasanya langsung dalam satu pintu. tidur pun, jain karena menerima gaji yang' tidur hingga siang hari. untuk terpaksa berdesak desakan ka , tidak sesuai dengan yang dian menghemat instan dan be rena luas ruangan yang mereka. ikan, yakni setiap dela ras, mereka menahan lapar dan snn ping ala har jam kerja, banyak po , gak sarapan pagi. pagi hari kebetulan, ketiganya bekerja tongan untuk bayar bon. kami lewati dengan tidur hing pada malam hari mulai pukul ndi, misalnya, terakhir hanya siang hari. kami baru makan hingga pukul edi) menerima sisa gaji atau' ape untuk instan, se. dan yudi bekerja sebagai pe , padahal, kalau bulan bisa habis tiga dus. po motong kayu balok, sedangkan! "kerja sebulanpenuh,iaseharus kosnya, dan nasi adalah ma cong bertugas mengukur kayu nya menerima sekitar rm: ranau 'kami sehari hari. se. yang akan dipotong oleh edit atau sekitar hal. bekerja warung pecel dan yudi menjadi kajthalok .| sama dialami yudi, mangsanya walau gaji per yang menyedihkan, bahasa | menerima gaji:. atau bulan, saya mendapat makanan datang kamp itu, kami| sekitar dan cong. panggukupbaik katanya. sudah neon (utang) 2juta| tersisa' atau untuk beli peralatan dapur se cong mengungkapkan, perti ember, piring, gelas, sam pabrik 'itu, janganlah peran ' ketiga remaja ini kini su pai kompor minyak tanah. se , jian kerja atau jaminan asuransi dah meninggalkan pekerjaan tentara untuk tidur hanya ber ' gan tem pat berobat, untuk air nata alun alaskan tikar dan berselimut sa | minum saja sangat terbatas. itu alami pekerja borongan, rung, ungkap edi. log sebabnya, ketika merebus main ada yang minta nocat atau stan dan memasak air terpaksa yemen rumah, kami kerjakan. mengambil air sungai terdekat. pokoknya, apa yang bisa kami bagi buruh pabrik, urusan dirimu sangat kotor, berbau ta kerjakan, asal jangan bekerja neon itu bukan hal yang aneh nah, dan berwarna coklat susu. honor aan karena hampir semua buruh mau air apa lagi. agar bisa" mens kerja rodi yang hanya kamp tersebut harus berutang dimakan, instan biasanya span yaa yara untuk menutupi kebutuhan hi , kami bikin goreng supaya, paman kapok . dup sehari hari. untuk bisa airnya tidak terminus, semen . ajar tadi: menghemat sulit dilakukan tara nasibnya terpaksa direbus, keterangan yang dihimpun rena tidak ada kesempatan dengan air sungai yang coklat kompas dari beberapa sumber, mencari warung penduduk itu sehingga warna nasibnya ku sawmill yang'dulunya kerap di yang terdekat. ning. ini menu kami sehari hari. datangi oknum aparat itu kini mereka hanya bisa: membeli meski sudah direbus, kami se mulai sepi. beberapa perawat . berbagai keperluan itu office. ring sakit perut karena demi bea sai dibuka kaca. dengan harga mahal. satu dus hum air sungai itu katanya. besa dan na. .mi instan dijual atau edi menuturkan, mereka se nga anu dua kecamatan sekitar beras rm.! sakit karena memakan ma. nga kantuk dua kecamatan atau untuk per kanan atau minuman yang ti lokasi pengolahan kayu yang kilogram, dan rokok harganya gak sehat. sementara tenaga, sima. kabarnya, wilayah itu, berkisar atau sekitar ''mereka terus diperas delapan pengusaha dan membuka rp: per satu : jam kerja setiap hari. bagi hutan dengan tenaga buruh seop isi bungkus. kami datang pabrik.itu yang bisa diupah semudah mu kami tidak diberi uang ma harus pukul begitu bel hanya. kan atau disediakan makan. berbunyi, semua harus mulai ironisnya pemerintah kabu kalau mau makan kantin, bekerja. istirahat hanya pukul: paten kapuas hulu, selain harus bayar .000sekali | 'dini hari, itu pun cuma badan, kabarnya juga sudah kan. kami tidak bisa protes, menit, ujarnya. kadang ka badan, kabar aan sex sana banyak tukang pukul yang dang harus berlari lari kamp tiap angkutan kayu dari dua dibayar pemilik pabrik. ja untuk bisa istirahat sebentar matan itu daerah per inginkan itu, melihat kegiatan! begitu juga ketika akan kembar batasan sarawak. sungguhan | . mereka berjudi.saja tidak be bekerja, kami harus cepat ce yang memprihatinkan sebut yani. kalau mereka ngamuk, pat jangan sampai bel masuk daerah rang menyatakan diri ang kami bisa dirampas tanpa berbunyi. kami bekerja sampai sebagai kabupaten konservasi. rasa kasihan, kata yudi. pukul terlambat, sudah adakah yang sanggup meng setelah kajian, kata yudi, se " hati gaji kami dipotong kata yang snap perasa mua barang yang diambil edi lebih lanjut. membabat hutan kita dengan dihitung. setiap buruh tidak. menurut edi, ketika pulang. leluasa? syaifullae)) |
pun besar kagak? tapetah masa yang akan datang, bahwa untuk menjamin standardisasi mutu proses penyusunan borang akreditasi iii fakultas, dipandang perl: kesat.borang akreditasi iiiada tanggal januari ati sas pit (is) isi ena bah pet raja wu per tembusan para ketua jurusan fkip universitas lampung. fajar tim penyusun borang akreditastim penyusun borang akreditasi itis fakultas keguruan dan ilmu pendidikan universitas lampung prof. dr. satuan raja, pd. iv e pengarah drs. supriyadi, pd. iv a anggota pengarah dr. siswanto rini, si. iv a anggota pengarah anna ana dr. mulyono, si. sat iv a penanggung jawab dr. seni hasnunidah, pd. si. iv a heri yani, pd. pd. iin d dir andi msi melli aprica, s.h., m.m. iii d anggota rustam, s.t. anggota sumaryoto, s.h ill e anggota siti handayani, si. ih e anggota listumbinang halengkara, si., sc. non pns ilmu suharto, pd., pd. non pns anggota wayan suara, pd., si. anggota diah utaminingsih, psi. ma., psi. ill a anggota gede eka putaran, s.s., hum. anggota mulai sumrabeeenssiskai sakit esa jiwa sai agung putra wijaya, pd. pd. hi b anggota novita nurulsari. pd. pd. non pns emi rodhiyatun, non pns pake akp (j2 fa) pen raja nmu |
. kementerian riset. teknologi dan pendidikan tinggi fan lampung ne fakultas ekonomi dan bisnis name jalan prof. dr. sumantri bojonegoro bandar lampung telp. fax, tb3596 keputusan dekan fakultas ekonomi dan bisnis universitas lampung nomor: jun26. kp tentang penetapningkatkan pengelolaan barang milik negara pada fakultas ekonomi dan bisnis universitas lampung, perlu mengangkat tim evaluasi barang milik negara bmn)evaluasi barang milik negara (bmn) tahun pada fakultas ekonomi dan bisnis universitas lampung kesatu menetapkan tim evaluasi barang milik negara (bm tahun pada fakultas ekonomi dan bismatekan bandar lampung metil adegan januari sap ong pitt debut bangsawan pasado oli turin kementerian riset, teknologi dan pendidikan tinggi para universitas lampung ale be. kit fakultas ekonomi dan bisnis bar jalan from. dr. sumantri bojonegoro tio, bandar lampung s telp. fax. lampiran surat keputusan dekan fakultas ekonomi dan bisnis universitas lampung nomor jun26. kp tanggal januari susunpengarah prof on. satria bangsawan, s.e.,m. si. or. fajar gustiawaty dewi. s.e.m. si. akt, ketua kusmaniar harta. m.s.h wakil ketua mira sari, s.e.m.s. ak, anggota swara, s.e. legion ditetapkan bandar lampung pada tanggal januari seo ne: mos la bangsawan o9o4 tembusan rektor universitas lampung, ybs0t. tentang penetapan tim teknis iso. bahwa dalam rangka menerapkan sistem management iso secara berkelanjutan dan untuk menjamin standardisasi mutu proses iso dipandang perlu menetapkan tim teknis iso fakultas keguruan dan ilmu pendidikan universitas lampung padateknis iso fakultas keguruan dan ilmu pendidikan universitas lampung kesatu menetapkan tim teknis iso fakultas keguruan dan ilmu pendidikan universitas lampung, sebagaimana tersebut dalam lampiran keputusan ini yaitu struktur organisasi tim teknis iso kedua dalam melaksanakan tugas, tim teknis iso, januari lari hap raja gen, nip y0620804 ru tembusan rektor unila sebagai laporan: dari fajar tim teknis iso fkip unila0t. tanggal januari penetapan tim teknis iso fakultas keguruan dan ilmu pendidikan universitas lampung struktur organisasi tim teknis iso fakultas keguruan dan ilmu pendidikan universitas lampung steering committee management! (aj working document katana group controller kata steering committee top management) koordinator prof. satuan raja. pd. sekretaris drs. supriyadi, pd. anggota dr. siswanto rini, si. management representative dr. mulyono, si. document controller pengendali dokumen) koordinator dr. seni hasnunidah, si. sekretaris dr. mulyani widodo, pd. anggota median agus, pd., pd. emi rodhiyatun, pd, working group koordinator ir. andi, si. sekretaris rustam, s.t. anggota melli aprica, s.h., m.m. siti handayani, si. sumaryoto, s.h. darmawan, s.h. agus setiawan jaya putra ibnu sutomo mahmud romaji kasasi junior setiawan, md. lingga putra, sos wahyu haryadi, md. messy maria tri mulyani, md. joke sastra negara, md. hermanto, sos ade surya fadhil ibrahim, md. adrian, md. suhartono fatah yasin fitria, pd. turi handayani rizki putra, s.h. fajar maulana, pd., anwar zainuddin yaa kan, yai ega uan raja angdengan rahmat tuhan yang maha esa gubernur sulawesi selatan, menimbang bahwa penyelenggaraan kepariwisataan perlu dilakukan dengan berlandaskan atas nilai nilai kepastian hukum, kemanfaatan, dan keadilan, dalam pemanfaatan potensi sumberdaya wisata dan sumberdaya manusia yang diperlukan untuk menunjang pembangunan daerah provinsi sulawesi selatan, bahwa pemanfaatan potensi sumberdaya wisata dan sumberdaya manusia perlu ditingkatkan kualitas dan kuantitasnya serta dikembangkan sesuai dengan keunikan dan kekhasan budaya dan daya tarik wisata masing masing daerah secara berkelanjutan, berdasarkan prinsip dan pendekatan partisipasi masyarakat, cc. bahwa pengaturan secara khusus dalam bentuk peraturan daerah tentang penyelenggaraan kepariwisataan belum ada sehingga perlu diadakan untuk menjadi pedoman bersama dalam penyelenggaraan kepariwisataan dalam rangka mendorong pertumbuhan dan pengembangan kepariwisataan, penciptaan iklim usaha yang kondusif, dan peningkatan pelayanan, bahwa sebagai tindak lanjut dan penegasanprovinsi sulawesi selat sulawesi selatan. mengingat undang undang nomor prp. tahun tentang pembentukan wilayah propinsibentang kepariwisataan (emperan negara republik indonesia tahun nomor tambahan lembaran negara republik indonesia nomor 4988yb: peraturan menteri kebudayaan dan pariwisata nomor km. um.0o1 mkp tentang pedoman umum pengembangan pariwisata pulau pulau kec:sulawesi selatansi sulawesi selatan nomer tahun tentang rencana tata ruang wilayah251),kepariwisataan sulawesi selatan. bab ketentuan umum pasaiselatan. kabupaten kota adalah kabupaten kota sulawesi selatan, pemerintah daerah adalah pemerintah provinsi sulawesi selatan. menteri adalah menteri yang membidangi kepariwisataan. gubernur adalah gubernur sulawesiadalah orang yang melakukan wisata. maa na'akan, pengusaha, pemerintah,kompetensi adalahangkat apbd adalah anggaran pendapatan dan belanja daerah provinsi sulawesi selatan. orang adalah orang perorangan dan atau badan. pejabat penyidik pegawai negeri sipil daerah adalahdan promosi pariwisata daerah selanjutnya disingkat bpp adalah lembaga swasta yang bersifat mandiri, koordinatif dan teknis operasional dalam kegiatan promosi pemasaran kepariwisataan.: berkelanjutan, demokratis: kesetaraan: dan kk. kesatuan, bagian kedua fungsi kepariwisataan berfungsi untuk:, serta mendorong peningkatan pendapatan daerah untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat. bagian ketiga tujuan pasa4mengurangi kemiskinan, mengatasi pengangguran: melestarikan alam, lingkungan, dan sumberdaya: ft. memajukan kebudayaan lokal: mengangkat citra bangsa: memperkokoh jati diri dan kesatuan bangsa: serta mempererat persahabatan antarbangsa. bab iii prinsipi penyelenggaraan kepariwisataan penyelenggarterdiri atas: kelembagaan kepariwisataan, b. usaha pariwisata: cc. destinasi pariwisata: dan pemasaran: dan pemerintah daerah bersama penyelenggara kepariwisataan melakukan penelitian dan pengembangan kepariwisataan untuk mendukung pembangunan kepariwisataan. te, neng baru: kelembagaan pariwisata lembaga swadaya masyarakat, cc. kelembagaan pariwisata swasta. babi usaha pariwisata pasai usaha pariwisata sebagaimana dimaksud dalam pasai huruf terdiri atas: daya tarik wisata, kawasan pariwisata: jasa transportasi wisata, d. jasa perjalanan wisata: jasa makanan dan minuman: penyediaan akomodasi: 9g.ehat pakai air (gubernur dengan berpedoman pada peraturan menteri. babi destinasi pariwisata destinasi pariwisata sebagaimana dimaksud dalam huruf terdiri atas: pengelolaan kawasan strategis pariwisata: fasilitas destinasi pariwisata, aksesibilitas pariwisata: pengamanan destinasi pariwisata. "3g pengelolaan kawasan strategis sebagaimana dimaksud dalamerhatikan aspek: sumberdaya pariwisata alam dan budaya yang potensial menjadi daya tarik pariwisata:erhatikan aspek budaya, sosial, dan agama masyarakat setempat. pasaidata ruang wilayah daerah. (@, kar strategis pariwisata daerah sebagaimana dimaksud pada ditetapkan dengan peraturan gubernur. bab vii pemasaran kepariwisataan pemasaran pariwisata sebagaimana dimaksud dalam huruf terdiri atas: perencanaan kegiatan pemasaran,aerah dengan pemerintah kabupaten kota pasai pemasaran pariwisata sebagaimana dimaksud dalam dilakukan pemerintah daerah dalam bentuk promosi dengan bekerjasama melibatkan unsur pemangku kepentingan (stakeholders)erintah daerah memfasilitasi pembentukan bpp sebagaimana dimaksud dalam huruf yang berkedudukan ibu kota daerah. bpp sebagaimana dimaksud pada merupakan lembaga swasta dan bersifat mandiri. bpp dalam melaksanakan kegiatannya wajib berkoordinasi dengan badan promosi pariwisata indonesia dan pemerintah. pembentukan bpp sebagaimana dimaksud pada ditetapkan dengan , ' peraturan gubernur. sumber pembiayaan bpppbd berbentukpbd wajib diaudit oleh akuntan publik dan diumumkan kepada masyarakat. bab dan atau cc, pengelolaan. setiap wisatawan berhak mem.d.pasai22gubenurkepariwisataan yang dilaksanakannya, memberikan pelayanan yangft sama dengan pengusaha wisata lokalbabi kewenangan dan tugas pemerintah daerah bagian kesatu kewenangandaerah: menetapkan daya tarik wisata daerah:i izin untuk melakukan penelitian tentang kepariwisataan kepada orang kelompok orang dan atau lembagainstitusi: mewajibkan menyerahkan sebagian atau keseluruhan hasil penelitian kepada instansi vans malah bata indera iraremnale mak mai heh kewenangan mengoordinasikan sebagaimana dimaksud pada huruf dilakukan melalui: rapat koordinasi dengan instansi terkait dalam lingkup pemerintah kabupaten kota. memfasilitasi penegakan hak atas kekayaan intelektual berkena: menyediakan informasi tentang kepariwisataan, perlindungan hukum, serta keamanan dan ketela lestarikan daya tarik wisata budaya daerah dengan melakukan pemeliharaan dan pengalokasian anggaran, memelihara dan melestarikan aset nasional dan daerah yang menjadi daya tarik : mengoptimalkan upaya pengembangan kepri wisatawan daerah secara terkoordinasi: mengawasi dan mengendalikan kegiatan penyelenggaran kepariwisataan dalam angka mencegah dan menanggulangi berbagai dampak negatif bagi masyarakat luas.gubenurgubernur sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku. pasai pemerintah daerah bertugas,asai babialam penyelenggaraan dan pengembangani sistem informasi kepariwisataan pemerintah daerah bersama dengan pemerintah kabupaten kota dan pemerintbersama pemerintah mengembangkan sistem informasi kepariwisataan,li pelatihan sumberdaya manusia, standardisasi, sertifikasi, dan tenaga kerja bagian kesatu pelatih fot bidang usaha pariwisata stay bidang sesuai pekerjaannya, yang dikeluarkan oleh lembaga sertifikasi profesiramuwisata pramuwisata madya dapat melaksanakan kegiatan wilayah daerah setelah memperoleh izin sesuai dengan standar kompetensi yang ditetapkan oleh pemerintah daerah setelah lulus pelatihan. standar kompetensi sebagaimana dimaksud pada dilakukan melalui sertifikasi kompetensi. bagian keempatsollasi pekerja profesional kepariwisataan. setiap warga negara asing yang akan bekerja pada usaha pariwisata, wajib memiliki sertifikat kompetensi pada lembaga sertifikasi profesi pariwisata yang smi dari badan nasional sertifikasi profesi. bab xiv pembiayaan pembiayaan pariwisata menjadi tanggung jawab bersama antara: namarintah: pengusaha: dan masyarakat. lingkup pembiayaan sebagaimana dimaksud pada diatur lebih lanjut dalam peraturan gubernur. pembiayaan penyelenggaraansuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku. pemerintah daerah memberikan peluang pembiayaan bagi usaha mikro dan kecilgubenur sesuai ketentuan peraturan perundang undangan. setiap pengusaha pariwisata yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasaimbatasan kegiatan usaha, dan pembekuan sementara kegiatan usaha:fidang kepariwisataan, melakukan pemeriksaan terhadap orang, badan usaha, atau badan sosial yang diduga melakukan tindakan pidana bidang kepariwisataankepariwisataan,bidang kepariwisataan serta mengamalkannya sebagai barang bukti: meminta bantuan ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana bidang kepariwisataangg,. sebagaimana dimaksud dalam diancam pidana sebagaimana diatur dalam peraturan perundang undangancam pidana sebagaimana diatur dalam peraturan perundang undangan. bab xvi ketentuan peralihan bpp sebagaimana dimaksud dalam telah ditetapkan paling lama (satu) tahun setelah peraturan daerah ini diundangkan. kabupaten kota membentuk peraturan daerah tentang penyelenggaraan kepariwisataan dengan mengacu dan memperhatikan peraturan daerah ini. kabupaten kota yang telah menetapkan peraturan daerah tentang penyelenggaraan kepariwisataan menyesuaikan dengan peraturan daerah ini. bab xixdiselatan, syahrul yasin4mpo. diundangkan makassar pada tangga! maret pih. sekretaris daerah provinsi sulawesi selatan, yasan hamzah. lembaran daerah provinsi sulawesi selatan tahun nomor penjelasan atas peraturan daerahprovinsi sulawesi selatan nomor 1tahun tentang penyelenggaraan kepariwisataan disulawesiselat dtan pemerintah kabupaten kotatuang dengan berwisata, perlu dilakukan penyelenggaranyelenggaraan kepariwisataan harus tetap memdaya manusia, juga berfungsi sebagai sumberdaya potensi wisatawan nusantara. dengan demikian, penyelenggaraan kepariwisataan sebagai upaya menyukseskannyelenggara. pemasaran aetinoei imi penyelenggaraan kepariwisataan, maka salah satu syarat untuk menciptakan iklim yang kondusif, diselenggarakan dalam suatusehingga perlu dilakukan pengaturan oleh daerah, dengan mengacu kepada peraturan perundang undang yang berlaku. materi yang diatur dalam peraturan daerah ini meliputi: usaha pariwisata, destinasi pariwisata, pemasaran, dan kelembagaan kepariwisataan. substansi materi juga mengaturdaya manusia. penjelasan demi cukup jelas. huruf yang dimaksud dengan manfaat adalah penyelenggaraan kepariwisataan daerah dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. huruf yang dimaksud dengan kekeluargaan adalah penyelenggaraan kepariwisataan dilaksanakan berdasarkan budaya kekeluargaan dalam masyarakat sulawesi selatan. huruf yang dimaksud dengan "adil dan merata adalah penyelenggaraan kepariwisataan dilaksanakan secara proporsional dengan memberikan peluang bagi seluruh masyarakat daerah untuk mendapatkan kesempatan dalam meningkatkan kesejahteraannya, huruf yang dimaksud dengan keseimbangan adalah penyelenggaraan kepariwisataan dilaksanakan dengan memerhatikan menyeimbangkan antara kepentingan penyelenggaraan pariwisata dan kepentingan masyarakat. huruf yang dimaksud dengan kemandirian adalah penyelenggaraan kepariwisataan daerah dapat dilaksanakan sendiri oleh masyarakat dan pemerintah daerah hanya berfungsi sebaga! mediator dan fasilitator. huruf yang dimaksud dengan "edukasi" adalah penyelenggaraan kepariwisataan daerah dilaksanakan dengan memerhatikan pengembangan potensi sumberdaya manusia pariwisata. huruf yang dimaksud dengan kelestarian adalah pemanfaatan objek objek pariwisata oleh pemerintah daerah dan masyarakat dalam rangka huruf yang dimaksud dengan partisipatif adalah penyelenggaraan kepariwisataan daerah dilaksanakan oleh pemerintah daerah dengan melibatkan masyarakat. huruf yang dimaksud dengan profesional adalah penyelenggaraan kepariwisataan daerah dilaksanakan secara profesional oleh seluruh pemangku kepentingan. huruf yang dimaksud dengan "transparansi" adalah penyelenggaraan kepariwisataan daerah dilaksanakan secara terbuka dengan suatu sistem informasi yang terorganisasi untuk memberikan peluang bagi seluruh pemangku kepentingan dan masyarakat untuk berperan serta. huruf yang dimaksud dengan akuntabilitas adalah penyelenggaraan kepariwisataan daerah dilaksanakan secara bertanggungjawab dengan memerhatikan kelestarian lingkungan hidup. huruf yang dimaksud dengan berkelanjutan adalah pemanfaatan objek objek pariwisata oleh pemerintah daerah dan masyarakat dilakukan dalam suatu perencanaan yang terorganisasi untuk menjaga keberlanjutan pemanfaatannya. huruf yang dimaksud dengan inovasi sumberdaya adalah penyelenggaraan kepariwisataan daerah dilaksanakan secara profesional dengan memberikan kesempatan pengembangan potensi sumberdaya manusia kepariwisataan. huruf yang dimaksud dengan demokratis adalah penyelenggaraan kepariwisataan dilaksanakan sesuai dengan prinsip dan asas demokrasi huruf yang dimaksud dengan kesetaraan adalah penyelenggaraan kepariwisataan dilaksanakan untuk kepentingan seluruh masyarakat. huruf yang dimaksud dengan "kesatuan" adalah penyelenggaraan kepariwisataan daerah dilakukan dengan senantiasa memerhatikan keutuhan bangsa dan negara sebagai suatu kesatuan nkrengaruhi kelangsungan perikehl"nyelenggaradaya manusia, regulasi, serta mekanisme operasional bidang kepariwisataan. huruf dalam ketentuan ini yang dimaksud dengan penyelenggaraan usaha pariwisata, antara lain struktur (fungsi, hierarki, dan hubungan) usahanyelenggaranyelenggaraan pemasaran, antara lain pemasaran pariwisata secara indonesia sebagai destinasi pariwisata yang berdaya sainghuruf yang dimaksud dengan kelembagaan pariwisata daerah kpd) adalah skpd yang membidangi kepariwisataan daerah. huruf yang dimaksud dengan kelembagaan pariwisata lembaga swadaya masyarakat adalah lembaga yang memelopori kegiatan kepariwisataan secara sukarela yang berbadan hukum. huruf yang dimaksud dengan kelembagaan pariwisata swasta adalah lembaga bidang kepariwisataan yang berbentuk asosiasi organisasi perusahaan, misalnya peri, asia, putri, gahawisri, aikido) dan asosiasi profesi, misalnya (hpi, hmi, hati, hmi,nyelenggarakaehat apakah air (erhatikan tradisi dan budaya masyarakat. pasai cukup jelas. huruf cukup jelas huruf yang dimaksud fasilitas destinasi pariwisata adalah persyaratan paling rendah yang wajib dipenuhi bagi setiap daerah tujuan pariwisata dtp), misalnya akomodasi: hotel, resor, guest house): tempat ibadah, tempat hiburan, restoran, rumah makan, biro perjalanan wisata, terminal: rumah sakit pos polisi. huruf yang dimaksud dengan aksesibilitas pariwisata, adalah adanya sarana wisata yang memudahkan wisatawan menuju dtp atau dari dan dtp, yaitu transpor udara laut dan udara. huruf yang dimaksud dengan pengamanan destinasi pariwisata untuk: wisatawan, adalah suatu kegiatan yang dilakukan terhadap wisatawan sejak berada wilayah daerah sampai dengan kembalinya untuk meninggalkan daerah. pelaksana pengamanan adalah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. pengamanan dtp adalah kegiatan yang dilakukan dalam rangka pengamanan terhadap daerah tujuan wisata (dtw) atau kawasan pariwisata tertentu. polisi pariwisata adalah bagian yang tidak terpisahkan dari penazimanan cukup jelas. cukup jelas. cukup jelas. cukup jelas. pasai bpp dapat berperan dalam membina dan mempromosikan produk wisata terpadu dalam wilayah daerah (ke dalam maupun luar negeri). cukup jelas cukup jelas cukup jelas pasai20 cukup jelas. huruf cukup jelas. huruf yang dimaksud dengan "konsinyasi"daya manusia. huruf cukup jelas. huruf cukup jelas. huruf cukup jelas. huruf cukup jeli ducal cukup jelas. cukup jelas,yang dimaksud dengan spesies tertentu"yang dimaksud dengan mengatur adalah merencanakan, mengorganisasikan, dan mengendalikan semua urusan kepariwisataan. pasai29 cukup jelas. cukupjelas. pasai30 i1)mbentukan kawasan strategis pariwisata daerah yang dianggap potensial, seperti taman hutan wisata daerah, taman wisata bahari daerah. huruf mengoptimalkan upaya pengembangan kepariwisataan daerah secara terkoordinasi dilakukan dengan melakukan koordinasi pariwisata daerah yang dipimpin paling rendah wiki gubenur atau sekretaris daerah. huruf cukupjelas cukup jelas. cukupjelas cukupjelaspasai33 cukup jelas. ducal cukupjelas cukup jelas. cukupjelas cukupjelas sertifikasi kompetensi diberikan oleh lembaga sertifikasi profesi lsp) yang mendapat lisensi dari badan nasional sertifikasi profesi nbsp),pada tenaga kerja indonesia,pengalokasian pembiayaan dari pendapatan yang diperoleh dari penyelenggaraan pariwisata diatur lebih lanjut oleh gubernur. pemberian insentif akan diatur oleh gubenur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan bidang fiskalm, ai. wahid found nationlembaga wahid tentang pengabdian dan pengembangan pemberdayaan masyarakat desa, kawasan perdesaan, daerah tertinggal dan kawasan transmigrasi nomor ko nomor wf kd peacefest pada hari ini jumat tanggal sembilan bulan februari tahun dua ribu delapan belas bertempat jakarta, kami yang bertanda tangan diannua afifah ch.r direktur yayasan lembaga wahid dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama yayasan lembaga wahid yang berkedudukan rumah pergerakan gus dur, jl. taman amir hamzah menteng, jakarta, indonesia, selanjutnya disebut pihak kedua pihak kesatu dan pihak kedua untuk selanjutnya sebut para pihsaling mendukung dalam upaya peningkatan bidang ekonomi. dan mensinergikan sumber daya manusia dalam rangka mendukung upaya pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. ruang lingkup ruang lingkup kesepahaman bersama meliputi: pembangunan dan pemberdayaan masyarakat dalam upaya peningkatan usaha ekonomi. peningkatan wawasan dan peran perempuan melalui kegiatan sosialisasi, pelatihan, dan pendampingan dan, cc. kegiatan kegiatan lain yang menunjang sebagaimana dimaksud pada huruf dan huruf yang disepakati oleh para pihak. pelaksanaan kegiatan kesepahaman. perjanjian kerjasama sebagaimana dimaksud pada dirumuskan bersama oleh para pihak atau pejabat yang ditunjuk dan diberi wewenang dengan pembentukan tim yang merupakan perwakilan para pihak. pelaksanaan perjanjian kerjasama didasarkan pada ketentuan peraturan perundang undanganmeteran tempe s2taaruf27e1 eni lhibururia kena annua afifah ch.r anwar sanusiroll day, tembusan hariadhi mat akin para wakil rektor, nip# para dekan, lampiran keputusan rektor universitas lampung nomor un26. pp tanggal juli tentang sean kepada masyarakat tahun sei universitas lampungeee pendampingan peningkatan peranan pemerintah desa penyandi, prof. dr. sh. pesat meet ata sebagai poros maritim dunia sosialisasi dan focus group discussion fgd) mahoni, dr. masyarakat raman utara kabupaten lampung timurina (dabandar lampung workshop pengembangan bahan ajar yang melibas pemikiran intuitif siswa bagi guru sma lampung pendidikan dan pelatihan pendidikan karakter berbasis herpratiwi, dr. kearifan lokal p3bkl) sekolah dasar provinsi lampung aplikasi pupuk npk cair new unila matahari untuk sutomo hadi, prof., peningkatan produksi hortikultura desa bumi raharjo si, sc. butirat tuban lampung tengaht., m.p. peternak sapi perah bandarlampungintor universitas lampung, pan sta mat akin mit95706291986031002 pascasarjanabahasa dan seni nomor: un26. dt tanggal agustus nama tenaga pendidik dosen yang diusulkan a.n. saudari dr. seni munifatullah, s.s. hum., dipandang cakap dan memenuhi syarat untuk menggantikan saudara prof. dr. satuan raja, pd. sebagai tim penjaminan mutu pada program studi magister pendidikan bahasa inggris: bahwa berdasarkan surat usulan dari ketua jurusan pend. bahasa dan seni nomor. i2a un26 dt tanggal agustus nama tenaga pendidik dosen yang diusulkan a.n. saudara drs. huzairin, pd., dipandang cakap dan memenuhi syarat untuk menggantikan saudari dr. dimana hansard, hum sebagai tim penjaminan mutu pada program studi magister pendidikan bahasa dan sastra daerah: bahwa berdasarkan surat usulan dari ketua jurusan pend. pipa nomor: un26. tu. tanggal agustus nama tenaga pendidik dosen yang diusulkan a.n. saudara dr. undang residen, pd., dipandang cakap dan memenuhi syarat untuk menggantikan saudara drs. chandra ertikanto, pd. sebagai tim penjaminan mutu pada program studi magister pendidikan fisika: bahwa berdasarkan surat usulan dari ketua program studi magister teknologi pendidikan nomor: un26. tu. tanggal september nama tenaga pendidik dosen yang diusulkan a.n. saudara abdul halim, pd., pd., dipandang cakap dan memenuhi syarat untuk menggantikan saudari dr. herpratiwi, pd. sebagai tim penjaminan mutu pada program studi magister teknologi pendidikan: bahwa untuk memenuhi maksud tersebut pada huruf daniis pascasarjana (sseptember dinyatakan tidak berlaku, keempatseptember teman, cln eye, paduan raja ank apn tembusan malgram pascasarjanaseptemberpen metan nama gol. jabatan prof. dr. satuan raja, pd. penanggungjawab dr. sri kasturi noer, pd. ketua tim penjaminan mutu abdul halim, pd., pd. temp magister teknologi pendidikan hasan hadiri, pd., mba, ph. il d temp magister manajemen pendidikan dr. harsono, iv a temp magister keguruan dr. sugeng widodo, pd. ul c temp magister pendidikan ips dr. siti sampai, temp magister pendidikan bahasa indonesia manan dr. seni munifatullah, s.s, hum. temp magister pendidikan bahasa inggris file, bie, mep riya temp magister pendidikan bahasa dan sastra daerah dr. undang residen, pd. temp magister pendidikan fisika agung putra wijaya, pd., pd. ill b temp magister pendidikan matematika dr. noor fatmawati, si. lana temp magister san. ama ipa day dpk sei sal te. tuan raja bean grip sen |
salinan gubernur sulawesi tengahgubernur sulawesi tengah, menimbang: sa. bahwa dalam rangka mengoptimalkan pembayaran pajak dan bea balik nama kendaraan bermotor, pemerintah daerah memberikan kompensasi kepada masyarakat berupa pengurangan pokok tunggakan pajak dan penghapusan denda pembayaran,pajak daerah, gubernur berwenang memberikan pengurangan pokok tunggakan pajak, penghapusan dan pengurangtahun nomoryang selanjutnya disingkat bbn kb adalah bea balik nama kendaraan bermotor untuk penyerahan kedua dan seterusnyaoleh polri dan berisi identitas kendaraan bermotor dan pemilik yang berlaku selama kendaraan bermoendaraan bermotor masa berlaku termasuk pengesahannyaperangkat daerahdaerah adalah daerpengurangan pokok tunggakan pajak, penghapusan dan pengurangan sanksi administrasi berupa denda pkb dan pengurangan bbn kb dan seterusnya diberikan dalam rangka: meminimalkan wajib pajak yang tidak melakukan daftar ulang atas kewajiban pembayaran pkb dan berpotensi menjadi kadaluwarsa penagihan, sekaligus pemutakhiran data kendaraan bermotor pasca bencana alam daerah, meningkatkan kesadaran dan kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya dalam membayar pkb tepat waktu, cc. memberikan keringanan beban finansial kepada masyarakat atas kewajiban membayar pkb, optimalisasi penerimaan pkb, dilaksanakan dalam rangka hari ulang tahun provinsi sulawesi tengah yang tujuh puluh lima) tahun, dan tindak lanjut dari penelusuran data kendaraan bermotor melalui surat pemberitahuan pkb dan surat tagihan pajak yang tidak melakukan pendaftaran ulang sampai dengan bulan januari babi. bab mekanisme dan persyaratanemberian pengurangan pokok tunggakan pajak dan penghapusan sanksi administrasi pajak: kendaraan bermotor roda dua) kendaraan bermotor atas kepentingan pribadi dan atau badan, kendaraan bermotor atau dinas: kendaraan bermotor roda (empat) kendaraan bermotor atas kepemilikan pribadi dan atau badan, kendaraan bermotor milik dinas, kendaraan bermotor angkutan umum atas nama milik lembaga atau perusahaan yang berbadan hukum, dan kendaraan bermotor roda (tiga)dan pelunasan pkb tetap dikenakan sanksi administrasi berupa denda keterlambatan sesuai ketentuan perundang undangan. petunjuk teknis pelaksanaan peraturan gubernur ini ditetapkan dengan keputusan kepala badan. . penguranganyang beroperasi wilayah daerah sesuai dengan ketentuan perundang undangan, dan kendaraan bermotor dalam daerah yang beroperasi seluruh wilayah daerah. pemberian pengurangan pokok tunggakan,an dokumen data administrasi terdiri atas: kartu identitas wajib pajak, dokumen asli data kepemilikan kendaraan bermotor yaitu stok dan atau bpk, surat keterangan fiskal bagi kendaraan luar daerah, surat ketetapan pajak tahun terakhir, kwitansi pembelian kendaraan bermotor (bukti jual beli), dan persyaratan lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang undangan. pemberian pengurangan pokok tunggakan, penghapusan sebagaimana dimaksud dalam dan berlaku seluruh kantor bersama samgat daerah. gubernur menugaskan kepala badanmei terhitung sejak tanggal diundangkan. kepala badan menyampaikan laporan pelaksanaan pemberian pengurangan pokok tunggakan pkb, penghapusan sanksi administrasi dan pengurangan pokok bbn kb kepada gubernur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan. babk iro hukum, san md: dr. opini sh., pembina iv b nip. |
rechtsregel jurnal hukum vol agustus p issn e issn raih pengaruh perkembangan pembangunan nasional sebagai aspek pengubah hukum dari segi ekonomi iin indian fakultas hukum universitas pulang email dosen2192@@unpad.ac.id received: jul revised: jul accepted: ags abstractinvestasi lokal dan investasi asing menjadi suatu upaya untuk meningkatkan pembangunan nasional. oleh sebab itu, diperlukan berbagai upaya yuridis upaya dalam mengatasi pengaruh perkembangan pembangunan nasional sebagai aspek pengubah hukum. upaya yang dilakukan yakni disahkannya undang undang tahun tentang penanaman modal dan ketentuan hukum lainnya yang berkaitan dengan prosedur dan tata cara perikanan usaha. hal demikian diharapkan mampu meningkatkan pembangunan nasional negara indonesia. kata kunci investasi, pembangunan nasional, pengubah hukum abstract legal provisions needed the development community needs, especially terms the economy. increasing annual growth, this growth one which determined the growth foreign investment. local investment and foreign investment are places for development increase national development. therefore, various juridical efforts are needed addressing the development national development aspect changing the law. efforts made under law concerning investment and other legal provisions relating procedures and procedures for business licensing. this expected increase the development the country indonesia. keywords: investment, national development, legal change. pendahuluan pembangunan bangsa indonesia yang sedang berlangsung saat ini bertujuan untuk mencapai cita cita bangsa indonesia sebagaimana tercantum dalam pembukaan uud 194s, yaitu melindungi segenap bangsa indonesia dan seluruh tumpah darah indonesia dan untuk mewujudkan rjh sea pengaruh perkembangan pembangunan. kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan turut serta menciptakan perdamaian dunia yang berdasarkan perdamaian abadi dan keadilan sosial. pembangunan dilaksanakan dalam segala sendi sendi kehidupan berbangsa dan bernegara secara berkelanjutan. salah satu aspek yang menjadi sasaran pembangunan adalah aspek hukum itu sendiri. pembangunan hukum tersebut sangatlah dibutuhkan untuk meneruskan perjuangan bangsa merdeka setelah terlepas dari belenggu penjajahan kolonialisme barat, serta merupakan eksistensi sebagai negara yang berdaulat tentunya memerlukan kehadiran hukum nasional yang mencerminkan nilai nilai kultur dan budaya bangsa. pembangunan hukum pada dasarnya meliputi usaha mengadakan pembaruan pada sifat dan isi dari ketentuan hukum yang berlaku dan usaha usaha yang diarahkan bagi pembentukan hukum baru yang diperlukan dalam pembangunan masyarakat.arus investasi asing bersifat fluktuatif dan sangat tergantung dari iklim investasi dari negara yang bersangkutan. bagi negara investor sebelum melakukan investasi terlebih dahulu akan menilai terhadap aspek aspek yang mempengaruhi iklim investasi, yaitu kesempatan ekonomi, kepastian hukum dan stabilitas politik. indonesia merupakan negara berkembang yang memiliki potensi yang besar sehingga banyak investor investor baik investor lokal maupun investor asing yang berinvestasi indonesia.' berdasarkan hal demikian seharusnya dibutuhkan perubahan hukum, perubahan terkait aturan aturan dalam mengatasi pengaruh perkembangan penanaman modal sebagai aspek pengubah hukum dari segi ekonomi.? kegiatan perubahan hukum yang sedang dilaksanakan indonesia mempunyai karakteristik tersendiri dan bersifat mandiri. perubahan itu tidak semata mata dilakukan oleh karena hukum dirasakan kurang memadai lagi untuk mengatur kehidupan masyarakat, melainkan masyarakat indonesia sendiri saat ini sudah mengalami perubahan yang bersifat fundamental yang bertujuan untuk menciptakan sujud margono, hukum investasi asing indonesia, jakarta novanto pustaka mandiri), hal.rjh lin indian diasumsikan bahwa kekuatan penggerak utama yang mendorong pembangunan sistem hukum dalam masyarakat datang dari bidang ekonomi. segera setelah perekonomian mampu untuk menghasilkan surplus produksi yang melampaui kebutuhan, maka banyak terjadi pertukaran barang barang. hukum menjadi faktor pengintegrasian. seiring dengan pemberlakuan undang undang penanaman modal sejak tahun lalu hingga sampai saat ini, memberikan pengaruh yang besar terhadap peningkatan investasi yang berimplikasi pada pembangunan nasional indonesia. investasi diharapkan dapat meningkatkan ekonomi indonesia pada tahun ini. dan juga secara khusus memiliki peran perkembangan terkait teknologi terhadap daya saing industri nasional. namun karena lemahnya birokrasi dan adanya celah hukum dalam berbagai perizinan segala sektor. hal ini menjadi masalah dalam meningkatkan pembangunan nasional. kesimpulan perkembangan pembangunan nasional sebagai aspek pengubah hukum dari segi ekonomi mempengaruhi perkembangan penanaman modal indonesia. hal demikian terjadi karena kepada penanam modal, agar upaya yuridis untuk mengatasi pengaruh perkembangan pembangunan nasional sebagai aspek pengubah dari segi ekonomi yaitu dengan disahkannya undang undang tahun tentang penanaman modal yang menggantikan undang undang pma dan undang undang mdn sebelumnya, hal ini dikarenakan undang undang sebelumnya dianggap tidak relevan lagi dengan kondisi globalisasi yang semakin berkembang. hingga membuat pemerintah indonesia merasa harus membuat aturan aturan baru serta ketentuan hukum lainnya yang diharapkan dapat memberikan perubahan khususnya bagi pembangunan perekonomian nasional. daftar pustaka pengaruh perkembangan pembangunan. abdul manan, aspek aspek pengubah hukum, kencana, jakarta, aminuddin lmar, hukum penanaman modal indonesia, grenada media group, jakarta, bernard. tanya, dkk, teori hukum strategi tertib manusia lintas ruang dan waktu), genta publishing yogyakarta, charles dimakan, the foreign investment process indonesia, pt. gunung agung, jakarta, jerman rajagukguk, indonesianisasi saham, rangka cipta, jakartsujud margono, hukum investasi asing indonesia, novanto pustaka mandiri, jakarta, sunaryati hartono, beberapa masalah transnasional dalam penanaman modal asing indonesia, binacipta, bandung, zainuddin ali, aspek hukum penanaman modal indonesia, yayasan masyarakat indonesia baru, jakarta, rjh .co0| lin indian masyarakat indonesia baru sesuai dengan hukum yang hidup dalam masyarakat. dengan adanya perubahan tersebut, maka diharapkan pembangunan ekonomi indonesia dapat berjalan lebih baik, karena pembangunan dunia bisnis indonesia mendapat tempat dan peluang yang cukup penting bagi perkembangan ekonomi, peningkatan bisnis bidang properti, perumahan, transportasi, komunikasi dan lain lain. kehadiran berbagai investor bisnis lokal maupun asing dalam proses percepatan dalam berbagai aspek pembangunan ekonomi indonesia. perusahaan asing dalam kegiatan investasi indonesiaemerintah. permasalahan sehingga timbul permasalahan yang harus selesaikan yakni bagaimanametodologi penelitian penulis akan menjawab permasalahan yang timbul mengenaidasar undang undang tahun tentang penanaman modal, undang undang tahun tentang perseroan terbatas. pembahasan penanaman modal sebagai akibat dari perkembangan pembangunan nasional indonesia sebagai suatu negara yang mendambakan suatu masyarakat yang adil dan makmur harus selalu melakukan pembangunan berbagai bidang, diantaranya pembangunan dalam bidang ekonomi untuk menunjang segala kebutuhan dalam negeri. pembangunan ekonomi identik pengaruh perkembangan pembangunan. dengan pembangunan skor sektor ekonomi yang terdapat negara itu sendiri, seperti sektor pertanian, perikanan, perternakan, pertambangan, industri, perdagangan, jasa jasa dan lainnya. konsekuensi pelaksanaan pembangunan ekonomi tersebut diperlukan adanya modal atau investasi yang besar dalam melakukan pembangunan. dari investasi yang menunjang pembangunan ekonomi dimaksud, kemudian dikenal adanya kegiatan penanaman modal (investasi). mengingat akan begitu besarnya peran penanaman modal atau investasi bagi pembangunan nasional, maka sudah sewajarnya penanaman modal atau investasi mendapat perhatian khusus dari pemerintah dan menjadi bagian yang penting dalam penyelenggaraan perekonomian nasional. sebab dengan adanya kegiatan penanaman modal atau investasi indonesia dapat mengolah segala potensi ekonomi yang ada menjadi kekuatan ekonomi riil. indonesia sebagai salah satu negara yang sedang berkembang sangat membutuhkan hukum yang dapat membantu proses perubahan yang terjadi masyarakat. hukum sebagai sarana pembaharuan sosial harus mampu untuk memberikan pengaturan terhadap perkembangan baru. joel grosjean dan mary grosjean memandang hukum sebagai suatu alat yang dibutuhkan, diperlukan, dan sangat efisien untuk melakukan perubahan, yang lebih disukai daripada instrumen perubahan yang lainnya. pembangunan hukum juga harus dapat dan mampu mengikuti perkembangan masyarakat yang sedang berkembang kearah modernisasi. terlebih lagi pembangunan hukum harus mampu menampung semua kebutuhan pengaturan kehidupan masyarakat berdasarkan tingkat kemajuan masyarakat dalam semua bidang. perubahan yang teratur melalui prosedur hukum baik berwujud peraturan perundang undangan maupun keputusan badan badan peradilan, lebih baik daripada perubahan yang tidak teratur dengan menggunakan kekuasaan semata mata karena baik perubahan maupun ketertiban atau keteraturan merupakan tujuan kembar dari masyarakat yang sedang membangun, hukum menjadi alat yang tidak dapat diabaikan dalam proses pembangunan. menurut teori pembangunan, teori yang ditemukan oleh mochtar kusumaatmadja yaitu menurutnya hukum yang dibuat harus sesuai dan harus memerhatikan kesadaran hukum masyarakat. hukum tidak boleh menghambat modernisasi. aminuddin lmar, hukum penanaman modal indonesia, ed cet jakarta kencana), .hal. zainuddin ali, aspek hukum penanaman modal indonesia, jakarta yayasan masyarakat indonesia baru), hal. rjh lin indian dalam era modernisasi, semakin berkembangnya globalisasi hingga memicu indonesia untuk meningkatan perekonomiannya khususnya dalam pembangunan nasional yakni dengan membuka peluang bagi para penanam modal lokal dan asing untuk berinvestasi indonesia dengan harapan hal tersebut dapat memajukan kesejahteraan masyarakat. menurut charles dimakan indonesia merupakan negara yang kaya yang membuat investor asing ingin menanamkan modalnya indonesia, hal ini semacam myth dunia penanaman modal global. oleh karena itu sangat diperlukan peraturan perundang undangan yang memberikan kepastian hukum terhadap investor asing dan juga memberikan perlindungan terhadap kehidupan masyarakat indonesia. penanaman modal asing pada setiap negara mempunyai peran penting yaitu sebagai salah satu sumber penggerak pembangunan ekonomi, selain itu sebagai sumber penting peralihan teknologi dan knowledge lainnya. peran dimaksud, dapat ditempuh melalui dua jalur utama yaitu pertama, lewat pekerja pekerja lokal yang bekerja perusahaan perusahaan pma. saat pekerja pekerja tersebut pindah perusahaan perusahaan domestik, maka mereka membawa pengetahuan atau keahlian baru dari perusahaan penanaman modal asing perusahaan domestik. hal dimaksud, sudah mentransfer pengetahuannya tempat bekerja perusahaan domestik. kedua, lewat keterkaitan produksi atau subcontracting antara perusahaan penanaman modal asing dengan perusahaan perusahaan lokal, termasuk usaha kecil dan menengah juga akan membawa pengetahuan atau keahlian baru bagi tenaga kerja perusahaan lokal, baik perusahaan kecil maupun perusahaan menegah ukm). modal asing juga diharapkan secara langsung maupun tidak langsung dapat merangsang dan menggairahkan kehidupan dunia usaha, serta dapat dimanfaatkan sebagai upaya menebus jaringan pemasaran internasional melalui jaringan yang mereka miliki. selanjutnya modal asing diharapkan secara langsung mempercepat proses pembangunan ekonomi indonesia. pembahasan mengenai latar belakang investasi, khususnya penanaman modal asing indonesia, berkaitan erat dengan sejarah peraturan perundang undangan bidang penanaman modal asing yang pengaturannya sudah sejak lama mendapatkan perhatian dari pemerintah, jauh sebelum masa orde baru. namun hal tersebut belum dapat terlaksana charles dimakan, the foreign investment process indonesia, jakarta, pt. gunung agung), hal. ibid, pengaruh perkembangan pembangunan. karena pada masa itu berkembang anggapan bahwa masuknya modal asing justru akan menghambat pertumbuhan ekonomi rakyat karena akan memeras bangsa dan sumber sumber kekayaan alam indonesia. tetapi seiring dengan perkembangan jaman, adanya globalisasi khususnya dalam bidang ekonomi mengakibatkan pengaruh terhadap perkembangan pembangunan nasional sebagai aspek pengubah hukum. hal ini disebabkan oleh maraknya penanaman modal indonesia,, umumnya bagi masyarakat atau penanam modal dalam negeri serta khususnya bagi penanam modal asing. hingga perubahan tersebut dapat memberikan perubahan yang terbaik bagi semua pihak. hal ini sesuai dengan teori sociological, eigen hlich yang berpendapat bahwa hukum positif. produk hukum dalam mengatasi perkembangan pembangunan nasional sunaryati hartono dalam bukunya mengemukakan bahwa prinsip utama dalam kebijaksanaan ekonomi pemerintah indonesia terletak pada kesempatan serta kesanggupan rakyat indonesia sendiri (swadaya) untuk pembangunan ekonomi nasionalnya. hal mana tidak berarti bahwa secara apriori pemerintah harus menolak modal, teknologi dan bantuan luar negeri untuk ikut serta dalam pembangunan ekonomi nasional kita, selama partisipasi modal dan bantuan luar negeri itu dapat diabadikan kepada pembangunan ekonomi kita serta tidak merugikan pembangunan ekonomi nasional. prof. jerman rajagukguk juga mengemukakan bahwa pemerintah orde baru bawah pimpinan presiden soeharto menyadari sejak semula bahwa bantuan asing, baik berupa bantuan teknik maupun modal bukan merupakan faktor yang menentukan berhasilnya pembangunan ekonomi indonesia. namun peranan bantuan tersebut dalam masa transisi untuk memulihkan lagi ekonomi indonesia telah diakui sebagai hal yang sangat penting. sunaryati hartono, beberapa masalah transnasional dalam penanaman modal asing indonesia, bandung: binacipta,) hal. jerman rajagukguk, indonesianisasi saham, jakarta, rangka cipta), hal. rjh lin indian setiap usaha penanaman investasi harus diarahkan kepada kesejahteraan masyarakat. artinya, dengan adanya investasi yang ditanamkan para investor dapat meningkatkan kualitas masyarakat indonesia. indonesia sendiri, konsep kesejahteraan merujuk kepada konsep pembangunan kesejahteraan sosial, yakni serangkaian aktifitas yang terencana dan melembaga yang ditujukan untuk meningkatkan standar dan kualitas kehidupan manusia. dengan didasarkan kepada konsep negara kesejahteraan melalui pembangunan ekonomi, dalam rangka mewujudkan dan meningkatkan kesejahteraan, percepatan, peningkatan, dan pembanguyang berlandaskan prinsip demokratis tersebut merupakan perwujudan ekonomi kerakyatan sebagaimana ketentuan pada undang undang dasar yang merupakan landasan filosofis yang menjadi acuan pemberlakuan undang undang tahun penanaman modal atau investasi merupakan pilar penting dalam pertumbuhan ekonomi suatu negara karena ekonomi negara yang hendak tumbuh berkelanjutan membutuhgi untuk mengejar ekonomi yang berpendapatan lebih tinggi. kebutuhan akan modal secara terus menerus hanya dapat dipenuhi apabila faktor penunjang yang menghambat iklim penanaman modal dapat diatasi, seperti dengan melakukan perbaikan koordinasi antar instansi pemerintah pusat dan daerah, penciptaan birokrasi yang efesien kepastian hukum bidang penanaman modal, biaya ekonomi yang berdaya saiidang bidang tersebut maka harapan untuk mendapatkan modal secara terus menerus akan dapat terealisasikan. untuk itu dalam kaitannya dengan penanaman modal, perlu dan patut ditonjolkan beberapa perubahan mendasar yang bermuara pada peninggian mobilitas. kebijakan penanaman modal yang mengandung pembatasan pembatasan ketat dan merupakan praktik luas hampir semua negara berkembang harus diganti dengan kebijakan penanaman modal yang lebih terbuka. mendiskriminasi dan perlakuan yang sama bagi modal dalam negeri dan modal asing diterima sebagai salah satu asas penting dalam kebijakan penanaman modal dan juga perampingan daftar negatif pengaruh perkembangan pembangunan. penanaman modal sebagai salah satu kebijakan yang dapat mendorong majunya penanaman modal. kebijakan penanaman modal indonesia harus diharmoniskan dengan perubahan perubahan besar melalui deregulasi yang bersifat pragmatik. oleh karena itu, undang undang penanaman modal harus mengatur hal hak penting, antara lain seperti semua hal yang berkaitan denganyang diwujudkan dengan pengaturan mengenai pengembangan penanaman modal dan tanggung jawab penanaman modal serta fasilitas penanaman modal, pengesahan dan perizinan koordinasi dan pelaksanaan kebijakan penanaman modal yang dikarena pada prinsipnya para pemilik modal menginginkan suatu kemudahan dalam melakukan usahanya, mengakibatkan persaingan diantara negara negara berkembang untuk menarik penanam modal, sehingga tiap negara berlomba memberikan kemudahan bagi para penanaman modal yang diwujudkan dalam bentuk undang undang ataupun kebijakan pemerintah sebagai bentuk kepastian hukum bagi para penanam modal. selanjutnya, fasilitas penanaman modal diberikan dengan mempertimbangkan tingkat daya asoleh negara lain. pentingnya kepastian fasilitas penanaman modal ini mengharuskan pengaturan yang lebih detail terhadap bentuk fasilitas fiskal, fasilitas hak atas tanah, imigrasi dna fasilitas perizinan impor. dengan demikian, undang undang penanaman modal harus mampu mengakomodasi persaingan, oleh karena itu undang undang penanaman modal yang selama ini menjadi dasar hukum kegiatan penanaman modal indonesia perlu diganti karena tidak sesuai lagi dengan. pemberlakuan undang undang nomor tahun tentang penanaman modal sebagai pengganti undang undang nomor tahun tentang penanaman modal asing undang undang nomorrjh lin indiantentunya mempunyai makna bahwa undang undang sebelumnya tidak relevan lagi untuk menjawab. tentunya dengan pemberlakuan undang undang nomor tahun tentang penanaman modal sebagai suatu bentuk penyempurnaan dari undang undang sebelumnya mampu menjawab tantangan yaitu dengan memberikan kepastian hukum serta kebijakan penanaman modal yang tepat. pertama, kepastian hukum dalam kaitannya dengan memberikan kepastian hukum kepada para penanam modal, undang undang nomor tahun tentang penanaman modal memperlakukan para penanam modal baik itu pemodal dalam negri maupun pemodal dalam negeri maupun pemodal asing dengan perlakuan yang sama secara hukum, karena undang undang sebelumnya tiap tiap penanam modal diatur dengan dua undang undang yang berbeda yaitu antara penanam modal asing dan penanam modal dalam negeri, hal ini mengakibatkan timbulnya anggapan adanya dualisme hukum yang mengatur tentang penanaman modal, akhirnya timbul suatu anggapan bahwa insentif insentif yang diberikan oleh pemerintah atau negara tidak berlaku secara menyeluruh kepada setiap penanam modal, sehingga perlu adanya klasifikasi oleh para penanam modal untuk menentukan mana insentif yang berlaku untuk pemodal asing dan mana insentif yang berlaku untuk pemodal dalam negeri, namun kemudian dengan adanya pemberlakuan undang undang tentang penanaman modal yang baru kepastian hukum dapat diberikan kepada penanam modal, bawah fasilitas fasilitas ataupun insentif insentif yang diberikan oleh pemerintah berlaku bagi setiap penanam modal bilamana para penanam modal tersebut memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh undang undang. selain memberikan kepastian hukum pada wilayah perlakuan yang sama secara hukum kepada setiap penanam modal undang undang nomor tahun tentang penanam modal juga memberikan jaminan kepada para penanam modal bahwa pemerintah tidak akan melakukan nasionalisasi, walaupun undang undang lama juga mengatur tentang nasionalisasi dan kompensasi namun masih ada kekhawatiran bagi investor tentang kata pengaruh perkembangan pembangunan. kata . pencabutan hak kepemilikan secara menyeluruh atas perusahaan perusahaan modal asing . , artinya kepastian tentang tidak hanya nasionalisasi belum secara tegas disebutkan dalam undang undang lama, sementara dalam undang undang nomor tahun tentang penanaman modal disebutkan secara tegas bahwa pemerintah tidak akan melakukan nasionalisasi kecuali dengan undang undang sebagaimana disebutkan dalam undang undang tahun aturan mengenai bentuk kompensasi yang diberikan pemerintah kepada penanam modal pun berbeda dalam undang undang nomor tahun diatur bahwa bentuk kompensasi yang diberikannya belum tegas tergantung dari kesepakatan antara kedua belah pihak menurut asas asas hukum internasional, sementara undang undang nomor tahun sudah mengatur dengan tegas bahwa kompensasi yang akan diberikan sesuai dengan harga pasar, dengan begitu baik penanam modal maupun pemerintah tidak akan ada yang dirugikan. undang undang nomor tahun tentang penanam modal juga memberikan kebebasan kepada penanam modal untuk mengalihkan aset yang dimilikinya kepada pihak yang dikehendakinya sesuai dengan undang undang. kedua, kebijakan penanaman modal yang tepat dalam undang undang nomor tahun tentang penanaman modal mengalami perluasan makna tentang definisi modal itu sendiri, bahwa yang dimaksud dalam modal tidak hanya mencangkup valuta asing, alat alat produksi dan penanam namun juga mencangkup modal portofolio, undang undang nomor tahun juga memberikan kebijakan izin penanaman modal kepada penanam modal untuk menanamkan modalnya tanpa adanya batas waktu selama memenuhi peraturan perundang undangan sementara dalam undang undang nomor tahun pemerintah hanya memberikan izin selama tahun. kebijakan pemberian izin kepada para penanam modal dalam jangka waktu yang tak terbatas tentunya dapat menambah minat kepada para penanam modal untuk menanamkan modalnya indonesia terlebih lagi dengan adanya daftar negatif yang sangat pendek yang diberikan oleh undang undang nomor tahun membuka lebih banyak lagi ruang ruang berusaha bagi para penanam modal. hal demikian juga sesuai dengan teori modern sociological theory yang ditemukan oleh talbot parsons yaitu ekonomi merupakan institusi adaptif yang utama pada tingkat organisasi sistem sosial"? dapat bernard. tanya, dkk, teori hukum strategi tertib manusia lintas ruang dan waktu yogyakarta: genta publishing), hal. rjh sos |
as, kan par walikota tasikmalaya na) provinsi jawa barat peraturan walikota tasikmalaya nomor: tahun tentangtujuan penetapan badan layanan umum daerah pada pusat kesehatan masyarakat adalah untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, bahwa untuk mewujudkan tertib administrasi badan layanan umum daerah pusat kesehatan masyarakat, perlu diatur tata cara pengelolaan keubadan layanan unum daerah pada unit pelaksana teknis pusat kesehatan masyarakpengelolaan barang tersendiri.dinas. dan wajib disetor rekening kas umumkepala dinasdengan peraturan walikota tersendiri. tanah dan bangunan blu disertifikatkan atas nama pemerintah kotakepala dinas terkait dengan persetujuan walikota. bab akuntansi, pelaporanwalikota untuk dikonsolidasikan dengan laporan keuangan dinas. laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada disampaikan kepada kepala dinas serta kepada walikotadinas. penggabungan laporan keuangan blu pada laporan keuangan dinaslaporan keuangan sebagaimana dimaksud pada terdiri atas laporan realisasi anggaran, neraca, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan. bab xiii akuntabilitas kinerjab xivdinas. ppidkota tentang pengelolaan keuangan pada layanan umum daerah pada unit pelaksana teknis pusat kesehatan masyarakatwalikota adalah walikota tasikmalaya. sekretaris daerah kotatasikmalaya yang menerapkan pola pengelolaan keuangan badan layanan umum daerah ppk blue). kepala puskesmas adalah pemimpin ppk blue puskesmas. badan layanan umum daerah unit pelaksana teknis kesehatan masyarakat kota tasikmalaya yang selanjutnya disebut ppk blue puskesmas adalah instansi dilingkungan pemerintah kota tasikmalayaidasarkan pada prinsip efisien dan produktivitas. ppk blue puskesmas adalah pusat kesehatan masyarakat milik pemerintah kota tasikmalaya yang dikelola dengan pola pengelolaan keuangan badan layanan umum daerah ppk blue). unit bisnis strategi ubs) adalah unit yang dibentuk guna menunjang dan mengembangkan kegiatan pelayanan ppk blue puskesmas yang pengelolaan dan pengakuannya ditetapkan oleh kepala puskesmn ketentuan pengelolaan keuangan negara pada umumnya. pejabat pengelola keuangan daerah ppid) adalah kepala badan pengelola keuangan dan asekonsep value for money yaitu pengelolaan keuangan ppk blue puskesmas berdasarkan pada efisiensi, efektifitas dan ekonomis yang ditujukan pada proses pengadaan sampai dengan pertanggungjawaban ppk blue puskesmas. laporan keuangan adalah laporan pertanggungjawaban ppk blue puskesmassistem akuntansi ppk blue puskesmaskeuangan sak), dan prinsip prinsip akuntansi yang berlaku umum gap (general accepted accounting principle). kebijakan akuntansi ppk blue puskesmas adalah kebijakan akuntansi yang mengatur pengakuan terhadap transaksi keuangan baik pendapatan, belanja maupun pembiayaan yang terjadi. pendapatan puskesmas adalah penerimaan dalam bentuk kas dan tagihan yang diperoleh baik dalam fungsinya memberikan pelayanan kepada masyarakat lingkungan ppk blue puskesmas maupun yang bersumber dari apbd, dana bantuan, dan sumbangan hibah donasi yang tidak mengikat. pendapatan jasa layanan operasional adalah pendapatan puskesmasppk blue puskesmas yang diakui, menambah ekuitas dana lancar dan berakibat pada penambahan aset. dana bantuan adalah penerimaan yang berasal dan apbd kota tasikmalaya, apbd propinsi jawa barat,kedalam pendapatan operasional puskesmas dalam rekening pendapatan lainnya. pinjaman jangka pendek adalah sejumlah dana yang diperoleh danppk blue puskesmas. rencana bisniscara keseluruhan yang dikelola oleh puskesmas dalam satu tahun. rencana kerja dan anggaran rka) adalah dokumen yang memuat program, kegiatan, target kinerja, dan anggaran pendapatan serta belanja sesuai dengan kode rekening masing masing ppk blue puskesmas yang memuat dalam apbd. dokumen pelaksanaan dan anggaran dpa) adalah dokumen yang memuat rencana pendapatan dan belanja dari ppk blue puskesmas yang termuat dalam apbd. surplus anggaran adalah selisih lebih realisasi pendapatan atas realisasi belanja ppk blue puskesmas dalam satu tahun anggaran. defisit anggaran adalah selisih kurang realisasi pendapatan atas realisasi belanja ppk blue puskesmas dalam satu tahun anggaran. pola tata kelola adalah peraturan internal hospital laws yang memuat tentang organisasi dan tata laksana, akuntabilitas dan transparansi ppk blue puskesmas. rencana strategis bisnis adalah strategic bisnis ppk blue puskesmas yang memuat visi, misi, program strategis, target kinerja, proyeksi keuangan dan pengukuran pencapaian kinerja ppk blue puskesmas. standar pelayanan minimal spm) adalah standar pelayanan minimum ppk blue puskesmasjawab keuangan ppk blue puskesmas. pengawasan adalah proses yang dilakukan oleh inspektorat kota tasikmalayappkkepada puskesmas yang telah menerapkan pola pengelolaan badan layanan umum daerah. tujuan dibentuknya peraturan walikota ini adalah untuk memberikan fleksibilitas kepada puskesmas dalam pengelolaan keuangan agar menjadi lebih akuntabel, efisien dan mandiri dalam pengelolaan anggarangelolaan keuangan blue puskesmas yangpenyelesaian kerugian, akuntansi, pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan, j . akuntabilitas kinerja, dan surplus dan defisit bab perencanaan dan penganggaran blu menyusun rencana strategis bisnis (lima) tahunan dengan mengacu kepada rencana strategis dinasperhitungan akuntansi biaya menurut jenis layanan paling kurang menyajikan perhitungan biaya langsung dan biaya tidak langsung. dalam hal blu belum menyusun standar biaya sebagaimana dimaksud pada blu menggunakan standar yang ditetapkan oleh walikota. blu mengajukan rba kepada kepala dinas untuk memperoleh persetujuan sebagai bagian dari rka puskesmas atau sebagai bagian rencana kerja dan anggaran dinasrba blu yang telah disetujui oleh kepala dinas diajukan kepada ppid, sebagai bagian bahan penyusunan rancangan peraturan daerah tentang apbd. pagu anggaran blu dalam rka puskesmas dan jenis belanja. tim anggaran pemerintah daerah melakukan telaahan terhadap rba sebagai bagian dari mekanisme pengajuan dan penetapan apbbblu yang bersangkutan. dokumen pelaksanaan anggaran yang telah disahkan oleh ppkwalikota tersendiri. baberimaan dan pendapatan serta hasil kerjasamaerimaan dan pendapatan serta hasil kerjasama sebagaimana dimaksud pada dan dilaporkan sebagai pendapatandinas.ppid melalui kepala dinas. belanja blu dilaporkan sebagai belanja barang, belanja jasa dan belanja pegawai puskesmas. bab vii pengelolaan kasb viiitersendiri tersendirib investasi blu. |
daerah pm, ng) komite nasional keuangan syariomite nasional keuangan syariah tentang nomor hk. sj v nomor mkb knkt pada hari ini selasa, tanggal empat belas, bulan mei kalibata nomor jakarta selatan, untuk selanjutnya disebut pihak kesatu. ventjerahardjo direktur eksekutif komite nasional keuangan syariah dalam kedudukan dan jabatan tersebut bertindak untuk dan atas nama komite nasional keuangan syariah yang berkedudukan gedung permata kuningan, lantai ph, jalan kuningan mulia jakarta selatan:pihak kedua adalah lembaga non struktural yang bertugas untuk mempercepat, memperluas, dan memajukan pengembangan keuangan syariah dalam rangka mendukung pembangunan ekonomi nasional berdasarkan peraturan presiden nomor tahun tentang komite nasional keuangan syariah, dan cc. para pihak memandang perlu untuk melaksanakan kerjasama dalam. berdasarkan hal hal tersebut diatas, para pihak sepakat untuk melaksanakan kerjasama dan koordinasi bersama melalui kesepahaman bersama indesa, kesepahaman bersama ini bertujuan untuk membangun dan mengembangkan layanan keuangan dan ekonomi syariah desa, daerah tertinggal, dan kawasan transmigrasi untuk meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat desa. ruang lingkup ruang lingkup kesepahaman bersama meliputi: pembangunan dan pengembangan layanan keuangan dan ekonomi syariah, pembangunan dan pengembangan sistem keuangan dan ekonomi syariah, menggalang kemitraan dengan berbagai mitra strategis untuk berkontribusi dalam pengembangan layanan keuangan dan ekonomi syariah, peningkatan kemampuan sumber daya manusia aparat pelaksana dan pelaku unit layanan keuangan syariah: dan pengembangan unit layanan keuangan syariah dengan mempertimbangkan ketersediaan potensi lokal setempatkesepahaman bersama ini,kesepahaman bersama,, dansak kesatu, era sean goo pu) enam geurupiai) venue rahardjo anwar sanusi oon euh |
gi]ber}iur la]viptjng peraturan daerah provinsi lampu'ng nomor that'it tentang peiygiiapusaiy tidak kei(erasia{ terhadap perempuan dai{ altai( prov iil lampu'ng dengan{ kalimat tujuan yang maria esa menimbang mengingat gi,berisi'r limit'ng, bahwa dalam rangka memberikan jaminan pemenuhan hak perempuan dan anak iat dan martabat kemanusiaan, perlu penghapusan tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak; bahwa untuk memperkuat pemenuhan hak perempuan dan anak sebagaimana dimaksud huruf dibutuhkan penata.an dan perbaikan mekanisme kebijakan dalam penghapusan tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak; bahwa peraturan daerah nomor tahun tentang pelayanan terpadu terhadap perempuan dan anak korban tindak kekerasan masih terdapat kekurangan dan belum menampung perkembangan kebutuhan perempuan dan anak sehingga perlu diublampung tentang penghapusan tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak provinsi li.a.apung dengan mengubah undang undang nomor tahun tentang pembentukan daerah tingkat sumatera selatan (tambahan negara tahun nomorimation against womkembaran negara nomor ')_16pemberi layanan kesehatan untuk memberikan informasi atas adanya dugaan kekerasan terhadap anak berita negara republik indonesia tahun nomor peraturan menteri sosial nomor ijuk 2o07 tentang pendirian dan penyelenggaraan rumah perlindungan dan trauma center;; peraturan menterio1l tentang panduan pencegahan kekerasan terhadap anak lingkungan keluarga, masyarakat, dan lembaga pendidiki a.yak anakdaerah perlindungan perempuan dan anak; peraturan daerah provinsi i"kampung nomor tahun o19 tentang pembentukan organisasi dan tata keq'a lembaga teknis daerah (l,lembaran daerah provinsi l^kampung tahun nomor dengan persatu juan bersama dekat perwakilan rakyat daerah prov iil lait'i{g gt'benar lampu'ng memutuskan: pratt'rai{ daerah tentang peiyghapusait tiitdax kekerasan! terhadap perempuan dan anai( provinsi lampu'ng. menetapkan bab ketentuan timur dalam peraturan daerah ini yang dimaksud dengan: daerah adalah provinsi la.anur provinsi l.krangkat daerah adalah unsur pembantu gubernur dalam penyelenggara rprovinsi la.apung terbentuk sesuai undang undang nomor tahun anal< adalah seseorang yang belum berusia tahun, termasuk anak yang ada dalam kandungan. korban anak adalah anak yang menjadi korban tindak kekerasan. pelaku anak adalah anak yang melakukan tindak< kekerasan kepada anak. perempuan adalah manusia dewasa be{jenis kelamin perempuan dan orang yang oleh hukum diakui sebagai perempuan rngan derajat ketiga dan atau apabila ada sampai dengan derajat keempat;omunitas adalah kelompok masyarakat yang mendiami suatu wilayah dan memiliki adat kebiasaan tertentu dalam kehidupan sehari haris, ekonomi, dan sosial, termasuk penelantaran, yang terjadi depan umum atau dalam kehidupan pribadi. penghapusan tindak kekerasan adalah upaya secara berkesinambungan yang mencakup tindakan promosi, preventif, kuratif, dan rehabilitasi terhadap korban tindak kekerasan dan anak pelaku kekerasan. pencegahan adalah tindakan yang dilakukan untuk menghilangkan berbagai faktor yang menyebabkan dan melanggengkan segala bentuk kekerasan terhadap perempuan dan anak. kekerasan fisik adalah tindakan kekerasan yang diarahkan perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, cedera, luka atau cacat pada tubuh seseorang, gurunya kandungan, pingsan dan atau menyebabkan kematian;ekonomi adalah perbuatan yang mengakibatkan kerugian secara ekonomi dan terlantarnya anggota keluarga dan atau menciptakan ketergantungan ekonomi dengan cara membatasi dan atau melarang untuk bekerja dalam atau luar rumah, tidak memberi naskah, meniadakan akses, kontrol, dan partisipasi berkenaan dengan sumber sumber ekonomi. kekerasan sosial adalah setiap sikap dan perlakuan yang tidak adil kepada orang lain yang bersumber pada pratrrtik sosial budaya (merendahkan, membedakan, meminggirkan, mendominasi), termasuk dalamnya penelantaran, yang berujung pada munculnya perasaan tidak berharga dan terbatasnya berbagai akses dalam kehidupan. kekerasan domestik adalah tindak kekerasan yang dilakukan dalam lingkungan keluarga dan dilakukan oleh anggota keluarga sendiri. kekerasan publik adalah tindak kekerasan yang terjadi luar lingkungan tempat tinggal perempuan dan anak, antara lain: lokasi pelayanan umum (tempat rekreasi, pasar, stasiun, dsb), lokasi pelayanan pendidikan (formal, non formal, informal), lokasi pelayanan kesehatan, daerah konflik, daerah bencana, dan kepentingan politik. perlindungan terhadaplnya dengan memberidan berkelanjutan dalam kebijakan, program, dan kegiatan untuk pemenuhan hak hak anak. unit pelaksana teknis daerah pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak yang selanjutnya disingkat utd ppa anga laki permasalahan pidana dan perdata. unit pelayanan terpadu perempuan dan anak korban tindak kekerasan yang selanjutnya disebut uptpktk adalah unit pelayanan terpadu perempuan dan anak korban tindak kekerasan provinsi lampung. unit pelayanan perempuan dan anak yang selanjutnya disebut unitrr kasat bareskrim polres, yang bertugas memberikan pelayanan,lakunya. dinas pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak provinsi selanjutnya disebut dinas ppa provinsi adalahprovinsi. rumah perlindungan antrean alternatiflamlgzrdan reintegrasi social. tenaga kesehatan adalahsama. pemberdayaan adalah proses kemampuan individu dan kelompok, sehingga memiliki kapasitas untuk memecahkan masalah. tim penggerak pemberdayaan kesejahteraan keluarga selanjutnya disingkat dengan topiperan serta masyarakat adalah keikutsertaan masyarakat dalam pencegahan, pelayanan, dan pemberdayaan dalam mengatasi tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak baik secara individu, kelompok atau kelembagaan. kader perlindungan anak terpadu berbasis masyarakat selanjutnya disingkat kader atom, yaitu kader gerakan perlindungan anak yang dikelola oleh sekelompok orang yang tinggal suatu wilayah desa kelurah kemasyarakatan, organisasi politik, media massa, organisasi pendidikan (sekolah, perguruan tinggi, pondok pesantren), organisasi bisnis dan ekonomi, serta bentuk organisasi lainnya. penghapusan tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak diselenggarakan berdasarkan asas: penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak hak perempuan dan anak; keadilan, kesetaraan gender, dan pengarusutamaan hak anak; non diskriminasi; kepentingan terbaik bagi perempuan dan anak; pelayanan; pencegahan; dan pemberdayaan. para tujuan peraturan daerah ini untuk: mengembangkan sistem pencegahan tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak; melindungi dan memberikan rasa aman bagi perempuan dan anak; memberikan pelayanan secara berkualitas dan terpadu kepada perempuan dan anak korban tindak kekerasan dan anak pelaku korban kekerasan; mengembalikan kondisi anak korban dan anak pelaku tindak dan kekerasan sesuai tumbuh kembang anak; dan melakukan pemberdayaan perempuan rn korban tindak kekerasan. para ruang lingkup pengaturan penghapusan tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak meliputi: lingkup dan bentuk bentuk kekerasan; kewajiban dan tanggungjawab; pencegahan tindak kekerasan; hak hak; pelayanan kepadaselalu tindak kekerasan; pemberdayaan terhadap perempuan korban tindak kekerasan; pembinaan dan pengawasan; ke{sama; pendanaan; dan ketentuan pidana. bab rantai dai{ betty'i( bertitik textrasai| para ranah tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak, antara lain: domestik; dan publik. para kekerasan domestik sebagaimana yang dimaksud huruf merupakan tindak kekerasan yang te{adi lingkungan keluarga dan yang dilakukan oleh anggota keluarga. panel kekerasan publik sebagaimana dimaksud huruf merupakan tindak kekerasan yang dilakukan luar lingkungan tempat tinggal perempuan dan anak, antara lain: lokasi pelayanan umum; lokasi pelayanan pendidikan; lokasi pelayanan kesehatan; lokasi ke{a; daerah konflik; daerah bencana; dan kepentinganpolitik. para bentuk bentuk kekerasan antara lain: kekerasan fisik; kekerasan psikis; kekerasan sosial; kekerasan ekonomi; kekerasan seksual; dan penelantaran. kekerasan fisik sebagaimana dimaksud dalam huruf mengakibatkan: korban sakit, cidera, luka, cacat, keguguran, pingsan; matinya korban; timbulnya; dan terganggunya tumbuh kembang anak. pa:al, rasa tidak berguna dan atau penderitaan psikis berat pada seseorang. kekerasan sosial sebagaimana dimaksud dalam huruf mengakibatkan rasa tidak berharga karena dibedakan, dipinggirkan, didominasi dan terbatasnya berbagai akses kehidupan. kekerasan ekonomi sebagaimana dimaksud dalam huruf mengakibatkan tidak terpenuhinya hak hak ekonomi perempuan dan anak atau dapat juga pada kasus perempuan dan anak terekploitasi secara ekonomi. kekerasan seksual sebagaimana dimaksud dalam huruf dapat berupa perbuatan pelecehan seksual dan pemaksaan hubungan seksual untuk tujuan komersil dan atau tujuan tertentu. kekerasan seksual sebagaimana (l) dapat mengakibatkan penderitaan fisik, sosial, dan psikis. pa:alsecaramengabaikan dengan sengaja tida_lam atau luar rumah bagi perempuan sehingga korban berada bawah kendali orang tersebut. bab iii dewa^'bait dan taitggt'i|g jawab para kewajiban dan tanggungjawab dalam penyelenggaraan upaya penghapusan tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak merupakan kewajiban dan tanggung jawab bersama: pemerintah daerah; masyarakat; dan keluarga dan orang tua. bagian l(satu pemerintah daerah pemerintah daerah berkewajiban: menetapkan kebijakan, program dan kegiatan penghapusan tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak; melaksanakan kebijakan penghapusan tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak; dan membangun kerjasama dengan aparatur penegak hukum, unitpemerintah daerah bertanggungjawab: menyediakan sarana dan prasarana pelaksanaan penghapusan tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak; mengalokasikan anggaran untuk penghapusan tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak; dan memberikan dukungan terhadap pembentukan kabupaten kota layak anak setiap kabupaten dan kota sesuai standardnghapusan tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak. rencana aksi daerah sebagaimana yang dimaksud merupakan bagian dari rencana pembangunan jangka menengah daerah rpm). l0 rencana aksi daerah sebagaimana yang dimaksud diatur lebih lanjut dalam peraturan gubernur. para gubernur dalam melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam didelegasikan kepada perangkat daerah lembaga terkait. bagian kedua dewa clean dan tanggung jawab masyarakat kewajiban dan tanggungjawab masyarakat sebagaimana dimaksud huruf diselenggarakan dalam bentuk peran serta masyarakat. masyarakat mempunyai kewajiban dan tanggungjawab sebagai berikut: mencegah tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak lingkungan setempat dengan membentuk mitra keluarga yang melibatkan rt rw, lingkungan dusun, pkklakukan komunikasi, informasi, dan edukasi tentang keadilan gender dan hal< anak secara mandiri; memberikan pertolongan pertama dan melindungi korban tindak kekerasan; danyang berwenang. bentuk peran serta masyarakat sebagaimana yang dimaksud pada (l), dapat dilakukan oleh perorangan, lembaga social kemasyarakatan, lembaga swadaya masyarakat, perguruan tinggi dan lembaga pendidikan (formal, nonformal, informal), lembaga keagamaan, lembaga kesehatan, lembaga bisnis dan ekonomi, media massa, organisasi yang peduli disabilitas, dan lembaga masyarakat lainnytiga keluarga dan orang tua kewajiban dan tanggung jawab keluarga dan orang tua sebagaimana dimaksud dalam huruf, diselenggarakan dengan mengacu pada fungsi, bahwa keluarga dan orang tua adalah penanggungjawab pertama dan utama dalam melindungi perempuan rn dan anak dari tindak kekerasan. keluarga dan orangtua memiliki kew4jiran dan tanggungjawab mencegah segala bentuk tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak, dengan: memenuhi, melindungi, dan menghormati hak perempuan rn dan hak anak; mengembangkan pola asuh yang demokratis dalam keluarga; menanamkan norma dan nilai nilai yang mendukung anti kekerasan; mengembangkan sikap resiprositas antar anggota keluarga agar terbangun trust dalam keluarga; mengembangkan hubungan yang inklusif dalam keluarga; dan mencegah perkawinan dini pada usia anak anak. bab peitcec}ahli{ para (l). upaya pencegahan sebagaimana dimaksud pada dilaksanakan dengan cara: membangun jejaring dengan aparatur penegak hukum, unit ppa,an{; membangun partisipasi dan kepedulian masyarakat, dengan melibatkan pkk, mitra ke1wargambentuk sistem pencegahan tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak dengan menyediakan sistem informasi yang lengkap dan mudah diakses;berbagai informasi lain yang terkait; memberikan pendidikan kritis tentang hak hak perempuan dan anak sebagai korban kekerasan kepada berbagai lembaga dan masyarakat; dan membuka pos pengaduan perlindungan perempuan dan anak dari tindak kekerasan. pa:al (l): pemberian ran perempuan dan perlindungan anak sosial pendidikan; ketenagakedaa n; kesehatan; mental dan spiritual; dan ketenteraman dan ketertiban. pencegahan tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak sebagaimana dimaksud pada (l), dilaksanakan secara terpadu, berkesinambungan, dan bermitra dengan berbagai lembaga masyarakat. dalam rangka upaya pencegahan tindak kekerasan perempuan dan anak, sebagaimana yang dimaksud disusun panduan pencegahan tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak, yang diatur lebih lanjut dalam peraturan gubernur. bab vii hai( hai( perempuan{ dat itai( korban{ tii|dai( kei(erasia, afi( beri(kebutuhan{ khusus, kor.bagi tidak kekerasan{, dari a![ax pelat(' tiiydai( keiierasait partial22; mendapatkan kemudahan dalam penanganan pengaduan dan proses peradilan; pendampingan oleh pekan'a sosial utd dan bantuan hukum pada setiap proses pemeriksaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangmulihan kesehatan fisik, psikologis, sosial dari penderitaan yang dialami korban; hak mendapatkan informasi; hak atas rehabilitasi sosial; pelayanan bimbingan rohani; hak menentukan sendiri keputusannya (kecuali belum mampu, maka ditentukan orangtuanya wali) hak atas restitusi; hak atas keamanan pasca putusan pengadilan; dipisahkan dari orang dewasa untuk anak bermasalah dengan hukum dan anak pelaku kekerasan; dan hak untuk menggugurkan kandungan akibat tindak kekerasan yang dialami sebelum hari usia kandunganbelangsung rdan atau hak mendapatkan kebebasan berpartisipasi, mengemukakan pendapat, dan mendapatkan informasi sesuai usianya. anak berkebutuhan khusus korban tindak kekerasan memperoleh hak hak: sebagaimana dimaksud dalam pasa.l dan dengan mengutamakan kondisi sulit atas keterbatasan fisik, kognitif dan psikologis yang dimiliki; pemulihan fisik, kognitif dan psikologis, rehabilitasi dan reintegrasi sosial sesuai dengan kondisi sulit atas keterbatasannya; dan pemerintah daerah melalui dinas pipa dan dinas sosial melakukan fasilitasi dan pemantauan terhadap program pencegahan dan pelayanan kepada anak berkebutuhan khusus korban tindak kekerasan. l3 anak pelaku tindak kekerasan memperoleh hak hak sebagaimana dimaksud kecuali huruf dan huruf. anak pelaku tindak kekerasan memperoleh hak hak khusus sebagaimana dimaksud dalam anak pelaku kekerasan memiliki hak untuk tidak dihukumseumur hidup dan atau hukuman mati. (l) dalam hal korban kekerasan sebagaimana dimaksud dalam pasat membutuhkan penanganan berkelanjutan maka berhak untuk tinggal rumah perlindungan amanpemerintah melakukan pengawasan atas penanganan sebagaimana pada dalam hal korban dan keluarganya tidak aman dari tindak kekerasan yang berulang maka berhak mendapatkan perlindungan pemerintah maupun non pemerintah. pago,l27 rumah perlindungan amanda alternatif sebagaimana dimaksud dalam memberikan tempat dan atau perlindungperlindungan aman alternatif sebagaimana dimaksud pada dilaksanakan oleh dinas pipa dan dinas sosial. untuk keamanan dan atas permintaan korban kekerasan, pengelola atau penyelenggara rumah perlindungan a:nan alternatif sebagaimana dimaksud pada wajib menempatkan korban kekerasan rumah perlindungan aman alternatif yang dirahasiakan. ketentuan mengenai penyelenggara rumah perlindungan aman alternatif sebagaimana dimaksud pada diatur lebih lanjut oleh perangkat daerah lembaga terkait. bab viii pelayan{an terhadap perempuan dan kiyai( korban tindak xei(erasia{, anak beri(butt'i{an khusus orbit tii{dak xexerasaiy, dan anak pelat(u tiitdai( kekerasan bagian kesatu pelayanan terhadap perempuan dan anak korban tindak l(; pelayanan kesehatan; pelayanan hukum dan atau bantuan hukum; pelayanan pemulangan dan reintegrasi social; pelayanan rehabilitasi sosial; pelayanan medikolegal; pelayananpsikologis; pelayanan pendampingan; dan pelayanan rumah perlindungan aman alternatif. bentuk pelayanan sebagaimana dimaksud pada dilaksanakan olehmberdayaan perempuan dan perlindungan anak; sosial; pendidikan; ketenagaan{aan; kesehatan; mental dan spiritual;membangun kerjasama dengan aparatur penegak hukum, unit ppa, ppa, upi pkkkerjasama sebagaimana dimaksud dalam dituangkan dalam bentuk kesepakatan bersama. pelayanan pengaduan sebagaimana dimaksud dalam meliputi: identifikasi atau pencatatan awal korban; dan persetujuan dilakukan tindakan (informed consent). (l) huruf pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam huruf meliputi: memberikan pertolongan pertama pada korban; memberikan konseling; menjelaskan kepada keluarga tentang keadaan korban dan dugaan penyebabnya serta mendiskusikan langkah langkah kedepan; melakukan perawatan dan pemulihan luka luka fisik yang bertujuan untuk penulisan kondisi fisik korban yang dilakukan oleh tenaga kesehatan; melakukan rujukan apabila diperlukan; memastikan keselamatan korban; melakukan pencatatan lengkap dalam rekam medis serta siap untuk membuat ui^stm repertum apabila diminta secara resmi; khusus untuk korban kekerasan terhadap anak, petugas wajib memberikan informasi kepada kepolisian. para pelayanan hukum sebagaimana dimaksud dalam huruf untuk membantu korban dan anak pelaku tindak kekeraswi lan;; dan melakukan koordinasi dengan secara penegak hukum, relawan pendamping, dan pekerja sosial agar proses peradilan be{alan sebagaimana mestinya. paratindak kekerasan dan anak pelaku tindak kekerasdan anak pelaku tindak kekerasan tersebut dilakukan setelah terlaksana sosialisasi hak hak perempuan dan anak sebagai korban kekerasan dan hak hak anak pelaku tindak kekerasan. pelayanan pemulangan dan reintegrasi sosial sebagaimana dimaksud pada (l) dilakukan oleh pemerintah daerah berkoordinasi dengan: pemerintah pusat; pemerintah provinsi lain; pemerintah kabupaten kota dalam satu wilayah provinsi; dinas pipa; dinas sosial; instansi dan lembaga terkait baik pemerintah maupun non pemerintah. (a) dalam rangka memberikan kejelasan mekanisme pelayanan pemulangan dan reintegrasi sosial sebagaimana perlu diterbitkan peraturan gubernur tentang panduan pelayanan pemulangan dan reintegrasi sosial korban dan anak pelaku tindak kekerasan. para (l)resosialisasi; bimbingan lanjut;; praktek ke{a lapangan; pemasangan; pelatihan keterampilan wirausaha; fasilitasi pembentukan kelompok usaha bersama; modal usaha berupa alat penunjang usaha; dan pendampingan pelaksanaan usaha. pelayanan medikolegal sebagaimana dimaksud dalam (l) l antara latn: visum repertum dan ui.stm psikiatiktm. para; mendampingi korban selama proses medicolegal; mendampingi korban selama proses mediasi, pemeriksaan kepolisian, kejaksaan dan pengadilan;;; melakukan koordinasi dengan pendamping yang lain; dan memberikan penanganan yang berkelanjutan hingga tahap rehabilitasi. pendampingan untuk anak perempuan korban tindak kekerasan wajib didampingi oleh pendamping perempuan. bagian kedua pelayanan terhadap anak berkebutuhan khusus korban tindak kekerasan bentuk pelayanan yang diberikan kepada anak berkebutuhan khusus korban tindak kekerasan, sebagaimana dengan memperhatikan kondisi sulit atas keterbatasan fisik, kognitif dan psikologis yang dimiliki. bagian ketiga pelayanan terhadap anak pelaku tindak l,perasan bentuk pelayanan yang diberikan kepada anak pelaku tindak kekerasan adalah sebagaimana (l) dan penyelenggaraan pelayanan terhadap dilaksanakan dengan prinsip: setiap hari (termasuk hari libur); cepat; adnan dan nyaman; rasa empati; non disco imitasi; mudah dijangkau; tidak dikenakan biaya;perempuan dan anak korban tindak kekerasan dilaksanakan oleh utd ppa, unit ppa, dan upi pkk sebagai pusat pelayanan terpadu dalam perlindungan perempuan dan anak korban tindak kekerasan. pelayanan perlindungan sebagaimana dimaksud pada dapat dirujuk oleh upt ppa, unit ppa, dan upt pkk kepada unit pelayanan lainnya secara be{jejaring dan ke{a bersama. para dalam upaya menyediakan dan menyelenggarakan pelayanan bagi korban tindak kekerasan dan anak pelaku tindak kekeraskronisasikan pelayanan utd ppa, dan upt pkk; memperkuat dan mengembangkan jejaring kerjasama serta sistem rujukan; dan mengumpulkan, men,sun dan menyajikan laporan kekerasan. keanggotan kpk sebagaimana dimaksud pada dikelompokkan dalam peran sebagai berikut: peran pendidikan; peran kesehatan; peran psikologi; peran hukum; peran sosial; peran ekonomi; dan peran rohani dan spiritual. l8baa peuberdayaaic perempuan orbit tii{dai( kei(erasia gagal bentuk pemberdayaan perempuan korban kekerasan meliputi: pemberdayaan sosial; dan pemberdayaan ekonomi. pemberdayaan sosial sebagaimana yang dimaksud dalam huruf mencakup kegiatan:dan pemberian akses pengembangan kapasitas diri. pemberdayaan ekonomi sebagaimana yang dimaksud dalam huruf mencakup kegiatan: pelatihan ketrampilan key'a; usaha ekonomis produktif dan keluarga usaha bersama; bantuan permodalan; bantuan akses jaringan pemasar rn. pemberdayaan sosial dan pemberdayaan ekonomi bagi perempuan korban tindak kekerasan dapat dilakukan oleh pemerintah daerah, lembaga pelatihan ke{a pemerintah dan swasta, lembaga keuangan, lembaga swadaya masyarakat, dan lembaga masyarakat. bab pembinaan dan pengawasan untuk menjamin sinergi, kesinambungan, dan efektifitas langkah langkah secara terpadu dalam upaya penghapusan tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak, pemerintah daerah wajib melakukan pembinaan dan pengawasan. pembinaan dan pengawasantanda.r pelayanan minimal yang dilaksanakan dinas pipa dan lembagapara pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada meliputi: koordinasi; bimbingan; l9 pendidikan dan pelatihan;dan kualitas. pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada huruf dilakukan sesuai peraturan perundangundangan. pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada huruf dimaksudkan untuk mengetahui perkembangan dari hambatan dalam pelaksanaan upaya penghapusan tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak dan dilakukan secara berkala.lakukan setiap berakhirnya tahun anggaran. hasilpemantauan dantr.'sama pasal (l) dalam rangka mencapai tujuan penghapusan kekerasan terhadap perempuan dan anak, pemerintah daerah beken'a sama dengan: pemerintah pusat; provinsi lain; kabupaten kota; pemerintah desa; lembaga lembaga pemerintah; perguruan tinggi; dan lembaga non pemerintah yang peduli pada permasalahan yang dihadapi perempuan dan anak. kerja sama sebagaimana dimaksud pada meliputi: pertukaran data dan informasi; pendampingan dan rehabilitasi korban tindak kekerasan dan anak pelaku tindak kekerasan; p ulangan dan reintegrasi sosial; dan pendampingan hukum,td sedap kabupaten kota; memfasilitasi sarana dan prasarana utd; dan memfasilitasi kpk sebagai wadah jejaring penanganan korban dan anak pelaku tindak kekerasan. pemerintah daerah sesuai kewenangannya menyediakan: (l) pereda sosial profesional dan tenaga kesejahteraan sosial; tenaga kesehatan yang kompeten dan terlatih; petugas pembimbing rohani ibadah; tenaga pendidik; dan tenaga bantuan hukum, dimana kesemuanya membantu penangananbab xii pendanaan,it provinsi; sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan. bab xiii tei{tuai{ pidato(l)meter{tuai| pei{itn'p para pada saat peraturan daerah ini mulai berlaku maka semua peraturan daerah yang terkait dengan penghapusan tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan ini. peraturan daerah provinsi l,kampung nomor tahun tentang pelayanan terpadu terhadap perempuan dan anak korban tindak kekerasan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. peraturan gubernur sebagai,kampung. ditetapkan telukbetung padatanggal o2l auberti'r lampu'ng, ttd arial diundi diundangkan telukbetung pada tanggal o2l sekretaris daerah provinsi lampu{g, ttd faizal darmin lembaran da.merah provinsi lampung tahun nomor ,,. nomor register peraturan daerah pro vr[ samping lt gl2o2tl salinan sesuai aslinya it. nepal. biro hukum, \h* st'listiyowati. sh. pembina tingkat nip. oo2 pei{selesai{ atas peraturan{ daerah provinsi laut'ng nomor ta'iln 2a2l tei{tang peitgiiapusait tiitdax kextrasait terhadap pertupuax dati analit provinsi i"kampung umum perempuan dan anak adalah dua kelompok yang rentan terhadap tindakan kekerasan. posisi perempuan yang cenderung ditempatkan sebagai kelompok manusia kelas dua (tlw second class) dan anak sebagai kelompok ketiga (the third. class), menjadi pintu'bagi kedua kelompok tersebut untuk mendapatkan berbagai perlakuan tak adil antara lain: diskriminasi, eksploitasi, penelantaran, perdagangan orang, dan kekerasan. padahal kalau dicermati lebih lanjut, perempuan dari anak memiliki peran yang sangat strategis dalam dinamika kemajuan negara. perempuan sebagai bagian dari potensi sumberdaya manusia yang turut menentukan keberhasilan sebuah keluarga, masyarakat, dan negara. keberhasilan hanya bisa dicapai tatkala terjalin kerjasama yang baik antara sumberdaya perempuan dan laki laki. sementara itu, anak adalah tunas, potensi, dan generasi muda penerus cita cita perjuangan bangsa. tanggung jawab tersebut hanya dapat dipikul dengan baik oleh anak yang diberi kesempatan luas untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental spiritual maupun sosial. negara terutama pemerintah dan pemerintah daerah.. dalam rangka melindungi perempuan dan anak sebagai kelompok rentan, negara telah mengeluarkan beberapa peraturan, antara lain: undang undang nomor tahun l9g4 tentang ratifikasi aw, undang undang nomor tahun 2oo2 tentang pelindung gan anak, undang undang nomor tahun tentang penghapusan kekerasan dalam \umah tangga, undang undang nomor tahun tentang penghapusan tanda k pidana perdagangan orang, undang undang nomor tahun 2oog tentang pornografi, undang undang nomor tahun 2ol2 tentang sistem peradilan pidana anak, dan undang undang nomor tahun 2ol4 tentang perubahan atas undang undang nomor tahun tentang perlindungan anak. namun dalam faktanya, walaupun telah ada jaminan perundang undangan yang melindungi warga negara khususnya perempuan dan anak namun kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak semakin meningkat. kasus tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak seperti fenomena gunung es, yaitu kasus yang dilaporkan lembaga perlindungan perempuan dan lembaga perlindungan anak hanya sebagian kecil dari kasus yang sek.ra.ryr. berkaitan keberadaan data yang demikian, yang diperlukan kemudian "dapat adanya persepsi yang sama terhadap tindak kekerasan terhadap perempuan dan anat. bahwa tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak merupakan masalah kemana siaan. sebagai masa.lah kemanusiaan, maka tidak hanya banyaknya cast,s yang menjadi fokus perhatian, namun ad.anga kasus seharusnya sudah memenuhi syarat untuk menjadi percepatan bersama untuk diatasi. tindakan kekerasan terhadap perempuan dan anak merupakan permasalahan yang harus segera diakhiri, karena tidak hanya terkait dengan hak untuk mendapatkan perlindungan dari penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia uud juga terkait dengan masa depan perempuan dan anak sebagai sumber daya manusia berkualitas. disamping itu, keberadaan data perempuan dan anak sebagai korban kekerasan juga menjadi bukti empiris, bila perempuan dan anak, bahkan masyarakat menghadapi masalah besar, tidak hanya terkait dengan ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat dan sosial huruf dan undang undang nomor tahun 2ol4l, juga terkait dengan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak huruf undang undang nomor tahun dengan demikian pemerintah daerah memiliki tanggungjawab untuk mengatasi permasalahan tersebut secara komprehensif. sementara itu, sisi lain, upaya mengatasi permasalahan tindak kekerasan pada perempuan dan anak, selama ini masih fokus pada pendekatan berbasis isu, yaitu, memberikan pelayanan kepada perempuan rn dan anat korban kekerasan, pun belum maksimal. sementara, belum banyak dikembangkan pendekatan berbasis sistem untuk mengatasi tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak yang berupa tindakan pencegahan untuk memutus mata rantai tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak dalam keluarga, dan komunitas masyarakat. keberadaan peraturan daerah tentang penghapusan tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak provinsi lampung merupakan langkah nyata upaya perlindungan terhadap perempuan dan anak untuk mengakhiri berbagai tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak melalui keluarga dan berb"gai komunitas dalam masyarakat. upaya penghapusan tindak kekerasan tersebut mencakup kegiatan bersifat promosi, preventif, kuratif, dan rehabilitasi. dengan adanya peraturan daerah tentang penghapusan tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak provinsi lampung, berarti ada jaminan terpenuhi dan penghormatan terhadap hak hak perempuan dan anak, dan perlindungan dari berbagai bentuk kekerasan, diskriminasi, dan perlakuan yang merendahkan derajat martabat perempuan dan anak. dengan demikian diharapkan perempuan dan anak dapat melaksanakan peran strategisnya dengan baik. ii. deui cukup jelas cukup jelas cukup jelas cukup jelas cukup jelas yang dimaksud dengan kekerasan domestik adalah kekerasan yang dilakukan dalam lingkup rumah tangga, yaitu kekerasan yang dilakukan oleh anggota keluarga terhadap anggota keluarga lainnya (suami, istri, anak, dan anggota keluarga lainnya, termasuk orang yang beken'a dan tinggal dalam rumah tangga). huruf lokasi lokasi pelayanan umum, meliputi: terminal, bandara, pelabuhan, tempat rekreasi, pasar atau tempat keramaian lainnya. lokasi lokasi tersebut, perempuan dan anak sering mengalami kekerasan yang dilakukan oleh orang lain dengan berbagai bentuk kekerasan seperti diskriminasi, pencabulan, pelecehan ataupun kekerasan lainnya seperti pemeras rn bahkan penculikan. huruf tindak kekerasan yang dialami perempuan dan anak ranah sering teg'adi tanpa disadari oleh mereka yang melakukan tindak kekerasan tersebut karena kekerasan yang dilakukan dianggap sebagai salah satu cara dalam membentuk sikap dan perilaku anak agar lebih baik. huruf perempuan dan anak juga rentan mengalami kekerasan tempat pelayanan kesehatan yang disebabkan oleh perlakuan diskriminasi, perempuan dan anak seringkali pasrah menerima berbagai perlakuan yang diterima termasuk mal praktek. huruf daerah konflik sering te{adi pelibatan perempuan dan anak dalam tindak kekerasan, konflik bersenjata dan konflik sosial. huruf seringkali te{adi pengabaian terhadap hak perempuan dan anak pada saat te{adanya bencana, kebutuhan anak disamakan dengan kebutuhan orang dewasa, dan kebutuhan perempuan kurang mendapat perhatian secara khusus. hurufla asuh demokratis adalah pola asuh yang mengembangkan pola komunikasi dialog antara orang tua dan anak, sehingga hak anak bersuara dan untuk didengar pendapatnya memperhatikan. orang tua dapat menyesuaikan dengan kondisi dan kemampuan anak dan kepentingan terbaik anak menjadi prinsip dalam bertindak terhadap anak. huruf yang dimaksud dengan corona dan nilai nilai yang mendukung anti kekerasan, antara lain: nilai kasih sayang, kedamaian, kerja sama, tolong menolong, empati, simpati, peduli, toleransi, dst. nilai nilai ini jika disosialisasikan kepada anak sejak dini, akan menjadi bagian dari karakter perilaku anak. huruf yang dimaksud dengan sikap resiprositas adalah sikap bertukar secara positif dalam hubungannya dengan orang lain, misalnya: saling menyayangi, saling membantu, saling terbuka, saling peduli, dst. sedangkan yang dimaksud trust adalah kepercayaan dalam konteks hubungan antarpribadi dan antarkelompok, memastikan bahwa diri pribadi maupun orang lain dapat salin dipercaya. huruf yang dimaksud dengan hubungan inklusif adalah hubungan yang karakter penuh perhatian dal dukungan kepada orang lain (anggota keluarga), terjalin komunikasi aktif, dan saling memberdayakan sehingga berbagai permasalahan dapat dicarikan pemecahannya secara bersama. huruf cukup jelas. cukup jelas cukup jelas pase yang dimaksud dengan "hak atas restitusi" adalah pembayaran ganti kerugian yang dibebankan kepada perak berdasarkan putro" pe.radial'cukup jelas cukup jelas cukup jelas pase.l cukup jelas cukup jelas yang dimaksud dengan; yang dimaksud dengan huruf cukup jelas. huruf yang dimaksud dengan 'persetujuan dilakukan tindakan (informed consentyang dimaksud dengan konseling adalah suatu kegiatan yang dilakukan seca.ra tatap muka antara konselor dan klien untuk mencari akar masalah dan memecahkannya. cukup jelas cukup jelas yang dimaksud dengan 'visum repertum'akit yang berwenang mengenai hasil pemeriksaan medik terhadap' korban berdasarkan keilmuannya dan bawah sumpah, untuk sepenting pro""" peradilan' yang dimaksud dengan "visum pit<auritum'" "aa.r, keterangan yang diberikan oleh seorang dokter hari jiwa tentang onair kesehatan jiwa korban yang diperlukan untuk membuat i"."rig """t" perkara dan untuk keperluan proses peradilan. cukup jelas cukup jelas huruf pemberitaan tentang korban media massa harus tetap menerapkan kode etik jurnalistik, untuk kepentingan terbaik korban. namun begitu, peran media massa untuk membantu menekan percepatan proses hukum juga1ubaiiatv ery barat dataid provinsi lapi'f,g tahun tour .:i1 |
kla bupati jember provinsi jawa timur peraturan daerah kabupaten jember nomor tahun tentang desa dengan rahmat tuhan yang maha esa bupati jembedasar penyelenggaraan pemerintahan desa kabupaten jember agar memiliki kepastian hukum, terarah dan mencapai tujuannya,berita negara tahun nomoraragraf tugas lpml lpml mempunyai tugasparagraf fungsiggali, penggunaan dan pengembangan potensi sumber daya alam serta keserasian lingkungan hidup. paragraf hak lpml lpml mempunyai hak: dipilih dan memilih sebagai pengurus lpml, mendapatkan pelatihan dan sejenisnya dalam rangka peningkatan sdm untuk mendukung pembangunan desa, menyampaikan pendapat dan merekomendasikan kepada kepala desa dan bpd dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan desa, mendapatkan bantuan anggaran operasional dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya sesuai dengan kemampuan keuangan desa, menyampaikan pendapat dalam penyusunan peraturan desa, menyampaikan pendapat dalam rencana kerja sama desa, menyampaikan pendapat dalam penyusunan rencana pembangunan menengah desa, menyampaikan pendapat rencana pembentukan bum des: dan menyampaikan pendapat dalam penyusunan rencana apb desa. paragraf kewajiban lpml lpmlmasyarakat, membantu kepala desa dalam pelaksanaan kegiatan pemberdayaan pembangunan dan kemasyarakatan, melaksanakan tugas dan fungsi dengan baik, dan menyerap, menampung dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat dalam rangka pemberdayaan masyarakat desa. paragraf larangan pengurus lpml pengurus lpmlan atau merangkap jabatan sebagai perangkat desa. paragraf pemberhentian pengurus lpml pengurus lpml berhenti karena: meninggal dunia, permintaan sendiri, atau diberhentikan. pengurus lpml sebagaimana dimaksud pada huruf diberhentikan karena: berakhir masa jabatanngurus lpml. melanggar larangan sebagai pengurus lpml, dan tidak melaksanakan kewajiban sebagai pengurus lpml. paragraf tata kerja lpml lpml dalam melaksanakan tugasnya menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi. ketua lpml memimpikan bawahannya dan memberi bimbingan serta petunjuk pelaksanaan tugas bawahannya. dalam rangka koordinasi dan pemberian bimbingan kepada bawahannya ketua lpml mengadakan rapat berkala. ketua lpml. hubungan kerja lpml dengan pemerintah desa bersifat kemitrapml dengan lembaga atau organisasi kemasyarakatan lainnya, terutama rt, rw, tim penggerak pkk desa, dan posyandu bersifat konsultatif dan koordinatif serta kerja sama. hubungan kerja lpml antar desa bersifat kemitraan, konsultatif dan koordinatifbpd dilakukan oleh camat. pembinaan dan pengawasan bpd, dan koordinasi pelaksanaan pembangunan kawasan perdesaan wilayahnya. bab xxjabatanlembaga kemasyarakatwenangan desa dan tatacara penyerahan urusan pemerintahan kabupaten kepadrjasamperencanaan pembangunan desa s.h.desa umum sesuai dengan prinsip desentralisasi dan otonomi daerah, desa kabupaten jemberuntuk melaksanakan dan percepatan pembangunan desa dapat melakukan kerjasamahwa dalam rangka mewujudkan ketertiban dalam proses pemilihan kepala desa karena kedudukan, tugas dan fungsi serta peranan kepala desa sebagai pengendali organisasi pemerintah terendah, sangatlah penting dan strategis. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud, maka perlu menetapkan peraturan daerah tentang desa. ii. demi cukup jelas yang dimaksud dengantentang daftar kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala desa dengan peraturan bupati. berdasarkan peraturan bupati sebagaimana dimaksud padataan desa adalah pembentukan desa baru baik berupa pemekaran dari (satu) desa menjadi (dua) desa atau lebih atau penggabungan bagian dari desa yang bersanding menjadi (satu) desa atau gabungan beberapa desa menjadi (satu) desa baru. huruf yang dimaksud dengan perencanaan desa adalah segala perencanaan desa yang menyangkut penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, kemasyarakatan, apb desa, bum desa dan lain lain. huruf yang dimaksud dengan kerja sama desa adalah kerja sama desa dengan desa dalam satu kecamatan, dalam satu kabupaten, luar daerah maupun dengan pihak ketiga. huruf cukup jelas. huruf cukup jelas. huruf cukup jelas huruf yang dimaksud dengan kejadian luar biasa adalah suatu kejadian yang terjadi luar kemampuan manusia misalnya terjadi penyakit yang mewabah atau bencana aladan usaha milikkepala desa paragraftahun anggaran.gian ketiga perangkat desa paragraf umum perangkat desa sebagaimana dimaksud dalammengenai pelaksana kewilayahan sebagaimana dimaksud pada diatur dengan peraturan bupati6o (empat puluh keseratus):gian keenam struktur organisasi dan tata kerjabupati menetapkan jadwal pelaksanaan pemilihan kepala desa serentak sebagaimana dimaksud pada dtiga penetapan pemilih dalam pemilihan kepala desagian kelima panitia pemilihan kepala desa panitia pemilihan kepala desa dibentuk oleh bpd. jumlah keanggotaan panitia pemilihan kepala desa sebagaimana dimaksud pada sebanyak (sembilan) yang terdiri dari: unsur perangkat desa (tiga) orang, unsur lkd (tiga) orang, unsur tokoh masyarakat selain anggota bpd (tiga) orang. susunan panitia pemilihan kepala deskepala desa ditentukan dengan musyawarah atau melalui mekanisme pemilihanelola dan mempertanggungjawabkanngumumkan akan diadakannya pemilihan kepala desa, melakukan pendaftaran pemilih, menandatangani dan mengumumkan daftar pemilih sementara dan daftar pemilih tetap, melaksanakan pendaftaran dan seleksi administrasi bakal calon kepala desa, menyiapkan tempat dan peralatan pemungutan suara, melaksanakan pemungutan suara dengan tertib, aman, lancar dan teratur, j . melaksanakan penghitungan suara secara cermat, transparan dan tertib, menetapkan dan mengumumkan hasil rekapitulasi penghitungan suara, il.,gajukan paling sedikit (dua) orang dan paling banyak (lim, mengundi dan menetapkan nomor urut calon kepala desa, dan mengesahkan hasil penghitungan suara. panitia pemilihan kepala desa berkewajiban: memperlakukan calon kepala desa secara adildan melaksanakan tahapan pemilihan tepat waktu. bagian keenambebas narkotika dan psikotropika. bagian ketujuh seleksi administratif bakal calon kepala desa penyaringan bakal calon dilakukan melalui seleksi administratif atas kelengkapan dan kebenaran data atas semua berkas lamaran dan persyaratan yang disampaikan oleh bakal calonseleksi administratif sebagaimana dimaksud pada dilakukan dengan cara panitia pemilihan mengadakan penelitian terhadap semua berkas lamaran persyaratan bakal calon yang diterima. apabila setelah diadakan penelitian ternyata terdapat kekurangan dan atau keragu raguan tentangalam waktu (lima) hari sejak kebalikannya berkas persyaratan kepada bakal calon yang bersangkutan. pengembalian berkas lamaran persyaratan yang belum lengkap diragukan disertai dengan catatan catatan tentang berkas lamaran persyaratan yang belum lengkap diragukan, apabila dalam jangka waktu (lima) hari yang bersangkutan tidak melengkapi membetulkan dan mengembalikan kepada panitia pemilihan dianggap mengundurkan diri dan dinyatakan gugur sebagai bakal calon. setiap bakal calon yang telah dinyatakan lengkap menyerahkan berkas administrasi pencalonan, maka diberi berita acara penerimaan pendaftaran calon kepala desa oleh panitia. bagian kedelapan penetapan bakal calon kepala desa menjadi. bakal calonyang berhak dipilih. apabila terdapat kurang dari (dua) orang bakal calon yang memenuhi persyaratan administrasi, maka pendaftaran bakal calon kepala desa dibuka kembali selama (dua puluh) hari. apabila terdapat lebih dari (lima) bakal calon kepala desa yang memenuhi syarat administratif, maka untuk menetapkan calon kepala desa dilakukan tes tulis potensi akademik, (lima) orang bakal calon kepala desa yang memiliki nilai tes potensi akademik tertinggi ditetapkan sebagai calon kepala desa. bakal calon sebagaimana dimaksud pada dan ditetapkan sebagai calon kepala desa yang berhak dipilih. dalam hal calon kepala desa adalah kepala desa yang akan mencalonkan diri kembali, yang bersangkutan mengajukan cuti kepada sekretaris daerah dan diberi cuti sejak ditetapkan sebagai bakal calon kepala desa sampai dengan selesainyayang ditetapkan oleh kepala desa dan apabila kepala desa tidak memberikan cuti dalam waktu paling lama (lima) hari, maka dianggap telah mendapatkasetelah pengumuman calon kepala desa sebagaimana dimaksud dalam selesai, panitia pemilihan segera melaksanakan undian nomor urut dan tanda gambar bagi masing masing calon. pengundian nomor urut dan tanda gambar sebagaimana dimaksud pada dilaksanakan paling lambat hari sejak penetapan. calon kepala desa yang ditetapkan selanjutnya diumumkan kepada masyarakat dengan cara menempelkan foto, nomor undian dan tanda gambarsembilanharus dilakukan secara dialog, terkendali, aman dan tertib. selain kampanye dialog sebagaimana dimaksud pada dapat dilakukan pemasangan foto, slogan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. dalam melaksanakan kampanye, calon memaparkan kepada masyarakat tentang visi, misi dan program kerja yang akan dilaksanakan selama (enam) tahun apabila yang bersangkutan terpilih sebagai kepala desa. calonkampanye dilarangartai politikbagian kesepuluh masa tenang masa selama (tiga) hari sebelum sampai hari pelaksanaan pemungutan adalah masa tenang. selama masa tenang calon dilarang melakukan kampanye dalam bentuk apapun. bagian kesebelas penetapan dan pengesahuntuk menyelesaikan perselisihan sebagaimana dimaksud pada bupati dapat membentuk tim penyelesaian sengketa pemilihan kepala desa. ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan dan penyelesaian sengketa pemilihan kepala desa diatur lebih lanjut dengan peraturan bupati. bagian kedua belas biaya pemilihan kepala desa biaya pemilihan kepala desa dibebankan pada apbd menyesuaikan kemampuan keuangan daerah yang disalurkan melalui pemerintah desa. dalam hal biaya pemilihan kepala desa yang dibebankan pada apbd sebagaimana tidak mencukupi, maka dapat dibebankan pada apb desa sesuai dengan peraturan perundang undangan. ketentuan lebih lanjut mengenai pembiayaan pemilihan kepala desa diatur dengan peraturan bupati. bab pengangkatan, masa jabatan dan pemberhentian kepala desa bagian kesatu pengangkatdiatasaragraflebih dari (satu) tahun sebagaimana dimaksud pada adalah lebih (satu) tahun terhitung sejak pela(aklamasi) atau melalui pemungutan suara (voting internal peserta musyawarah)dudukan, fungsi dan tugas bpd bagian kesatubpd bpd memiliki tugas: membentuk peraturan desa bersama kepala desa, membahas dan memberikan persetujuan rancangan peraturan desa tentang apb desa yang diajukan oleh kepala desntuk panitia pemilihan kepala desa, memberikan persetujuan terhadap. bagian keempattentuan jumlah anggota bpd sebagaimana dimaksud pada ditentukan berdasarkan jumlah penduduk desa setempat dengan ketentuan: dan jumlah penduduk (dua ribu lima ratus) lebih jiwa, (sembilan) orang anggota bpd. anggota bpd sebagaimana dimaksud pada harus terdapat keterwakilan perempuan paling sedikit 30y6 (tiga puluh persen) dari jumlah anggota bpd yang dipilih melalui proses pemilihan langsung atau dengan musyawarah mufakat, dengan ketentuan: jumlah anggota bpd (lima) orang keterwakilan perempuan minimal (satu) orang, jumlah anggota bpd (tujuh) orang keterwakilan perempuan minimal (dua) orang, dan jumlah anggota bpd (sembilan) orang keterwakilan perempuan minimal (tiga) orang. ketentuan sebagaimana dimaksud pada dikecualikan dalam hal proses pemilihan tidak terpilih atau tidak terdapat keterwakilan perempuan yang bersedia menjadi anggota bpd. dalam hal hasil pemilihan anggota bpd terjadi sebagaimana dimaksud pada usul peresmian keanggotaan bpd dibuktikan dengan surat keterangan dari kepala desa yang disahkan oleh camatpemilihan pimpinan bpd dituangkan dalam berita acara pemilihan pimpinan bpd. peresmian pimpinan bpd sebagaimana dimaksud pada dan peresmian anggota bpd ditetapkan dengan keputusan bupati. usul peresmian pimpinan dan anggota bpd sebagaimana dimaksud pada disampaikan oleh kepala desa atau penjabat kepala desa kepada bupati melalui camat. bagian kelima persyaratan calon anggota bpd persyaratan calon anggota bpd adalah:camat, bertempat tinggal paling kurang (satu) tahun desa yang bersangkutan, dibuktikan dengan surat keterangan kepala desa dan disahkan oleh camat, bertakwa kepada tuhan yang maha esa,isteri cukup, berusia paling rendah (dua puluh) tahun atau sudah pernah menikah, dibuktikan dengan akta kelahiran yang disahkan oleh kepala desa kelurahan atau surat keterangan kelahiran dari kepala desa kelurahan yang disahkan oleh camat, berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah pertama atau sederajat, dibuktikan dengan foto copy ijazah yang telah legalisasi oleh pejabat yang berwenang sebagaimana ketentuan peraturan kementerian yang membidangi pendidikan,sahkan oleh camat:atas kertas segel atau bermaterai cukup, wakil penduduk desa yang dipilih secara demokratis, dibuktikan dengan surat keterangan kepala desa yang disahkan oleh camat: j . tidak menjabat (tiga) kali masa jabatan,berbadan sehat, dibuktikan dengan surat keterangan dari rumah sakit daerah atau dari dokter pemerintah pada puskesmas, il. berkelakuan baik, dibuktikan dengan surat keterangan dari kepolisian atau dari kepala desa yang disahkan oleh cam. bagian keenamharus berjumlah gasal minimal (lima) orang dan maksimal (sembilan) orangujuh mekanismemekanisme pengisian keanggotaan bpd antarwaktu sebagaimana dimaksud pada berlaku sebagaimana dimaksud dalam usul peresmian anggota bpd antarwaktuditerimanya usulan dari pimpinan bpd. peresmian anggota bpd sebagaimana dimaksud pada paling lama (tiga puluh) hari sejak diterimanya usul peresmian. anggota bpd antarwaktu sebelum memangku jabatannya bersumpah berjanji hadapan masyarakat dan dipandu oleh camat. susunan kata sumpah janji anggota bpd antarwaktu sebagaimana dimaksud dalam bagian kedelapan hak dan kewajiban anggotarakarsa pembentukan desa oleh pemerintah dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang undanganagian kesembilan hak dan kewajiban pimpinan dan anggota bpd pimpinan dan anggota bpd berhak: memilih dan dipilih, mengajukan usul rancangan peraturan desa, cc. mengajukan pertanyaan, menyampaikan usul dan atau pendapat, memperoleh tunjangan pelaksanaan tugas dan fungsi dan tunjangan lain dari apb desamendapatkan penghargaan dari pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah apabilasepuluh larangan dan pemberhentian anggota bpdmberhentian pimpinan dan anggota bpd pimpinan dan anggota bpd berhenti karena: meninggal dunia, permintaan sendiri, ataulantik anggota bpd yang baru,melanggar larangan sebagai anggota bpd, melanggar sumpah janji, dan melakukan perbuatan yang bertentangan dengan kepatutan umum dan merugikan kepentingan masyarakat. pemberhentian pimpinan dan anggota bpd diusulkan oleh pimpinan bpd kepada bupati melalui kepala desa atau penjabat kepala desa atas dasar hasil musyawarah bpd dengan daftar pengantar dari camat. pimpinan dan anggota bpd yang berhenti karena disebabkan sebagaimana dimaksud dalam huruf dan huruf dan huruf dan huruf diusulkan oleh anggota bpd tanpa melalui persetujuan para anggottua bpd tidak mengusulkan sebagaimana dimaksud pada maka camat dalam waktu (lima belas) hari sejak terjadinya peristiwa sebagaimana dimaksud dalam huruf dan huruf dan sebagaimana dimaksud dalam huruf dapat langsung mengusulkan pemberhentian kepada bupati. pimpinan dan anggota bpd yang diberhentikan karena disebabkan sebagaimana dimaksud dalam huruf huruf huruf huruf dan huruf harus mendapatkan persetujuan (dua per tiga) dari jumlah anggota bpd. pimpinan dwaktu. pimpinan atau anggota bpd pengganti antarwaktu sebagaimana dimaksud pada melaksanakan tugas sampai habis masa jabatan pimpinan atau anggotamufakat. dalam hal pergantian pimpinan bpd melalui musyawarah mufakat tidak mendapatkan kesepakatan dilakukan melalui suara terbanyak pada saat musyawarah pemilihan anggota bpd. tugas pokok dan pembagian tugas pokok pimpinan dan anggota bpd ditetapkan dengan keputusan bpd dan diproses sesuai dengan peraturan tata tertib bpd.hubungan kerja bpd dengan kepala desa dalam rangka meningkatan kesejahteraan rakyat, bpd dan kepala desa merupakan lembaga penyelenggaraan pemerintahan desa yang didasarkan atas hubungan sinergis sesuai kondisi dan kebutuhan desa setempat. bpd dan kepala desa wajib melaksanakan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi, baik dalam lingkungan dinas maupun dengan lembaga kemasyarakatan lainnya sesuai dengan tugasnya masing masing. hubungan kerja sebagaimana dimaksud dalam ditetapkan lebih lanjut dengan peraturan desapd yang difasilitasi oleh pemerintah desa. unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada terdiri dari ketua lkd, (satu) orang tokoh agama dari setiap dusun, (satu) orang tokoh pemuda dari setiap dusun, dan (satu) orang tokoh wanita dari setiap dusun. musyawarah desa yang bersifat strategis sebagaimana dimaksud dalamnyusunanrancangan peraturan desa disetujui sebagaimana dimaksud pada persetujuan bersama pembentukan peraturan desa dituangkan dalam berita acara persetujuan bersama antara kepala desa atau penjabat kepala desa dan bpd. persetujuan bpd terhadap pembentukan peraturan desa sebagaimana dimaksud pada ditetapkan dengan keputusan bpd. rancangan peraturan desa yang telah mendapatkan persetujuan bpd ditetapkan menjadi peraturan desa oleh kepala desa atau penjabat kepala desa paling lambat (tiga) hari sejak ditetapkannya keputusan bpd tentang persetujuan penetapan peraturan desa. peraturan desa sebagaimana dimaksud pada paling lambat (tiga) hari harus disampaikan kepada bupati untuk mendapatkan klarifikasi. hasil klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ditetapkan paling lambat (tujuh) hari yang ditetapkan oleh sekretaris daerah atas nama bupati. peraturan desa yang telah mendapatkan klarifikasi dari bupati, paling lambat (tiga) hari harus sudah diundangkan oleh sekretaris desa. apabila dalam batas waktu sebagaimana dimaksud pada hasil klarifikasi belum ditetapkan oleh bupati, maka peraturan desa sebagaimana dimaksud pada dapat diundangkan oleh sekretaris desa. apabila peraturan desa sebagaimana dimaksud pada telah mendapatkan persetujuan dari bpd dan klarifikasi dari bupati, dalam batas waktu sebagaimana dimaksud pada belum diundangkan, maka dianggap telah diundaemerintah daerah sebagaimana dimaksud dalam hurufmelakukan evaluasi tingkat perkembangan pemerintahan desa secara periodik. prakarsa pembentukan desaaerah sebelum melakukan pembentukan desa melalui pemekaran desa sebagaimana dimaksud dalam terlebih dahulusosialisasi rencana pemekaran sebagaimana dimaksud pada dilaksanakan paling lambat (enam) bulan sebelum pemekaran. dalam hal pemerintahan desa menerima sosialisasi rencana pemekaran desa sebagaimana dimaksud dalam badan permusyawaratan desa induk segera melakukan pembahasanyang penggunaannya telah ditentukan secaraxii pengelolaan apbim pembentukan desa persiapan sebagaimana dimaksud pada paling sedikit terdiri atas: unsur bagian pemeritahan desa, bagian pemberdayaan masyarakat, perencanaan pembangunan daerah, dan bagian hukum pemerintah daerah. kode register desa persiapan. bupati mengangkat kepala desa persiapan setelah mendapsuaib xiii asetbagian keduagian ketiga pengadaan barang jasabum desa bagian kesatu pendirian bum desa desa dapat mendirikansyarat pendirian bum desapendirian bum desa disepakati dan dilakukanbagian kedua syarat pengelolaan pengelolaan bum desakdagian keempatsumber lainnya sebagaimana dimaksud pada dapat berasal dari tabungan masyarakat, yang merupakan simpanan masyarakat, pinjaman, baik dari pinjaman lembaga keuangan atau pemerintah daerah, dan kerja sama usaha dengan pihak lain, yang dapat diperoleh dari pihak swasta dan atau masyarakat. bagian kelimnambahan pokok, perdagangan hasil pertanian, industri kecil dan rumah tangga, dan usaha usaha lainnya yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang undangan. jenis jenis usaha sebagaimana dimaksud pada dapat dikembangkan sesuai dengan,, dan jasa pariwisatausaha penyalurcc. sayuran, dan laidelapan pemanfaatan hasilgian kesembilansepuluh pembinaan dan pengawasan bum desaadaerah melakukan pengawasan atas pengelolaan bum desa. bab pembangunan desa dan pembangundalam mengedepankan asasmeliputi tahap perencanaan, pelaksanaan dan pengawasanpm desa sebagaimana dimaksud dalamtimurtimurtimurtimurtimursosiesaxviii sistem informasi pembangunan desa dan kerjasama desa bagian kesatu sistem informasi pembangungian keduakerjasama desa dengan pihak ketiga sebagaimana dimaksud dalam hurufgian ketiga kerja sama antar desa kerja sama antar desa sebagaimana dimaksud dalam huruf. bagian keempatsebagaimana dimaksud pad dengan pihak ketiga. dalam hal kerja sama desa,dalam hal kerja sama desa,gian kelima badan kerja sama desa badan kerja sama antar desa terdiri atasenam, atau kerjasama desa telah habis masa berlakunydan dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang undangandilakukan berdasarkan hasil kesepakatan musyawarah desa antarbagian ketujuh tenggang waktugian kedelapankd bagian kesatu maksud dan tujuan maksud dan tujuan pembentukan lkd adalah memberdayakan dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan desa untuk mewujudkan masyarakat yang maju dan mandiri. kegiatan lkd sebagaimana dimaksud pad, dan kerjasama dan koordinasi dengan lkd lainnya bagian kedua tugas dan fungsi lkd lkd dibentuk atas prakarsa pemerintah desa dan masyarakat. lkd dibentuk sesuai dengan kebutuhan dan kondisi sosial budaya masyarakat desa setempat. pembentukan lkd ditetapkan dengan peraturan desa. lkdrakyat keluarga, dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia. jenis lkd antara lain: rt rw, tim penggerak pkk desa, karang taruna, lpml: dan lembaga kemasyarakatan lainnya. bagian ketiga tata cara pembentukan lkd pembentukan lkd sebagaimana dimaksud dalam difasilitasi oleh pemerintah desa melalui musyawarah untuk mufakat. hasil musyawarah pembentukan lkd sebagaimana dimaksud pada dituangkan dalam berita acara pembentukan lkd dan dilaporkan kepada kepala desa atau penjabat kepala desa. berdasarkan berita acara sebagaimana dimaksud pada kepala desa atau penjabat kepala desa menyusun rancangan peraturan desa tentang pembentukan lkd. rancangan peraturan desa sebagaimana dimaksud pada disampaikan kepada bpd untuk dilakukan pembahasan dan mendapatkan persetujuan bersama antara kepala desa atau penjabat kepala desa dengan bpd. bagian keempat rt rw paragraf pembentukan rt rw desa dibentuk rt rw secara musyawarah sesuai dengan kebutuhan masyarakat yang ditetapkan dengan peraturan kepala desa. setiap lebih kurang (lima puluh) kepala keluarga. setiap terdiri dari sekurang kurangnya (tiga) rt. paragraf pengurus rt rw pengurus terdiri dari: ketua, sekretaris: bendahara: seksi seksi, dpengurus terdiri dari: ketua, sekretaris: bendahara: seksi seksi, dan anggota adalah yang diwakili oleh pengurus rt. seksi seksi pada pengurus dan pengurus sebagaimana dimaksud pada dang.dan difasilitasi oleh kepala desa atau penjabat kepala desa dan atau ketua yang bersangkutanyang diwakili oleh unsur pengurus sebagaimana dimaksud pada huruf huruf huruf dan huruf yang difasilitasi oleh kepala desa atau penjabat kepala desa. dalam hal pemilihan ketua dan ketua sebagaimana dimaksud pada dan melalui musyawarah tidak diperoleh kesepakatan maka dilakukan dengan cara pemilihan dengan suara terbanyak. pemilihan ketua dan ketua sebagaimana dimaksud pada dan dianggap sah apabila sekurang kurangnya dihadiri oleh (lima puluh persen) ditambah (satu) dari jumlah hak pilih. pengisian personil sekretaris, bendahara, dan seksi seksi dan sebagaimana dimaksud pada dan huruf huruf dan huruf dilakukan oleh ketua dengan memperhatikan masukan dan saran warga dan yang bersangkutan. hasil pemilihan dan pengisian pengurus dan pengurus sebagaimana dimaksud pada dan dituangkan dalam berita acara dan dilaporkan kepada kepala desa untuk ditetapkan dan disahkan dengan keputusan kepala desa. penetapan dan pengesahan pengurus dan pengurus oleh kepala desa dilaporkan kepada bupati melalui camat. masa keanggotaan dan keanggotaan selama (enam) tahun dan dapat dipilihdan pengurus syarat untuk menjadi pengurus dan pengurusdasar sd: dan mengenal daerahnya dan dikenal oleh masyarakat wilayah rt rw yang bersangkutan. paragraf tugas pengurus dan pengurus pengurus dan pengurus sebagaimana dimaksud dalam dan mempunyai tugas membantu pemerintah desa dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan. pengurus dan pengurusim penggerak pkk desa paragraf pembentukan tim penggerak pkk desa pembentukan, susunan pengurus, syarat syarat menjadi pengurus, dan masa bhakti tim penggerak pkk desa diatur dan disesuaikan dengan peraturan perundang undangan. tim penggerak pkk desa sebagaimana dimaksud pada beranggotakan seluruh warga masyarakat desa yang berkedudukan sebagai ibu dalam suatu rumah tangga pada desa setempat. paragraf tugas tim penggerak pkk desa tim penggerak pkk desa sebagaimana dimaksud pada huruf sesuai dengan rapat kerja daerah kabupatepk dusunpengembang: dan j . mengadakan konsultasi dengan tim penggerak pkk kecamatan dan tim penggerak pkk kabupaten. paragraf fungsi tim penggerak pkk desaemiliki kemauanbagian keenam karang taruna paragraf pembentukan karang taruna karang taruna dapat dibentuk desa sesuai kebutuhan berdasarkan peraturan perundang undangan. pembentukan, susunan pengurus, syarat syarat menjadi pengurus, dan masa bhakti pengurus karang taruna diatur sesuai dengan peraturan perundang undangan. karang taruna sebagaimana dimaksud pada beranggotakan para pemuda warga masyarakat setempat. paragraf tugasaragraf fungsi karang tarunadan pencegahan penyalahgunaan obat obat terlarang obat terlarang narkoba) bagi remaja. bagian ketujuh lpml paragraf pembentukan lpml lpml dibentuk berdasarkan musyawarah untuk mufakat yang ditetapkan dengan keputusan kepala desa. tata cara pembentukan lpml ditetapkan dengan peraturan bupati. paragraf pengurus lpml pengurus lpml terdiri dari: ketua, sekretaris: bendahara, dan seksi seksi. seksi seksi lpml sebagaimana dimaksud pada hurufngurus lpml ditetapkan dengan keputusan desa. masa keanggotaan lpmllpml syarat syarat pengurus lpml dan berdomisili desalanjutan tingkat pertama slip, mengenal daerahnya dan dikenal oleh masyarakat wilayah rt rw yang bersangkutan, bersedia dicalonkan menjadi pengurus lpml, dicalonkan oleh masing masing dan mempunyai kemauan, kemampuan serta kepedulian yang tinggi dalam upaya pemberdayaan masyarakat. merupakan tokoh panutan, aktif dalam kegiatan kemasyarakatan. |
tan .. distribusi www dih.kemenkeu.go ten tua) lia menteri keuangan republik indonesia. distribusi menteri keuangan republik indonesia permohonan dari pengguna barang sebagaimana dimaksud dalam huruf dansebagaimana dimaksud pada memuat jumlah penilai direktorat jenderal yang diusulkan untuk dilibatkan dan rencana waktu pelaksanaan penilaisebagaimana dimaksud pada dapat diajukan dalam hal: pengguna barang telah mengajukan permohonan pemanfaatan atau pemindahtanganan barang milik negara selain tanah dan atau bangunan kepada pengelola barang, dan pengelola barang tidak meyakini nilai wajar nilai taksiran yang diusulkan oleh pengguna barang. dikecualikan. distribusi www .jdih.kemenkeu.go.id tae sika menteri keuangan republik indonesia dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada dalam hal terdapatsuai ketentuan peraturan perundang undangan terhadap barang milik negara selain tanah dan atau bangunan dan bongkahan, permohonan penilaian diajukan oleh pengguna barang. pengajuan permohonan penilaian barang milik negara selain tanah dan atau bangunan dan bongkahan sebagaimana dimaksud pada diajukan dalam rangka pemindahtanganan melalui penjualan secara lelang. distribusi yah ala las menteri keuangan republik indonesiatiga permohon.:. distribusi ag aa! menteri keuangan republik indonesiapenilaian sebagaimana dimaksud dalam disertai dengan data dan informasiketentuan peraturan perundang undang. distribusi phil satd.:empat tata cara pengajuan dan perminta: data dan atau informasi yang diserahkan belum lengkap: dan atau membutuhkan data dan atau informasi lebih lanjut sebagai bahan penilaian. batas waktu penyerah. distribusi www jdih.kemenkeu.go.id men ana menteri keuangan republik indonesiaterhadap permohonan yang berasal dari pengelola baranguntuk tim penilai direktorat jenderal dariterhadap permohonan yang berasal dari pengguna barang atau pihak yang memiliki kewenangan, berdasarkan pembagian kewenangan untuk melakukan penilaian sebagaimana diatur dalam peraturan menteri ini. bab iv. distribusi www .jdih.kemenkeu.go.id ser ran menteri keuangan republik indonesia bab tim penilai direktorat jenderal bagian kesatu pembentukanoleh tim penilai direktorat jenderal.. sebagaimana.rmohonan penilaian yang akan dilaksanakan. bagian kedua pembagian kewenangan tim penilai direktorat jenderal pelaksanaan penilaian dalam rangka penyusunan neraca pemerintah pusat dilakukan oleh: tim. distribusi www jdih.kemenkeu.go.id enya enak " . menteri keuangan republik indonesia tim penilai direktorat jenderal dari kantor pelayanan, kantor wilayah, atau kantor pusat, berdasarkan penugasan direktur jenderal atau pejabat yang ditunjuk, atau tim penilai direktorat jenderal dari kantor pelayanan, berdasarkan permohonan pengelola barangsampai dengan rp10. (sepuluh sampai dengan rp20. (dua 20. (dua puluh miliar rupiah)., dipindahtangankan, atau dalam rangka pelaksanaan kegiatan lain sesuai ketentuan peraturan perundang undang,. dalam. distribusi www .jdih.kemenkeu.go.id den mana atap ata menteri keuangan republik indonesiailai jual objek pajak nop),sesuai dengan surat keterangan nop yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang. dalam hal terdapat perbedaan luas tanah antara surat keterangan nop dengan dokumen kepemilikan, maka penghitungan indikasi nilai menggunakan luas tanah yang tertera pada dokumen kepemilikansampai dengan rp5. (lima5. (lima miliar rupiah) sampai dengan rp10. (se. . distribusi nina menteri keuangan republik indonesielola pengguna kuasa pengguna. dalam hal objek penilaian belum tercatat dalam daftar barang pengelola pengguna kuasa penggunalokasi objek penilaian berada sesuai dengan wilayah kerja. terhadap objek penilaian yang berada pada wilayah kerja kantor pelayanan lingkungan kantor wilayah jakarta, pembagian kewenangan penilai direktorat jenderal mengikuti pembagian lingkup wilayah kerja bidang pengelolaan kekayaan negara sebagaimana diatur dengan peraturan direktur jenderal.bersangkutan, penilaian dapat dilaksanakan oleh kantor pelayanan atau kantor wilayah yang berbatasan dengan objek penilaiterhadap permohonan penilaian atas objek penilaian yang berada luar negeri yang diajukan oleh pengelola barang pengguna barang, atau terdapat penugasan oleh pengelola barang untuk melakukan penilaian atas objek penilaian yang berada luar negeri, pelaksanaan penilaian dilakukan oleh tim penilai direktorat jenderal yang ditetapkan oleh direktur jenderal. bagian ketiga. distribusi www .jdih.kemenkeu.go.id akan pas menteri keuangan republik indonesiailaian, tim penilai direktorat jenderal, bantuan penilaian, proses penilaian, kaji ulang laporan penilaian, standar penilaian: basis data penilaian. penilaian barang milik negara sebagaimana dimaksud pada dilakukan oleh penilai direktorat jenderal. bagian kedua. distribusi www .jdih.kemenkeu.go.id la) tip sana menteri keuangan republik indonesialainnya yang berada dalam wilayah kerjanya,koordinasikan. di, distribusi www .jdih.kemenkeu.go.id mana telutanas pemain menteri keuangan republik indonesia mengkdirektorat jenderal oleh kantor pelayanan, kantor wilayah, dan atau kantor pusat dapat berupa tim penilai direktorat jenderal. tim penilai direktorat jenderal sebagaimana dimaksud pada ditetapkan oleh:dalam hal penilaian dilakukan dengan bantuan teknis, maka hal tersebut harus diungkapkan dalam laporan penilaian. bagian keempat penggunaan tenaga ahli dalam melaksanakan penilaian, dapat digunakan bantuan teknis dari tenaga ahli. bantuan teknis sebagaimana dimaksud pada. distribusi .: www .jdih.kemenkeu.go.i pj) menteri keuangan republik indonesiaugasngidentifikasi permohonan penugasan penilaian, dengan cara memverifikasi: kelengkapan data dan informasi permohonan penugasan penilaian: dan kelayakan data dan informasi permohonan penugasan penilaian. paragraf . distribusi www .jdih.kemenkeu.go.id menteri keuangan republik indonesia: data dan informasi yang disampaikan dalam permohonan penugasan penilaian, dan data dan atau. distribusi www .jdih.kemenkeu.go.id sb) hujan ma) menteri keuangan republik indonesia:b.. distribusi www .jdih.kemenkeu.go.id ita! menteri keuangan republik indonesiacc.. distribusi www .jdih.kemenkeu.go.id satu aman menteri keuangan republik indonesia.pemberi tugas. dalam. distribusi www .jdih.kemenkeu.go.id aman menteri keuangan republik indonesiakepala seksi yang memiliki tugas dan fungsi bidang penilaian pada kantor pelayanan. dalam hal permohonan penilaian diajukan oleh pengelola barang sebagaimana dimaksud dalam hurufguna barang atau pihak yang memiliki kewenangan sebagaimana dimaksud dalam huruf huruf dan. distribusi kg) man menteri keuangan republik indonesia, bentuk, ukuran, kontur, elevasi, fasilitas umum, peruntukan area (koning): perizinan,. distribusi so.idl menteri keuangan republik indonesia: tahun pembuatan, harga perolehenggunaan tertinggi dan terbaik dapat dilakukan secara komprehensif berdasarkan permohonan penugasan. permohonan penugasan sebagaimana dimaksud pada disampaikan secara terpisah dari permohonan penugasan penilaian. ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara analisis penggunaan tertinggi dan terbaik secara ringkas sebagaimana dimaksud dalam dan tata cara analisis penggunaan tertinggi dan terbaik secara komprehensif sebagaimana dimaksud dalam diatur dengan peraturan direktur jenderal. paragraf . distribusi www .jdih.kemenkeu.go.id aga una pesan menteri keuangan republik indonesiaalam hal dimohonkan, untuk penilaian dalam rangka pemanfaatan barang milik negara dalam bentuk sewa, penilai direktorat jenderal dapat menentu. distribusi www .jdih.kemenkeu.go.id jl, (rah pala menteri keuangan republik indonesia.dalam hal menggunakan pendekatan data pasar, penilaian. distribusi del ns, menteri keuangan republik indonesiaproses penyesuaian perbedaan objek penilaian dengan obj. distribusi ag. menteri keuangan republik indonesia. oleh pembeli untuk penguasaan fisik obj". distribusi www .jdih.kemenkeu.go.id sel ag menteri keuangan republik indonesia menghitung besarnya penyusutan dan atau keusangan objek penilaian:: dan hasilnya dikurangkan dengan bea lelang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undang. ii, distribusi eta www .jdih.kemenkeu.go.id luas menteri keuangan republik indonesiakecil. distribusi www .jdih.kemenkeu.go.id dg) sata anang, menteri keuangan republik indonesia:cc.bea lelang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan. . distribusi www .jdih.kemenkeu.go.id run menteri keuangan republik indonesia. distribusi www .jdih.kemenkeu.go.i aa) (an) menteri keuangan republik indonesiatanggal survei lapangan, tanggal penilaian: hasil analisis data, pendekatan penilaian, dan simpulan nilai. tanggal. distribusi www .jdih.kemenkeu.go.id uap7 menteri keuangan republik indonesiamilik negara dalam rangka pemanfaatan atau pemindahtanganuntuk penilai direktorat jenderal dari kantor pusat: kepala kantor wilayah, untuk penilai direktorat jenderal dari kantor wilayah,. distribusi www .jdih.kemenkeu.go.id rena menteri keuangan republik indones!adalam rangka penyusunan neraca pemerintah pusat,.. distribusi www .jdih.kemenkeu.go.id ag) sm) teman menteri keuangan republik indonesia nilai wajar untuk tujuanbesaran bea lelang sebagaimana dimaksud padfaktor penyesuaian terhadap penilaian dalam rangka pemindahtanganan dengan cara penjualan secara lelang untuk barang milik negara yang berasal dari: barang rampasan negara, barang gratifikasi, atau 'c. aset eks kepabeanan dan cukai, diatur dengan peraturan menteri keuangan tersendiri. bagian keempat subjek penilaian penilaian barang milik negara berupa: tanah dan atau bangunan, selain tanah dan atau bangunan dalam rangka penyusunan neraca pemerintah pusat dan pelaksanaan kegiatan lain sesuaidalam rangka pemanfaatan atau pemindahtanganan: penilai direktorat jenderal dapat pula terlibat dalam penilaian barang milik negara selain tanah dan atau bangunan, yang dilakukan oleh tim yang ditetapkan oleh pengguna barang,, yang dimohonkan ditugaskan oleh pengelola barang. babi. distribusi tek panas menteri keuangan republik indonesia dalam hal laporan penilaian dibuat berdasarkan permintaan bantuan tenaga penilai sebagaimana dimaksud dalam kependekan atau perpanjangan masa berlaku laporan dilakukan oleh yang meminta bantuan tenaga penilai. kependekan atau perpanjangan masa berlaku laporan penilaian sebagaimana dimaksud pada dan dituangkan dalam keputusan dengan mempertimbangkan rekomendasi dari tim penilai direktorat jenderal,perpanjangan masa berlaku laporan penilaian sebagaimana dimaksud pada diajukan sebelum masa berlaku laporan penilaian habis. ketentuan lebih lanjut mengenai teknis perpanjangan dan kependekan masa berlaku laporan penilaian diatur dengan peraturan direktur jenderal. distribusi www .jdih.kemenkeu.go.id eng uni menteri keuangan republik indonesianegara.laporan penilaian atas permohonan penilaian sebagaimana dimaksud dalam hurufhuruf dan. distribusi www .jdih.kemenkeu.go.id menteri keuangan republik indonesiadua. distribusi www .jdih.kemenkeu.go.id ta" menteri keuangan republik indonesiacc.. distribusi lan www .jdih.kemenkeu.go.id ag, ari kan lenayegk menteri keuangan republik indonesiapenilai direktorat jenderalvil. distribusi www .jdih.kemenkeu.go.id es, and dia tarakan menteri keuangan republik indonesia bab vii ketentuan lain lain penilai direktorat jenderal yang dilibatkan dalam tim yang ditetapkan oleh pengguna barang melaksanakan proses penilaian dengan mengacu pada ketentuan sebagaimana diatur dalam peraturan menteri in' selanjutnya mengikuti ketentuan sebagaimana diatur dalam peraturan menteri ini, danix. distribusi www .jdih.kemenkeu.go.id (ar tkb) nama tanatirto . nip ppr rare peraturan menteri keuangan republik indonesia pmk. penilaian barang milik negara tip tata elia dan menteri keuangan republik indonesia format berita acara survei lapangan ai. berita acara survei lapangan nomor: bass .j l3h.i a4). pada hari . tanggal ., tim penilai direktorat jenderal dari . sesuai surat tugas nomor . ). tanggal . telah melakukan survei lapangan atas barang milik negara berupa . terletak .(ll)., dengan hasil sebagai berikut: berita acara ini dibuat dengan sebenarnya tim penilai: mengetahui: sana b). s1). nama jco. nsananan ann sen jan pemalu era kan rel naa nip jabatan ann ann pada manan aun manan nama eco mneenetananh nip mae ama makna jabatan .cbooo nama keterangan. distribusi eta www .jdih.kemenkeu.go.id teh pp: menteri keuangan republik indonesimh)uum fab. kepala bagian t.u. kementerian nip peraturan menteri keuangan republik indonesia naa nomor pmk. penilaian barang milik negara pra weh (na menteri keuangan republik indonesia format berita acara tambahan kebutuhan data ad. berita acara tambahan kebutuhan data nomor baik (id. keren hanya pada hari . tanggal . tim penilai direktorat jenderal dari . . sesuai surat tugas nomor . tanggal ., setelah melakukan survei lapangan atas barang milik negaraala). (1s). nama ecceannkaaan nama janet nip pan nan jabatan .iiiiian nama esa nip alan ann name ana aan brennan jabatan oma nama eoodekennkanaankaan salinan berita acara ini disampaikan kepada: keterangan. distribusi www .jdih.kemenkeu.go.id teras menteri keuangan republik indonesia bab iii permohonan penilaian bagian kesatu permohonandalam rangka penyusunan neraca pemerintah pusat dilakukan berdasarkan permohonan penugasan pengelola barang. penugasan sebagaimana dimaksud pada tertuang dalam rencana kerja penilaian direktorat jenderal yang ditetapkan oleh direktur jenderalsebagaimana dimaksud dalam diajukan secara tertulis kepada kepala seksi yang memiliki tugas dan fungsi bidang penilaian pada kantor pelayankepemilikan, deskripsi obj. distribusi www .jdih.kemenkeu.go.id ng) lis k55 menteri keuangan republik indonesia . diisi nama kementerian lembaga atau instansi yang mengajukan permohonan penilaian. ) 'nan nip ipr bits www .jdih.kemenkeu.go.id lampiran iii para kanan republik indonesia nomor toe p pan barang milik negara tpa menteri keuangan republik indonesia format berita acara tidak dapat melakukan survei lapangan sana nani berita acara tidak dapat melakukan survei lapangan nomor: batal .j . ai). pada hari . tanggal ., tim penilai direktorat jenderal dari . sesuai surat tugas nomor: . . tanggal . dengan 'ini menyatakan bahwa kami tidak dapat melakukan survei lapangan atas barang milik negara berupa . ). terletak di., karena: berita acara ini dibuat dengan sebenarnya. mengetahui tim penilai . sel. nama .oooocoo oo . nama seresnsnnnetocererunnnnnennea nip sman lain akan jabatan pat menata diri nama eeacecasanssenetanannaanann nip snn niaga jabatan .ooooooooooo nama keterangan. distribusi www .jdih.kemenkeu.go.id p3: ae, menteri keuangan republik indonesia.#kepala pencarian gia rts ") nip ega www .jdih.kemenkeu.go.id (ang) menteri keuangan republik indonesia: atau surat pernyataan tanggung jawab bermeterai cukup dari pejabat struktural pada unit organisasi eselonsurat pernyataan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada huruf disertai dengan: surat keterangan dari lurah atau camat setempat yang menguatkan kepemilikan kementerian lembaga atas tanah tersebut, dan atau. dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada dan dokumen kepemilikyaitu: fotokopi putusan pengadilan yang:,, atau fotokopi berita acara serah terima barang milik negara, untuk objek penilaian barang milik negara yang berasal dari aset lain lai. distribusi ft, ten sii lia menteri keuangan republik indonesia dokumen ketatausahaan barang sebagaimana dimaksud dalam huruf yaitu: fotokopi daftar barang pengelola, untuk barang milik negaraarang milik negaracc.eks kepabeanan dan cukai, permohonan penilaian dilengkapi pula dengan fotokopi keputusan penetapan menjadi barang milik negara, objek. distribusi www .jdih.kemenkeu.go.id rajin penmuatan kapal tenggelam, permohonan penilaian dilengkapi pula dengan fotokopi surat penetapan dari kementerian yang mempunyai tugas menyelenggarakan urusan bidang pendidikan dan kebudayaan yang menetapkan barang muatan kapal tenggelam sebagai barangaset lain lain, permohonan penilaian dilengkapi pula dengan fotokopi berita acara serah terima barang milik negaradua permohonan penilaian barang milik negara dalam rangka. distribusi www .jdih.kemenkeu.go.id menteri keuangan republik indonesiac.'guna barang: pengelola barang, atau cc. pihak yang memiliki kewenanganengguna barang. penilaian sebagaimana dimaksud pada huruf dilaksanakan dalam bentuk tim penilai direktorat jenderalihak yang memiliki kewenangan atau dalam bentuk tim penilai direktorat jenderal. .pusat memberikanterhitung sejak bulan agustus sampai dengan bulan desember dan ketentuan lebih lanjut mengenai bantuan pendanaan tersebut diatur dengan peraturan menteri keuangan, bahwa untuk menjaga kesinambungan pelaksanaan program jaminan kesehatan nasional dan berdasarkan ketentuemerintah pusat dapat melakukan pergeseran belanja pemerintah pusat dari bagian pergeseran belanja pemerintah pusat dari bagian anggaran bendahara umum negara pengelolaan belanja lainnya) bagian anggaran kementerian lembaga atau antarsubbagian anggaran dalam bagian anggaran bun), bahwasebagaimana dimaksud dalam huruf diberikan dalam bentuknyetoran dhp dau tambahan bantuan selisih perubahan turun kepada bpjs kesehatan sebagaimana dimaksud dalam huruf dilaksanakan berdasarkan pencatatan dhp dau tambahan bantuan selisih perubahan iuran sebagaimana dimaksud dalam ppk melaksanakan penyetoran dhp dau tambahan bantuan selisih perubahan iuran kepada bpjs kesehatan sebagaimana dimaksud pada melalui penerbitan spp. berdasarkan spp sebagaimana dimaksud pada ppm menerbitkan spm untuk penyetoran dhp dau tambahan bantuan selisih perubahan iuran kepada bpjs kesehatancadangan perubahan jumlah kepesertaan bpjs kesehatan menyampaikan datakepada menteri keuangan c.g. direktorat jenderal perimbangan keuangan paling lambat tanggal desember data kepesertaan sebagaimana dimaksud pada merupakan hasil rekonsiliasi antara bpjs kesehatan dan pemerintah daerah. berdasarkan data kepesertaan sebagaimana dimaksud pada direktorat jenderal perimbangan keuangan dan bpjs kesehatan melakukan pembahasan penghitungan alokasi untuk selisih kurang dan atau selisih lebih atas penyetoran dhp dau tambahan bantuan selisih perubahan iuran per daerah yang dituangkan dalam berita acara. berita acara sebagaimana dimaksud pada paling sedikit memuat: jumlahjumlah kepesertaan yang telah dibayarkan kenaikan turunnya melalui penyetoran dhp dau tambahan bantuan selisih perubahan iuran: dan jumlah selisih kurang atau selisih lebih atas penyetoran dhp dau tambahan bantuan selisih perubahan iuran. jumlah selisih kurang atas penyetoran dhp dau tambahan bantuan selisih perubahan iuran sebagaimana dimaksud pada huruf dibayarkan dari cadangan perubahan jumlah kepesertaan sebagaimana dimaksud dalam huruf secara proporsional. perubahan jumlah kepesertaan setelah penyerahan data kepesertaan dari bpjs kesehatan sebagaimana dimaksud pada dan selisih kurang atas penyetoran dhp dau tambahan bantuan selisih perubahan turun yang melebihi cadangan perubahan jumlah kepesertaan, dibebankan pada apbd. vumjainkemenkowgoih berdasarkan berita acara sebagaimana dimaksud dalam bpjs kesehatan mengajukan permintaan pembayaran selisih kurang atas penyetoran dhp dau tambahan bantuan selisih perubahan iuran kepada kpa bun transfer dana perimbangan paling lama (dua) hari kerja setelah berita acara ditandatangani. permintaan pembayaran sebagaimana dimaksud pada paling sedikit dihampiri:selisih kurang dan atau selisih lebih atas penyetoran dhp dau tambahan bantuan selisih perubahan turun berdasarkan berita acara sebagaimana dimaksud dalam dan permintaan pembayaran sebagaimana dimaksud dalam keputusan menteri keuangan sebagaimana dimaksud pada menjadi dasar: penggunaan cadangan perubahan jumlah kepesertaan sebagaimana dimaksud dalam huruf untuk alokasi selisih kurang dau tambahan bantuan selisih perubahan iuran, penyaluran alokasi selisih kurang dau tambahan bantuan selisih perubahan iuran: cc. pemotongan atas penyaluran alokasi selisih kurang dau tambahan bantuan selisih perubahan iuran, penyetoran dhp alokasi selisih kurang dau tambahan bantuan selisih perubahan iuran kepada bpjs kesehatan, dan atau penyetoran selisih lebih atas penyetoran dhp dau tambahan bantuan selisih perubahan iuran oleh bpjs kesehatan. alokasi dan penyalurandan huruf memperhitungkan selisih lebih penyetoran atas dhp dau tambahan bantuan selisih perubahan iuran per daerah sebagaimana dimaksud dalam hurufhuruf dan huruf dilaksanaberlaku mutasi mutans dengan ketentuan dalam dandilaksanakan paling cepat minggu kedua bulan desember dalam hal setelah memperhitungkan selisih lebih atas penyetoran dhp dau tambahan bantuan selisih perubahan iuran per daerah sebagaimana dimaksud dalam masih terdapat selisih lebih, bpjs kesehatan melakukan penyetoran rekening kas umum negara sebesar selisih lebih tersebut wnwjdih.kemenkeu.go.id melalui bank pos persepsi lembaga persepsi lainnya paling lambat hari kerja terakhir bulan desember penyetoran selisih lebih sebagaimana dimaksud pada merupakan penerimaan pengembalian todd. tata cara penyetoran selisih lebih bab ketatausahaan, akuntansi, dan pelaporan kpa bun transfer dana perimbangan melakukan ketatausahaan, akuntansi, dan pelaporan atas penyaluran dan pemotongan dau tambahan bantuan selisih perubahan iuran atau selisih kurang atas penyetoran dhp dau tambahan bantuan selisih perubahan iuran, serta penyetoran dhp dau tambahan bantuan selisih perubahan iurankeputusan menteri keuangan sebagaimana dimaksud dalam dan disampaikan kepada pemerintah daerah paling lama (tujuh) hari kerja setelah penerbitan keputusan menteri keuangan. pemerintah daerah melakukan penyesuaian penganggaran pada apbd tahun anggaran berdasarkan keputusan menteri keuangan sebagaimana dimaksud pada dalam hal perubahan apbd tahun anggaran telah dilakuisampaikan kepada pimpinan dewan perwakilan rakyat daerah dan selanjutnya dilaporkan dalam laporan realisasi anggaran. bab vii ketentuan lain lain setelah tahun anggaran berakhir, inspektorat jenderal kementerian keuangan dapat melakukan revi atas: datadata kepesertaan yang telah dibayarkan kenaikan perannya melalui penyetoran dhp dau tambahan bantuan selisih perubahan iuran, dan data selisih kurang atau selisih lebih atas penyetoran dhp dau tambahan bantuan selisih perubahan iuran, sebagaimana dimaksud dalam hasil revi sebagaimana dimaksud pada disampaikan kepada kpa bun transfer dana perimbangan. dalam hal hasil revi sebagaimana dimaksud pada terdapat selisih lebih atas penyetoran dhp dau tambahan bantuan selisih perubahan iuran, kpa bun transfer dana perimbangan menyampaikan permintaan penyetoran kembali lebih bayar rekening kas umum negara kepada bpjs kesehatan. penyetoran kembali selisih lebih atas penyetoran dhp dau tambahan bantuan selisih perubahan iuran dilaksanakan paling lama (empat belas) hari setelah penyampaian permintaan penyetoran kembali sebagaimana dimaksud pada dalam hal struktur dan atau nomenklatur organisasi direktorat jenderal perimbangan keuangan dilaksanakanpenyaluran dau tambahan bantuan selisih perubahan iuran, pemotongan atas penyaluran dau tambahan bantuan selisih perubahan iuran, penyetoran dhp dau tambahan bantuan selisih perubahan turun kepada bpjs kesehatan, serta ketatausahaan, akuntansi, dan pelaporan dalam peraturan menteri ini dilaksanakan oleh direktur dana transfer umum selaku kpa bun pengelolaan dana transfer umum. ketentuan mengenai: format permintaan pembayaran sebagaimana dimaksud dalam dan format surat pernyataan tanggung jawab mutlak dan akuntansi penerimaan pembayaran sebagaimana dimaksud dalam dan dan format penyampaian data kepesertb. kepala bagian kementerian yen bialokasi dau tambahan bantuan selisih perubahan iuran penduduk yang didaftarkan oleh pemerintah daerah jaminan kesehatan total dau tambahan nama daerah penduduk yang bantuan selisih didaftarkan oleh perubahan iuran pemerintah daerah erevinsiasen os0,a87 kabaret barat kab. aceh besar . lo00000050 |kab. aceh selatan lo.) (kab. aceh singel o o | ikan aceh tengah |o000. kab. aceh tenggara |kab. aceh timur |. kab. aceh putra |.) (kab bireuen kabpils |kab. simeulue kota bandaaceh |.) |kota sabang loo. kotalansa kotalhokseumawe |.) |kab. gayotues |.) kab. aceh barat daya (kab.acenyaya kab. nagan raya |o00000000000 kab. aceh tamiang kab. bener meriah o00000000000050 kab. pidiegaya |kota subulussalam provinsi sumatera putra ,76a| (kab langkat kab. nas ikan. simalungun 8sos9| www .jdih.kemenkeu.go.idg memutuskan:kan.pesisirsettan ara jkabesotoe ikan. tananbatr toa (av provinsi riau ikappelaawan ara |keb. rokan huu 2a2so| kab. siak 2aas1| kab. sarolangun 887o| |kab. tanjung jabung timur 8as6| kab. tebo 97ar| |kab. ogan komering t000oo| |kota prabumulih ssa| kotapagar alam s75, |provinsi bengkulu |kab.seluma ante7| kab. lebong soso| |kab kepahiang 1aar2| |kab. tanggamus ag973| ,a85, kab. way kaman s0o222| |kota bandarlampung provinsi dki jakarta |provinsi jawa barat (kab. cirebon |kab. indramayu t6a881| kab karawang provinsi jawa tengah |kab. brebes oo kab demak kab. grobogan ta88a| provinsi yogyakarta xut provinsi jawa timur |oo0000000005 kab. greek mao18| 68a7, kab. jombang ara85s| kab. kedai provinsi kalimantan barat |kab. sambas kab. sintang tog9s| kota pontianak 1ns83s| kota palangkaraya 37a97| |kab. seruyan 23mm| |kab. sukamara sogi| xvi provinsi kalimantan selatan ,90o5| jdih.kemenkeu.go.ife ikan. kotabaru ssi9g| |kab. tanah laut s94e6| ikan. tapi xvn provinsi kalimantan timur | |kota balikpapan assis| kota samarinda s08e7| kab. penajam paser putra sr7s0| ikan. kepulauan talaud |kota tomohon (kab. minahasa putra ss8a3| kab. xix provinsi sulawesi tengah kab. morowali 2a888| |kota palu a0og9s| |kab. parigi moutong provinsi sulawesi selatan | |kab. gowa |kab.luwu s96a0o| |kab. luwu utara e0218s| xxi provinsi sulawesi tenggara opo |kota baubau |kab. bombana demos| |kab. wakatobi ago1| (xx provinsi bali oo |o0000000000005 kab. karangasem |kab. tabanan 1a76ie| kota denpasar xxi provinsi nusa tenggara barat ' ' kab. sumbawa sisi2| |kota bima 8s300ol kab. sumbawa barat se23i| kab. lembata sosis| |kali ngada sss8s| ikan. sikka (kab. malaka 5lo kab. seram bagian barat kab. kepulauan aru ikotatul 2r000o| xxv1 provinsi papua |.) kab. nabire t0208| |kab. puncak jaya kab. kepulauan yapen |kab. yahukimo (kab. tolikara las kab.asmat kab. halmahera utara |kota tidore kepulauan |kab. pulau morotai oo as19o7| kota tangerang 8s6,39o8| kota tangerang selatan xxix provinsi bangka belitung |kab. bangka barat oo provinsi gorontalo kab. boalemo kab. gorontalo kab. bone bolango kab. gorontalo uta 30480o| xxx provinsi kepulauan riau kota tanjung pinang |kab. lingga s9091| xxxii provinsi papua barat o | kab. sorong selatan gos2| |kab. teluk wondama 10o38| |kab. kaimana m3ra| |xxx provinsi sulawesi barat |kab. mamuju tengah are0o| (umah alokasi nasional (cadangan penambahan jumlah kepesertaan | terang petaalokasi umum tambahan bantuan selisih perubahan iuran penduduk yang didaftarkan oleh pemerintah daerah yang selanjutnya disebut dau tambahan bantuan selisih perubahan iuran adalah dau tambahan yang dialokasikan dalam anggaran pendapatan dan belanja negara tahun anggaran dalam rangka pemberian bantuan pembayaran atas selisih perubahan iuran jaminan kesehatan bagi penduduk yang didaftarkan oleh pemerintah daerah. dana hasil pemotongan dau tambahan bantuan selisih perubahan iuran yang selanjutnya disingkat dhp dau tambahan bantuan selisih perubahan iuran merupakan dana yang bersumber dari hasil pemotongan dau tambahan bantuan selisih perubahan iuran dalam rangka pembayaran selisih perubahan turun penduduk yang didaftarkan oleh pemerintah daerah kepada bpjs kesehatalampiran peraturan menteri keuangan republik indonesia nomorformat surat tagihan permintaan pembayaran selisih perubahan iuran kop surat bpjs kesehatan surat tagihan permintaan pembayaran nomor: . . tanggal. . yth. kpa bun transfer dana perimbangan u.p. pejabat pembuat komitmen satker .(3h.o. direktorat dana perimbangan jalan dr. wahidin raya jakarta berdasarkan peraturan menteri keuangan nomor bersama ini kami mengajukan tagihan permintaan pembayaran sebagai berikut: dasar pembayaran peraturan menteri keuangan nomor pmk. . . tanggal. . tentang . . tahun anggaran pon pp. ii. rincian penerima jumlah uang sebesar rp. . selisih kurang sebesar rp. uraian pembayaran selisih perubahan iuran jaminan pembayarturun nama penerima ). alamat penerima ap. npp ). jumlah tagihan tersebut agar ditransfer rekening: nama rekening :. nomor rekening :. nama bank :. iv. lampiran akuntansi bukti pembayaran selisih kurang dau tambahan bantuan selisih perubahan iuran dan surat pernyataan tanggung jawab mutlak. demikian disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih. mennnnnn alt pora. direktur pejabat yang berwenang coret yang tidak perlu petunjuk pengisian surat tagihan permintaan pembayaran diisi dengan nomor penerbitan surat tagihan permintaan ama diisi dengan tanggal penerbitan surat tagihan permintaan (ejpisamean pemarah epi angan aman han alam angka gan har diisi dengan jumlah tagihan untuk selisih kurang (dalam angka diisi dengan nama rekening milik penerima sesuai data bank diisi dengan nomor rekening milik penerima sesuai data bank diisi dengan tanggal, bulan dan tahun pada saat surat tagihan (minatnya diisi dengan tanda tangan pejabat yang menandatangani surat komandan format akuntansi pembayaran tahun anggaran :. nomor bukti . akuntansi bukti pembayaran sudah terima dari pejabat pembuat komitmen satker . jumlah uang rp. hm. terbilang sp. untuk pembayariuran . . anna naa aa. jabatan penerima uang sera op. lema aa. menyetujui a.n. kpa bun transfer dana perimbangan pejabat pembuat komitmen ap. . nip . . www jdih.kemenkeu.go.igz petunjuk pengisian akuntansi bukti pembayaran diisi sesuai dengan surat tagihan permintaan pembayaran yakni: untukatau selisih kurang dau tambahan bantuan selisih perubahan turun diisi dengan tanggal, bulan dan tahun pada saat akuntansi dibuat jaman diisi dengan tanda tangan pejabat yang menerima uang atas meterai besar rp6000, (enam ribu rupiah) dan dibubuhi cap jean manca ama diisi dengan tanda tangan pejabat pembuat komitmen dan www jdih.kemenkeu.go.idg, format surat pernyataan tanggung jawab mutlak (spam) kop surat bpjs kesehatan surat pernyataan tanggung jawab mutlak nomor!: oo. sean yang bertanda tangan bawah ini: nama dnnanananananaaaa anna ana jabatan .ooo cbooo oma menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa: data kepesertaan penduduk yang didaftarkan oleh pemerintah daerah bulan agustus sampai dengan bulan desember yang telah kami sampaikan pada tanggal . djpk merupakan data jumlah kepesertaan yang sudah kami rekonsiliasi dengan seluruh pemerintah daerah, atas penyetoran dana hasil pemotongan dau tambahan bantuan selisih perubahan iuran sebagaimana tertuang dalam akuntansi nomor: benakanaannanananaam s), tanggal.iii. sejumlah rp. penaneannelaeaes akan dibayarkan sesuai dengan peruntukannya, apabila dikemudian hari terdapat kelebihan atas penyetoran dana hasil pemotongan dau tambahan bantuan selisih perubahan iuran dibandingkan dengan hasil perhitungan selisih kurang dan atau selisih lebih atas penyetoran dana hasil pemotongan dau tambahan bantuan selisih perubahan turun, kami bersedia untuk menyetor selisih lebihbpjs kesehatan petunjuk pengisian spam diisi tanggal penyampaian data kepesertaan penduduk yang didaftarkan oleh pemerintah daerah untuk bulan agustus desember djpk ejpistnatatansibeteaan pisan pasar disiarkan penandatangan spin diisi tanda tangan disertai dengan stempel dinas atas materai www jdih kemenkeu.go.idg,laporselisih selisih selisih selisih selisih baseline agustus perubahan september perubahan oktober perubahan november perubahan desember perubahan era agustus september oktober november desember bow loo oorabyka oorabfka oosamlah jakarta, .i jj14) bpjs kesehatan memanas penamaan petunjuk pengisiandiisi jumlah peserta jaminan kesehatan penduduk yang didaftarkan oleh helaian imurgenn mapagustuspada tanggal agustusseptember diisi jumlah selisih kenaikan jumlah peserta kesehatan penduduk yang jaan penemu ern tahtaoktobeseptembernovember diisi jumlah selisih kenaikan jumlah peserta kesehatan penduduk yang jattaano ntar ntar diisi jumlah realisasi peserta jaminan kesehatan penduduk yang (kta ear danovember diisi tanggal pembuatan laporan ini diisi jabatan penandatangan laporan inilaporan ini diisi nomor pegawai penandatangan laporanrp kepala bagian, t.u. kementerian tea yah biro umum arif bintaro yong nip www jdih.kemenkeuodddaftar isian pelaksanaan anggaran bendahara umum negara, yang selanjutnya disingkat dipa adalah dokumen pelaksanaan anggaran yang disusun oleh kpaingkup pengaturan dalam peraturan menteri ini meliputi: pengalokasian dau tambahan bantuan selisih perubahan iuran: penyaluran dau tambahan bantuan selisih perubahan turun, cc. pemotongdan penggunaan cadangan perubahan jumlah kepesertaan. bab pengalokasian dau tambahan bantuan selisih perubahan iuran dau tambahan bantuan atas selisih perubahan iuran dialokasikan sebesar rp3. (tiga triliun lima ratus miliar rupiah). alokasi dau tambahan bantuan selisih perubahan turun sebagaimana dimaksud pada terdiri atas: dau tambahan bantuan selisih perubahan iuran sebesar rp3. (tiga triliun tiga ratus empat puluh dua miliar empat ratus empat juta rupiah), dan cadangan perubahan jumlah kepesertaan sebesar rp157. (seratus lima puluh tujuh miliar lima ratus sembilan puluh enam juta rupiah). alokasi dau tambahan bantuan selisih perubahan iuran sebagaimana dimaksud pada berasal dariwuwjaih.kemenkeu.go.id alokasi dau tambahan bantuan selisih perubahan iuran sebagaimana dimaksud dalam huruf memperhitungkan jumlah selisih perubahan iuran sebesar rp19. (sembilan belas ribu rupiah) per peserta per bulan berdasarkan jumlah kepesertaan penduduk yang didaftarkan oleh pemerintah daerah untuk jangka waktu (lima) bulan terhitung mulai bulan agustus sampai dengan bulan desember jumlah kepesertaan sebagaimana dimaksud pada berdasarkan data kepesertaan aktif penduduk yang didaftarkan oleh pemerintah daerah per tanggal agustus dari bpjs kesehatan. alokasi dau tambahan bantuan selisih perubahan turun sebagaimana dimaksud dalam menurutaluran dau tambahan bantuan selisih perubahan iuran penyaluran dau tambahan bantuan selisih perubahan quran dilaksanakan secara sekaligus sebesar pagu alokasi dau tambahan bantuan selisih perubahan iuran sebagaimana dimaksud dalam huruf paling cepat minggu ketiga bulan november penyaluran cadangan perubahan jumlah kepesertaan sebagaimana dimaksud dalam huruf dilaksanakan paling cepat minggu kedua bulan desember kpa bun transfer dana perimbangan menyusun revisi dipa satuan kerja transfer dana perimbangan pada bagian anggaran bendahara umum negara pengelolaan transfer daerah dan dana desa berdasarkan alokasi dau tambahan bantuan selisih perubahan iuran sebagaimana dimaksud dalam berdasarkan dipa sebagaimana dimaksud pada kpa bun transfer dana perimbangan menyusun surat keputusan penetapan rincian transfer daerah. tata cara penyusunan revisi dipa dan surat keputusan penetapan rinciipa dan surat keputusan penetapan rincian transfer daerah sebagaimana dimaksud dalam kpa bun transfer dana perimbangan melakukan penyaluran dau tambahan bantuan selisih perubahan iuran dari rekening kas umum negara rekening kas umum daerah provinsi kabupaten kota.dau dengan output kegiatan penyaluran dau tambahan bantuan selisih perubahan iuran. penyaluran dau tambahan bantuan selisih perubahan iuran sebagaimana dimaksud pada dilaksanakan melalui penerbitan spp dan spm sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan. mmwjdih.kemenkeu.go.id terhadap penyaluran dau tambahan bantuan selisih perubahan iuran sebagaimana dimaksud pada dilakukan pemotongan dalam rangka pembayaran selisih perubahan iuran penduduk yang didaftarkan oleh pemerintah daerah. babdan penyetoran dhp dau tambahan bantuan selisih perubahan iuran kepada bpjs kesehatan dilaksanakan oleh direktur dana perimbangan selaku kpa bun transfer dana perimbangan. bpjs kesehatan mengajukan permintaan pembayaran selisih perubahan iuran penduduk yang didaftarkan oleh pemerintah daerah kepada kpa bun transfer dana perimbangan paling lama (lima) hari kerja setelah peraturan menteri ini diundangkan. permintaan pembayaran sebagaimana dimaksud pada paling sedikit dihampiri: specimen tanda tangan pejabat yang menyampaikan permintaan,berdasarkan permintaan pembayaran sebagaimana dimaksud dalam berdasarkan keputusan menteri keuangan sebagaimana dimaksud pada kpa bun transfer dana perimbangan melakukan: pemotongan atas penyaluran dau tambahan bantuan selisih perubahan iuran: dan penyetoran dhp dau tambahan bantuan selisih perubahan iuran kepada bpjs kesehatan.huruf dilaksanakan dengan menggunakan spp dan spm yang sama dengan spp dan spm penyaluran dau tambahan bantuan selisih perubahan iuran sebagaimana dimaksud dalamlaksanakan sebesar penyaluran dau tambahan bantuan selisih perubahan iuran kepada masing masing daerah.penerimaan nonanggaran pihak ketiga. vidi komonkowgoid |
tindak pidana penistaan agama oleh kelompok aliran indonesia maksud utomo sekolah tinggi ilmu hukum sumpah pemuda, jl. suka bangun ii, km. palembang abstract criminal sanctions against the perpetrators the crime blasphemy under article 156a, providing for the offense against religion and public order, section regulating the violation religious gatherings, and article dinamakan leichenfrevel grabdelikte and respect for the ceremony keagamaan against those who died (the corpse). the factors that make development cult group indonesia is, because seeking the guidance allah way penance and contemplation. because there are people who praised exclusively, cult, considered sacred. the end money, anything pornographic. lack attention the religious leaders his people. grand design foreign parties destroy the muslim creed indonesia. someone personal popularity. problems economics. not event spread propaganda. education and information flows. keyword: defamation religion, cult group tetapi hubungan antara tuhan dan manusia, pendahuluan membawa juga kewajiban untuk menuruti kehendak tuhan. karena itu maka agama agama departemen pendidikan meliputi lapangan yang lebih luas daripada nasional, balai pustaka, hubungan antara tuhan dan manusia. indonesia merupakan hal prioritas utama dalam kebanyakan hal keagamaan itu untuk ditegakkan dan dihormati tentu sesuai dengan pandangan pandangan yang berlaku dalam sesuatu golongan keberadaannya karena nilai kesusilaan (gereja atau persekutuan lain) mengenai apa didalamnya, sehingga untuk daerah daerah yang dituntut oleh tuhan dari manusia. tertentu agama akan menjadi pemersatu dan pandangan pandangan itu, yang dapat kerangka halamannya, tetapi menjadi suatu dinamakan agama positif , termasuk masalah besar bagi daerah daerah rawan lapangan tata susila. prioritas utama dalam konflik mengenai kehidupan beragama. dasar negara republik indonesia adalah termaktub dalam sila pertama dari pancasila agama l.j. van apeldoren yaitu ketuhanan yang maha esa yang dalam arti sempit, adalah hubungan memberikan isyarat akan pengakuan antara tuhan dan manusia. hubungan itu kebebasan beragama dan memiliki paham mengandung kewajiban kewajiban terhadap kepercayaan atau keyakinan yang berbeda tuhan, sebagai cinta terhadap tuhan dan pada kepada seluruh penduduk indonesia. percaya kepada tuhan. kewajiban kebebasan inipun tuliskan dalam kewajiban itu benar benar bersifat deklarasi universal hak asasi manusia keagamaan sejati, yang karena isinya, dalam setiap orang berhak atas diperbedakan baik dari kewajiban moril kebebasan berpikir, berkeyakinan, dan maupun dari kewajiban kewajiban hukum. beragama: hak ini meliputi kebebasan tindak pidana penistaan agama oleh kelompok aliran indonesia maksud utomo) untuk mengubah atau keyakinan, serta perbuatannya. disamping itu, untuk kebebasan secara pribadi atau bersama mengimbangi kebebasan tersebut manusia sama dengan orang orang lain, untuk memiliki kemampuan untuk bertanggung menjalankan agama atau keyakinannya jawab atas semua yang dilakukannya. oleh dalam pengajaran, praktek, indah dan karena itu, maka manusia sebagai mahluk ketaatan . yang senantiasa hidup bersama dengan dan menurut undang undang nomor sesama, memerlukan perangkat patokan tahun dan patokan, agar supaya tidak terjadi berbunyi setiap orang bebas memeluk pertentangan kepentingan sebagai akibat agamanya masing masing dan untuk dari pendapat yang berbeda beda mengenai beribadat menurut agamanya dan keteraturan tersebut soerjani soeharto, kepercayaannya itu, negara menjamin patokan patokan tersebut, tidak kemerdekaan setiap orang memeluk lain merupakan pedoman untuk berperilaku agamanya masing masing dan untuk secara pantas, yang sebenarnya merupakan beribadat menurut agama dan suatu pandangan menilai yang sekaligus kepercayaannya justicia, merupakan suatu harapan. dalam agama mengisyaratkan bahwa etika kelangsungan hidup bersama sebagai dan tata susila, terutama dalam urusan mahluk yang tidak dapat hidup sendiri tanpa rumah tangga, perkawinan dan ada mahluk lain dunia ini. kewarisanpun sudah ditentukan untuk patokan patokan untuk berperilaku mengantisipasi hal hal yang menjadi pantas tersebut, kemudian dikenal dengan persoalan dikemudian hari. dilarangnya sebutan norma atau kaedah. norma atau perkawinan antar agama karena bertujuan kaedah tersebut mungkin timbul dari untuk melindungi hak asasi manusia dan pandangan pandangan mengenai apa yang etika dalam urusan hidup dan kehidupan dianggap baik atau dianggap buruk, yang beragama yang berguna untuk kepastian lazimnya disebut nilai. norma atau kaidah hukum bagi pemeluknya. dengan agama tersebut, untuk selanjutnya mengatur diri orang akan tahun sistem hukum mana yang pribadi manusia, itulah yang menjadi tujuan digunakan jika terjadi perasaan atau hukum, sehingga tugas hukum tidak lain sengketa terhadap harta mereka. dengan daripada mencapai suatu keserasian antara agama juga hak hak asasi manusia kepastian hukum dengan kesebandingan terlindungi dan dihormati. hukum yang tentunya bertujuan untuk bahwa manusia sebagai subjek menghormati hak hak orang lain soerjani hukum sejak dilahirkan dunia ini soeharto, dianugrahi oleh tuhan yang maha esa akal hukum merupakan suatu gejala yang budi dan nurani, kegunaan karunia berupa universal, dalam arti bahwa hukum itu akal budi dan nurani dapat memberikan seluruh bangsa dan negara akan selalu ada kemampuan kepada manusia tersebut untuk dan diperlukan, namun hukum itu memiliki membedakan mana yang baik dan yang ciri karakteristik yang berbeda dari satu buruk, yang akan membimbing dan bangsa kepada bangsa lain. hukum pada mengarahkan sikap dan perilaku dalam dasarnya tidak selalu benar, hanya hukum menjalani kehidupannya. manusia ingin yang memonopoli kebenaran, hukum itu diikat dan ikatan itu dibuatnya sendiri dapat juga salah. disini ketidak patahan namun pada waktu yang sama berusaha seseorang kepada hukum perlu didengar dan melepaskan diri dari ikatan yang dibuatnya dihargai, sebagai suatu usaha untuk sendiri itu, manakala dirasakan tidak cocok pengkoreksian pada waktu penerapan untuk (lagi) satjipto raharjo2007: pengkoreksian adanya sesuatu yang salah dengan akal budi dan nurani itu, pada hukum tersebut. terjadilah benturan maka manusia memiliki kebebasan untuk benturan antara pembuat hukum (rule memutuskan sendiri perilaku atau making) dan mematahkan mengoreksi pranata hukum volume nomor januari sehubungan dengan perlunya perlindungan karena mencari hidayah allah dengan hukum pidana, komponen ini dapat cara bertapa dan merenung dipadatkan menjadi komponen sistem karena ada orang yang dipuji secara tepercaya an, sistem ritual, dan umat yang berlebihan, diputuskan, dianggap suci tentunya dalam ketiga komponen itu ujung ujungnya duit, atau hal porno terkandung emosi keagamaan sebagai kurangnya perhatian tokoh agama esensinya). jadi kepentingan agama terhadap umatnya mestinya mencakup komponen tersebut, grand design pihak asing untuk yakni kepentingan yang menyangkut sistem menghancurkan akidah umat islam kepercayaan, sitem ritual dan indonesia umat golongan pemeluk agama. popularitas pribadi dan faktor ekonomi setiap agama menentukan sistem masalah kesulitan ekonomi keyakinannya atau keimanan yang diyakini penyebaran dakwah belum merata kebenarannya dan tidak dapat diperlakukan pendidikan dan arus informasi semaunya. keyakinan agama juga dari sini, maka pengelola pendidikan mengajarkan untuk menghormati jenazah. seperti: pesantren, sekolah, perguruan oleh karena itu dengan adanya tindak tinggi, ormas, yayasan, dan lainnya tak pidana mengenai penodaan agama, juga terkecuali pemerintah patut mengkaji ulang yang berkaitan dengan jenazah dalam sistem pendidikan yang diterapkan. kuhp, maka ini berarti terdapat perlindungan hukum pidana terhadap kepentingan mengenai sistem keyakinan. ti. penutup tata cara beribadah sangat penting dalam agama karena perwujudan agama dapat sanksi pidana terhadap pelaku tindak dilihat dalam pelaksanaan ibadah sebagai pidana penistaan agama diatur dalam ritualnya. dengan mempelajari 156a, yang mengatur masalah kuhp yang telah disebutkan menunjukkan delik terhadap agama dan ketertiban umum, pula adanya tindak pidana yang dalam mengatur mengenai bersangkutan dengan masalah upacara pelanggaran terhadap pertemuan agama. upacara penguburan jenazah (di keagamaan, dan dalam sini pun ada ritual agamanya), benda benda dinamakan grabdelikte dan leichenfrevel atau sarana ibadat, dan petugas agama. penghormatan pada upacara keagamaan dengan demikian dimaksudkan adanya terhadap orang yang meninggal dunia perlindungan kepentingan agama khususnya (m). dalam segi ritual peribadatan. umat atau faktor faktor yang menjadikan kesatuan sosial dari kelompok agama juga berkembangnya kelompok aliran sesat memperoleh perlindungan hukum pidana, indonesia adalah, karena mencari hidayah dengan ditemukannya sebagai tindak pidana allah dengan cara bertapa dan merenung. terhadap perbuatan perbuatan yang karena ada orang yang dipuji secara merintangi, mengganggu pertemuan agama, berlebihan, diputuskan, dianggap suci. dan juga permusuhan, kebencian, dan ujung ujungnya duit, atau hal por penghinaan terhadap golongan suatu agama. kurangnya perhatian tokoh agama terhadap umatnya. grand design pihak asing untuk faktor faktor yang menjadikan menghancurkan akidah umat islam berkembangnya kelompok aliran sesat indonesia. popularitas pribadi seseorang. indonesia masalah ekonomi. penyebaran dakwah penyebab kemunculan aliran aliran belum merata. pendidikan dan arus sesat yang meresahkan umat islam. informasi. beberapa penyebab munculnya aliran sesat, sebagai saran hendaknya pelaku antara lain: tindak pidana penistaan agama tidak hanya tindak pidana penistaan agama oleh kelompok aliran indonesia maksud utomo) diancam dengan hukuman yang berat, tetapi kumpulan lengkap perundangan hak juga diberikan pemahaman akan agama, asasi manusia, yogyakarta, pustaka pendidikan yang berhubungan dengan justicia, agama dan kepercayaan agar tidak l.j. van apeldoren, pengantar ilmu menyimpang setelah keluar dari lembaga hukum, perannya paramita, jakarta, pemasyarakatan. dalam memberikan sanksi pidana hendaknya juga diberikan efek jera moeljatno, kitab undang undang hukum kepada orang yang mengaku sebagai ketua, pidana, bumi aksara, jakarta, dan memberikan pembinaan kepada moelyanto, aziz hukum pidana, bina pengikut pengikutnya dan orang orang yang aksara, jakarta, menjad anggota kelompok aliran terlarang satjipto raharjo, biarkan hukum mengalir tersebut. catatan kritis tentang pergulatan manusia dan hukum , jakarta penerbit kompas, daftar pustaka soerjani soeharto, faktor faktor yang mempengaruhi penegakan hukum, e.y. kantor. sr. santri, aziz aziz jakarta cv. rajawali. hukum pidana indonesia dan wirjono prodjodikoro, azas azas hukum penerapannya, penerbit alumni pidana indonesia, pt. fresco, ahm pt hm, jakarta, jakarta, h.a.k. much. anwar daging), hukum pidana bagian khusus kuhp buku ii), penerbit alumni, bandung, pranata hukum volume nomor januari (rule breaking) soerjani soeharto, dari aliran aliran yang melakukan pe dalam penerapan nya pada masyarakat. penyalahgunaan dan penodaan penistaan ungkapan ubi societa ibi ius (dimana terhadap agama tersebut. ada masyarakat, disitu ada hukum). dengan diundangkannya undang pernyataan yang sederhana itu mengartikan, undang nomor tahun tentang bahwa manusia adalah mahluk yang tidak pencegahan penyalahgunaan dan atau bisa hidup diluar tatanan soerjani pedesaan agama melalui lembaran negara soeharto, nomor tanggal januari menurut kitab undang undang eksistensi para penegak hukum dalam hukum pidana, 156a menyebutkan tindak pidana penyalahgunaan dan moeljatno, dipidana dengan penodaan terhadap agama, harus sudah pidana penjara selama lamanya tahun, merujuk 165a kitab undang undang barang siapa dengan sengaja dimuka umum hukum pidana, dengan demikian mengeluarkan perasaan atau melakukan penegakan hukum dilakukan secara perbuatan: berkesinambungan dengan mem yang ada pada pokoknya bersifat fungsikan semua aparat penegak hukum permusuhan, penyalahgunaan atau untuk mengambil tindakan tindakan sesuai penodaan terhadap suatu agama yang dengan ketentuan yang berlaku terhadap dianut indonesia. aliran kepercayaan masyarakat baik dengan maksud agar orang tidak terhadap oknum pelakunya maupun menganut agama apa pun juga yang terhadap organisasinya, dengan bersendikan ketuhanan yang maha esa. memberikan peringatan peringatan larangan ini tidak menyebutkan dengan atau dengan menghadapkan oknum jelas pengertian dari penyalahgunaan atau pelakunya kehadapan pengadilan atau dan penodaan penistaan terhadap agama. kalau perlu dengan membubarkan tersebut juga tidak melarang pembentukan organisasi aliran kepercayaan dalam organisasi baru, dengan kelompok aliran masyarakat tersebut. kepercayaan. karena itu tidak ada dalam harian umum sriwijaya post penjelasan oleh negara mengenai pengertian diberitakan bahwa aliran kepercayaan dari penyalahgunaan atau penodaan amanat keagungan ilahi aki) menurut penistaan terhadap agama dalam sodium ketua majelis ulama 156a kuhp tersebut, hanya unsur unsur indonesia tidak hanya sesat tapi juga yang menyatakan perasaan: permusuhan, menyesatkan karena menghimpun bayak kebencian dan penghinaan h.a.k. much. orang sebagai umat, aliran ini anwar, mengajarkan bahwa islam tidak harus yang digambarkan secara umum melaksanakan salat dan puasa , padahal memberikan penafsiran secara authentic salat dan puasa hukumnya wajib bagi atas pengertian golongan ini mereka yang beragama islam. sebenarnya memberikan pengertian golongan yang aliran ini sudah dilarang, dari fotokopi, membedakan satu atau beberapa bagaian, kejaksaan tinggi kejati) jawa barat perbedaan ini disebabkan karena: jabar) dan ajari subang tahun juga bangsanya, watak suku bangsanya, telah membekukan ajaran ini melalui agamanya, asalnya, keturunannya, keputusan kepala kejaksaan tinggi jabar kebangsaannya dan kedudukan hukum tata p2. deb. dalam negaranya. dalam dan kuhp keputusan surat tersebut bahwa aliran aki hanya mengatur perlindungan terhadap mencoba menggabungkan semua agama pertemuan agama, pelaksana peribadatan sehingga anggotanya berasal dari berbagai dan alat alat yang dipergunakan dalam agama. ajaran ini disebarkan oleh menjalankan indahnya. disini juga tidak mohamad syamsul yang dikenal dengan dijelaskan tentang organisasi, kelompok sebutan aki syamsul pada tahun tindak pidana penistaan agama oleh kelompok aliran indonesia maksud utomo) sriwijaya post. sripoku. dalam penjelasan demi com view mui serahkan aki pol tentang ini dikatakan cara isi). mengeluarkan perasaan atau melakukan masih banyak lagi aliran aliran yang perbuatan dapat dilakukan dengan lisan, dilarang, tetapi masih saja melaksanakan tulisan ataupun perbuatan lain. huruf kegiatannya seperti, aliran ahmadiyah, tindak pidana yang dimaksudkan sini aliran hag, aliran ibadah, aliran ialah semata mata (pada pokoknya) quran hijau, aliran gurun suci, aliran ditunjukkan kepada niat untuk memusuhi bumi pemandu, aliran hidup dibalik atau menghina. dengan demikian maka hidup, aliran ingkar sunah, aliran isa uraian uraian tertulis maupun lisan yang bugis, aliran islam jamaah, aliran islam dilakukan secara objective, zakelijk dan liberal, aliran islam sejati, aliran ilmiah mengenai sesuatu agama, yang jami'iyyah islamiyah, aliran lidi, aliran disertai dengan usaha untuk menghindari nii, aliran pimpinan jubata, aliran adanya kata kata atau susunan kata kata salamullah, aliran sayur, aliran musang yang bersifat permusuhan atau penghinaan, taubat dan lain lain termasuk kelompok bukanlah tindak pidana menurut ini, aliran aliran didaerah gorontalo, serang, huruf orang yang melakukan tindak padang pidana tersebut sini, disamping bangsa.blogspot.com aliran aliran mengganggu ketentraman orang beragama, sesat. akses tanggal oktoberannya, bahwa perbuatannya ii. pembahasan itu dipidanakan sepantasnya. tindak pidana ini mirip dengan apa pengertian penistaan agama yang dinamakan blasphemy atau berdasarkan kamus besar bahasa godslastering, yang berarti penghinaan indonesia, penistaan berarti nista, terhadap allah. menghinakan, merendahkan (derajat dsb) departemen pendidikan nasional, macam macam kelompok aliran penetapan presiden pada sesat yang ada mengatakan pada kitab undang pengamatan penulis melalui buku undang hukum pidana diadakan baru buku pustaka dapat diambil beberapa nama sebagai berikut: 156a. dipidanakan nama aliran yang dianggap sesat dengan pidana penjara selama lamanya lima berdasarkan keputusan mui majelis tahun barang siapa dengan sengaja muka ulama indonesia) antara lain hartono umum mengeluarkan perasaan atau ahmad jazz, melakukan perbuatan: ajaran isa bugis yang pokoknya bersifat permusuhan, gerakan darul ragam penyalahgunaan atau penodaan terhadap gerakan lembaga kerasulan suatu agama yang dianut indonesia. nii ma'had al zaytun dengan maksud agar supaya orang tidak gerakan ahmadiyah menganut agama apapun juga, yang baha'i, aliran sesat sempalan syi'ah bersendikan ketuhanan yang maha esa. lidi (lembaga dakwah islam dari penjelasan umum dari penetapan indonesia) presiden ini dapat dilihat bahwa aliran lia aminuddin ajaran agama dimaksudkan melindungi ketentraman salamullah orang beragama terhadap penodaan ahmad moshaddeg penghinaan agama atau ajaran ajaran tidak ingkar sunnah memeluk agama. mahesa kurung hartono ahmad jazz, pranata hukum volume nomor januari pengaturan tindak pidana penistaan beribadat menurut agamanya dan agama dalam hukum indonesia kepercayaannya itu . dalam pengaturan hukum tentang dunam indonesia, kedudukan agama diberi tempat deklarasi universal hak asasi manusia. yang paling terhormat. didalam pancasila setiap orang berhak atas kebebasan kehidupan beragama oleh bangsa indonesia berfikir, berkeyakinan dan beragama, hak didudukkan pada peringkat pertama dari sila ini meliputi kebebasan untuk mengubah pertama yaitu: ketuhanan yang maha esa. agama atau keyakinan, serta kebebasan adapun pengaturan penghormatan terhadap secara pribadi atau bersama sama dengan kebebasan beragama tersebut dari mulai orang orang lain dan secara terbuka atau undang undang dasar sampai dengan pribadi, untuk menjalankan agama atau peraturan perundangan lainnya. serta keyakinannya dalam pengajaran, praktek, pembatasan perbuatan pidana terhadap ibadah dan ketaatan. kebebasan beragama, peraturan tersebut undang undang pengesahan dapat kita lihat sebagai berikut convention against torture and the cruel, inhuman and degrading dan treatment punishment konvensi didalam undang undang dasar yang menentang penyiksaan cat). dan dan setiap orang berhak atas undang undang tentang pengakuan, jaminan, perlindungan, dan ham kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum. setiap orang bebas memeluk dan agamanya masing masing dan beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya setiap orang bebas memeluk agama itu . dan beribadat menurut agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih negara menjamin kemerdekaan pekerjaan, memilih kewarganegaraan, setiap orang memeluk agamanya masing memilih tempat tinggal diwilayah negara masing dan beribadat menurut agamanya dan meninggalkannya, serta berhak dan kepercayaannya itu . kembali. undang undang tentang pengesahan internasional convention setiap orang berhak atas kebebasan the elimination all forms racial meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran discrimination card. dan sikap, sesuai dengan hati nuraninya . undang undang tentang pengesahan international covenant hak untuk hidup, hak untuk tidak economic, social and culturel rights. disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati undang undang nurani, hak beragama, hak untuk tidak tentang occur international covenant diperbudak, hak untuk diakui sebagai civil and political rights. pribadi dihadapan hukum, dan hak untuk pada undang undang tidak dituntut atas dasar hukum yang pnas sendiri yang telah berlaku surut adalah hak asasi manusia memasukkan unsur pidana kedalam yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan aturan perundang undangan yang isinya: apapun. pada kitab undang undang hukum pidana, diadakan baru yang berbunyi negara menjamin kemerdekaan sebagai berikut: 156a. tiap tiap penduduk untuk memeluk dipidana dengan pidana penjara agamanya masing masing dan untuk selama lamanya lima tahun barang siapa tindak pidana penistaan agama oleh kelompok aliran indonesia maksud utomo) dengan sengaja dimuka umum apa yang harus dilakukan terhadap mengeluarkan perasaan atau melakukan seseorang yang ditemukan telah perbuatan: melakukan tindak pidana. yang pada pokoknya bersifat hal ini kemudian secara singkat permusuhan, hanyalah gunakan atau dinyatakan sebagai persoalan pokok dalam penodaan terhadap suatu agama yang hukum pidana (crime), orang yang dianut indonesia, melanggar pelaku berkaitan dengan dengan maksud agar supaya orang tidak kesalahan (guilt), dan saksinya menganut agama apapun juga, yang (punishment). bersendikan ke tahanan yang maha fungsi hukum pidana dikenal ada dua esa. yaitu fungsi yang umum dan fungsi yang khusus. fungsi hukum pidana yang umum sanksi pidana terhadap pelaku tindak karena termasuk bagian dari keseluruhan pidana penistaan agama lapangan hukum, maka fungsi pidana juga pengertian hukum pidana, sama dengan fungsi hukum pada hukumnya antaranya dapat dipahami sebagai hukum yaitu mengatur hidup kemasyarakatan atau yang memuat aturan aturan hukum yang menyelenggarakan tata dalam masyarakat. mengikatkan kepada perbuatan perbuatan hukum pidana tidak mengatur masyarakat yang memenuhi syarat tertentu suatu akibat begitu saja, akan tetapi mengaturnya secara yang berupa pidana. atas dasar pengertian patut dan bermanfaat (zweckmassig). ini, maka dalam kitab undang undang ini sejalan dengan anggapan bahwa hukum hukum pidana berisi dua hal pokok yaitu: dapat digunakan sebagai sarana untuk pelukisan perbuatan perbuatan orang menuju kebijakan dalam bidang yang diancam pidana, artinya memuat ekonomi, sosial, dan kebudayaan. sini syarat syarat yang harus dipenuhi yang hukum diharapkan mampu ikut memungkinkan pengadilan dapat menciptakan masyarakat yang tata tentram menjatuhkan pidana. jadi sini seolah kerta raharja. olah negara menyatakan kepada umum adapun fungsi hukum pidana dan juga para penegak hukum perbuatan sunarko dan agen dinamai, perbuatan apa yang dilarang dan siapa yang khusus adalah untuk melindungi yang dapat dipidana kepentingan hukum terhadap perbuatan menetapkan dan mengumumkan reaksi yang hendak memperkosanya dengan apa yang akan diterima oleh orang yang sanksi yang berupa pidana yang bersifat melakukan perbuatan yang dilarang itu. lebih tajam dibandingkan dengan sanksi lain termasuk tindakan yang bertujuan yang terdapat dalam bidang hukum lainnya. untuk melindungi masyarakat dari kepentingan kepentingan hukum ini perbuatan yang kerugiannya wirjono mungkin berasal dari perseorangan, suatu prodjodikoro, badan, atau kolektif seperti masyarakat, selanjutnya dapat dikemukakan negara, dan sebagainya. sanksi yang tajam adanya persoalan dalam hukum pidana. ada itu dapat mengenai harta benda, tiga persoalan yang mendasar dalam hukum kehormatan,badan dan kadang kadang pidana three basic problem substance nyawa seseorang yang memperkosa the criminal law yaitu: kepentingan kepentingan hukum itu. perbuatan apa yang harus dinyatakan dengan demikian dapat dikatakan hukum sebagai tindak pidana, pidana itu memberi aturan aturan untuk penentuan apa yang harus dibuat menanggulangi perbuatan jahat. sini sebelum seseorang ditemukan hukum pidana mempunyai pengaruh melakukan suatu perbuatan sebagai preventif terhadap terjadinya pelanggaran tindak pidana, pelanggaran norma hukum. pengaruh ini tidak hanya ada apabila sanksi pidana itu pranata hukum volume nomor januari benar benar diterapkan terhadap kuhp mengenai tindak pidana: pelanggaran yang konkrit,melainkan sudah pelanggaran yang berkaitan dengan ada dengan dicantumkannya dalam perlindungan terhadap kepentingan peraturan hukum theories des psychischen individu, yaitu ditentukan dalam bab iv, changes ajaran paksaan psikis). vi, dan vii. adanya perlindungan terhadap sehubungan degan perwujudan dari tujuan kepentingan terhadap kepentingan negara tujuan perlindungan hukum pidana terhadap terdapat dalam pada bab iii, viii, dan kepentingan kepentingan sosial, seperti kepentingan agama yang dilindungi telah diuraikan dalam bab pendahuluan, kuhp, berarti ada perbuatan yang menurut passion kepentingan kepentingan menyerang merugikan kepentingan agama sosial tersebut meliputi: pemeliharaan yang dinyatakan sebagai tindak pidana, tertib masyarakat, perlindungan masyarakat dapat dikaji dalam buku bab mengenai dari kejahatan, memasyarakatkan kembali kejahatan terhadap ketertiban umum. para pelanggar, dan memelihara atau perbuatan tersebut tidak lain sebagai tindak mempertahankan integritas pandangan pidana terhadap kepentingan agama. pandangan dasar tertentu mengenai keadilan dengan mengacu pendapat gemar seno sosial, martabat kemanusiaan, dan keadilan. adji (telah dikemukakan dalam bab dengan demikian dapat ditegaskan dalam karya tulis ini) tindak pidana bahwa hukum pidana dalam menciptakan terhadap kepentingan agama dapat tertib masyarakat dan menjaga integritas dibedakan menjadi dua: pandangan dasar masyarakat diwujudkan tindak pidana yang ditujukan terhadap dengan memberikan perlindungan terhadap agama (against) adalah benar benar kepentingan kepentingan, yakni membahayakan agama dan yang menentukan perbuatan perbuatan yang diserang secara lansung. sini menyerang kepentingan kepentingan perbuatan maupun pernyataannya tersebut sebagai tindak pindah, pelakunya sengaja ditujukan lansung kepada agama. akan pertanggungjawaban menurut tidak pidana yang bersangkutan hukum pidana, dan dapat dikenai sanksi berhubungan dengan agama (relating, pidana berdasarkan kesalahannya. concerning) adalah tidak ditujukan pemidanaan sini selain untuk melindungi secara lansung dan membahayakan masyrakat dari kejahatan, juga untuk agama itu sendiri. memasyarakatkan kembali pelaku pada umumnya orang menyebut delik kejahatan. kepentingan kepentingan yang agama dalam konotasi seperti yang ditunjuk dilindungi meliputi kepentingan individu, pada tindak pidana yang pertama, tidak kepentingan masyarakat, dan kepentingan termasuk tidak pidana yang kedua, sehingga negara, yang nampak dalam bab bab pada dapat dikatakan delik agama ini dalam kitab undang undang hukum pidana pengertian sempit. sedangkan delik agama kuhp) yang merupakan dasar hukum dalam pengertian yang luas mencakup baik pidana yang berlaku indonesia. delik yang pertama maupun delik yang dalam buku kuhp mengenai kedua, yang dalam tulisan ini disebut tindak pidana: kejahatan yang menyangkut sebagai tindak pidana terhadap kepentingan perlindungan terhadap kepentingan individu agama (untuk memudahkan atau praktisnya dapat dilihat ketentuan pada bab xiii s d dalam karya tulis ini diringkas menjadi bab xxvii dan bab xxx. perlindungan tindak pidana agama). terhadap kepentingan masyarakat terdapat tindak pidana yang ditujukan dalam bab vi, vii, ix, xi, xii, dan terhadap agama dapat ditemukan dalam xxix. sedangkan perlindungan terhadap ketentuan 156a, dan kuhp kepentingan negara dapat dilihat dengan bagi manan, adanya kejahatan kejahatan dalam bab s d iv, bab viii dan xxviii. dalam buku iii tindak pidana penistaan agama oleh kelompok aliran indonesia maksud utomo) tindak pidana yang bersangkutan barang siapa muka umum berhubungan dengan agama dapat menyatakan perasaan permusuhan, mempunyai pengertian yang sangat luas, kebencian atau penghinaan terhadap suatu yang dapat dimasukan dalamnya adalah atau beberapa golongan rakyat indonesia, delik delik kesusilaan, dan delik delik pada diancam dengan ancaman pidana penjara umumnya yang dikaitkan dengan agama paling lama empat tahun atau pidana denda phn, namun sini akan paling banyak empat ribu lima ratus membatasi s d dan rupiah. kuhp. perkataan golongan dalam ini dan berikutnya berarti tiap tiap barang siapa dengan kekerasan atau bagian dari rakyat indonesia yang berbeda ancaman kekerasan merintangi pertemuan dengan suatu atau beberapa bagian lainnya keagamaan yang bersifat umum dan karena ras, negeri asal, agama, tempat diijinkan, atau upacara keagamaan yang asal, keturunan, kebangsaan, atau kedua diijinkan, atau upacara penguburan kan menurut hukum tata negara. jenazah, diancam dengan pidana penjara 156a paling lambat satu tahun empat bulan. dipidana dengan pidana penjara selama lamanya lima tahun barang siapa barang siapa dengan sengaja dengan sengaja muka umum menggangu pertemuan keagamaan yang mengeluarkan perasaan atau melakukan bersifat umum dan diijinkan, atau upacara perbuatan keagamaan yang diijinkan atau upacara yang pada pokoknya bersifat penguburan jenazah dengan menimbulkan permusuhan, penyalahgunaan atau kekacauan atau suara gaduh, diancam penodaan terhadap suatu agama yang dengan pidana penjara paling lama satu anut indonesia, bulan dua minggu atau pidana denda paling dengan maksud agar supaya orang banyak seribu delapan ratus rupiah. tidak menganut agama apapun juga, yang bersendikan ketuhanan yang maha diancam dengan pidana penjara esa. paling lama empat bulan dua minggu atau pidana denda paling banyak seribu delapan barang siapa menyiarkan, ratus rupiah: mempertunjukan, atau menempelkan tulisan barang siapa menertawakan seorang atau lukisan muka umum,yang isinya petugas agama dalam menjalankan mengandung pernyataan perasaan tugas yang diijinkan, permusuhan, kebencian atau penghinaan barang siapa menghina benda benda antara atau terhadap golongan golongan untuk keperluan ibadat tempat atau rakyat indonesia,dengan maksud supaya pada waktu ibadat dilakukan. isinya diketahui atau lebih diketahuioleh umum, diancam dengan pidana penjara barang siapa dengan sengaja paling lama dua tahun enam bulan atau merintangi atau menghalang halangi jalan pidana denda paling banyak empat ribu masuk atau pengangkutan lima ratus rupiah. kuburan yang diijinkan, diancam dengan jika yang bersalah pelaku kan penjara paling lama satu bulan dua minggu kejahatan tersebut pada waktu menjalankan atau pidana paling banyak seribu delapan pencariannya dan pada saat itu belum ratus rupiah. lewat lima tahun sejak pendanaannya menjadi tetap karena kejahatan semacam barang siapa dengan sengaja itu juga yang bersangkutan dapat dilarang menodai kuburan atau dengan sengaja dan menjalankan pencarian tersebut. melawan hukum menghancurkan atau pranata hukum volume nomor januari merusak tanda peringatan tempat terhadap agamanya itu sendiri sebagai kuburan, diancam dengan pidana penjara objeknya gemar seno aji, paling lama satu tahun empat bulan. selanjutnya dijelaskan, secara harfiah pernyataan pernyataan yang demikian barang siapa dengan sengaja dan membatasi pada golongan agama, penganut melawan hukum menggali atau mengambil agama, dalam hukum anglo saxon dapat jenasah atau memindah kan atau dimasukkan sebagai group libel. adapun mengangkut jenasah yang sudah digali atau '156a pernyataan pernyataan itu diambil, diancam dengan pidana penjara ditujukan kepada agama itu sendiri, bukan paling lama satu tahun empat bulan atau golongan, namun belum juga pernyataan pidana denda paling banyak empat ribu pernyataan yang ditujukan terhadap nabi lima ratus rupiah. sebagai sumber founder dari agama, seperti dikemukakan dalam draft covenant the barang siapa mengubur, freedom information terhadap kitab suci, menyembunyikan, membawa lari atau pemuka pemuka agama, dan lembaga menghilangkan dengan maksud keagamaan. juga belum tercakup menyembunyikan kematian atau pernyataan yang mengobarkan asma tuhan, kelahirannya, diancam dengan pidana yang negara negara lain disebut penjara paling lama sembilan bulan atau godslatering, gotteslasterung yang belum pidana denda paling banyak empat ribu kita miliki. untuk melengkapi dapat lima ratus rupiah. diperoleh bantuan untuk memahaminya dari ilmu hukum dan yurisprudensi yang diancam dengan pidana kurungan menyatakan bahwa golongan dan agamanya paling lama tiga hari atau pidana denda secara esensial tidak dapat dipisahkan paling banyak dua ratus dua puluh lima dengan nabi, kitab suci, pemuka pemuka rupiah agama, lembaga keagamaan, dan dapat barang siapa membikin gaduh ditambahkan mengenai godslastering. dekat bangunan untuk menjalankan ibadat perundang undangan sekarang perlu yang dibolehkan atau untuk sidang dilengkapi dengan blasphemy atau pengadilan, pada waktu ada ibadat atau godslastering. sidang. dan 156a menarik tersebut atas mengatur untuk diperhatikan selubung dengan mengenai pelanggaran terhadap pertemuan sistematika kuhp, tersebut keagamaan dan apa yang merupakan bagian dari bab tentang dinamakan grabdelikte dan leichenfrevel kejahatan terhadap ketertiban umum. oleh khusus yang terakhir ini karena itu sebetulnya sini bukan dasar pendanaannya adalah rasa merupakan tindak pidana terhadap agama penghormatan terhadap orang yang sudah yang ditujukan untuk melindungi meninggal dunia dan makamnya. rasa kepentingan agama, mainkan lebih penghormatan ini lebih agung sehingga mengutamakan perlindungan terhadap kurang dapat dibenarkan untuk membawa kepentingan umum khususnya ketertiban delik itu kedalam delik delik terhadap umum yang terganggu karena adanya ketertiban umum. delik delik terhadap pelanggaran ketertiban umum. sehubungan agama dalam dan 156a ada dengan kuhp tidak dapat hubungannya dengan pembatasan dilepaskan dengan yang juga kebebasan untuk menyatakan pendapat, terletak dalam kejahatan terhadap mengeluarkan pernyataan pernyataan ketertiban umum, tersebut ataupun melakukan perbuatan terhadap dikategorikan sebagai haatzaai artikelen, suatu golongan agama yang berbeda dengan sebagai karet. menurut sejarahnya, golongan lain karena agama, ataupun ini digunakan untuk kepentingan tindak pidana penistaan agama oleh kelompok aliran indonesia maksud utomo) pemerintah kolonial belanda, dan pernah ketenteraman orang orang yang beragama. dimanfaatkan untuk mematahkan kaum ketenteraman ini erat kaitannya dengan rasa pergerakan nasional, seperti bung karno, keagamaan, jadi teori yang dapat digunakan dan kawan kawannya. adalah gefuhlsschultz teori, yang tindak pidana yang ditentukan dalam menghendaki perlindungan terhadap rasa kuhp mempunyai obyek keagamaan. penempatan dan penjelasan golongan penduduk yang salah satu yang demikian ini menimbulkan perbedaannya berdasarkan agama. dengan konsekuensi mengenai pendanaannya baru demikian pernyataan perasaan permusuhan, dapat dipertimbangkan apabila pernyataan kebencian, atau penghinaan terhadap yang dibuat mengganggu tenteram golongan ini merupakan tindak pidana. hal orang orang beragama dan membahayakan ini dimaksudkan untuk memelihara ketertiban umum. sebaliknya apabila perdamaian antara golongan agama yang ketentraman orang beragama dan berbeda beda, sehingga ketertiban umum kepentingan ketertiban umum tidak dapat tercapai dengan tidak terganggunya terganggu, maka orang yang bersangkutan perdamaian tersebut. ketentuan ini tidak dapat dipidana. sepadan dengan letak yang melihat perumusan 156a merupakan kejahatan terhadap ketertiban sebetulnya ingin mexicana mereka yang (di umum, selain itu, apabila dihubungkan muka umum) mengeluarkan perasaan (atau dengan teori tindak pidana terhadap agama melakukan perbuatan) yang bersifat termasuk dalam friedensschutz theories, permusuhan, penyalahgunaan atau karena teori ini memandang ketertiban penodaan terhadap sesuatu agama yang ketenteraman umum sebagai kepentingan dianut indonesia. hal ini memungkinkan hukum yang harus dilindungi. pemidanaan secara langsung ternyata 156a kuhp (dalam penjelasan perasaan tersebut yang ditujukan terhadap nomer pnas agama. jadi konsekuensinya menyangkut menjelaskan bahwa tindak pidana pada hidangan perbuatan tersebut tanpa huruf semata mata (pada pokoknya) dihubungkan dengan persoalan apakah ditujukan pada niat untuk memusuhi atau pernyataan demikian itu dapat mengganggu menghina. dengan demikian maka uraian ketenteraman orang beragama dan karena uraian tertulis yang dilakukan secara itu membahayakan mengganggu ketertiban obyektif dan ilmiah mengenai sesuatu umum. agama yang disertai dengan usaha untuk dalam agama menurut pengertian menghindari adanya kata kata atau susunan umum terdapat komponen emosi kata kata yang bersifat bermusuhan atau keagamaan, sistem keyakinan keimanan, penghinaan, bukanlah tindak pidana. sistem ritual peribadatan, dan para sedangkan huruf dijelaskan bahwa orang pemeluknya (umat beragama), yang itu yang melakukan tindak pidana tersebut semua merupakan satu kesatuan, utamanya samping mengganggu ketenteraman orang komponen emosi keagamaan memberi yang beragama, pada dasarnya mengkhianati landasan pada ketiga komponen lainnya, sila pertama dari dasar negara secara total, karena tanpa emosi keagamaan tidak dan oleh karena itu sudah pada tempatnya mungkin akan meyakini suatu pandangan perbuatan nya dipidana. atau kepercayaan agama, dan manifestasi penempatan 156a sebagai dari emosi keagamaan yang menyakini bagian dari bab kuhp dapat suatu kepercayaan tersebut dilaksanakanlah dikualifikasikan sebagai tindak pidana ritual keagamaan (ibadat) tertentu. orang terhadap ketertiban umum. sedangkan orang yang meyakini suatu kepercayaan penjelasan tersebut (dalam nomor agama dan melakukan ritual keagamaan pnas dimaksudkan sebagai yang sama mengaku satu umat yang peraturan hukum untuk melindungi didasari suatu emosi keagamaan. pranata hukum volume nomor januari |
mengingat undang undang nomor tahun tentang penetapan undang undang darurat nomor tahun telling pengubahan undang. undang nome<;'uel>upati kerinci, tent peraturan bupati kerinci nomor tahun sertaruntansl pemerintahan lembaran negara republik ln~11undone$ill<an negara republik indonesia nomor undang undang porno"yah:b dfl negara republik indonesia nomor menetapkan: peraturan bupati kerinci tentang perubahan kedua atas peraturan rupamemutus indonesia nomor 473n; peraturan menteri dalam negeri nomor tahun tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah scbagairnana telah diubah dengan peraturan menteri da\am negeri nomor tahun tentang perbuat,:,mor tahun tentang pokok pokok pengelolaan keuangan daerah kabupaten kerinci left.,.aran daerah kabupaten kerinci tahun nomor6):lembar:inrsoebagaimana dimaksud dalam merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan bupati kering:i inl ketentuan diubah sehingga be<bunyi sebagai berikut paul2<bunyi sebagai be<ikutn4,ahan sisa lebih pembiayaan anggaran setelah perubahan rp. rp. ), pendapatan semula rp. bertambah (berkurang) ro. jumlah pendapatan setelah perubahan rp. beta11a semula bertambah (berkurang) jumlah belanja setelah perubahan su<j)lus defisit) setelah perubahan ketentuan diubah sehingga berbunyi sebagai berikut beberapa ketentuan jam peraturan rupa kerinci nomor tahun tentang penjabaran anggaran pendapatan dan ~anja daerah kabupaten kering tahun anggaran berita daerah kabupaten kerinci tahun nomor diubah sebagai berikut: derita daerah kabur ten kerinci ahun nomor bupati kerinci, dto h.murahan ditetapkan sungai penuh1aku padamenteri perhubungan melalui surat nomor pr. phb perihal usulan penyesuaian tarif layanan blu balai besar kalibrasi fasilitas angan penerbangan, telah menyampaikan usulan revisijdi jasa kalibrasi menggunakan per jam us$ pesawat udara kalibrasi s.d dalam negeri us$ jasa kalibrasi menggunakan per jam us$ pesawat udara kalibrasi luar s.d negeri us$ jasa penggunaan pesawat udara penggunaan pesawat udara per jam us$ carter dalam negeri s.d us$ penggunaan pesawat udara per jam us$ carter luar negeri s.d us$ os. penggunaan pesawat udara per jam us$ medieval dalam negeri s.d us$ penggunaan pesawat udara per jam us$ medieval luar negeri s.d us$ penempatan pesawat luar per hari us$ pangkalan operasi utama s.d standby outrage) us$ ena jasa pelatihan darat ground school) dan simulator initial type rating per orang pelatihan s.d recurrent per orang pelatihan s.d flight simulator per jam us$ s.d us$ flight training devices per jam us$ s.d us$ jasa perbengkelan per jam us$ s.d us$ jasa validasi prosedur per kegiatan us$ penerbangan instrumen prosedur s.d instrument flight procedure us$ validatioon9kalibrasi fasilitas penerbangjasa kalibrasi menggunakan pesawat udara kalibrasi dalam negeri:www jdih kemenkeu.ig tarif jasa pelatihan darat (ground school) dan simulator: tarif jasa perbengkelan, tarif jasa validasi prosedur penerbangan instrumen (instrument flight procedure validation): dan tarif layanan penunjang. tarif layanan penunjang sebagaimana dimaksud dalam huruf terdiri atas:sarana transportasi,.flight procedure validation)uwwjei.kemenkeu.go.ididalam huruf sampai dengan huruf mempertimbangkan jenis pesawat, jenis pengguna, waktu pelaksanaan, jenis kegiatan, tarif kompetitor, dan atau kebutuhan operasional. tarif jasa kalibrasi menggunakan pesawat udara kalibrasi dalamdan atau biaya pendaratan (landing fee). tarif jasa kalibrasi menggunakan pesawat udara kalibrasi luar. sebagaimana dimaksud pada dan dibebankan kepada www jdih.kemenkeu.go.idf pengguna jasa sesuai dengan tarif yang berlaku bandar udara setempat dan atau negara tujuan. ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenapada (l) diatur oleh. tarif penggunaan sarana transportasi sebagaimana dimaksud dalam huruf memperhitungkan biaya www jdih.kemenkeu.go.idfmberikan jasa layanan bidang perhubungan berdasarkan kebutuhan dari pihak pengguna jasa melalui perjanjianperjanjianlain. www jih.kemenkeu.go.id terhadap kegiatan tertentu dapat diberikan tarif layanan sampai dengan rp0.terdiri atas kegiatan: kenegaraan, pada fasilitas navigasi penerbangan dan alat bantu pendaratan yang dioperasikan oleh negara, pencarian dan pertolongan, bencana alam, dan bantuan kemanusiaan: edukasi dan pendidikan, dan atau menjalankan misi khusus dari pemerintalibrasi fasilitas penerbangsampai denganerhadap tarif layanan sebagaimana dimaksud dalam yang menggunakan mata uang asing dibayar dalam mata uang rupiah dengan nilai kurs yang berlaku pada saat penagihan. nilai kurs sebagaimana dimaksud pada mengacu pada nilai kurs tengah bank indonesia. perjanjian kerja sama antaramwjaihkemenkewoo.h, plt. kepala bagian administrasi kementerian syah nin9730213.5n5 napessuan pertanian partai keadilan dan persatuan esarmulir da kecamatan mandili utara kabupaten surel ati halmahera selatan dapil halmahera selatan bukti p21712 formulir db kabupaten halmahera selatan provinsi halmahera selatan formulir tps desa kelurahan lele kecamatan ag, man sel kabupaten halmahera selatan dapil formulir tps desa kelurahan barang kecamatan burpbeataa bacan timur kabupaten halmahera selatan dapil formulir desa tawa kecamatan ben buku kabupaten halmahera selatan provinsi maluku utara: formulir tps desa kelurahan wahana kecamatan bukti bacan timur selatan kabupaten halmahera selatan dapil halmahera selatan bukti fotokopi surat rekomendasi badan pengawas pemilu provinsi maluku utara nomor bawaslu mu tertanggal mehi. rahib saksi sebagai saksi tingkat kabupaten halmahera selatan, berdasar hasil rekapitulasi internal pkb berdasarkan data dan da1, suara pkb sebesar tapi dalam rekapitulasi kpu suara pkb turun menjadi suara sehingga hilangkeberatan dan menandatangani keberatan dan saksi tidak menandatangani hasil rekapitulasi: keberatan ditindaklanjuti oleh panas dengan meminta kpu untuk menyesuaikan kembali dengan formulir c1, namun rekomendasi tidak dilaksanakan: saksi melaporkan kepada bawaslu provinsi, dan bawaslu kembali mengeluarkan rekomendasi yang kemudian ditindaklanjuti oleh kpu provinsi namun tidak keseluruhan rekomendasi: dari kecamatan yang menjadi rekomendasi bawaslu, hanya kecamatan yang ditindaklanjuti, terhadap kecamatan yang tidak ditindaklanjuti saksi menyiapkan keberatan ini untuk perkara mk. alim adam saksi adalah saksi pkb tingkat kabupaten, provinsi, dan pusat: suara pkb berdasarkan formulir dan formulir kecamatan mandili utara suara, tetapi formulir db1 kpu tertulis suara, kecamatan bacan timur, suara pkb tertulis formulir db1 kecamatan bacan timur tengah suara pkb suara, tertulis formulir db1 kecamatan bacan timur selatan suara pkb suara, tertulis formulir db1 kecamatan mandili selatan suara pkb suara, tertulis formulir db181.adalah adanya penggelembungan suara yang merugikan pemohon. memohon menyakini bahwa memohon telah melakukan penghitungan berdasarkan data data dan fakta fakta yang ada sehingga tidak merugikan pemohon. b). disamping itu pemohon dalam permohonannya tidak menjelaskan dampak atau pengaruh keterpilihan pemohon atas apa yang diduga menimpa pemohon, dengan adanya dugaan kesalahan memohon sebagaimana dalam permohonan pemohon. padahal dalam pmk nomor tahun mensyaratkan adanya pengaruh atas penetapan perolehan hasil suara pemilu agar dapat menjadi objek perkara berdasarkan pmk nomor tahun cc). dengan melihat isi dan materi permohonan pemohon pada butir ini, maka permohonan pemohon tersebut tidak memenuhi syarat pmk nomor tahun untuk dianggap sebagai sengketa php sebagaimana dimaksud dalam pmk nomor tahun legislatif dprd provinsi dan dprd kabupaten serta melakukan koreksi pada hasilurea (era jwonaaonan jiwopeso ronokamupin,s.pai oo oa) pee nie tabel hasil perolehan pemohon sebelum dilakukan korekrmoumseatatamaroume lam hata mai mtr pan pan ap. bef isi nomor namapartaidancalon o o ) | rartareesancrrmansangsa oo) o33| as| jiliswamorosas saf 7el aso| selo jaswatrausama,s.pai oo o9si| 37a| ca| as8 is|wonaaonan joewisartirapin pap 0o| 0o| oo) jum lamsuarasampartarba nusa raja s7| sso| ssa| 1a7| tabel hasil perolehan pemohon setelah dilakukan koreksi) bahwa berdasarkan hasil pada tabel atas dapat terlihat suara pemohon telah terkoneksi yaitu pada kecamatan bacan timur terkoneksi sebesar suara, kecamatan bacan timur selatan terkoneksi sejumlah suara, dan pada kecamatan mandili selatan terkoneksi sebesar suara. berdasarkan data atas dapat diketahui bahwa hasil tersebut atas telah terkoneksi sesuai rekomendasi bawaslu untuk melakukan koreksi pembetulan pada tingkatan dprd kabupaten. bahwa dalil pemohon masih terdapat kekeliruan atas hasil perolehan suara partai politik maka dapat disampaikan kepada mahkamah bahwa keberatan tersebut seharusnya disampaikan dalam forum rekapitulasi tingkatan dprd kabupaten agar dapat dilakukan koreksi saat itu juga. bahwa hasil perolehan suara untuk dprd kabupaten telah disahkan oleh kpu provinsi maluku utara dan telah dilakukan penetapan atas perolehan kursi untuk setiap partai politik dan dalam proses tersebut tidak ada saksi partai politik yang mengajukan keberatannya. adapun hasil perolehan kursi untuk masing masing partai politik pada dapil dimaksudkemas diunduh dari lamanjumlah (ia terbanyak sisa suara terbanyak w www ww teo partai nas dem io partaikebangkitanbangsa oo | 2s0 trartarkeapmansejantera oo diperjuangkan oo |oo . partaigolongankarya |o to. feamrarcemwora o o eartatpemorrat oo ( m| rartaramanat nasional (2g partaipersatuanpembangunan ' ) e| ) loo o88 oo partanhatinuranirakyat oi tartar bulan bintan partaikeadilandanpersatuanindonesia ' ' ' )? |oo02a0 oman ras tabelaaakenaasselti. sampai dengan bukti .hasseltii. sebagai berikut: bukti .hasselti. surat badan pengawas pemilihan umum provinsi maluku utara nomor bawaslu mu tentang rekomendasi tanggal mei bukti .hasselt. formulir model eb kabupaten halmahera selatanys dawn2 lapis ppapigpapus| ternate hambar patut morotai jateng iatigridore mate kk. sce das) san (asa oscar mom comma woo base usa ran fas bip dae dive) ar0 ama pasir alasrmohonan nomor php.dpr dprd xii tanggal mei pemohon partai kebangkitan bangsa bahwa sesuai dengan dalil pemohon pada poin halaman yang pada prinsipnya bahwa telah terjadi pengurangan suara pemohon pada kecamatan mandili utara, mangold selatan, bacan timur bacan timur tengah dan kecamatan bacan timur selatan kabupaten halmaheranghitung yang mana terjadi perbedaan ang.untuk daerah pemilihan dapil) dprd kabupaten halmaherselatankabupaten dapil halmahera selatan terjadi pengurangan suara pemohon sebesar suara kecamatan mandili utara, suara kecamatan mandili selatan, suara kecamatan bacan timur, suara kecamatan bacan timur tengah dan suara bacan timur selatan serta penambahan suara partai gerindra, pks, dan pkpiyaitu muslim rahib, dan alim adam.hasselti. sampai dengan bukti .hasseltiiperbedaan perolehan suara kecamatan mandili utara, pemohon mengajukan bukti berupa model da kecamatan mandili utara (bukti yang pada bukti tersebut perolehan suara pemohon kecamatan mandili utara adalah suara. pada bukti tersebut juga terlampir lampiran model untuk beberapa tps kecamatan mandili utara, namun pada bukti tersebut terdapat banyak coretan dan koreksi pada tulisan perolehan angka. selain itu bukti lampiran model tersebut tidak dilengkapi dengan berita acara model dan sertifikat penghitungan model sehingga tidak dapat dipassliannya dan tidak dapat dipertimbangkan sebagai bukti penghitungan suara yang sah: bahwa terhadap bukti pemohon lainnya, yang berupa lampiran model (bukti sampai dengan juga tidak dapat dipastikan keasliannya, karena tidak adanya data pembanding dari berita acara model dan sertifikat penghitungan model sehingga tidak dapat dipertimbangkan sebagai bukti penghitungan suara yang sah,selain itu bawaslu telah menerangkan bahwa kecamatan bacan timur dan kecamatan bacan timur tengah, memohon telahkota dapil halmahera selatan bahwa perolehan suara pemohon untuk tingkat dprd kabupaten halmahera selatan provinsi maluku utara dapil ill bacasuara pemohon memohon selisih tasindonesia raya partai amanat nasional partai persatuan pembangunan partai keadilan dan t235 persatuan indonesia adapun selisih tersebut meliputi daerah sebagaimana berikut: kecamatan mandili utara perolehan suara partai pemohon memohon selisih partai kebangkitan bangsa partai keadilan sejahtera bahwa berdasarkan hasil rekapitulasi kecamatan mandili utara suara pkb (c1, dan da1) perolehan suara pemohon sebesar sedangartai keadilan sejahtekecamatan mandili selatan perolehan suara partai pemohon memohon selisih partai kebangkitan bangsa bahwa berdasarkan hasil rekapitulasi kecamatan mandili selatan suara pkb rekap (c1) perolehan suarac.kecamatan bacan timur perolehan suara partai alat memohon selisih bukti partai kebangkitan dbbacan timur suara pkb rekap (ckecamatan bacan timur tengah partai kenapa asn pram bangsa bahwa berdasarkan hasil rekapitulasi kecamatan bacan timur tengah suara pkb rekap (c1) perolehan suara pkb menurut pemohon sebesar p5), sedang menurut memohon tertulis dalam db pkb memperoleh suara (p2), sehingga terjadi pengurangan suara pkb memperoleh suara. kecamatan bacan timur selatan toner lensa xenon woon (awam memohon selisih bukti mahkamah kuno usu bahwa berdasarkan hasil rekapitulasi kecamatan bacan timur selatan suara pkb rekap (c1 dambahan suara pkbmohon mohon mahkamah untuk menetapkan perolehan suara yang benar menurut pemohon sebagaimana diuraikan atas. petit berdasarkan seluruh uraian yang disampaikan atas, mohon karanganiii pem ammaretnon suara pemohon tan ganda kuno ust perjuangan pematadanhemesanaya peaamaatnreirde), dan pihak terkait.pada caleg gerindra, caleg gerindra tersebut juga membawa massa yang melakukan pengancaman dan pengrusakan ruangan tempat berlangsungnya rekapitulasi, pihak keamanan tidak melakukan apapun, hari hari berikutnya saksi dan anggota kpps tetap ditelepon dan diteror oleh caleg gerindra tersebut, saksi merasa bersalah dan melaporkan atasannya, namun sampai pada proses terakhir suara pbb tidak mengalami koreksi. muhammad husein saksi adalah ketua kpps tps desa taba damai, kecamatan jailolo selatan, saksi juga dipaksa untuk memindahkan suara pbb oleh sofyan hatta dengan ancaman dan membawa massa, suara pbb tps berjumlah suara, yang dipindahkan sejumlah suara, dipindahkan untuk caleg gerindra nomor urut farid iman kepala desa taba damai, kelurahan halmahera barat, kejadian pemindahan suara berlangsung pada malam hari, namun sekitar menit keadaan sudah berlangsung kondusif, sehingga saksi tidak menyaksikan langsung: keesokan harinya saksi ada tugas keluar dari desa sekitar hari, ketika kembali saksi mendengar ada pemindahan suara pbb gerindra, saksi kemudian memanggil ketua kpps dan kpps untuk menanyakan kebenarannya, setelah dinyatakan benar oleh kedua ketua kpps, saksi mengatakan bahwa suara pbb harus dikembalikan, namun saat itu pleno tingkat ppk sudah selesai dan tinggal satu hari lagi untuk pleno tingkat kabupaten, pada tingkat kabupaten suara pbb tidak terakomodir untuk kembali pulih, karena tidak ada pengakuan tertulis dari para saksi terutama dari kedua ketua kpps tersebut. .5halmahera selatan dapil bahwa berdasarkan berita acara rapat pleno kpu kabupaten halmahera selatan sebagaimana tertuang didalam lampiran db1), perolehan suara masing masing partai politik halmahera selatan dapil sebagai berikut: perolehan nama partai suara keterangan partai nasional demokrat suara partai kebangkitan bangsa suara partai keadilan sejahtera suara pdi perjuangan suara partai golongan karya suara partai gerakan indonesia suara 2809suara partai amanat nasional suara partai persatuan suara pembangunan partai bulan bintang suara partai keadilan dan persatuan suara indonesia bahwa perolehan suara pemohon halmahera selatan dapil menurut memohon berdasarkan hasil rapat pleno terbuka kpu kabupaten halmahera selatan sebagaimana yang tertuang dalam berita acara lampiran dbi) tersebut atas, pemohon memperoleh suara. berdasarkan hitungan pemohon telah terjadi penggelembungan suara pada partai gerindra dan partai keadilandan persatuan indonesia yang terjadi. dengan terjadinya penggelembungan suara tersebut partai bulan bintang dirugikan karena mempengaruhi perolehan kursibukti yang pemohon peroleh terjadi penggelembungan suara partai gerindra dan partai keadilan dan persatuan indonesia empat kecamatan, yaitu, sebagai berikut: kecamatan mandili selatan: partai gerindra berdasarkan bukti formulir dan perolehan suara suara berdasarkan print out (db kpu menjadi suara, terjadi penggelembungan suara sebesar suara. kecamatan mandili utara partai gerindra berdasarkan bukti formulir dan perolehan suara suara tetapi berdasarkan print out kpu berubah menjadi suara, terjadi penggelembungan suara. partai keadilan persatuan indonesia berdasarkan bukti formulir 1dan perolehan suara suara formulir menjadi suara, terjadi penggelembungan suara. kecamatan bacan selatan partai pkpi berdasarkan bukti formulir memperoleh suara sedangkan formulir menjadi suara, terjadi penggelembungan suara. partai gerindra berdasarkan bukti formulir memperoleh suara sedangkan menggelembung menjadi suara, terjadi penggelembungan suara. kecamatan bacan timur partai pkpi berdasarkan bukti formulir memperoleh suara sedangkan formulir db1 menjadi suara, terjadi penggelembungan suara. total penggelembungan suara partai pkpi tiga kecamatan adalahpkpi menurut memohon suara, menurut pemohon total penggelembungan suara partai gerindra tiga kecamatan adalah:suara partai gerindra menurut memohon suara, menurut pemohon data hasil keputusan pleno terbuka kpu halmahera selatan dapil berdasarkan partai perolehan suara selisih alat bukti . memohon| pemohon partai nasional suara demokrat partai suara gema partai keadilan suara sejahtera karya partai gerakan indonesia raya suara nasional pembangunan partai bulan bintang partai keadilan dan persatuan su6kabupaten halmahera selatan dapil halmahera selatan bahwa perolehan suara pemohon halmahera selatan dapil menurut memohon berdasarkan keputusan rapat pleno rekapitulasi kpu nomor pts kpu. prov jakarta meipinsi maluku utara dalam pemilihan umum tahun,dapil halmahera selatan dapil untuk pengisian keanggotaan dprd kabupaten halmahera selatan sean gane barat dan kecamatan gane barat utara kabupaten halmahera selatan yang dapat pemohon uraikan sebagai berikut: berdasarkan formulir da kecamatan gane baratebanyak suara berdasarkan formulir da kecamatan gane barat utara sebagai bahan pertimbangan, pemohon menyampaikan tambahan bukti berupa hasil pemotretan plant ppk kecamatan gane barathalmahera selatan yang telah ditetapkan memohon dan menyatakan pemohon memperoleh suara sah dapil halmaheraselatan yang diperoleh dari dapil halmahera selatanselatan untuk pengisian keanggotaan dprdi halmahera menyatakan memohon kabupaten halmaheraselatan menetapkan pemohon memperoleh (satu) kursi pada dapil halmahera selatan dengan kursi nomor (lima).d kabupaten halmahera selatan provinsi maluku utara dalam pemilihan umum tahun tanggal mei utara, kabupaten kota halmahera selatan model da dprd kabupaten kota), bukti hasil fotosaksi pbb tingkat pleno kabupaten: berdasarkan formulir da1 kecamatan gane barat, pbb memperoleh suara, namun dalam formulir db1 tertulis suara, berdasarkan formulir da1 kecamatan gane barat utara, pbb memperoleh suara, namun dalam formulir db1 tertulis suara, saksi melakukan keberatan namun formulir keberatan tidak ditandatangani oleh kpu halmahera selatan: burhan zakaria saksi adalah saksi pbb tingkat kpud yang pelaksanaannya ternate: keberatan saksi terhadap penghitungan angka angka kepada rapat pleno kpud kabupaten halmahera selatan yang diselenggarakan ternate tidak dapat dilaksanakan karena rapat pleno tersebut berakhir dengan skorsing, namun tiba tiba ada penetapan suara tingkat kpu pusat.timur provinsi maluku utara, mengemukakan hal hal sebagai berikut: kabupaten halmahera timur dapil halmahera timur bahwa perolehan suara pemohon halmahera timur dapil menurut memohon berdasarkan hasil rapat pleno terbukaanggal sampai aprilperolehan suara pemohon adalahhalmahera timur dapil untuk pengisian keanggotaan dprd kabupaten timur kelam tenan sato wal arema ha s d beam taimasa selatan kabupaten halmahera selatan yang dapat pemohon uraikan sebagai berikut: berdasarkan hasil formulir da kecamatan masa selatan perolehan suara pemohon sebanyak suara namun didalam rekapitulasi hasil rapat pleno terbuka kpu kabupaten halmahera timur tanggal sampai april perolehan suara pemohon menurut memohon sebanyak suara, sehingga terjadi pengurangan sebanyak suara. berdasarkan uraian atas maka seharusnya dan sebenarnya perolehan suara pemohon adalah sebanyak suara dan dengan demikian berhak untuk mendapatkan satu kursi dapil halmahera timurkhusus kabupaten halmahera timur yang telah ditetapkan memohon dan menyatakan pemohon memperoleh suara sah dapil halmahetimur yang diperoleh dari dapil halmahera timutimur untuk pengisian keanggotaan dprd kabupaten halmahera timur perolehan suara dapil halmahera menyatakan memohon kabupaten halmahera timurtimur menetapkan pemohon memperoleh (satu) kursi pada dapil halmahera timurhalmahera timurasa selatan, kabupaten kota halmahera timur model da dprd kabupaten kota), bukti surat dari bawaslu provinsi maluku utara nomor bawaslu mu tanggal mei tentang rekomendasi untuk melakukan penghitungan suara ulang desa wali, kecamatan masa selatsmin nuh saksi adalah saksi pbb tingkat ppk kecamatan masa selatan dan saksi kabupaten: tingkat ppk pleno rekapitulasi berakhir tanpa persoalan, pbb memperoleh suara, namun tertulis formulir suara pbb sebesar suara, saksi mengisi formulir db2 namun keberatan saksi tidak ditanggapi, sehingga saksi lanjut melapor bawaslu provinsi maluku utara: bawaslu kemudian mengeluarkan rekomendasi tertulis saat dilakukan pleno tingkat kpu provinsi yaitu memerintahkan kpu untuk mengembalikan suara pbb, namun rekomendasi tersebut tidak dilakukan oleh kpu.kota ternate provinsi maluku utara, mengemukakan hal hal sebagai berikut: bahwa perolehan suara pemohon dapil kota ternate menurut memohon berdasarkan hasil rapat pleno terbuka kpud kabupaten kota ternateril sebagaimana yang tertuang dalam berita acara lampiran db dan da dprd, pemohon memperoleh suara namun berdasarkan hitungan pemohon bedasarkan formulir. tabel perbandingan perolehan suara pemohon menurut memohon dan pemohon dapil kota ternate untuk pengisian keanggotaan dprd kota ternate wap lean sat setan ampat mala lou ternate s dlurahan kecamatan kota ternate utara, dengan rincian sebagai berikut: berdasarkan formulir kelurahan soakankelurahan soa siokesucian kecamatan kota ternate utara suara pemohon menurut memohon tps berdasarkan rekapitulasiat utara kecamatan kota ternate utara suara pemohon menurut memohon tps berdasarkan rekapitulasi d1,turbo kecamatan kota ternate utara suara pemohon menurut memohon tps prekapitulasi tps kelurahan turbo kecamatan kota ternate utara menurut memohon suara pemohon sebanyak suara, tetapi menurut pemohon berdasarkan bukti pemohon mendapat kecamatan kota ternate utara suara pemohon tps menurut memohon mendapat suara tetapi menurut pemohon berdasarkan bukti pemohon mendapat suara dan berdasarkan formulir kelurahan sang kecamatan kota ternate utara tps. dengan demikian kedua tps ini telah terjadi pengurangan suara pemohon sebanyak suara. berdasarkan formulir kelurahan dua dua kecamatan kota ternate utara suara pemohon tps mendapat suaraternate yang telah ditetapkan memohon dan menyatakan pemohon memperoleh suara sah dapil ternaternate yang diperoleh dari dapil ternatternate untuk pengisian keanggotaan dprd kota ternate nan menyatakan memohon kota ternate, telah melakukan pelanggaran pemilu secara masif, terstruktur, dan sistematis. menetapkan pemohon memperoleh (satu) kursi pada dapil kota ternate dengan kursi nomor (enam). menetapkan suara sah pemohon sebanyak suara dapil kota ternate memerintahkan kepada memohonpenghitungan suara oleh kpud kabupaten kota ternate tanggal april bukti bukti kelurahan soa kecamatan kota ternate utara tps bukti .300a bukti kelurahan soa kecamatan kota ternate utara tps bukti .300b bukti kelurahan soa kecamatan kota ternate utara tps bukti bukti kelurahan soa sio kecamatan kota ternate utara tps bukti bukti kelurahan kesucian kecamatan kota ternate utara tps bukti bukti kelurahan sangat utarasang kecamatan kota ternate utara tps dan tps bukti bukti kelurahan dua dua kecamatan kota ternate utara tpsisal selasa saksi adalah saksi tps desa tuatara: saat rekap pleno tingkat kpps desa tuatara, perolehan suara pbb berdasarkan adalah suara, sedangkan pks memperoleh suara: juri arief saksi sebagai saksi nasdem tps dapil ternateketika masa pencoblosan tps caleg pbb yang bernama pendeta mendatangi saksi dan menanyakan hasil perolehan suara pbb, saksi menjawab pbb memperoleh suara, caleg pbb mengatakan kepada saksi bahwa suara pbb tertulis suara, saksi mengatakan tidak tahu menahu soal tersebut. rudi jafar saksi sebagai ketua kpps tps kelurahan sang, kota ternate, setelah beberapa hari penghitungan suara, saksi didatangi oleh caleg pbb menanyakan tentang perolehan suara pbb tps saksi mengatakan bahwa perolehan suara pbb tps sebesar suara, caleg pbb bernama mujahidin tahu memperlihatkan formulir dan tertulis suara pbb sejumlah suara,termohonapil dprd kabupaten halmahera barat dalil pemohon yang menyatakan perolehan suara pemohon adalah dan telah terjadi pengurangan perolehan suara sejumlah adalah tidak benar. berdasarkan form lampiran db hasil perolehan pemohon dapil halmahera barat adalah yang berasal dari dua kecamatan. bahwa dalil pemohon telah terjadi pengalihan suara adalah tidak benar. kpu kabupaten sebagai penyelenggara tingkat kabupaten telah melakukan rekapitulasi sesuai dengan prosedur pelaksanaannya. rekapitulasi tingkat kabupaten tetap menggunakan data form lampiran da yang menurut data memohon sesuai dengan data pada tingkat bawah sebagaimana bukti buktemohon mulai dari form lampiran form lampiran dan lampiran da adalah sama. bahwa terlihat konsistensi penyelenggara dalam penginputan data hasil perolehan suara pemohon yang tetap mengacu pada form lampiran adapun hasil perolehan suara pemohon sebagai berikut: lampiran da jailolo selatan desa tabadamai: bahwa hasil perolehan suara pemohon antara form lampiran dan form lampiran adalah sama sebab penginputan form lampiran tetap mengacu pada form lampiran adapun perolehan suara pemohon sebagai berikut: lampiran desa tabadamai untuk menunjukkan hasil penghitungan suara pemohon tingkat tps. tps1: tps2: totalmengajukan alat bukti surat tulisan yang diberi tanda bukti .kalbar. sampai dengan bukti .kalbarkalbar. formulir model db dan lampiran db dprd kabupaten dapil kabupaten halmahera barat, bukti .kalbar. formulir model da dan lampiran da dprd kabupaten dapil kecamatan jailolo selatan: bukti .kalbar. formulir model dan lampiran dprd kabupaten dapil desa tabadamai, bukti .kalbar. formulir model dan lampiran dprd kabupaten dapil desa tabadamaiselathalmahera selatan halmahera selatanpemohon juga mempersoalkan adanya penggelembungan suara yang terjadi pada partai pks, partai pdip, partai gerindra, partai pan, partai nasdem, dan partai pkb. pemohon juga tidak meminta dalam petitumnya perubahan suara terhadap partai partai lain yang dituduh menggelembungkan suaranya, sehingga permohonan pemohon seharusnyadapil dprd kabupaten halmahera selatan bahwa berdasarkan form model db dan lampiran db telah terjadi pengurangan terhadap perolehan suara pemohon pada kecamatan yaitu kecamatan gane barat dan kecamatan gane barat utara sejumlah bahwa berdasarkan data form model lampiran da kecamatan gane barat dan gane barat utara perolehan sui salinan putusan mahkamah konstitusi diunduh dari laman gane partai politik dan suara calon barat utara dhumtah suara sah partisan suara calon 7t6 tabel .halseliv. t .halseliv. bahwa dalil pemohon telah terjadi pengurangan terhadap angka perolehan suara pemohon pada kecamatan gane barat sebesar suara dan pada kecamatan gane barat utara sebesar adalah tidak benar. untuk menunjukkan konsistensi dalam penggunaan data yang input pada form model db dan lampiran db dapat terlihat pada tabel berikut: gane gane gane gane rincian jumlah perolehan suara gane kepulauan gane iv. barat barat timur timur jumlah selatan nomor nama partai dan calon jul maerasuawawrwe tabel .halseliv. bahwa dalil pemohon telah terjadi pengurangan angka pada form model db dan lampiran db seperti yang telah diuraikan atas tidaklah benar dan hanya rekayasa pemohon sajenaksebagai berikut: bukti .halseliv. formulir db dan lampiran db dprd kabupaten dapil kabupaten halmahera selatan: bukti ,halseliv. formulir da dan lampiran da dprd kabupaten dapil kecamatan gane barat utara: bukti ,halseliv. formulir da dan lampiran da dprd kabupaten dapil kecamatan gane barathalmahera timurnamun demikian,pil dprd kabupaten halmahera timur bahwa dalil pemohon telah terjadi pengurangan angka perolehan suara pada kecamatan masa selatan adalah tidak benar. bahwa rapat pleno rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat kpu kabupaten kabupaten halmahera timur diselenggarakan tanggal april. bahwa pada hari jumat tanggal april bertempat aula kantor dprd kabupaten halmahera timur telah dilakukan koreksi terhadap angka perolehan suara pada dapil kabupaten halmahera timur kecamatan masa selatan, desa wali tps dan tps bahwa dalam rapat pleno rekapitulasi tersebut dilakukan penjumlahan data data dalam formulir model da dprd kabupaten halmahera timur dari seluruh kecamatan dalam wilayah daerah pemilihanhalmahera timur dan dituangkan dalam formulir db dprd kabupaten halmahera timur. dalam proses rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara oleh komisi pemilihan umum kabupaten kota ditingkat kabupaten halmahera timur ada kejadian khusus dan atau ada keberatan dari beberapa saksi yang hadir dan langsung diambil keputusan oleh ketua kpu kabupaten halmahera timur setelah melakukan rapat internal dengan anggota kpu kabupaten halmahera timur. bahwa permasalahan pada tps dan tps desa wali kecamatan masa selatan, adalah permasalahan yang muncul dalam pleno rekap tingkat kecamatan masa selatan. bahwa permasalahan tersebut tidak terselesaikan dalam pleno tingkat kecamatan, maka para saksi dan panitia pemilihan kecamatan bersepakat untuk selesaikan dalam pleno tingkat kpu kabupaten. kejadian khusus atau keberatan yang diajukan oleh beberapa saksi yaitu permintaan untuk dilakukan penghitungan surat suara ulang tps dan tps desa wali kecamatan masa selatan, untuk memperoleh hasil suara partai politik dari calon anggota dprd kabupaten halmahera timur dapil bahwa keputusan untuk melakukan penghitungan surat suara pada kedua tps tersebut disebabkan karena angka angka pada form model dan model plant sangat diragukan kebenarannya. bahwa berdasarkan rekomendasi panas kabupaten halmahera timur, kpu kabupaten halmahera timur kemudian melakukan koreksi menggunakan plant tetapi ditemukan fakta bahwa pada form plant terdapat banyak coretan pada angka sehingga dipertanyakan validitas datanya. bahwa berdasarkan hal tersebut atas, kpu kabupaten halmahera timur mengambil keputusan untuk melakukan penghitungan terhadap surat suara pada tps dan tps desa wali, kecamatan masa selatan. bahwa setelah dilaksanakan terbukti hasil perolehan suara sah calon anggota dprd kabupaten halmahera timur dapil khususnya partai bulan bintang tidak sesuai dengan suara sah yang terdapat dalam surat suara serta adanya penggunaan surat suarpakai sebanyak untuk ditambahkan sebagai perolehan suara sah pada oknum caleg tertentu. hasil pelaksanaan penghitungan surat suara pada tps dan tps desa wali dituangkan dalamerdasarkan hasil penghitungan tersebut perolehan suara pemohon terkoneksi sebanyak suara. bahwa dalam pelaksanaan rekapitulasi tingkat kabupaten kabupaten halmahera timur dapil telah dilakukan koreksi pembetulan berdasarkan form model lampiran pada hampir seluruh kecamatan. bahwa terkait koreksi perolehan angka pemohon sebesar kecamatan masa selatan terdapat desa yaitu desa wali dan desa biola. bahwa desa wali perolehan suara pemohon terkoneksi sebesar suara dan desa biola terkoneksi sebesar suara, maka jumlah koreksi perolehan suara pemohon untuk seluruhnya adalah suara. mengacu pada data yang ada pada kpu kabupaten halmahera timur dapat dirincikan sebagai berikut: form lampiran desa biola: tps1: tps2: tps3: total hasil koreksi dengan menghitung surat suara desa wali: tps1: tps1: total: berdasarkan data lampiran da desa biola desa walsa wali os. total bahwa berdasarkan hasil penghitungan surat suara tersebut perolehan suara sah kecamatan masa selatan terkoneksi sejumlah suara seperti yang tertera dalam tabel berikut ini: loo ialalsisla mma tabel .haltimii. bahwa berdasarkan data tersebut atas suara sah pemohon terkoneksi sejumlah pada kecamatan masa selatan. perolehan suara sah pemohon yang sebelumnya terkoneksi menjadi bahwa berdasarkan keterangan keterangan yang tersebut atas memohon memohon kepada mahkamah untuk menolak dalil dalil pemohon karena dugaan yang dituduhkan adalah tidak benartimii. sampai dengan bukti .haltimii. sebagai berikut: bukti .haltimii.ukti .haltimii. formulir model db dan lampiran db dprd kabupaten dapil kabupaten halmahera timur: bukti .haltimii. formulir model da dan lampiran da dprd kabupaten dapil kecamatan masa selatan. bukti .haltimii. formulir model dan lampiran dprd kabupaten dapil kabupaten halmahera timur, kecamatan masa selatan, desa biola tpsernateempil dprd kota ternate bahwa dalil pemohon telah terjadi pengurangan suara tujuh kelurahan sejumlah suara adalah tidak benar. bahwa perolehan suara yang benar adalah sesuai form model dprd kota ternate dapil yang direkam berdasarkan hasil rekapitulasi tingkat bawah. adapun perolehan suara pemohon pada dapil iii dprd kota ternate adalah sebagai berikut: politik dan suara calon suara jirwansapam (auswanmammup umrah suara sah partisan suara calon tabel .ternateiii. bahwa berdasarkan data pada tabel tersebut atas perolehan suara pemohon adalah benar sejumlah bahwa dalil pemohon telah terjadi pengurangan angka perolehan suara dengan bukti form model lampiran maka berikut kami tampilkan tabata perolehan suara berdasarkan data form model lampiran milik kpu pada tps kelurahan dalam kecamatan ternate utara. adapun data tersebut sebagai berikut: rincian jumlah kelurahan meru kon soa manga turbo sang dua lai tps tps5 tps2 tps1 tps4 tps2 tps3 tps5 i3lalslelmiselslufulululu partai bulan bintang (marapu ulas! 30g tabel .ternateiii. bahwa berdasarkan data pada tabel tersebut atas dapat terlihat perolehan suara yang didalilkan pemohon telah terjadi pengurangan suara sebesar bahwa setelah diperiksa kebenarannya dapat diketahui bahwa apa yang didalilkan pemohon adalah rekayasa semata dan tidak benarneknaiii. sampai dengan bukti .ternateiii. sebagai berikut: bukti .ternate1 formulir db dan lampiranota dapil iii kota ternate, bukti .ternate. formulir model lampiran kelurahan soa, bukti .ternateiii. formulir model lampiran kelurahan soa sio, bukti .ternateiii. formulir model lampiran kelurahan kesucian: bukti .ternateiii. formulir model lampiran kelurahan sangat utara, bukti .ternateiii.e formulir model lampiran kelurahan turbo: bukti .ternateiii. formulir model lampiran kelurahan sang, bukti .ternateiii. formulir model lampiran kelurahan dua duapihak terkait partai keadilan sejahteradalam pokok permohonan perolehan kursi partai keadilan sejahtera dapil kota ternate untuk dprd kota ternate bahwauntuk anggota dpr provinsi kota ternate yang merugikan pemohon daerah pemilihan dapil) kota ternaterekapitulasi perolehan suara berdasarkan db dprd kota ternate dapil kota ternate pemakai terbang rena lan tpb tabel perolehan suara menurut pemohon kota ternate mahkamah kong finis bahwa, pemohon dalam permohonannya sengaja menggelembungkan perolehan suaranya, dalam permohonan pemohon telah menggelembungkan suaranya sebanyak (tiga ratus delapan) suara. penggelembungan suara dalam permohonan pemohon merupakan kecurangan yang nyata, untuk itu permohonan pemohon tersebut haruslah ditolak, karena melanggar asas pemilu, yakni langsung, umum, bebas, rahasia, jujur,penghitungan kpu, model dc model db dan model da sama perolehan suara masing masing partai politik sebagaimana dalam tabel atas, sehingga ikl.menolak permohonan pemohon untuk seluruhnya. bahwa dalam dalil permohonannya pemohon mendalilkan mengenai telah terjadi pengurangan suara pemohon kelurahan kecamatan kota ternate utara namun pada faktanya jelas terlihat pola penggelembungan suara yang dilakukan oleh pemohon sendiri kelurahan tersebut dengan cara menambahkan angka baik depan maupun belakang angka yang sebenarnya dengan cara mengutak atik yang tertera dalam pemohon, yaitu: penggelembungan suara kelurahan soa menambahkan angka depan angka tps kelurahan soa sehingga menggelembungkan suara, menambahkan angka belakang angka tps kelurahan soa seakan akan memperoleh suara dari suara yang sebenarnya hanya suara, menambahkan angka depan angka kelurahan soa seakan akan memperoleh suara namun pada faktanya hanya mendapat suara penggelembungan suara kelurahan soa sambahkan angka depan angka tps seakan akan memperoleh suara namun pada faktanya hanya suara. penggelembungan suara kelurahan kesucian menambahkan angka belakang angka dalam tps seakan akan memperoleh suara namun pada faktanya hanya mendapat suara. penggelembungan suara kelurahan sangat utara menambahkan angka dalam tps seakan akan mendapat suara namun pada faktanya hanya mendapat suara. penggelembungan suara kelurahan turbo menambahkan angka didepan angka dalam tps seakan akan memperoleh suara namun pada faktanya hanya memperoleh suara. mengganti angka menjadi dalam tps sehingga mendapat suara namun pada faktanya hanya mendapat suara. penggelembungan suara kelurahan sang menambahkan angka depan angka pada tps seakan akan memperoleh suara namun pada faktanya hanya mendapat suara menambahkan angka depan angka pada tps seakan akan memperoleh suara namun pada faktanya hanya memperoleh suara penggelembungan suara kelurahan dua dua menambahkan angka depan angka dalam tps seakan akan memperoleh suara namun pada faktanya hanya memperoleh suar. oleh karena itu kiranya majelis mahkamah konstitusi berkenan menjatuhkan putusannyakota ternate provinsikota. rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara tingkat kabupaten kota dalam pemilu anggota dprd tahun bukti pt model da dprd kabupaten kota. rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara tingkat kecamatan ternatesucat utarturbodua dukasturiatdua ufa dalam pemilu anggota dprd tahun selain itu, pihak terkait partai keadilan sejahtera)a ilusi saksi sebagai saksi mandat pks pada pleno rekapitulasi tingkat kpu kota ternate, tanggal april terjadi pleno rekapitulasi kota ternate dan perolehan suara pks sejumlah suara, sedangkan pbb memperoleh suara, selama pleno tersebut, tidak ada perdebatan substansial atau keberatan dari saksi parpol terkait keberatan angka angka, keberatan hanya ada tps kabupaten salerno, namun keberatan itu hanya terkait dengan suara sah dan tidak sah tapi sudah diselesaikan: semua saksi parpol menandatangani rekapitulasi dan berita acaranya. isis saksi sebagai saksi pks tingkat kecamatan kota ternate utara, saksi menguatkan keterangan saksi muda il.bukti sebagai berikut: pesertebamulr hasil perolehan mate ata ita toni tio ter partai nasdem pkb jordan partai golkar (para gerindra je.3s2 para demokrat| de) pan ser isola are jmohon partai bulan bintang bahwa sesuai dengan dalil pemohon pada poin halaman yang pada pokoknya mendalilkan, bahwa telah terjadi pengurangan perolehan suara pemohon sebanyak (enam puluh enam) suara pada kecamatan masa selatan kabupaten halmahera timur, sehingga mempengaruhi perolehan suara pemohon dapil kabupaten halmahera timur. terkait dengan dalil pemohon tersebut, maka bawaslu provinsi maluku utara menerangkan bahwa sesuai dengan laporan dari sdr. jasmin noh dengan nomor laporan lp pileg iv tertanggal april maka bawaslu provinsi maluku utara melakukan kajian nomor iklubawaslu mu tanggal mei tahun (bukti atas yang pada prinsipnya menemukan adanya pelanggaran peraturan perundang undangan yang serius dilakukan oleh kpu kabupaten halmahera timur, karena telah menetapkan perolehan suara pada sebagian tps kecamatan masa selatan kabupaten halmahera timur, namun tidak diselesaikan pada saat itu juga, tetapi nanti keesokan harinya dan pelaksanaannya juga dilakukan pada tengah malam sampai dini hari sekitar pukul wit. atas hal tersebut bawaslu provinsi maluku utara telah mengeluarkan rekomendasi nomor bawaslu mu tertanggal mei (bukti yang pada prinsipnya bahwa: melakukan pembetulan angka angka perolehan suara partai bulan bintang pbb) pada tps dan tps desa wali kecamatan masa selatan kabupaten halmahera timur dengan merujuk kepada formulir modelkota dan lampiran model dprd kabupaten kota dan formulir model dprd kabupaten kota, formulir model dprd kabupaten kota serta formulir model dprd kabupaten kota dan formulir model da dprd kabupaten kota bahwa pembetulan angka yang benar pada tps dan tps desa wali kecamatan masa selatan kabupaten halmahera timur didasarkan pada formulir model da dprd kabupaten kota dan formulir model dprd kabupaten kota serta formulir lampiran model dprd kabupaten kota yang perolehan suara partai bulan bintang pbb) sama yakni pada tps sebanyak (seratus enam) suara dan tps sebanyak (seratus dua puluh) suara, dan pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara ulang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku. namun rekomendasi bawaslu provinsi maluku utara tidak ditindaklanjuti oleh kpu provinsi maluku utara sampai dengan batas waktu jabatan kpu provinsi maluku utara berakhir tanggal mei atau setidak tidaknya tanggal pelantikan gubernur provinsi maluku utara dilaksanakandprovinsi dapil maluku utara dprd kabupaten dapil halmahera barattimur dprd kota dapil ternatnguraikan mengenai perolehan suara,memohon, bukti surat tulisan dan saksbaratbarat pemohon mendalilkan terjadi pengurangan suara pemohon sebesar suara. bahwa terhadap pengurangan suara tersebut telah adayamin sangat, muhammad husein dan farid iman yang keterangan selengkapnya pada duduk perkara: terhadap dalil pemohon tersebut, memohon membantah dan mengajukan bukti surat tulisan yang diberi tanda bukti .kalbar. sampai dengan bukti .kalbahwa bukti pemohon adalah berupa (tiga) surat keterangan, yaitu oleh yamin sangat ketua kpps tps tabadamai), muhammad hasen ketua kpps tps tabadamai) dan ikal ahmad ketua pps desa tabadamai) yang pada pokoknya sama dengan keterangan para saksi persidangan mahkamah, yaitu menerangkan bahwa yang bersangkutan ketua kpps tps dan tps mengakui dan telah dibenarkan oleh ketua pps bahwa telah memindahkan suara pemohon kepada suara caleg dari partai gerindra dengan rincian pada tps berjumlah suara dan tps berjumlah suara pada saat perhitungan suara tps tanggal april balai desa tabadamai. keterangan pengakuan pemindahan suara tersebut juga dibenarkan oleh farid imam kepala desa tabadamai) persidangan dan bukti pemohon berupa surat pernyataan nomor d tbd bertanggal mei (vide bukti bahwa saksi pemohon pada pleno rekapitulasi penghitungan suara tingkat kpu kabupaten halmahera barat pada tanggal april telah menyampaikan keberatan (vide bukti dan telah pula menyampaikan keberatan kepada bawaslu provinsi maluku utara pada tanggal mei (vide bahwa terhadap keberatan tersebut, bawaslu provinsi maluku utara melalui keterangan tertulis nomor bawaslu prov. mu tanggal juni antara lain menerangkan bahwa benar terdapat laporan mengenai pelanggaran tps dan tps desa tabadamai, serta telah melakukan klarifikasi kepada yang bersangkutan namun terhadap laporan tersebut, bawaslu berkesimpulan dugaan pelanggaran tersebut tidak dapat ditindaklanjuti karena laporan tersebut telah melewati tenggang waktu dan tidak melaporkannya kepada ppl serta tidak didukung dengan bukti yang cukup, bahwa dari bukti surat tulisan memohon berupa lampiran model tps dan tps desa tabadamai bersesuaian dengan keterangan para saksi dalam hal perolehan suara pemohon bukti .kalbar. dan tidak berubpenghitungan suara tingkat desa tabadamai dan tingkat ppk jailolo selatan bukti .kalbar. dan bukti .kalbar. bahwa dalam persidangan mahkamah tanggal juni memohon menerangkan secara lisan bahwa pada pokoknya pihak kpu provinsi maluku utara baru mengetahui permasalahan yang terjadi pada kpps dan kpps desa tabadamai, setelah terungkap dalam persidangan mahkamah, berdasarkan fakta hukum tersebut maka dalil terjadinya pengalihan suara tidak terlihat pada semua tingkat penghitungan karena telah direkayasa sebagaimana diakui oleh penyelenggara dan dibenarkan oleh kepala desa tabadamai. namun demikian, oleh karena pengalihan suara hanya didasarkan pada keterangan penyelenggara persidangan dan surat pernyataan tertulis dari yang bersangkutan, mahkamah tidak meyakini sepenuhnya mengenai jumlah angka yang berpindah tersebut serta signifikansi pemindahan suara tersebut terhadap perolehan suara pemohon: oleh karena itu, meskipun menurut bawaslu provinsi maluku utara menerangkan dalam laporannya bahwa terjadinya pengalihan suara tersebut tidak melalui prosedur yang seharusnya, namun untuk memperoleh kebenaran materil dan kepastian hukum secara adil mengenai pengalihan suara tersebut, menurut mahkamah harus dilakukan penghitungan ulang dengan membuka kotak suara tps dan tps desa tabadamai. dprd kabupaten kota dapil halmahera selatan i3.16gane barat dan kecamatan gane barat utara, dengan perincian sebagai berikut: kecamatan gane barat, terdapat pengurangan suara pemohon sebanyak suara, kecamatan kecamatan gane barat utara, terdapat pengurangbulan bintang) provinsi maluku utara untuk pengisian keanggotaan dpr dapil maluku utara tanpa dalil namun disebut dalam ambang batasprovinsi dapil maluku utara provinsi maluku utara, mengemukakan hal hal sebagai berikut: bahwa perolehan suara pemohon dapil maluku utara menurut memohon berdasarkan hasil rapat pleno terbuka kpu provinsi maluku utara, pemohon memperoleh suara suara. sementara berdasarkan data formulir dan formulir partai bulan bintang memperoleh suara suara yang tersebar kecamatan jane barat, jane barat utara, gane timur, kecamatan makian, makian barat, bacan timur, bacan timur selatan, bacan barat, dan kecamatan bacan barat utara. terhadap belum terdekatnya suara pbb secara keseluruhan tersebut sangat mempengaruhi perolehan suara dan perolehan kursi pbb tingkat provinindah hasyim dan burhan zakariadari bukti pemohon berupa model da dan hasil foto model da kecamatan gane barat serta model da kecamatan gane barat utara. setelah mahkamah memeriksa dengan seksama bukti pemohon tersebut, model da kecamatan gane barat tidak ditandatangani ketua dan anggota pkk, hasil foto model da kecamatan gane barat bukan dokumen resmi sehingga tidak sah, model da kecamatan gane barat utara banyak coretan, penebalan, dan penutupan dengan cairan tipe ex, perolehan suara sah seluruh partai politik dan calon tidak sama dengan yang tercantum pada sertifikat hasil dan rincian perolehan suara dari setiap desa kelurahan pada model da kecamatan gane barat dan kecamatan gane barat utara. dengan demikian bukti pemohon tersebut tidak meyakinkan mahkamah sebagai bukti yang sah, sehingga bukti tersebut tidak dipertimbangkan. sebaliknya mengenai bukti memohon, setelah mahkamah memeriksa dengan seksama, bukti tersebut meyakinkan sebagai bukti yang sah menurut hukum, karena ditandatangani ketua dan anggota ppk dan sebagian saksi partai politik: jumlah suara sah seluruh partai politik dan calon bersesuaian dengan yang tercantum pada sertifikat hasil dan rincian perolehan suara dari setiap desa kelurahan: perolehan suara semua partai politik, termasuk pemohon, konsisten rekapitulasi tingkat kabupaten halmahera selatan. adapun mengenai para saksi yang diajukan pemohon, keterangan para saksi tersebuthalmahera timurmasa selatan. pada kecamatan tersebut, perolehan suara pemohon berdasarkan formulir model da sebanyak suara, sedangkan formulir model db sebanyak suarjasmin nuhltim ii. sampai dengan bukti kaltim i!. terhadap dalil tersebut, berserta bukti masing masing pihak mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut: bahwa pemohon hanya mengajukan bukti berupa bukti penghitungan tingkat kecamatan model da) dan bukti berupa penghitungan tingkat kabupaten model db): bahwa memohon mengajukan bukti berupa berita acaraerah pemilihan (dua), tps dan tps desa wali kecamatan masa selatan dalam pemilu tahun bertanggal april kaltim bahwa dari bukti tersebut, memohon pada kecamatan masa selatan telah melakukan pencernaan dan penghitungan ulang tingkat tps, sehingga model kecamatan masa tidak lagi digunakan untuk melakukan rekapitulasi tingkat kabupaten halmahera timur, dan bukti pemohon menjadi tidak relevan untuk dipertimbangkan: bahwa pemohon tidak dapat membuktikan dengan bukti yang sah mengenai perolehan suara pemohon tingkat tps desa wali yang menurut pemohon perolehan suaranya dikuranpermohonan pemohon tidak beralasan menurut hukum: dprd kota dapil kota ternate i3.18ota dapil ternate(tujuh) kelurahan kecamatan kota ternate utara, dengan perincian sebagai berikut siokesucianangat utartps dan tps kelurahan sang, perolehan suara pemohon menurut memohon sebanyak suara dan suara, sedangkan menurut pemohon sebanyak suara dan sehingga terdapat pengurangan suara pemohon tps tersebut, .di tps kelurahan dua dufaisal selasa, juri arief, dan rudi jafarternateiii. sampai dengan bukti ternateiiibukti pemohon berupa hasil penghitungan tingkat tps berupa lampiran model dprd kab kota tidak dapat meyakinkan mahkamah mengenai keaslian dokumen tersebut, karena selain terdapat coretan dan koreksi terhadap angka angkanya dan beberapa tps seperti tps kelurahan sangat utara tidak terdapat tanda tangan anggota kpps. bahwa selain itu, semua lampiran model yang diajukan pemohon sebagai bukti tersebut tidak dilengkapi berita acara model dan sertifikat penghitungan model sehingga tidak dapat dibuktikan keaslian tanda tangan maupun angka pada dokumen tersebut,memenuhi syarat menurut peraturan perundang undangan, permohonan pemohon sepanjang dapil dprd kabupaten dapil halmahera barat akan diputuskan setelah dilaksanakannya amar putusan bawah ini,.untuk pengisian keanggotaan dprd kabupaten kota dapil halmahera barat provinsi maluku utara, sebagai berikut: kabupaten halmahera barat dapil halmahera barat bahwa perolehan suara pemohon kabupaten halmahera barat, dapil halmahera barat menurut memohon berdasarkan hasil rapat pleno terbuka yang dilaksanakan oleh kpu provinsi maluku utara yang tertuang dalam berita acara model db dprd kabupaten halmahera barat dan lampiran db perolehan suara pemohon sebanyak suara. namun berdasarkan perhitungan pemohon total suara pemohon untuk dapil halmahera barat sebanyak suara,mama jaan sd. barat pengurangan suara pemohon telah disampaikan kepada bawaslu provinsi maluku utara melalui surat dewan pimpinan cabang partai bulan bintang kabupaten halmahera barat pada tanggal mei yang kemudian ditindaklanjuti oleh bawaslu dengan memanggil para pihak yang dilaporkan. selain itu dapat pemohon sampaikan bahwa kepala desa tabadamai telah mengeluarkan surat pernyataan yang membenarkanpemohon sebanyak suara, yang dapat pemohon uraikan sebagai berikut: berdasarkan pernyataan tertulis dari ketua kpps tps dan ketua kpps tps desa tabadamai kecamatan jailolo selatan bahwa ketua kpps mengakui telah mengalihkan suara pemohon kepada partai gerindra sebanyak suara tps dan mengalihkan suara pemohon kepada partai gerindra sebanyak suara tps desa tabadamai kecamatan jailolo, hal ini dikuatkan juga dengan surat pernyataan tertulis dari ketua pps desa tabadamai. berdasarkan uraian atas maka dapat pemohon sampaikan bahwa seharusnya dan sebenarnya total perolehan suara pemohon dapil halmahera barat adalah sebanyak suara.halmahera barat yang telah ditetapkan memohon dan menyatakan pemohon memperoleh suara sah dapil halmaherahalmahera barat yang diperoleh dari dapil halmahera baratsaman polehan suara kursi kedua partai gerindra dapil halmahera barat batal demi hukum. menyatakan memohon kabupaten halmahera barat beserta pps desa tabadamai kecamatan jailolobarat menetapkan pemohon memperoleh (satu) kursi dengan kursi nomor (sembilan) pada dapil halmahera baratlaporan pengaduan dpc. pbb kabupaten halmahera barat pada tanggal mei bukti surat pernyataan yang membenarkan pengakuan ketua kpps dan pps desa tabadamai, bukti pernyataan tertulis dari ketua pps desa tabadamamin sangat saksi adalah ketua kpps tps desa taba damai, tps pbb memperoleh suara, tapi tertulis sebesar suara, kemudian suara pbb dialihkan gerindra sebesar suara oleh saksi sendiri dan anggota kpps dan seluruh saksi dari partai politik: saat proses rekapitulasi saksi dan anggota kpps dan seluruh saksi didatangi oleh caleg partai gerindra bernama sofyan haji hatta dan meminta agar suara caleg pbb bernama muzammil raji adam dia, m.h., ahmad bay lubis, sh., agung prabowo, s.h., fadli nasution, s.h., m.h., muslimin mahmud, sh., dedi setiawan, s.h., dr. wibowo alamsyah, s.h., m.h., ibrahim murid, seksama bukti pemohon dan memohon: membaca kesimpulanberupa rincian perolehan suara sah masing masing calon anggota caleg) dprd provinsi maluku utara yang ditetapkan jakarta pada tanggal meibukti s d adalah hasil penghitungan suara beberapa tps yang diubah angka angkanya sehingga terjadi penggelembungan dan pengurangan suara, dimana yang benar dan sah menurut pemohon.mangold utara timur,penjelasan analisa bukti bukti surat bahwa bukti jika dibandingkan dengan bukti s d bukti maka terlihat bahwa perolehan suara partai persatuan pembangunan telah mengalami perubahan yang berpengaruh kepada pengisian calon anggota dprd provinsi maluku utara,ah, dengan demikian patut dan sangat beralasan hukum untuk dibatalkan, dengan demikian selisih perbedaan suara sebanyak jika diperoleh kembali maka total suara partai persatuan pembangunan dapil maluku utara sebanyak suara dan akan menempati kursi ke (tujuh) dprd propinsi maluku utara dari kuota (tujuh) kursi dapil provinsi maluku utara, yaitu membatalkanbang batas perolehan suara: partai suara bpp jumlah politik parpol kursi nasdem |. ata (pdip golkar gerindra demokrat las (pan toga": issn (ppp hanura post .oo.l pkpi 10thmaluku utara perolehan suara pemohon (ppp) provinsi maluku utara(no partaipolitik suaraparpol kao guys i|gerindra pan ip k t lma7 s58bma suman mec dprd provinsi), bukti lampiran model c1, tps nomor desa hai kecamatan taliabu utara: bukti lampiran model c1, tps nomor desa gelar kecamatan taliabu utara: bukti lampiran model c1, tps nomor desa nunca kecamatan taliabu utara: bukti lampiran model c1, tps nomor desa nuncliabu utara, bukti lampiran model c1, tps nomor desa kawat kecamatan mangold utara timurhusni sasha saksi adalah caleg untuk provinsi dapil hakim menganggap bahwa keterangan saksi bisa dimasukkan hanya dalam kesimpulan, saksi tidak dapat didengarkan keterangannya sebagai sakpulau morotai provinsi maluku utara, mengemukakan hal hal sebagai berikut: kabupaten pulau morotai dapil pulau morokota provinsi maluku utara untuk pengisian keanggotaan dprd kabupaten kota ham. taman pena pulau s d seebho bho, kecamatan morotai timur, kabupaten, provinsi acehbho bho dalam pemilihan umum anggota dprd kabupaten kota tahun untuk kelurahan pulau morotai kecamatan morotai timur kabupaten pulau morotai, provinsi maluku utaupaten kota) untuk kecamatan morotai timur kabupaten pulau morotai,pulau morotai utara provinsi maluku utarajek sengketa antara ppp dan partai hanura dapil pulau morotai utara yang telah salah ditetapkan oleh memohon karena pada hasil rekapitulasi model da dprd kabupaten kota untuk kecamatan morotai timur tertera hasil perolehan suara pemohon ppp) sebanyak suara, dan sedangkan partai hanura memperoleh suara sebanyak suara padahal rekapitulasi model dprd kan kota kelurahan bho bho partai hanura hanya memperoleh suara sebanyak tetapi pada model db dprd kabupaten kota partai hanura hanya dikurangi suara padahal seharusnya dikurangi suara atas penggelembungan suara pada rekapitulasi perolehan suara pada caleg nomor urut atas nama selfi banggai. bahwa apabila perolehan suara partai hanura dari suara dikurangi suara suara suara) sehingga selisih suara antara partai hanura dengan ppp adalah: suara, artinya ppp perolehan suaranya lebih tinggi daripada perolehan suara partai hanura.pppp) provinsi maluku utaramaluku utara dapil pulau morotai dapil pulau perolehan suara pan kang ora anbukti model dprd kab kota. desa bho bho kecamatan morotai timur, serta calon anggota dpd tingkat kecamatan dalam pemilu tahun bukti model halaman bukti model dd. lampiran peraturan badan pengawas pemilihan umum nomor tahun ktober bukti surat bawaslu kabupaten kepulauan morotai nomor bawaslu pm iv tanggal april perihal penyampaian laporan pelanggaran dan atau kesalahan suara parpol dan calon anggota dpr, dpd, dprd provinsi dan dprd kabupaten: bukti lampiran model dprd kab kota tps, (bukti tidak dilepas) bukti model dprd kab kota tingkat desa kelurahan dokumira kec morotai timur, (bukti tidak dilepas) bukti model da dprd kab kota tingkat kecamatan, (bukti tidak dilepas) bukti model db dprd kab kota pulau morotai, (bukti tidak dilepas) bukti lampiran model dprd kab kota tps dan tps desa yao kec. morotai utara, (bukti tidak dilepas) bukti model da dprd kab kota tingkat kab kota, (bukti tidak dilepas) bukti model db dprd kab kota pulau morotai, (bukti tidak dilepas)prd provinsi dapil malut kabupaten kepulauan sula bahwa dalil gugatan pemohon telah terjadi pelanggaran pemilu oleh kpu kabupaten kepulauan sula adalah tidak benar. bahwa bila ditemukan permasalahan tps maka diselesaikan saat itu juga tps tersebut. jika kpps tidak dapat menyelesaikan maka dapat menghadirkan pps untuk menengahi persoalan, sehingga setiap permasalahan tingkat tps sedianya telah selesai saat hasil perolehan suara dibawa tingkat desa untuk direkam oleh pps. jika dalam penghitungan suara terdapat kesalahan maka koreksi dilakukan seketika itu juga sehingga data yang dibawa tingkat desa, kecamatan, kabupaten, provinsi dan tingkat pusat diharapkan tidak terjadi masalah kesalahan penghitungan ataupun penghilangan perolehan suara. bahwa proses rekapitulasi kabupaten kepulauan sula dimulai pada tanggal april bertempat aula gedung dprd kabupaten kepulauan sula. setelah rapat pleno rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat kabupaten dibuka, ketua dan anggota komisioner kpu kabupaten kepulauan sula menskorsing pleno sampai tanggal april sesuai permintaan panas kabupaten kepulauan sula. alasan rapat pleno skorsing karena sebagian besar saksi partai politik belum hadir sehingga saksi yang lain berkeberatan rapat dilanjutkan. setelah ketua kpu kab. kepulauan sula membuka skorsing sidang dan membacakan form model da kecamatan terjadi selisih angka angka antara saksi partai politik, panas kabupaten, dan kpu kabupaten kepulauan sula, kemudian terjadilah perdedan rapat kembali skorsing. ketua kpu menskorsing kembali sidang untuk mencari solusi tentang angka angka yang diperselisihkan tersebut. kpu kabupaten, panas dan saksi para politik kemudian mengadakan rapat bersama yang menghasilkan kesepakatan untuk mencocokkan data dengan cara menyandingkan data form model dan lampiran bahwa dalil pemohon yang menyatakan bahwa rapat pleno rekapitulasi tingkat kabupaten oleh kpu kabupaten kepulauan sula menggunakan data yang tidak valid adalah tidak benar. bahwa secara keseluruhan data yang digunakan adalah data form model dan lampiran yang telah disandingkan dengan data yang ada pada panas dan saksi partai politik. adapun hasil perolehan suara pemohon berdasarkan form model lampiran db adalah sebagai berikut: partai politik dan suara calon suara |rartarpersatuanpempancunan jumlah suara sah partai dan suara calon table .malut. bahwa dalil pemohon yang menyatakan pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat kabupaten oleh kpu kabupaten kepulauan sula tidak melibatkan seluruh saksi adalah keliru. bahwa pada tanggal mei pada pukul dini hari saat hasil rekapitulasi tingkat kabupaten oleh kpu kabupaten kepulauan sula akan dibawa provinsi tepatnya dari hotel surya pagi menuju hotel bela internasional saksi partai politik dan saksi dpd mengetahui hal itu dan sebagian mereka tidak hadir dalam rapat pleno rekapitulasi tingkat provinsi bukan karena tidak mengetahui hal itu. bahwa dalam rapat pleno kpu provinsi saksi partai politik juga turut hadir dalam rapat pleno tersebut. adapun hasilem diunduh dari laman suara yang diperoleh pemohon saat disampaikan provinsi setelah input dalam form model lampiran dc adalah sebagai berikut: manan per partai politik dan suara calon suara |eamtarpersatuanpempan guna jumlah suara sah partisan suara calon table .malut. bahwa berdasarkan data form model db, db dan lampiran db kemudian dilakukan penginputan pada form model dc, dc dan lampiran dc bahwa dalil pemohon yang menyatakan data pada empat tps antara lain tps tps tps dan tps kecamatan taliabu utara adalah bermasalah adalah keliru. adapun data perolehan suara pemohon empat tps tersebut adalah sebagai berikut: rincian jumlah perolehan suara poo |pamtarpersatuanpempan guna )o| mummusnisapsu oo o oo| jemrasoamotess oo baru rupoincansa (mworesyamsupinsum 0o| irarmawaticasa (samsupinraarupaspa jamimiupara,sag 0o| jumlah suara sah partai dan suara calon table .malut. .malut. .malut. .malut. bahwa data tersebut telah sesuai dengan form model lampiran serta dilakukan pengecekan data pada form plant dan ditemukan fakta bahwa angka yang tertera pada tabel atas sama dengan formbahwa kpu provinsi dalam menetapkan perolehan kursi dan calon anggota legislatif yang memperoleh kursi adalah berdasarkan pada data form model lampiran dc yang bersumber dari form model lampiran db yang hasilnya tertera dalam tabel bawah ini: provinsi maluku utara daerah pemilihan maluku utara(berteman| sisa sisa perang leo lahan emas, penari sah rst rsi sua |sisasuara berdasarkansisa) kung partai nas dem li) jpammnaawastanaanan asi depanmicoonomraama oma| delemmtemmoa memang gal loo dajeammammarsasowar pam holranammmumemaawan 2sel paslon joe partai bulan bintang partai keadilan dan persatuan indonesia fi) losmen 7as70| jos7| tabel bahwa berdasarkan tabel tersebut atas pemohon benar tidak mendapatkan kursi berdasarkan hasil perolehan suara dalam pemilihan umum kabupaten kepulauan sulkaakenaaeeamodel dc dan lampiran dc dprd provinsi dapil kabupaten kepulauan sula: bukti .malut. formulir model db dan lampiran db dprd provinsi kabupaten kepulauan sula:ulau morota.prd kabupaten dapil iii kabupaten pulau morotai bahwa dalil pemohon terkait pelanggaran dalam proses rekapitulasi penghitungan suara terhadap hasil perolehan suara partai politik dan calon anggota legislatif kabupaten pulau morotai adalah kabur dan tidak jelas. bahwa berdasarkan surat nomor bawaslu malut iv tentang rekomendasi tanggal april kpu provinsi maluku utara memerintahkan kpu kabupaten pulau morotai untuk melakukan rekapitulasi tingkat kabupaten menggunakan form model dan lampiran bahwa dalam pelaksanaan rekapitulasi penghitungan suara atas perintah kpu provinsi maluku utara sesuai rekomendasi bawaslukabupaten pulau morotai telah melaksanakan dengan sebaik mungkin. adapun dalam pelaksanaan rekapitulasi tersebut pemohon tidak mengajukan keberatan atas hasil yang diperolehnya. bahwa saat pleno kpu provinsi maluku utara pemohon juga tidak mengajukan keberatannya atas hasil perolehan suara untuk dprd kabupaten dapil kabupaten pulau morotai. bahwa pelaksanaan rapat pleno rekapitulasi oleh kpu kabupaten pulau morotai berjalan dengan lancar dan aman. bahwa dalam rapat pleno tersebut apabila ada saksi yang berkeberatan dengan hasil rekapitulasi maka saat itu juga akan dikoreksi dalam forum. bahwa pada saat itu pemohon tidak menyampaikan keberatannya maka hasil perolehan tersebut kemudian disahkan oleh kpu kabupaten pulau morotai. adapun hasil perolehan suara untuk pemohon dalam form model lampiran db adalah sebagai berikut: nomor sms partai persatuan pembangunan jwanvumansor o jumlah oo tabel .morotai. bahwa berdasarkan data perolehan atas telah sesuai dengan angka perolehan yang disampaikan oleh pemohon dalam permohonannykkanlekneorotai. sampai dengan bukti .morotai. sebagai berikut: bukti .morotai1 surat nomor bawaslu malut iv tentang rekomendasi tanggal april bukti .morotai. formulir model db dan lampiran db dprd kabupaten dapil iii kabupaten pulau morotai, bukti .morotai. formulir model dan lampiran tps desa bho bhoerta pemilu hasil perolehan tempat hambar patut morotaftateng latin tidore mate kk. sua partai nasdem bara 27ar ats jess biasa pisah ah. eop partai golkar para gerindra para demokrat| pan loe7 boa al. dara p2npersatuan pembangdata yang diajukan pemohon pada halaman yang didasarkan pada berita acara model tingkat desa se kecamatan taliabu barat kabupaten kepulauan sula, bahwa atas. berkaitan dengan hal tersebut maka bawaslu provinsi maluku utara mengajukan bukti bukti berupa berita acara model dan laporannya pada desa dan tps kecamatan taliabu barat kabupaten kepulauan sula (bukti bahwa sesuai dengan dalil pemohon pada poin halaman bahwa pelaksanaan pleno rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara yang dilakukan oleh kpu provinsi maluku utara pada tanggal mei sekitar pukul wit tidak melibatkan seluruh saksi, melainkan hanya beberapa saksi saja, padahal rekapitulasi tersebut mengisahkan (empat) tps bermasalahbawahpada pelaksanaan pleno tersebut dihadiri oleh bawaslu kabupaten kepulauan sula dan bawaslu provinsi maluku utara serta seluruh komisioner kpu provinsi maluku utara dan kpu kabupaten kepulauan sula. pada saat pleno tersebut atas dasar kesepakatan antara bawaslu provinsi dan kpu provinsi maluku utara dilakukan pertandingan data melalui berita acara formulir model dan lampiran dan bahkan pada tps dilakukan prospek sampai pla pada saat penyarmelalui berita acara formulir model dan lampiran yang dimiliki oleh kpu kabupaten kepulauan sula dan bawaslu kabupaten kepulauan sula yang dihadirkan dalam ruang pleno adalah berita acara yang foto copy dan juga setelah dilakukan prospek terkait dengan jumlah surat suara yang diterima dengan jumlah pemilih yang menggunakan hak pilih serta jumlah suara sah dan suara tidak sah terjadi ketidakkonsistenan dalam penjumlahan, sehingga yang digunakan sebagai acuan dalam rekapitulasi ulang adalah berita acara dan laporannya yang dimiliki oleh saksi saksi partai politik. dari berita acara dan laporannya yang dimiliki oleh saksi saksi partai politik, angka perolehan suara dalam berita acara dan laporannya sama. bahwa sesuai dengan dalil pemohon pada poin halaman bahwa hasil pleno rekapitulasi kembali digelar jakarta pada tanggal mei pukul sampai selesai dinihari mei dilantai gedung kpu jakarta. terkait dengan dalil tersebut, maka bawaslu provinsi maluku utara menerangkan bahwa benar pada tanggal sampai mei kpu provinsi maluku utara melakukan pleno dalam rangka mengkroscek dokumen terhadap kecamatan bacan timur, gane timur selatan dan kecamatan obi selatan kabupaten halmahera selatan yang belum terselesaikan pada saat pleno rekapitulasi tingkat kpu provinsi maluku utara, sesuai berita acara komisi pemilihan umum provinsi maluku utara nomor ba v (bukti sebagaimana tertuang dalam tertanggal mei (bukti bahwa sesuai dengan dalil pemohon pada halaman bahwa panwalsu kabupaten kepulauan sula memiliki lebih dari 50x berita acara model dan laporannya yang foto copy. bahwa terkait dengan bahwa sesuai dengan dalil pemohonlah direkomendasikan oleh panas kecamatan taliabu utara. terkait dengan dalilbahwa memang benar terdapat rekomendasi panwascam taliabu utara nomor panwascam tu pileg iv perihal rekomendasidimana batas waktu pelaksanaan psu sudah berakhir, serta rentandata rincian perolehan suara pemohon pada halaman yang didasarkan pada, maka bawaslu provinsi maluku utara mengajukan bukti berupa berita acara model dan laporannya pada (empat) tps tersebut (bukti namun terkait dengan perolehan suara pemohon yang didasarkan pada berita acara model dan laporannya, maka keterangan bawaslu provinsi maluku utara tetap sebagaimana keterangan pada huruf dalam keterangan ini. bahwa sesuai dengan dalil pemohon pada halaman yang pada intinya menegaskan bahwa telah terjadi perbedaan penghitungan perolehan suara desa bho bho kecamatan morotai timur. bahwa terkait dengan dalil pemohon tersebut, maka bawaslu provinsi maluku utara sesuai dengan laporan bawaslu kabupaten pulau morotai menerangkan bahwa pada saat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara tingkat kpu kabupaten pulau morotai saksi pemohon mengajukan keberatan terkait dengan perolehan suara pemohon. atas keberatan saksi pemohon tersebut kpu kabupaten pulau morotai melakukan pertandingan data melalui berita acara model dan laporannya. berikut ini bawaslu provinsi maluku utara memberikan bukti dprd kabupaten kota dan laporannya pada tps desa bho bho kecamatan morotai timur dan bukti dprd kabupaten kota desa bho bho dan da dprd kabupaten kota kecamatan morotai timur dan berita acara model db dprd kabupaten pulau morotai. (buktiebagai berikut: bukti model dprd kab kota desa bho bho kecamatan morotai timur kabupaten pulau morotai daperikut ini: dprd provinsi dapil maluku utara dprd kabupaten dapil pulau morota.provinsi dapil maluku utara menurut pemohon, terjadi manipulasi yang mengurangi suara pemohon kabupaten kepulauan sula, yang proses rekapitulasinya diambil alh oleh kpu provinsi maluku utara dan hanya melibatkan beberapa saksi, memohon juga tidak melaksanakan rekomendasi bawaslu untuk pemungutan suara ulang. untuk membuktikan dalilnya pemohon mengajukanbertanda bukti sampai dengan bukti serta mengajukan (satu) orang saksi bernama moh. husni sasha.malut. sampai dengan bukti .malut.apil maluku utara pemohon dalam permohonannya mencantumkan tabel perbedaan perolehan suara yang tidak jelas maksudnya, yaitu: empayolehan suara selisih bukti dapil minta dom pena naa sja oma hara pora) esa summa erm sja tom ear bahwa dari tabel tersebut, semua baris, mulai dari baris sampai dengan baris tidak diuraikan hasil perolehan suara mana atau setidaknya tingkat penghitungan yang mana. bahwa terhadap bukti yang disebutkan pada tabel pemohon tersebut, bukti ternyata model dc dprd provinsi, mana pada bukti tersebut tidak terdapat angka yang sesuai dengan angka yang dituliskan pemohon pada tabel tersebut. sedangkan bukti sampai dengan bukti merupakan lampiran model tanpa dilengkapi berita acara model dan sertifikat model sehingga mahkamah tidak dapat memverifikslian dokumen tersebut terutama terkait angka suara sah dan keabsahan angka pada dokument tersebut. dengan demikian mahkamah tidak akan mempertimbangkan bukti bukti tersebut: bahwa mengenai dalil pemohon tentang:,dibawa,rdapat rekomendasi panwascam taliabu utara nomor panwascam tu pileg iv perihalmana batas waktu pelaksanaan psu sudah berakhir, serta rentangbahwa berdasarkan pertimbangan atas, maka mahkamah harus menganggap rekomendasi bawaslu kabupaten kepulauan sula untuk melakukan pemungutan suara ulang tps, yaitu tps desa hai, tps desa gelar, tps dan desa nunca kecamatan taliabu utara tidak perlu dilaksanakan, karena pemohon tidak dapat membuktikan signifikansi perolehan suara pada tps tersebut terhadap perolehan suara pemohon, lagipula mahkamah tidak dapat meyakini bukti pemohon berupa lampiran model tps tersebut sebagaimana dipertimbangkan atas, berdasarkan seluruh pertimbangan atas, permohonan pemohon tidak terbuktiulau morotaiulau morotai menurut pemohon, terjadi penambahan suara partai hanura sebanyak suara karena adanya perbedaan antara rekapitulasi model dprd dengan rekapitulasi db: memohon pada pokoknya membantah dalil pemohon dan mengajukan .morotai1 sampai dengan bukti .morotai.hanura sebanyak suara, setelah mahkamah memeriksa dengan seksama bukti pemohon dan bukti memohon, bukti pemohon antara lain berupa hasil rekapitulasi tingkat tps, yaitu tps desa bho bho (bukti hasil rekapitulasi tingkat desa bho bho model db) dan hasil rekapitulasi tingkat kecamatan morotai timur model da) bahwa terhadap bukti pemohon yang berupa lampiran model (bukti dan bukti ternyata tidak dilengkapi dengan lembaran berita acara model dan sertifikat penghitungan model sehingga tidak dapat dipastikan keaslian dokumen tersebut dan keabsahan angka dalamnya, dengan demikian bukti tersebut tidak dipertimbangkan mahkamah, bahwa dari bukti memohon (bukti .morotai. berupa surat dari rekomendasi bawaslu maluku utara, nomor bawaslu malut iv tanggal april pada pokoknya memerintahkan untuk kpu pulau morotai untuk melakukan rekapitulasi ulang seluruh kecamatan dalam wilayah kabupaten pulau morotai dengan menggunakan berita acara model model dan lampiran model c1: bahwa bawaslu maluku utara dalam keterangan tertulis bahwa memohonomendasi tersebut dan telah menyerahkan hasil rekapitulasi tingkat kabupaten hasil penyesuaian dengan penghitungan tingkat tps, bahwa dari rekomendasi tersebut, menurut mahkamah karena telah dilakukan rekapitulasi ulang dengan menggunakan data penghitungan suara tingkat tps, maka bukti pemohon berupa hasil rekapitulasi tingkat desa dan tingkat kecamatan tidak dapat dipertimbangkan, berdasarkan seluruh pertimbangan atas, menurut mahkamahprovinsi maluku utara untuk pengisian keanggotaan dprd provinsi provinsi maluku utara dapilmaluku utara untuk pengisian keanggotaan dprd provinsi on. dapil jamur (an dena (pam umur don pas (jaman pan demon pas sja oom esa aaaa feng tar tea bahwa telah terjadi pelanggaran pemilu yang sengaja dilakukan oleh kpud kabupaten kepulauan sula provinsi maluku utara dan jajarannya hingga tingkat terbawah kpps) dimana dalam melakukan rekapitulasi suara tidak menyelesaikan dulu masalah yang muncul tps, melainkan sengaja dibiarkan hingga masa rekapitulasi tingkat kpud kabupaten kepulauan sula. khusus rekapitulasi penghitungan suara tingkat kabupaten, sempat tersendat dan dipindahkan tempat pleno rekapitulasi dari sarana, ibukota kabupaten kepulauan sula, ternate tepatnya hotel surya pagi, ternate. kegiatan pleno akhirnya di take over kpud provinsi maluku utara. ambil alih pleno tingkat kpud provinsi malut ini karena kpud kabupaten tidak bisa menyelesaiksuai batas waktu. kemudian pada tanggal mei, kpu provinsi ambil alih rekapitulasi. kpu provinsi maluku utara dalampadahal, rekapitulasi tersebut mengisahkan (empat) tps bermasalah yang sangat berpengaruh pada perolehan kursi dan daerah pemilihan maluku utara. empat tps bermasalah ini adalah jalan masuk terbongkarnya masalah sejumlah tps yang diragukan angka angkanya. hasil pleno rekapitulasi ini diprotes sebagian besar partai politik. karena tekanan publik, pleno kembali digelar jakarta, tepatnya salah satu ruangan lantai gedung komisi pemilihan umum pusat jakarta pada tanggal mei pukul wib sampai selesai dinihari mei padahal secara nasional pleno rekapitulasi telah berakhir sesuai ketentuan undang undang, tanggal mei hasil rekapitulasi kpu kabupaten kepulauan sula dan kpu provinsi maluku utara sesuai, dan menurut pemohon sebagai berikut: dam meet pem sah rekapitulasi yang digelar kpud kabupaten kepulauan sula yang kemudian di takeover kpu provinsi maluku utara tidak mengacu kepada data formulir da1 melainkan langsung formulir untuk menghindari kecurangan. namun ikhtiar ini ternyata berimbas pada kesalahan data dan manipulasi suara. hal mana data formulir yang digunakan kpud dan panas lebih dari persen adalah formulir fotokopi. forum pleno menghendaki membuka formulir plant namun hal ini tak dilakukan merata. hanya sebagian formulir yang disetujui dibuka oleh kpud dan panas. dalam kesempatan lain forum pleno, ketika desakan pembukaan formulir plant menguat, kpud akhirnya membukanya. ternyata dalamumlah formulir plant tidak ada. beberapa formulir plant berbeda data dengan formulir plant milik kpud dan pantau kepulauan sula. hal ini bisa dilihat pada formulir plant tps tps yang dianggap bermasalah, seperti tps tps tps dan tps bawaslu kabupaten kepulauan sula, dalam forum rapat pleno melalui ketuanya menjelaskan permasalahan empat tps kecamatan taliabu utara ini. masing masing tps desa hai, tps desa gelar, tps desa nunca, dan tps desa nunca. bawaslu menilai telah terjadi pelanggaran dan merekomendasikan pemilihan suara ulang. namun rekomendasi ini tidak dilaksanakan oleh kpud kepulauan sula hingga batas waktu psu sesuai perundang undangan. kpud kepulauan sula atas persetujuan bawaslu berkeras melaksanakan rekapitulasi tps bermasalah tersebut. tps ppp dirugikan suara. tps seharusnya ppp memperoleh suara namun dalam formulir fotokopi yang beredar ppp memperoleh suara ketika desak membuka formulir plant, ternyata dalam kotak tidak terdapat formulir tersebut. ppp telah mengajukan keberatan dalam forum pleno rekapitulasi tersebut. adapun rincian perolehan suara partai persatuan pembangunan ppp) dan hasil rekapitulasi kpud kepulauan sula dan kpud provinsi maluku utara sebagai berikut: dapil samar dora pan alm era png plum oma ormberupa):a dprd provinsi):haigelarkawat kecamatan mangold utara timur, keterangan bukti adalahpekerjaan jabatan ketua umumnama yusuf kartanegara pekerjaan jabatan sekretaris jenderalm.h., sambil pantang, s.h., m.h., jeffrey kalijaga, s.h., nixon gans lalu, s.h.,m.h., ridwan, s.h., rio rama baskaratimbang siahaan, s.h., abdul lukman hakim, s.h,. nugraha, s.h., samsudin umar, s.h., andi amrun, s.h., hashi, s.h., ardiansyah, s.h., solehudin, s.h., dan hj. yolanda usman, s.e.,s.h., kesemuanya adalah tim advokasi partai keadilan dan persatuan indonesia pkp indonesia)an ata melepulauan sulkabupaten kepulauan suld.huruf.pkpi) provinsi maluku utara untuk pengisian keanggotaan dprd provinsi bahwa tidak benar dalil pemohon yang menyebutkan, bahwa pada dapil maluku utara terdapat selisih perolehan suara, atau kehilangan sebesar suara. bahwa dalil permohonan pemohon pada angka merupakan dalil yang tidak benar karena tidak didukung dengan bukti yanng sah. justru, berdasarkan jumlah perolehan suara pemohon dapil maluku utara telah ditetapkan jumlah perolehan suara sah pemohon adalahiil. dalam pokok permohonan dapil dprd provinsi maluku utara bahwa dalil gugatan pemohon pada angka bahwa jumlah perolehan suara pemohon dapil maluku utara adalah tidak benar. berdasarkan dprd provinsi maluku utara dapil kabupaten kepulauan sula jumlah perolehan suara sah pemohon sebelum terkoneksipartai keadilan dan persatuan indonesia (masuk fitri daeng hanafi jemypuwna.se femramiiati susan jumlah suara sah partai dan suara calon tabel .malut. total rincian jumlah perolehan suara partai politik iv. dan suara calon perolehan suara sah anpuiwa susan jumlah suara sah partai dan suara calon tabel .malut. bahwa berdasarkan form model lampiran db dprd provinsi dapil kabupaten kepulauan sula pada tabel tampak perolehan suara pemohon sebelum dilakukan koreksi adalah sejumlah dan bukan seperti yang didalil diunduh dari laman bahwa perolehan suara pemohon kecamatan taliabu utara yang input pada form model lampiran db dprd provinsi dapil kabupaten kepulauan sula telah dilakukan koreksi. adapun perolehan suara sah pemohon berdasarkan form model lampiran db dprd provinsi dapil kabupaten kepulauan suladrs. yahya sample andhika emi amati jumlah suara sah partai dan suara calon tabel .malut. bahwa berdasarkan data form model lampiran db dprd provinsi dapil kabupaten kepulauan sula, kpu provinsi melakukan penginputan data angka perolehan suara pemohon dalam form model lampiran dc dprd provinsi dapil provinsi maluku utara dengan rincian perolehan sebagai berikut: rincian jumlah perolehan suara kabupaten partai politik dan suara calon kep. sula nomor nama partai dan calon partai keadilan dan persatuan indonesia masuk fitri daeng hanafi dewan alias ode kobe jumlah suara sah partai politik.malut. dapil dprd kabupaten kepulauan sula bahwa dalil pemohon pada tabel tidak jelas. berdasarkan tabel tersebut angka perolehan suara yang didalilkan pemohon lebih kecil daripada angka yang tertera pada kolom memohon. bahwa berdasarkan data perolehan suara pada form model lampiran db dprd kabupaten dapil iii kabupaten kepulauan sula perolehan suara sah pemohon yang benar adalah sebagai berikut: mangga ora rv. rincian jumlah perolehan suara partai |perolehan politik dan suara calon suara pemohon partai keadilan dan persatuan jiwstammataya tabel kepsulaiii1) bahwa berdasarkan form model lampiran db dprd kabupaten dapil ill kabupaten kepulauan sula perolehan suara sah pemohon adalah dan bukan atau seperti yang didalilkan oleh pemohondenaaakend provinsi dapil provinsi maluku utara: bukti .malut. formulir db dan lampiran model db dprd provinsi dapil provinsi maluku utara: bukti .malut. tabel perolehan suara pemohon, seluruh partai politik dan calon anggota dprd provinsi dapil kabupaten kepulauan sula. i2.6jpermohonan nomor php.dpr dprd xii tanggal mei pemohon partai keadilan dan persatuan indonesia. bahwa sesuai dengan dalil pemohon pada poin halaman yang pada intinya mendalilkan terjadi penggelembungan suara calon anggota dprd provinsi maluku utara pada kabupaten kepulauan sula khususnya pada kecamatan taliabu utara, kecamatan taliabu barat laut, kecamatan taliabu barat dan kecamatan taliabuperolehan suara tingkat kpu kabupaten kepulauan sula sesuai dengan laporan bawaslu kabupaten kepulauan sula telah lewat.ntukan dalam peraturan kpu nomor tahun tentang perubahan kedelapan tentang pkpu nomor tahun tentang tahapan, program dan jadwal pemilu anggota dpr, dpd dan dprd, oleh karena itu atas surat rekomendasi bawaslu kabupaten kepulauan sula nomor bawaslu kks iv tertanggal april (rd provinsird provinsinamun karena terjadi perbedaan angka angka perolehan suara pada (enam) tps kecamatan taliabu utara, maka diselesaikan melalui pleno rekapitulasi tingkat kpu provinsi maluku utara. pleno rekapitulasi hasil perolehan suara tingkat kpu provinsi maluku utara, khusus kabupaten kepulauan sula kecamatan taliabu utara, khususnya pada (enam) tps kecamatan taliabu utara, yakni tps dan tps desa milton, tps dan tps desa nunca, tps desa air bulan, tps desa ikon, yang dilakukan dengan cara melakukan pertandingan berita acara model dan laporannya milik kpu, bawaslu bawaslu, dan saksi saksi partai politik, karena form plant tidak terisi (kosong) dan bahkan tidak ada. dokumen dan laporannya yang dianggap oleh forum pleno yang benar sah didasarkan pada keaslian dan jumlah suara sah dan jumlah suara tidak sah yang disandingkan dengan jumlah pemilih dan jumlah surat suara yangsebagai berikut: dprd provinsi dapil maluku utara dprd kabupaten dapil kepulauan suluntuk dprd provinsi dapil maluku utarkepulauan sulaspan php.dpr dprd yang melewati tenggat, yaitu senin, tanggal mei pukulmengenai dprd provinsi dapil maluku utar5j, sehingga pertimbangan tersebut mutasi mutans berlaku untuk pertimbangan ini.sertaprovinsi maluku utararta (tiga) orang saksi atas nama rudi dunia, minor laksamana, dan gabriel ulabukti bertanda .malut. sampai dengan bukti .malut. terhadap permohonan pemohon tersebut, mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut: bahwa dalam permohonannya, pemohon mendalilkan berkurangnya suara pemohon provinsi maluku utara dapil namun tidak menguraikan secara jelas mana dan bagaimana suara tersebut dapat berkurang, walaupun pemohon telah mengajukan saksi serta bukti surat tulisan:dapil kepulauan sula eksepsi memohon tidak beralasan menurut hukum, permohonan pemohon untuk dprd maluku utarad kabupaten dapil kepulauan sula tidak dapat diterima, dalam eksepsi: menolak eksepsi memohon dalam pokok permohonan: pokokkeadilan dan persatuan indonesia) di. provinsi maluku utara untuk pengisian keanggotaan dprd provinsi dapil maluku utarprovinsi maluku utara untuk pengisian keanggotaan dprd provinsi ata asepanjang daerah pemilihan maluku utamaluku utara untuk pengisian keanggotaan dprd provinsmaluku utaramaluku ut. bukti lampiran model dprd provinsi tps kelurahan deghaitidung nun, kecamatan taliabu utara, kabupaten kepulauan sula, dapil maluku utara bukti lampiran model dc dprd provinsi sertifikat rekapitulasi perhitungan suara dari setiap kabupaten tingkat provinsi dalam pemilu anggota dprd provinsi tahun provinsi maluku utara dapil maluku utara bukti lampiran model db provinsi rekapitulasi perhitungan suara dari setiap kecamatan tingkat kabupaten kota dalam pemilu anggota dprd provinsi tahun kabupaten kepulauan sula, provinsi maluku utara dapil maluku utara bukti bukti fisik tidak ada: bukti bukti fisik tidak addi dunia saksi adalah saksi pkpi tingkat kpu kabupaten dan kpu provinsi: tanggal mei penghitungan suara tingkat provinsi, pkpi untuk kecamatan taliabu utara memperoleh suara namun tidak termasuk suara pkpi dari tps tarik menarik dengan saksi pbb sehingga saksi sepakat untuk membuka formulir c1, namun hasil dari tidak diakui juga oleh saksi pbb, sehingga terjadi chaos dan rapat skorsing, namun rapat dilanjutkan lagi pukul wib namun saksi tidak diundang, ketika rekap tingkat provinsi suara pkpi berubah menjadi suara, dan saksi menyatakan keberatan dan menandatangani formulir keberatan. minor laksamana saksi adalah saksi tps desa punuk: tps pkpi memperoleh suara. gabriel ula saksi adalah ketua kpps tps desa nunca, suara pkpi tps adalahnomor php.dpr dprd xii provinsi maluku utara), pada hari kamis, mei pukul wib, untuk pengisian keanggotaan dprd kabupaten kota dapil kepulauan sula provinsi maluku utara, mengemukakan hal hal sebagai berikut: perolehan suarakabupaten kepulauan sul neamanat nasional, mendengar keterangan ahli pihak terkait partai amanat nasional: dan pihak terkait partai amanat nasional, memeriksa dengan saksama bukti pemohon, memohon, dan pihak terkait partai amanat nasional, membaca kesimpulan tertulis pemohon danini menyebabkan rapat pleno rekapitulasi penghitungan suara tingkat kabupaten halmahera selatan, diambil alih oleh kpu provinsi maluku utara, dan selanjutnya atas dasar rekomendasi dari bawaslu provinsi maluku utara nomor bawaslu mu v diambil alih lagi oleh kpu ri. bawaslu dalam rekomendasinya nomor bawaslu tanggal mei memberi catatan keras bahwa kpudalam perundang undangan yang berlaku. tindakan memohon melakukan penambahan suara caleg caleg dpr tertentu dari partai partai politik tertentu beberapa kabupaten kota dapil provinsi maluku utara sebagaimana ditunjuk dalam tabel pertandingan berikut ini: tabel: pertandingan perolehan suara calon anggota dpr tertentu dari partai politik tertentu daerah pemilihan maluku utara provinsi maluku utara untuk pengisian keanggotaan dpr menurut memohon dan pemohon dapil partai sih alat bukti irene busana roda putri, sos. muhammad yah bukti si, drs. hujjah pan dip perdana andil sarin pan aman ama jaa ahmad nas dem jaman (resonan nata naas husni pks bila perolehan suara dari pdip, pan, nasdem dan pks dikurangi, maka perolehan suara partai partai politik daerah pemilihan provinsi maluku utara menurut pemohon sebagaimana ditunjukkan dalamaman #e0 msu kam |pasien gsereteasy kan p0 sales morengsng gerindra jee men ppp , 54bi eao0 hanura. oo pers apa ngiabotsoi pks arun mer catatan: sumber data saksi partai demokrat dan bawaslu maluku utara) memohon kpu provinsi maluku utara) melakukan dua kali rapat pleno rekapitulasi penghitungan suara menurut undang undang nomor tahun tentang pemilihan umum anggota dpr, dpd, dan dprd provinsi dan dprd kabupaten kota tahun dan peraturan kpu nomor tentang rekapitulasi hasil penghitungan suara anggota dpr, dpd, dan dprd provinsi dan dprd kabupaten kota tahun rapat pleno rekapitulasi penghitungan suara tingkat nasional berakhir tanggal mei pukul wib. faktanya, pada tanggal mei pukul wib sampai dengan tanggal mei pukul wib bertempat ruang rapat kpu ri, jalan imam bonjol jakarta pusat, kpu provinsi maluku utara melakukan rapat koreksi pembetulan angkarapat tersebut merubah angka hasil rekapitulasi penghitungan suara calon anggota dpr selumaluku utmaluku utara provinsi maluku utara untuk pengisian keanggotaan dpr perolehan suara yang benar untuk semua partai politik daerah pemilihan maluku utara provinsi maluku utara untuk pengisian keanggotaan dpr sesuai tabel berikut:dean pom politik suara |soem tesasrteason seni aan |gerindra objek gnosarpoasa ppp a8sa8 |. |hanura |pbb |. (a5lampiran model dpr kecamatan tidore timur, bukti lampiran model dpr kecamatan oba tengah, bukti lampiran model dpr kecamatan oba selatan: bukti lampiran model dpr kecamatan tidore selatan, bukti lampiran model dpr kecamatan tidore, bukti lampiran model dpr kecamatan kao teluk, bukti lampiran model dpr kecamatan kao barat: bukti lampiran model dpr kecamatan galena, bukti lampiran model dpr kecamatan galena utara: bukti lampiran model dpr kecamatan galena utara: bukti lampiran model dpr kecamatan galena selatiran model dpr kecamatan galena selatan, bukti lampiran model dpr kecamatan galena barat: bukti lampiran model dpr kecamatan kao, bukti lampiran model dpr kecamatan kaya barat: bukti lampiran model dpr kecamatan bacan, bukti lampiran model dpr kecamatan bacan selatan, bukti lampiran model dpr kecamatan obi selatan: bukti lampiran model dpr kecamatan gane timur: bukti lampiran model dpr kecamatan gane barat: bukti lampiran model dpr kecamatan gane barat selatan, bukti lampiran model dpr kecamatan bacan barat utara, bukti p . lampiran model dpr kecamatan makian: bukti lampiran model dpr kecamatan obi: bukti lampiran model dpr kecamatan kaya, bukti lampiran model dpr kecamatan bagan timur: bukti lampiran model dpr kecamatan kaya barat: bukti lampiran model dpr kecamatan gane timur: bukti lampiran model dpr kecamatan galena selatan, bukti lampiran model dpr kecamatan galena, bukti lampiran model dpr kecamatan galena, bukti lampiran model dpr kecamatan kao barat: bukti lampiran model dpr kecamatan gal, bukti lampiran model dpr kecamatan kao teluk: bukti berita acara nomor ba v tentang rapat koreksi pembetulan angka perolehan suara calon anggota rdi |
sadan berdasarkan surat kuasa khusus tanggal mei memberikan kuasa kepada: edi susanto, sos., s.h., ir. gregorius gere, se., sh, fed afifullah, s.h semuanya adalah advokat penasihat hukum pada kantor edi susanto, sos,dan rekan yang beralamat jl. musi raya utara nomor rt. rw. konten sako palembang provinsi sumatera selatannyuasin provinsi sumsel dan temuan masalbi indiana: bahwa saksi sebagai ormas ppd pemantau pemilu sumatera selatan: bahwa terdapat perubahan suara dari dan dari da tps desa konten laut, bahwa saksi dari ormas ppid pemantau pemilu sumatera selatan kabupaten banyuasin: bahwa saksi hadir pada saat rekapitulasi tingkat pps kelurahan sukawati, kecamatan talang kelapa, kabupaten banyuasin bahwa suara partai nasdem mendapatkan suara sebanyak suara dari tps, bahwa saksi meminta arsip langsung kepada anggota pps kelurahan sukawati dan selanjutnya diberikan kepada kuasa hukum: bahwa pada saat perekaman kecamatan talang kelapa, saksi tidak menghadiri kerena pada saat bersamaan diadakanpelaksanaan rekap tingkat kabupaten banyuasin, bahwa pada saat perekaman kabupaten banyuasin giliran ppk kecamatan talang kelapa yang membacakan hasil rekapitulasi model da nya, ternyata partai nasdem hanya mendapat bahwa karena kapasitas saksi hanya sebagai pemantau, sehingga saksi hanya dapat melihat dan tidak bisa menyanggah: bahwa surat sah dan tidak sahnya atau bisa dibilang sertifikasinya berkurang dan kesalahannya ada sertifikat: bahwa surat suara digunakan. kalau menurut untuk kelurahan sukawati, kalau menurut model yang direkam untuk tingkat pps, sebanyak suara, bahwa versi tingkat da ppk suara partai nasdem hanya mendapat suara, surat suara sah dan tidak sahnya hanya tetapi, apabila suara partai nasdem maka jumlah suara sahnyalurahan sukawati suara partai nasdemberkurang suara. tps desa konten laut tps suara partai nasdem yang direkam suara, namun suara, bahwa tps rekap dan ditulis menggunakan tulisan lima, namun dijumlahkan dari jumlah keseluruhan suara partai dan suara caleg ternyata suara, bukan dengan tulisan. tps direkam terdapat suara, tapi terdapat suara. suparman roman: bahwa saksi sebagai kpu provinsi sumatera selatan, bahwa saat terjadi rekapitulasi, proses rekapitulasi untuk sumsel dprd provinsi saksi mengajukan keberatan tentang hasil rekapitulasi dari sumsel bahwa dari formulir yang telah disampaikan secara resmi oleh kpu kabupaten banyuasin pada rapat pleno rekapitulasi provinsi, kecamatan talang kelapa terdapat sertifikat yang terdapat blank, namun tidak ada data (kosong): bahwa fakta dari formulir itu untuk data talang kelapa kosong, bahwasaksi mengajukan keberatan kepada ketua kpu provinsi sumatera selatan dengan menyampaikan apabila ada keberatan, kpu hanya bisa melakukan revisi perbaikan penyempurnaan apabila mendapat rekomendasi resmi dari bawaslu. namun apabila tidak ada rekomendasi resmi dari bawaslu, maka kpu tidak berhak untuk melaksanakan perubahan tersebut: bahwa kpu provinsi mentolerir bahwa pada saat rapat pleno kpu provinsi telah dimasukkan data susulan dari ppk talang kelapa untuk mengisi data sertifikasi yang kosong, bahwa saksi mengajukan keberatan sudah mendapatkan data dari saksi nas dem pps, ppk, dan kabupaten bahwa partai nas dem dirugikan dengan kehilangan suara sebanyak suara, bahwa saksi melihat bahwa yang disampaikan laporan oleh kpu kabupaten banyuasin pada form itu hanyalah hasil rekapitulasi perhitungan perolehan suara, bahwa sertifikat yang kosong setelah diisi oleh kpu berpengaruh kepada perolehanuntuk rekapitulasi penghitungan suara, telah disampaikan. jumlah perolehan suara partai nasdem, berdasarkan versi kpu itu bahwaterdapat perbedaan suara yang dihitung dari form dari yang kami himpun dari saksi saksi nasdem: bahwadari dokumen milik saksi, .ditemukan adanya unsur kesengajaan sertifikat ini tidak disampaikan: bahwa sebagaimana tadi sudah disampaikan oleh saksi terdahulu, mengkalkulasikan apabila berpedoman pada hasil rekapitulasi sertifikat versi kpu kabupaten banyuasin, maka terdapat selisih. dan ternyata penggunaan kertas suara tersebut tidak sinkron dan tidak sama dengan perolehan suara sah dan tidak sah dari partai politik. raskin: bahwa saksi adalah ketua pps sukawati: bahwasaksi sebagai penyelenggara pemilu siap mengambil resiko sebagai saksi pemohon: bahwa saksi menerangkan kejadian pps dan menjelaskan penghasilan per tps, khususnya partai nas dem, bahwa saksi membenarkan hasil suara yang terdapat dalam dan tidak mengetahui mengenaiperubahan perubahan tingkat selanjutnya. menimbang bahwa terhadap permohonan pemohonolehan suara dpr partai nasdem provinsi sumatedari data yang diperselisihkan oleh pemohon terdapat angka yang tidak konsisten yaitu: pada tabel rekapitulasi temuan masalah kecamatan talang kelapa seluruh tps pada talang kelapa, pemohon mengatakan selisih suara yang merugikan pemohon kelurahan sukawati berjumlah suara. pada tabel rekapitulasi temuan masalah kabupaten banyuasin yang menyandingkan data da1 kpu dan da1 pemohon, pemohon mendalilkan kehilangan suara kecamatan talang kelapa berjumlah suara. bahwa ketidakkonsistenan pemohon menampilkan data yang dianggap pemohon merupakan suara yang hilang, hal itu menunjukkan bahwa pemohon hanya menduga duga dan memberikan asumsi sendiri terhadap angka angka yang diperselisihkan, tanpa dukungan data yang benar mengenai berapa selisih angka yang dianggap keliru serta pada tps tps mana angka angka tersebut muncul perbedaan: bahwa berdasarkan formulir da1 dprd, kecamatan talang kelapa, pemohon menandatangani pada kolom saksi dalam formulir dimaksud, serta tidak mengajukan keberatan kejadian khusus dalam formulir da1alang kelapa dengan demikian pemohon mengakui kebenaran perolehan suara dalam formulir da1 dimaksud. bahwa berdasarkan hasil rekapitulasi dprd pada masing masing pps kecamatan talang kelapa berdasarkan formulir dprd pada masing masing desa kelurahan, maka perolehan suara pemohon adalah sebagai berikut perolehan suara pemohon yang benar berdasarkan da1 dprd pada kecamatan talang kelapa nama desa kelurahan perolehan pemohon pangkalan benteng talang buluh talang kelapa konten laut gasing sungai sengit murni sungai sengit sukomornasiona10 15sampai dengan .sumsel x.13sebagai berikut. kode alat judul ada (t.sumsel.t. .sumsel ahlanjutnya disebut sebagai nodel d i dprd kabupaten kota catatan hasil .sumsel.i.sumsesumsemsel konten laut, kecamatan talang kelapa, sumsel10 formulirdesa kelurahan sukawati kecamatan 0o1 sumsel10 formulir daiang kelapa sumsel. formulir model dprd provinsinten laut kecamatan talang kelapa selain itu, memohon kpu provinsi sumatera selatan)untuk proses rekapitulasi tadi telah disampaikan yang pada waktu rekapitulasi kpu, khusus untuk kecamatan talang kelapa itu dibacakan da ppk kecamatan talang kelapa yang diserahkan kepada kpu. dan sama seperti yang memohon menegaskan kembali bahwa pada saat pembacaan da talang kelapa itu tidak ada keberatan dari saksi partai politik pada waktu itu, termasuk nasdem pada waktu itu: bahwa dibuktikan dengan penandatanganan db yang ditandatangani oleh partai politik kecuali pks, bahwa pada waktu itu pks mengajukan keberatan dengan meminta formulir db. keterangan pihak terkait partai politik partai persatuan pembangunan ppp) terhadap pemohon calon angota dprd provinsi sumatera selatan dapil partai nas dem oleh agus sutrisno dalam perkara nomor dpr.dprd xiimberikan keterangan. dalam eksepsi permohonan php dari pemohon obscura libel bahwa isi surat permohonan php perbaikan) dari pemohonberdasarkan alumninya semata. ii. dalam pokok permohonan bahwa pada rekapitulasi perhitungan perolehan suara caleg partai politik untuk tingkat kelurahan sukawati kecamatan talang kelapa kabupaten banyuasin provinsi sumatera selatan dapil sumatera selatan yang dilaksanakan tingkat kelurahan dengan membacakan perolehan suara caleg dan partai politik sesuai data dari tps model dprd provinsi bukti model tps kelurahan sukawati), bahwa kemudian pada berita acara rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara model tidak terdapat kejadian khusus dan atau keberatan yang diajukan oleh saksi dan model dprd provinsi juga ditandatangani oleh saksi dari pemohon partai nas dem). bukti model dprd provinsi kelurahan sukawati), bahwa pada rekapitulasi perhitungan tingkat kecamatan talang kelapa kabupaten banyuasin untuk keanggotaan dprd provinsi sumatera selatan dapil sumatera selatan telah bersesuaian dengan model da dari desa kelurahan dan hasil rekapitulasi tingkat kecamatan ppk) telah ditandatangani oleh para saksi termasuk saksi dari parta. bukti model da dprd provinsi, kecamatan talang kelapa): bahwa pada rekapitulasi perhitungan tingkat kpu kabupaten banyuasin juga telah ditandatangani oleh saks, bukti model db dprd provinsi, kabupaten banyuasippp) mengajukan alat bukti suratitulisan dan alat bukti lainnya yang diberi tanda pt sampai dengan pt .sampai dengan pt sebagai berikut. kej amas aman ptdalam pemilihan umum anggota dprd provinsi tahun provinsi sumatera selatan dapil model dc 1dprdprovinsi) 1kota dan anggota dpd dalam pemilu tahun model dprd provinsi)rd provinsi, dprd model db dprd kabupaten kota) ptkab kota, kelurahan sukawati kec. talang kelapa kab. banyuasin provinsi sumatera selatan.om sunlapa kab. banyuasin provinsi sumateralamanya perti hitungan perolehan suara tempat semu hutan suara dalam pemilu ahun2014, tps22 desa sukawati kee. talang kelapa uhi tangan perolehan suara tempat perang utan suara dalam pemilu ahun2014,disp s24mdesa sukawati kec. talang kelapa satuan smoot emang pram sa1jijlamwan serat dan hitungan perolehan suara tempat pemungutan suara dalam pemilu tahun tps52bahwadari: bahwa saksi sebagai saksi pembanding dari partai golkar pps kelurahan sukawati, bahwa form telah ditandatangani dengan saksi dan ketua pps dan sekretaris dan pembantu lengkap, selanjutnya dicap oleh pps: bahwa pps sesuai dengan kelurahan sukawati, agus sutrisno caleg dari ppp mendapat sebanyak suara dari tps, bahwa terdapat suara untuk caleg dan ppp: bahwa selamat dari partai nas dem mendapat suara tps, bahwa perolehan suara caleg dan partai nas dem mendapatkan suara. tarmizi bahwa saksi sebagai saksi dari partai ppp untuk pps kelurahan sukawati: bahwa perolehan keseluruhan partai nas dem berjumlah suara dan ppp mendapatkan suara. hamdani bahwa saksi sebagai saksi panitia pemilihan kecamatan, kecamatan talang kelaolehan suara agus sutrisno berjumlah dan untuk perolehan suara untuk ppp seluruh kecamatan talang kelapa dari ppp berjumlah bahwa slamet dari partai nas dem memperoleh suara bahwa secara keseluruhan partai nasdem dari perolehan partai dan caleg berjumlah suara dan perolehan suara ppp suara seluruh kecamatan talang kelapa, bahwa rapat pleno kecamatan talang kelapa dihadiri oleh sekian banyak partai dan ditandatangani oleh ppk kecamatan. menimbang bahwa baik pemohon, memohon, maupun pihak terkait partai persatuan pembangunan ppp) menyampaikan kesimpulan tertulis yang diterima kepaniteraan mahkamah pada tanggal juni pukul wib, juni pukul wib, tanggal juni pukul wibitu dprd provinsi sumatera selatan daerah pemilihan dapil) sumateranurut memohon. adapun eksepsi memohon permohonan pemohon kabur, hal tersebir. suhardi, sc,, sos:tanggal mei memberikan kuasa kepada: suami disco ahmad, sh, mh, said bakeri, sh, sos, mh, eva yulianto, sh, alex candra, sh, ika franca octavia, sh, munathsir musiman, sh, achmad syafaat, sh, habiburrokhman, sh, mh, maulana bundaran, sh, lista hurustiati, sh, hendarsam, sh, rahman kurniansyah, sh, berlian mahzab fauzi, sh:baik sendiri sendi, memeriksa duduk perkara i2. menimbang bahwa pemohon dalam permohonannya terjadi penggelembungan suara pihak terkait partai nasional demokrat) dengan perincian sebagai berikut pihak desa kelurahan rekap rekap rekap penggelembungan partai ikan (sasaran. jet asi) praja neta ape bpa banana ta ya pemanas roy cinta manis lama page jane dea partai selisih alat bukti n nasional cwo bahwa dengan terjadinya penggelembungan pada pihak terkait partai nasdem) mengakibatkan hilangnya perolehan (satu) kursi untuk calon dewan perwakilan rakyat daerah kabupaten banyuasin yang menjadi hak pemohon yang berpindah kepada pihak terkait partai nasdem yang awalnya perolehan jumlah suara sebanyak (lima ribu lima puluh lima), dengan ada penggelembungan suara sebanyak (seribu sepuluh) bertambah menjadi (enam ribu enam puluh lima) suara, yang menyebabkan pemohon yang awalnya berada peringkat (empat) perolehan suara, turun menjadi peringkat ke (tujuh)diatas dimohonkan kepada majelis hakimkabupaten banyuasikabupaten banyuasin berjumlah suara, dan menetapkan perolehan kursi dprd dapil kabupaten banyuasin untuk pemohon. perolehan suara pemohon (partai gerindra) kota lubuk linggau provinsi sumatera selatan untuk pengisian keanggotaan dpr, dprd provinsi sumatera selatan dapil lubuk linggau (kecamatan lubuk linggau timur dan kecamatan lubuk linggau timur i!) kota lubuk linggau berdasarkan penetapan kpu kota lubuklinggau dalam rapat pleno rekapitulasi penghitungan suara untuk dapil kecamatan lubuklinggau timur dan lubuklinggau timur sebagai berikut: tabelkebangkitan bangsa |. partai keadilan sejahtera pdi perjuangan partai gerindra s000 partai amanat nasional partai persatuan pembangunan mae indonesia lubuklinggau dapil sebanyak total suara sah dari penjumlahan perolehan suara suara pada partai dan caleg pada lampiran model kpu kota model db1linggau dapil sumber data model dan lampiran model kpu kota lubuklinggau dengan demikian berdasarkan rekapitulasi hasil penghitungan suara kpu kota lubuklinggau untuk rangking perolehan suara partai politik pada dapil kecamatan lubuklinggau timur dan lubuklinggau timur dengan alokasi kursi sebanyak sembilan kursi sebagai berikut tabel rangkinggolongan karya berdasarkan suara partai gerindra sang partai gerindra kursi bpp) partai kebangkitan bangsa partai persatuan pembangunan partai demokrat kursi ke partai panai hanura 3tog tg) golkar perolehan partai golkar partai bulan bintang pen maa? pdi perjuangan .| partai gerindra kursi ke partai gerindra perolehan suara partai nasdem po.) partai keadilan sejahtera partai amanat nasional mm1960 teh partai keadilan dan persatuan indonesia kpu kota lubuklinggau sebanyak suara total suara sah dari penjumlahan pada model dbi perolehan suara partai dan caleg pada dan lampiran lampiran model kpu kota model lubuklinggau data diolah dari: model dan lampiran model kpu kota lubuklinggau fakta perhitungan pemohon partai gerakan indonesia raya gerindra untuk dapil kecamatan lubuklinggau timur dan kecamatan lubuklinggau timur berdasarkan perhitungan pemohon partai gerakan indonesia raya gerindra) dapil kecamatan lubuklinggau timur dan kecamatan lubuklinggau timur dari model dan lampiran model tps, model dan lampiran model dari pps pada beberapa kelurahan, dan maka didapat tabulasi perhituabel perolehan suara berdasarkan penghitungan saksi pemohon partai gerakan indonesia raya dapil kota lubuklinggau suara partai gerindra plus suara suara partai amanat nasional tidak melaporkan dana kampanye pada kpu kota lubuklinggau neon (jua pembangunan suara suara suara partai keadilan dan persatuan tidak indonesia melaporkan dana kampanye pada kpu kota lubuklinggau abs ala dan caleg sumber data diolah dari: model dan model saksi partai gerindra kota lubuklinggau rincian selisih suara partai dan caleg sebagaimana tersebut diatas, dapat dijelaskan sebagai berikut: tabel selisih suara versi pemohon dan kpu kota lubuklinggau pemohon jaya lestari jemekeh tps2 taba gerindra zhargifajemekeh lo. tps4 taba koji pdip lestari tps5 taba koji ppp |. ama waterval waterval lee waterval pen pan waterval eny waterval jemekeh neo waterval na. waterval kong jemekeh tps1 wirakarya pbb |tps5 wirakarya| demokrat badi jaya biasa jaya kie mua jaya elia jaya dan dana jaya ets jaya dan mangan jaya mamkamaffkonstitost jaya bubuk panas ia| jaya serie taba bidan masa gan taba bala taba were kanan kanan mangan gps bakti untuk informasi lebih lanjut, hubungi kepaniteraan dan sekretariat sen kama asa manek biaskarya golkar bakti sumber data diolah dari model dan model saksi partai gerindra kota lubuklinggau sebagai mana terlampir dalam table lampiran tabel berlandaskan pada data model dan lampiran model c1, serta model dan lampiran model sebagaimana yang didalilkan pemohon diatas, maka didapat rangking perolehan kursi pada dapil yang menempatkan partai gerakan indonesia raya gerindra) sebagai peraih rangking kursi ke (sembilan) dari seluruh alokasi kursi dprd kota lubuklinggau pada dapil sebagaimana dibawah ini tabel rangking perolehan suara berdasarkan penghitungan pemohon partai gerakan indonesia raya gerindra) dapil kota lubuklinggau partai politik perolehan suara partai golongan karya berdasarkan partai gerindra suara sah partai kebangkitan bangsa kursi partai persatuan bpp) pembangunan partai golkar kursi ke partai partai hanura |. golkar perolehan partai demokrat suara partai bulan bintang partai gerindra pdi perjuangan kursi ke partai gerindra perolehan suara partai nasdem partai keadilan sejahtera pada kla partai amanat nasional ll. partai keadilan dan persatuan indonesia total suara sah selisih penggunaan surat suara dengan total suara sah dan tidak sah total suara sah seharusnya sumber data diolah dari model dan model saksi partai gerindra kota lubuklinggau berdasarkan laporan panwascam kecamatan lubuklinggau timur ii, keberatan rekapitulasi penghitungan suara telah disampalubuklinggau bukti bukti rekomendasi panas, ppl, perhitungan ulang, foto dan berita media terlampir) berdasarkan perbandingan model model model serta model (matrik temuan terlampir) terdapat banyak temuan selisih perolehan suara, baik perolehan suara partai maupun perolehan suara caleg dari model saksi pemohon partai gerakan indonesia raya gerindra) dengan model serta model penyelenggara.partai yang memperoleh kursi untuk dprd kota lubuk linggau pada daerah pemilihan lubuk linggau ivlubuk linggau, dapil lubuk linggau dan menetapkan perolehan kursi dprd kota lubuk linggau, dapil lubuk linggau untuk pemohonbanyuasikota desa cinta manis lamoulau borangmatang palaskertasari iap desa kelurahandalam pemilu anggota dprd kab kota desa sungai gerbong kec banyuasin lampiran form07 php.dpr dprd xii 2014yang selanjutnya untuk provinsi sumatera selatan dicatat dengan nomor07duren ijoilirduren ijokec banyuasin lampir modelsumatera selatan kec. banyuasin berikut lampiran model dasumatera selatan lampiran model db bukti hasil rekapitulasi para yang tercantum dalam model partai nasdem memperoleh suara, sedangkanrekap dan da ppk kecamatan banyuasin memperoleh sutradara (tigabelas) desa kelurahan kecamatan banyuasin kabupaten banyuasin, provinsi sumatera selatan, daerah pemilihan banyuasin hasil rekapitulasi pleno ppk da kecamatan banyuasin partai pkb memperoleh suara, sedangkan rekapitulasi kpud db1 kabupaten banyuasin memperoleh suara, rekap ppk da1 kecamatan banyuasin yang disampaikankepadasaksi saksi partai peserta pemiluberbedadengan da1 yang disampaikankepada kpud kab. banyuasinketika pleno da1 dibuat gandaoleh oknum ppk). hasilrekapitulasi pleno ppk da kecamatan banyuasin partai hanura memperoleh suara, sedangkan rekapitulasi kpud db1 kabupaten banyuasin memperoleh suara daftar alat bukti tambahan dapil banyuasin model dd panitia pengawas pemilihan umum kabupaten banyuasin tentang pemberitahuan status laporan temuan surat sanggahan keberatan terhadap penetapan perolehan suara pleno kpu. kab. banyuasin yang ajukan panitia pengawas pemilu kabupaten banyuasin pernyataan saksi pemantau dapil kec. banyuasin kec. rambutan dan kec. air kumbanga kecamatan banyuasin kabupaten banyuasin provinsi sumatera selatan dapil dari saksi partai demokrat model dprd kabupaten banyuasin palembang bukti keterangan model tps kelurahan ulu. menerangkan jumlah perolehan suara seluruh calon dan partai golongan karya berjumlah suara. model tps kelurahan ulu milik kpu yang unduh dari website resmi komisi pemilihan umum. menerangkan jumlah perolehan suara dan calon partai golongan karya berjumlah suara model tps kelurahan ulu milik saksi partai gerakan indonesia raya gerindra) yang diperoleh dari kpps. menerangkan jumlah perolehan suara calon dan partai golongan karya berjumlah suara model kelurahan ulu yang diperoleh dari hasil rekapitulasi kelurahan ulu. menerangkan adanya perbedaan perolehan jumlah suara partai golongan karya tps berjumlah suara (selisih suara dengan juga menerangkan adanya perbedaan perolehan jumlah suara seluruh calon dan partai golongan karya tps model tps kelurahan talang bubuk. menerangkan adanya jumlah perolehan suara seluruh calon dan partai demokrasi indonesia perjuangan berjumlah suara. model kelurahan talang bubuk. menerangkan adanya perbedaan perolehan suara seluruh calon dan partai demokrasi indonesia perjuangan dengan model yakni berjumlah suara (selisih suara) model tps kelurahan talang putri. menerangkan jumlah perolehan suara seluruh calon dan partai golongan karya berjumlah suara, dan perolehan suara seluruh calon dan partai gerakan indonesia raya berjumlah suara. model kelurahan talang putri. menerangkan adanya perbedaan jumlah perolehan suara seluruh calon dan partai golongan karya berjumlah suara (selisingan model dan menerangkan adanya perbedaan jumlah suara seluruh calon dan partai gerakan indonesia raya berjumlah suara(selisih suara dengan model (suara partai gerindra berkurang suara). model eb yang diperoleh dari komisi pemilihan umum kota palembang, yang berisi tentang adanya keberatan atas hasil penetapan kpu kota palembang. lampiran model tps desa ulu, kec. ulu, kota palembang model dprd kabupaten kota lampiran model tps desa ulu, kec. ulu, kota palembang lampiran model tps desa ulu, kec. iiubuk linggau berita acara kpu kota lubuklinggau tentang pengesahan daftar calon sementara dcs) anggota dprd kota lubuklinggau, tertanggal juni berita acara kpu kota lubuklinggau tentang pengesahan daftar calon tetap dct) anggota dprd kota lubuklinggau tahun nomor ba viii tertanggal agustus berita acara kpu kota lubuklinggau nomor: ba tertanggal januari berita acara kpu kota lubuklinggau nomor: ba tertanggal maret berita acara serah terima barang nomor: ba stb !i tertanggal februari berita acara nomor: ba iv tertanggal aprilubuklinggau tahun model dboleh oleh komisi pemilihan umum kota lubuklinggau beserta lampiran modeltertanggal april keputusan komisi pemilihan umum kota lubuklinggau nomor: pts kpu kota. tentang penetapan calon terpilih dst. dprd kota lubuklinggau tahun ,tertanggal aprilwaterval .21a formulir model dprd kota lubuklinggau tps kelurahan waterval .21bpesat jayatempokelurahan majapahitweterfang formulir model dprd kota lubuklinggau kelurahan ikan jurip tabakarya baktitempo formulir model dprd kota lubuklinggau kelurahan cerme tabaanan formulir model dan lampiran model dprd kota lubuklinggau kecamatan wirakarya formulir model dan lampiran model dprd kota lubuklinggau kecamatan lubuklinggau timur formulir model dan lampiran model dprd kota lubuklinggau kecamatan lubuklinggau timur tanda bukti penerimaan laporan pada bawaslu dan keberatan saksi pada rapat pleno rekapitulasi suara kpu kota lubuklinggau berita berita pada surat kabar media cetakbatu urippesat jaya formulir model db1 kpud kota lubuklinggau kelurahan pesat seni surat pernyataan sdr suryadi surat kpu kota lubuk linggau nomor: kpu kota tanggal meerah pemilihan palembang saksi rafijrin: bahwa saksi sebagai saksi gerindra ppk dan juga sebagai relawan tim pemenangan, bahwa terjadi penambahan suara beberapa partai lain dan juga pengurangan suara untuk partai gerindra, bahwaketidaksesuaian antara form dan form bahwa tps kelurahan ulu kelurahan ulu, dari penjumlahan hasil partai golongan karya memperoleh suara, namun namun form itu memperoleh suara. sehingga terdapat penambahan suara, bahwa perolehan suara partai golkar seluruh palembang berdasarkan berbanding sebanyak suara, bahwa pdi mendapatkan tambahan suara sejumlah suara: bahwa partai gerindra sendiri, yang mulia, mengalami terdapat pengurangan suara sebanyak suara. saksi herman sofyan bahwa saksi selaku tim pemenangan caleg nomor partai gerindra dapil bahwa saksi bertugas mengumpulkan data. seluruh setiap kelurahan dan yang diunggah website pemilu saksi arang getar nusantara: bahwa saksi sebagai kader atau anggota partai gerindra dan menjadi calon legislatif dapil palembang bahwa pada saat rekapitulasi suara tingkat kpu saksi hadir dan mengamati proses rekapitulasi suara kpu: bahwa partai gerindrakeberatan kepada pada saat rekapitulasi penghitungan suara, bahwa saksi melihat saya melihat pada saat rekapitulasi suara gerindra mengajukan gugatan sehingga diadakannya pembukaan kotak suara sebagai tindak lanjut dari keberatanbuk linggau saksi irwan: bahwa saksi adalah saksi gerindra tingkat ppk timur lubuk linggau timur dan juga menjadi saksi kpu kota lubuk linggau, serta sebagai pengurus partai gerindra, bahwa saksi juga sebagai saksi partai gerindra dapil lubuk linggau bahwa partai gerindramenjadukan keberatan dan mengisi da ppk timur bahwapada saat laporan pps taba lestari tidak mengundangsaksi partai, sehingga form tidak ada yang tanda tangan termasuk dari partai gerindra, bahwa saksi dari partai gerindra tidak mendapatkan undangan pleno, bahwa saksi partai gerindra merasa dibohongi oleh pps yang mengatakan pleno akan dilaksanakan, namun ketika pada hari jumat kpps menyampaikan bahwa pleno telah dilaksanakan, bahwa pps taba lestari partai gerindra memperoleh suara: bahwa tidak ada suara partai gerindra yang hilang pps tersebut. saksi mulyadi bahwa saksi adalah saksi pkpi ppk kecamatan lubuk linggau timur bahwa saksi hanya ingin menerangkan mengenai penandatanganan form keberatan yang dilakukan oleh saksi pkpi dan saksi gerindra. bahwa pada saat rapat pleno ppk saksi gerindra dan pkpi mengisi form da kerana surat suara sah dan tidak sah dirasakan terlalu banyak. daerah pemilihan banyuasin saksi subianto bahwa saksi adalah saksi partai gerindra tingkat ppk kecamatan banyuasin bahwa pleno ppk banyuasin berjalan lancar, bahwaterjadinya perubahanpleno yang dikirimkan kpu, bahwa terdapat penggelembungan partai, yakni pkb danuntuk pkb tingkat kecamatan memperoleh suara dan kabupaten berubah menjadi suara, bahwa suara untuk hanura tingkat kecamatan memperoleh suara dan kabupaten berubah menjadi suara, bahwa saksi mengetahui adanya perubahan suara karena pengumuman dari kpu. saksi studi: bahwa saksi merupakan tim pemenangan partai gerindra, dapil yang meliputi, kecamatan air kumbang padang, banyuasin dan kecamatan rambutan: bahwa ppp banyuasin terdapat banyak selisih suara: bahwa ppk banyuasin terjadi penggelembungan suara untuk pkb, hanura dan nasdem, bahwa kecamatan banyuasin 1berdasarkan nasdem memperoleh suara, sedangkan da dan menjadi suara. dengan demikian terjadi penggelembungannya sejumlah saksi heran: bahwa saksi sebagai bagian dari tim pemenangan partai gerindra untuk dapil yang meliputi kecamatan yaitu kecamatan banyuasin kecamatan air kumbang, dan kecamatan rambutan: bahwa setelah rekapitulasi tingkat terjadi perubahan suara hanura dan nasdem: bahwa terjadinya penambahanperolehan tingkat kabupaten terdapat de.sumatera selatan perolehan suara pemohon (partai gerindapartai gerinda)embang provinsi sumatera selatan untuk pengisian keanggotaan dprd kota palembang kota palembang .sumsel. uraian bukti memohon bahwa memohon pada pokoknya perolehan suara pemohon(partai gerinda) kota palembang provinsi sumatera selatan telah benar dan sesuai dengan bukti bukti memohon (bukti form db. da. perolehan suara pemohon (raden gempita perseorangan calon anggota dprd kota palembangraden gempita perseorangan calon anggota dprd kota) dapil kota palembang dprd kota palembang memohon raden gempita sumsel.pa uraian alat bukti: penjelasan bahwa memohon dalam melakukan rekapitulasiyang diajukan memohon bahwa perolehan suara pemohon adalah sesuai dengan db kota palembang bahwa rekapitulasi perolehan suara yang dilakukan memohon berdasarkan dari model da kecamatan seberang ulu dan kecamatan laju.tuliskan pemohon dalam pokok permohonannya kepada mahkamah konstitusi. komisi pemilihan umum kota palembang pada sa'seluruh saksi partai politik tidak pernah menolak terhadap apa yang dibaca oleh kpu kota palembang, karena yang dibacakan tidak ditolak atau disanggah oleh para saksi. bahwa terkait dalil pemohon pada pokoknya menyatakan perolehan suara pemohon yang benar menurut memohon tingkat kabupaten untuk pengisian dprd kabupaten banyuasin adalah sebagai berikut mama para pok lan emo nasional demokrat bahwa dari dari data tersebut terdapat selisih perolehan suara pada partai nasional demokrat (pihak terkait) yang menurut pemohon yang seharusnya merupakan kepunyaan partai pemohon partai gerindra). bahwa namun dari perincian tersebut, pihak komisi pemilihan umum kabupaten banyuasin tidak mengetahui dari mana data perhitungan yang diperoleh oleh pemohon. bahwa menurut memohon, dalam proses rekapitulasi perolehan suara anggota dpr, dpd, dprd tidak ada pengurangan maupuneg ataupun partai politik, sebagaimana yang dituliskan dalil permohonan pemohon itis, memohon meyakini bahwa hasil rekapitulasi perolehan suara dpr, dpd, dprd yang diserahkan ppk kepada kpu kabupaten banyuasin merupakan hasil yang benar dan tidak ada perbedaan dengan data yang ada semua saksi partai politik. bahwa untuk itu kami men sommer pemohon untuk membuktikan dalil dalilnya tersebut sebagaimana permohonan itis, perolehan suara pemohon (partai gerinda) menurut memohon kabupaten banyuasin provinsi sumatera selatan untuk pengisian keanggotaan dprd dapil banyu asin kabupaten banyuasianyuasin provinsi sumatera selatan untuk pengisian keanggotaan dprd bap alat bukti gerindra .banyuasin. sampai dengan banyuasin. nasional daoperolehan suara pemohon (partai gerinda) menurut memohon kota lubuk linggau provinsi sumatera selatan untuk pengisian keanggotaan dprd (dapil lubuk linggau kota lubuk linggau)kota palembang diberi tanda kota palembang dapil .1sampai dengan kota palembang dapil untuk kota lubuk linggau diberi tanda bukti lubuklinggau sampai dengan lubuklinggau sebagai berikut. kota palembangleh male mbangb1 dprd kabupaten kota sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan anlubuk linggau lubuklinggau4. lampiran model dprd kab kota tps kelurahan noken jaya kecamatan timur kota lubuklinggau. t 6jemekeh kecamatan timur kota lubuklinggau lubuklinggau4. lampiran model dprd kab kota tps taba jemekeh kelurahan noken jaya kecamatan timulubuklinggau4.ampiran model dprd kab kota lubuklinggau tps kelurahan waterval"6lubuklinggau tps kelurahan pesat jaya kecamatan timur iii kota lubuklinggau lubuklinggau4. lampiran model dprd kab kota tps kelurahan pesat jaya kecamatan timur kota lubuklinggau lubuklinggau lampiran model dprd kab kota tps kelurahan pesat jayacerme taba kecamatan timur kota lubuklinggau t 6lubuklinggau lampiran model dprd kab kota tps kelurahan cerme taba kecamatan timu kota lubuklinggau lubuklinggau lampiran model dprd kab kota tps kelurahan jawa kanan kecamatan timu kota lubuklinggau model da, kecamatan lubuklinggau timur (satumodel da, kecamatan lubuklinggau timur duadaftar jumlah tps pada pemilihan umum lubuklinggau anggota dpr,dpd,dprd tahun kota lubuklinggau provinsi sumatera selatan. dapil banyuasin model db dprd kabupaten kota sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan iya pobanyggeinuy suara dari setiap kecamatan tingkat kabupaten kota jam pemilihan umum anggota dprd kabupaten tahun .banyuasin ivanyuasin iv. "1p) memberikan keterangan tanggal mei yang diterima kepaniteraan mahkamah pada hari selasa tangg2014palembang daerah pemilihan palembang iiigerindra) untuk daerah pemilihan palembang iii, dengan materi sebagai berikut: dalam eksepsi tenggang waktu pengajuan permohonan bahwa berdasarkan daftar perkara konstitusi form .a) registrasi php dpr dprd x il partai gerakan indonesia raya, pada kolom angka bagian keterangan disebutkan bahwa dapil palembang diajukan pada tahap melengkapi permohonan bahwa berdasarkan pmk tahun permohonan sebagaimana dimaksud dalamberdasarkan pmk tahun pemohon atau kuasanya melengkapi permohonan sebagaimana dimaksud pada dalam jangka waktu paling lambat 3x24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diterimanya apel sebagaimana dimaksud berdasarkan hal tersebut sangat jelaslah bahwa pemohon tidak dapat menambahkan materi permohonan pada masa perbaikan 3x24 jam kedua, karena pada masa 3x24 jam kedua hanya untuk melengkapi kelengkapan saja, bukan menambah materi permohonan: berdasarkan hal tersebut maka permohonan pemohon telah melewati tenggang waktu pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud dalam pmk tahun oleh karena itu permohonan pemohon haruslah dinyatakan tidak dapat diterianggota dprd kota palembang, sebagai berikut.indra) provinsi sumatera selatanuntuk pengisian keanggotaan dprd kota palembang perolehan suara partai gerindra perolehan suara dapil penat bukti pt sea s d pt bahwa pada pokoknya keberatan pemohon adalah tentang perolehan suara partai gerindra pada dapil palembang iii: bahwa keberatan pemohon tentang perolehan suara partai gerindra pada dapil palembang iii tersebut, khususnya terjadipalembang sepanjang daerah pemilihan palembang iii, dengan memperhatikan tabel perbandingan dari dan bukti sebagai berikut: bukti: pt menunjukkan tidak ada perbedaan data antara formulir model db dprd kabupaten kota dengan formulir model da dprd kota palembang, seluruh kecamatan kota palembang: bukti: pt menunjukkan tidak ada perbedaan data antara formulir model da dprd kabupaten kota wilayah kecamatan laju dengand kota palembang, seluruh kelurahan kecamatan laju: kecamatan: laju kelurahan: talang putri perolehan suara partai politik tps menurut selisih peserta pemilu terkait pdi perjuangan mwa lsn partai golkar partai gerindra a4. bukti: pt .13putri, laju, palembang, kelurahan: talang bubukbubuk, laju, palembang, kecamatan: seri. ulu kelurahan: ulu partai politik tps perolehan suara selisihp. kpu terkait pdi perjuangan partai golkar |. |. partai gerindra pdi perjuangan partai golkar partai gerindra bukti: pt ptdan tps kel. ulu, seberang ulu ii, palembang, bukti: pt surat pernyataan a.n. sekedar, menunjukkan bahwa milik pihak terkait adalah benar bukti: pt surat pernyataan a.n. selamat rudy wiranto, menunjukkan bahwa milik pihak terkait adalah benar kecamatan: seri. ulu kelurahan: ulu ii, kecamatan seberang ulu, palembang,: seri. ulu kelurahan: ulu, kecamatan seberang ulu ii, palembang, kecamatan: seri. ulu kelurahan: tangga takutngga takut, kecamatan seberang ulu ii, palembang: kecamatan: laju kelurahan: talang bubuk perolehan suara partai politik tps menurut selisih peserta pemilu terkait diperjuangkalang bubuk, kecamatan laju, palembang,k i2014, bahwa pemohon mendalilkan hasil perolehan suara yang benar menurut pemohon adalah: perolehan suara partai politik menurut anak form. selisih peserta pemilu terkait form. (p. kpu terkait) pdi perjuanganyajaiwnngsm, bukti pt partai bulan dan mukti. desa puncak kemuningselisih bukti menurut partai politik form. pihak peserta pemilu terkait form. (p. kpu terkait) dan partai bulan bukti1 perolehan suara menurut bukti partai politik form form selisih pihak peserta pemilu terkait (p. kpu terkait) partai bulan dan bukanurut bukti politik form. selisih pihak peserta form. (p. terkait pemilu kpu terkait) pdi bukti pt perjuangan partai bulan dan bukti bintang pt1 perolehan suara menurut bukti partai politik form pihak peserta selisih terkait pemilu form. (p. kpu terkait) pdi bukti pt perjuangan1 perolehan suara partai politik bukti peserta form. selisih pihak pemilu form. (p. terkait kpu terkait) pdi bukti ptolitik suara sah dapil.hal ini memberikan keterangan pihak terkait dalam perkara php dpr dprd xi1 yang dimohonkan oleh pemohon partai gerakan indonesia raya), daerah pemilihan lubuk linggau v tentang penetapan perolehan kursi partai politik dan penetapan calpilih anggota dewan perwakilan rakyat daerah kota lubuk linggau pemilihan tahun bahwa pada pokoknya keberatan pemohon adalah mengenaidengan perincian sebagai berikut, model db lamp. selisih model db1 total suara sah bahwa pihak terkait keberatan dengan dalil pemohon yang menyatakanadanya selisih suara sah model kpu kota lubuk linggau dengan lampiran model kpu kota lubuk linggau dapil sebesar suara hal mana dapat dibuktikan dengan menjumlahkan jumlah suara sah partai dan suara calon berdasarkan form lampiran db dprd kab kota maka total suara sah partai dan calon sebesar sebagaimana diuraikan dalam tabel bawah iniakan indonesia raya) provinsi sumatera selatanuntuk pengisian keanggotaan dprd kota lubuk linggau daerah pemilihan lubuk linggau berdasarkan form db dprd kab kota kec. kec. lubuk lubuk rincian jumlah perolehan ling ling jumlah suara partai politik akhir timur timur dan suara calon nomor nama partai dan calon partai nasdem buron ranjan, sos airing, sos sriwinarti, a.md dedy, armada mandala sumatey hendri |henipuspitaambarsari (syaifuleffendi,s. sos asa suara calon |partaikebangkitan bangsa aminah oo. a38 mekanik mae capaian |januari. inursetiawanedi,sh. inurmaelisa bala aan dame suara calon |partaikeadilan sejahtera sukarno a38 |h.hashi ho5a basalis . |anasariayani daan da0 suara calon |diperjuangkan (leniherlina a14 |ruditarwandi,se |selpiwulandari dan suara calon (partai goldi wijaya, se., m.si |yanirizal jernilala yandramuchtar, isyarifahdj ita jumlah suara sah partai dan luar calon arun dan ang ge00 partaigerindra |septasusanto,s zarghifari, se. (berjaya, drs.h.m.asr,l lama suara calon (e|yuw |efrisusanto isesieryani, luar calon tandan asp sets5 suara calon |partaiamanat nasional |supriyadi |serimegawati,sh |. irudihariyanto veraayusundari idavidnosumatera selatan pemohon raden gempita, s.h.) adalah calon anggota dewan perwakilan rakyat daerah kota palembang, daerah pemilihan palembang dari partai gerindra dengan nomor urut (satu).kota i. kota palembang dapil palembang tabel . pertandingan perolehan suara menurut memohon dan pemohon partai politik) kota palembang provinsi sumatera selatan untuk pengisian keanggotaan dprd kabupaten kota bakat sets ajaran mal kota s d palembang bukti tambahan s d ketidak sesuaikan data form dengan form menyebabkan pengurangan jumlah suara partai gerindra yang menjadi keberatan pemohon atas keputusan komisi pemilihan umum memohon) nomor: pts kpu tahun tertanggal mei mengenai penetapan hasillen maidayanti imegarsatriah suara calon ajakan dan dota pembangunan |neldasafitri sehati, pd. marlintaua.toni.s suara calon |partaihatinuranirakyat (desyseplyana, pd, rawat. sutrisnoamin. see aan uas suara calon |partaibulanbintang |alisyahbana (beta la. |lagusbunyamin ida ppp pra suara calon |partaikeadilandansatuan indonesia tulus ramtenar drs. alamsyah amin peni suryani dahlan emy puji lestari amir jumlah suara sah partai dan suara calon jumlah bukti pt membuktikan bahwa jumlah suara sah partai dan calon yang benar untuk daerah pemilihan lubuk linggau adalah sebesar suara. bahwa dengan memperhatikan jumlah suara sah partai dan suara caleg sebagaimana diuraikan dalam tabel diatas, maka apabila dijumlahkan secarakeseluruhan jumlah suara sah partai dan suara calon berdasarkan form db dprd kab kota yaitu sebanyak suara sah, sebagaimana yang diuraikan dalam tabel dibawah ini: tabel2: perolehan suara sah partai politik dan calon berdasarkan form db dprd kota lubuk linggau daerah pemilihan lubuk linggau iv. partai kec. kec. jumlah politik lubuk lubuk akhir linggau linggau timur timurbahwa selanjutnyjumlah suara sah partai dan suara calon adalah sebagaimana diuraikan dalam tabel dibawah ini: tabel perolehan suara sah partai politik dan calon berdasarkan form eb dalam pemilu anggota dprd kota lubuk linggau daerah pemilihan lubuk linggaujumlah suara sah partai dan calon yang benar adalah sebesar suara untuk daerah pemilihan lubuk linggau iv. bahwa dengan memperhatikan fakta sebagaimana diuraikan diatas, maka dalil keberatan pemohon adalah tidak benar oleh karena jumlah suara sah partai dan calon yang benar adalah sebesar suara sebagaimana dinyatakan dalamengan demikian berdasarkan jumlah suara sah partai dan calon maka penghitungan perolehan kursi partai politik setelah dibagi dengan alokasi kursi sebanyak kursi diperoleh angka bilangan pembagi pemilihan bpp)penghitungan perolehan kursi partai politik adalah sebagai berikut: tabel perolehan kursi partai politik dalam pemilu anggota dprd kota lubuk linggau daerah pemilihan lubuk linggau perolehan perolehan partai perolehan kursi kursi politik suara sah tahap sisa tahap dapilnasional partai persatuan pembangunan . o. bintang partai keadilan dan persatuan indonesia jumlah bukti pt membuktikan bahwa benar perolehan kursi diraih oleh pihak terkait pada tahap penghitungan ke dengan perolehan suara sebanyak suara. bahwa dengan demikian dalil pemohon yang menyatakandi24dan disahkan dalam persidangan tanggal juni sebagai berikut. dapil palembang pt model dprd kabupaten kota palembang: pt model da dprd kabupaten kota kec. laju palembang, model dprd kabupaten kota kel. talang pt putri, laju, palembang, pt model dprd kota palembang, tps talang putri, laju, palembang, dprd kabupaten kota palembang, kel. talang bubuk, laju, palembang: pt model dprd kota palembang tps talang bubuk, laju, palembang: pt model da dprd kota palembang kec seberang ulu ii, palembang:, tps kel. ulu, seberang ulu ii, palembang, model dprd kota palembang yang ada pada pt pihak terkait, tps kel. ulu, seberang ulu ii, palembang: pt surat pernyataan a.n. sekedar pt surat pernyataan a.n. selamat rudy wiranto pt model dprd kota palembang yang adhak terkait, tps kel. ulu, seberang ulu il, palembang pt dprd kabupaten kota palembang kel. &j ulu, seberang ulu ii, palembang: model dprd kota palembang yang ada pada pt pihak terkait, tps kel. ulu, seberang ulu il, palembang yang ada pada pihak terkait, tps kel. tangga takut, seberang ulu ii, palembang pt dprd kabupaten kota palembang kel. tangga takut, seberang ulu ii, palembang, pt model dprd kota palembang yang ada pada pihak terkait, tps kel. talang bubuk, laju, palembang pt dprd kabupaten kota palembang kel. talak bubuk, laju, palembang, dapil lubuk linggau kode bukti jenis nama bukti pt form lampiran db dprd kab kota maka total suara sah partai dan calon rekapitulasi jumlah perolehan suara sah pt partai politik dalam pemilu anggota dprd kabupaten kota tahun model eb pt model da kecamatan lubuk linggau timur dan kecamatan lubuk pihak terkaitpil palembang saksi hendri firmansyah bahwa saksi adalah saksi partai pdi perjuangan tps kelurahan talang putri, bahwa hasil penghitungan suara berdasarkan golkar memperoleh suara, partai gerindra memperoleh suara, bahwa partai pdi memperoleh suara. saksi bambang irawan bahwa saksi sebagai saksi mandat tps pps keluaran talang putri, bahwa terdapat keberatan dari saksi gerindra karena hasil penghitungan suara tidak sama dengan hasil yang dimilikinya, bahwa terdapat kesepakatan seluruh saksi untuk memeriksa ulang rekap plant, bahwahasilnya sama seperti saksi yang ada saksi tps, bahwa setelah koreksi didapatkan hasil yang sama. saksi suratan bahwa saksi sebagai saksi mandat pdi perjuangan pps kelurahan talang pupuk, bahwa pleno pps kelurahan talang pupuk dihadiri oleh seluruh saksi partai politik dan terdapat sanggahan, bahwa saksi tidak mengingat sanggahan dari partai mana dan sanggahan mengenai apa, bahwa terdapat kesepakatan untuk membuka kotak dan penghitungan diperoleh hasil yang sama. dapil lubuk linggau saksi saparudin bahwa saksi adalah saksi pdip kecamatan lubuk linggau timur bahwa proses rekapitulasiplano yang diadakan oleh ppk timur berjalan denganparpol yang hadir saksi parpol yang hadir sepakat bahwa dengan hasil pleno kecamatan lubuk linggau timur bahwa terdapat keberatan mengenai data pembanding dari setiap saksi, bahwa telah diadakan koreksi atas data pembanding dan hasilnya sama, bahwaperolehan suara tingkat kecamatan lubuk linggau timur adalah jumlah total suara sah sebanyak suara dan suara tidak sah sebanyak suara. dengan demikian jumlah total suara sah dan tidak sah sebanyak suara. saksi yuri daud: bahwa saksi adalah saksi mandat pdi perjuangan kecamatan lubuk linggau timur bahwa pada rapat pleno rekapitulasi penghitungan suara kecamatan lubuk linggau timur dihadiri oleh partai politik, hanya satu partai nasional demokrat yang tidak hadir, bahwarapat berjalan lancaran disaksikan oleh panas, bahwa perolehan suara partai pdi berjumlah suara, bahwa perolehan suara gerindra sebanyak suara: bahwadii akhir pleno memang terdapat keberatan dari partai pkb, yang keberatan tersebut tidak dikemukakan dalam rapat namun hanya dengan meminta blank keberatan namun tidak ditandatangani. saksi joko susanto bahwa saksi adalah saksi mandat kpu kota lubuk linggau dari pdi perjuangan: bahwa rapat dilaksanakan dimulai jam wib pagi sampai jam wib keesokan harinya, karena adanya permintaan dari partai politik, saksi saksi partai politik untuk ditulis secara manual: bahwaterdapat parpol yang menyampaikan keberatan dalam rapat pleno, bahwa dapil lubuk linggau perolehan suara pdip sebanyak suara, bahwa partai gerindra memperoleh suara: bahwa pkb memperoleh suara bahwa keberatan yang disampaikan secara tertulis kepada panas, bahwa panas tidak mengungkapkan dalam sidang plenoparpol yang tidak menandatangani hasil rekap karena sudah terbit dahulu pulang: bahwa gerindra tidak menandatangani hasil rekap. dapil empat lawang untuk perseorangan calon saksi iwan: bahwa saksi adalah saksi partai golkar yang telah memperoleh izin dari ketua golkar, bahwa saksi menerangkan perolehan suara rendi dengan ma'mun:, bahwa tps muara kalangan, desa muara kalangan, rendi memperoleh suara, bahwa mak'mun memperoleh suara: bahwakeseluruhan jumlah suara pdi sebanyak suara. saksi sinaga: bahwa saksi adalah saksi tps desa muara kalangan, kecamatan ulu musi, kabupaten empat lawang: bahwa tps suara pdi sebanyak suara, rendi memperoleh suara, dan ma'mun memperoleh suara. dengan demikian total suara berjumlah suara. saksi sudirman bahwa saksi adalah saksi golkar tingkat pps desa muara kalangan, bahwa saksi diminta untuk menerangkanperolehan suara pdi perjuangan berdasarkan dites dan tps dan tps bahwa dalam rekapitulasi perolehan partai pdip sebanyak suara: bahwa perolehan suara untuk rendi suara, untuk baharuddin suara, dan untuk ma'mun suara, bahwa total perolehan suara adalah116 suara i2,kec. seberang ulu pt s d kel. pt ulu kel. uadalah terdapat ketidaksesuaian data antara form dengan form sebagaimana adanya fakta fakta dibawah ini: asa yo bii mo? ggs bara abelian maa peasammea "nge aa rerata mpu jasa tag semua dremansang esp acara tasenggah ape races tamgesus pada kelurahan talang putri kecamatan laju tps terjadi pengurangan suara pada pemohon yang sebanyak suara, yang semula berjumlah suara menjadi suara bukti dan bukti serta adanya penggelembungan suarasebanyak suara partai golongan karya yang semula berjumlah suara menjadi suara bukti dan bukti pada kelurahan ulu kecamatan seberang ulu tps terjadi penggelembungan suara pada partai golongan karya sebanyak suara, yang semula berjumlah suara menjadi 48suara bukti dan bukti pada tps terjadi pengelembungansuara partai golongan karya sebanyak suara, yang semula berjumlah suara menjadi suara bukti sampai sehingga keseluruhan penggelembungan suara partai golongan karya dari tps suara dan tps suara) adalah sebanyak17 suara, pada kelurahan talang bubuk kecamatan laju tps terjadi penggelembungan suara partai demokrasi indonesia perjuangan sebanyak suara, yang semula berjumlah suara menjadi suara bukti dan bukti bahwa pada tps kelurahan ulu kecamatanaju bahwa perolehan suara pihak terkait dapil kota palembang kecamatan laju pada tps kelurahan talang putrilay pt kec. laju s d tps kelurahan pt talang putriuntuk tps kel. ulu dan tps kel. ulu serta kecamatan laju tps kelurahan talang putri berdasarkan jumlah total yang ada pada pihak terkait adalah (tujuh sembilan suara) sama dengan memohon, sedangkan pemohon (empat puluh enammemohon pemohon pihak bukti db terkait pt kota s d palembang ptgolkar mengajukan alat bukti suratitulisan dan alat bukti lainnya untuk dapil palembang 3diberi tanda sampai dengan .sebagai berikut. surat kuasa khusus substitusi model dprd kabupaten kota, daerah palembang model dprd kabupaten kota, daerah palembang model da dprd kabupaten kota, kecamatan seberang ulu model da dprd kabupaten kota, kecamatan dan laju model dprd kabupaten kota,di desa talang putri kecamatan laju tps model dprd kabupaten kota,di desa ulu kecamatan seberang ulu tps pt model dprd kabupaten kota,di desa ulu kecamatan seberang ulu tpspdi telah menyerahpalembang (perseorangan atas nama raden gempita): dprd kabupaten kota dapil banyuasin dprd kabupaten kota dapil lubuk linggaden gempita untuk dapil palembang dprd kabupaten kota telah memiliki surat rekomendasi dari dpp partai gerindra untuk mengajukan permohonan mahkamah.bukan kewenangan mahkamahterhadap eksepsi memohon tersebut. adapun eksepsi memohon permohonan pemohon kabur menurut mahkamahpalembang bahwa pemohon pada pokoknya mendalilkan perolehan suara pemohon dapil kota palembang seharusnya sebanyak suara, namun menurut memohon sebanyak suara. perbedaan perolehan suara tersebut disebabkan karena sebagai berikut: tps kelurahan talang putri, kecamatan laju, terdapat pengurangan perolehan suara pemohon sebanyak suara, dan terdapat penambahan perolehan suara golkar sebanyak suara, tps kelurahan ulu kecamatan seberang ulu ii, terdapat penambahan suara partai golongan karya sebanyak suara,perolehan suara partai golongan karya sebanyak suara, tps kelurahan talang bubuk, kecamatan laju terdapat penambahan perolehan suara partai demokrasi indonesia perjuangan sebanyak suara:, namun berdasarkan form perolehan suara sah seluruh calon partai golongan karya bertambah menjadi suara, dan perolehan suara sah seluruh calon partai gerakan indonesia raya berjumlah suara: tps kelurahan ulu kecamatan seberang ulu ii, berdasarkan form suara perolehan suara sah seluruh calon partai golongan karya sebanyak suara, namun berdasarkan form bertambah menjadi suara:sebanyak suara. namun berdasarkan form bertambah menjadi suara,sebanyak suara, namun berdasarkan formrafrizrin, herman sofyan, dan adzan getar nusantara yang keterangannya sebagiaankota palembang dapil sampai dengan dengan bukti kota palembang dapiloleh pemohon berupa form dan form tidak membuktikan adanya pengurangan perolehan suara pemohon dan penambahan perolehan suara beberapa partai politiyang didalilkan oleh pemohon. dengan demikian menurut mahkamah dalil pemohon tidak beralasan hukum, dprd kabupaten kota dapil banyu asin bahwa pemohon pada pokoknya mendalilkan telah terjadi penambahan perolehan suara partai nasdem dengan perincian sebagai berikut: merah mata |ce9g121a sampai dengan bukti .121e, serta saksi sugianto, studi, dan heranbanyuasin iv. sampai dengan bukti banyuasin iv. setelah mahkamah memeriksa bukti pemohon dan memohon secara saksama, menurut mahkamah terdapat perbedaan antara perolehan suara yang tercantum dalam tabel yang menurut pemohon hasil rekap pemohon dengan bukti pemohon berupa form dua desa yaitu desa perajin, desa cinta manis lama: dari fakta tersebut atas, menurut mahkamah tidak terdapat penambahan suara partai nasdem sebanyaklubuk linggau bahwa pemohon pada pokoknya mendalilkan telah terjadi selisih perolehan suara partai dan caleg yang didapat dari saksi pemohon dari dua kecamatan yaitu kecamatan lubuk linggau timur dan lubuk linggau timur sebagai berikut: pemohon lestari jemekeh jemekeh tps4 taba koji pdip lestari tps5 taba koji ppp |tps8 waterval ppp ' |tps1 waterval hanura tps&waterval hanura tps4 waterval demokrat tps taba demokrat shame lama tps8 terang pbb |tps9 waterval pkpi "aa" jemekeh tps1 wirakarya pbb |tps5 pesat jaya pdip tps7 pesat jaya pkb tps7 pesat jaya hanura taba taba taba kanan ter kanan tps karya bakti bukti namun berdasarkan form kelurahan ulu suara perolehan suara sah seluruh calon partai golongan karya bertambah menjadi26 suara, dan perolehan suara sah seluruh calon partai gerakan indonesia raya berjumlah suara bukti ).berdasarkan data tersebut bahwa partai golongan karya mendapat penambahan suara sebanyak20 suara. sedangkan perolehan suara seluruh calon partai gerakan indonesia raya bertambah menjadi suara. bahwa padaulu suara sah seluruh calon partai golongan karya bertambah menjadi suara bukti berdasarkan data tersebut bahwa partai golongan karya mendapat tambahan suara sebanyak5 suara. padatangga takut suara sah seluruh calon partai golongan karya bertambah menjadi suara bukti ).berdasarkan data tersebu partai golongan karya mendapat tambahan suara sebanyak suara. padaberjumlah suara bukti namun berdasarkan form kelurahan talang bubuk suara sah seluruh calon dan partai gerakan indonesia raya berjumlah suara bukti berdasarkan data tersebut bahwa partai gerakan indonesia raya dihilangkan sebanyak suara. pee sehinggajumlah keseluruhan pengurangan suara partai gerind96a sampai dengan bukti .96v, serta says mulyadi dan irwan yang keterangannya sebagaimana termuat lengkap pada bagian duduk perkara: terhadap permohonan pemohon, memohon membantah dengan mengajukan bukti yang diberi tanda bukti lubuk linggau sampai dengan lubuk linggau dan bukti tambahan bukti lubuk linggau setelah mahkamah memeriksa bukti bukti pemohon. dari bukti yang diajukan oleh pemohon berupa formulir model tidak membuktikan adanya perbedaan perolehan suara beberapa partai politik secara keseluruhan dari tps tps yang diuraikan dalam tabel tersebut atas. perbandingan.antara form model dengan form model dan form model da1 berupa matrik buatan pemohon yang dijadikan bukti oleh pemohon tidak membuktikan dalil pemohon benar adanya. dengan demikiani. bahwa perolehan suara pemohon berdasarkan data memohon berdasarkan rapat pleno rekapitulasi kpu kota palembang berjumlah suara, dengan ada pengurangan suara pemohon, maka jumlah perolehan suara pemohon yang seharusnya adalah penambahan) suapalembang, dapil palembang adalah sejumlah suara dan menetapkan perolehan kursi dprd kota palembang dapil palembang untuk pemohon raden gempita, s.h.)banyuasin banyuasin dapil bahwa berdasarkan rekapitulasi suara yang dilakukan oleh memohon tingkat ppk untuk dapil kabupaten banyuasin, yang terdiri dari (tiga kecamatan), pemohon memperoleh suara sebagai berikut: nama partai kecamatan jumlah bukti toni miss ker bas velagwjunesa keehirkumbang pesan pa bahwa pada saat rapat pleno rekapitulasi tingkat kabupaten banyuasin suara perolehan pemohon tetap tidak berubah: bahwa pada saat rekapitulasi suara yang dilakukan oleh memohoyang diwakili oleh: nama jenderal purn) dr. wiranto, sh.mm: jabatan ketua umum dpp partai hati nurani rakyat alamat jl. tanjung karang jakarta pusat nama dr. doss iskandar prasetyo, sh., hum, jabatan sekretaris jenderal dpp partai hati nurani rakyat alamat jl. tanjung karang,,, mendengar keterangan saksi pkikim timurselatantengahbarota lahterjadi pengurangan perolehan suara milik pemohon db. .kwk tuliskecamatan muara pinang nama partai calon ranfodan maa way no aermadeyatudin mah o6s.d. dapil pt. penjelasan alat bukti: bukti keterangantpt. lampiran model dprd kabupaten kota tps desa lubuk tanjung, kecamatan mpt18todapil musi rawasiio(empat puluh delapan juta rupiah bahwa penegakan hukum terhadap tindak pidana pemilubahwa tidak ada kepentingan pemohon mengajukan permohonan dalam perkara guo karena berdasarkan hasil rekapitulasi model yang telah ditetapkan berdasarkanpemohon memperoleh (satu) kursi dapilhanurasaksi peserta pemilu terhadap hasil pleno ppk rawas ilir dan bahkan saksi pemohon telah menandatanganihanura tingkat ppk rawas ilir daerah pemilihan kabupaten musi rawas untuk pengisian keanggotaan dprd kabupaten hee polres fase foam rae.sedangkan pemohon juga memperoleh (satu) kursi sebagaimana yang juga didapatkan pemohonii. dalam eksepsi mengabulkan eksepsi pihak terkait ivuntuk dapil musi rawassebagai berikut. pt model da kecamatan rawas ilir model kabupaten musi rawas pt keputusan kpu musi rawas pt pts kpu.mura v pt keputusan kpu musi rawas pts kpu.mura v dapil empat lawangkibat pengurangan tersebut terdapat selisih perhitungan perolehan suara sebanyak suara bahwa terhadap kesalahan perhitungan: bukti s.d bahwa dengan uraian tersebut diatas terbukti telah terjadi kesalahan perhitungan perolehan suara dan pengurangan suara milik pemohon sehingga mempengaruhi perolehan suara pemohon, oleh karenanya terhadap harus dibatalkan: berikut penjelasan tentang kesalahan perhitungan di., bukti s.d tabel kesalahan penjumlahan pada kecamatan dalam bentuk landscape terlampir. daftar alat bukti dapil sumsel untuk perolehan kursi dpr an. ir. didi priadi, keputusan komisi pemilihan bukti ini menerangkan bahwa dasar umum pts kpu tahun hukum penetapan jumlah perolehan tentang penetapan hasil suara sah partai politik peserta pemilu pemilihan anggota dewan tahuterhadap permohonan php yang diajukan oleh pemohon partai hanuradapil s.d. pt.spi,pta194a95 lampiran model dprd kabupaten kota tps desa lubuk tanjung, kecamatan muarabuahselain itu, pihak terkait pkpilison: bahwa saksi sebagangetahui resiko dan konsekuensi dari kpu, serta tetap bersedia melanjutkan kesaksian, bahwapenerimaan yang selanjutnya hasil dari tps dirumah pps bahwaperekapan kpp berakhir pada pukul wib, bahwaterdapat saksi saksi yang pulang, dengan demikian perekaman diserahkan kepada pps, bahwa semua saksi menandatangani: bahwa tps hanura memperoleh suara dan untuk partai keadilan dan persatuan indonesia memperoleh suara. saksi tito daeng haris: bahwa saksi adalah saksi pembanding dari ndi tingkat ppk kecamatan muara pinang bahwa perolehan suara partai hanura adalah suara: bahwa pkpi memperoleh suara, bahawa elia syukur mengusulkan penghitungan pleno ppk berdasarkan plant, dan terdapat penolakan dari saksi lain karena proses pleno menyalahi aturan: bahwa terjadi perdebatan namun intinya, dicapai kesepakatan bahwa pembacaan pleno itu berdasarkan model bahwa kesepakatan telah tercapai dan lalu pleno berjalan lancar: bahwa tidak ada protes sampai dengan terakhir, dan penandatanganan da plant: bahwa dilanjutkan dengan penandatanganan da bahwa seluruh saksi yang masih hadir, langsung dibagikan model ruslan abdul gani: bahwa saksi adalah saksi dari partai persatuan pembangunan pada rapat pleno ppk kecamatan muara pinang, dari, bahwa partai hanura mendapatkan hasil suara, bahwa partai pkpi mendapatkan suara bahwa musyawarah dihadiri oleh seluruh saksi partai yakni sebanyak partai, namun partai yang tidak hadir pada saat itu, partai pbb bahwa semua saksi setuju dengan hasil plennandatanganan seluruh parpol politik, namun pada akhirnya ada satu partai yang sempat tidak hadir yaitu partai hanura tidak menandatanganipprovinsi dapil sumatera selatan (perseorangan) dpr dapil provinsi sumatera selatankeputusan komisi pemilihan bukti ini menerangkan tentang nomor umum nomor urut partai politik peserta pemilihan pts kpu tahun umum anggota dpr, dprd provinsi, tentang perubahan kedua atas dan dprd kabupaten kota tahun keputusan komisi pemilihan yang dalam hal ini partai umum nomor pemohon berada dalam nomor urut pts kpu tahun tentang yaitu partai hati nurani rakyat penetapan nomor urut partai hanura). politik peserta pemilihan umum anggota dpr, dprd provinsi, dan dprd kabupaten kota tahun sertifikat rekapitulasi hasil bukti ini menjelaskan hasil rincian penghitungan perolehan suara (hasil perolehan suara pemohon dari setiap kecamatan tingkat daerah pemilihan sumatera selatan ii, kabupaten kota dalam pemilihan kabupaten lahat.bukti ini menjelaskan adanya penghitungan perolehan suara (kesalahan terhitung pada tahap kecamatan muara payang rekapitulasi tingkat kecamatan muara dalam pemilihan umum anggota payang mana pemohon dpr tahun daerah kehilangan suara sebanyak suara. pemilihan kab. lahat, sumatera selatan da .kwk.kpu) sertifikat rekapitulasi hasil bukti ini menjelaskan adanya penghitungan perolehan suara kesalahan terhitung pada tahap kecamatan sukamerindu dalam rekapitulasi tingkat kecamatan pemilihan umum anggota dpr sukamerindu mana pemohon tahun daerah pemilihan kehilangan suara sebanyak kab. lahat, suara. sumatera selatan bahwa menurut mahkamah suatu permohonan harus memenuhi syarat formal:dan hal hal yang diminta untuk diputus.ncermati dengan seksama permohonan pemohon, pemohon dalam permohonannya pada dapil dapil tersebut atas diantaranya tidak mencantumkan petit, hanya mencantumkan daftar dapil, namun tidak ada polita, dan petit. meskipun mahkamah telah memberikan kesempatan kepada pemohon untuk memperbaiki ataupun melengkapi permohonannya, namun hingga berakhirnya tenggang waktu perbaikan, pemohon tidak juga memperbaiki permohonannya. berdasarkan pertimbangan tersebut, menurut mahkamah, permohonan pemohon tidak memenuhi syarat suatu permohonan sebagaimana yang disyaratkan dalam mk, dprd provinsi dapil sumatera selatan (perseorangan) bahwa dapil sumatera selatan dprd provinsi, pemohon berdasarkan surat bertanggal mei telah menarik kembali permohonannya, dengan alasan tidak mendapatkan persetujuan dari dpp partai hanur(perseorangan), dpr dapil provinsi sumatera selatan i3. menimbang bahwa pemohon pada pokoknya mendalilkan adanya perbedaan perolehan suara pemohon antara menurut memohon dan pemohon dapil provinsi sumatera selatan ii, sehingga terjadi selisih sebagai berikut: musa mantu memohon pemohon bahwa adanya perbedaan perolehan suara tersebut karena ada perbedaan penulisan perolehan suara jumlah perolehan suara yaitu jumlah perolehan suara dalam .kwk kpu berbeda dengan da. .kwk.kpu). hal tersebut terjadi (tigabelas) kecamatan yang ada kabupaten lahat sebagai berikut: kecamatan muara payang adakecamatan sukamerindu terdapat selisih perhitungan perolehan suara sebanyak suara kecamatan tanjung sakti puu terdapat selisih perhitungan perolehan suara sebanyak suara kecamatan merapi timur terdapat selisih perhitungan perolehan suara sebanyak suara kecamatan tanjung sakti bumi terdapat selisih perhitungan perolehan suara sebanyak suara kecamatan pesek terdapat selisih perhitungan perolehan suara sebanyak suara kecamatan merapi barat terdapat selisih perhitungan perolehan suara sebanyak suara kecamatan merapi selatan terdapat selisih perhitungan perolehan suara sebanyak suara kecamatan kikim timur terdapat selisih perhitungan perolehan suara sebanyak suara kecamatan kikim selatan terdapat selisih perhitungan perolehan suara sebanyak suara kecamatan kikim tengah terdapat selisih perhitungan perolehan suara sebanyak suara kecamatan kikim barat terdapatkecamatan kota lahat terdapat selisih perhitungan perolehan suara sebanyak suara bahwa selain itu pemohon mendalilkan terjadi pengurangan perolehan suara pemohon db. .kwk kpu isimojo mamaparatoson pesan da .kwk.kpu db .kwk.kpu achmad, mba. baik rez nur ramadan ok. achmadsyaiftudin loo dream angin mmm bet pesta bahwa akibat pengurangan tersebut terdapat selisih perhitungan perolehan suaraketut sukaraja, firman, dan slamet raharjo,2. sampai dengan bukti sumsel2. dan sumsel21 sampai dengan sumsel2. namun tidak mengajukan saksi, menurut mahkamah, dalil pemohon tidak dibuktikan dengan bukti bukti yang meyakinkan mahkamah. pemohon mengajukan bukti berupa formulir da dari kecamatan, kabupaten lahat, namun pemohon mengajukan bukti berupa formulir hanya dari kecamatan, yaitu kecamatan merapi barat, kecamatan merapi selatan, kecamatan sukamerindu, dan kecamatan muara payang. pemohon juga tidak dapat membuktikan perolehan suararsebut berdasarkan formulir sehingga dapat membuktikan perbedaan perolehan suara pemohon antara formulir model dengan formulir model da adapun dalil pemohon adanya perbedaan perolehan suara pemohon yang tercantum formulir da dengan formulir kecamatan muara pinang, kabupaten empat lawang, dalil pemohon telah terbantahkan dengan keterangan saksi pihak terkait pks), mainan, yang pada pokoknya menerangkan bahwa perolehan suara pemohon kecamatan muara pinang adalah sebanyak suara, dan setelah rekapitulasi penghitungan suara kpu provinsi sumatera selatan, saksi pemohon tidak ada yang mengajukan keberatan, hal tersebut juga bersesuaian dengan keterangan saksi pihak terkait pks), irwan, yang menjadi saksi pada saat rekapitulasi penghitungan suara kpu provinsi sumatera selatadprd kabupaten kota dapil empat lawang bahwa pada pokoknya pemohon mendalilkan perolehan suara pemohon dapil empat lawang seharusnya suara, namun menurut memohon sebanyak suara. adapun perolehan suara pkpi seharusnya suara, namun menurut memohon perolehan suara pkpi sebanyak suara. untuk membuktikan dalilnya pemohon mengajukan bukti sampai dengan bukti dan saksi suhardi chandra, fan syari, dan makan abdullah yang keterangannya sebagaimana termuat lengkap pada bagian duduk perkara): terhadap dalil pemohon, memohon majukan bukti yang diberi tanda bukti empat lawang2. sampai dengan empat lawang2. menurut mahkamah dalil pemohon tidak jelas. meskipun pemohon menguraikan terdapat perbedaan perolehan suara menurut pemohon dan memohon dalam bentuk tabel yang dibuat oleh pemohon, namun pemohon tidak menjelaskan bagaimana dan mana perolehan suara pemohon dapat berkurang dan perolehan suara pkpi bertambahdprd kabupaten kota dapil musi rawas bahwa pemohon pada pokoknya mendalilkan perolehan suara pemohon dapil musi rawas seharusnya sebanyak suara, namun menurut memohobestari ibrahim dan trilogi,surat tulisan yang diberi tanda bukti kab musi rawas sampai dengan bukti kab musi rawas setelah mahkamah mempelajari permohonan pemohon secara saksama, menurut mahkamah dalil pemohon tidak jelas. meskipun pemohon menguraikan perolehan suara pemohon berkurang dapil tersebut berupa tabel pertandingan, namun pemohon tidak menjelaskan bagaimana dan mana perolehan suara pemohon berkurang sehingga terdapat selisih perolehan suara sebanyak suara, dprd kabupaten kota dapil empat lawang bahwa pemohon pada pokoknya mendalilkan perolehan suara pemohon dapil empat lawang seharusnya sebanyak suara, namun menurut memohon sebanyak suara, sehingga terdapat selisih sebanyak suara. pengurangan perolehan suara tersebut terjadi tps karang anyar, dan tps karang anyar. untuk tps karang anyar, dalam formulir tercantum perolehan suara sebanyak suara, namun formulir tercantum perolehan suara sebanyak suara, sehingga terdapat selisih suara sebanyak suara. adapun untuk tps karang anyar, dalam formulir model tercantum perolehan suara sebanyak suara, namun formulir model tercantum perolehan suara sebanyak suara, sehingga terdapat selisih perolehan suara sebanyakdan saksi dengki, topik, dan kaharuddin, yang keterangannya sebagaimana termuat lengkap pada bagian duduk perkara: bahwa terhadap dalil pemohon, memohon mengajukan bukti surat tulisan yang diberi tanda bukti empat lawang3 sampai dengan bukti empat lawang3 dan bukti sumsel empat lawang3. sampai dengan bukti sumsel empat lawang3.formulir model terdapat penebalan penulisan angka, dan bukti formulir model terdapat coretan dan penebalan angka yang menambahkan perolehan suara pemohonprovinsi dapil sumatera selatan ditarik kembali:tidak memenuhi syermohonan pemohon sepanjang dprd kabupaten kota dapil musi rawas dan dprd kabupaten kota dapil empat lawangerah pemilihankabupaten kota dapil musi rawas dan dprd kabupaten kota dapil empat lawang tidak dapat diterimatingkat kecamatan tanjung sakti suara puutimuranjung sakti bumi suaraingkat pasekbaratpemohon berkurang sebanyak kecamatan merapi selatantimur da suara kwk.kpu) sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara bukti salah hitung yang menyebabkan kecamatan kikim selatan da suara pemohon berkurang sebanyak .kwk.kpu) suartengah( da suara kwk.kpu)baratota lahat da suara kwk.kpu) sertifikat rekapitulasi hasil membuktikan bahwa terjadi penghitungan perolehan suara pengurangan suara milik pemohon dari setiap kecamatan tingkat yang semula da kwk.kpu kabupaten kota dalam pemilihan memperoleh suara sebanyak umum anggota dpr tahun suara menjadi suara db daerah pemilihan kab. empat kwk.kpu lawang, sumatera selatan db .kwk.kpu) sertifikat rekapitulasi hasil membuktikan bahwa perolehan suara penghitungan perolehan suara pemohon yang benar versi da kecamatan muara pinang dalam kwk.kpu sebanyak suara pemilihan umum anggota dpr bukan suara tahun daerah pemilihan kab. empat lawang, sumatera selatan da .kwk.kpu) surat keberatan nomor: untuk membuktikan telah terjadi dpp hanura v kecurangan dalam pemilihan legislatif tentang permohonan plant kabupaten empat lawang kab. empat lawang tanda terima surat dokumen untuk membuktikan bahwa telah dilaporkan kepada bawaslu telah terjadi penggelembungan dari partai urut suara dari hingga kwk.kpu dan dc kwk.kpu. tanda terima dari bawaslu tanggal untuk membuktikan telah diterima oleh mei badan pengawas pemilu berupa surat permohonan untuk buka plant dapil sumsntang kejadian khusus dan dari saksi pihak partai hanura tentang atau keberatan saksi penolakan hasil pleno tingkat kpu provinsi sumatera selatan surat pernyataan tanggal april untuk membuktikan bahwa telah tentang kejadian khusus dan terjadi kehilangan dokumen dan atau keberatan dari saksi yang berganda kabupaten empat lawang. dan menjelaskan telah terjadi penggelembungan suara. surat pernyataan tanggal april untuk membuktikan tentang keberatan tentang kejadian khusus dan dari saksi pihak partai hanura tentang atau keberatan dari saksi penolakan hasil rekapitulasi kpud empat lawang yang penekan tingkat kpu provinsi sumatera selatan. surat pernyataan bulan april untuk membuktikan tentang adanya tentang kejadian khusus dan penolakan dari saksi hanura perihal atau keberatan dari saksi adanya dua versi da.i dari kpu empat lawang. surat pernyataan bulan april membuktikan bahwa telah diajukan tentang kejadian khusus dan keberatan atas hasil pleno kpu atau keberatan dari saksi provinsi sumatera selatan surat pernyataan tanggal mei membuktikan pemohon telah tentang pernyataan kejadian mengajukan keberatan kepada khusu dan keberatan dalam bawaslu provinsi terkait adanya proses rekapitulasi penghitungan kecurangan kabupaten yaitu perolehan suara dalam pemilu kabupaten empat lawang dan tahun kabupaten oku timur petit. berdasarkan hal hal yangyang benar sepanjang perolehan suara (tiga belas) kecamatan, kabupaten lahat sebagai berikut: keras an cah anam pata menetapkan perolehan suara pemohon yang benar sepanjang perolehan suara (dua) kecamatan, kabupaten empat lawang, sebagai berikut: kecamatan muara pinang sebanyak suara menetapkan hasil penghitungan suara pemohon yang benar sepanjang daerah pemilihan sumatera selatan sebanyak dengan demikian, memperoleh (satu) kursi dpr dapil sumatera selatan memerintahkanii. dapil empat lawang (dua) untuk pengisian keanggotaan dprd kabupaten empat lawang, provinsi sumatera selatan. partai selisih alat bukti hanura dapil empat lawang pkpi dapil empat lawanglegislatif dprd kabupaten tahun tingkat kabupaten oleh komisi pemilihan umum kabupaten empat lawang tentangpenetapan kursi anggota dprd kabupaten empat lawang oleh komisi pemilihan umum kabupaten empat lawang disebabkan dalam proses pemilihan umum legislative dprd kabupaten empat lawang, karenakan dasar keputusan tersebut adalah keliru: bahwa berdasarkan berita acara rekapitulasi tentang hasil penghitungan suara hasil penghitungan suara pemilihan umum legislatif tahun dprd kabupaten tingkat kabupaten oleh komisi pemilihan umum kabupaten empat lawang dalam model db kab telah ditetapkan perolehan suara masing masing suara parpol dan suara caleg. total suara perolehan model db kab adalah sebagai berikut partai total kursi partai muara pinang lintas kalee pat tes tpa total jumlah suara sah seluruh parpol jumlah suara tidak sah jumlah suara sah dan tidak sah kesimpulan: bahwa apabila permohonan pemohon partai hanura) pada dapil kab empat lawang dikabulkan oleh majelis hakim mahkamah konstitusi, maka suara partai hanura adalah suara suara suara. dengan demikian, dari perolehan tersebut partai hanura pada dapil kab empat lawang akan memperoleh (satu) kursi untuk dprd kabupaten kota dari dapil kab empat lhal hal2. suara, dengan demikian pemohon memperoleh (satu) kursi dprd kabupaten kota dari dapil kab empat lawang. iii. dapil musi rawas untuk pengisian keanggotaan dprd kabupaten kota musi rawasusi rawas daerah pemilihan enam) meliputi kecamatan, rawas ulu, ulu rawas, nibung dan rawas ller.dan peralihan kursi pada daerah otonomi baru kabupaten musi rawas utara.yisihan keanggotaan dprd dapil (enam) penggelembungan suara partai politik kecamatan rawas ilir lo. memohon (pemohon |hanura ' ) pilot piosgisian keanggotaan dprd dapil (enam) inn dapil selisih alat bukti pan yna musi rawas enam) bahwa setelah proses penetapan secara nasional oleh kpu pusat tanggal mei proses pelaksanaan penghitungan ulang per tps enam) daerah pemilihan kabupaten musi rawas tersebut belum laksanakan oleh kpu provinsi sumatera selatan dapil selisih sll musi rawas kesimpulan: bahwa apabila permohonan pemohon partai hanura) pada dapil musi rawas dikabulkan oleh majelis hakim mahkamah konstitusi, maka suara partai hanura suara suara suara. dengan demikian, perolehan suara partai hanura pada dapil musi rawas akan memperoleh (satu) kursi untuk dprd kabupaten musi rawas.d kabupaten musi rawas dari dapil musi rawas iv. dapil (tiga) empat lawang untuk pengisian keanggotaan dprd kabupaten kota empat lawang bahwa perolehan suara pemohon yang benar adalah sebesar (seribu seratus lima puluh tujuh) suara pada penghitungan perolehan suara empat lawang, dengan bukti bukti (terlampir). dengan demikian, seharusnya sdr. veri marthaviansyah, s.kom mendapat suara terbanyak atau menang. akan tetapi karena perbuatan memohon yang melanggar hukum, akhirnya pemohon menjadi kalah. hal ini disebabkan kelalaian kpud empat lawang. adapun pertandingan perolehan suara sebagai berikut pertandingan perolehan suara menurut memohon dan pemohon (partai hanura) dapil kabupaten empat lawang dapil selisih alat bukti perolehan partai hanura kabupaten bahwa apabila dalam permohonan pemohon partai hanura) pada dapil iii empat lawang dikabulkan oleh majelis hakim mahkamah konstitusihanura suara suara suara. dengan demikian, dari perolehan suara tersebut partai hanura pada dapil iii empat lawang akan mendapatkan (satu) kursi dprd kabupaten kota.pemohon, sebanyak 120suara, terjadi di: tps desa karang anyar ( ) tps desa karanganyar ( ) hal ini berdasarkan pada bukti bukti sebagai berikut3 yang menyatakan perolehan suara total untuk dapil empat lawang3, untuk partai hanur, untuk dprd kabupaten kota, daerah pemilihan empat lawang yang menyatakan perolehan suara untuk, untuk dprd kabupaten kota, daerah pemilihan empat lawang menyatakan perolehan suara: partai hanura perolehan suara partai hanura tps dan tps desa karang anyar menurut formulir model d d. adalah sebagai berikut: tps sebanyak suara tps sebanyak suaarang anyar, kec. sikap dalam untuk dprd kabupaten kota, daerah pemilihan empat lawang tps yang menyatakan bahwa total perolehan suara untuk tps desa karang anyar adalah: partai hanu3, yang menyatakan bahwa total perolehan suara untuk tps desa karang anyar adalah: partai hanura selisih perbandingan perolehan suara menurut memohon dengan pemohon cperolehan suara menurut tps selisih (rekap desa kel (rekap tps) tps tps total tabel: perolehan (rangking) suara partai daerah pemilihan empat lawang menurut memohon model: db. kpud) kec. jumlah rangking kec. kec. sikap partai pendopo suara kursi partai pendopo dalam barat dapil golkar bahwa rangking partai menjadi berubah setelah suara partai hanura dikembalikan sesuai dengan formulir model tps dan tps desa karang anyar, kecamatan sikap dalam, sehingga rangking partai berubah sebagaimana tabel berikut: tabel: perolehan (rangking) suara partai daerah pemilihan empat lawang menurutng kec. kec. sikap kec. jumlah partai partai pendopo dalam pendopo suara kursi barat dapil reggae neng usa nga png pee pap aga naik ben oma bahwa pemohon telah melaporkan atas terjadinya kesalahan rekapitulasi tps dan tps kepada panitia pengawas pemilihan umum, sebagaimana ternyata pada formulir model dd dan model dd formulir laporan.bahwa saksi pemohon juga saleh mengajukan keberatan atas kesalahan penghitungan tersebut sebagaimana telah dicatat pada formulir model db dan formulir model da namun keberatan dan laporan pemohon dan saksi pemohon tersebut tidak membuahkan hasilmei untuk pemilihan anggota dewan perwakilan rakyat daerah sepanjang daerah pemilihan empat lawang kabupaten empat lawang, provinsi sumatera selatsumatera selatan keputusan komisi pemilihan umum nomor:ayangkecamatan sukamerindutingkat kecamatan tanjung sakti puu da .kwk.kpu) sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara kecamatan merapi timur da .kwk.kpu) sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara kecamatan tanjung sakti bumi da .kwk.kpu) sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara kecamatan tingkat pasek da .kwk.kpu) sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara kecamatan merapi barat( da .kwk.kpu) sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan kecamatan merapi selatan( da .kwk.kpu) sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara kecamatan kikim timur da .kwk.kpu) sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara kecamatan kikim selatan da .kwk.kpu) sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara kecamatan kikimtengah( da .kwk.kpu) sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara kecamatan kikim barat da .kwk.kpu)ota lahat da .kwk.kpempat lawanginang dalam pemilihan umum anggota dpr tahun daerah pemilihan kab. empat lawang, sumatera selatan da .kwk.kpu) surat keberatan nomor: dpp hanura v tentang permohonan plant kab. empat lawang tanda terima surat dokumen tanda terima dari bawaslu tanggal mei surat pernyataan tanggal april tentang kejadian khusus dan atau keberatantanggal mei tentang pernyataan kejadian khusus dan keberatan dalam proses rekapitulasi penghitungan perolehan suara dalam pemilu tahun dapil empat lawang kode bukti nama alat bukti keputusan kpunomor pts kpu tentang penetapan partai politik peserta pemilu tahun keputusan kpudapil empat lawangformulir model dan lampiran model dintang kanan daerah pemilihan musi rawas bukti data saksi dan pps kecamatan rawas ilir, kabupaten musi rawas bukti model da1 hasil pleno panitia pemilihan kecamatanir bukti model db1 hasil pleno penetapan perolehan suara kpu kabupaten musi rawas bukti surat panwascam kecamatan rawas ilir nomor: panwascam v bukti surat panitia pengawas pemilu kabupaten musi rawas nomor panas mura iv buktisurat kpu nomor kpu.mura iv tanggal april tentang pemberitahuan tindak lanjut rekomendasi bukti start panitia pengawas pemilihan umum kabupaten musi rawas nomor panas mura iv tanggal april bukti nomor ba kpu.mura iv tentang pembatalankpu kab. musi rawas nomor ba kpu.mura iv tanggal april tentang tidak dapat menindaklanjuti rekomendasi panitia pengawas pemilu kabupaten musi rawas nomor panas mura dan nomor panas murasaksi hanura a.n bestari ibrahim.musi rawas musi rawas dan pernyataan saksi pan a.n thohir kembangpbb a.n syaiful anwar, bukti kabupaten musi rawas nomor iba kpu.mura iv tentang tidak dapat menerima model bukti kpu provinsi sumatera selatan nomor ba kpu.mura v tanggal meiuntuk daerah pemilihan empat lawang saksi hengky bahwa saksi adalah kpps tps desa karang anyar: bahwa saksi menyampaikan suara partai hanura dan caleg nomor urut bahwa berdasarkan suara partai hanuramemperoleh suara dan caleg memperoleh suara, bahwa total perolehan suara untuk partai hanura dan caleg memperoleh suara, bahwa suara partai dengan caleg kpps dengan pps berbeda, bahwa pps yaitu suara partai suara dan suara caleg suara, bahwa saksi mengetahui adanya perubahan suara setelah pps mengantarkan kotak suara pps dari hasil bahwa saksi bertanya kepada anggota pps mengenai perbedaan hasil dengan bahwa keterangan yang didapatkan dari anggota pps adalah tidak dapat dilakukan rekap ulang karena dan kotak suara telah dikirim ppk. saksi topik bahwa saksi adalah kpps tps desa karang anyar, kecamatan sikap drubahan suara pps, bahwa tidak dapat dilakukan koreksi karena kotak suara telah dikirimkan kepada ppk: bahwa saksi tidak mengikuti sampai dengan ppk, bahwa berdasarkan tps partai hanura memperoleh suara dan suara caleg memperoleh suara, bahwa terjadi penambahan dari suara ditambah menjadi suara: bahwa terdapat perbedaan hasil berbeda dengan hasil rekapitulasi bahwa berdasarkan partai hanura suaranya memperoleh suara. saksi jamaluddin: bahwa saksi sebagai anggota pps desa karanganyar, bahwa yang melakukan rekap adalah kpps, bahwa saksi diberitahu oleh sesama anggota pps bahwa rekap kpps dengan pps salah. ii. untuk daerah pemilihan sumatera selatan ketut sukaraja: bahwa saksi sebagai saksi hanura provinsi sumatra selatan: bahwa pleno untuk kabupaten empat lawang, saat pleno, proses pleno kabupaten empat lawang yang dibacakan, kotak suara tidak disegel: dalam kotak, terdapat db yang isinya berbeda, dan ditandatangani dan dicap oleh kpud empat lawang: bahwa suara hanura tidak mengalami perbedaan suara, bahwa kecamatan muara pinang, itu suara dan db, terjadi perbedaan pada dan da menjadi suara bahwa selanjutnya dalam db, itu menjadi ,dalam dc, bahwa partai hanura kehilangan suara suara. firman: bahwasasi adalah penyelenggara pemilu tingkat kecamatan: bahwa saksi mengetahui resiko dan konsekuensi dari kpu dan siap meneruskan kesakperolehan hasil suara partai hanura, pada da ppk, berdasarkan yang dipindahkan dari dan dari tingkat kpps dan pps, sama dengan da ppk: bahwa jumlah perolehan suara hanura slamet rahardjo: bahwa saksi dari hanura khusus untuk calon dpr dan sebagai koordinator saksi kabupaten lahat, sumatera selatan: bahwapada pleno kpud kabupaten lahat, partai hanura kehilangan suara sebanyak bahwa saksi mengetahui dari data db sebanyak suara, bahwa berdasarkan dari sampai dengan da sebanyak suara. iii. untuk daerah pemilihan empat lawang evan santri bahwa saksi adalah koordinator saksi seluruh desa kecamatan lintang kanan empat lawang: bahwa bertugas mengumpulkan dari saksi partai hanura, bahwa berdasarkan jumlah hanura memperoleh suara kecamatan lintang kanan: bahwa untuk partai hanura dalam nya menjadi suara. dengan demikian menjadi berkurang suar: bahwauntuk pkpi berjumlah suara, bahwa terdapat ada penambahan suara: bahwa dalam da menjadi saksi tidak memiliki data mulan abdullah bahwa saksiadalah saksi partai pembanding: bahwa kpu partai hanura dari berkurang menjadi bahwa terdapat pengurangan suara bahwa pkpi khusus kecamatan lintang kanan pkb bahwa kpu sejumlah suara, bahwa tersaksi partai politik yang mengajukan interupsi kepada penyelenggara kpud empat lawang guna menindaklanjuti laporan tentang coretan coretan dalam bahwaperlu saksi menambahkan atau lampiran keberatan. suhardi chandra: bahwa saksi sebagai saksi tps partai hanura, desa sawah, kabupaten empat lawang, bahwa seluruh saksi menandatangani plant, bahwa terjadi perbedaan hasil antara plant dengan setelah menjadi untuk pkpi: bahwa tps desa sawah, kecamatan empat lawang, kabupaten empat lawang pkpi mendapatkan suara, bahwadalam pkpi memperoleh suara, bahwa terdapat penambahan suara dalam untuk pkpi.selatan perolehan suara pemohon (partai hanura) provinsi sumatera selatan untuk pengisian keanggotaan dpr dapil provinsi sumatera selatan bahwa memohon menolak dengan tegas dalil pemohon dalam bab ini kecuali diakui kebenarannya oleh memohon. bahwa pemohontidak benar. bahwa setelah dilakukan analisa, data yang ada pada memohon telah benar adanya, berikuthanura provinsi sumatera selatan dapil berdasarkan model dpr yang merupakan lampiran dari sah perolehan suara menurut memohon alat bukti daerah sah menurut pemilihan (berdasarkan model pemohon memohon pemilihan .dpr) partai hanura partai hanura sumatera selatan: kesalahan penjumlahan perolehan suara da .kwk.kpu yang dijadikan. dasar untuk ditulis dalam db .kwk.kpu jumlah perolehan suara .kwk.kpu berbeda dengan da .kwk.kpu), memohon menyampaikan dan menyandingkan dengan data sebagai berikut kecamatan muara payang tabel2 alat bukti memohon terhadap permohonan yang diajukan pemohon partai hanura kec. muara payangdar aakk.kpu partai didi untuk priadi, da .dpr drs. ardilla fauzi achmad, m.ba.,baik marye h.f.r. shanty sjahabudin, sukai rez nur ramuan ahmad darul kasus loo achmad layar asp) dress ter selo pan lakon bae juvayangsukamerindu tabel alat bukti memohon terhadap permohonan yang diajukan pemohon partai hanura kec. sukamerinddrs. ardi: dapil sumatera selatan atas nama surai:dapil kota medan atas nama budiman panjaima,baik pol maryam yusniharti, m.pd.i h.f.r. shanty sjahabudin, sukai rez nur dekat iso ahmad darul kutai sutera achmad syarifudin dress . ten"sukamerindpuu tabel alat bukti memohon terhadap permohonan yang diajukan pemohon partai hanura kec. tanjung sakti putegas 0too ep) ahmad darul kutai sutera achmad alam tes dressing mk. k .i78 aaa pee antputimur tabel alat bukti memohon terhadap permohonan yang diajukan pemohon partai hanura kec. merapi timurnat bukti mohon menurut pemohon memohon nama calon da dpr da .kwk.kpu partai fe|. hanurapetasan jas ahmad darul achmad same ear dress . thembumi tabel6 alat bukti memohon terhadap permohonan yang diajukan pemohon partai hanura kec. tanjung sakti bumi berdasarkan model da .dpr, .dpr dan db .dpr rincian rincian perolehan perolehan alat bukti partai suara suara pohon menurut menurutadi rez nur semasa ahmad darul achmad syarifudin (os brescia tor akan merasbumipesek tabel alat bukti memohon terhadap permohonan yang diajukan pemohon partai hanura kec. pesekmemohon pemohoiadili rez nur ahmad darul achmad ian (ro dress jiinmmntpesekbarat tabel8 alat bukti memohon terhadap permohonan yang diajukan pemohon partai hanura kec. merapi baratrincian perolehan perolehan partai suara suara pat bukti menurut menurut memohon pemohon da partai hanura ir. didi priadi, drs. ardilla fauzi achmad, m.ba. ,baik maryam yusniharti, m.pd. h.f.r. shanty sukai dadi rez nur asma. .ja2o ahmad darul achmad saman dress yss jiwa pooselatan tabel9 alat bukti memohon terhadap permohonan yang diajukan pemohon partai hanura kec. merapi selatanbaal partai perolehan suara alat bukti suara menurut memohon menurut memohon preg apeaena wear jati ale aaa jumlah suara sahimur tabel alat bukti memohon terhadap permohonan yang diajukan pemohon partai hanura kec. kikim timur berdasarkan model da .dpr, .dpr dan db .dpr rincian rincian perolehan perolehan suara alat bukti partai suara menurut memohon menurutbaik maryam yusniharti, m.pd.i h.f.r. shanty sjahabudin, sukai rez nur ahmad darul achmad rekaman pass dressing akan bebas:selatan tabel alat bukti memohon terhadap permohonan yang diajukan pemohon partai hanura kec. kikim selatanpemohon mdressing . alot an,engah tabel12 alat bukti memohon terhadap permohonan yang diajukan pemohon partai hanura kec. kikim tengahiasmmadai jae ahmad darul achmad syarifudin dressing . aw bpengahbarat tabel alat bukti memohon terhadap permohonan yang diajukan pemohon partai hanura kec. kikim barat,,.dpc kabupaten musi rawas utara,:ii sumbawa barat atas nama syafruddin denny, dapil ntt atas nama maria garrett token: dapil pontianak atas nama dpc partai hanura::emohon sangatnomor:partai hanura ir. didi priadi, jin pradi (ag fara drs. ardilla fauzi achmad, m.ba. ,baik maryam yusniharti, m.pd. h.f.r. shanty sukai rez nur |eemmasani aan ahmad darul achmad aman jas dressing . pan aaaaaota lahat tabel alat bukti memohon terhadap permohonan yang diajukan pemohon partai hanura kec. kota lahat berdasarkan model da .dpr, .dpr dan db .dpr partai rincian rincian alat bukti hanuramenurut suara menurut memohon pemohon da partai ir. didiejaamatai (etos ahmad darul achmad dressing yss imanota lahsalahan pengurangan perolehan suara db .kwk.kpu (isian perolehan suara db .kwk.kpu berbeda dengan da .kwk.kpu) kecamatan muara pinang, kabupaten empat lawang, sebanyak suara, memohon menyampaikan dan menyandingkan dengan datapemohon partai hanura kec. muara pinang, kabupaten empat lawang berdasarkan model da .dpr dan db .dpr rincian rincian partai perolehan suara perolehan menurut suara menurut memohon pemohon alat bukti da db memohon da db .kwk .kwk nama calon dpr dpr .kpu .kpu hah 22x ska me, sei partai hanura |. ir. didi priadi, ente | drs. ardilla fauzi achmad, m.ba. ,baik maryam yusniharti, m.pd.i untuk h.f.r. shanty sukai dadi 9re rez nyi untuk db ramadan dpr ahmad darul kutai sutera achmad dressing seakawnna jumlah suara sah partai dan calon bahwa formulir model da .dpr, dan dbinang, kabupaten empat lawang dan sudah ditandatangani oleh ppk setempat, saksi saksi partai politik terkait dan anggota kpu empat lawang. bahwa pemohon tidak menjabarkan rincian perolehan suara dalam da .kwk.kpu dan db .kwk.kpu yang diakui kebenarannya olehdalam gugatannya sehingga permohonan pemohon menjadi kabur dan tidak jelas (exception obscura libel). bahwa alat bukti yang diajukan pemohon da .kwk.kpu dan db .kwk.kpu) tidak sama dengan yang dikeluarkan oleh komisi pemilihan umum kpu) yaitu da .dpr dan db .dpr. dapil empat lawang ii, provinsi sumatera selatan untuk pengisian keanggotaan dprd kabupaten empat lawangdapil musi rawas untuk pengisian keanggotaan dprd kabupaten kota musi rawas(ng, jabatan ketua umum dpp partai golongan karya alamat jl. anggrek nelly murni jakarta barat nama idrus mahram:, jabatan sekretaris jenderal dppupmenosm sewomumoas rame lama pass dom ona daan pam pelamar n amd. nasa ton can bahwa berdasarkan rekapitulasi yang dilakukan oleh pemohon sebagai berikut desa sukajaya kecamatan plakat tinggi kab. musi banyuasin pada tps seharusnya suara candra irawan suara sesuai dengan data dari kpps namun pps dan ppk menjadi suara:(p .15b. desa terusan kecamatan sanga desa, suara bahru, sh. suara seharusnya hanya suara, (p .15b. desa ular seberat kecamatan lawang wetan, suara bahru, adalah.( .15b. kabupaten musi rawas caleg dapil kabupaten musi rawas atas nama dadang bahwa pemohon adalah calon legislatif nomor urut atas nama dadang dari partai golkar pada dapil musi rawas bahwa pada tanggal april dilakukan pleno rekapitulasi perhitungan suara tingkat kpud kabupaten musi rawas, akan tetapi rekapitulasi perhitungan suara tersebut ditunda sampai dengan tanggal april bahwa pada tanggal april rapat pleno rekapitulasi perhitungan suara oleh kpud kabupaten musi rawas dan pada saat pleno berlangsung ketika dibacakan hasil form da dprd kabupaten musi rawas terdapat perbedaan perbedaan data hasil perolehan suara, dengan form dpr kota kabupaten yang dimiliki oleh bawaslu kabupaten musi rawas dan saksi patut diduga data dprd kota kabupaten yang dibacakan oleh kpudalam kotak surat suara ppk kecamatan sumber harta,:sebagaimana tersebut atas diperoleh hasil sebagai berikut maa ber hata dapil mus rawas sumber harta dapil musi rawas partai golongan karya partai gerindra' partai amanat nasional partai persatuan pembangunan no lol. jumah| bahwa menurut pemohon penghitungan ulang yang tidak berdasar pada hasil perolehan suara yang berada dalam kotak suara tersebut adalah bertentangan dengan peraturan kpu nomor tahun akibat dari penghitungan ulang suara tersebut perolehan suara pemohon tingkat kabupaten musi rawas mengalami pengurangan sebanyak suara, dan perolehan suara partai gerindra bertamb.4c. sampai dengan bukti .4c.dan memohon., karena bukti yang diajukan oleh pemohon beruprm terdapat banyak coretan sehingga tidak meyakinkan mahkamah sebagai bukti yang sah.musi rawas perseorangan tri joni) bahwa pemohon pada pokoknya mendalilkan hal hal sebagai berikut: bahwa hasil rekapitulasi pemohon untuk kecamatan rawas ilir berdasarkan yang pemohon peroleh dari partai hanura dan pbb secara lengkap adalah sebagai berikut: anton pera pesawat beo hasil rekapitulasi penghitungan suara pada rapat pleno ppk kecamatan rawas ilir yang memakan waktu hanya jam adalah sebagai berikut da kecamatan rawas ilir): perolehan suara sah nama partai politik versiterjadi penambahan perolehan suara kecamatan rawas ilir. bahwa memohon telah melakukan penambahan perolehan suara terhadap calon anggota dprd tingkat kabupaten dapil musi rawas dari partai golkar, atas nama juliana, bahwa pertandingan perolehan suara sah antara memohon dan pemohon kecamatan rawas ilir sebagai berikut: perolehan suara sah nama kecamatan rawas ilir partai caleg versi versi memohon pemohon partai golongan karya zaini nayuliana, tr. dena pesawat hingga haji, kom. untuk membuktikan dalilnya pemohon mengajukan bukti surat tulisan yang diberi tanda bukti .4f. sampai dengan .4f. serta saksi topik kembang dan juharsyah yang keterangannya termuat lengkap pada bagian duduk perkdari bukti pemohon yang diajukan oleh pemohon berupa form terdapat banyak coretan, dan ada beberapa yang tidak ditandatangani oleh penyelenggara pemiluwas pada pleno tersebut diduga telah mengalami perubahan dari da dprd kota kabupaten sebelumnya (debagai berikut: perolehan suara sah alat kecamatan nama partai caleg jayaloka uku pihak versi versi terkait memohon pemohon partaigolkar. ivan mari tere rar drs. abdullah azhar dadang asia olahan oei perolehan suara sah alat kecamatan muara nama partai caleg beliti uku pihak versi versi terkait memohon pemohon partai golongan ivan mari mandiri huzawiyahazabdullah perolehan suara sah alat kecamatan tiangdrs. abdullah mia sps perolehan suara sah alat kecamatan nama partai caleg bts. ulu pihak versi versi terkait memohon pemohon partai golongan ivan mari mama ape drs. abdullah (o) salome dasa pama perolehan suara sah alat kecamatan bukti nama partai caleg surakarta pihak versi versi terkait memohon pemohon partai golongan ivan mari (o) mandiri ama pas drs. abdullah (o) ama jaa bahwa berdasarkan rekapitulasi yang dilakukan oleh pemohon berdasarkan dapil musi rawasumsel ditemukan fakta bahwa perolehan suara caleg partai golkar urut. atas ramalan mari mandiri dancaleg dapil kabupaten musi rawas atas nama organi mukti pokok permohoadapun pokok permohonan pasarkan pada alasan alasan sebagai berikut. bahwadalam pemilihan umum anggota dpr, dprd propinsi, dan dprd kab. kota kabupaten musi rawas, dengan perolehan jumlah suara sah partai dan suara calon sebagaimana yang tertuang dalam model db dprd kab kota bukti .4b. sebagai berikut nama partai caleg perolehan perolehan selisih suara versi suara versi memohon pemohon hamas tai dosa organi mukti yuzakkir mahmud, sh. msi fatimah ali pintar, skm dien trisnayadi bahwa pada tanggal april saat dilakukan pleno, pembacaan hasil rekapitulasi perolehan suara tingkat ppk muara lakitan berjalan lancar, tetapi saat giliran pembacaan hasil rekapitulasi penghitungan perolehan suara untuk ppk kecamatan muara kelingi selesai dibacakan, saksi dari beberapa partaimeminta agar untuk rekapitulasi perolehan suara ppk kecamatan muara kelingi harus dilakukan penghitungan ulang, bahwa atas adanya desakan dan tekanan dari saksi saksi partai lain tersebut, maka memohon dengan terpaksa melakukan penghitungan ulang terhadap hasil rekapitulasi perolehan suara ppk kecamatan muara seling dengan menggunakan data dan dokumen model dprd kab kota dari saksi saksi yang keberatan, bukan dari data dan dokumen yang berada dalam kotak milik ppk kecamatan muara seling: bahwa dari hasil penghitungan ulang perolehan suara yang dilakukan oleh memohon terhadap rekapitulasi perolehan suara ppk kecamatan muara seling sebagaimana tersebut atas, diperoleh hasil yang dituangkan dalam rekapitulasi perolehan suara anggota dprd kab kota kabupaten musi rawas model db dprd kab kota) sebagai berikut bukti .4b. tan inn muara kelingi tuah negeri lakitan upartatgolkar air arganimukti |asg jaga umah |ee7 bahwa perolehan suara pemohon dan partai golkar sebagaimana yang tertuang dalam model da dprd kab kota atas, khususnya perolehan suara yang ada dalam formulir model da dprd kab kota kecamatan muara kelingi dan kecamatan tuah negeri, diperoleh buka berdasarkan hasil perolehan suara dari formulir model dprd kab kota yang berasal dari tps tps yang berada tingkat desa kelurahan: bahwa darimuara kelingi, perolehan suara pemohon dan partai golkar ppk kec. muara kelingi, adalah sebagai berikutbukti .4b2 organi mukti bukti .4b2 bahwa perolehan suara pemohon dan partai golkar sebagaimana tersebut dalam formulir model da dprd kab kota pada butir atas, diperoleh berdasarkan hasil dari formulir model dprd kab kota desa kelurahan, kecamatan muara kelingi, seperti yang pemohon uraikan dibawah ini kecamatan muara keling kelurahan karya sakti: tps perolehan nama partai caleg ara pembawa telo fafafa aman masa pee bala pln pam (ee ama kelurahan ingin sungut nama partai caleg merit suara partai golkar .4b. amami (ea dae .4b. lo. mmejejaja orlubuk tua tps peroleh nama partai caleg suara esa mpn partai 3hu golkar .4b organi s d mukti .4b manja panen penjara kelurahan binjai tps perolehan nama partai caleg suara tsmsaa tale tesla asean pan ill illhho |essay maa tpp kelurahan tugu sempurna tps perolehan nama partai caleg suara epelllowa area sasemaman (nafa| pan amajafejal joe kelurahan mandi aur: tps perolehan nama partai caleg suara arun men (renew mmbobafajapa kelurahan beliti jaya tps perolehan nama partai caleg suara onmoowa jan lea asem (faff deputi indonesia (reses majalalala kelurahan karya mukti tps perolehan nama partai calegpebebliiro |ormacowar jalasfo| opo |sasana harcanimur |telah| dosa ill jess ooo majalofrjal kelurahan tanjung lama tps perolehan nama partai caleg suara samson ona |rsasanse arcanimuk (2titolo e.alotssas aset jrssuosi pom oban kelurahan marga sakti: tps perolehan nama partai caleg suara partai .4b. golkar organi s d mukti m# kelurahan perang ja,berdasarkan surat kuasa khusus nomor kuil tanggal mei memberi kuasa kepada ali nurdin, sh., ssebagai 0n: memeriksa bukti dari pemohon, memohon, pihak terkait: pep aaswsoma amman (elabe| dea ann lagi (rasa dolar jojo bebe) kelurahan temuan sari tps perolehan nama partai caleg suara partai golkar 21a .4b. kanoman fos| .4b. wmanjarjefs| kelurahan mangan jaya tps perolehan nama partai caleg suara |ormacowar jenang kkn dan nan .4b. kelurahan muara kelingi: tps perolehan nama suara partai caleg sep eer partai .4b. golkar h.organi s d mukti mea anak rear jumlah kelurahan karya teladan tps perolehan nama partai caleg suara (oldid adat doo mnc iain pesan kelurahan temujelas rawa asongan noinfo| ann pan lagi (rosa: dolar jesjaajal boke, kelurahan mambang tps perolehan nama partai caleg suara macam tefofof pas aroma anomali (sa (ae apa pom srk |rsson maa olahan kelurahan mekar sari: tps perolehan nama partai caleg suara partai golkar .4b. asem (mel dae .4bmall| (|| kelurahan pulau panggung tps perolehan nama partai caleg suara sell partai golkar .4b. .4b. mafafafo kelurahan lubuk muda tps perolehan nama partai caleg suara domasams dea ppp fasa hao to oo. iillll iii jesse martabat aon bahwa sedangkan perolehan suara ppk kec. tuah negeri, berdasarkantuah negeri, perolehan suara pemohon dan partai golkar adalah sebagai berikut: kecamatan tuah negeri nama partai caleg kecamatan bukti tuah negegolkar bukti .4b3 organi mukti bukti .4b3 bahwa dengan adanya perolehan suara pemohon dan partai golkar ppk kec. muara kering dan ppk kec. tuah negeri yang diperoleh berdasarkan hasil model dprd kab kota dari tps tps yang ada desa maupun kelurahan, maka terdapat perbedaan perolehan suara antara memohon dengan pemohon, khusus untuk (dua) kecamatan, yaitu kecamatan muara kering dan kecamatan tuah negeri, sebagai berikut nama memohon pemohon selisih buk partai kec. kec. kec. kec. kec. kec. caleg muara muara tuah muara muara tuah lakitan kering negeri lakitan kering negeri partai golkar organi mukti bahwa penghitungan ulang terhadap hasil perolehan suara tingkat ppk kecamatan muara sering dan kecamatan tuah negerippk kec. muara sering dan kec. tuah negerituah negeri,ara sering dan kecamatan tuah negeri yang dibuat dan ditandatangani oleh ppk kecamatan muara sering dan ppk kecamatan tuah negeri sesuai dengan model da,kecamatan tuah negeri dengan berdasar pada surat suara yang berada dalam kotak suara ppk kecamatan muara sering dan kecamatan tuah negeri, dan bukan dengan berdasar pada catatan formulir model da yang diberikan oleh saksi saksi partai yang melakukan keberatan, maka perolehan suara pemohon adalah sebanyak suara,panjang daerah pemilihan musi rawas kabupaten musi rawas, menetapkan hasil perolehan suara yang benar untuk pemohon dan partai golkar dalam rekapitulasi hasil penghitungan suara untuk anggota dprd daerah pemilihan musi rawas, sebagai berikut. partai sih door din dena paw muara muara lakitan kering negeri lakitan kering golkar kadi mukti memerintahkan kepada komisi pemilihan umum untuk melaksanakan putusan ini. atcaleg dapil kabupaten musi rawas atas nama ahmad bakri bahwa pemohon adalah calon legislatif nomor urut atas nama k.h. ahmad bakri, dari partai golkar pada dapil (tiga) kabupaten musi rawas. bahwa pada tanggal april dilakukan rekapitulasi penghitungan perolehan suara ppk sumber harta musi rawa, sebagai berikutpsis siaan bahwa rekapitulasi tingkat ppk sumber harta musi rawas tersebut telah ditandatangani oleh (tiga) orang ppk dan (sembilan) orang saksi saksi masing masing partai yang ikut dalam pemilu legislatif tahun bahw berjalan lancar, namunmusi rawaskotak surat suara ppk kecamatan sumber harta musi rawas,musi rawas sebagaimana tersebut atas, diperoleh hasil sebagai berikut nama partai|. 1mm005wurlelt bahwa penghitungan ulang terhadap hasil perolehan suara tingkat ppk kecamatan sumber harta musi rawasmusi rawas dimana hal tersebut berdampak pada berkurangnya perolehan suara pemohon sebanyak suara, dan bertambahnya perolehan suara partai gerindra sebanyak suara. hasil penghitungan ulang ini jugasangat berdampak pada penentuan perolehan kursi terakhir untuk pengisian keanggotaan dprd kabupaten musi rawas provinsi sumaterasi rawas tertanggal april yang dibuat dan ditandatangani oleh ppk kecamatan sumber harta dan (sembilan) orang saksi dari masing masing partai politik( formulir model da dprd kab kota),dengan berdasar pada surat suara yang berada dalam kotak suara ppk kecamatan sumber hartawan bukan dengan berdasar pada catatan formulir model da 1yang diberikan oleh saksi saksi yang berasal dari (tiga) partai politik (pan, pkb dan demokrat), maka perolehan suara pemohon adalah sebanyak suara: bahwa dengan adanya perolehan suara pemohon pada rekapitulasi ppk kecamatan sumber harta musi rawas sesuai dengan hasil rekapitulasi penghitungan suara yang termuat dalam formulir model da dprd kab kota yang telah dibuat dan ditandatangani oleh ppk kecamatan sumber harta musi rawas dan (sembilan) orang saksi dari masing masing partai politik pada tanggal april sebanyak suara ditambah dengan hasil perolehan suara pemohon kecamatan megang sakti sesuai yang termuat dalam formulir model da dprd kab kota ppk kecamatan megang sakti sebanyak suara dan dengan kecamatan purwodadi sesuai yang termuat dalam formulir model da dprd kab kota ppk kecamatan purwodadi sebanyak suara, maka jumlah perolehan suara pemohon (tiga) kecamatan atau kabupaten musi rawas adalah sebanyak suara, sedangkan untuk partai gerindra perolehan suaranya kecamatan sumber harta sebanyak suara ditambah hasil perolehan suara kecamatan megang saktisebanyak suara dan perolehan suara kecamatan purwodadi sebanyak suara, sehingga jumlah perolehan suara partai gerindra kabupaten musi rawas adalah sebanyak suara, pertandingan perolehan suara partai politik golkar dengan partai gerindra kabupaten musi rawas provinsisumatera selatanuntuk pengisian keanggotaan dprd. gerindrmusi awas da9 bahwa dengan adanya hasil perolehan suara pemohon tingkat kabupaten musi rawas provinsi sumatera selatan sebagaimana tersebut atas, maka seharusnya pemohon lah yang berhak mendapatkan kursi terakhir untuk pengisian keanggotaan dprd kabupaten musi rawas, bukan partai gerindra ayang memperoleh suara sebanyak suara, melainkan pemohon partai golkar) yang memperoleh suara sebanyak suara, bahwa dengan adanya perolehan suara pemohon kabupaten musi rawas sebanyak suara, maka kursi terakhir untuk pengisian keanggotaan dprd kabupaten musi rawas menjadi hak pemohon dan selanjutnya kader pemohon yang berhak mengisi keanggotaan dprd kabupaten musi rawas adalah ahmad bakrie, ag., dengan perolehan suara terbanyak pertama dapil musi rawa sebesar suara: pertandingan perolehan suara menuruttermohon dan pemohon kabupaten musi rawas provinsi sumatera selatan untuk dprd kabupaten kota. kecamatan sumber harta: dapil peralatan suara alat bukti kecamatan be. sumber s.d. harta p . kabupaten musi rawas (dapil musi rawas dapil rep par suara alat bukti way p . sumber megang purwodadi |mohonan bertanggal23dapil kabupaten musi rawas atas nama tri joni bahwa pemohon adalah calon legislatif nomor urut atas nama tri joni dari partai golkar pada dapil musi rawas yang meliputi daerah pemilihan pada kecamatan rawas ilir, kecamatan rawas ulu, kecamatan ulu rawas dan kecamatan nibung. bahwa pada tanggal april rapat pleno ppk kec. ulu rawas yang dilaksanakan selama hari malam, hasil perolehan suara sah caleg partai golkar untuk: nomor urut a n. tri joni perolehan suara sah empat ratus empat puluh sembilan) urut a n. juliana, tr, perolehan suara sah (tiga).( .4f. bahwa pada tanggal april rapat pleno ppk kec. rawas ulu yang dilaksanakan selama hari malam, hasil perolehan suara sah caleg partai golkar untuk: urut. a n tri joni perolehan suara sah seribu seratus lima puluh) urut a n juliana, tr, perolehan suara sah (sebelas).( .4f. bahwa pada tanggal april rapat pleno ppk kec. nibung yang dilaksanakan selama hari malam, hasil perolehan suara sah caleg partai golkar untuk: urut a n tri joni perolehan suara sah (dua puluh tiga) urut a n juliana, tr, perolehan suara sah (lima puluh tiga).( .4f. bahwa pada saat itu, untuk mengetahui hasil perolehan suara pemohon kec. rawas ilir pemohon tidak dapat mengetahuinya, hal ini dikarenakan penundaan rapat pleno ppk beberapa kali tanpa alasan yang jelas. untuk mendapat model sangat susah mendapatkannya terutama untuk desa beringin makmur ii, dan juga dilakukannya blockade oleh orang orang tertentu untuk menutupi informasi perolehan suara baik itu tingkat pps maupun ditingkat ppk. selanjutnya pemohon memperoleh model dari partai lain yaitu dari partai hanura dan pbb secara lengkap, kemudian hasil rekapitulasi pemohon untuk kec. rawas ilir berdasarkan yang ada pada pemohon sebagai berikut:( .4f. s d .4ongan karya suara sah ' ' | gowa matan sama pete awam bahwa pada tanggal april sekitar jam wib, saya mendapat informasi bahwa rapat pleno ppk kec. rawas ilir telah dilaksanakan selama jam (biasanya rapat pleno ppk memakan waktu lebih dari sehari) dengan hasil perolehan suara sah (da kecamatan rawas ilir) sebagai berikut: .4f. nama partai politik perolehan suara sah versi ppkjadi kecurangan penggelembungan suara kecamatan rawas ller.( .4f. bahwa pada tanggal april beberapa partai politk caleg) antara lain: partai nasdem rudi hartono), pdip (m. syari), partai golkar tri joni), partai gerindra muhammad ali, sh), partai demokrat dedy irawan, sh), pan wayan kecap, pd), ppp muhamad hadi), partai hanura lukman, se), pbb suryadi, se) melaporkan terjadinya kecurangan penggelembungan suara hasil pileg dprd kab. musi rawas dapil kecamatan rawas ilir kepada bawaslu, gakkumdu dan kpud kab. musi rawas.( .4f. bahwa berdasarkan surat panwascam nomor panwascam iv tertanggal april kemudian pada tanggal april bawaslu kab. musi rawas melalui surat nomor66 panas mura iv merekomendasikan kepada kpu kab. musi rawas agar memerintahkan ppk kecamatan rawas ilir untuk mengadakan pembetulan hasil perhitungan formulir model ).(p .4f. bahwa kpu kab. musi rawas melalui surat kpu mura iv tentang pemberitahuan tindak lanjut rekomendasi bawaslu kab. musi rawas tidak bisa dilaksanakan dengan alasan anggota ppk kecamatan rawas ilir belum bisa ditemukan, tidak dapat dihubungi atau dengan kata lain kabur atau melarikan diri.( .4f. bahwa selanjutnya pada hari itu juga panas kab. musi rawas mengirim surat rekomendasi ke panas mura iv agar kpu kab. musi rawas melaksanakan pembetulan dengan melihat kembali hasil perhitungan suara formulir model (p .4f. bahwa kemudian kpu kab. musi rawas membuat berita acara ba kpu mura iv tentang penetapan pelaksanaan rekapitulasi penghitungan suara ulang tingkat ppk kecamatan rawas ilir yang dilaksanakan pada tanggal april .4f. bahwa pada tanggal april sejak pagi hari, para caleg partai politik telah menunggu pelaksanaan rekapitulasi penghitungan suara ulang, namun kpu kab. musi rawas terus menunda nunda pelaksanaan rekapitulasi penghitungan suara ulang tersebut tanpa alasan yang jelas. kemudian sekitar jam wib kpu kab. musi rawas mengelukpu mura iv tentang pembatalan pelaksanaan rekapitulasi penghitungan suara ulang tingkat ppk kecamatan rawas ilir.(p .4f. bahwa pada tanggal april dilaksanakan rapat pleno kpu kab. musi rawas terjadinya perdebatan, khususnya perolehan suara dapil kecamatan rawas ilir db (p .4f. bahwa dari indikasi atas dapat dipastikan bahwa telah terjadi kecurangan penggelembungan suara kecamatan rawas ilir yang dilakukan secara sistematik dan masif sehingga merugikan beberapa caleg serta partai politik. kemudian selanjutnya kpu musi rawas melarikan diri karena tidak bisa mempertanggungjawabkan atas hasil rekapitulasinya sehingga dinonaktifkan (diberhentikan). selanjutnya bawaslu merekomendasikan kpu prov. sumsel untuk rekapitulasi ulang, namun untuk rekapitulasi ulang hasil perolehan suara dprd musi rawas tidak dilaksanakan juga. .4f. bahwa pemohonkeberatanterhadappenetapan komisi pemilihan umum nomor270 pts kpu.yang merugikan pemohon bahwa termohontelahmelakukanpengelembungan penambahan dalam proses penghitungansuaraterhadapcalonanggota dprd tingkat kabupaten musi rawas dari partai golkar dapil6 nomor urut1 atas nama juliana, tr,sehinggaataspengelembungan penambahansuaratersebut, pemohonkehilanganhaknyauntukditetapkansebagai calon anggota dprd tingkat kabupaten musi rawas bahwa pokok permohonan pemohon dalam permohonan ini adalah keberatan pemohon terhadap hasil perhitungan suara kecamatan rawas ilirrawas ilir yang berbeda dengan hasil perolehan suara berdasarkan model versi pemohon)tandingan perolehan suara sah antara memohon dan pemohon kecamatan rawas ilir perolehan suara sah nama alat bukti partai caleg pemohon memohon pemohon partai karya .4f. semana mambo raja men kom. bahwa berdasarkan rekapitulasi yang dilakukan oleh pemohon berdasarkan dapil kecamatan rawas ilir kabupaten musi rawas sumsel ditemukan fakta bahwa perolehan suara caleg partai golkar urut. atas nama juliana, tr. berbeda dengan perhitungan yang dilakukan oleh memohon pada rekapitulasi tingkat ppk (da petiprovinsi sumatera selatanprovinsi caleg dapil sumatera selatan atas nama h.m. najib matian, sperolehan suara versi partai golongan karya h.a. razak amin, h.m. najib matian, ir. tri yunior sofia engga dewata zainal, sos guntur median, sri lucia, sos hj. sri sundari, muhammad yusuf perdana, ir. adam malik rahman, msc drs.h. iklim cahya, rahma dewi kalung, se,kabupatenmusi banyuasin caleg dapil kabupaten musi banyuasin atas nama candra irawfatmawati, se. bahru, kabupaten musi rawas caleg dapil kabupaten musi rawas atas nama dadangperolehan suara partai golongan karya ivan mari mandiri hj.aliyah adik firdaus mua one bas caleg dapil kabupaten musi rawas atas nama organi mukti menerima dan mengabulkan permohonan keberatyatakanperhitungan yang benaradalahsebagaiberikut: namapartai caleg perolehan suara partai golkar organi mukti zakir mahmud, sh. fatimah ali pintar, skm dien trisnayadi napoleon isusilawati darma yuliansyah 'septi anggaran nan jumlah caleg dapil kabupaten musi rawas atas nama ahmad bakrimusi rawas, sebagai berikut: kecamatan sumber harta: dapil perolehan suara pemohon kecamatan sumber kabupaten musi rawas dapil perolehan suaracaleg dapil kabupaten musi rawas atas nama tri joniusi rawas daerah pemilihan kecamatan rawas ilir sebagai berikut: urut nama partai caleg perolehan suara versi pemohon amors menetapkan perolehan suara sah yang benar menurut pemohon untuk daerah pemilihan musi rawas adalah sebagai berikut: rawas rawas ulu partai golongan mam param dasnata salinan putusan mahkamah konstitusi diunduh dari laman elo raja hingga haji, menetapkan calon anggota dprd kabupaten musi rawas terpilih dari partai golkar daerah pemilihan musi rawas adalah pemohon, dengan perolehan suara sahri .1sampai dengan .4f. sebagai berikut. dprd provinsi sumatera selatan h.m. najib matian, s.h. bukti surat laporan kepada ketua dpd sumsel bukti kpu sumsel nomor, ba v tanggal mei bukti p. da dprd provinsi sumsel kec. indralaya utara bukti p. da dprd provinsi sumsel kac. indralaya induk bukti p. da dprd provinsi sumsel kac. indralaya selatan daerah pemilihan kab. musi banyuasin candra irawan surat ketua dpd partai golkar kabupaten musi bukti .15b. banyuasdesa ular seberat tanggal bukti .15b. april formulir model da dprd kabupaten muba bukti .15b. kecamatan lawang wetan surat ketua pps desa ular seberat tanggal april bukti .15b. formulir model da dprd kabupaten muba bug 15b. kecamatan lawang wetan formulir model desa tanah abang sebanyak bukti .15b. tps formulir model da dprd kabupaten muba bui 19b. kecamatan batang hari leo bukti formulir model desa sukajaya sebanyak tps bukti 415b. da dprd kabupaten muba kecamatan plakat bukti .15b. nomor. v2014 tanggal mei dapil: musi rawas kabupaten musi rawas nama: dadang bukti .54a1 model da kec. jayaloka bukti .4a. model da kec. tiang pumping pungut tpk) bukti .4a. model da kec. muara beliti bukti .4a4 model db kpu kab. musi rawas bukti .4a. tabel pertandingan pemohon memohon bukti .4a. model kec. jayaloka bukti .4a. model kec. kec. tiang pumping pungut tpk) bukti .4a. model kec. muara beliti bukti .4a. berita acara kpu kab. musi rawas dapil musi rawas organi mukti bukti .4b. model db pernyataan kejadian khusus dan keberatan saksi). bukti .4b. model da dprd kab kota kec. muara kelingi bukti .4b. model da dprd kab kota kec. tuah negeri bukti .4b. model db dprd kab kotau: .4b. model dprd kab kota desa karya sakti, kec. muara kelingi. buku .4b. lampiran model dprd tps desa ingin sungut, kec. muara kelingi. bukti lampiran model dprd tps desa ingin sungut, kec. muara kelingi. bukti .4b. lampiran model dprd tps desa ingin sungut, kec. muara kelingi. buk .4b. model dprd kab kota desa ingin sungutlubuk tua, kec. muara kelingi. bukti .4b. model dprd kab kota desa lubuk tuaag .4b. model dprd kab kota desa binjai, kec. muara kelingi. buk .4b. lampiran model dprd tps desa tugu sempurna, kec. muara kelingi. buku .4b. lampiran model dprd tps desa tugu sempurna bukti .4b. lampiran model dprd tps desa tugu sempurna, kec. muara kelingi. bukti .4b. model dprd kab kota desa tugu sempurnamodel dprd kab kota desa mandi aurbeliti jaya, kec. muara kelingi. bukti .4b. model dprd kab kota desa beliti jaya, kec. muara kelingi. bukti .4b. lampiran model dprd tps kab kota desa karya mukti, kec. muara kelingi. bukti .4b. lampiran model dprd tps desa karya mukti, kec. muara kelingi. bukit .4b. lampiran model dprd tps desa karya mukti, kec. muara kelingi. bang .4b. lampiran model dprd tps desa karya mukti, kec. muara kelingi. buk: .4b. model dprd kab kota desa karya mukti, kec. muara kelingi. buk .4b. lampiran model dprd tps desa tanjung lama, kec. muara kelingi. bukti .4b. lampiran model dprd tps desa tanjung lama, kec. muara kelingi. bukti .4b. model dprd kab kota desa tanjung lama, kec. muara kelingi. bukmodel dprd kab kota desa marga sakti, kec. muara kelingi.model dprd kab kota desa perangmodel dprd kab kota desa temuan sari, kec. muara kelingi. buku .4b. lampiran model dprd tps desa mangan jaya, kec. muara kelingi. bukti .4b. lampiran model dprd tps desa mangan jaya, kec. muara kelingi. buk .4b. model dprd kab kota desa mangan jaya, kec. muara kelingi. buku.4b. model dprd kab kota desa muara kelingi, kec. muara kelingi. buktiteladan, kec. muara kelingi. bukti .4b. model dprd kab kota desa karya teladan, kec. muara kelingi. buktiari .4b. model dprd kab kota desa temuan jaya, kec. muara kelingi. budkasmodel dprd kab kota desa mambangmodel dprd kab kota desa mekar sarilampiran model dprd tps desa pulau panggung, kec. muara kelingimodel dprd kab kota desa pulau panggungmodel dprd kab kota desa lubuk muda, ush kec. muara kelingi. dapil: musi rawas3 ahmad bakri, ag., bukti .4c. model da dprd kab kota desa sumber hartmberka majujambu rejo25esa kel. jambu rejomber sari mulya, kec. sumber harta. bukti .40c.k.4c. model dprd kab kota, desa kelurahan madangrajmodel da dprd kab kota kec. sumber harta, kab. musi rawas prop. sumatera selatan (sebelum pleno rekapitulasi tingkat kabupaten). bukti .4c. model da dprd kab kota kec. sumber harta, kab. musi rawas prop. sumatera selatan (pada saat pleno rekapitulasi tingkat kabupaten). bukti .4c. daerah pemilihan musi rawas formulir model db dprd kab kota). bukti .4c. pernyataan kejadian khusus dan keberatan saksi dalam proses rekapitulasiirtahun (model db dapil musi rawas tri joni hasil pleno ppk model da kecamatan ulu bukti .4f. rawas dalam pemilihan umum anggota dprd kab. musi rawas dapil bukti hasil pleno ppk model da kecamatan rawas .4f. ulu dalam pemilihan umum anggota dprd kab. musi rawas dapil bukti hasil pleno ppk model da kecamatan nibung .4f. dalam pemilihan umum anggota dprd kab. musi rawas dapil rekapitulasi dan model semua tps .4f. s d bukti tps) kecamatan rawas ilir kabupaten musi .4f. rawas dapil bukti .4f. model da kecamatan rawas ilir. bukti tabel pertandingan hasil perolehan suara sah .4f. kecamatan rawas ilir dan dapil musi rawas bukti surat laporan telah terjadinya penggelembungan .4f. suara dari beberapa partai peserta pemilu bukti surat rekomendasi panwascam nomor panwascam iv dan surat rekomendasi .4f. bawaslu kab. musi rawas nomor panas mura iv bukti surat kpu kab. musi rawas nomor .4f. kpu.mura iv bukti surat rekomendasi ke bawaslu nomor .4f. panas mura iv bukti berita acara kpu musi rawas nomor .4f. ba kpu.mura iv bukti berita acara kpu musi rawas nomor .4f. !ba kpu.mura iv bukti berita acara kpu sumsel nomor .4f. ba270 kpu.mura v bukti .4f. model db kpusaksi dh.m najib matian, s.h saksi famili: bahwa ketika pemilu tidak sebagai saksi maupun penyelenggara pemilu, bahwa saksi tidak mengetahui persoalan sumatera selatan terkait dengan perolehan suara h.m najib matian, s.h. saksi agung hai: bahwa sebagai pemantau mengetahui perolehan suara h.m najib matian, s.h sejumlah1.996suara, perolehan suara tersebut didapatkan melalui catatan dari dari dapil ogan ilir, bahwa berdasarkan fom dan kpu provinsi perolehan suara keseluruhan suara h.m najib matian, s.h ogan ilir sebesar7. suara, bahwa melalui kuasa hukum pemohon, keseluruhan penghitungan suara menurut agung hai perolehan suara h.m najib matian, s.h adalah namun yang tertulis oleh kpu adalah bahwa selebihnya saksi tidak dapat menjelaskan persoalan h.m najib matian sumatera selatan pemilihan musi rawas dadang musiman bahwa saksi mau menjadi saksi golkar karena memang ada temuan yang dapatkan bahwa golkar itu ada penggelembungan suara, bahwa ntuk caleg nomor urut dan caleg nomor urut kabupaten musi rawas bahwa dadang memperoleh suara sebesar dan menurutnya dadang tidak melakukan penggelembungan suara, bahwapenggelembungan suara justru terjadi pada caleg nomor bernama ivan sadari jaya loka, untuk kecamatan jaya loka. ivan mendapat suara tetapi menjadi suara, bahwa kecamatan tpk masih caleg nomor juga, ivan sadari da mendapat suaratetapi menjadkemudian caleg nomor bernama firdaus kecamatan muara beliti, mendapat suara tetapi menjadi suara bahwa kecamatan tiang pumping memungut, tpk. firdaus mendapat suara tetapi menjadi suara, darwin bahwasebagai saksi ppk muara beliti mewakili partai gerindra: bahwaperbandingan suara dadang berdasarkan versi gerindra, bahwa muara beliti pada da dadang mendapat suara tidak ada penambahan tidak ada pengurangan suara: bahwa caleg nomor urut ivan mari mandiri mendapat suara bahwa caleg nomor urut sahnya mendapat suara, bahwa caleg nomor urut firdaus mendapat suara, bahwa caleg nomor urut bambang karya mendapat suara: bahwa caleg nomor urut ramadan mendapat suara, bahwa caleg nomor urut mulia mendapat suara, bahwa caleg nomor urut abdullah azhar mendapat suara, bahwa caleg nomor urut dadang mendapat suara. daerah pemilihan musi rawas organi mukti arman fahmi bahwa saksi sebagai ppk kecamatan muara kelingi: bahwa terdapat perbedaan antara rekapitulasi tingkat kecamatan dengan rekapitulasi tingkat kabupaten: bahwa terkait dengan musi rawas untuk haji organi mukti, bahwapada tanggal sampai dengan tanggal ppk kecamatan muara kelingi melakukan pleno rekapitulasi perolehan suara, bahwa organi mukti ppk mendapat untuk kecamatan muara kelingi: bahwasetelah kpu musi rawas, kondisinya menjadi berbeda menjadi kabupaten: bahwa saksitidak mengikuti pleno kabupaten, karenasemua serahkan komisionsaksi sebagai divisi teknis ppk muara kelingi, tidak mendapat pemberitahuan dari kpu, kapan kpu melaksanakan pleno tingkat kabupaten: bahwasetelah saksi melaksanakan pleno, pada malam itu juga, semua berkas, termasuk semua yang termasuk dalam kotak, semuanya serahkan kpu. termasuk kunci kuncinya. ebi ariyanto bahwa sebagai penyelenggara pemilu tingkat kecamatan muara kelingi, ppk, bahwa saksi membenarkan posisi yang diinformasikan oleh arman fahmi, bahwa saksi mengetahui kpu menjadi setelah ada informasi dari kpu, setelah pleno dari kpu: bahwa saksi tidak hadir pada pleno kpu, karena tidak ada undangan atau pemberitahuan dari pihak kpu): bahwa saksi mengetahui perolehan suara organi mukti berbeda setelah pleno dari kpu. sultan again bahwa saksi menjadi saksi golkar karena diajak oleh orang golkar: bahwasaksi tidak ingat hasil rekapitulasi pbb, bahwa untuk golkar musi rawas organi mukti mendapat bahwa menurut hasil rapat pleno ppk: bahwa saksi tidak ingat pbb mendapat berapa musi rawas: bahwa untuk golkar saksi hanya mengingat hasil haji organi mukti selebihnya tidak ingat, bahwa menurut saksi karena tidak nyata hasil rekapitulasi tadi berjumlah pemohon daerah pemilihan musi rawas ahmad bakri tidak mengajukan saksi) saksi pemohon daerah pemilihan musi rawas tri joni topik kembang bahwa saksi sebagai saksi kpu: bahwa saksi merupakan ketua dpd patrilogi musi rawas dapat suara dapil terdiri dari kecamatan yaitu kecamatan rawas ilir, kecamatan nibung, kecamatan rawas ulu, dan kecamatan ulu rawas, bahwa saksi memperoleh informasi suara dari saksinya sendiri dan juga saksidari trilogi: bahwa menurut hitungan kpu, trilogi mendapat suara namun terdapat penggelembungan suara atau penambahan suara yang dilakukan oleh seluruh caleg dari kecamatan rawas ilir dapil musi rawas sehingga mengalahkan caleg kecamatan lainnya termasuk trilogi tidak menambahkan suara karena trilogi berasal dari kecamatan rawas ulu, bahwa caleg caleg kecamatan rawas ilir bersekongkol dengan ppk dalam penambahan suara sehingga trilogi menjadi kalah, bahwa yang melakukan penambahan suara adalah juliana. suara aslinya adalah tetapi ditambahkan sehingga totalnya menjadi suara: bahwa selain itu, caleg lain yang melakukan penambahan bernama hiring dari pan dan arjuna juri dari pkpi: bahwa panas kecamatan membuat surat keberatan kepada panas kabupaten. pada tanggal panas kabupaten menindaklanjuti kepada kpu untuk meminta melakukan rekapitulasi ulang bahwa karena rekapitulasi ulang belum dilakukan, pada tanggal ditunggu tunggu mereka tidak siap dengan alasan ppk tidak datang: bahwa udah kali panas kabupaten meminta kali surat rekomendasi, ada datanya dan kali meminta rekapitulasi ulang tetapi tidak dipenuhi oleh kpu, bahwa musi rawas telah menjadi isu nasional. juharsyah bahwa saksi sebagai dari tim independent pemantau pemilu,dari lsm fbm, saksi diberi mandate oleh forum keluarga besar sutradara bahwahasil penggelembungan kecamatan rawas ilir tetapi tidak tahu mengenai suara yang didapatkan oleh trilogi: bahwacaleg yang melakukan penggelembungan suara adalah albastari dari hanura yaitu sebesar suara, ditambahkan sehingga hitungan kpusumatera selatan caleg dapil sumatera selatan atas nama h.m. najib matian, s.h. bahwa pemohon adalah calon legislatif nomor urut atas nama h.najib matian, s.h.dari partai golkar pada dapil iii sumatera selatan. bahwa pada tanggal mei pemohon telah membuat surat laporan kepada ketua dpd partai golkar sumatera selatan yang intinya menerangkan adanya kecurangan dan penggelembungan suara dapil sumsel iii. (perah pemilihan iii sumatera selatan untuk dprd provinsi sumatera selatan adalah sebagai berikut tabel: pertandingan perolehan suara memohon dan pemohon daerah pemilihan sumsel iii ran pode era stan partai caleg daerah pemilihan sumsesaksi mengatakan kepada kuasa hukum pemohon yang melakukan penggelembungan suara adalah albastari, arjuna, dodol, amri suhartono, devi, juliana, irwansyah: bahwamenurut kpu suara yang diperoleh arjuna adalah dan terjadi penggelembungan suara sebesar sehingga total semuanya sebesar suara, bahwauntuk dodol, suara asli yang diperoleh sebesar suara (berdasarkan tps) dan terjadi penggelembungan suara sebesar1. sehingga total semuanya sebesar suara, menurut hitungan kpu bahwa amri suhartono, suara asli sebesar tambahannya sebesar sehingga totalnya menurut hitungan kpu sebesar devi, suara aslinya tambahannya sehingga totalnya menurut hitungan kpu sebesar bahwa juliana, suara aslinya tambahannya sehingga totalnya menurut hitungan kpu sebesar bahwalrwansyah, suara aslinya tambahannya sehingga totalnya menurut hitungan kpu sebesatanggal28selatan dapil sumatera selatan iii bahwa dalam permohonannya, pemohon (i.c. h.m. najib matian, sh) mendalilkan bahwa telah terjadi perbedaan penghitungan perolehan suara dapil ill sumatera selatanbanyuasin bahwa dalam permohonannya, pemohon (i.c. candra irawan) mendalilkan bahwa telah terjadi perbedaan penghitungan perolehan suara dapil kabupaten musi banyuasin dari yang semula menjadi atau selisih suara: dapil kabupaten musimohonannya, pemohon (i.c. dadangorgani muktiyuzzakir mahmud, sh,: dapil kabupaten musi rawas bahwa dalam permohonannya, pemohon (i.c. ahmad bakri) mendalilkan bahwa telah terjadi pengurangansuara pemohon sebanyak suara dapiljuga mendalilkan telah terjadi penggelembungan suara terhadap partai gerindratri joni) mendalilkan bahwa telah terjadi perbedaan penghitungan perolehan suara dapil kabupaten musi rawas:juliana, truntuk provinsi sumatera selatandiberi tanda bukti bukti sumsel. 6sampai dengan bukti t . musi banyuasilurahan desa dalam pemilu anggota dprd kabupaten kota tahun dapil musi rawas organi mukti model eb pemberitahuan penetapan terpilih anggota dprd bukti sumsel, mura2 kabupaten musi rawas model db1 dprd kabupaten musi rawas bukti sumsel, mura2 model dprd kabupaten kota kecamatan muara lakitan bukti sumsel, mura2 dapil mura dprd kabupaten musi waspada desa bukti sumsel, mura2 kecamatan muara lakitan bukti sumsel, mura2 da1 dprd kabupaten mura kecamatan muara kelingi dprd kabupaten musi rawas pada desa kecamatan bukti sumsel, mura2 muara kelingi model dprd kabupaten kota kecamatan tuah negeri dapil bukti sumsel, mura2 mura dprd kabupaten musi rawas pada desa kecamatan bukti sumsel, mura tuah negeri bukti musi banyuasin db dprd kab. musi banyuasin2 bukti musi banyuasin da kec. lawang wetan bukti musi banyuasin desa ular seberat salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan kec, lawang, wetan untuk informasi lebih lanjut, hubungi keekaasr bahpuyasi mahkamah konstitusi republik indonesia, jl. merdeka, barat#o. feat akp baar pdf a21) email: salinan putusan mahkamah konstitusi sem diunduh dari lamanb dprd kab. musi banyuasin2 bukti musi banyuasin da kec. batang hari leo bukti musi banyuasin desa tanah abangb dprd kab. musi banyuasin2sem diunduh dari laman bukti musi banyuasin da kec. plakat tinggi bukti musi banyuasin desa suka jaya.b dprd kab. musi banyuasin2 bukti musi banyuasin da kec. sanga desa musi banyuasin desa terusandapil sumatera selatan najib matian bukti sumsel. model db provinsi kab. ogan ilir bukti sumsel. model dc dprd provinsi bukti sumsel model da dprd provinsi kab. ogan ilir kec. indralaya selatan, surat keterangan tambahan jawaban golkar dprd provinsi dapil bukti sumsel. model da dprd provinsi kab. ogan ilir kec. indralaya utara bukti sumsel. model da dprd provinsi kab. ogan ilir kec. indralaya bukti sumsel. pertandingan perolehan suara antara pemohon dengan calon terpilih yang ditetapkan oleh memohon berdasarkan formulir da1 dprd provinsi pada (tiga) kecamatan yaitu: indralaya, indralaya utara, dan indralaya selversi versi memohon pemohon partai golongan karya h.a razak roda h.m. najib matian, s.h. ir.tri yunior sofia h.engga dewata zaenal, sos guntur median, s.h. sos hj. sri sundari, s.h. muhammad yusuf perdana, s.h ir. adam rahman, msc drs.h.iklim cahya, rahma dewi kalung, se, ada fernando suwarditerangan pihak terkait perseorangan partai golkar menimbang bahwa terhadap permohonan pemohon tersebut, pihak terkait perseorangan, ivan marulli mandiri dan firdaus, juliana, dan yuzzakir mahmud memberikan keterangan tanggal26tesdalam terjadi perselisihanl. dewan perwakilan daerah dan dewan per aksebagai berikut. perseorangan internal partai provinsi sumatera selatan dprd kab kota musi rawas keterangan pihak terkait atas nama ivan mari mandiri dan firdaus dapil kabupaten musi rawas kecamatan jayaloka nama partai caleg alat bukti aematametan dom obnjammasa dome pala pom palamsaa daammnsas lomcamatan muara beliti nama partai caleg alat bukti dammamntan ommnawasn bahas dada dam anas dae dadmamaara jownammma hdadang sebanyak suara. hal ini terbukti berdasarkan model da milik pihak terkait. kecamatan tiang punggung memungut nama partai caleg perolehan suara sah model da alat bukti pihak terkait belum basefirdaus sebanyak suara. sehingga perolehan suarebanyak suara hal ini terbukti berdasarkan model da milik pihak terkait. kesimpulan: bahwa seluruh dalil pemohon adalah tidak benar telah terjadi penambahan suara atas nama iwan mari mandiri dan firdaus kabupaten musi rawas dapil kecamatan jayaloka, kecamatan muara beli, dan kecamatan tiang punggung memungut. hal ini dibuktikandadang kecamatan muara beli. hal tersebut berdasarkan model da milik pihak terkait. bahwa meskipun telah terjadi penundaan rekapitulasi penghitungan suara tingkat kabupaten musi rawas yang seharusnya dibacakan pada tanggal april namun baru dibacakan april adalah merupakan data yang benar dan valid serta dapat dipertanggung jawabkan karena telah sesuai dengan data yang berlaku. dprd kab kota musi rawas keterangan pihak terkait atas nama juliana, dapil kabupaten musi rawas perolehan suara sah partai dan calon dapil kabupaten musi rawas berdasarkan formulir dan db kab kota sebagai berikut: dala lebah la epi nyaneera bae (pas (ep p bea kecamatan rawasrtai caleg para golongannya tao bea leo yowesang, negara ryan ana spinning sman ant unp sin keterangan bahwa tidak benar dalil pemohon telah terjadi penambahan suara atas nama juliana,simpulan: bahwa perolehan sah pihak terkait berdasarkan dan db dprd kab kota musi rawas untuk dapil sebanyak suara. bahwa terhadap seluruh dalil pemohon adalah tidak benar telah terjadi penambahan suara atas nama juliana, kabupaten musi rawas dal khususnya kecamatan rawas ilir. hal tersebut terbuktipemohon kecamatan rawas ilir. hal tersebut terbukti berdasarkan model da milik pihak terkait. ill. dprmohonan dprd kalimantan timur lewat waktu:.ertanggal mei sepanjang: dprd kab kota musi rawas dprd kab kota musi rawas ii: dprd kab kota musi rawas iii: dprd kab kota deli serdang dprd provinsi jawa barat iv, dprd kab kota cirebon vii, .dprd provinsi jawa timur dprd provinsi kalimantan timur iv: dprd kab kota makassar iv, .dprd kab kota jayapura ii, .dpr ri: .dprk aceh ii, .dprd kab kotapalembang: .dprd kab kota bandar lampung vi: .dprd kab kota bekasi iii. i2. menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, pihak terkait perseorangan calon mengajukan alat bukti surat juni sebagai berikut. dapilkab. musi rawas bukti .a1: formulir db dprd kabupaten kotusi rawas bukti .a2: formulir model dprd kab kota dan formulir model da dprd kab kota kecamatan suka karya. bukti .a3: formulir model dprd kab kota dan formulir model da dprd kab kota kecamatan bts ulu cacar. bukti .a4: formulir model dprd kab kota dan formulir model da dprd kab kota kecamatan muara beliti. bukti .a5: formulir model dprd kab kota dan formulir model da dprd kab kota kecamatan tiang pumping memungut. bukti .a6: formulir model dprd kab kota dan formulir model da dprd kab kota kecamatan jayaloka. bukti .a7a8: surat keputusan komisi pemilihan umum kab. musi rawas nomor pta9a10tanggal mei bukti .a11a12a13bukti .a145: surat kpu kab. musi rawas nomor kpu.mura v tanggal mei perihal:6hitungan yang dilakukan oleh memohon pada rekapitulasi tingkat ppk kecamatan indralaya utaraindukselatan da ).(p kabupaten musi banyuasin caleg dapil kabupaten musi banyuasin atas nama candra irawan bahwa pemohon adalah calon legislatif nomor urut dari partai golkar daerah pemilihan kabupaten musi banyuasin, bahwa pada tanggal april telah dikirimkan surat dari ketua dpd partai golkar kabupaten musi banyuasin kepada ketua bawaslu mengenai permohonan revisi perolehan suara caleg nomor urut dan nomor urut serta nomor urut dari dapil .15b. bahwa pada tanggal april telah diadakan rapat pleno ppk kecamatan lawang watan, kecamatan batang hari leo dan kecamatan plakat tinggi serta kecamatan sanga desa. berdasarkan hasil rapat plant (empat) kecamatan tersebut, pemohon menemukan perbedaan perolehan suara caleg nomor kecamatan lawang wetan, kecamatan bintang hari leo dan kecamatan sanga desa:( .15b. bahwa dari pengamatan pemohon ada selisih perolehan suara caleg nomor urut kecamatan lawang wetan sebanyak satu suara tepatnya desa ular terbaru, kecamatan sanga desa ada juga selisikab. musi rawas bukti .f1: formulir db dprd kabupaten kota, dapil kabupaten musi rawas. bukti .f2: formulir model dprd kab kota dan formulir model da dprd kab kota kecamatan rawas ilir. bukti .f3: formulir model dprd kab kota dan formulir model da dprd kab kota kecamatan rawas ulu. bukti .f4: formulir model dprd kab kota dan formulir model da dprd kab kota kecamatan nibung. bukti .ff6: surat keputusan komisi pemilihan umum kab. musi rawas nomor pts kpu.muraiffbukti .fffvi. bukti .fprd kab. musi rawas, yang ditujukan kepada dewan pimpinan cabang partai golkar. bukti .f13f14ivan marulli dan firdaus, yudzakir mahmud,serta julianamusi rawas harian, bahwa saksi adalah saksi pembanding dari partai gerindra dan juga sebagai saksi ppk kecamatan tiang punggung memungut: bahwa caleg atas nama ivan mari memperoleh suara, firdaus suara, usmar wijaya bahwa saksi adalah saksi pembanding dari partai pdi bahwa rekap ppk untuk kecamatan muara belititanggal april, ivan mari memperoleh suara, firdaus memperoleh suara, dadang memperoleh suara ivan mari memperoleh suara tingkat kecamatan desa dan kelurahan. dapil musi rawas hj. nuri: bahwa saksi adalah anggota ppk kecamatan muara kelingtelah mengetahui resiko dari kpu dan siap untuk tetap melanjutkan kesaksian, bahwahasil pleno tingkat kecamatan muara kelingi pada tanggal ditemukan bahwa hasil pleno tingkat ppk suara keseluruhan kecamatan muara kelingi, zakir mahmud mendapat suara dan organi mendapat suara bahwanomor urut organi mukti mendapat suara, nomor urut zakir mendapat suara, nomor urut mendapat suara, dan nomor urut dien trisnayadi mendapat suara: bahwa saksi tidak mengikuti sidang pleno tingkat kpu: bahwa saksi diinformasikan oleh teman teman saksi mengenai data dari kecamatan bukan yang asli, namun sudah dirubah. dapil musi rawas abdul aziz bahwa saksi adalah salah satu caleg dari ppp dari dapil sumsel dan merupakan saksi pleno tingkat kecamatan rawas ilir, bahwa juliana kecamatan rawasllir mendapat suara sekian suara, bahwa pada saat pleno ppk semua saksi hadir, kecuali saksi dari pkb, bahwa panwascam hadir setelah dilakukan ple zubirudin bahwa saksi adalah saksi golkar tingkat ppk, bahwa perolehan suara untuk juliana adalah sebesar suara berdasarkan dokumen dari pps dan ppk dantidakada yang memprotes hasil suara tersebut alamsyah bahwa saksi adalah saksi danjuliana mendapatkan suara sebesar suara, bahwa pada saat akhir sidang pleno tidak ada yang mengajukan keberatan. keterangan pihak terkait perseorangan partai gerindraokoknya mengemukakan hal hal sebagai berikut. pihak terkait partai gerindra) menerangkan keterangannya daerah pemilihan musi rawas sebagai berikut. penjelasan pemohon pada berkas permohonan php poin halaman adalah tidak benar, hasil rekapitulasi pleno ppk kecamatan sumber harta sebagaimana terdapat pada model da dihitung dari data hasil rekapitulasi tingkat pps desa), sedangkan hasil rekapitulasi diambil dari tingkat tp sebagai berikut partai nasdem partai kebangkitan bangsa partai keadilan sejahtera pdip:leno tersebut da ditandatangani seluruh anggota ppk sumber harta( orang) dan saksi saksi partai politik orang saksi), semua data da partai politik dan panas semuanya sama. tidak seperti yang dijelaskan oleh pemohon pada poin .halaman pada berkas gugatan pemohon. penjelasan pemohon pada poin halaman adalah tidak benar karena pada saat rapat pleno rekapitulasi perolehan suara tingkat kabupaten musi rawas tidak ada penghitungan ulang, yang ada adalah pembetulan dan pencocokan model da yang dipegang oleh kpu, bawaslu dan seluruh saksi partai politik semua data da yang dipegang oleh seluruh saksi partai politik semuanya sama dan begitu juga data bawaslu juga sama), bukan penghitungan ulang menggunakan sebagaimana dijelaskan oleh pemohon, setelah dilakukan pencocokan data kemudian data tersebut dituangkan pada model db tingkat kabupaten musi rawas, sehingga rapat pleno rekapitulasi perolehan suara yang dilakukan oleh kpu musi rawas berjalan lancar dan tidak ada permasalahan lagi dan hasil pleno rekapitulasi perolehan suara berupa model db ditanda tangani seluruh komisioner kpu musi rawas orang) dan saksi saksi partai politik. dengan demikian total perolehan suara sah dari tiga kecamatan kec. sumber harta, purwodadi dan megang sakti) sbb partai golkar partai gerindra berdasarkan data da kec. sumber harta dan db dprd kabupaten musi rawas hasil pleno kpu musi rawasa dprd kabupaten musi rawas kecamatan sumber harta bukti p.t. formulir model db dprd kabupaten musi rawas. buktibukti p.t. resume rekapitulasi perolehan suara berdasarkan model da dan db dprd kabupaten musi rawas i2. menimbang bahwa mahkamah konstitusi telah memerintahkan dalam persidangan hari kamis, tanggal juni kepada kepada pemoho. bahwadaerah pemilihan musi rawas ddaerah pemilihperseorangan h.m. najib matian, sh.), dprd kabupaten kota dapil musi banyuasin perseorangan candra irawan), dprd kabupaten kota dapil musi rawas perseorangan dadang): dprd kabupaten kota dapil musi rawas perseorangan organi multi): dprd kabupaten kota dapil musi rawas perseorangan achmad bakri): dprd kabupaten kota dapil musi rawas tri jon: h.m. najib matian, sh., dprd provinsi dapil sumatera selatan iii,candra irawan, dprd kabupaten kota dapil musi banyuasinadangorgani mukti, dprd kabupaten kotaachmad bakritri joni, dprd kabupaten kota untukengan demikian pemohon perseorangan tersebut memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukandesa terusan berjumlah satu suara desa tanah abang perolehan caleg nomor urut terdapat selisih perolehan suara sebanyak lima suara desa tanah abang kecamatan batang hari leo:( formulir (p .15b. bahwa telah terjadi selisih perolehan suara (delapan) tps desa ular seberat, kecamatan lawang wetan sebanyak suara formulir da (p .15b. bahwa dari hasil plant ppk kecamatan batang hari leo, pemohon menemukan selisih perolehan suara sebanyak suara tps desa tanah abang. dalam formulir ditemukan suara bahru sebanyak suara, sedangkan da ditemukan suara bahru menjadi suara formulir da (p .15b. bahwa dari hasil rapat plant ppk kecamatan plakat tinggi, pemohon temukan selisih suara, suara pemohon tidak masuk dalam rekapitulasi pleno pkk kecamatan plakat tinggi desa suka jaya sebanyak satu suara, .15bplakat tinggi, kecamatan sanga desa, kecamatan lawang wetan, kecamatan batanghari leo kabupaten musi banyuasin dalam pemilihan umum anggota dprd kabupaten musi banyuasin untuk dapil model db dprd musi banyuasintersebut sebagai berikut:( .15b. dapil musi bukti nama partai caleg banyuasin pihak memohon pemohon partai sja else karya omamtman dam aan pen rmohonengan demikian berdasarkan pertimbangan tersebut eksepsi memohon menurut mahkamahperseorangan h.m. najib matian, sh.) bahwa pada pokoknya pemohon mendalilkan hal hal sebagai berikut: ada perbedaan perolehan suara menurut pemohon dan memohon seperti tabel berikut: perolehan suara sah nama daerah pemilihan sumsel iii partai caleg versi versi memohon pemohon partai golongan karya h.a razak h.m. najib matian, s.h. ir.tri yunior sofia h.engga dewata zaenal, sos guntur medianri lucia, hj. sri sundari, s.h. muhammad yusuf perdana, s.h ir. adam rahman, (o) msc drs.h.iklim rahma dewi kalung, se, ada fernando (o) suwardi rekapitulasi yang dilakukan oleh pemohon dengan mendasarkan kepada form model dapil sumsel ditemukan perbedaan perolehan suara caleg partai golkar nomoutara, indralaya induk, dan indralaya selfamili dan adunghai yang keterangannysumsel. sampai dengan bukti sumsel. dan bukti tambahan sumsel. setelah mahkamah memeriksa secara saksama bukti pemohon dan memohon menurut mahkamah, dalil pemohon tidak dibuktikan dengan alat bukti yang cukup meyakinkan mahkamah, karena dalil pemohon yang diajukan dalam tabel pertandingan perolehan suara yang dibuat oleh pemohon tersebut atas yang menurut pemohon hasil rekapitulasi yang dilakukan oleh pemohon dengan mendasarkan pada form yang dimiliki oleh pemohon, namtidak mengajukan form tersebut sebagai bukti mahkamah sehingga mahkamah tidak menemukan kebenaran mengenai dalil pemohon tersebut. dengan demikian dalil pemohon tidak beralasan menurut hukum, dprd kabupaten kota dapil musi banyuasin perseorangan candra irawan) i3. bahwa pemohon pada pokoknya mendalilkan terjadi perbedaan perolehan suara sebagai berikut: desa sukajaya kecamatan plakat tinggi kabupaten musi banyuasin pada tps seharusnya suara candra irawan adalah sebanyak suara sesuai dengan data dari kpps, namun pps dan ppk menjadi suara, desa terusan, kecamatan sanga desa, perolehan suara bahru, sh. sebanyak suara, namun seharusnya hanya suara, desa ular seberat kecamatan lawang wetan, perolehan suara bahru, sebanyak, untuk membuktikan dalilnya pemohon mengajukan bukti surat tulisan yang diberi tanda bukti .15b. sampai dengan bukti .15b.musi banyu asin sampai dengan bukti musi banyu asin setelah mahkamah memeriksa bukti bukti pemohon secara saksama, mahkamah menemukan fakta sebagai berikut: tps desa sukajaya, kecamatan plakat tinggi kabupaten musi banyuasin, dari bukti pemohon berupa form perolehan suara pemohon memang benar sebanyak suara: bahwa dalil pemohon desa terusan, kecamatan sanga desa, perolehan suara bahru, sh. sebanyak suara, seharusnya hanyaular seberat kecamatan lawang wetan, bukti pemohon tidak dihampiri dengan sertifikat perolehan suara form model bahwa dalil pemohon desa tanah abang kecamatan batang hari leo perolehan suara bahru, sh. seharusnya suara, namun menjadibahwa dari fakta hukum tersebut atas, menurut mahkamah, dalil pemohon tidak dibuktikan dengan alat bukti yang meyakinkan mahkamah, karena dari desa yang didalilkan oleh pemohon tidak semua bukti pemohon membuktikan adanya perbedaan perolehan suara seperti yang didalilkan oleh pemohon. lagi pula bukti pemohon tidak didukung oleh sertifikat rekapitulasi penghitungan suara form c). dengan demikian menurut mahkamah dalil pemohon tidak beralasan hukum: dprd kabupaten kota dapil musi rawas perseorangan dadang) bahwa pada pokoknya pemohon mendalilkan hal hal sebagai berikut: terdapat perbedaan perolehan suara menurut memohon dan pemohon sebagai berikut: perolehan suara sah kecamatan alat bukti nama partai caleg jayaloka pihak versi versi terkait memohon pemohon dal mmcmeonan dam (om pos dea doma ajo dam pam doo amors pom dawan dota depan drs. abdullah magolehan suara sah kecamatan muara alat bukti nama partai caleg beliti pihak versi versi terkait memohon pemohon partai golongan drs. abdullah perolehan suara sah kecamatan tiang alat buktimandiri drs. abdulkecamatan alat bukti nama partai caleg bts. ulu pihak versi versi terkait memohon pemohon partai golongan hj. aliyah adik (o) bambang malaya (o) ramadhani, spd (o) maria drs. abdullah azhar dadang perolehan suara sah kecamatan alat bukti nama partai caleg surakarta pihak versi versi terkait memohon pemohon partai golongan (o) hj. aliyah adik beku aadriritoi bambang malaya (o) ramadhani, spd (o) maria drs. abdullah (o) az, pemohon mendalilkan hasil dari rekapitulasi penghitungan suara yang didasarkan kepada form, ditemukan perolehan suara caleg partai golkar nomor urut atas nama ivan mari mandiri dan nomoruntuk membuktikan dalilnya pemohon mengajukan bukti surat tulisan yang diberi tanda bukti .4a. sampai dengan bukti .4a. serta saksi musiman dan darwinkab musi rawas1 sampai dengan bukti kab musi rawas6 setelah mahkamah memeriksa secara saksama bukti pemohon berupa form model kecamatan jaya loka, kecamatan muara beliti, dan kecamatan tiang pumping memungut kabupaten musi rawas, menurut mahkamah pertandingan perolehan suara dalam tabel yang dibuat oleh pemohon yang menurut pemohon adalah hasil dari rekapitulasi penghitungan suara berdasarkan form pemohon adalah tidak sama dengan penghitungan form model yang dijadikan bukti oleh pemohon. lagi pula beberapa bukti form yang dijadikan bukti pemohon tersebut terdapat coretan sehingga tidak meyakinkan mahkamah sebagai bukti yang sah. dengan demikian dalil pemohon tersebut tidak beralasan hukum, dprd kabupaten kota dapil musi rawas perseorangan organi mukti) bahwa pemohon pada pokoknya mendalilkan hal hal sebagai berikut: ada perbedaan perolehan suara menurut pemohon dan memohon sebagai berikut: suara versi suara versi memohon pemohon iremomas doen yuzakkir mahmud, sh. msi fatimah ali pintar, skm aman pra tama ismmesmm bahwa berdasarkan rekapitulasi penghitungan suara yang dilakukan oleh pemohon yang mendasarkan kepada formulir model ditemukan perolehan suara caleg atas nama organi mukti dan yuzakkir mahmud pada kecamatan muara kelingi, dan kecamatan tuah negeri kabupaten musi rawas berbeda dengan penghitungan yang dilakukan memohon pada rekapitulasi penghitungan suara kecamatan form model da terdapat penambahan perolehan suara atas nama yuzakkir mahmud sebanyak suara kecamatan muara kelingi dan kecamatan tuah negeri, terdapat pengurangan perolehan suara pemohon sebanyak suara kecamatan muara kelingi dan kecamatan tuah negeri: untuk membuktikan dalilnya pemohon mengajukan bukti surat tulisan yang diberi tanda bukti .4b. sampai dengan bukti .4b. serta saksi arman fahmi, ebi ariyanto, dan sultan again, yang keterangan selengkapnya adaukti kab musi rawas1 sampai dengan bukti kab musi rawas6 dmbahan bukti sumsel, mura sampai dengan sumsel, mura setelah mahkamah mempelajari dalil pemohon, dan memeriksa secara saksama bukti pemohon dan memohon, menurut mahkamah pemohon yang mendalilkan ada perbedaan perolehan suara yang disandingkan oleh pemohon dalam bentuk tabel tersebut atas adalah perbedaan perolehan suara yang menurut pemohon berdasarkan form dari dua kecamatan yaitu kecamatan muara kelingi, dan kecamatan tuah negeri. namun dari kedua kecamatan tersebut, bukti yang diajukan oleh pemohon berupa form tidak lengkap, oleh karena itu menurut mahkamah pemohon tidak dapat membuktikan dalilnya. dengan demikian dalil pemohon tidak beralasan hukum: dprd kabupaten kota dapil musi rawas perseorangan achmad bakri) bahwa pada pokoknya pemohon mendalilkan hal hal sebagai berikut: bahwa hasil rekapitulasi penghitungan perolehan suara partai politik ppk sumber harta berdasarkan model da dprd kab kota ppk sumber harta yang dilakukan pada tanggal april adalah sebagai berikut nama partai jumlah perolehan suara kecamatan mejhamanaa amber haha dap mus raman partai golongan karya ' partai gerindra partai amanat nasional partai persatuan pembangunan psi indonesia indonesia jumah bahwa oleh karen,yang diwakili oleh: nama muhammad anis matta::m.h., deviani dwiningsih s.h.,dan pihak terkait: memeriksa bukti pemohon, mpai dengan lemah dibanding kan sampai dengan dubai persada sampai dengan aur dibanding kan dengan bukti sampai dengan talang talang ubi bulang dibanding kan kelakar subang baru dibanding kan sampai dengan darat dengan demikian terjadi pengurangan suara pemohon suara bahwa dengan terbukanya adanya tindabahwa dengan terbukengan demikian dapat dilakukan rekapitulasi suara yang benar dapil sumatera selatan menurut pemohon adalah sebagai berikut tabel: hasil rekapitulasi versi pks (pemohon) perolehan nama partai perolehan suara kursi pop ye) golkar demokrat nasdem and her wan .& gerindra sees eea petit bahwa berdasarkan uraian tersebut atas, mohon kepada majelis hakim konstitusi yang memeriksa dan mengadili perkara inmenyatakan memohon telah terbukti melakukanumum tahun mengenai dapil sumatera selatan dengan rekapitulasi yang benar sebagai berikut hasil rekapitulasi perolehan nama partai perolehan suara kursi ppp golkar demokrat nasdem ber nan gerindra na5 5e27 (pes n., memerintahkan memohon untuk melaksanakan putusan majelis atau apabila majelis hakim konstitusi berpendapat lain mohon keputusan yang seadil adilnya (et ago bono). dapil sumatera selatan bahwa proses rekapitulasi pemilihan umum kabupaten banyuasin beberapa catatan tentang analisa kecurangan yang terjadi pada penyelenggaraan pemilu legislatif april kabupaten banyuasin bahwa tidak adanya angka yang menunjukkan jumlah pengguna hak pilih dan seterusnya kolom kec. talang kelapa bangko db kabupaten banyuasin. ketika pleno kpu provahulu dengan saksi partai yang ada, bahwa terdapat angka yang berbeda bangko db hasil pleno kabupaten, seperti bawah pengguna hak pilih rantau bayuna hakpiihdlm (pp 4e07a| imi 2oa78| tambahan dr tps lain jdih sal datar pemilih khusus jpg oo o2e|e a10 min aon tambahan kku ver aa) sas| dan sejenisnya jdih jdih seluruh min data penggunaan surat suara | jml surat termasuk cadangan jml surat suara dikembalikan krn rusak jdih surat tdk digunakan jml surat digunakan bo) data penggunaan surat suara parpol jdih suara tdk sah a17 jmpl suara sah tdk sah d0) selisih jumlah pengguna hak pilih dengan jumlah suara sah dan tidak sah bahwa data jumlah pengguna hak pilih dengan jumlah suara sah kecamatan banyuasin iiiuara sah tidak sah sama dengan jumlah surat suara yang digunakan dan sama dengan dan jumlah seluruh pengguna hak pilih sehingga terjadi selisih suara. bahkan dalam da kecamatan) selisihnya hingga bahwa demikian juga dengan kecamatan rantau bayursuara sah tidak sah sama dengan jumlah surat suara yang digunakan sama dengan jumlah seluruh pengguna hak pilih sehingga terjadi selisih suara, bahwa dengan demikian total berdasarkan berita acara model db) selisih antara data total penggunaan surat suara dan pengguna hak pilih adalah sebesarmerintahkan kepada memohon untuk melakukan rekapitulasi ulang terhadap surat suara untuk dprd provinsi sumatera selatan untuk kecamatan rantau bayur. atau apabila mahkamah konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil adilnya (et ago bono).kabupaten kota dapil musi rawas bahwa pemohon keberatan terhadap surat keputusan komisi pemilihan umum nomor pts kpu tanggal mei tentang penetasatu) yang diumumkan pada hari sabtu tanggal mei bahwa angka bpp kursi dprd kabupaten musi rawas pada dapil adalah oleh karena partai golkar memperoleh suara setelah dibagi dengan angka bpp partai golkar mendapat (satu) kursi dan masih tersisa suara sebanyak bahwa dari sisa suara partai golkar sebanyak semestinya urutan perolehan suara partai golkar berada diurutan terakhir, sedangkan partai keadilan sejahtera yang berada urutan memperoleh suara sebanyak dengan demikian kursi adalah milik partai keadilan sejahtera, urutan peroleh suara sebagai berikut: tabel hasil rekapitulasi versi pks (pemohon) untuk kursi dapil musi rawas pej mama pen taman pan ino gerindra lea |ppp lea iso nasdem asap |. hanurapks a390 dapat kursi |demokrat inn |ppp alur8s jago pkpi. dapil model da kabupaten kecamatan suka musi karya rawasnama perolehan suara kecamatan versi pks versi rekap kpu dengan demikian terjadi pengurangan suara pks sebanyak suara (: hasil rekapitulasi versi pks (pemohon)untuk kursi dapil musi rawas no| namapartai perlman para golkar pan gerindra pdip pbb nasdem hanura pks dapat kursi demokrat ppp pkb pkpyang benar: tabel: hasil rekapitulasi versi pks (pemohon) untuk kursi dapil musi rawas nama partai perolehan keterangan suara golkar pan gerindra pdip pbb nasdem hanura pks dapat kursi demokrat ppp pkb pkpsatu) kabupaten musi rawdapil musi rawas bahwa pemohon keberatan terhadapkarena telah terjadi pelanggaran penghitungan suara yang dilakukan mdua) yang diumumkan pada hari jumat tanggal mei bahwa angka bpp kursi dprd kabupaten musi rawas pada dapil adalah oleh karena partai demokrat memperoleh suara setelah dibagi dengan angka bpp partai demokrat mendapat (satu) kursi dan masih tersisa suara sebanyak bahwa dari sisa suara partai demokrat sebanyak semestinya urutan perolehan suara partai demokrat berada diurutan ke berada dibawah partai keadilan sejahtera yang berada urutan ke memperoleh suara sebanyak dengan demikian kursi terakhir adalah milik partai keadilan sejahtera, urutan peroleh suara sebagai berikut: tabel urutan perolehan suara untuk kursi jumlah suara perolehan kursi nama menurut menurut partai pemohon pemohon demokratno!kesimpulan12 mei pukul wib sebagaimana akta penerimaan permohonan pemohon nomor04 .a. ! pan.mk dan dicatat dalam buku registrasi perkara konstitusi pada hari kamistanggal mei pukul23. wib dengan nomor04 php.dpr dprd xii yang selanjutnya untuk provinsi sumatera selatan dicatat dengan nomor09 php.dpr dprd xi1 sebagaimanamemohon| pemohon dapil model db kabupaten dprd musi kabupaten kota musi rawas rawas. model da dprd kabupaten kecamatan tuah negeri. surat pernyataan anggota ppk tuah negeri suhart(bukti . )versi pks (pemohon) untuk kursiperolehan suara yang benar: nama partai perolehan suara demokratdua) kabupaten musi rawas.dst sebagai berikut. dapil sumatera selatan kode alat bukti uraian njs sin model db dprd provinsi kota prabumulih. model berikut model dan lampiran model dprd provinsi tps desa gunung ibu barat kecamatan prabumulih timur. model berikut lampiran model dprd provinsi tps desa karang bindu kecamatan rambang kapak tengah. lampiran model dprd provinsi tps desa patih gabung kecamatan prabumulih barat lampiran model dprd provinsi tps desa patih gabung kecamatan prabumulih barat. model berikut model beserta lampiran model dprd provinsi tps desa karang raja kecamatan prabumulih timur. model berikut model beserta lampiran model dprd provinsi tps desa sukaraja kecamatan prabumulih selatan. model beserta lampiran model dprd provinsi tps desa pangkal. lampiran model dprd provinsi tps desa cabai kecamatan cabai. model berikut model beserta lampiran model dprd provinsi tps desa suka) kecamatan prabumulih selatan. model berikut lampiran model dprd provinsi tps desa muara dua kecamatan prabumulih timur. model berikut model beserta lampiran model dprd provinsi tps desa gunung ibu kecamatan prabumulih timur. lampiran model dprd provinsi tps desa cabai kecamatan cabai. model db dprd provinsi kabupaten muara enim. model da dprd provinsi kecamatan rambang bangku model tps desa tebat agung kecamatan rambang bangkup324 model da ppk kecamatan dubai p325 model desa beringin p326 model desa beringin model desa sumber asri p328 model tps desa sumber asri model desa suka merindu model tps desa suka merindu . pat model tps desa lemah model tps desa lemah model tps desa lemah pasa model tps desa les model tps1 desa aur ps3 model tps2 desa aur model tps3 desa aur pat model c 1tps4 desa aur esa ding tps esa tagawa .p3a4 model tps desa talang bulang sea 4s. .p: model tps3 desa suka maju oo p3a9g model tps desa subang baru p3s0 model tps2 desa subang baru s1. p351 model tps3 desa subang baru model tps4 desa subang baru ps3 model da ! kecamatan talang ubi p354 model desa talang akar .p355 model tps1 desa talang akar p356 model tps2 desa talang akar s8. p3s8 model tps4 desa talang akar model tps5 desa talang akar pro model tps6 desa talang akar ujan jusepoantamam ps2 model tps desa talang ubi barat . sa. p s3 model tps2 desa talang ubi barat. past sao11p32 esa tangans. model tps4 desa talang ubi barat | se. p3s6 model tps desa talang ubi barat se. p 3e8 model tps7 desa talang ubi barat cg. pes model tps8 desa talang ubi barat p 3s0 model cites2 desa kota bau pssi model cites3 desa kota baru oo p3s2 model cites4 desa kota bau ps5 model cites2 desa aurita timur model cites3 desa aurita timur | cabai perolehan suara partai politik ppk kecamatan dubai tanggal april yang ditanda tangani oleh ppk dan panwascam dubai serta saksi parpol. kecamatan penukal. dapil sumatera selatan daftarn salinan putusan mahkamah konstitusi diunduh dari laman kode alat bukti model db dprd provinsi banyuasin model da dprd provinsi kecamatan banyuasin iii model da dprd provinsi kecamatan rantau bayur dapil musi rawas kode alat bukti model db dprd kabupaten kota model da dprd kabupaten kota kecamatan suka karya model da dprd kabupaten kota kecamatan muara beliti model da dprd kabupaten kota kecamatan tiang pumping memungut model da dprd kabupaten kota kecamatan jayaloka dapil musi rawas kode alat bukti kecamatan tuah negeri db kab. musi rawas surat pernyataan anggota ppk tuah negeri suhar. dapil sumatera selatan aaliyah bahwa perhitungan secara manual ppi setelah pemilu tanggal april bahwa setelah selesai rekapitulasi tingkat kabupaten, terdapat beberapa temuan berupa pengurangan suara pks kabupaten muara enim dan kota prabumulih bahwa untuk sumatera selatan penemuan didapatkan selamat sampai pleno muara enim bahwa setelah menemukan bukti bukti, saksi pks ketika pleno kpud menyampaikan beberapa revisi yang seharusnya dilaksanakan, khususnya kecamatan dubai bahwa desa lemah, berdasarkan dari tps sumsel mendapat suara bahwa saksi menyampaikan penemuan itu pada saat perhitungan ditingkat kabupaten tetapi jawaban kpu, harusnya ini dibahas ditingkat ppk. bahwa terkait kehilangan suara kecamatan dubai, saksi membawa langsung saksi untuk ppk nya bahwa suara pks hilang terdapat kecamatan rambang bangku, desa tebat agung. pks kehilangan suara dan terjadi sesudah pleno bahwa selain desa lemah, pengurangan suara juga terjadi desa tanjung kemala sebesar suara, desa beringin suara, desa dubai persada suara, dan desa aur suara bahwa setelah pleno tingkat kabupaten, ditemukan bahwa kecamatan talang ubi desa talang bulang kehilangan suara, kecamatan kelakar desa subang baru kehilangan suara bahwa saksi menerangkan bahwa ada penggelembungan suara partai hanura yang ditemukan berdasarkan sebesar untuk kabupaten muara enim dan pali kecamatan rambang bangku, desa tebatubai desa sumber asri penambahan suara hanura dan desa merindu (sudah ada dalilnya) budi harjo bahwa sebagai saksi ppk kecamatan dubai, oke bahwa saksi menerangkan bahwa dubai ada desa yang hilang suaranya yaitu desa lemah dan desa aur. saksi mengetahui ketika sidang ppk bahwa saksi menerangkan bahwa ppk, saksi mempelajari hasil pleno tersebut dan saksi melihat hasil desa lemah untuk suara pks kosong sama sekali sedangkan pada saat pleno suara pks ada bahwa saksi confirm dengan ppk. dan saksi kembali dipanggil oleh ppk untuk diadakan verifikasi pembenaran terhadap kesalahan (koreksi) dan diadakan rapat ulang dengan saksi saksi, suara yang hilang tersebut dikembalikan tapi tidak sampai kpud muara enim suara tersebut bahwa jadi suara sebesar yang hilang sudah dikembalikan ketika ppk bahwa tetapi suara tidak dimasukan kabupaten, ppk dubai sudah menyampaikan kepada kpu tetapi tetap tidak dimasukkan bahwa saksi menerangkan bahwa pada kesempatan itu juga, desa arjuna terjadi pengurangan suara untuk pks. seharusnya suaratetapi tertulis suara andi yahudi bahwa sebagai tim rekapitulasi manual cross check bahwa saksi menerangkan bahwa saksi merangkap setelah selesai pleno kota prabumulih bahwa hari setelah mereka kota prabumulih, pks mendapat suara bahwa terdapat penggelembungan suara tps, yaitu sindir tps karang bindu tps patih gabung tps patih gabung tps karang raja tps sukaraja tps pangkal tps cabai tps sukaraja tps bahwa saksi menerangkan bahwa selisih dari keseluruhan tpstapi kuasa hukum pemohon menerangkan bahwa suara yang hilang buka suara pks melainkan penggelembungan suara hanura bahwa setelah dicek tps ada tambahan informasi mengenai bahwa ada suara atau selisih sekitar suara bahwa tps sindir tertulis terdapat suara sedangkan versi kpu ada suara. jadi, ada selisih temuan penggelembungan sebesar suara bahwa setelah cross check dengan berbeda sebesar sebesar suara. jadi, yang selisih awal sebesar suara, setelah cross check kembali selisih suara bahwa saksi menerangkan bahwa terjadi pengurangan suara pks sebesar suara tps yaitu muara dua tps gunung ibu tps cabai tps dapil sumatera selatan imam mustahil bahwa saksi adalah saksi pks kpu kabupaten banyuasin bahwa saksi menerangkan bahwa kecamatan rantau bayur terdapat selisih angka, antara jumlah surat suara yang terpakai dengan jumlah suara sah dan tidak sah dan dpt bahwa untuk kecamatan rantau bayur, terjadi selisih bahwa kemudian, untuk kecamatan banyuasin terdapat selisih bahwa ini suara sah dan tidak sahnya lebih besar. jadi, terjadi penggelembungan, bukan terdapat dpt nya atau daftar pemilihnya. jadi, data pemilih lebih kecil, jumlah suara sah dan tidak sah itu lebih besar. bahwa berdasarkan dpt terdapat pemilih ditambah penggunaan hak pilih tambahan dan seterusnya itu menjadi suara yang terpakai sebesar suara saksi melakukan keberatan ketika dibacakannya rantau bayur, dan langsung melakukan keberatan wahyu andri setiawan bahwa sebagai saksi kpu untuk anggota dpd nomor atas nama muhammad lutfksi menerangkan bahwa pks meminta untuk menerangkan beberapa mekanisme kpud yang tidak sesuai dengan prosedur yang harus diterapkan bahwa saksi menerangkan bahwa data yang pegang dipakai oleh kpud. karena banyuasin terjadi rekapitulasi ulang tingkat kecamatan. dan rekapitulasi tidak melibatkan dan tidak mengundang kembali saksi saksi yang ada tingkat ppk tetapi sampai akhir selesai acara penghitungan, data tidak dikembalikan. bahwa saksi menerangkan bahwa yang menjadi masalah antara jumlah pemilih dengan jumlah surat suara yang digunakan. kpud menggunakan mekanisme ketika jumlah pemilih itu lebih banyak, maka suara sah diklopkan. sehingga ini menjadi acuan bahwa terjadi kecurangan. bahwa dan ketika ada yang tidak klip, maka untuk membuka plan bahwa tetapi yang dipenuhi hanya untuk dpr ri saja untuk provinsi dan kabupaten tidak bahwa saksi menerangkan bahwa juga menjadi koordinator saksi. mekanisme pemilihan kabupaten banyuasin sudah dari awal setiap tps tidak mendapatkan semuanya. karena perhitungannya tidak selesai serentak tingkat tps itu tidak selesai serentak semuanya sehingga saksi tidak menerima pemberitahuan untuk pleno tingkat tps. bahwa saksi berinisiatif untuk mengecek setiap pps. dan kami sudah memberikan mandat kepada saksi pps untuk mengikuti kegiatan pleno tingkat pps. tetapi dari saksi kami tidak mendapat pemberitahuan kapan akan diadakan pleno pps bahwa setelah dicek ada desa yang pleno tidak sesuai dengan pleno standarnya bahwa saksi datang untuk mengikuti perhitungan ditingkat pps dan ternyata tidak ada saksi dari parpol lain karena mereka tidak mendapat pemberitahuan kapan perhitungan ditingkat pps syamsul rizal bahwa saksi sebagai koordinator tingkat kabupaten untuk pks bahwa saksi menerangkan bahwa kpu tidak menjalankan prosedur sebagaimana mestinya. bahwa ada sanggahanbaru dilanjut perhitungannya. tapi, tidak dilakukan karena sanggahan sanggahan diletakkan penghujung dari rekapitulasi. yang ternyata pada akhirnya tidak pernah diakomodasi sanggahan sanggahan itu. bahwa saksi juga menerangkan bahwa mulai dari kecamatan sampai kabupaten, ada berapa ppk yang suara sah dan tidak sah sampai hasil rekap kabupaten masih kosong atau tidak diisi. yang diterima oleh saksi parpol bahwa khususnya kecamatan talang kelapa masih kosong hasil dari sampai terakhir kpu bahwa kemudian, ada laporan bahwa saksi kita larang untuk mengambil foto atau dokumen dokumen yang tip ex, banyak coretan, kecamatan rantau bayur, khususnya. bahwa terdapat kekurangan kertas suara, kekurangan yang dibagikan tidak ada hologram, saksi disuruh memfotokopi sendiri ppk, pps bahwa sebagai penguat da untuk kecamatan talang kelapa dan kecamatan tanjung lago total suara sah, tidak sah yang kosong bahwa saksi menerangkan bahwa caleg yang jadi itu bukan yang ada keputusan kpu. dan saksi memegang faktanya memang ada perubahan entah ppk atau kpu yaitu da tingkat kabupaten untuk partai pdi dapil musi rawas april bahwa saksi ppk tingkat kecamatan tiang pumping memungut bahwa saksi menerangkan bahwa pada saat pleno tingkat kecamatan tiang pumping memungut, tepatnya pada tanggal hari senin. bahwa perolehan suara pks tingkat ppk memperoleh suara dapil desa dan sudah ada catatannya pemohon saksi menerangkan bahwa pada saat pleno tersebut ada perubahan hasil rekapitulasi pada partai urut nomor yaitu partai golkar, jadi partai pks seharusnya mendapat jatah kursi anggota dewan, oleh karena ada perubahan, jadi partai pks tidak mendapat jatah kursi tingkat kabupaten bahwa tetapi saksi juga menerangkan bahwa perolehan suara pks ditingkat kecamatan tidak mengalami perubahan, yajustru tingkat kabupaten dan perubahan berupa penggelembungan suara partai golkar itu mengakibatkan pks terisolir bahwa kecamatan tiang pumping memungut partai golkar memperoleh suara dan total keseluruhan untuk partai golkar adalah sekian suara bahwa sedangkan pks memperoleh suara bahwa partai golkar kecamatan memperoleh suara setelah direkam tingkat kabupaten berubah menjadi (saksi tidak menyaksikan langsung tetapi mendapat informasi dari saksi pks yang ada kpud saat pleno). sanusi bahwa saksi dari partai pan ppk kecamatan tpk tiang pumping memungut), bahwa saksi menerangkan perolehan partai golkar sebanyak suara, yang terdiri atas suara adalah suara partai: caleg memperoleh suara, dan caleg memperoleh suara, bahwa sedangkan pks memperoleh suara. muhammad ardiansyah saksi akan menerangkan hasil rekapitulasi kecamatan muara beliti sebagai saksi dari partai amanat nasional untuk tingkat ppk kecamatan muara beliti saksi menerangkan bahwa pks kecamatan muara beliti memperoleh suara secara keseluruhan sedangkan partai golkar memperoleh suara data tersebut sesuai dengan dan da yang di penekan tingkat ppk. dapil musi rawas baharuddin bahwa saksi adalah saksi ppk kecamatan tuah negeri: bahwa hasil pleno ppk kecamatan tuah negeriinformasi suara pks tingkat kabupaten mengalami kehilangan sejumlah suara, bahwa hasil rekapitulasi pleno pks mendapatkan suara, bahwa suara yang hilang rekap penghitungan tingkat kpu adalah suara caleg nomor musi rawas. latif bahwa saksi adalah saksi dari partai nasdem tingkat kecamatan: bahwa partai nas dem kecamatan tuah negeri memperoleh suara, bahwa pks memperoleh suara, bahwa caleg pks pps kecamatan tuah negeri memperoleh suara, bahwa setelah tingkat kpu suara caleg nomor berkurang suara menjadi suara, bahwa saksi memperoleh informasi mengenai keadaan suara partai pks tingkat kpu dari saksi pks yang berada kpu, sukiman bahwa saksi adalah saksi pks tingkat kpu: bahwa pleno tingkat kabupaten berjalan alat karena kpu tidak membandingkan data baik dapil maupun dapil bahwa caleg pks nomor kecamatan tuah negeri memperoleh suara, bahwa perolehan suara caleg nomor mengalami perbedaan menjadi suara tingkat kpu, bahwatidak menandatangani berita acara: bahwa saksi telah mengajukan keberatan namun tidak mendapat tanggapan, menimbang bahwa terhadap permohonan pemohon tersebut, memohon memberikan jawaban,dalam pokok permohonan memohon untuk dpra derah pemilihasumatra selatan sumatra selatterhadap keberatan pemohon mengengugatan pemohon adalah tidak benar dan tidak terjadi selisih penghitungan suara yang memohonkan oleh pemohoolehan suara pada dapil sumatera selatan, komisi pemilihan umum kabupaten muara enim melakukan rekapitulasi telah mengacu pada peraturan komisi pemilihan umum nomor tahun tentang rekapitulasi hasil penghitungan suarayang diubah terakhir dengan peraturan komisi pemilihan umum nomor tahun bahwa berdasarkan keberatan pemohon terhadap hasil pertandingan data dprd provinsi beberpa tps yang ada kabupaten muara enim yang menyebutkan bahwa telah terjadi pengurangan suara pemohon oleh memohon sebanyak suara dan penambahan suara pada partai hanura sebanyak suara, gugatan pemohon adalah tidak benar dan tidak mempunyai bukti yang cukup, hal ini setelah dilakukan pertandingan oleh pemohon dapat dilihat dari tabel berikut bahwaabupaten muara enim, dengan demikian komisi pemilihan umum kabupaten muara enim tidak melakukan penggelembungan suara sebanyak pada partai hati nurani rakyat sebagaimana tabel berikut bahwa pada hasil rekapitulasi yang dilakukan memohon pada model db provinsi kabupaten muara enim, pemohon keberatan terhadap hasil rekapitulasi tersebut sebanyak suara dan menyebutkan memohon melakukan pengurangan suara partai keadilan sejahtera, karena memohon telah melakukan rekapitulasi2014tanggal14secara berjenjang dengan hasil rekapitulasi sebagaimana tabel berikut penggelembungan suara partai hanura muara enim alat bukti kecamatan desa kel versi versi memohon memohon pemohon rambang tebat agung bangku dubai sumber asri suka merindu talang ubi talang bulang man suka maju talang akar talang ubi barat penukal air itam timur penukal temporal utara kota baru tambak kelakar subang baru man bahwa dari perbandingan tabel atas, setelah memohon menyandingkan dan dai ternyata justeru terjadi penambahan suara pada partai hanura sebanyarangan suara memohon (kpu) perolehan suara alat bukti kecamatan desa kel memohon pemohon memohon rambang tebat bangku agung dubai tanjung kemala beringin dubai persada aur talang ubi talang bulang kelakar subang baru bahwa dari perbandingan tabel atas terjadi pengurangan suara pks pada tingkat rekapitulasi tingkat ppk sebagaimana tercantum dalam da1 kecamatan dubai desa lemah dengan aur, namun secara keseluruhan pemohon hanya dirugikan suara. bahwa untukota prabumulih, dengan demikian komisi pemilihan umum kota prabumulih tidak melakukan penggelembungan suara tidak berdasar sama sekali karena: gugatan pemohon tidak cermat, karena tidak bersesuaian antara dalil pemohon dengan alat buktnggelembungan suara pada tps sindir, sementara alat bukti tps gunung ibu barat.pada partai hati nurani rakyat sebagaimana tabel berikut versi pemohon versi memohon perolehan suara amal alat alat perolehan suara versi versi bukti bukti beda alat bukti dgn tps gunung ibu barat gugatan pemohon tps karang bindu tps patih gabung tps karang raja tps suka raja tps pangkal tps cabai tps suka raja ppp versi pemohon versi memohon nama tps perolehan suara alat alat perolehan suara men nissan bahwa dengan bukti atas, maka justru membuktikan bahwa suara pemohon mengada ada, karena pada kenyataannya antara dprd versi pemohon dengan dprd versi memohon sama jumlahnya, sehingga memohon berkeyakinan bahwa data data yang disajikan oleh pemohon adalah tidak benar dan rekayasa belaka. (t. ). sumatdata pemilih yang disajikan oleh pemohon pada memang belum memasukkan data pemilih kecamatan talang kelapa, karena pada saat rekapitulasi penghitungan perolehan suara calon anggota dprd provinsi sumsel dapil saksi tidak ada keberatan, dan termasuk pemohon juga menandatangani formulir db1. pada saat kpu pelaksanaan rekapitulasi penghitungan perolehan suara calon anggota dprd sumsel dprd provinsi dapil data jumlah pemilih kecamatan talang kelapa dimasukkan dalam data db1 dprd provinsi, dan selanjutnya dilakukan perbaikan sertifikat penghitungan perolehan suara calon anggota dprd provinsi sumsel dapil sumsel, asin bahwa terhadap data db1 dprd yang disajikan oleh pemohon adalah db1 awal yang terdapat kekeliruan dalam penyajian jumlah dpt,penggunaan surat suara dan pengguna surat suara (suara sah dan tidak sah) bahwa karena ada koreksi pada saat rekapitulasi penghitungan perolehan suara tingkat provinsi, maka dilakukan perbaikan pada sertifikat tetapi tidak merubah perolehan suara parpol dan calon anggota dprd sebagaimana tercantum dalam perbaikan dan db1 dprd provinsi perbaikan bahwa atas dasar berita acara dan db1 dprd provinsi hasil perbaikan sebagaimana dimaksud pada angka maka data pemilih, data penggunaan surat suara dan data suara sah dan tidak sah yang benar menurut memohon adalah sebagaimana sebagai berikut.dapil: sumsel kode alat bukti judul it sumsel. (model db dprd provinsi dan laporannya kabupaten muara enim (t sumsel e |model da1 dprd provinsi kecamatan rambang bangku dan laporannya kabupaten muara en. (model provinsi debate.batang dan laporannya kecamatan rambang bangku (t sumsel. model c | provinsi.dan laporannya desa tps tps2, tps tps tps tpsedant7 tebet agung kecamatan rambang bangku (t sumsel model.da provinsi kecamatan dubai kabupaten muara enim sumsel e (model d i provinsi desa sumber asri kecamatan dubai (t sumsel. (model provinsi tps tps. dan tps desa sumber asri kecamatan dubai sumsel. model dri provinsi dan laporannya desa sukamerindu kecamatan dubai sumsel. (model c | provinsi dan laporannya tps desa sukamerindu kecamatan dubai (t sumsel6 (model da provinsi kecamatan talang ubikabupaten muara enim (t sumsel5 model provinsi dan laporannya desa talang bulang kecamatan talang ubi (t sumsel6 model provinsi tps desa talang bulang kecamatan talang ubi (t sumsel. (model.c i provinsitps desajaiang bulang.kecamatan talang ubi (t sumsel6 model d i provinsi desa suka maju kecamatan talang ubi (t sumsel6 model provinsi tps 2desa suka maju kecamatan talang ubi (t sumsel6 model provinsi desa talang akar kecamatan talang ubi (t 5sumsel6 model provinsi tps tps tps tps tps tps dan tp5 desa talang akar kecamatan talang u6 model d i provinsi desa talang ubi barat kecamatan talang ubi (t sumsel6 (model provinsitps desa talang ubi barat kecamatan talang ubi (t sumsel6 (model. da4m provinsi dan laporannya kabupaten muara enim (t sumsel5 model provinsi dan laporannya desa air itam timur: kecamatan penukal (t sumsel6 model provinsi tps tps tps dan tps desa air (tam timur kecamatan penukal (t sumsel6 (model da provinsi dan laporannya kecamatan penukal utara .kabupaten (t sumsel6 model d i provinsi dan laporannya desa temporal penukalutara (t sumsel6 model provinsi dan laporannya tps desa temporal kecamatan penukal utara (t sumsel6 (model d i provinsi desa kota baru' kecamatan penukal utara kabupaten (t sumsel6 (model c i provinsi tps tps tps dan tps desa kota baru kecamatan penukal utara (t sumsel. (model d l provinsi dan laporannya desa tambak kecamatan penukaljjtara |(t sumsel. (model provinsi tps desa tambak kecamatan. penukal utara |(t sumsel. model da provinsi dan laporannya kecamatan kelakar kabupatenvmuara |(t sumsel. (model provinsi dan laporannya desa su.ban baru kecamatan kelakar (t sumsel6 (model provinsial laporannya tps dan tps desa subang baru kecamatan kelakar (t sumsel e (model provinsi dan laporannya kecamatan. dubai kabupaten muara enim (t sumsel. (model provinsi dan laporannya tps desa tanjung kemala kecamatan dubai kabupaten muara ensel. model provinsi dan laporannya desa beringin kecamatan (t sumsel6 (model provinsi dan laporannya tps desa beringin kecamatan dubai kabupaten muara enim (t sumsel6 (model d ! provinsi. dan laporannya desa lemah kecamatan dubai kabupaten muara (t sumsel. (model c i provinsi dan laporannya tps tps tps dan tps desa lemah kecamatan dubai kabupaten muara enim |(t sumsel6 model d | provinsi dan laporannya desa dubai persadakecamatan dubai kabupaten muara enim |(t sumsel6 (model c i provinsi dan laporannya tps desa dubai persada kecamatan dubai kabupaten muara'enim |(t sumsel6 (model d i provinsi dan laporannya disadur kecamatan ubah kabupaten muara enim (t sumsel6 (model provinsi dan laporannya tps tps tps dan tps desa aur kecamatan dubai kabupaten muara enim (t sumsel. model ba. pemunguiandan pengfiitungaii suara sun pemilu anggota dpr gpd, dprd provinsi dan dprd kabupaten kota tahun serta modal rincian penghitungan perolehan suara tps dalam pemilu tahun dari lampiran dprd provinsi sertifikat untuk kelurahan gunung ibu baratnya rabi mulia timur kota prabumulih provinsi sumatera selatan. sumsel e model c 8a. pemungutan dan penghitungan suara. di.ertifikat untuk tps 2635a karang' bindu kec rambang kapak tanah kota prabumulih provinsi sumatera selatan. sumsel6 model pemungutan dan penghitungan suara di'tiiiungan perolehan suara tps dalam pemilu tahun dan lampiran dprd provinsi sertifikat .untuk tps kelurahan patih gabung kec: prabumulih barat kota prabumulih provinsi sumatera selatan. sumsel e modal pemungutan dan penghitungan suara tps untuk pemilu anggota dpr.'patih galeri kec: prabumulih. barat kota prabumulih provinsi sumatera selatan. model pemungutan dan penghitungan suara sumsel.6e i. pemilu tahun dan lampiran pro provinsi sertifikat untuk. tps kelurahan karang raja kec. praburnuiih timur kota prabumulih provinsi suma.era. selatan. sumsel e model ba. pemungutan dan penghitungan suara tps only pemilu anggota dpr, dpd, dprd provinsi dan dprd.sukaraja kec. pniiumulih selatan kota prabumuoo pos simasaseaan model pemungutan dan penghitungan suara dites untuk pemilu anggota dpr, dpd, dprd sum.sel. provinsi dandesa pangkal kec. cabai kota prabumulih provinsi sumatera selatan sumsel6 model.cabai kec. cabai kota prabumulih provinsi sumatera selatan model ba. pemungutan dan penghitungan suara di' sumsel (suka raja kec. prabumulih selatan kota prabumulih provinsi sumatera selatan sumsel. model ba. pemungutan dan penghitungan suara tps untuk pemilu anggota dpr, dpd, dprd.muara dua kec. prabumulih timur prabumulih provinsi sumber. selatan sumsel6 model ba. pemungutan dan penghitungan suara tps untuk pemilu anggota dpr, dpd, dprd provinsi dan dprd. kabupaten kota tahun sertpenghitungan perolehan suara di tps dalam pemilu tahun dan lampiran dprd provinsi sertifikat untuk tps gunung ibu kec. prabumulih timur kola. prabumulih provinsi sumatera selatan sumsel e model ba. pemungutan dan penghitungan suara di. trs:nis tahun dan lampiran dprd provinsi sertifikat untuk tps cabai kec, cabai kota prabumulih provinsi sumatera selatan men dapil: sumsel laa sumsel.aumseletelah perbaikan rapat pleno terbuka kpu provinsi dapil musi rawas no| kode buku gk judul kab musi rawas model db dprvsssta pro kabupaten tahun kab musi rawasterangan pihak terkait partai politik golkarmusi rawasnama versi pihak versi bukti bau. tiang pumping basa perolehan suara partai politik model dapil muara rawas nama partai pihak pemohon bukti tempat lgerindra | gap oo) bidan jo ir2e1, opp oo aap maa aa perolehan suara golkar dengan partai keadilan sejahtera kecamatan suka karya model dprd kab kota) ama kapa: berdasarkan pleno rekapitulasi penghitungan suarabahwauntuk mendukung dalil bantuannya,obre: bahwa saksi adalah saksi ppk kecamatan jaya loka, bahwa setelah hasil pleno semua saksi partai menandatangani berita cara dan tidak ada yang mengajukan keberatan: bahwa pemohon telahmenyerahkan kesimpulan tertulissumatera selatan dapil sumatera selatan dprd provinsi sumatera selatan dapil sumatera selatan dprd kabupaten kota dapil musi rawas dprd kabupaten kota dapil musi rawasmatera selatanprovinsi. dapil sumatera selatarena telah terjadi selisihtabel pertandingan rekapitulasi memohon dan pemohon perolehan suara dapil alat bukti dapil sampai provinsi dengan sumsel bahwa dari adanya selisih rekapitulasi yang dilakukan oleh memohon sehingga menyebabkan hilangnya suara pemohon sejumlah suara dan berakibat kepada hilangnya kursi untuk dprd provinsi sumatera selatan, untuk lebih jelasnya diuraikan sebagai berikut. bahwa berdasarkan bukti model dprd provinsi kota prabumulihota prabumuliada perbedaan perolehan suara pemohon menurut pemohon dan memohon dapil provinsidapil dapil provinsi sumsel perbedaan perolehan suara tersebut didasarkan pada bukti form model kota prabumulih telah terjadiota prabumulih sebagai berikut: penambahan suara partai hanura prabumulih perolehan suara nama tps versi versi pks kpu tps. home|l perolehan suara nama tps versi pks versi kpu tps muara dua tps gunung ibu tps ca dn. bnn. dna dengan demikian terjadi pengurangan suara pemohon sebanyak suara begitu pula dari form model kabupaten muara enimel bawah ini penambahan suara partai hanura muara enim suara hanura kecamatan desa kel versi versi naiki pemohon memohon bertambah rambang tebat agung bangku kaa) pee rbara talang akar ptn vla talang ubi barat kota baru duta! mlbanetiman hemeleloltakabali slot skalar) sela wetkelaa selisih suara pemohon memohon rambang tebat agung bubai tanjung kemala balas amar dengan demikian terjadi pengurangan suara pemohon sebanyak suara bahwa dengan adanya penambahan perolehan suara partai hanura kota prabumulih sebanyak suara dan kabupaten muara enim sebanyak suara dengan demikian ada penambahan suara partai hanura sebanyak suara. bahwa dengan adbanyak suara sebagaimana dimaksud tabel atastambahan bukti .2a, bukti p 37a, dan bukti serta saksi mamalia, budi harjo, dan andi yahudiyang diberi tanda bukti sumsel. sampai dengan sumsel. setelah mahkamah memeriksa bukti pemohon secara saksama mahkamah menemukan fakta sebagai berikut: dalil pemohon mengenai adanya penambahan suara partai hanura sebanyak suara dan pengurangan suara pemohon sebanyak suara beberapa tps kota prabumulih yang didalilkan oleh pemohon, menurut mahkamah bukti bukti yang diajukan oleh pemohon berupa formulir tidak disandingkan oleh pemohon dengan bukti berupa formulir model dengan demikian mahkamah tidak dapat mempertimbangkan dalil pemohon mengenai adanya penambahan suara hanura dan pengurangan suara pemohon tps tps kota prabumulih. lagipula bukti memohon berupatps seperti yang didalilkan oleh pemohon jumlah kebolehannya adalah sama seperti form model yang dijadikan bukti oleh pemohon: dari beberapa desa kabupaten muara enim seperti yang didalilkan oleh pemohon tersebut atas, bukti yang diajukan pemohon berupa form model dari desa tersebut tidak semua desa disandingkan dengan bukti berupa form model oleh pemohon, sehingga mahkamah tidak dapat mempertimbangkan dalil pemohon adanyaabupaten muara enim.bahwa tidak adanya angka yang menunjukkan jumlah pengguna hak pilih dan seterusnya kolom kecamatan talang kelapa bangko db kabupaten banyuasin. ketika pleno kpu propulu dengan saksi partai yang ada, terdapat angka yang berbeda bangko db hasil pleno kabupaten, sebagai berikut: bayur pengguna happily dim dpt 'pr 4e07a| to8a7| latih sios| 20a78| nol onarpnantowastong alm iknidiskansndi ann sini denny " n bnn kenenanketata salinan putusan mahkamah konstitusi diunduh dari laman jdih sejenisnya lamin jdih seluruh ro . lamin data penggunaan surat suara jml surat termasuk cadangan jml surat suara dikembalikan krn rusak jdih surat tdk digunakan jdih surat digunakan pon data penggunaan surat suara jdih suara sah seluruh parpol jdih suara tak sah jdih suara sah tdk sah 35es5 selisih jumlah pengguna hak pilih dengan jumlah suara sah dan tidak sahimam mustahil, wahyu andri setiawan, dan sampai dengan bukti sumselsebagaimana ditegaskan kembali dalam huruf pmk menentu: dalam petitumnya pemohon antara lain hanya meminta memerintahkan kepada memohon untuk melakukan rekapitulasi ulang tehadap surat suara untuk dprd provinsi sumatera selatan, tanpa meminta perolehan suara yang sebenarnya menurut pemohon: bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut atas, permohonan pemohon tidak memenuhi syarat sebagaimana dimaksud sehingga mahkamah tidak mempertimbangkan bukti pemohon,dapil1 kabupatenbahwa perbedaan hasil rekapitulasi perolehan suara antara pemohon dengan memohon tersebut dikarenakan adanya pengurangan suara pemohon pks) kecamatan tuah negeri sebagai berikut: nama perolehan suara kecamatan versi pks versi rekap kpu suka karypril, syarnubi, dan muhammad ardiansyahmusi rawas1. sampai dengan bukti musi rawas1. bahwa setelah mahkamah mencermati secara saksama dalil pemohon, menurut mahkamah dalil pemohon tidak jelas atau kabur karena bertentangan satu sama lain yaitu sebagai berikut: dalam permohonan pemohon halaman pemohon mendalilkan bahwa pengurangan perolehan suara pemohon terjadi kecamatan tuah negeri, namun dalam permohonan pemohon halaman dalam tabel pertandingan yang dibuat oleh pemohon pengurangan tersebut terjadi kecamatan suka karya. dalam permohonan pemohon halaman dalam tabel pertandingan yang dibuat oleh pemohon, tercantum perbedaan perolehan suara pemohon menurut pemohon dan memohon, yaitu menurut pemohon suara, namun menurut memohon adalah sebanyak suara, sehingga terdapat selisih sebanyak suara. namun dalam permohonan pemohon halaman dalam tabel pertandingan yang dibuat oleh pemohon, pengurangan perolehan suara pemohon tersebut terjadi kecamatan suka karya, yang seharusnya menurut pemohon perolehan suara pemohon adalah sebanyak namun menurut memohon sebanyak sehingga menurut pemohon terdapat selisih perolehan suara antara pemoho sebanyak suara. padahal jika perolehan suara pemohon menurut pemohon adalah sebanyak namun menurut memohon adalah sebanyak selisihnya bukan suara melainkan hanya suara, namun pemohon tetap mencantumkan bahwa ada pengurangan perolehan suara pemohon sebanyak suara. bahwa oleh karena permohonan pemohon tidak jelas atau kabur (obscura libel), maka mahkamah tidak mempertimbangkan bukti bukti yang diajukan pemohon maupun memohon yang terkait dengan pengurangan suara pemohon:terjadi perbedaan perolehan suara sebagai berikut nama partai menurut menurut pemohon pemohon memori ama ama bahwa perbedaan hasil rekapitulasi penghitungan perolehan suara tersebut dikarenakan adanya pengurangan suara pemohon pks) kecamatan tuah negeri sebagai berikut:untuk membuktikan dalilnya pemohon mengajukan bukti suratitulisan yang diberi tanda bukti bukti sampai dengan bukti serta saksi basyarudin, latifpenggelembungan suara partai hanura prabumulih perolehan suara nama tps versi versi alat bukti pks kpu (tps3l. ios 2ab. cw.: perolehan suara met versi versi tps muara dua |tps5 gunung lbl tps cabai dengan demikian terjadi pengurangan suara pemohon sukimanngajukan bukti berupa form dari kecamatan tuah negeri yang dapat membuktikan perolehan suara pemohon secara keseluruhan kecamatan tuah negeri. lagipula jumlah suara sah seluruh partai politik dalam form da halaman tidak sama dengan jumlah perolehan seluruh partai politik dan caleg pada form da halaman sampai dengan halaman dengan demikianmodel dprd provinsi kabupaten muara enimle bawah ini penggelembungan suara partai hanura muara enim selisih kecamatan desa kel hanura alat bukti pemohon memohon naik berjam bah rambang tebat dangkal agung sampai dengan dubai sumber di sampai dengan suka mer nby sampai dengan talang ubi talang bulang disandingkan disandingkan suka maju disandingkan talang akar disandingkanlang ubi barat disandingkan sampai dengan penukal air itam timur sampai dengan penukal temporal utara disandingkan kota baru sampai dengan tambak sampai dengan kelakar subang baru disandingkan sampai dengan te po.lbo owl: perolehan suara selisih kecaman desa pemohon memohon alat tan kel emo bukti hilang rambang tebat bangku agung s d dubai tanjung kemala s d beringinraman, si:, engan nomor urut selanjutnya disebut sebagai 505050000n0n0me0nnnennnumwawn pem ii. memohon,ogan ilir menetapkan perolehan suara sah partai demokrat sebanyak .156suara dapil ogan ilir menetapkan pemohon memperoleh (satu) kursi pada dapil ogan ilirogan ilirpil ogan ilir model db dprd kabupatenmataraman kabupaten kota ogan ilir model lampiran model dpr kab kota tps beberapa tps kecamatan mataraman kabupaten otanjung batu kabupaten kota ogan ilir model lampiran model dpr kab kota beberapa tps kecamatan mataraman kabupaten ogan ilir kab kota):penerimaan laporan panitia pengawas pemilihan umum kecamatan mataraman kabupaten ogan ilir model dd) bukti surat bawaslu kabupaten ogan ilir nomor pa pileg iv tanggal april bukti tanda bukti penerimaan laporan bukti tanda bukti penerimaan laporan nomor lp pileg iv bukti surat pernyataan atas nama tet sugandi, supriyadi, bustomi, mat teguh, juheli, alex salim, suwardi buktecamatan mataraman kabupaten ogan ilir model da bukti artikili bahwa saksi sebagai ketua tim pemenangan dari partai bulan bintang khusus desa rengas dan desa rengas bahwa desa rengas ada tps dan desa rengas ada tps. tps yang saksi menyaksikan penghitungan suaranya yaitu tps dan tps desa rengas bahwa pada tps tersebut, partai bulan bintang banyak kehilangan suara bahwaterdapat fakta kpps telah bekerja sama dengan salah satu calon anggota. saksi sudah menyampaikan pada panas tetapi tidak ada respon bahwa kronologinya adalah sewaktu penghitungan suara, anggota kpps petugasnya ada orang. salah satu ada yang membukakan, salah satu ada yang membacakan. yang membacakan sangat cepat sekali dan matanya tidak melihat colokan apa yang dicoblos. kemana mana matanya, tapi hilangnya demokrat bahwa pada tps yang seharusnya partai bulan bintang mendapat suara suara, ternyata hanya suara yanguara bulan bintang hilang dicuri dari salah satu partai lain dengan tata cara seperti sebagaimana tersebut atas, bahwa tps yang seharusnya suara partai bulan bintang suara ternyata cuma ada suara. yang suara benar ada bahwa kasus tersebut sudah dinaikan kecamatan, kabupaten, provinsi, dan pusat dan terakhir ini final. tetapi tidak ada tanggapan sama sekali muhammad teguh bahwa saksi sebagai saksi tps rengas dan rengas bahwa terdapat penggelembungan suara dari partai demokrat. demokrat seharusnya mendapat suara menjadi suara: bahwa saksi telah menyampaikan protes namun tetap tidak dipedulikan: bahwa saksi telah menyusun laporan tertulis kepada panas dan telah dilampirkan menjadi bukti pemohon: bustomi bahwa saksi sebagai saksi dari pbb tps desa rengas kabupaten ogan lir: bahwa yang terjadi tps rengas pbb mendapat suara yang ternyata hanya mendapatkan suara, bahwa saksi tidak melaporkan keberatan karena nya didapatkan sekitar jam wib, karena penghitungan untuk dprd terakhir hubungannya. dpr dihitung terlebih dahulu, il. pengisian keanggotaan dprd kabupaten empat lawang dapil empat lawang menimbangempat lawang sebagaimana yang tertuang dalam berita acara lampiran db memperoleh sebanyak suara. namun berdasarkan hitungan pemohon sesuai dengan formulir total suara pemohon kabupaten empat lawangempat lawisian keanggotaan dprd kabupaten empat lawang dar pramono pemanah buta bukti empat tita dorkabupaten empat lawang sebagaimana.empat lawangdengan uraian sebagai berikut:tps sebanyak suara (p dengan demikian pemohon kehilanganempat lawang yang telah ditetapkan memohon dan menyatakan pemohon memperoleh suara sah dapil empat lawangempat lawang yang diperoleh dari dapil empat lawempat lawang untuk pengisian keanggotaan dprd kabupaten empat lawang ltlimmas menyatakan kpu kabupaten empat lawangempat lawang menetapkan pemohon memperoleh (satu) kursi pada dapil empat lawangempat lawangempat lawang, dapil empat lawang model db dprd kabupaten kota): bukti .c c dpr kab kotamah.kab ampiran model dpr kab ill. pengisian keanggotaan dprd kabupaten musi rawassumber harta dengan jumlah suara, sehingga perolehan suara pemohon menurut pemohon adalah sebanyak suara. disisi lain berdasarkan formulir desa kecamatan sumber harta telah terjadi penggelembungan suara pada partai gerindra sebanyak suara, sehingga partai gerindra dapil musi rawas menurut pemohon hadapat suara. berdasarkan hitungan tersebut maka menurut pemohon perolehan suara partai gerindra berada bawah suara pemohon sehingga kursi yang dimiliki partai gerindra seharusnya menjadi milik pemohon. pertandingan perolehan suara tersebut dapat dilihat sebagaimana terdapat dalam tabel. .danalat bukti musi s d.sumber harta, dengan rincian sebagai berikut: berdasarkan formulir kelurahan sumber hartkelurahan sumber hartamadangmadangbumibumi jaya sebesar suara dengan demikian telah terjadi pengurangan suara pada pemohon sebesarformulir desa sukajaajuajuululjaya sebesar suara dengan demikian telah terjadi pengurangan suara pemohon desa sumber jaya sebanyak suara. berdasarkan formulir desa jambu rejojambu rejosarisari sebesar suara dengan demikian telah terjadi pengurangan suara pada pemohon sebesar suara tabel. pertandingan perolehan suara partai gerindo. (ramalan pemancar sein bukti musi s d. bae artai gerindramemperoleh suara (p namun menurut pemohon berdasarkan desa kecamatan sumber harta telah terjadi penggelembungan suara sebanyak suara, yang dapat pemohon uraikan sebagai berikut: berdasarkan formulir kelurahan sumber hartgerindra kelurahan sumber harta sebesar suara ).madangmadangbumibumi jaya sebanyakajuajuululjambu rejojambu rejosarisari ( formulir desa jambu rejo, kecamatan sumber harta tps perolehan suara pemohon sebanyak suarajaan dang menyatakan kpu kabupaten musi rawasmenetapkan perolehan suara sah partai gerindsarimodel kelurahan sumber harta,model da kecamatan sumber harta, kabupaten mrawas: bukti model desa sukabumi jaya, kecamatan sumber harta, kabupaten musi rawas, bukti model da kecamatan sumber harta, kabupaten musi rawas: bukti model desa sukajamodel desa sukamaju: bukti model desa sukamulsumber harta kabupaten kota musi rawas model dpr kabsariurat pernyataan atas nama sutomo musibah bahwa saksi sebagai saksi ppk kecamatan sumber harta, bahwa hasil pbb yang ppk sembah harta desa, dari partai, pbb memperoleh suara tetapi untuk rincian nama desanya saksi tidak memegang datanya, jalur bahwa saksi sebagai saksi pbb kpu: bahwa caleg musi rawas ada caleg untuk seluruh partai. untuk pbb ada caleg, bahwa menurut kpu pbb mendapat suara akumulasi dari partai dan ke caleg, bahwa pada saat hasil kpu caleg nomor mendapat suara untuk partai mendapat suara bahwa caleg nomor mendapat suara, caleg nomor mendapat suara, caleg nomor mendapat suara, bahwa berdasarkan data yang dimiliki oleh saksi bahwa terjadi pengurangan desa yaitu desa madang, desa suka rame, desa saya, desa suka maju, desa suka mulya, desa sumber jaya, desa jamburejo, desa sumber sari, dan desa sumber harta: bahwa dan sama, yang terjadi, apa yang dikatakan saksi dari ppk tadi, benar, ditulis hasil ppk pbb hanya tapi, yang benar dan pernyataan tersebut juga dikuatkan oleh caleg gerindra nomor dibuat secara tertulis dan mohon. karena ini dibuat oleh yang bersangkutan dari partai gerindra, juni dengan menyatakan bahwa dirinya telah mengetahui dan menyaksikan bahwa suara yang sebenarnya adalah punya gerindra hanya sehingga terjadi penambahan oleh kesalahan kepanitiaan oleh ppk. iv. dapil musi rawas menimbangrumit dengan jumlah suara, sehingga perolehan suara pemohon yang benar adalah sebanyak suara.usi s.d. deanrumit, dengan rincian sebagai berikut: berdasarkan formulir desa karang waruwarukarang anyaranyar sebesar suara dengan demikian telah terjadi pengurangan suara pada pemohon sebesarenyatakan kpu kabupaten musi rawas beserta ppk kecamatan rumit.330musi rawas waru, kecamatan rumitumit, kabupaten kota musi rawas dapil musi rawasanyar, kecamatan rumit kabupaten musi rawas model dpr kab kota), bukti model kecamatan rumpemohon memperoleh suara dan pemohon menyatakan bahwa perolehan suara tersebut adalah benar. namun disisi lain perolehan suara partai keadilan sejahtera pks) menurut memohon memperoleh suara. sedangkan berdasarkan hitungan pemohon telah terjadi penggelembungan suara pada partai pks desa kecamatan rawas ilir sebanyak suara. sehingga perolehan suara pks yang benar menurut pemohon adalahb perolehan suara alat bukti musi s.d. selisih suara sebagaimana terdapat pada tabel diatas menurut pemohon adalah karena telah terjadi penggelembungan suara pada pks desa kecamatan rawas ilir sebagaimana pemohon uraikan sebagai berikut: berdasarkan formulir kelurahan ingin telukkelurahan ingin teluk sebesar suara dengan demikian telah terjadi penggelembungan suara pada pks sebanyak suara. berdasarkan formulir desa tanjung rajatanjung rajaair bening kecamatan rawas ilir suara pks sebanyak suara (p namun menurut.da1 kecamatan rawas ilir perolehan suara pks desa air beningberingin saktiberingin sakti sebesar suara dengan demikian telah terjadi penggelembungan suara pada pks sebesar suara. dari data diatas menurut pemohon telah terjadi penggelembungan suara pada pks sebanyak suara. petit dari uraian atas pemohon mengajukan: kpu kabupaten musi rawas beserta ppk telah melakukan pelanggaran pemiluperolehan suara musi rawas menyatakanetapkan perolehan suara sah partai keadilan sejahtengin teluktanjung rajair beningeringin saktiiful anwar bahwa saksi sebagai saksi kpu kabupaten musi rawas, bahwa pada tanggal saksi membuatkan surat kepada bawaslu atas laporan dari saksi ppk rawas ilir, bahwa dengan bukti panwaslucam, rekomendasi panwaslucam. sesudah itu saksi melapor kepada bawaslu kabupaten, kabupaten mengeluarkan rekomendasi. rekomendasi pertama ditolak oleh kpu untuk rekap ulang kecamatan rawas ilir satu tingkat desa, bahwa langsung yang keduanya, bawaslu kabupaten musi rawas mengeluarkan rekor kembali, rekor yang kedua: bahwa terjadi perdebatan alot antara saksi saksi partai politik, sehingga rawas ilir belum tuntas dengan rekomendasi, sehingga rawas ilir itu ditunda. sebelum pleno dibuka, pleno kpu itu tempat tertunda satu hari untuk melaksanakan rekomendasi panas yang sudah dilayangkan dua kali. raden muhammad bahwa saksi sebagai saksi ppk rawas ilir, bahwa kronologi perhitungan secara global kecamatan rawas ilir. bahwa kecamatan rawas ilir dihitung tidak berdasarkan dan bahwa terdapat banyak saksi yang menolak seperti nasdem, pan, ppp, hanura, pks, golkar, demokrat, pdi p: bahwa meskipun terdapat banyak kejanggalan pleno tetap berjalan dan pada titik akhir banyak suara yang melestav gofar bahwa saksi sebagai caleg dari nasdem, nomor urut bahwa saksi akan meluruskan kejanggalan kejanggalan yang ada ppk kecamatan rawas ilir, bahwa jadwal pleno kecamatan rawas ilir tunda sampai kali. jadwal pertama hari senin, tanggal april pukul wib siang, jalur pukul wib sore. terakhir, pukul wib malam. bahwa alasan penundaan sidang karena belum kumpul: bahwa rapat dilanjutkan secara global atau dihitung dari per caleg, per partai. namun maksud saksi minta membacakan per desa: bahwa terdapat kejanggalan lagi suara yang keluar tidak sesuai dengan yang datang dari caleg masing masing vi. kota lubuk linggau dapil lubuk linggau bahwa perolehan suara pemohon dapil lubuk linggau menurut memohon berdasarkan hasil rapat pleno terbuka kpu kabupaten lubuk linggau yang terdapat pada formulir db1 pemohon memperoleh suara. namun menurut pemohon suara pemohon yang benar adalah sebanyak suara.lubuk linggau untuk pengisian keanggotaan dprd kota lubuk linggau jas aman bukti lubuk bahwa perbedaan ini terjadkelurahan megang kecamatan lubuk linggau utara perolehan suara pemohon tps desa kelurahan megang sebanyak suara namuyang diperoleh oleh saksi tps kelurahan megauncak kemuninguncak kemunivide.133a). berdasarkan penghitungan memohon formulir kelurahan pemenang ilirilironorogopemohon tps kelurahan ponorogo. lubuk linggau yang telah ditetapkan memohon dan menyatakan pemohon memperoleh suara sah dapil lubuk linggaulubuk linggau yang diperoleh dari dapil lubuk linggaulubuk linggau untuk pengisian keanggotaan dprd kota lubuk linggau . suman) ona menyatakan kpu kota lubuk linggau beserta ppk kecamatan lubuk linggau utara dan ppk kecamatan lubuk linggau utaramerintahkan kpu kota lubuk linggaulubuk linggau kota lubuk linggau provinsi sumatera selatan.dapil lubuk linggaulubuk linggau, dapil lubuk linggau model db dprd kabupaten kota)amegamegangmegauncak kemunilampiran model dpr mahkota tps desa kelurahan puncak kemuniululampiran model dpr kab kota tps dan desa kelurahan pemenang uluiliremenang ilironorogoonorogoonorogoonorogoiemargin bahwa saksi sebagai saksi kpu tingkat kota lubuk linggau, bahwa berdasarkan hasil rapat kpu kota lubuk linggau untuk dapil utara yang tercatat suara. akan tetapi, setelah kami hitung ulang, secara manual itu menjadi suara, bahwa terjadi selisih suara sebanyak suara, bahwa berdasarkan data yang diterima dari saksi tps, terjadi kehilangan suara partai bulan bintang. adapun suara suara yang hilang itu terdapat yang pertama yaitu berdasarkan kelurahan megang, itu terdapat suara. sedangkan pada yang kami miliki tps kelurahan megang itu ada suara, jadi sana terjadi selisih pengurangan suara sekitar suara, bahwa pbb kehilangan suara terjadi tps berbagai desa kelurahan utara kota lubuklinggaota lubuklinggau ditandatangani oleh saksi tapi untuk utara tidak ditandatangani karena ada dedikasinya banyak permasalahan. azhari bahwa saksi sebagai saksi kelurahan sampai kecamatan ppk). kecamatan lubuklinggau bahwa kelurahan ponorogo terdapat saksi partai dari tps dan tps membawa asli yang tidak memakai hologram dan tidak disertakan dengan sehingga saksi mencari data pembanding yang sebenarnya dan pergi pps, saksi menemukan bahwa pada tps ada formulir yang diberikan dari kpps pps sudah ditanda tangani tetapi isinya kosong, bahwa saksi mengajukan surat keberatan kepada panwascam kecamatan utara dan responnya bahwa pleno ditunda untuk mengundang instansi yang terkait seluruh tingkatan, baik itu kpu, bawaslu, panwascam, ppl saksi menerangkan bahwa tidak konsen dengan hasil pbb karena kondisi disana ricuh dan terjadi banyaknya kejanggalan: bahwa pada tps terdapat pleno itu luar kotak lalu isotop bahwa pada akhirnya wanita bawaslu, panwascam, ppl rembuk. hasilnya mengacu pada buka kotak suara dan dihitung ulang sebanyak kali: bahwa penghitungan ulang baru tps belum tps awalnya keterangan da nya mendapat sisa surat suara terdapat sisa suara suara tidak sah menjadi sah. setelah buka kotak suara, tidak ada satu pun sisa surat suara, bahwa termasuk dalam caleg pdip nomor urut dari angka berkurang menjadi bahwa setelah dihitung seluruh tps, kpu minta dikeluarkan kemudian panitia pps mengeluarkan ple pleno dalam bentuk bundel, seluruh tps kelurahan ponorogo luar kotak semua. dan saksi tidak menerima keabsahannya bahwa tingkat kecamatan menemukan beberapa kecamatan kelurahan berdasarkan model banyak tidak sinkron, bahwa selanjutnya dilakukan penghitungan ulang sebagai pembanding antara dengan ternyata tidak sinkron bahwa keberatan masih berlanjut sampai tingkat bawaslu artinya pps juga keberatan. da kita isi keberatan. ali sholihin bahwa saksi sebagai saksi dari partai golkar sebagai data pembanding tps desa pemenang ulu, bahwa saksi membenarkan bahwa selaku saksi dari partai golkar, membenarkan perolehan suara partai bulan bintang tps berjumrovinsi sumatera selatan kabupaten ogan ilir dapil ogan ilir menimbang bahwa pemohon mendalilkan terjadi pengurangan suara dapil ogan ilir dari menjadi namun pemohon tidak menguraikan dengan jelas bagaimana pengurangmenyebutkan adanya penggelembungan suara untuk partai demokrat dari suara menjadi suara, sehingga terdapat selisih suara sebesar suara, namun pemohon tidak menguraikan dengan jelas bagaimana penggelembungan suara tersebut terjadi. pemohon juga tidak mampu menyebutkan bukti bukti apa yang dimiliki oleh pemohon yang dapat membuktikan dalil dalilnya. oleh karena itu, dalil pemohon tersebut seharusnya ditolak atau setidak tidaknya tidak dapat diterima. kabupaten empat lawang dapil empat lawang bahwa permohonannya, pemohon mendalilkan terjadi pengurangan suara dapil empat lawang dari suara menjadi sehingga terjadi selisih suara, namun pemohon tidak menguraikan dengan jelas bagaimantidak bisa menjelaskan bagaimana perubahan suara pemohon tersebut dapat mempengaruhi perolehan kursi pemohon. oleh karena itu, dalil pemohon haruslah ditolak atau setidak tidaknya tidak dapat diterima. kabupaten musi rawas dapil musi rawas dalam permohonannya, pemohon mendalilkan telah terjadi kesalahan penghitungan suara oleh memohon, dimana menurut pemohon suara pemohon dari semula seharusnya sehingga terdapat selisih suara. selain itu, menurut pemohon terjadi penggelembungan suara untuk partai gerindra, yang semula suara seharusnya menjadi sehingga terdapat selisih suara. dengan demikian, menurut pemohon suara pemohon adalah suara, sedangkan suara partai gerindra adalah sehingga suara pemohon lebih besar daripada suara partai gerindra. akan tetapi dalam permohonannya, pemohon tidak memuat dengan jelas bagaimana terjadinya pengurangan suara pemohon dan penambahan suara partai demokrat. pemohon juga tidak bisa mengajukan bukti bukti yang mendukung dalilnya,menimbang bahawa menurut pemohon, terjadi pengurangan suara pemohon sebesar suara, dari semula suara seharusnyadalam permohonannya, pemohon mendalilkan terjadi penggelembungan suara oleh partai pks menjadi suara, padahal seharusnya menurut pemohon suara pks adalah sehingga terjadi selisih suara sebanyak suara. namun pemohon tidak menjelaskan bagaimana perubahan suara tersebut kota lubuk linggau dapil lubuk linggau dalam permohonannya, pemohon mendalilkan telah terjadi pengurangan suara sebesar suara, karena menurut pemohon suara pemohon seharusnya adalah dari semulaoleh karenanya, dalil pemohon haruslah ditolak atau setidak tidaknya tidak dapat diterima. pemohon pada halaman surat permohonannya mendalilkan telah terjadi pengurangan suara pemohon sebanyak suara tps kelurahan megang. sedangkan bukti memohon benar perolehan suara pemohon adalah sebanyak suara dan saksi pemohon menandatangani tersebut. apabila benar telah terjadi pengurangan suara sebanyak suara sebagaimana yang didalilkan oleh pemohon, maka sudah tentu saksi pemohon tidak akan menandatangani tersebut dan tentu akan mengajukan sanggahan atau keberatan dengan mengisi form pada saat penghitungan suara tps. namun kenyataannya saksi pemohon membubuhkan tanda tangan pada tersebut. pemohon mendalilkan telah terjadi pengurangan suara sebanyak suara tps kelurahan puncak kemuning. dalil pemohon tersebut tidak benar. berdasarkan yang ada pada memohon, tidak ada pengurangan suara sebagaimana didalilkan oleh pemohon. karena dalam memohon perolehan suara pemohon adalah benar sebanyak suara, oleh sebab itu seharusnya pemohon tidak mempermasalahkan perolehan suara pemohon tps kelurahan puncak kemuningkarena dalam formulir memohon, saksi dari pemohon menandatangani tersebut, dan dalam memohon perolehan suara pemohon adalah sebanyak suara. jikebagaimana dalil pemohon, tentulah saksi dari pemohon tidak akan menandatangani tersebut dan akan mengajukan keberatan serta mengisi formulir untuk pengajuan keberatan saksi pemohon. namun, secara fakta saksi pemohon menandatangani formulir tersebut yang berarti tidak ada permasalahan pada saat penghitungan perolehan suara tpsdan tidak terbukti, karena berdasarkan data memohon perolehan suara pemohon pada tps kelurahan pemenang ulu tersebut adalah sebanyak suara. jika benar menurut data pemohon perolehan suara pemohon pada tps kelurahan pemenang ulu tersebut perolehan suara pemohon adalah sebanyak suara, maka suara suara adalah sebanyak suara. sedangkan pada data memohon perolehan suara pemohon adalah sebanyak suara. pemohon mendalilkan terjadi pengurangan suara pada tps kelurahan pemenang ilir sebanyak suara. dalil pemohon tersebut tidak benar dan tidak terbukti, karena berdasarkan memohon, perolehan suara pemohon adalah sebanyak suara. oleh karena pemohon mendalilkan perolehan suaranya sebanyak suara, maka kami mensomir pemohon untuk membuktikan perolehan angka suara tersebut. pemohon telah mengada ada mendalilkan perolehan suara pemohon pada tps kelurahan ponorogo adalah sebanyak suara, namun dalam memohon menurut pemohon tercatat perolehan suara pemohon sebanyak suara. sehingga terdapat perbedaan data perolehan suara dan asumsi pemohon terjadi pengurangan suara sebanyak suara. secara matematis, jika dihitung selisih perolehan suara yang tercatat pada pemohon dengan memohon adalah suara suara adalah sebanyak suara. namun menurut pemohon terjadi pengurangan suara sebanyak suara. sedangkan fakta memohon, perolehan suara pemohon hanya sebanyak (satu) suara sajdapil ogan ilir poo dprd tol kabupaten ogan ilir formulir du i kabupaten ogan ilir dapil kabupaten ogan ilir formulir da kecamatan mataraman kabupaten ogan ilir formulir da kecamatan tanjung batukabupaten ogan ilir formulir desa renogan ilirdapil empat lawang .empatlawang nomor ba v . empatlawang3. nomor ba v . !mpatlawang3. model . empatlawang model db1 dprd kabupaten empat lawang daerah pemilihan empat lawang .empatlawang model . mpatlawang model da1 dprd kabupaten empat lawang daerah pemilihan empat lawang kecamatan pendopobandar agung ,. !3. model dprd kabupaten empat lawang daerah pemilihan empat lawang tps desa lubuk layang ,. !mpatlawang model dprd kabupaten empat lawang daerah pemilihan empat lawang tps desa lubuk layang lubuk linggau lampiran model dprd kab kota tps kel. lubuklinggau megang kecamatan lubuklinggau utara kota lubuklinggau provinsi sumatera selatan dapilubuklinggau lampiran model dprd kab kota tps kel. lubuklinggau puncak kemuningilironorogo kecamatan lubuklinggau utara kota lubuklinggau provinsi sumatera selatan dapil kota lubuklinggau keterangan pihak terkait partai keadilan sejahtera pks)tempat puluh delapan juta rupiahbulan bintangdari saksi partai peserta pemilu terhadapiperolehan suara pemohon partai bulan bintang menurut pihak terkait (partai keadilan sejahtera daerah pemilihan kabupaten musi rawas untuk pengisian keanggotaan dprd kabupaten bahwa berdasarkan fakta dan data maka perolehan suara pemohon partai bulan bintang daerah pemilihan kabupaten musi rawas adalah suara sehingga tidak mendapatkan kursi.bulan bintang daerah pemilihan kabupaten musi rawas untuk pengisian keanggotaan dprd kabupaten perolehan suara alat bukti partai pihak terkait musi pt pt.411 pts kpu tahunmatera selatan pengisian keanggotaan dprd kabupaten ogan ilir dapil ogan ilirdari formulir total suara pemohon dapil ogan ilir sebanyak suara, sehinggarolehan suara alat bukti s.d.dapil ogan ilirberdasarkan formulir dan yang diperoleh saksi pemohon desa kecamatan kecamatan mataraman dan tanjung batu) kabupaten ogan ilir provinsi sumatera selatan total perolehan suara pemohon sebanyak suara namun memohon menetapkan perolehan suara pemohon sebanyak suara. dengan demikian pemohon telah kehilangan suara sebanyak suara. selain pengurangan suara pada pemohon, telah terjadi pula penggelembungan suara pada partai demokratno| mat bukti |. keterangan pt formulir model. da dprd kabupaten kota kecamatan rawas ller pt formulir model db dprd kabupaten musi rawas pt keputusan kpu kabupaten musi rawas pts kpu. mura v tentang penetapan perolehan suara sah partai politik pemilu tahun pt keputusan kpu kabupaten musi rawas pts kpu. mura v tentang penetapan calon terpilih anggota dprd kabupaten musi rawas pemilihan umum tahunsumatera selatan perolehan suara terkaitdalam gugatan partai bulan bintan dapil ogan ilir atas keputusan hasil rapat pleno terbuka kpu kabupaten ogan ilir sebagaimana yang tertuang dalam berita acara db. dimana menerangkan terkait memperoleh suara suara. dari gugatan ini berdampak pada perolehan kursi pihak terkait partai demokrat). menurut terkait perolehan suaranya adalah sebagai berikut: tabel. perolehan suara menurut terkait dapil selisih taman mn. ipk sas keterangan: dari data tersebut atas yang dimiliki oleh pemohon adalah tidak benar dan tidak sesuai dengan model yang dimiliki oleh pihak terkait dan pihak memohon. bahwa pemohon seharusnya jika ada perselisihan perolehan suara tingkat tps menyampaikan keberatan akan tetapi terkait tidak mengajukan keberatan dalam berita acara. tabel. perolehan suara menurut memohon dan pihak terkait perolehan dapil suaagerkait alat bukti suara partai dan cale.pbb. s d pt ogan ilir pbb. d. da. db. keterangan: bahwa pihak terkait dengan ini memberikan data yang benar sesuai dengan rekapitulasi tingkat tps. bahwa data tersebut atas berdasarkan data yang tersebar dapil kec. cameraman dan tanjung batu. bahwa terkait menyatakan terjadinya penggelembungan suara pada partai demokrat dapil tuduhan ini adalah tidak benar karena dapat dibuktikan dari hari proses rekapitulasi d. da. db . tidak ada terjadinya perubahan suara. tabel. perolehan suara menurut memohon dan pihak terkait bmn sen esa pt c. ogan ilir da. db. keterangan: bahwa data tersebut adalah hasil proses tahapan penghitungan dari tingkat tps pps ppk kpud kabupaten ogan ilir dapil (data terlampir). bahwa mengenai penggelembungan suara yang disampaikan oleh pemohon adalah tidak benar, menurut terkait berdasarkan perhitungan suara sebagai berikut bahwa berdasarkan formulir desa rengas kecamatan mataraman kabupaten ogan ilir perolehdesa rengas kecamatan matarammaka dapatlah disimpulkan bahwa berdasarkan uraian diatas tidaklah terjadi mengenai penggelembungan suara atau dengan kata lain alasan terkait menyampaikan terjadi penggelembungan suara adalah hal yang mengada ada berdasarkan hal hal terurai diatas, maka sepatutnyalah permohonan terkait ini ditolak. alat bukti: pt .pbb. dapil ogan ilir kecamatan mataraman dan kecamatan tanjung batu) (yang dipermasalahkan pemohon) pt .pbb. tps rengas tps rengas tps rengas tps rengas yang dipersalahkan pemohon atas penggelembungan suara pada partai demokrat) pt .pbb. rengas dan rengas yang dipersalahkan pemohon atas penggelembungan suara pada partai demokrat) pt .pbb. da dapil ogan ilir (kec. mataraman dan kec. tanjung batu) (bukti menyusul) pt .pbb. db (kpud) untk dapil ogan ilir (bukti menyusul) iterkait.pbb. sampai dengan pt .pbb. dan disahkan dalam persidangan tanggal juni sebagai berikut. alat bukti keterangan pt .pbb. dapil ogan ilir kecamatan mataraman dan kecamatan tanjung batu) pt .pbb. tps rengas tps rengas tps rengas tps rengas pt .pbb. rengas dan rengas pt .pbb. da dapil ogan ilir (kec. mataraman dan kec. tanjung batu) pt .pbb. db (kpud) untk dapil ogan ilir keterangan pihak terkait partai demokrasi indonesia perjuangan pdipbahwa: bahwa pemohon mendalilkan hasil perolehan suara yang benar menurut pemohon1 perolehan suara menurut bukti partai politik form. selisih pihak peserta pemilu terkait form. (p. kpu terkait) jeaeraeuawemtane sar desa puncak kemuning tps perolehan suara selisih partai politik bukti peserta pemilu form. form. terkait kpu (p. terkait) dan bukti pt dan bukti partabulanbitang |. .7eotps1ala sukai dan bukti partai bulandi.bulan bintangdi.i2.16j menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, pihak terkait partai pdipode bukti jenis nama bukti berita acara nomor ba v tentang penetapan ptpt model dprd kota lubuk linggau yang ada pada pihak terkait, tps desa megang pi4523 dprd kabupaten kota lubuk linggau, kel. megang: pt model dprd kota lubuk linggau yang ada pada pihak nan terkait, tps desa puncak kemuning pt dprd kabupaten kota lubuk linggau kel. puncak kemuning,imehingga perolehan suara partai demokrat menurut pemohon adalah sebagaimana tabel dibawah ini: tabel. pertandingan perolehan suara partai demokrat menuruttermohon dan pemohon dapil ogan ilir untuk pengisian keanggotaan dprd kabupaten ogan ilir api tamahan pemanen spn bukti penggelembungan suara partai demokrat sebanyak suara sebagaimana terdapat pada tabel diatas dapat permohonan uraikan sebagai berikut: berdasarkan formulir tps desa rengas kecamatan mataraman kabupaten ogan ilir provinsi sumatera selatsebanyak suara sehingga terjadi penggelembungan suara pada partai demokratkecamatan mataraman perolehan suara partai demokrat tps sebanyak suara (p sehingga terjadi penggelembungantps sebanyak suara (p sehingga terjadi penggelembu bahwa saksi dari pdi perjuangan pps kelurahan ponorogo: bahwa perolehan suara pdip tingkat kelurahan ponorogo sebesar dari tps, bahwa partai pbb tidak menerima hasil rekapitulasi karena terjadi penggelembungan suara, bahwa adanya anggapan pdip telah melakukan penambahan suara: bahwa saksi meminta dihadirkan dari bawaslu, panas, dan kpu, untuk membuka kotak dan menghitung ulang: bahwa pdip tps memperoleh suara sedangkan pbb suara, bahwa dari keseluruhan tps pbb mendapat suara, bahwa pbb tidak terima dan mengajukan protes dan meminta perhitungan ulang, bahwa setelah perhitungan ulang hasilnya dengan yang ada para saksi dan plant tetap sama dan tidak berubah. pdip suara dan pbb suara. saksi amanda bahwa saksi adalah saksi pdi perjuangan ditingkat ppk, kecamatan lubuklinggau utara, bahwa pada saat rekapitulasi ppk, pbb mengajukan keberatan untuk rekap ini tetapi dari ppk tidak mengakomodir keberatan tersebut karena telah diselesaikan ditingkat pps ponorogo: bahwa pada tingkat ppk pdip mendapat suara dari kelurahan sedangkan pbb suara, bahwa semua partai yang hadir menandatangani berita acara da kecuali saksi pbb. saksi sono adi utomo bahwa saksiadalah saksi ditingkat ppk kecamatan lubuklinggau utara kota lubuklinggau, bahwa pada lubuklinggau utara terdapat kelurahan dimana pdip memperoleh suara sedangkan pbb suara, bahwa pleno ppk kecamatan lubuk linggau utara tidak ada masalah dan berjalan dengan lancar. keterangan pihak terkait partai gerakan indonesia raya gerindranjelasan pemohon partai bulan bintang) pada berkas permohonan php php.dpr dprd xii dari halaman sampai dengan halaman adalah tidak benar, bahwa pemohon menyatakan terdapat penggelembungan suara beberapa desa oleh partai gerindra dilihat berdasarkan yang dimiliki pemohon. sementara itu partai gerindra pihak terkait) memiliki model dan juga memiliki model hasil rekapitulasi penghitungan perolehan suara tingkat pps (desa) se kecamatan sumber harta dimana data model dan yang dimiliki oleh partai gerindra semua data isinya sama yang dimiliki oleh seluruh partai politik dan bawaslu. adanya kejanggalan atas gugatan pemohon partai bulan bintang) dimana partai gerindra sebagai pihak terkait juga digugat oleh golkar berkas gugatan php php.dpr dprd xii atas perolehan suara kecamatan sumber harta sebanyak suara. maka dapat dijumlahkan sbb: gugatan partai bulan bintang sebanyak suara gugatan pemohon partai golkar) sebanyak suara jumlah suara yang digugat suara dari data kedua partai politik diatas dapat disimpulkan bahwa suara yang diambil gelembung oleh partai gerindra sebesar suara, sementara berdasarkan data yang dimiliki oleh partai gerindra hasil pleno rekapitulasi perolehan suara yang dilakukan oleh ppk sumber harta yang tertuang pada model da dprd kabupaten musi rawas, total perolehan suara partai gerindra kecamatan sumber harta hanya sebanyak suara, terdapat kelebihan suara sebanyak suara pada data total gugatan suara partai partai bulan bintang dan golkar, artinya tidak adanya sinkronisasi data antara perolehan suara partai gerindra dengan penjumlahan perolehan suara partai golkar dan partai bulan bintang. sehubungan dengan adanya surat pernyataan dibuat oleh saudara sutomo caleg nomor urut dari partai gerindra yang isinya membenarkan data yang dimiliki oleh partai bulan bintang itu merupakan ketidakpuasan dan tidak menerima hasil pemilihan umum tahun dimana perolehan suara terbanyak dapil musi rawas kabupaten musi rawas dari partai gerindra diperoleudara tumisan caleg nomor urut yang ditetapkan sebagai caleg terpilih dari partai gerindra, saudara sutomo tersebut pernah mengirim sms yang isinya mencoba memberikan sogokan kepada taufik anwar, selaku sekretaris dpc partai gerindra kabupaten musi rawas sebesar juta agar sekretaris dpc partai gerindra melakukan pemecatan terhadap saudara tumisan caleg nomor urut namun saudara taufik anwar menolaknya.t. sampai dengan p.t. adalah sebagai berikut.a dprd kabupaten musi rawas kecamatan sumber harta p.t. formulir model db dprd kabupaten musi rawas.p.t. resume rekapitulasi perolehan suara berdasarkan model da dan db dprd kabupaten musi rawas p.t. sms saudara sutomo caleg nomor urut dari partai gerindra selain itu pihak terkait juga mengajukanaufik anwar: bahwa saksi sebagai saksi kpu kabupaten musi rawas, bahwa pemohon menyampaikan gerindra menggelembung suara sekikecamatan sumber harta data yang dimiliki oleh pbb itu berjumlah suara, bahwa berdasarkan hasil rekapitulasi tps dari data kemudian dan selanjutnya da dan db semua cocok: bahwa seluruh partai politik semuanya sama: bahwa model yang saksi miliki dan yang dimiliki oleh partai politik ditandatangani oleh saksi pbb: bahwa termasuk dalam yang dimiliki oleh saksi, seluruh partai politik, kpu dan bawaslu ditandatangani juga oleh saksi pbb, bahwa nomor urut dari partai gerindra atas nama sutomo menyampaikan bahwa data yang dimiliki oleh pbb dibenarkan: bahwa saudara sutomo pernah menyuap saksi sebesar agar saksi memecat tumisan nomor urut sebagai calon terpilih sehingga sutomo naik menjadi satu terpilih. namun saksi menolak: bahwa bukti penyuapan tersebut berupa sms dari sutomo untuk saksid dapil sumatera selatanlubuk linggsebagaimana ditentukan dalam mk, karena pemohon kurangpenghitungan yang benar menurut pemohon, bahwa terhadap eksepsi memohon tersebut atas, menurut mahkamah, pemohon dalam perbaikan permohonannya telah menguraikan kesalahan hasil penghitungan suara pemilu yang dilakukan oleh memohon dan penghitungan perolehan suara yang benar menurut pemohon. dengan demikian berdasarkan pertimbangan tersebut eksepsi memohon menurut mahkamah tidak tepatri, dapil sumatera selatan dan dapil sumatera selatan i3. menimbang bahwa mahkamah telah memutus terhadap permohonan pemohon dpr dapil sumatera selatan dan dpr dapil sumatera selatan dengan ketetapan nomor php dpr dprd xii bertanggal mei tidak memenuhi syarat menurut ketentuan peraturan perundang undangan.yang benar yang diumumkota, dapil ogan ilir i3. bahwa pada pokoknya pemohon mendalilkan hal hal sebagai berikut: ada pengurangan suara pemohon dapil ogan ilir sebanyak suara. menurut pemohon penghitungan perolehan suara berdasarkan formulir dari desa kecamatan yaitu kecamatan mataraman dan kecamatan tanjung batu, kabupaten ogan ilir perolehan suara pemohon sebanyak suara, namun menurut formulir db memohon, perolehan suara pemohon sebanyak suara: ada penambahan suara partai demokrat beberapa tps desa rengas sebanyak suara, yaitu:juheli, muhammad teguh, dan bustomimembantah dengan mengajukan bukti kabupaten ogan ilir sampai dengan bukti kabupaten ogan ilir setelah mahkamah memeriksa dengan saksama bukti bukti yang diajukan oleh pemohon berupa formulir menurut mahkamah pemohon tidak dapat membuktikan bahwa perolehan suara pemohon dari desa kecamatan yaitu kecamatan mataraman dan kecamatan tanjung batu, adalah sebanyak suara. adapun dalil pemohon adanya penambahan suara partai demokrat beberapa tps desa rengas,dengan demikian dalil pemohon tidak beralasan menurut hukum, dprd kabupaten kota, dapil empat lawang i3. pemohon pada pokoknya mendalilkan ada pengurangan perolehan suara pemohon empat lawang menurut pemohon perolehan suara pemohon berdasarkan formulir empat lawang adalah sebanyak suara namun menurut memohon berdasarkan formulir perolehan suara pemohon sebanyak suara. pengurangan suara tersebut terjadi beberapa tpsperolehan suara partai demokrat sebanyak suara sehingga terjadi penggelembungan sebanyak suara. berdasarkan uraian diatas maka telah terjadi penggelembungan suara partai demokrat tps tersebutformulir desa kecamatan kecamatan mataraman dan kecamatan tanjung batu) kabupaten ogan ilir provinsi sumatera selatan. sedangkan perolehan suara partai demokrat adalah sebanyak suara berdasarkan temuan penggelembungan suara tps desa rengas dan tps desa rengas kecamatan mataraman dengan total suara. bahwa temuan pengurangan suara pemohon dan penggelembungan suara pada partai demokrat sudah pemohon sampaikan panwascam kecamatan mataraman sebagaimana dibuktikan penerimaan laporan panwascam kecamatan mataraman bahwa pemohon telah juga melaporkan panas kabupaten ogan ilir agar dilakukan penghitungan ulang pada tps yang pemohon anggap telah terjadi pengurangan suara pemohon dan penambahan suara pada partai demokrat dan bawaslu kabupaten ogan ilir telah merekomendasikan agar ppk kecamatan mataraman dan pps desa rengas dan rengas melakukan mencocokkan data sesuai dengan temuan pemohon namun pihak ppk dan pps tidak pernah mengindahkan dan melaksanakan rekomendasi bawaslu kabupaten ogan ilir tersebut. bahwa berdasarkan laporan panwascam dan bawaslu tidak ditindaklanjuti pemohon melanjutkan laporan bawaslu provinsi dan bawaslu pusat namun sampai hasil pemilu ditetapkan tidak ada tindaklanjut menyelesaikan lapor:epat lawang sampai dengan bukti epat lawang setelah mahkamah memeriksa dengan saksama bukti bukti yang diajukan oleh pemohon kesehingga tidak dapat membuktikan adanya pengurangan perolehan suara pemohondprd kabupaten kota, dapil musi rawas i3. bahwa pada pokoknya pemohon mendalilkan perolehan suara pemohon dapil musi rawas menurut memohon berdasarkan formulir db pemohon memperoleh suara sebanyak suara. berdasarkan hitungan pemohon telah terjadi pengurangan perolehan suara pemohon desa kecamatan sumber harta sebanyak suara, sehingga perolehan suara pemohon menurut pemohon adalah sebanyak suara, dengan perincian sebagai berikut: berdasarkan formulir kelurahan sumber hartmadang kecamatan sumber harta pemohon memperoleh secasuka jaya kecamatan sumber harta perolehan suara pemohon sebanyak suara, namun menurut da memohon berdasarkan perolehan suara pemohonaju kecamatan sumber harta perolehan suara pemohon sebanyak suara, namun menurut da1 memohon perolehan suara pemohon sebanyak suara, berdasarkan formulir desa suka mulya kecamatan sumber harta pemohon memperoleh suara sebanyak suara, namun menurut da1 memohon perolehan suara pemohon sebanyak suara: berdasarkan formulir desa sumber jaya: berdasarkan formulir desa jambu rejoberdasarkan formulir desa sumber saridisamping itu, berdasarkan formulir model desa kecamatan sumber harta telah terjadi penambahan suara partai gerindra sebanyak suara, seharusnya gerindra dapil musi rawas hanya memperoleh suara sebanyak suara. rincian penambahan suara tersebut sebagai berikut: berdasarkan formulir kelurahan sumber harta kecamatan sumber harta, perolehan suara partai gerindra sebanyak suara, namun menurut da1 sebanyak suara: berdasarkan formulir desa madang kecamatan sumber harta suara partai gerind memohon sebanyak suara. berdasarkan formulir desa suka jayasebanyak suara, berdasarkan formulir desa suka maju kecamatan sumber harta partai gerindra memperoleh suaraul1 memohon sebanyak suara, berdasarkan formulir desa sumber jaya kecamatan sumber harta perolehan suara partai gerindra sebanyak suara, namun berdasarkan da1 memohon sebanyak suara, berdasarkan formulir desa jambu rejoperolehan suara partai gerindra sebanyak suara: berdasarkan formulir desa sumber sari, perolehan suara partai gerindra sebanyak suara,. formulir desa jambu rejo, kecamatan sumber harta tps perolehan suara pemohon sebanyak suara.usibah dan jalur yang keterangannya sebagaimana termuat lengkap pada bagian duduk perkara:pemohon berupa form model tidak membuktikan adanya pengurangan perolehan suara pemohon desa kecamatan sumber harta sebanyak suara. adapun dalil pemohon adanya penambahan suara partai gerindra sebanyak suara, desa kecamatan sumber harta, menurut mahkamah dalil pemohon tidak didukung oleh bukti yang meyakinkan mahkamah, karena dari desa kecamatan sumber harta yang menurut pemohon ada penambahan perolehan suara partai gerindra sebanyak suara, pemohon hanya mengajukan bukti berupa dari desa, namun pemohon tidak mengajukan bukti form dari desa madang. dengan demikian dalil pemohon tidak beralasan hukum: dprd kabupaten kota, dapil musi rawas i3. bahwa pemohon pada pokoknya mendalilkan adanya perbedaan penghitungan perolehan suara pemohon antara db yang dimiliki oleh memohon dengan hitungan pemohon. menurut db memohon perolehan suara pemohon adalah sebanyak suara, namun menurut pemohon adalah sebanyak suara. hal tersebut dikarenakan adanya kesalahan memohon dalam memasukan perolehan suara pemohon dari da yaitu sebagai berikut: berdasarkan formulir desa karang waru kecamatan rumit perolehan suara pemohon sebanyak suara, namun berdasarkan da memohon sebanyak suara, berdasarkan formulir desa karang anyar kecamatan rumit suara pemohon sebanyak suara, namun berdasarkan dauntuk desa karang waru ada versi bukti pemohon berupa form dalam form versi pertama perolehan suara pemohon sebanyak suara, namun dalam form versi kedua perolehan suara pemohon sebanyak suara. dalam form yang dijadikan bukti oleh pemohon, perolehan suara pemohon sebanyak suara. dari bukti bukti tersebut mahkamah tidak menemukan bukti yang dapat membenarkan dalil pemohon. untuk desa karang anyar ada versi bukti pemohon berupa form dalam form versi pertama perolehan suara pemohon sebanyak namun dalam form versi kedua perolehan suara pemohon sebanyak suara. adapun dalam form yang dijadikan bukti oleh pemohon, perolehan suara pemohon sebanyak suara. bukti pemohon berupa form tersebut tidak meyakinkan mahkamah, karena dalam form tersebut terdapat perubahan perolehan suara dengan menggunakan tulisan tangan, sehingga yang semula suara, menjadi sebanyak suara: dengan demikian berdasarkan fakta tersebut atas, menurut mahkamah dalil pemohon tidak terbukti dan tidak beralasan menurut hukum: dprd kabupaten kota, dapil musi rawas i3. bahwa pemohon pada pokoknya mendalilkan adanya penambahan suara partai keadilan sejahtera pks) desa, kecamatan rawas ilir sebanyak suara, dengan rincian sebagai berikut: berdasarkan formulir kelurahan ingin teluktanjung rajaair beningberingin sakti kecamatan rawas ilir perolehan suara pks sebanyak suara, namun berdasarkan da memohon sebanyak sebesar suaraiful anwar, raden muhammad, dan gustav gofar,lampirkan bukti berupa form dari desa seperti yang didalilkan oleh pemohon tersebut atas sehingga dapat membuktikan perolehan suara pks secara keseluruhan dari desa desa tersebut. lagipula dalam bukti pemohon juga tidak terdapat berita acara form dari tempat desa tersebut, dan form desa ingin teluk dan desa air bening tidak terdapat halaman dan halaman serta form desa tanjung raja dan desa beringin sakti jumlah perolehan suara sah partai politik pada halaman tidak sama dengan penjumlahan suara partai politik pada halaman sampai dengan halaman dengan demikian berdasarkan pertimbangan tersebut dalil pemohon tidak beralasan menurut hukum, dprd kabupaten kota, dapil lubuk linggau i3. bahwa pemohon pada pokoknya mendalilkan telah terjadi pengurangan perolehan suara pemohon sebanyak suara, dengan rincian sebagai berikut: berdasarkan formulir pemohon pada tps kelurahan megang kecamatan lubuk linggau utara perolehan suara pemohon sebanyak suara, namun berdasarkan formulir memohon, hanya suara, berdasarkan formulir memohon kelurahan puncak kemuningebanyak suara:uara, berdasarkan formulir memohon kelurahan pemenang iliryang diperoleh saksi pemohon sebanyak suara: berdasarkan formulir memohon kelurahan ponorogoadalmuhammad margin, azhari, dan ali sholihlubuk linggau sampai dengan bukti lubuk linggautps kelurahan megang, dari bukti pemohon berupa form perolehan suara pemohon sebanyak suara, dan dari bukti pemohon berupa form perolehan suara pemohon sebanyak suara, sedangkan bukti memohon berupa form perolehan suara pemohon sebanyak suara: tps kelurahan puncak kemuningsedangkan dari bukti memohon berupa form perolehan suara pemohon sebanyak suara:memohon berupa formemenang ilironorogo, dari bukti pemohon berupa form perolehan suara pemohon sebanyak suara, dan bukti pemohon berupa form perolehan suara pemohon sebanyak suara. adapun dari bukti memohon berupa form perolehan suara pemohon adalah sebanyak suara, dari beberapa tps tersebut atas, pemohon hanya mengajukan form dpr dan provinsi. oleh karena itu bukti tersebut tidak relevan untuk dipertimbangkan: bahwa berdasarkan fakta hukum atas, menurut mahkamah dalil pemohon tidak dibuktikan oleh bukti yang meyakinkan mahkamah, karena pemohon tidak dapat mengajukan bukti berupa form dari beberapa tps seperti yang didalilkan pemohon tersebut atas sebagai bukti tandingan form yang diajukan oleh pemohon. dengan demikian menurut mahkamahsepanjang dpr sumatera selatan dan dpr sumatera selatan tidak memenuhi syarat menurut ketentuan peraturan perundang undangan, i4. permohonan pemohon tidak beralasan menurut hukum untuk selain dan selebihny sumatera selatan dan dpr sumatera selatanhal hal diatas pemohon juga menyampaikan surat pernyataan para saksi fakta yang mengetahui dan menyaksikan berbagai dugaan kecurangan dan pelanggaran lapangan pada saat dilaksanakan rekapitulasi penghitungan suara ppk kecamatan mataraman saksi pemohon sudah menyampaikan keberatan namun tidak ditanggapi dugaan penggelembungan suara yang dilakukan memohon dan pengurangan suara pemohon yang terjadi kecamatan mataraman telah mendapat perhatian masyarakat luas ogan ilir dan telah dipublikasikan berbagai media massa baik lokal maupun nasional namun persoalannya tidak pernah diselesaikan oleh kpu ogan ilir tanpa alasan yang jelasogan ilir yang telah ditetapkan memohon dan menyatakan pemohon memperoleh suara sah dapil ogan ilirogan ilir yang diperoleh dari dapil ogan ilirn oelsmmaa (ame menyatakan kpu kabupaten ogan ilirpp ppp alamat jalan diponegoro jakarta pusat nama h.m. romahurmuziy,perolehan suara menurut pemohon ppp) berdasarkan atas pertandingan antara data memohon dan data pemohon untuk dapil sumsel kota palembang perolehan suara seharusnya adalah sebagai berikut ben bian bal 91s.d. ann aan emang pemanen alat bukti amanat aa sen lega area kaa hggronin uga dara ten kan sangar nam mam sosok| soon 50an khusus mengenai dapil sumsel kabupaten musi rawas, terlebih dahulu pemohon menyampaikan hal hal sebagai berikut sejak awal dimulainya rekapitulasi penghitungan suara dari tingkat ppk, kpud kabupaten kota hingga tingkat kpu provinsi dan kpu ri, pemohon telah menyampaikan keberatan karena nyata nyata pemohon telah kehilangan atau penurunan suara dapil kota palembang kabupaten banyuasin kabupaten musi banyuasin: dan kabupaten musi rawerbedaan tanda tangan petugas kpps bukti yang saya dapat dari kantor dpc ppp dengan yang saya dapat dari partai pks: tps pemilih terdaftar dalam daftar pemilih tetap dpt) bukti model c1) laki laki sebanyak suara berbeda dengan bukti model d1) sebanyak suara, ada penggelembungan sebanyak suara yang berpengaruh bukti model da dan bukti model db jumlah pemilih terdaftar dalam pemilih tetap dpt) bukti model c1) sebanyak suara berbeda dengan bukti model d1) sebanyak suara, ada penggelembungan sebanyak suara, sehinga berpengaruh bukti model da1) dan bukti model db sehinga berpengaruh dengan surat suara yang diterima termasuk cadangan suara sebanyak tersebut masuk marito dengan urut terdapat bukti lampiran model c1) dan model gandisian formulir pengguna hak pilih bukti tidak ada isian jumlah dengan huruf cetak setiap lembar bukti mana bukti ,p dan aslinya tps jumlah seluruh pengguna hak pilih bukti model c1)sebanyak suara berbeda dengan jumlah pengguna hak pilih bukti model d1) sebanyak suara terdapat penggelembungan suara, sehinga berpengaruh bukti model da dan bukti model db sebanyak suara tersebut masuk marito urut jumlah surat suara yang tidak digunakan bukti model c1) sebanyak berbeda dengan bukti model d1) sebanyak suara, sehinga berpengaruh bukti model da dan bukti model db ada penggelembungan suara, suara tersebut masuk marito dengan urut jumlah pengguna hak pilih bukti model c1) sebanyak suara berbeda dengan jumlah surat suara yang digunakan bukti model d1)hinga berpengaruh bukti model da dan bukti model db sehingga ada selisih suara: jumlah suara sah seluruh partai politik dan calon bukti model c1) sebanyak suara berbeda dengan bukti model sebanyak suara. sehinga berpengaruh bukti model da dan bukti model db ada penggelembungan sebanyak suara yang masuk marito dengan urut terdapat bukti lampiran model c1), dan ganda. sebab berbeda dengan jumlah suara sah partai politik dan calon bukti model c1) sebanyak sedangkan bukti lampiran model c1) sebanyak suara dan model sebanyak suara: bukti jumlah seluruh pengguna hak pilih berbeda dengan surat suara yang gunakan sebanyak surat suara. bukti jumlah surat suara yang digunakan sebanyak berbeda dengan jumlah suara sah dan tidak sah sebanyak surat suara, terdapat bukti lampiran model c1), dan ganda, terdapat perbedaan tanda tangan petugas kpps bukti bukti dan terdapat perbedaan jumlah suara sah dan tidak sah calon anggota dpr,dpd,dprd provinsi dan dprd kab kota. bukti terdapat perbedaan tanda tangan saksi saksi partai politik bukti bukti dan mana bukti dan bukti aslinya tps jumlah pemilih bukti model c1) sebanyak suara sedangkan bukti model sebanyak suara ada penggelembungan sebanyak suara, suara tersebut masuk marito dengan urut sehinga berpengaruh bukti model da dan bukti model db sehinga berpengaruh dengan jumlah surat suara yang tidak terima termasuk cadangan sebanyak suara, jumlah suara sah seluruh partai politik dan calon bukti (lampiran model c1) sebanyak suara berbeda dengan bukti sebanyak suara. terdapat bukti lampiran model c1) ganda,bukti model db terdapat penggelembungan sebanyak surat suartulisan jumlah dengan huruf cetak setiap lembar bukti tps terdapat perbedaan tanda tangan petugas kpps bukti bukti dan bukti terdapat banyak penebalan angka angka, bukti terdapat perbedaan angka angka dan terdapat perbedaan tanda tangan saksi saksi partai politik bukti bukti dan terdapat kesalahan jumlah angka dan huruf cetak jumlah suara sah partai dan calon partai persatuan pembangunan bukti dimana bukti p . ,p ,p dan aslinya?': tps bukti model c1) pemilih khusus tambahan dpk ) pengguna ktp dan kk nama sejenis lainya. data pemilih sebanyak sedangkan pengguna hak pilih sebanyak ada perbedaan sebanyak surat suara sehinga berpengaruh bukti model model da dan bukti model db sebanyak suara masuk marito dengan urut bukti (lampiran model c1) jumlah suara sah partai politik dan calon sebanyak suara berbeda dengan bukti model c1) sebanyak suara. ada penggelembungan sebanyak suara yang masuk marito dengan urut terdapat bukti (lampiran model c1) ganda sehinga berpengaruh bukti model model da dan model db bukti (lampiran model c1) sebanyak suara tambah jumlah suara tidak sah sebanyak suara. jadi jumlah seluruh suara sah dan tidak sah yang seharusnya sebanyak suara bukti modelmodel db yang mana suara tersebut masuk marito urut sebanyak suara, terdapat bukti perbedaan tanda tangan petugas kpps bukti bukti dan terdapat banyak sekali coretan coretan bukti bukti jumlah pemilih sebanyak suara, jumlah surat suara yang diterima termasuk cadangan sebanyak surat suara, terdapat banyak sekali perbedaan formulir isian bukti (ppp) dengan bukti (pks) hampir setiap partai politik dan calon, dimana bukti dan aslinya kesimpulan: kecamatan gunung megang desa panjang jaya: bahwa jumlah pemilih bukti model sebanyak suara berbeda dengan bukti model da sebanyak suara, ada penggelembungan suara.yang akan berpengaruh pada bukti bukti lainya, jumlah pengguna hak pilih dalam datar pemilih tetap dpt perempuan bukti model )sebanyak1. yang seharusnya pemohon) sebanyak suara,ada penggelembungan suara berbeda dengan bukti model da )sebanyak1. suara terdapat, penggelembungan suara.yang masuk marito dengan urut jumlah pengguna hak pilih dalam datar pemilih tetap dpt bukti sebanyak yang seharusnya( pemohon) ada penggelembungan suara yang masuk marito dengan urut sedangkan bukti model da sebanyak ada penggelembungan sebanyak suara, jumlah seluruh pengguna hak pilih bukti sebanyak yang seharusnya pemohon) sebanyak ada penggelembungan suara: jumlah surat suara yang digunakan bukti model da sebanyak yang seharusnya pemohon) sebanyak ada penggelembungan suara: jumlah suara sah seluruh partai politik bukti model da sebanyak suara, yang seharusnya pemohon) sebanyak suara: jumlah suara sah dan tidak sah bukti model da sebanyak yang seharusnya pemohon) sebanyak ada penggelembungan suara. yang masuk maritounung megang desa penanganan: pemilih terdaftar dalam datar pemilih tetap dpt) laki laki bukti model sebanyak yang seharusnya pemohon)sebanyak sedangkan bukti model da sebanyak berarti ada penggelembungan ditingkat kpps dan pps sebanyak pemilih: jumlah pemilih bukti model sebanyak jumlah pemilih seharusnya pemohon) sebanyak jumlah pemilih bukti model da sebanyak ada penggelembungan tingkat kpps dan pps sebanyak pemilih: pengguna hak pilih dalam datar pemilih tetap dpt) bukti model sebanyak ,berbeda dengan bukti model da sebanyak ada penggelembungan tingkat kpps dan pps sebanyak pengguna hak pilih: jumlah pengguna hak pilih laki laki bukti model sebanyak berbeda dengan bukti model da sebanyak ,ada penggelembungan pengguna tingkat kpps dan pps: jumlah seluruh pengguna hak pilih bukti model sebanyak berbeda dengan bukti model da sebanyak ada penggelembungan pengguna tingkat kpps dan pps, jumlah surat suara yang tidak digunakan bukti model sebanyak surat suara,seharusnya pemohon) sebanyak berbeda dengan bukti model da sebanyak surat suara. ada selisih surat suara. kemana surat suara tersebut jumlah surat suara yang digunakan bukti model sebanyak ,berbeda dengan bukti model da sebanyak ada selisih surat suara. kemana surat suara tersebut jumlah suara sah seluruh partai politik bukti model sebanyak berbeda dengan bukti model da sebanyak terdapat penggelembungan suara: jumlah suara tidak sah bukti model sebanyak suara, berbeda dengan bukti model da sebanyak suara. ada selisih9 suara, ada apa dengan data bukti bukti ini mana bukti dan desa penanganan kecamatan gunung megang asya mohon kepada yang mulia bapak ketua mahkamah konstitusi agar supaya mengabulkan permohonan saya untuk membuka kotak suara semua tps desa panjang jaya dan desa penasngiran kecamatan gunung megang dapil kabupaten muara enim provinsi sumatra selatan amin: bahwa berdasarkan bukti model db jumlah pengguna hak pilih kecamatan gunung megang. terdapat penggelembungan sebanyak suara. dengan uraian sebagai berikut jumlah seluruh pengguna hak pilih laki laki pemohon) sebanyak suara, sedangkan bukti (db )halaman sebanyak suara, terdapat penggelembungan suara, jumlah seluruh pengguna hak pilih perempuan sebanyak pengguna hak pilih pemohon sedangkan bukti db halaman sebanyak pengguna hak pilih. terdapat penggelembungan pengguna hak pilih, bahwa kecamatan gunung megang jumlah seluruh pengguna hak pilih bukti model db sebanyak yang seharusnya pemohon) ada penggelembungan pengguna hak pilih: jumlah surat suara yang digunakan bukti model db sebanyak yang seharusnya pemohon) sebanyak yang akan berpengaruh jumlah surat suara yang terima termasuk cadangan y6( bukti model db sebanyak yang seharusnya pemohon) sebanyak surat suara, jumlah suara sah seluruh partai politik bukti model db sebanyak berbeda dengan bukti model da sebanyak terdapat penggelembungan suara. yang seharusnya pemohon sebanyak suara sah seluruh partai politik, terdapat penggelembungan781 suara sah seluruh partai politik sebanyak penggelembungan suara tersebut masuk marito caleg nomor urut bukti lampiran model db halaman marito mendapat sebanyak suara, yang seharusnya sebenarnya pemohon suara, bahwa berdasarkan uraian tersebut atas, maka menurut kami pemohon bahwa yang berhak atas kursi berdasarkan perhitungan tahap ketiga adalah pemohon caleg nomor urut an. syaiful bahri, bukan caleg nomor urut an. marito dengan perolehan suara sebanyakrtanggal mei tentang penetapan hasil pemilihan umum anggota dpr, dpd, dprd tahunmuara enim provinsi sumatera selatan untuk pengisian keanggotaan dprd kabupaten kota: kabupaten muara enim pemohon (perseorangan calon anggota dprd kabupaten kota) pada:muara enim dapil muara enim(tg ppp mate pomanmmtn nuzul amripemilihan sumatera selatperubahawailir timurkemunilajpp 9g, kab. musi rawas provinsi sumatera selatan, dapil sumsteladan, kecamatan muara kelingi, kab. musi rawasubuk mudlubuk tumendaurmambamuara kelingkarypulau panggargbeliti jaya, kecamatan muara kelingi, kab. musi rawaada waktu dilakukan rekapitulasi penghitungan suara pleno tingkat kpud provinsi sumatera selatan, pemohon meminta dilakukan verifikasi dan validasi untuk saling mencocokkan data satu sama lain. oleh karena yang ada (hadir) seorang komisioner kpud kabupaten musi rawas, itu pun hanya membacakan kembali hasil pleno kabupaten musi rawas db sehingga tidak dilakukan verifikasi dan validasi data sebagaimana diminta pemohon. demikian halnya pada waktu dilakukan rekapitulasi penghitungan suara kpu ri, pemohon mempersoalkan kembali atas rekapitulasi penghitungan suara yang telah dibuat dan dibacakan oleh kpu kabupaten musi rawas, dan mengajukan keberatan khusus untuk kabupaten musi rawas, kabupaten banyuasin, kabupaten musi banyuasin, kota lubuk linggau dan kota palembang diminta dilakukan rekapitulasi penghitungan suara ulang dengan berbasis pada pla atas keberatan pemohon, pihak bawaslu telah merekomendasikan untuk kabupaten musi rawas dilakukan rekapitulasi penghitungan suara ulang disetiap pps dengan berbasis datas pada pla namun, ketika dilakukan rekapitulasi penghitungan suara ulang, ternyata sebagian besar pps tidak lagi menyimpan dan memiliki plant, kalaupun ada diragukan validitasnya. setelah dilakukan rekapitulasi penghitungan ulang tersebut, akibatnya beberapa partai terjadi penurunan suara yang cukup signifikan, bahkan perolehan suara pemohon mengalami kenaikan. adapun yang berkenaan dengan dapil sumsel kabupaten musi rawas, data tandingan dari memohon berupa db fotokopi (p .2a), dari rekapitulasi penghitungan suara kpud provinsi sumatera selatan form. dc jumlahnya (vide dan data dari rekapitulasi penghitungan suara kpu ri form. dc yang jumlahnya kemudian berubah menjadi (vide berdasarkan data db dan sebagai alat bukti pemohon sehubungan perolehan suara pemohon dapil sumatera selatan kabupaten musi rawas pada (lima) kecamatan yang dipersilahkan (disengketakan) dan (enam ama kab.anjrangtemuugu sempurningin.emuanmangua) tps desa mekartiga) tps desa binjaanyandingimuara rengasiiepuluh) tps desa margalubuk pandaemangatelitalam pemilu anggota dpr tahun model d i dpr dan c l), terdiri dari (tiga) tps desa harapan makmusindanglmukti karya spdiani anggunsemest'& (enam) tps desa bumi makmurpuluh) tps desa sungai pinang, kecamatan muara lakitan, kabido mulyopagar ayusaktmegang sakti ivjajaran baru ielapan) tps desa jajaran baruejtaubukit lengkapmuara batang emplubuk kumbang, kecamatan karang jaya, kab. musuka rajembarang baruka menembarang lamanjung agumuara tikusrantau telbukit ulerusansembilan) tps desa karanglankarta dewapulau lebarladangkallubuk kemlesung batu mudalima) tps desa lesung batupasarrembngai jauhelapan) tps desa sungai bausimpang nibung rawkijatu) tps desa lubuk mbumi makmur, kecamatan nibung, kab. mujadi mulinam) tps desa karmberkelumpangrikamber sarimpat) tps desa mulyabing tinggi, kecamatan nibungwas bukti (db muara kelingi pet dan bukti (db muara lakitan play s.d. dan bukti (db megang sakti akan bukti (db karang jaya haa, s.d. bukti (db .9a, s.d. bukti (db .9a, s.d. (cpap kabupaten musi alat bukti rawas kec. muara kelingi mad yani, .9a sh.mh. dalam pemilu anggota dpr tahun model db dpr)tanjung erin gipangkalan panjtanjung menujung tanjelapan tps desa kajuara kunmulyaerbang, kecamatan banyuasin iii, kab. banyuasinlangkagalangan tinggsidang emasregan mulyapelajar ilirimba mbilan belas) tps desa kedondong race belas) tps desa satrioraja barurimbaribandkepayterentlubuksapelajapal puluh empat) tps desa pangkalansembilan) tps desa betung belas) tps desa raja indahja rayaraja raya iidua) tps desa rimba asam belas) tps desa bukialau rajsuksri kembanganpemilu anggota dpr tahun model c l dpr),terdiri dari (sembilan) tps desa lubuk kare belas) tps desa rajjakarta jayapadteltiga, kecamatan rantau.enam) tps desa sungai pintau harappuluh) tps desa lesungpagar bulpe) tps desa srikaylima) tps desa tanjung pasingai lilisungai naikertandingtalang kempadasmemantulkarelrantau bayu.terdiri dari (tujuh) tps desa kejagulubuk rengastiga) tps desa kemang benalusepuluh) tps desa tebing abmuara ababsumber marga telang, kab. banyuasinditingkat provinsi dalam pemilu tahun (model dc tentang kehilangan suara yang tersebar beberapa kecamatan kota palembang.ditingkat provinsi dalam pemilu tahun (model ddtahun rekomendasi atas hasil rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara pemilu anggota dpr, dpd, dan dprd tahun surat pernyataan nasrani mengenai permintaan dan intimidasi untuk pengakuan hasil pleno rekapitulasi penghitungan suara yang dibacakan kpu kabupaten banyuasin tanggal april daerah pemilihan sumatera selatan kode bukti keterata lubuk linggab. musi rawaskec. megang sakti, desa wonosari tps s.d. kec. megang sakti, desa campursari: tps s.d. kec. megang sakti, desa trisakti tps kec. megang sakti, desa mayasari tps kec. megang sakti, desa marga puspita tps kec. megang sakti, desa tegalsari tps kec. megang sakti, desa pagar ayu tps kec. megang sakti, desa jajaran baru tps s.d. kec. megang sakti, desa sumber rejo tps s.d. kec. megang sakti, desa jajaran baru tps s.d. kec. megang sakti, desa mekarsari tps s.d. kec. megang sakti, desa mayasari: tpegang sakti, desa rejosari tps s.d. kec. megang sakti, desa karya teladan tps dan kec. muara kelingi, desa beliti jaya tps s.d. kec. rawas ulu, desa lesung batu tps kec. rawas ulu, desa pasar sarolangun tps kec. rawas ulu, desa lesung batu muda tps s.d. kec. rawas ulu, desa sungai baung tps kec. rawas ulu, desa lubuk mas tps dan kec. rawas ulu, desa sungai jauh tps s.d. kec. rawas ulu, desa kerta dewa tps s.d. kec. rawas ulu, desa lubuk kemang tps s.d. kec. rawas ulu, desa pangkalan tps kec. rawas ulu, desa sungai lanang tps dan kec. rawas ulu, desa simpang nibung tps dan kec. rawas ulu, desa teladan tps s.d. kec. rawas ulu, desa lesung batu tps kec. ulu rawas, desa pulau tidak tps 1s.d kec. ulu rawas, desa sogokan tps s.d kec. ulu rawas, desa muara kuis tps s.d kec. ulu rawas, desa napal licin tps s.d kec. ulu rawas, desa muara kolam tps dan kec. ulu rawas, desa kuno tanjung tps dan kec. ulu rawas, desa sungai lanang tps dan kec. ulu rawas, desa simpang nibung tps dan kec. ulu rawas, desa teladan tps dan kec. tiang punggung memungut, desa rantau sri tps kec. tuah negeri, desa air blitz tps s.d. kec. tuah negeri, desa pemenang tps s.d. kec. tuah negeri, desa jaya baku' tps s.d. kec. tuah negeri, desa capres tps s.d. kec. tugu mulyo, desa mojokerto tps s.d. kec. tugu mulyo, desa suka mulya: tps kec. tugu mulyo, desa mataram tps dan kec. tugu mulyo, desa kalibening tps dan kec. tugu mulyo, desa widodo tps kec. tugu mulyo, desa st. daro tps dan kec. tugu mulyo, desa sidoharjo tps s.d. kec. tugu mulyo, desa tambah asri: tps dan kec. tugu mulyo, desa wonorejo:tps dan kec, tugu mulyo, desa nawangsasi: tps kec. tugu mulyo, desa ngadirojo tps dan kec. tugu mulyo, desa surodadir tps s.d. kec. tugu mulyo, desa dwi jaya: tps s.d. kec. tugu mulyo, desa trikora: tps dan kec. tugu mulyo, desa ukir sari: tps s.d. kec. tugu mulyo, desa sikatan: tps s.d. kec. muara lakitan, desa mukti karya tps kec. muara lakitan, desa bumi makmur tps s.duara lakitan, desa pasar lakitan tps s.d. kec. muara lakitan, desa tri anggun jaya tps s.d. kec. muara lakitan, desa muara rengas: tps s.d. kec. muara lakitan, desa pian raya: tps s.d. kec. muara lakitan, desa semangat baru tps s.d. kec. muara lakitan, desa angan apsis s.d. kec. muara lakitan, desa semangat lama tps s.d. kec. muara lakitan, desa lubuk pandan tps s.d. kec. muara lakitan, desa semesta: tps s.d. kec. muara lakitan, desa prabumulih tps s.d. kec. muara lakitan, desa pelita jaya tps s.d. kec. muara lakitan, desa pendingin tps s.d. kec. muara beliti, desa pedang tps dan kec. muara beliti, desa pasar muara beliti tps s.d kec. muara beliti, desa muara beliti baru tps s.d. kec. muara beliti, desa muara beliti tps kec. muara beliti, beliti jaya tps kec. muara beliti, desa air losing tps kec. karang dapo, desa bina karya tps s.d. kec. karang dapo, desa karang dapo: tps s.d. kec. karang dapo, desa karang dapo tps kec. karang dapo, desa kerta sari tps kec. karang dapo, desa rantau kadar tps kec. karang dapo, desa setia marga tps 3s.d kec. karang dapo, desa biaro lama tps s.d. kec. muara kelingi, desa karya teladan: tps kec. muara kelingi, desa beliti yaya: tps s.d. kec. muara kelingi, desa muara kelingi: tps dan kec. muara kelingi, desa tugu sempurna: tps kec. muara kelingi, desa ingin sungut: tps dan kec. muara kelingi, desa karya sakti: tps dan kec. muara kelingi, desa veteran jaya: tps s.d. kec. muara kelingi, desa mangun jaya: tps dan kec. muara kelingi, desa lubuk tua: tps dan kec. muara kelingi, desa mekar sari: tps dan daerah pemilihan kota palembota palembangnan kabupaten musi alat bukti rawas kec. muara lakitan lan salpayag pita: buk ahmad yani, .9a, sh.mh. s.d. (d nesauaani, rene ran perolehan suara ka, kabupaten musi alat bukti rawas kec. megang sakti h. ahmad yani bukti (db sh.mh. 9a, tre baik indonesia drs. azhari, as. mh. ibrahim murid, sh. tri susanti, selajujuhclidua)elapan) tps kelurahan tangga takutsentosasembilan) tps kelurahan laju daratlaju ilir tahun model d i dpr dan terdiri dari (tujuh) tps kelurahan kompertalima) tps kelurahan talang putrisatu) tps kelurahan laju ulurtifikat hasil dan rincian penghitungan perolehan suara pp.p 9at.kabupaten musi alat bukti rawas kec. karang jaya vide bukti (nrr ang vide bukti ahmad yani, ish.mh. (c drs. azhari, as. mh. ibrahim murid, ism. syahril khalil, is.pdi. jumlah perolehan suara kabupaten musi alat bukti rawas kec. rawas ulu ppp vide bukti h. ahmad yani (db .9a, drs. azhari, as. mh. ibrahim murid, ism22 dalam pemilu anggota dprd tahun daerah pemilihan kota palembangdel berita acara pemungutmodelsertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara daribeserta lampiran model da. untuk). untuk kecamatan seberang ulu kota palembang, provinsi sumatera selat2014 model da dprd kabupaten kota). untuk dapil kota palembang provinsi sumatera selatan surat pernyataan nomor: ppk:su iv yang dibuat oleh ahmad maher jabatan ketua ppk kecamatan seberang ulu kota palembang pada tanggal april surat pernyataan yang dibuat oleh abdul jabatan saksi ppk kecamatan seberang ulu kota palembang pada tanggal april surat pernyataan yang dibuat oleh ronaldo anggriansyah jabatan saksi tps kelurahan ulu kota palembang pada tanggal april surat pernyataan yang dibuat oleh oma irama jabatan saksi pps kelurahan ulu kecamatan seberang ulu kota palembang pada tanggal april surat pernyataan keterangan yang dibuat oleh mulai jabatan anggota kpps tps kelurahan ulu kecamatan seberang ulu kota palembang pada tanggal aprip 927s dptuan kentang, kecamatan seberang ulu kota palembang, provinsi sumatera selatan model berita acara nomor ba valembang pemilihan umum tahun pemungutan suara kota palembang, provinsi sumatera selatan surat pernyataan keterangan yang dibuat oleh uomini masyarakat peserta pemilu lingkungan rt. tps. kelurahan tuan kentang kecamatan seberang ulu kota palembang tertanggal april s d model tertanggal april model dd surat panitia pengawas pemilihan umum kota palembang nomor tm pileg bawaslu pagi iv hal penerusan pelanggaran tindak pidana pemilu tertanggallp pileg iv tertanggal april model dd surat panitia pengawas pemilihan umum kota palembang formulir temuan nomor tm pileg iv hal penerusan pelanggaran tindak pidana pemilu tertanggal april surat hasil rapat pleno panitia pengawas pemilihan umum kota palembang nomor tm pileg bawaslu plg iv yang dibuat oleh pengawas pemilihan umum tertanggal april formulir sg berita acara pembahasan sentra gakkumdu kota palembang nomor tanggal april temuan nomor tm pileg bawaslu plg v yang ditangani oleh pengawas pemilu kota palembang tertanggal april model .sdr. lesmana akbar caleg dprd kota palembang dapil tertanggal april surat panitia pengawas pemilihan umum kota palembang perihal rekomendasi pemungutan suara ulang nomor bawaslu ig iv sifat sangat penting tertanggal, april model surat panitia pengawas pemilihan umum kota palembang pemberitahuan tentang status laporan temuan nomor tm pileg bawaslu pagi ivgaan adanya penggelembungan suara dan temuan surat suara yang telah dicoblos oleh kpps tps rt. kelurahan ulu kecamatan seberang ulu i. tertanggal, april kliping media cetak koran sindo, selasa april aliansi masyarakat dapil palembang peduli pemilu bersatu desak diskualifikasi lesmana" kepada bawaslu kota palembang dan kpu kota palembang kantor kpu sumsedip tertanggal, aprikbridwan selaku ketua tim caleg dari partai hanura.topik. tertanggal,tm pileg bawaslu plg iv tetangga april surat aliansi masyarakat kota palembang peduli pemilu bersatu menegakkan undang undang tentang pemilu nomor tahun nomor ams plg sifat penting prihal mendesak bawaslu merekomendasikan kepada kpu kota palembang untuk diskualifikasi lesmana akbar caleg unit. dapil dari ppp. usut tuntas ketua kpps tps kel. ulu kec. palembang yang ditujukan kepada ketua gakkumdu kota palembang. tertanggal, april surat dkpp republik indonesia tanda terima dokumen tertanggal, mei model dd tanda bukti penerimaan laporan nomor. lp pileg iv dari badan pengawas pemilihan umum tertanggal, meiied l)tuan kentang, kecamatan seberang ulu kota palembang, provinsi sumatera selatan laporan pelanggaran atas nama radio sos laporan pelanggaran atas nama radio sos daerah pemilihan kabupaten muara enimbukti. buktimodel d luktmodel dmodel sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dari setiap tps kecamatan tingkat kab kota tahun bukti surat keputusan sk)kpu kabupaten muara enim petugas pps dan kpps kecamatan gunung agung bukti surat kronologis bukti'tanda bukti penerimaan laporan dari masyarakat atas nama ahmad sudiro bukti tanda bukti penerimaan laporan dari bawaslu model dd) bukti tanda bukti penerimaan laporan dari kpu provinsi sumatera selatan bukti tanda bukti penerimaan laporan dari gapkumdu sumatera selatan bukti tanda bukti penerimaan laporan dari kpu bukti tanda bukti penerimaan laporan dari bawaslu model dd) bukti rat rekomendasi dari dpwanda bukti penerimaan laporan dari lbh dpp ppp bukti memo wakil ketua umum dpp ppp bpk emerson pantai bukti tanda bukti penerimaan berkas asli alat bukti pemohon asli nomor pan.mk v tanggal mei pukul yang menerima an. noor sidharth.jerman satria hadi bahwa saksi sebagai saksi ppp tingkat provinsi sumatera selatan bahwaddi provinsi sumatera selatan, ppp kehilangan suara sebanyak yang ppp seharusnya mendapatkan suara berdasarkan rekapitulasi kpu bahwa menurut kpu, ppp memperoleh suara bahwa kota palembang dari data rekapitulasi kpu, ppp mendapatkan suara form rekapitulasi: bahwa kota palembang berdasarkan da kabupaten banyuasin berdasarkan dan da bahwa musi rawas terdapat kejadian khusus yakni bawaslu memerintahkan untuk melakukan perhitungan suara berbasis plant: bahwa kpud musi rawas kemudian dinonaktifkan dan diambil alih oleh kpu provinsi sumatera selatan: bahwa kpu provinsi kemudian mengambil plant yang ada kabupaten musi rawas secara bertahap, bahwa setelah penghitungan suara ulang kpu provinsi sumatera selatan, ternyata dari plant dari masing masing tps, hanya terdapat plant, bahwa telah terjadi kehilangan plant: bahwa plant yang hilang, selanjutnya dinaikkan oleh kpu provinsi sumatera selatan dengan menghitung c1 kwberapa tps ditunda oleh kpu provinsi sumatera selatan dengan mengeluarkan berita acara bahwa nanti akan dihitung kpu pusat: bahwa kpu provinsi sumatera selatan mengingat tps tps tersebut tanpa melalui pleno terbuka kpu ri: bahwa perhitungan musi rawas dianggap telah selesai setelah kpu tidak dipermasalahkan karena kpu meminta untuk tidak dipermasalahkan dan kpu mengakui kehilangan suara ppp pada pukul wib, tanggal mei bahwa musi rawas suara ppp yang hilang sejumlah suara. muhammad hatta bahwa saksi sebagai sebagai koordinator dari partai pbb, bahwa berdasarkan partai ppp untuk kecamatan muara kelingi memperoleh suara, bahwa saksi menghitung suara ppp karena ingin tahuan mengenai perolehan suara dari partai partai yang lain: bahwa muara kelingi berdasarkan ppp memperoleh suara, bahwa menurut perhitungan kpu didasarkan pada db ppp memperoleh suara, bahwa terdapat selisih sebesar suara, bahwa saksi menghitung dari tps seluruh kecamatan muara kelingi: bahwa muara lakitan, ahmad yani memperoleh suara, bahwa dalam kpu tertulis suara, bahwa berdasarkan kwk milik saksi, ahmad yani memperoleh suara, bahwa saksi tidak menghadiri sidang pleno provinsi. dihari, bahwa saksi sebagai ketua ppk kecamatan banyuasin bahwa menerangkan hasil pleno antara pleno ppk dan kpu kabupaten banyuasin yang mengalami selisih angka: bahwa berdasarkan hasil pleno kecamatan banyuasin secara kumulatif suara partai ppp sejumlah suara, bahwa berdasarkan model kpu kabupaten musi alat bukti rawas kec. nibung vide bukti eta ahmad yani, .9a ish.mh. s.d. drs. azhari, as. im. ibrahim murid, ish. oleh karenanya, maka perolehan suara menurut pemohon ppp) berdasarkan pada data pemohon tersebut atas untuk dapil sumsel kabupaten musi rawas pada (lima kecamatan perolehan suara seharusnya adalah sebagai berikut perolehan suara sumsel kpu ppp vide bukti kab. musi rawas db .9a s.d. (lima) kecamatan (mengetahui selisih suara setelah pleno kpu kabupaten: bahwa saksi tidak hadir pada pleno kpu kabupaten, bahwa yang menghadiri pleno kpu kabupaten adalah divisi teknis: bahwa berdasarkan laporan dari revisi teknis tidak ada kesempatan untuk melakukan koreksi karena kabupaten banyuasin pada waktu itu terjadi molor waktunya perhitungannya, bahwa saksi selaku sekretaris forum ppk kabupaten, menyampaikan bahwa kecamatan banyuasin hasil pleno ppk, ppp memperoleh suara, bahwa tingkat kabupaten sejumlah suara, bahwa kecamatan jakarta jaya berdasarkan hasil pleno ppk, ppp sejumlah suara: bahwa kabupaten suara, ppk kecamatan muara padang sejumlah suara, kabupaten memperoleh suara, kecamatan muara telang hasil pleno ppk sejumlah suara, model kabupaten sejumlah suara: bahwa banyuasin terdapat ppk, palembang ppk, musi rawas terdapat ppk. daerah pemilihan palembang uomini bahwa saksi sebagai pemilih tps kelurahan tuan kentang: bahwa saksi menerangkan adanya kecurangan tps tersebut: bahwa anggota kpps saudari nana menuntun saksi bilik suara, membukakan, pencoblosan, dan melibatkan kembali surat suara milik saksi: bahwa terhadap surat suara diserahkan saksi untuk mencoblosnya: bahwa saksi tidak dapat secara jelas melihat warna surat suara. animal hakim bahwa saksi dari saksi ppp tps bahwa saksi meminta dpt kepada petugas kpps, namun dikatakan tidak ada dan saat itu surat suara sudah berada semua atas meja, akan tetapi menurut petugas kpps tidak ada dpt: bahwa saksi meninggalkan tps pukul wib dan menuju tps karena mendapatkan undangan untuk memilihanggal saksi mengetahui nama saksi terdapat dalam dpt tps yang seharusnya saksi mencoblos tps tersebut, bahwa berdasarkan dpt tps terdapat pemilih, bahwa perolehan suara semua untuk ppp, suara caleg ppp nomor mendapatkan suara, dan caleg nomor urut mendapatkan suara, dan terhitung suar tidak sah, bahwa tps ppp memperoleh suara, bahwa saksi menemukan nama ibu saksi yakni mahir yang telah meninggal tercantum dalam dpt tps bahwa terdapat pemilihan ulang untuk tps mulai bahwa saksi adalah anggota kpps tps kelurahan ulu kecamatan seberang ulu palembang: bahwa saksi mengetahui resiko terhadap sanksi kpu dan siap untuk meneruskan kesaksian: bahwa tps kelurahan ulu kecamatan seberang ulu saksi melihat kotak penyimpanan suara yang tertembak dan menanyakan kepada anggota pps yang lainnya didapatkan jawaban tidak ada masalah, bahwa saksi mendapatkan bisikan dari petugas nomor yang mengatakan bahwa kertas surat suara untuk caleg dprd kota sudah dicoblos, kertas suara untuk caleg dprd provinsi juga sudah telah mencoblos, dan mempersilahkan saksi untuk tinggal color kertas suara untuk dpr dan dpd: bahwa saksi mendapatkan kertas surat suara yang memang telah mencoblos. untuk kertas suara dprd kota, telah mencoblos atas nama lesmana dari partai ppp caleg nomor urut bahwa surat suara dprd provinsi telah mencoblos atas nama haji karta caleg dari partai pkb, caleg nomor urut daerah pemilihan muara enim saiful bahri bahwa saksi sebagai saksi ppp kecamatan gunung megang dan saksi kpu muara enipk gunung megang petugas pps maupun saksi partai politik tidak ada yang hadir, bahwa untuk terdapat kenaikan suara untuk marito: bahwa desa penang jaya berdasarkan memperoleh suara dan memperoleh suara: bahwa desa penanganan, dan memperoleh bahwa suara ppp yang hilang tps sejumlah suara, bahwa suara partai pembangunan kecamatan gunung megang yang sebenarnya ditulis bahwaurut ivan desi adriano kehilangan suara tps bahwa tingkat kpu juga terdapat penggelembungan suara:aleianoyaitu sebagai berikut, provinsi sumatera selatan perolehan suara pemohon (partai persatuan pembangunan) menurut memohon provinsi sumatera selatanersatuan pembangunan) hanya pada daerah pemilihan sumatera selatan yang dimohonkan dalam tabel tabel sebagai berikut. tabel1memohon memohon pemohon sumselkota palembang perolehan suara memohon memohon pemohon alang alang lebar bukit kecil ilir barat ilir barat lir timur ilir timur kaliwon ' kemuning vide &t kertapaeri hand nuir timur ipjp vide: yani. sh., m.h sri herlina, sp ' ) ) '| tri susanti, se ) ' hermansyah, ' ' tabel4emuning ipjp |a9g node: yani. sh., m.h tri susanti, hermansyah, shperolehan suara sumsel alat bukti kabupaten musi rawas ana ppp sa, tapi video: bukti ahmad yani, db sh.mh. .9a s.d. citra dewi, sh. (d dan drs. azhari, as. (mh. ibrahim murid, ish. syahril khalil, is. pd.l. ao ) hegiapaak irman aaa jne d0436| berdasarkan data db da dan sebagai alat bukti memohon, mengenai perolehan suara pemohon dapil sumatera selatan kabupaten banyuasin pada (delapan) kecamatan yang dipersilahkan (disengketakan) dan (sedapil perolehan suara alat bukti sumsel kab. banyuasin air kumbang bukti (db bukti (aju ipjp node: yani. sh., m.h tri susanti, se ' ' ' '( hermansyah, ' )ear seb ulu ipjp vide: yani. sh., m.h sri herlina, tri susanti, se hermansyah, shseb ulu ppp ide: yani. sh., m.h m.h tri susanti, ' ' syahril khalil, |99g ' hermansyah, sh dengan demikian bahwa data yang dimiliki oleh pemohon tidaklah benar, karena yang disandingkan oleh memohon hanya rekayasa belaka, terkait dengan data tandingan memohon yang benar untuk dapil sumsel khusus kota palembang adalah sebagai berikut:. dapil alat buktiseb ulu ipjp' vide: yani. sh., m.h tri susanti, se untuk informasi lebih lanjut, hubungi kepaniteraan dan sekretariat ken pmp hamba ao, telp mana fax email: sie salinan putusan mahkamah konstitusi diunduh dari laman syahril khalil. pd. hermansyah, jumlah keterangan:, sertifikasi rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dari setiap kecamatan tingkat kota palembangilanjutnya untuk dapil sumsel kabupaten musi rawas, rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara khusus kabupaten musi rawas dilakukan rekapitulasi ulang atas dasar rekomendasi bawaslu dengan nomor surat bawaslu tanggal mei perihal rekapitulasi ulang kabupaten musi rawas provinsi sumatera selatan, yang pada intinyaiano berhologram seluruh pps wilayah kabupaten musi rawas. kpu provinsi sumatera selatan telah melakukan rekapitulasi ulang pada tanggal mei s d mei dan hasilnya telah disampaikan pada tanggal mei kepada kpu. selanjutnyamusi rawas yang dimohonalat bukti dapil perolehan suara memohon sumsel kab. memohon pemohon musi rawas muara lakitan .19s d megang sakti nibung jumlah berdasarkanum yang untuk kecamatan menggambarkan rekapitulasi pada tingkat ppk sehingga kpu menyandingkan datum tersebut dengan rekapitulasi tingkat kabupaten dan rekapitulasi tingkat pkpps mana dan tps mana yang terjadi selisih perolehan suara sebagaimana permohonan pemohon yang diajukan. selanjutnya uraian tandingan data terinci tiap tiap kecamatan dapat tergambar pada tabel tabel berikut ini: tabel9 nat bukti memohon pemohon memohon muara kelingi pp an. ahmad yani. sh., m.h citra dewi, vide: drs. azhari as, ann sri herlina, ibrahim murid, tri susanti, syahril khalil, pd. )ar memohon pemohon memohon muara lakitan ipjp m.h vide: |h ibrahim murid, '| ' tri susan, se hermansyah ' ) | ' jumlah )o memohon pemohon memohon ppp m.h vide: tri susan, hermansyah sh ) jumlah 3a7maa pan ao, telp mana fax email: salinan putusan mahkamah konstitusi diunduh dari laman meng perolehan suara alat bukti memohon pemohon memohon karang jaya ppp ahmad yani. sh., m.h citra dewi, drs. azhari as.m.h vide sri herlina, ibrahim murid, tri susanti, syahril kopi, hermansyah, jumlah bm. rawa alat bukti ulu memohon pemohon memohon ipjp ahmad yani. sh., citra dewi, drs. azhari as.m.h vide: sri herlina, |. ibrahim murid, sh' '| tri susanti, syahril khalil, pdlr sumsel kab. perolehan suara alat bukti memohon pemohon memohon nibung ipjp citra dewi, drs. azhari as.m.sri herlina, ibrahim murid, sh' '| tri susanti, syahril khalil, pd.alat bukti dari sumsel memohon pemohon memohon kabupaten musi vide: rawas lima) s d kecamatan tabelab. musi rawas memohon pemohon memohon ipjp ahmad yani. sh., citra dewi, drs. azhari as.m.h vide: sri herlina, sid ibrahim murid, sh tri susanti, syahril khalil, pd. hermansyah, jumlah berdasarkan tabela untuk kecamatan menggambarkan rekapitulasi pada tingkat ppk sehingga kpu menyandingkan data tersebut dengan data rekapitulasi hasil penghitungan perolehan tingkat kabupaten dan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan tingkat pppps mana dan tps mana yang terjadi selisih perolehan suara sebagaimana permohonan pemohon yang didalilkamusi rawas dalam pemilihan umum anggota dpr tahun model dbkelingilakiegang saktiarang jayawas ulunibung dalam pemilihan umum anggota dpr tahun model da1 dpr), selanjutnya untuk dapil sumsel kabupaten banyuasin, yang menjadi perselisihan sengketa oleh pemohon (ppp) hanya pada (delapan) kecamatan dari kecamatan yang ada artinya kecamatan yang tidak diperselisihkan. kemudiankab. banyuasin memohon memohon pemohon dallsmmami doom vide banyuasin vide vide muara suguhan vide muara telang kamu rantau bayur vide dan isabela sbr mrg telang vide talang kelapa tanjung lago jum water |oas27 berdasarkan penjumlahan data pemohon terdapat kekeliruan, seharusnya untuk data tersebut adalah bukan sebagaimana yang disajikan oleh pemohon. secara rinci memohon menyampaikan dan menjelaskan kontnyuasin bukti (db banyuasin bukti (db dan (da bukti banyuasin iii (da s.d (d dan bukti (db betung da s.d. (d dan makartijaya bukti (db dan (da bukti muara padang db dan (da muara suguhan bukti (db bukti muara telang db )p da pulau rimau bukti (db rambutan bukti (db bukti (db rantau bayur da s.d. (d dan membawa bukti (db suak tape bukti (db sbr mrg telang bukti da talang kelapa bukti (db tanjung lago annapada kecamatan yang diperselisihkan disengketakan dalamtap mnt il. perolehan suara suara alat bukti bay memohon pemohon memohon kec. banyuasin o.lp ppp ahmad yani. sh., citra dewi, drs. azhari as.m.h vide sri herlina, vide ibrahim murid, ' '| ' ' tri susanti, syahril khalil, pd.l hermansyah, jumlah dataran perolehan suara alat bukti bay memohon pemohon memohon kec. banyuasin iii ipjp ahmad yani. sh., m.hpil sumsel mal mandau temon pemain| aaa memohon pemohon memohon kec. betung ppp m.h vide vide tri susan, hermansyah, sh |. jumlah dapil sumsel memohon pemohon memohon kec. makartijaya memohon pemohon ipjp ahmad yani. sh., vide vide tri susan, syahril khalil, pal hermansyah, sh |. jumlah dapil sumsel memohon pemohon memohon ipjp ahmad yani. sh., vide vide tri susan, hermansyah, sh . jumlah |. untuk informasi lebih lanjut, hubungi kepaniteraan dan sekretariat sen asa gap maks pentas tab nasa, fax email: salinan putusan mahkamah konstitusi diunduh dari laman dapil sumsel daan rawon safron memohon pemohon memohon kec. muara telang ipjp m.h vide vide tri susan, hermansyah, sh |. jumlah memohon pemohon memohon kec. rantau bayur ipjp a17 m.h vide vide tri susan, hermansyah, sh |. jumlah banyuasin. . perolehan suara alat bukti kec. sumber telang memohon ppp ahmad yani. sh., vide vide tri susan, hermansyah, sie salinan putusan mahkamah konstitusi diunduh dari laman jumlah perolehan suara alat bukti dapil sumsel memohon pemohon memohon kabupaten , . dapil sumsel perolehan suara alat bukti kab. banyuasin memohon pemohon memohon ipp ahmad yani. sh.,berdasarkan dalil dalil yang disampaikan atas, bahwa data yang dibanding oleh pemohon tidak benar dan tidak berdasarkan hal ini dikarenakan rekayasa data yang dilakukan oleh pemohon. untuk data yang benar adalah data yang disampaikan dan dijelaskan oleh memohon berdasarkan alat alat bukti yang dimiliki oleh memoho, ill. petit bahwa berbagai upaya yang telah dilakukan memohon sebagai terurai atas kiranya memadai untuk menunjukktetap pemilu anggota dpr, dpd, dan dprd tahun 2014dapat terselenggara dengan benar dan berkualitas. bahwa berdasarkan uraian tersebut atas merupakan fakta hukumsel sebagai berikut. dapil sumatera selatan .sumsel model db dpr ser9,sumsel proses scan alat bukti memohon palembang sumselpalembang dalam pemilihan umum anggota dpr tahun model dan model db1 dpr):ilir timur dalam pemilihan umum anggota dpr tahun model dan model da1 dpr),emuning dalam pemilihan umum anggota dpr tahun model dalaju dalam pemilihan umum anggota dpr tahun modelmusi rawas sumsel sertifikasidpr tahun model db1 dpr) banyuasin sumselunggal ilir bukti (dbdapil alat bukti kabupaten banyuasin kec. banyuasin ena aerasi sgm, ngga, tagar. memhpsyah ppm ffa perolehan suara dapil alat bukti kabupaten banyuasin kec. banyuasin iii plak kebndkakai vide, but de. aaa asuh: a8) ane) sri herlina, sp. tri susanti, se. hermansy:: dapil palembang dan palembang .kota palembang dapil model c i dprd 1.kota palembang dapil model c | sertifikat hasil dlampiran model dprd dapil kabupaten kota catatan hasil penghitungan perolehan suara setiap par l.hun .kota palembang dapil model c i dprd kabupaten kota cairan hasil penghitungan perolehan suara setiap panai politikl| dprd kabupaten kota catatan hasil penghitungan perolehan suara setiap partai nolinprd kabupaten kota cata li tempat pemungutan suara dalam pemilihan umum tahun .kota palembang dapiai bahwa saksi berkedudukan sebagai ketua pps kelurahan ulu: bahwabenar tps terjadi pemungutan suara kali: bahwaterdapat rekomendasi dari panas kota untuk diulang, bahwamasalah dpt telah disosialisasikan kepada anggota kpps, bahwa dpt yang diterima dari kpu telah terbentuk seperti demikian: bahwa saksi tidak mengetahui kertas suara yang telah mencoblos untuk pkb dan ppp. abu sofyan bahwa saksi sebagai anggota kpps tps kelurahan satu, bahwajumlah dpt dpt tps adalah bahwajumlah surat suara yang dikembalikan atau rusak itu bahwa perolehan suara untuk caleg dari ppp nomor urut adalah suara, kemudian ppp nomor urut suara, dan nomor urut suara. sehingga jumlahnya untuk ppp saja itu suara bahwa saksi sebagai anggota kpps tidak mengetahui adanya surat suara yang telah dicoblos bahwa saksi tidak melihat adanya kejadian sebagaimana yang diungkapkan oleh saksi mulai. ahmad mahir bahwa saksi sebagai ketua ppk kecamatan seberang ulu bahwa proses penghitungan rekapitulasi tingkat ppk kecamatan seberang ulu berjalan lancar: bahwa tidak terdapat laporan mengenai adanya surat suara yang telah mencoblhati nurani rakyat hanura. sdalam pokok permohonan dapil sumatera selatan daa menurut menurut menurut bukti memohon pemohon pihak pihak terkait terkait ane berdasarkan hasilperolehan suara pemohon (ppp disandingkan dengan data perolehan suara memohon, adalah sebagai berikut jawaban pihak terkait hanura dapil sumsel berdasarkan hasil keputusan kpu bukti pt.olehan suara terkait, pemohon dan memohon berdasarkan ketetapan keputusan kpu kpu tertanggal mei alokasi ind kesasinannsnn kosan mta anta ana aje "pa ket ark lean pak ikrryneksey ppp kursi dan pkpi) berdasarkan tabel yang ada diatas bahwa pihak terkait ada kursi terakhir (ke delapan), sedangkan bawah pihak terkait ada partai nasdem yang selisih suaranya suara, hal mana partai nasdem telah menerima dan tidak mengajukan keberatan mahkamah konstitusi. anehnya pemohon yang berada peringkat perolehan suara ke bawah partai nasdem dan pkb, memaksakan diri untuk mengajukan keberatan mahkamah konstitusi ini, maka menurut penalaran yang wajar permohonan pemohon ini hanya mengada ada dan hanya akalan akalan belaka, karena tidak bisa menerima kenyataan hasil pemilu legislatif sehingga seharusnya permohonan pemohon haruslah ditolakyang meng klaim telah kehilangan suara sebanyak adalah tidak benar dan mangaka ada, karena sesungguhnya penetapan perolehan suara oleh memohon telah benar, hal mana telah sesuai dengan form kwk dan kwk dan telah pula sesuai dengan form kwk yang dimiliki oleh pihak terkait. oleh sebab itu pihak terkait akan menyandingkan perolehan suara yang benar yang telah ditetapkan oleh memohon pada dapil sumatera selatan yaitu secara lengkap dikemukakan sebagai berikut tabel pt. pertandingan perolehan suara terkait, pemohon dan memohon pada dapil sumsel selisih alat bukti raat vide pt. ada pun berdasarkan tabel pertandingan perolehan suara terkait, pemohon dan memohon secara rinci pada dapil sumatera selatan secara sebagai berikut kota palembang adapun kelima kecamatan yang menjadi keberatan dan yang dipersoalkadalah sebagai berikut tabel pt. pertandingan perolehan suara terkait, pemohon dan memohon kota palembang kotapatmbang hanura (kpu (ppp lebars ema aja any ap: mere rina nas pan aer ter) ine malu gen mantu bahwa data table tersebut atas menunjukan pertandingan data pihak terkait memohon dan pemohon dengan data yang dimiliki oleh pihak terkait, ditemukan fakta bahwa data pihak terkait adalah sama dengan memohon oleh karena itu dengan ini pihak terkait menyatakan dengan tegas sependapat dan menyetujui serta memperkuat keputusan memohon yang telah ditetapkan kpu kota palembang dengan uraian secara rinci dari lima kecamatan yang menjadi keberatan pemohon yaitu sebagai berikut tabel pt. pertandingan perolehan suara terkait, pemohon dan memohon kec. ilir timur kecamperolehan suara alat bukti kabupaten banyuasin kec. betung ahmad yani, sh.mh. (bpu. citra dewi, sh. msn, (da drs. azhari, as. sri herlina, sp. (d dan sidrssuganti, se. perolehan suara dap alat bukti kabupaten banyuasin kec. makartijaya citra dewi, sh. rawai sikka ank grup were merr indonesia: perolehan suara dapil memohon pemohonesi ada terjadi kesalahan dalam penjumlahan pada kolom memohon yang seharusnya adalah bukan dalam form model da dpr halaman yang tertera sampel ppk kec. ilir timur iitersebutkemuning selisih alat bukti pertemuemsl sy) ramnansr koko angga pal era dalam berkas model da dpr halaman yang tertera sampel ppk kec. kemuninglaju pejabat medan sisa teagpjnee pa jaga agar jas, dalam berkas model da dpr halaman yang tertera sampel ppk kec. lajut. kan pep ame dalam berkas model da dpr ppk kec. seberang ulu. seberang ulu ketisebean hanura kpu ppi eng oka memes pin jaman rea ita dalam berkas model da dpr yang tertera sampel ppk kec. seberang ulu ildanya pertandingan data lima kecamatan pada kota palembang maka perolehan suara pemohon ppp adalah tabel pt. pertandingan perolehan suara terkait, pemohon dan memohon kota palembang selisih alat bukti jawa jab vide: pt. kabupaten musi rawas tabel pt. pertandingan perolehan suara terkait, pemohon dan memohon pada lima kecamatan kabupaten musi rawas damn psa lsn arform pla khusus untuk kabupaten musi rawas, telah dilakukan penghitungan ulang atas rekomendasi dar vide bukti pt. yang berisiatas rekomendasi yang dikeluarkan oleh bawaslu tersebut, maka kpu memerintahkan kpu provinsi sumatera selatan dengan surat nomor kuil tentang rekomendasi bawaslu yang berisi perintahvide bukti pt. bahwa dengan adanya rekomendasi dari bawaslu dan perintah dari kpu ri, maka pada tanggal mei s.d mei kpu provinsi sumatera selatan melakukan rekapitulasi ulang hasil perolehan suara partai politk se kabupaten musi rawasdengan perolehan suara sebagaimana tertuang dalam form kwk kabupaten musi rawas vide bukti pt. sebagaimana data memohon seperti yang telah tertera pada table atas tabel pertandingan perolehan suara terkait, pemohon dan memohon lima kecamatan kabupaten musi rawas adalah sebagai berikut: tabel pt. pertandingan perolehan suara terkait, pemohon dan memohon kecamatannan) damn a(lakitan ben ben yah konsep sra pfndgnesia|egang sakti mean anu ape pt. mena mean pesan ana yantikarang jaya dapil alat nee kenngunya dantri kpu, pt. pesengee aas maa ana alan kate jurus pik pungwas, membaca keterangan tertulis bawaslu dan bawaslu provinsi sumatera selata2014yang selanjutnya untuk provinsi sumatera selatan dicatat dengan nomor php.dpr dprd xii 2014sebagaimana yang diperbaiki dengan permohonan tanggal mei yang diterima kepaniteraan mahkamah pada tanggal mei ,. muara padang to ide, bukti ahmad yani, sh.mh. dan yulikeriina, sp. lan anti, se. ulp idanayah,. sana spot perolehan suara dpi alat bukti kabupaten banyuasin kec. muara telang ahmad yani, sh.mh. bmp nlerjing, ap: uns ekp tri susanti, se. bengkel hermansyah, s0| perolehan suara alat bukti kabupaten banyuasin kec. rantau bayur ahmad yani, sh.mh. dean citra dewi, sh. (da drs. azhari, aslas rank (kpu (ppp pt. kenal ling ray) eng nama amukan dns pamer penibung keempat hanura (kpu (ppp an pt sana harian ss ojo pte pap paser telp sia manmusi rawas perolehan suara dapil alat sumsel selisih suk bukti kunyonesia kab. musi rawas vide (lima) kecamatan bukti (enam belas) pt. kecamatan lainnyerjadi perbedaan penulisan pada kolom selisih yaitu pada kolom kab. musi rawas (lima) kecamatan namun pada kolom jumlah tertulis terjadi ketidak samaran data yang ditampilkan oleh pemohon. perolehan suara pemohon dengan adanya penghitungan ulang (lima kecamatan yang disengketakan adalah adalah sebagai berikut tabel pt. pertandingan perolehan suara terkait, pemohon dan memohon lima) kabupaten musi rawas kecamatan musi selisih bukti ama jan jae pt. et) mei sn? bee banyuasin adapun ke delapan kecamatan yang menjadi keberatsebagai berikut tabel pt. pertandingan perolehan suara terkait, pemohon dan memohon kabupaten banyuasin kab. hanura tea manganat nan (pa apa daan serangan may (yaa dna telang arnamoraasa jae jam jas sirematas (oa doa jtable tersebut diatas akan diuraikan lebih rinci dan perjelas dengan pembelian pihak terkait tentang perolehan suara pada tiap kecamatan tabel pt. pertandingan perolehan suara terkait, pemohon dan memohon kecamatan banyuasin nae peluru kpu n8p ahmad yani, sh. bukti drs. azhari, as. ren ana bin bea ko anatara (runner dalam berkas model da dpr halaman yang tertera sampel ppk kec. banyuasin iianyuasin iii kebaya pantura (kpu (ppp ahmad yani, sh. bukti aje ega gan snn rap jan dalam berkas model da dpr halaman yang tertera sampel ppk kec. banyuasin iiietung ikesbaung jantra (kpu (ppp seni menag ppn aje part nag pas saka terjadi perbedaan suara dalam berkas pemohon dengan data da dan db yakni ahmad yani, sh. mendapat suara bukti pt. danjakarta jaya keemakari dara rana (kpu (a" drs. azhar, as. mh( ( ox3 betina sr oo dalam berkas model da kec. jakarta jaya, saksi memohon tidak membubuhkan tanda tangan danpadang perolehan suara dapil alat selisih buk bukti kec. muara padang hanura (kpu (ppp ahmad yani, sh. bukti pt(la pee can bia pasaman aaa isesmasan aya dalam berkas model da dpr halaman ppk kec. muara padangtelang kesadaran terang rank (kpu (ppp ahmad yani, sh. bukti pena les beta des sita dew, kpna kei ben jaa lan ana pelan pesanan jan dalam berkas model da dpr halaman yang tertera sampel ppk kec. muara telangntau bayur kec ratai bar anda (kpu (ppp ahmad yani, sh. bukti kan pen ee siberia .hri susanti, se. hermansyah, sh. dapil perolehan suara alat bukti kabupaten banyuasin kec. sumber telang pita. ahmad yani, sh.mh. |. (da citra dewi sh: nara mau berita" arena pemuda oleh karenanya, maka perolehan suara menurut pemohon ppp) berdasarkan atas pertandingan antara data memohon dengan data pemohon untuk dapil sumsel kabupaten banyuasin perolehan suara seharusnya adalah sebagai berikut perolehan suara sih alat bukti sumsel kpu ppp kab. banyuasin vide bukti dan s.dta penyandang yang ditunjukan adalah data db tabel pt. pertandingan perolehan suara terkait, pemohon dan memohon kecamatan sumber marga telang perolehan suara dapil selisih alat bukti kec. sumber hanura kpu telang ahmad yani, bukti: sh. pt. drs. azhari, as. ibrahim murid, syahril khalil, pbanyuasin selisih alat bukti vide jeff fan jaa pt. tabel pt. pertandingan perolehan suara terkait, pemohon dan memohon kabupaten banyuasin ema pada patel ldapil sumsel perolehan suara dapil kota palembang (ima) kecamatan (sebelas) kecamatan lainnya kab. musi rawas kecamatan (enam belas) vide bukti kecamatan lainnya pt. kab. banyuasin (delapan) kecamatan kecamatan lainnya kota lubuk linggau nira iya kab. musi banyuasin total kesimpulan: menolak semua tuntutan atau gugatan yang diajukan pihak pemohon dalam hal ini partai persatuan pembangunan karena yang kami sampaikan sesuai dengan hasil rekapitulasi kpu kab kotaingat telah dilaksanakan dengan segala daya dan upaya oleh kpu provinsi sumatera selatan terhadap rekomendasi dari badan pengawasan pemilu republik indonesia dan komisi pemilihan umum republik indonesia, maka kami pihak terkait dalam hal ini partai hanura memohon kepada yang mulia hakim mahkamah konstitusi republik indonesia mengabulkan dan mengesahkan keputusan komisi pemilihan umum republik indonesia. petit berdasarkan fakta fakta hukum yang telah dikemukakan tersebut diatas, pihak terkait memohon kepada mahkamah konstitusi yang memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk menolak permohonan pemohon seluruhnya. dan tetap mengesahkan keputusan kpupihak terkait (hanura dapil sumsel berdasarkanvide bukti pt. )sebagai berikut tabel pt. perolehan suara terkait, pemohon dan memohon berdasarkan ketetapan keputusan kpu pts kpu tertanggal mei jam pesanan tara kursi lah pun telah ditetapkanbahwa dalam rangka penyempurnaan ketentuan sebagaimana tersebut pada huruf dan guna meningkatkan akuntabilitas proses penerbitan obligasi daerah, perlu mengatur kembali tata cara penerbitan dan pertanggungjawaban oblig. www .jdih.kemenkeu.go.id it,diubah sebagai berikut: ketentuan diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:"dimaksud pada paling kurang meliputi: menentukan kegiatan, membuat kerangka acuan kegiatan, cc.mengajukan permohonan persetujuan prinsip kepada dewan perwakilan rakyat daerah, dan menyiapkketentuan diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut: gubernur, bupati, atau walikota menyampaikan surat usulan rencana penerbitan obligasi daerah kepada menteri keuangan c.g. direktur jenderal perimbangan keuangan. www .jdih.kemenkeu.go.id menteri keuangan republik indonesia man men penerimaan daerah agam t otto u tu pengeluaran daerah adil nnnnnannanaan ines sisa lebih perhitungan anggaran tahun berjalan www .jdih.kemenkeu.go.id sp, sea spa ani menteri keuangan republik indonesia perhitungan debt service coverage ratio (dsc) dsc (pad# dau#(dbh dbhdrj)) bt#t keterangan pad. pendapatan asli daerah angka pad adalah rata rata jumlah realisasi pad dau dana alokasi umum angka dau adalah rata rata jumlah realisasi dau dbh dana bagi hasil angka dbh adalah rata rata jumlah realisasi dbh hdr dana bagi hasil dana reboisasi angka hdr adalah rata rata jumlah realisasi hdr belanja pegawai angka adalah rata rata jumlah realisasi pokok pinjaman angka pokok pinjaman adalah rata rata pengeluaran pembiayaan pinjaman lama ditambah dengan rata rata pembayaran pokok pinjaman baru (obligasi) bunga angka bunga adalah rata rata belanja bunga ditambah bunga pinjaman baru (obligasi) pertahun biaya lain angka biaya lain dihitung dari biaya lain yang timbul dari pinjaman baru (obligasi) batas maksimal kumulatif pinjaman daerah tahun kesimpulan: penerimaan apbd jumlah kumulatif pinjaman dak pemerintah daerah dana darurat melebihi tidak dana pinjaman lainnya melebihi penerimaan lain yang kegunaannya dibatasi dari penerimaan umum apbd tal bel penerimaan umum angka dikurangi s d outstanding pinjaman lama nilai usulan pinjaman baru obligasi) total pinj kepala bagian t u: kementerian rap umum gian nip 1959042p www .jdih.kemenkeu.go.id lampiran iii eng sea menteri keuangan republik indonesia nomor pmk. perubahan atas peraturan menteri keuangan nomor pmk. tentang tata cara penerbitan dan w7a pertanggungjawaban obligasi daerah remas nara menteri keuangan republik indonesia surat persetujuan prinsip dewan perwakilan rakyat daerah kop surat dewan perwakilan rakyat daerah nomor (nomor surat!) (kota), (tanggal, bulan, tahun) sifat sifat surat) lampiran pakan berkas hal persetujuan prinsip rencana penerbitan obligasi daerah yth. gubernur bupati walikota (alamat) (kota kabupaten) sesuai dengan usulan rencana penerbitan obligasi daerah sebagaimana disampaikan melalui surat saudara nomor dan tanggal surat gubernur bupati walikota mengenai permintaan persetujuan prinsip) dalam rangka pembiayaan (nama kegiatan), dapat disampaikan bahwa dewan perwakilan rakyat daerah nama daerah) menyetujui penerbitan obligasi daerah. persetujuan tersebut telah melalui rekomendasi komisi yang menangani bidang keuangan dan meliputi persetujuan atas: nilai bersih maksimal obligasi daerah yang akan diterbitkan pada saat penetapan apbd sebesar (nominal penerbitan obligasi daerah)demikian persetujuan prinsip ini dibuat untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya. ketua dewan perwakilan rakyat daerah (nama daerah) (tanda tangan) nama ketub kepada bagian t.u. kementerian cart nip aris www .jdih.kemenkeu.go.id lampiran np, peraturan menteri keuangan republik indonesia ati ep) nomor pmk.o7menteri keuangan republik indonesia rincian dokumenuraian unit pengelola keterangan dokumen obligasi daerah struktur organisasi peraturan regulasi (a.l. struktur organisasi unit dasar hukum pengelola obligasi daerah pembentukan unit terdiri dari fungsi front organisasi) office, fungsi middle office dan fungsi back office yang terpisah. sumber daya manusia yang menduduki jabatan sampai dengan kepala subbagian kepala seksi minimal berpendidikan sesuai bidang yang dipersyaratkan. perangkat kerja standard operating procedure sop) uraian jabatan sumber daya manusia fungsi front office daftar nama daftar tersebut memuat bertugas: pejabat pegawai yang informasi sekurang penerbitan obligasi dicalonkan atau telah kurangnya: disetujui ditetapkan oleh daerah, penjualan nama, obligasi daerah pejabat yang berwenang bas riw pendidikan, dan melalui lelang untuk penjualan kembali, diklat pelatihan yang dan pembelian kembali pernah diikuti sesuai obligasi daerah yang dipersyaratkan. sebelum jatuh tempo pendidikan: pejabat pegawai yang inc pun alan diusulkan sekurang tni kurangnya (satu) orang memiliki latar belakang ekonomi keuangan pendidikan formal minimal strata satu s1)pen laa harus diikuti memuat materi: bagi att tua menteri keuangan republik indonesia uraian unit pengelola keterangan dokumen obligasi daerah pengelolaan masing masing keuangan daerah, pejabat pegawai pada manajemen fungsi front office tidak harus mengikuti seluruh keuangan, diklat pelatihan dengan manajemen utang, materi yang sesuai dengan pasar modal: rata pengadaan barang jasa pemerintah: studi kelayakan proyek, dan perjanjian dan kontrak. fungsi middlenetapan strategi snn tata disetujui ditetapkan oleh ena. pengelolaan obligasi bia aas riw pendidikan, dan daerah termasuk kebijakan diklat pelatihan yang pengendalian risiko, pernah diikuti sesuai serta perencanaan yang dipersyaratkan. dan penetapan struktur portofolio pendidikan: (dua) bidang pendidikan pinjaman daerah copy ijazah yaa kiper syar akan har dipenuhi oleh unit fungsi bidang middle office: ekonomi keuangan statistik, dan copy ijazah bidang hukumpenuhi oleh unit fungsi middle office. . menteri keuangan republik indonesia uraian unit pengelola keterangan dokumen obligasi daerah diklat pelatihan yang masing masing harus diikuti memuat pejabat pegawai pada materi fungsi middle office tidak pengelolaan harus mengikuti seluruh diklat pelatihan dengan keuangan daerah, materi yang sesuai dengan manajemen persyaratan. keuangan, manajemen utang, pasar modal: legal drafting, dan perjanjian dan kontrak. fungsi backlunasan pada saat aga disetujui ditetapkan oleh jatuh tempo dan nama, tanopungiawaban pejabat yang berwenang pertanggung) riw pendidikan, dan diklat pelatihan yang pernah diikuti sesuai yang dipersyaratkan. pendidikan: copyijazah (dua) bidang pendidikan bidang akuntansi, dan yang dipersyaratkan harus evan dipenuhi oleh unit fungsi bidang keuangan deawww .jdih.kemenkeu.go menteri keuangan republik indonesia uraian unit pengelola keterangan dokumen obligasi daerahsaran oleh unit fungsi harus diikuti memuat cena materi masing masing akuntansi pejabat pegawai pada fungsi back office tidak pemerintahan: harus mengikuti seluruh pengelolaan diklat pelatihan dengan keuangan daerah, materi yang sesuai dengan bendahara persyaratan. pengeluaran, manajemen utang, pasar modal: dan perjanjian dan kontryah. kepala bagian t.u. kementerian an biro mum tirto nip www .jdih.kemenkeu.go tan nana menteri keuangan republik indonesia surat usulan sebagaimana dimaksud pada harus dilengkapi dengpbd tahun yang berkenaan, perhitungan jumlah kumulatif pinjaman pemerintah daerah dan defisit apbd:surat usulan rencana penerbitan obligasi daersetujuan prinsip dewan perwakilan rakyat daerahincianpadaantara dan disisipkan (satu) yakni yang berbunyi sebagai berikut: menteri keuangan c.g. direktur jenderal perimbangan keuangan melakukan penilaian administrasi atas dokumen rencana penerbitan obligasi daerah sebagaimana dimaksud dalam penilaian administrasi sebagaimana dimaksud pada meliputi penilaian atas: kelengkapan dokumen rencana penerbitan obligasi daerah, kesesuaian dokumen dengan format sebagaimana dimaksud dalam kesesuaian informasi antar dokumen: dan kesiapan unit pengelola obligasi daerah. dalam melaksanakan penilaian administrasi atas kesiapan unit pengelola obligasi daerah sebagaimana dimaksud pada huruf direktur jenderal perimbangan keuangan memperhatikan pertimbangan dari direktur jenderal pengelolaan pembiayaan dan risiko. dalam hal dokumen rencana penerbitan obligasi dinilai belum memenuhi ketentrmintaan untuk melengkapi dan atau menyesuaikan dokumen yang dipersyaratkan. surat permintaan untuk melengkapi dan atau menyesuaikan dokumen yang dipersyaratkan sebagaimana dimaksud pada disampaikan paling lama (empat puluh) hari kerja setelah diterimanya surat usulan penerbitan obligasi daerah. gubernur, bupati, atau walikota harus melengkapi dan atau menyesuaikan dokumen rencana penerbitan obligasi daerah paling lama (enam puluh) hari kerja setelah diterimanya surat permintaan sebagaimana dimaksud pada dalam hal gubernur, bupati, atau walikota tidak memenuhi kelengkapan dan atau penyesuaian dokumen rencana penerbitan obligasi daerah dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada menteri keuangan tidak dapat memproses lebih lanjut usulan penerbitan obligasi daerah. mujair.kemenkengo.il pee ii, ma" rama menteri keuangan republik indonesia ketentuan diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut: dalam hal dokumen rencana penerbitan obligasi daerah telah memenuhi penilaian administrasi sebagaimana dimaksud dalam menteri keuangan c.g. direktur jenderal perimbangan keuangan melaksanakan penilaian keuangan atas dokumen rencana penerbitan obligasi daerah sebagaimana dimaksud dalam penilaian keuangan sebagaimana dimaksud pada meliputi penilaian atas: jumlah kumulatif pinjaman, yaituyaitu paling sedikit (dua koma lima): dan jumlah defisit apbd sesuai dengan yang ditetapkan oleh menteri keuangan. ketentuan diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut: berdasarkan hasil penilaian sebagaimana dimaksud dalam danrencana penerbitan obligasi daerah. persetujuan atau penolakan atas rencana penerbitan obligasi daerah sebagaimana dimaksud pada diberikan paling lama (tiga puluh) hari kerja setelah dokumen rencana penerbitan obligasi daerah memenuhi penilaian administrasi. antara dan disisipkan (satu) yakni yang berbunyi sebagai berikut: www .jdih.kemenkeu.go.id menteri keuangan republik indonesia pada saat peraturan menteri ini berlaku, gubernur, bupati, atau walikota yang telah menyampaikan usulan penerbitan obligasi daerah kepada menteri keuangan agar melengkapibagian t.u. kementerian biro umum giro. nip www .jdih.kemenkeu.go.id lampiran peraturan menteri keuangan republik indonesia per nomor pmk. tentang,rias banana menteri keuangan republik indonesia format surat usulan rencana penerbitan obligasi daerah kop surat gubernur bupati walikota nomor (nomor surat) (kota), (tanggal, bulan, tahun) sifat sifat surat) lampiran panama berkas hal usulan rencana penerbitan obligasi daerah yth. menteri keuangan republik indonesia c.g. direktur jenderal perimbangan keuangan jakarta sesuai dengan ketentuan peraturan menteri keuangan tentang tata cara penerbitan dan pertanggungjawaban obligasi daerah, dengan ini kami mengusulkan rencana penerbitan obligasi daerah bagi pembiayaan (nama kegiatan), untuk dapat disetujui. sebagai bahan penilaian, terlampir kami sampaiknggaran pendapatan dan belanja daerah tahun yang berkenaan, perhitungan jumlah kumulatif pinjaman pemerintah daerah dan defisit anggaran pendapatan dan belanja daerah,. dokumen dokumen yang dilampirkan atas telah disusun dengan lengkap, benar, dan dapat dipertanggungjawabkan. atas perhatian dan kerjasamanya disampaikan terima kasih. gubernur bupati walikota (nama daerah) (tanda tangan) nama kepalauje tirto nip ena www .jdih.kemenkeu.go.id ara menteri keuangan republik indonesia nomor pmk. ( $ ka.) perubahan atas peraturan menteri keuangan nomor pmk. tentang tata cara penerbitan dan .t pertanggungjawaban obligasi daerah rms pas menteri keuangan republik indonesia format kerangka acuan kegiatan kerangka acuan kegiatan kerangka acuan kegiatan disusun setelah studi kelayakan kegiatan dibuat dan merupakan gambaran rinci mengenai rancangan pelaksanaan kegiatan, ketentuan arahan dalam melaksanakan kegiatan, rencana pelaksanaan kegiatan yang akan dibiayai oleh obligasi daerah, dan rencana pembayaran obligasi daerah. dokumen kerangka acuan kegiatan dibuat secara rinci dan paling kurang memuat: pendahuluan pada bagian ini, harus dijabarkan informasi awal dan paling kurang memuat: latar belakang, maksud dan tujuan, dan sasaran yang ingin dicapai. latar belakang memberikan informasi awal mengenai kondisi yang ada saat ini dan permasalahan yang hendak diselesaikan melalui kegiatan ini. pada bagian ini juga perlu menggambarkan kebutuhan akan diadakannya kegiatan yang akan dibiayai dengan obligasi daerah. maksud dan tujuan menjelaskan tentang maksud dan tujuan dari pelaksanaan kegiatan yang merupakan penyelesaian permasalahan atau peningkatan kondisi yang dikaitkan dengan rencana pembangunan jangka menengah daerah rpm). sasaran yang ingin dicapai menggambarkan secara umum kondisi yang diharapkan tercapai beserta parameter parameter untuk mengukur keberhasilan secara umum. lingkup kegiatan pada bagian ini, dijabarkan informasi mengenai kegiatan dan paling kurang memuat: ringkasan kegiatan, volume dan skala kegiatan, dan jenis konstruksi. ringkasan kegiatan menggambarkan bagian bagian kegiatan yang akan dilaksanakan yang mencakup studi, perencanaan, pembangunan, rehabilitasi, dan sebagainya. ruang lingkup kegiatan perlu diuraikan dari kegiatan umum kegiatan yang lebih rinci sehingga dapat menjelaskan hal hal yang akan dilakukan dalam pelaksanaan kegiatan yang diusulkan. volume dan skala kegiatan menggambarkan mengenai besarnya kegiatan dengan ukuran kuantitatif dengan unsur unsur yang terkait kegiatan. unsur unsur ini, misalnya luas tanah, luas dasar bangunan, dan sebagainya. jenis konstruksi menggambarkan mengenai bentuk konstruksi beserta penjelasan rinci secara teknis. rencana alokasi anggaran bagian ini menjelaskan mengenai perkiraan biaya serta rencana penggunaan dana yang didapatkan dari hasil penerbitan obligasi daerah. pada bagian ini juga dijelaskan mengenai jadwal pembiayaan dan sumber dana. www .jdih.kemenkeu.go.id npm menteri keuangan republik indonesia proyeksi anggaran pendapatan dan belanja daerah apbd) bagian ini menjelaskan rencana penerimaan, belanja, dan pembiayaan mulai tahun obligasi daerah diterbitkan sampai dengan tahun pelunasan pokok obligasi daerah, dan paling kurang memuat: sumber sumber penerimaan apbd, termasuk proyeksi penerimaan dari obligasi daerah dan proyeksi penerimaan dari kegiatan yang dibiayai obligasi daerah, proyeksi belanja apbd, termasuk proyeksi pembayaran kupon obligasi daerah, dan proyeksi pembiayaan apbd, termasuk proyeksi pembentukan dana cadangan dan proyeksi pembayaran pokok obligasi daerah manajemen dan organisasi pelaksana kegiatan manajemen kegiatan terkait dengan pengelolaan kegiatan yang bersifat teknis, administrasi, dan sumber daya dalam pelaksanaan kegiatan. organisasi pelaksana kegiatan berisi mengenai struktur organisasi dan pihak pihak yang bertanggungjawab serta bentuk tanggung jawab dari para pihak tersebut dalam pelaksanaan kegiatan. metode dan prosedur pelaksanaan kegiatan metode pelaksanaan kegiatan menggambarkan teknik teknik yang digunakan untuk mengimplementasikan sehingga kegiatan dapat menghasilkan penerimaan sesuai dengan tujuan pelaksanaan kegiatan. prosedur pelaksanaan kegiatan mengambarkan tata cara dan tahapan tahapan pelaksanaan suatu kegiatan dengan merinci pada bagian bagian kegiatan sehingga rencana bagian bagian kegiatan dapat diimplementasikan dengan terorganisir. pengadaan barang dan jasa bagian ini menjelaskan mengenai rencana pengadaan barang dan jasa serta mekanisme pengadaan barang dan jasa yang mencantumkan pula data tentang sumber sumber barang jasa dan alternatifnya. jadwal pelaksanaan kegiatan bagian ini menjelaskan rencana waktu pelaksanaan kegiatan yang berisi alokasi waktu yang terbagi dalam masing masing bagian kegiatan. www .jdih.kemenkeu.go.id pan menteri keuangan republik indonesia format perhitungan debt service coverage ratio (dsc) dan jumlah kumulatif pinjaman daerah rata rata rapid tahun nan realisasi penerbitan untuk obligasi tahun tahun tahun perhitungan ape asli daerah a l perimbangan s b e t car, pendapatan yang sah nan moe t men nan ana. team pas ja00 ras www .jdih.kemenkeu.go.id |
perlindungan korban dan saksi pengadilan pidana internasional dalam upaya pencegahan hak asasi manusia rudi natamihardja unila sumantri bojonegoro bandar lampung abstrak the establishment international criminal courts icc) attempt enforcement human rights judge international criminal cases: the crime genocide, crimes against humanity, war crimes and the crime aggression. its creation universal respect human rights and state law, this research tried answer how icc protects the victims and witness and how they can get their separations. this research used normative research that analyze rome statute and rules procedure and evidence icc and resolution assemble general the creation international criminal tribunal for former yugoslavia icty) and international criminal court for rwanda ctr). found that icc gave more protection the victims and witness than icty and ctr. the victim had also the rights for preparation, material and material. key words: international criminal court, human rights, and victim pendahuluan pengadilan pidana internasional yang permanen dan independen . prinsip mengingat bahwa selama berabad dari deklarasi prinsip prinsip kerdil abad manusia telah menjadi korban dari bagi korban kejahatan dan hanyalah kekejaman tak terbayangkan yang menge gunakan kekuasaan yang disahkan oleh jutaan hati nurani kemanusiaan. menyadari pbb. resolusi pbb nomor kisah bahwa kekejaman tersebut sebagai anda kan oleh majelis umum pbb. dapat man terhadap perdamaian, keamanan dan dilihat kesejahteraan dunia. bertekad untuk me standardsetting victims res 34f.pdf mengakhiri kekebalan bagi para pelaku kerja diakses pada tanggal februari hutan tersebut dan memberikan kontribusi setiap orang mendapat jaminan pencegahan kejahatan tersebut.: bertekad perlindungan untuk melaksanakan haknya, untuk mengakhiri kekejaman dan men hal ini merupakan kewajiban setiap negara capai tujuan tersebut untuk kepentingan untuk menjamin pelaksanaan hak warga saat ini dan masa yang akan datang negaranya. setelah berakhirnya perang melalui pembentukan dunia kedua terjadilah perubahan radikal tubuh perserikatan bangsa bangsa pbb). perubahan tersebut berupa pem |
putusan nomor php.cpartai demokrat, yang diwakili oleh: nama hadi utomo pekerjaan jabatan ketua umumnama marzuki alie s.e, m.m,. pekerjaan jabatan sekretaris jenderalbertanggal mei dengan ini memberi kuasa kepada.h: inu kertapati, s.h.: didi irawan syamsuddin, s.h., l.l.m, harry wicaksono, s.h: eddy yahya, s.h: sadar thosibo, s.h, samsudin awan, s.h: bambang mulyono, s.h: barakah antar, s.h: wahyudi, s.h: jusuf silent, s.h.: yacob zakaria, s.h.: dr. andi muhammad amrun, s.h.,m.h.: semuanya adalah advokat advokat yang berkedudukan jakarta, beralamat menara sudirman lantai jalan jenderal sudirman kavling jakarta telepon dan faksimiliyang selanjutnya disebut . pemohon, terhadap: komisi pemilihan umum kpu), berkedudukan jakarta, beralamat jalan imam bonjol nomor jakarta, dalam hal ini memberikan kuasa kepada jaksa agung muda perdata dan tata usaha negara berdasarkan suara kuasa khusus nomor kpu v bertanggal mei yang kemudian memberikan kuasa substitusi berdasarkfakta ini terjadi karena adanya suara sah dan suara tidak sah lebih besar dari jumlah dpt. daftar bukti: model da b kecamatan bambang, keterangan saksi: saksi simon sh, saksi mandat. daerah pemilihan papua (dpr ri) perolehan partai demokrat menurut kpu nomor sebesar suara seharusnya menurut pemohon perolehan partai demokrat sebesar suara. hal ini mempengaruhi perolehan kursi partai demokrat papua. fakta ini terjadi karena adanya pengurangan suara partai demokrat distrik kebo, paniai timur, hitadipa dan mbiandoga kabupaten paniai dan distrik yapen selatan kabupaten yapen atas nama caleg nomor drs arief pribadi sebesar suara, dan kabupaten yahukimo atas nama caleg nomor willem frans asana, sebesar suara. daftar bukti: model dari kabupaten paniai distrik kebo: model distrik hitadipa paniai model distrik paniai timur, hasil rekapitulasi distrik mbiandoga. rekapitulasi distrik yapen selatan surat rekomendasi bawaslu provinsi papua tambahan) surat pernyataan saksi beni gerai, pius gobi, dan harold gobi, model dpr model surat rekomendasi paniaikab yahukimo tgl mei kpu nomor pts kpu berikut laporannya, surat nomor kpu yhk dari kpu kabupaten yahukimo. surat nomor p set kpu v dari kpu provinsi papua. keterangan saksi saksi kpu provinsi papua: partai demokrasi indonesia perjuangan partai demokrat partai politik namacalon suara peringkat urut terpilih sah suara sah dct partai hati nurani into, rakyat (partai gerakan indonesia |anang suryani raya (partai keadilan rinto sejahtera andriana, pd.i misi: amanat nasional agus rohani misi golongan karya vakum partai demokrasi tunai, indonesia perjuangan m.djoko soekarno kuncoro (partai demokrat hari parang, sh, |h. azharlaena, tabelrnyata tidak ada satu pun partai politik peserta perdua) kursi partai demokrat daerah pemilihan dapil) kota bekasi kecamatan antar gebang, kecamatan rawa bumbu dan kecamatan mustika jaya), sesuai yang ditentukan oleh undang undang nomoristrasi php.c viii untuk dapat kiranya mahkamah konstitusi menjatuhkan putusan sebagai berikut menolak permohonan permohonan untuk seluruhnya, menyatakan sah keputusan komisi pemilihan umum kpu) pts kpu tahundemokrasi indonesia perjuangan imp) tetap sah dan berkekuatan hukum mendapatkan (dua) kursi untuk daerah pemilihan dapil kota bekasi, sesuai dengan model eb dprd kabupaten kota:dapil kabupaten kota jemberuncto...jatimo.:,,sulawesi tengah bahwa turut memohon menolak seluruh dalil yang diajukan pemohon untuk seluruhnya, kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya oleh turut memohonjuni untuk itu mohon kiranya agar dalil:bahwa berdasarkan ketentuan peraturan mahkamah konstitusi nomor tahun berbunyi sebagai berikut dalam hal perselisihan hasil per. bahwa sesuai dengan ketentuan tersebut ini, seharusnya adalah sebagai turut memohon, namun dalam halaman berita acara penyampaian salinan perbaikan permohonannya nomor pan.mk v pemohon tidak menyebut kpu kabupaten banggai kepulauan sebagai turut memohon, menolak permohonan pemohon atau setidak tidaknya menyatakan tidak dapat diterima: mengenai pokok permohonan pemohon bahwa berdasarkan pemeriksaan dan fakta fakta persidangannomor kpu, tertanggal april tentang pleno penetapan rekapitulasi perhitungan hasil perolehan suara partai politik dan calon anggota dprd banggai kepulauan juncto berita acara nomor kpu, dalam format eb eb dan,ii banggai kepulauanterjadi pengurangan suara partai demokrat dimasukkan partai lain, yang mempengaruhi perolehan kursi demokrat namun tidak jelas pengurangan suara itu dimasukkan partai apa dan kecamatan apa, karena perhitungan yang dilakukan oleh memohon untuk dapil iii banggai kepulauan, sulawesi tengah adalah untuk (l sebagaimana perolehan partai politik peserta pemilu tahun sehingga pemohon tidak dapat mengajukan bukti bukti yang mendukung dalil permohonan tersebutantor kpu pangkep, pada tanggal april saksi partai demokratbukti t.t. sehingga dengan demikian saksi partai demokrat bahwa selain itu saksi dari partai hanura, saksi partai pan dan saksi partai pdi perjuangan kabupaten banggai kepulauan bukti t.t. serta ketua panitia pemilihan kecamatan bulagi, bulagi utara, selatan, buko dan buko selatan bukti t.t. tidak berkeberatan dan menerimggai kepulauan pemilihan umum tahun bahwa berdasarkan permohonannya, dalam petit angka dua puluh sembilan partai demokrat sesuai yang dilakukan oleh ppk, sehingga dengan demikian pada dasarnya telah terbukti secara dan meyakinkan bahwa pemohon tidak berkeberatan atas perhitungan suara yang dilakukan oleh ppk maupun kpu kabupaten banggai kepulauan bukti t.t. t.t. t.t. t.t. t.t. dan t.tng dilakukan oleh turut memohon yang dituangkan dalamnomor kpu tertanggal april untuk kecamatan bulagi, bulagi utara, bulagi selatan, buko dan buko selatan adalah benar, bahwa berdasarkan uraian dan fakta fakta atas, maka dengan demikian seluruh daliltidak dikabulkan untuk seluruhnya. namun demikian,atas, mohon agar mahkamah konstitusi yang mulia memberikan putusan sebagai berikut nomor kpu tertanggal april adalah benar. demikian jawaban dan kesimpulan yang diajukan oleh turut memohon sebagai bahan pertimbangan bagi majelis hakim mahkamah konstitusi yang mulia atas perkara ini. dapil kabupaten kota bitung pada pokoknya turut memohon menolak seluruh permohonan dari pemohon, kecuali yang diakui secara tegas oleh turut memohon dalam kesimpulan ini. bahwa fakta pada permohonan pemohon dan apa yang didalilkan dan yang dimohonkan adalah kabur karena dalam permohonan tidak dicantumkan secara tegas dimana pemohon dirugikan suaranya. bahwa terungkap persidangan bahwa saksi pemohon memberikan kesaksian bahwa saksi memegang bukti asli, sedangkan asli setahu turut memohon ada dalam kotak suara yang terkunci dan tersegel yang saat ini bukti disimpan aula kepolisian resort kota bitung yang dijaga ketat oleh aparat kepolisian. oleh karena itu bukti yang dipegang oleh saksi yang diajukan sebagai bukti dalam perkara ini, adalah tidak benar, hal ini diperkuat dengan keterangan saksi dari turut memohon yang menerangkan bahwa pada saat rekapitulasi penghitungan suara komisi pemilihan umum kota bitung pada saat panitia pemilihan kecamatan ppk) kecamatan lembah utara menyampaikan hasil rekapitulasi penghitungan suara kecamatan lembah utara tidak pernah ada masalah kalau ada asli yang masih diluar kotak suara. hal ini diperkuat lagi dengan saksi partai demokrat pada saat rekapitulasi perhitungan suara komisi pemilihan umum kota bitung tidak pernah mengajukan keberatan baik lisan maupun tertulis serta kenyataan bukti da.i ppk kecamatan lembah utara pada waktu rekapitulasi kecamatan lembah utara partai demokrat tidak mengirimkan saksi. bahwa oleh karena itu komisi pemilihan umum kota bitung pada tanggal. tanpa ada saksi saksi yang keberatan telah menetapkan hasil rekapitulasi perolehan suara partai politik maupun calon legislatif yang hasilnya telah tertuang dalam berita acara yang telah ditanda tangani oleh ketua kpu bitung dan seluruh anggota kpu bitung.serta para saksi saksi partai politik dan dewan perwakilan daerah peserta pemilu yang hadir pada waktu itu. bahwa demikian juga pada waktu rapat pleno kpu kota bitung tanggal . untuk menetapkan calon terpilih anggota dewan perwakilan rakyat daerah dprd) kota bitung yang dihadiri saksi partai demokrat tidak ada satupun saksi partai politik yang keberatan termasuk saksi partai demokrat. bahwa oleh karena itu, turut memohon berkesimpulan apa yang didalilkan pemohon pada permohonannya adalah tidak benar dan tidak beralasan hukum karena itu kami mohon untuk ditolak oleh majelis hakim mahkamah konstitusi yang mengadili perkara ini atau setidak tidaknya menyatakan tidak dapat diterima. oleh karena itu, turut memohon mohon keputusan sebagai berikut menolak seluruh permohonan pemohon atau setidak tidaknya menyatakan tidak dapat diterima, menyatakan hasil rapat pleno komisi pemilihan umum kota bitung tentang rekapitulasi hasil perhitungan dan perolehan suara partai politik dan calon anggota dprd kota bitung, serta hasil rapat pleno komisi pemilihan umum kota bitung tentang penetapan calon terpilih anggota dprd kota bitung priode tahun adalah sah menurut hukum: mohon keadilan: menimbang bahwa terhadap permohonan guo, terdapat pihak terkait yang memberikan keterangannya sebagai berikut: pihak terkait partai gerindra untuk daerah pemilihan dapil) provinsi papua: bahwa provinsi papua adalah bagian yang tidak terpisahkan dari nkri, provinsi yang kaya tetapi mempunyai rakyat yang miskin sebabkan permainan politik yang kotor, politik yang haus akan kekuasaan sehingga menimbulkan gejolak disintegrasi bangsa yang berkepanjangan. perjalanan pemilu sesuai dengan kesaksian kesaksian dari sidang partai politik peserta pemilu sebelumnya, tidak jauh berbeda dengan pihak terkait yaitu mempunyai masalah yang sama, kejadian dan peristiwa yang sama, hanya bedanya pada perolehan angka pada jumlah perolehan suara: bahwa peristiwa terjadinya penyerangan yang terjadi pada tanggal tengah malam dan pembakaran universitas cenderawasih tanggal jam wit beberapa jam saja menjelang pencontrengan pemilu merupakan awal rusaknya pemilu provinsi papua. seharusnya dengan peristiwa tersebut kpu provinsi papua menunda dengan alasan kondisi pada saat ini sedang genting,: bahwa pada saat perhitungan suara mulai sehabis makan siang anggota pps, kurang lebih jam berjalan dan sekitar jam sore tanggal april tiba tiba aparat keamanan mulai menyebarkan isu ada penyerangan, toko toko mulai bakar. akhirnya perhitungan suara mulai hentikan dan bermalam rumah pps selama hari setelah pihak terkait memberanikan diri mengecek tempat kejadian peristiwa yang sukan aparat keamanan ternyata "bohong". apa yang akan terjadi terhadap isi dari kotak suara jika kotak bermalam selama hari kediaman kpps. perhitungan sementara pada saat hentikan oleh aparat keamanan sudah pada provinsi dan beberapa tempat bahkan sudah pada posisi dpr ri, untuk provinsi perolehan suara hampir semua tps ada, suara caleg provinsi dapil dengan nomor urut dari partai gerindra cukup lumayan memperoleh suara kota dan kabupaten jayapura) dan juga suara provinsi dapil total kota dan kabupaten jayapura sudah hampir mencapai suara. keesokan harinya tanggal mei jam witir, pps pps mulai melakukan perhitungan kembali. tidak ada angin, tidak ada badai dan tidak ada informasi apa pun dari tim satgas bagi (organisasi anak anak pejuang trikora) yang pihak terkait sebar beberapa titik kota dan kabupaten jayapura untuk memantau dan mengawasi keadaan mana tim ini pihak terkait sendiri sebagai ketua, tiba tiba datang dari satuan dallas dan brimob mulai datang dan menghentikan perhitungan tersebut dengan alasan ada serangan. lagi demi keselamatan tolong perhitungan hentikan dan tolong kotak kotak suara naikkan kedalam truk, akhirnya kotak kotak suara bawa kantor distrik kecamatan. tim bagi pihak terkait seluruh cek tempat tempat yang sukan aparat tadi, ternyata sama saja "bohong "juga. saat tiba kantor distriknya masing masing dan khusus untuk distrik berpura tempatkan balatsos balai latihan dan pendidikan sosial) untuk kabupaten jayapura setelah diamankan minggu kantor distrik masing masing tanpa dihitung pindahkan hotel sentani indah atas instruksi ketua kpu. keesokan harinya mulai dihitung, baru saja dihitung untuk wilayah kota jayapura mungkin baru berjalan jam pihak keamanan mulai menyuruh menghentikan perhitungan tersebut dengan alasan yang sama yaitu demi keselamatan. hampir minggu perhitungan selalu hentikan oleh aparat keamanan. akhirnya perhitungan selesai juga, yang menjadi aneh bagi pihak terkait pada awal perhitungan sebelum terjadinya isu isu suara pihak terkait tinggi saksi kpu kabupaten yahukimo, saksi bawaslu yahukimo, perselisihan hasil pemilu untuk dpr provinsi daerah pemilihan nusa tenggara barat (dprd provinsi) perolehan suara partai demokrat untuk provinsi menurut model db kpu kabupaten ende sebesar suara, namun menurut pemohon seharusnya suara. hal ini jelas mempengaruhi perolehan kursi partai demokrat dari dapil ntt atas nama caleg nomor yang kehilangan (satu) kursi. fakta ini terjadi karena adanya pengurangan hasil penghitungan suara partai demokrat ppk kecamatan ende timur dari tps kelurahan mautapaga sebesar suara dan kecamatan makro dari tps desa magekapa, tps tps desa kebirangga dan dari tps desa kolkata sebesar suara. bukti bukti terlampir sebagai berikut bukti model bukti model bukti model saksi saksi: joni roda, saksi mandat. daerah pemilihan papua (dprd provinsi) perolehan partai demokrat menurut kpu sebesar suara seharusnya menurut pemohon perolehan partai demokrat sebanyakdistrik kelima dan diberikan kepada pis dan pan. daftar bukti: model distrik kelima setelah dihitung distrik berbalik partai partai tertentu yang suaranya kecil tiba tiba melonjak signifikan bahkan calonnya memenuhi bpp (aneh) tapi kenapa setelah perhitungan hasilnya hanya diumumkan saja tidak diberikan formulir nya hasil pengumuman suara pada beberapa partai yang pada perhitungan awal mempunyai perolehan yang bagus malah berganti hancur untuk gerindra saja yang awal hitungan sementara tps sudah mencapai posisi suara turun sisa suara. setelah pihak terkait membaca undang undang pemilu nomor tahun bahwa saksi partai berhak memperoleh salinan formulir dari pps kpps ppd atau kpu, pihak terkait pun memintanya agar pihak terkait bisa membuktikan bahwa pada perhitungan pertama oknum oknum caleg tersebut tidak sebesar apa yang penekan pada tingkat distrik kecamatan. bahwa sesuatu terjadi lagi kepala kecamatan berpura terlibat dalam pengusiran saksi dan panas kecamatan balatsos (diklat dinas sosial) padahal mereka bertugas mengawasi jalannya perhitungan suara tingkat ppd ppk berpura. perlawanan tidak membuahkan hasil karena kepala kecamatan lindungi oleh aparat keamanan khususnya kepolisian. pihak terkait tetap berusaha setelah pleno kecamatan untuk meminta hasil pleno dan salinan formulir untuk dprd kota jayapura, dprd provinsi papua dan dprri, tapi apa jawab sekretaris ppd yang notabene sekretaris distrik pegawai negeri sipil) kepada saksi pihak terkait, tidak" ini dokumen negara dan sangat rahasia, kalau mau minta harus ijin dulu kepada pak camat distrik. apa hubungannya salinan formulir dengan pak camat distrik? kpu itu independen bukan pegawai negeri sipil. akhirnya pihak terkait mencari sendiri data perolehan suara dari pps pps. sama dengan halnya kejadian ini kabupaten jayapura, formulir bahkan rekaman ppd tidak pernah berikan kepada pihak terkait, pihak terkait minta menurut kpud semua sudah kirim kpu kabupaten jayapura, jadi bapak silahkan minta sendiri sana saja, lalu pihak terkait minta kpu kabupaten jayapura menurut petugas pihak terkait tidak menerima formulir tapi rekaman dari distrik, coba langsung ppd pasti mereka ada. haruslah pihak terkait kalo panitia pelaksana modelnya sudah begini, bahwa pada saat sehabis perhitungan suara dprd kabupaten dan penekan seharusnya dilanjutkan perhitungan suara untuk provinsi dan dpr ri kemudian penekan dan teruskan kpud provinsi papua. ternyata tidak, tiba tiba hasilnya sudah ada kpu provinsi pihak terkait bingung kapan suara provinsi dan dpr ri hitung padahal pihak terkait menunggu hari hotel sentani indah kabupaten jayapura. pihak terkait katakan permainan yang luar biasa paling licik, kasar dan tanpa ada rasa kasihan dalam sejarah pemilu indonesia, bahwa dari hasil data saksi pihak terkait pada beberapa tps yang sempat terhitung karena aman caleg gerindra nomor urut desa kelurahan kabupaten jayapura memperoleh suara, tapi pada rekap kpl kabupaten jayapura pada rangkuman pleno kpu provinsi papua caleg nomor urut dapil provinsi papua hanya memperoleh suara: bahwa pihak terkait heran kenapa permainan ini jelas jelas depan mata dan semua partai politik menolak panas kabupaten jayapura tetap saja diam seperti tidak bisa berbuat banyak, melapor pun tidak pernah gubri. tapi yang namanya kebenaran tetap terungkap. ternyata salah satu anggota kpu menjadi pengurus salah satu partai politik dan aktif, kemudian ketua panas kabupaten jayapura pun juga demikian sama pengurus dapil badan pemenangan pemilu) pada salah satu partai.(terlampir bahwa menurut undang undang tahun salinan formulir harus diberikan kepada kami tapi kenyataannya tidak. apakah kondisi seperti tetap dimakan lalu untuk apa pemerintah buang uang banyak untuk membuat pemilu nomor tahun tapi tidak untuk dilaksanakan?: bahwa pihak terkait tetap berusaha mencari suara pihak terkait yang hilang pada tps tps tapi sayang tim pihak terkait tidak berhasil mendapatkan semua itu, yang kembali hanya suara saja.( terlampir bahwa kpu kota jayapura pun pada saat pleno kpu provinsi hotel pelat secara diam diam melakukan perhitungan kembali tanpa ada saksi dari parpol dan panas kemudian mengeluarkan rekapitulasi suara kota jayapura secara diam diam, dimana salah satu partai yang tidak lolos menjadi lolos dan tidak tanggung tanggung suara yang dapatnya (terlampir bahwa semua menjadi rancu, hampir semua perhitungan kabupaten kota provinsi papua tolak pada pleno provinsi dengan tandai penolakan penandatanganan berita acara kpu provinsi oleh saksi saksi dari partai politik demikian juga dengan kabupaten jayapura. (terlampir bahwa kepada siapa lagi pihak terkait dan teman teman mencari kebenaran dan keadilan kalau semuanya sudah tidak bisa dipercaya provinsi papua, kalau semua aparat pelaksana pemilu papua terlibat, dan kata kata siapa lagi yang harus pihak pegang. kepala kepala daerah terlibat, aparat keamanan pun juga terlibat apalagi panitia penyelenggara pemilu. pihak terkait selaku anak dari seoarang pejuang trikora merasa kecewa melihat semua ini terjadi tanpa ada rasa mencintai tanah air dan tidak memikirkan dampaknya depan, papua adalah daerah rawan konflik. pihak terkait bekerja sukarela tanpa pamrih melanjutkan tongkat estafet orang tua pihak terkait untuk menjaga hasil jerih payah perjuangan orang tua kami yang mati untuk mengembalikan papua pangkuan nkri, hanya sia sia saja. sekarang konflik sedang terjadi papua, ini salah siapa? apakah salah mereka, rakyat papua hanya menuntut kesejahteraan sesuai yang janjikan sewaktu pemeran dulu. dana otsus yang besar dimana mampu menekan gejolak separatis tidak tau dimana dana dana itu. mungkin dana dana itu gunakan untuk mengacaukan pemilu agar mereka tetap duduk dan menikmati uang negara. pihak terkait tidak mengharapkan kemenangan tapi pihak terkait mengharapkan suatu kebenaran dan keadilan yang sudah menjadi barang langka nkri ini, buktikan bahwa pemerintah pusat serius menangani masalah masalah yang terjadi papua, hargailah nyawa orang tua pihak terkait sebab pihak terkait pun tidak pernah menikmati apa apa dari pemerintah sebagai anak yatim karena orang tua kami mati membela demi negara kesatuan republik indonesia, bahwa harapan pihak terkait hanya tinggal satu saja yang saat ini pihak terkait masih percaya, yaitu lembaga tinggi negara dalam mengambil keputusan mahkamah konstitusi. pihak terkait partai partai nasional indonesia marhaenisme pni marhaenisme). bahwa dalam da dan pemilihan umum presiden. bahwa dalam dan perselisihan hasil pemilu adalah perselisihan antara kpu dalam permohonan yang diajukan oleh pemohon, khusus berkaitan dengan penetapan perolehan hasil pemilihan umume mahkamah konstitusi. ii. kedudukan hukum pihak terkaitdalam pmknyatakan bahwabahwa partai nasional indonesia marhaenisme adalah salah satu peserta pemilihan umum dpr, dpd, dan dprd tahun yang terdaftar komisi pemilihan umum kpu) dalam keputusannyabahwa pihak terkait adalah ketua umum dan sekretaris jenderal partai nasional indonesia marhaenisme, sehingga berhak bertindak untuk dan atas nama partai nasional indonesia marhaenisme. bahwa dalam permohonannya, pemohon mengklaim bahwa suara yang diperolehnya dalam pemilihan umum anggota dprd kabupaten kota dapil iii kota batam sebesar suara. bahwa dengan suara sebesar suara tersebut, pemohon beranggapan bahwa pemohon seharusnya mendapat kursi, bukan kursi sebagaimana penetapan komisi pemilihan umum nomor pts kpu tahun yang diumumkan secara nasional pada tanggal mei khususnya yang terkait dengan hasil pemilihan umum anggota dprd kota batam dari dapil bahwa pemohon mendalilkan bahwa pemohon tidak mendapat kursi karena adanya penggelembungan dpt yang menguntungkan partai lain. bahwa karena pemohon mengklaim bahwa dengan perolehan suara sebanyak suara seharusnya mendapat kursi untuk dprd kota batam dari dapil iii, maka permohonan pemohon potensial mengubah perolehan kursi yang sudah ditetapkan oleh kpu dalam penetapannya nomor pts kpu tahun khususnya yang terkait dengan hasil pemilihan umum anggota dprd kota batam dari dapil ill, maka pihak terkait selaku pihak yang ditetapkan oleh kpu mendapatkan kursi dprd kota batam dari dapil iii, merasa berkepentingan untuk turut serta memberikan keterangan keterangan dalam pemeriksaan perselisihan hasil pemilihan umum yang diajukan oleh pemohon. bahwa dengan demikian sesuai dengan pmk pihak terkait berhak untuk turut serta memberikan keterangan keterangan terkait dengan pemeriksaan permohonan perselisihan hasil pemilihan umum yang diajukan oleh pemohon. il. pokok pokok keterangan pihak terkait terhadap permohonan pemohon bahwa dalil pemohon dalam permohonannya pada halaman yang menganggap bahwa karena adanya penggelembungan dpt sehingga dengan perolehan suara sebesar suara seharusnya mendapatkan kursi, bukan kursi, sebagaimanaan dprd yang diumumkan secara nasional pada tanggal mei adalah sangat tidak beralasan dan harus ditolak. bahwa alasan alasan pihak terkait adalah sebagai berikut: bahwa berdasarkan nomor tahun tentang pemilihan umum anggota dpr, dpd, dan dprd padaperaturdalam dan penetapan perolehan kursi partai politik peserta pemilu dilakukan dengan cara sebagai berikut: membagi, setelah ditetapkan angka bpp, kpu kabupaten kota selanjutnya melakukan penghitungan perolehan kursi partai politik peserta pemilu anggota dprd kabupaten kota setiap daerah pemilihan, pada tahap pertama penghitungan perolehan kursi partai politik peserta pemilu anggota dprd kabupaten kota daerah pemilihan, dilakukan dengan membagikan jumlah kursi setiap daerah pemilihan anggota dprd kabupaten kota kepada partai politik peserta pemilu dengan cara membagi jumlah suara sah yang diperoleh tiap partai politik peserta pemilu dengan angka bpp, apabila dalam penghitungan tersebut partai politik peserta pemilu anggota dprd kabupaten kota memperoleh sejumlah kursi, karena jumlah suara sah partai politik yang bersangkutan sama atau lebih besar dari pada angka bpp, maka kursi tersebut diberikan kepada partai politik yang bersangkutan. apabila dalam penghitungan kursi tahap pertama, terdapat sisa kursi yang belum terbagi, maka pembagian sisa kursi tersebut dilakukan pembagian kursi tahap kedua, dengan cara membagi sisa kursi tersebut berdasarkan suara atau sisa suara terbanyak. bahwa berdasarkan nomor tahunkeputussebagaimana telah disebut diatas maka dalil pemohon yang menganggap bahwa tidak bisa memperoleh kursi karena adanya penggelembungan dpt adalah tidak berdasar dan tidak memiliki relevansi. dan oleh karena itu, dalil dan klaim partai demokrat yang terkait dengan perolehan suara dan kursi dprd kota batam dari dapil iii sebagaimana dinyatakan dalam permohonannya pada halaman harus ditolak atau setidak tidaknya tidak dapat diterima. bahwa dalam petit surat permohonan pemohon yang terkait dengan hasil pemilihan umum anggota dprd kota batam dari dapil iii sebagaimana dinyatakan dalam surat permohonan pemohon pada halaman pemohon hanya memohonkan agar majelis hakim mahkamah konstitusi republik indonesia menyatakan bahwa perhitungan yang benar menurut pemohon adalah sebesar suara bahwa terhadap permohonan pemohon tersebut, kpu sudah menetapkan bahwa perolehan suara pemohon sebesar suara, sehingga permohonan pemohon seharusnya tidak berdampak pada merubah keputusan kpu. bahwa oleh karena itu, maka yang mulia majelis hakim mahkamah konstitusi dapat mengabaikan permohonan pemohon. bahwa dengan jumlah suara pemohon yang sebesar suara, maka menurut pihak terkait, pemohon memang hanya berhak mendapat kursi. bahwa atas pendapat pemohon dalam point diatas, pemohon memiliki alasan alasan sebagai berikut: bahwa setelah pihak terkait hitung suara sah dalam pemilihan umum anggota dprd kota batam dapil iii berdasarkan form c1, maka jumlah bpp dalam pemilihan umum dprd kota batam dapil iii yang ditetapkan oleh kpu kota batam sebesar suara, menurut pihak terkait adalah benar. bahwa jumlah bpp sebesar suara tersebut diatas, tidak dipermasalahkan oleh pemohon. bahwa dengan perolehan suara sebesar suara, pada sebagian kursi tahap pertama, pemohon memang berhak mendapatkan kursi dprd kota batam dari dapil dan masih memiliki sisa suara sebesar suara, yang dapat diperhitungkan dalam pembagian kursi tahap kedua jika masih terdapat sisa kursi dari penetapan perolehan kursi pada tahap pertama. bahwa pembagian kursi pada putaran kedua, dimana masih terdapat sisa kursi sebanyak kursi, jumlah sisa suara pemohon tidak mencapai peringkat besar. bahwa adapun partai yang memiliki perolehan suara besar dalam pembagian kursi pada putaran kedua adalah: pan dengan perolehan suara sebesar ppp dengan perolehan suara sebesar pdip dengan perolehan suara sebesar ppen dengan perolehan suara sebesar pkb dengan perolehan suara sebesar hanura dengan perolehan suara sebesar pku dengan perolehan suara sebesar anim dengan perolehan suara sebesar bahwa dikarenakan pemohon dalam pembagian kursi tahap kedua, tidak mencapai besar, karena sisa suara pemohon hanya sebesar suara, maka pada dapil iii untuk dprd kota batam, pemohon tidak dapat memperoleh tambahan kursi. iv. petit berdasarkan alasan alasanyatakan: mengesahkota batam, dari daerah pemilihan iii yang diumumkan secara nasional pada hari sabtu, tanggal mei pukul wib, menetapkan bahwa partai nasional indonesia marhaenisme berhak memperoleh kursi anggota dprd kota batam dari dapil iiiihak terkaitpihak terkait partai bintang reformasi pbr), il. kedudukan hukum: model distrik kelima model kabupaten mamberamo tengah: keterangan saksi: kelima jiwa, saksi mandat: yacob menolak, saksi bawaslu, pater jiwa sh, sekretaris kpu kabupaten daerah pemilihan sulawesi tenggara (dprd provinsi) perolehan suara partai demokrat kabupaten konawe dan konawe utara menurut formulir dprd provinsi sulawesi tenggara dengan rincian kabupaten konawe suara, konawe utara suara sedangkan pan suara dengan rincian kabupaten konawe suara,konawe utara suara. jumlah suara sah pleno kpu kabupaten konawe dengan perincian suara sah suara,suara tidak sah ,sementara kpu provinsi jumlah sama suara tetapi rinciannya berbeda yakni suara sah,suara tidak sah fakta ini menunjukan bahwa jumlah suara sah dan tidak sah ini tidak mencerminkan yang sebenarnya karena berdasarkan data dari tingkat ppk pleno kabupaten terjadi penggelembungan suara sah, pemanfaatan suara tidak sah menjadi suara sah dan sebaliknya pengurangan suara sah penggelembungan angka bpp). selanjutnya sehubungan dengan tidak diberikannya berita acara pemungutan suara dan perhitungan suara serta hasil perhitungan suara kabupaten konawe utara maka kami menyimpulkan bahwa kecurangan ini terjadi secara sistematis dan hal ini dilakukan dengan sengaja agar angka bpp dan penggelembungan penggelembungan suara tidak diketahui secara pasti. hal ini juga menunjukkan bahwa adanya penggelembungan suara partai pan yang diduga dilakukan oleh oknum ppk dan kpud konawe bukti bukti terlampir sebagai berikut:omisi pemilihan umum sebagai memohon. ii. tenggang waktu pengajuan permohonanbintang reformasi daerah pemilihan kabupaten nias selatan, provinsi sumatra utara, untuk perolehan kursi dprd kabupaten nias selatan, yang akan kami uraikan sebagai berikut: tabel perlahan suara dan kursi dprd kab. nias selatan dapil jumlah suara perlahan kursi kpu pemohon kpu pemohon partai hanura partai pkb partai partai ppen partai gerindra partai batas partai pkpi partai pks partai pan |. partai ppi oo. (m1 partai kedaulatan partai ppd partai pkb partai partai anim partai pdp partai pmb partai padi partai pdk partai republikan anna partai golkar partai ppp partai pds partai pnb partai pbb partai pop partai pbr partai patriot partai demokrat partai padi partai partai pku partai mereka partai penuh partai psi dad mini lan dan . jumlah tabel perlahan suara dan kursi dprd kab. nias selatan dapil setelah perhitungan ulang oleh kpud provinsi sumatra utara jumlah suara dan perlahan kursi nama partai kpu pemohon| kpu pemohon partai pkb partai ppp! partai ppen partai gerindra partai batas partai pkpi partai pks partai pan partai ppd panai pkb da1 partai pkp partai padi partai pdk partai republikan partai ppp partai pds partai pnb damai pbb partai pbr partai patriot partai demokrat partai padi partai pis partai pku partai mereka pasal penuh partai psi aa partai burung partai pku partai mereka pasal penuh partai psi a4 para burung jumah a12 pemohon keberatan terhadap hasil perhitungan ulang oleh kpud propinsi yang merugikan perolehan suara partai kami yaitu pbr yang awalnya pada piano kpud kabupaten nias selatan mendapatkan suara namun setelah adanya perhitungan ulang oleh kpud propinsi sumatra utara perolehan suara partai bintang reformasi mendapatkan suara. bahwa berdasarkan rincian perolehan suara peserta dan calon anggota dprd kabupaten nias selatbahwa telah terjadi kesalahan perhitungan suara yang dilakukan oleh turut memohon khususnya dalam rekapitulasi suara ulang oleh turut memohon yaitu telah menghilangkan suara pihak terkait sebanyak suara bahwa akibat dihilangkannya suara pihak terkait sebanyak suara tersebut maka pihak terkait tidak benda? akan kursi dprd kabupaten nias selatan:kpud propinsi sumatra utara adalah salah dan perhitungan yang benar adalah seperti pada perhitungan yang pertama oleh kpud nias selatan bahwa khusus untuk dapil kabupaten nias selatan perhitungan suara ulang, baru umumkan pada tanggal mei pukul wib: bahwa pihak terkait adalah pihak yang berkaitan langsung dalam perkara tersebut, mengingat pihak terkait juga peserta pemilu partai bintang reformasi) untuk daerah pemilihan kabupaten nias selatan bahwa tindakan pengurangan dan penambahan sebagaimana dimaksud jelasjelas telah merugikan pihak terkait, untuk lebih jelasnya pihak terkait sampaikan pula daftar perolehan suara berdasarkan suara terbanyak sebagai berikut menurut kpu (turut memohon) nama partai perolehan perkiraan partai kedaulatan pdip s0 pelopor ppi ppp pni marhaenisme jumlah kursi menurut pihak terkait nama partai perolehan perkiraan suara perlahan partai demokrat partai kedaulatan pdip golkar soo pelopor hanura ppi pbr pdp pmb pni marhaenisme jumlahmemohon adalah salah, dan perhitungan suara yang benar adalah seperti yang diajukan oleh pihak terkait tersebut. oleh karenanya pihak terkait mengajukan: i mengabulkan permohonan pihak terkait untuk seluruhnya. menyatakan jumlah perolehan suara untuk partai bintang reformasi peserta pemilu tahun dapil kabupaten nias selatan, propinsi sumatra utara yang sebenarnya adalah suara, menyatakan batal penetapan perhitungan suara ulang yang dilakukan oleh kpud propinsi sumatra utara yang umumkan pada tanggal mei memerintahkan memohon untuk menetapkan pembagian kursi dprd kabupaten nias selatan sesuai dengan putusan ini: memerintahkan memohonrepublika nusantara tentang kewenangandalam huruf undang undang. il. kedudukan hukum. il. tenggang waktu pengajuan permohonan. tenggang waktu pengajuan permohonan perkara nomor php.c vi1alasan pengajuan permohonan pihak terkait bahwa pemohon pihak terkait adalah pihak yang berkepentingan langsung dalam perkara tersebut, mengingat pemohon terkait ini juga peserta pemilu partai republika nusantara) untuk daerah pemilihan kabupaten banggai kepulauan, propinsi sulawesi tengah: bahwa antara perkara nomor php.nii yang sedang diperiksa mahkamah konstitusi dengan permohonan pihak terkait ini memiliki kesamaan objek dan pokok persoalannya yakni adanya penambahan dan pengurangan suara partai pemohon dapil kabupaten banggai kepulauan, propinsi sulawesi tengah: bahwa permohonan ini sangat beralasan untuk dapat diterima mengingat berdasarkan perhitungan pemohon justru dengan adanya pembuahan dan pengurangan suara sebagaimana diuraikan dalam permohonan ini, berakibat menurunkan rangking partai demokrat sebagai pemohon dalam perkara nomor php.c vii terdaftar mahkamah konstitusi ri: bahwa permohonan pihak terkait ini diajukan sesuai dengan ketentuan peraturan mahkamah konstitusi nomor tahun yang berbunyi peserta pemilu selain pemohon yang berkepentingan terhadap pemohon dapat menjadi pihak terkait" juncto peraturan dimaksud, sehingga permohonan ini telah cukup alasan untuk diterima:banggai kepulauan, provinsi sulawesi tengah, untuk perolehan kursi dprd kabupaten banggai kepulauan, yang akan kami uraikan sebagai berikut: tabel perlahan suara dan kursi dprd kabupaten banggai kepulauan dapil jumlah suara perlahan kursi nama partai menurut menurut menurut menurut kpu pemohon kpu pemohon partai pkb partai ppp! partai ppen partai gerindra partai pkpi partai pks partai pan partai ppi partai kedaulatan partai ppd partai pkb partai ppi partai anim partai pdp partai pkp partai pmb partai padi partai pdk partai republikan tidak kursi are were para pbb partai pdi suara dipindahkan partai patriot paris pbr partai patriot tidak partai demokrat partai padi partai pis partai mereka partai penuh batas bumn partai buruh low looupaten banggai kepulauan yang merugikan pemohon didaerah pemilihan kabupaten banggai kepulauanbanggai kepulauan bahwa berdasarkan rincian perolehan suara peserta dan calon anggota dprd kabupaten banggai kepulau, yakni sebagai berikut partai demokrasi perjuangan pdi p) nomor unit tertulis jumlah perolehan suaranya berdasarkan perhitungan turut memohon adalah suara, sedangkan perhitungan yang sebenarnya adalah sebanyak suara, dengan demikian ada pengurangan suara sebanyak suara yang dipindahkan partai patriot:suara, partai patriot nomor urut tertulis jumlah perolehan suaranya berdasarkan perhitungan turut memohon adalah suara sedangkan perhitungan suara yang sebenarnya menurut pemohon adalah suara karena ada kesalahan perhitungan suara untuk kecamatan tinangkung utara tertulis sedangkan data ppk jumlah suaranya adalah suara, dengan demikian ada penambahan penggelembungan suara sebanyak suara: bahwa dengan adanya penambahan suara partai patriot nomor urut sebanyak suaradelapan) perolehan suara terbanyak, menjadi urutan patriot nomor urut seharusnya menurut pemohon tidak mendapat kursi menurut turut memohon menjadi mendapat kursi: bahwa tindakan pengurangan dan penambahan sebagaimana dimaksud jelas jelas telah merugikan pemohon, bukti model c c1 bukti model da bukti kabupaten konawe daftar saksi saksi saksi elvis hamengku, saksi mandat daerah konawe utara. saksi irwan bus merona, saksi mandat daerah konawe. saksi bachtiar, saksi mandat daerah konawe. saksi mulyadi harian, pd. perselisihan hasil pemilu untuk dprd kabupaten kota daerah pemilihan kabupaten sidrap (dprd kabupaten) bahwa perolehan suara partai demokrat menurut kpu tingkat ppk kecamatan pancarijang model da) sebesar suara sedangkan pan sebesar suara. menurut penghitungan pemohon suara partai demokrat seharusnya suara, sedangkan pan seharusnya hanya suara. dengan bertambahnya suara pan dan berkurangnya suara partai demokrat, maka partai demokrat kehilangan kursi (satu) kursi daerah pemilihan iii kabupaten sidrap sulawesi selatan. fakta ini terjadi karena penggelembungan suara pan sebesar suara dan penggembosan suara partai demokrat sebesar suara oleh oknum ppk kecamatan pancarijang, bukti bukti terlampir sebagai berikut: bukti form model c c1 semua tps kecamatan pancarijang. bukti form model ppk kecamatan pancarijang. bukti surat rekomendasi bawaslu kabupaten sidrap. keterangan saksi saksi: lasso palung (saksi mandat pd) drs. abdul latif bawaslu kabupaten sidrap). menurut kpu (turut memohon) nama partai perolehan perkiraan suara perlahan golkar ppen a10 ppp pdp oo demokrat patriot republikan ang hanura hor jumlah kursi menurut pemohon nama partai perolehan perkiraan suara perlahan kursi pan golkar pdip ppen ppp demokrat pbr republikan patriot hanura jumlah . kursi bahwa dengan dasar uraian tersebut diadalah salah, dan perhitungan suara yang benar adalah seperti yang diajukan oleh pemohon tersebut. oleh karenanya pemohon mengajukan: il: dalam tindakan pendahuluan menetapkan bahwa pemohon adalah pihak terkait dalam perkara nomor php.c vii terdaftar mahkamah konstitusi republik indonesia, menyatakan permohonan pihak terkait ini diperiksa bersamaan dalam perkara nomor php.c vii terdaftar mahkamah konstitusi republik indonesia: dalam pokok perkara mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya. menyatakan jumlah perolehan suara peserta dan calon anggota dprd kabupaten banggai kepulauan, propinsi sulawesi tengah dapil yang sebenarnya adalah sebagai berikut untuk partai demokrasi indonesia perjuangan pdi p) sebanyak suara, menempati rangking (tiga) perolehan suara terbanyak, untuk partai republika nusantara pemohon) sebanyak suara, menempati urutan delapan) perolehan suara terbanyak, untuk partai patriot sebanyak suara, menempati urutan sembilan) perolehan suara terbanyak, menyatakan batal penetapan komisi pemilihan umum memohon nomor untuk pemilihan dprd kabupaten banggai kepulauan daerah pemilihan yang umumkan pada hari sabtu mei pukul wib. memerintahkan memohon untuk menetapkan bahwa pemohon berhak mendapatkan (satu) kursi dprd dapil kabupaten banggai kepulauan, propinsi sulawesi tengah,amanat nasional pan) bahwa dasar permohonan partai demokrat adalah adanya suara yang berpindah tempat dari partai demokrat sebanyak suara partai merdeka. hal tersebut terlihat dari pernyataan beri tugas, caleg demokrat nomor urut minahasa utara dapil yang pada pokoknya menyatakan: bahwa suara bert tps desa tema hilang sebanyak suara. sebagai data pembanding kpu dalam memperbaiki jumlah suara demokrat sebanyak akan disertakan bukti bahkan dikuatkan dengan pernyataan ketua kpps dan anggota tps iii desa tema yaitu lutfi senang, saleh mansur dan mko monti tertanggal mei yang pada intinya menguatkan pernyataan bert tugas yang kemudian hari cabut.( bukti untuk menguatkan biar lancar maka beri tugas membuat pernyataan yang pada pokoknya semua perubahan itu menjadi tanggungjawabnya baik perdata maupun pidana. bukti bahwa apa yang disampaikan bert jelas telah mencederai demokrasi dan menjadi drama menyedihkan atas nama kedaulatan rakyat, karena apa yang disampaikan tersebut hanyalah skenario bagaimana mendapatkan kursi dewan tapi mengabaikan sendi sendi demokrasi, hal tersebut terlihat dari: pernyataan ketua kpps dan anggota tertanggal mei tertanggal mei yang ditarik, dengan pernyataan baru tertanggal mei yang pada pokoknya menyatakan, jumlah suara sebanyak yang dimaksud atas adalah benar milik partai merdeka dan bukan milik partai demokrat sesuai dengan data c1. adapun surat pernyataan tersebut sengaja buat oleh saudara beri tugas dan kami hanya tinggal menandatangani. setelah kami menyadari bahwa kami telah keliru memindahkan suara sebanyak170 dari partai merdeka partai demokrat adalah pelanggaran dan tidak sesuai dengan undang maka kami menarik surat tersebut dan menyatakan tidak sah. bahwa berdasarkan surat model bahwa jumlah keseluruhan suara sah dari partai merdeka desa tema iii (tps s d tps vi) adalah suara, namun yang rubah tps tps iii, dan tps serta suara yang mencoreng partai sehingga berjumlah dikurangi untuk dipindahkan partai demokrat sehingga suara partai demokrat hanya suara, namun digelembungkan tps tps iii dan tps sebanyak sehingga suara demokrat menjadi yang sesungguhnya hal ini merupakan suatu pelanggaran, maka kami menarik surat pernyataan ini dan menyatakan tidak sah. bahwa berdasarkan alasan alasan tersebut atas yang kami sadari mengandung resiko hukum yang akan merugikan kami, maka sekali lagi kami menyatakan menarik kembali surat yang telah kami buat.( bukti bahwa pemohon pihak terkait sangat berkeyakinan bahwa formulir yang dijadikan alas bukti partai demokrat adalah asli tapi palsu. hal tersebut dapat dibuktikan dengan pernyataan emo monti ketua pps desa tema iii kecamatan tema kabupaten minut) yang pada pokoknya menerangkan atas agama yang diyakininya jika formulir tps partai demokrat partai merdeka tps iii partai demokrat partai merdeka dan tps partai demokrat partai merdeka jika ada asli tetapi isinya tidak seperti yang disampaikan maka tersebut asli tapi palsu.( bukti bahwa sebagai data pembanding kami sampaikan asli tps tema bukti dimana suara partai demokrat namun formulir da b yang juga asli tapi palsu dan dijadikan alasan keberatan partai demokrat kpud tanggal mei angka partai demokrat berubah menjadi bukti formulir da b palsu ini dibuat oleh emo monti atas perintah beri tugas caleg demokrat dan suwardi suroboyo caleg urut dari partai merdeka, sebagaimana pengakuan emo monti tertanggal mei bukti sebagai perbandingan kami sertakan formulir da b pada saat perhitungan suara yang lalu.( bukti bahwa perpindahan suara itu dilakukan sbb, jumlah suara partai merdeka desa tema tps adalah suara sesuai dan da b serta da partai demokrat mengambil suara partai merdeka yaitu melalui tps dan rinciannya: tps dari suara diambil (sisa suara). suara diambil dari tanda gambar dan caleg suwardi suroboyo sebanyak suara. suara gambar partai merdeka langsung dipindahkan tanda gambar partai demokrat yang tadinya menjadi ,dan case beri tugas yang semula menjadi tps dari suara diambil suara (sisa suara). suara dari tanda gambar partai demokrat dan suara diambil dari caleg urut suwardi suroboyo). suara yang diambil dari tanda gambar partai merdeka ditambahkan tanda gambar partai demokrat yang tadinya (satu) menjadi kemudian suara dari caleg partai merdeka dipindahkan caleg partai demokrat beri tugas yang tadinya menjadi suara. dari suara diambil suara(sisa suara). suara dari tanda gambar partai tps merdeka dan dari caleg suwardi suroboyo suara. untuk tanda gambar para merdeka dipindahkan langsung tanda partai demokrat yang semula menjadi suara, kemudian suara yang diambil dari caleg partai merdeka dipindahkan caleg partai demokrat yang tadinya menjadi suara. jadi total suara tanda gambar partai merdeka yang dipindahkan demokrat sebanyak suara. tps sebanyak suara tps sebanyak suara tps sebanyak suara total caleg partai merdeka yang dipindahkan caleg partai demokrat sebanyak suara. jumlah keseluruhan yang diambil adalah suara yang tadinya tersisa suara. partai demokrat yang tadinya hanya ditambah menjadi suara. grafik partai demokrat sebelum penggelembungan suara: nomor dan nama calon anggota dprd kab kota partai demam bert mama presse alpinus magdalena dimana, drs. denny om| joy cherry pas venice albert rudy pam dimana benny harry ina bahwa apa yang dilakukan beri tugas dan suwardi suroboyo adalah criminal election (tindak pidana pemilu) dan mencederai rada keadilan dan demokrasi. bahwa untuk memperkuat argumen argumen atas maka kami lampirkan bukti bukti sebagai berikut db bukti formulir tps iii tps untuk perbandingan. bukti pernyataan kesalahan perhitungan partai demokrat dan partai merdeka oleh bert bukti pernyataan beri jika ada resiko atas proses perubahan suara menjadi tanggungjawabnya baik secara perdata maupun pidana. bukti pernyataan kebenaran suara partai demokrat dan partai merdeka oleh pps dan anggota. bukti pernyataan jika angkanya berubah maka palsu bukti tps tema bukti formulir da b asli tapi palsu bukti pernyataan adanya da b yang asli tapi palsu oleh emo monti sebagai yang membuat da b atas perintah bert tugas dan suwardi suroboyo. bukti formulir da b atas alasan alasan kami tersebut diatas, mohon kiranya majelis hakim yang mulia memutuskan sebagai berikut:jika majelis hakim yang mulia berpendapat lain, maka kami mohon putusan yang seadil adilnya. pihak terkait partai demokrasi indonesia perjuangan pdi p) legal standing bahwa pihak terkait adalah partai peserta pemilu tahun dengan nomor urut partai untuk pemilihan calon anggota dewan perwakilan daerah, dewan perwakilan rakyat daerah, pemilihan umum bahwa terkait dengan perkara guo sebagaimana permohonan pemohon, yang pada intinya menyatakan partai demokrat kehilangan (satu) kursi dan daerah pemilihan kabupaten magelang, disebabkan adanya penggelembungan suara pdip yang diduga dilakukan oleh oknum ppk kecamatan industri, bandongan, dan kaliangrik dan pengurangan suara partai demokrat sebesar suara yang tersebar desa antara lain desa balerejo, ngindrokilo, ngemplak dan desa karangsari kecamatan industri. menyatakan perolehan suara partai demokrat menurut kpu kecamatan antar gebang terjadi penggelembungan suara pdip sebesar suara dan pengurangan suara partai demokrat sebesar suara, hal ini menurut pemohon mempengaruhi kursi demokrat. |
swakil kepala daerah kabupaten ogan komering ilir yang diajukan oleh: nama iskandar, se, agama islam: pekerjaan pegawai negeri sipil, alamat jalan lintas timur km. kelurahan indralaya raya, kecamatan indralaya, rt. nomor kabupaten ogan komering ilir, nama kukuh pudiyarto: agama islam: pekerjaan pensiunan tni: alamat desa tugu jaya, kecamatan lempung, kabupaten ogan komering ilir, berdasarkan surat kuasa khusus bertanggal oktober memberikan kuasa kepada eti agustina, s.h, april firdaus, s.h: taslim, s.h: partai hamonangan, s.h: yovie bharat, s.h: sulyaden, s.h., yusmarawati, s.h: herlina, s.h, kesemuanya advokat yang bergabung dalam tim advokasi calon bupati wakil bupati ogan komering ilir, iskandar, s.e., dan kukuh pudiyarto periode yang berkantor jalan biar blok nomor kampus palembang, bertindak untuk dan atas nama pemohonogan komering ilir provinsi sumatera selatan, berkedudukan jalan letnan marzuki jari telepon fax berdasarkan surat kuasa khusus bertanggal november memberikan kuasa kepada alamsyah harafiah, s.h., mariah bakri, s.h., muhammad year, s.h., hendra hermansyah, s.h., dan syari noor, s.h., si. kesemuanya advokat pada law office alamsyah harafiah, s.h., partners yang berkantor jalan letjen suprapto ruko cempaka mas boulevard barat blok nomor jakarta pusat jalan jenderal sudirman nomor palembang yang bertindak untuk dan atas nama memohon, baik secara bersama sama maupun sendiri sendiri,: telah mendengar dan membaca jawaban tertulis dari memohon komisi pemilihan umum kabupaten ogan komering ilir, telah mendengar dan membaca keterangan tertulis dari pihak terkait pasangan calon bupati dan wakil bupati ogan komering ilir, ir. ishak meski, m.m., dan engga dewata, sos: telah memeriksa dengan seksama bukti bukti dan saksi saksi dari pemohon dan memohon, duduk perkara menimbang bahwa pemohon dalam permohonannyapenyelenggara pemilu, bahwa penyelenggara pemilu berpedoman kepada asas, mandiri, jujur, adil, dan seterusnya, bahwa pemohon berpendapat bahwa hasil rekapitulasi penghitungan suara terhadap calon pasangan bupati dan wakil bupati ogan komering ilir tahun terdapat kesalahan, berupa ,adanya selisih jumlah suara menurut sertifikat hasil penghitungan suara yang diserahkan oleh kpps kepada saksi dari masing masing pasangan calon bupati wakil bupati ogan komering ilir: hal tersebut dapat kita lihat dari perbandingan antara jumlah suara menurut pemohon dan daftar pemilih tetap kpu kabupaten ogan komering ilir tahun malah suara kecamatan nama calon bupati danbag rahma dewi kalung, ir. ishak meski, dan engga dewata zainal, sos ir. iskandar maliki,mm dan so4lempung jaya drs. iskandar aid, iskandar, dan mesuji makmur ukule7a drs. iskandar aid, iskandar, dan kukuh pudiyarto hendri faisal damai, dan mesujiesai kukuh pudiyarto hendri faisal damai, dan airsugihoa77 kukuh pudiyarto hendri faisal damai, dan kayuagung rahma dewi kalung, ishak meski, dan io20 engga dewata zainal, sos iskandar maliki.mm dan co1hendri faisal damai, dan (tanjung lubuk rahma dewi kalung, ishak meski, dan tokoh engga dewata zainal, sostokoh engga dewata zainal, sos iskandar maliki. dan drs. iskandar aid, iskandar, dan kukuh pudiyarto hendri faisal damai, dan bengal rahma dewi kalung, ishak meski, dan engga dewata zainal, sos iskandar maliki.mm drs. iskandar aid, iskandar, dan kukuh pudiyarto hendri faisal damai, dan sungai menang bahwa dewi kalung, ishak meski, dan engga dewata zainal, sos iskandar maliki.mm dan tag drs. iskandar aid, iskandar, dan kukuh pudiyarto hendri faisal damai, dan padang rahma dewi kalung, ishak meski, dan saga engga dewata zainal, sos drs. iskandar aid, kukuh pudiyarto engga dewata zainal, sos berdasarkan uraian fakta fakta atas, maka pemohon berpendapattuk menjamin terciptanya demokrasi kabupaten ogan komering ilir secaraohon mohon kepada majelis hakim konstitusi yang memeriksa permohonan ini untuk melakukan pemilukada ulang kabupaten ogan komering ilir sesuai dengan asas demokrasi, langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. membatalkan rekapitulasi hasil pemilihaniserta menetapkan hasil penghitungan suara yang benar adalah menurut pemohon, adapun perubahan perolehan suara menurut pemohon tersebut atas didasarkan surat pernyataan yang ditandatangani: suharto, desa muara burial, ketua tim pemenangan kandang kecamatan lempung jaya: sono, desa surakarta mesuji makmur, ketua tim kanakan kecamatan mesuji makmur: imam syahrini, desa mataram jaya meski raya, ketua tim pemenangan kandang kecamatan mesuji raya, sulit, desa surakarta, ketua tim pemenangan kandang, kecamatan air suguhan: saingan, desa bumi agung, ketua tim pemenangan kecamatan lempung: edy johan, desa sugih waras, ketua tim pemenangan kecamatan teluk gelam, amat yusuf, desa surya adi, ketua tim pemenangan kandang kecamatan mesuji yang menyatakan: banyaknyaditakuti dan diancam akan dikeluarkan dari desa lubuk siberut dan dari desa lain:dicoret dari daftar warga setempat, aparat desa yang mendata masyarakat yang akan menerima blt, karena jika tidak memilih isme, maka mereka tidak akan mendapat blt, pembagian sembako yang dikemas dalamnya terdapat stiker isme dengan adanya tindakan yang dilakukan oleh oknum oknum yang mendukung isme, maka sudah sepatutnyyah: berdasarkan hal tersebut atas, dengan demikian maka pemohon menyimpulkan bahwa perolehan suara yang benar adalah sebagai berikut: munpsnemenan amors drs. iskandar aid, rahma dewi kalung, ir. ishak meski, dan engga dewata zainal, sos pada petit berubah menjadi sebagai berikut: primaire: mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya, menyatakantalkan rekapitulasi hasil penghitungan suara pemilihan umum bupati dan wakil bupati ogan komering ilk tahun dan keputusan komisi pemilihan umum kabupaten ogan komering ilir nomor bikemenetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut pemohon adalah sebagai berikut: nama pasangan calon ir. iskandar maliki,mm dan drs. iskandar aid, iskandar, dannomor b ba kpu oki ix tentang pengundian nomor urut calon bupati dan wakil bupati kabupaten ogan komering ilir periode bertanggal september bukti fotokopi laporan pelanggaran sengketa pemilu nomor bawaslu kab. oki x tanggal oktober bukti fotokopi surat tanda penerimaan barang bukti pol. sp. sita bareskrim tanggal oktober bukti fotokopi berita acara penyerahan tanggal oktober bukti fotokopi laporan pelanggaran sengketa pemilu nomor bawaslu kecamatan mesuji raya tanggal oktober bukti fotokopi laporan pelanggaran sengketa pemilu bawaslu kab. oki x tanggal oktober bukti fotokopi berita acara penyerahan tanggal oktober bukti fotokopi laporan masyarakat secara tertulis kepada bawaslu, bukti fotokopi tanda bukti lapor pol. tbl b x spk tanggal oktober bukti fotokopi laporan pelanggaran sengketa pemilu tanggal oktober bukti fotokopi pelanggaran sengketa pemilu nomor bawaslu kabupaten oki x tanggal oktober bukti fotokopi laporan pelanggaran sengketa pemilu nomor bawaslu kecamatan kota kayuagung tanggal oktober bukti fotokopi surat tanda penerimaan laporan pengaduan pol. lp b x res oki tanggal oktober bukti fotokopi laporan tanggal oktober bukti fotokopi berita acara pemungutan suara tps viii sungai subur kecamatan sungai menang kabupaten ogan komering iliyu singgulin nusapupil hakimsmanrionurhasnaikidripardpcristinaermanudahdarsiotopalestdewasim ansoin, bukti fotokopi surat pemberitahuan waktu dan tempat pemungutan suara tps desa skp kecamatan tanggal november dan telah diperbaiki dengan perbaikan bertanggal november yangpentingan pemohon bahwa berdasarkan peraturan.bahwa berdasarkterpilihnya pasangan calon sebagai kepala daerah dan wakil kepala daerah": bahwa pemohon tidak menyetujuidari kpu kabupaten ogan komering ilir: bahwa pemohon adalah pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala pelajaran tanggal oktober atas nama pemilih yarmujjabd. rahmamasuutut nurmayansiatyemenaiyatul isrokerapoko, keputusogan komering ilir tanggal juni bukti fotokopi berita acara rekapitulasi hasil pemungutan suara pemilihan umum bupati dan wakil bupati kabupaten ogan komering ilir tahun tingkat kabupaten kota oleh kpud kabupaten kota tanggal oktober bukti fotokopi surat pernyataan dari ahmad dusun tanggal oktober bukti fotokopi surat pernyataan dari ahmad imam syahrini tanggal oktober bukti fotokopi surat pernyataan dari ahmad sono tanggal oktober bukti p 60o fotokopi surat pernyataan dari ahmad sulit tanggal oktober bukti fotokopi surat pernyataan dari saingan tanggal oktober bukti fotokopi surat pernyataan dari edy johan tanggal oktober bukti fotokopi surat pernyataan dari sukarno tanggal oktober bukti rekaman dalam bentuk digital video disk tentang pelanggaran pelanggaran pemilukada ogan komering ilir tahunsepuluh) orang saksi yang telah didengar keterangannya bawah sumpah, namun dari (sepuluh) saksi tersebut hanya (sembilan) orang saksi yang memberikan keterangan persidangan tanggal november pada pokoknya menerangkan sebagai berikut: sang dewi resmi nurdin bahwa saksi adalah tim sukses pemohon yang menolak untuk menandatangani rekapitulasi hasil penghitungan suara pemilihan bupati dan wakil bupati kabupaten ogan komering ilir dari seluruh kecamatan. alasamemproses secara hukum keberatan yang saksi ajukan. saksi tidak tertarik dengan angka angka disampaikan oleh kpu, karena suara tersebut diperoleh dengan cara money politik. saksi mendapat kabar bahwa money politic tersebut banyak terjadi tps tulung selatan yang dilakukan pada hari tayang atau sebelum pencoblosan suara: bahwa saksi tidak mengetahui apabila rekapitulasi suara tingkat kpu tidak ditandatangani, tidak memberi akibat apapun terhadap penetapan kpu: pada waktu berada kecamatan, saksi mendapatkan laporan bahwa pemilihan kepala daerah wakil kepala daerah kabupaten ogan komering ilir terjadi money politik pada saat hari hari tenang saksi mengakui bahwa tidak melihat langsung adanya money politic tersebut: bahwa pada saat dilakukan penghitungan suara dihadiri oleh ketua ketua ppk setiap kecamatan.mengenai berapa jumlah perolehan suara berdasarkan penetapan kpu, saksi tidak tertarik dengan angka angka yang diumumkan kpu, karena proses untuk memperoleh suara tersebut cacat hukum:ogan komering ilir membawa kotak suara rumah sakitkotak suara yang dibawa saison power, ketua kpu kabupaten ogan komering ilir dan sekretarisnya yang tidak didampingi satupun saksi, dimana pada waktu itu kotak suara dibawa ruangan kebidanan. sekalipun kotak suara tersebut saksi stop, namun kotak suara tersebut tetap dijalankan oleh orang kpu sampai ruangan paviliun. kemudian saksi stop lagi dan saksi bertanya kepada hasan shower, ketua kpu bahwa kotak suara mau dibawa kemana dan apakah ada saksi. atas pertanyaan saksi tersebut, saison power mengatakan bahwa tidak ada saksi. karena pencoblosan rumah sakit umum kayu agung tersebut tidak ada saksi, maka kemudian saksi menelpon pada saksi dari tim iskandar yaitu bob amami berserta rekan rekannya yang sepakat untuk merobek suara tersebut, robekan suara tersebut saksi masukkan kembali dalam kotak suara dan tidak dihitung: saksi mendapat kabar bahwa kecamatan ada sembako yang akan dibagikan pada masyarakat. setelah mendapat kabar tersebut saksi datang menuju kantor kecamatan dan memang benar ruang kantor kecamatan ada sembako, namun sembako tersebut belum dibagikan kepada masyarakat. kemudian saksi menanyakan kepada bapak camattersebut akan dijual pasar murah. kemudian saksi melaporkan kejadian tersebut kepada pihak kepolisian, dan kapolres mendatangi kantor camat memberikan nasihat dan saksi, kemudian sembako yang berjumlah kurang lebih bungkus dibawa kantor kapolres: husin bin hasan saksi adalah ketua tim sukses pemohon dari kecamatan kayu agung, bahwamelihat saison power, ketua kpu kayu kabupaten ogan komering ilir bersama tepi herlambang membawa kotak suara, karena sebenarnya tps rumah sakit umum kayu agung adalah merupakan tps yang tidak terdaftar kelurahan ataupun desa, sehingga beralasan jika saison power dan tepi herlambang ketakutan melihat saksi ketika rumah sakit umum kayu agung. saksi melihat bahwa dalam kotak tersebut ada lembar suara dan berdasarkan kesepakatselanjutnya kejadian tersebut, saksi laporkan kepada panwascam, bawaslu dan besoknya saksi laporkan polres kabupaten ogan komering ilir, namun hingga saat ini laporan saksi tersebut tidak pernah proses pengadilan, saksi menerangkan bahwa selain ditemukan adanya tps fiktif, saksi juga melihat adanya kecurangan kecurangan atau pelanggaran pelanggaran lain, misalnya politik uang. saksi menemukan adanya politik uang tersebut pada tanggal malam, dimana pada waktu itu saksi berada rumah bapak iskandar, s.e. pemohon) mendapat telpon dari tim tim sukses pemohon mesuji raya bahwa sekitar jam saksi bertemu dengan paitimin yang mengaku ditipu uang oleh sekdes untuk diberikan sutiyem untuk nobles calon nomor kemudian padi tim sukses pemohon juga mendapati tujuh amplop berisi uang yang per amplopnya berisi uang rp. (dua puluh ribu rupiah), hasim anchor pada hari kamis tanggal oktober jam saksi pergi tps untuk menggunakan hak pilihnya, namun sampai tps, saksi ditolak oleh ketua tpsmereka juga tidak bisa mencoblos yang jumlahnya sekitar orang. mereka tidak bisa mencoblos karena kartu suara habis dan petugas tps minta agar kartu undangan dikembalikan kepada petugas tps. saksi juga mendengar bahwa ada anak anak yang masih bawah umur ikut mencoblos, sepengetahuan saksi ada anak yang berusia bawah umur ikut mencoblos, antara lainyaitu dari laporan masyarakat dan mereka mereka tersebut masih sekolah sd, dan smp kelas dan kelas ii: sono menurut saksi bahwa pilkada oki banyak terjadi ketidakjujuran yang dilakukan oleh aparat pemerintahan kecamatan, dan kepalapada saksi untuk menurunkan gambar pemohonkarena tahu kalau saksi merupakan tim sukses dari pemohon. sepengetahuan saksi ada orang yang tidak dapat mencoblos, dan berdasarkan laporan dari tim sukses pemohon bahwa banyak orang yang tidak bisa mencoblos karena kepala desa mengetahui kalau mereka tersebut merupakan pendukung pemohon. saksi tidak mengetahui secara pasti berapa jumlah orang yang tidak dapat mencoblos. said pada hari rabu, tanggal jam petang, saksi mendapat informasi dari saudara salin bin sori bahwa saudara salin bin sori diajak oleh saudara jadi bin pas, dan budi bin sebutan kantor camat pampanga kabupaten ogan komering ilir untuk camat pampanga kabupaten ogan komering ilir. menurut keterangan salin bin sori bahwa salin dipanggil masuk ruangan camat dan diberi amplop yang berisi uang rp. (lima puluh ribu rupiah) sebanyak lembar sehingga berjumlah rp. (dua ratus lima puluh ribu rupiah). dalam amplop tersebut juga ada tulisan berbunyi, selamat hari lebaran idul fitri dan menurut cerita wahidin pak camat pesan tanggal oktober untuk mencoblos nomor yaitu pasangatidak menerima uang langsung dari bapak camat, tetapi saksi menerima uang dari salin, muhammad kasih saksi adalah tim sukses pemohon dari kecamatan sungai menang. bahwa desa tepuk tps yang terdiri tps resmi dan tps yang lain ilegal dan tidak ada saksi. saksi menjelaskan bahwa desa sungai ceper kecamatan sungai menang ada seorang yang dapat mencoblos lembar. kejadian tersebut saksi laporkan pihak pihak terkait, misalnya camat, kepala desa ikut campur dalam pelaksanaan pilkada kabupaten ogan komering ilir, bahkan banyak fasilitas negara, misalnya mobil dinas dimanfaatkan untuk melakukan kampanye. demikian pula kepala desa lubuk siberut mengancam pada sulaiman, apabila tetap melakukan kampanye atas nama kandang pemohon) akan diusir dari desa tersebut. kemudian masyarakat dan keluarga saksi juga diancam bahwa apabila tidak mencoblos isme ishak meski dan engga dewata) tidak akan mendapat kompos gas dan bantuan langsung tunai blt), budiman saksi adalah tim sukses pemohon dari kecamatan mesuji. pilkada kabupaten ogan komering ilir sarat dengan money politic yang:bahwa memohon dengan tegas menolak seluruh dalil permohonan dari pemohon, sebagaimana surat permohonan keberatannya tertanggal kayu agung, oktober yang terdaftar registrasi kepaniteraan mahkamah konstitusi pada hari kamis, tanggal november jam wib dengan register perkara nomor php.d vi juncto perbaikan permohonan pemohon tertanggal jakarta,eksepsi tentang permohonan keberatan yang diajukan pemohon telah kadaluarsa lewat waktu), dan tidak sesuai dengan ketentuan tata cara pengajuan permohonan ex. peraturan mahkamah konstitusi nomor tahun bahwa dalam sengketa pemilukada yang diajukan pemeriksaannya kepada mahkamah konstitusi, secara limitation yuridis yang dijadikan sebagai dasar hukum untuk menentukan tempus (tenggang waktu) kapan diajukannya suatu keberatan permohonan kepada mahkamah konstitusi secara sah menurut hukum, adalah didasarkan kepada nomor dan tanggal registrasi pendaftaran yang tertera pada surat permohonan dari pemohon, yang dijadikan pula sebagai dasar untuk mengadili perkara tersebut. dan hal ini secara umum berlaku pula terhadap sistem peradilan yang lain indonesia: bahwa dalam perkara ini, sudah jelas tertera dalam surat permohonan keberatan pemohon, tertanggal kayu agung oktober tersebut, secara resmi bahwa permohonan keberatan pemohon dimaksud telah masuk dan diterima dalam registrasi kepaniteraan pada mahkamah konstitusi, yang dicatat dengan register perkara nomor php.d vi tertanggal november jam wib. maka sudah tidak dapat disangkal lagi kebenarannya secara hukum bahwa permohonan keberatan pemohon tersebut diajukan dan registrasi oleh mahkamah konstitusi pada hari kamis, tanggal november jam wib (vide surat keberatan pemohon tertanggal kayu agung oktober bahwa secara yuridis formal berdasarkan ketentuan tata cara pengajuan permohonan (ex secara limitation yuridis, permohonan keberatan yang diajukan oleh pemohon mahkamah konstitusi, adalah telah kadaluarsa (lewat waktu) dari ketentuan yang disyaratkan, yakni diajukan telah melewati dari tenggangarena secara fakta hukum memohon telah menetapkpu oki nomor b kep kpu oki x adalah pada tanggal oktober kami kutip ketentuan bunyioleh karena permohonan keberatan yang diajukan oleh pemohon tidak sesuai dengan ketentuan tata cara pengajuan permohonan jex. peraturan mahkamah konstitusi nomor tahun karena pengajuannya telah lewat dari (tiga) hari waktu kerja yang ditentukan (kadaluarsa), dimana permohonan baru didaftarkan dan register kepaniteraan mahkamah konstitusi adalah pada hari kamis tanggal november jam wib (vide surat permohonan pemohon tertanggal oktober sementara objek sengketa yang dimohonkan pembatalannya berupmemohon nomor b kep kpu oki x tersebut, telah ditetapkan dan diumumkan daerah yang bersangkutan pada tanggal oktober yang seharusnya menurut hukum tenggang waktu pengajuan permohonan keberatan pemohon telah berakhir pada tanggal november maka sudah cukup alasan hukum bagi majelis mahkamah konstitusi untuk menyatakan permohonan keberatan yang diajukan pemohon dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard), dalam pokok perkara bahwa memohon dengan tegas menolak seluruh dalil dalil pemohon yang tertuang dalam surat permohonan keberatannya tertanggal oktober juncto surat perbaikan permohonan tertanggalbahwa dalam pemilukada bupati dan wakil bupati kabupaten ogan komering ilir tahun yang dilaksanakan oleh memohon kpu kabupaten oki), diperoleh fakta hukum sebagai berikut: daftar pemilih tetap dpt), sebanyak (empat ratus delapan puluh enam ribu empat puluh enam) daftar pemilih. hal ini sebagaimana dpt pemilu bupati dan wakil bupati kabupaten oki tahun yang dikeluarkan oleh memohon sebagaimana suratnya tertanggal kayu agung oktober bukti pada tanggal oktober memohon telah melaksanakan pemilukada kabupaten ogan komering ilir tahun dengan peserta pasangan pemilukada kabupaten ogan komering ilir adalah sebagai berikut: nomor1 pasangan ir. iskandar maliki dan drs. iskandar aid, mm, nomor2 pasangan iskandar, se. dan kukuh pudiyarto, pemohon): daerah kabupaten ogan komering ilirhal ini merupakan pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah kabupaten ogan komering ilir dengan nomor urut berdasarkan berita acara rapat pleno nomor ba kpu oki 1ix tentang pengundian nomor urut calon bupati dan wakil bupati kabupaten ogan komering ilir, periode bahwa proses pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah kabupaten ogan komering ilir. menurut pandangan dan bukti bukti yang ada padajudul). pemilihan dan penetapan hasil pemungutan suara kepala daerah dan wakil kepala daerah kabupaten ogan komering ilir menjadi cacat hukum dan sangat mempengaruhi hasil penghitungan suara pemohon sehingga pemohon sangatlah dirugikan. tentang pokok perkara bahwa daftar pemilih sementara kabupaten ogan komering ilir tahunihan umum: bahwa daftar pemilih tambahanu, bahwa daftar pemilih tetap tempat tempat sesuai dengan yang telah ditentukan oleh undang undang sesuai dengan undang undang nomor tahun tentang penyelenggaraan pemilu, bahwa penyerahan kartu pemilih yang seharusnya paling lambat (tiga) hari nomor pasangan hendri faizal damai, se. dan rahma dewi kalung, se, nomor4: pasangan ir. ishak meski, mm. dan engga dewata zainal, sos, bahwa secara fakta hukum atas dilaksanakannya pemilukada bupati dan wakil bupati kabupaten ogan komering ilir tahun pada tanggal oktober tersebut, selanjutnya pada hari kamis, tanggal oktober berdasarkan rekapitulasi hasil penghitungan suara pemilihan umum bupati wakil bupati kabupaten ogan komering ilir tahun model db1 kaki: bukti yang dilakukan oleh memohon tingkat kabupaten, didapat fakta bahwa jumlah perolehan suara sah untuk seluruh pasangan calon bupati dan wakil bupati kabupaten ogan komering ilir adalah suara sah, dengan adalah berjumlah suarapara pasangan calon bupati dan wakil bupati: hendri faisal damai, se. cabup) dan rahma dewi h.a. kalung, se. cawabup) adalah berjumlah suarahal ini sesuai dengan berita acara rapat pleno kpu kabupaten ogan komering ilir nomor ba kpu oki x tertanggal oktoberukti t. dan bukti bahwa memohon dengan tegas menolak seluruh dalil pemohon dalam posisinya angka romawi iii, pada poin dan (tentang pokok perkara), karena dalil dalil pemohon tersebut adalah tidak beralasan hukum dan bukan merupakan hal hal yang menjadi objek sengketa perselisihan hasil penghitungan suara pemilukada, sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan mahkamah konstitusi nomor tahun juncto undang undang nomor tahun bahwa secara yuridis formal berdasarkan peraturan mahkamah konstitusi nomor tahun ex. juncto berbunyi, demikian pula undang undang nomor tahunpula halnya dalam ketentuan peraturan mahkamah konstitusi nomor tahun berbunyi, permohonan sekurang kurangnya memuat: identitas lengkap pemohon . dst. uraian yang jelas mengenai: kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh memohon: isinya. isinya.", adalah tidak berdasarkan hukum dan tidak sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku ex. peraturan mahkamah konstitusi nomor tahun dan nomor tahun sebagaimana telah diubah dengan nomor tahun tentang pemerintahan daerah), konstitusi: karenabasil penghitungan suara yang dapat mempengaruhi terpilihnya pasangan calon bupati dan wakil bupati ogan komering ilir: maka berdasarkan ketentuan juncto peraturan mahkamah konstitusi nomor tahun juncto nomor tahun atas, sudah cukup alasan dan dasar yuridis bagi mahkamah konstitusi untuk berkenan kiranya menolak permohonan pemohon atau setidaktidaknya dinyatakan tidakdapatditerima, bahwa demikian pula memohon menolak dengan tegas dalil polita pemohon pada poin sebagaimana surat. dimana pemohonrhitungan pemohon, sebagai berikut: pasangan calon bupati dan wakil bupati: ir. iskandar maliki, dan drs. iskandar aid, mm. adalah berjumlah suara pasangan calon bupati dan wakil bupati: iskandar, dan kukuh pudiyarto adalah berjumlah n0nv suara pasangan calon bupati dan wakil bupati: hendri faisal dihari, se. dan rahma dewi h.a. kalung, se. adalah berjumlah 2n0 0nnnnvnen suara pasangan calon bupati dan wakil bupati: ir. ishak meski, dan engga dewata zainal, sos. adalah berjumlah . ii. suara sehingga total jumlah suara sah menurut perhitungan pemohon adalah suara bahwa dasar perhitungan suara versi pemohon tersebut atas adalah merupakan per: bahwagan komering ilir nomor ba kpu oki x tertanggal oktober(yang sudah mencoblos kertas suara secara sah), untuk seluruh pasangan calon bupati wakil bupati kabupaten ogan komering ilir adalah (tiga ratus delapan puluh dua ribu empat ratus delapan puluh sembilan) suara sah, dengan pe. adalah berjumlah . suara y6). . suara pasangan calon bupati dan wakil bupati: hendri faisal dihari, se. cabup) dan rahma dewi h.a. kalung, se. cawabup) adalah berjumlah . suara y6). suara total jumlah suara sah adalah suara y4) bahwa pada tanggal november ternyata pemohon merubah permohonannya mulai dari halaman poin dimana perubahan permohonan pemohon tersebut menyangkut hasil penghitungan suara pemilukada kabupaten ogan komering ilir menurut versi pemohon, dengan perincian sebagai berikut::l bahwa perhitungan suara menurut pendapat versi pemohon tersebut atas adalah perhitungan yang irasional, karena apabila perhitungan suara versi pemohon tersebut atasgan komering ilir adalah suara, dengan demikian suara orang pemilih yang hapus atau dikurangkan pemohon dari jumlah masyarakat kabupaten ogan komering ilir yang memilih (mencoblos kertas surat suara) yaitu: suara dikurangi penghitungan suara menurut pendapat versi pemohon suara,rhitungan suara rekapitulasi pada tingkat kecamatan panitia pemilihan kecamatan ppk): bukti t. s d t. selanjutnya rekapitulasi penghitungan suara oleh memohon berjumlah suara (vide bukti t. s d bahwa memohon kpu kabupaten oki tidak habis fikir bagaimana cara pemohon menghitung total suara sah pemilih yang mencoblos kertas suara sah, sehingga perhitungannya terdapat selisih kurang dari suara pemilih sah yang telah mencoblos kertas suara sebanyak (sembilan puluh tujuh ribu sembilan ratus delapan puluh satu) suara:konstitusi agar mahkamah konstitusi cg. majelis hakim,: kecamatan lempung: kecamatan mesuji raya, kecamatan teluk gelam: kecamatan mesuji, kecamatan mesuji makmur, kecamatan air suguhan: dan kecamatan sungai menang, bahwa permohonan pemohon yang meminta untuk dihilangkan perolehan suara pemilih (delapan) kecamatan tersebut atas adalah permohonan yang bersifat irasional alias tidak relevan. karena mahkamah konstitusipermohonanbutir peraturan mahkamah konstitusi nomor tahun akan tetapiwakil bupati oki (delapan) kecamatan dalam kabupaten ogan komering ilir: dan oleh karena itu selanjutnya memohon menyatakan tetap pada rekapitulasi hasil penghitungan suara sebagaimana bukti s d bukti atas,wakil bupati kabupaten oki tahun bahwa oleh karena secara fakta hukum permohonan pemohon tidak didukung oleh bukti bukti yang sah secara hukum, maka permohonan pemohon menjadi tidak beralasan hukum, dan sudah sepantasnya majelis mahkamah konstitusi menolak permohonan pemohon tersebut, bahwa dalil permohonan pemohon sangatlah tidak konsisten, hal ini terbukti berdasarkan adanya perbedaan yang signifikan antara dalil pemohon dalam permohonan tertanggal oktober dengan perubahan permohonan tertanggal november khususnya tentangsebagai berikut: kecamatan nama cabut dan dalam wacabub permohonan perubahan mesuji raya iskandar, dan kukuh pudiyarto meski, dan engga dewata zainal, sos pangkalan iskandar, dan lampau kukuh pudiyarto meski, dan engga dewata zainal, sos lempung iskandar, dan kukuh pudiyarto ir. ishak meski, dan engga dewata zainal, sos pelajaran iskandar, dan kukuh pudiyarto meski, dan engga dewata zainal, sos jejak iskandar, dan kukuh pudiyarto meski, dan engga dewata zainal, sos teluk gelam iskandar, dan kukuh pudiyarto meski, dan engga dewata zainal, sos lempung iskandar, dan jaya kukuh pudiyarto ir. ishak meski, dan engga dewata zainal, sos mesuji iskandar, dan makmur kukuh pudiyarto ir. ishak meski, dan engga dewata zainal, sos pelajaran iskandar, dan timur kukuh pudiyarto meski, dan engga dewata zainal, sos air suguhan iskandar, dan kukuh pudiyarto ir. ishak meski, dan engga dewata zainal, sos kayu agung iskandar, dan kukuh pudiyarto ir. ishak meski, dan engga dewata zainal, sos bahwa berdasarkan tabelyang memohon kutip atas, sangat jelas terlihat adanya perbedaan nilai angka angka perolehan suara secara signifikan antara angka angka nilai suara yang terdapat dalam surat permohonan pemohon dengan angka angka nilai suara yang terdapat dalam perubahan permohonan pemohon. hal ini menandakan dan membuktikan secara hukum kepada persidangan mahkamah konstitusi dalam perkara ini, bahwa pemohon sesungguhnya tidak mempunyai bukti yang akurat pasti tentang selisih jumlah suara yang dipertentangkan dengan jumlah suara hasil penghitungan memohon, bahwa berdasarkan hasil rekapitulasi penghitungan suara pemohon berdasarkan permohonannya sebelum perubahan dan sesudah perubahan, tercatat perolehan hasil sebagai berikut: sebelum setelah terdapat iskandar, dan kukuh suara pudiyarto (bertambah) ir. ishak meski, dan engga dewata zainal, suara sos (berkurang) bahwa berdasarkan permohonan dan perubahan permohonan yang dibuat sendiri oleh pemohon, telah terbukti secara fakta hukum terdapat adanya perbedaan yang mencolok signifikan antara data yang dimiliki oleh pemohon sendiri, yaitu terhadap hasil dari (sebelas) kecamatan, terdapat selisih nilai bertambah sebanyak (seribu tigaratus tujuh puluh tiga) suara untuk pasangan iskandar, se. dan kukuh pudiyarto, dan selisih nilai berkurang sebanyak (empat puluh sembilan ribu dua ratus delapan puluh satu) suara untuk pasangan ir. ishak meski, dan engga dewata zainal, sos, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut atas, maka sudah sepatutnya dan beralasan majelis hakim mahkamah konstitusi untuk menyatakan menolak" permohonan pemohon karena tidak beralasan, bahwa berdasarkan dalil pemohon pada poin dan poin pemohon telah mengklaim adanya pencoblosan suara yang tidak sah, sebagai berikut: pada tps desa kuala sungai jeruji kecamatan bengallima) lembar surat suara bahwa tps kelurahan mangun jaya, kecamatan kayu agutujuh) lembar surat suara bahwa tps desa sri tanjung kecamatan tanjung lubuk, petugas kppssurat suara bahwa tps desa sungai caper, kecamatan sungai menadelapan) lembar surat suara bahwa tps desa suka pulih, kecamatan pelajaran, sebanyak orang pemilih tidak dapat memilih dengan alasan surat suara habis bahwa berdasarkan klaim pemohon tersebut atas, ternyata secara fakta hukum kertas suara yang dipermasalahkan dan dijadikan sebagai dasar keberatan pemohon, hanyalah sebanyak (enam puluh satu) suara, sebagaimana terbukti berdasarkan dalil pemohon pada poin dan dalam surat permohonannya tersebut: bahwa pemohon dalam posisinya menyimpulkan hasil penghitungan suara sebelum pemungutan suara tidak diserahkan oleh petugas panitia pemungutan suara kabupaten ogan komering ilir tahun kepada pemilih sesuai dengan jadwal seperti yang termuat dalam tahapan kpukep kpu oki vi bahwa daftar pemilih tetap kabupaten ogan komering ilir pada tiap tiap tempat pemungutan suara tps) tidak pernah diserahkan kepada saksi dari masing masing pasangan calon bupati dan wakil bupati ogan komering ilir, periode yang hadir pada saat pemungutan suara, yaitu hari kamis, tanggal oktober sesuai dengan huruf undang undang nomor tahun tentang penyelenggaraan pemilihan umum: bahwa pada hari kamis tanggal oktober kabupaten ogan komering ilir telah dilaksanakan pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah yang telah diselenggarakan oleh memohon,: bahwa panitia pemilihan kecamatan kabupaten ogan komering ilir tidak pernah memberikan berita acara penghitungan suara dan sertifikat penghitungan suara kepada saksi calon pasangan bupati dan wakil bupati ogan komering ilir periode bahwa pemohon adalah pihak yang telah mencalonkan diri pada komisi pemilihan umum kabupaten ogan komering ilir dengan mendapat nomor urut sebagai calon kepala daerah dan wakil kepala daerah yang telah mengikuti proses pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah kabupaten ogan komering ilir. adapun pasangan yang ikut dalam pemilukada kabupaten ogan komering ilir tahun tersebut yaitu: nomor1 pasangan ir. iskandar maliki dan drs. iskandar aid, mm. (duo iskandar): nomor2 pasangan iskandar, dan kukuh pudiyarto (kandang sebagai pemohon), nomor3 pasangan hendri faizal damai, rahma dewi kalung, nomor4 pasangan ir. ishak meki, engga dewata bahwa pada hari kamis tanggal oktober memohon telahsebagaimana surat perubahan perbaikan keberatannya pada kolom tabel halaman dan khususnya yang berkaitan dengan perubahan perolehan suara, adalah nyata nyata dan jelas telah mengaburkan dan menghilangkan atau mengurangi jumlah suara pemilih yang sah terhadap pasangan calon dalam pemilukada bupati dan wiki bupati ogan komering ilir tahun yang ditetapkan oleh kpu kabupaten ogan komering ilir, hal ini dapat dibuktikan dimana pemohon telah secara nyata nyata mengurangi jumlah suara pemohon sendiri (pasangan iskandar, se. dan kukuh pudiyarto) dari jumlah semula yang ditetapkan memohon, pemohon memperoleh suara sah sebanyak (seratus enam puluh ribu tiga ratus sembilan puluh lima) suara, berkurang menjadi (seratus lima puluh lima ribu dua ratus tiga puluh tiga) suara, atau dengan kata lain secara hitungan matematika, berkurang sebanyak suara suara (lima ribu seratus enam puluh dua) suara, demikian pula pemohon dalam perhitungannya tersebut juga secara nyata nyata telah melakukan pengurangan jumlah suara sah yang diperoleh dan ditetapkan memohon terhadap pasangan bupati dan wakil bupati kabupaten ogan komering ilir tahun terpilih, yakni pasangan ir. ishak meski, mm. dan engga dewata zainal, sos. dari semula mendapatkan suara sah pemilih sebanyak (seratus sembilan puluh ribu empat ratus dua puluh lima) suara sah, oleh pemohon suaranya dihilangkan dan dikurangi menjadi (delapan puluh enam ribu delapan ratus tujuh puluh sembilan) suara, atau dengan kata lain secara hitungan matematika, suara pasangan ir. ishak meski, mm. dan engga dewata zainal, sos berkurang sebanyak (seratus tiga ribu lima ratus empat puluh enam) suara sah: bahwa adapun menurut pemohon perubahan perolehan suara yang memenangkan pemohon dari pasangan lain yakni ir.h. pihak meski, dan engga dewata zainal, sos, sebagaimana tersebut atas adalah didasarkan pada surat pernyataan yang dibuat oleh: sdr. suharto, desa muara burial, selaku ketua tim pemenangan pemohon pada kecamatan lempung jaya: sdr. sono, desa mesuji makmur, selaku ketua tim pemenangan pemohon pada kecamatan mesuji makmur: sdr. imam syahrini, desa mataram jaya mesuji raya, selaku ketua tim pemenangan pemohon pada kecamatan mesuji raya: sdr. sulit, desa surakarta, selaku ketua tim pemenangan pemohon pada kecamatan air suguhan, sdr. saingan, desa bumi agung, selaku ketua tim pemenangan pemohon pada kecamatan lempung, sdr. edy johan, desa sugih waras, selaku ketua tim pemenangan pemohon pada kecamatan teluk gelam: sdr. amat yusuf, desa surya adi, selaku ketua tim pemenangan pemohon pada kecamatan mesuji, yang menyatakan bahwa: banyaktakuti dan diancam akan dikeluarkan dari desa lubuk siberut dan dari desa lainnya,coret dari daftar warga setempat: aparat desa yang mendata masyarakat akan mendapat blt, karena jika tidak memilih isme, maka mereka tidak akan mendapat blt: pembagian sembako yang dikemas dalamnya terdapat stiker isme, bahwa dengan adanya tindakan yang dilakukan oleh oknum oknum yang mendukung isme, makah, demikian alasan dalil pemohon (vide surat permohonan keberatan pemohon): bahwa secara yuridis, dalil politamemohon kpu kab. oki), tidak pernah berbuat sebagaimana yang diuraikan dalam dalil polita pemohon tersebut atas, dan peristiwa atas bukanlah tugas dari memohon. karena memohon tidak pernah berbuat seperti yang dituduhkan oleh pemohon, dan juga objek peristiwa hukum tersebut tidak dapat ditujukan kepada memohon, dan peristiwa yang didalilkan oleh pemohon tersebut atas bukanlah tugas dari memohon sebagaimana yang diatur dalam undang undang pemilu nomor12 tahun juncto nomor tahun karena secara fakta hukum memohon kpu kabupaten oki) tidak pernah mempengaruhi aparat desa untuk tidak netral, atau memakai mobil dinas untuk menggalang massa, tidak pernah melakukan intervensi kepada iapun untuk tidak memilih calon lain, selain isme: atau melakukan intimidasi kepada masyarakat yang tidak memilih isme akan dicoret dari daftar yang akan menerima kompor gas gratis, atau tidak akan mendapatkan blt bantuan langsung tunai), dan memohon tidak pernah pula terlibat pembagian sembako yang dalamnya menurut pemohon terdapat stiker isme: bahwa karenanya memohon mereserver pemohon untuk membuktikan dalilnya tersebut, bahwa secara fakta hukum semua prosedur dan mekanisme tahapan mulai dari tahap pemilihan suara sampai dengan penghitungan suara semua tps, telah dilakukan dan dilaksanakan oleh memohon kpu kabupaten ogan komering ilir, mulai dari semua tps dihitung oleh kpps, serta,,oleh karena itu penghitungan suara pemilukada bupati dan wakil bupati oki tahun yang dilakukan oleh memohon kpu kabupaten okiilkada kabupaten ogan komering ilir tahun tersebut telah dilaksanakan oleh memohon dengan secara demokratis, rahasia: jujur: bebas dan adil sebagaimana dimaksud dalam nomor tahun juncto peraturan pemerintah nomor tahun berdasarkan seluruh uraian yuridis atas, memohon kpu kabupaten ogan komering ilir) memohon kepada mahkamah konstitusi cg. majelis hakim mahkamah konstitusi pemeriksa perkara nomor php.d vi yang memeriksa dan mengadili serta memutus sengketa ini dengan amar putusan sebagai berikut: mengadili, dalam eksepsi menyatakanmempunyai alasan dan dasar hukum, menyatakan menolak permohonan pemohon untuk seluruhnya,daftar pemilih tetap pemilihan umum bupati dan wakil bupati kabupaten ogan komering ilir tahun bukti fotokopi berita acara rapat pleno kpu kabupaten ogan komering ilir nomor ba kpu oki xair suguhbengaljelakayu ag jmakrmpangngkalan lampau, bukt tiirah pulau padungai menanjung lubukeluk gelamulung selatan,ogan komering ilir terpilih ir. ishak meski, mm., dan engga dewata sos) telah menyampaikan keterangan dan tanggapan tertulis bertanggal november yang pada pokoknya sebagai berikut: mahkamah konstitusi tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini ( mkmemutuskan'"emohon atau setidak tidaknya menyatakan permohonan keberatan dari pemohon dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard):guo kpu kabupaten ogan komering ilir adalah sebagai penyelenggara pemilihan umum bupati dan wakil bupati ogan komering ilirogan komering ilir termasuk pula segala kewenangan (bevoegheid) yang melekat dan sah telah diberikan oleh undang undangnghitungan suara dalam pemilukada,dan tidak mengikat terhadap siapapun juga, bahwa demikian juga halnya dengah secara hukum: dalam perbaikan permohonan keberatan, justru pemohon menghitung perolehan suara untuk pihak terkait pasangan calon ir. ishak meski, dan engga dewata, sos) (delapan) kecamatan yaitu untuk kecamatan mesuji raya. suara. untuk kecamatan puing oom oma suara. untuk kecamatan teluk gelam .eeeeff suara. untuk kecamatan lempung jaya |. suara. untuk kecamatan mesuji mak mut |. suara. untuk kecamatan uji .ooeeann suara. untuk kecamatan air suguhan .eeeeee para. untuk kecamatan sungai menang. suara. adalah suatu perhitungan yang tidak masuk akal dan tidak memiliki dasar perhitungan yang jelas, juga tidak didasarkan pada fakta dan bukti hukum yang sah, oleh karenanya perhitungan yang demikian tidak sah secara hukum, maka secara hukum patut ditolak, demikian juga perhitungan perolehan suara untuk pihak terkait yang dihitung sendiri oleh pemohon kecamatan lainnya tidak didasarkan pada fakta dan bukti hukum yang sah, maka secara hukum patut ditolak: bahwa mengenai perhitungan perolehan suara untuk pemohon yang dihitung sendiri oleh pemohon pada setiap kecamatan, sebagaimana diajukan pemohon dalam permohonan keberatannya maupun dalam perbaikan permohonan keberatannya, dihitung berdasarkan rekayasa dan asumsi yang tidak berdasarkan fakta dan bukti hukum yang sah. maka secara hukum patut ditolak:, rekapitulasi hasil perhitungan suara yang dilakukan kpu kabupaten ogan komering ilir, bahwa pada saat dilakukan penghitungan akhir ditingkat kabupaten atau pada saat memohon melakukan rekapitulasi penghitungan suara terpilih untuk pemilukada bupati dan wakil bupati oleh kpu kabupaten ogan komering ilir sesuai dengan keputusan pemilihan umum kabupaten ogan komering ilir nomor b kep koki x dengan perincian sebagai berikut: nama pasangan calon bupati dan perolehan wakil bupatin kalung, ir. ishak meki, dan engga dewata zainal, sos bahwa dengan telah dilaksanakannya tahapan penyusunan berita acara dan rekapitulasi hasil penghitungan suara ditingkat kabupaten ogan komering ilir serta penetapan pasangan calon terpilih untuk pemilukada bupati dan wakil bupati oleh kpu kabupaten ogan komering ilir, pada hari kamis tanggal oktober menurut pemohon telah merugikan pemohon. hal ini dikarenakan pada proses pemilukada kabupaten ogan komering ilir banyak ditemukan pelanggaran sehingga proses pemilukada kabupaten ogan komering ilir telah cacat hukum serta berlangsung dengan tidak demokratis, uber dan judulgan komering ilir tahun yang telah dilaporkan kepada bawaslu kecamatan, bawaslu kabupaten ogan komering ilir serta bawaslu propinsi sumsel serta polres ogan komering ilir, polsek lempung dan menurut pemohon beberapa pelanggaran yang dilaporkan atas hanyalah sedikit sample contoh dari seluruh pelanggaran yang terjadi pada proses pemilukada kabupaten ogan komering ilir, sehingga proses pemilihan bupati dan wakil bupati kabupaten ogan komering ilir:(gan komering ilir provinsi sumatera selatan: berdasarkan uraian atas, pihak terkait mohon kiranya sidang pleno hakim mahkamah konstitusi secara hukum berkenan memberikan putusan yang kamarnya menolak permohonan keberatan dari pemohon seluruhnya, atau setidak tidaknya menyatakan permohonan keberatan pemohon tidak dapat diterima. i2.6j menimbang memohon pada tanggal november menyerahkan kesimpulannya bertanggal november kepaniteraan mahkamah yang pada pokoknya menyatakan tetap pada jawaban tanggapan tertulisnya dan sekalipun pemohon telah mengajukan orang saksi, namun tidak ada satupun saksi yang menerangkan tentang kesalahan hasil penghitungan suara yang dilakukan oleh m(selanjutnya disebut kpu kabupaten oki) nomor b kep kpu oki oki sesuai dengan keputusan kpu kabupaten oki nomor b kep kpu oki x tanggal oktooki sesuai dengan keputusan kpu kabupaten oki nomor b kep kpu oki x tanggal oktoberoki nomor b kep kpu oki x tanggal oktober tentang penetapan pasangan calon terpilih hasil pemilihan umum bupati wakil bupati oki tahun keberatan dimaksud disebabkan pemohon hanya ditetapkan memperoleh suara sejumlah yang berada peringkat kedua bawah pasangan calon ir. ishak meski, mm., dan engga dewata zainal, sos, dengan suara sejumlah suara: bahwa permohonan pemohoni sedangkan penetapan kpu kabupaten oki mengenai hasil penghitungan suara pemilukada kabupaten oki adalah tanggal oktober berdasarkan ketentuan pmk nomor tahun bahwa tenggat permohonan keberatan terhadap hasil penghitungan suara pemilukada adalah (tiga) hari kerja setelah penetapan hasil pemilukada oleh memohon, untuk kasus guo adalah tanggal november sehingga permohonan guo masih memenuhi syarat tenggat permohonan. oleh karena, eksepsi memohon mengenai tenggat harus ditolak, sebab memohon mendasarkan dalilnya pada tanggal november yang merupakan tanggal registrasi, bukan pada tanggal akta penerimaan berkas permohonan, menimbang bahwa berdasarkan penilaian fakta dan hukum pada paragraphmahkamah akan mempertimbangkan lebih lanjut pokok permohonan, pokok permohonan i3.9jogan komering ilir telah mengumumkan hasil penghitungan sesuai dengan surat keputusan kpu nomor b kep kpu oki x tanggal oktober dengan perincian sebagai berikut: mammpasmmgancalon pan maka rupa perolehanwi h.a. kalung, ir. ishak meski, dan engga dewata zainal, sos bahwa menurut pemohon hasil penghitungan kpu kabupaten oki tersebut tidak benar, dengan alasan sebagai berikut: bahwa hasil rekapitulasi penghitungan suara terhadap calon pasangan bupati wakil bupati oki tahun terdapat kesalahan, berupa adanya selisih jumlah suara menurut sertifikat hasil penghitungan suara yang diserahkan oleh ketua panitia pemungutan suara kpps) kepada saksi dari masing masing pasangan calon bupati wakil bupati oki: hal tersebut dapat dilihat dari perbandingan antara jumlah suara menurut pemohon dan daftar pemilih tetap dpt) kpu kabupaten oki tahun malah suara kecamatan nama calon bupati37a9lempung jayamesuji makmurmesujiair suguha75 drs. iskandar aid, iskandar, dan kukuh pudiyarto kayuagung hendri faisal damai, dan rahma dewi kalung, ishak meski, dan io20 engga dewata zainal, sos iskandar maliki.mm dan cox3e7e"tanjung lubuk hendri faisal damai, dan 3x3 rahma dewi kalung, ishak meski, dan too engga dewata zainal, sos ir.angle engga dewata zainal, sos iskandar maliki.mm dan drs. iskandar aid, iskandar, dan kukuh pudiyarto bengalsungai menangrahma dewi kalung, engga dewata zainal, sos drs. iskandar aid, iskandar, dan rahma dewi kalung, ir. ishak meski, dan engga dewata zainal, sos bahwa proses pemilukada kabupaten oki sangat merugikan pemohon, karena banyak ditemukan pelanggaran sehingga proses pemilukada kabupaten oki tersebut cacat hukum, serta berlangsung dengan tidak demokratis, langsung, umum, bebas, rahasia, uber) jujur, dan adil judul)ki tahun yang telah dilaporkan kepada panitia pengawas pemilu bawaslu) kecamatan, bawaslu kabupaten oki, dan bawaslu provinsi sumatera selatan, polres oki, serta polsek lempung (bukti dan bahwa dari pelanggaran yang terjadi pada proses pemilukada tersebut mengakibatkan pasangan calon bupati wakil bupati oki periode yaitu ir. ishak meski, m.m., dan engga dewata zainal, sos memperoleh suara terbanyak dari pasangan calon bupati wakil bupati oki yaitu iskandar, s.e. dan kukuh pudiyarto, i3. menimbang bahwa untuk memperkuat dalilnya tersebut, pemohon telah mengajukan bukti tertulis yang diberi tanda bukti sampai dengan bukti serta (sepuluh) orang saksi yang memberikan keterangan bawah sumpah, namun dari (sepuluh) orang saksi tersebut hanya (sembilan) saksi yang memberikan keterangan dalam persidangan tanggal november pada pokoknya menerangkan sebagai berikut: sang dewi resmi nurditidak memproses secara hukum keberatan yang diajukan oleh saksi. saksi berkeyakinan bahwa perolehan suara tersebut didapat dengan cara money politic yang dilakukan sebelum pencoblosan yang banyak terjadi tps tulung selatan, namun saksi tidak melihat langsung adanya money politic tersebut, penghitungan suara dihadiri oleh ketua ketua panitia pengawas kecamatan ppk) setiap kecamatan, danjumlah perolehan suara pasangan calon berdasarkan penetapan kpu dan saksi tidak tertarik dengan angka angka yang diumumkan kpu, karena proses untuk mendapatkan angka tersebut diperoleh dan dilakukan dengan cara melanggar hukum (cacat hukum),kabupaten oki membawa kotak suara rumah sakit umum kayu agungsaison power, ketua kpu kabupaten oki dan sekretarisnya membawa kotak suara ruangan kebidanan. saksi minta kepada saison power untuk tidak mengedarkan kota suara tersebut, namun saison power bersikeras mengedarkan kotak suara hingga sampai ruangan paviliun. karena pencoblosan rumah sakit umum kayu agung tidak disertai dengan seorang saksi pun, maka saksi bersama sama dengan saison power, bob amami, dan rekan rekannya sepakat untuk merobek kartu suara hasil dari pencoblosan rumah sakit umum kayu agung dan robekan kartu suara tersebut dimasukkan kembali dalam kotak suara dan tidak dihitung: saksi mendapat kabar bahwa akan diadakan pembagian sembako kepada masyarakat dan sembako tersebut berada kecamatan. setelah mendapat kabar tersebut, saksi datang menuju kantor kecamatan dan memang benar ruang kantor camat ada sembako, namun sembako belum sempat dibagikan kepada masyarakat. saksi kemudian menanyakan kepada bapak camat pemilukada kabupaten ogan komering ilir tidak berlangsung secara demokratis, jujur dan adil. dari pelanggaran yang terjadi pada proses pemilukada inilah sehingga mengakibatkan pasangan calon bupati dan wakil bupati ogan komering ilir periode iskandar, dan kukuh pudiyarto: bahwa adanya pelanggaran lain yang terus bermunculan khususnya pada tahap pemungutan dan penghitungan suara tps tps kabupaten ogan komering ilir yang telah dilaporkan kepada bawaslu kecamatan yang berada kabupaten ogan komering ilir, bawaslu kabupaten ogan komering ilir serta bawaslu provinsi sumatera selatan. hal ini juga merupakan sedikit sample contoh dari seluruh pelanggaran yang terjadi pada proses pemungutan dan penghitungan suara tps, jelas hal ini menunjukkan bahwa proses pemungutan dan penghitungan suara pemilukada kabupaten ogan komering ilir banyak diwarnai pelanggaran sehingga hasil perolehan suara yang ditetapkan oleh kpu kabupaten ogan komering ilir pada hari kamis tanggal oktober adalah cacat hukum. dan dari pelanggaran yang terjadi pada proses pemungutan dan penghitungan suara tps ini juga mengakibatkan pasangan calon bupati dan wakil bupati ogan komering ilir,, iskandar, dan kukuh pudiyarto, bahwa pemohon, telah melaporkan kepada bawaslu kecamatan lempung perihal pencoblosan surat suara terhadap pasangan ir. ishak meski, dan engga dewata zainal, sos yang dilakukan oleh ketua kpps secara terbuka dan disaksikan oleh masyarakat umum. hal tersebut disaksikan oleh semua orang yang hadir tps desa tugu jaya, kecamatan lempung. hal ini jelas merupakan pelanggaran terhadap asas umum, bebas, rahasia, jujur dan adil serta merupakan tindakan provokatif yang telah dilakukan oleh salah satu pendukung calon kepala daerah kabupaten ogan komering ilir, bahwa adanya indikasi kecurangan, nyata nyata telah pula dilakukan olehakan dijual pasar murah. kemudian saksi melaporkan kejadian tersebut kepada pihak kepolisian. atas laporan saksi, bapak kapolres mengecek langsung kantor camat mengenai kebenaran laporan saksi. setelah melihat sendiri sembako kecamatan, bapak kapolres kemudian memberikan nasihat ke, dan saksi, kemudian sembako yang berjumlah kurang lebih bungkus dibawa kantor kapolres dan saksi tidak mengetahui lebih lanjut mengenai sembako tersebut, husin bin hasansaksi melihat saison power, ketua kpu kabupaten oki bersama tepi herlambang membawa kotak suara. menurut saksi bahwa tps rumah sakit umum kayu agung merupakan tps yang tidak terdaftar kelurahan ataupun desa, sehingga pada waktu saison power dan tepi herlambang ketakutan melihat saksi ketika bertemu rumah sakit umum kayu agung. saksi melihat bahwa dalam kotak suara ada lembar suara dan berdasarkan kesepakatan dengkejadian tersebut, kemudian dilaporkan saksi kepada panitia pengawas kecamatan panwascam), bawaslu dan besoknya saksi laporkan polres oki, namun sampai saat ini laporan saksi tersebut tidak pernah proses oleh pengadilan, selain menemukan adanya tps fiktif, saksi juga melihat adanya kecurangan kecurangan ataupun pelanggaran pelanggaran lain, misalnya money politic. money politic tersebut, terjadi ketika pada tanggal jam saksi bertemu dengan paitimin yang mengaku ditutupi uang oleh sekdes untuk diberikan sutiyem untuk mencoblos calon nomor urut demikian juga padi, tim sukses, dari pemohon mendapati tujuh amplop berisi uang rp20. (dua puluh ribu rupiah). hasyim anchor pada hari kamis tanggal oktober jam saksi pergi tps untuk mencoblos, namun sampai tps, saksi ditolak oleh ketua tps danada sekitar orang tidak bisa mencoblos karena kartu suara habis. petugas tps juga minta agar kartu undangan dikembalikan kepada petugas tps dan saksi juga mendengar kabar bahwa ada pemilih yang berusia bawah umur ikut mencoblos, yaitu, antara lain,dari laporan masyarakat dan mereka mereka itu masih belajar atau menjadi murid sekolah dasar, dan sekolah menengah pertama kelas dan kelas ii: sono menurut saksi bahwa pilkada kabupaten oki banyak terjadi ketidakjujuran yang dilakukan oleh aparat pemerintahan kecamatan, dan aparatkepada saksi untuk menurunkan gambar dimaksudlakukan, karena mereka mengetahui kalau saksi merupakan tim sukses dari pemohon. selain saksi, ada orang lainya juga tidak dapat mencoblos, dan berdasarkan laporan dari tim sukses pemohon banyak orang yang tidak bisa mencoblos karena kepala desa mengetahui kalau mereka mereka tersebut merupakan pendukung dari pemohon. saksi tidak mengetahui secara pasti berapa jumlah orang yang tidak dapat mencoblos, said pada hari rabu, tanggal jam petang, saksi mendapat informasi dari salin bin sori bahwa salin bin sori diajak oleh jadi bin pas, dan budi bin sebutan kantor camat pampanga kabupaten ogan komering ilir. menurut keterangan salin bin sori bahwa salin bin sori dipanggil masuk ruangan camat dan diberi amplop yang berisi yang uang rp250. (dua ratus lima puluh ribu rupiah) yang terdiri dari lembar uang rp50. (lima puluh ribu rupiah). menurut cerita salin bin sori bahwa bapak camat berpesan agar pada tanggal oktober mencoblos nomor yaitu pasangan calojuga menerima uang, tetapi uang tersebut tidak saksi peroleh langsung dari bapak camat, melainkan dari salin bin sori, muhammad kasih desa tepuk ada tps, tps resmi dan tps lainnya ilegal. selain itu desa sungai ceper kecamatan sungai menang, seorang pemilih dapat mencoblos (sembilan) lembar kartu suara. kejadian tersebut, saksi laporkan keaparat pemerintah, seperti camat, dan kepala desa menggunakan fasilitas negara untuk melakukan kampanye pemenangan salah satu calon pilkada kabupaten oki. selain itu, kepala desa lubuk siberut juga mengancam salah satu warganya bernama sulaiman bahwa apabila tetap melakukan kampanye untuk pasangan kandang pemohon) akan diusir dari desa tersebut. masyarakat dan keluarga saksi juga pernah mendapat ancaman bahwa apabila tidak mencoblos ishak meski dan engga dewata tidak akan mendapat kompor gas dan bantuan langsung tunai blt), budiman pilkada kabupaten ogan komering ilir penuh dengan money politic. money politic tersebut banyak, i3. menimbang bahwa terhadap permohonan pemohon tersebut memohon telah menyampaikan jawabannya, yang selengkapnya termuat dalam duduk perkara atas, yang pada pokoknya memohon membantah dalil pemohon, dengan alasan, adalah tidak berdasarkan hukum dan tidak sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku peraturan mahkamah konstitusi nomor tahu. karena,hasil penghitungan suara yang dapat mempengaruhi terpilihnya pasangan calon bupati wakil bupati oki, bahwa demikian pula memohon menolak dengan tegas dalil polita pemohon pada poin yangnghitungan pemohon, sebagai berikut: pasangan calon bupati dan wakil bupati: ir. iskandar maliki, m.m. dan drs. iskandar aid, m.m. adalah berjumlah suara, pasangan calon bupati dan wakil bupati: iskandar, dan kukuh pudiyarto adalah berjumlah suara: pasangan calon bupati dan wakil bupati: hendri faisal damai, s.e. dan rahma dewi h.a. kalung, s.e. adalah berjumlah suara, pasangan calon bupati dan wakil bupati: ir. ishak meski, m.m. dan engga dewata zainal, sos adalah berjumlah suara, sehingga total jumlah suara sah menurut penghitungan pemohon adalah suara: bahwa dasar penghitungan suara versi pemohon tersebut atas adalah merupakan peng,ki nomor ba kpu oki x tertanggal oktober dan keputusan komisi pemilihan umum kabupaten okiuntuk seluruh pasangan calon bupati wakil bupati kabupaten oki adalah (tiga ratus delapan puluh dua ribu empat ratus delapan puluh sembilan), dengan perincian sebagai berikut: pasangan calon bupati dan wakil bupati: ir. iskandar maliki, m.m. cabup) dan drs. iskandar adi, m.m. cawabup) adalah berjumlah suara y6), pasangan calon bupati dan wakil bupati: iskandar, s.e. cabup) dan kukuh pudiyarto cawabup) adalah berjumlah suara pasangan calon bupati dan wakil bupati: hendri faisal damai, s.e. cabup) dan rahma dewi h.a. kalung, s.e. cawabup) adalah berjumlah suara y46), pasangan calon bupati dan wakil bupati: ir. ishak meski, m.penghitungan suara menurut pendapat versi pemohon tersebut adalah penghitungan yang irasional, karena apabila penghitungan suara versi pemohon tersebutki adalah suara. dengan demikian, suara pemilih yang dihapus atau dikurangkan pemohon dari jumlah masyarakat kabupaten oki yang memilih (mencoblos kertas surat suara), yaitu suara dikurangi penghitungan suara menurut pendapat versi pemohon suaranghitungan suara rekapitulasi pada tingkat kecamatan panitia pemilihan kecamatan ppk),, kecamatan lempung, kecamatan mesuji raya: kecamatan teluk gelam: kecamatan mesuji: kecamatan mesuji makmur, kecamatan air suguhan: dan kecamatan sungai menang. permohonan pemohon tersebut adalah permohonan yang bersifat irasional alias tidak relevan karena mahkamahangka peraturan mahkamah konstitusi nomor tahun akan tetapi,dan wakil bupati oki (delapan) kecamatan dalam kabupaten oki provinsi. oleh karena itu, memohon menyatakan tetap pada rekapitulasi hasil penghitungan suara yang telah ditetapkan tanggal oktoberdan wakil bupati kabupaten oki tahun. menimbang bahwa dalam persidangan tanggal november pihak terkait pasangan calon bupati wakil bupati kabupaten oki terpilih memberi keterangan yang selengkapnya termuat dalam duduk perkara atas, yang pada pokoknya, sebagai berikut:," sebagaimana dikehendaki oleh huruf angka peraturan mahkamah: bahwa pada saat dilakukan penghitungan akhir tingkat kabupaten atau pada saat memohon melakukan rekapitulasi penghitungan suara pemilihan bupati wakil bupati kabupaten oki,, demokratis, langsung, umum, bebas, rahasia uber), jujur, dan adil judul) sebagaimana yang dikehendaki oleh ketentuan hukum yang berlaku. oleh karenanya,ki provinsi sumatera selatanmemohon, dan pihak terkait bupati wakil bupati oki terpilih, serta keterangan saksi, mahkamah berpendapat sebagai berikut: bahwa dari alat alat bukti surat yang diajukan oleh pemohon bukti sampai dengan tidak ada yang menunjukkan kebenaran dalil pemohon bahwa pemohon memperoleh suara dan pihak terkait pasangan calon terpilih) memperoleh suara, bukan sebagaimana yang ditetapkan oleh memohon yakni pemohon memperoleh suara, karena: bukti hanya menunjukkan bahwa pemohon adalah pasangan calon peserta pemilukada kabupaten oki: bukti sampai dengan hanya menunjukkan adanya laporan pelanggaran pemilukada bawaslu dan tanda terima bukti lapor dari kepolisian yang tidak ada tindak lanjutnya pengadilan, bukti hanya menunjukkan bukti hasil penghitungan suara suatu tps yang justru saksi dari pemohon ikut menandatangani dan tanpa keberatan: bukti sampai dengan berupa bukti bahwa ada sejumlah pemilih yang mempunyai surat panggilan untuk memilih tetapi tidak dapat menggunakan hak pilihnya (tiga puluh dua) orang) yang seandainya pun dapat menggunakan hak pilihnya jumlahnya tidak signifikan dan juga belum tentu suaranya untuk pemohon: bukti hanya menunjukkan hasil penghitungan suara oleh kpu kabupaten oki, yaitu penetapan calon terpilih: bukti hanya menunjukkan terjadinya perubahan tahapan pemilukada kabupaten oki: bukti hanya menunjukkan hasil rekapitulasi penghitungan suara oleh memohon, bukti hanya menunjukkan berita acara rekapitulasi hasil penghitungan suara pemilukada oleh kpu kabupaten oki: bukti sampai dengan hanya berupa surat pernyataan dari anggota tim sukses pemohon yang menerangkan bahwa ada berbagai kecurangan dalam pelaksanaan pemilukada kabupaten oki, bukti berupa (tiga) buah rekaman dalam bentuk compact disc yang menunjukkan berbagai peristiwa terjadinya kecurangan dan penyimpangan dalam pemilukada kabupaten oki. bahwa dari saksi saksi yang diajukan oleh pemohon menunjukkan bahwa saksi dimaksud bukanlah saksi yang melihat, mendengar, dan mengalami sendiri proses penghitungan suara setiap jenjang dari tps, pps, ppk, sampai kpu kabupaten oki, karena kesaksiannya hanya terkait dengan berbagai dugaan adanya pelanggaran dalam tahapan tahapan pemilukada kabupaten oki. oleh karena itu, kesaksiannya tidak dapat membuktikan adanya kesalahan penghitungan suara oleh memohon: bahwa hasil penghitungan suara yang benar menurut versi pemohon yang sangat berbeda dengan hasil penghitungan suara versi memohon justru menunjukkan adanya keanehan, yaitu hilangnya suara sah yang tidak jelas dan tidak sesuai dengan data dari kpu kabupaten oki: bahwa terlepas dari berpengaruh secara signifikan atau tidak terhadap hasil penghitungan suara pemilukada kabupaten oki, akan tetapi, dari bukti bukti surat dan keterangan saksi dari pemohon yang menunjukkan terjadinya berbagai distorsi dan penyimpangan pelaksanaan pemilukada kabupaten oki, hendaknya menjadi perhatian kpu sebagai penyelenggara pemilihan umum dan bawaslu bawaslu agar hal yang demikian tidak terulang masa datang. sebab kalau tidak, akan mencederai proses demokratisasi politik yang dibangun melalui pemilihan umum yang uber dan judul, bahwa dengan demikian, dari bukti bukti surat dan saksi saksi yang diperiksa dalam persidangan, permohonan pemohon tidak terbukti beralasan secara hukum, sehingga harus ditolak: konklusiberalasan, sehingga harus ditolak, memohon yaitu kpu kabupaten ogan komering ilir dengan membuat tps tambahan yang tidak ada dasar hukumnya sebagaimana syarat adanya suatu tps sesuai ketentuan undang undang. tidak adanya pemberitahuan kepada saksi dari pasangan calon bupati ogan komering ilir oleh kpu kabupaten ogan komering ilir. jelas merupakan indikasi tps fiktif yang telah dibuat oleh kpu kabupaten. ogan komering ilir rsud kayu agung tanggal oktober karena setelah diketahui oleh tim pemenangan kecamatan kayu agung dari pasangan iskandar, dan kukuh pudiyarto (saksi, husin uban dan kadir, alat bukti berupa rekaman dalam bentuk kaset video) langsung saja tps tersebut dibubarkan dihentikan oleh kpu kabupaten ogan komering ilir. selanjutnya pelanggaran ini langsung dilaporkan kepada bawaslu kecamatan kayu agung, bahwa pada tps desa kuala sungai jeruji kecamatan bengal adalima) lembar surat suara, bahwa pada tps kelurahan mangun jaya kecamatan kayu agung telah terjaditujuh) surat suara, bahwa pada tps desa sri tanjung kecamatan tanjung lubuk telah terjadi pelanggaran yang ditemukan oleh panas lapangan dan disaksikan oleh bawaslu kecamatan tanjung lubuk serta dilaporkan oleh saksi masing masing pasangan calon bupati dan wakil bupati ogan komering ilir (saksi: basis, kosis dan kader prabu). bentuk pelanggaran yaitu petugas kpps tps desa sri tanjung kecamatan tanjung lubukbahwa pada tps desa sungai ceper kecamatan sungai menang pemilih mencoblos surat suara untuk pasangan ir. ishak meski, dan h.engga dewata zainal, sos sebanyak (delapan) lembar, dilaporkan kepada bawaslu provinsi permohonan keberatan pemohon terhadap hasil penghitungan suara pemilukada kabupaten ogan komering ilir yang ditetapkan oleh memohon tidak beralasan, sehingga permohonan harus ditolakitolakdua puluh empat bulan november tahun dua ribu delapan oleh kami moh. mahfud md, sebagai ketua merangkap anggota, abdul mukti fadjar, h.m. akil mochtar, maria farida indrawi, jimmy asshiddigie, maruarar siahaan, h.m. arsyad sanusi, achmad nowikittd. moh. mahfud anggota anggota, ttd. ttd. h.a. mukti fadjar akil mochtar ttd. ttd. maria farida indrawi jimmy asshiddigie ttd. ttd. h.m. arsyad sanusi maruarar siahaan ttd. ttd. achmad nowiki muhammad alim panitera pengganti, ttd. suwardi bahwa pada tps desa suka pulih kecamatan pelajaran sebanyak (empat puluh tujuh) pemilih yang masuk dalam dpt tidak bisa menggunakan hak pilihnya karena pada saat pemilih tersebut akan memilih pada pukul wib tidak diberikan surat suara oleh petugas kpps dengan alasan surat suara telah habis terpakai. dan berdasarkan berita acara pemungutan dan penghitungan suara tps desa suka pulih kecamatan pelajaran yang didapat oleh saksi pasangan iskandar, dan kukuh pudiyarto menunjukkan bahwa yang menggunakan hak pilih pada tps tersebut mencapai dari dpt (p pelanggaran telah dilaporkan bawaslu provinsi sumsel yang dilengkapi dengan barang bukti berupa surat pemberitahuan waktu dan tempat pemungutan suara model kwk asli sebanyak pemilih seperti yang terurai bawah ini: surat pemberitahuan waktu dan tempat pemungutan suara kode bukti model kwk atas nama wahyu singgih atas nama ulin nusa atas nama pupil hakim atas nama siswa atas nama rion atas nama siti nur hasanah atas nama naik atas nama wahid atas nama mario atas nama supardi atas nama siti panah atas nama cristina atas nama hermani atas nama sugianto atas nama mudahan atas nama atas nama sundari atas nama sunarseh atas nama soto atas nama sampah atas nama lestari atas nama dewi atas nama hasim ansor atas nama samin atas nama yarmuji atas nama mahfiroh atas nama abd roman sedangkan sebanyak lembar kwk asli lainnya diambil oleh petugas kpps bahwa sesuai dengogan komering ilir, tahun ditetapkan jadwaloleh kpu kabupaten ogan komering ilir dimulai tanggal sampai dengan november dengan interval waktu hari. kemudian tahapan penyampaian gugatan darimahkamah agung dimulai tanggal november dengan interval waktu hari, kpu kabupaten ogan komering ilirpada hari kamis tanggal oktober lebih cepat dari jadwal yang sudah ditetapkan, hal ini menunjukkan adanya indikasi keberpihakan kpu kabupaten ogan komering ilir terhadap pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih yakni ir. ishak meski, dan engga dewata zainal, sos. hal ini jelas bertentangan dengan huruf nomor tahun tentang pemerintahan daerah, bahwa kpud berkewajiban memperlakukan pasangan calon secara adil dan setara. dan bertentangan juga dengan nomor tahun tentang |
kjdesember dari para pemohon, yakni: rahim hasen, ketua komisi pemilihan umum provinsi maluku utara, beralamat kelurahan mangga dua, ternate, ir. surabaya hi. sleman, pd, anggota komisi pemilihan umum provinsi maluku utara, beralamat kelurahan bastion, ternate, zainuddin husain, bba: anggota komisi pemilihan umum provinsi maluku utara, beralamat kelurahan kantong, ternate, yang memberikan kuasa kepada dr. andi muhammad amrun, s.h., m.h., dan suhardi lamanya, s.h., berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal desember bahwa para pemohon telahterdaftar kepaniteraan mahkamah konstitusi republik indonesia nomor skin v pada tanggal desember bahwa terhadap perkara nomor skinskin v bertanggal desemberpermohonan penarikan kembali perkara guo melalui kuasa para pemohon bertanggal januari dan para pemohon sendiri juga telah mengajukan permohonan yang sama dengan surat bertanggal januari bahwa terhadap permohonan penarikan kembali dimaksud, rapat pleno permusyawaratan hakim tanggal januari telah memutuskan untuk mendengar para pemohon prinsipal dan memohon dalam sidang pleno pada hari senin, januari jam mahkamah konstitusi, bahwa setelah sidang pleno mendengar pemohon prinsipal dan komisi pemilihan umum sebagai memohon, rapat pleno permusyawaratan hakim tanggal januari telah memutuskan penarikan kembali permohonan perkara nomor skinskin v perihalditarik kembali, menyatakan para pemohon tidak dapat mengajukan kemba: memerintahkan kepada panitera untuk mencatat penarikan kembali perkara nomor skin v guo dalam buku registrasi perkara konstitusi, ditetapkan jakarta pada tanggal januari ketua, ttd. jimmy asshiddigie panitera pengganti ttd.taman azam, kewarganegaraan indonesia, pekerjaan jabatan: pimpinan redaksi harian terbit, alamat kantor redaksi jalan pulo gadung nomor kawasan industri, jakarta timur sebagai .ooooooo woo w#w#w#w#w#w#j jana. pemohon kristanto haryadi, kewarganegaraan indonesia, pekerjaan jabatan pimpinan redaksi harian umum sinar harapan alamat kantor redaksi jalan raden saleh raya nomor b 1d, cikini, jakarta pusat sebagai .ooooooo woo# w#w#w#w#j jmnannnnnnn. pemohon il: sasongko tejo, kewarganegaraan indonesia, pekerjaan jabatan pimpinan redaksi harian umum suara merdeka alamat kantor redaksi jalan raya kaligawe km. semarang sebagai .oooooooo woo# w#w#w#w mann. pemohon ill: ratna susilowati, kewarganegaraan indonesia, pekerjaan jabatan pimpinan redaksi harian umum rakyat merdeka alamat kantor redaksi: gedung graha pena lt. jalan kebayoran lama nomor jakarta selatan sebagai .oooooooooooom## w#w#w#w mann. pemohon iv, hadiri siahaan, s.h, kewarganegaraan indonesia, pekerjaan jabatan pimpinan redaksi media bangsa. alamat kantor jalan duren sawit raya nomor jakarta timur. sebagai .oooooocooom### ww#w# mann. pemohon marten selamat susanto, kewarganegaraan indonesia, pekerjaan jabatan pimpinan redaksi harian koran jakarta alamat kantor redaksi jalan wahid hasyim nomor jakarta pusat sebagai .oooooooo.oo #m# w#w#w# mann. pemohon vi, dedy pristiwanto, kewarganegaraan indonesia, pekerjaan jabatan pimpinan redaksi pimpinan perusahaan harian warta kota alamat kantor redaksi jalan hayam buruk nomor jakarta sebagai .iooooooo woo.m# w#w#wj nana. pemohon vii: ilham bintang, kewarganegaraan indonesia, pekerjaan jabatan pimpinan redaksi tabloid cek rice alamat kantor redaksi jalan samba nomor merula selatan, jakarta barat sebagai .ooooooocoooo. w#w#w#w# jmnnnnnnn. pemohon viii: berdasarkan surat kuasa khusus, tertanggal september memberikan kuasa kepada torozatulo mendoza, s.h., advokat dan konsultan hukum pada lembaga konsultasi dan bantuan hukum lbh) pwi pusat, yang berkantor gedung dewan pres lt. iv, jalan kebon sirih nomor jakarta pusat e mail format selanjutnya disebut sebagai . para pemohon: fungsi fungsi dewan pers, yang berbunyi,, bb. melakukan pengkajian untuk pengembangan kehidupan pers.. 9g. mendata perusahaan pers : yang berbunyi, penjatuhan sanksi sebagaimana dimaksud pada diberitahukan kepada kpu dan kpu propinsi : bahwa kewajiban kpi atau dewan pers memberitahukan kepada kpu dan kpu propinsi atas penjatuhan sanksi pada pelanggaran iklan kampanye pemilu, sesuaijuga bertentangan denganbahwa ini sangat merugikan konstitusional para pemohon karena apabila ini diberlakukan maka perlindungan dan kepastian hukum yang adil tidak diterima para pemohon, bahwa apabila ini tetap diberlakukan maka hak asasi para pemohon dilanggar serta dapat membuat para pemohon tidak tentram karena selalu was was akibat adanya intervensi pihak ketiga pada kemerdekaan para pemohon dalam menjalankan profesi dan usahanya, bahwa dengan pemberlakuan akan tercipta atau memberikan peluang adanya ketidakpastian hukum karena menurut undang undang nomor tahun tenang penyiaran, kpi dalam menjalankan tugasnya hanya mendapat pengawasan dari dpr, berbunyi, dalam menjalankan fungsi, tugas, dandaerah propinsi, bahwa begitu juga dewan pers berdasarkan undang undang nomor tahun tentang pers, tidak diatur harus memberitahukan segala sesuatu kepada kpu:pinsi, dan kpu kabupaten kota menjatuhkan sanksi kepada pelaksana kampanye ,bertentangan dengan dan uud bahwa ini terkesan pemaksaan kehendak untuk menindak pers nasional, padahal baik kpi, dewan pers maupun kpu, kpud provinsi dan kpud kabupaten tidak ada kewenangan menindak pers karena yang menindak pers sudah ada pengaturan tersendiri dalam nomor tahun tentang pers: bahwa apabila ini tetap diberlakukan maka dikuatkan adanya tindakan sewenang wenang bakal ditujukan kepada para pemohon sehingga hal itu akan tercipta ketidakpastian hukum, tidak ada perlindungan hukum dan terjadinya pelanggaran ham serta tidak adanya ketentraman para pemohon: bahwajenis sanksi dan tata cara penjatuhan sanksi kepada pers nasional yang dinilai telah terbukti melanggar iklan kampanye pemilu, bahwa pemilu, denda.bahwa jenis jenis sanksi menurut nomor tahun yang melihat kpi, dewan pers, kpu, kpud provinsi dan kpud kabupaten merupakan bentuk penyensoran terhadap pers nasional, padahal menurut undang undang nomor tahun tentang pers , bahwa mengenai defenisi penyensoran telah secara jelas disebutkan pada butir undang undang nomor tahun tentang pers, yang berbunyi,: bahwa dengan demikian apabildiberlakukan maka para pemohon sangat dirugikan hak konstitusionalnya seperti: para pemohon tidak mempunyai persamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan, padahal hal itu telah diaturtidak punya hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan tidak terciptanya kepastian hukum yang adil serta tidak punya hak atas perlakuan yang sama hadapan hukumhal hak ini merupakan hak asasi para pemohon sebagai warga negara indonesia. sehingga pemberlakmerupakan pelanggaran ham para pemohon, dengan demikipadahal hal itu telah dijamin uud yaituanggar, padahal hal itu telah dijamisehingga dengan demikian ini adalah tergolong penyensoran, pembredelan, dan pelarangan penyiaran sesuai undang undang nomor tahun tentang pers, sehingga bertentangan dengan dan berdasarkan undang undangundang undang nomor tahun tentang pers).:yang tetap melibatkan kpi, dewan pers dan kpu juga bertentangan dengan dalam uud sesuai yang diuraikan menyangkut dan atas, bahwa dari uraian dan alasan yang para pemohon uraikan atas, maka dapat ditarik kesimpultentangan dengan undang undang dasar yaitu dan bahwa pada kesempatan ini juga, kami selaku kuasa hukum para pemohon dari lembaga konsultasi dan bantuan hukum lbh) persatuan wartawan indonesia pwi) pusat, samping keinginan para pemohon mengajukan uji materi nomor tahun tentang pemilu, pengujian nomor tahun tentang pemilu ini merupakan salah satu keputusan kongres pwi xxii banda aceh pada juli yang lalu: bahwa dari cabang pwi seluruh indonesia yang berkongres aceh memberi mandat kepada pengurus pwi pusat periode supaya mengajukan uji materi pemilu karena telah merampas kemerdekaan pers. sehingga dengan adanya kepercayaan (delapan) pemimpin redaksi media cetak kepada pwi pusat melalui lbh pwi pusat, maka pengujian nomor tahun pwi seluruh pelosok tanah air mendukung sepenuhnya, bahkan presiden republik indonesia, susilo bambang yudhoyono ketika menerima pengurus pwi pusat periode istana negara, pada kamis, juli menilai nomor tahun tentang pemilu bertentangan dengan undang undang nomor tahun tentang pers. saya kira, ini nafas reformasi, tidak ada lagi pembredelan, pencabutan. ini kita jadikan pilihan kita dan berkali kali saya juga mengatakan seperti itu. ternyata dalam kedua undang undang ini ada sesuatu yang bertabrakan. undang undang pers, jiwa dengan napas demokrasi , ungkap presiden depan pengurus pwi pusat periode yang diketuai margono, saya minta kepada menteri komunikasi dan informatika menkominfo) bersama mitra kerjanya menyelesaikan masalah ini sebaik baiknya , ujar presiden. menanggapi perintah presiden itu, nuh mempersilahkan kalangan pers mengajukan uji materi atas undang undang pemilu. pemerintah menjamin, selama proses uji materi dan selama masa kampanye pemilu tak akan ada sanksi kepada pers sesuai undang undang pemilu. juga berkonsultasi dengan komisi pemilihan umum, bahkan mantan ketua pansus ruu pemilu, ferry mursyid badan dalam diskusi masalah pemilu kantor redaksi pikiran rakyat jalan soekarno hatta bandung, rabu tanggal agustus yang juga dihadiri anggota dewan pers, irama irans abidin, mengatakan, pers tidak perlu khawatir dengan ancaman sanksi dalam pemilu itu, kalau pers merasa resah, abaikan saja butir itu. saya mengatakan hal ini, karena empati terhadap rekan rekan pers , ujar ferry, anggota komisi dpr, dedy jamaluddin malik yang turut hadir dalam diskusi tersebut, mengusulkan agar dpr merevisi pemilu itu dan mencabut yang merugikan kebebasan pers. pada kesempatan itu, anggota dewan pers, irama irans abdi mengatakan revisi nomor tahun harus dilakukan sebelum masa pencoblosan tiba karena sejumlah dalam pemilu tersebut menurutnya mengancam kemerdekaan pers, lebih jauh irama irans abidin mengatakan, tampaknya panitia pansus dpr yang menyusun pemilu tak mengerti soal pers indonesia. dalam pemilu ini, dewan pers dan komisi penyiaran dapat menjatuhkan sanksi, padahal tidak ada itu , ujar irama, petit:kiranya hakim mahkamah konstitusipenyiaran: selain itu, para pemohon telah mengajukan satu orang saksi yaitu marah sakti siregar, dan (tiga) orang ahli yaitu drs. kapsul hasan, s.h., johnson panjaitan, dan irama irans abidin, yang memberikan keterangan bawah sumpah pada persidangan tanggal januari dan tanggal februari sebagai berikut: keterangan saksi para pemohon marah sakti siregar bahwa saksi sebagai wartawan, pada tahun saksi bekerja sebagai redaktur eksekutif majalah editor bahwa pada tanggal juni majalah editor, tempo, dan tabloid politik detik dibekukan dan dicabut izinnya oleh pemerintah, bahwa akibat pembekuan dan pencabutan izin tersebut, karyawan majalah editor kehilangan pekerjaan dan mengalami masalah psikologis: bahwa saksi berkeinginan jikalau masih ada jalan lain untuk melakukan penghukuman terhadap wartawan yang bersalah jangan memasukkan dalam penjara atau mencabut izinnya, karena proses izin tersebut menentukan proses orang berkarya yang dijamin dalam konstitusi: bahwa saksi sangat menentang adanya sanksi pencabutan izin, keterangan ahli para pemohon drs. kapsul hasan, s.h. bahwa ketentuan tentang pers diatur dalam undang undang nomor tahun tentang pers yang merupakan pengganti undang undang nomor tahun bahwa tidak mengenal lembaga pembredelan penyensoran dan lembaga surat izin usaha penerbitan pers supp) sebagaimana dikenal dalam bahwa huruf undang undang nomor tahun tidak bersesuaian dengan yang disahkan dengan dasar penghormatan atas hak rakyat yang diatur oleh uud sehingga huruf bertentangan dengan uud bahwa lebih rinci dijelaskan huruf bertentangan dengan karena pencabutan atau pembredelan inilah yang dapat dikategorikan sebagai bentuk penyensoran dan ancaman sebagaimana dalam bahwa dengan lahirnya maka lembaga lembaga perizinan yang sifatnya membandel atau menghalang halangi kebebasan pers telah dikesampingkan, bahwa antara pemilu kontradiksi dengan uud yaitu dalam huruf dikenal adanya pencabutan izin, jika izin dicabut atau terjadi pembredelan kepada perusahaan pers maka perusahaan pers akan tutup dan tidak dapat memberikan lapangan pekerjaan para karyawan, sehingga merugikan para pemohon dan hal itu merupakan pelanggaran hak asasi, maka bertentangan dengan uud bahwa ketentuan tidak sesuai dengan huruf sebab guo, dewan pers memiliki fungsi melindungi kemerdekaan pers dari campur tangan pihak lain, termasuk campur tangan pemerintah dan bukan melakukan pencabutan atau pembredelan. ketika dewan pers diberikan kewenangan untuk bersama sama dengan kpu melakukan pembredelan maka hal ini bertentangan dengan fungsi dan tugas dewan pers sebagaimana diatur dalam huruf yang juga merupakan amanat uud bahwa dan tentang sanksi menimbulkan kerancuan. khusus huruf sampai dengan huruf merupakan yang sudah ada dalam sedangkan huruf yaitu mengenai pencabutan izin penyelenggara penyiaran merupakan ketentuan khusus yang berlaku bagi penyiaran sebab penyelenggara penyiaran menggunakan spektrum udara. sedangkan lembaga pers cetak tidak menggunakan spektrum udara yang terbatas sehingga diperkenankan hanya dengan badan hukum: bahwa dalam lembaga penyiaran dibedakan bidang bidangnya yaitu jurnalistik diawasi langsung oleh dewan pers, sedangkan contents yang lain diawasi oleh kpi. sanksi sanksi yang dikenakan dapat berupa teguran membaca suratahli dari para pemohon dan pemerintah: membaca kesimpulan tertulis darian registrasi pada hari jumat tanggal novemberdesembertertulis, penghentian sementara mata acara yang bermasalah sampai dengan pembekuan kegiatan. sedangkan lembaga pers cetak sebagaimana diatur dalam tidak mengenal batasan batasan sebagaimana lembaga penyiaran, bahwa ketentuan peralihan pada oleh masyarakat pers ialah sebelum dikenal lembaga pemimpin umum atau pemimpin redaksi sekaligus penanggung jawab namun dalam penanggung jawab boleh siapa saja, tidak perlu pimpinan redaksi atau pimpinan umum, justru yang bertanggung jawab dalam maupun luar ialah penanggung jawab. selanjutnya mengenai iklan, tidak menjadi tanggung jawab redaksi namun dalam pertanggungjawaban dilakukan satu lembaga dan oleh satu orang yaitu lembaga penanggung jawab: bahwa pengaturan tentang berita iklan diatur dalam namun jika terjadi kekurangan dalam pengaturannya maka dewan pers, kpi, dan kpu dapat melengkapinya melalui kesepakatan yang dibuat bersama, termasuk aturan mengenai iklan kampanye yang lex specialist, bahwa masyarakat pers menyetujui aturan main sepanjang sanksi yang dapat dikenakan kepada pers bukan pencabutan atau pembredelan: johnson panjaitan bahwa pada tahun ketika terjadi pembredelan kepada majalah tempo , editor", dan detik , ahli telah aktif menjadi pembela hak asasi, advokat, dan ikut memperjuangkan kebebasan pers melawan otoriter pemerintahan soeharto. atmosfir pasca ialah bagaimana seluruh komponen bangsa berfikir bahwa pembredelan dan sensor tidak boleh lagi terjadi indonesia jika ingin membangun negara demokratis karena hak atas informasi mengandung hak untuk pendidikan bagi rakyat. perjuangan secara institusional dicapai bersama lahirnya bahwa pasca reformasi, hak asasi sudah sungguh sungguh diakui menjadi constitutional right yang bukan hanya dicantumkan dalam konstitusi namun juga dalam peraturan peraturan yang berada bawahnya, bahwa terkait dengan yang diajukan, ada dua hal yang menjadi permasalahan yaitu pemilu (iklan kampanye) dan kebebasan pers (institusi kebebasan pers): bahwa pemilu diatur dalam uud pemilu bukan hanya soal melaksanakan hak suara atau mencalonkan atau dipilih tetapi juga mengandung unsur pendidikan politik yang berkaitan dengan hak atas pendidikan dan hak atas informasi. pelaksanaan hak asasi manusia dalam konteks pemilu ialah dengan dibentuknya kpu sedangkan dalam rangka hak atas informasi, dibentuk dewan pers dan kpi beserta undang undangnya: bahwa kebebasan pers termuat dalam dan uud setelah reformasi, tahun negara tidak mengenal lagi sensor dan pembredelan atau pencabutan izin penyiaran: bahwa mengandung unsur sanksi yang mencantumkan prinsip pelaksanaan sensor dan pembredelan. hal ini menyebabkan perubahan fungsi institusi institusi yang dibuat negara untuk melaksanakan hak asasi yaitu awalnya institusi tersebut, bahwa pikiran pikiran untuk melakukan penyensoran dan pembredelan bertentangan dengan konstitusi. dalam teori hak asasi mengenai peran negara dan peran pemerintah dalam pemenuhan hak hak sipil dan hak politik, berlaku yang namanya negative right. semakin kecil peran pemerintah maka akan semakin besar peluang dari warga negara untuk mendapatkan hak hak sipil dan politik: perintah konstitusi untuk menjaga agar sesuai dengan apa yang diamanatkan oleh konstitusi bahwa dalam melaksanakan prinsip prinsip negara hukum yang demokratis dalam rangka pelaksanaan hak asasi manusia terutama pemilu yang menyangkut kebebasan pers, sungguh sungguh dilakukan. jangan lagi memunculkan institusi institusi sensor dan institusi institusi pencabutan izin: bahwa dalam rangka pelaksanaan konstitusi, pemilu dilaksanakan secara langsung yang prosedural. pelaksanaannya dilakukan mulai dari pemilu presiden sampai pemilihan bupati. dalam undang undang guo dapat disimpulkan bahwa pemilu dan pilkada, sampai pada tingkat kabupaten. artinya, ancaman bagi kebebasan pers itu dapat berlaku setiap kali: bahwa guo dilaksanakan secara khusus, insidentil. pelaksanaan pemilihan langsung yang prosedural maka pers menjadi institusi yang terlibat langsung dan terus menerus dalam proses itu. dalam kebebasan pers ada kewajiban pendidikan politik. menurut ahli, iklan kampanye ada hubungan dengan dagang. bukan hanya sekedar ikatan dalam rangka melaksanakan kewajiban konstitusi: bahwa pembentukan undang undang nomor tahun adalah dalam rangka memberantas diskriminasi yang terjadi. namun, partai partai begitu banyak, bukan hanya partai tetapi individu individu juga menjadi pemain dalam pemilu. melanggar konstitusi dengan menghidupkan dan mencantumkan sensor dan pencabutan izin dalam undang undang pemilu: irama irans abidin bahwa dan memberikan kewenangan kepada kpi dan dewan pers memberikan sanksi, bahwa salah satu sanksi yang dapat dikenakan sesuai ialah pencabutan izin terbit percetakan atau izin terbit media cetak. guo jika dikaitkan dengan tidak dapat dilaksanakan karena berdasarkan surat izin terbit saat ini tidak ada lagi. sehingga guo secara hukum merupakan hukum positif namun dalam implementasinya tidak dapat dilaksanakan, bahwa isi sama dengan hanya perbedaan terletak pada sanksi yang dikenakan yaitu pencabutan izin penerbitan pada media cetak dan kewenangan pencabutan oleh dewan pers 2008j, bahwa dewan pers dibentuk berdasarkan yang berfungsi sebagai lembaga yang menyelesaikan persoalan akibat pemberitaan pers melalui mediasi yang hanya terbatas bidang moral, dalam hal ini etika pers. sehingga pencabutan izin media cetak merupakan hal yang mustahil karena saat ini tidak ada izin cetak izin penerbitan, semua orang bebas menerbitkan dengan ketentuan harus sesuai dengan badan hukum indonesia: bahwa dalam konstitusi, tidak ada satu pun yang menyebutkan secara eksplisit bahwa ada jaminan konstitusi terhadap kemerdekaan pers, yang ada hanya perintah untuk membuat undang undang, bahwa menurut prof. sengaja, dalam prinsip kemerdekaan pers, ada tiga hal yang harus dipenuhi yaitu tidak ada pembredelan, tidak ada surat izin terbit, dan tidak ada pembatasan. sehingga cenderung bertentangan dengan prinsip prinsip kemerdekaan pers, bahwa kemerdekaan pers merupakan esensi dari demokrasi, karena melalui kemerdekaan pers setiap warga negara dapat menyatakan pendapatnya secara berbeda dan memberikan ruang kepada publik untuk menyampaikan koreksi terhadap trias politika serta dapat menjadi alat mencerdaskan bangsa, bahwa kemerdekaan pers bukan merupakan suatu kemerdekaan yang absolut namun kemerdekaan pers harus dilindungi dengan prinsip prinsip sejauh kemerdekaan pers tidak melanggar hukum dan etika serta dilaksanakan secara profesional, menimbang bahwa selain keterangan ahli tersebut atas, para pemohon dalam persidangan pada tanggal februari telah pula menyerahkan keterangan tertulis dari dr. amir syamsuddin, s.h., m.h. dan dr. hadi sk. sc. tetapi karena keterangannya tidak didengar persidangan, maka keterangan tertulis dimaksud cukup ditunjuk dalam berkas perkara namun pada pokoknya mendukung dalil dalil permohonan para pemohon, menimbang bahwa pada persidangan tanggal januari pemerintah telah memberikan keterangan secara lisanbertanggal november para pemohon mengajukan permohonan pengujian (constitutional review)telah menimbulkan hal hal sebagai berikut: tidak mempunyai hak untuk bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan tidak punya hak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif ituselain itu, menurut para pemohon ketentuan guo dianggap bertentangan dengan keberadaan dan fungsi dewan pers, sebagaimana diatur dalam undang undang nomor tahun tentang perskepastian hukum yang adil, perlakuan yang sama hadapan hukum dan pemerintahan, menerima, mengolah dan menyimpan informasi serta memperolehkemudian para pemohon juga tidak menjelaskan kerugian yang bagaimana (kerugian apa) yang ditimbulkan atas berlakunya ketentuan ketentuan ( ) yang dimohonkan untuk diuji tersebut, dengan penjelasan sebagai berikut: para pemohon yang kesemuanya memiliki pekerjaan jabatan sebagai pemimpin redaksi media cetak tidak dalam keadaan posisi yang terganggu, berkurang atau setidak tidaknya terhalang halangi dalam melakukan aktivitasnya dalam menyelenggarakan kegiatan jurnalistik, para pemohon hanya menduga duga, dengan perkataan lain para pemohon tidak menjelaskan secara tegas dan jelas adanya kerugian konstitusional yang timbul akibat berlakunya undang undang guo divide undang undang nomor tahun tentang mahkamah konstitusi): para pemohon juga tidak cermat, karena masih menggunakan ketentuan undang undang nomor tahun tentang mahkamah konstitusi, sebagai dasar pijakan untuk mengajukan permohonan pengujian undang undang guo, padahal ketentuan tersebut telah dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat oleh mahkamah konstitusi (vide putusan mahkamah konstitusi nomor puu ii tanggal april selain hal hal tersebut atas, lebih lanjut menurut pemerintah, adalah tidak benar, tidak berdasarmenjadi batu uji dalam permohonan pengujian undang undang (constitutional review) adalah undang undang dasar negara republik indonesia tahun juga jika terjadi terdapat pertentangan, tumpang tindih (disharmoni) antara undang undang yang satu dengan yang lainnya (dalam hal ini menurut para pemohon antundang undang nomor tahun tentang pers), maka menjadi tugas dan kewajiban pembuat undang undang dewan perwakilan rakyat dan presiden) untuk melakukan harmonisasi dan sinkronisasi melalui mekanisme legislative review, selain itu, harmonisasi dapat juga dilakukan melalui ketentuan nomor tahun yang berbunyi, ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian, penyiaran, iklan kampanye, dan pemberian sanksi diatur dengan peraturan kpu . selanjutnya dalam penjelasan dinyatakan bahwa kpu dalam merumuskan ketentuan lebih lanjut berkoordinasi dengan kpi dan dewan pers. pengaturan dalam ini menurut hukum memberikan kewenangan bebas (vrijbeleid) kepada kpu dengan koordinasi kpi dan dewan pers untuk membentuk peraturan kebijakan (beleidsregels) yang meter pengaturannya dapat dikategorikan dengan berada pada lingkup peraturan perundang undangan (bingen wettelijke) , berada luar lingkup peraturan perundang undangan (buatan wettelijke) atau bertentangan dengan peraturan perundang undangan (tegen wettelijke) . sehingga, keberatan pemohon dapat kemudian diajukan dalam bentuk judicial review pada mahkamah agung atau dalam hal ditetapkannya keputusan dari kpu keputusan pengadilan tata usaha negara beschikking) kepada pengadilan tata usaha negara: sisi lain pemerintah juga berpendapat, bahwa ketentuan tersebut atas justru telah memberikan kesempatan yang sama (non diskriminatif) terhadap seluruh peserta pemilu dalam pemuatan dan penayangan iklan kampanye nya media cetak maupun elektronik, dengan demikian ketentuan guo telah menciptakan jaminan perlakuan yang adil dan mewujudkan adanya kepastian hukum (rechtszekerheid) bagi seluruh peserta pemilihan umum, dengan perkataan lain ketentuan ketentuan tersebut atas telah sejalan dengan amanat konstitusi. atau dengan kata lain perkataan, ketentuan ketentuan yang dimohonkan itu merupakan cerminan daripada jaminan hak konstitusi dari peserta pemilu yang bersangkutan juncto dan uud juga dapat disampaikan bahwa ketentuan ketentuan guo bersifat khusus, yaitu berlaku efektif jika terdapat unsur unsur yang memenuhi pelanggaran terhadap penyelenggaraan kampanye pemilihan umum anggota dpr, dpd, presiden dan wakil presiden dan dprd, sehingga apabila penyelenggaraan pemilihan umum tersebut telah selesai, maka ketentuan tersebut menjadi kehilangan daya guna daya lakunyaundang undmaret dengan demikian maka mahkamah konstitusi berwenang untuk mengadili permohonan yang diajukan oleh para pemohon. inomor tahunpara pemohon adalah peroranganmedia massa cetak ": menyatakan:'ketentuan tersebut atasbelum pemerintah memberikan penjelasan terhadapyang dimohonkan untuk diuji oleh para pemohon, kiranya perlu diperhatikan sebagai berikut: prinsip prinsip yang terkandung dalam pemilu, undang undang nomor tahun tentang pers pers), undang undang nomor tahun tentang penyiaran penyiaran), maupun undang undang dasar negera republik indonesia tahun uud itu sendiri, sebagai berikut: prinsip prinsip dalam nomor tahun pemilihan umum pemilu) adalah pesta demokrasi yang diadakan satu kali dalam lima tahun.nghasilkan pemerintahan negara yangharus dilaksanakan karena pemilu merupakan amanat konstitusi, dan sebagai landasan operasionalnya telah diberlak. karena itu, pemilu melibatkan seluruh warga negara republik indonesia, sehingga kelancaran dan kesuksesan penyelenggaraan pemilu adalah untuk guna kepentingan umum: dalam penyelenggaraan pemilu, kampanye pemilu merupakan tahap yang sangat penting karena menurut pemilu,gar prinsip demokrasi dapat berdiri dengan tegak, maka para peserta pemilih harus diberikan informasi yang benar, cukup dan layak tentang semua peserta pemilu yang mengadakan kampanye pemilu, dengan menggunakan semua media sebagaimana ditentukan oleh pemilu, prinsip prinsip dalam pers sesuai ketentuan butir pers, dinyatakan bahwa pers adalah lembaga sosial dan wahana komunikasi massa yang melakukan kegiatan jurnalistik. berikutnya dalam juga dinyatakan bahwselanjutnya ditentukan bahwa fungsi utama pers sesuai pers, adalah sebagai media informasi, pendidikan, hiburan dan kontrol sosial. selain fungsi utama tersebut, sesuai pers juga dapat menjalankan fungsi sebagai lembaga ekonomi, yaitu lembaga yang didirikan untuk mencari keuntungan yang digunakan untuk kesejahteraan para wartawan dan karyawan, berdasarkan ketentuan tersebut atas, jelas terlihat bahwa sesungguhnya pers berdasarkan hukum telah mengemban amanat publik (public trust) untuk menjalankan kewajibannya dengan baik, yakni harus memperhatikan prinsip demokrasi, keadilan dan supremasi hukum. selain itu, meskipun pers diperkenankan menjadi lembaga ekonomi untuk mencari keuntungan, namun keberadaan fungsi ekonomi tersebut sesungguhnya adalah bersifat optional atau fakultatif. hal tersebut, tercermin dari penggunaan kata dapat' dalam perumusan pers, dan sebagai konsekuensi dari urutan dalam yang merupakan urutan logis bahwa harus dilakukan terlebih dahulu, karena kewajiban utama pers adalah menjalankan fungsi utamanya, sehingga dapatlah dikatakan bahwa kepentingan profit pers tidaklah dapat meniadakan fungsi utamanya. karena itu, perusahaan pers tidak boleh dengan alasan kepentingan ekonominya mengabaikan tugas utamanya untuk menjalankan demokrasi, menciptakan keadilan dan menghargai supremasi berdasarkan sistem hukum yang berlaku, berkaitan dengan kepentingan umum dalam pemilu, maka perusahaan pers harus memberikan ruangnya untuk menjadi sarana demokrasi secara adil dengan tetap menghargai dan mematuhi ketentuan hukum yang berlaku: selanjutnya berdasarkan pers, dinyatakan bahwa dalam upaya mengembangkan kemerdekaan pers dan meningkatkan kehidupan pers nasional dibentuklah dewan pers yang bersifat independen. berikutnya dalam juga dinyatakan bahwa dewan pers menjalankan fungsi fungsi sebagai berikut: (a) melindungi kemerdekaan pers dari campur tangan pihak lain, (b) melakukan pengkajian untuk pengembangan kehidupan pers, (c) menetapkan dan mengawasi pelaksanaan kode etik jurnalistik, (d)(e) mengembangkan komunikasi antara pers, masyarakat, dan pemerintah, (f)dan (g) mendata perusahaan pers. dengan perkataan lain, dewan pers merupakan lembaga yang menampung aspirasi perusahaan pers, melindungi kepentingan pers, menjadi mediator antara pers dengan masyarakat dan pemerintah: lebih lanjut, perlu diperhatikan pula uraian dalam penjelasan umum yang menyatakan bahwa: oleh setiap orang dengan dijaminnya hak jawab dan, berdasarkan uraian seperti termuat dalam penjelasan umum yang menggunakan frasa berbagai cara dan antara lain dalam perumusan maka jelas terlihat bahwa kewenangan pers tidaklah bersifat limitation melainkan tetap terbuka kemungkinan bagi dewan pers untuk mempunyai wewenang lain sesuai ketentuan hukum yang berlaku. berdasarkan hal hal tersebut atas, maka kaitannya dengan penyelenggaraan pemilu sebagai pesta demokrasi, pemerintah dapat menyampaikan bahwa pengaturan tentang kewajiban pers terkait dengan pemilu dan pemberian tugas dan kewenangan kepada dewan pers untuk menjalankan fungsi fungsi tambahan yang diberikan oleh pemilu adalah tepat dan sesuai dengan amanat pers itu sendiri. prinsip prinsip dalam penyiaran bahwa penyiaran telah meletakkan dasar bahwasesuai ketentuan penyiaran, fungsi penyiaran memiliki kesamaan dengan dengan fungsi utama pers yaitu berfungsi sebagai media informasi, pendidikan, hiburan yang sehat, kontrol dan perekat sosial: selanjutnya, komisi penyiaran indonesia kpi) adalah lembaga yang independen yang dibentukdan penyiaran kemudian dalam menjalankan fungsinya kpi mempunyai wewenang penyiaran) sebagai berikutppp) serta standar program siaran sps), memberikan sanksi terhadap pelanggaran ppp dan sps, melakukan koordinasi dan atau kerja sama dengan pemerintah, lembaga penyiaran dan masyarakat. selain wewenang tersebut atas, berdasarkan penyiaranm:khusus untuk pemberian sanksi berupa pencabutan izin diatur dalam penyiaran yaitu bahwa: selanjutnya ketentuan penyiaran tersebut diatur lebih lanjut dalam bentuk peraturan pemerintah sebagaimana ternyatayang pada pokoknya mengatur kewenangan pemberian sanksi dan pencabutan izin penyelenggaraan penyiaran dilakukan oleh menteri komunikasi dan informatika menkominfo). sedangkan pencabutan izin terkait dengan pelanggaran pelanggaran yaitu tidak melakukan siaran selama (tiga) bulan berturut turut, pemindahtanganan izin, dan pelanggaran standar program siaran dilakukan oleh menkominfo atas rekomendasi dari kpi, dengan demikian, kewenangan kpi dalam pemberian sanksi, khusus dalam hal pencabutan izin, hanya terbatas dalam memberikan rekomendasi kepada menkominfo. dan hal ini tidak dapat dilepaskan juga dengan ketentuan penyiaran yang menyatakan izin diberikan oleh negara dalam hal ini menkominfo. hal ini sejalan pula dengan putusan mahkamah konstitusi mengenai nomor tahun yang telah mengalami proses constitutional review sebanyak (dua) kali, yakni pertama, pada perkara pengujian undang undang dengan putusan nomor puu i tanggal juli dan kedua, pada perkara sengketa kelembagaan negara dengan putusan nomor skin iv tanggal april dan perkara pengujian undang undang dengan putusan nomor puu iv tanggal april berdasarkan uraian tersebut atas, maka kpi mempunyai kewenangan dalam memberikan sanksi kepada lembaga penyiaran (termasuk perusahaan pers jika perusahaan tersebut juga menjalankan fungsi sebagai lembaga penyiaran) sesuai dengan peraturan dan pedoman perilaku penyiaran serta standar program siaran yang ditetapkannya. dalam kaitannya dengan tugas dan kewenangan yang diberikan oleh nomor tahun agar kpi dapat memberikan sanksi dalam pengalokasian iklan kampanye oleh lembaga penyiaran adalah telah sesuai dengan tugas dan kewajibannya untuk membangun iklim persaingan yang sehat antara lembaga penyiaran dan industri terkait serta memelihara tatanan informasi nasional yang adil, merata dan seimbang. dengan demikian, menurut pemerintah, bahwa tugas dan kewenangan yang diberikan oleh nomor tahun kepada kpi adalah sesuai dengan ketentuan penyiaran itu sendiri dan sesungguhnya masih berada dalam lingkup kewenangannya, terkecuali dalam hal pencabutan izin sebagaimana diterangkan atas. berdasarkan prinsip prinsip tersebut atas, menurut pemerintah, beberapa ketentuan yang tercantum dalam uud yang dijadikan batu uji atas ketentuan dan nomor tahun tidak dapat ditafsirkan hanya untuk kepentingan pihak pihak tertentu semata, yakni hanya untuk kepentingan perusahaan pers atau demi lembaga penyiaran semata, tetapi harus dimaknai juga untuk kepentingan publik, yang dalamnya termasuk kepentingan setiap orang maupun partai politik untuk mendapatkan akses yang sama (tanpa diskriminasi). dengan perkataan lain, walaupun terjadi konflik kepentingan antara pengelola ruang publik dengan orang atau partai politik tertentu, atau penyalahgunaan oleh pihak pihak tertentu, maka kepentingan publik (setiap orang) tidak dapat dinaikan dan didiskriminasikan, oleh karena itu, nomor tahun sangat diperlukan untuk memberikan jaminan bahwa ruang yang dikelola oleh perusahaan pers atau lembaga penyiaran adalah semata mata demi kepentingan yang wajar dan netral, karena ruang yang dikelola oleh perusahaan pers atau lembaga penyiaran adalah ruang publik yang sesungguhnya milik publik, namun diamanatkan kepada perusahaan pers atau lembaga penyiaran. dengan perkataan lain, perusahaan pers berdasarkan hukum, mengatasnamakan kepentingan publik yang dengan sendirinya mengemban amanat publik. semangat ini juga merupakan implementasi dari semangat keragaman opini dan keragaman penguasaan media: dari uraian tersebut atas menurut pemerintah, tidak terdapat pertentangan antara nomor tahun pers dan penyiaran maupun dengan uud bahwa, telah sesuai dengan asas lex specialis derogat lege generali, sebagai berikut: pelanggaran terhadap kampanye pemilu sebagaimana diatur dalam pemilu merupakan pelanggaran terhadap kepentingan masyarakat untuk memperoleh informasi yang jujur, benar, layak, dan seimbang yang merupakan hak asasi masyarakat indonesia, hal ini sesuai dengan fungsi utama pers dan penyiaran. sebagaimana ditentukan dalam pers yaitu sebagai media informasi, pendidikan, hiburan dan kontrol sosial. sedangkan fungsi penyiaran adalah berfungsi sebagai media informasi, pendidikan, hiburan yang sehat, kontrol dan perekat sosial. oleh karena itu, berdasarkan prinsip lex specialis derogat lege generali, adalah untuk melindungi kebutuhan masyarakat atas informasi, sehingga hal demikian telah sesuai dengan amanat konstitusi. juga kewenangan penjatuhan sanksi terhadap pelanggaran kampanye pemilu diberikan kepada kpi dan dewan pers, karena kedua lembaga ini adalah lembaga yang dibentuk oleh undang undangnya masing masing, bahwa para pemohon sangat berkepentingan pada sejumldiatur pada dsebut atas telah jelas jelas sangat merugikan para pemohon yaitu hak hak konstitusional pemohon dilanggar secara potensial sebagaimana dijamin oleh undang undang dasar terutama dan dengan demikian menurut pendapangaturan demikian dapat dilihat dalam peraturan perundang undangan yang lain, misalnya aparat penegak hukum polisi, jaksa dan hakim) memiliki undang undangnya sendiri kepolisian, kejaksaan dan kehakiman). akan tetapi dengan adanya kurap yang mengatur hukum acara pidana yang berlaku bagi aparat penegak hukum tersebut, bukan berarti bahwa kurap tidak berwenang untuk mengatur proses peradilan yang harus dilaksanakan oleh aparat penegak hukum. antara undang undang yang mengatur kewenangan masing masing aparat penegak hukum dan kurap adalah saling melengkapi. harmonisasi dalam pelaksanaan undang undang tersebut juga dimungkinkan dilakukan dalam pembentukan peraturan peraturan pelaksanaan sesuai dengan lingkup kewenangan masing masing,mberian wewenang tambahan kepada dewan pers telah sejalan dengan pers. karena berdasarkan butir bahwa salah satu fungsi dewan pers adalah untuk melindungi kemerdekaan pers dari campur tangan pihak lain, yang dalam hal ini pers harus bersikap netral baik terhadap pemberitaannya maupun alokasi ruang publik yang dikelolanya demi kepentingan publik, terlepas dari konflik kepentingan: sementara itu, khusus yang terkait dengan kegiatan pemilu, terbuka kemungkinan penyalahgunaan kemerdekaan pers oleh perusahaan pers terhadap ruang publik yang dikelolanya. oleh karena itu, memerlukan penanganan yang lebih memadai ketimbang pembinaan dan pengawasan kode etik jurnalistik, yang selama ini kekuatan saksinya hanya diberikan kepada organisasi wartawan dan atau perusahaan pers. seharusnya dewan pers diberikan wewenang tambahan untuk dapat memberikan sanksi kepada perusahaan pers, jika yang terjadi justru adalah penyalahgunaan dari alokasi ruang publik yang dilakukan oleh perusahaan pers itu sendiri. dengan demikian, demi kepentingan publik, seharusnya tidak hanya didasarkan pada pers, tetapi juga peraturan perundang undangan lain yang berkaitan erat dengan pers, dalam hal ini salah satunya adalah nomor tahun untuk mencegah kesewenang wenangan, maka dalam menjalankan tugas dan wewenang, kpi atau dewan pers diberi tugas untuk merumuskan tata cara dan pemberian sanksi bersama sama kpu, sebagaimana diatur dalam nomor tahun dengan demikian harmonisasi diantara berlakunya undang undang yang mengatur kewenangan kewenangan kpi dan dewan pers dapat diharmonisasikan dengan ketentuan dari pada pemilu, dengan demikian, dewan pers merupakan lembaga yang tidak hanya menampung aspirasi perusahaan pers, melindungi kepentingan pers, tetapi juga menjadi mediator antara pers dengan masyarakat dan pemerintah. sehingga dewan pers harus menjalankan amanat publik dengan melaksanakan pemilu khususnya dalam hal penjatuhan sanksi terhadap pelanggaran atas kampanye pemilu demi penegakan hak asasi masyarakat untuk memperoleh informasi yang jujur, benar, layak dan seimbang: pemberian wewenang kepada dewan pers tersebut, juga selaras dengan penjelasan pers bab umum, bahwa untuk menghindari pengaturan yang tumpang tindih, pers tidak mengatur ketentuan yang sudah diatur dengan ketentuan peraturan perundang undangan lainnya, bahwa pemberian wewenang kepada kpi untuk menjatuhkan sanksi berdasarkan nomor tahun sesungguhnya telah sesuai dengan kewajiban dan wewenang yang dimiliki oleh kpi berdasarkan huruf penyiaran, yaitu memberikan sanksi terhadap pelanggaran pedoman perilaku penyiaran dan standar program siaran khususnya dalam konteks penyelenggaraan kampanye pemilu. sedangkan dalam hal penjatuhan sanksi berupa pencabutan izin penyelenggaraan penyiaran, kewenangan kpi terbatas hanya dalam memberikan rekomendasi kepada menkominfo, bahwa ketentuan dan merupakan mekanisme check and balances dan harmonisasi antara kpi dan dewan pers dengan kpu. kpu bertugas untuk menyelenggarakan pemilu dan dalam penyelenggaraan tersebut, kpu memiliki wewenang untuk mengkoordinasikan semua tahapan. oleh karena itu tidak ada pertentangan antara keduanya karena pemilu memberikan ruang kepada kpi dan dewan pers untuk menjalankan tugasnya dengan baik sesuai fungsi dan perannya pada sekitarnya. dengan demikian kpi dan dewan pers dapat terkontrol, yang pada gilirannya dapat menciptakan prinsip netral dan adil terhadap setiap orang, termasuk partai politik peserta pemilu: berdasarkan uraian tersebut atas, menurut pemerintkepastian hukum terhadap lembaga yang memberikan atau menjatuhkan sanksi kepada media massa cetak dan media penyiaran. oleh karena itu ketentuan guo justru telah sejalan dengan prinsip prinsip keadilan bagi setiap orang (peserta pemilu, pelaksana kampanye, media massa cetak dan media penyiaran)rnyataan para pemohon yang menyatakan bahwa pengaturan pada ini adalah bentuk dari penyensoran, sebagaimana dimaksud dalam pers adalah tidak benar dan tidak berdasar, karena: bahwa pengaturan pada pemilu bukanlah termasuk dalam kategori penyensoran sebagaimana dimaksud dalam pers, dimana menurut pers, definisi penyensoran adalah penghapusan secara paksa sebagian atau seluruh materi yang akan diterbitkan atau disiarkan, sedangkan pemilu penghapusan materi atau informasi tersebut dilakukan setelah materi atau informasi tersebut diterbitkan atau disiarkan. pengaturan pada ketentuan pemilu merupakan salah satu wujud kontrol dari masyarakat, agar pers dapat menjalankan fungsi, kewajiban, dan peranannya yaitusebagaimana dimaksud oleh ketentuan pers: bahwa pengaturan tentang sanksi sebagaimana diatur dalam ketentuan guo, adalah dimaksudkan agar pers dan lembaga penyiaran berkewajiban untuk memberikan kedudukan yang sama kepada para peserta pemilu untuk berkampanye melalui media cetak dan media elektronik: bahwa pengaturan tentang sanksi yang diberikan terhadap pers dan lembaga penyiaran, seperti diatur dalam ketentuan guo, adalah guna memberikan perlakuan yang sama hadapan hukum terhadap siapapun tanpa kecuali, termasuk pers dan lembaga penyiaran yang melanggar fungsi, kewajiban, dan peranannya sebagaimana diatur dalam pers dan penyiaran, bahwa ketentuan guo, diharapkan dapat memberikan jaminan bagi setiap orang, utamanya peserta pemilu dan masyarakat, dalam rangka perwujudan pemenuhan hak asasi manusia, dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, juga guna memperoleh perlakuan dan pemberian kesempatan yang sama pada para peserta pemilu untuk melakukan iklan kampanye pada media massa maupun media elektronik. selain itu bagi masyarakat dapat terhindar dari ketidaknyamanan yang diakibatkan oleh iklan kampanye pemilu yang diumukan melalui media cetak maupun media elektronik: dengan demikian, menurut pemerintah ketentuan pemilu, bukanlah termasuk dalam bentuk dari penyensoran, pembredelan, dan pelarangan penyiaran sebagaimana dimaksud dalam pers, juga ketentuan guo dimaksudkan agar setiap orang termasuk pers dan lembaga penyiaran memperoleh kedudukan dan perlakuan yang sama hadapan hukumbahwa ketentuan pemilu yang menyatakan:, dapat dijelaskan sebagai berikut: bahwa ketentuan guo dimaksudkan untuk memberikan kewenangan kepada kpi dan dewan persyang melanggar ketentuan kampanye pemilu. ketentuan guo didasarkan pada kompetensi kpi dalam penyiaran dan dewan pers terhadap media massa cetak elektronik, sehingga kpi dan dewan pers tersebutlah yang lebih kompetenterkait dengan iklan kampanye pemilu, bahwa pengaturan tentang tata cara pemberian sanksi tersebut atas, harus ditetapkan bersama dengan kpu, hal ini dimaksudkan untuk mewujudkan mekanisme check and balances, juga agar terwujud harmonisasi antara kpi, dewan pers dan kpu, karena ketiga lembaga tersebut memiliki bidang tugas yang saling terkait dalam penyelenggaraan pemilihan umum, bahwa meskipun kpi dan dewan pers tidak memiliki kewenangan untuk menjatuhkan sanksi pada perusahaan pers maupun lembaga penyiaran terhadap pelanggaran ketentuan kampanye pemilu berdasarkan pers, dan penyiaran, namun pemilu memberikan wewenang tersebut, hal ini sesuai dengan doktrin lex specialis derogat lege generali yang menyatakan bahwa ketentuan ketentuan undang undang yang lebih khusus mengesampingkan ketentuan ketentuan undang undang yang lebih umum apabila ketentuan ketentuan tersebut mengatur hal yang sama: bahwa pengaturan tentang sanksi sebagaimana diatur dalam pemilu adalah lex specialis dari pers (lex generali bidang pers) dan penyiaran (lex generali bidang penyiaran), hal tersebut dikarenakan pemilu bersifat momentum (kondisi khusus, yaitu pesta demokrasi rakyat yang diselenggarakan sekali dalam lima tahun). karena itu adalah sesuatu yang tepat (karena adanya kekhususan kondisi) apabila ketentuan pemilu mengatur bahwa kpi atau dewan pers dapat menetapkan tata cara dan pemberian sanksi kepada pers maupun lembaga penyiaran apabila melanggar ketentuan ketentuan yang berkaitan dengan iklan kampanye pemilu media massa dan media elektronik: bahwa ketentuan ini adalah landasan untuk pengaturan lebih lanjut berkaitan dengan tata cara dan pemberian sanksi dengan melakukan harmonisasi pada pers dan penyiaran. sebagaimana telah dikemukakan sebelumnya bentuk pengaturan lebih lanjut ini dikenal dengan istilah pengaturan kebijakan (beleidsregels) yang materinya dapat berada dalam lingkup peraturan pokoknya atau luar lingkup dari peraturan pokoknya atau bahkan bertentangan dengan peraturan pokoknya, berdasarkan uraian atas, menurut pemerintahpersamaan hak dan perlakuan yang adil terhadap setiap peserta pemilu, termasuk terhadap pers dan lembaga penyiaran untuk memberitakan, untuk menyiarkan dan menayangkan iklan kampanye, dengan demikian jaminan perlakuan yang non diskriminatif terhadap setiap orang (termasuk para pemohon) dapat diwujudkan, karena itu menurut pemerintaheorang ahli yaitu prof. dr. ahmad ramli, s.h., m.h. yang memberikan keterangan dibawah sumpah, sebagai berikut: bahwa kebebasan pers merupakan suatu hal yang mutlak dalam suatu negara demokrasi ini. kebebasan pers adalah salah satu pilar dari negara demokrasi. fungsi pers dalam edukasi masyarakat adalah penyampaian informasi yang diminta, baik langsung maupun tidak langsung, dalam kehidupan demokrasi, dan juga pers itu sangat penting dan strategis sebagai alat kontrol bagi penguasa. satu hal yang juga tidak boleh dilupakan oleh kalangan pers bahwa pers itu juga berperan penting dalam menciptakan budaya hukum masyarakat, bahwa prinsip tidak ada satu institusi atau lembaga yang dapat mengatasi hukum. artinya, tidak ada institusi yang boleh tidak membatasi dirinya, selalu ada rules yang selalu membatasi dia untuk berperan: bahwa pers bukanlah penegak hukum. pers sama saja dengan institusi lain yang juga punya keterbatasan keterbatasan, tetapi dia juga harus dijunjung tinggi kebebasannya. karena semua orang berkedudukan sama muka hukum, termasuk insan pers itu sendiri, bahwa kebebasan pers pada prinsipnya dijamin oleh setiap orang berhak untuk berkomunikasi untuk, bahwa berbunyi, setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia, orang lain, dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara . kemudian . artinya, sepanjang ditetapkan dalam undang undang maka dia akan menjadi sah sebagai satu pembatasan: bahwa secara filsafat, asas hukum maupun norma norma konstitusi sebagaimana dimaksud, tidak ada suatu kebebasan yang bersifat absolut untuk institusi dan untuk orang apa pun. karena kebebasan selalu dibatasi oleh rules dan koridor hak hak orang lain, dan norma norma yang hidup dalam masyarakat. sehingga, kebebasan menjadi proporsional, sesuai dengan tujuan hukum untuk mencapai keadilan dan ketertiban: bahwa materi yang constitutional review oleh para pemohon adalah dan dan dari undang undang pemilu. dalam undang undang ini, pers tidak perlu takut karena mereka tidak mempunyai izin. izinnya dengan otomatis ada. jadi undang undang ini tidak akan mengganggu kebebasan pers: bahwa undang undang ini akan diimplementasikan dalam praktik, sehingga undang undang ini tidak boleh berjalan sendiri karena dalamnya sudah mengatur pelaksanaannya harus diimplementasikan dengan peraturan yang dikeluarkan oleh kpu bersama sama dengan dewan pers dan kpi. oleh karenanya mereka tidak dapat berjalan sendiri tanpa meng compare yang ada dalam undang undang pers dan undang undang penyiaran. khusus undang undang pers mempunyai karakteristik yang khusus karena undang undang pers tidak mengenal censorship, tidak mengenal sup, tidak mengenal adanya keharusan izin dan dengan demikian maka yang terkait dengan perintah pencabutan izin, bahwa kalau blocking diberikan, maka yang lain tidak dapat masuk lagi. kalau semua prime time di block oleh satu partai tertentu maka hanya satu partai saja yang mendapatkan prime time yang lain tidak dapat masuk. oleh karena itu mereka menganggap pembuat undang undang menganggap hal ini menjadi sangat prinsipil karena ketika dilanggar maka kompetisi yang sehat dalam pemilu menjadi terganggu. kemudian mereka mencoba menerapkan satu sanksi terhadap pelanggaran pelanggaran, karena mereka sadar betul bahwa sanksi sanksi ini menjadi bagian yang dapat memaksa mereka untuk tidak melakukan pelanggaran itu. masalahnya apakah sanksi ini tidak selaras dengan undang undang pers dan tidak selaras dengan undang undang penyiaran, itu adalah persoalan kedua kita dan itu menjadi bagian dari harmonisasi undang undang satu dengan undang undang lainnya. dalam perkembangan juga ada kontradiksi diantara undang undang ini dengan undang undang penyiaran misalnya karena undang undang penyiaran yang boleh mencabut izin itu adalah pemerintah dan ini sudah diputus mahkamah konstitusi, bahwa mahkamah konstitusi dalam satu putusannya mengatakan bahwa pemberian izin itu dilakukan oleh pemerintah sedangkan yang content diatur oleh komisi penyiaran indonesia. dan dalam undang undang tidak dimungkinkan, tetapi dalam undang undang penyiaran dimungkinkan misalnya kalau dia melanggar spektrum frekuensi dan lain lain yang sangat teknis, bahwa dari segi keilmuan, pers yang baik adalah bukan pers yang bebas dlas jelasii. pokok permohonan bahwa kemerdekaan pers harus diakui merupakan salah wujud kedaulatan rakyat dan menjadi unsur yang penting untuk menciptakan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang demokratis. kemerdekaanperlindungan hukum serta bebas dari campur tangan dan paksaan dari manapun, bahwbertanggung jawab tapi pers yang bebas dan profesional. profesionalisme pers akan menunjukkan bagaimana pers itu menjadi bagian dari pilar demokrasi dan menjadi bagian kontrol terhadap penguasa. ketika pers itu menjadi tidak profesional dan kemudian dijadikan alat oleh orang yang hanya untuk mencari keuntungan tertentu maka keberadaan dan eksistensi pers secara umum pada keseluruhannya akan sangat terganggketentpara pemohon dalam permohonannya mengajukan pengujian atassebagai berikut: dan yang berbunyi: dan kpu kabupaten kota menjatuhkan sanksi kepada pelaksana kampanye: dan)ara pemohon beranggapan ketentuan tersebutpermohonan guo dikemukakan, dengan berlakunya dan dmohon sangat dirugikan hak konstitusionalnya, seperti antara lain1maka para pemohon tidak memiliki kualifikasi kedudukan hukum (legal standing) sebagai pemohon, para pemohon dalam permohonan guo mengemukakan bahwa, hak konstitusional yang dimaksudkan oleh pemohon secara garis besarnya yaitu adanya pelanggaran secara potensial yang dijamin dalam uud atasawasan dan penjatuhan sanksi oleh kpi, dewan pers, kpu, kpu provinsi dan kpu kabupaten pada pelanggan iklan kampanye pemilu oleh media cetak dan media elektronik. oleh karenanya menurutpenjelasan sebagai berikut: bahwa dalam permohonan yang diajukan oleh para pemohon tidak dijelaskan secara konkrit hak hak konstitusional apa yang dirugikan atas berlakunya dan serta dan undang undang guo, bahwa para pemohon dalam permohonannya bersifat normatif dan tidak menggambarkan secara jelas adanya kerugian yang ditimbulkan dengan adanya guo: bahwa para pemohon dalam permohonan guo menyatakan bahwa undang undang pemilu bertentangan dengan undang undang nomor tahun tentang pers dan undang undang nomor tahun tentang penyiaran. hal ini jelas bertentangan dengan ketentuan dalam mengajukan permohonan pengujian suatu produk undang undang terhadap uud sebagaimana diatur dalam undang undang nomor tahun tentang mahkamah konstitusi, yaitubukan pengujian atas suatu undang undang terhadap undang undang yang lain, menyatakan bahwa keberadarugikan hak hak konstitusional para pemohon khususnya mengenai iklan kampanye, sehingga dianggap bertentangan dengan dan uud terhadap hal hal yang dikemukakan para pemohon tersebut, dewan perwakilan rakyat berpendapat memberi keterangan sebagai berikut: bahwsebagaimana ditentukasalah iklan kampanye pemilihan umum bagi partai politik peserta pemilihan umum merupakan hak dari partai politik peserta pemilihan umum itu sendiri, dan yang menjadi persoalan adalah apakah partai politik peserta pemilihan umum tersebut akan menggunakan haknya atau tidak? tentunya jika suatu partai politik peserta pemilihan umum akan menayangkan iklan kampanye melalui lembaga penyiaran dan atau media massa cetak, maka partai politik tersebut tentunya juga harus memenuhi prosedur atau persyaratan yang ditentukan oleh undang undang dan ketentuan yang berlaku lembaga penyiaran dan atau media massa cetak itu sendiri, bahwa hak partai politik peserta pemilu untuk berkampanye dengan menggunakan media massa cetak dan lembaga penyiaran, maka kewajiban dari media massa cetak dan lembaga penyiaran untuk menggunakan durasi yang sama terhadap partai politik peserta pemilu: bahwa adanya kewajiban yang sama terhadap media massa cetak dan lembaga penyiaran dalam menyiarkan atau pemasang iklan kampanye pemilu bertujuan untuk mengurangi kapitalisasi dan tidak menggunakan mekanisme pasar: bahwa jika partai politik peserta pemilihan umum telah melaksanakan kewajibannya kepada lembaga penyiaran dan atau media massa cetak, maka konsekuensi logonya adalah lembaga penyiaran dan atau media cetak yang bersangkutan berkewajiban untuk menayangkan iklan kampanye bagi partai politik tersebut sesuai dengan kemampuan dari partai politik tersebut, bahwa kebebasan pers tidak semata mata bebas tanpa batas, hal ini terkait dengan hak asasi manusia bahwa kebebasan pers dibatasi pula dengan undang undang: bahwa sanksi diberlakukan kepada semua media massa cetak dan lembaga penyiaran dengan tujuan agar terciptanya ketertiban hukum: bahwa para pemohon dalam permohonan guo, mempertentangkan undang undang pemilu terhadap undang undang pers dan undang undyang menurut ketentuan undang undang mahkamah konstitusi yang dapat diuji adalah suatu peraturan perundang undangan terhadapsedangkan: berdasarkan.nasional melaksanakan peranan sebagai berikut, dan benar melakukan pengawasan, kritik koreksi, pokoknya tetap dalil dalil pemohon, yang selengkapnya terlampir dalam berkas perkara: menimbang bahwa pemerintah telah menyerahkan kesimpulan tertulis tertanggal februari yang diterima kepaniteraan mahkamah pada tanggal februari pada pokoknya menolak dalil dalil para pemohonkewenangan mahkamah untuk memeriksa, memutus, dansalah satu kewenangan konstitusional mahkamahpihak yangdiri sebagai perorangan warga negara indonesialangsung terkait dengan yang dimohonkan pengujian, yaitu dan serta dan karena menganggap telah kerugian hak konstitusional para pemohon yang tercantum dalam dan uud menimbang bahwa berdasarkan dalil dalil yang dikemukakan dan alat alat bukti yang diajukan oleh para pemohon, prima face para pemohon memenuhi syarat kedudukan hukum (legal standing) sebagaimana dimaksud oleh dan pendirian mahkamah yang telah dikemukakan dalam paragraf ataspokok permohonannya, para pemohon mendalilkan hal hal sebagai berikut: bahwa yang berbunyi, dalam hal terdapatalasannya adalah bahwa pemberian hak kepada komisi penyiaran indonesia kpi) atau dewan pers untuk menjatuhkan sanksi atas pelanggaran dan menimbulkan ketidakpastian hukum karena tidak sesuai dengan sifat, fungsi, kewenangan, tugas, dan kewajiban kpi yang diatur dalam nomor tahun tentang penyiaran (selanjutnya disebut dan tujuan pembentukan dan fungsi dewan pers menurut nomor tahun tentang pers (selanjutnya disebutbertentangan dengan dgumentasinya adalah bahwa apabila ini diberlakukan, maka perlindungan dan kepastian hukum yang adil tidak diterima oleh para pemohon dan membuat para pemohon tidak tenteram dan selalu was was akibat adanya intervensi pihak ketiga terhadap kemerdekaan para pemohon dalam menjalankan profesi dan usahanya, sebab tidak sesuai dengan ketentuan danbertentangan dengan dan uud argumentasinya adalah bahwa ini terkesan berisi pemaksaan kehendak untuk menindak pers nasional, padahal baik kpi, dewan pers, kpu, kpu provinsi, maupun kpu kabupaten kota tidak mempunyai kewenangan menindak pers dan apabila tersebut tetap berlaku dikhawatirkan adanya tindakan sewenang wenang akan ditujukan kepada para pemohon, sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum, tiadanya perlindungan hukum dan terjadinya pelanggaran ham, serta ketidaktentraman para pemohon: bahwerbitan media massa cetak danbertentangan dengan dan uud argumentasinya adalah bahwa tergolong penyensoran, pembredelan, dan pelarangan penyiaran yang berdasarkan hal tersebut sudah tidak dikenal lagi dalam pers nasional dan merupakan pelanggaran terhadap hak asasi para pemohon yang dijamin oleh uud yang menjadi batu uji permohonan guo, menimbang bahwa berdasarkan dalil dalil sebagaimana tersebut atas, dalam petit para pemohon memohon agar mahkamahserta dan bertentangan dengan uud menyatakan dan serta dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, memerintahkan pemuatan putusan mahkamah dalam berita negara republik indonesia sebagaimana mestinya, dan atau memberikan putusan yang seadil adilnya, menimbang bahwa untuk memperkuat dalil dalilnya, para pemohon mengajukan alat alat bukti surat (bukti sampai dengan bukti yang daftar alat bukti telah dimuat dalam uraian mengenai duduk perkara. selain itu, para pemohon juga menghadirkan para ahli yaitu drs. kapsul hasan, s.h. (ahli hukum pers), irama irans abidin (anggota dewan pers), dan johnson panjaitan, serta saksi marah sakti siregar yang memberikan keterangan bawah sumpah persidangan. keterangan ahli dan saksi dari para pemohon selengkapnya dimuat dalam uraian mengenai duduk perkara, pada pokoknya adalah sebagai berikut: ahli drs. kapsul hasan, s.h., dalam sidang pleno tanggal januari menerangkan: bahwa pers sudah memiliki undang undang tersendiri, yaitu yang tidak mengenal lembaga pembredelan dan penyensoran, sebab undang undang guo juga tidak mengenal yang namanya lembaga surat izin usaha penerbitan pers supp) sebagaimana undang undang pers sebelumnya, sehingga huruf tidak relevan lagi, bahwa yang menyatakanjustru tidak sesuai dengan fungsi dewan pers untuk melindungi kemerdekaan pers, bukan melakukan pencabutan atau pembredelan pers: bahwa ahli tidak sependapat dengan pendapat dpr dan pemerintah yang menyatakan tidak ada kerugian yang diderita oleh para pemohon, karena apabila perusahaan pers dicabut izinnya maka para pemohon akan mendapat kerugian, yaitu menghilangkan lapangan pekerjaan: bahwa apabila terjadi pelanggaran pelanggaran oleh pers, cukup digunakan yang memang sudah disiapkan untuk memberikan sanksi kepada media, bukan berdasarkan undang undang yang lain: bahwa ketentuan tentang sanksi yang tercantum dalam menimbulkan kerancuan karena mengadopsi ketentuan yang tidak dikenal dalam dalam penyiaran memang dibedakan bidang bidangnya, yaitu bidang jurnalistik yang diawasi langsung oleh dewan pers, sedangkan contents penyiaran yang lain diawasi oleh kpi, sehingga mengenal sanksi. sedangkan untuk lembaga pers cetak, sebagaimana para pemohon, tidak mengenal batasan batasan seperti itu, karena pers cetak oleh telah diatur bidang bidang jurnalistiknya dalam dan bidang iklan diatur dalam sehingga tidak dapat diterapkan seperti lembaga penyiaran yang memang memerlukan izin dikarenakan menggunakan spektrum udara, untuk pers cetak tidak lagi dikenal lembaga perizinan seperti surat izin terbit sit) yang kemudian diganti dengan supp seperti pada masa lalu, ahli irama irans abidin, dalam sidang tanggal februari menerangkan: bahwa huruf yang berkaitan dengan sanksi pencabutan izin terbit media cetak sangat kontroversial, karena berdasarkan media cetak tidak lagi perlu izin dan tidak ada yang perlu dicabut, sehingga ketentuan tersebut meskipun menjadi hukum positif tidak mungkin dilaksanakan. ketentuan secara keseluruhan hanya merupakan copy paste ketentuan yang tercantum sehingga menimbulkan masalah ketika diterapkan juga terhadap media cetak: bahwa tentang dewan pers yang oleh diberi kewenangan untuk menjatuhkan sanksi, perlu diingat bahwa menurut dewan pers itu bukan merupakan law enforce, bukan penegak hukum yang dapat menjatuhkan sanksi, bukan lembaga yudisial, melainkan lembaga yang menyelesaikan persoalan akibat pemberitaan pers melalui mediasi yang dedikasinya juga berbeda dengan mediasi mediasi secara hukum, tetapi lebih terbatas pada moral, yakni etika pers, bahwa bersifat represif dan merupakan ancaman bagi kemerdekaan pers yang dijamin oleh uud yang merupakan esensi bagi demokrasi dan menjadi gerbang bagi kemajuan bangsa dan alat untuk mencerdaskan bangsa, ahli johnson panjaitan, dalam sidang tanggal februari menerangkan: bahwa dalam pengalamannya sebagai pembela hak asasi manusia ham), betapa beratnya memperjuangkan kebebasan pers melawan rezim otoriter adalah sangat berat, sehingga pembredelan dan sensor pers tidak boleh ada lagi negeri ini. oleh karena itu, kebebasan pers yang tercermin dalam tidak boleh lagi hilang oleh adanya undang undang yang ingin menghidupkan pembredelan dan sensor pers: bahwa pemilu yang dimaksudkan untuk mewujudkan demokrasi dan hak asasi manusia tidak boleh dibatasi dalam undang undang yang mengaturnya, yaitu memuat ketentuan yang justru melanggar hak asasi manusia, yaitu kebebasan pers yang dijamin oleh konstitusi, seperti halnya ketentuan yang memuat sanksi pembredelan pers. begitu juga tersebut seharusnya tidak memuat ketentuan yang memberi kewenangan kepada dewan pers yang justru dibentuk untuk melindungi kebebasan pers, tetapi malahan dewan pers diberi kewenangan untuk menjatuhkan sanksi kepada pers, termasuk melakukan pembredelan: saksi marah sakti siregar, dalam sidang tanggal februari menerangkan: bahwa dalam pengalamannya sebagai wartawan dan pengelola media yang pernah dibredel oleh pemerintah, atau istilahnya pada waktu itu pembatalan supp, sungguh menyakitkan dan membuat sengsara seluruh insan pers, karena harus kehilangan pekerjaan dan tidak dapat berkarya, bahwa sebagai akibat pembredelan pers, saksi tidak dapat lagi membantu pemerintah dalam mengatasi pengangguran dan saksi juga kehilangan kebebasan untuk berpikir dan mengeluarkan pikiran serta pendapat yang dijamin oleh konstitusi: keterangan dewan perwakilan rakyat dpr) menimbang bahwa dpr yang diwakili oleh ir. pataniari siahaan telah memberikan keterangan lisan dalam sidang pleno mahkamah tanggal januari yang dilengkapi dengan keterangan tertulisdpr berpendapat tidak terdapat dan atau telah timbul kerugian hak dan atau kewenangan konstitusional yang dialami oleh para pemohon guo dengan berlakunya dan dan sehingga para pemohon tidak memenuhi syarat kedudukan hukum (legal standing) sebagaimana dimaksud untuk memohonkan pengujian terhadap uud bahwa mengenai pokok permohonan dan serta danagar tercipta ketertiban hukum, bahwa menurut dpr, kebebasan pers tidak semata mata bebas tanpa batas, hal ini terkait dengan hak asasi manusia yang juga dapat dibatasi dengan undang undang: bahwa mempertentangkan tentang pemilu dengan tentang pers dan tentmahkamah: bahwa oleh karena itu, dpr memohon agar mahkamah menyatakan para pemohon tidak memiliki legal standing sehingga permohonan tidak dapat diterima, sedangkan dalam pokok permohonan menyatakan permohonan ditolak, keterangan pemerintah menimbang bahwa pemerintah telah memberikan keterangan lisan pada sidang pleno mahkamah tanggal januari yang kemudian dilengkapi dengan keterangan tertulis dan kesimpulan bertanggal februarin putusan putusan mahkamah terdahulu, karena tidak terdapat atau timbul kerugian hak dan atau kerugian konstitusional: tidak seorangpun dan tidak ada lembaga manapun yang diberikan hak atau kewenangan melakukan penyensoran, pembredelan, dan pelarangan penyiaran terhadap pers nasional. kepada setiap orang yang melakukan hal itu dapat dikategorikan tindak pidana yaitu menghambat atau menghalangi wartawan dalam menjalankan profesinya dengan pidana penjara paling lama (dua) tahun atau denda paling banyak (lima ratus juta rupiah), dan sebaliknya perusahaan pers yang melakukan pelanggaran dalam menjalankan profesinya atau adanya pemberitaan yang melanggar hukum maka sudah ada pengaturannya yaitu diancam dengan pidana denda paling banyak (lima ratus juta rupiah), bahwa walaupun ada pengaturan tentang pers nasional yaitu nomor tahun tentang pers, baik dalam menjalankan profesinya, pemberitaan maupun dalam sanksi, ternyata kalangan pers khususnya para pemohon dikejutkan dengan munculnya pengaturan dan terlebih sanksi yang terdapat dalayaitu dan adapun pertentangan pertentangan tersebut adalah sebagai berikutakibat berlakunya yang dimohonkan pengujian. lagi pula, permohonan para pemohon tidak jelas dan tidak fokus (obscura libels), utamanya dalam menjelaskan dan menginstruksikan bahwa telah timbul kerugian hak dan atau kewenangan konstitusional atas berlakunya bahwa adalah tidak benar, tidak berdasar,harus dijadikan batu uji adalah uud juga apabila terjadi pertentangan atau disharmoni antara undang undang yang satu dengan yang lain, cast antara dan serta yang menyangkut peranan kpi dan dewan pers, adalah tugas pembentuk undang undang dpr bersama pemerintah) untuk melakukan harmonisasi dan sinkronisasi melalui mekanisme legislative review: bahwa terkait dengan pokok permohonan, menurut pemerintah yang dimohonkan pengujian, yaitu dan serta dan sudah sesuai dengan prinsip prinsip yang terkandung dalam dan selain itu, undang undang dapat saja memberi kewenangan tambahan kepada dewan pers selain yang secara tegas telah dimuat dalam sedangkan untuk kpi, kewenangannya menjatuhkan sanksi, khususnya dalam hal pencabutan izin penyiaran, sebatas memberikan rekomendasi kepada menteri komunikasi dan informasi menkominfo) sebagai pemberi izin, sebagaimana ketentuan juncto putusan mahkamah terkait yaitu putusan nomor puu tanggal juli putusan nomor skin iv tanggal april dan putusan nomor puu iv tanggal april bahwa pelibatan kpi dan dewan pers bersama kpu dalam mekanisme pengaturan dan penjatuhan sanksi terhadap lembaga penyiaran dan media cetak yang melanggar ketentuan tentang iklan kampanye pemilu yang tercantum dalam dimaksudkan untuk mewujudkan mekanisme checks and balances dan harmonisasi antara kpi, dewan pers, dan kpu, karena ketiga lembaga tersebut memiliki bidang tugas yang terkait dalam penyelenggaraan kampanye pemilu, bahwa pengaturan tentang sanksi sebagaimana tercantum dalam dan merupakan lex specialis dari pers nomor dan penyiaran nomor yang merupakan lex generali, karena bersifat momentum, yaitu kondisi khusus pemilu sebagai pesta demokrasi yang diselenggarakan lima tahun sekali: bahwa oleh karena itu, dan serta dan tidak bertentangan dengan uud yang oleh para pemohon dijadikan batu uji, sehingga pemerintah minta kepada mahkamah agar permohonan para pemohon ditolak atau setidak tidaknya tidak dapat diterima karena alasan legal standing yang tidak dimiliki oleh para pemohon, atau mahkamah memberikan putusan yang bijaksana dan seadil adilnya (ex ago bono): menimbang bahwa pemerintah mengajukan ahli prof. dr. ahmad ramli, s.h., m.h. guru besar ilmu hukum universitas pajajaran, bandung) yang memberikan keterangan bawah sumpah dalampertama tama perlu dikemukakan bahwa profesionalisme itu seharusnya berlaku untuk seluruh institusi, termasuk institusi pers yang mempunyai pengaruh sangat besar terhadap masyarakat, melebihi pengaruh dokter dan advokat. oleh karena itu, apabila suatu institusi yang begitu besar pengaruhnya lepas kontrol tanpa profesionalisme yang cukup, maka beralasan timbulnya kekhawatiran kekhawatiran terhadap kebebasan pers yang lepas kendali tanpa kontrol apa pun dan oleh siapa pun. memang, koran koran besar seperti kompas, media indonesia, republika, sinar harapan, dan lain lain merupakan instrumen kontrol publik yang sangat baik dan sumbangannya sangat besar, tetapi juga kenyataannya masih ada koran yang hanya terbit sekali dua kali dan memaki maki, tetapi sesudah itu hilang. apakah mereka itu masih perlu dilindungi atas nama kebebasan pers oleh karenanya, sangat penting dan mendesak untuk dibahas kapan suatu penerbitan dikriteriakan sebagai pers yang oleh karena itu harus dilindungi, kedua, ahli melihat bahwa pers bukan penegak hukum, karena dalam undang undang penegak hukum itu sudah jelas disebut, yaitu hakim, jaksa, dan polisi. luar itu, jika ada institusi yang mengklaim diri sebagai penegak hukum, maka kita akan main hakim sendiri namanya. dengan demikian, sudah menjadi kewajiban untuk mengembalikan kepada asas yang betul, siapa sebenarnya penegak hukum itu, bahwa pembatasan pembatasan yang dikritik sebagai pembunuhan terhadap kebebasan pers, barangkali karena pengalaman masa lalu yang memberi ruang yang begitu lebar dan liar mengenai kapan pers harus diberi pembatasan dan sanksi. namun, ketika sanksi dirumuskan dengan sangat eksplisit dan sangat detail, maka hal itu merupakan bagian dari upaya bagaimana membuat pers menjadi profesional, sehingga kekhawatiran kalangan pers semestinya tidak terjadi. maka, dapat dibayangkan apabila blocking blocking dibiarkan dan media terus melakukan hal itu, sehingga pemilu menjadi tidak kompetitif dan sanksi tidak ada. bahwa kebebasan pers adalah mutlak harus ada, tetapi profesionalisme pers juga harus kita jaga, sehingga masyarakat akan menghormati pers dan menganggap pers itu sebagai bagian dari pilar demokrasi yang sesungguhnya, pendapat mahkamah menimbang bahwa berdasarkan dalil dalil para pemohon beserta alat bukti yang diajukan, baik alat bukti tulis maupun keterangan ahli dan saksi dari para pemohon, keterangan dpr, keterangan pemerintah beserta keterangan ahlinya, dan kesimpulan tertulis para pemohon serta kesimpulan tertulis pemerintah mahkamah akan memberikan pendapatnya dengan terlebih dahulu mengemukakan hal hal sebagai berikut: bahwanomor dan pers nomor bahwamenimbang bahwa mahkamah tidak sependapat dengan pemerintah dan dpr yang mendalildenganbahwa sejalan dengan pendapat ahli dari pemerintah yang menyatakan tidak semua institusi dapat mengklaim sebagai penegak hukum, maka mahkamah dalam putusan nomor puu i : menimbang bahwa berdasarkan empat hal tersebut atas, selanjutnya mahkamah akan mempertimbangkan konstitusionalitas yang dimohonkan pengujian sebagai berikut: bahwa. dari rumusan ini yang menggunakan kata butir guo tidak lagi relevan keberadaannya dan mutasi mutans dalil dalil para pemohon juga cukup beralasan,oleh para pemohon dianggap bertentangan dengan dan uud rumusan ketentuan tersebut yangmenurut mahkamah dapat menimbulkan kerancuan dan ketidakpastian hukum, sehingga dalil para pemohon cukup beralasan dan mutasi mutans pertimbangan pada butir dan butir juga berlaku untuk butir ini, bahwa yang intinya berisi jenis jenis sanksi yang dapat dijatuhkan oleh kpi atau dewan pers (vide menurut mahkamahcopy paste dari ketentuan dalam dan tidak relevan untuk media massa cetak. sedangkan untuk huruf bagi lembaga penyiaran berdasarkan memang dimungkinkan, namuni tanggal juli adapun terhadap media massa cetak, sanksi sebagaimana tersebut tidak mungkin dilaksanakan karena tidak lagi mengenal lembaga perizinan penerbitan media massa cetak, sehingga merupakan norma yang tidak diperlukan karena kehilangan kekuatan hukum dan raison d' tre nya, sehingga harus dihapuskan. lagi pula hal itu bertentangan dengan uud yakni menimbulkan ketidakpastian hukum dan juga melanggar prinsip kebebasan berekspresi yang dijamin oleh uud oleh karena itu, dalil para pemohon cukup beralasan:. oleh karena semua dalildukarena mahkamah telah menilai semua dalil para pemohon dalam permohonan guo beralasan, namun tidak berarti bahwa jikkarena jika hal itu terjadi masih dapat diterapkan dan yang memuat penjatuhan sanksidan serta dan menyebabkamis, tanggal sembilanmpat februari tahun dua ribu sembilan, oleh kami moh. mahfud md., selaku ketua merangkap anggota, maria farida indrawi, abdul mukti fadjar, maruarar siahaan, achmad nowikidan atau yang mewakili, dan dewan perwakilan rakyat dan atau yang mewakili. ketua, ttd. moh. mahfud md. anggota anggota, ttd. ttd. maria farida indrawi abdul mukti fadjar ttd. ttd. maruarar siahaan achmad nowiki ttd. ttd. akil mochtar arsyad sanusi ttd. muhammad alim panitera pengganti, ttd. alias ngapain adalah berkaitan dengan pengawasan dan penjatuhan sanksi oleh komisi penyiaran indonesia kpi), dewan pers, kpu, kpu propinsi dan kpu kabupaten pada pelanggaran iklan kampanye pemilu oleh media cetak dan media elektronik: bahwa adapun bunyi dan adalah sebagai berikut:: bahwa pemberian hak kepada kpi atau dewan pers untuk menjatuhkan sanksi atas pelanggaran danentangan itu dapat dilihat dari sifat, fungsi, kewenangan dan tugas dan kewajiban kpi menurut nomor tahun tentang penyiaran dan tujuan pembentukkan dan fungsi dewan pers menurut nomor tahun tentang pers tidak ada fungsi dan kewenangan kpi atau dewan pers untuk menjatuhkan sanksi kepada media cetak maupun media elektronik, bahwa berdasarkan nomor tahun tentang penyiaran, fungsi kpi disebutbahwa seterusnya berdasarkan nomor tahun tentang penyiaran, kewenangan kpi disebutkanpeny : bahwa begitu menurut nomor tahun tugas kpi disebutkan, dan menyusun perencanaan, pengembangan sumber daya manusia yang menjamin profesionalitas bidang penyiaran : bahwa kewenangan, tugas dan kewajiban kpi menurut yang telah diuraikan atas adalah hanya menyangkut masalah apa yang telah dibuat dan ditetapkan oleh kpi seperti mengawasi pelaksanaan peraturan dan pedoman perilaku penyiaran serta standar program penyiaran dan bukan mengenai pengaturan diluar yang telah ditetapkan kpi termasuk pelanggaran iklan pemilu dalam nomor tahun bahwa begitu juga tentang tujuan pembentukkan dewan pers telah secara jelas diatur pada undang undang nomor tahun tentang pers,. artinya dewan pers dibentuk bukan untuk menjatuhkan sanksi, bahwa selanjutnya menurut undang undang nomor tahun tentang pers, telah secara jelas diatur yang menjadsosiasi pertambangan batubara indonesia api) dengan akta pendirian nomor pengesahan oleh departemen hukum dan ham nomor ht. tahun bertanggal maret berdomisili jalan welter monginsidi nomor kebayoran jakarta,maret memberikan kuasa kepada akhmad lazuli, s.h., hum. wasit suseno, s.h., ll.m. nur hi, s.h., kn. dan agus sudjatmoko, s.h., kesemuanya adalah advokat pada tim advokasi penghapusan alat berat alat besar sebagai objek pajak kendaraan bermotor yang beralamat jalan tebet dalam nomor jakarta selatan, bahwa pemohon pada tanggal april telah mengajukan permohonan penarikan kembali perkara nomor puu vii melalui faksimili yang diterima kepaniteraan mahkamah konstitusi pada tanggal april pukul wib perihal penarikan permohonanapril telah menetapkan bahwa: menyatakanselasa, tanggal dua puluh satu bulan april tahun dua ribu sembilan oleh tujuh hakim konstitusi yaitu, moh. mahfud md., sebagai ketua merangkap anggota, abdul mukti fadjar, akil mochtar, muhammad alim, achmad nowiki, hartono, dan maruarar siahaanmuhammad alim achmad nowiki ttd. ttd. hartono maruarar siahaan panitera pengganti, ttd. alias ngapain |
salinan sinkronisasi dan harmonisasi peraturan perundang undangan, maka peraturan walikota jambibeberapa ketentuan dalamitambah dan diubah sebagai berikut: ketentuan umum angka diubahprd adalah ketua dan para wakil ketua dprd kota jambi anggota dprd adalahketentuan huruf diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:. pegawai negeri sipil lingkungan pemerintah daerah., wakil walikota, pimpinan dprd dan sekretaris daerah. tenaga kerja kontrak perorangan. tenaga honorer. ketentuan huruf diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:enam jam baik pada (satu) tempat maupun tempat yang berbeda dalam (satu) hari. ketentuan huruf dan diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut: dalam kota, biaya pemetaan,dan pengangkutan jenazah. komponen biaya perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada huruf terdiri dari uang makan, uang transportasi lokal, dan cc. uang saku, biayaketentuan huruf huruf dihapus dan huruf diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: biaya sewa kendaraan dalam kota sebagaimana dimaksud pada huruf diberikan dengan ketentuan sebagai berikut dihapus, dihapus, perjalanan dinas yang dilaksanakan oleh walikota, wakil walikota dan pimpinan dprd, dibayarkan sesuai dengan biaya riil. ketentuan huruf ubah sehingga berbunyi sebagai berikut:sebagaimana tercantum dalam lampiran huruf angka yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan walikota ini, dan biaya penginapan sebagaimana dimaksud pada huruf dibayarkan secara lumpur. ketentuan dan ubah sehingga berbunyi sebagai berikut:, wakil walikota, pimpinan dprd dan sekretaris daerah resmi. istri walikota, wakil walikota, pimpinan dprd dan sekretaris daerah dan dalam melaksanakan perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada, wakil walikota, pimpinan dprd dan sekretaris daerah dapat diberikan biaya perjalanan dinas berupa biaya penginapan setara dengan pejabat eselon ii. ketentuan diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: pelaksanaan perjalanan dinas luar daerah luar provinsi untuk tujuan kota kedua dapat menggunakan transportasi udara atau darat. untuk tujuan kota kedua sebagaimana dimaksud pada yang hanya dapat ditempuh dengan menggunakan transportasi darat berpedoman pada lampiran huruf angka yang dibayarkan sesuai dengan biaya riil. dalam hal perjalanan menggunakan kapal laut atauketentuan ditambah (satu) yakni sehingga berbunyi sebagai berikut:untuk istri pimpinan dprd sebagaimana dimaksud dalam dalam melaksanakan perjalanan dinas yang memberikan persetujuan adalah pimpinan dprd. ketentuan diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut: isteri walikota, wakil walikota danketentuan diubah dan ditambah (satu) yakni sehingga berbunyi sebagai berikut:, satuan harga biaya perjalanan dinas dalam daerah, satuan biaya transportasi dan satuan biaya pemetaan dan angkutan jenaz yang resmi dari pihak yang bersangkutan, bukti pembayaran hotel yang resmi dari hotel yang bersangkutan daftar pengeluaran riil, dan laporan hasil perjalanan dinas yang ditujukan kepada atasan langsungketentuan diubahada saat peraturan walikota ini mulai berlaku maka, lampiran sampai dengan peraturan walikota nomor tahun tentang pedoman dan standar biaya perjalanan dinas lingkungan pemerintah kota jamb: peraturan walikota jambi nomor tahun tanggal aprildan golongan golongan iii golongan dangolongan dan iii golongan dan pegawai honorer dan kkp uang representasi dalam rupiah) walikota, wakil walikota dan sekretaris daerah dan pejabat eselon satuan biaya transportasi udara termasuk airport tax dalam rupiah) bisnis ekonomi walikota, wakil walikota sekretaris daerah, tujuan dan pimpinan dprd anggota dprd, eselon ii, eselon iii, eselon iv, golongan iv, iii, ii, pegawai honorer dan kkp pulau sumatra pulau jawa pulau jawa dean sate san tangan ara desa dengan ara pulau sumaterasenatwalikota, sekda pejabat pejabat golongan uraian satuan wali kota, dan pejabat selon eselon pegawai dan anggota eselon dan honorer pimpinan dprd aing kain dan dprd kkp batanghari, opera jonas fan flow. asn tanjung jabung timur sarolangun, merangin dan tanjung jabung barat kerinci dan kota iaiagatemuk |coo.ooo, sso.ooo, |4o0. jasa00. |2so000 uang penginapan hotel dalam rupiah walikota, wakil walikota dan pimpinan dprd potongan maan) soo golongan ii, pegawai honorer uang representasi dalam rupiah) uang representasi walikota, wakil walikota dan sekretaris daerah dan anggotatujuh puluh lima ribu rupiah dari (enam jam dalam (satu) harwakil sekretaris eselon iii, iv, tujuan walikota dan daerah, golongan pimpinan dprd. anggota dprd, iv, iii,ii,i, pegawai dan pejabat honorer dan eselon kkp tunggal kota jambi ma. bungo rp. rp. rp. kota jambi bangko rp. rp. rp. bsa heat bsarute yang ditempuh km) occ bbm bbm( )(pp) bbm( )(pp) kota jambi ma. bulan bangko sei. penuh ma. bungo kota jambi kuala tunggal keterangan pemakaian bbm pada tabel divip eksekutif vip bisnis walikota, wakil wali sekretaris eselon tujuan kota dan pimpinan daerah, iii,iv, golongan dprd anggota iv, iil,ii,i, dprd dan pegawai pejabat honorer dan eselon kkp serang)jarak s2.400cc km) bbm bbm( )(pp) bbm( )(pp) tee mesin boi palembang ma. bungo padang kota jambi ma. bulian ter (oe curup kepahiang bengkulu satuan biaya pemetaan dan angkutan jenazah dalam rupiah) walikota, wakil sekda, anggota pejabat eselon iii, uraian walikota, dan dprd dan pejabat iv, golongan pimpinan dprd eselon tv, iti,it,i, pegawai honorer dan kkp pemetaan salinan sesuai dengan aslinya walikota am w keputusan dekan fakultas pertanian universitas lampung nomor un26. tu.dekan fakultas pertanian universitas lampung menimbang bahwa dalam rangka kelancaran kegiatanerlu dibentuk tim mitra bestari, bahwa untuk pembentukan tim mitra bestaragam iba hunahimenyetadua mengangkat nama nama yang tercantum dalam lampiran keputusan ini sebagaiandsusunanrof. dr. ir. irwan suri banua, si. prof. dr. ir. nurani wijayanto, m.s. prof. dr. ir. san ari awang. prof. dr. ir. wahyu handayani. dr. ir. agus setiawan, sc. dr. hari kaskoyo, hut., m.p., ph. dr. arief darmawan, s.hut., si., ph. dr. mulya riniarti, s.p., si. dr. rahmat safe'i, hut., si. dr. samurai, si. dr. muhammad ali sahid, hut., si, dr. lukman hakim zaini, hut., sc. surat, hut., si. dr. siti latihan. dr. cuti merawat. dr. emi roslinda. dr. api heri siswanto. dr. didi terjadi. dr, faisal danu tuheteru. dr. sar dr. setyawan pudyatmoko. dr. atus syamsudin, ph. dr. rahmawaty, ph. dr. tommy listyanto, ph. dr. made hasty lestari tata. dr. muhammad ally rohani lubis. ditetapkan bandar lampung pada tanggal mei dekan fakultas pertanian universitas lampung, bea irwan suri banua |
kementerian riset, teknologi dan pendidikan tinggi re: pia universitas lampung ala fakultas ekonomi dan bisnis sona jalan prof. dr. sumantri bojonegoro bandar lampung keputusan! dekan fakultas ekonomi dan bisnis unila nomor un26. hk.'a. bahwa dalam rangka kelancaran pelaksana, hb:'kesatu menetapkanmei gta satria bangsawan nip tembusan: yang bersangkutan untuk dilaksanakan esta ti eni angin lampiran1 surat keputusan dekan fakultas ekonomi dan bisnis universitas lampung nomor 35p1 un26. hk. tanggal mei tentangketua prof. dr. satria bangsawan., s.e., wakil ketua dr, marina sari, s.e., sekretaris aida sari, s.e., wakil sekretaris nen deviani., s.e., sc,, akt dr. dorothy roly harta panjaitan, s.e., manajemen reguler, paralel, bilingual internasional) prayudha ananta, s.e., aan nindytia puspitasari dalimunthe, s.e., edwin russel, s.e., magister manajemen resah montana, s.e., magister ilmu akuntansi fail sofa, s.e., sisa pujian, s.e., dunia amelia., s.e., sc., akt niken kusumawardhani, s.e., doktor doni sagitarian warganegara, s.e., mba mutiasari nur wulan, s.a.b., diploma keuangan dan perbankan ninik dewi kusumaningrum, e., sc., akt diploma pemasaran dr. kemala hi, s.e., rajin satria dwi kerumah, s.e., m.fbe. diploma akuntansi nuzul dinas nabila, s. ., m.s.m bukti ciptawaty, s.e., diploma perpajakan sulfa amelia, s.e., libya ayun putri, pd., hum tim pendukung ditetapkan di: bandar lampung dekan, satria bangsawan nip daan hercanokutan untuk dilaksanakan |
(gas lag sia keputusan dekan fakultas keguruan dan ilmu pendidikan universitas lampung nomor: j un26. kp. tentang tim pelaksana apel bulanaa. bahwa untuk menciptakan budaya dan iklim yang kondusif lingkungan fakultas keguruan dan ilmu pendidikan universitas lampung perlu diadakan komunikasi dan silaturahmi antara para pemimpin, para dosen, dan para tenaga kependidikan: bahwa untuk maksud tersebut atas dilaksanakan melalui apel bulanan fakultas keguruan dan ilmu pendidikan laksana apel bulanan fakultas keguruan dan ilmu pendidikan univers!itas lampung tahun kesatu tim pelaksana apel bulanan fakultas keguruan dan ilmu pendidikan universit:laksana apel bulan: ditetapkan di: bandar lampung pada tanggal: juli dekan, satuan raja nip tembusan: rektor universitas lampung yang bersangkutan untuk dilaksanakan il lampiran keputusan dekan fakultas keguruan dan ilmu pendidikan universitas lampung nomor4$ un26. kp. tanggal: juli tentang panitia pelaksana apel bulanan fakultas keguruan dan ilmu pendidikan universitas lampung tahun daftar nama nama panitia pelaksana apel bulanan fakultas keguruan dan ilmu pendidikan universitas lampung tahun pengarah prof. dr. satuan raja, pd. dekan fkip unila) anggota pengarah dr. siswanto rini, si. wakil dekan bidang kemahasiswaan dan alumni) penanggung jawab drs. supriyadi, pd. wakil dekan bidang umum dan keuangan) ketua pelaksana dr. mulyono, si. wakil dekan bidang akademik dan kerjasama) sekretaris ir. andi, si. kabar tata usaha) anggota siti handayani, si. kasubbag umum dan keuangan) rustam, s.t. kasubbag perencanaan dan kepegawaian) sumaryoto, s.h. kasubbag akademik) melli ariana, s.h., m.m. kasubbag kemahasiswaan dan alumni) lingga putra, sos. hermanto, sos. darmawan, s.h. kasasi fattah yasin messi maria, md. fakhruddin halaman heru riyanto burden helai anwar zainuddin ibnu sutomo waluyo fitria adrian, md. fajar maulana, pd., pd. eko ariyanto sukawati elit carolina wati fikri putra, s.h. turi handayani lisa larasati dwi cahya, md. riyanto, pd. dekan, be nipmbimbingan dosen junior jurusan teknologi hasil pertanian fakultas pertanian universitas lampung, perlu pembentukan tim pembimbing: bahwa untuk pembentukan timrei. kom. ketiga timpan irwan suri hanya tembusan yth,dosen pembimbing dosen terbimbing prof. dr. ir. udin hasanuddin, m.t. latina indriningtyas, s.tp., m.p. dr. ir. tanto utomo, si. diary methyl zj., s.tp., si. dr. ir. samsul nurdin, si. andika utami putri, s.tp., si. dr. ir. siti nurdjanah, sc. esa ghani fathullah, pi., si. ir. susilawati, si. wiki danar triwinanti, s.tp., si. ir. harun rasyid, m.t. teguh setiawan, s.t virus covid yang berdampak terhadap sebagian mahasiswa fakultas pertanian, maka dengan demikian perlu dilakukan penanganan bagi mahasiswa yang terdampak, bahwa demi kelancaran dan ketertiban penanganan mahasiswa terdampak virus covid fakultas pertanian universitas lampung tahun perlu dibentuk tim penanganan, bahwa untuk pembentukan tim penangananganan mahasiswa terdampak virus covidamasehat dr. ir. ach. syamsul arief, sc. ketua dr. ir. kuanta utas hid, m.p. anggota prof. dr. ir. sri yunani, si, prof. dr. ir. setyo dwi utomo, sc. prof. dr. ir. minin nikmati, m.s. dr. ir. arif piston, m.s. dr. ir. agus haryanto, m.p. ir. susilawati, m.s. ir. siti hudaidah, sc. dr. teguh endaryanto, s.p., si. dr, indra febrian, hut., si. dr. duyun citrina, s.p., m.p. ir. setyo widodo, si. dr. hid pujisiswanto, s.p., m.p. nur ani ariani, s.p., sc. dian septinova, pt., m.t.a. dr, ir. sandi asmara, si. dr. ir. tanto utomo, m.p. eko efendi, s.t., si. dr. indah lesbian, s.p., si. sunni berganti, hut., si. sono, s.ip. cristiano husin, s.h., m.h. heru setyawan, s.p. diana, s.e. aliran, sos. slamet ibrahim dhani, md. ari saputra, pdmemantapkan dan meningkatkan kegiatan kemahasiswaan fakultas pertanian universitas lampung dipandang perlu membentukbahwa untuk pembentukan tim pendamping dan lembaga kemahasiswunila nomor: un26 dt tentang legalitas dan pengesahan nama lembaga kemahasiswaan lingkungan fakultas pertanian universitas lampung: kkegiatan kemahasiswaan dan lembaga kemahasiswaan fakultas pertanian unila semester genap tahun akademik ketiga dalam melaksanakbertanggung jawab kepada deknip tembusan yth.pala biro umum dan keuangan ketua jurusan lingkungan fakultas pertanian universitas lampung ketua lembaga kemahasiswaan lingkungan fakultas pertanimeisusunannggung jawab dr. ir. kuanta utas hid, m.p. ketua sono, s.ip, sekretaris diana, s.e. anggota dr. radix suharto, s.p., agr. himaprotekta) purba sanjaya, s.p., si. perma agt) dr. diana widiastuti, s.p., si, perma agt) kayane adenine warganegara, s.p., si. himadita) septi nurul aini, s.p., si. gamatala) dedy prasetyo, s.p., si. gamatala) ir. akhmad dahlan, m.p. (himapet) drh. purnama edy santosa, si. himapet) drh. miranda pratama surat, sc. himapet) deny sapto chandra utomo, pi., si. hampir) maulid wahid yusuf, pi., si. hampir) dr. henry mayaguezz, pi., m.t. (hampir) dr. ir, samsul udayana nurdin, si, mhj thp) dr. dewi sartika, s.tp., si, mhj thp) paramita sari anung putri, s.t.p., si, mhj thp) ir. eka kashmir, si. himaseperta) rio teddy prayitno, s.p., si. himaseperta) juliana saleh, s.p., si. himaseperta) dr. abdul mutholib, s.p., si. himaseperta) maya ranting, s.p., si. himaseperta) lina marina, s.p., si, himaseperta) ir, oktaf, si. permanen) dr. materi telaumbanua, s.t.p., sc. permanen) febrian kusuma wisnu, s.t.p., sc. permanen) wind fatmawati, s.t.p., sc. permanen) yulia rahma citrina, hut., sc. himasylva) dr. arief darmawan, hut., himasylva) dr. hendra prasetya, hut., sc. himasylva) ir. koeshendarto, m.s. (ukm ls mata) ir. samsul rizal, si. ukm fosil) ir. syahril bantal, ys., m.p. kegiatan pkm unila) dian iskandar, hut., sc. kegiatan pkm unila) trio santoso, hut., sc. kegiatan pkm unila) dilayani, s.p., si. kegiatan pkm unila) puji lestari, s.p., si. kegiatan pkm unila) kesekretariatan slamet ibrahim dani, md. edwin nawawi, md. ari saputra, pd. agus suharto, s.a.b. ditetapkan bandar lampung pada tanggal mei dekan fakultas pertanian universitas lampung, tmn irwan suri banua rincianjil tahun akademik memberikan bimbingan kegiatan organisasi lembaga kemahasiswaan fakultas pertanian unila agar lebih tertib serta tepat guna dan sasaran. mengadakan pendampingan dan pengarahan setiap kegiatan yang dilakukan oleh organisasi lembaga kemahasiswaan fakultas pertanian unila agar berjalan sesuai dengan program kerja yang diajukan. mengadakan evaluasi terhadap kegiatan yang dilakukan berdasarkan laporan pertanggung jawaban kegiatan lpj) lembaga kemahasiswaan yang bersangkutan. memberikan teguran dan atau dapat mengusulkan sanksi terhadap kegiatan organisasi kemahasiswaan yang tidak sesuai dengan program yang diajukan. ketua melaporkan hasil kegiatan kepada dekan fakultas pertanian unila. khusus pembina kegiatan pkm unila mengkoordinir penguatan pelatihan pkm unilimj nag drs. sukaraja pekerjaan kolonel purnawirawan tni pkn alamat: jalan cempaka putih timur vii too3 bgn kelurahan cempaka putih timur, jakarta pusat. mietkeata nama: ir. abas pekerjaan pensiunan pegawai negeri sipil alamat jalan cempaka putih tengah too7 kelurahan cempaka putih timur, jakarta pusat. nama h.j. sugiarto pekerjaan pensiunan pegawai swasta alamat jalan cempaka putih tengah too7 rwo08 kelurahan cempaka putih timur, jakarta pusat. nama ir. bratahalim pekerjaan pensiunansofia pekerjaan pensiunan alamat jalan cempaka putih tengah b e34, rto05 rwo08 kelurahan cempaka putih timur, jakarta pusat. merdeka barat no6, jakarta teh, fax empat: sekretariat omahkamahkorstlus gold nama hadiah tion pekerjaan karyawan swasta alamat jalan cempaka putih tengah too7 rw08 kelurahan cempaka putih timur, jakarta pusat. nama selam ps durupadi pekerjaan mengurusi rumah tanggawardhana pekerjaan mengurusi rumah tangga alamat jalan cempaka putih barat xxvi too9 rwo3 kelurahan cempaka putih barat, jakarta pusat. nama ir. imam jusuf pekerjaan wiraswasta alamat jalan cempaka putih raya too7 rwo8 kelurahan cempaka putih timur, jakarta pusat. nama dahlia pekerjaan mengurus rumah tangga alamat jalan cempaka putih tengah rto14rwo4 kelurahan cempaka putih timur, jakarta pusat. dalam hal berdasarkan surat kuasa khusus tanggal maret memberi kuasa kepada: nama drs. sukaraja pekerjaan kolonel purnawirawan tni angkatan udara warga negara indonesia alamat jalan cempaka putih timur vii kelurahan cempaka putih timur, jakarta pusat nama ir. abas pekerjaan pensiunan pegawai negeri sipilnama h.j. sugiarto pekerjaan pensiunan pegawai swastaajak bumi dan bangunan karena tidak sesuai kemampuannya pemilik. kemampuan pemilik adalah pada saat nilai perolehan awal objek pajak dan pemilik pada tahun tidak menerima manfaat dan kenikmatan berupa uang yang sebagian bisa diserahkan kepada negara sebagai pajak bumi dan bangunan karena tidak menjual objek pajak. berdasar pertimbangan hukum huruf undang undang nomor tahun tentang pajak bumi dan bangunan terdapat ketentuan meningkatkan peran serta masyarakat sesuai dengan kemampuannya", maka dalam hal ini yang dimaksud sesuai kemampuannya adalah kemampuan wajib pajak membayar harga saat memperoleh membeli objek pajak, maka seharusnya dasar pengenaan pajak adalah nilai perolehan awal objek pajak yang setiap tahun ditinjau dengan tingkat inflasi satu tahun dan sesuai kemampuan wajib pajak. apabila dasar pengenaan pajak adalah nilai awal perolehan objek dan setiap tahun ditinjau dengan berdasar tingkat inflasi yang terjadi selama tahun berjalan maka hak konstitusional wajib pajak sebagai warga negara indonesia, yaitu yang tercantum dalam uud akan terpenuhi, yaitu hidup sejahtera lahir batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang sehat karena sesuai dengan kemampuannya. selain jakarta pusat rakyat yang merasa berat membayar pajak bumi dan bangunan juga jakarta selatan terdapat rakyat yang merasa berat membayar pbb sesuai bukti luar provinsi dki jakarta juga terdapat rakyat provinsi jawa tengah yang dikenal sebagai produsen bawang merah yang berkualitas baik, para petani bawang merah yang pemohon kunjungi juga merasa berat membayar pajak bumi dan bangunan berdasar nilai jual objek pajak. mereka mengharap adanya perubahan dasar pengenaan pajak bumi dan bangunan yang wajar sesuai kemampuannya sehingga tidak memberatkan (bukti iv. petit berdasarkan alas an alasan tersebut atas, pemohon memohon.ajak bumi dan bangunan bertentangan dengan undang undang dasar negara republik indonesia tahun serta dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum. untuk mengisi kekosongan undang undang nomor tahun mahkamah konstitusi menyampaikan saran kepada pemerintah untuk sementara menggunakan dasar nop tahun yang masih dalam kemampuan pemohon untuk menetapkan pajak bumi dan bangunan sambil menunggu pihak pembuat undang undang mengisi ketentuan undang undang nomor tahun dalam revisi undang undang. memerintahkan pemuatan putusan ini dalam berita negara republik indonesia. apabila mahkamah konstitusi berpendapat lain,mohon putusan yang seadil adilnya (ex ec, bukti fotokopi daftar surat pemberitahuan pajak berhutang pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan tahun dan tahun bukti fotokopi surat forum masyarakat lingkungan kelurahan cempaka putih timur kecamatan cempaka putih nomor pajak vi11 tanggal agustus kepada gubernur dan ketua dprd dki jakarta: bukti fotokopi surat forum rukun tetangga dan rukun warga kelurahan cempaka putih timur kecamatan cempaka putih jakarta pusat nomor cpt tanggal desember kepada plt gubernur dki jakartwarga kecamatan songgon kabupaten brebes propinsi jawa tengah, tanggal februari kepada drs sukaraja, ir. abas ts, dan h.j. sugiarto, bukti fotokopi surat ny. hj. ranah, warga kelurahan jarakarna kecamatan jarakarna jakarta selatan, tanggal februari kepada drs sukaraja, ir. abas ts, dan h.j. sugiarimaksud. meskipun dalam permohonannya pemohon tidak secara eksplisit menyatakan perihal perubahan dimaksud, setelah mahkamah membaca substansi permohonan guo telah jelas bahwa pemohon adalah bermaksud menguji konstitusionalitas norma pbbbb yang menyatakan: dasar pengenaan pajak adalah nilai jual objek pajak.. bahwa pemohon sampai dengan pemohon (yang selanjutnya disebut pemohon) adalah perorangan warga negara indonesia: bahwa dalam menjelaskan kerugian hak konstitusionalnya, pemohon menerangkan dan pbb merugikan hak konstitusionalnya, yaitu dalam hal ini: hak untuk hidup dan hak untuk mempertahankan hidup dan kehidupannyardeka barat jakarta tol fax emil sekretariat omahkamahkonsttsigoidcc.memperoleh layanan kesehatan, sebagaimana diatur dalam uud dabahwa selanjutnya dalam menjelaskan kerugian hak hak konstitusional dimaksud, pemohon menerangkan kemacetan pemohon tentang adanya kenaikan pbb pada tahun yang berkisar antara sampai yang menurut pemohon luar kebiasaan, sembari menyertakan tabel kenaikan pbb. dimaksud (vide perbaikan permohonan halaman pemohon juga menyatakan adanya surat keberatan forum dan masyarakat lingkungan kelurahan cempaka putih timur, kecamatan cempaka putih, mana pemohon bertempat tinggal, yang ditujukan kepada gubernur dan ketua dprd dki jakarta serta kepada plt. gubernur dki jakarta, masing masing bertanggal agustus dan desember (vide perbaikan permohonan halaman bahwa dengan adanya kenaikan sebagaimana diuraikan pada angka atas ditambah dengan adanya ketentuan tentang denda administrasi yang diatur dalam pbb, pemohon menganggap haktidak didapatkan. selain itu, menurut pemohon, kalau tidak membayar pbb beberapa tahun depan rumah akan dipasangi papan pengumuman yang bertuliskan belum membayar pajak bumi dan bangunan yang disertai dengan sejumlah foto untuk mendukung pernyataan pemohon ini (vide perbaikan permohonan halaman berdasarkan seluruh uraian pemohon atas, mahkamah berpendapat bahwa pemohon telah secara spesifik menjelaskan hak hak konstitusionalnya yang menurut anggapan pemohon secara aktual telah dirugikan oleh berlakunya norma merdeka barat jakarta tol fax emil sekretariat omahkamahkonsttsigoid ringkas, dari uraian pemohon telah tampak pula adanya hubungan kausal antara norma undang undang yang dimohonkan pengujian jin cast dan pbb dan anggapan pemohon tentang kerugian hak konstitusional yang dideritanya karena berlakunya norma undang undang dimaksud, serta telah tampak pula bahwa anggapan pemohon perihal kerugian tidak akan terjadi lagi jika permohonan guo dikabulkan. namun, mahkamah berpendapat bahwa norma undang undang yang dimohonkan pengujian konstitusionalitasnya dalam permohonan guo tidak ada relevansinya dengan hak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi sebagaimana diatur dalam uud dengan seluruh pertimbangan atas, terlepas dari terbukti atau tidak terbukanya dalil pemohon perihal konstitusionalnya dan pbbdalam bagian duduk perkara): menurut pemohon, kenaikan pbb tahun yang bervariasi antara sampai 258y6 telah mengganggu kehidupan lahir batin pemohon karena merasa berat untuk membayar tagihan pbb tahun karena dan pbb menggunakan perkiraan nilai jual objek pajak sebagai dasar pengenaan pbb, yang menurut pemohon hal itu merupakan nilai khayalan karena rumah dan bangunan itu tidak dijual. pemohon kemudian mengutip pengertian nilai jual objek pajak sebagaimana diatur dalam pbb (sic!) yang menyatakilai jual obyek pajak ditentukan merdeka barat jakarta tol fax emil sekretariat omahkamahkonsttsigoidmenurut pemohon, mereka tidak merasakan adanya peningkatan kehidupan dengan menempati bumi dan bangunan. bahkan, sebaliknya, yang terjadi adalah penurunan kehidupan sebagai akibat penetapan pajak oleh pemerintah yaitu harus mengeluarkan biaya pajak yang meningkat dan memberatkan yang berada luar kemampuan pemohon. padahal, bumi dan bangunan adalah kebutuhan primer mutlak untuk tempat beristirahat dari kehidupan sehari hari. menurut pemohon, sistem pengenaan pbb berdasarkan nilai jual objek pajak yang menimbulkan perubahan perkiraan nilai komponennya yang terdiri atas perubahan kelas tanah, perubahan besarnya persentase pajak dan nilai jual objek pajak, perubahan perkiraan nilai jual tanah, dan perkiraan nilai jual bangunan, telah menyebabkan warga negara yang bertempat tinggal situ atau yang mempunyai hak atas bumi dan bangunannya berada dalam kondisi kehidupan yang tidak tenang karena perubahan dari empat komponen nilai jual bumi dan bangunan tersebut ditentukan oleh pasar dan tidak berada dalam kemampuan kontrolnya. menurut pemohon, penetapan pbb berdasarkan nilai jual objek pajak sebagaimana diatur dalam dan pbb bertentangan dengan konsiderans menimbang huruf dan huruf pbb, yang menyatakanbahwa berdasarkan alasan alasan sebagaimana diuraikan pada angka sampai dengan angka atas, pemohon meminta kepada mahkamah untukrdeka barat no6, jakarta teh, fax empat: sekretariat omahkamahkorstlus goldmenimbang bahwa untuk memperkuat dalil maka berdasarkankhususnya pembentuk undang undang (dpr dan presiden).menurut mahkamah, inti dari persoalan dalam permohonan guo bukanlah keberatan pemohon perihal kewenangan negara untuk memungut pajak, cast pbb, melainkan perihal dasar pengenaan pbb yaitu yang didasarkan atas nilai jual objek pajak, sebagaimana diatur dalam dan pbb, yang menyebabkan pemohon tidak mampu untuk membayar pbb. hal itulah yang dianggap pemohon bertentangan dengan uud karena itu, pemohon memohon kepada mahkamah agarterhadap dalil dan permohonan pemohon tersebut, mahkamah mempertimbangkan bahwa terhadap pbb, sebelumnya telah pernah diajukan permohonan pengujian konstitusionalitasnya, sebagaimana tertuang dalam putusan mahkamah konstitusi nomor puu xvi bertanggal mei yang kamarnya menyatakan menolak permohonan tersebut. meskipun norma atau ketentuan yang diuji dalam permohonan guo berbeda dengan norma atau ketentuan yang diuji dalam permohonan sebagaimana tertuang dalam putusan merdeka barat jakarta tol fax emil sekretariat omahkamahkonsttsigoid mahkamah konstitusi nomor puu xvi tersebut, namun substansi persoalannya adalah sama yaitu berkenaan dengan ketidakmampuan membayar pbb yang dinilai memberatkan. dalam pertimbangan hukum putusan mahkamah konstitusi nomor puu xvi mahkamah telah mempertimbangkan, antara lain:erdeka barat jakarta tebe fax email: sementara@wahkamahkonsilusi gaipara penerima kuasa menggunakan alamat bersama rumah abas ts, jalan cempaka putih tengaho.imerdeka barat no6, jakarta teh, fax empat: sekretariat omahkamahkorstlus goldkewenangan seluas luasnya kepada daerah untuk mengatur dan mengurus::: merdeka barat jakarta tebe fax email: sementara@wahkamahkonsilusi gai: dan berdasarkan praktik banyak negara, pbb p2 atau property tax termasuk jenis local tax) dan kepada mereka dikenakan kewajiban pajak sebagai wajib pajak kbbijl. merdeka barat jakarta telp. fax email:.10jjl. merdeka barat jakarta telp. fax email:penghapusan kewajiban membayar pbb terhadap objek pajak dengan nilai tertentu. i3. menimbang bahwa oleh karena perihal dalil yang didasarkan pada alasan kekurangmampuan atau ketidakmampuan membayar pbb telah dipertimbangkan dalam putusan mahkamah konstitusi nomor puu xvi maka pertimbangan hukum mahkamah dalam putusan dimaksud berlaku pula terhadap permohonan guo. oleh karena itu, dalil pemohon selanjutnya yang jl. merdeka barat jakarta telp. fax email: harus dipertimbangkan oleh mahkamah, apakah pengenaan pbb yang didasarkan atas nilai jual objek pajak sebagaimana diatur dalam dan pbb bertentangan dengan uud khususnya dengan hak hak konstitusional sebagaimana diatur dalam uud terhadap dalil pemohon tersebut, mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut: bahwa, sebagaimana telah dipertimbangkan sebelumnya, filosofi pengenaan pajak terhadap bumi dan bangunan adalah karena adanya manfaat atau kenikmatan yang dinikmati oleh mereka yang menguasai bumi dan atau bangunan tersebut. sementara itu, menurudemikian, mereka yang memperoleh manfaat atau kenikmatan dari sesuatu yang berada bawah penguasaan negara adalah wajar jika menyerahkan sebagian dari manfaat atau kenikmatan itu kepada negara yang pada akhirnya akan dikembalikan kepada rakyat melalui pelaksanaan pembangunan yaitu untuk mencapai sebesar besar kemakmuran rakyat. yang menjadi pertanyaan kemudian, bagaimana cara menentukan atau menghitung pengenaan pajak terhadap bumi dan bangunan itu secara objektif dan sekaligus proporsional. sebab, manfaat atau kenikmatan itu adalah sesuatu yang bersifat kualitatif. dalam konteks demikian maka argumentasi yang paling rasional untuk digunakan sebagai dasar perhitungan adalah dengan cara menghitung secara kuantitatif nilai manfaat atau kenikmatan itu yaitu dengan mempertimbangkan nilai jual dari objek yang memberi manfaat atau kenikmatan kepada pemilik atau pihak yang menikmatinya, yaitu nilai jualnya yang pengertiannya sebagaimana dijelaskan dalam angka pbb. dengan demikian dalil pemohon yang menyatakan bahwa penghitungan pengenaan pbb yang didasarkan pada nilai jual objek pajak sebagai khayalan adalah tidak benar karena nilai jual objek pajak itu tetap ada setiap waktu daerah yang bersangkutan. adapun hal hal teknis yang berkait dengan cara penghitungan tidak mungkin dinilai konstitusionalitasnya oleh mahkamah. sebab, samping sangat bergantung pada ruang dan waktu juga bergantung pada kemampuan dan kondisi daerah masing masing, khususnya menyangkut pbb p2 yang merdeka barat jakarta tol fax emil sekretariat omahkamahkonsttsigoid telah diserahkan kepada daerah. mahkamah hanya mungkin menyatakan bahwa pembebanan berupa pungutan yang bersifat memaksa, lebih lebih pajak, sebagai sesuatu yang bertentangan dengan uud jika hal itu dilakukan tanpa penghitungan yang jelas dan tanpa didasarkan atas undang undang. bahwa negara memang berkewajiban menjamin hak hak konstitusional warga negara, baik hak hak konstitusional yang termasuk dalam kelompok hak hak sipil dan politik maupun hak hak konstitusional yang termasuk dalam kelompok hak hak ekonomi, sosial, dan budaya. khusus terhadap hak hak konstitusional yang tergolong dalam hak hak ekonomi, sosial, dan budaya, sebagaimana juga telah dipertimbangkan dalam putusan mahkamah konstitusi nomor puu xvi bertanggal mei pembunuhannya dilakukan melalui campur tangan pemerintah melalui pelaksanaan pembangunan, mana hal itu sangat bergantung pada kemampuan negara. dengan kata lain, pelaksanaan pembangunan adalah bagian dari upaya negara untuk memenuhi hak hak konstitusional warga negara. oleh karena itu,. berdasarkan pertimbangan pada angka dan angka atas, dalil pemohon mengenai konstitusionalitas penggunaan nilai jual objek pajak sebagai dasar penghitungan pengenaan pbb, sebagaimana diatur dalam dan pbb, adalah tidak beralasan menurut hukum. i3. menimbang, sebagaimana telah dipertimbangkan sebelumnya, apabila terhadap pengenaan pbb tersebut pemohon keberatan, hal itu telah disediakan mekanismenya melalui dprd. namun, memungkinkannya merdeka barat jakarta tol fax emil sekretariat omahkamahkonsttsigoid diajukan keberatan demikian bukanlah berarti bahwa norma yang termuat dalam dan pbb bertentangan dengan uud melainkan semata mata sebagai jalan hukum (legal remedy) yang diberikan oleh undang undang, cast dprd. apabila pemohon, sebagaimana dijelaskan dalam permohonannya, telah mengajukan keberatan dimaksud dan ternyata hal itu tidak mendapatkan tanggapan pemerintah, cast pemerintah daerah khusus ibukota jakarta, mahkamah tidak berwenang untuk menilai hal demikian sebab sudah berada wilayah kebijakan pemerintah dengan mempertimbangkan kemampuan dan kondisi daerah. artinya, apabila suatu daerah keberatan demikian dikabulkan, hal itu bukanlah sebagai bukti. bahwa norma undang undang guo inkonstitusional melainkan semata mata kebijakan pemerintah daerah yang bersangkutan yang diambil setelah mempertimbangkan kemampuan atau kondisi pemerintah daerah yang bersangkutan. oleh karena itu, mahkamah tidak mungkin mengabulkan permohonan pemohon yang meminta mahkamah untuk menyatakan dan pbb bertentangan dengan uud sembari mengusulkan kepada pemerintah untuk menjadikan nilai jual objek pajak tahun sebagai dasar pengenaan pbb, sebab: pertama, sebagaimana telah dipertimbangkan atas, dan pbb tidak terbukti bertentangan dengan uud dan kedua, usul sebagaimana dimohonkan pemohon substansinya sudah berada wilayah kebijakan pemerintah sehingga tidak mungkin dituangkan dalam amar putusan mahkamah. dalam kaitan ini, mahkamah hanya dapat mendorong agar pemerintah, khususnya pemerintah daerah, untuk memperhatikan keberatan pemohon dalam hubungannya dengan pengenaan pbb, cast yang tergolong dalam pbb p2 karena hal itu sepenuhnya bergantung pada kebijakan masing masing daerah. i3. menimbang, berdasarkan seluruh pertimbangan atas, telah terang bagi mahkamah bahwa dalil pemohon yang menyatakan dan pbb bertentangan dengan uudarief hid, dan saudi israsitompul, suhartono, maria farida indrawi, arief hid, dan saudi merdeka barat no6, jakarta teh, fax empat: sekretariat omahkamahkorstlus goldajak bumi dan bangunan terhadap uud dengan demikian, mahkamah berwenang mengadili permohonan guo. ii. kedudukan hukum pemohon (legal standing) pemohon bahwaapat berupa perorangan warga negara (termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama) yang akan menerima dampak secara langsung dari pelaksanaan undang undang, hak konstitusional pemohon sebagai warga negara indonesia terdapat pada bab hak asasi manusia, yaitupada tahun terjadi peristiwa yang mengagetkan pemohon karena pajak bumi dan bangunan rumah pemohon naik luar kebiasan, kenaikan masing masing terjadi dari sampai dengan seperti daftar yang pemohon sajikan bawah ini. kenaikan pajak bumi dan bangunan pemohon yang terjadi pada tahun dibanding tahun dapat dilihat pada daftar bawah ini. nama wajib nomor pajak objek spot2 grp2 kenaikan pajak sukaraja rp. kusumo rp1. rp4. surya rp3. sofia haa rp1. rp4. hadiah rp4. tion ana rp1. rp6. rp4. bratahali rp1. rp6. abas rp3. jasmin rp1. rp5. rp3. h.j. sugiarto rp1. rp5. selam ps rp3. durupadi rp1. rp5. ,4y6 surya rp2. wardhana kap ran rp1. rp4. yusuf rp5. mam susu rp5. rp10konstitusionalidak pemohon dapatkan karena adanya kenaikan pajak bumi dan bangunan tahun yang naik berkisar dari sampai jauh atas kenaikan yang biasanya sekitar sesuai inflasi yang terjadi selama satu tahun. kekhawatiran pemohon bertambah dalam karena ada ketentuan lain juga yang memberatkan, yaitu adanya denda administrasi yang tercantum dalambulan yang dihitung sejaklain dari pada itu, kalau tidak bayar pbb beberapa tahun akan dipasangi papan bertuliskan belum membayar pajak bumi dan bangunan depan rumah. rumah ibu aminah jalan percetakan negara raya, dra kelurahan paseban, foto tanggal maret teratai bangunan jalan raya semplak, kelurahan semplak, kecamatan bogor barat, foto tanggal maret merdeka barat jakarta fax email sekretanal@mahkamahkonsttusi gold juga terdapat yang berbunyi, . hal kekhawatiran hidup pemohon yang dikemukakan tersebut atas terjadi akibat adanya dasar pengenaan pajak bumi dan bangunan adalah perkiraan nilai jual objek pajak pada tahun berjalan yang ketentuannya tercantum dalam dan undang undang nomor tahun tentang pajak bumi dan bangunan sebagai bukti keresahan yang dirasakan oleh pemohon dan warga lainnya kelurahan cempaka putih timur, maka forum dan masyarakat lingkungan kelurahan cempaka putih timur, kecamatan cempaka putih telah berkirim surat: kepada gubernur dan ketua dprd dki jakarta surat nomor rw01 pajak viii tanggal agustus yang berisi keberatan atas kenaikan pbb yang tinggi (bukti dan kepada bapak soni soemarno plt gubernur dki jakarta surat nomor rect tanggal desember perihal permohonan penurunan besarnya pbb tahun yang besarnya telah naik lipat besarnya pbb tahun (bukti menurut pemohon, berdasarkan bukti tersebut atas terdapat kerugian hak konstitusional pemohon yang tercantum dalamarena pemohon selalu merasa dalam kekhawatiran hidup walaupun bertempat tinggal. hal ini terjadi sebagai akibat pelaksanaan dan undang undang nomor tahun tentang pajak bumi dan bangunan. ii. alasan permohonan pemohon sebagai warga negara indonesia dijamin haknya lewat hak asasi manusia yang tercantum dalam". merdeka barat no6, jakarta teh, fax empat: sekretariat omahkamahkorstlus gold hak konstitusional pemohon sebagai warga negara indonesia tercantum dalam uudnaikan pajak bumi dan bangunan tahun yang bervariasi dari (sembilan puluh tiga koma enam proses) sampai (dua ratus lima puluh delapan proses) sesuai data yang disajikan tersebut pada angka romawi il, telah mengganggu kehidupan lahir batin pemohon karena merasa berat untuk membayar tagihan pajak bumi dan bangunan tahun oleh karena itu kenaikan pajak bumi dan bangunan tahun tersebut telah menyebabkan pemohon hak konstitusionalnya yang dijamin oleh uud dirugikan oleh pelaksanaan dan undang undang nomor tahun tentang pajak bumi dan bangunan yang menggunakan dasar perhitungan perkiraan nilai jual objek pajak kalau dijual pada tahun pajak, yaitu nilai uang khayalan karena rumah dan bangunan itu tidak dijual berarti nilai khayal dipakai dasar besarnya pajak bumi dan bangunan yang wajib dibayar oleh wajib pajak adalah sangat merugikan bagi wajib pajak yang tidak menerima uang dari nilai jual khayal tersebut yang ditetapkan sepihak oleh pemerintah ri. nilai jual objek pajak dalam undang undang nomor tahun tentang pajak bumi dan bangunan berbunyiobjek pajak pengganti sebagai bukti dasar penetapan besarnya pajak dari nilai jual objek pajak menimbulkan keresahan wajib pajak, pemohon sajikan contoh perhitungan atas komponen yang berubah yang menentukan besarnya pbb yang harus dibayar wajib pajak atas nama abas jasmin berikut ini: tahun besarnya pajak yang harus dibayar: rp. merdeka barat no6, jakarta teh, fax empat: sekretariat omahkamahkorstlus gold tahun besarnya pajak yang harus dibayar: rp. naik rp. (naik y5). kenaikan tersebut sebagai akibat adanya perubahan dari komponen penetapan pajak yang dicantumkan dalam surat pemberitahuan pajak berhutang pajak bumi dan bangunan oleh unit pelayanan pajak daerah cempaka putih dinas pelayanan pajak pemerintah propinsi dki jakarta sebagai berikut: besarnya pbb nop nop nop tanah rp. rp. nop bangunan rp. rp. dari tabel di atas terlihat adanya perubahan perubahan: kelas tanah dari menjadi yang tidak diketahui wajib pajak apa yang menyebabkan perubahan kelas tanah. naiknya prosentase besarnya pbb menjadi atas dasar perkiraan nilai jual objek pajak yang tidak berdasar kemampuan wajib pajak. perkiraan kenaikan nop tanah per adalah khayalan karena tanah tidak dijual. kenaikan nop bangunan benar benar bertentangan dengan keadaan bangunan yang semakin tua seharusnya nop nya semakin menurun. pemohon sebagai wajib pajak tidak merasakan adanya peningkatan kehidupan dengan menempati bumi dan bangunan bahkan sebaliknya yang terjadi adalah penurunan kehidupan akibat penetapan pajak oleh pemerintah, yaitu harus mengeluarkan biaya pajak yang meningkat dan memberatkan yang diluar kemampuan wajib pajak sebagai pemohon. bumi dan bangunan adalah kebutuhan primer mutlak bagi rakyat suatu negara untuk tempat istirahat dari kehidupannya sehari hari. sistem pengenaan pajak bumi dan bangunan berdasar nilai jual objek pajak yang menimbulkan perubahan perubahan nilai komponennya yang terdiri dari perubahan kelas tanah, perubahan besarnya prosentase pajak atas nilai jual objek pajak, merdeka barat no6, jakarta teh, fax empat: sekretariat omahkamahkorstlus gold perubahan perkiraan nilai jual tanah dan perubahan perkiraan nilai jual bangunan telah menyebabkan warga negara indonesia yang bertempat tinggal disitu atau yang mempunyai hak atas bumi dan bangunannya berada dalam kondisi kehidupannya tidak tenang karena perubahan perubahan dari (empat) komponen nilai jual bumi dan bangunan yang ditentukan pasar yang tidak berada dalam kemampuan kontrolnya. ketidaksenangan akibat perubahan perubahan tersebut menyebabkan gangguan kehidupan lahir batin, hal ini berarti hak konstitusionalnya sebagai warga negara indonesia telah dirugikan oleh adanya yang berbunyi, dasar pengenaan pajak adalah nilai jual objek pajak dan yang berbunyi, undang undang nomor tahun tentang pajak bumi dan bangunan. bunyi dasar pengenaan pajak adalah nilai jual objek pajak , tidak sejalan dengan pertimbangan hukum huruf dan huruf undang undang nomor tahun tentang pajak bumi dan bangunan yaitu ,keputusan menaikkan pajak bumi dan bangunan tahun untuk bumi dan bangunan yang tidak dijual oleh pemiliknya atas dasar perkiraan nilai jual objek pajak nop) bertentangan dengan pertimbangan hukum huruf merdeka barat no6, jakarta teh, fax empat: sekretariat omahkamahkorstlus gold |
salinan mangm) nama habiburokhman s.h., m.h. kana! pekerjaan advokat kep jap tag alamat perumahan harapan indah blok rf, jalan markisa iii ohh nomor kota bekasi, jawa barat selanjutnya disebut sebagai .erdeka sarat jakarta tab, empat: ekretanud dab, empat: ekretanat omahkamahkoreltusigoid ttd. ttd. menahan sitompulmorioka bar jakarta ema sekretariat@mahkamahkonsilusigoiliki hak sekaligus kewajiban untuk memastikan penyelenggaraan negara dilakukan dengan memenuhi prinsip prinsip negara hukum dan demokrasi. bahwa dalam konteks melaksanakan hak dan kewajiban tersebut pemohon harus senantiasa bersikap kritis terhadap kebijakan kebijakan pemerintah sebagai penyelenggara negara agar pemerintah senantiasa mawas diri dan melaksanakan tugasnya berdasarkan prinsip prinsip negara hukum dan demokrasi. bahwa untuk bisa bersikap kritis terhadap kebijakan kebijakan pemerintah, pemohon harus mendapatsikap kritis merupakan sesuatu yang bersifat hak asasi, untuk bisa bersikap kritis terhadap kebijakan kebijakan pemerintah, pemohon harus mendapatkan perlindungan diri pribadi serta harus mendapatkan rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan, hal mana diaturkuhperdeka sarat jakarta tab, empat: ekretanat omahkamahkoreltusigoid bahwa ketentuan berbunyibahwa ketentuan dan secara nyata berpotensi menghambat pemohon untuk bersikap kritis terhadap pemerintah, hal mana secara detail akan pemohon uraikan dalam bagian pokok permohonan. bahwa berdasarkan uraian atas dapat disimpulkan ada hak dan atau kewenangan konstitusional pemohon untuk mendapatkan pemastian hukum sebagaimana diatur dalam uud dan untuk mendapatkan perlindungan untuk melakukan apapun yang berupa hak asasi sebagaimana diatur uud hak dan atau kewenangan konstitusional pemohon telah dirugikan oleh berlakunya dan kuhp cc.bersikap kritis terhadap pemerintah. ada hubungan sebab akibat (causal terbang) antara kerugian pemohon dengan berlakunya dan kuhpnorma dalam uud yang menjadi batu uji. bahwa norma uud yang menjadi batu uji permohonan uji materiil ini adalatab, empat: ekretanat omahkamahkoreltusigoiv. pokok permohonan uji materiil. bahwanegara indonesia adalah negara yang menganut prinsip demokrasi, setidaknya secara formal bisa dibuktikan adanya pemilihan umum baik pemilu presiden maupun pemilu legislatif yang dilaksanakan secara reguler setiap tahun sekali. bahwa salah satu ciri negara demokrasi adalah adanya kepastian hukum. negara bersistem demokrasi sangatlah memiliki konsep hukum yang tegas dan nyata. negara tidak menghendaki adanya konflik yang dapat menyebabkan kekerasan dikalangan masyarakat dan menghendaki adanya perdamaian. negara sangat didasarkan pada hukum, tidak condong dengan keberadaan pemimpin negara yang diktator, membatasi gerak warga negara ataupun kehendak rakyat. bahwa kepastian hukum diatur dalam uud bahwa ketentuan kuhp jelas bertentangan dengan kepastian hukum karena menjadi tidak jelas secara hukum apa yang dimaksud dengan makar dan apa ukurannya. dengan merujuk pada kuhp yang mengatur percobaan tindak pidana menjadi tidak jelas apa yang membedakan percobaan makar dan makar itu sendiri. bahwa kuhp jelas bertentangan dengan kepastian hukum karena menjadi tidak jelas apa perbedaan antara makar dengan permufakatan jahat untuk makar dengan makar itu sendiri karena ancaman hukumannya pun sama. bahwa ketentuan kuhp berpotensi menghalangi hak pemohon warga negara untuk bersikap kritis yang merupakan hak asasi manusia karena sikap kritis mudah sekali disalahartikan sebagai percobaan tindak pidana makar. merdeka sarat jakarta tab, empat: ekretanat omahkamahkoreltusigoid bahwa ketentuan kuhp berpotensi menghalangi hak pemohon selaku warga negara untuk bersikap kritis karena pembicaraan yang mengkritik pemerintah mudah sekali disalahartikan sebagai permufakatan jahat untuk melakukan makar. bahwa oleh karena itu ketentuan dan kuhp jelas bertentangan dengan uud dan uud dan harus dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum mengikadalam penundaan menunda pemberlakuan dan kuhp sampai adanya putusan dalam perkara ini dalam pokok perkara mengabulkan permohonan pemohon: menyatakan dan kuhp bertentangan dengan uud menyatakan dan kuhp harus dinyatakterangan dari dinas kependudukan dan catatan sipil atas nama pemohon, bukti fotokopi dan kitab undang undang hukum pidana, bukti fotokopi dan undang merdeka sarat jakarta tab, empat: ekretanat omahkamahkoreltusigoidkitab undang undang hukum pidana, sehinggmei pukul wib dan pemohon telah dipanggil secara sah merdeka sarat jakarta tab, empat: ekretanat omahkamahkoreltusigoidmerdeka sarat jakarta tab, empat: ekretanat omahkamahkoreltusigoid dan tanpa dihadiri oleh pemohon. ketua, ttd. arief hid anggota anggota, ttd. ttd. anwar usman saudi isra ttd. ttd. santo dewa gede laguna ttd. ttd. wahiduddin adams maria farida indrawi merdeka sarat jakarta tab, empat: ekretanat omahkamahkoreltusigoid |
jjraturan akademik, relevansi, efektifitas dan efisiensi dalam penyelenggaraan pendidikan untuk menghadapi tantangan sesuai dengan tuntutan perubahan lokal, nasional dan global perlu adanya peraturan akademik, bahwa peraturan akademik universitas lampung yang diatur dalam peraturan rektor nomor tahun perlu disesuaikan dengan perkembangan, kebijakan dan peraturan perundang undangan yang berlaku, sehingga dipandang perlu adanyaraturan akademikketerampilan umum program sarjana, yaitumengkaji implikasiseni, menyusun deskripsi saintifik, menyusun deskripsi saintifik hasil kajian tersebut atas dalam bentuk skripsi atau laporan tugas akhir, dan mengunggahnya dalam laman perguruan tinggi, mampu mengambil keputusan secara tepat dalam konteks penyelesaian masalah bidang keahliannya, berdasarkan hasil analisis informasi dan data, mampu memelihara dan mengembangkan jaringan kerja dengan pembimbing, kolega, sejawat baik dalam maupun luar lembaganyaketerampilan umum program diploma iii, yaitu: mampu menyelesaikan pekerjaan berkan kinerja bermutu dan terukur, mampu memecahkan masalah pekerjaan dengan sifat dan konteks yang sesuai dengan bidang'laporan hasil dan proses kerja secara akurat dan sahih serta mengomunikasikannya secara efektif kepada pihak lain, mampu bekerja sama, berkomunikasi, dan berinovasi dalam pekerjaannya, mampu bertanggungengelola pengembangan kompetensi kerjafungsi pendidikan tinggi adalah sebagai wadah untuk mengembangkan atau membentuk kemampuan, watak, dan kepribadian manusia melalui pelaksanaan: darma pendidikan untuk menguasai, menerapkan, sertamemajukan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa. bagian ketiga bahasa pengantar bahasa pengantar dalam kegiatan akademik, baik lisan maupun tulisan, adalah bahasa indonesia. bahasa daerah dapat digunakan sebagai bahasa pengantar jika dalam penyampaian pengetahuan dan atau pelatihan dan atau keterampilan yang berhubungan dengan bahasa daerah yang bersangkutan. bahasa asing dapat digunakan dalam kegiatan akademik, baik lisan maupun tulisan. untuk kelas yang menyelenggarakan program internasional wajib menggunakan bahasa asing yang ditetapkan. bagian keempat tahun akademik tahun akademik penyelenggaraan pendidikan dimulai pada bulan agustus. tahun akademik terdiri atasnya semester yaitu semester ganjil dan semester genap dan masing masing dilaksanakan paling sedikit (empat belas) pekan. tahun akademik sebagaimana dimaksud pada khusus untuk fakultas yang menggunakan sistem blok diatur dengan peraturan dekan. antara semester ganjil dan semester genap dapat diselenggarakan semester antara. semester antara dapat diambil oleh mahasiswa untuk memperbaiki nilai dari matakuliah yang pernah diambil dan atau mengambil matakuliah baru. bagi mahasiswa yang mengambil matakuliah baru pada semester antara sebagaimana dimaksud pada dapat dilakukan apabila ipk dari mata kuliah yang sudah ditempuh lebih dari untuk program studi ilmu sosial dan untuk program studi ilmu eksakta, tanpa nilai dan jumlah sks semester antara yang dapat diambil oleh mahasiswa paling banyak sks dengan jumlah pertemuan minimal kali untuk masing masing matakuliah. matakuliah yang diambil ditentukan oleh program studi atau bagian atau jurusan dengan persetujuan dosen pengampu mata kuliah dan fakultas. matakuliah yang dapat diambil pada semester antara sebagaimana dimaksud pada bukan mata kuliah yang ada praktikum. tata cara penyelenggaraan semester antara diatur lebih lanjut dalam peraturan rektor. bagian kelima penyelenggaraan pendidikan penyelenggaraan pendidikan dilakukan dengan menerapkan sks. pendidikan dilaksanakan dalam program studi program studi. program studi monodisiplin diselenggarakan oleh jurusan bagian program studi fakultas. program studi lintas jurusan bagian program studi diselenggarakan oleh fakultas. program studi multidisiplin lintas fakultas diselenggarakan oleh universitas. bagi fakultas yang program studinya membawahi bagian, pelaksanaan pendidikan dilaksanakan oleh fakultas. unila dapat melakukan pembukaan, perubahan atau penutupan suku sesuai ketentuan peraturan perundang undangan. unila dapat menyelenggarakan pjj sesuai ketentuan peraturan perundang undangan. penyelenggaraan program pendidikan dokter spesialis diatur lebih lanjut dengan peraturan dekan. penyelenggaraan pendidikan dapat dilaksanakan dalam kelas reguler, kelas paralel, kelas kerja sama, kelas internasional dan pjj. kelas reguler sebagaimana dimaksud pada merupakan program yang diutamakan untuk mendidik lulusan baru sekolah menengah tingkat atas sta) bagi program diploma dan lulusan program sarjana bagi program pascasarjana. kelas paralel sebagaimana dimaksud pada merupakan program yang diselenggarakan untuk memperluas akses bagi lulusan sta terhadap perguruan tinggi bagi program diploma dan lulusan program sarjana bagi program pascasarjana. kelas kerjasama sebagaimana dimaksud pada merupakan program pendidikan yang diselenggarakan atas dasar memorandum understanding dan perjanjian kerjasama antara unila dengan instansi lain atau perusahaan. kelas internasional sebagaimana dimaksud pada merupakan program yang diselenggarakan dengan menggunakan bahasa asing sebagai pengantar yang digunakanlah menggunakan kurikulum sesuai standar internasional. pjj sebagaimana dimaksud pada merupakan program yang proses belajar mengajarnya dilakukan secara jarak jauh melalui penggunaan berbagai media komunikasi. tata cara penyelenggaraan pendidikan dalam kelas reguler, kelas paralel, kelas kerjasama dan kelas internasional diatur lebih lanjut dengan peraturan rektor. penyelenggaraan pjj sebagaimana dimaksud pada diatur lebih lanjut dengan peraturan rektor. bagian keenam satuan kredit semester satu sks pada proses pembelajaran berupa kuliah, response, atau tutorial, terdiri ataskegiatan mandiri (enam puluh) menit per minggu per semester. satu sks pada proses pembelajaran berupa seminar atau bentuk lain yang sejenis, terdiri atasfakultas dalam memenuhi capaian pembelajaran. satuagian ketujuh mahasiswa persyaratan untuk menjadi mahasiswa pada program diploma, sarjana, magister, dan, bila ijazah tidak sebidang atau linier diwajibkan mengambil mata kuliah tambahan yang ditetapkan program pendidikan yang dimaksud, dan memenuhi persyaratan masuk yang ditetapkan oleh peraturan yang berlaku. persyaratan untuk menjadi mahasiswa pada program profesi: memiliki ijazah atau surat keterangan lulus program pendidikan sarjana atau diploma empat, memenuhi persyaratan 'masuk yang ditetapkan oleh peraturan yang berlaku. unila menerima mahasiswa asing dengan ketentuan sebagai berikut: memiliki surat tanda tamat belajar sekolah menengah tingkat atas sta) atau yang sederajat untuk program sarjana dan program diploma, ijazah sarjana yang telah disetarakan untuk program pascasarjana, memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh peraturan yang berlaku, memperoleh izin belajar dari kementerian riset, teknologi dan pendidikan tinggi republik indonesia yang dapat diajukan melalui perwakilan bagi yang tinggal luar indonesia, menanggung biaya pendidikan yang besarnya ditentukan oleh rektor, tidak mengikuti kegiatan politik indonesia. bagian kedelapan dosen dosen terdiri atas dosen tetap, dosen tidak tetap, dan dosen tamu. dosen tetap sebagaimana dimaksud pada terdiri atas dosen tetap pns, ppp, dan blumemiliki keahlian dan minat yang sama dikelompokkan dalam kelompok bidang ilmu kbi). dosen dengan jabatan akademik dan atau gelar tertinggi yang keahliannya sesuai dengan mata kuliah bertindak sebagai penanggung jawab mata kuliah blok atau ditentukan oleh fakultas pascasarjana. kewenangan menentukan dosen dan tugas mengajarnya ditentukan oleh fakultas pascasarjana. dosen tidak diperkenankan menggunakan tenaga asisten yang tidak memenuhi kualifikasi dan tidak memiliki surat tugas dari fakultas. bagian kesembilan pembimbing akademik dan tim bimbingan konseling mahasiswa pembimbing akademik mahasiswa, yang selanjutnya disingkat pa, adalah dosen yang ditetapkan oleh dekan atas usulan ketua program studi bagian. pertemuan dosen dan mahasiswa bimbingannya paling sedikit (tiga) kali dalam satu semester. tugas dosen adalah: membantu mahasiswa dalam menyusun rencana studi (,setiap fakultas wajib mempunyai tbm, yang memiliki keahlian concern dalam bimbingan dan konseling yang tugas, kewajiban, dan wewenangnya diatur dalam peraturan dekan. bagian kesepuluh kurikulum kurikulum dibuat berdasarkan program studi diploma, sarjana, profesi, magister dan doktor. kurikulum disusun, diselenggarakan, dan dievaluasstandar nasional pendidikan tinggikerangka kualifikasi nasional indonesia kini) merupakanijazah dan sertifikat kompetensi. pengaturan lebih lanjut tentang panduan penyusunan kurikulum program studi diatur oleh peraturan rektor. struktur kurikulum ditetapkan oleh rektor setelah mendapatkan persetujuan senat. bagian kesebelas beban dan masa studi mahasiswa beban studi mahasiswa program diploma, sarjana, magister dan doktor sebagaimana dimaksud pada tabel tabel beban dan lama studi mahasiswa per program pendidikan pendidikan minimum maksimum semesta diplomat ' terapan magister magister tampajaaam jas doktor doktor (htereysuvapesats| beban sks program diploma diselenggarakan dengan sistem paket beban sks programsarjana semester dan diselenggarakan dengan sistem paket per semester. beban sks program sarjana mulai semester iii ditentukanberdasarkan semester sebelumnya sebagaimana dimaksud pada tabel tabel beban studi mahasiswa program sarjana setelah semester ii. oo uso sia jumlah sks bagi peserta didik program pascasarjana yang tidak sebidang ilmu diatur oleh program studi. beban sks program pascasarjana palingbanyak sks per sem ester. beban sedan masa studi program profesi ditetapkan berdasarkan peraturan perundang undangan yang berlaku. bagian kedua belas beban belajar beban belajar mahasiswa program diploma tiga, berdasarkan sistem paket, sedangkantujuh lima) dan memenuhi etika akademik. pemenuhan masa dan beban belajar bagi mahasiswa program sarjana atau program sarjana terapan sebagaimana dimaksud dalam dapat dilaksanakan dengan cara: mengikuti seluruh proses pembelajaran dalam program studi. untuk pemenuhan masa dan beban belajar dalam proses pembelajaran sebagaimana dimaksud pada huruf dilakukan(dua puluh) satuan kredit semester merupakan pembelajaran luar program studi lingkungan unila, dan paling lama (dua) semester atau setara denganlain, pembelajaran pada program studi yang berbeda perguruan tinggi lain, dan atau pembelajaran luar perguruan tinggi. untuk pemenuhan masa dan beban belajar sebagaimana dimaksud pada huruf angka dan program studi dan perguruan tinggi tujuan harus memiliki akreditasi yang sama atau lebih tinggi dari program studi asal dan akreditasi unila. bagian ketiga belas syarat mengikuti perkuliahan setiap mahasiswa melakukan registrasi administrasi dengan membayar uang kuliah setiap semester, kecuali mahasiswa yang dibebaskan berdasarkan keputusan rektor. setiap awal semester mahasiswa wajib menyusun rencana studi rs) melalui program sistem administrasi akademik siakan) on line setelah berkonsultasi dengan pa, termasuk bagi mereka yang sedang menyusun tugas akhir, yang dibuktikan dengan terbitnya daftar nama kelas dnk). memvalidasi mahasiswa secara on line. apabila berhalangan, divalidasi oleh ketua jurusan bagian program studi. mahasiwa dari perguruan tinggi negeri lain baik dalam maupun luar negeri atau anggota masyarakat yang ingin mengikuti perkuliahan dengan sistem sit unila tanpa menginginkan pemberian nilai, dapat mengikuti perkuliahan secara keseluruhan atau sebagian dengan persyaratan sebagai berikut: mengajukan permohonan kepada dekan melalui surat permohonan dari ptn asal, menandatangani surat kesanggupan bersedia mematuhi tata tertib dan ketentuan administrasi unila, pengajuan sebagaimana dimaksud pada huruf dilakukan sebelum semester berjalan, dan mendapatkan persetujuan dari dekan fakultas yang dituju. mahasiswa antar program studi lingkungan unila dapat mengikuti perkuliahan dengan sistem sit in. ketentuan tentang sistem sit sebagaimana dimaksud pada dan diatur lebih lanjut dengan peraturan rektor. awan peraturan menteri pendidikan dan kebudayaanri pendidikan dan kebudayaan nomor tahun tentang ijazah, sertifikat kompetensi, dan sertifikat,... peraturan menteri pendidikan dan kebudayaan republik indonesia nomor bagian keempat belas standar proses pembelajaran bentuk pembelajaran dapat berupa: kuliah, response dan tutorial, seminar,j .padadalam huruf huruf dan huruf dilaksanakan berdasarkan perjanjian kerja sama antara unila dengan perguruan tinggi atau lembaga lain yang terkait dan hasil kuliah diakui melaluidalam merupakan kegiatan dalam program yang ditentukan oleh rektor. proses pembelajaran luar program studi sebagaimana dimaksud dalam dilaksanakan bawah bimbingan dosen. proses pembelajaran luar program studi sebagaimana dimaksud dalam huruf dan huruf dilaksanakan hanya bagi program sarjana dan program sarjana terapan luar bidang kesehatan. bagian kelima belas penerapan siakan on line dan pembelajaran melalui media elektronik proses akademik wajib menggunakan program siakan on line yang telah ditetapkan oleh rektor untuk registrasi akademik, bimbingan akademik, serta monitoring dan evaluasi kemajuan akademik. program siakan on line wajib digunakan oleh jurusan bagian program studi, fakultas, program pascasarjana, dan universitas untuk memonitordiploma, sarjana, profesi, magister, dan doktor. dosen program diploma, sarjana, profesi, magister, dan doktor dapat menerapkan proses pembelajaran melalui media elektronik. ketentuan tentang proses pembelajaran dengan media elektronik diatur lebih lanjut dengan peraturan rektor. bagian keenam belas syarat mengikuti ujian akhir semester syarat mengikuti ujian akhir semester uas) adalah: mahasiswa hadir pada proses pembelajaran paling sedikit yo(delapan puluh per seratus) untuk semua program dari kegiatan perkuliahan selama satu semester, melaksanakan semua kegiatan akademik terstruktur dan atau, melaksanakan semua materi praktikum response ketentuan sebagaimana dimaksud pada berlaku juga untuk mata kuliah yang menerapkan pembelajaran melalui media elektronik. selain persyaratan sebagaimana dimaksud pada bagi program studi yang menerapkan ujian akhir blok dan ujian akhir rotasi dapat menambahkdekan. bagian ketujuh belaslaksanaan penilaian dengan sistem blok akan diatur dengan peraturan dekan. penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa sebagaimana dimaksud padterdiri atas: menyusun, menyampaikan, menyepakati tahap, teknik, instrumenkaya penilaianrinsipdapat dilakukan dalam bentuk kuis, tugas terstruktur, ujian praktikum, ujian tengah semester uts), ujian akhir semester dan pengamatan dalam kelas. penilaian tugas terstruktur dilakukan terhadap berbagai bentuk tugas luar jam kuliah. pengamatan dalam kelas dapat dilakukan terhadap kemampuan mahasiswa dalam mengemukakan pertanyaan dan pendapat serta menjawab pertanyaan. kuis, uts, dan uas dilaksanakan secara tertulis, ujian keterampilan dapat dilaksanakan dengan tes tertulis atau unjuk kerja, sedangkan ujian tugas akhir skripsi tesis disertasi dilakukan secara lisan, kecuali ujian praktikum pada program studi pendidikan dokter diatur secara khusus. ujian kompetensi untuk program studi pendidikan dokter dilakukan secara nasional dan diatur dengan undang undang pendidikan kedokterujian prakualifikasi untuk program doktor dapat dilakukan setelah mahasiswa menempuh paling rendah (delapan puluh per seratus) perkuliahan dengan indeks prestasi kumulatif ipk) paling rendah (tiga koma nol). ujian susulan hanya diperkenankan bagi mahasiswa yang mempunyai alasan yang tepat setelah mendapat persetujuan dari penanggungjawab mata kuliah blok. ujian susulan hanya dilakukan dalam semester yang berjalan. berkas ujian mata kuliah dan berbagai tugas terstruktur yang telah dinilai dan menjadi bahan penilaian harus dikembalikan kepada mahasiswa. seluruh tahap hasil penilaian pembelajaran diumumkan kepada mahasiswa untuk dicek kebenarannya. jika terdapat kesalahan dosen dalam memberikan nilai, mahasiswa dapat mengajukan perbaikan nilai dosen penanggung jawab mata kuliah dengan membawa bukti bukti berupa berkas ujian dan tugas terstruktur. penilaian hasil belajar untuk mahasiswa program diploma, sarjana, profesi, magister dan doktor dinyatakan dengan huruf mutu dan angka mutu dan konversi angka nilai akhir berskala menjadi huruf mutu dapat dilakukan dengan penilaian acuan patokan atau penilaian acuan norma (antara lain menggunakan penilaian acuan normal atau cara ranting dan daun). dalam penilaian acuan patokan, konversi angka huruf mutu sebagaimana dimaksud pada tabel tabel konversi angka nilai akhir huruf mutu program diploma sarjana sarjana terapan profesi | .nilai76 lulus seosniais7t lulus met nais50 |o tidak lulus bosnia75 tulus 5ssaniaices do| tidak lulus ( nilai55 tidak lulus dinyatakan lulus bersyarat. dinyatakan lulus bersyarat. sistem penilaian pada program studi yang mempunyai sistem penilaian tersendiri diatur dengan peraturan dekan'studi dengan indeks prestasi kumulatif ipk) lebih besar atau sama dengan (dua koma nol nol), dengan syarat kelulusan huruf mutu paling banyak (empat) matakuliah. selain ketentuan sebagaimana dimaksud pada khusus untuk program studi pendidikan dokter syarat kelulusan huruf mutu maksimal blokmahasiswa program magister dan program doktor nilai paling rendah mahasiswa program profesi nilai paling rendah ditetapkan berdasarkan peraturan perundang undangan yang berlaku. dan transkrip akademik, bagi lulusan program profesi, cc.yang merupakan dokumen pengakuan kompetensi atas prestasi lulusan, gelar, dan surat keterangan pendamping ijazah sapi)kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang undangan. sebelum ijazah diterbitkan, mahasiswa dapat memperoleh surat keterangan lulus. legalitas lulusan sebagaimana dimaksud pada diterbitkan dalam bahasa indonesia dan atau bahasa inggrisyarat kelulusan untuk kompetensi lainnya antara lain bahasa asing akan diatur lebih lanjut dengan peraturan rektor. dalam hal ijazah, dan atau sapi rusak, hilang, atau musnah dan dapat dibuktikan dengan keterangan tertulis dari pihak berwajib, maka dapat diterbitkan surat keterangan pengganti. dalam hal transkrip akademik rusak, hilang, atau musnah dan dapat dibuktikan dengan keterangan tertulis dari pihak berwajib dan pengantar dari dekan direktur dapat diterbitkan duplikat transkrip. surat keterangan pengganti sebagaimana dimaksud pada paling sedikit memuat: keterangan bahwa ijazah, dan atau sapi rusak, hilang, atau musnah sebagaimana dibuktikan dengan pencantuman nomor dan tanggal keterangan tertulis tentang kehilangan tersebut dari pihak berwajib, keterangan tentang muatan ijazah dan atau sapi, surat keterangan pengganti sebagaimana dimaksud pada yang berupa pengganti: ijazah ditulis dalam bahasa indonesia dan atau bahasa inggris, sapi ditulis dalam bahasa indonesia dan atau bahasa inggris. bagian kedelapan belas indeks prestasi hasil penilaian capaian pembelajaran mahasiswa dinyatakan dalam bentuk indeks prestasi ip) yang terdiri atas indeks prestasi semester (ips) yang menunjukkan pada satu semester tertentu, index prestasi kumulatif sementara (pks) yang menunjukkan sampai semester berjalan, dan index prestasi kumulatif (ipk) yang menunjukkan pada akhir studi. indeks prestasi merupakan jumlah hasil perkalian antara sks dan angka mutu setiap mata kuliah dibagi dengan jumlah seluruh sks yang telah ditempuh, baik lulus ataupun tidak lulus. indeks prestasi dinyatakan dengan penulisan dalam (tiga) digit dengan (dua) desimal. bagian kesembilan belas pengulangan dan penghapusan mata kuliah mahasiswa program diploma, sarjana, dan profesi wajib mengulang mata kuliah yang nilai huruf mutunya dan dapat mengulang mata kuliah yang nilai huruf mutunya dan c4. mahasiswa yang mengulang mata kuliah dengan nilai ct# sebagaimana dimaksud pada hanya pada semester antara. mahasiswa program magister yang mempunyai nilai lulus bersyarat dapat mengulang matakuliah tersebut. nilai akhir setelah pengulangan mata kuliah yang diakui atau yang dicantumkan dalam transkrip adalah nilai yang tertinggi. penghapusan mata kuliah pilihan dapat dilakukan sepanjang jumlah sks minimal terpenuhi dan nila tugas akhir skripsi tesis disertasi telah dimasukkan dalam siakan line. bagian keduapuluh pembetulan nilai pembetulan nilai dilakukan atas usul mahasiswa dengan persetujuan dosen penanggung jawab matakuliah. pembetulan nilai harus dilakukan oleh dosen penanggung jawab dengan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan. pembetulan nilai hanya dapat dilakukan paling lambat minggu setelah jadwal pengisian nilai berakhir dengan mekanisme sebagai berikut: a.mahasiswa yang telah mengisi rencana studi, mengambil borang pembetulan nilai sub bagian akademik, mahasiswa menyerahkan borang pembetulan nilai kepada dosen penanggung jawab matakuliah untuk diisi nilai dan ditandatangani, dosen penanggung jawab matakuliah mengisi kolom tentang nilai yang sah, alasan pembetulan nilai, menandatanganinya, dan menyerahkan ketua jurusan bagian program studi, ketua jurusan menyerahkan usulan pembetulan nilai kepada dekan, dekan berdasarkan usulan pembetulan nilai yang diajukan ketua jurusan bagian program studi, melakukan pembetulan nilai dan menginformasikan ketua jurusan dan mahasiswa yang bersangkutan bahwa nilai telah dibetulkan, proses pembetulan nilai bawah pengawasan rektor, pembetulan nilai luar mekanisme yang berlaku dianggap tidak sah, proses pembetulan nilai diinformasikan dosen penanggung jawab. bagian keduapuluh satu kenaikan tingkat program diploma penilaian keberhasilan mahasiswa program diploma dilakukan setiap akhir tahun akademik. mahasiswa dinyatakan naik tingkat, jika tidak ada mata kuliah dengan status belum lengkap, tidak sedang mendapatkan skors. mahasiswa yang memperoleh indeks prestasi ip) lebih dari (satu koma lima puluh) dan kurang dari (dua koma nol) diberi kesempatan untuk satu kali mengikuti ujian perbaikan maksimum (empat) mata kuliah yang berhuruf mutu atau pada semester yang sama. mahasiswa yang naik tingkat wajib mengulang mata kuliah yang berhuruf mutu dan dianjurkan untuk mengulang mata kuliah berhuruf mutu pada semester yang menawarkan matakuliah tersebut. bagian keduapuluh dua cuti akademik mahasiswa program diploma, sarjana, profesi, magister dan doktor yang memiliki alasan yang kuat dan sah berhak untuk mengambil cuti akademik. cuti akademik merupakan penundaan kegiatan akademik mahasiswa dalam batas waktu tertentu, tanpa pembayaran spp uk dan tetap dihitung sebagai masa studi. cuti akademik diambil paling lama (dua) semester dan dapat diambil secara berturut turut atau tidak berturut turut. cuti akademik diusulkan oleh mahasiswa. syarat pengajuan usulan cuti dengan mengajukan permohonan kepada dekan atau direktur pascasarjana dengan melampaui kartu mahasiswa asli, salinan bukti pembayaran spp ukt untuk semester yang sedang berjalan. dekan atau direktur pascasarjana mengajukan usulan cuti akademik untuk ditetapkan secara administratif oleh rektor. bagian keduapuluh tiga perpanjangan masa studi mahasiswa program diploma semester viii, program sarjana semester xii, program magister semester vi, dan program doktor semester xii dapat mengajukan perpanjangan masa studi selama (dua) semester apabila memenuhi persyaratan sebagai berikut: telah mengambil seluruh matakuliah dan maksimum (dua) mata kuliah yang belum lulus (khusus untuk s1), telah melakukan seminar hasil, kertas kerja desain esai seni, skripsi laporan tugas akhir, tesis, dan disertasi dalam proses perbaikan. mahasiswa yang memenuhi kriteria pada menulis permohonan perpanjangan studi dengan ketentuan sebagai berikut: ditulis pada kertas bermaterai cukup, diketahui oleh dosen pa, pembimbing tugas akhir skripsi tesis disertasi, ketua program studi dan atau ketua jurusan, dihampiri berita acara seminar hasil dan transkrip akademik, dihampiri fotokopi draf tugas akhir skripsi tesis disertasi, dihampiri bukti pembayaran spp ukt terakhir, dihampiri surat pernyataan bermaterai cukup apabila setelah perpanjangan masa studi (satu) semester tidak dapat menyelesaikan mahasiswa yang bersangkutan bersedia dinyatakan putus studi.peraturan akademikprogram diploma adalah program pendidikan pada jenjang pendidikan tinggi yang bertujuan untuk mempersiapkan tenaga yang dapat menetapkan keahlian dan ketrampilan bidangnya, siap kerja dan mampu bersaing secara global. program sarjana adalah program pendidikan strata satu s1) yang dapat dijadikan pilihan awal bagi para siswa yang telah menyelesaikan studi pendidikan menengahnya. dekan atau direktur pascasarjana mengajukan usulan perpanjangan masa studi untuk ditetapkan secara administratif oleh rektor. setelah penetapan secara administratif oleh rektor diterbitkan, mahasiswa segera memenuhi ketentuan registrasi. bagian keduapuluh empat putus studi putus studi merupakan kondisi mahasiswa baik secara administratif dan atau secara akademik tidak dimungkinkan lagi untuk melanjutkan studi. putus studi karena alasan administratif diberikan kepada mahasiswa yang tidak membayar spp ukt dan atau tidak mengisi selama (dua) semester atau lebih berturut turut. putus studi karena alasan akademik diberikan kepada mahasiswa program diploma akan diputus studi bila tidak naik pada tingkat yang sama dua kali berturut turut dan atau masa studi sudah habis sebelum tercapainya persyaratan kelulusan dari program diploma, mahasiswa program sarjana yang pada penilaian tahap pada akhir semester yang memiliki ipk sementara kurang dari atau tidak mencapai (empat puluh) sks mata kuliah yang lulus. atau bila pada penilaian tahap pada akhir semester viii yang memiliki ipk sementara kurang dari atau tidak mencapai (delapan puluh) sks yang lulus, atau bila pada penilaian tahap iii pada akhir semester xii beban studi wajib yang dinyatakan dalam kurikulum belum terpenuhi dan atau ipk kurang dari dan belum lulus ujian skripsi serta telah melakukan perpanjangan masa studi selama (dua) semester. untuk program dengan sistem blok putus studi akan diatur dengan peraturan dekan. mahasiswa program magister pada akhir semester, mahasiswa program doktor pada akhir semester xii. mahasiswa program doktor yang tidak lulus ujian prakualifikasi doktor sebanyak (tiga) kali. mahasiswa yang melakukan tindak pidana dan telah dijatuhi sanksi berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dilakukan putus studi oleh unila. mahasiswa yang telah diputus studia tidak dapat diberikan surat keterangan dan transkrip akademik. sebelum keputusan rektor tentang putus studi ditetapkan, mahasiswa calon putus studi dapat mengundurkan diri. syarat pengunduran diri sebagaimana dimaksud pada dengan mengajukan permohonan kepada dekan atau direktur pascasarjana dengan melampirkan: kartu mahasiswa asli: dan bukti pembayaran spp ukt terakhir. dekan atau direktur pascasarjana mengajukan usulan pengunduran diri untuk ditetapkan secara administratif oleh rektor. mahasiswa yang mengundurkan diri dapat diberikan transkrip akademik mata kuliah yang pernah ditempuh. bagian keduapuluh lima kecurangan akademik kecurangan akademik merupakan suatu perbuatan atau cara cara yang tidak jujur, curang, dan menghalalkan segala cara untuk mencapai nilai yang baik, antara lain menyontek yaitu menyalin tulisan mahasiswa lain dalam ujian, bekerja sama dengan cara berkomunikasi dengan mahasiswa lain dalam ruang ujian, dan membawa informasi terlarang termasuk informasi dalam alat alat elektronik dalam ruang ujian, kolusi yaitu membantu mahasiswa lain untuk membuatkan suatu tugas padahal dia tahu bahwa mahasiswa yang dibantu itu akan menyerahkan tugas tersebut sebagai miliknya sendiri atau menyerahkan tugas yang dikerjakan orang lain sebagai miliknya sendiri, cc. pemalsuan data, pertokoan yakni mengerjakan ujian untuk orang lain dengan menggantikan sebagai peserta ujian atau menggantikan tugas mahasiswa, pemalsuan rencana studi hasil studi, pemalsuan nilai dalam transkrip akademik, pemalsuan berkas ujian, pemalsuan para tandatangan, perubahan atau pengisian nilai secara melawan hukum. plagiat meliputi antara lain, sketsa, patung,, artikel yang dimuat dalam berkala ilmiah, majalah, atau surat kabar, kertas kerja atau makalah profesional dari organisasi tertentu, isi laman elektronik,bagian keduapuluh enam sanksi akademik sanksi akademik dapat berupa salah satu atau lebih dari yang berikut ini: pemberian huruf mutu untuk mata kuliah yang dicurangi, pemberian huruf mutu untuk semua mata kuliah dalam satu semester yang bersangkutan dengan terjadinya kecurangan tersebut, pemberian huruf mutu untuk semua mata kuliah dalam semester yang bersangkutan dan mahasiswa yang bersangkutan tidak diperkenankan untuk mengikuti kegiatan akademik pada satu semester berikutnya, hukuman bersyarat berupa ancaman hukuman putus studi jika mahasiswa yang bersangkutan melakukan kembali kecurangan akademik dalam kurun waktu tertentu setelah diberikan sanksi pada pelanggaran pertama dilakukan, putus studi, pembatalan ijazah dan pencabutan gelar akademik. sanksi akademik yang tercantum pada huruf dan ini diperhitungkan dalam perhitungan masa studi. mahasiswa tertuduh berhak melakukan pembelaan dalam sidang pemeriksaan. bagian keduapuluh tujuh tata cara pemberian sanksi akademik setiap perbuatan curang dilaporkan kepada dekan direktur disertai dengan berita acara. dekan direktur mengadakan sidang pemeriksaan yang dihadiri oleh mahasiswa tertuduh, pembimbing akademik mahasiswa, pembimbing, jika kecurangan menyangkut kertas kerja desain esai seni, skripsi laporan tugas akhir, tesis, atau disertasi, dosen penanggung jawab mata kuliah, jika kecurangan menyangkut mata kuliah, ketua jurusan bagian yang relevan, ketua progam studi yang relevan, wakil dekan bidang akademik dan kerjasama dan. pengawas ujian, jika kecurangan menyangkut ujian. jika dekan direktur merupakan pembimbing akademik dan atau pembimbing skripsi dan atau dosen mata kuliah yang dicurangi, sidang pemeriksaan dipimpin oleh. wakil dekan bidang kemahasiswaan dan alumni membuat berita acara pemeriksaan yang akan ditandatangani oleh mahasiswa dan semua yang hadir. tata tertib pemeriksaan:laporkan peristiwa kecurangan, jikaberhalangan, tugas itu digantikan oleh ketua jurusan bagian program studi yang relevan, setelah laporan dibacakan, dekan direktur meminta mahasiswa tertuduh untuk menanggapi laporan tersebut, setelah mahasiswa selesai menanggapi, dekan direktur memberi kesempatan kepada peserta sidang untuk meminta penjelasan dari mahasiswadan dosen yang menemukan kecurangan tersebut, dekan direktur meminta mahasiswa meninggalkan ruang sidang dan menunggu luar ruang sidang, jika tidak ada lagi yang menanggapi atau memberikan pertanyaan, dekan direktur memimpin sidang pemeriksaan untuk mengambil keputusan, berita acara pemeriksaan disusun olehn mahasiswa tertuduh dipanggil dalam ruang sidang untuk mendengarkan keputusan dan menandatangani berita acara, sanksi akademik dijatuhkan oleh dekan, setelah penandatanganan berita acara, dekan direktur memberitahu hak mahasiswa untuk naik banding kepada rektornyiapkan surat keputusan dan dalam waktu selambat lambatnya tiga hari setelah persidangan untuk ditandatangani dekan direktur,pat membantu mahasiswa untuk membuat surat permohonan banding kepada rektor disertai dengan hal hal yang meringankan mahasiswa tertuduh, permohonan banding kepada rektor sudah harus disampaikan selambat lambatnya satu minggu setelah surat keputusan dekan direktur terbit. jika permohonan banding sebagaimana pada huruf tidak diajukan, keputusan dekan direktur merupakan keputusan terakhir, jika permohonan banding diajukan, rektor memerintahkan badan penyelesaian pelanggaran tata tertib mahasiswa bppt) untuk melaksanakan pemeriksaan selambat lambatnya tiga hari setelah tanggal banding diterima rektor, bppt menyampaikan laporan kepada rektor selambat lambatnya dua hari setelah persidangan berakhir, laporan bppt digunakan sebagai bahan bagi rektor untuk mengambil keputusan, dalam waktu tujuh hari setelah laporan bppt disampaikan, keputusan rektor sudah diterbitkan dan disampaikan kepada mahasiswa, dekan direktur, dan ketua jurusan bagian program studi terkait, keputusan rektor sebagaimana dimaksud pada huruf merupakan putusan terakhir, bppt dibentuk berdasarkan keputusan rektor. bagian keduapuluh delapan alih program pendidikan alih program pendidikan dapat dilakukan untuk mahasiswa unila dan mahasiswa program studi luar unila. alih program studi untuk mahasiswa unila dapat berupa: dari program diploma iii program diploma iii, dari program diploma program diploma iv, dari program diploma program diploma iii, dari program sarjana program diploma, dari program sarjana program sarjana untuk bidang ilmu sejenis, dari program magister program magister untuk bidang ilmu sejenis, dari program doktor program doktor untuk bidang ilmu sejenis. alih program studi untuk mahasiswa unila yang berasal dari fakultas yang sama dapat berupa: dari program reguler reguler atau nonreguler, dari program nonreguler nonreguler, dari program studi eksakta noneksakta, dari program studi noneksakta noneksakta, dari program studi eksakta eksakta. alih program studi untuk mahasiswa unila yang berasal dari fakultas yang berbeda dapat berupa: dari fakultas eksakta eksakta: dari fakultas eksakta noneksakta, dari fakultas noneksakta noneksakta, dari fakultas nonkependidikan kependidikan, dari fakultas kependidikan nonkependidikan. alih program pendidikan dari program studi luar unila sebagaimana dimaksud pada dapat dilakukan jika memiliki sekurang kurangnya akreditasi yang sama dengan program studi yang ditujualih program dalam unila trainee jenis alih program dipomallike diplomat ' v diploma diplomat asajanake sarana magister magister o doktor doktor indeks prestasi kumulatif dari semua mata kuliah yang pernah diambil sebelum pindah. mata kuliah dengan capaian pembelajaran dan sks yang sama dapat disamakanbagi mahasiswa program studi dalam lingkungan unila yang operasionalnya akan ditutup dapat mengajukan alih program pendidikan. (l) bagi mahasiswa alih program dalam lingkungan unila, permohonan diajukan kepada rektor dengan melampirkan persyaratan administrasi sebagai berikut: surat keterangan tidak dalam keadaan melanggar tata tertib dari pemimpin fakultas universitas untuk yang masih berstatus mahasiswa, surat keterangan tidak diputusstudikan bagi yang masih berstatus mahasiswa, transkrip akademik resmi yang disahkan oleh pejabat yang berwenang, surat keterangan berkelakuan baik dari pemimpin fakultas, bukti pembayaran ukt terakhir. calon mahasiswa alih program dapat dinyatakan diterima apabila telah disetujui oleh program studi fakultas sesuai daya tampung yang tersedia dan memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh program studi dan syarat khusus yang ditetapiro akademik dan kemahasiswaan bak). penetapan angkatan pada nomor pokok mahasiswa alih program sama dengan angkatan pada program studi asal. bagian keduapuluh sembilan pindah studi universitas lampung mahasiswa pindahan program diploma, sarjana, dan pascasarjana dari program studi luar unila harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam masa studi mahasiswa pindahan merupakan keseluruhan masa studi dari perguruan tinggi asal, termasuk perhitungan tentang cuti akademikpindah studi unila jenis pindah studi tinggi paling paling. sarjana diplomasi sarjana sarjana magister magister o | indeks prestasi kumulatif dari semua mata kuliah yang pernah diambil sebelum pindah dan sudah diakui oleh program studi baru yang dituju. pengakuan mata kuliah dengan capaian pembelajaran dan sks yang sama dapat dilakukan dengan mata kuliah pada program studi yang dimasukircalon mahasiswa pindahan wajib mengajukan permohonan kepada rektor dengan melampirkan persyaratan sebagai berikut: surat keterangan dari pemimpin fakultas asal tentang status kemahasiswaan, surat keterangan tidak putus studi dari wakil rektor bidang akademik universitas asal, surat persetujuan dari orangtua wali bagi calon yang masih menjadi tanggungan orang tuanya wali, surat keterangan kelakuan baik dari kepolisian, transkrip akademik resmi yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang dari universitas asal. calon mahasiswa pindahan dapat dinyatakan diterima sebagai mahasiswa unila apabila telah disetujui oleh program studi fakultas sesuai daya tampung yang tersedia dengan ketentuan yang disyaratak. penetapan angkatan pada nomor pokok mahasiswa alih program samadengan angkatan pada program studi asal. bagian tigapuluh studi lanjut dari program diploma program sarjana studi lanjut dari alih program diploma iii program sarjana dapat dilakukan untuk lulusan program diploma iii baik dari unila maupun dari luar unila, untuk bidang ilmu serumpun. studi lanjut sebagaimana dimaksud dapat dilakukan paling lambat (dua) tahun setelah kelulusannya. bagi calon mahasiswa alih program studi lanjut sebagaimana dimaksud dalam permohonan diajukan kepada rektor dengan melampirkan persyaratan administrasi sebagai berikut: transkrip akademik resmi yang disahkan oleh pejabat yang berwenang, bagi calon mahasiswa alih program studi lingkungan unila ipk dan luar lingkungan unila ipk fotokopi ijazah asli yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang, surat keterangan berkelakuan baik dari kepolisian. fakultas dapat melakukan seleksi dan menerima calon mahasiswa studi lanjut sebagaimana dimaksud pada disesuaikan dengan daya tampung yang tersedia. tata cara seleksi bagi calon mahasiswa studi lanjut sebagaimana dimaksud diatur lebih lanjut dengan peraturan dekan. calon mahasiswa studi lanjut sebagaimana dimaksud dapat dinyatakan diterima sebagai mahasiswa unila apabila telah disetujui oleh fakultas. bidang ilmu calon mahasiswa studi lanjut sebagaimana dimaksud harus linier dengan program studi lanjut yang akan ditempuh. calon mahasiswa yang diterima diwajibkan membayar biaya pendaftaran mahasiswa alih program, ukt. penetapan nomor pokok mahasiswa berdasarkan tahun masuk dikurangi masa studi normal. nomor pokok mahasiswa ditetapkan oleh bak. bagian tigapuluh satu pindah studi luar universitas lampung mahasiswa program diploma, sarjana, magister, dan doktor diperkenankan pindah studi perguruan tinggi lain. surat pindah perguruan tinggi lain diberikan sepanjang sudah rekomendasi dari perguruan tinggi yang dituju untuk diterima. mahasiswa mengajukan permohonan pindah studi kepada rektor dengan melampirkan persyaratan sebagai berikut: transkrip akademik yang disahkan oleh wakil dekan bidang akademik dan kerjasama, telah melunasi ukt sampai dengan semester berjalan, keterangan yang menyatakan bebas dari berbagai kewajiban administrasi antara lain tidak mempunyai tunggakan buku perpustakaan, alat alat laboratorium, pertanggungjawaban kegiatan kemahasiswaan, kartu mahasiswa asli. mahasiswa yang telah diberi surat pindah tidak dapat diterima kembali unila. www program profesi adalahrogram pascasarjana adalah pelaksana akademik untuk program studi pascasarjana multidisiplin dan penjamin baku mutu untuk seluruh program studi magister, spesialisasi, dan doktorahasiswa adalah peserta didik yang terdaftar pada program studi. sivitas akademika adalah masyarakat akademik yang terdiri atas dosen dan mahasiswrogram studi luar kampus utamaal bagian tigapuluh dua kredit transfer program transfer kredit akademik adalah proses mengevaluasi komponen kualifikasi untuk menentukan keseluruhan kesetaraan dengan kualifikasi lain dengan menyatukan kredityang sebanding untuk pencapaian akademis dan prestasi individu dalam bentuk perkuliahan, magang, program budaya, atau riset yang dilakukan oleh mahasiswa dari unila perguruan tinggi lain baik dalam maupun luar negeri, atau sebaliknya. lama perkuliahan, magang, program budaya, atau riset dilakukan minimum (satu) semester. unila mengakui mengesahkan nilai akhir yang diperoleh mahasiswa melalui program transfer kredit. besarnya kuota ditentukan oleh pelaksana akademik tempat penyelenggaraan program studi penerima. uang kuliah tunggal ukt) dibayar oleh peserta program pada perguruan tinggi pengirim. biaya hidup tempat perguruan tinggi penerima ditanggung oleh mahasiswa. syarat program transfer kredit: program studi penerima sesuai dengan program studi pengirim, program studi perguruan tinggi yang dituju oleh mahasiswa unila untuk program transfer kredit minimum terakreditasi atau kriteria yang setara dengan itu. syarat bagi mahasiswa unila peserta program transfer kredit: mendapat rekomendasi dari rektor atas usul dekan, terdaftar pada semester yang sedang berjalan:unila peserta program transfer kredit: mahasiswa mengajukan permohonan untuk melakukan transfer kredit perguruan tinggi yang dipilih kepada rektor melalui dekan, rektor memberikan rekomendasi permohonan sebagaimana dimaksud huruf wakil rektor bidang akademik mengirim berkas nama calon peserta yang diterima kepada perguruan tinggi penerima calon peserta dan dihembuskan kepada wakil rektor bidang umum dan keuangan. syarat bagi mahasiswa peserta program transfer kredit yang masuk unila: mendapat rekomendasi dari rektor perguruan tinggi yang bersangkutan, terdaftar perguruan tinggi pengirim pada semester yang sedang berjalan,peserta program transfer kredit yang masuk unila: calon peserta mengisi formulir permohonan yang ditujukan kepada wakil rektor bidang akademik, wakil rektor bidang akademik menyeleksi calon peserta, wakil rektor bidang akademikmengirim daftar peserta yang diterima perguruan tinggi pengirim, pada akhir semester, wakil rektor bidang akademik mengirim hasil studi mahasiswa perguruan tinggi pengirim. bagian tigapuluh tiga program gelar ganda unila menyelenggarakan program gelar ganda. program gelar ganda hanya dilaksanakan bagi mahasiswa program sarjana, magister dan doktor. syarat untuk mengikuti program gelar ganda mengikuti ketentuan dalam kesepakatan unila dengan perguruan tinggi yang bersangkutan. tata cara pelaksanaan program: mahasiswa yang berminat dapat mengunjungi website unila untuk melihat apakah program studi tempat dia belajar termasuk program studi yang mempunyai program gelar ganda, mahasiswa yang mempunyai potensi sebagaimana dimaksud pada mengambil dan mengisi borang permohonan yang ditandatangani dan, borang sebagaimana yang dimaksud huruf disertai dengan dokumen antara lain: transkrip akademik, lembar penilaian kemampuan berbahasa inggris, dan surat pernyataan dari bank sebagai bukti jaminan bahwa yang bersangkutan mempunyai kemampuan finansial, mahasiswa yang memenuhi persyaratan pada ini akan dipanggil untuk wawancara, pengurusan semua dokumen yang dibutuhkan bagi mahasiswa yang akan luar negeri, menjadi tanggung jawab mahasiswa yang difasilitasi oleh upt pengembangan kerjasama dan layanan internasional. bagian tigapuluh empat kertas kerja desain esai seni, skripsi laporan tugas akhir, tesis, dan disertasi (l) kertas kerja desain esai seni, skripsi laporan tugas akhir, tesis, dan disertasi adalah karya ilmiah individual yang disusun pada akhir studinya oleh mahasiswa program diploma, sarjana, profesi, magister dan doktor. pilihan karya ilmiah individual yang berupa kertas kerja, desain atau esai seni, dan skripsi atau laporan tugas akhir, tesis, dan disertasi pada program studi terapan diserahkan pada kebijakan fakultas pascasarjana masing masing yang diatur dalam peraturan dekan direktur. garis besar usulan karya 'ilmiah individual sebagaimana dimaksud diatur lebih lanjut dalam peraturan rektor. mahasiswa program sarjana yang memiliki karya ilmiah dalam bentuk program kreatifitas mahasiswa pkm) yang masuk dalam timnas, terbit dalam jurnal ilmiah terakreditasi nasional sinta (satu) dan atau (dua), jurnal ilmiah internasional bereputasi dapat diakui setara dengan karya ilmiah individual sebagaimana dimaksud pada mahasiswa yang memiliki karya ilmiah dalam bentuk jurnal sebagaimana dimaksud pada harus sebagai penulis pertama. pengakuan kesetaraan sebagaimana dimaksud pada diatur lebih lanjut dalam peraturan rektor. persyaratan mengajukan usul karya ilmiah individual sebagaimana dimaksud pada adalah: kertas kerja desain esai seni bagi mahasiswa program diploma apabila telah lulus mata kuliah paling sedikit sks, skripsi laporan tugas akhir bagi mahasiswa program sarjana apabila telah lulus mata kuliah paling sedikit sks, tesis bagi mahasiswa program magister apabila telah lulus mata kuliah paling sedikit sks, disertasi bagi mahasiswa program doktor apabila telah lulus ujian prakualifikasi doktor, tugas akhir program profesi ditetapkan sesuai peraturan masing masing profesinya. setelah persyaratan mengajukan usul karya ilmiah bagi mahasiswa program diploma sebagaimana dimaksud pada terpenuhi: mahasiswa mengajukan usul karya ilmiahnyadiketahui olehpembimbing akademik pa) dan disetujui ketua program studi jurusan bagian, ketua program studi memeriksa berkas permohonan usul karya ilmiah yang meliputi pemenuhan syarat akademik dan administrasi, relevansi usul karya ilmiah dengan bidang ilmu yang diasuh program studi. ketua: mahasiswa berkonsultasi dengan komisi pembimbing setelah memperoleh komisi pembimbing dari ketua program studi dan disetujui ketua jurusan, mahasiswa menyusun kertas kerja desain esai seni, mahasiswa melaksanakan ujian, mahasiswa memperbaiki kertas kerja desain esai seni sesuai dengan saran tim penguji, mahasiswa menyerahkan kertas kerja desain esai sen. setelah persyaratan mengajukan usul karya ilmiah bagi mahasiswa program sarjana sebagaimana dimaksud pada terpenuhi: mahasiswa mengajukan usul karya ilmiah ketua jurusan bagian program studi, ketua jurusan bagian program studi memeriksa berkas permohonan pengajuan usul karya ilmiahkarya ilmiah dengan bidang ilmu yang diasuh program studi. ketua jurusan bagianjurusan bagianjurusan bagian program studi memberi pertimbangan perbaikan judul jika dari segi kebahasaan dianggap kurang tepatskripsi, mahasiswa melaksanakan seminar proposal, hasil dan ujian, mahasiswa memperbaiki skripsi laporan tugas akhir sesuai dengan saran tim penguji, mahasiswa menyerahkan skripsi laporan tugas akhir yang telah diperbaiki dan disetujui oleh komisi pembimbing dan tim penguji dalam bentuk cetak dan soft copy komisi pembimbing, program studi, dan perpustakaan pusat unila: mahasiswa menyusun skripsi tugas akhir paling lama (enam) bulan sejak diterbitkan, dan dapat diperpanjang (dua) bulan. setelah memenuhi syarat mengajukan usul karya ilmiah bagi mahasiswa program magister sebagaimana dimaksud pada mahasiswa mengajukan usul tesis ketua program studi, ketua program studi memeriksa berkas permohonan pengajuan judul tesis yang meliputi pemenuhan syarat akademik dan administrasi: duplikasi hasil penelitian, relevansi usul tesis dengan bidang ilmu yang diasuh program studi. ketua program studi menolak usul tesistesis kepada ketua jurusantesis sesuai dengan saran tim penguji, mahasiswa menyerahkan tesis, il. waktu penyusunan tesis paling lama (delapan) bulan, dan dapat diperpanjang (enam) bulan, setelah memenuhi syarat mengajukan usul karya ilmiah bagi mahasiswa program doktor sebagaimana maksud pada mahasiswa mengajukan usul disertasi ketua program studi, b.ketua program studi memeriksa berkas permohonan pengajuan usul disertasidengan bidang ilmu yang diasuh program studi. ketua program studi menolak usuldisertasi kepada dekan direkturdisertasi sesuai dengan saran tim penguji, mahasiswa menyerahkan disertasfile komisi pembimbing, program studi, dan perpustakaan pusat unila, k.waktu penyusunan disertasi paling lama (dua puluh empat) bulan, dan dapat diperpanjang (delapan) bulan: tata cara pengusulan komisi pembimbing dan penguji, tugas dan wewenang pembimbing dan penguji diatur lebih lanjut dalam peraturan dekan direktur. setiap mahasiswa wajib membuat karya ilmiah untuk dipublikasikan sebagai syarat kelulusan: untuk program sarjana, skripsi atau laporan tugas akhirsarjana terapan, kertas kerja, spesifikasi desain atau esai senimagister, tesis atau bentuk lain yang setara dan mengunggahnya dalam laman repository unila, serta paling sedikit (satu) makalah yang diterbitkan jurnal ilmiah terakreditasi atau jurnal internasional atau prosiding international conference terindeks bereputasi: untuk program doktor, disertasi dan paling sedikit (satu) makalah yang telah diterbitkan dalam jurnal internasional bereputasi. bagian tigapuluh lima pembimbing, penguji, seminar, dan ujian komisi pembimbing mahasiswa penyusun kertas kerja desain esai seni dibimbing oleh (satu) orang dosen untuk setiap mahasiswa, skripsi laporan tugas akhir dibimbing oleh paling sedikit (satu) orang dan paling banyak (dua) orang dosen untuk setiap mahasiswa, cc. tesis, dan: disertasi. komposisi komisi pembimbing mahasiswa penyusun skripsi laporan tugas akhir, tesis, dan disertasi terdiri atas pembimbing utama dan pembimbing pembantu. syarat pembimbing untuk mahasiswa penyusun: kertas kerja desain esai seni adalah dosen tetap yang memiliki bidang ilmu sesuai dengan topik penelitian kajian mahasiswa, serendah rendahnya dengan jabatan fungsional asisten ahli bergelar magister: skripsi laporan tugas akhir adalah dosen tetap yang memiliki bidang ilmu sesuai dengan topik penelitian kajian mahasiswa, terendahnya dengan jabatan fungsional lektor bagi dosen yang bergelar magister atau asisten ahli bagi dosen yang bergelar doktor untuk pembimbing utama dan serendah rendahnya dengan jabatan fungsional asisten ahli bergelar magister untuk pembimbing pembantu: cc. tesis adalah dosen tetap yang memiliki bidang ilmu sesuai dengan topik penelitian mahasiswa dan bergelar doktor dan serendah rendahnya dengan jabatan fungsional lektor untuk pembimbing utama dan bergelar doktor dengan jabatan fungsional asisten ahli untuk pembimbing pembantu, disertasi adalah dosen tetap yang memiliki bidang ilmu yang sesuai dengan topik penelitian mahasiswa. untuk promotor bergelar doktor dengan jabatan fungsional profesor atau bergelar doktor dengan jabatan fungsional lektor kepala yang memiliki minimal (satu) publikasi ilmiah (lima) tahun terakhir jurnal nasional terakreditasi atau jurnal internasional yang bereputasi atau (satu) bentuk lain yang diakui oleh kelompok pakar yang ditetapkan oleh senat perguruan tinggi. untuk promotor bergelar doktor dengan jabatan fungsional lektor kepala yang memiliki publikasi nasional, pembimbing pembantu atau promotor dapat berasal dari luar unila sesuai dengan kesadarannya, dengan kualifikasi serendah rendahnya berpendidikan magister atau setara untuk program sarjana dan berpendidikan doktor atau setara untuk pendidikan pascasarjana. pembimbingdiusulkan oleh ketua program studi, disetujui oleh ketua jurusan, bagi program studi dibawah jurusan dan bagi program studi yang tidak memiliki jurusan disetujui oleh ketua program studi dan ditetapkan oleh dekan atau direktur untuk program studi multidisiplin. pembimbing utama promotor untukadalah dosen tetap pns. tugas pembimbing dan membahas: tugas pembimbing utama promotor adalah membimbing mahasiswa program diploma dalam penentuan topik dan judul serta penulisan usul, pelaksanaan tugas akhir, penulisan tugas akhir secara lengkap, dan persiapan ujian tugas akhir, membimbing mahasiswa program sarjana magister doktor dalam penentuan topik dan judul, penulisan usul penelitian, pelaksanaan penelitian, penulisan bahan seminar untuk seminar usul dan hasil penelitian, penulisan tugas akhir skripsi tesis disertasi secara lengkap, dan persiapan ujian akhir skripsi tesis disertasi, dan, menentukan dan memimpin sidang komisi pembimbing mahasiswa. tugas pembimbing pembantu promotor adalah membantu pembimbing utama dalam melaksanakan tugasnya yang tercantum pada huruf dan, untuk promotor wajib menghadiri dan berpartisipasi aktif dalam sidang komisi pembimbing mahasiswa. cc. tugas dan wewenang membahas penguji bukan pembimbing adalah: menghadiri dan memberikan masukan dalam seminar usul dan hasil penelitian, menguji dan menilai disertasi tesis skripsi ta.: memberi saran perbaikan disertasi tesis skripsi ta. yang meliputi materi keilmuan, format dan teknik penulisan, serta kebahasaan seorang dosen dapat menjadi pembimbing utama (empat) mahasiswa program doktor, (enam) mahasiswa program magister, dan (delapan) mahasiswa program diploma, sarjana, dan profesi dalam (satu) semester. jangka waktu pembimbingan kertas kerja desain esai seni, skripsi laporan tugas akhir paling lama (enam) bulan dan dapat diperpanjang selama bulan sejak keputusan bimbingan diterbitkan. jangka waktu pembimbingan tesis paling lama (delapan) bulan dan dapat diperpanjang selama (enam) bulan sejak keputusan bimbingan diterbitkan. jangka waktu pembimbingan disertasi paling lama (dua puluh empat) bulan dan dapat diperpanjang selama (delapan) bulan sejak keputusan bimbingan diterbitkan. setelah masa perpanjangan dosen pembimbing dapat dipertimbangkan untuk diganti dengan alasan yang tepat. tata cara dan proses pembimbingan ditetapkan melalui peraturan dekan direktur. ketua jurusan bagian program studi melakukan pengawasan dalam proses pembimbingan. apabila terjadi persoalan dalam proses pembimbingan, ketua jurusan bagian program studi mengambil tindakan yang tidak merugikan mahasiswa dalam proses bimbingan. jika pembimbing lalai dalam menjalankan tugas pembimbingan, ketua jurusan bagian program studi atau dekan dapat mengganti dosen pembimbing tersebut. (l) komisi penguji untuk program diploma terdiri atas: pembimbing merangkap ketua penguji: penguji utama, sekretaris. komisi penguji untuk program sarjana terdiri ataspaling banyak (tiga) orang yang terdiri atas: dosen pembimbing utama sebagai ketua merangkap anggota penguji, penguji utama (membahas dalam seminar proposal dan hasil penelitian) serendah rendahnya memiliki jabatan asisten ahli jika bergelar doktor, dan lektor jika bergelar master, dosen pembimbing pembantu (jika ada) sebagai penguji pembantu merangkap sekretaris, d.jika pembimbing hanya (satu) orang, dosen pembimbing sebagai ketua merangkap anggota penguji, dan (dua) orang penguji membahas (membahas dan dalam seminar proposal dan hasil penelitian) yang memiliki jabatan asisten ahli jika bergelar doktor, dan lektor jika bergelar master. komisi penguji untuk program magister paling sedikit (empat) dan paling banyak (lima) orang terdiri atas dosen pembimbing utama sebagai ketua merangkap anggota penguji, penguji bukan pembimbing sesuai kepakaran bidang ilmunya, serendah rendahnya memiliki jabatan lektor bergelar doktor sebagi membahas dan membahas serendah rendahnya memiliki jabatan asisten ahli bergelar doktor, dosen pembimbing pembantu sebagai penguji pembantu merangkap sekretaris. komisi penguji untuk program doktor terdiri atas: ujian kelayakan: pembimbing utama (promotor) sebagai ketua tim penguji, ketua atau sekretaris program studi sebagai sekretaris merangkap penguji: penguji bukan pembimbing (paling sedikit orang) sesuai kepakaran bidang ilmunya, bergelar doktor dan serendah rendahnya memiliki jabatan lektor, dan dapat berasal dari luar unila, dan pembimbing pembantu (ko promotor). ujian tertutup pra promosi: dekan direktur atau yang ditunjuk sebagai ketua penguji merangkap anggota,berasal dari luar unila penguji eksternal) sesuai kepakaran bidang ilmu, bergelar doktor, dan serendah rendahnya memiliki jabatan lektor: dosen pembimbing utama (promotor) dan pembimbing pembantu (ko promotor). ujian terbuka promosi. rektor atau yang ditunjuk sebagai ketua penguji, dekan direktur atau yang ditunjuk sebagai anggota penguji:harus berasal dari luar unila penguji eksternal): dan dosen pembimbing utama (promotor) dan pembimbing pembantu (ko promotor). seminar disertasi tesis skripsi terdiri atas seminar untuk penyajian usul penelitian dan seminar untuk penyajian hasil penelitian oleh mahasiswa. seminar dilaksanakan oleh mahasiswa dengan syarat: usul penelitian dan bahan seminar telah disetujui oleh komisi pembimbing, mahasiswa yang bersangkutan telah mengikuti minimum kali seminar dan atau ii. seminar dilaksanakan oleh mahasiswa dengan syarat: draf disertasi tesis skripsi dan bahan seminar telah disetujui oleh komisi pembimbing, telah mengikuti minimum kali seminar dan atau ii: seminar harus dilaksanakan sebelum melaksanakan penelitian, sedangkan seminar dilaksanakan setelah persyaratan sebagaimana dimaksud pada dipenuhi. seminar dan dilaksanakan terbuka bagi dosen dan mahasiswa unila dengan mengumumkan judul, tempat, dan waktu secara jelas (tujuh) hari sebelum pelaksanaan dan dihadiri oleh komisi pembimbing dan membahas serta minimal mahasiswa untuk seminar disertasi tesis atau mahasiswa untuk seminar skripsi. seminar mahasiswa dilaksanakan selama paling singkat menit: menit untuk presentasi, menit pertanyaan, masukan, dan saran dari peserta, menit untuk membahas, dan menit untuk pembimbing. bobot penilaian dalam seminar dengan pembimbing dan membahas adalah pembimbing utama, pembimbing pembantu, dan membahas bobot penilaian dalam seminar dengan pembimbing dan membahas adalah untuk pembimbing, 25y60 untuk aia.a., pendidikan jarak jauhsistem kredit semester, yang selanjutnya disingkat sks, adalah sistem penyelenggaraan program pendidikan yang peserta didiknya menentukan sendiri beban belajar dan mata kuliah yang diikuti setiap semester pada satuan pendidikan, beban belajar setiap mata kuliah pada sks dinyatakan dalam satuan kredit semeste'gelar akademik adalah gelar yang diberikan kepada lulusan pendidikan akademik pada perguruan tinggi yang menyelenggarakan pendidikan akademik. sebutan profesional adalah sebutan yang diberikan kepada lulusan pendidikan profesi dan vokasi pada perguruan tinggi yang menyelenggarakan pendidikan profesi dan vokamembahas dan untuk membahas ii. pengisian dak untuk nilai seminar dan dikoordinasikan dengan wakil dekan bidang akademik dan kerjasama masing masing fakultas untuk program studi diploma dan sarjana dan pascasarjana monodisiplin dan direktur untuk program studi pascasarjana multidisiplin. syarat mengikuti ujian kertas kerja desain esai seni, skripsi laporan tugas akhir untuk mahasiswa program diploma sarjana adalah: lulus seluruh mata kuliah yang dinyatakan dalam kurikulum dengan serendah rendahnya ipk dengan syarat kelulusan huruf mutu paling banyak (empat) mata kuliah. untuk program studi yang menerapkan sistem blok huruf mutu paling banyak (dua) blok. menunjukkan persetujuan dari tim pembimbing untuk melaksanakan ujian kertas kerja desain esai seni, skripsi laporan tugas akhir, telah lulus kompetensi bahasa inggris sesuai dengan peraturan rektor, tidak mempunyai tunggakan buku perpustakaan dan alat alat laboratorium:tesis adalah: lulus seluruh mata kuliah yang dinyatakan dalam kurikulum dengan serendah rendahnya ipk jumlah nilai dengan huruf mutu paling banyak (dua) mata kuliah: menunjukkan persetujuan dari tim pembimbing untuk melaksanakan ujian,atau nasional yang terakreditasi sebagai penulis pertama, telah lulus kompetensi bahasa inggris yang telah ditentukan oleh rektor, tidak mempunyai tunggakan buku perpustakaan dan alat alat laboratorium,disertasi adalah: lulus seluruh mata kuliah yang dinyatakan dalam kurikulum dengan serendah rendahnya ipk menunjukkan persetujuan dari tim pembimbing untuk melaksanakan ujianyang bereputasi sebagai penulis pertama, melunasi spp ukt dan dana lain dari semester sampai dengan semester terakhir, mengikuti program orientasi akademik, lulus ujian prakualifikasi, dan telah lulus kompetensi bahasa inggris yang ditentukan oleh peraturan rektor, tidak mempunyai tunggakan buku perpustakaan dan alat alat laboratorium, ketentuan teknis tentang ujian disertasi diatur lebih lanjut dengan peraturan dekan direktur pascasarjana. mahasiswa program sarjana yang sudah dapat menempuh ujian skripsi dalam suatu semester tetapi masih harus menempuh maksimum dua mata kuliah wajib yang pernah diambil tetapi belum lulus bukan karena sanksi akademik dan mata kuliah tersebut ditawarkan pada semester berikutnya, maka mahasiswa yang bersangkutan dapat melaksanakan kuliah khusus atau studi terbimbing dengan ketentuan berikut: mengajukan permohonan yang disetujui oleh pembimbing akademik, ketua jurusan bagian, dan dekan paling lambat minggu kedua semester berjalan, mahasiswa wajib mengisi krs untuk mata kuliah terbimbing pada semester berjalan, jumlah jam studi sesuai dengan beban sks mata kuliah, studi terbimbing berlangsung selama bulan dan tatap mukanya dilakukan (empat belas) kali yang dibuktikan dengan daftar hadir, jumlah jam tatap muka per hari dilakukan berdasarkan kesepakatan dosen penanggung jawab mata kuliah dan mahasiswa. ketentuan kuliah khusus atau studi terbimbing sebagaimana dimaksud pada dikecualikan untuk program studi yang menerapkan sistem blok. ketentuan kuliah khusus atau studi terbimbing sebagaimana dimaksud pada untuk program studi yang menerapkan sistem blok diatur lebih lanjut dengan peraturan dekan. bagian tigapuluh enam format penulisan kertas kerja desain esai seni, skripsi laporan tugas akhir, tesis, dan disertasi pedoman format penulispedoman tentang pencetakan, warna sampul, tandatangan dan hal hal terkait dengbagian tigapuluh tujuh syarat kelulusan mahasiswa dinyatakan lulus bila telah memenuhi persyaratan akademik dan administratif. program studi wajib menetapkan standar kompetensi lulusan dengan berpedoman pada standar kelulusan yang ditetapkan oleh universitas berdasarkan peraturan dekan. mahasiswa yang dinyatakan lulus berhak memperoleh ijazah dan gelar. bagian tigapuluh delapan predikat kelulusan predikat kelulusan mahasiswa terdiri atas memuaskan, sangat memuaskan, dan pujian. mahasiswa program diploma dan sarjan: pujian apabila mencapai indeks prestasi kumulatif (ipk) lebih dari (tiga koma nol) tanpa nilai dan atau dengan masa studi paling lama (empat) tahun untuk program sarjana, dan untuk program diploma iii masa studi (tiga) tahun: atau cc. pujian, apabila mencapai indeks prestasi kumulatif ipk) lebih dari (tiga koma tujuh lima) tanpa nilai dengan masa studi untuk program magister paling lama (dua) tahun, dan program doktor paling lama (tiga) tahun. pujian untuk program profesi, program spesialis, program magister terapan, dan doktor terapan dengan masa studi tertentu akan ditetapkan dengan keputusan rektor. bagian tigapuluh sembilan gelar akademik dan sebutan profesi vokasi setiap mahasiswa yang telah dinyatakan lulus dalam program pendidikan akademik diberi gelar akademik dan yang dinyatakan lulus dalam program pendidikan profesi vokasi diberi sebutan profesi vokasi. gelar akademik dan sebutan profesi vokasi dicantumkan dalam ijazah bersama dengan nama program studi yang diikuti. penggunaan gelar akademik sarjana dan magister serta sebutan profesi dan vokasi ditempatkan belakang nama yang berhak atas gelar dan sebutan tersebut setelah didahului dengan tanda baca koma . gelar akademik doktor disingkat dr. ditempatkan depan nama yang berhak atas gelar tersebut. gelar akademik atau sebutan profesi vokasi yang digunakan oleh yang berhak adalah (satu) gelar dan atau sebutan profesi vokasi jenjang tertinggi. gelar akademik dan sebutan profesi vokasi hanya digunakan atau dicantumkan pada dokumen resmi yang berkaitan dengan kegiatan akademik dan pekerjaan. gelar akademik dan sebutan profesi vokasi sebagaimana dimaksud pada tabel tabel gelar akademik dan sebutan profesi vokasi kasad ekonomi ilmu doktor mono manajemen magister magister manajemen ilmu magister magister ak. akuntansi akuntansi ilmu magister magister m.e. ekonomi ekonomi profesi profesi akuntan akuntansi manajemen sarjana sarjana manajemen akuntansi sarjana sarjana ak. akuntansi ekonomi sarjana sarjana s.e. pembangun ekonomi akuntansi diploma ahli madya md. ak. iii akuntansi keuangan perbankan pemasaran diploma ahli md. iii madya mana men hukum hukum hukum hukum hukum ilmu sarjana sarjana s.h. sum pakam keguruan teknologi magister dan kenyataan mater pendidikan mpa ilmu pendidikan magister magister manajemen magister magister pendidikan pendidikan pendidikan magister bahasa magister indonesia pendidikan pendidikan magister magister mean e|pendidikan pendidikan magister magister inggris keguruan magister magister pendidikan magister magister fisika pendidikan pendidikan bahasa dan sister sastra magister pendidikan daerah pendidikan magister keguruan magister pendidikan pendidikan jasmani lang kesehatan sarjana say akikah pd. dan rekreasi bimbingan sarjana tan benar pendidikan konseling pendidikan sarjana sarjana pd. oma pendirian pendidikan sarjana sarjana ana matikan pendidikan pancasila kewarganeg arahan pendidikan sarjana sarjana geografi . pendidikan sarjana sarjana pd. matematika pendidikan pendidikan sarjana sarjana kimia pendidikan pendidikan sarjana sarjana fisika pendidikan pendidikan sarjana sarjana pendidikan bahasa sarjana sastra sarjana pendidikan sa. indonesia pendidikan seni drama, sarjana tari,dan sarjana pendidikan musik pendidikan sarjana are peta |se0 garis pendidikan guru sarjana bejana pendidikan pgsd guru paud pendidikan pendidikan prancis aa. pendidikan vokasional sarjana sarjana pendidikan teknologi informasi pee jea jom profesi profesi guru gr. guru pertanian ilmu doktor doktor agronomi magister magister industri magister pertanian pertanian agribisnis magister magister selatan kehutanan magister magister hut. sains penyuluhan magi dan ster pertanian agroteknolo sarjana sarjana pertanian agribisnis sarjana sarjana s.p. tertahan teknologi pertanian mil vt' irrhrhh peternakan sarjana sarjana pt. peternakan att. kehutanan sarjana sarjana hut. kehutanan budidaya sarjana sarjana pi. seakan (teriakan puan |tekanan akuatik perikanan sarjana st: pertanian ilmu sarjana pi, hama sesama penganan industri sarjana teknologi pertanian pertanian sarjana sarjana sarjana sarjana s.p. sem proteksi sarjana "halaman setara pertanian penyuluhan sarjana s.p. maman selena edema nutrisi dan sarjana pt. ternak perkebunan diploma iii ahli md. tata m57 . . .a teknik teknik sipil magister magister m.t. mesin teknik profesi profesi profesi ir. saingan asu teknik sipil sarjana sarjana s.t. kelisssnsa bon teknik sarjana sarjana s.t, gak dis elektro teknik teknik sarjana sarjana gi kes bei teknik sarjana sarjana s.t. toon dette arsitektur sarjana sarjana ars. kakianassiif besar kiss geodesi teknik informatika teknik il. teknik sipil diploma iii ahli md. pia pes de: tan noi mana peseta teknik diplomat ahli md. pada lam ilmu sosial magister dan ilmu gal matik ilmu m.lp politik islet pemerintah m lp. han ilmu magister magister si. administrasi ilmu administr asi ilmu magister magister komunikasi ilmu komunikan sosiologi sarjana sarjana kebon berasal final ilmu area pemerintah sarjana pemerintah han sarjana s.a.n. administrasi administr negara merana asi negara sarjana s.a.b. administrasi administr bisnis sarjana asi bisnis ilmu sarjana sarjana komunikasi ilmu komunikan ema pata internasional sarjana sosial hubungan diploma iii ahli md. masyarakat madyallm komunikan perpustakaan diploma iii ahli gada madya kimia magister magister sea biologi magister magister boneka ? ma ons matematika magister magister .! kimia sarjana sarjana si. sains biologi sarjana sarjana si. sains matematika sarjana sarjana mat. matematik fisika sarjana sarjana sains ilmu sarjana sarjana komputer komputer biologi sarjana sarjana si. terapan sains terapan il. manajemen diploma iii ahli md. informatika madya kedokteran kesehatan magister masyarat magister kesehatan m.k.m. masyarakat profesi profesi dokter dokter pendidikan sarjana sarjana tram tah pet program ilmu doktor pascasarjana ngh doktor lingkungan dr. ilmu magister penyuluhan pembantu nan pem magister bersamaan masyarat manajemen dan laut manajemen sumber magister ling. daya alam lingkungan gelar akademik dan atau sebutan profesi vokasi yang diperoleh secara sah dapat ditinjau kembali karena alasan akademik. bagian keempatpuluh wisudawan lulusan terbaik wisudawan terbaik terdiri atas wisudawan terbaik tingkat fakultas pascasarjana dan tingkat universitas. wisudawan terbaik tingkat fakultas pascasarjana ditetapkan oleh rektor atas usulan dekan dan atau direktur pascasarjana. wisudawan terbaik tingkat universitas ditetapkan oleh rektor berdasarkan seleksi dari wisudawan terbaik pertama tingkat fakultas pascasarjana. wisudawan terbaik harus memilki ipk untuk diploma dan sarjana, ipk untuk magister dan doktor serta memenuhi persyaratan sebagai berikut: masa studi tahun untuk program diploma iii, masa studi tahun untuk program sarjana, masa studi tahun untuk program magister, dan masa studi tahun untuk program doktor, telah lulus kompetensi bahasa inggris sesuai dengan peraturan rektor unila tidak ada pengulangan mata kuliah, tanpa nilai ct, dan dan telah memenuhi seluruh persyaratan kelulusan. urutan wisudawan terbaik program diploma, dan sarjana ditetapkan berdasarkan ipk 50y6, masa studi 20y6: kompetensi bahasa inggris y6, prestasi non akademik selama studi unila urutan wisudawan terbaik program magister dan doktor ditetapkan berdasarkan ipk yo, masa studi y6, kompetensi bahasa inggris yo: publikasi ilmiah konversi masa studi angka mutu adalah sebagai berikut: program diploma: tahun tahun program sarjana: tahun tahun cc. magister: tahun dan tahun doktor: tahun dan ,0tahun konversi nilai kompetensi bahasa inggris terakhir angka mutu adalah sebagai berikut: konversi nilai prestasi non akademik sebagaimana dimaksud pada huruf sebagaimana dimaksud pada tabel tabel konversi nilai prestasi non akademik selama studi unila tingkat inti lainnya . awanalih program pendidikan adalah perpindahan dari satu program studi program studi lainnya. bab isi bagian kesatu jenis pendidikan tinggi jenis pendidikan tinggi yang dilaksanakan terdiri atas pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan pendidikan vokasi. pendidikan akademik terdiri atas program sarjana dan program pascasarjana. pendidikan profesi diklasifikasikan berdasarkan bidang ilmunya. pendidikan vokasi terdiri atas program diploma, sarjana terapan, magister terapan dan doktor terapan. bagian kedua tujuan dan fungsi pendidikan tinggi tujuan pendidikan tinggi adalah untuk membentuk insan akademik yang memiliki sikap: beriman daniii prestasi pada bidang bakat minat dan penalaran konversi nilai posisi jabatan prestasi non akademik sebagaimana dimaksud pada sebagaimana dimaksud pada tabel tabel konversi nilai posisi jabatan prestasi non akademik selama studi unila presiden mahasiswa: ketua senat mahasiswa universitas: mahasiswa berprestasi juara nasional bidang bakat minat dan penalaran, ketua ukm unila. gubernur mahasiswa tingkat fakultas): ketua senat mahasiswa fakultas: ketua dpm dewan perwakilan mahasiswa) fakultas, mahasiswa berprestasi juara nasional bidang bakat minat dan penalaran, ketua ukm fakultas. pengurus inti bem universitas, ketua bidang pada ukm tingkat universitas, mahasiswa berprestasi iii juara iii nasional bidang bakat minat dan penalaran, berprestasi daerah bidang bakat minat dan penalaran. ketua hmj hima, ketua upt mahasiswa fakultas, pengurus inti lembaga kemahasiswaan fakultas: juara daerah bidang bakat minat dan penalaran. anggota pengurus bem universitas fakultas: ketua panitia kegiatan tingkat universitas fakultas, juara iii daerah bidang bakat minat dan penalaran. pengurus inti lembaga kemahasiswaan tingkat jurusan bagian, panitia inti suatu kegiatan tingkat universitas fakultas, ketua panitia kegiatan mahasiswa tingkat anggota staf lembaga kemahasiswaan tingkat jurusan: mual dalam hal mahasiswa memiliki rekam jejak prestasi akademik lebih dari satu maka dipilih yang nilai konversinya paling besar. nilai prestasi non akademik sebagaimana dimaksud pada huruf diakui jika dapat dibuktikan dengan melampirkan pengurus atau kepanitiaan atau piagam sertifikat. publikasi ilmiah sebagaimana dimaksud pada huruf diatur lebih lanjut dalam peraturan direktur pascasarjana. wisudawan terbaik peringkat i ii untuk program em zm w u diploma sarjana tingkat fakultas dipilih oleh tim yang ditunjuk oleh dekan. wisudawan terbaik peringkat i iii tingkat universitas untuk program diploma sarjana dipilih dari wisudawan terbaik peringkat dari setiap fakultas oleh tim yang ditunjuk oleh rektor. wisudawan terbaik peringkat i iii tingkat fakultas dan universitas untuk program pascasarjana dipilih oleh tim yang ditunjuk oleh rektor atas usulan dekan atau direktur. dalam hal ada dua calon mempunyai nilai yang sama, maka nilai ipk dipakai sebagai kriteria penentu. dalam hal ipk calon yang dipakai sebagai kriteria penentu sebagaimana dimaksud pada sama maka tanggal dan jam ujian yang dipakai sebagai kriteria penentu. bab iii ketentuan penutup pada saat berlakunya peraturan akademik ini maka peraturan rektor nomor tahun tentang peraturan akademikwww wwwmenginternalisasi semangat kemandirian, kejuangan, dan kewirausahaan. keterampilan umum sesuai dengan tingkat program dan jenis pendidikan tingginya: keterampilan umum program doktor, yaitu: mampu menemukan atau mengembangkan teori konsepsi gagasan ilmiah baru memberikan kontribusi pada pengembangan serta pengamalan ilmu pengetahuan dan atau teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora bidang keahliannya, dengan menghasilkan penelitian ilmiah berdasarkan metodologi ilmiah, pemikiran logis, kritis, sistematis, dan kreatif, mampu menyusun penelitian interdisiplin, multidisiplin atau transdisiplin, termasuk kajian teoritis dan atau eksperimen pada bidang keilmuan, teknologi, seni dan inovasi yang dituangkan dalam bentuk disertasi, dan makalah yang telah diterbitkan jurnal internasional bereputasi, mampu memilih penelitian yang tepat guna, terkini, termaju, dan memberikan kemaslahatan pada umat manusia melalui pendekatan interdisiplin, multidisiplin, atau transdisiplin, dalam rangka mengembangkan dan atau menghasilkan penyelesaian masalah bidang keilmuan, teknologi, seni, atau kemasyarakatan, berdasarkan hasil kajian tentang ketersediaan sumberdaya internal maupun eksternal, mampu mengembangkan peta jalan penelitian dengan pendekatan interdisiplin, multidisiplin, atau transdisiplin, berdasarkan kajian tentang sasaran pokok penelitian dan konstelasinya pada sasaran yang lebih luas, mampu menyusun argumen dan solusi keilmuan, teknologi atau seni berdasarkan pandangan kritis atas fakta, konsep, prinsip, atau teori yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah dan etika akademik, serta mengomunikasikannya melalui media massa atau langsung kepada masyarakat, mampu menunjukkan kepemimpinan akademik dalam pengelolaan, pengembangan dan pembinaan sumberdaya serta organisasi yang berada bawah tanggung jawabnya, mampu mengelola, termasuk menyimpan, mengaudit, mengamankan, dan menemukan kembali data dan informasi hasil penelitian yang berada bawah tanggung jawabnya, mampu mengembangkan dan memelihara hubungan kolegial dan kesepakatan dalam lingkungan sendiri atau melalui jaringan kerja sama dengan komunitas penelitian luar lembaga. keterampilan umum program magister, yaitu: mampu mengembangkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan kreatif melalui penelitian ilmiah, penciptaan desain atau karya seni dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora sesuai dengan bidang keahliannya, menyusun konsepsi ilmiah dan hasil kajian berdasarkan kaidah, tata cara, dan etika ilmiah dalam bentuk tesis atau bentuk lain yang setara, dan diunggah dalam lamanmampu meningkatkan kapasitas pembelajaran secara mandiri, mampu mendokumentasikan, menyimpan, www keterampilan umum program profesi, yaitu: mampu bekerja bidang keahlian pokok untuk jenis pekerjaan yang spesifik dan memiliki kompetensi kerja yang minimal setara dengan standar kompetensi kerja profesinya, mampu membuat keputusan yang independen dalam menjalankan pekerjaan profesinya berdasarkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan kreatif, mampu mengomunikasikan pemikiran argumen atau karya inovasi yang bermanfaat bagi pengembangan profesi dan kewirausahaan, yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah dan etika profesi, kepada masyarakat terutama masyarakat profesinya, mampu melakukan evaluasi secara kritis terhadap hasil kerja dan keputusan yang dibuat dalam melaksanakan pekerjaannya oleh dirinya sendiri dan oleh sejawat, mampu meningkatkan keahlian keprofesiannya pada bidang yang khusus melalui pelatihan dan pengalaman kerja, mampu meningkatkan mutu sumber daya untuk pengembangan program strategis organisasi, mampu meningkatkan mutu sumber daya untuk memecahkan masalah pada bidang profesinya, mampu bekerja sama dengan profesi lain yang sebidang dalam menyelesaikan masalah pekerjaan bidang profesinya,oo. mampu meningkatkan kapasitasulisan buku ajar berbasis hasil research rektor universitas lampung, menimbang: bahwa buku ajar adalah salah satu sumber belajar mengakomodasi universitas lampung telah transformasi dari teaching university research university, bahwa setiap dosen harus menghasilkan buku ajar berbasis hasil research sebagai salah satu bentuk pengintegrasian hasil penelitian dosen dalam prosesulisan buku ajar berbasis hasil researchkesatu menetapkan tim dan narasumber kegiatan workshop penulisan buku ajar berbasis hasil research sebagaimana tercantum dalam lampiran dan lampiran keputusan ini. kedua tim kegiatan workshop penulisan buku ajar berbasis hasil research bertugas mempersiapkan serta membantu terkait proses kegiatan workshop penulisan buku ajar berbasis hasil research. ketiga narasumber kegiatan workshop penulisan buku ajar berbasis hasil research bertugas sebagai materi dalam proses kegiatan pelatihan workshop penulisan buku ajar berbasis hasil research dalam rangka program immersion. keempat tim dan narasumber kegiatan workshop penulisan buku ajar berbasis hasil researchuniversitas lampung, enol shots kan tetap jan kejati tembusan mat akin para wakil rektor, y95706291986031002 para kepala biro, universitas lampung. doc: amat, enunilanhtl nsk lp3mn28.y sentim kegiatan workshop penulisan buku ajar berbasis hasil research jabatan pengarah pengarah penanggungjawab wahyu eko sulisiono st. sc . wakil ketua sekretaris suami spa. anggota ds. dra esmayai anggota anggota anggota tya anggota anggota anggota anggota anggota anggota anggota anggota anggota anggota ditetapkan bandar lampung assure universitas lampung, rugi mat aki npe, ntp doc: amat, enunilanhtl 201nsk lusin benarasumber kegiatan workshop penulisan buku ajar berbasis hasil research. nama golongan jabatan prof. bambang setiyadi, ph. iv b ditetapkan bandar lampung rektor universitas lampung, ga nn, hariadhi mat akin ?nip' doc: amat, enunilanhtl 201nsk lp3mn |
sea salinan bupati bangkalan provinsi jawa timur peraturan bupati bangkalan nomor tahun tentang tata cara pengadaan barang jasa desa dengan rahmat tuhan yamaka perlu menetapkan tata cara pengadaan barang jasa desa, yang diatur dengan peraturan bupati.(tata cara pengadaan barang jasa desaatau harga yang palingpelaksanaan kegiatan swakelolaftracyang berisi dokumen administrasi serta penawaran teknis dan harga terdapat lebih dari (satu) penyediaana.bukti pembelian, dan b.yangd(l), dikenakan sanksi berupa: a.oleh pihak yang memiliki kewenangan untuk melakukan pengawasanngadaan barang jasa desa contoh format surat permintaan penawaran tim pengelola kegiatan desa desa .kecamatan . kabupaten bangkalan jalan .oooooooooo. nomor . telepon . nomor sifat penting yth. lampiran perihal permintaan penawaran pengadaan barang jasa desa . kepada direktur pimpinan pemilik .j. sehubungan dengan akan dilaksanakan kegiatan (. lihat kegiatan program dalam apb des atau dpa des),yang.o.ooenaennnana daftar barang jasa jenis barang jasa spesifikasi volume satuan n a aaa lay selanjutnya, apabila saudara berminat dan bersediamelaksanakan pekerjaan bnanananananamaame tersebut, diminta segeramengajukan surat penawaran. surat penawaran ditujukan kepada ketua tim pengelola kegiatan desa tpk), desa . kecamatan . kabupaten bangkalan,surat penawaran harga baronang madura jaya jalan ikan paus gang wader . desa .kecamatan . bangkalan telp .oooooooooooooooooo( s.ooooooooooooooo. nomor! icon sifat penting lampiran (satu) berkas desa perihal penawaran harga kepada yth. ketua tim pengelola kegiatan desa menanggapi surat saudara tanggal . cite nomor: penananatananaanananannanananaanannnnnnlnanlnanbaronang madura jaysudah termasuk pajak pajak kepada negarawan bea materai lum satuan warga jumlah barang dan satuan harga jasa(tpk) desa .kecamatan . kabupaten bangkalan jalan .oooooooooooooo. nomor . telepon . nomor len. sifat penting lampiran perihal klarifikasi dan negosiasi kepada yth. direktur pimpinan pemilik. menindaklanjuti surat saudara tanggal. nomor: pensanataneeeabonkaananaanan nana aan tanggal jam donaannaanaan san anna nan anna aan tempat cook acara donaannaanaan san anna nan anna aan demikian untuk menjadikan maklum dan atas kehadirannyaooooooooooooooooo. pekerjaan .oooooooooooooooooooooooooooooo.oooooooooooo. pada hari ini . tanggal . bulan . jj. tahun pentaananennaaa pada pukul. wib dengan mengambil tempat nnnnenatekeneeeeen, kami yang bertandatangan bawah ini telahmelakukan klarifikasi dan negosiasi harga atas pekerjaan peananananenaeeeeeen rapat dipimpin oleh ketua tim pengelola kegiatan desa peneesasemeeeaan. kecamatan . kabupaten bangkalansebagai pimpinan pemilik usaha penyedia barang dan jasa tersebutjj.i.c.iii. (eeananannananannanananannlananllnannbeberapa klarifikasi maka kedua belah pihak secara bersama sama telahmenyepakati pengurangan atas penawaran yang diajukan penyedia barang jasa dari. sebesar rpr nnanenananann conan rupiah) menjadi sebesar rp. penanananananaanananan rupiah) termasuk beban pajak dan bea materai yang harus dibayar penyedia barang jasa dari perekeeeeeeee dan selanjutnya penyedia barang jasa dari penaaeaaaaaeeeeea,daftar rincian penawaran harga barang jasasudah termasuk pajak pajak kepada negarawan bea materai(volume satuan harga jumlah barang dan satuan harga jasa lauwmaa(gl. bulan . tahursetujuan penawaran tim pengelola kegiatan desa .kecamatan . kabupaten bangkalan jalan .oooooooooooooo. nomor . telepon . nomor me. nan sifat penting lampiran (satu) bundel perihal persetujuan penawaran. kepada yth. direktur pimpinan pemilik. berdasarkan berita acara klarifikasi dan negosiasi harga nomor: pentetataneeeaaee tanggal . iiiiieeenesata (eren rupiah). sehubungan hal tersebut, diminta kehadiran saudara besok pada: hari bonkaananaananaanan aan aan tanggal loco jam donanannaannan nan naungan anna tempat donkananananeanananan aankehadirannya disampaikan terima kasih. tim pengelola kegiatan desa ketua contoh surat perjanjian kerjasama surat perjanjian kerjasama nomor .ooooooooooooooooooooooooo. pada harian. tanggal. bulan . tahun . bertempat sananananananannnleeeaan, kami yang bertandatangan dibawah iniperjanjian, dengan ketentuan sebagai berikut: ruang lingkup pekerjaan, spesifikasi dan volume pekerjaan ruang lingkup pekerjaan dalam perjanjian ini adalah spesifikasi dan volume pekerjaankennanananaananaan (eenananannanananannananannnlnnnnlna ee. rupiah) termasuk pajak dan bea materai. jangka waktu pelaksanaan pekerjaan jangka waktu untuk menyelesaikan pekerjaan adalah . (iii.) hari. hak dan kewajiban pihak pertama berhak menerima hasil pekerjaan tepat pada waktunya sesuai dengan jangka waktu penyelesaian sebagaimana yang disebutkan dinyatakan dalam tersebut diatas pihak pertama berkewajiban membayar biaya penyelesaian pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam dengan ketentuan sebagai berikut: apabila nilai pekerjaan besarnya sampai dengan dibayarkan sekaligus pada saat pekerjaan. apabila nilai pekerjaan besarnya sampai dengan rp100. dibayarkan secara diangkut sebanyak dusedangkan angsuran kedua sekaligus sebagai pelunasan dibayarkan pada saat pekerjaan sudah selesai y o yang didukung berita acara pemeriksaan hasil pekerjaan dan berita acara penerimaan hasil pekerjaan serah terima pekerjaan). apabila nilai pekerjaan besarnya sampai dengan rp200. dibayarkan secara diangkut sebanyak tigangsuran keduyo,dan angsuran ketiga sebesar dari nilai perjanjian (kontrak) sekaligus sebagai pelunasan dibayarkan pada saat pekerjaan sudahya serah terima pekerjaan). pihak kedua berhak atas pembayaran untuk penyelesaian pekerjaansebagaimana dimaksud dalam mekanisme besaran pembayaran sebagaimana yang dinyatakan dalam butir pihak kedua berkewajiban menyerahkan hasil pekerjaan tepat pada waktunya dengan didukung berita acara pemeriksaan hasil pekerjaan dan berita acara penerimaan hasil pekerjaanper seribu per hari dari nilai pekerjaan (pertanian kontrak) dengan denda maksimal sebesar 5y6 dari nilai perjanjian (kontrak). tidak menyertakan dalam kegiatan pengadaan barang jasa berikutnya. gugatan secara perdata, dan atau pelaporan secara pidana kepada pihak yang berwenang. penyelesaian perselisihan apabila terjadi perselisihan dan atau sengketa para pihak diselesaikan melalui musyawarah mufakat dan apabila tidak dapat diselesaikan secara musyawarah mufakat dapat dilakukan penyelesaian melalui proses hukum . tangganyerahan hasil pekerjaan kop penyedia barang jasa nomor . conan sifat penting lampiran (satu) berkas perihal penyerahan hasil pekerjaan kepada yth. ketua tim pengelola kegiatan berdasarkan surat perjanjian kerjasama nomor .tanggal kanananaaananananna) maka perlu kami sampaikan bahwa pekerjaan beanasansanananaaaama telah selesai dan dengan ini kami kirimkan hasil pelaksanaan pekerjaan . untuk diteliti diperiksaesa .ooooooooooooo direktur pimpinan pemilik contoh berita acara pemeriksaan hasil pekerjaan berita acara pemeriksaan hasil pekerjaan mof .ooooooooooooooooooooooooo.oo. pekerjaan .oooooooooooooooooooooooooooooo.oooooooooooo. pada hari ini . tanggal . bulan . tahun . pada pukul . wib bertempat iiipeneeraleeaaen kecamatan . kabupaten bangkalan dengan pihak penyedia barang jasa dari . jek. pada saat pemeriksaan hasil pekerjaan pihak penyedia barang jasa dihadiri oleh penaananannaaneneen, dengan hasil sebagai berikut: bahwa tim pengelola kegiatan desa . kecamatan peneeraleeeeeen. kabupaten bangkalan menyatakan telah menerima hasil pekerjaanya telah diserahkan oleh penyedia barang jasa ti.eeeeeaaakmbayaran berita acara pembayaran nomor .oooooooooooooooooo. pada hari ini . tanggal . bulan . tahun . bertempat . wen, telah dilaksanakan pembayaran atasberdasarkan surat perjanjian kerjasama nomor: .eee.tanggal.i.ii jjj.atas pekerjaan .ii rekan, telah membayar kepada pihak kedua sebesar rp. pnanananannaaan (ennnananananaanannanna rupiah). pihak kedua berdasarkan surat perjanjian nomor . tanggal beekekeneee. atas pekerjaan .iiiiooooo woo women, telah melaksanakan pekerjaan .i jiseeeeeee sesuai permintaan pihak pertama adan telah menerima pembayaran atas pekerjaan tersebut sebesar nenek (enanananannananannannnnnnallnalna rupiah). pembayaran tersebut disaksikan oleh ., jabatan kepala sa. je. kecamatan . jjj. kabupaten bangkalan . tgoooooooooooooo pada harian. tanggal. bulan . tahun . bertempat nananannananannanannnanaa, telah dilaksanakanpenerimaan hasil pekerjaan . eeeeee antara nama dongaananaanan nana nan nana anna anna jabatan ketua tim pengelola kegiatan desa. j. kecamatan. kabupaten bangkalan alamat jalan .diosesan nomor. selanjutnya disebut pihak pertama il. nama dongaananaanan nana nan nana anna anna jabatan direktur pimpinan pemilik . j.j alamat kanananananananana nana arjanjian kerjasama nomor . tanggal . jj. pihak kedua telah menyerahkan hasil pekerjaan .jj.iii. dalam keadaan baik kepada pihak pertama sesuai dengan surat perjanjian kerjasama nomo . tanggal. ju.esa., tanggal. . bulan. jjlaporan pelaksanaan pekerjali. kepada sifat penting yth. kepala desa lampiran (satu) berkas perihal laporan pelaksanaan pekerjaan . jcc. berdasarkan keputusan kepala desa kennaanaanananaananan kecamatan penaananaaaananeee kabupaten kota . nomor . tahun . tentang pembentukan tim pengelola kegiatan desa . kecamatan peneesatemeeeaa. kabupaten bangkalan tahun anggaran ., bersama ini kami laporkan dengan hormat bahwa pekerjaan .i jjj.oooooooooooooo pada harian. tanggal. bulan . tahun . bertempat san anananaanananannnanan, telah dilaksanakan serah terimaeeeaeeenan. dalam keadaan baik kepada pihak kedua. pihak kedua telah menerima penyelesaian hasil pekerjaan .jjdirektur pimpinan p ketua tim milik pengelola kegiatan desa mengetahui kepala desa contoh surat pesanme. nan sifat penting lampiran perihal pesanan pengadaan barang jasa. kepada yth. direktur pimpinan pemilik sehubungan dengan pelaksanaan kegiatan.pada pekerjaan kanakan ena, bersama ini kami bermaksud memesan peneesesemeeema dengan rincian sebagai berikut nama volume satuan keterangancontoh surat kesanggupan kerja kop penyedia barang jasa nomor . conan sifat penting lampiran (satu) berkas desa.iieekkek. nomor lee. perihal pesanan pengadaan barang jasa,bersama ini kami sampaikan kesanggupan kerja pada pekerjaan. j.o dimaksud. adapun harga barang jasa yang kami ajukan adalah sebesar rp. . (eenananannanananaanannnnnnlnan rupiah) dengan rincian sebagai berikut volum harga nama satuan barang jasa satuan lama (oo sebagai bahan pertimbangan untuk pertanggung jawaban pengadaan barang jasa, maka kami lampirkan:terima kasih. direktur pimpinan pemilikooooooooooooooooo. pada hari ini . tanggal . bulan . tahun .lsanan tanggal . iii. nomor pihak kedua telah menyerahkan hasil pekerjaan .dalam keadaan baik kepada pihak pertama sesuai dengan surat pesanan tanggal . bnanannanaanann anna nomor .cn inn |
bupati pati provinsi jawa tengah peraturan bupati pati nomor tahun tentang pemberian biaya operasional peningkatan kesadaran wajib pajak kepada desa dan kelurahan dengan rahmat tuhan yang maha esa bupati pati, menimbang: bahwa dalam rangka peningkatan penerimaan pendapatan asli daerah khususnya dari sektor pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan pbb p2) kabupaten pati serta memberikan apresiasi terhadap pencapaian kinerja atas pemungutan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan, perlu diberikan motivasi biaya operasional peningkatan kesadaran wajib pajak kepada desa dan kelurberita daerah kabupaten pati tahun nomor memutuskanukan adalah kepala badan pengelolaan keuangan dan aset daerah kabupaten himpunan ketetapan dan pembayaran selanjutnya disingkat dkp adalah buku yang memuat daftar nama wajib pajak pbb p2 serta besarnya ketetapan pajak. biaya operasional peningkatan kesadaran wajib pajak adalah biaya yang diberikan kepada desa dan kelurahan untuk operasional penyampaian spot pbb p2dan badan permusyawaratan desa serta ditetapkan dalam peraturan desa. bab maksud dan tujuan pemberian biaya operasional peningkatan kesadaran wajib pajak dimaksudkan untuk menunjang operasional pelaksanaan intensifikasi dari penyampaian sampai dengan penyetoran dan atau terbakarnya spot pbb p2 berhutang. tujuan pemberian biaya operasional peningkatan kesadaran wajib pajak adalah untuk menunjang kelancaran pelaksanaan intensifikasi pbb p2 agar wajib pajak pbb p2 melaksanakan kewajiban sesuai peraturan perundang undangan. bab. a bab iii pemberian biaya operasional biaya operasional peningkatan kesadaran wajib pajak diberikan kepada desa dan kelurahan. biaya operasional peningkatan kesadaran wajib pajak dilaksanakan oleh bukan. biaya operasional peningkatan kesadaran wajib pajak sebagaimana dimaksud dalam adalah sebesar rp500, (lima ratus rupiah) untuk per satu lembar spot. pemberian biaya operasional peningkatan kesadaran wajib pajak sebagaimana dimaksud dalam diberikan berdasarkan kinerja capaian intensifikasi pbb dengan ketentuan jumlah biaya operasional desa dan kelurahan diberikan berdasarkan pada besaran biaya operasional dalam (satu) tahun dikalikan jumlah spot yang tercantum dalam dkp wilayah desa dan kelurahan tersebut pada tahun pajak berjalan. pemberian biaya operasional peningkatan kesadaran wajib pajak sebagaimana dimaksud pada diberikan dengan syarat lunas spot bengkok atau bond desa. penyaluran biaya operasional peningkatan kesadaran wajib pajak sebagaimana dimaksud dalam dilakukan melalui pemindahbukuan dari rekening kas umum daerah rekening kas desa dan rekening bendahara pengeluaran kelurahan. bab pertanggungjawaban pertanggungjawaban biaya operasional peningkatan kesadaran wajib pajaksertifikasi elektronik bagian hukum setda kab. kudus salinan aa dengan rahmat tuhan yang maha esa bupati kudus, menimbatenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat, perlu dilakukan penataan organisasi dan tata kerja satuan polisi pamong prajatuan polisi pamong prajsatpolsatpol pprupakan unsur pelaksana penegakan peraturan daerah, berada bawah dan bertanggung jawab kepada kepala satuanyuluhan, penyelidikan serta penyidikpenyelenggarapelaksanaan pembinaan penyidik pegawai negeri sipil ppn):fungsi sebagaimana dimaksud dalam dan bidang penegakan peraturanyuluhan, penyelidikan serta penyidikan sesuai dengan kewenangannya, menyusun rencana, program, kegiatan dan anggaran bidang penegakan peraturan daerahmenyelenggarakan pembinaan, pengawasan dan penyuluhan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah, menyelenggaraknyelenggarmenyelenggarakan pembinaan penyidik pegawai negeri sipil ppn), menyelenggarakan pengelolaan dan pengkajian produk hukum daerah dan pengadugakan peraturangakan peraturan daerah sebagaimana dimaksud dalam terdiri atasyuluhan. dalambinaan, pengawasan dan penyuluhan sesuai dengan kewenangannya, menyusun rencana program, kegiatan dan anggaran seksi pembinaan, pengawasan dan penyulungawasan dan penyuluhan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah, menyiapkan bahan penyusunan pedoman dan petunjuk kegiatan, pembinaan, pengawasan dan penyuluhan terhadap peraturan daerah dan peraturan kepala daerah, menyiapkan bahan penyusunan peraturan perundang undangan serta pembinaan dan penyebarluasan produk hukum daerah, melaksanakan dan mengoordinasikan pembinaan mental dan fisik serta kemampuan anggota satpol guna mendukung kelancaran pelaksanaan tuginaan, pengawasan dan penyuluhidikan dan penyidikan. dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam seksi penyelidikan dan penyidikidikan dan penyidikan sesuai dengan kewenangannya, menyusun rencana program, kegiatan dan anggaran seksi penyelidikan dan penyidikonal penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah dengan memberikan sanksi yang diatur dalam peraturan daerah dan peraturan kepala daerah, menyiapkan bahan konsultasi dan mengoordinasikan dengan penyidik pegawai negeri sipil dan instansi terkait dalam rangka proses penyidikan pelanggaran peraturan daerah dan peraturan kepala daerah sesuai ketentuan peraturan perundang undangan,laksanakan tindakan penertiban yudisial maupun nonyustlaksanj . menyiapkan bahan penyusunan kebijakan pembinaan dan pelatihan peningkatan kemampuan penyidik pegawai negeri sipil ppn) guna kelancaran dalam melaksanakan tugas, melaksanakan inventarisasi dan pendataan potensi dan permasalahan bidang penegakan peraturan daerah sebagai bahan evaluasieksi penyelidikan dan penyidikrupakan unsur pelaksana ketertiban umum dan ketentraman masyarakat,ketertiban umum, operasi dan pengendaliannyelenggaraan ketertiban umum, operasi dan pengendalian,penanganan gangguan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat dalam daerah, pelaksanaan operasi dan pengendalian terhadap gangguan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat, pengawasan dan pemantauan terhadap pelaksanaan operasi dan pengendalian, pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya, pelaksanaan pengendalian pengamanan dan pengawalan untuk pimpinan, dan pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan pimpintertiban umum dan ketenteraman masyarakatyelenggaraan ketertiban umum, operasi dan pengendalian sesuai dengan kewenangannya, menyusun rencana, program, kegiatan dan anggaran bidang ketertiban umum dan ketenteramanganan gangguan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat dalam daerah, menyelenggarakan operasi dan pengendalian terhadap gangguan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat, menyelenggarakan pengawasan, dan pemantauan pelaksanaan operasi dan pengendalertiban umum dan ketenteramnyelenggaraenggaraan ketertiban umum. dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam seksi penyelenggaraan ketertiban umumenggaraan ketertiban umum sesuai dengan kewenangannya, menyusun rencana program, kegiatan dan anggaran seksi penyelenggaraan ketertiban umumpenyuluhan kepada masyarakat terkait dengan tertib sosial guna terciptanya kondisi ketenteraman dan ketertiban umum sesuai ketentuan peraturan perundang undangan, melaksanakan pemantauan kegiatan masyarakat dalam rangka ketertiban dan ketenteoordinasikan kegiatan pengamanan lingkungan kantor bupati dan rumah dinas, melaksanakan inventarisasi dan pendataan potensi dan permasalahan serta kejadian gangguan ketertiban dan ketenteraman sebagai bahan evaluyelenggaraan ketertiban umumoperasioperasioperasi dan pengendalian sesuai dengan kewenangannya, menyusun rencana program, kegiatan dan anggaran seksi operasi dan pengendal dan pengendalian terhadap gangguan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat, menyiapkan data jumlah kekuatan dan pengaturan anggota satpol dalam rangka pelaksanaan tugas sesuai dengan rencana kegiatan yang telah ditentukan, melaksanakan penindaklaksanakan pengawasan dan pemantauan terhadap pelaksanaan operasi dan pengendalian, melaksanakan pengamanan dan pengawalan bupati wakil bupati serta pejabat lain yang dianggap perlu, tamu vip termasuk pejabat negara dan tamu negara dalam perjalanan kunjungan dinas, melaksanakan pengamanan acara kegiatan kegiatan yang terkait dengan kemungkinan terjadinya gangguan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat, melaksanakan penanganan dan pengendalian aksi unjuk rasa dan kerusuhan masa, il. mengelola pelaksanaan pengaduan masyarakat adanya pelanggaran ketertiban umum dan ketenteramoperasi dan pengendalrupakan unsur pelaksana perlindungan masyarakat dan pemadam kebakaran, berada bawah dan bertanggung jawab kepada kepala satuannyusunan kebijakan daerah, perumusan kebijakan teknis bidang perlindungan masyarakat dan pemadam kebakduskudus. pemadam kebakaran adalah aparatur sipil negaracc. pelaksanaan bantuan dalam penanggulangan bencana dan kegiatan sosial kemasyarakatan, pelaksanaan bantuanpelaksanaan bantuan upaya pertahanan negara, pelayanpelayanpelaksanapelaksanaan investigasi kejadian kebakaran, pelayanan rekonstruksi dan rehabilitasi korban kebakaranlindungan masyarakat dan pemadam kebaklindungan masyarakat dan pemadam kebakaran sesuai dengan kewenangannya, menyusun rencana, program, kegiatan dan anggaran bidang perlindungan masyarakat dan pemadam kebakbencana dan kegiatan sosial kemasyarakmasyarakat dan pemadam kebakarupaya pertahanan negara, menyelenggarj . menyelenggarakan kegiatnyelenggarakil. menyelenggarakan investigasi kejadian kebakaran dan rekonstruksi serta rehabilitasi korban kebakaran: mengoordinasikan penarikan retribusi alat pemadam api ringan agar)lindungan masyarakat dan pemadam kebakaran sebagaimana dimaksud dalam terdiri atas: seksi perlindungan masyarakat, seksi pemadam kebakaranrlindungan masyarakat sesuai dengan kewenangannya, menyusun rencana program, kegiatan dan anggaran seksi perlindungmberdayaan dan peningkatan kesejahteraan anggota satuan perlindungan masyarakat satlinmas) sesuai dengan peraturan perundang undangrangka membantu menangani bencana dan kegiatan sosial kemasyarakatmembantu ketenteraman ketertiban dan keamanan masyarakat desa kelurahan dalam penyelenggaraan pemilihan umum pemilu legislatif, pemilu presiden dan pemilu kepala daerah), pemilihan kepala desa perangkat desa serta bantuan upaya pertahanan negara sesuai ketentuan peraturan perundang undangan, melaksanakan pendidikan dan pelatihan bagi potensi satuan perlindungan masyarakat satlinmas) guna meningkatkan keterampilan dan penguasaan tugas serta fungsi perlindungan masyarakat, melaksanakan dan merencanakan pengadaan perlengkapan dan peralatan operasional satuan perlindungan masyarakat satlinmas) guna menunjang pelaksanaan tugas berdasarkrlindungadam kebakaran. dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam seksi pemadam kebakadam kebakaran sesuai dengan kewenangannya, menyusun rencana program, kegiatan dan anggaran seksi pemadam kebakarmelaksanakan pemadamanlaksanakan pembinaan peningkatan kapasitas sumber daya masyarakat dan dunia usaha serta pelatihan ketrampilan pencegahan dini dan pemadaman kebakaran, melaksanakan investigasi kejadian kebakaran dan rekonstruksi serta rehabilitasi korban kebakaran, melaksanakan pemeriksaan dan penarikan retribusi alat pemadam api ringan agaradaman kebaksatuatpol ppatpolkepegawaiaangkat dan diberhentiksatuansatuan merupakan jabatan struktural eselon atau jabatan pimpinan tinggi pratama. sekretaris pada satpol merupakan jabatan struktural eselon iii atau jabatan administrator. kepala bidang pada satpolsatpol merupakan jabatan struktural eselon atau jabatan pengawas. bab viii ketentuan lain lain bagan susunan organisasi satuan polisi pamong praja kabupaten kudus subbagian subbagian hati perencanaan, umum dan ketombokasatan evaluasi, pelaporan kepegawaidaerah ketentraman dan pemadam kebakaran masyarakat seksi seksi seksi pembinaan, pengawasan penyelenggaraan perlindungan masyarakat dan penyuluhan ketertiban umum seksi seksi seksi penyelidikan dan operasi dan pemadam kebakaran penyidikan pengendalian bupati kudus, . j feeling, kelompok jabatan kelompok jabatan kelompok jabatan akan ikan hartonopp, terdiri atas: kepala satudan kelompok jabatan fungsional. bidang ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat,perlindungan masyarakat dan pemadam kebakaran, terdiri atas: seksi perlindungan masyarakat. seksi pemadam kebakaran,uan melaksanakan fungsi: perumusan kebijakan daerah bidang ketenteraman, ketertiban umum, perlindungan masyarakat dan pemadaman kebakaran, penetap, cc. mengoordinasikan perumusankebijakan,gendalian dan pelaporadministrasi satpolfungsi kesekretariatan satpol pp:satuan mempunyai uraian tugas: merumuskan kebijakan daerah dan menetapksatpol sebagai pedoman pelaksanaan tugas, menyelenggarakan kebijakan daerah terkait urusan bidang ketenteraman, ketertiban umum, perlindungan masyarakat dan pemadaman kebakaran, mengoordinasikan pelaksanaan tugas lingkungan satpoltenteraman, ketertiban umum, perlindungan masyarakat dan pemadaman kebakaran, mengembangkan inovasi bidang ketenteraman, ketertiban umum, perlindungan masyarakat dan pemadaman kebakaran menuju pelayanan publik yang berkualitas, mempelajari dan menelaah permasalahan bidang ketenteraman, ketertiban umum, perlindungan masyarakat dan pemadaman kebakar, menyelenggarakan pembinaan dan fasilitasi sesuai ketentuan peraturan perundang undangan, j . menyelenggarakan dan mem, menyelenggarakan pembinaan dan mengoordinasikan penyidik pegawai negeri sipil ppn) serta kegiatan penyidikan yang dilakukan oleh penyidik pegawai negeri sipil daerah berdasarkan peraturan perundang undangan, il. menyelenggarakan pembinaan kepada masyarakat untuk tertib dan patuh terhadap peraturan daerah dan produk hukum yang lain melalui pemantauan, kunjungan lapangan, pembinaan dan penyuluhan guna terciptanya lingkungan yang tertib, tentram dan nyamsatpol pp, mengendalikan pelaksanaan tugas dan kegiatan lingkungan satpolsatpol sesuai dengan kegiatan yang telah dilaksanakan:satpol ppsatpol ppsatpol pp. cc. mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan lingkup satpol ppsatpol pp:satpolsatpol ppsatpolp satpolsatpol psatpolsatpol ppsatpol ppsatpol pp, melaksanakan kegiatan pengelolaan, ketatausahaan, akuntansi dan pertanggungjawaban keuangan satpol pp |
yan bupati pati provinsi jawa tengah peraturan bupati patusahaan umum daerah air minum tirta beningadalah jasa konsultansi dan meningkatkan efisiensi, mendukung penciptaan nilai tambah,,,, dana hibah tidak terikat:,, pekerjaan konstruksi, jasa. bagian kedua metode pemilihan penyedia pengadaan barang jasa pada bumi dilakukan dengan metode pemilihan penyedia sebagai berikut pembelian langsung, pemilihan selektif, tender, penunjukan langsung, pembelian dalam e marketplace atau online shop yang telah dikenal luas dalam praktek bisnis. ketentuan lebih lanjut mengenai ruang lingkup metode pemilihan penyedia sebagaimana dimaksud pada diatur dalam peraturan direksi bumi. bagian pembinaan bupati melakukan pembinaan dalam pelaksanaan pengadaan barang jasa bumi. pembinaan sebagaimana dimaksud pada dilaksanakan oleh perangkat daerah yang membidangi bumi. bab viilah e8la bagian hukum setda z gen binti, sh, membina tk. nippenyusunan instrumen, pencegahan,:: xxzz., bb. pelaksanaan inventarisasi gerakan rumah kaca grk) dan penyusutan profil emisi grk, cc. perencanaan konservasi keanekaragaman hi, dd. penyelesaian konflik dalam pemanfaatan keanekaragaman hi, ee. pengembangan sistem informasi dan pengelolaan database keanekaragaman hilaporan hasil pelaksanaan kegiatan dibidang tata lingkungan hidup, hh. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan. bidang tata lingkungan hidup, membawahi kelompok jabatan fungsional. paragraf pokok menyusun program kerja, melaksanakan, mengatur, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan pengurangan sampah, penanganan sampah dan limbah b3. dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada bidang pengelolaan sampah dan limbah mempunyai fungsi penyusunan program kerja dibidang pengelolaan sampah dan limbah b3, penyusunan informasi pengelolaan sampah tingkat kabupaten, cc. penetapan target pengurangan dan penanganan sampah untuk setiap kurun waktu tertentu, perumusan kebijakan pengurangan dan penanganan sampah, pembinaan dan pengawaslaksanaan pengembangan konsep reuse, reduce, recycle) mulai dari sumber sampah, pengembangan pemanfaatan teknologi pengelolaan sampah yang berwawasan lingkungan, penyediaan fasilitas pendaurulangan sampah, pelaksanaan kebersihan jalan jalan umum, tempat pembuangan sampah tps) tempat pembuangan sampah terakhir test) dan tempat tempat umum, il.laksanaan pemilahan, pengumpulan dan pengangkutan sampah, oo. penyediaan . penyediaan, pemeliharaan dan inventarisasi tps) tempat pembuangan sampah terakhir test) dan tempat pembuangan terssmantauan pengawasan dan pembinaan kegiatan penyimpanan sementara limbah dalam satu daerah kabupaten, bb. pelaksanaan perizinan penyimpanan sementara limbah dalam satu daerah kabupaten, cc. penyusunan . dalam satu daerah kabupaten, ff. pelaksanaan perizinan penimbunan limbah dalam satu daerah kabupaten, gg. pemantauan pengawasan dan pembinaan terhadap kegiatan pengolahan, pemanfaatan, pengangkutan dan penimbunan limbah b3, hh. pelaksanaan perizinan penguburan limbah medis: ii. penyampaian telaahan sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan kepala dinas: ji: pengevaluasian pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, kk. penyusunan laporan hasil pelaksanaan kegiatan bidang pengelolaan sampah, kebersihan limbah b3, il. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan. bidang pengelolaan sampah dan limbah b3, membawahi kelompok jabatan fungsional. paragraf bidang pengawasan dan penataan hukum bidang pengawasan dan penataan hukum mempunyai tugas pokok menyelenggarakan pengkajian bahan kebijakan teknis dan fasilitasi pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup serta melaksanakan pelayanan dan penyelesaian pengaduan masyarakat. dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada bidang pengawasan dan penataan hukum fungsi penyusunan program kerja bidang rencana kegiatan pada bidang pengawasan pengendalian dan penataan hukum, pelaksanaan . pelaksanaan pemantauan kualitas air, udara, tanah dan pesisir serta laut: cc. penentuan baku mutu lingkungan, baku mutu sumber pencemar dan kriteria baku kerusakan lingkungan, penyiapan sarana dan prasarana pemantauan lingkunganginventarisasian, pembinaan dan pengawasan secara langsung dan tidak langsung terhadap usaha dan atau kegiatan yang memiliki dan tidak memiliki izin lingkungan dan izin plh, j . pelaksanaan evaluasi laporan implementasi izin lingkungan (skala amdal dan ukl upl) dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, pelaksanaan pemantauan sumber pencemar (institusi dan non institusi) dan pemantauan kerusakan lingkungan, ilpelaksanaan pemulihan pencemaran pembersih, remediasi, rehabilitasi dan restorasi(institusi dan non institusi) dan kerusakan lingkungan, pelaksanaan . pelaksanaan pembinaan tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi terhadap sumber pencemar (institusi dan non institusi) dan kerusakan lingkungan, pelaksanaan penanggulangan (pemberian, informasi, pengisolasian serta penghentian):darizz. penyelenggaraan sosialisasi tata cara pengaduan,b. pembentukan tim koordinasi dan monitoring penegakan hukum, cc. pelaksanaan penegakan hukum atas pelanggaran perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, dd. pelaksanaan penyidikan perkara pelanggaran lingkungan hidup, ee. penanganan barang bukti dan penegakan hukum pidana secara terpadu. gg. penyusunan laporan hasil pelaksanaan kegiatan dibidang pengawasan dan penataan hukum, hh. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan. bidang pengawasan dan penataan hukum, membawahi kelompok jabatan fungsional. paragrafpokok dinas lingkungan hidup yang menjadi kewenangan bidang pertamanan dan pemakaman yang dipimpin oleh kepala bidang. dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada bidang pertamanan dan pemakaman mempunyai fungsi penyusunan rencana dan program lingkup penataan, pemeliharaan, pengelolaan dan pembangunan sarana dan prasarana pertamanan pemakaman, dan dekorasi kota, penyusunan petunjuk teknislaksangkajian rekomendasi dan pemantauan penyelenggarmbinaan, monitoring, evaluasi dan pelaporyusunan laporan hasil pelaksanaan kegiatan bidang pertamanan dan pemakaman, pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan. bidang pertamanan dan pemakamlingkungan hidupturana49680416lingkungan hidup kabupaten subang. kepala dinas adalah kepala dinas lingkungan hidup kabupaten subang. sekretariat adalah sekretariat dinas lingkungan hidup sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh bupati, pembinaan dan pelaksanaan kegiatan bidang lingkungan hiduplingkungan hidup serta tugas pembantuan yang ditugaskan bupatilingkungan hidup, penyelenggaraan kebijakan teknis bidang lingkungan hidup, cc. penyelenggaraan fasilitasi dan pengendalian tugas tugas bidang lingkungan hiduplingkungan hidup. pengelolaan kearsipan dan perpustakaan dinasusunan bahpelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan. paragraf bidang tata lingkungan hidup bidang tata lingkungan hidup mempunyai tugas pokok menyelenggarakan pengkajian bahan kebijakan teknis dan fasilitas tata lingkungan hidup. dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada bidang tata lingkungan hidup mempunyai fungsi penyusunan program kerja dibidang tata lingkungan hidup, pengumpulan inventarisasi data dan informasi sumber daya alam, cc. penyusunan . penyusunan dokumen rencana perlindungan, pengelolaan lingkungan hidup apple), pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi pemuatan rencana perlindungan,,, pengelolaan lingkungan hidup apple) nasional, pulau kepulauan dan ekoregion, j . penyusunan sumber daya alam sda) dan lingkungan hidup, penyusunan status lingkungan hidup daerah: il. penyusutrencana perlindungan, pengelolaan lingkungan hidup apple)penyelenggaraan fasilitasi ketertiban masyarakat dalam pelaksanaan kajian lingkungan hidup strategis lhs), penyelenggaraan pembinaan penyelenggaraan kajian lingkungan hidup strategis lhs), pemantauan dan evaluasi kajian lingkungan hidup strategis lhs):bahwa usulwww jdih kemenkeu.gfy iis sumbangan pembinaan per mahasiswa pendidikan rumpun ilmu formal semester s.d. sumbangan pembinaan per mahasiswa pendidikan rumpun ilmu alam semester s.d. sumbangan pembinaan per mahasiswa pendidikan rumpun ilmu semester s.d. terapan program pascasarjana, profesi, dan spesialis sumbangan pembinaan pendidikan program profesi per mahasiswa semester s.d. program spesialis sp per mahasiswa semester s.d. program pascasarjana s2) per mahasiswa semester s.d. program pascasarjana s3) per mahasiswa semester s.d. matrikulasi program pascasarjana per mahasiswa s2) spesialis sp1) program pascasarjana s3) per mahasiswa akademik lainnya cetak ulang kartu tanda per lembar mahasiswa wisuda per mahasiswa www jdih kemenkeu.go salinan ijazah per lembar salinan transkrip per lembar surat keterangan untuk per lembar keperluan mahasiswa izin cuti akademik s1, s2, dan per s3) mahasiswa ij. u.b. plh. kepala bagian kementerian luhut m.r. lambang nip www jdih.kemenkeu.off sam ratulangi manadcc. tarif percetakan dan penerbitan, tarif teknologi dan informasiwww jdih.kemenkeu.sid tarif seleksi ujian masukdalam huruf dan huruftidak dapat ditetapkan melebihi tarif program sarjana jalur mandiri dan tarif program pascasarjana, profesi, dan spesialisahli tenaga kerjaalat transportasi, tenaga kerja, dan atau harga pasar setempatwww jdih.kemenkeu.gg,ido0y o (nol persen) dari tarif uang kuliah tunggal program diploma dan sarjana, tarif program sarjana jalur mandiri, dan tarif program pascasarjana, profesi, dan spesialis berprestasi akademik ce) luhutseleksi ujian masuk program sarjana s1) jalur per calon mandiri mahasiswa program sarjana s1) mahasiswa per calon asing mahasiswa program pascasarjana s2) per calon mahasiswa program pascasarjana s2) per calon mahasiswa asing mahasiswa program pascasarjana s3) per calon mahasiswa program profesi per calon mahasiswa program spesialis sp per calon mahasiswa program sarjana s1) jalur mandiri sumbangan pembinaan per mahasiswa pendidikan rumpun ilmu sosial semester s.d. sumbangan pembinaan per mahasiswa pendidikan rumpun ilmu semester s.d. humaniora www jdih.kemenkeu.go.igpermohonan izin usaha pengelolaan pasar tradisional pusat perbelanjaan toko modern kop perusahaan (bila ada) nomor lampiran (satu) berkas kepadayth. perihal permohonan izin usaha nama jabatan pengelolaan pasar pejabat yang ditunjuk tradisional pusat perbelanjaan toko modern ) tasikmalaya yang bertanda tangan bawah ini, mengajukan permohonan izin usaha pengelolaan pasar tradisional input) pusat perbelanjaan supp) toko modern utm) ) identitas pemohon nama donnnanananananenana nana aan jabatan dalam perusahaan bkaananananaanaa aan alamat tempat tinggal :.ooeeeeaan kode pos panknaanannaannan ana aan aan nomor telp fax dakakaanannan anna nomor ktp paspor dakakaanannan anna kewarganegaraan danannannanannnanan anna iu. identitas perusahaan nama perusahaan alamat perusahaan dana anannanan ana ana ana anna anna nana aan ana anna nana kelurahan desa kecamatan makanan nan nan nana naa aan aan kabupaten kota dnnkannannaan anna provinsi dnnananannananana nana nana il. legalitas perusahaan bentuk perusahaan perseroan terbatas koperasi firma . salinan akta pendirian tanggal. nomor pengesahan (bila ada) . j.oo. salinan akta aan tanggal. . perubahan (bila ada) nomor pengesahan perubahan (bila ada) :. iv. kepemilikan modal dan saham saham (khusus untuk penanaman modal) total nilai saham nnaaanaanannaanaaa anna nana anna nana komposisi kepemilikan saham nasional anna keseratus) asing nana keseratus) status perusahaan mdn pma":. luas tanah bangunan (milik sendiri kerjasama) tanah. (milik sendiri kerjasama bangunan. (milik sendiri kerjasama") luas lantai penjualan: luas lahan parkir benaaananan kapasitas parkir denaanananaanen eeee roda empat alamat pankakaaanaan aan kelurahan pankakaaanaan aan kecamatan donnnanananananenana nana aan kode pos panknaanannaannan ana aan aan kota tasikmalaya provinsi jawa barat data tambahan untuk pusat perbelanjaan jumlah pedagang denakanananananana naa pedagang ukm belakaaaanaaaaaa pedagang penyewa utama bankaananaaann nan pedagang anchor tenant (bila ada) nama penyewa utama anchor tenant sennnnnnnnnannnnnenana aaaa luas lantai penjualan . onnenannnnn ank nan aaaaaa luas lantai penjualan . cc. onnenannnnn ank nan aaaaaa luas lantai penjualan . onnenannnnn ank nan aaaaaa luas lantai penjualan . dst. (sesuai kebutuhan) luas lantai penjualan . analisa kondisi sosial ekonomi masyarakat nama konsultan panknaanannaannan ana aan aan alamat konsultan ,dan bentuk dan isi berita acara pertimbangan teknis pencabutan izin usahasementarasementara surat izin input supp utm nomor elemen. atas namst, memperhatikan berita acara pencabutan izin.dst memutuskan menetapkan kesatu mencabut sementara keputusan. pejabat yang ditunjuk) nomor: . . . . . . nomor paolo . jenis pananaannaanannaaaaan atas nama bonannaaanaannnaannaan alamat peananaannaanaanaanannannananaan kedua pencabutan sementara input supp utm sebagaimana dimaksud pada dictum kesatu, pemegang izin harus segera menghentikan sementara kegiatan usahanya paling lambat (emak ., nama pejabat yang ditunjuk pangkat nip. bentuk dan isiinput supp utm nomor . . . . . atas nama jj.biang .dst memperhatikan berita acara pencabutan izin.dst memutuskan menetapkan kesatu mencabut keputusan. pejabat yang ditunjuk) nomor: . . . . . . nomor paolo . jenis bananananannannnannaaannanaaaan atas nama ponkaannannannaanaan nana alamat peananaannaanaanaanannannananaan kedua dengan dicabutnya input supp utm sebagaimana dimaksud pada dictum kesatu, pemegang izin harus segera menghentikan kegiatan usahanya paling lambat . (hu., nama pejabat yang ditunjuk pangkat nip. bentuk dan isi berita acara pertimbangan teknis pencabutan izin usaha berita acara nomor . . tentang pada hari ini, . tanggal . bulan . tahun ., kami selaku tim teknis perizinan lingkungan pemerintah kota tasikmalaya yang ditetapkan berdasarkan keputusan walikota tasikmalaya nomor . tanggal . tentang ea, telah melakukan kajian .(administrasi dan atau teknis) atas penyelenggaraan kegiatan usaha pengelolaan pasar tradisional pusat perbelanjaan toko modern sebagai berikut nama perusahaan nama penanggung jawab jabatan alamat perusahaan nomor telepon fax luas pasokan ruang retail space) jenis kegiatan usaha barang jasa dagangan utama berdasarkan hasil kajian, diperoleh data dan informasi sebagai berikut . dana. .dst kesimpulan . d. dst rekomendasi . di. dst. demikian berita acara ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya. dibuat tasikmalaya . tim teknis diana. la. dst walikota tasikmalaya, ttd. budi budiman vi. dokumen pendukung hasil analisa kondisi sosial ekonomi masyarakat, salinan perizinan bidang tata ruang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan fatwa lokasi dan atau izin lokasi), salinan izin gangguan, salinan dokumen dan atau izin lingkungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan spl ukl upl amdal), salinan izin mendirikan bangun, rencana kemitraan dengan umkm untuk pusat perbelanjaan atau toko modern, salinan kartu tanda penduduk ktp) pemilik penanggung jawab yang berlaku: salinan bukti penguasaan atas tanah dan atau bangunan, atau kerjasama pengelolaan tanah dan atau bangunan, salinan nomor pokok wajib pajak npp) pemilik penanggung jawab, surat penunjukan kepala cabang atau kuasa cabang, apabila pemohon merupakan cabang dari suatu perusahaan, foto pemilik penanggung jawab (berwarna), surat kuasa bermaterai cukup bagi pengurusan izin usaha yang dikatakan, surat pernyataan kesanggupan melaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang undangan.atauketentuan peraturan perundang undangan. nama dan tanda tangan penanggung jawab perusahaan cap perusahaan dan materai cukup catatan: bananaaanaanananaaaaaan coret yang tidak perlrencana kemitraan dengan usaha mikro dan usaha kecil kemitraan nama dan alamat perusahnama dan alamat perusahaiii nama dan alamat perusahan mitra) nananannanananaananaa aan bentuk dan lingkup kegiatan usaha nananannanananaananaa aan pola kemitraan yang digunakan nnanaanannanaanan nana hak dan kewajiban masing masing pihak . jee sanksi apabila isi perjanjian yang telah nananannanananaananaa aannanaanan nana bentuk pembinaan yang dilakukan nnanaanannanaanan nana kepada usaha mikro dan usaha kecil cara pembayaran nnanaanannanaanan nana dst. penanggung jawab cap perusahaan materai cukuizin usaha pengelolaan pasar tradisional izin usaha pusat perbelanjaan izin usaha toko modern dan a.bentuk dan isi keputusan pejabat yang ditunjuk tentang input supp utm (kop skpd) keputusan .(pejabat yang ditunjuk) tentang pemberian izin usaha pengelolaan pasar tradisional izin usaha pusat perbelanjaan izin usaha toko modern pejabat yang ditunjuk, menimbang :yang ditunjuk.) tentang pemberian input supp utm kepadpembahasan permohonan izin.dst memutuskan menetapkan kesatu memberikan input supp utm kepada nama perusahaan panknanaaanaannan anna nama penanggung jawab penanaaananananananaaaaaa aan jabatan benaaanaaanannaaananaanaaanaan alamat perusahaan banknaanananannaaa naa nomor telepon fax palkaaaaaan aan luas pasokan ruang palkakanaa aan retail space) jenis kegiatan usaha penakanaanaaaaaaan barang jasa dagangan utama pananaaananaaanananaaaaaaaaaaan kedua penerima izin sebagaimana dimaksud pada dictum kesatu wajib menaati kewajiban dan larangan sebagai berikut kewajiban ana) kewajiblarangan anna din aah larang, nama pejabat yang ditunjuk pangkat nip. b.surat izin usaha pengelolaan pasar tradisional kop surat pemerintah kota tasikmalaya kop skpd yang ditunjuk izin usaha pengelolaan pasar tradisional keputusan. pejabat yang ditunjuk). nomor:alakaaaaa aan barang jasa palakaaaaa aanpusat perbelanjaan kop surat pemerintah kota tasikmalaya kop skpd yang ditunjuk surat izin usaha pusat perbelanjaanaanannaa anna anertokoan mall plasa pusat perdagangtoko modern kop surat pemerintah kota tasikmalaya kop skpd yang ditunjuk surat izin usaha toko moderminimarket supermarket departement store jenis kegiatan usaha hypermarket permulawalikota tasikmalaya, budi budiman |
salinan surat keputusan rektor universitas balikpapan nomor skep unica vi tentang penetapan panitia dan pengawas ujian akhir semester genap tahun akademik universitas balikpapan rektor universitas balikpapan menimbang bahwa untuk mengukur keberhasilan mahasiswa dalam menempuh pendidikan dalam satu semester, perlu dilakukan evaluasi belajar: bahwa bentuk atau wujud dari evaluasi belajar bagi mahasiswa dalam satu semester tersebut perlu diselenggarakan ujian akhir semester, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf dan perlu ditetapkan surat keputusan rektor tentang penetapan panitia dan pengawas ujian akhir semester genap tahun akademik mengingat undang undang republik indonesia nomor tahun tentang sistem pendidikan nasional, peraturan pemerintah republik indonesia nomor tahun tentang pendidikan:kini, permen dikti nomor tahun tentang standar nasional pendidikan, mendikan nomor tentang pedoman penyusunan kurikulum perguruan tinggi dan penilaian hasil belajar siswa, mendikan nomor tentang kurikulum inti pendidikan tinggi, dirjen dikti nomor dikti kep tentang rambu rambu pelaksanaan kelompok mata kuliah berkehidupan bermasyarakat perguruan tinggi, statuta universitas balikpapan tahun memperhatikan kalender akademik tahun akademik surat fakultas hukum nomor: fh unica vi perihal data panitia dan pengawas ujian akhir semester genap surat fakultas keguruan dan ilmu pendidikan nomor: fkip kampus: jl. pupuk raya telp. fax. balikpapan web: unica vi perihal data panitia dan pengawas ujian akhir semester genap surat fakultas sastra nomor: fs unica vi perihal daftar nama panitia dan pengawas ujian akhir semester genap surat fakultas teknologi industri nomor: fti unica vi perihal daftar panitia dan pengawas ujian akhir semester genap surat fakultas ekonomi nomor: fe unica vi perihal daftar panitia dan pengawas ujian akhir semester genap surat fakultas teknik sipil dan perencanaan nomor: ftp unica vi perihal data panitia dan pengawas ujian akhir semester genap surat fakultas vokasi nomor: sau d4k3 perihal data panitia dan pengawas ujian akhir semester genap memutuskan menetapkan pertama nama nama yang tercantum dalam lampiran surat keputusan ini selain melaksanakan tugas pokoknya ditugaskan menjadi panitia dan pengawas ujian akhir semester genap tahun akademik kedua surat keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir setelah laporan tertulis pertanggungjawaban ujian akhir semester ganjil tahun akademik dinyatakan diterima oleh rektor. ketigaipu. nik. disalin sesuai dengan aslinya kepala biro administrasi hukum, umum dan sdm isl sapto hadi pamungkas, s.h.,m.h. k0. nik. tembusan surat keputusan ini disampaikan kepada yth. ketua yapen dwk dekan dan direktur lingkungan universitas balikpapan yang bersangkutan arsip kampus: pupuk raya telp. fax. balikpapan web: unica hpn.ac.id lampiran salinan surat keputusan rektor universitas balikpapan nomor skep s3 unica vi tentang penetapan panitia dan pengawas ujian akhir semester genap t.a. kepanitiaan nama jabatan penanggung jawab dr. ir. israel zainal, m.t.,m.h.,m.m.,dess.,ipu. rektor steering commit ir. manager, eng wakil rektor bid. akademik dr. rihfenti terlayani, s.e., ak. wakil rektor bid. sdm, umum keuangan merry krisdayanti sipahutar, pi., si., ph. wakil rektor bid. perencanaan, penelitian, pengembangan kerjasama rahmat, s.t., m.t. wakil rektor bid. adisi, humas, kemahasiswaan alumni. ketua pelaksana aswadul fitri saiful rahman, s.t., eng. ka. biro administrasi akademik keuangan tri ariani ka. bag. layanan keuangan sri wahyuningsih ka. bag. pelaporan keuangan lista astra hen, md. keb ka. bag validasi verifikasi fitria, s.e. staf keuangan richa octa yani, s.h. staf keuangan sekretaris nel tangki rante, s.e. ka. bag. administrasi ketat usahakan kesekretariatan larutan adidas, s.t., m.t. ka. bag administrasi evaluasi akademik akademik nurul huda fitriyanti, s.t. ka. bag. registrasi statistik tri studi nurani, pi., psi. ka. biro pendidikan evaluasi suci yuniarti, pd. ka. bag. bidang pengembangan kurikulum. ashar, staf baa yunanda rifdiani putri, s.h. staf baa amanda shinta sari, md. staf baa widianto staf baa kesekretariatan sapto hadi pamungkas, s.h., m.h. ka. biro administrasi hukum, umum umum sdm s.e. payung wulan, s.h., m.h. ka. bag. legasi administrasi umum iwan suharto, s.e. staf bau amirudin heri setyo, pd. staf bau kepegawaian) nurul rachman staf bau kepegawaian) lady riyama nainggolan, s.h. staf bid. sdm, umum keuangan ayu akidah, s.s. resepsionis desi antasari, pd. staf wakil rektor bid. akademik siska kusumastuti wh, s.e. staf wakil rektor bid. kerjasama money ganjar susilo, pd., pd. ka. badan penjaminan mutu pengendalian bpm) (lm. zainal, s.t., m.t. ka. bag. pusat data fasilitator diaz harits, s.t., m.t. ka. bag. semi audit mutu internal irianto, s.t., eng. ka. bag. akreditasi sertifikasi nasional internasional alex kisanjani, s.t., m.t. ka. bag. pelayanan mutu kampus: pupuk raya telp. fax. balikpapan web: ict information and nur firma hasjidla, kom. ka. ict communication norbayah ka. bag. sarana prasarana technology muhammad satria nugraha staf ict agung anugrah staf ict sukiman sukiman, s.e., m.m. ka. bag. perlengkapan bob tungku septian staf perlengkapan fakultas hukum: penanggung jawab: dr. bruce award, s.h.,m.h dekan koordinator johan's kadir putra, s.h., m.h wakil dekan fakultas: rinaldi nugraha, s.h., m.h kps ilmu hukum ardiansyah, s.h. staf fakultas chi chi nurhaliza, s.h. staf fakultas adusta nugroho staf fakultas pengawas ujian dosen pengampu mata kuliah dr. susilo handoko, s.h., hum dosen dr. diatur pangaribuan, md., s.h., m.h., cla. dosen dr. muhammad nadzir, s.h., m.h. dosen suhani, s.h., m.h. dosen ratna luhfitasari, s.h., m.h dosen much. ardi, s.h., m.h dosen dr. susilo handoko, s.h., hum dosen suhartono, s.h., m.h. dosen nordiana, s.h., m.h. dosen galuh prahara regia, s.h., m.h. dosen reza pahlepy, s.h., m.h. dosen elsa aprica, s.h., m.h. dosen mangaka mainland gultom, s.h.,m.h dosen sheila minati karma, s.h.,m. dosen ria maya sari, s.h., ll.m. dosen fakultas teknik industri penanggung jawab: gunawan, s.t., eng. dekan koordinator fakultas maya warung nasrani, s.t., m.t. wakil dekan ir. siska ayu kartika, s.t., m.t. kps tek. mesin kuswandi arifin, s.t., m.t. kps tek. industri asli st.,m. eng kps tek. elektro nur azizah, pd. staf fakultas suci ramadhani, s.t. staf fakultas zulkaeni setia rini, s.t. staf fakultas ananda ariana cahyadi staf fakultas pengawas ujian dosen pengampu mata kuliah il. akhmad nurdin, s.t., m.t. dosen fti budha meranti, s.t., m.t. dosen fti france joni pasar., s.t.,m.t. dosen fti lia penguapan, s.t., m.t. dosen fti tarsius ferdinand, s.t., m.s. dosen fti ir. muhammad amin, m.t dosen fti puji laksono, s.t., m.t. dosen fti sadat nyerere sidabutar, s.t., m.t. dosen fti setyo utomo, s.t., m.t. dosen fti sutera, si., m.t. dosen fti james event adolf liku, s.t., m.kkk. dosen fti era wahyuningsih, s.s., dosen fti alfian junaidi, s.t.,m.t dosen fti ali abar, si., m.t. dosen fti bambang sugeng, s.t., m.t. dosen fti marten, s.t., m.h. dosen fti kampus: jl. pupuk raya telp. fax. balikpapan web: usia bpn.ac.id listy jayanti yunior, s.t., m.t. dosen fti wahyu ismail kurnia, s.t., m.t. dosen fti (ol ishak nurdin, s.t., m.t. dosen fti patung pony, s.t.,m.t dosen fti robby rokhyadi, s.t., m.t. dosen fti agus nurtriartono, s.t., m.t. dosen fti imron, pd., eng. dosen fti fakultas teknik sipil perencanaan penanggung jawab: ir. masing, m.m., m.t. dekan koordinator ir. gunaedy utomo, s.t., m.t. kps teknik sipil fakultas: melinda ariyanto, s.e. staf fakultas syair staf fakultas pengawas ujian dosen pengampu mata kuliah ir. mustahil, si. dosen ftp ir. agus sugianto, s.t., m.t. dosen ftp ir. irna hendriyani, s.t., m.t dosen ftp ir. suriah mulia devi, s.t., si. dosen ftp ir. reno pratiwi, s.t., m.t. dosen ftp rilis regina mahagarmitha, s.t., ars. dosen ftp ardiansyah, s.t., m.t. dosen ftp dr. eddy elminsyah jaya, si. dosen ftp ir. anang yahya, si. dosen ftp siti farah fauzi, s.t.,m.t. dosen ftp ir. facruddin haram, m.mt. dosen ftp indriasari racing, si., si. dosen ftp ir, harian reka, s.t., m.t. dosen ftp baso suryadi, s.t., m.t. dosen ftp ir. ali arifin soeparlan, m.t. dosen ftp syahril dian purnomo, s.t., m.t. dosen ftp fakultas sastra penanggung jawab: kepri, s.s., pd. dekan koordinator dra. rosmiati, m.a wakil dekan fakultas: aladdin panggabean, s.s., pd. kps sastra inggris deka halbrilia staf fakultas lia nur aini, s.e. staf fakultas pengawas ujian dosen pengampu mata kuliah dra. hj. siti hadiah, hum dosen sastra wahyuni, s.s., hum dosen sastra adi prautomo, s.s., hum. dosen sastra ulum tanah, s.s., pd., hum dosen sastra anna ananta theresia latumeten, pd. dosen sastra muhammad adam, s.s., pd. dosen sastra fakultas ekonomi penanggung jawab: dr. drs. tampil yusuf, m.m dekan koordinator dwi susilowati, s.e., m.m wakil dekan fakultas: nadi terjadi moore, s.e., m.m. kps manajemen ganjil aziz se., acc., kps. akuntansi siswanto, s.e. staf fakultas fransisca ursula yokamina lau alla, s.e. staf fakultas khofifah octavia staf fakultas novia wulandari, s.e. staf fakultas david seriawan, md. staf fakultas pengawas ujian dosen pengampu mata kuliah dr. didik hadiyatni, s.e., si. dosen ekon dr. dra. hj. misa ariani, m.m. dosen ekon hj. pudjiati, s.e., m.m. dosen ekon drs. sudjinan, dosen ekon prihandoyo, s.e., m.m dosen ekon kampus: jl. pupuk raya telp. fax. balikpapan web: abdiannur, s.e.,m.m dosen ekon sukiman, s.e.,m.m dosen ekon texanus dedy deomedes, s.e.,m.m dosen ekon imam arrywibowo su, s.e., si. dosen ekon drs. abdul samad, m.m dosen ekon purwa mojo, s.e., si., ak., ca. dosen ekon mathani, s.e.,m.m dosen ekon yudha cendawan, s.e.,m.m dosen ekon dwi taufik roman, s.e.,m.b.a dosen ekon meta longkutoy, s.e., th., msa. dosen ekon dr. disway, s.e., ak., sc., c.a. dosen ekon wind lestari, s.e., m.m dosen ekon dra. triwisanti, m.m dosen ekon gede eka carinata, s.e.,m.m dosen ekon dr. khairul anam, s.e., m.m dosen ekon dika kalinya, s.e., acc., dosen ekon wanita ramadhani, s.e.,m.s.a dosen ekon satriawaty magang, se., msi., ak., dosen ekon sholeh kadin anam, pd., m.si. dosen ekon juara, s.e., m.m dosen ekon hj. nina indriastuty, s.e., m.m. dosen ekon titik yulian, s.e., sc. dosen ekon fakultas keguruan ilmu pendidikan penanggung jawab: dr. sugianto, pd., m.m. dekan koordinator prita indriawati, pd., wakil dekan fakultas: titian had prasetya, pd., pd. kps prodi pbsi ryan angga pratama, pd., kps pend. matematika eden, pd., pd. kps. pend. ekonomi rina nur allah m.r., s.e. staf fakultas elok setiawan, pd. staf fakultas nursing lily, s.e. staf fakultas pengawas ujian dosen pengampu mata kuliah rahayu sri waskitoningtyas, dosen fkip jesse intan permatasari, pd., pd. dosen fkip tri hayati nur indah sari, pd., dosen fkip indah ika fatmawati, pd., pd. dosen fkip martin, pd., dosen fkip ari musdolifah, pd., dosen fkip dr. mahmudi, m.m. dosen fkip dr. much. lipatan, pd. dosen fkip nurani maulida, pd., dosen fkip dra. sri rahayu, dosen fkip usul khotbah, pd., dosen fkip dra. hj. idar bait, pd. dosen fkip dr. firman, ag., m.s.i. dosen fkip dinda tamara, li. dosen fkip dwi krisdiatmoko, dosen fkip fakultas vokasi penanggung jawab: dr. iwan zulfikar, si. dekan koordinator lina juliana, kep., m.kkk. wakil dekan fakultas: komedi rusa, st., sc. kps muhammad nur, kom. staf fakultas eka wahyu ismiyanti, s.e. staf fakultas fajriaty akidah staf fakultas pengawas ujian dosen pengampu mata kuliah dr. ma'tifatul ubin, sp. ok. dosen d4 k3 dr. hendra agus zulmiansyah dosen d4 k3 noeryanto, s.st., si. dosen d4 k3 kampus: jl. pupuk raya telp. fax. balikpapan web: yan fuad, st., m.kkk. dosen d4 k3 ir. erwin ananta, cert. tv. dosen d4 k3 haryono, sh., mh. dosen d4 k3 marina, s.t., m.t. dosen d4 k3 saleh, st., mt. dosen d4 k3 widya mulya, st., si. dosen d4 k3 dharma saputra, si., si. dosen d4 k3 tin pratama sari, st., mt. dosen d4 k3 drs. munawar, si. dosen d4 k3 sri purwanto, ss., si. dosen d4 k3 dr. suwardi, st., m.t. dosen d4 k3 impor siborg, st., mt. dosen d4 k3 adji swandito, st., kkk. dosen d4 k3 james event liku, s.t., m.kkk. dosen d4 k3 bagi cahyono, st., mt. dosen d4 k3 dwi pamiluto nugroho, st., kkk. dosen d4 k3 mardi irianto, skm. dosen d4 k3 lugmantoro, st., m.kkk. dosen d4 k3 ns. nur falah s., kep. mph. dosen d4 k3 biro administrasi hukum, umum dan sdm sapto' jadi pamungkas, s.h.,m.h. nik: pks sen tembusan surat keputusan ini disampaikan kepada yth. ketua yapen dwk dekan dan direktur fakultas lingkungan universitas balikpapan yang bersangkutan arsip kampus: jl. pupuk raya telp. fax. balikpapan web:keputusan rektor universitas widya gama mahakam samarinda nomor: ugm kp viirektor universitas widya gama mahakam samarinda menimbang bahwa dalam rangka meningkatkan kreativitas, karya cipta, dan prestasi mahasiswa dalam kompetisi karya ilmiah khusunya dalam kompetisi program kreativitas mahasiswa pkm), maka dianggap perlu untuk diberikan apresiasi dalam bentuk penghargaan akademik sebagai inspirasi dan motivasi bagi mahasiswa: bahwa apresiasi dalam bentuk penghargaan akademik kepada mahasiswa yang berprestasi dalam kompetisi karya ilmiah dapat berupa pembebasan dari tugas akhir skripsi: bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf guna tertib administrasi dan loyalitasnya maka perlu untuk menetapkannya dalam keputusan rektor universitas widya gama mahakam samarinda, sebagai dasar pelaksanaanny: memperhatikan saran dan pertimbangan pimpinan universitas widya gama mahakam samarinda. memutuskan. memutuskan: menetapkan keputusan rektor universitas widya gama mahakam samarindakesatu memberikan penghargaan akademik kepada mahasiswa universitas widya gama mahakam samarinda yang berprestasi dalam kompetisi karya ilmiah berupa penyetaraan atau pembebasan karya ilmiah setingkat tugas akhir skripsi. kedua karya ilmiah sebagaimana dimaksud dictum kesatu dinyatakan setara atau bebas dari tugas akhir skripsi apabila mahasiswa mengikuti kompetisi program kreativitas mahasiswa pkm) pada tingkat nasional dan minimal lolos seleksi sampai tahap presentasi dan atau masuk pekan ilmiah mahasiswa nasional timnas). ketiga bagi mahasiswa yang diberikan penghargaan akademik sebagaimana dimaksud dictum kesatu, diberikan pembebasan mengerjakan tugas akhir skripsi dengan mendapatkan nilai pada mata kuliah tugas akhir skripsi. keempat kompetisi karya ilmiah program kreativitas mahasiswa pkm) yang diikuti oleh sekelompok mahasiswa dan dinyatakan lolos seleksi sebagaimana dimaksud dictum kedua, berlaku untuk seluruh anggota kelompok dan berlaku untuk semua angkatan mahasiswa. kelima keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bilamana ternyata kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya, akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya. ditetapkan samarinda padatanggal juli2021 aktor, (ea wmv sxd dati mushola, m.m optik4019. tembusan yth: ketua pengurus ppm samarinda, wakil rektor ugm samarinda: kepala biro lingkup ugm samarinda, dekan fakultas lingkup ugm samarinda, kepala lembaga lingkup ugm samarinda: kepala upt lingkup ugm samarinda. telp isa! kampus biru ugm fax bersama rektorat gedung email meng3 hit jl. k.h. wahid hasyim, rt. website uwigama.ac.id samarinda |
dewan perwakilan rakyat daerah kabupaten konawe kepulauan alamat jalan poros antara lampaui km3 kode pos tip. berita acara mp4 vu logo nomor iba dprd nota persetujuan bersama antara pemerintah daerah dan dprd kabupaten konawe kepulauan tentang (enam) perda kabupaten konawe kepulauan tahun perda tentang rencana tata ruang wilayah kabupaten konawe kepulauan tahun perda tentang kota layak anak: perda tentang perlindungan perempuan dan anak korban kekerasan: perda tentang pengendalian dan pengawasan produksi, peredaran tentang penjualan minuman beralkohol perda tentang kepemudaan, perda tentang pembinaan jasa konstruksi. pada hari senin tanggal lima bulan juli tahun dua ribu dua puluh satu telah dilaksanakan rapat pembahasan dan rapat paripurna penandatanganan nota kesepakatan bersama antara pemerintah dan dprd terhadap enam) rancangan peraturan daerah kabupaten konawe kepulauan tahun yang dihadiri pimpinan dan anggota dprd serta organisasi perangkat daerah opd) dan forkopimda kabupaten konawe kepulauan kami yang bertanda tangan dibawah ini andi muh. lutfi, se., wakil bupati konawe kepulauan, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama pemerintah kabupaten konawe kepulauan, yang beralamat jalan poros antara lampaui kilometer (tiga), selanjutnya disebut sebagai pihak pertama ishak, ketua dprd kabupaten konawe kepulauan imanudin, wakil ketua dprd kabupaten konawe kepulauan irwan wakil ketua dprd kabupaten konawe kepulauan yang beralamat jalan poros antara lampaui kilometer (tiga), selanjutnya disebut sebagai pihak kedua sebagai pimpinan dprd bertindak untuk dan atas nama dewan perwakilan rakyat daerah kabupaten konawe kepulauan, untuk selanjutnya disebut sebagai pihak kedua, pihak pertama dan pihak kedua selanjutnya secara bersama sama disebut para pihak. para pihak dalam kedudukan masing masing sebagaimana tersebut diatas dilandasi itikad baik menyatakan sepakat untuk menandatangani nota kesepakatan bersama sebagai berikut pihak pertama dan pihak kedua telah membahas dan menyetujui enam) rancangan peraturan daerah kabupaten konawe kepulauan tahun yang telah diajukan oleh para pihak dengan penyesuaian penyesuaian sebagaimana terlampir pada berita acara ini. pihak pertama dan pihak kedua dapat menerima dengan baik penyesuaian dan perubahan enam) rancangan peraturan daerah kabupaten konawe kepulauan tahun sebagaimana tertuang pada catatan yang terlampir pada berita acara ini, selanjutnya pihak pertama akan menyelesaikan perubahan dan koreksi atas enam) rancangan peraturan daerah kabupaten konawe kepulauan tahun lambatnya (tiga) hari kerja setelah tanggal ditanda tangani berita acara ini. pihak pertama akan menyampaikan kepada gubernur sulawesi tenggara demikian berita acara ini dibuat dan di pihak kedua wakil berati konawe dewan perwakilan rakyat daerah er3 akan, kabupaten konawe kepulauan iel s ) no, lte ketua dprd imanudin, wakil ketua dprd irwan wakil ketua dprd |
persetujuan bersama antara walikota parepare dengan dewan perwakilan rakyat daerah kota parepare nomor hkm nomor dprd tentangpada hari ini, selasa tanggal sebelas bulan mei, tahun dua ribu dua puluh satu, kami yang bertanda tangan bawah ini nama dr. h.m, taufan page, sh.,mh jabatan walikota parepare alamat kantor jl, jenderal sudirman parepare dalam hai ini bertindak untuk dan atas nama pemerintah kota parepare nama hj. andi nurhaliza tipu, sos jabatan ketua dprd kota parepare alamat kantor: jl. jenderal sudirman parepare nama tasting hamid, se, jabatan wakil ketua dprd kota parepare alamat kantor jl. jenderal sudirman parepare nama rahmat jambu alam, jabatan wakil ketua dprd kota parepare alamat kantor: jl. jenderal sudirman parepare dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama dewan perwakilan rakyat daerah dprd) kota parepare. menyatakan bahwa pihak kedua telah membahas dan menyetujuibeserta laporannya berupa rancangan akhir perubahan rpm kota parepare tahun yang diajukan oleh pihak kesatu, untuk ditetapkan menjadi peraturan daerah dengan penyesuaian dan perubahan sebagaimana terlampir dalam naskah persetujuan bersama ini. pihak kesatu dapat menerima dengan baik penyesuaibagaimana terlampir dalam naskah persetujuan bersama ini. selanjutnya pihak kesatu menyelesaiklaras dengan penyesuaian dan perubahan sebagaimana terlampir dalam naskah persetujuan bersama ini selambat lambatnya (tiga) hari kerja setelah ditandatanganinya naskah persetujuan bersama ini, pihak kesatu akan menyampaikan kepada gubenur sulawesi selatan untuk mendapatkan pengesahan selambat lambatnya (tujuh) hari kerja setelah ditandatangani naskah persetujuan bersama ini, demikian naskah persetujuan bersama ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak dalam rangkap (tiga), untuk dipergunakan sebagaimana mestinya. pimpinan walikota pare pare dewan perwakilan rakyat daerah kota parepare selaku, laku, pihak kesatu 'dua bursa tahir lia dr. h.m. taufan page, sh.,mh hj. andi nurhaliza tipu, sos se. wakil rahmat jambu alam, wakil ketua |
naskah kajipendahuluan pengelolaan manajemen sumber daya manusia yang baik pada instansi pemerintah memerlukan sistem dan dukungan dari seluruh komponen, salah satunya adalah peraturan perundang undangan yang menjadi dasar dan landasan dalam menjalankan pengaturan organisasi. dasar hukum ini juga menjadi payung hukum apabila pada pelaksanaan manajemen sdm tersebut mengalami kendala maupun hambatan. jabatan yang dituangkan pada rancangan peraturan ketua ini telah melalui proses analisis jabatan, sedangkan penentuan kelas jabatan dilakukan melalui evaluasi jabatan dengan didasarkmbobotan suatu jabatan akan menghasilkan nilai jabatan (fii. urgensi dan tujuan penyusunan rancangini disusun untuk melaksanakan ketentuan arahan menteri pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi pada surat nomor: m.sm. tentang persetujuan perubahan hasil evaluasi jabatan lingkungan komisi aparatur sipil negara. rancangan peraturan ketua ini akan menggantikan peraturan lama yang memuat jabatan dan kelas jabatan yang telah dilakukan evaluasi jabatan sebelumnya dan terdapat beberapa penyesuaian dalamnya. rancangan peraturan ketua kain ini dimaksudkan sebagai dasar dalam pengelolaan manajemen sumber daya manusia lingkungan kain. sedangkan tujuan dari penyusunan rancangan peraturan ketua kain ini adalah: menjadi acuan dalam penyusunan arah pengelolaan sumber daya manusia kain, terutama pada aspek pengembangan pegawai, penentuan kompetensi, penyusunan pola karier, dan pembuatan manajemen talenta, merupakan dasar penentuan besaran kompensasi berupa tunjangan kinerja pada tiap jabatan sekaligus dasar hukum pembayaran tunjangan kinerja kepada pegawai yang ditentukan sesuai kelas jabatannya, menciptakan kepatuhan pegawai dalam menjalankan tugas jabatan sesuai dengan kelas jabatan yang telah ditentukan, menumbuhkan kedisiplinan instansi dalam menyusun peraturan terbaru dalam upayanya merespon perubahan tata kelola kepegawaian akibat adanya perkembangan instansi sesuai perubahan dan perkembangan tuntutan tugas dan fungsi instansi. iii. sasaran rancangan peraturan ketua komisi aparatur sipil negara ini mencakup seluruh pegawai lingkungan kain, baik pejabat pimpinan tinggi pratama, pejabat administrasi, dan pejabat fungsional yang berstatus pns maupun non pns. iv. pokok pikiran, lingkup, atau obyek yang akan diatur rancangan peraturan ketua ini didasarkan pada kebutuhan instansi dalam menentukan jabatan yang ada dengan melihat hasil analisis kinerja yang dilanjutkan dengan analisis jabatan dan evaluasi jabatan setelah keluarnya peraturan komisi aparatur sipil negara nomor tahun tentang organisasi dan tata kerja sekretariat komisi aparatur sipil negara dan peraturan ketua komisi aparatur sipil negara nomor tahun tentang organisasi dan tata kerja komisi aparatur sipil negara. jangkauan serta arah pengaturan rancangan peraturan ketua kain tentang jabatan dan kelas jabatan lingkungan kain ini menjadi pedoman dan petunjuk dalam pengelolaan manajemen sumber daya manusia kain serta dasar dalam penentuan besaran kompensasi bagi pegawai yang ditentukan oleh kelas jabatan. jakarta, juni analis kepegawaian pertama, atas iqbal natsir assidigi |
naskah kaji. pendahuluan penerbitanlandasan penyelenggaraan praktik pengendalian gratifikasi lingkungan komisi aparatur sipil negara. peraturan tersebut telah mengatur dengan jelas definisi gratifikasi beserta batasannya, alur proses pelaporan, dan juga tim yang akan melakukan pengendalian. dalam peraturan tersebut juga sudah dilengkapi dengan formulir standar untuk melakukan pelaporan penerimaan maupun penolakan gratifikasi. namun demikian, diperlukan penyempurnaan terkait dengan formulir yang akan digunakan. dalam formulir pelaporan penerimaan dan atau penolakan gratifikasi pada peraturan tersebut, terdapat kolom tanda tangan mengetahui yang perlu dilengkapi oleh atasan. hal ini yang akan disesuaikan pada. il. urgensi dan tujuansecara umum disusun untuk melaksanakan ketentuan peraturan komisi pemberantasan tindak pidana korupsi nomor tahun tentang pelaporan gratifikasi. ini menjelaskan mengenai kerahasiaan identitas pelapor. rancangan peraturan ketua komisi aparatur sipil negara ini dimaksudkandimana aturan rinci akan mengacu pada peraturan yang telah disahkan sebelumnya, sedangkan formulir pelaporan mengikuti ketentuan pada rancangan peraturan ini. illmemberikan dasar hukum dan pedoman teknis dalam upaya pengendalian gratifikasi lingkungan komisi aparatur sipil negara dan memberikan jaminan kerahasiaan identitas dan privasi pelapor. iv. pokok pikiran, lingkup,perubahan pada formulir pelaporan penerimaan dan atau penolakan gratifikasi. perubahan yang dilakukan yaitu menghilangkan bagian kolom tanda tangan mengetahui yang perlu dilengkapi oleh atasan. lingkupsebagayang merupakan kebijakan dan ketentuan mengenai upaya melakukan pengendalian gratifikasi lingkungan komisi aparatur sipil negara yang melibatkan pihak yang terkait dalam proses kegiatan komisi aparatur sipil negara serta pihak pihak yang diperbantukan atau ditugaskan komisi aparatur sipil negarasebagai pedoman dan petunjuk dalam melaksanakan proses pengendalian gratifikasi dan memberikan batasan yang jelas mengenai gratifikasi serta petunjuk teknis tindak lanjutnya. peraturan ini mengatur mengenai jenis gratifikasi, penanganan dan pelaporan gratifikasi kepada unit pengendalian gratifikasi yang bekerja sama dengan komisi pemberantasan korupsi, serta hak dan perlindungan terhadap pelapor. jakarta, juli auditor kain, isi amalia aryan |
naskah kajipendahuluan komisi aparatur sipil negara dihadapkan kepada kondisi belum bandingnya jumlah pegawai negeri dengan tuntutan tugas kelembagaan. untuk mengatasi kondisi tersebut, komisi aparatur sipil negara mempekerjakan tenaga pegawai pemerintah non pegawai negeri yang telah diatur dalam maka perluurgensi dan tujuan penyusunan urgensi untuk. tujuan penyusunan rancangan peraturan ketua tentang perubahan ketiga ketentulembagaan. sasaran sasaran yang akan diwujudkan dari penyusunan rancangan peraturan ketua adalah memberikan dasar hukum dan pedoman teknisokok pikiran, lingkup, atau objek yang diaturrubahan ketiga ketentuanterbatas pada lampiran yakni tabel kelompok jabatan kualifikasi jabatan dan honorarium pegawai pemerintah non pegawai negeri panen), yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari rancangan peraturan ketua komisi aparatur sipil negara ini. ketentuan lainnya yang diatur dalam, selain perubahan sebagaimana tetap berlakumenjadi pedomaneraturan ini mengatur kelompok jabatan, kualifikasi, dan besaran tertinggi honorarium pegawai pemerintah non pegawai negeri lingkungan komisi aparatur sipil negara. jakarta, agustus tim penyusun naskah akademis |
naskah kajipendahuluan berdasarkan paada disebutkanpada disebut. berdasarkan pada undang undang nomor tahun tentang komisi pemberantasan tindak pidana korupsi, pada huruf komisi pemberantasan korupsi kpk) mempunyai tugas melakukan tindakan tindakan pencegahan sehingga tidak terjadi tindak pidana korupsi. dalam melaksanakan tugas pencegahan tersebut, komisi pemberantasan korupsidan atau asn beserta istri suami dan anak yang masih dalam tunggangannya, baik atas namanya atau pihak lain, yang diperoleh sebelum dan selama memangku jabatannya. laporan harta kekayaan penyelenggara negara lakon)isebutkan bahwa dalam rangka pembangunan integritas aparatur sipil negara asn) dan upaya pencegahan serta pemberantasan korupsi, maka perlu mewajibkan seluruh pegawai asn selain wajib lapor lakon untuk menyampaikan lokasi kepada pimpinan instansi pemerintah masing masing. laporan harta kekayaan aparatur sipil negara lokasi) adalah daftar seluruh harta kekayaan aparatur sipil negara yang dituangkan dalam formulir lokasi atau bentuk lainnya, yang ditetapkan oleh kementerian pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi. ii. urgensi dan tujuansecara umum disusun untuk menjalankan amanat yang terkandung,. sertlakon lokasi bermanfaat sebagai instrumen pengelolaan sdm seperti mengangkat atau mempromosikan penyelenggara negara asn berdasarkan kepatuhan lakon lokasi nya. manfaat lainnya adalah sebagai instrumen untuk mengawasi harta kekayaan penyelenggara negara asn, serta sebagai instrumen akuntabilitas bagi penyelenggara negara asn dalam mempertanggungjawabkan kepemilikan harta kekayaannya. seorang penyelenggara negara asn harus melaporkan harta kekayaannya agar dapat diketahui pertambahan kekayaan yang bersangkutan, apakah berasal dari sumber yang sah atau dari sumber yang terdapat potensi konflik kepentingan. kewajiban lapor kekayaan diyakini penting oleh banyak negara sebagai media meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pejabat dan lembaga publik, serta untuk mendukung tercapainya tujuan pemberantasan korupsi yang efektif. disusunnya rancangan peraturan ketua komisi aparatur sipil negara ini bertujuan untuk mengoptimalkan penyelenggaraan penyampaian lakon lokasi lingkungan kainserta dalam rangka pembangunan integritas asn dan upaya pencegahan serta pemberantasan korupsi. iiimemberikan dasar hukum terkait penyampaian lakon lokasi, memastikan seluruh wajib lapor lakon lokasi patuh dalam menyampaikan lakon lokasi, memastikan seluruh wajib lapor lakon lokasi menyampaikan lakon lokasi tepat waktu, memastikan data kepegawaian pada aplikasi lakon kpk seharga selalu dimutakhirkan. iv. pokok pikiran, lingkupberkaitan dengan penyelenggaraan pelaporan lakon lokasi lingkungan kain dalam upaya mewujudkan tercapainya penyelenggara negara yang bersih dan bebas korupsi, kolusi, dan nepotisme, serta dalam rangka pembangunan integritas asn dan upaya pencegahan serta pemberantasan korupsi. objek yang akan diatur dalam: menetapkan jabatan jabatan yang diwajibkan menyampaikan lakon lokasi, mewajibkan seluruh wajib lapor lakon lokasi untuk menyampaikan lakon lokasi, menetapkan batas waktu penyampaian lakon lokasi, mekanisme penyampaian lakon lokasi, pengelola lakon lokasi beserta tugas dan fungsinya, mekanisme pengumuman lakon, menetapkan sanksi kepada wajib lapor lakon lokasi yang tidak patuh dalam menyampaikan lakon lokasi, serta pengelola lokasi yang membocorkan informasi harta kekayaan asn. jangkauan serta arah pengatudisusun untuk menjadi pedoman dalam penyelenggaraan pelaporan lakon lokasi lingkungan kain serta untuk mewujudkan penyelenggara negara lingkungan kain yang bersih dan bebas korupsi, kolusi, dan nepotisme, serta untuk mewujudkan asn yang berintegritas dan upaya pencegahan serta pemberantasan korupsi. jakarta, agustus auditor kain, muhammad kemal rezapadpadakabupaten dapat melakukan pendampingan atas penggunaan dana desa sesuai kewenangan masing masing. setiap desa wajib mengimplementasikan aplikasi sistem keuangan desa (siskeudeyangsurat permohonan sebagaimana dimaksud pada:1iogan komering ulu selatan tahun anggaran jumlah penduduk jumlah penduduk miskin tuas wilayah dean des sal jumlah penduduk jami, ban tata uas willy: pagu dana desa per kecamatan nama desa klaster idm jpm alokasi afirmasi line kinerja alokasi alokasi kinerja rasio jumlah jumlah rasio indeks indeks total bobot alokasi formula desa yja hitung kinerja jumlah penduduk| jumlah bobot (pengunjuk miskin) penduduk bobot uas wilayah luas bobot kesulitan rentan bobot penduduk wilayah geografis miskin geografis rae i tar larut long laung lug ou9g daun let len tussen en 6menu2n2g muara dua gedunalepihan berkembang o | sim 28sis3000| o.002718s2| cbooo7i8s2| 00027860s| o.00100s| o.0oo2sao67| |o.oo8si8os| o001056| o.00270626s| muara dua gunung tiga oat57a000 (rem par ataoosl | o.0rosso723| o.oo1xco0l o.00s028| o.oo138a826| |o.oos28351| o.oo4s2053s| muara dua suka benar rem lo | assist i sas o.ooo22goo8| o.0o200108| o.poso1| o.00s480| o.ooo887700| muara dua sutaria sangattering| |as| azsoosl oooisosis| o0oo1sogi8| 17el o.0o1203| o0o2261| o.cross22| |o.oo4ors9e| o.loss28720| | 5i muara dua penuaan (pe kembang stress| | ooosaasia| o00oos4esia| oo ) a87| o.oo80263| o.0o8211| o.oos024| o 0o138a826| o.0o6230545| muara dua merangin berkembang aoaasel o.00s03377| o.0oos98sa77| o.0free1| o.0os14a| o.0070e0| o.oo1so7s7e| |o.loss0127| o.o0105| o.oos3seo3s| 3s1.67a000| muara dua frelaneki ea1572000 (merk bang a0008| |.) a28 o01karo1| o001144101| 40a| o.0o2oog| o00o7a6| o.0oo140135| o.o0277o7e| muara dua batu being2 berkembang |aaaasol | o008s151a| o0o08s1514| o.003728a6| o.ooo292544| |o. o.00os3619s1| 17a611. muara dua batu o o lo | pas|asorngsl |o i m2 moore213| ooo1g2013| o.0o1227| ooo12a8| o.ooo2a8ss8| |o.0o106415| o.oo288692i| pulau beringin mancung bulan (rem |a9|asesmen corso77| o.ooo7aso77| o.00s27128| o.0o21ool o.oo6al o.oo1280076| a83 |o.rosea7sal o.0os2809025| 27a277.o00o| pulau beringin pulau beringin (pe bang sec8| 2881s3000| so2| o.0o02201a| o.0o8638| korosi| o.c0o1sisi| |o.ooz098a6| o.ooo| o.oo748788a| pulau beringin jaromanti berkembang sosial o.0loss225| s9el o.0o437o| o.0os282| o 001seats| o.0o4124s| o001287| o.oo7soleil pulau beringin (mancung kari (ee ban 2e8is3000o| o.oos6o982| o.oooscoos2| 35i| o.0o64s675| o.0oos7o| ooo7rss| o.0o1s5701| |o.oostaso1| o.0os820227| pulau beringin simpang pancur berkembang so| soaps| | o.boost232| 8sel o.0o6280| o.0os2e7| o.oo12534as| |o.oosogco3| o.ooo20s37s| (pulau beringin (pasarasung mng o | pas asooeol | o.o0oat8873| ooooar8373| 2as| o0o4a0os7| o.oog| boosts7| o.oo1371388| |o.oo1376aa| o.oo4062588| pulau beringin gunung batu rmu ngga lo | o0l | o.0rose2oo2| 7eil o.0oss91| |o.osg7s21| o.0os425618| pulau beringin kamu poo ea1572000 |berkembang o | masal coa o0125010a| oo012501002| 6s2| o0197517| o.board| cosas| o.0o1292501| |o.0og3a7sa| o.00100a| o.oo83as988| pulau beringin anugerah kamu emu nggak o | |as|aso2ssl o.oooasos2| anal o0os177as| o.0o1271| o.00a080| o.ooo977ss| |o.oosersas| o.00116a| o.rose617o3| pulau beringin kamu ea1572000 |re lo| o171501000| o0ol ooooegos7s| o.0o7r6017| o.0o31o8| o.0080es| o.0oo793257| |o.oo289085| o.0os4aset2| pulau beringin pematang bar (rem lo | )j) | proses| 2esisaooo| o.0021485s| o.ooo2rasa| o.ooooasl o00s113| o.0o1222553| o0. o.poso7sa9ol pulau beringin (mancung bulan orang lo | 9o| o ool a01 oc0ogr8217| oooogr8217| s03| o.0oo2s8s1| o.0o8eos| cosas| o.0o127155a| |o.0sin238| o.loss96876| pulau beringin pulau beringin utara oo| tunggal o | | o.0ooa2252| so7| o000s1108| o.0o3725| o.00sao| o.oo13e7782| |o.oo27agar| o.oo6sa9ee7| banding agung wav timah (ee o | a00086| | o00135701| o.ooo13s791| si| o.000seo37| o.0oo228| o.0oo402172| o.0ossia7| o.0o1019122| .67ao00o| banding agung dipatuhi earsraooo sal 2esisaooo| o.00o7serta| o.0oo7ses9al o.002185es| o.0oos7al o.00o817| o.moore38ss| o.oo249a077| banding agung banding asing (ee far assess isi o | o.ooo26sea3| os| o.00174ass| o.0cocok| oog1i31| o.00o4261| o|o.oo378208| o.oo112| o.oo2s0086s| banding agung surabaya berkembang |as|asasosl o01 ooogresai| o0oo2783si| o.0o1073| o.00s78s| o 00o7seed2| |o.0o412596| o.oosa7ss| banding agung susah waras earstaooo|mayu sooaosl | o.0loss5043| o.0seo37i| o.oo2277| |o.0o109428| o.0o4327126| banding agung suka negri sersraooo|mayu pse| seal 2esisaooo| o.oo2237o0| o.ooo22379ol sal o001s2445| o.ooocil o.00sa26| o.oo10es251| |o. o.0o2802752| banding agung rantau nias (ee so1sal o e00 o.00a57856| o.books7as6| oo o.006s5606| o.0o2623| o003196| o.zoos301s| |o.0o37s26a| o.0o4sass81| oo )? banding agung jair rubik obat.57a000 berkembang alsos2| a09 o.00888a70| o.0oosesarel 93l o00170811| o.0local| o.ooo28a007| |o.ooa7s393| o.oo2781968| banding agung (malang merbau earstaooo|mayu seats 2eksis3000| sol o.001o836a| o.0ooa33| o0oga86| o.0ooa97117| o.0o243o7os| banding agung mancung agung berkembang siorcil 2esisaoo0o| o.002737a2| o.ooo2737a2| o.001o21| o0o2131| o.00o4261| |o.0o406966| o.oos21198a| banding agung (anjung harapan (ee a6|assa2il oo0260152| o.ooo26o1s2| a7i| o.0o1256| o00gas6| o.00oa97117| o|o. banding agung melani berkembang |amaogrl eos oo02sa7e7| o.00023s7s7| o.0oo7a2| o.00195s| o.ooo9os02| |o.oosorag7| o.oo2s8se7s| banding agung sumber makmur (ee asisten tas ses o.ooo1s3380| 16s| o.0o1212| cog84i| o.0oos68132| |o. o.0o8a72757| banding agung karangindah berkembang | as72es| seo o001assi| o.0001assi| o00132241| o.000os20| o.oooassosa| 5a |o.oo4ss032| o.0o2495ass| banding agung (mangsa asing sersraooo|mayu sioraol 2e8is3000| sa8 o0014650| o.oooreesol 2a| o.oo04ao8| o.0oo17e| ocooase| o.0oo177542| |o.0o102037| o.001a7e| o.0o1o76s6a| banding agung penantian berkembang |as asaoool woong7cir2| 1n3| o.002075as| o.books| o.00ooo| o.ooo138a8ss| |o.002s7os7| o.0o2016005| 10a. banding agung suka mau sersraooo|mayu | tasasael oo028s137| o.00oo285s137| o.0oo7o3| o001775| o.0oo35s084| o.oo2aso6a0| banding agung sidodadi berkembang |as|arasasl ooo22217o| o.ooo22217ol sel o.0o06or9a| o.ooo27o| o.00177s| o.oooassosa| |o.ooa7asas| 1i8s311. jai banding agung dipatuhi ea1572000 (ee bang |ao|ascogel eis o.ooa3so8go| 1ni| o.0dosis| ooooas2| o.ooo17oaa| |o.obat206a| o.c001a10| o.oo28a0g1i| banding agung terap mula berkembang so| an.01as| o001se3g1| ooo1363si| o.00os6ecl & o.ooo29oe1s| |o.osmosis| banding agung surabaya timur (pe siksaan 2eksis3000o| o.o0zoom0| .900000s| sol o.0010836a| o.0ooa33| omega73| o.zoos7does| |o.0o1o6005| o.oo2488205| muara dua kisah |lawangagung (rem nggak o | coo22l | nora o00asi917| o000asi917| o008ss1ss| o.0o148s| o.00s16a| o.ooo32750| |o. o.o0s4s644a| muara dua kisah batur telah mem lo | pan jamais| p omg o.0oo201o1o| o.00a88s57| o.0o10sa| oo026os| o.woong2o8| |o.0oso312| o.0011a7| o.0o3oo5167| muara dua kisah tanjung tebat (rem ngga lo | asml ama lo. .so6e o.oooasosol o.0oa9ots| o.oo1zoos| o.0oz498| o.ooa9geos| o0os7719| o.oo40600844| muara dua kisah suguhan ea1572000 (re lo| pas amesisl af. se3 o00s029a| o.poso2oa| o.00s86g1i| o.0o21as| voodoo7| o.zoos9o88i| |o.003o9o88| o.ooo3| muara dua kisah pencanangan (re |as|atooacl ios o.oo2ser73a| o.00oo2s673a| o.ooooss| o.000s82| o.ooi1ea67| |o.loses2a| o.oo24827a0| muara dua kisah jalan dua emm lo | pas aso20o6l yooorsos7i| ooo130s71| o.zoos23| coba83| o.0oo1oes8a| a5 |o.0o108s1| o.0o123| o.oo2358a01| muara dua kisah bandar alam baru tunggal o | |as|asso22| | i asa o00125208| o0oo12s203| o.0oo gros7| o.ooo272| o.0o1| o.ooo190912| |o.oo202005| o.oo180s08s| (isi muara dua kisah dusun tengah emm lo | pas jasagssl o.ooo27soo2| o.000as017| o.0oo18a| o.0oo19o912| |o.oo142318| o.oo1o86a37| muara dua kisah ular agunglir (rem lo | |as|asal | a00 o.0oos2s6ss| sal o.0oo397| o001802| o.ooosecoai| |o.oo4s244a| o.oo243s1s1| muara dua kisah gunung gare mng lo | pas a200s2| | i iss8 o.00a206001| o.0ooa2000o1| os| o.00174ass| o.0loss| oposisi| o.ooozee27| |o. muara dua kisah ular agung ulu emu ngga lo | |a6l|aseorsal sep o.00427o8| o.ooa27osl sal o.ooo3o7| o.ooa9o822| |o.oos7mass| o.oo23589a2| muara dua kisah muaranya kisah (ee kembang |asj|atciosl o.0037o6os8| o0oog7less| os| orssaros| 3e7 kos| oco16es| o.0o280028| o.oosa| muara dua kisah susanti (rem par|anos | | 8se o.ooo2256sol o.000ss26a| o.0oo213| o001352| o.ooo26e31s| |o.0sesi6i| o.0o1860s30| muara dua kisah pasar dewa orang lo | pas atas2ol | ana o.voodoo738| o.00os6o37| o.ooo228| o.00s820| o.0o1165780| o.o08s02a0| o.0010s1| o.oo27aa973| muara dua kisah tanjung beringin seru lo | |as|a20arol | sso o.0oo221000l gel o0011387a| o.0oo4ss| o.ooa9o82a| |o. muara dua kisah penantian 6a1572000 emm lo | assi2s| o.0oo28o7ei| o.0oo263| o002381| o.ooa6e225| a48 |o.0o13its| muara dua kisah sukarela (rem pas asoaacl ses o0014448| o.ooo1awal o.0000183a| o.0doge7| o.023s1| o.ooo46e225| |o.oo40925a| o.oo2a7s75s| c61 muara dua kisah simpang lubuk dalam emm lo | a00s| | p s0og o.00a0sa83| o.0nodosa83| o.0oo735| o001te6| o0. |o.ozo2208| o.00o877| o.0o2250880| simpang karang agung berkembang | asetil o.00o8ze208| o.oooszc298| s42| o.0o00sas2| o.poso82| o.oo208o78o| |o.oo27akses| o.zoos2| o.oo77501683| simpang pub eai57a000 (reng lo | ool | oso o.ooossaso5| o ass| o.oo88560| o.0o83a3| o0osa27| o.oo1285a02| o.poso87258| sis.is6. simpang mancung sai berkembang | o00a14602| o.00ooa14oe2| 4i7| o.0076s896| o.0os064| o.ooa72201| |o.loss7319| o.0os022265| simpang simpanan ea1572000 (ee bang ao|ascigsl o.ooo8s201| o.0poso1| woong01| 78118anos| o |o.oo2o87es| o.oo2410oa20| simpang mungkin cabang berkembang assoc3l o007r21e1| o00oo7i2161| o0077s2as| o.0soo| o.00079o| o.oooiso7ss| |o.ooseoss1| o.oosa7a13| simpang simbang asing (ee bang assess 1a8g a80 o.oo1276oo2| o.00aso17i| o.0o1887| o00on88| o.0oo1o6s25| |o.oo1o8058| o.000s82| o.0o8s01980| ces simpang sinar mayo berkembang ago a6as00| 2ms o00s7oo7| o.oooszoo7| 19a| o008s6g16| o.0o1425| o00o621| o.ooo124270| |o.osaka9i| o.opsi20087| buah sandang ati suami ea1572000 (ee bang a6|ascogel ees o.00asas87| o00oosa887| o o.ooooss| o00s44a| o.ooooss862| o.0oso84885| buah sandang aii tanjung raya rem nggak o | |as|a2sassy ass ologie2e7| o0oos11207| o.ooooas| o.oo408| o.0oosocos| |o.00s72202| o.00s160946| buah sandang aii tanjung mengalir rem lo | antre | o00225410| o.ooo225atol 6el o.000a8s| o.0o220| o.oooassos8| o.0o21689a7| buah sandang aii tanjung menang ulu berkembang gce0gol o00sa77i2| o0oosa77i2| o.0o1403| o00265| o.zoos2007a| |o.rose403| o.0os4322201 buah sandang aii kenal o o ea1572000 (ee mbang ao|asli3s| o o00s6g1a1| o.00rose3141| o.0o2204| o0o07es| o.oo1os2950| |o.loss96si| o.oos880o72| buah sandang aii negeri cahya berkembang |ar|asasi| | o.004o7s73| o.00oara7a| 27el o.0os06028| o.oo2o2s| o.00sa20| o.oo120s873| |o.0oso8212| o.oo118| o.oo4s8os7o| buah sandang aii sukaraja 6a1572000 (ee as|asgioel | p ae8s o00315316| o0logis316| oo 31o| o.0os6037i| o.oo2277| o003196| o.woong01s| o.0o407o8| o.oo4asa9o3| buah sandang aii taniunglmn (rem |asset2l seo o002375e7| o.0oo237se7| 15s| o.0o1130| o.oo13as767| |o. o.oos86298s| buah sandang aii bunga mas (ee ao|asas| fo. o.0oo2aso8e| o.0041s00| o.oo1es| o0sito| o.0oos23704| o|o. buah sandang aii (lubukliu berkembang |a6 aseksual oooroas7s| o0oo198373| 1nel o.0loss2| o.00s98s| o.oo1196031| |o.aksara77| o.00132a| o.008s676sc| buah sandang aii kota kadang bang |a6|arose7l o.ooo2sais| o.ooo0og| o.0os7837| o.oooratasi| |o.oo1oa8| o.0o8220556| buah sandang aii negeri batin mars7a0oo| mayu | massal 2aa7 o00s70600| o.0oos796o0l o0os14271| o.0o20os7| o0027es| o.0loss2si| |o. o.o04101807| (isi buah sandang aii madura |o ea1572000 (rem lo | pap pasal p soa o.oooasog2| o.0oso8re1| o.0o203s| o00g150| o.0ooa3i782| o.000619a| o.0o1085727| buah sandang aii negeri ajang berkembang |aai2oal a46 o.0oo39o3eel sos o.0050seo8| o.0o2203| o.0stack o.ooo7ao226| |o.oos28421| o.ooo7| o.olas726a6| buah sandang aii gunung terang (ee astro7| fana o.0oogaooo3| o.0os27128| o.0o21oo| o015017| o.0os183822| |o.oo1progo| o.000s31| o.0ose637o6| buah sandang aii talang baru berkembang |asjasarnr| a82 o.ooo26o244| o.00s041| o.oooeos2se| |o.oos72025| o.003007566c| buah runjung susah rawas (ee kembang a6|asan2el 0oag o00281571| ooo28is7i| o.00159a| o.oos7| o.0o1780900| |o.o0387720| o.ooa7789o8| buah runjung padang sari (rem o | paslasmal a72 fo. dooosiras| o0oo1situs| o0o214892| o.ponsel o.oo28| o.rosso9e7| |o.oo4asas| buah runjung padang bindu orang lo | jamal o008s63s| o.ooo3so3s| o.003ess| o.0oxa62| o002800| o.zoos6i7a2| |o.0o10210| o.0os6377ao| (ss buah runjung saung naga oat.57a000 emu ngga lo | par so.es22| | o.oon20084| o.ooo32008a| o00224075| o.0oos9cl o.coo8ss| o.ooo1eos3a| |o.0o2o131s| o.00078a| o.oo217587a| buah runjung negeri batin baru (pe bang 3a| s3s3o| 390o oo0ro77is| ooo1o775s| o.00karo| o002104| o.0oo42077a| |o.oo8t8067| o.00113a| o.0o2081a55| buah runjung kota aman (rem nggak par|antarsel loe o.oo22o280| o.0oo220280| o.oo1o3cl o.ooo4aa200| a83 |o.osmosis| o.oo2872841| buah runjung kelambanan (ee bang berasa| o003s1761| o.00oo8si7ei| o.0049039a| o.oo1o62| o.00ss05| o.oo1100963| |o. 2246a7. buah runjung paniniuan earsraooo|myu o| ac002l | | o00g730s8e| o.zoos7some| o.0o1337| & o.poso71a7| buah runjung nasar agung lo| 3royal | o8o o.ooo292090l 36l o.00o6s121| o.0oo26el ooo2388| o.oooacoss| o.0asas97| o.0020839s1| (oa buah runjung simpangan o o o o) oo| oo ) 6ar, s7a000 fre o o o |as jazirah| | o.0o3s7ie| o.0oo8ss7isl o.00o7o3| ' o001623| o.ooogzasas| ) jo.co4s2213| o.0o2881701| o1a7. oo buah runjung kerupuk blambangan se1s7a000 (berkembang o | so. | si8 oo0180841| ooooisosai| o ) ?s8| o000607oa| o.ooo27ol ) ooo2sss| o.0ooa77o22| |o.cameo37| o.oo211soa8| o100. e71a71. buah runjung magelang blambangan s61, |(serangga o | o o o )j |ar| ar.o2es| o.ooo22e228| o00281012| o0o2127| o.ooa25sara| oo ) buah runjung sukawati blambangan se1s7a000 |mem o | o0 | spouse| o| o0021210| o.ooo2i22o| o225| oposisi7oa| boomers| o) 1i5 ooo28sa| o.loose7sa| vo ) |o. buah runjung bedeng blambangan s61, (berkembang ) | azs7so| o o | ss9 o.0oo1semoga o.0o1o21| o0028sa| o.oooscorss| ) |o. mekakaullir kota dalam caisraooo eem ban ao| anos| | oo0s80a10| oooossoaiol ass| o.0o8s500| o.oosa3| oase2| o.ooooicari| oo) |o.coasiise| o001208| o3i8538000| o60. mekakautlir ' teluk aung | ) 6as, s7a000 (berkembang o o ) | se.2s7o| ocos38aci| o.00o0space| o )? o.00s6s861| o.0o2255| o0044a9| o.books98g9| vo |o0. o.o0a7e238| (a01 mekakaullir ipuaubuku earsraooo berkembang o | se|s2si| o o2881s3000| o00se2280| o.google2220| 27o| o0049500a| o.corona| o) gross7| ooo21ii3i| |o. mekakautlir ' tanjung besar 'oo oo) oo| o ) 6ar,s7aoo|mayu o | se| s5osa| o288is3000| o.007s913a| o.0oo7so1a| o.0oasis| )o o00a3s2| o.sosro3gi| vo |o.0o386383| o.0o7203978| sta.i56. mekakaullr sinar mara o o | cairan00 (mean gaa o17i501000| o o ooo| o | 21a8 booster20| oooosteszz20| oo )? o00697oso| o.oo27o2| oooeoos| jo.coaaiosg| ) (oa mekakautlir ' kota bru ) 6ar, s7a000 (serangga oo ass8seol | oc0sio907| o.0oogiooo7| o00494068| o.0o1g7e| o) o.0033s| o.ooo67olas| |o.co47a6as| o.001a22| o227, mekakaullir galang tini o o o | cai sao00 eem ban o | ago a928ai| | oo07issei| ooo7issei| oo )9a8s| o00890701| o.oo3sse3sl o) o004208| o.ooosaisas| oo) |o.oos7opsi| mekakautlir ' sukacita o o ) oo) o | 6at,s7a000 (berkembang o o o o )j | sego7| o288is3000| o.00a3113| o.ooa3ii3| 2ra| o00s508251| o.0o2013| o.ooo73s98| o.coastal7| o.0o4as1007| oo ) mekakaullr ' sri mani earsrao00 teman o | s2e1e2| 2eksis300o0o| oo0s4480o8| o.oooasasos| vo )? o0048s0a7| o.oro32| ooo2010| o.zoos237a8| oo ) |o.coa7loss| o.0014a| o22544a000| mekakautlir ' kepayang ) 6ar, s7a000 (berkembang o o ) |asjasiass| | oc0sio007| o.00oosiooo7| ' o.0o3875a| ooo1ss| o) o.o0oos726| |o.co4i2122| o.00875a782| mekakaullir kemang bandung se1sao00 |mem o | o | actor2| 1a8 | oo01s0818| ooooisosis| vo )? o0035631e| moore2s| o0o2125| o.ooa2so3s| oo |o.cos7desa| o00178a| o.0087a3700| o10a441000| mekakautlir ' selubung belimbingjaya oo) |(r ermnggal o o ) | asi300| | o00st87s7| o.0hours7s7| oo 25i| o00461007| )o o002880| o.zoos77721| oo) o )o|o.c0638112| o.00a71a8aa| oo ) pati mekakautlir buku sersraooo|mem gas astros| o0oposisi| o.ooo2isi| loose017s| o.ora77| ) o00a9a8| o.oooosooss| vo ) |o.coast1a2| o.001a52| o21a77o000o| mekakautlir ' jati bru o oo oo| oo)? ser, sta000 serangga o o o ) | asasi| oo o.00226a98| o.ooo226aos| so1| o00ss2841| o.oop21i| o003901| o.voor98209| |o. (a18 mekakaullir (peran carsraooo berkembang o | s0o| soso3| | o0oas8se| o.0ooagssel ) oor4a730e| o.konsol ) ooo3008| o.ooosiosas| vo ) |o.cos2027| o.0086o314a| ) (aza buay pemain tanjungburian | 6it,57a000 berkembang o o ) | a9| aussie3| | oc090si8a| o.00o9osi8a| oo o )9a73| o.0oga7s| ) o019385| o.loss77oa7| vo ) |o.co386a00| o.0o9a1os0o2| buah pemda sin carsraooo teman o | ao| alsos2| | oo07koboi| o0oo7ioooil ' dio| o.007530a| o.logo12| oor00o7| o.oo218si3s7| oo) |o.oosesios| o.0o6908839| o363. (a16 buah pemda kotanya ) 6ar, sta000 berkembang o o ) | as25a3| | oc0sasana| o.ooosscaoal vo ? o00s27128| o.0o2ioo0l ) o00s78s| o.oo1race2| |o.0083756e| o.0o4814538| o250052. (a17 buah pembaca talang padana | cai s7a000 |(berke o | ao| ao257o| | ooo2i3s2| cbooo2iss2| oo )? ooosasaos| o.oo2is2| o.opsi| o.0oo7o2os2| |o.dosis7os| o.0o47e1805| o247. (a18 buah pembaca oo sri mean o o o) o | oo) | 6at,s7a000 (berkembang o o ) | a9| as8as7| o6s oo ocos81220| o.oposisi229| 36al o00a97i| o.ooo99a22a| vo buah pembaca serikat java o | cai star00 o | ao| aerosol | zoos7aas8| o.ooosraass| oo o0s| oo0174485| o.ooooosl a7 books75| ooi7issn| oo) o008s483| o100042000| buah pemda karet jaya o o ) | ) 6at, s7a000 (berkembang o ) | s0| a.c29o| ocos10385s| o.ooooioges| os6s| o.00o20g9| o00sesi| o.0o1136207| |o.co2o6sis| o.0sosio08| (a21 buah pemda dannujava carsraooomemm gak o | o o ) oo |a@| ais| o ooo821os| moores2ros| o00345200| o.0o138i| ) o00ss0a| o.0oi10o7s0| oo ) |o.oosisais| o.0015a| o.0oa7oag77| o ) o242338000| buah pemda sumber ingin 6at, s7a000 |serangga o o ) | aso3so| o.cos909a8| o.o0oos909a8s| o00821419| o00ssa| o.ooi1oo7s9| vo |o. buah pembaca kembang tini caps7a000 |sangartermna| ' o | atase2| | books7a3| o.ooossyas| 16a| o.00ios251| |o.coasts20| o.00sos1138| o201175000| 8a5.7a7. (aza buah pemain ' sidokaayu oo | ) 6at,57a000 serangga ) o o o o| | o.00o9oacasl oo ) sa9| o.0o25s6a| o0076sa| o.ois2oes9| oo) |o.cos2074a| o.0o6s57744| ) o320, buah pembaca sidodadi carsracoo (mem o17is01000| o o ooo| | oo0200401| ooooaceacil vo o00ses8o1| o.oo225s| ooo727o| oooiasssa2| |o.cos25625| o001577| o.00s78ae25| so0438. (a26 buah pemda ' hiburan sembilan 6at,57a000 serangga o o ) | a9| a8s.ss98| | o.c0s62820| o.boost2s29| o17e| o00s6si| o.0o1186207| jo.co4asoc| o214as6. buah pemda sumber rsa sersan00o |sangattermna| o |as|asasi| o00200521| o.ooo2oes2i| vo ) oo0s783s7| o.isi3| oo) ooo4aso| o.books77oo| ) |o. o210. buah pemda ' sinar awalan oo) | ) 6it,57a000 serangga ) oo ) | o.0o6aos3| o.ooocasss| o.00078a42| o.0os89a| ) o00s160| o.0o10o83298| |o. o.0o728a976| oo ) buah pemda taniungja oo carrec00 (mem o | 17i501. o oo| | se3o o0007o0e3| o.oooorooesl sai| o0000s6as| o.colors| 'o ooo3i1o| o.zoos237oa| vo ) o0085211| o.00677cog| ) buah pemain ' sinar bru o o) o | 6it,s7a000 |sangat oo o ) | a6| a6. o o ) | oc0s797es| o.oooorores| oo ) o00244279| o.00oo77| o00si8s| o.ooi6s6oo8gs| |o.cos99a7i| 2644a77.000o| pasi buah pembaca mekarjaya carsraoo0 (me gaa o | amoral | oo00oo2003| o.romeo29osl o.00a0407| o.oozeiel o.00o7s1i88| oo) o o|o.coat8000| o001377| o.00a07ase| oo )? buah pemda tanjungsari ooo o) o | o o)o83 | 6at,57a000 |serangga oo a9| as9o73| oo | o00279a1i| o.ooo27oai| oo ) 11a| o.00o8g8s| ) s5 o010097| o.0o2019316| o.001a8i| (a88 buah pembaca tanjung baru serta00o |sangartermna| o |as| a77eal 1x12 oo02a07a0| o.coo24e7ael oo )? o0088078e| o.oo13sol 4a o0os0o77| o.001class| oo o a8 |o.coast7o1| o.00130a| o.0oes25aa7| oo ) (a32 buay pembaca ' air kesan | ) ser, s7a000 |serangga o o )o | asas| oa8 o0017a126| ooo1ra120| oo )? i57| o00288350| o.0o1153| o012882| o.0o2566302| |o. o.00510as6i| oo ) (a85 buah pembaca tanjung menang sersan00 (mem o | o |arjasa7| o80 oo0197o7s| ooo1o7o7s| vo o00405007| o.ooz2a| o00a01a| o.books2e7s| vo ) o|o.co4e2o33| o001388| o.0oa191a7| o217. (a36 (kisah tinggi bayan ) ser, s7a000 |serangga o ) | ateis| oc01887oa| o.ooo1ss7oal vo o000a775a| o.00o191| o coa083| o.ooosicoog| |o.co4o185s| o.0o2401977| oo )? pas7 kisah tini berasa carabao0o0 (mem gaa o | o | areal 1x10 | oosa77i2| nodosa7ri2| oo ? ooo17o81i| o.ooooss| oo o.co1a2| o.ooo2soo7| o ) a8 |o.clasico| o00120a| o.oo2tugas| ' (kisah tinggi hebat gabus oo 6as, s7a000 (berkembang o o ) | assess| o | o.ooo292639| a7| o0008632a| o.00o3as| o o o o.ooo2soo7| oo |o.oo3a1162| o.0019asa87| vo ) (a30 (kisah tini padangan o o | sersracoo eem ban o |asjasaoi| o00284057| ooo28aos7| o 7al oo0135014| o.0oosa| o ) o001775| o.ooosssoge| |o.co28150| o.0o2402270| (a30 (kisah tinggi ibamaukta 6as,57a000 berkembang ) | aa.so78| o | o.00o3s082| o.books932| o00242442| o.color| ooa2ci| o.books22) |o.does7es| pasi (kisah tini pasar bulan sersraooo|mem gakko o |arjaror| | s0g o001371a1| ooo1s7i1| oo a0| o0007sao7| o.ooo2oa| ' ooa97i| o.oooooa2a| oo |o.coa8s255| o.0o1as| o.oo287song| (a42 (kisah tinggi bandar alabama ,57a000 serangga sosial| | o.00s0sa07| o.00ogo6ao7| o.0oxo3| o002486| o.books7i17| vo) (a43 (kisah tini muarapavane sersraooo|mem gaa o | ao.s220| oo0zaa3ie| ooo24ariel o oouop224a| o.oooeol oo01775| o.oooassoga| vo |o.coat8033| o.00131a| (asa (kisah tini oo siring masing 6ar, s7a000 (berkembang o | a9.so1a| | oza2o21| o.ooo282021| 9r| o00178158| o.00o713| o00sie7| o.0o1633388| jo.oos7803a| o195442. (a45 (kisah tini kota plane oo sersraooo|mem o | o | action| oo0252005| coo2s26s| oo0167188| o.0oooool ooo2ase| o.0joao7ii7| vo |o.cose2000| o001149| o.0o2se7og| (a36 (kisah tinggi padang bindu o | oo ) ser, s7a000 |serangga o o ) | atceasal oo | o.00o2s0oog| o.0oxaool o0oa4so| o.books77o0| o.c040222| o.00879a328| paa7 (kisah tini tenan | carabao0o0 berkembang o | aise28| | oosa2s82| ooooge2ss2| ? o002975a3| ooo1tol o s8s oorooss| o.002180s01| |o.rosea7i| o001081| o.0047facto| o240425000| (has (kisah tinggi o gunung megang oo 6at,57a000 berkembang o o ) | si| sosro| | o00812076| o.0oo3i20700| 6s| 00011938a| o.oscars| oo) o001598| o.soosi9s75| oo |o. o.0o2389028| (a30 (kisah ainsi uak padan caisraooo eem ban o | ao| asean0| | poso28o8| o.logo2sos| os| oc011038a| o.oscars| o) o006036| o.0oi207288| jo.cosoaras| o001182| o.00os170155| o1646a9000| (s0 kisah tingi ipulaupangung oo 6at,57a000 berkembang o o ) | aa.s7o3| | oc0si6s52| o.oooaress2| oo ) o000225012| o.0loss251| |o. o.00844i617| oo )? pasi (kisah ainsi simpang bisa sersraooo eem ban o | ao| anarko7| ooo2ss225| ooo2ss225| 7i| oo018040a| o.00os22) o0060se| o.0oi207228| |o.cossitos| o.00s087a21| (s2 (kisah tinggi simpang empat oo 6at,57a000 serangga oo ) |as| also77| oo ) | o00819006| o.0opsi90o00| o.001a2| o.ooo2soo7| o.co39a008| o.0o2821075| (ass (kisah tini sina lama carabao0oo(mem gakko o | o | soo87| ooo27is21| ooo277s2i| oo o sal o000624a7| o.ooo2s| oo026e3| o.0loss2025| |o.cos2as02| o00157a| o.0o2e3s7i| oo )? (asa (kisah tinggi cairan o 6ar, sra000 serangga o ) |arjasa7| oo | ooozas191| o.ooo2s3i9gi| oo o003018| o.ooocoge2| |o. pass ikisamlir ius | 5e157a000 berkembang s2oso| 2esissooo| ooo2ss8oa| o.ooo2sosial o00202035| o.0loss| o.0zoo203| |o.cos8s0zel .700o. pase (kisah iir pengandaian | ) 6at,57a000 berkembang o o ) |as| anos2| | o0ooe7si| o.ooo2g7si| asi o00082651| o002663| o.ooo5ss2625| |o. pas7 (kisamlir siring alam sersraooo berkembang o | azserol o | oo01s1710| oposisi7io| ? ooo1sa078| o.ooossel o books73| o.ooo7also| oo ) o.00a900a| o.0o1a7| o.0o288s2800| 1a7.i20000| (ass (kisamtir simpang cabang 6i,57a000 berkembang o o )j | si| soo37| 288is3000| o.005064a9| o.0poso6aa9| 14a| o00264482| o.0o1os8| o00s163| o.oo1o32642| |o.class90s| pas0(kisamllir pulau keliling sersraooo berkembang o |as|spiral | o0018141s| ooooisiais| o ) 9si| ooo1a877i| oooosos| oza77| o.oooaosasa| oo) |o.coa777os| o001433| o.0027os278| (kisah iir kebonagung | ) ses, s7a000 (berkembang o o )j | si| si3ss7| o19 o288i5sz000| o.00197o73| o.0oo1g7o73| o.0016846s| o.00o0sa| o003a98| o.ooo99si5| o (a61 (kisamlir muara sindang sersraooo|mem o | o | vanessa| | oo0220010| ooo22oo1ol o00205708| o.zoos23| oo0seed| o.ooo7s2802| |o.coa7uses| o001412| o.opsi87a90| (kisah ilir itampangjaaa o o o | oo) ser, s7a000 |serangga | saga oo02278a8| o.ooo227sas| o ) o00145098| o.books| o) o003872| o.ooo77aksi| oo ) |o.costa783| o.0o2827o7i| oo ) (a63 (kisamllir imaniunggati oo o o o) o | sersraooo|memang o | o | ao| ease| o ) | os75 ooooiss222| 0s| ooo1cases| o.ooooosl o002725| o.ooosaso32| jo.cossisco| o00114a| o.0025a2007| buah pematang ribu ranau tengah tanjung kemala ') ) ) ) | ) ) | s61, (berkembang a9| a9. o00198023| 10a| o00191015| o.00real oo) o.001ta| o.ooo227o6cs| vo |o.co404081| 68o,i76, buah pematang ribu ranau tengah sukamara ' ) ) e| | cai s7a000 |(be so| roasso| | oo0sesi7o| ooooseai7ro| vo )? oo0s01213| lorises| lo ) oo0101a| o.ooo2o27ss| oo |o.posisi7s| o.0009e| buah pematang ribu ranau tengah kubik ' )) o) o | ) | s6s,57a000 (berkembang ) | garner| o0o07asi| task0geos| 1a| o0002571a| o.00o1o3| ocooasa| be77o0r os| )4s |o.coming1s| ) buah pematang ribu ranau tengah jepara ' ) ) ) | se1sao0o0 rke bang o | ao|assoc| | s73 oo01says8| ooooisaoss| o )11i| o00208872| o.0logis| lo) o0000506| o.0oo1ohio| 4s |o.oos8838s| ti6.i59000| buay pematang ribu ranau tengah angkasa ' ) o) o e| oo ) ) | s61,57a000 (berkembang o ) | anos73| | s83 o00157388| o.ooo1s7388| ) o.0oo272| o000392| .8a73s os| ) |o.oo381292| buah pematang ribu ranau tengah sukabumi ' ) ) e| | cai s7ao00 (berkembang )o | as2000| a88 | oo0sa01is8| ooooseo1ss| o00188608| o.ooo73s| poso77| o.oooross87| o ) '3g |o. o.0027o2371| o1a5028000| buah pematang ribu ranau tengah padang ratu ' ' ) ) | oo ) ) | s61, (berkembang ) | a9| a9ais| oa8 o0017763s| ooo177e3s| o ) ti| o0013020a| o.000s22| o.oo29o| o.zoos97ooi| o.c043675a| o.oo2oo7ara| oo (a71 buah pematang ribu ranau tengah tanjung setia ' ) ) | | cai s7a000 (be ban ' )o) |as|asse7| o8o o | zoos7sas8| books73sss| oo )? oo0288350| o.oo1asas| o ooo2ase| o.00oao7i7| oo |o.covesia| o001112| o162894000| buah pematang ribu ranau tengah gedung baru ) ) e| ) | s61, (berkembang ) | a9j assina | o| o001271s2| ooo1g7is2| oo gil o00112038| o.000aas| o00as01| o.ooo9so173| jo.oo3a9s75| o.00258a2011 buah pematang ribu ranau tengah tanjung sari ') ) ) ) e| ) se1 s7a000 bang o | a9| oo0118788| ooooirs7ss| oo ) o001s6118| o.0opera|l o ooo2s78| o.00os75s59| |o.c0414008| o.0025602s8| (aza buah pematang ribu ranau tengah suka bumi ' )) ) o | ) ) ) | s61,57a000 (berkembang | a6080o3| | o00180065| o.00oo18soo0s| o00115711| o.000ao3| ooo286ca| o.zoos275| |o.logo6e2a| o.o02406013| buah pematang ribu ranau tengah sumber muda caisraooo mem o | o171501000| oo| | oo0tools| o.0oo7etcsl a90| oo0016s0a| o.0segel o00s701| oo |o. o.007i44e| ) o371072000| buah pematang ribu ranau tengah way relai )) o ) o | oo ) 2p ) | s61,57a000 (berkembang ) |a9| a9i32| oo o001757a6| o.ooo17s7as| o o ) o00271820| o.0o0og7| o o000s93| o.oooiiaso8| ) |o.cog833a8| buah pematang ribu ranau tengah tanjung baru ranau se157a000 |be bang o | so| ao.meta| o001003e5| o.coo1loses o0003a8o7| o.voor| ' ) oo0130a| o.ooo27a7ai| o o 4a |o. oo0o118| o.0o17oas7| ) buah pematang ribu ranau tengah simpang sender selatan ' )' berkembang also1a| | o.0ooe967| o.ooo28oo7| o0008678a| o.ooo1a7| o001268| o.ooo25ss8| |o.loss99| buah pematang ribu ranau tengah simpang sender utara berkembang )o | s2span| 28sis3ooo| o.00opsi556| oo )? o.0oas20a| ooo177i| o) ooo7osa| o.o0141e78s| oo) |o.coo1s77| o.0o402363i| oo ) (iso buay pematang ribu ranau tengah simpang sender timur |sangat ter o o ) | at.3sag| | o.co2oso80| o.ooo293989| 21a| o.0o1s72| o006392| o.ooi278301| o.0or0s5ss07| (asi buah pematang ribu ranau tengah simpang sender telah berkembang s83| sao7| 2esisooo| 05a ooo2s75aa| ooo2s7saat o )? oo02975as| oooitol 'o o0010es| o.0oo230s| |o.coated52| (s2 buah pematang ribu ranau tengah sumber jaya ) ) ) o) o | ) ,57a000 |serangga o | o | a9| a9.280o7| | oo001875a| o.solois75a| oo ) o.oo3875a| ooo1ss| o s2 o000502| o.ooi900207| o.0oso008| buah pematang ribu ranau tengah pada suka ' ) e| ) sei sra000 |be o | ao|sosial color2ss| t25a00pos| ooo00188a| o.google7r| oooozss| o.0001loss| 4a8g |o.coast7i| ) oo8071000| (isa buay pematang ribu ranau tengah serumpunjaya ') ) ) | ) ) ) e| berkembang )j | sooasal 288i5sz000| si3 o.00188a91| o.00o018s8agi| oo o0014603s| o.0loss| o002011| o.joao2ir2| oo ) o o|o.co488756| o.001as1| o.0o25796og| (a85 (waduk ranau selatan suka sersraooo(mem gaa o | o |ar|atas| ooo1o5as8| oooorosass| oo ) sal o00000181| o.logo7| o.co1io| o.0oo2s7tool |o.oo820027| o8. (s6 waduk ranau selatan kota btu oo | ) 6at, s7a000 (berkembang o o o )j | s2rss| o288is3000| 381i o.0oo9so73s9| o00s08761| o.0o203s| o00osa2| o.oorlog3s| vo |o.co280128| o.o0o84| ,77a.000o| (a87 waduk ranau selatan pasar dewa | cai sao00 |(be |aa| aaa2) | ooosteoa| o.zoos7seal vo )? coor17rae| ooi27i|l oo ooooazo| over2poros| |o.c08s0320| o.002004a8a| (s8 (waduk ranau selatan tanjungsari o oo) o) oo ) | ) 6it,57a000 (berkembang ) | a9| a90o3sal | o00101138| o.00oao21a| oo ) o.00oa26| yo) oo0oas3| seosaoaros| (a80 waduk ranau selatan gunung ' | carsracoo(mem gaa o | o | atom2| | o00s25035| books2so0sl coo2883s0| o.boris|l o.ooo7i| o.ooo1a2038| |o.oo8o8072| o0011960| o.0o28ios2| o140. waduk ranau selatan pila oo ) 6ar, sra000 serangga o o )o | attr73s| | oo0281301| o00249780| o.0oooool oo01463| o.ooo292s89| vo o.oo8s2a53| o.0o2030102| (a01 waduk ranau selatan gunung rava ' ) | | cai s7a000 ban o | so| a9ego7| | oc0s20085| o.ooo82eo0s| o00a75701| o.ooroogsl oooozoo| o.oooiso7ss| oo) |o.co83e7ea| o.00s8980600| 8a4. .co0 waduk ranau selatan remanamjaya ) e | ) ,57a000 serangga o | o o ) |aa| asso| | oc0r356a7| o.00oo7oscar| oo ) .00s51005| o.0o2202| o0072s1| o.0o14so1oi| vo ) |o.cos0ra7s| o.001a7a| o.oos86a25a| oo ) ,57a. (waduk ranau selatan kiwi rva | caisraooo eem ban so| a9eieol | oo0o25508| o.ooo2soal 25el oo0ato101| oooissil o o002805| o.0osc1o32| |o.oo207801| o.00089a| o.00s9608s82| o205. waduk ranau selatan ' )' segigok raya o o o o | oo ) ses,57a000 serangga ) | atsuko| | o0021786| o.ooo217ss| o0000s671| o.0oo37s| o ) o00ss0a| o.ooi1oo7s9| vo |o.005366a7| waduk ranau selatan bumiasung sersraooo|mem o | ao| ae.io0o3| oo02407a0| o.coo2407aol )? o00258072| o.0o1o3el o0o22e7| o.0ooassaa2| |o.oos7o801| o.0o3masa8| ) o170. waduk ranau selatan mekarsari oo)oo o) o | oo ) | ) (berkembang o o )j | si| si2073| 288is3000| o.loose2zo2| 6ol o00110201| o.00o441| o00115a| o.ooo2sosok| |o. waduk ranau selatan bedeng tia o o | carsraooomemmn gaa o | o |as|a2me3| | 13a0 o00s6s3e0| o.loose3seol o00308503| o.oo123| o.ooo7i| o.ooo1a2038| |o.cose88o0| waduk ranau selatan gedungkanau ) e ) s61, |serangga o )o | 8moa| o0017i6oe| o.0oo1cool oo o00161028| o.00ooa7| o000621| o.oooiza27o| oo ) |o. o.00219aas6| o113, (waduk ranau selatan tanjung baru caps5rao00 |(be eem ban aseisel | ooo278oo1| coo27soil o ) o00150608| o.0oco2| oo01223| o.ooo2a8sss| oo) o0085011| o.00o9o| o0. waduk ranau selatan way wangi meminang ' s61, |serangga o | o o o | az98o0| o0020sas3| o.ooo266as3| oo )? i5i| o.0o11ool ooooasa| se77o0r os| o |o. o.0o2620758| o runjung asing merang carsracoo (mem gakko o17i501000| oo | o00280221| o.ooo2so22i| s62| o006eas7o| o.0o2cel o ) o.co1a2| ooo2soo7| oo o|o.oos72240| o001117| o225437. runjung agung tanjung kurung 6at,57a000 serangga | anos3| oo | oc0asa887| o.oooasass7| o o o ) o00317726| o.oo27i| o o00a986| o.books7i32| |o.cisco| o.oo3os8si| oo 8a7, runjung agung jair bru carrasco0 (mem gakko ano2os| | o00s00407| o.0oo3oea7| roasso07| o.oo17sel ooo21isa| o.oase7ss| oo ) |o.cos35358| o runjung agung penanggulangan e | ) berkembang | ) si201| 288isz000| o.0osiris8| o.0ooariis3| o o ) o00s9s248| o.0op373| o002008| o.oooaois99| vo jo.co2so8aal o.0o1010278| runjung agung bumi gelap berkembang so6sol 28m o.ooo6soosi| 30s| o.00seo188| o.0o2221| o.0oa0a8| o.ooo8sooko| |o.oo8s995a| o.co1o8| o.ooa77o285| runjung agung gedung nyawa oo berkembang | ao| aso0oa3| a80 o.00s20085| o.ooo320085| o.oo2830| o.zoos20077| jo.agar787| o.olas2ogo| o285. runjung agung gedung wani (te |as| anno3s| says o.00sai821| o.0o21e7| o.ooi7oaa01| |o. o.rose17805| runjung agung isra poo ea1572000 (rerun gaa pa) atas 1x7 aso o00318156| o.0o0o3i3156| oo )? a73| o00317720| o.0o127i| oo o001508| o.ooosios7s| |o.oo4os380| o.o0121| o.0o3113888| runjung agung karang endah (te |as| zoo0ol o0o21867| o.ooo2i8se7| 20a| o.oo1a99| o.0o1s08| o.oooszos75| |o. o.0o3117558| sungai are pulau kemuning |sa ngattertin | a0.0o00| oc017ie00| o.0oo17icon| o0011387a| o.0class| o.00s0s8| o.ooicioeso| |o.oos20470| o.0o379o29| sungai are guntungdaya isangatterting| enamel o.ooo2ito2| o.0o10g7| o.oo21ss00o2| |o. o.poso72885| sungai are tanah pilih |sa natt erwin o o | |o o.ooo204002| o.00s7i01| o.0o1a8sa| o.oo1sade13| ' jo.joao7io8| o.0o403a337| sungai are uan mas (te ngg o0l o.c0607os5s| o.oooeoross| ' o.0o6o32| o.o01281141| |o.oo40a98s| sungai are pecah ringan oo (re across| |o o.yoga7s25| o.ooo2a7825| o.00433as7| o.0o173a| o001827| o.proses3si| |o.oo20007i| o.0oos9| o.0o32370a7| sungai are cukup nau (re rng as.sio2| o.0o21732| o.ooo2i732| o00411a17| o.0o1cae| o.005s0a| o.oo1100750| o.003s9as| o.oo4042006| sungai are simbang luas |pe rke ban articol sas6 o.00o8solo2| asi| o.0o3313| o.ooo228e7ra| |o.oo2asa77| o.opsi2a788| oo )? sungai are sedan java oo (re o |ao| asas o.0osa0871| o.omega987i| oo ) o.00444a77| o.0o1778| o.o01921712| |o.laga827| o.00130a| o.oos35397a| sungai are sebaik ea1572000 |rer o | am) a0. 3a5 aas o.oo16| o.0opsi9o3| |o.posisi23| o.0o3s2201| sindang danau tanjung harapan isangatterting| a6424a| sis o.ooo220019| o.0088s703| o.0o1sas| o.ooi2a2702| |o. o.ooa7o1538| sindang danau muara sindangllir (re rng das jasiaiol o.c0as7870| o.oooagr87o| oo o.0o1co2|) o.oos7| o.oo1730000| jo.soo1ia| o.oo0o| o.0o4e797i8| ) sindang danau muara sindang telah (re |as| a@reog| o0021219| o.ooo2i219| 17al o.oo1278| o.0ose3| o.o0iz26001| |o.ooa7960s| o.co46s56e8| sindang danau pematang danau berkembang aaaaaa| o.o0sass21| o.ooogass21| o 9dai| o.oosa| o.o02556001| |o.oo4is380| o.0o73911o7| sindang danau ulu danau (rermngaa o 0l saga o.0o14o2185| oo ) o.0o3001| o.oo28s4ones| |o.0020560s| o.009030o7s2| sindang danau tebatlavang oo (re rng amors| a52 |o o.ooo1so225| o.0040039a| o.00o1062| o.0os877| o.o0177sai8| o o.00s6641| o.0oso18449| sindang danau wats (te rng 0l o.00s2a7e5| o.oog227es| o.00s98758| o.0o2395| o.ooosesisa| |o.coa2052a| o.olas7eso5| buana pembaca tekan rke ban asas2| o0o42897| o.ooa28o7| srs| o.0o4240| o.0o3828| o.ooo7esse| |o. o.0o04i8aa9| oo ) buana pembaca tanjung beringin ' ' berkembang ' ) | a8| a@2sas| o.ooo4i8852| ) o.0o3s28| o.0oa38a| o.zoos7e7o1| |o.00g2014a| si7.i10. buana pembaca bandar berkembang ) | a2srs7| o.00o36ooo| o.0o2755| o.ooosogora| |o.oos40580| o.oo49as37a| buana pembaca jagaraga berkembang as.7ess| o.0061407a| o.ooo1s9o7a| o.olas8e| o.006sis| o.0o25sa| o.0oo7e| o.oo7o64228| buana pembaca damarpura berkembang articol 20a8g o.0o7os840| o.0oozossao| )sss| o.loss| o.007s21| o.oo1so4i8sa| oo jo.bogor2ss| o.oo7is2338| buana pembaca ' tunas jasa berkembang ) | soal o.zoos22035| sel o.01s8s057| o.kesal o.0oa323| o.oooseacp8s| |o.00s20017| o.0o9e13941| oo buana pembaca sinar danau berkembang a640o3| o.00sa7i72| o.omega7i72| 25al o00460s17| o.00o186o| o.00orita| jo.oo3so1io| o.0o3998s0os9| buana pembaca ' gedung berkembang ' | a202051| | o.0068804a| o.oooessoaa| vo ) as8| o.00s04467| o.0o3218| o.oosa72a8| |o.oog38833| o.oos7555ss8| tiga dihari peninggian ban ao|soil o.0oo22136o| o.00010s3| .otros| o.0oo975| o.ooo1o4oai| |o.oo2oo952| o.oo01205288| tiga lihai ukuran berkembang anss01| | o.c07sio8s| o.0oo7sio8s| 77o| o.014142a5| o.loses7| ) o.007o85| o.oo140o7oes| |o.ooa78105| bisa dihari surabaya |pe ban o | a2s7mal esa o.0oo177oos| as2| o.00067e| o.ooo135s287| o|o.olas7312| o.oo2s01832| tiga lihai sukarela berkembang o | an2507| o.0ose9s78| o.oooseos7s| vo 4i9| o.0o3o7s| o.ooo4030o2| |o.0oa45007| o0. o.opsi858909| tiga dihari karang pendeta o | berkembang | asal a82 o.00ss77a2| o.books7a2| o.0040039a| o.00106o2| o.ooo440o1si| |o.roasso7| o.oo427sa7| ) tiga lihai ' kota agung berkembang a0| as.00o0al 80a o0o2170o5| o.ooo217os| 26a| o.00asa88a| o.oo19a| o.0oa316| o.ooo8se3208| |o.oase6i| o.bongso778| tiga dihari sukabumi berkembang a6arah|l o.oooassoo2| o.oo7oa| o.o0140700o0| jo.olas7at8| o.00508o7es| tiga lihai ikurpanli o oo) ooe| oo berkembang ado a8773a| o.ooo2eao23| o.0oos9e| o.0os439| o.ohio87823| |o.ooa20870| o.oo8s10784| buah rawan rantau panjang berkembang a0s8as| o.0os7a0a8| o.zoos7aoas| oo o.00asi824| o.0o1so7| o.ooosoosas| |o.oo219250| o.0000s8| o.0o304o8s8| buah rawan sukamara berkembang ) | sisi8| 2e8. o.000143e3| o.ooo914863| 1t6| o.0loss2| o.ooo2loses| |o.oo26766e2| o.oo2889a88| buah rawan bandar agung (re rng aac200| o | o.boosts2a| os7| o.oooego| o.o0oa7ioo0| jo.oogsss4i| o.0o24858360| buah rawan rus berkembang a7| @to8s| o.ooo3s2001| o.00134a| o.0007a2| o.odorata25| |o.dogs7a42| o0. buah rawan gunungcaha berkembang as.30o2| o.0os83380| o.zoos8s38so| o.oo1s21| o.006a4s| o.oo1288598| |o.oo2o2087| o.0o4179o21| buavkawan buminya berkembang ' ) | situs| o.ooo2s2881| o.0010s8| o.ooo211e3| |o.00g2818a| o.oo27a9sas| buah rawan benda poo ea1572000 (rermngaa pas amoral o.0oo272032| a7a| o.c0310583| o.oo1278| o.o01281141| |o.oo37i7ee| o.0o39a77o2| buah rawan pukulan (re rng asoka9| o.00osa77i2| o.ooo3a7772| o.0o2145| o.ooocoesss| o.00sasa9| o.co1e3| o.ooa730268| buah rawan perawi poo ea1572000 berkembang as20sal a20 o.00o38aoo| o.0o1ses| o.zoos3era| jo.oo3ssa3e| o.0asas2101| buavkawan mawar (re rng |as| an.01es| s98 o00161487| o.0oo1eia87| os| o.0cocos| o.00osa3| o.ooo1sees| |o.0oa24085| 119a71. buah rawan bumi agung jasa berkembang an2o20|) a85 o.c001sasa| o.0oo0i8sasa| oo ) o.oo11o8| o.rosso372| |o.oos00051| o.0o3254988| isamissasooo| tasmasesoo| naossasooo| song20oo| seaasooo| 40x asasi| 20x tipsessr| soo| sisi7solo0| visas1.cos.o0 kontrol setiap bobot alokasi per desa desa per klaster pagu dana desa kab. kota. oo alokasi afirmasi hasil perhitungan pagu dana desa kab. kota. alokasi afirmasi ) pagu alokasi dasar kab. kota. n asamioeagoo0| oo alokasi kinerja per| ' ? hasil hitung alokasi dasar kab. kota. pagu alokasi afirmasi kab. kota. oo hasil hitung alokasi afirmasi kab. kota. pagu alokasi kinerja kab. kota. oo hasil hitung alokasi kinerja kab. kota. pagu alokasi formula kab. kota. hasil hitung alokasi formula kab. kota. jumlah desa 2p2r u u u u a jumlah desa penerima uuuvuvuv . pse uantahun kabupaten ogan komering ulu selattibjumlah desa adalah jumlah desa kabupaten ogan komering ulu selatan berjumlhasil penilaian kinerja terbaikupati ogan komering ulu selatan, pop ali hartonoai fungsi kuasa bendahara umum negarihitung dengan rumus: desa dd) dst) (1xalokasi kinerja setiap desa sebagaimana dimaksud pada dihitungmenggunakan rumus: desa desa z1) z2) z3) ,30xluaskepala desaanetapan prioritas penggunaan dana |
tamatkesehatan nomor tahun tentang pusat kesehatan masyarakat, perlukesehatan adalah kepala dinas kesehatbab kepegawaian kepala puskesmas dan kepala tata usaha diangkat dan diberhentikan oleh bupati atas usul kepala dinas kesehatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan yang berlakupt.yaitubab vii tata kerja kepala puskesmas menyampaikan laporan pelaksanaan tugasnya kepada kepala dinas kesehatan secara berkala dan atau sewaktu waktu sesuai kebutuhan. seluruh pejabat pada upt puskesmas wajib menyusun analisis jabatan dan analisis beban kerja. dalam melaksanakan tugasnya kepalaorganisasi dalam dinas kesehatan, antar organisasi perangkat daerahdan kewenangannya. kepalapuskesmas agar menggunakan dan mengembangkan teknologi informasi yang terintegrasi lingkup internal upt puskesmas, dengan unit organisasi lain lingkungan dinas kesehatan maupun lingkup pemerintah kabupaten. bab v melalui dokumen pelaksanaan anggarannyelenggaraan upt puskesmas. pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan upt puskesmasbantuan teknis, pendidikan dan pelatihan. bab ketentuan peralihan sebelum dilantiknya pejabat fungsional yang baru sesuai dengan ketentuan peraturan bupati ini, maka pejabat puskesmas yang lama tetap menjalankaftar nama nama upt puskesmas kabupaten ogan komering ulu selatan penyelenggaraan nama upt puskesmas kategori puskesmas pelayanan alamat puskesmas kawasan jalan ak. gani nomor kelurahan upt puskesmas muaranya perkotaan non rawat inap pasar muaranya kec. muaranya upt puskesmas banding puskesmas kawasan rawat inap jalan umpu gunung ngurah nomor agung perdesaan kecamatan banding agung puskesmas kawasan jalan raya muaranya desa simpang upt puskesmas simpang perdesaan rawat inap kecamatan simpang upt puskesmas buay puskesmas kawasan non rawat inap desa simpang sender kecamatan buay pematang ribu ranau tengah perdesaan pematang ribu ranau tengah puskesmas kawasan desa talang karet kecamatan buay upt puskesmas buay pembaca perdesaan rawat inap pembaca puskesmas kawasan jalan pangeran gerak desa tenang upt puskesmas kisah tinggi terpencil non rawat inap kecamatan kisah tinggi upt puskesmas muaranya puskesmas kawasan rawat inap jalan raya muaranya kisah kecamatan kisah perdesaan muaranya kisah upt puskesmas pulau puskesmas kawasan rawat inap desa pulau beringin utara kecamatan beringin perdesaan pulau beringin upt puskesmas memakai ilir puskesmas kawasan non rawat inap desa teluk agung kecamatan memakai terpencil ilir upt puskesmas buana puskesmas kawasan pembaca perdesaan nonsawah inap desa jagaraga kecamatan buana pembaca upt puskesmas waduk puskesmas kawasan rawat inap desa tanjung baru kecamatan waduk ranau selatan perdesaan ranau selatan puskesmas kawasan jalan raya ranau desa gunung cahya upt puskesmas buay rawan perdesaan non rawat inap kecamatan buay rawan upt puskesmas buay puskesmas kawasan desa gunung terang kecamatan buay sandang aji perdesaan non rawat inap sandang aji puskesmas kawasan jalan raya pulau beringin desa upt puskesmas tiga dikaji perdesaan non rawat inap peninggian kecamatan tiga dikaji upt puskesmas buay puskesmas kawasan non rawat inap jalan raya kisah tinggi desa runjung perdesaan blambangan kecamatan buay runjung upt puskesmas runjung puskesmas kawasan non rawat inap jalan raya kisah tinggi desa gedung agung perdesaan wani kecamatan runjung agung puskesmas kawasan jalan raya pulau keliling desa pulau upt puskesmas kisah ilir perdesaan non rawat inap keliling kecamatan kisah ilir upt puskesmas sindang puskesmas kawasan jalan lingkar danau raihan kecamatan danau terpencil non rawat inap sindang danau puskesmas kawasan desa simpang luas kecamatan sungaperkotaan dan perdesaan kabupaten ogan komering ulu selatan penanggung jawab penanggung jawab penanggung jawab ukm esensial dan penanggung jawab penanggung jawab jaringan pelayanan bangunan, prasarana menanggung jawab keperawatan ukm pengembangan ukp, kefarmasian puskesmas dan dan peralatan kesehatan dan laboratorium jejaring puskesmas puskesmas mutu masyarakat koordinator koordinator koordinator koordinator koordinator koordinator koordinator jaringan dan atau pelayanan terkait pelayanan terkait pelayanan terkait jejaring puskesmasterpencil kabupaten ogan komering ulu selatan penanggung jawab ukm penanggung jawab esensial, ukm penanggung jawab jaringan pelayanan penanggung jawab pengembangan dan ukp, kefarmasian dan puskesmas dan mutu keperawatan kesehatan laboratorium jejaring puskesmas masyarakat koordinator koordinator koordinator koordinator koordinator koordinator pelayanan terkait pelayanan terkait pelayanan terkait bupati ogan komering ulu selatan, dto pop ali hartonopusat kesehatan masyarakat yang selanjutnya disebut upt puskesmas adalah upt puskesmas pada dinas kesehatan kabupaten ogan komering ulu selatan. kepala puskesmas adalah kepala upt puskesmas pada dinas kesehat kesehatan yang terdiri dari: upt puskesmas muaranya, upt puskesmas banding agung, upt puskesmas simpang, upt puskesmas buay pematang ribu ranau tengah, upt puskesmas buay semacam, upt puskesmas kisah tinggi, upt puskesmas muaranya kisah, upt puskesmas pulau beringin, upt puskesmas memakai ilir, j . upt puskesmas buana pembaca, upt puskesmas waduk ranau selatan, il. upt puskesmas buay rawan, upt puskesmas buay sandang aji: upt puskesmas tiga dikaji, oo. upt puskesmas buay runjung, upt puskesmas runjung agung, upt puskesmas kisah ilir, upt puskesmas sindang danau, dan upt puskesmas sungai are. bab iii upt puskesmas bagian kesatu: karakteristik wilayah kerja, dan kemampuan pelayanan. kategori puskesmas sebagaimana dimaksud pada ditetapkan dengan keputusan bupati. berdasarkan karakteristik wilayah kerja sebagaimana dimaksud dalam huruf puskesmas dikategorikan menjadi: puskesmas kawasan perkotaan, puskesmas kawasan perdesaan, puskesmas kawasan terpencil, dan puskesmas kawasan sangat terpencil. berdasarkan kemampuan pelayanan sebagaimana dimaksud dalam huruf puskesmas dikategorikan menjadi: puskesmas nonsawah inap, dan puskesmas rawat inap. kriteria dan penyelenggaraan pelayanan kesehatan oleh puskesmas sebagaimana dimaksud dalam dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan. bagian kedua kedudukan upt puskesmas merupakan bagian dari dinas kesehatan yang melaksanakan teknis operasional dan atau kegiatan teknis penunjang bidang pelayanan kesehatan masyarakat wilayah kecamatan. upt. upt puskesmpt puskesmas, terdiri dari: kepalausunan organisasi upt puskesmas sebagaimana dimaksud pada tercantum pada lampiran dan iii yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan bupati ini. bagian keempat tugas, fungsi dan wewenangpenjabaran tugas bagian kesatu kepala puskesmas kepala puskesmas mempunyai tugas memimpin pelaksanaan tugas upt puskesmas yang meliputi:kesehatan masyarakat serta melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh kepala dinas kesehatan. untuk menyelenggarakan tugas dimaksud pada kepala puskesmas mempunyai fungsi: menyusun perencanaan kegiatan puskesmas, membina kerja sama pegawai dalam pelaksanaan tugas, membina petugas dalam meningkatan mutu pelayanan, melakukan supervisi dalam pelaksanaan kegiatan puskesmas induk, puskesmas pembantu, pos kesehatan desa, puskesmas keliling, pos bersalin desa, pos pelayanan terpadu dan masyarakat, mengadakan koordinasi dengan camat, lurah kepala desa dan lintas sektorlaksanakan monitoring dan evaluasi kegiatan puskesmas, melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan berupa laporan rutin maupun khusus dinas kesehatan, dan melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh kepala dinas kesehatan sesuai dengan ruang lingkup tugas dan fungsinya bagian kedua kepala tata usaha kepala tata usaha memiliki tugas membantu kepala puskesmas dalam perencanaan dan pelaksanaan kegiatan administrasi perkantoran puskesmas yang meliputi:dalam meliputi: menyusun bahan rencana strategis, rencana kerja dan anggaran puskesmas, melaksanakan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan anggaran puskesmas, melaksanakan monitoring, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana kerja, dokumen pelaksanaan kegiatan puskesmas: melaksanakan kegiatan koordinasi, kemitraan dan kerja sama pelayanan puskesmas dengan sarana pelayanan kesehatan dan lintas sektor, melaksanakan pengelolaan kepegawaian, keuangan dan barang puskesmas, melaksanakan kegiatan ketatausahaan dan kerumahtanggaan puskesmas, melaksanakan publikasi kegiatan dan pengaturan acara puskesmas:,gedung kantor dan kendaraan operasional ambulans dinas, il. melaksanakan pengelolaan teknologi informasi puskesmas, melaksanakan pengelolaan kearsipan data dan informasi puskesmas: dan melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh kepala puskesmas. bagian ketigasebagaimana dimaksud pada huruf membawahbagian keempat penanggung jawab ukm pengembangan penanggung jawab ukm pengembangan sebagaimana dimaksud pada huruf membawahi upaya pengembangan yang dilakukan puskesmas, antara lain: pelayanan kesehatbagian kelimasebagaimana dimaksud pada hurufbagian keenam penanggung jawab jaringan pelayanan puskesmas dan jejaring puskesmas jaringan pelayanan puskesmas dan jejaring puskesmas sebagaimana dimaksud pada huruf adalah: jaringan pelayanan upt puskesmas, merupakan jaringan upt puskesmas yang bertanggung jawab kepala kepala puskesmas, terdiri dari: puskesmas pembantu, puskesmas keliling, dan praktik bidan desa. jejaring puskesmas merupakan jejaring upt puskesmas yang melakukan kemitraan dengan upt puskesmas, yang terdiri atas: usaha kesehatan sekolah, klinik, rumah sakit:huruf angka mempunyai tugasangka mempunyai tugasangkkabupatenhurufbagian ketujuh penanggung jawab bangunan, prasarana dan peralatan puskesmas serta penanggung jawab mutu pada upt puskesmas juga terdapat penanggung jawab bangunan, prasarana dan peralatan puskesmas serta penanggung jawab mutuabupaten. sistem informasi puskesmas dapat diselenggarakan secara elektronik dan atau nontruktur organisasi dan tata kerja inspektorat kabupaten telah dilakukan perubahan, sehingga perlu dilakukan penyesuaian terhadapselatan nomor tahun nomor tahun berita daerah kabupaten ogan komering ulu selatan nomor tahun diubah sebagai berikut antara dan disisipkan (dua) yakni dan yang berbunyi sebagai berikut selain terdapat inspektur pembantu wilayah ii, iii dan sebagaimana dimaksud dalam inspektorat kabupaten juga terdiri dari inspektur pembantu pencegahan dan investigasi. inspektur pembantu pencegahan dan investigasi sebagaimana dimaksud dalam mempunyai tugas pokok membantu inspektur dalam melaksanakan fungsiserta penanganan pengaduan masyarakat dan audit investigasi. antara dan disisipkan (satu) yakni yang berbunyi sebagai berikut untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam inspektur pembantu pencegahan dan investigasi mempunyai fungsi penyusunan rencana kerja, rencana kerja anggaran, dokumen pelaksanaan anggaran inspektur pembantu pencegahan dan investigasi, penyusunan pedoman standar bidang pencegahan dan investigasi, cc. mengoordinasikan penanganan pengaduan masyarakat dan informasi dari media: pelaksanaan program pengendalian, pencegahan dan investigasi terhadap penyimpangan serta penyalahgunaan wewenang, melaksanakan fungsi pencegahan dan investigasi terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan daerah atas perintah inspektur dan berdasarkan aduan masyarakat atau informasi dari media: melakukan tindakan revi laporan kinerja dan laporan keuangan, pemeriksaan kinerja dan keuangan, evaluasi kinerja dalam rangka pemeriksaan khusus, melaksanakan pemeriksaan lapangan berkaitan dengan pengaduan masyarakat atau informasi dari media, pelaksanaan kegiatan pemantauan dan pengumpulan bahan keterangan serta pemberian keterangan, perencanaan operasional dan pelaksanaan urusan meminta bantuan tenaga ahli untuk mendapatkan keterangan yang akurat sesuai permasalahan yang terjadi jika dibutuhkan, penyusunan dan penyampaian laporan investigasi inspektur pembantu pencegahan dan investigasi, pemantauan dan penilaian tindak lanjut hasil pencegahan dan investigasi, il.rusan pemerintahan daerah, pelaksanaan sosialisasi kegiatan pencegahan dan investigasi, pelaksanaan kajian terhadap peraturan perundang undangan dan peraturan urusan pencegahan dan investigasi, pelaksanaan koordinasi program pengawasan,dan pelaksanaan tugas lain berdasarkan perintatertib pelaksanaan tata cara pengelolaan pajak mineral bukan logam dan batuan serta sinkronisasi dengan peraturan perundang undangan, maka perlu melakukan perubahan ketiga terhadap peraturan bupati nomor tahun tentang. ketentuan dalam: peraturan bupati nomor tahun berita daerah kabupaten ogan komering ulu selatan tahun nomor peraturan bupati nomor tahun berita daerah kabupaten ogan komering ulu selatan tahun nomor diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: perhitungan teknis objek pajak dilakukan oleh wajib pajak dan diverifikasi oleh benda. penetapan dan ketetapan pajak diperhitungkan sesuai dengan isian speed yang telah diteliti. (2a) penetapan dan ketetapan pajak untuk rekanan pihak ketiga wajib melampirkan rencana anggaran biaya rab) dan analisa dari kontrak serta pernyataan kebenaran rab dan analisa dari pejabat pembuat komitmen ppk). berdasarkan speed sebagaimana dimaksud pada dan (2a)k8ngkat putaran tahun yang diajukan oleh: i1. nama drs. asin naim umur tahun pekerjaan pegawai negeri sipil alamat jalan ade irma suryani nomor kelurahan kuala mengei, kecamatan staat, kabupaten langkat, provinsi sumatera utara. nama drs. legiun. s., pd. umur tahun pekerjaan pegawai negeri sipil alamat jalan letjen suprapto, lingkungan kelurahan sidomulyo, kecamatan staat, kecamatan staat, kabupaten langkat, provinsi sumatera utara. dalam hal ini memberi kuasa kepada hermansyah dalami, s.h., irwan rwanda nst, s.h., benyamin, s.h., dan ratio, s.h. semuanya adalah advokat yang bergabung dalam tim advokasi pembela asli yang berkantor jalan amir hamzah nomor kompleks ruko griya creator helvetica, medan, yangtertanggal desember selanjutnya disebut sebagai . pemohon:. dalam hal ini memberi kuasa kepada fadilah putri lubis, s.h., sedari ginting, s.h., nur alamsyah, s.h., m.h, irwansyah putra, s.h., mba., dan nasrul ichsan nasution, s.h. advokat pada law office fadilah putri lubis partners yang berkantor jalan tengku amir hamzah nomor lantai sei agus, medan, sumatera utara. bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa, berdasarkan surat kuasa khusus bertanggal januaringkat,t,: menimbang bahwa memohon telah memberikan jawaban tertulis bertanggal januari yang diserahkan dalam persidangan pada hari senin januari yang menguraikan hal hallangkat putaran tahun pemilukada kabupaten langkat tahun untuk memilih bupati dan wakil bupati kabupaten langkat periode dilakukan dalam (dua) putaran. putaran diselenggarakan pada tanggal oktober dan diikuti oleh (enam)dfaizal harus (gane) dan drs. perlucutan siregar suratan, dan dr. ir. rosdanelli, drs. asin naim dan drs. legiun pd. sempurna tarigan, pd. dan afrizal khan, kom. rudi hartono bangun, dan ust. supriyadi, ag. putaran diselenggarakan pada tanggal desember dan diikuti duadrs. asin naim dan drs. legiun pd. berdasarkan rekapitulasi hasil penghitungan suara pemilukada kabupaten langkat putaran tahun yang dilakukan oleh memohon sebagaimana tertuang dalam keputusan kpu kabupaten langkat nomor tahun (bukti juncto berita acara dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan suara pemilukada kabupaten langkat putaran tahun tanggal desember (buktidalah sebagai berikut: nama pasangan calon jumlah urut kepala daerah dan wakil perolehan kepala daerah suara ngogesa sitepu dan buono, drs. asin naim dan drs. legiun pd. jumlah perolehan suara sah dengan demikian sesuai ketentuan undang undang nomor tahun dan berdasarkan keputusan kpu kabupaten langkatlangkat putaran tahun (bukti pasangan calon nomor urut ngogesa sitepu dan buono, se., ditetapkan sebagai pasangan calon terpilih kepala daerah dan wakil kepala daerah kabupaten langkat pada pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah kabupaten langkat putaran tahun dengan perolehan suara sah sebesar suara: terhadap hasil pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah kabupaten langkat putaran tahu kabupaten langkat putaran tahun pemohon telah menyatakan sikap untuk mendukung ngogesa siteid dan buono, se., sebagai pasangan calon terpilih kepala daerah dan wakil kepala daerah kabupaten langkat pada pemilukada kabupaten langkat putaran tahun sebagaimana dilansir oleh media cetak terbitan medan bertanggal desember (bukti sampai dengan bukti bahkan beberapa tokoh masyarakat kabupaten langkat menilaiberlangsung dengan damai dan jujur bukti s.dam permohonan guo, pemohon merasa keberatan deng"" (vide dalil pemohon pada halaman angka dalil pemohon guo tidak konkret sebab pemohon tidak menguraikan ketentuan peraturan mana yang dilanggar dan atau bertentangan yang dilakukan oleh memohon berkenaan dengan rekapitulasi penghitungan suara pemilukada kabupaten langkat putaran tahunpenghitungan suara yang dilakukan oleh memohon tingkat kabupaten sebagaimana yang tertuang dalam berita acara dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan suara model db kwk) (bukti model da kwk) (bukti sampai dengan bukti dan rekapitulasi hasil penghitungan suara yang dilakukan oleh panitia pemilihan kecamatan ppk) tersebut sebagaimana yang tertuang dalam berita acara dan sertifikat pemungutan dan penghitungan suara model c kwk). setelah melakukdan sesuai dengan ketentuan undang undang nomor tahun juncto peraturan pemerintah nomor tahunkomisi pemilihan umum kabupaten langkat (bukti dan surat keputusan(bukti oleh karena rekapitulasi hasil penghitungan suara yang dibuat oleh memohon didasarkan kepada undang undang nomor tahun dan peraturan pemerintah nomor tahun maka surat keputusan kpu kabupaten langkat nomor tahun dan surat keputusan kpu kabupaten langkat nomor tahun adalah sah dan memiliki kekuatan hukum, dengan demikian dalil permohonan pemohon guo tidak beralasan hukum sama sekali, sehingga cukup beralasan untuk ditolak.pada halaman angka yang menyatakan, ". lampiran model db1 kwk) pada tanggal desember hanya memuat jumlah per" adalah tidak benar dan tidak beralasan hukum, sebab1: dengan demikian, dalil permohonan pemohon guo sudah selayaknya untuk dikesampingkan: tentang memohon telah mengabaikan hak hak perolehan suara yang semestinya diperoleh pemohon pada halaman angka dan halaman angka permohonan guo, pemohon mendalilkan bahwa memohon telah menghilangkan suara pemilih sebanyak (delapan belas ribu lima talus dua), dimana pada putaran nama nama pemilih tersebut tercantum dalam daftar pemilih tetap dpt) akan tetapi pada pemilihan putaran namanya hilang dalam daftar pemilih tetap, dalil pemohon guo tidak benar, sebab memohon tidak mengabaikan hak hakpalagi dengan menghilangkan suara pemilih. samping itu, menurut pemohon,sebabeserta lainnya yang juga memiliki hak yang sama dengan pemohon yaitu pasangan calon nomor urut ngogesa sitepu dan buono, (in cast. pihak terkait). tentang pemilih baru yang terdaftar dalam dpt tanpa memiliki ktp maupun nik pada halaman angka pemohon mendalilkan: memohon juga telah memasukkan nama nama pemilih baru dalam daftar pemilih tetap, tanpa memiliki kartu tanda penduduk ktp) maupun nomor induk kependudukan nik) menurut pemohon, jumlah pemilih baru yang masuk dalam dpt putaran yang tidak memiliki ktp dan nik berjumlah pemilih sehingga bertentangan dengan ketentuan huruf peraturan pemerintah nomor tahun (dalil pemohon pada halaman angka dalil pemohon guo tidak benar dan beralasan hukum sama sekali, sebab sebagaimana telah diuraikan sebelumnya pada angka atas pemilukada kabupaten langkat tahun dilakukan dalam (dua) putaran, dimana dalam putaran merupakan pemilu terakhir kabupaten langkat, dengan demikian daftar pemilih yang digunakan untuk pemilukada kabupaten langkat putaran tahun adalah daftar pemilih pada pemilukada kabupaten langkat putaran tahun divide peraturan pemerintah nomor tahun daftar pemilih tersebut selanjutnya dimutakhirkan dan divalidasi, ditambah dengan daftar pemilu tambahan untuk digunakan sebagai bahan penyusunan daftar pemilih sementara (vide peraturan pemerintah nomor tahun ):.dalam penjelasan huruf peraturan pemerintah nomor tahun dijelaskan:dengan demikian dalil pemohon guo pada halaman angka dan halaman angka harus ditolak dan dikesampingkan: demikian pula halnya dengan dalil pemohon guo lainnya pada halaman angka paragraf ketiga, yang mendalilkan bahwa memohon telah memasukkan nama nama pemilih yang memiliki nik ganda", sehingga menurut pemohon guo (halaman angka "tindakan memohon tersebut telah melanggar ketentuan huruf peraturan pemerintah nomor tahun dalil pemohon tersebut tidak benar dan tidak beralasan hukum sama sekali, sebab dalam daftar pemilih tetap pemilukada kabupaten langkat putaran tahuaftar pemilih tetap. oleh karenanya, dalil pemohon guo sudah seharusnya ditolak dan dikesampingkan. tentang daftar pemilih tetap pemilukada kabupaten langkat putaran keduaputaran kedua tahun dan atau tidak menetapkan jumlah tps dalam wilayah kabupaten langkat" (dalil pemohon pada halaman angka berdasarkan rekapitulasi daftar pemilih tetap dpt) pemilukada kabupaten langkat putaran tahun yang diterbitkan oleh memohon, telah ditetapkan jumlah pemilih yang berhak memberikan suara pada pemilukada kabupaten langkat putaran tahun adalah sebanyak pemilih, terdiri dari pemilih laki laki dan pemilih perempuan, serta jumlah tps sebanyak yang tersebar kecamatan kabupaten langkat (bukti oleh karenanya cukup beralasan untuk menolak atau mengesampingkan dalil pemohon guo, tentang keberpihakan memohon pada pemilukada kabupaten langkat putaran tahun dalil pemohon guo pada halaman angka tidak benar sama sekali, sebab sebagai penyelenggara pemilukada kabupaten langkat putaran tahunoleh karenanya, memohon adaaftar pemilih tetap maupun dengan tidak memberikan undangan untuk melakukan pemilihan. sesuai dengan keputusan kpu kabupaten langkat nomor tahun(bukti memohon melalui panitia pemungutan suara pps) telah mengumumkan daftar pemilih sementara yang merupakan daftar pemilih tetap pemilukada kabupaten langkat putaran pertama tahun pada tempat tempat yang mudah dijangkau masyarakat dari tanggal november sampai dengan november guna mendapat tanggapan dari masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan pemerintah nomor tahun sehingga dalam tenggang waktu pengumuman tersebut pemilih atau anggota keluarga dapat mengajukan usul perbaikan baik mengenai penulisan nama dan atau identitas lainnya maupun memberikan informasi tentangni dan kepolisian dan atau pemilih yang berubah status menjadi tni dan kepolisian, pemilih yang sudah kawin bawah tahun, atau pemilih yang sudah terdaftar tetapi sudah tidak memenuhi syarat sebagai pemilih (vide peraturan pemerintah nomor tahun samping itu, guna mengakomodir pemilih yang belum terdaftar dalam daftar pemilih sementara untuk ditetapkan dalam daftar pemilih tetap pemilukada kabupaten langkat putaran tahun memohon telah dan telah diperbaiki dan disampaikan dalam persidangan hari senin, januari yang pada pokoknya sebagai berikut: tentang para pihak bahwa pemohon adalah salah satu pasangan calon bupati dan wakil bupati kabupaten langkat, provinsi sumatera utara berdasarkan keputusan komisi pemilihan umum kabupaten langkat (selanjutnya disebut kpu kabupaten langkat)(bukti juncto keputusan kpupemohon telah ditetapkan sebagai pasangan calon dengan nomor urut (bukti setelah dilakukan pemungutan suara yang dilakukan pada tanggal oktober terdapat (dua) pasangan calon yang berhak mengikuti pemilihan putaran yaitu: pasangan calon ngogesa sitepu buono, s.e., pasangan calon nomor urut dan pasangan calon drs. asin naim drs. legiun. s.,m. pemohon pasangan calon nomor urut pasangan calon yang berhak mengikuti pemilihan umum bupati dan wakil bupati kabupaten langkat tersebut telah ditetapkan berdasarkan keputusan kpuahwa memohon adalah penyelenggara pemilu untuk kabupaten langkat, provinsi sumatera utara, berdasarkan surat keputusan komisi pemilihan umum nomor tahun tertanggal juni yang telah diperpanjang berdasarkan surat kpu provinsi sumatera utara nomor kpu su tertanggal juni tentang perpanjangan masa jabatan keanggotaan mensosialisasikannya kepada masyarakat agar secara aktif melaporkan dan mendaftarkan diri kepada petugas panitia pemungutan suara pps) untuk ditetapkan dalam daftar pemilu tambahan. dimana daftar pemilih sementara dan daftar pemilih tambahan sesuai dengan ketentuan peraturan pemerintah nomor tahun disahkan dan diumumkan menjadi daftar pemilih tetap pemilukada kabupaten langkat putaran tahun bahkan pasca ditetapkan daftar pemilih tetap oleh memohon, tidak ada keberatan dan komplain dari masyarakat pemilih yang tidak terdaftar dalam daftar pemilih tetap, dengan demikian tidak ada alasan bagi memohon untuk menghalang halangi pemilih dengan tidak mendaftarkannya dalam daftar pemilih tetap: demikian pula halnya dengan surat undangan untuk melakukan pemilihan formulir c6 kwk), memohon telah memberikannya kepada pemilih yang namanya terdaftar dalam daftar pemilih tetap pemilukada kabupaten langkat putaran tahun (bukti dan bukti t 62j, bahkan sesuai dengan surat keputusan kpu kabupaten langkat nomor tahun tentang kartu pemilih untuk pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah kabupaten langkat putaran tahun (bukti bagi pemilih yang sudah terdaftar dan telah ditetapkan sebagai pemilih dalam daftar pemilih tetap pemilukada kabupaten langkat putaran tahun dan tidak mendapatkan surat pemberitahuan waktu dan tempat pemungutan suara formulir c6 kwk) dapat menggunakan identitas lain sebagai pengganti berupa antara lain kartu tanda penduduk ktp), surat izin mengemudi sim), kartu keluarga maupun identitas lainnya. dengan demikian tidak ada alasan bagi memohon untuk menghalang halangi pemilih dengan tidak memberikan undangan untuk memilih kepada pemilih. oleh karenanya dalil pemohon guo sudah seharusnya ditolak dan dikesampingkan. tentang keterlambatan pendaftaran pemilih kecamatan binjai dalam daftar pemilih tetap pemilukada kabupaten langkat putaran tahun dalil pemohon guo pada halaman angka tidak benar, karena (enam puluh) orang pemilih yang dimaksud oleh pemohon guo seyogianya terdaftar dalam daftar pemilih tetap pemilukada kabupaten langkat putaran tahun pada tps desa kelurahan sendang rejo kecamatan binjai mulai dari nomor s.d (bukti dan tps desa kelurahan sendang rejo kecamatan binjai mulai dari nomor s.d (bukti pada pemilukada kabupaten langkat putaran tahupada pemilukada kabupaten langkat putaran tahun jumlah pemilih yang terdaftar dalam dpt tps desa kelurahan sendang rejo kecamatan binjai melebihi kapasitas kuotaatau kurang dari kuota pemilisesuai dengan daftar pemilih tetap pemilukada kabupaten langkat putaran tahun pada tps dan tps desa kelurahan sendang rejo kecamatan binjai, orang pemilih tersebut tetapkan bersama pemilih lainnya pada tanggal november bukan tanggal desember sebagaimana dalil pemohon, tentang pemilih yang tidak berhak memilih pada halaman angka pemohon guo mendalilkan bahwa pemilih sejumlah orang yang terdaftar dalam dasar pemilih tetap pemilukada putaran tahu" dalil pemohon guo tidak logis dan sudah selayaknya untuk ditolak dan dikesampingkan, sebab berdasarkan penjelasan huruf peraturan pemerintah nomor tahun dijelaskan dalam hal seseorang belum memiliki kartu tanda penduduk dapat menggunakan tanpsamping itu, bagaimana pemohon dapat memastikan nama nama pemilih sebanyak orang yang memberikan suaranya kepada pasangan calon nomor urut ngogesa sitepu dan buono, (in cast pihak terkait). kalaupun pemohon guo dapat membuktikan nama nama pemilih tersebut, bukti tersebut merupakan rekayasa belaka dan pemohon telah melanggar asas "rahasia" sebagaimana dimaksud dalam undang undang nomor tahun dengan demikian, sangat tidak beralasan menurut hukum untuk membatalkan suara pemilih sebanyak orang tersebut: tentang perolehan suara pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah pada pemilukada kabupaten langkat putaran tahun pada halaman angka permohonan ago, pemohon mendalilkan tentangkedua tahun yaitu pemohon memperoleh suara sebesar pihak terkait memperoleh suara sebesar jumlah suara sah suara dalil pemohon guo tidak logis dan tidak realistis bahkan merupakan bentuk pemasangan terhadap hak pemilih pada pemilukada kabupaten langkat putaran tahungosuara. dengan demikian, cukup beralasan menurut hukum untuk menolak dalil pemohon guo. tentang pelaksanaan pemilukada kabupaten langkat putaran kedua tahun penuh dengan kecurangan dalil pemohon guo pada halaman angka tidak benar dan tidak beralasan hukum sama sekali, sebab pemohon dalam permohonan agoputaran kedua tahu. jika dicermati dalil dalil dan alasan alasan permohonan keberatan yang diajukan oleh pemohon guo, tidak tergambar dengan jelas adanya praktik kecurangan yang bersifat masif, terstruktur dan terencana yang dilakukan oleh pemohon dalam proses penyelenggaraan pemilukada kabupaten langkat putaran tahun sebagai perwujudan kedaulatan rakyat, pemilukada kabupaten langkat putaran tahun telah diselenggarakan oleh memohon secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil guna menghasilkan pemerintahan negara yang demokratis berdasarkan pancasila dan uudoleh karenanya cukup beralasan menurut hukum untuk untuk menolak dalil pemohon agomodel db kwk) bertanggal desember adalah sah menurut hukum: menyataktingkat kabupaten oleh komisi pemilihan umum kabupaten langkat adalah sah dan berkekuatan hukum tetap: menyatakan keputusan kpu kabupaten langkatadalah sah dan berkekuatan hukum tetap. i2.5jseptemberrubahan atas keputusan komisi pemilihan umum kabupaten langkatkartu pemilih untuk pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah putaran keduafotokopi revistahun oleh kpud kabupaten model a6 kwk)putaran tahun oleh kpud kabupaten model a6gkat putaran oleh komisi pemilihan umum kabupaten langkat model dbroklaotabariraiualbingkailesinjtaatmamplangghinddang tualwit sebertang serangtanjung pubang model da k kalderanda baralitngkalan susuematang jaya model da kwk)alapankotabaru,siraikualaelesai, komisi pemilihan umum kabupaten langkat, provinsi sumatera utara yang mempunyai masa tugas hingga akhir bulan desember tentang permasalahan bahwa berdasarkan hasil pemungutan suara putaran yang dilaksanakan pada tanggal desember memohon telah mengeluarlangkat putaran tahun tingkat kabupaten langkat oleh komisi pemilihan umum kabupaten langkat, bahwa hasil rekapitulasi penghitungan suara yang dikeluarkan oleh memohon adalah: pasangan calon ngogesa sitepu dan buono pasangan calon nomor urut memperoleh suara sebanyak suara: pasangan calon drs. asin naim dan drs. legiun, s., pasangan calon nomor urut memperoleh suara sebanyak suara. bahwa oleh , maka pemohon merasa berkeberatan dengan keputusan tersebut, oleh karenanya pemohon mengajukan keberatan atas keputusan kpu(bukti sekaligus juga keberatan atas keputusan kpu kabupaten langkat tentang penetapan pasangan calon terpilih pada pemilukada kabupaten langkat tahun (bukti bahwa keberatan atas hasil penghitungan suara yang dilakukan oleh memohon tersebut telah diajukan dan didaftarkan kepaniteraan mahkamah konstitusi dalam tenggang waktu yang dibenarkan oleh undang undang, oleh karenanya keberatan ini sudah sepatutnya dapat diterima dan diperiksa oleh majelis hakim mahkamah konstitusi. bukti fotokopi rekap data pemilih tidak ada nik pilkada bupati langkat kecamatan binjai langkalanggang, bukti fotokopi rekapitulasi jumlah pemilih kecamatan mampu putaran dan putaran pada pemilu kepala daerah dan wakil kepala daerah kabupaten langkat tahunhindi, bukti fotokopi rincidatatanjung purabang, bukti fotokopi rekapitulasi data pemilih pemilihan kepala daerah wakil kepala daerah kabupaten langkat tahun kecamatan bakalanangkalan susu, bukti fotokopi daftarbelitangematang jaya, bukti fotokopi laporan keadaan data pemilih pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah kabupaten langkat putaran tahun tingkat ppk kecamatan barok, bukti fotokopi surat pengantar tentang perbandingan jumlah daftar pemilih tetap pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah kabupaten langkat tahun putaran dan putaran wilayah kecamatan batang serangan: bukti fotokopi validasi selisih jumlah pemilih pilkada bupati dan wakil bupati langkat putaran dan tahun wilayah kerja ppk sawit seberang: bukti fotokopi data pemilih ganda pada pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah kabupaten langkat putaran dan putaran kecamatan beranda barat, bukti fotokopi jumlah pemilih putaran dan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah kabupaten langkat tahun wilayah kecamatan sei depan, bukti fotokopi data kartu pemilih ganda meninggal dunia dan tidak dikenal pilkada putaranedaran kpu kabupaten langkat nomor kpu lkt tentang netralitas penyelenggara pemilu kepala daerah dan wakil kepala daerah kabupaten langkat:kpu kabupaten langkat perihal surat edaran tertanggal desember bukti fotokopi kliping koran medan pos tertanggal desember berjudul ngogesa sitepu asin naim tanda tangani pilkada damai, bukti fotokopi kliping koran waspada tertanggal desember berjudul naim akui ngogesa unggul: bukti fotokopi kliping koran metro jam tertanggal desember berjudul kalah dalam pemilihan asli siap dukung mengabdi: bukti fotokopi kliping koran analisa tertanggal desember berjudul naim legiun siap kawal kepemimpinan ngogesa buono, bukti fotokopi kliping koran medan pos tertanggal desember berjudul naim legiun siap kawal kepemimpinan ngogeso buono, bukti fotokopi kliping koran metro jam tertanggal desember berjudul pasca pilkada langkat masyarakat diminta tenang: bukti fotokopi kliping koran sinar indonesia baru tertanggal desember berjudul pilkada langkat aman, mpi sampaikan terima kasih kepada tni polri, bukti fotokopi kliping koran metro jam tertanggal januari berjudul pilkada langkat berlangsung damai dan jujur, bukti fotokopi kliping koran medan bisnis tertanggal januari berjudul tokoh masyarakat nilai pilkada langkat jujur, bukti fotokopi kliping koran realitas tertanggal januari berjudul tokoh masyarakat nilai pilkada langkat berlangsung aman, damai, dan jujur, bukti fotokopi kliping koran medan pos tertanggal januari berjudul masyarakat nilai pilkada langkat berlangsung damai dan jujur, bukti fotokopi kliping koran sangkakala minggu januari berjudul ikrar bersama siap menang dan siap kalah dikhianati: asin naim dan legiun gugat hasil pilkada kabupaten langkat mk: bukti fotokopi kartu pemilih: bukti fotokopi deklarasi siap kalah siap menang peserta pemilu kepala daerah dan wakil kepala daerah kabupaten langkat tahun bukti fotokopi pilkada damai kabupaten langkat tahun bukti fotokopi deklarasi kesepakatan damai pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah kabupaten langkat putaran tahun samping itu, untuk mendukung keterangannya memohon juga menghadirkan empat orang saksisaksi memohon,aksisaksisaksi tanggal januarngkat, berdasarktingkat kabupaten oleh komisi pemilihan umum kabupaten langkatngkat dengaka mahkamah berwenang untuk memeriksa, mengadililangkat, berdasarkanbupati dan wakil bupati kabupaten langkat, bahwa permohonan yang diajukan pemohon adalah keberatan terhadap tentang fakta fakta lapangan bahwa wilayah kabupaten langkat, terdiri atas (dua puluh tiga) kecamatan dengan desa kelurahan, dengan sebaran penduduk berbagai lokasi dengan tingkat kesulitan komunikasi dan transportasi yang sangat beragam, bahwapada tanggal desember hanya memuat jumlah peng: bahwa memohon juga telah mengabaikan hak hak perolehan suara yang semestinya diperoleh pemohon, karena telah ditemukannya penghilangan suara pemilih yang pada putaran tercantum dalam daftar pemilih tetap dpt), akan tetapi pada pemilukada putaran ii, namanya hilang dari dpt. nama pemilih yang hilang dari dpt putaran (bukti bahwa selain dari hilangnya pemilih dari dpt putaran ii, memohon juga telah memasukkan nama nama pemilih yang baru dalam dpt, tanpa memiliki kartu tanda penduduk ktp) maupun nomor induk kependudukan nik). jumlah pemilih baru yang masuk dalam dpt putaran akan tetapi tidak memiliki ktp dan nik (bukti selain dengan memasukkan nama nama pemilih baru, memohon juga telah memasukkan nama nama pemilih yang memiliki nik ganda (bukti bahwa menurut ketentuan peraturan pemerintah nomor tahun termuat ketentuan, yang mengharuskan memohon mengeluarkan penetapan rekapitulasi jumlah pemilih terdaftar dan jumlah tps dalam wilayah kabupaten langkat, kenyataannya dalam pemilukada putaran iijuga memohon tidak menetapkan jumlah tps dalam wilayah kabupaten langkat. hal inikarena antara lainlangkat nomor tahun tentang penetapan pasangan calon terpilih pada pemilukada kabupaten langkat putaran ditetapkan pada tanggal deskeputusan kpuitetapkan pada hari rabu, desember bahwa hari kamis, desember adalah hari raya natal yang merupakan hari libur nasional: bahwa hari sabtu, desember dan hari ahad, desember adalah hari libur: bahwa hari senin, desember adalah hari raya tahun baru hijriyah muharram adalah juga hari libur nasional,memohon mengabaikan hak hak perolehan suara yang semestinya diperoleh pemohon, karena telah menghilangkan suara pada pemilukada putaran tercantum dalam (dpt), tetapi pada pemilukada putaran ii, nama namanya hilang dari dpt sebanyak dan memasukkan nama nama pemilih yang memiliki nik ganda, memohon:memohon memihak dan tidak berada dalam posisi yang netral yang telah merugikan pemohon, terbukti dengan sengaja menghalang halangi beberapa pemilih yang diprediksi akan memberikan suaranya kepada pemohon dengan cara menghilangkan daftarnya dari dpt, dan tidak memperoleh undangan untuk memberikan suaranya tps, memohon memasukkan orang pemilih dari kecamatan binjai pada tanggal desember: .dpt dalam pemilukada putaran yang tanpa memiliki ktp atau nik sejumlah: akibat keberpihakan dan kecurangan memohon, maka pemohon sangat dirugikan karena seharusnya pemohonlah justru yang menjadi pemenang dalam pemilukada kabupaten langkat periode karena dengan perolehan suara sebanyak seharusnya mendapat tambahan suara dari jumlah yang dihilangkan sebanyak suara, sehingga jumlahnya mencapai suara, sedangkan perolehan suara pasangan calon nomor urut seharusnya dikurangi (tanpa ktp dan nik) maka hanya akan memperoleh suara: .dpt yang tidak memiliki ktp dan nik, tersebar seluruh kecamatan kabupaten langkat sebanyak dari tpsamirudin pada pemilukada putaran ii, saksi terdaftar dalam dpt tetapi tidak mempunyai nik,:,pemohon sebagai berikut: tentang hasil pemilukada kabupaten langkat putaran tahun bahwa pemilukada kabupaten langkat tahun dilakukan dalam dua putaran. putaran diselenggarakan pada tanggal oktober dan diikuti oleh (enam) pasangan calon. putaran diselenggarakan pada tanggal desember yang diikuti oleh dua pasangan calon, dengan perolehan suara sebanyak suara untuk pasangan calon nomor urut atas nama ngogesa sitepu dan untuk pasangan calon nomor urut atas nama drs. asin naim dan drs. legiun pd: bahwa terhadap hasil pemilukada kabupaten langkat tahun putara, pemohon telah menyatakan sikap untuk mendukung ngogesa sitepu, s.e., sebagai pasangan calon terpilih kepala daerah dan wakil kepala daerah kabupaten langkat, bahkan beberapa tokoh masyarakat kabupaten langkat menilai penyelenggaraan pemilukada kabupaten langkat putaran tahun berlangsung dengan damai dan jujur,il pemohon guo tidak konkret, karena pemohon tidak menguraikan ketentuan peraturan mana yang dilanggar dan atau bertentangan, yang dilakukan oleh memohon, berkenaan dengan rekapitulasi hasil penghitungan suara pemilukada kabupaten langkat tahun putaran ii: bahwahasil penghitungan suara yang dilakukan memohon tingkat kabupaten, dan rekapitulasi hasil penghitungan suara yang dilakukan oleh panitia pemilihan kecamatan ppk),, setelah melakukan rekapitulasi penghitungan suara pemilukada kabupaten. langkat tahun putaran ii, makadan surat keputusan nomor tahun tentang penetapan pasangan calon terpilih pada pemilukada kabupaten langkat tahun putaran ii:guo tidak benar dan tidak beralasan hukum, karena. tentang memohon telah mengabaikan hak hak perolehan suara yang semestinya diperoleh pemohon dalil pemohon guo tidak benar, karena memohon tidak mengabaikan hak hak perolehan suara masing masing pasangan calon apalagi dengan menghilangkan suara pemilih sebanyak, bahwa terhadap dalil pemohon yang menyatakan bahwakarenaasangan calon lainnya yang juga memiliki hak yang sama dengan pemohon yaitu pasangan calon nomor urut pihak terkait), tentang pemilih baru yang terdaftar dalam dpt tanpa memiliki ktp maupun nik dalil pemohon guo tidak benar dan beralasan hukum, karena pemilukada kabupaten langkat tahun dilakukan dalam dua putaran, maka daftar pemilih yang digunakan dalam pemilukada putaran adalah daftar pemilih pada pemilukada putaran daftar pemilih tersebut selanjutny:bahwa terhadap dalil pemohon yang menyatakan bahwa memohon telah memasukkan nama nama pemilih yang memiliki nik ganda, sehingga tindakan memohon tersebut telah melanggar ketentuan huruf peraturan pemerintah nomor tahun adalah tidak benar dan tidak beralasan hukum, karena dalam dpt putarapt, tentang daftar pemilih tetap pemilukada kabupaten langkat putarantahun putaran dan atau tidak menetapkan jumlah tps dalam wilayah kabupaten langkat karena berdasarkan rekapitulasi dpt pemilukada putaran telah ditetapkan jumlah pemilih yang berhak memberikan suara pada pemilukada kabupaten langkat tahun putaran adalah sebanyak pemilih, yang terdiri atas pemilih laki laki dan pemilih perempuan dengan jumlah tps sebanyak yang tersebar kecamatan, tentang keberpihakan memohon dalil pemohon guo tidak benar karena sebagai penyelenggara pemilukada,memohon tidakpt maupun dengan tidak memberikan undangan untuk melakukan pemilihan. memohon telah menyelenggarakan tahapan pemilukada dengan berpedoman pada ketentuan yang berlaku, bagi masyarakat juga tersedia mekanisme jika namanya tidak tercantum dalam dpt dan pasca penetapan dpt tidak ada keberatan dari masyarakat pemilih yang tidak tercantum dalam dpt. begitu juga dengan surat undangan untuk memilih, memohon telah memberikannya kepada pemilih yang namanya terdaftar dalam dpt dan bagi yang namanya tercantum dalam dpt tetapi tidak mendapat kartu undangan tetap dapat menggunakan hak pilihnya dapat menggunakan identitas lain sebagai penganti: membuktikan bahwa memohon hingga tanggal desemberbahwa tindakan memohon dengan memasukkan nama nama pemilih baru yaitu pemilih yang memiliki nik ganda dalam dpt dalam pemilukada putaran tanpa memiliki ktp dan nik tersebut telah melanggar ketentuan huruf peraturan pemerintah nomor tahun bahwatindakan memohon yang jelas jelas memihak dan tidak berada dalam posisi yang imperial (non partisan) yang telah merugikan pemohon, terbukti memohon telah dengan sengaja dan menghalang halangi beberapa pemilih yang diprediksi akan memberikan suaranya kepada pemohon, karena pemegang hak pilih tersebut kehilangan haknya untuk memilih dikarenakan tidak terdaftarnya dalam dpt, dan tidak memperoleh undangan untuk memberikan suaranya tps. (bukti bahwa pelanggaran lain yang dilakukan oleh memohon yaitu dengan memasukkan orang pemilih dari kecamatan binjai pada tanggal desember (bukti (bukti bahwa sebagai bukti memohonpada tanggal desember (malam hari) beberapa jam sebelum pelaksanaan pemungutan suara, memohon telah (bukti tentang keterlambatan pendaftaran pemilih kecamatan binjai dalam dpt putaran dalil pemohon guo tidak benar, karena orang pemilih yang dimaksud oleh pemohon seyogianya terdaftar dalam dpt tps desa kelurahan sendang rejo kecamatan binjai mulai dari nomor sampai dengan dan tps desa kelurahan sendang rejo kecamatan binjai mulai dari nomor s d pada pemilukada putarajumlah pemilih yang terdaftar dalam dpt tps desa kelurahan sendang rejo kecamatan binjai melebihibahwa sesuai dengan dpt putaran ii, pada tps dan tps desa kelurahan sendang rejo kecamatan binjai, ke orang pemilih tersebut ditetapkan bersama pemilih lainnya pada tanggal november bukan tanggal desember sebagaimana dalil permohonan pemohon guo: tentang pemilih yang tidak berhak memilih terhadap dalil pemohon yang menyatakan bahwa pemilih sejumlah orang yang terdaftar dalam dpt pemilukada putara karena dalil pemohon tersebut tidak logis, karena berdasarkan penjelasan huruf peraturan pemerintah nomor tahun berbunyi,isamping itu, pemohon tidak dapat memastikan pemilih memberikan suaranya kepada pemohon, tentang perolehan suara pasangan calon bahwa terhadap dalil pemohon yang menyatakanii, yaitu pemohon memperoleh suara sebesar suara ditambah suara menjadi suara, sedangkan pihak terkait memperoleh suara sebesar dikurangi berkurang menjadi suara, sehingga jumlah suara sah adalah suara, adalah tidak logis dan tidak realistis bahkan merupakan bentuk pemasangan terhadap hak pemilih,dalah ditambah menjadidikurangi menjadi berkurang suara, tentang pelaksanaan pemilukada putaran penuh dengan kecurangan dalil pemohon guo tidak benar dan tidak beralasan hukum karena pemohontahun putarabahwa dalil dalil pemohon tidak tergambar dengan jelas adanya praktik kecurangan bersifat masif, terstruktur dan terencana yang dilakukan memohon, bahkan pemilukada putaran telah dilaksanakan oleh memohon secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adilanuari maupun empat saksi, yang telah didengar keterangannya bawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut::pendapat mahkamah i3.pasangan calon bupati dan wakil bupati kabupaten langkat periodetahun pemilukada putaran diselenggarakan pada tanggal oktober terdapat dua pasangan calon yang berhak mengikuti pemilukada putaran ii, yaitu: pasangan calon ngogesa sitepu dan buono, s.e., pasangan calon nomor urut pasangan calon terpilih, pihak terkait) dan pasangan calon nomor urut drs. asin naim dan drs. legiun. s.,m. pemohon): keputusan komisi pemilihan umum kabupaten langkat nomor tahun bertanggal november tentang penetapan rekapitulasi hasil penghitungan suara bupati dan wakil bupati kabupaten langkat tahun putaran pemilukada putaran dilaksanakan, karena tidak dibuatnya surat suara yang tidak terpakai dalam lampiran model db1 kwk, memohon telah mengurangi pemilih (menurut memohon pemilih) dari daftar pemilih tetap putaran dalam dpt putaran ii: memohon menambahkan pemilih dalam daftar pemilih putaran meskipun pemilih tidak memiliki ktp dan nik,tentang tidak dibuatnya surat suara tidak terpakai dalam lampiran db kwk (vide bukti dan bukti mahkamah berpendapat bahwa sekalipun surat suara yang tidak terpakai tidak tercantum dalam lampiran db1 kwk, akan tetapi karena surat suara yang tidak terpakai telah tercantum dalam lampiran db1 kwk yang merupakan satu kesatuan dengan lampiran db1 kwk. hal tersebut tidak mengurangi keabsahan hasil rekapitulasi penghitungan suara. oleh karenanya dalil pemohon tidak beralasan, bahwa sepanjang dalil pemohon tentang pengurangan pemilih (menurut memohon pemilih) dari dpt putaran dpt putaran yang dibuktikan dengan alat bukti berupa dpt yang dikeluarkan oleh memohon dalam bentuk compact disc yang menurut pemohon diserahkan oleh kpu kepada peserta pemilukada, menurut mahkamah, dalil tersebut terbukti berdasarkan bukti dan bukti berupa penyerahan compact disc oleh anggota ppk kecamatan binjai pada tanggal desember hal mana sama sekali tidak dibantah oleh memohon baik dengan alat bukti maupun dengan keterangannya dalam persidangan. sesuai dengan bukti dihubungkan dengan berupa surat edaran kpu kabupaten langkat nomor kpu lkt bertanggal desember yang sesuai dengan bukti berupa rekapitulasi jumlah pemilih putaran yang dikeluarkan oleh kpu kabupaten langkat bertanggal desember telah terbukti bahwa prosedur pemutakhiran daftar pemilih dari dpt putaran tidak dilakukan dalam tenggang waktu yang cukup dan mekanisme yang ditentukan oleh sampai dengan undang undang nomor tahun tentang pemerintahan daerah, sehingga tidak ada kesempatan untuk melakukan sanggahan, masukan, dan koreksi. terlebih lagi dikaitkan dengan bukti sampai dengan bukti berupa data rekapitulasi validasi dpt pada pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah kabupaten langkat tahun wilayah kecamatan se kabupaten langkat rata rata bertanggal sampai dengan januari yang seluruhnya sesudah pelaksanaan pemilukada putaran yang dilangsungkan tanggal desember telah melanggar undang undang nomor tahun tentang pemerintahan daerah yang berbunyi,yang berbunyi,meskipun dalil tersebut terbukti, akan tetapi seandainyapun jumlah pemilih yang hilang tersebut dimasukkan menjadi perolehan suara pemohon, jumlah tersebut tetap tidak signifikan untuk mengubah peringkat perolehan suara. oleh karenanya, dalil tersebut harus dikesampingkan, bahwa sepanjang dalil pemohon bahwa memohon menambahkan pemilih dalam daftar pemilih putaran ii, setelah mencermati alat bukti bukti dan bukti yang diajukan pemohon, mahkamah juga menemukan fakta hukum berupa ketidaksesuaian data, dan hilangnya data pemilih antara data pemilih pada dpt pemilukada putaran dan dpt pemilukada putaran ii, yang diuraikan sebagai berikutengan dpt pemilukada putaran ii: tujuh pemilih tidak memiliki nik:an dpt pemilukada putaran ii: lima pemilih tidak memiliki nik,dari pemilih datanya tidak bersesuaian antara nomor induk kependudukan nik) dan nama pemilih dalam dpt pemilukada putaran dan dpt pemilukada putaran ii: pemilih datanya hilang dari dpt pemilukada putaran ii: tps desa perkebunan bukit lawang, kecamatan barok, ditemukan: ketidaksesuaian antara nama dengan nik sebanyak pemilih dari pemilih dalam dpt pemilukada putaran ii: sembilan pemilih tidak memiliki nomor induk kependudukan nik), tps secara utara, kecamatan bakalan, pada pemilukada putaran ditemukan: pemilih tidak memiliki nomor induk kependudukan nik) dari pemilih yang terdaftar dalam dpt pemilukada putaran nomor induk kependudukan nik) sama ganda dari pemilih, yaitu semuanya dengan nomor induk kependudukan nik) tps secara utara, kecamatan bakalan, pada pemilukada putaran ditemukan: pemilih dari pemilih tidak memiliki nomor induk kependudukan nik): pemilih memiliki nomor induk kependudukan nik) sama ganda, yaitu semuanya dengan nomoremp. kw. mengirim, kecamatan sei bingkai, pada pemilukada putaran ditemukan dari pemilih tidak memiliki nomor induk kependudukan nik): tps desa gunung lambat, kecamatan sei bingkai, pada pemilukada putaran ditemukan pemilih tidak memiliki nomor induk kependudukan nik): meskipun dengan fakta tersebut atas pemilih tidak memiliki ktp dan nik dengan menggunakan bukti sebagai alat bukti, akan tetapi setelah memeriksa secara saksama dari alat bukti tersebut, mahkamah berpendapat bahwa dalil tersebut tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, sehingga oleh karenanya harus dikesampingkan. seandainyapun dalil pemohon tersebut benar good non tidak dapat dipastikan kepada siapa pemilih tersebut memberikan suaranya: bahwa sepanjang dalil pemohon bahwamahkamah merujuk pertimbangan pada paragraf tersebut atas sehingga tidak perlu dipertimbangkan lebih jauh: i3harus ditolakemohon telah melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundang undangan tentang penetapan daftar pemilih tetap dpt) putaran pengurangan pemilih (menurut memohon pemilih) dalam dpt putaran ii, namun angka tersebut tidak signifikan untuk mengubah peringkat perolehan suara, bahwa dpt dalam pemilukada putaran yang tanpa memiliki ktp atau nik sejumlah yang, bahwa dpt yang tidak memiliki ktp dan nik tersebut tersebar seluruh kecamatan yang ada kabupaten langkat, yaitu: "nol kecamatan jumantes human pemain selesai staat gelanggang 9i| padang tualang sawit seberang sei depan brandon barat pangkalan susu bahwa berdasarkan keputusan kpu kabupaten langkat nomor tahun tangggal september tentang jumlah pemilih dan jumlah tps pada pemilihan bupati dan wakil bupati, jumlah pemilih dalam putaran pertama yang terdaftar dalam dpt adalah sebanyak (tujuh ratus dua puluh tiga ribu empat ratus tiga puluh lima) akan tetapi dalam dpt putaran dalam compact disc) yang diberikan secara resmi oleh memohon dalil pemohon tentang penambahan jumlah pemilih sebanyak serta dalil dalil pemohon lainnya tidak terbukti secara sah dan meyakinmenyatakanchmad nowiki, maruarar siahaan, muhammad alim, abdul mukti fadjar, maria farida indrawi, akil mochtar, dan arsyad sanusi pada hari selasa tanggal dua pulsatuchmad nowiki, maruarar siahaan, muhammad alim, maria farida indrawi, akil mochtaran dihadiri oleh pemohon kuasanya,uarar siahaan ttd. ttd. muhammad alim maria farida indrawi ttd. ttd. akil mochtar arsyad sanusi panitera pengganti, ttd. mahfud kepada pemohon, pemilih hanya berjumlah berarti pada putaran memohon telah dengan sengaja menghilangkan dan membuat tidak terang jumlah pemilih sebanyak yang diyakini sebagai pemberi suara kepada pasangan calon nomor urut pemohon), akibat keberpihakan dan kecurangan memohon, pemohon sangat dirugikan karena seharusnya pemohonlah justru yang menjadi pemenang dalam pemilihan bupati dan wakil bupati kabupaten langkat periode karena, dengan perolehan suara sebanyak sebagaimana yang ditetapkan kpu kabupaten langkat, seharusnya mendapat tambahan suara dari jumlah yang dihilangkan sebanyak (delapan belas ribu lima ratus dua) suara, sehingga jumlahnya mencapai suara, sedangkan perolehan suara bagi pasangan calon nomor urut seharusnya dikurangi (tanpa ktp dan nik) maka hanya akan diperoleh suara, berdasarkan hal hal tesebut atas, pemohon memohon agar mahkamah konstitusi berkenan untuk menerima dan selanjutnya memeriksaini untuk seluruhnya: memutuskan, membatalkan keputusan komisi pemilihan umum kabupaten langkat nomor tahun serta memutuskan, membatalkan keputusan komisi pemilihan umum kabupaten langkat nomor tahun tentang penetapan pasangan calon terpilih pada pemilihan bupati dan wakil bupati kabupaten langkat tahun memerintahkan dan menghukum memohon untuk membatalkan dan selanjutnya memperbaiki hasil penghitungan suara pemilihan bupati dan wakil bupati kabupaten langkat tahun yang dilakukannya, selanjutnya menetapkan pasangan calon bupati dan wakil bupati kabupaten langkat nomor urut atas nama drs. asin naim dan drs. legiun sebagai pasangan calon terpilih dengan memperoleh sebanyak suara ditambah sebanyak sehingga menjadi suara, sedangkan pasangan calon nomor urut ngogesa sitepu dan buono) yang sebelumnya memperoleh sebanyak suara harus dikurangi sebanyak suara sehingga menjadi suara. apabilii,nama nama pemilih tambahan dalam dpt putaran ii, diproses oleh memohon pada tanggal desember bukti fotokopi surat edaran nomor kpu:lkt tertanggal desember bukti fotokopi surat pernyataan atas nama nuri dan ridwan: bukti fotokopi surat pernyataan ahmad, muhammad sup, menimbang bahwa, samping mengajukan bukti tertulis sebagaimana disebutkan atas, pemohon juga mengajukan empat, saksi amirudin pada pemilukada putaran ii, saksi terdaftar dalam dpt tetapi tidak mempunyai nikwalikota dan wakil walikota subulussalam, provinsi nanggroe aceh darussalam, yang diajukan oleh: i1. nama alauddin, s.e. kewarganegaraan indonesia tempat, tgl. lahir runding, aceh april pekerjaan pegawai negeri sipil alamat jalan jalal, desa subulussalam, kecamatan simpang kiri, kota subulussalam: nama drs. salman kewarganegaraan indonesia tempat, tgl. lahir aceh selatan, desember pekerjaan pegawai negeri sipil.. dalam hal ini memberikan kuasa kepada drs. jurnal, s.h., m.h, perlindungan sinaga, s.h., buhari, s.h., siti umrah, s.h., dr. mandir ismail, s.h., l.l.m., dr. sf. marbun, s.h., hum., liberation nainggolan, s.h., andi abdurrahman nawawi, sh., masa donny kertapati, s.h., kesemuanya adalah para advokat penasihat hukum, berkantor jalan raya bogor km. nomor rt rw kecamatan ciracas, jakarta timur dan jalan bandung nomor menteng, jakarta pusat, berdasarkan surat kuasa khusus bertanggal desember dan desemberindependen pemilihan kip) kota subulussalam, yang berkedudukan jalan teuku umar nomor subulussalam: dalam hal ini memberikan kuasa kepada: zaini djalil, s.h, hadiningtyas, s.h, ikhwaluddin simatupang, s.h., hum, adi mandar, s.h., hum., kesemuanya adalah advokat pengacara dan penasihat hukum yang bergabung sebagai tim advokasi pemilukada kota subulussalam yang beralamat kota subulussalam jalan teuku umar nomor subulussalam, berdasarkan surat kuasa khusus bertanggal januari bertindak untuk dan atas nama komisi independen pemilihan kota subulussalam:independen pemilihan kota subulussalam: membaca keterangan tertulis dari pihak terkait pasangan calon terpilih walikota dan wakil walikota subulussalam: memeriksa dengan saksama bukti bukti dari pemohon dan memohon: mendengar keterangan paralisih hanya (seratus sembilan puluh tiga) suara dari suara pemohon, pelanggaran pelanggaran pemilukada tahap kedua bahwa terhadap hasil penghitungan suarbahwa dalam putaran pertama pemilukada memohon telah menetapkan jumlah pemilih sebanyak (tiga puluh enam ribu enam ratus delapan puluh dua) pemilih, sedangkan pada putaran kedua pemilukada, memohon menetapkan jumlah pemilih sebanyak (tiga puluh tujuh ribu lima ratus lima puluh lima) pemilih (vide bukti dengan demikian, memohon telah melakukan penggelembungan suara pemilih sebanyak (delapan ratus tujuh puluh tiga) suara pemilih, dengan perincian sebagai berikut: pemilih pemilih tahap suara tahap jumlah bahwa terjadinya penambahan (penggelembungan) peserta pemilihan dari putaran pertama putaran kedua ini tidak pernah dijelaskan oleh memohon sebagai pindahan peserta pemilih dari daerah lain, sehingga penambahan jumlah pemilih pada putaran kedua sebesar pemilih dan kemudian ditetapkan sebagai pemilih tetap dalam pemilihan putaran kedua ini jelas merupakan pelanggaran terhadap nomor tahun tentang perubahan kedua atas nomor tahun tentang pemerintahan daerah juncto nomor tahun tentang pemerintahan daerah, sebab menurut ketentuan nomor tahun. dengan demikian, undang undang tidak membuka peluang adanya kemungkinan penambahan jumlah pemilih, bahwa terjadinya penggelembungan jumlah pemilih dilakukan oleh memohon dengan cara carayakni: kecamatan longkib bukti kecamatan penanggalan bukti kecamatan simpang kiri bukti total contoh: nurrohman, subulussalam, umur p), jl. abadi, ds. pelita, tps subulussalam selatan, nomor urut nurrohman, butar, umur jl. pegang, tps subulussalam selatan, nomor urut (bukti 11a) contoh a2. (satu keluarga pemilih) madhuri, ir, mm, runding, umur l), jl. pertemuan, ds. siaga, tps subulussalam utara, nomor urut madhuri, ir,mm, runding, umur l), jl. teuku umar, ds. siaga, tps subulussalam utara, nomor urut (bukti p 11b): contoh a3. (satu orang dengan tiga nama yang sama tps sama dan tps berbeda, yanti, siaran, umur p), siaran, tps siaran, nomor urut yanti, siaran, umur, p), siaran, tps nomor urut yanti, siaran, umur p), siaran, tps siaran, nomor urut (bukti p 11c): memohon melakukan manipulasi dengan cara mencatat dalam daftar pemilih anak (pemilih) bawah umur yang umurnya dipalsukan dimanipulasi dinaikkan, sehingga memiliki hak sebagai pemilih. pemohon hanya menyampaikan orang pemilih sebagai contoh untuk satu kecamatan beserta buktinya, contoh b1. penduduk desa jambi dan desa pulo keep kecamatan sultan daulat herlina, sesuai copy ijazah lahir thn), terdaftar tps desa jambi: ternyata ditulis dalam dpt lahir senang hati, sesuai copy ijazah lahir thn), terdaftar tps desa jambi: ternyata ditulis dalam dpt lahir mastersi, sesuai copy ijazah lahir, thn), terdaftar tps desa pulo keep:, ternyata ditulis dalam dpt lahir citrina, sesuai copy ijazah lahir, thn) terdaftar tps desa pulo keep, ternyata ditulis dalam dpt lahir (bukti p 12a), contoh b2. anak dibawah umur memperoleh panggilan tetapi dilarang datang oleh orang tua emma susanti. ari rasmi, sesuai copy ijazah lahir thn), terdaftar tps kampong subulussalam utara, kecamatan simpang kiri, ternyata ditulis dalam dpt lahir (bukti p 12b) cc. memohon melakukan manipulasi dan kecamatan sultan daulat, contoh: ucok, penduduk lubuk pusaka kecamatan langkahan kabupaten aceh utara, telah ikut memilih tps desa sukamaju, kecamatan sultan daulat, (bukti p 13a). harian syah putra, penduduk, desa handel, kecamatan gunung meriah, kabupaten aceh singkil, telah ikut memilih tps desa subulussalam, kecamatan simpang kiri, kota subulussalam: (bukti p 13b).contoh d1. ita fitri yeni, mencoblos tps atas nama eli sabar, ita fitri yeni, mencoblos tps atas nama fitri: ita fitri yeni, mencoblos tps atas nama elisabeth: tps desa subulussalam selatan dan tps tps desa subulussalam) (bukti 14a1). supiyem, (bukti 14a2). alfredo yang membawa surat undangan atas nama risk yunita yang diberikan oleh saudara lasi tim sukses merah sakti, sh., dan affan alfian, se. (bukti 14a3). contoh d2. keterangan saksi saksi menerangkan mereka melihat ibu nurzaiti dan empat orang perempuan datang dari bimo kabupaten aceh singkil untuk melakukan pencoblosan (lihat pernyataan busi dan zainuddin) (bukti p 14b): bahwamemohon kota subulussalam antara lain: satu kotak suara tidak tersegel tps kampong subulussalam, dengan isi suara sah mencapai ratusan suara, satu kotak suara tidak tersegel tps kampong subulussalam utara dengan isi suara sah mencapai ratusan suara: satu kotak suara tidak tersegel tps kampong subulussalam barat dengan isi suara sah mencapai ratusan suara: satu kotak suara tidak rekapitulasi dan tidak tersegel tps kampong subulussalam barat dengan isi suara sah mencapai ratusan suara, satu kotak suara tidak ditandatangani rekapitulasi suaranya terdapat tps kampong pagar, dengan isi suara sah mencapai ratusan suara, ditemukan dua buah kotak suara yang tidak ada isinya kampong sukamakmur, padahal ratusan suara dinyatakan sah, ditemukan satu buah kotak suara tidak tersegel dan satu kotak suara yang tidak ada isinya kampong pasar panjang, padahal ratusan suara dinyatakan sah: ditemukan satu buah kotak suara yang tidak ada isinya tps kampong sikalondang, padahal ratusan suara dinyatakan sah: ditemukan satu buah kotak suara yang tidak tersegel tps kampong makmur jaya, padahal ratusan suara dinyatakan sah, ditemukanditemukan satu buah kotak suara dalam keadaan kosong tps kampong tangga besi, padahal ratusan suara dinyatakan sah, (bukti bahwa dengan ditemukannya kotak suara yang tidak tersegel tersebut atas, berarti memohon telah melakukan pelanggaran terhadap keputusan komisi independen pemilihan provinsi aceh darussalam nomor tahun berita acara pemungutan suara dan sertifikat hasil penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada masukan dalam kotak suara, pada bagian luar ditempelkan label serta segel : bahwa dengan alasan alasan yang dikemukakan atas, maka surat pernyataan tanggal januari adalah tidak benar dan merupakan bentuk manipulasi lain yang secara sengaja dilakukan oleh memohon (bukti bahwa peserta nomor urut yakni calon walikota merah sakti, sh., ketika masih menjabat ketua komisi dprd kota subulussalam memiliki kewenangan untuk memilih anggota memohon kota subulussalam. kemudian kewenangan memilih anggota memohon kota subulussalam tersebut telah disalahgunakannya dengan memilih hasen saran, sh., sumardi, drs. syarkawi nur, irianto harahap, sh., nurmaria sebagai anggota memohon kota subulussalam, sehingga selaku anggota memohon tidak dapat bertindak sebagai wasit yang adil: bahwa akibat dipilihnya para anggota memohon tersebut oleh merah sakti, sh., calon walikota nomor para anggota memohon tersebut telah melakukan tindakan yang secara nyata nyata berpihak kepada salah satu peserta merah sakti, sh.). dengan demikian, memohon telah mengabaikan, mencederai, melanggar prinsip prinsip dan asas penyelenggaraan pemilukada yang mandiri, jujur, adil, tertib penyelenggara pemilu, keterbukaan, proporsional, profesionalitas, akuntabilitas, efesien dan efektif, sebagaimana ditentukan dalam nomor tahun juncto peraturan kpu nomor tahun bahwa pada desember memohondengan tanpa mengundang saksi dari pasangan pemohon. tindakan memohon tersebut jelasmenyebutkanibukota dalam rapat pleno terbuka. menyebutkan: undangan dan agenda rapat pleno kip aceh dan kip kabupaten ibukota disampaikan paling lambat (tiga) hari sebelum rapat pleno dilaksanakan. bahwa lebih lanjut rekayasa memohon untuk memenangkan pasangan calon walikota wakil walikota subulussalam nomor urut terlihat pula dalam hal terjadinya usaha terburu buru dari tindakan memohon dalam melaksanakan tahapan dan jadwal waktu pemilihan walikota wakil walikota subulussalam putaran kedua yang sudah ditetapkan sendiri dalam surat keputusan memohon nomor tahun tertanggal oktober antara lain sebagai berikut: radilaksanakan terburu buru langsung tanggal desember jam wib, sedangkan kecamatan sultan daulat dilaksanakan pada tanggal desember sementara waktu yang disediakan dalam keputusan memohon adalah tiga hari (tanggal desember sampai dengan desemberdilaksanakan pada tanggal desember sedangkan menurut surat keputusan memohon adalah tanggal desember sampai dengan desember rapat pleno komisi independen pemilihan untuk menetapkan pasangan calon walikota wakil kota terpilih pada putaran kedua pemilukada kota subulussalam tahun yang dilaksanakan pada tanggal desember tanpa mengundang saksi dari pasangan calon pemohon), dengan alasan rapat pleno dilaksanakan secara tertutup. rapat pleno yang dilakukan oleh memohon tersebutberbunyikota dalam rapat pleno terbuka . sedangkan berbunyi: undangan dan agenda rapat pleno kip aceh dan kip kabupaten kota disampaikan paling lambat (tiga) hari sebelum rapat pleno dilaksanakan . bahwa memohon dengan maksud jahat atau setidak tidaknya dengan itikad buruk telah memindahkan tempat pemungutan suara tps) dari tempat semula berada kompleks madrasah tsanawiyah negeri subulussalam, dipindahkan lorong cinta maju, kampong subulussalam. pemindahan ini dilakukan tanpa adanya surat keputusan yang dibuat secara khusus untuk melakukan pemindahan. bahwa akibat dari pemindahan tps nomor ini, maka pelaksanaan pemilihan dan penghitungan hasil pemilihan tidak dapat dilihat secara transparan oleh masyarakat atau saksi saksi yang ditunjuk oleh tim pemohon, karena tps nomor tersebut terletak agak tersembunyi sehingga berakibat hilangnya transparansi dalam pelaksanaan pemilihan dan penghitungan hasil pemilihan: adanya "sogokan atau money politic dalam bentuk barang yang dibagikan dalam minggu tenang berupa "mie instan kepada ratusan anggota keluarga pemilih yang tergolong miskin kampong sepanjang daerah aliran sungai kecamatan runding dan kecamatan longkib, yang dilakukan oleh tim sukses calon pasangan nomor urut merah sakti, dan affan alfian, se: contoh: adanya pembagian mie instan merek alami kepada yang dalamnya diselipkan kartu nama dan stiker gambar pasangan peserta nomor urut pada saat minggu tenang pada jumat desember jam wib desa sibungke kecamatan runding (bukti bahwa memohon tidak pernah merespon dan tidak pernah menjawab surat keberatan dari pemohon tertanggal desember tentang penelitian dan pemeriksaan terhadap "dugaan kuat penyimpangan pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara serta permohonan agar dilakukan penghitungan ulang. hal ini membuktikan bahwa memohon telah mengabaikan tugas dan kewajibannya sebagai wasit dan pelaksana pemilihan walikota wakil walikota subulussalam yang jujur, adil, dan independen. maka adalah wajar dan adil apabila pemohon memohon kepada yang mulia bapak ketua dan majelis hakim mahkamah konstitusi, agar memerintahkan memohon untuk menugaskan pejabat berwenang untuk melaksanakan penghitungan ulang terhadap hasil pemilihan walikota wakil walikota subulussalam kecamatan simpang kiri, kecamatan penanggalan, dan kecamatan sultan daulat: bahwa selain hal tersebut atas, rombongan memohon diduga kuat telah diberangkatkan oleh calon pasangan nomor urut untuk rekreasi dari kota subulussalam kota medan, sesaat setelah selesai rapat pleno rekapitulasi penghitungan suara pada desember memohon dan anggota rombongan berangkat medan dengan mengendarai mobil operasional kip kota subulussalam, nomor polisi bk dan menginap istana hotel medan, jalan ir. juanda nomor b c d e f, kamar nomor yang tercatat atas nama nurmaria, salah seorang anggota memohon kota subulussalam pada tanggal dan desember keberangkatan tersebut tidak jelas maksud dan tujuannya dan tidak ada hubungannya dengan tugas pelaksanaan pemilihan calon walikota wakil walikota subulussalam. (bukti bahwa memohon dalam rapat pleno tanggal desember tentang penetapan pasangan calon walikota wakil kota terpilih pada pemilukada kota subulussalam tahun tidak mengundang pemohon saksi pasangan calon nomor urut alauddin, dan drs. salman, ketua panas maupun anggotanya, pemantau dan warga masyarakat, dengan alasan bahwa rapat pleno tersebut adalah rapat tertutup. fakta ini patut diduga sebagai rangkaian kesengajaan yang dilakukan oleh memohon untuk melakukan manipulasi dan kecurangan dalam melaksanakan rekapitulasi hasil pemilihan walikota dan wakil walikota subulussalam. tindakan memohon ini dapat dipastikan sebagai upaya menyempurnakan kecurangan, manipulasi hasil penghitungan suara, dan ketidakadilan, serta ketidakjujuran dalam melaksanakan pemilihan walikota dan wakil walikota subulussalam, bahwa dengan terjadinya manipulasi dan keberpihakan memohon kepada pasangan nomor urut atas nama calon terpilih atas nama merah sakti, s.h dan affan alfian, s.e, dan terjadinya pelanggaran terhadap berbagai peraturan perundang undangan yang secara sengaja dilakukan oleh memohon, selain akan menimbulkan ketidakpastian hukum,ota subulussalam. tindakan memohon yang berpihak kepada salah satu pasangan tersebut telahundang undang nomor tahun juncto peraturan kpu nomor tahun yang sedang dibangun oleh bangsa indonesia umumnya dan daerah istimewa aceh khususnya, tanggal desember dan registrasi pada tanggal desember dengan nomor php.d vi diperbaiki dan diterima kepaniteraan mahkamah pada tanggal januari yangkemudian daripada itu kewenangan mahkamah agung tersebut, ditegaskanbahwa berdasarkuntuk berkenansebagaimana tertuang dalam keputusan memohon nomor tahun tertanggal desember tentang penetapan pasangan calon walikota dan wakil walikota terpilih pada pemilukada kota subulussalam tahun tertanggal desember dan berita acara penetapan pasangan calon walikota wakil walikota subulussalam terpilih periode yang ditetapkan pada tanggal desember memerintahkan memohon untuk mengurangi hasil penghitungan perolehan suara nomor urut atas nama calon terpilih merah sakti, s.h dan affan alfian, hanya sebesar atau setidak tidaknya dikurangi suara, sehingga menjadi suara, menetapkan pemenang dalam putaran kedua pemilukada walikota wakil walikota subulussalam periode tahun adalah pasangan calon walikota wakil walikota nomor urut atas nama alauddin, se. dan drs. salman, atau mengabulkan permohonan dan keberatan pemohon untuk seluruhnya, memerintahkan kepada memohon untuk melaksanakan pemilihan ulang (pencoblosan) putaran kedua pemilihan calon walikota calon wakil walikota subulussalam kecamatan runding dan kecamatan longkib: memerintahkan kepada memohon untuk melakukan penghitungan ulang kecamatan simpang kiri dan kecamatan sultan daulat: memerintahkan kepada memohon untuk menugaskan pejabat yang berwenang melaksanakan penghitungan ulang daerah pemilihan kecamatan simpang kiri dan kecamatan sultan daulat, menetapkan waktu pelaksanaan pemilihan (pencoblosan) ulang putaran kedua calon walikota dan calon wakil walikota subulussalam kecamatan runding dan kecamatan longkib, selambat lambatnya bulan terhitung sejak putusan perkara ini diucapkan, memerintahkan kepada memohon untuk mengurangi hasil perolehan penghitungan suara pasangan nomor merah sakti, s.h., dan affan alfian, s.e., dari hasil pemilihan (pencoblosan) ulang dan penghitungan ulang dengan sejumlah (delapan ratus tujuh puluh tiga) atau setidak tidaknya (tiga ratus lima) suara yang tidak sah: memerintahkan memohon untuk menetapkan pemenang dalam pemilihan calon walikota calon wakil walikota subulussalam periode sesuai dengan hasil pemilihan (pencoblosan) ulang kecamatan runding dan kecamatan longkib serta hasil penghitungan ulang kecamatan simpang kiri dan kecamatan sultan daulat: atau apabilota subulussalam nomor tahun tentang penetapan hasil walikota dan wakil walikota terpilih pada pilkada kota subulussalam tahun tertanggal oktoberber bukti fotokopi surat keputusan bersama nomor istimewa pts vii tanggal agustus partai: bukti p 2a fotokopi surat dewan pimpinan tingkat partai golongan karya kota subulussalam nomor dpd ii pgk ks x tertanggal oktober perihal dukungan calon walikota wakil walikota: bukti p 2b fotokopi surat dewan pimpinan cabang partai bulan bintang kota subulussalam, nomor pc ks tertanggal november perihal surat dukungan, bukti p 2c fotokopi surat dewan pimpinan pusat partai amanat nasional nomor pan a k wsj x tertanggal oktober perihal persetujuan dukungan kepada suku. alauddin, se.,sebagai calon walikota subulussalam, nanggroe aceh darussalam: bukti fotokopi model kwklampiran model db1 kwkmodel db1 kwk catatan pelaksanaanlongkibrundingultan daulatpenanggalanimpang kiri: bukti p 11a fotokopi bukti menunjukkan bahwa orang yang sama, alamat yang berbeda, tanggal lahir sama melakukan pencoblosan tps subulussalam selatan dengan nomor urut juga terdaftar tps subulussalam selatan dengan nomor urut bukti p 11b fotokopi daftar pemilih tetap dengan nama orang yang sama, alamat yang berbeda, tanggal lahir sama terdaftar tps subulussalam utara dengan nomor urut dan nomor urut bukti p 11cali tps siglum, dan tps sing rim: bukti p 12a fotokopi nama nama bawah umur yang umurnya dipalsukan dimanipulasi dinaikkan, sehingga memiliki hak sebagai pemilih: bukti p 12b fotokopi pernyataan kesaksian emmy susanti atas pemberian hak suara kepada anaknya, bukti p 13a: fotokopi kesaksian dan pernyataan ucok, bukti p 13b fotokopi kesaksian dan pernyataan harian syah putra: bukti p 14a. fotokopibukti p 14a. fotokopi surat pernyataan supiyem yang menyatakan bahwa dia melakukan pencoblosan karena disuruh oleh suparman tim pasangan calon walikota dan calon wakil walikota nomor urut pasangan sabit dengan menggunakan surat undangan atas nama rini andriana: bukti p 14a3 fotokopi surat pernyataan edy hasyim tanggal desember yang menyaksikan sdr. mulai ts. sabit) memberikan surat undangan atas nama asri putri risk yunita kepada alfredo untuk melakukan pencoblosan tps desa subulussalam: bukti p 14b fotokopi surat pernyataan busi tanggal desember dan surat pernyataan zainuddin tanggal desember yang pada pokoknya menyaksikan adanya pengerahan massa yang bukan penduduk desa subulussalam datang menyerahkan surat undangan dan kemudian diberikan kertas suara oleh pps pada saat tps sudah mulai sepi, bukti fotokopi berita acara rekapitulasi hasil pemungutan suara wakil walikota subulussalam putaran tahun kecamatan simpang kiri tanggal desember yang berisiwakil walikota kecamatan simpang kiri, surat pernyataan zulhelmi tanggal desember yang menyaksikan langsung adanya pelanggaran pelanggaran dalam pemilihan calon walikota wakil walikota subulussalam putaran kedua mana kotak suara yang tidak tersegel: bukti fotokopi surat pernyataan ketua kpps tanggal januari bukti fotokopi surat pernyataan ali lambang dan daftar penerima barang dari tim sukses sabit kecamatan runding pada hari jumat tanggal desember bukti fotokopi kwitansi menginap istana hotel tanggal desember bukti fotokopi surat penolakan rekapitulasi hasil penghitungan suara pemilihan walikota dan wakil walikota subulussalam oleh komisi independen pemilihan kip) kota subulussalam nomor as salam tanggal desember bukti fotokopi surat tim pemenangan salam nomor as salam tanggal november tentang keberatan atas selebaran dalam pilkada, bukti fotokopi surat keputusan kip provinsi nad nomor tahun tentang kode etik pelaksana pemilihan gubernur wakil gubernur bupati wakil bupati dan walikota wakil walikota provinsi nad tanggal agustus bukti fotokopi surat keputusan kip provinsi nad bupati wakil bupati dan walikota wakil walikota tempat pemungutan suara tanggal oktober bukti fotokopi @akun aceh nomor tahun tentang penyelenggaraan pemilihan umum aceh, bukti p 24a fotokopi daftar penduduk potensial pemilih pilkada dp4), subulussalam, desa pasir panjang, kecamatan simpang kiri: bukti p 24b fotokopi daftar penduduk potensial dp4) subulussalam, desa lar bersih, kecamatan penanggalan, bukti fotokopi surat keputusan kip kota subulussalam nomor tahun tanggal oktoberii: bukti fotokopi surat keputusan kip kota subulussalam nomor tahun tentang penetapan jumlah pemilih tetap pilkada walikota wakil walikota subulussalam putaran tahun tanggal november bukti fotokopi surat keterangan tim pemenang as salam kota subulussalam, tertanggal januari berita acara pengukuran nomor bap i tanggal januari bukti fotokopi surat keputusan kip kota subulussalam nomor tahun tanggal desemberbukti fotokopi surat dari ppk longkib kepada ketua kip kota subulussalam nomor vii tanggal juli tentang alamat tps, daftar nama nama tps dalam kecamatan runding tanggal juli daftar pemilih sementara dan lokasi tps pemilih walikota wakil walikota subulussalam kecamatan sultan daulat tahun tanggal agustus daftar lokasi tempat pemungutan suara tanggal juli selain itu, pemohon juga telah menghadirkan orang saksi yang telah didengar keterangannya bawah sumpah dalam persidangan pada tanggal januari dan januari sebagai berikut: saksi ita fitri yeni bahwa saksi mengaku mencoblos tiga tps yakni: tps terminal, tps desa subulussalam, tps enam, kecamatan simpang kiri. ketika mencoblos tps terminal atas nama dirinya yakni ita fitri yeni. saksi mengaku saat mencoblos tps menggunakan kartu undangan atas nama elly syariah, sedangkan tps menggunakan kartu undangan atas nama elizabeth, saksi mencoblos tps jam kemudian mencuci tangannya agar tinta tanda pemilihnya hilang. kemudian diberikan lagi kartu undangan pemilih tps kurang lebih jam sepulang dari tps saksi kemudian diperintahkan untuk mencuci tangan kembali dengan menggunakan winner untuk kemudian mencoblos tps saksi mencoblos karena mendapat suruhan dari seseorang bernama seimbang. bersedia menuruti seimbang karena saksi tinggal menumpang rumah seimbang yang merupakan tim sukses pasangan calon nomor setelah mencoblos tps, saksi diberi imbalan uang sebanyak rp. saksi irwan bahwa saksi memilih tps kecamatan simpang kiri, subulussalam kota, bukan atas namanya sendiri, tetapi menggunakan kartu undangan avian sinaga: bahwa saksi mendapatkan kartu undangan pemilih dari tim sukses alfian bintang pasangan calon nomor urut sebenarnya saksi tidak memilih karena tidak terdaftar sebagai pemilih tetap. karena sdr. alfian menjanjikan sejumlah uang dan iming iming proyek apabila menang, selesai mencoblos pada malam hari, saksi diberi uang rp. saksi suhardi bahwa saksi mengaku melihat sendiri tim sukses pasangan calon nomor membagikan mie instan desa tualang kecamatan runding kota subulussalam saksi juga menerima bungkus mie instan dan lainnya: bahwa saksi juga mengaku bujuk agar memilih pasangan calon nomor saksi mengaku bahwa pemilukada desa tualang kecamatan runding kota subulussalam berlangsung aman dan lancar, saksi sahnya bahwa saksi adalah tim sukses pasangan calon nomor wassalam) dan menjadi tim pemantau desa, bahwa saksi menyatakan pada putaran kedua ada kecurangan kpps sukamaju kecamatan sultan daulat antara lain, ada seorang bernama umar memberikan kartu undangan pemilih kepada ucok tanjung yang memegang dua kartu undangan untuk memilih pasangan calon nomor urut bahwa saksi telah melaporkan hal ini bawaslu sultan daulat diterima pak sunda. saksi dalam laporannya tidak dibuat tertulis, bahwa pada tanggal desember ppk kecamatan sutan daulat, saksi tidak mau menandatangani berita acara rekap untuk pasangan calon nomor urut bahwa desa gunung jati, kecamatan sultan daulat, ada seorang bernama gini, dari kota cane ikut memilih sultan daulat. padahal gini tidak punya hak memilih tps menurut pengakuan gini, ikut mencoblos karena disuruh oleh seseorang bernama juhar yang merupakan tim sukses pasangan calon nomor urut bahwa saksi menyatakan pada putaran kedua ada kecurangan yakni seseorang bernama jimmy adalah tidak terdaftar dpt karena berasal dari aceh utara namun ikut memilih, pemilih ganda ada empat nama berdasarkan dpt desa gunung batu, sedangkan nama yasmin juga memiliki nama ganda desa sukamaju, bahwa saksi menyatakan petugas kpps tidak diambil dari tokoh tokoh masyarakat melainkan ditunjuk oleh kepala desa yang merupakan pendukung dari pihak pasangan calon nomor urut sabit), bahwa desa sukamaju terjadi diskriminasi pemilih hendak melakukan pemilihan. ada seorang pemilih yang sakit bernama zubaidah yang mendapat kartu undangan tps yang karena sakit minta diantar untuk memilih. namun pihak panitia tidak mengantar zubaidah. sedangkan ada orang lain yang jelas memilih pasangan calon nomor urut yang juga sakit, tetapi diantar oleh panitia untuk mencoblos: bahwa kejadian yang sama juga terjadi simpang dalang. ada seseorang yang sakit dan tidak diantarkan padahal hendak memilih pasangan calon nomor urut bahwa tps gunung bakti, seseorang bernama rubiah, usia tahun, pada putaran dpt ada, dan memilih namun pada putaran ii, tidak dapat memilih: saksi edy hasyim bahwa saksi sebagai tim pemantau pasangan calon nomor urut tps subulussalam: bahwa saksi pada pukul tanggal desember didatangi oleh seseorang mengaku tidak mendapatkan kartu undangan memilih dan tidak terdaftar dalam dpt. namun, orang tersebut yang belakangan diketahui bernama alfredo akhirnya masuk pintu tps dengan membawa kartu undangan. alfredo mengaku mendapatkan kartu undangan atas nama asri tersebut dari tim sukses pasangan calon nomor bernama haji ulasim. saksi kemudian menyerahkannya alfredo kepada polisi, setelah itu saksi tidak mengetahui kelanjutan perkara tersebut. setelah menyerahkan alfredo polisi, saksi tidak kembali tps, saksi busi bahwa saksi bertugas tps sebagai saksi pasangan calon nomor urut bahwa pada tanggal desember melihat ada enam orang turun dari mobil kijang yang salah satunya bernama sisa, tim sukses pasangan calon nomor urut dan ibu nurjeti, penduduk limo singkil yang bukan penduduk subulussalam namun ikut memilih dan mencoblos subulussalam, bahwa saksi juga melihat seseorang bernama haryanto putra yang merupakan penduduk singkil ikut memilih tps padahal bukan penduduk subulussalam sedangkan dia tidak punya hak memilih: bahwa hal ini saksi tidak melakukan protes: saksi sudirman munteundang undang pemerintahan aceh nomor tersebut dalam konsideran bagian mengingat angka mengadopsi ketentuan dalam nomor tahun oleh karenabahwa sebagai koordinator tim sukses wassalam pasangan calon nomor urut bahwa saksi berada sebuah posko wassalam yang berjarak kira kira meter dari tps subulussalam, tempat kejadian yang dialami oleh edy hasyim. saksi melihat edy hasyim lari posko wassalam karena tidak mau menjadi saksi tps tersebut karena datangi (intimidasi) oleh tim sukses pasangan calon nomor urut bahwa saksi datang ketempat kejadian pelanggaran, yakni tps subulussalam. saksi menanyakan ktp dan kartu undangan pelaku. ktp kemudian dikembalikan kepada pelaku, sedangkan kartu undangan diambil dan diserahkan kepada intel polres yang bernama david: bahwa saksi melihat ada satu kotak suara yang dikirim dari kecamatan kantor kip sudah tidak tersegel. ketika ditanya pada pihak kip, mereka mengakui bahwa kuncinya rusak: saksi zulhelmi bahwa saksi adalah tim ppk pemenangan yang memantau hasil rekapitulasi penghitungan pasangan calon nomor urut bahwa saksi menyatakan dalam rekapitulasi banyak ditemukan pelanggaran seperti kotak suara tidak ada isinya, tidak ada rekapitulasinya, dalam kotak suara tidak ada hasil rekapitulasi dan ditemukan kotak suara tanpa segel, bahwa saksi melakukan protes, hasil temuannya dimasukkan dalam berita acara yang kemudian tandatangani oleh ketua ppk dan saksi pasangan calon nomor urut dan nomor urut bahwa saksi mempertanyakan kepada ketua ppk tentang kotak suara yang kosong. saksi tetap menghitung jumlah suara baik yang didalam kotak maupun diluar kotak, bahwa saksi turut menandatangani hasil penghitungan suara sebagai tim ppk: saksi sari mamas bahwa saksi adalah tim pemantau dari pasangan calon nomor urut dan saksi juga bertugas sebagai saksi dalam penghitungan suara kip subulussalam, pada tanggal desember bahwa saksi menguatkan kesaksian sdr. zulhelmi memang kecamatan simpang kir ada kotak kosong dan tidak tersegel: bahwa saksi mengaku telah terjadi percepatan penghitungan suara kip subulussalam pada tanggal desember yang menurut jadwal seharusnya dilaksanakan pada desember bahwa saksi tidak diperbolehkan bicara selama penghitungan suara, bahwa saksi tidak diundang dalam rapat pleno hasil rekapitulasi dan bersifat rahasia, bahwa saksi tidak mempermasalahkan jumlah suara, akan tetapi mempermasalahkan prosedur yang tidak sesuai peraturan yang ada: saksi untung bahwa saksi mengaku tidak terdaftar sebagai pemilih dalam dpt tetapi memiliki ktp subulussalam. saksi mengatakan pada tanggal desember diberi kartu undangan yang bukan atas namanya dari tim sukses nomor untuk mencoblos pasangan calon nomor urut saksi supiyem bahwa pada tanggal desember malam, menjelang pemilihan, saksi didatangi oleh suparman, yang sudah dianggap saudaranya sendiri, membawakan kartu undangan pemilih atas nama rini indriyani. saksi menolak untuk untuk menggunakan kartu undangan pemilih tersebut, tetapi dibujuk oleh suparman untuk datang pagi pagi untuk mencoblos dengan kartu undangan tersebut dan memilih pasangan calon nomor urut keesokan harinya saksi mencoblos pasangan calon nomor urut dengan kartu undangan pemilih yang bukan atas namanya sendiri, bahwa saksi juga mengatakan, sebelum berangkat bersaksi mahkamah konstitusi ini, saksi dilarang oleh kak cut kakak suparman adalah saudara tim pasangan calon nomor urut agar tidak usah berangkat jakarta untuk menjadi saksi mahkamah konstitusi, nanti saya akan diberitakan modal untuk usaha dan kereta baru . saksi thamrin bahwa pada tanggal desember saksi mendapati pemilih bawah umur yang ikut memilih sejumlah tps diantaranya, tps jambi ada pemilih bawah umur bernama herlina, tps jambi ada pemilih bawah umur bernama isnakatib, kombi, usman, dan syuhada, sedangkan tps ada pula master lee dan fitriyana. saksi kemudian mencocokkan kelahiran pemilih tersebut tps yakni kelahiran tahun namun setelah saksi meminta keterangan dengan sejumlah pemilih yang dicurigai bawah umur dengan meminta stub nya setelah pukul saksi kemudian mendapati adanya pemilih bawah umur dengan kelahiran dan saksi juga mendapati ada pemilih yang masih duduk kelas mz. saksi mendapatkan data dari dpt yang ada tps tps, saksi ali lambang bahwa saksi adalah penduduk sibungke, desa subulussalam utara, kecamatan simpang kiri kota subulussalam, pada saat adanya musibah banjir tim sukses pasangan calon nomor urut tim sabit) yang membagikan bungkus mie instan kepada tiap tiap dan menyelipkan tanda gambar nomor urut mie instan dibagikan pada minggu tenang yakni tanggal desember dibagikan kurang lebuh sebanyak desa sibungke: bahwa saksi menyatakan yang menang adalah pasangan calon nomor urut dengan jumlah pemilih sedangkan pasangan calon nomor urut adalah sedangkan yang memilih secara keseluruhan adalah saksi tidak tahu tentang jumlah dpt yang sebenarnya: saksi arah bermutu bahwa saksi adalah ketua kpps tps simpang kiri, kota subulussalam, bahwa saksi mulai membuka kotak surat suara dan menghitungnya mulai jam hingga pukul wib, kemudian hasilnya berikut rekapitulasi dimasukkan dalam kotak kemudian segel. ketika hendak diserahkan ppk, saksi dari pasangan calon nomor urut meminta satu eksemplar hasil rekapitulasi penghitungan suara tersebut. saksi menolak untuk memberikan hasil rekapitulasi penghitungan, kepada saksi pasangan calon nomor urut keseluruhan hasil penghitungan diberikan kepada anggota ppk simpang kiri satu eksemplar hasil rekapitulasi tersegel. usai memberikan pada ppk, saksi pasangan calon nomor meminta satu eksemplar hasil rekapitulasi yang kemudian disampaikan pada ppk oleh saksi sebagai ketua kpps. ppk kemudian merobek satu amplop eksemplar hasil rekapitulasi dan menyuruh saksi sebagai ketua kpps untuk menyerahkan pada saksi pasangan calon nomor urut saksi miskin kasasi bahwa saksi merupakan tim pemantau pasangan calon nomor urut pada tanggal desember sekitar jam saksi menyaksikan hj. mirin dan hj. jumrah mencoblos tps kecamatan langit. padahal mirin sudah terdaftar tps kecamatan simpang kiri, kota subulussalam. jarak antara tps kecamatan langit dan tps kecamatan simpang kiri kurang lebih km. saksi tidak mengetahui apakah keduanya mencoblos kedua tps tersebut atau tidak: saksi abdul manaf bahwa saksi adalah penduduk aceh selatan yang datang subulussalam untuk mengikuti tes cons kantor walikota. pada tanggal desember pukul saksi dan istrinya berjumpa dengan rita susanti, warga banda aceh yang mengaku telah mencoblos dalam pemilukada subulussalam dengan memilih pasangan calon nomor urut menggunakan kartu undangan atas nama rita herlina dengan menunjukkan kelingking yang telah bertanda tinta. untuk memastikan kejadian tersebut, saksi beserta istri menelpon langsung rita susanti untuk menanyakan langsung sehingga mendapatkan kepastian pada tanggal desember saksi rena guitar bahwa saksi adalah istri dari abdul manaf (saksi sebelumnya), penduduk aceh selatan yang datang subulussalam juga merupakan salah satu peserta tes cons kantor walikota, pada tanggal desember saksi datang kantor walikota untuk melihat daftar bangku tes cons dan bertemu dengan rita susanti. saksi menyatakan bahwa rita susanti yang bukan penduduk subulussalam telah mengaku ikut pemilukada subulussalam dan mencoblos pasangan calon nomor urut saksi rini viki bahwa saksi adalah anggota kpps tps kecamatan simpang kiri. sebagai petugas tps pada tanggal desember saksi menerima kartu undangan atas nama putri fajar octavia yang dibawa oleh orang lain. ketika dipanggil untuk mencoblos, ternyata yang maju untuk melakukan pemungutan suara bukan putri fajar octavia yang dimaksud melainkan orang lain, bahwa saksi kenal betul dengan putri fajar octavia putri fajar octavia adalah anak dari pak bachtiar, bahwa saksi tahu kejadian tersebut, saksi tidak berani melakukan protes karena tps tersebut banyak anggota tim sukses pasangan calon nomor urut bahwa saksi menyatakan bahwa tps ditemukan adanya kotak suara yang kunci dan temboknya tidak bersesuaian. hal ini menyebabkan untuk membuka kotak suara tersebut kesulitan, maka gembok tersebut harus dibuka paksa dengan gergaji. untuk seterusnya saksi menyatakan tidak mengetahui kelanjutan kejadian tps2 karena sibuk mengurus tps saksi fahri, s.h bahwa saksi adalah tim pemenang pasangan calon nomor urut saksi keberatan saat kip subulussalam membuat rapat rekapitulasi yang dihadiri musica setempat, dan saksi menolak menandatangani berita acara: bahwa pada tanggal desember sebelum rekapitulasi tingkat kabupaten, tim wassalam pasangan calon nomor urut melayangkan surat kepada kip dan bawaslu perihal pelanggaran pemilukada subulussalam. surat tersebut meminta kip agar mengadakan penghitungan surat suara ulang, menunda rekapitulasi jumlah suara, menentukan tanggal penghitungan surat suara ulang. atas permohonan tersebut, ketua kip membalas dengan menyatakan bahwa jika ada keberatan harap diajukan mahkamah konstitusi: saksi ikhsan bahwa saksi adalah pasangan calon nomor urut tps subulussalam utara, bahwa saksi melihat seorang pegawai pln bernama amirudin, yang sudah pindah meulaboh selama tahun, turut memilih pada putaran kedua pemilukada subulussalam. saksi menyatakan bahwa pada putaran pertama pemilukada subulussalam, pegawai pln tersebut tidak memilih, namun pada putaran kedua didapati ikut memilih: mendapati kejadian terebut, saksi tidak mengajukan keberatan, tidak melapor dan tidak protes, bahwa saksi menyatakan tps dalam menerima kartu undangan, disesuaikan oleh data yang ada (dicek). hitungan hingga namun setelah nomor dan seterusnya tidak dicek lagi. kejadian ini sudah pernah ditegur, namun ketua kpps meminta agar tetap tenang dan santai. sebanyak nomor tidak dipanggil dan tidak disesuaikan kembali dpt. ada enam pemilih yang tidak memilih, kartu undangan tidak cek, pada waktu istirahat masih ada pencoblosan. ada selisih suara tidak pernah dipertanyakan kepada ketua kpps. saksi menceritakan bahwa anggota kpps menjaga tps sambil bermain permainan millionaire. penghitungan tps menghasilkan suara pasangan nomor urut sebanyak suara dan pasangan nomor urut yakni suara: saksi darwis chaniago bahwa saksi adalah anggota tim pemenangan pasangan calon nomor urut wassalam) yang menjadi pemantau kecamatan simpang kiri: bahwa saksi menemukan seseorang bernama hari yang sudah mencoblos tps namun hendak kembali mencoblos tps tersangka hari kemudian langsung ditangkap dan diserahkan kepada polisi buku tersangka hari juga diserahkan pada bawaslu namun dari bawaslu tidak ada tanggapan: saksi azhari timbunan bahwa saksi mengaku sebagai penggerak masa tim pasangan calon nomor urut wassalam): bahwa pada tanggal desember seluruh saksi dan pemantau dari pasangan calon nomor urut melaporkan kejadian tps masing masing dengan indikasi kecurangan yang ada. tim wassalam kemudian melayangkan surat protes bawaslu dan kip untuk menindaklanjuti pelanggaran yang ditemukan. namun bawaslu tidak memberikan tanggapan yang semestinya: bahwa pada tanggal desember diadakan rapat pleno kip yang seharusnya tanggal desember sedangkan tahapan tahapan pemilukada disusun berdasarkan peraturan, namun apabila ada perubahan waktu, hari, dan tanggal harus ada pemberitahuan. atas ketidaksesuaian jadwal, tim wassalam melakukan demonstrasi pada tanggal desember tersebut: bahwa saksi minta kepada kip untuk menunda pelaksanaan rekapitulasi, karena ada pelanggaran pelanggaran pemilukada yang belum diselesaikan. saksi mengatakan bahwa pelaksanaan sidang pleno tidak pernah diberitahukan kepada tim pasangan calon nomor urut seharusnya sebagai salah satu kandidat turut terlibat: bahwa saksi melakukan protes dengan cara berdemonstrasi yang kedua kali pada tanggal desember ketika digugat, kip tidak berani berkomentar, ketua kip menyatakan jika ada sengketa harap bawa mahkamah konstitusi . menurut saksi dalam menanggapi laporan pelanggaran, bawaslu tidak menindaklanjuti laporan yang masuk: saksi ir. matsuri amin saksi adalah sekretaris tim pemenangan pasangan calon nomor urut subulussalam. saksi menyatakan bahwa pelaksanaan pemilukada subulussalam banyak terjadi pelanggaran. saksi meminta kip untuk menunda dan menolak hasil rekapitulasi yang disampaikan pada desember namun jawaban dari ketua bawaslu dianggap mengecewakan. akhirnya tim menemui ketua kip dan menuntut agar pelanggaran ini terlebih dahulu diselesaikan. ketua kip malah mengatakan kalau anda tidak senang, ajukan mahkamah konstitusi . pada tanggal desember kembali datang bawaslu untuk menegaskan hal yang sama. saksi meminta hak untuk hadir pada rapat pleno penetapan hasil pemilukada subulussalam, namun kip tidak memberikan izin masuk dengan alasan bahwa rapat pleno bersifat tertutup: saksi juga menyatakan bahwa sebenarnya tim pasangan calon nomor urut juga mendapatkan undangan untuk hadir dalam rapat pleno, namun suratnya baru diterima satu hari sebelum rapat dilaksanakan. saksi kemudian melakukan komplain mengenai perubahan jadwal: sebagai sekretaris tim pemenangan pasangan calon nomor urut saksi mengaku mendapatkan laporan tentang pelanggaran pelanggaran hasil pantauan yang ada dilapangan dari saksi maupun pemantau. namun saksi hanya mengetahui secara umum dan tidak tahu secara mendetil, saksi menyatakan bahwa saksi saksi tps yang mewakili pasangan calon nomor urut memang diberikan pembekalan untuk menjadi saksi. namun, saksi juga menyadari bahwa kualitas sdm yang ada daerah memang belum memadai. ada saksi tps yang meskipun mengajukan keberatan namun tidak mengisi formulir. ada juga saksi yang tidak ikut menandatangani yakni sutan daulat. saksi kecamatan lain juga mengajukan keberatan simpang kiritentang kewenangan mahkamah konstitusi bahwa title permohonan tertanggal desember sebagaimana telah diperbaiki dalam perbaikan permohonan tanggal januari yang diajukan pemohon kepada mahkamah konstitusi adalahyang dikuatkan dengan dalil dalil permohonan poin sampai dengan sedangkan petit permohonannya, yaitusehingga antara polita dengan petit permohonan tidak memiliki korelasi satu sama lainghitungan suatidak didasari oleh alasan adanya kesalahan penghitungannanggroe aceh darussalam, rupa) yang mengatur keberadaan provinsi nanggroe aceh darussalam sebagai daerah otonomi khusus, bahwa pengajuan permohonan guo kepada mahkamah konstitusi adalah tidak bersesuaian dengan ketentuan yang bersifat khusus berlakupada undang undang nomor tahun tentang pemerintahan aceh rupa) yang pada pokoknya mengatur tentang keberatan terhadap hasil pemilihan yang ditetapkan oleh komisi independen pemilihanbahwa hingga saat ini ketentuan tersebut tidak atau belum dicabut, sehingga pengaturan secara hukum harus diberlakukan secara khusus. atas dasar itu, memohon perlu dan patut mengemukakan hal tersebut yang didasari asas hukum lex specialist derogat lex generalis, sehingga sudah semestinya mengenai penyelesaian sengketa hasil penghitungan suara pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah provinsi nanggroe aceh darussalam telah diatur dalam undang undang nomor tahun tentang pemerintahan aceh yang menjadi aturan khusus yang mengesampingkan ketentuan undang undang nomor tahun yang bersifat umum: bahwa: bahwa karenanya cukup beralasan memohon meminta kepada majelis hakim mahkamah konstitusi yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara guo agar berkenan untuk mempertimbangkan terlebih dahulu untuk menjawab pertanyaan apakah permohonan dalam perkara guo patut atau tidak untuk diperiksa dan diadili oleh mahkamah konstitusi: bahwademikian,sengketalakukan oleh memohon sebagaimana tertuang dalam surat telah didasari oleh penghitungan yang dilakukan memohon secara cermat dan benar sesuai dengan hasil penghitungan rekapitulasi ppk: bahwa proses penghitungan suara putaran kedua yang dilakukan oleh memohon telah dilakukan secara cermat dan benar sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dengan dihadiri oleh ketua bawaslu kota subulussalam dan saksi saksi pasangan calon termasuk saksi pemohon, serta dihadiri pula oleh unsur unsur musica, yakni pj. walikota subulussalam, ketua dpr kota subulussalam, ketua pengadilan negeri aceh singkil kota subulussalam, kepala kejaksaan negeri aceh singkil kota subulussalam, majelis permusyawaratan ulama kota subulussalam, komandan kodim aceh singkil kota subulussalam, kepala kepolisian resort aceh singkil kota subulussalam, serta warga masyarakat dan para undangan lainnya, sehingga penetapan hasil penghitungan suara pemilukada calon walikota calon wakil walikota subulussalam adalah sah secara hukum: il. tentang kedudukan hukum (legal standing) pemohonwalikota wakil walikotkeliru dan salah dalil permohonan poimerah sakti, sh., dan affan alfian, se.,bersesuaianjuncto peraturan komisi pemilihan umum nomor tahun bahwa sesuai undang undang nomor tahun dan gaun aceh nomor tahun pada bahwa pasangan calon bupati wakil bupati dan walikota wakil walikota yang memperoleh suara terbanyak pada putaran kedua ditetapkan sebagai bupati wakil bupati dan walikota wakil walikota terpilih: bahwa oleh karena permohonan pemohon tidak didukung oleh fakta dan bukti ada kesalahan atau kecurangan memoho, maka kedudukan hukum (legal standing) pemohon dalam perkara guo adalah tidak beralasan: ii. tentang tenggang waktu pengajuan permohonan bahwa segala uraian dalil dalil jawaban memohon tersebut atas menjadi persyaratan yang berkaitan dengan apakah permohonan pemohon memenuhi persyaratan formil mengenai tenggang waktu pengajuan permohonan, bahwa oleh karena secara materiil permohonan pemohon tidak didukung oleh fakta dan bukti adanya kesalaha: bahwa karenanya mengenai tenggang waktu pengajuan permohonan keberatan dalam perkara guo, memohon tidak menguraikan lebih lanjut, selanjutnya menyerahkannya pada pertimbangan yang mulia majelis hakim mahkamah konstitusi: iv. tentang alasan alasan mengajukan permohonan pemilukada putaran pertama bahwa terhadap dalil dalil permohonan poin sampai dengan memohon membenarkan proses dalam pemilihan calon walikota dan calon wakil walikota subulussalam pada tanggal oktober telah diselenggarakan oleh memohon: bahwa benar pemohon sebagaikeadilan sejahtera kota subulussalam, bahwa pemilukada calon walikota dan calon wakil walikota subulussalam diikuti oleh (tujuh) pasangan calon, termasuk pemohon, yaitu: merah sakti, dan affan alfian, se, mahdi banci, dan hasan basri: muslim ayub, sh.mm dan drs. usai baharuddin: drs. rahim syukur, dan musmualiadi, alauddin, dan drs. salman, rusdi hasan, s.ip dan ismail, k.s. pd, madani dan termini pinem, sesuasubulussalam tahun tahun tanggal september dan berita acara pencabutan nomor urut calon walikota wakil walikota subulussalam periode telah menetapkan nomor urut pasangan calon walikota wakil walikota subulussalam: bahwa dalam penyelenggaraan pemilukada calon walikota dan calon wakil walikota subulussalam jumlah pemilih telah ditetapkan sebanyak (tiga puluh enam ribu enam ratus delapan puluh dua) dan yang menggunakan hak pilih adalah sebanyak (tiga puluh ribu seratus dua puluh empat) pemilih,bahwa masing masing pasangan calon peserta dalam pemilukada tersebut memperoleh jumlah suara sebagai berikut: merah sakti, dan affan alfian, se., sebanyak suara, mahdi banci, dan hasan basri, sebanyak suara, muslim ayub, sh.mm dan drs. usai baharuddin, sebanyak suara, drs. rahim syukur, dan musmualiadi, sebanyak suara, alauddin, dan drs. salman, sebanyak suara, rusdi hasan, s.ip dan ismail, k.s. pd, sebanyak suara, madani dan termini pinem, sebanyak suara, sedangkan jumlah suara tidak sah adalah sebanyak suara, bahwa oleh karena dalam pemilukada tidak ada peserta yang memperoleh suara, maka memohon menyelenggarakan putaran kedua pemilukada calon walikota dan calon wakil walikota subulussalam, pemilukada putaran kedua bahwa putaran kedua pemilukada calon walikota dan calon wakil walikota subulussalam telah diselenggarakan pada hari senin, tanggal desember oleh memohon: bahwa putaran kedua pemilukada calon walikota dan calon wakil walikota subulussalam diikuti oleh pasangan merah sakti, dan affan alfian, memohon pasangan alauddin, dan drs, salman, bahwa penyelenggaraan pemilihan putaran kedua telah dilaksanakan sesuai dengan tahapannya sebagaimana ditentukan dalam keputusan komisi independen pemilihan kota subulussalam nomor tahun tentang tahapan pemilihan putaran kedua, tanggal oktober bahwa berdasarkanyang dityang memperoleh suara terbanyak suara), bahwa berdasarkan keputusan kip nomor tahun tentang penetapan calon terpilih walikota dan wakil walikota subulussalam tanggal desember yang menterpilih, tentang pelanggaran pelanggaran pemilukada putaran kedua bahwa menanggapi dalil dalil permohonan pada poin memohon hendak menyampaikan jawaban sebagai berikut: bahwa keberatan pemohon terhadapadalah tidak beralasan, karena tuduhan penggelembungan suara sebanyak suara adalah tidak benar,pertama masih ada warga masyarakat kota subulussalam yang belum terdaftar, hal ini dilakukankeputusan kipkedua provinsi nanggroe aceh darussalam yang memerintahkan kepada memohon untuk melakukan pemutakhiran data pemilih, yaitu memasu: bahwa hal ini menunjukan bahwa memohon harus melakukan pendaftaran ulang terhadap pemilih yang telah memenuhi syarat sebagai pemilih tetapi belum terdaftar dalam daftar pemilih tetap pada putaran pertama. karena itu memohon berkewajiban untuk memasukan pemilih pemilih yang tidak belum terdaftar pada putaran pertama tetapi mendaftarkan diri atau tidak dilibatkan pada putaran kedua pemilukada kota subulussalam. konsekuensinya adalah jumlah pemilih pada putaran kedua berbeda dengan pemilih pada putaran pertama, sehingga pertambahan jumlah pemilih pada putaran kedua adalah sah dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, dengan alasan adanya penduduk yang sudah mencukupi umur atau menikah atau adanya penduduk yang memenuhi syarat sebagai pemilih dapat ditetapkan sebagai pemilih dalam daftar pemilih tetap untuk putaran kedua pemilukada kota subulussalam: bahwa terhadap dalil permohonan keberatan pemohon dalam poin tentang pemilih ganda adalah tidak benar. pendaftaran pemilih dilakukan berdasarkan data kependudukan yang diserahkan oleh pemerintah kota subulussalam dalam hal ini dilakukan oleh pemohon itu sendiri yaitu alauddin, dan drs. salman selaku pj. walikota subulussalam dan kepala dinas kependudukan dan catatan sipil kota subulussalam. apabila terdapat pemilih ganda maka sangat mungkin hal tersebut dilakukan oleh pemohon itu sendiri dalam kapasitas masing masing. memohon komisi independen pemilihan kota subulussalam melakukan pemutakhiran data pemilih yang berasal dari data dp4bpemilih tambahan,. karena itu apabila ada penduduk yang tidak berhak memilih ikut terdaftar sebagai pemilih maka masyarakat dan saksi pasangan calon dapat menyampaikan masukan kepada penyelenggara setempat. adapun dasar pendaftaran pemilih hasil perbaikan adalah bukti identitas kependudukan masing masing maka pemilih ganda dapat terjadi apabila seseorang memiliki bukti identitas kependudukan ktp ganda. ktp dikeluarkan oleh pemerintah kota subulussalam yang dipimpin oleh pemohon selaku pj. walikota subulussalam. contoh yang diajukan pemohon menunjukkan bahwa pemilih ganda adalah pejabat kota subulussalam ir. madhuri mm. asisten pemerintah kota subulussalam yang dapat diperkirakan bahwa yang bersangkutan adalah pendukung pemohon. meskipun ada pemilih yang terdaftar lebih dari satu tempat namun dalam kenyataannya tidak dapat memberikan suara lebih dari satu kali, karena setiap pemilih akan diberi tanda tinta pada jarinya setelah melakukan pencoblosan. pemilih yang bersangkutan juga tidak dapat diketahui memilih pasangan calon yang mana karena pemilihan bersifat langsung umum bebas, jujur, adil dan rahasia. tuduhan bahwa alfredo menggunakan hak pilih atas nama risk yunita adalah tidak benar hal ini sesuai dengan pernyataan ketua kpps tps (bukti terlampir), dalil pemohon dalam poin tentang kotak suara yang tidak tersegel menyebabkan terjadinya manipulasi suara adalah tidak benar dan mengada ada. hal ini dibuktikan dengan pernyataan ketua kpps bahwa kpps membawa dan menyerahkan kotak suara dalam keadaan tersegel yang berisi surat suara dan penyegelan disaksikan oleh masing masing saksi pasangan calon bukti terlampir).yang dilakukan oleh, sebagaimana ketentuan keputusan komisi independen pemilihan provinsi nanggroe aceh darussalam nomor tahun ini berarti tidak ada keharusan ditandatangani oleh saksi, bahwa dalil pemohon yang menyatakan nomor urut ketika menjabat ketua komisi dprd kota subulussalam memiliki kewenangan untuk memilih anggota memohon adalah tidak mendasar, karena kewenangan memohon pada huruf dilakukan secara kolegial oleh komisi bukan secara pribadi. calon yang dipilih sebanyak orang berasal dari hasil penjaringan dan penyaringan tim independen secara bertahap dan transparan. tim independen dan komisi mengumumkan calon anggota kip kota subulussalam kepada masyarakat untuk mendapat tanggapan, masukan atau keberatan, namun tidak ada yang mengajukannya. pemohon selaku pj. walikota subulussalam memiliki kewenangan untuk mengawasi proses pembentukan kip agar sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku. proses pembentukan kip oleh dprd kota subulussalam sudah dilaksanakan sesuai dengan mekanisme dan ketentuan yang berlaku sehingga pemohon selaku pj. walikota subulussalam bersedia melantiknya. kip kota subulussalam telah menyelenggarakan pilkada sesuai peraturan perundang undangan dan kode etik pemilihan. hal ini dapat diketahui dari semua proses dan tahapan pilkada berjalan secara tertib aman dan lancar serta tidak adanya temuan dan laporan pelanggaran oleh kip yang disampaikan bawaslu kota subulussalam: bahwa dalil pemohon dalam poin dan tentang rapat pleno penetapan pasangan calon walikota wakil walikota terpilih secara tertutup dengan tanpa mengundang saksi dari pasangan pemohon adalah upaya dari pihak pemohon untuk mencari cari kesalahan pemohon dengan tidak berupaya memahami aturan hukum. karena yang dimaksud dan adalah untuk rapat pleno rekapitulasi penghitungan suara dan penetapan hasil pemilu. rapat pleno sudah dilakukan oleh kip kota subulussalam secara terbuka sesuai gaun dan keputusan kip nomor tahun (bukti terlampir). sedangkan rapat pleno tentang penetapan calon terpilih tidak perlu dilakukan secara terbuka mengingat hal ini tidak harumkan dalam ketentuan serta tindakannya hanya bersifat administratif saja: bahwa dalil pemohon dalam poin tentang terjadinya usaha terburu buru dari tindakan memohon adalah tidak beralasan. rekapitulasi penghitungan suara ppk sesuai dengan tahapan dan jadwal yang telah ditetapkan dalam keputusan nomor tahun yaitu tanggal desember (bukti terlampir) dan ppk melaksanakannya pada tanggal dan desember memohon komisi independen pemilihan kota subulussalam melaksanakan rapat pleno rekapitulasi penghitungan suara dilaksanakan pada tanggal desember berdasarkan rapat pleno kip kota subulussalam nomor tahun dilaksanakan pada hari selasa tanggal desember merevisi keputusan komisi independen pemilihan nomor tahun tentang tahapan dan jadwal seperti tersebut atas. dengan pertimbangan bahwa telah diterimanya kotak suara, rekapitulasi penghitungan suara dan sertifikat hasil penghitungan suara dari tiap tiap ppk masing masing kecamatan sesuai dengan keputusan kip kota subulussalam nomor tahun (bukti terlampir): bahwa dalil pemohon poin tentang pemindahan tempat pemungutan suara tps) adalah bukan pelanggaran. kip dapat memindahkan lokasi (tps) berdasarkan alasan bahwa tps berada lingkungan sekolah yang akan digunakan untuk proses belajar mengajar. pemindahan tersebut masih dalam (satu) lokasi (berjarak meter) dan tidak menyulitkan bagi pemilih untuk mendatanginya. kpps telah memberitahukan pemindahan tersebut kepada pemilih pada tps tersebut sehingga proses pemilihan berjalan lancar. pemilihan tps dilakukan secara transparan dan disaksikan oleh pemilih dan saksi masing masing pasangan calon: bahwa dalil pemohon poin tentang tuduhan money politic adalah fitnah. tim sukses pasangan calon nomor urut tidak pernah melakukan pembagian mie instant kepada desa sibungke kecamatan runding. pembagian mie instant tersebut hanya dilakukan oleh camat setempat untuk korban banjir (bukti terlampir), bahwa dalil pemohon poin tentang memohon tidak merespon dan menjawab surat keberatan pemohon adalah tidak mendasar. kip kota subulussalam telah menindaklanjuti permohonan tersebut dengan mendatangi ketua kpps tps (lima) kampung subulussalam utara. ketua kkp mengakui bahwa saudara madhuri ir. mm., terdaftar dalam (dua) daftar pemilih tetap, tetapi yang bersangkutan dapat menggunakan hak pilih kali. karena itu tuntutan pemohon untuk dilaksanakan penghitungan ulang tidak mempunyai alasan sehingga tidak dapat dikabulkan memohon. secara prosedural pun keputusan penghitungan ulang diputuskan oleh ppk berdasarkan rekomendasi dari panas kecamatan keputusan kip provinsi nad nomor tahun bahwa dalil pemohon poin tentang dugaan memohon melakukan rekreasi yang diberangkatkan oleh pasangan calon nomor urut adalah tidak benar. pemohon tidak konsisten dengan pernyataannya sendiri yang pada awalnya mengatakan untuk rekreasi tetapi pada bagian berikutnya menyatakan tidak jelas maksud dan tujuan keberangkatannya. pemohon juga sangat mencurigai aktivitas memohon sehingga hal hal yang tidak berkaitan dengan penyelenggaraan pilkadapun dipersoalkan. padahal memohon bermaksud berangkat medan untuk berkonsultasi tentang persiapan menghadapi gugatan mahkamah konstitusi dengan menggunakan mobil dinas, bahwa dalil pemohon poin tentang manipulasi dan keberpihakan memohon kepada pasangan nomor urut adalah tidak benar. kip kota subulussalam bersikap netral dan tidak memihak dalam menyelenggarakan pilkada kota subulussalam. semua keputusan kip diputuskan melalui rapat pleno yang dihadiri oleh anggota anggota kip dan pelaksanaannya diawasi oleh bawaslu kota subulussalam serta tahapan tahapan tertentu disaksikan oleh saksi pasangan calon. bawaslu kota subulussalam tidak menemukan dan menerima laporan pelanggaran peraturan perundang undangan dan kode etik penyelenggara pemiluutusan nomor tahun tertanggal desember tentangmaka mahkamah konstitusi berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan penghitungan suara pemilukada calon walikota dan calon wakil walikota subulussalam, provinsi aceh periodeputaran kedua pemilukada calon walikota dan calon wakil walikota subulussalam provinsi aceh sengketa hasil penghitungan suara pemilukada calon walikota calon wakil walikota subulussalam provinsi aceh periode dalam pokok perkara menolak permohonan pemohon untuk seluruhnya: menyataadalah sah secara hukumanggal desember bukti fotokopibukti fotokopi berita acara rekapitulasiimpang kiripenanggalanultan daulatrundinglengkap, kedua tanggal oktober bukti fotokopi berita acara rapat pleno kip kota subulussalam, teroleh kip kota subulussalam tanggal desember bukti fotokopi surat pemberitahuan waktu dan tempat rekapitulasi hasil penghitungan suara pemilihan walikota wakil walikota komisi independen pemilihan kota subulussalam tanggal desember bukti fotokopi surat komisi independen pemilihan kota subulussalam tanggal desember perihal penghitungan suara: bukti fotokopi buku ekpedisi, lembaran tanda terima dari saksi pasangan wassalam tertanggal desember dan pasangan alauddin salman tertanggal desember bukti fotokopi surat menteri dalam negeri nomor sj, tanggal juli perihal pelaksanaan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah putaran ii: bukti fotokopi keputusan komisi independen pemilihanputaran kedua provinsi nanggroe aceh darussalam, tanggal januaribulussalam, kecamatan simpang kirijambi, kecamatan sultan daulatka maju, kecamatan sultan daulat:iaran, kecamatan sultan daulat: bukti fotokopi surat camat runding tanggal desember hal ucapan terima kasih yang ditujukan kepada laga food sukses mandiri: bukti fotokopi berita acara, tanggal desember yang ditanda tangani oleh harmoni, pdi.: bukti fotokopi surat penyataan siti aisyah, tanggal januari yang diketahui oleh kepala kepala desa subulussalam: bukti fotokopi surat pernyataan nulla, tanggal januari yang diketahui kepala desa subulussalam: bukti fotokopi surat pernyataan, tertanggal desember yang ditanda tangani oleh ketua, anggota, dan lintas kpps lapangan beringin kota subulussalam: bukti buku undang undang nomor tahun tentang pemerintahan aceh: bukti buku, sebagaimana telah diubah pertama dengan gaun provinsi nad nomor tahun dan kedua dengan @akun aceh nomor tahun memohon juga telah menghadirkan (empat belas) orang saksi dan (dua) orang ahli yang telah didengar keterangannya bawah sumpah dalam persidangan pada tanggal januari sebagai berikut: saksi emir hadi bahwa saksi adalah sebagai anggota bawaslu kota subulussalam, bertugas tempat pemilihan umum: bahwa saksi menyatakan tidak ada laporan bawaslu tentang pelanggaran atau keberatan terhadap hasil rekapitulasi penghitungan suara: bahwa saksi mengatakan ada surat tanggal desember dari pasangan nomor urut pada intinya memohon kepada bawaslu untuk mengadakan pengecekan pelanggaran pelanggaran yang dilaporkan melalui surat tersebut dari pasangan calon nomor urut bahwa hasil klarifikasi ditemukan satu orang yang mencoblos dua kali atas nama alfredo, namun ternyata alfredo telah diproses oleh kepolisian, hal ini memang bukan kewenangan bawaslu, bahwa saksi menerangkan tanda bukti bahwa pemilih yang telah mencoblos untuk mencelupkan jari kelingkingnya dalam tinta, tinta yang digunakan dalam putaran dua sama dengan tinta yang digunakan dalam putaran satu: saksi hadir dalam rapat pleno penghitungan hasil suara dprd. menurut saksi proses penghitungan suara didalam rapat pleno dilakukan dengan cara membuka amplop atau rekap perkecambahan lalu diperlihatkan kepada yang hadir, kemudian dicatat oleh operator computer untuk ditampilkan layar, sehingga penghitungan suara dilakukan secara terbuka, hadapan umum: bahwa berdasarkan sk kpu ada perubahan jadwal pelaksanaan rapat pleno yang seharusnya dilaksanakan pada tanggal desember pada akhirnya dilaksanakan pada tanggal desember saksi mengetahui perubahan jadwal tersebut dan pernah menanyakan kepada kip mengenai perubahan jadwal pelaksanaan rapat pleno, jawaban yang diperoleh dari kip adalah kotak suara dari tps telah masuk, sehingga tidak ada alasan untuk memundurkan waktu pelaksanaan rapat pleno, jumlah pemilih dalam dpt putaran kedua mengalami penambahan, menurut saksi penambahan pemilih dalam dpt sekitar kurang lebih orang. saksi tidak mengetahui secara pasti penyebab adanya penambahan pemilih dalam dpt. karena yang berkompeten untuk melakukan penambahan pemilih dalam dpt adalah kip. saksi tidak ingat berapa jumlah pemilih dalam dpt sebelum penambahan dan tidak ingat jumlah suara yang tidak sah dalam pilkada kota subulussalam: saksi arti bahwa saksi bertugas sebagai ketua ppk kecamatan sultan daulat, hasil pilkada dapat diterima kedua belah pihak, dari tps kecamatan sultan daulat tidak ada keberatan apapun dari pihak manapun, berita acara ditandatangani oleh saksi dari kedua belah pasangan calon. tidak ditemukan permasalahan permasalahan seperti ada pemilih yang memberikan suara kali. disalah satu tps, bahwa saksi dari pasangan nomor urut tidak mau menandatangani berita acara dengan alasan ada perintah dari atasannya, bahwa saksi diundang untuk menghadiri rapat pleno, namun saksi tidak dapat hadir, lalu diwakilkan oleh anggotanya. menurut saksi: bahwa tempat pemungutan suara ada yang dilaksanakan halaman sekolah, namun saksi tidak ingat berapa jumlah halangan sekolah yang dijadikan tps. selain itu saksi juga tidak pernah mendengar permasalahan yang berhubungan dengan lahan tps seperti adanya tps yang dipindahkan karena tps tersebut pekarangan sekolah: saksi raja abdisuhadabancin bahwa saksi bertugas sebagai ketua ppk kecamatan penanggalan, pemungutan suara berjalan lancar, bahwa masing masing pasangan calon tidak ada keberatan, semua berita acara ditandatangani: bahwa saksi diundang untuk menghadiri rapat pleno, namun saksi tidak menerima undangan. bahwa. jumlah rekap suara dalam rapat pleno sama dengan jumlah rekap perhitungan suara kecamatan: saksi ahmad side bahwa saksi adalah sebagai ketua ppk kecamatan runding, dalam pelaksanaan pilkada kecamatan runding menerima kotak suara, penghitungan dilakukan oleh semua pihak terkait, saksi saksi pun menandatangani berita acara rekapitulasi hasil penghitungan suara. tidak ada keberatan terhadap berita acara dari pihak manapun, dan tidak ada permasalahan mengenai pemilih ganda dari masing masing saksi pasangan calon: saksi diundang dan hadir dalam rapat pleno, namun undangan tidak sampai tangan saksi, saksi budi hasudungan bahwa saksi dalam pilkada kota subulussalam adalah sebagai anggota ppk kecamatan simpang kiri, bahwa dalam proses pemilihan ada beberapa permasalahan diantaranya, saksi pasangan nomor urut keberatan karena ada kotak suara yang tidak disegel, pada hal pada waktu terima saksi kotak suara tersebut dalam keadaan tersegel. selain itu saksi juga pernah melihat ada pemilih yang tidak memiliki nik nomor induk kependudukan). namun diantara permasalahan permasalah yang ditemui oleh saksi, saksi menyatakan bahwa tidak ada mengenai pemilih ganda, jumlah pemilih kecamatan simpanggiri pada putaran ribu lebih dan pada putaran pemilih. salah satu alasan bertambahnya jumlah pemilih adalah karena kepala tps menempelkan pengumuman tempat umum agar, bagi warga yang belum terdaftar dalam dpt dapat mendaftarkan data dalam dpt adalah kip, untuk dapat memberikan suaranya kemudian yang berhak untuk melakukan pemutakhiran data, bahwa saksi diundang untuk hadir dalam rapat pleno, tetapi yang hadir dalam rapat pleno adalah ketua ppk, saksi muslim ayub bahwa saksi adalah sebagai calon walikota subulussalam, pada putaran pilkada subulussalam berjalan dengan lancar, pada putaran kedua yang maju adalah pasangan calon nomor urut dan nomor urut saksi sebagai calon yang kalah bersatu dengan pasangan pasangan yang kalah untuk mendukung pasangan calon nomor urut bahwa saksi menyatakan ada pendukung yang tidak memberikan hak suara karena tidak terdata, (lima) wilayah kecamatan: saksi mahmudi bahwa tidak ada pihak pihak yang merasa keberatan pada saat penghitungan suara, dan tidak semua orang yang terdaftar dpt mengikuti pemilihan. ada indikasi pemilih ganda sebab ditemukan tiga pemilih yang memiliki nama yang sama. saksi dapat membuktikan ketiga pemilih tersebut memang memiliki nama yang sama namun orangnya berbeda, nama tersebut adalah fitriyani istri dari bachtiar effendi), pemilih dengan nomor urut fitriyani (anak samsudin dan arti), pemilih dengan nomor urut fitriyani (anak agus salim). selain itu pada saat proses pemilihan saksi bertugas untuk memanggil pemilih yang akan memberikan suara, hal ini mempermudah pada saat menemui permasalahan satu nama yang ganda, karena saksi mengetahui nama nama masyarakat sekitar maka ketika mengetahui ada satu nama yang disebut dua kali dan orang yang sama, maka salah satu nama dalam dpt dicoret langsung oleh saksi, bahwa selama proses pemilihan berlangsung, kartu suara yang tidak dipakai dicoret, dan kartu suara yang sudah dihitung dimasukkan dalam kotak, lalu kotak tersebut disegel untuk kemudian diantar kecamatan. khusus mengenai berita acara rekapitulasi penghitungan suara, jika saksi dari masing masing calon meminta maka berita acara rekapitulasi hasil suara tersebut akan diberikan: saksi syamsudin bahwa saksi bertugas sebagai ketua ppk kecamatan longkib ada kpps, tidak ditemui permasalahan maupun pelanggaran, termasuk permasalahan mengenai pemilih ganda, bahwa pada saat membuat berita acara kecamatan, ada orang saksi dari masing masing calon menandatangani berita acara penghitungan suara yaitu hawaludin (saksi pasangan calon nomor urut miskin kosasih (saksi pasangan calon nomor urut dalam rekap semua menandatangani, saksi tokoh bruto bahwa saksi bertugas sebagai anggota kpps saksi ditugaskan sebagai pengisiimembuat berita acara, dalam mengisi berita acara, diisi sesuai dengan keadaan sebenarnya. bahwa saksi pasangan calon nomor urut dan saksi pasangan calon nomor urut semua menanda tangani dan tidak ada rasa berkeberatan, saksi bahagia maha bahwa saksi adalah sebagai pemantau pasangan calon nomor urut (sabit) kecamatan simpang kiri: bahwa pada saat penghitungan suara saksi nomor pada awalnya tidak mau menandatangani berita acara, dengan alasan tidak jelas, namun setelah diadakan dibuat kesepakatan saksi pasangan calon nomor urut baru mau menandatangani, secara keseluruhan tidak ditemukan permasalahan permasalahan baik itu pemilih ganda, kertas suara, maupun kotak suara yang tidak disegel: bahwa proses penghitungan suara pada rapat pleno dilakukan secara terbuka, disaksikan oleh semua pihak, dan rekap hasil penghitungan suara ditampilkan dibayar. kotak suara pada saat sebelum rapat pleno dimulai diletakkan kantor kip, yang kemudian dibawa ketempat rapat pleno berlangsung, bahwa saksi menyatakan memang benar pemohon mengajukan surat ketua kip, yang menyatakan ada pelanggaran pelanggaran. namun pada kenyataannya justru pemohon yang melakukan pelanggaran diantaranya money politic, bahwa saksi memiliki bukti pemohon melakukan money politic: saksi mushoku israeli bahwa saksi adalah sebagai ketua kpps kecamatan subulussalam selatan: bahwa dalam proses pemungutan suara berjalan lancar karena saksi kpps dan keamanan tidak pernah meninggalkan tempat, dan dengan seksama memperhatikan jari jari orang orang yang akan memberikan suara, untuk menghindari adanya oknum oknum yang memberikan suaranya lebih dari satu kali, melakukan pemanggilan kepada pemilih pada saat akan memberikan suara adalah kpps, masalah pemilih ganda dapat diminimalisir sebab mengenal masyarakat yang menjadi pemilih, walaupun saksi bukan perangkat kampung, hasil penghitungan suara yang diperoleh tps saksi yaitu nomor urut adalah suara, nomor urut suara, suara tidak sah adalah suara. sehingga jumlah suara seluruhnya adalah suara dengan suara tidak sah, saksi deni baca pemungutan suara berjalan dengan lancar, saksi berpedoman pada dpt, agar mudah terlihat masyarakat yang telah memberikan suara: bahwa yang melakukan pemanggilan pada pemilih pada saat akan memberikan suara adalah saksi sendiri. tps tempat saksi bertugas tidak ada saksi pasangan calon keberatan terhadap keberadaan pemilih ganda,merupakan kepala bulak kampung, dan anggota forum kemitraan kepolisian masyarakat. sempat dipermasalahkan adanya dua nama yang sama yaitu ucok, alamatnya berbeda namun setelah ditelusuri saksi mengenal dengan baik orang yang bernama ucok tersebut. salah satu ucok bukan merupakan penduduk aceh utara, yang benar ucok bekerja aceh utara, bahwa penghitungan suara berlangsung hingga pukul setengah karena saksi dan pihak pihak tps menghitung dengan seksama. dari hasil penghitungan suara tidak ada keberatan dari saksi pasangan calon baik nomor urut maupun nomor urut hasil penghitungan suara tps saksi yaitu pasangan sabit suara, pasangan salam suara. jumlah seluruhnya suara dengan suara tidak sah orang, saksi ibadah bahwa saksi bertugas sebagai ketua kpps desa siaran, kecamatan sultan daulat.kppstinggal lingkungan tersebut dan aktif mesjid: bahwa pada saat rapat pleno, saksi tidak dipanggil untuk menyaksikan rekap penghitungan suara: saksi syarifuddin bahwa saksi bertugas sebagai ketua tps kecamatan sultan daulat: bahwasaksi sendiri, dan saksi mengenal dengan baik pemilih yang ada dalam dpt, yang akan memberikan suara tps tempat saksi bertugas. hasil penghitungan suara tps saksi yaitu pasangan sabit suara, pasangan wassalam suara, suara tidak sah suara. jumlah suara seluruhnya adalahselenggarakan oleh memohon pada tanggal desember (bukti bahwa dalam putaran kedua pemilukada calon walikota dan calon wakil walikota subulussalam, provinsi aceh tersebut, pada tanggal desember memohon telah melakukan penghitungan suara putaran keduempat belas ribu tujuh ratus dua puluh sembilan) suara atau (empat puluh sembilan koma tujuh puluh persen) suara, menduduki peringkat kedua. pasangan nomor urut atas nama merah sakti, sh., dan affan salam se., dinyatakan memperoleh suara (empat belas ribu sembilan ratus dua puluh dua) suara atau (lima puluh koma tiga puluh persen) suara: bahwa oleh karena pemohon adalah salah satu pasangan peserta putaran kedua pemilukada calon walikota dan calon walikota subulussalam, provinsi aceh:ahli jafar, s.h., hum. pilkada subulussalam, secara normatif merupakan pilkada pertama indonesia, tetapi secara faktual bukan merupakan pilkada pertama, tetapi pilkada pertama tidak dapat dilaksanakan karena konflik, yang kedua karena gempa, yang ketiga karena mou helsinki. karena didasarkan pada nad yang baru. pemerintah dan dpr mengeluarkan nomor tahun sehingga pilkada nad dilaksanakan oleh kip, peserta adalah calon independent, keberadaan partai politik lokal dan persyaratan calon yang berbeda dengan calon daerah lain dan sengketa pilkada diajukan pada ma, pemda aceh dan dpr aceh mengeluarkan gaun nomor tahun dirubah dengan @akun nomor tahun dan gaun nomor tahun ainun ini tidak bersifat nasional dan kemudian diatur dalam putusan kip. secara nasional ketentuan pilkada diatur dalam nomor tahun peraturan khusus yang diatur dalam rupa, sedangkan peraturan umum diatur dalam nomor tahun dalam ketentuan rupa maka berlaku, maka ketentuan yang ada dalam rupa dan nomor tahun berlaku aceh, tetapi bila terjadi kekacauan maka yang dipakai adalah nomor tahun pendaftaran pemilih menggunakan stelsel aktif, artinya pemilih yang harus aktif, karena memilih adalah hak. proses pendaftaran pemilih dimulai dengan pendaftaran kependudukan kepada kip dan dimasukkan sebagai daftar sementara, hal ini dikarenakan perubahan status, ada mobilitas penduduk dan adanya penduduk yang meninggal. apakah memenuhi syarat atau tidak dilihat dari bukti identitas kependudukan yaitu ktp, kk, surat keterangan kades, surat keterangan kades bagi penduduk yang pindah, data dalam daftar pemilih, disebutkan nama, tempat tanggal lahir, usia, status perkawinan, sehingga ada kemungkinan orang yang memiliki nama yang sama tapi identitas lainnya bisa saja berbeda. hal ini bukan adanya data ganda kecuali seluruh datanya sama. seseorang dapat menggunakan hak pilih ketika usianya cukup pada saat pemilihan, bukan dihitung pada saat pendaftaran tetapi pada jumlah pemilihnya jadi bisa sama atau bisa berbeda. pada putaran kedua jumlah pemilihnya lebih banyak dari pada putaran pertama. semua putusan kip harus melalui rapat pleno, ada macam yaitu yang terbuka dan tertutup. pleno harus terbuka agar saksi pasangan calon dapat mengawal hasil pemilihan apakah sama antara ppk, dan lain lain sehingga dapat mengajukan keberatan, waktu undangan dikirim selambat lambatnya hari sebelum hari undangan tersebut sudah ada form nya yang sudah disiapkan oleh kip provinsi. saksi pasangan calon yang hadir harus membawa mandat dari pasangan calon dan membawa hasil suaranya untuk menyatakan keberatan, keberatan langsung kepada kpps, keberatan kip kabupaten dan kota harus melalui panas, kemudian diambil keputusan. ppk dan kip dapat menerima keberatan tingkat kabupaten dan bisa melakukan perbaikan sehingga melakukan pemungutan ulang tetapi bisa juga menolak dan rekap suara dianggap sah meskipun ada keberatan. hasilnya diserahkan pada kip dan pasangan calon, ahli zainal abidin pelaksanaan pilkada nad lembaganya tunduk pada gaun nomor tahun sedangkan aturan hukumnya tunduk pada canon nomor tahun kip pada masa itu adalah kip otonom, setelah kip terbentuk yang dapat dibaca sebagai kpu tetapi sesungguhnya kip tidak sama dengan kpu. keanggotaan kip tidak sama dengan kpu. kpu orang, kip orang. dalam pelaksanaan kip kabupaten kota bertanggung jawab kepada dprd bukan kpu: kip provinsi kewenangannya koordinatif, kip memberikan masukkan terhadap pilkada subulussalam dan tidak boleh melampaui kewenangan mou, terhadap sengketa yang terjadi kip tidak pernah menerima laporan, pelanggaran menurut nomor tahun maupun gaun nomor tahun menimbang bahwa pihak terkait pasangan calon terpilih dalam pemilihan walikota wakil walikota subulussalam periode dalam persidangan tanggal januari memberikan keterangan tertulis yang menguraikan, sebagai berikut: dalam eksepsi bahwa sehubungan dengan permohonan pemohon dalam perkara nomor php.d vi dengan ini pihak terkait mengajukan eksepsi sebagai berikut: kompetensi mahkamah konstitusi bahwa permohonan pemohon pada pokoknya sebagaimana diungkapkan dan diuraikan pada permohonannya pada angka romawi tentang alasan alasan mengajukan permohonan mulai dari huruf tentang pemilukada putaran pertama, huruf tentang pemilukada putaran kedua dan huruf tentang pelanggaran pelanggaran pemilu tahap kedua dari halaman adalah(vide angka juncto peraturan mahkamah konstitusi nomor tahun yang ditetapkan oleh memohon berdasarkantetapi berkenaan dengan dugaan dugaan pelanggaran tahapan penyelenggaraan konstitusi, bahwa sebagaimana diungkapkan pemohon sendiri dalam permohonannya pada angka romawi tentang kewenangan mahkamah konstitusi angka (satu), angka (lima) dan angka (enam) yang pada pokoknya dinyatakan: mahkamah konstitusi berwenang untuk menangani sengketa hasil penghitungan suara kepala daerah: bahwa mahkamah konstitusi sendiri telah menegaskan, berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud pad: lebih lanjut dijelaskan, yang dimaksudvidewalaupun pemohon menyitir pertimbangan hukum mahkamah konstitusi pada putusan perkara nomor php d iv halaman (vide permohonan pemohon angka halaman s.d halaman pihak terkait berpendapat, penerapan yurisprudensi sebagaimana dimaksudkan oleh pemohon adalah tidak dapat diterapkan pada keseluruhan perkara dan bersifat kasuistis dan kalaupun dipaksakan akan menimbulkan preseden buruk dalam demokrasi dan penegakan hukum khususnya mengenai pemilukada, bahwa berdasarkan uraian dan alasan alasan sebagaimana tersebut atas, dengan mengingat ketentuan sebagaimana dimaksud pada uud huruf nomor tahun tentang mahkamah konstitusipihak terkait berpendapat mahkamah konstitusi hanya berwenang untuk menerima, memeriksa, dan memutus perkara permohonan keberatberkenaan dengan tahapan tahapan penyelenggaraan pemilukada maupun tindak pidana dalam penyelenggaraan pemilukada: bahwa berdasarkan hal itu, dengan demikian cukup alasan maupun dasar hukumnya,: permohonan pemohon kabur (obscura libel) bahwa pihak terkait berpendapat permohonan pemohon adalah tidak jelas atau obscura libel, hal ini didasarkan atas alasan alasan sebagai berikut: uraian pemohon dalam polita dalambahwa peraturan mahkamah konstitusi nomor tahun dalam huruf angkattermohon : bahwa pada angka romawi alasan alasan mengajukan permohonan huruf pada pokoknya pemohon menyatakan tentang waktu penyelenggaraan pemilukada putaran pertama, pasangan calon peserta pemilukada, pemilih yang terdaftar dalam daftar pemilih tetap dpt), pemilih yang menggunakan hak pilihnya, pemilih yang tidak menggunakan hak pilihnya dan alasan penyelenggaraan pemilu tahapan kedua. (vide permohonan pemohon angka s.d. angka pada halaman s.d. halaman sementara pada huruf pada pokoknya pemohon menyatakan: waktu penyelenggaraan pemilukada putaran kedua, pasangan calon peserta pemilukada, partai pengusung pemilukada, jumlah pemilih yang menggunakan hak pilihnya, perolehan suara masing masing pasangan calon dan selisih perolehan suara pasangan calon: bahwa berdasarkan uraian pemohon sebagaimana tersebut atas, sangatlah sulit untuk dipahami mana yang termasuk objek sengketa pemilukada dan yang bukan objek sengketa pemilukada, apalagi bila membaca dan mencermati uraian pemohon pada huruf angka halaman yang menyatakan .selisih hanya (seratus sembilan puluh tiga) suara dari pemohon . apakah alasan keunggulan perolehan suara pihak terkait dengan pemohon dengan istilah selisih tipis dan hanya suara termasuk dan merupakan alasan pengajuan permohonan keberatan mahkamah konstitusi? atau selisih tipis sejumlah suara yang diperoleh pihak terkait dapat dijadikan alasan yang sah menurut hukum pihak terkait untuk tidak dinyatakan sebagai pemenang dan oleh karenanya harus ditetapkan sebagai pasangan calon terpilih dalam pemilukada kota subulussalam tahun tidak ada korelasi antara uraian dalam polita dengan tuntutan dalam petit. bahwa apa yang diuraikan pemohon dalam angka atas, dimohon dinyatakan telah terurai kembali secara utuh dalam uraian sebagai berikut bawah ini: bahwa pemohon pada uraian polita huruf tentang pelanggaran pelanggaran pemilukada tahap kedua pada pokoknya pemohon menyatakan keberatan dan penolakannya terhadap hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh memohon sebagaimana ternyata dalamdengan didasarkan atas alasan alasan: terdapat selisih jumlah pemilih terdaftar dalam dpt yang ditetapkan memohon pada pemilukada tahap pertama dengan jumlah pemilih terdaftar dalam dpt yang ditetapkan memohon dalam pemilukada tahap kedua sebanyak (delapan ratus tujuh puluh tiga) pemilih, dan langsung pemohon menyatakan dan memberikan kesimpulan bila memohon telah melakukan penggelembungan suara sebanyak (delapan ratus tujuh puluh tiga) suara pemilih. (vide angka halaman s.d. halaman permohonan pemohon), memohon telah melakukan penggelembungan jumlah pemilih dalam dpt dengan cara mencatat nama orang yang sama dengan alamat yang.dst. vide angka huruf halaman s.d. halaman permohonan pemohon: bahwa dalam petit, pemohon memohonkan agar memohon diperintahkan mengurangi penghitungan perolehan suara nomor urut atas nama merah sakti, sh., dan affan alfian, se., sebanyak (delapan ratus tujuh puluh tiga) suara atau sebanyak setidak tidaknya dikurangi sebanyak (tiga ratus lima suara), bahwa sementara dalam uraian tentang polita tidak dijelaskan dan tidak terdapat fakta yang cukup bila penggelembungan pemilih dalam dpt yang dituduhkan pemohon kepada memohon adalah terbukti memilih pihak terkait? adakah korelasi langsung antara penggelembungan jumlah pemilih dalam dpt dengan penggelembungan suara , karena menurut pemahaman umum dan sudah menjadi kelaziman dalam praktik peradilan sengketa hasil pemilukada atau pemilu pada umumnya yang dimaksud penggelembungan adalah penggelembungan suara ataukepentingan salah satu calon yang? bahwa berdasarkan apa yang telah diuraikan pihak terkait pada angka dan angka sebagaimana tersebut atas, cukup alasan maupun dasar hukumnya, dalam pokok perkara bahwa pihak terkait menyatakan, apa yang telah pihak terkait uraikan dalam eksepsi dimohon dinyatakan telah terurai kembali secara utuh dalam uraian pihak terkait dalam pokok perkara sebagai berikut bawah ini: bahwa pihak terkait menolak dengan tegas seluruh alasan maupun dalil pemohon sepanjang tidak diakui secara tegas dan termuat dalam jawaban pihak terkait sebagai berikut bawah ini: bahwa sehubungan dengan permohonan pemohon dalam pokok perkara khususnya tentang alasan alasan pengajuan permohonan pemohon sebagaimana terurai secara utuh dari angka halaman dan angka pada halaman sampai dengan halaman pihak terkait turut memberikan jawaban dan bantahan sebagai berikut: bahwa terhadap uraian, alasan, dan fakta pemohon sepanjang tidak berkenaan dengan penghitungan suara tahap akhir sebagaimana ternyata dalam uraiannya mengenai jumlah pemilih dalam daftar pemilih tetap dan pemilih bawah umur, pihak terkait menyatakan tidak akan menanggapinya karena hal itu tidak ada korelasi dan relevansinya dengan perkara ini dan oleh karenanya harus ditolak dan dikesampingkan: bahwa terhadap uraian pemohon sebagaimana pada pokoknya terurai dalam angka sub angka huruf halaman sampai dengan permohonannya, pihak terkait menyatakan menolak dan tidak sependapat, berdasarkan salinan berita acara rekapitulasi dan laporan saksi saksi yang memperoleh mandat dari pihak terkait, apa yang dituduhkan oleh pemohon adalah tidak benar dan tidak berdasar, semua saksi termasuk saksi dari pemohon tidak ada menyatakan keberatannya dan semua saksi yang hadir menandatangani berita acara rekapitulasi hasil penghitungan suara tps tps yang dimaksudkan: bahwa terhadap tuduhan pemohon kepada pihak terkait (ic. merah sakti, sh) dalam huruf halaman sampai dengan halaman huruf halaman huruf halaman adalah tuduhan yang mengada ada, fitnah, dan tidak berdasar, dan patut untuk diketahui,nya terhadap pihak terkait (ic. merah sakti, sh.): bahwa terhadap hal hal lainnya karena tidak ada relevansi dan korelasinya dengan perkara ini, pihak terkait melalui panel hakim konstitusi pemeriksa perkara mohon untuk ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima: bahwa dikarenakan segala bentuk dalil dan alasan pemohon telah dapat dibatalkan dan tidak berdasarkan hukum maka berdasarkan hal itu, pihak terkait memohon kepada panel hakim pemeriksa untuk berkenan memutuskan hal hal sebagai berikut: menerima jawaban pihak terkait untuk seluruhnya, dalam eksepsi: menerima eksepsi pihak terkait untuk seluruhnya: menyatakan, menetapkan permohonan pemohon nomor php.d vi adalah tidak berkenaan dengan objek sengketa pemilukada, menyatakan dan menetapkan mahkamah konstitusi tidak berwenang untuk menerima dan memutus perkara nomor php.d vi dalam pokok perkaraatau, bila panel hakim konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang adil dan layak (ex ago bono). i2. menimbang bahwa dalam perkara guo pihak terkait tidak mengajukan bukti tulis dan saksi,menolak permohonan pemohon,dengan dalilutaran kedua pemilukada walikota dan wakil walikota subulussalam provinsi aceh periode yang ditetapkan oleh komisi independen pemilihan kota kip) subulussalam bertanggal desember dan keputusan komisi independen pemilihan kip) kota subulussalam nomor tahun bertanggal desember yang menetapkan pasangan calon nomor urut pasangan calon terpilih) dengan perolehan suara, dan pemohonadalah pemohon, karena telah terjadi penggelembungan perolehan suara pasangan calon nomor urut pasangan calon terpilih) tersebut disertai dengan pelanggaran pelanggaran lainnylakukan oleh memohon pada desember maka pada hari rabu, desember pemohon telah mengajukan permohonan pembatalan atas penetapan hasil penghitungan suara putaran kedua pemilukada mahkamah konstitusi sesuai dengan tanda terima nomor pan.mk xii bahwa oleh karena permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan suara putaran kedua: iv. alasan alasan mengajukan permohonan pemilukada putaran pertama bahwa pada tanggal oktober telah diselenggarakan putaran pertama pemilukada calon walikota dan calon wakil walikota subulussalam provinsi aceh oleh kip: bahwa dalam putaran pertama pemilukada tersebut pemohon adalahsesuai dengan surat keputusan bersama nomor istimewa pts vii tanggal agustus (bukti bahwa putaran pertama pemilukada calon walikota dan calon wakil walikota subulussalam kecuali diikuti oleh pemohon sebagai salah satu pasangan peserta, juga diikuti oleh pasangan lainnya yaitu merah sakti, sh. dan affan alfian, se, mahdi banci, dan hasan basri: muslim ayub, sh.mm., dan drs. usai baharuddin: drs. rahim syukur,bulussalam sesuai keputusan kip kota subulussalam tanggal deswalikota dan wakil walikota subulussalam putaran pertama, yang telah ditetapkan oleh memohon dengan nomor urut berdasarkan surat keputusan kipyang memenuhi syarat sebagai peserta pemilukada walikota dan wakil walikota subulussalam tahun bertanggal september bahwa pemohon mengajukan keberatan terhadap keputusan komisi independen pemilu kip) kota subulussalam nomor tahun bertanggal desember tentang penetapan pasangan calon walikota wakil walikota terpilihnggal desember yang menetapkan perolehan suara pasangan calon nomor urut sejumlah suara sedang pasangan calon nomor urut pemohon) hanya memperoleh suara, hasil mana ditolak oleh pemohon karena memohon melakukan penggelembungan suara pemilih dari jumlah pemilih dalam dpt putaran pertama sebesar menjadi pemilih dalam dpt putaran kedua, bahwa penggelembungan dilakukan dengan cara mencatat orang pemilih baru lima kecamatan dengan nama orang yang sama, alamat yang sama ataupun berbeda dan tanggal lahir berbeda, mencatat pemilih yang belum cukup umur dengan memalsukan usia, memasukkan nama orang yang bukan penduduk kota subulussalam, memperkenankan memilih orang yang bukan penduduk kota subulussalam dan tidak terdaftar dalam dpt, sehingga seharusnya memohon mengurangi perolehan suara pasangan calon nomor urut menjadi suara dikurangi suara, menjadi suara, setidak tidaknya dikurangi suara menjadi suara sehingga seharusnya kip menetapkan pemohon sebagai pasangan calon walikota dan wakil walikota terpilih dalam pemilukada putaran kedua tersebut: i3.emilukada kota subulussalam tahun ditetapkan pada tanggal desember sedangkan permohonan keberatan terhadap keputusan memohon diajukan kepada mahkamah pada tanggal desember sebagaimana tercatat dalam akta penerimaan berkas permohonan nomor pan.mk mk yang kemudian registrasi pada tanggal desember dengan nomor php.d viselanjutnya mahkamah mempertimbangkan pokok permohonan:yatakan keberatan dan menolak hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh memohon dengan mengemukakan dalil sebagai berikut: bahwa dalam putaran pertama pemilukada memohon menetapkan jumlah pemilih sebanyak pemilih, sedang pada putaran kedua memohon menetapkan jumlah pemilih sehingga dengan demikian memohon telah melakukan penggelembungan suara pemilih sebanyak yang tersebar lima kecamatan, yaitu kecamatan simpang kiri pemilih, kecamatan penanggalan pemilih, kecamatan runding pemilih, sedangkan kecamatan sultan daulat dan kecamatan longkib dikurangi masing masing pemilih dan pemilih, sehingga seluruhnya bertambah menjadi pemilih: bahwa penambahan sebanyak pemilih yang kemudian ditetapkan dalam daftar pemilih tetap dpt) pada putaran kedua pemilukada merupakan pelanggaran terhadap isi|, sehingga tidak membuka peluang adanya kemungkinan perubahan jumlah pemilih: bahwa terjadinya penggelembungan jumlah pemilih dilakukan memohon dengan cara cara,yang sama, tanggal lahir berbeda dan tps yang sama berbeda sebanyak orang pemilih baru lima kecamatan, masing masing kecamatan longkib pemilih, kecamatan runding pemilih, kecamatan sultan daulat pemilih, kecamatan penanggalan pemilih, dan kecamatan simpang kiri pemilih, memohon melakukan manipulasi dengan cara mencatat dalam dpt pemilih yang bawah umur dengan memalsukan umurnya sehingga memiliki hak untuk memilih, dengan menunjuk tujuh pemilih satu kecamatan sebagai contoh, cc. memohon melakukan manipulasi dengan cara memalsukan nama orang orang yang bukan penduduk subulussalam sehingga mendapatkan hak pilih dan kartu pemilih kecamatan simpang kiri dan kecamatan sultan daulat:, yaitu ita fitri yeni yang mencoblos tps atas nama elly sabar, tps atas nama fitri, dan tps atas nama elizabeth, supiyem: alfredo yang membawa surat undangan atas nama risk yunita yang diberikan lasi tim sukses merah sakti, s.h. dan affan alfian, s.e.: serta empat orang perempuan datang dari bimo kabupaten aceh singkil untuk melakukan pencoblosan.kepada memohon, antara lain: kotak suara tidak tersegel (i) tps kampong subulussalam, (ii) tps kampong subulussalam utara, (iii) tps kampong subulussalam barat, (iv) satu kotak suara tidak rekapitulasi dan tidak tersegel tps kampong subulussalam barat, (v) satu kotak suara rekapitulasi suara tidak ditanda tangani tps kampong pagar, (vi) dua kotak suara tidak ada isinya kampong sukamaknur, padahal ratusan suara dinyatakan sah, (vii) satu kotak suara tidak tersegel dan satu kotak suara tidak ada isinya kampong pasar panjang, padahal ratusan suara dinyatakan sah, (viii) satu kotak suara tps kampong sikalondang, padahal ratusan suara dinyatakan sah, (ix) satu kotak suara tps kampong makmur jaya, padahal ratusan suara dinyatakan sah, (x)(xi) ditemukan satu kotak suara dalam keadaan kosong tps kampong tangga besi, padahal ratusan suara dinyatakan sah: bahwa pasangan calon nomor urut ketika menjabat ketua komisi dprd kota subulussalam, telah menyalahgunakan kewenangannya denga memilih anggota kip kota subulussalam yang ternyata tidak bisa bertindak sebagai wasit yang adil karena para anggota kip secara nyata berpihak kepada pasangan calon nomor urut bahwa memohon pada tanggal desembertanpa mengundang saksi dari pasangan pemohon, tindakan mana jelas jelas bertentangan dengan ketentuan dan gaun aceh nomor tahun tentang penyelenggaraan pemilihan umum aceh, bahwa rekayasa untuk memenangkan pasangan calon nomor urut terlihat dari usaha memohon yang terburu buru melaksanakan tahapan dan jadwal pemilukada putaran kedua yang sudah ditetapkan memohon sendiri dengan surat keputusan nomor tahun bertanggal oktober dengan: memperceyang langsung dilaksanakan tanggal desember sedangkan kecamatan sultan daulat dilaksanakan pada tanggal desember mempercepatpada tanggal desember padahal menurut surat keputusan memohon adalah tanggal sampai dengan tanggal desember melaksanakan rapat pleno komisi independen pemilihan untuk menetapkan pasangan calon terpilih pada pemilukada kota subulussalam tahun putaran kedua, yang dilaksanakan tanggal desember tanpa mengundang saksi dari pasangan calon pemohon, dengan alasan rapat yang dilaksanakan adalah rapat tertutup, padahal hal demikian bertentangan dengan dan gaun aceh nomor tahun tentang penyelenggaraan pemilihan umum aceh, i3, yang bertanda sampai dengan serta orang saksi, yaitu: ita fitri yeni: irwan: suhardi, sahnya, eddy hasyim, busi:. sudirman muntah, zulhelmi: sari mamas, untung mas, supiyem: thamrin: ali lambang, arah bermutu, miskin kasasi, abdul manaf, rena guitar: rini ovikayanti: fahri, s.h.: ikhsan: darwis chaniago, azhari timbunan: dan ir. matsuri amin: i3. menimbang bahwa terhadap dalil dalil pemohon, memohon mengajukan jawaban tertulis bertanggal januari yang dibacakan depan persidangan mahkamah pada tanggal januari yang secara lengkap telah termuat dalam bagian duduk perkara, dan meskipun tidak secara tegas disebut, jawaban tersebut pada dasarnya menyangkut eksepsi dan substansi, yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut: dalam eksepsi bahwa antara polita yang diajukan sebagai permohonan pembatalan hasil penghitungan suara putaran kedua pemilukada calon walikota wakil walikota subulussalam provinsi aceh periode dan petit permohonan yangidak memiliki korelasi satu sama lain: bahwa permohonan pembatalan hasil penghitungan suara putaran pemilukada calon walikota wakil walikota subulussalam provinsi aceh periode tidak didasari kesalahan penghitungan suara, dan memohon menilai permohonan hanya didasarkan atas ketidakpuasan pemohon yang tidak mau menerima kekalahan, sehingga perlu terlebih dahuud mengakui dan menghargai keberadaan satuan pemerintahan yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur dalam undang undang provinsi nanggroe aceh darussalam yang memiliki kekhususan dan keistimewaan tersendiri jika dibandingkan dengan daerah lain, yang telah diatur lebih lanjut dalam undang undang nomor tahun tentang pemerintahan aceh, bahwa permohonan guo kepada mahkamah konstitusi tidak bersesuaian dengan ketentuan yang bersifat khususdalam undang undang nomor tahun yang pada pokoknya mengatur tentang keberatan terhadap hasil pemilihan yang ditetapkan oleh kipyang hingga saat ini ketentuan tersebut belum dicabut sehingga pengaturan penyelesaian sengketa hasil pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah harus diberlakukan secara khusus. atas dasar itu, memohon perlu dan patut mengemukakan asas hukum lex specialis derogat legi generali., dalam pokok perkaramasih ada warga masyarakat kota subulussalam yang belum terdaftar, hal mana dilakukan sesuai dengan ketentuan gaun provinsidan keputusan kipprovinsi aceh yang memerintahkan kepada memohon untuk melakukan pemutakhiran data pemilih, yaitu memasuk, sehingga memohon harus melakukan pendaftaran ulang pemilih yang telah memenuhi syarat sebagai pemilih tetapi belum terdaftar dalam dpt pada putaran konsekuensinya jumlah pemilih pada putaran berbeda dengan putaran sehingga pertambahan jumlah pemilih pada putaran adalah sah dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku: pendaftaran pemilih dilakukan berdasar data kependudukan yang diserahkan pemerintah kota subulussalam, dalam hal ini dilakukan oleh pemohon sendiri, yaitu alauddin, s.e. dan drs. salman selaku pics. walikota subulussalam dan kepala dinas kependudukan dan catatan sipil kota subulussalam, sehingga apabila terdapat pemilih ganda maka sangat mungkin hal itu dilakukan sendiri oleh pemohon dalam kapasitas masing masingtambahan: dasar pendaftaran pemilih hasil perbaikan adalah bukti identitas kependudukan masing masing, sehingga pemilih ganda dapat terjadi apabila seseorang memiliki bukti identitas kependudukan ktp) ganda, sedangkan ktp dikeluarkan oleh pemerintah kota subulussalam yang dipimpin oleh pemohon sebagai pejabat walikota subulussalam. meskipun ada pemilih yang terdaftar lebih dari satu tempat namun tidak dapat memberikan suara lebih dari satu kali, karena setiap pemilih akan diberi tinta pada jarinya setelah melakukan pencoblosan, sesuai dengan ketentuan kip aceh: dalil pemohon yang menyatakan bahwa calon walikota dari pasangan calon nomor urut telah menyalahgunakan kekuasaannya ketika menjabat sebagai ketua komisi dprd dalam pemilihan anggota kip kota subulussalam, tidak berdasar karena kewenangan memohon dilakukan secara kolegial dan bukan secara pribadi serta calon yang dipilih sebanyak orang dari hasil penjaringan dan penyaringan tim independen secara independen dan transparan, dalil pemohon tentang rapat pleno penetapan pasangan calon walikota wakil walikota terpilih secara tertutup tanpa mengundang saksi adalah upaya pemohon untuk mencari cari kesalahan memohon tanpa berupaya memahami aturan hukum, karena rapat pleno rekapitulasi hasil penghitungan suara dan penetapan hasil pemilu sudah dilakukan secara terbuka, sedangkan rapat pleno tentang penetapan pasangan calon terpilih tidak perlu dilakukan secara terbuka mengingat hal tersebut tidak diharuskan dalam ketentuan karena hanya bersifat administratif saja: bahwa tuduhan tuduhan lainnya, yaitu tentang money politic, pemilih yang mencoblos dua kali, dan keberangkatan dan akomodasi memohon medan yang disebut dibiayai pasangan calon terpilih, keberpihakan memohon dan yang lain lainnya adalah tidak benar, dan musmuliadi: rusdi hasan, s.ip dan ismail, pd, madani dan termini pinem: bahwa dalam putaran pertama pemilukada tersebut telah didaftar jumlah pemilih sebanyak (tiga puluh enam ribu enam ratus delapan puluh dua) pemilih, dan yang menggunakan hak pilih sebanyak (tiga puluh ribu seratus dua puluh empat) pemilihsebagaimana tabel berikut ini: nama jumlah yang yang tidak suara dari kecamatan pemilih menggunakan menggunakan tidak tps hak pilih hak pilih sah lain sultan daulat runding omar danar ate jaa (bukti bahwa dalam putaran pertama pemilukada tersebut, masing masing peserta telah memperoleh jumlah suara sebagai berikut: pasangan calon walikota calon wakil jumlah dan suara walikota persentase) merah sakti, sh. dan affan alfian, yo) mahdi banci, dan hasan basri yo) muslim ayub, sh. dan drs. usai baharuddin drs. rahim syukur, dan musmuliadi yo) alauddin, dan drs. salman yo) |. rusdi hasan, s.ip dan ismail, y0) madani dan termini pinem yo) suaratidak sah (bukti bahwa oleh karena dalam putaran pertama pemilukada tidak ada peserta yang mencapai perolehan suara, maka kemudian kip telah menyelenggarakan putaran kedua pemilukada calon walikota calon wakil walikota subulussalam yang diikuti oleh pemenang pertama dan pemenang kedua, yaitu pasangan alauddin, dan drs. salman i3. menimbang bahwa untuk mendukung dalil bantuannya, memohon telah mengajukan bukti surat yang terdiri dari sampai dengan serta orang saksi, yaitu: emir hadi, arti. raja abdi syuhada, ahmad side, budi muslimah ayub, mahmudi, saifuddin: tiket bruto, bahagia maha, mushoku isnaenil, deni baku: ubaidillah: dan syarifuddin, i3. menimbang bahwa samping mengajukan saksi, memohon juga mengajukan dua orang ahli, yaitu (i) jafar, s.h. hum dan (ii) zainal abidin, masing memberi keterangan, yang selengkapnya telah dimuat dalam bagian duduk perkara, pada pokoknya sebagai berikut: ahli memohon jafar s.h., hum bahwa undang undang nomor tahun tentang pemerintahan aceh mengatur pemilihan gubernur wakil gubernur, bupati wakil bupati dan walikota wakil walikota provinsi aceh. ketentuan pemerintahan aceh tersebut kemudian dijabarkan dalam @akun (peraturan daerah), berdasarkan undang undang pemerintahan aceh. bahwa pemerintahan aceh mengeluarkan gaun provinsi nadtelah diubah, pertama dengan gaun provinsi nad nomor tahun dan kedua dengan gaun nomor tahun hal hal yang belum diatur dalam @akun menyangkut teknis pemilihan, diatur lebih lanjut dengan keputusan kip. kip provinsi mengeluarkan peraturan teknis pada setiap tahapan dan kegiatan pemilihan. selain itu, pilkada juga diatur dalam undang undang nomor tahun tentang pemerintahan daerah sebagaimana sudah diubah pertama dengan undang undang nomor tahun dan kedua dengan undang undang nomor tahun ketentuan pilkada dalam undang undang ini diatur lebih lanjutbahwa dengan demikian terdapat dua ketentuan tentang pelaksanaan pilkada provinsi nad, yaitu peraturan khusus yang terdapat dalam pemerintahan aceh beserta peraturan pelaksanaannya dan peraturan umum yang terdapat dalam pemerintahan daerah beserta peraturan pelaksanaannya. ketentuan pilkada dalam pemerintahan daerah berlaku dalam pelaksanaan pilkada provinsi nad sepanjang tidak diatur dalam pemerintahan aceh sebaliknya, ketentuan pemerintahan daerah yang bertentangan dengan pemerintahan aceh tidak berlaku dalam penyelenggaraan pilkada provinsi nad, sesuai dengan asas lex specialis derogat legi generali, bahwa perbedaan waktu antara pemilukada putaran dan putaran dapat menimbulkan perubahan data dan status kependudukan, maka secara faktual mutlak diperlukan pendaftaran pemilih pada putaran ii. hal ini diwajibkan oleh gaun nomor tahun yang menentukan bahwa perubahan dan atau penambahan daftar pemilih dilaksanakan setiap pelaksanaan pemilihan dan tata cara pendaftaran pemilih lebih lanjut ditetapkan dengan keputusan kip provinsi nad nomor tahun tentang pendaftaran pemilih untuk pemilihan bupati wakil bupati putaran ii: bahwa prosedur pendaftaran pemilih putaran dilakukan dengan menggunakan dpt putaran sebagai dps pada putaran ii, dan tahapan dan proses berikutnya sama dengan pendaftaran pemilih pada putaran sehingga dengan demikian jumlah pemilih pada putaran dapat berbeda dengan jumlah pemilih putaran ahli memohon zainal abidin bahwa dalam pelaksanaan pemilukada aceh, kip tunduk padaaceh: kip tidak sama dengan kpu, dimana keanggotaan kpu lima orang sedang kip orang. kip tidak otonom, karena bertanggung jawab kepada dprd: i3. menimbang bahwa pihak terkait, yaitu pasangan calon terpilih yang diwakili oleh kuasanya juga memberi jawaban, yang selengkapnya telah diyang ditetapkan oleh memohon, tetapi berkenaan dengan dugaan dugaan pelanggaran tahapan penyelenggaraan,: bahwa permohonan kabur (obscura libel), karena uraian dalam politaserta tidak ada korelasi antara polita dan petit, dalam pokok perkara bahwa dalil pemohon tidak benar dan tidak berdasar karena: semua saksi termasuk saksi dari pemohon tidak ada yang menyatakan keberatannya dan semua saksi yang hadir menanda tangani berita acara rekapitulasi hasil penghitungan suara tps tps yang dimaksudkan, tuduhan pemohon kepada pihak terkait dalam huruf huruf dan huruf permohonannya, adalah tuduhan yang mengada ada, fitnah, serta tidak berdasar, dan: i3. menimbang bahwa pihak terkait tidak mengajukan bukti bukti, baik berupa bukti surat maupun saksi: pendapat mahkamah i3. menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara, mahkamah terlebih dahulu akan mempertimbangkan eksepsi, baik yang diajukan memohon maupun pihak terkait, yang dapat dikelompokkan sebagai berikut: sengketa hasil perhitungan suara menimbang bahwa meskipun undang undang nomor tahun dan pmk menentukan objek perselisihan yang menjadi kewenangan mahkamah adalah hasil penghitungan suara yang mempengaruhi terpilihnya pasangan calon dalam pemilukada, akan tetapi telah menjadi pendapat mahkamah, antara lain, sebagaimana termuat dalam putusan nomor php.d vi tentang pemilukada gubernur wakil gubernur jawa timur dan putusan nomor php.d vi tentang pemilukada kabupaten tapanuli utara yang menyatakan bahwa proses pemilukada yang ternyata melanggar asas asas pemilihan umum sebagaimana termaktub dalam uud yang dapat mempengaruhi hasil penghitungan perolehan suara peserta pemilu, tunduk pada jurisdiksi mahkamah. mahkamah tidak hanya mempertimbangkan aturan aturan formal dengan mengabaikan keadilan secara substantif, sehingga pelanggaran administratif dan pidana yang tidak diselesaikan pada tahap sebelum penetapan pasangan calon dilakukan, dan pelanggaran tersebut secara proporsional dan mendasar melanggar prinsip langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil, mahkamah akan menilainya sepanjang relevan dengan perolehan suara masing masing pasangan calon. oleh karena itu, eksepsi memohon dan pihak terkait guo harus dikesampingkan, eksepsi tentang kewenangan mahkamah menimbang, merujuk pada pertimbangan mahkamah dalam paragraf atas yang secara umum berpendapat bahwa sengketa guo adalah menjadi kewenangan mahkamah untuk memeriksa, mengadili dan memutus permohonan guo, mahkamah juga harus memutus eksepsi memohon yang menyatakan bahwa undang undang nomor tahun tentang pemerintahan aceh sebagai lex specialis masih berlaku, sehingga sengketa guo menjadi kewenangan mahkamah agung dan bukan kewenangan mahkamah konstitusi, sebagai berikut: uuddan yang bersifat istimewa yang diatur dengan undang undang , memberi tempat terhadap keberadaan daerah tertentu yang memiliki otonomi yang khusus atau istimewa karena faktor sejarah dan sosial politik, sehingga sebagai penyebarannya lahir undang undang nomor tahun tentang pemerintahan aceh. akan tetapi, keistimewaan tersebut tetap ditempatkan dalam kerangka negara kesatuan republik indonesia berdasarkan satu hukum nasional dengan perangkat kelembagaan yang ditentukan dalam uud menurut mahkamah, pendapat memohon yang menyatakan bahwa undang undang nomor tahun tentang pemerintahan aceh disebut sebagai lex specialis adalah tidak tepat, karena meskipun pemerintahan aceh mengenal dan memuat hal hal khusus yang bersifat istimewa, tetapi ketentuan guo bukan merupakan salah satu sifat keistimewaan. substansi tersebut tidak berbeda dengan undang undang nomor tahun sebelum diubah: undang undang nomor tahun tentang pemerintahan aceh berbunyi, , mana substansinya pada dasarnya sama dengan undang undang nomor tahun angka undang undang nomor tahun tentang penyelenggara pemilihan umum menentukan pula secara tegaslihkan kewenangan untuk menangani sengketa hasil penghitungan suara pemilihan kepala daerah oleh mahkamah agung kepada mahkamah konstitusi. selanjutnya, kewenangan tersebut dialihkan pada tanggal oktober dengan penandatanganan berita acara pengalihan, sehingga telah menjadi jelas bahwa mahkamah agung tidak lagi berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara perkara sengketa perselisihan hasil pemilukada seluruh indonesia, termasuk provinsi aceh. pemilukada telah menjadi bagian dari pemilihan umum, dan undang undang nomor tahun telah diubah dengan undang undang nomor tahun meskipun perubahan kewenangan yang ditentukan dalam undang undang nomor tahun tidak menyinggung sama sekali undang undang nomor tahun maka berdasarkan uud dan undang undang nomor tahun mahkamah konstitusi mempunyai kewenangan untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara perkara sengketa perselisihan hasil pemilukada, sehingga oleh karenanya eksepsi memohon harus dikesampingkan: menimbang bahwa eksepsi eksepsi selebihnya juga akan dikesampingkan karena substansinya pada hakikatnya telah menyangkut substansi perkara, yang akan dipertimbangkan bersama sama dengan pokok perkara: dalam pokok perkara i3. menimbang bahwa masalah pokok yang menjadi perselisihan hukum antara para pihak yang harus dipertimbangkan dan diputus oleh mahkamah adalah hal hal berikut: apakah benar memohon telah melakukan pelanggarantindakan tindakan: penambahan pemilih dalam daftar pemilih tetap dpt) putaran sehingga pemilihnya lebih banyak dari dpt putaran penggelembungan jumlah pemilih dalam dpt dengan orang yang bernama sama dan atau alamat sama berbeda sebanyak orang lima kecamatan, yaitu:pemalsuan umur pemilih yang masih bawah umur, sehingga dapat dimasukkan dalam daftar pemilih: pemasukan nama orang orang yang bukan penduduk subulussalam dalam dpt sehingga orang orang tersebut memiliki hak pilih dan mendapatkan kartu pemilih pada kecamatan simpang kiri dan kecamatan sultan daulat, pencoblosan beberapa kali beberapa tps oleh orang yang bukan penduduk kota subulussalam, kotak suara yang tidak tersegel yang dapat menimbulkan manipulasi: penyalahgunaan wewenang dalam pemilihan anggota kip yang tidak netral berpihak kepada salah satu pasangan calon: rapat pleno tertutup tentang penetapan pasangan calon walikota dan wakil walikota tanpa mengundang saksi pasangan calon: rapat rekapitulasi penghitungan suara dilakukan terburu buru dengan menyimpang dari jadwal yang sudah ditetapkan, tidak ada respon atas surat keberatan pemohon bertanggal desember i3. menimbang bahwa terhadap seluruh keberatan tersebut, mahkamah memberi pendapat dan penilaian hukum sebagai berikut: penambahan jumlah pemilih dari dpt putaran dpt putaran ii, tidaklah serta merta merupakan pelanggaran atas ketentuan perundang undangan yang berlaku dalam penyelenggaraan pemilukada, baik yang ditentukan dalamupun dalam undang undang nomor tahun tentang pemerintahan aceh, yang mengatur penyelenggaraan pemilukada provinsi aceh. sampai dengan undang undang nomor tahun mengatur tentang penambahan pemilih tambahan yang telah memenuhi syarat sebagai pemilih. khusus untuk provinsi aceh, justru hal demikian diwajibkan dalam @akun provinsi aceh nomor tahun dengan mana dilakukan pemutakhiran data oleh kip dan menjadikan daftar pemilih tetap dpt) putaran sebagai daftar pemilih sementara dps). dengan tambahan atau pengurangan yang dilakukan, maka kemudian akan ditetapkan daftar pemilih tetap dpt) yang baru dalam melaksanakan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah putaran ii. selama pemutakhiran data dilakukan secara transparan dan memberikan kesempatan bagi semua pihak untuk memeriksa dan memberi masukan bagi koreksi dps untuk dijadikan daftar pemilih tetap dpt) putaran ii, menurut mahkamah, tidak ada alasan untuk menilai penambahan atau pengurangan pemilih dari dpt putaran untuk pemutakhiran data pemilih bagi dpt putaran melanggar ketentuan perundang undangan yang berlaku. terlebih lagi, dengan kedudukan pemohon sebagai pelaksana tugas walikota dan kepala dinas kependudukan kota subulussalam, yang menjadi sumber data dalam penyusunan daftar pemilih sementara dps), akses terhadap dpt untuk mencegah kesalahan yang mungkin terjadi dalam pemutakhiran data pemilih dalam pemilukada putaran ii, menurut mahkamah, relatif lebih besar dibanding peserta pemilukada lain. kesempatan dalam memberikan masukan ketika dps diumumkan adalah untuk mendapat tanggapan agar terhindar dari kesalahan baik disengaja maupun tidak. sementara itu, baik dalam permohonan, maupun dalam bantahan dan keterangan saksi saksi tidak pernah menjadi permasalahan bahwa dpt yang dipergunakan tidak melalui prosedur yang telah ditentukan dalam peraturan perundang undangan yang berlaku. oleh karenanya, menurut mahkamah, tidak terdapat alasan hukum yang cukup untuk mempersoalkan penambahan jumlah pemilih dalam dpt putaran ii, sehingga harus dikesampingkan, dalil pemohon yang menyatakan bahwa penggelembungan jumlah pemilih sebanyak pemilih baru dengan menggunakan nama, tanggal lahir, alamat, dan tps yang sama maupun berbeda, sebagaimana didasarkan pada bukti sampai dengan bukti dan beberapa orang saksi, maka mahkamah memberikan penilaian sebagai berikut: format dokumen dpt yang diajukan dari satu tps berbeda dengan yang lain yang menyangkut status, status perkawinan, nik, umur usia, alamat tempat tinggal (termasuk rt rw), maka: (i) sebagai dokumen yang dikeluarkan oleh kip kota subulussalam seharusnya formatnya sama, (ii) hampir seluruh dokumen tersebut tidak memiliki kepala surat: (iii) dokumen tidak ditandatangani oleh pihak yang namanya tertera pada bagian akhir dari setiap dokumen: dan (iv) halaman tidak berurutan, sehingga ada indikasi terdapat bagian bagian halaman yang sengaja tidak diikutkan. menurut mahkamah, bukti sampai dengan bukti harus dikesampingkan: keterangan para saksi pemohon yang relevan tentang penggelembungan sebanyak pemilih lima kecamatan, yaituyang dikuatkan oleh: saksi ita fitri yeni yang menerangkan bahwa dirinya mencoblos tiga tps, yaitu tps dengan menggunakan namanya sendiri, tps menggunakan undangan atas nama elly syariah, dan tps menggunakan undangan atas nama elizabeth, hal mana dimungkinkan setelah mencoblos disatu tps terlebih dahulu menghapus tinta dicari dengan winner. saksi mendapat imbalan rp. , , (ii) saksi irwan yang menerangkan bahwa dirinya tidak dapat memilih karena tidak terdaftar, tetapi saksi memilih tps kecamatan simpang kiri subulussalam kota dengan menggunakan kartu undangan atas nama avian hingga, dan kemudian saksi memperoleh imbalan rp. , : (iii) saksi sahnya, sebagai tim pemantau menerangkan bahwa seorang bernama gini, yang tinggal kota cane dan bukan pemilih dan seorang bernama jimmy berasal dari aceh utara, tidak terdaftar dalam dpt, tetapi ikut memilih. sedangkan nama yasmin dan nuri yang memiliki nama ganda dalam dpt hanya mendapatkan satu kartu undangan untuk memilih. dua orang sakit yang mendapat kartu undangan untuk memilih yang hendak memilih pasangan calon nomor urut tidak diantar oleh panitia, sedang satu orang sakit yang memilih pasangan calon nomor urut diantar oleh panitia, (iv) saksi eddy hasyim menerangkan bahwa seorang bernama alfredo yang tidak terdaftar dalam dpt membawa kartu undangan memilih atas nama haji ulasim, telah diserahkan kepada kepolisian, (v) saksi busi mengetahui tiga orang bukan penduduk kota subulussalam namun ikut memilih, akan tetapi saksi tidak memprotes, (vi) untung tidak terdaftar dalam dpt tetapi mempunyai ktp subulussalam, saksi mendapat undangan yang bukan atas namanya dari tim sukses pasangan calon nomor urut dan mencoblos untuk pasangan tersebut: (vii) saksi supiyem mengaku mendapat undangan atas nama rini indriyani, dan mencoblos pasangan calon nomor urut (viii) saksi thamrin menyatakan mendapati pemilih bawah umur yang ikut memilih tps jambi, tps dua orang, dan diketahui pemilih tersebut ada yang lahir tahun tahun dan tahun (ix) saksi abdul manaf dan rena guitar (suami dan isteri) menerangkan berjumpa dengan rita susanti, warga banda aceh yang sedang ujian cons subulussalam, yang mengaku mencoblos dalam pemilukada subulussalam memilih pasangan calon nomor urut (x) saksi untung sebagai anggota kpps tps kecamatan simpang kiri, saat bertugas menerima kartu undangan atas nama putri fajar octavia, ternyata yang maju melakukan pemungutan suara orang lain, dan bukan putri alami octavia, yang dikenal saksi: (xi) saksi ikhsan menerangkan bahwa tps subulussalam utara, pada saat pemilihan, kartu undangan yang diterima dari nomor sampai dengan dicek dengan data yang ada, tetapi setelah itu, sebanyak nomor tidak dipanggil dan disesuaikan dengan dpt. selisih suara tidak pernah dipertanyakan kepada ketua kpps, (xii) saksi menemukan seorang bernama hari yang sudah mencoblos tps namun hendak mencoblos tps kemudian ditangkap dan diserahkan kepada polisi, (ili) saksi suhardi menerangkan bahwa sewaktu banjir desa tualang, kecamatan runding kota, tim sukses pasangan calon nomor urut membagi mie instan kepada kk, termasuk saksi, dan saksi disarankan memilih pasangan calon nomor urut dari keseluruhan fakta fakta hukum tersebut sebagaimana diuraikan saksi saksi dan dihubungkan dengan bukti bukti surat yang relevan dengan itu, mahkamah berpendapat, memang terdapat pelanggaran pelanggaran administratif dan pelanggaran yang bersifat pidana, akan tetapi jumlah suara yang didapat dari hasil pelanggaran tersebut yang dipandang sebagai perolehan yang tidak sah oleh pasangan calon nomor urut oleh mahkamah, dipandang tidak terbukti secara sah dan meyakinkan atas keseluruhan jumlah nomor urut dan merah sakti, sh. dan affan alfian, nomor urut (vide bukti pemilukada putaran kedua bahwa pada hari senin, desember telah disselenggarakan oleh memohon dan ikuti oleh pasangan alauddin, se. dan drs. salman dan pasangan merah sakti, sh. dan affan alfian, se: bahwa dalam pemilihan putaran kedua pemilukada tersebut, pemohon selaijuga didukung oleh dewan pimpinan daerah tingkat partai golkar (bukti p 2a), dewan pimpinan pusat partai amanat nasional (bukti p 2c) dan dewan pimpinan cabang partai bulan bintang (bukti p 2b), dengan demikian pemohon didukung oleh (enam) partai pendukung, bahwa dalam pemilukada putaran kedua tersebut telah diikuti oleh sebanyak (tiga puluh tujuh ribu lima ratus lima puluh lima) pemilih (bukti bahwa dalam putaran kedua pemilukada tersebut telah diperoleh hasil penghitungan suara yang dilakukan oleh memohon sebagai berikut: untuk pasangan nomor urut merah sakti, sh. dan affan alfian, se., sebanyak (empat belas ribu sembilan ratus dua puluh dua) suara atau dan pasangan nomor urut alauddin, se. dan drs. salman sebanyak (empat belas ribu tujuh ratus dua puluh sembilan) suara atau sebagaimana tertuang dalam surat keputusan memohon nomor tahun tanggal desember (bukti bahwa dari hasil rekapitulasi penghitungan suara tertanggal desember penggelembungan suara sebagaimana yang didalilkan. adapun terhadap pelanggaran pelanggaran yang bersifat pidana, hal tersebut merupakan ranah bawaslu untuk menindaklanjutinya: terhadap dalil pemohon tentang kotak suara yang tidak tersegel, tidak ada isinya, tidak ada rekapitulasi hasil penghitungan ketika dikirim dari kecamatan kantor kip, sesuai dengan keterangan saksi saksi, yaitu: sudirman munte, zulhelmi, dan sari mamas, menurut mahkamah, hal tersebut membuktikan terjadi pelanggaran terhadap ketentuan perundang undangan tentang penyelenggaraan pemilukada. namun, pemohon tidak dapat membuktikan adanya korelasi hal tersebut dengan hasil penghitungan suara. terlebih lagi, para saksi pasangan calon tidak menyampaikan keberatan yang diajukan terhadap hasil penghitungan suara tersebut. sebaliknya, saksi memohon emir hadi yang merupakan anggota bawaslu kota subulussalam menerangkan, benar ada surat dari pemohon yang meminta agar diadakan pengecekan terhadap pelanggaran pelanggaran yang dilaporkan. setelah diklarifikasi, terbukti ada kasus pemilukada yang telah diproses oleh kepolisian: terhadap dalil adanya penyalahgunaan kewenangan oleh calon walikota nomor urut ketika menjabat sebagai ketua komisi dprd kota subulussalam pada seleksi calon anggota kip yang telah memilih anggota kip yang berpihak kepadanya (tidak netral), menurut mahkamah, hal tersebut merupakan persoalan yang harus dibuktikan dalam proses pidana. lagi pula, kewenangan menyeleksi anggota kip bukanlah merupakan kewenangan yang bersifat individual, melainkan merupakan kewenangan yang bersifat kolektif, sehingga dalil guo harus dikesampingkan, dalil tentang jadwal rapat penghitungan suara yang dipercepat dari jadwal yang ditentukan semula, serta adanya rapat pleno tentang penetapan pasangan calon walikota dan wakil walikota secara tertutup tanpa mengundang saksi pasangan calon, menurut mahkamah, rapat penghitungan suara telah diberitahukan secara resmi dan dihadiri oleh masing masing pasangan calon, serta penghitungan suara dilakukan secara terbuka bagi umum dan hasilnya diumumkan pula secara terbuka, sedangkan rapat pleno tentang penetapan pasangan calon walikota dan wakil walikota adalah kewenangan kip sebagai tindak lanjut dari rapat pleno terbuka tentang rekapitulasi hasil penghitungan suara, karenanya dalil yang dikemukakan pemohon tidak cukup beralasan dan harus pulai4. undang undang nomor tahun tentang pemerintahan aceh, bukan merupakan lex specialis dalam penyelesaian perselisihan pemilukada provinsi aceh, i4. meskipun terjadi pelanggaran pelanggaran administratifkip kota subulussalajunctioserta undang undang nomor tahun tentang penyelenggara pemilihan umum, mengadili, dalam eksepsi menyatakan eksepsi memohon dan pihak terkaitsahbertanggal desember demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan hakim pada hari jumat tanggal enammoh. mahfud sebagai ketua merangkap anggota, didampingi oleh maruarar siahaan, muhammad alim, achmad nowiki, abdul mukti fadjar, arsyad sanusi, maria farida indrawi, dan akil mochtaralias ngapain |
e:oktober memberi kuasa kepada victor nadapdap, sh., mm., raja simanjuntak, sh., jenner sangkar, sh., iskandar, sh., rooms tambunan, sh., dan linda sugianto, sh., kesemuanya advokat dari pengurus pusat badan advokasi hukum dan hak asasi manusia bakuman) partai golkar, yang beralamat kantor jalan anggrek nelly murni nomor slip, jakarta barat, bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa, selanjutnya disebut sebagai .iii. memohon, nama ir. g.s.v. lumentut, ms., mm.: alamat menara kuningan lantai j&k, jalan h.r. rasuli said blok kavling jakarta nama harley a.b. mangindaan, se., msm.: alamat menara kuningan lantai j&k, jalan h.r. rasa said blok kavling jakartaoktober memberi kuasa kepada denny kailimang, sh., mh., title erina yunus, sh., petrus bala pattaya, sh., samsudin awan, sh., danny j.e.s. leihitu, sh., bastian noor pribadi, sh., drs. utomo karim t., sh., yanti nurdin, sh., andri sudarso, sh., rachmat basuki, sh., digit sukarno, sh., dan franklin montolalu, sh., st., semuanya adalah advokat yang tergabung dalam divisi advokasi bantuan hukum dewan pimpinan pusat partai demokrat, yang beralamat kantor menara kuningan lantai j&k, jalan h.r. rasa said blok x kavling jakarta bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa,ota manado tahun yang kamarnya sebagai berikut: mengadili,se, yang selanjutnya memohon telah melaksanakan beruptanggal oktober i3. menimbang bahwa berdasarkformulir model db kwk.kpu), berdasarkantanggal oktober dan berdasarkuara sah hasil pemungutan suara ulang seluruh kecamatan kota manado adalah sebagai berikut: pasangan walikota dan jumlah wakil paralayang sari wanna wenang dikala singkil mapanget twinting bunaken walikota manado deli wise masih dan harry contoh jackson a.w kuat dan drs. helmy bandar hi. burhanuddin, dan dr. jacobs mantu, sh., mh. louis nano, dan kh. drs. rizal noor danny boost warouw, se., ak., dan hi, anwar penawar yongkie lime dan dra. variety ch. kuning, mm. drs. sempit frederik dan richard kinase, ir. g.s.v. lumentut, ms., mm. dan harley a.b. mangindaan, se., msm ir. marganya v.p pua dan dr. richard h.m sealang jumlah perolehan suara sah untuk pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah i3. menimbang bahwa dengan demikian total jumlah suara sah pemungutan suara ulang pemilukada seluruh kecamatan se kota manado untuk semua pasangan calon adalah sebagai berikut: pasangan deli wise masih dan harry contoh, memperoleh sebanyak (dua ratus empat) suara:::i3 menimbang bahwa terhadap pemungutan suara ulang seluruh tps se kota manadokeberatan atas keputusan komisi pemilihan umum kota manado nomor pts kpu mdo tentang rekapitulasiperiode tahun tanggal oktober dyang diterima kepaniteraan mahkamah pada hari rabubantahan atas permohonan pemohon, yang diterima kepaniteraan mahkamah pada hari jumat tanggal november berupa laporan dugaan pelanggaran oleh pasangan calon nomor urut atas nama danny boost warouw dan anwar penawar pemohon) dalam pemungutan suara ulang pemilukada kota manado tahun dan bukti pt sampai dengan bukti pt i3 5j menimbang bahwa pada hari kamis tanggal novemberota manado, keterangan komisi pemilihan umum provinsi sulawesi utara, keterangan bawaslu kota manado, dan keterangan bawaslu provinsi sulawesi utara serta memeriksbertanggal oktober model db kwk.kpu),bertanggal oktober debagaimana tersebut dalam paragraf dan masing masing hasilnya telah dibenarkan oleh pemohon, memohon, dan pihak terkait, serta mahkamah telah mengesahkan bukti tambahan yang diajukan oleh pemohon, memohon dan pihak terkait depan persidangan: i3 6jutara menyampaikan laporan tertulis mengenai supervisi komisi pemilihan umum provinsi sulawesi utara pada pelaksanaan pemungutan suara ulang psu) pemilihan umum walikota dan wakil walikota manado tanggal oktober yang diterima kepaniteraan mahkamah pada tanggal novembersulawesi utara, keberatan dari pemohon, bantahan dari pihak terkait, laporan panitia pengawas pemilukada kota manado, dan keterangan panitia pengawas pemilukada provinsi sulawesiajukan oleh pemohon dan pihak terkait yang didukung bukti bukti tertulismanado tahun yaitu: pasangan deli wise masih dan harry contoh, memperoleh sebanyak (dua ratus empat) suara,,,memerintahkan komisi pemilihan umum kota manadlima belas bulan novemberrsyad sanuspanitera pengganti ttd. saiful anwar |
(s3) peraturan universitas pancasakti tegal nomor tahun tentang penyelenggaraan penelitian dan pengabdian kepada masyarakats.peraturan .bab ketentuan umum dalam peraturan universitas ini yang dimaksud dengan, dan teknologi,,,, o.pangkalan .vitas akademika adalah masyarakat akademik yang terdiri atas dosen dan mahasiswa:penelitian dan pengabdian kepada masyarakat kegiatan penelitian wajib mempertimbangkan standar mutu, kesehatan, keselamatan kerja, keamanan, serta kenyamanan peneliti, masyarakat, dan lingkungan. hasil penelitian menitikberatkan pada, hasil penelitian yang tidak bersifat rahasia, tidak mengganggu kepentingan umum dan nasional wajib disebarluaskan kepada masyarakat, penyebarluasan hasil penelitian dapat dilakukan melalui publikasi ilmiah, seminar, paten hki, dan media lain yang dapat diakses oleh masyarakat. penyebarluasan hasil penelitian melalui publikasi ilmiah sebagaimana tersebut dalam berupa jurnal nasional untuk hasil penelitian skripsi dan penelitian yang dilaksanakan oleh tenaga kependidikan, jurnal nasional terakreditasi untuk hasil penelitian tesis dan penelitian dilaksanakan oleh dosen tanpa jabatan fungsional serta dosen jabatan fungsional asisten ahli dan alumni, jurnal internasional untuk hasil penelitian yang dilaksanakan oleh dosen dengan jabatan fungsional lektor, dan d.jurnal . jurnal internasional bereputasi untuk hasil penelitian yang dilaksanakan oleh dosen dengan jabatan fungsional lektor kepala dan guru besar profesor). penyebarluasan hasil penelitian sebagaimana tersebut dalam huruf dan merupakan standar publikasi minimal. penyebarluasan hasil penelitian melalui seminar sebagaimana tersebut dalam berupa prosiding dan diseminasi. penyebarluasan hasil penelitian melalui paten hki sebagaimana tersebut dalam berupa paten hki nasional, regional, dan internasional. penyebarluasan hasil penelitian melalui media lain sebagaimana tersebut dalam berupa prototipe, software, material baru, bahan ajar dan atau modul pelatihan baik untuk pendidikan menengah atau pendidikan tinggi, dan bahan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. kegiatan pengabdian kepada masyarakat merupakan implementasi dari hasil penelitian yang saling berkaitan dan tidak dapat berdiri sendiri, kegiatan pengabdian kepada masyarakat dapat berupa: pemberdayaan masyarakat, peningkatan kapasitas masyarakat, pelayanan kepada masyarakat, dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi. kegiatan pengabdian kepada masyarakat wajib mempertimbangkan standar mutu, kesehatan, keselamatan kerja, keamanan, serta kenyamanan pelaksana, masyarakat, dan lingkungan. hasil pengabdian kepada masyarakat menitikberatkan pada penerapan, pengamalan, dan kebudayaan ilmu pengetahuan dan teknologi guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa, hasil . hasil pengabdian kepada masyarakat dapat berupa: pemanfaatan teknologi tepat guna, penyelesaian masalah yang dihadapi masyarakat, bahan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dan bahan ajar dan modul pelatihan baik untuk pendidikan menengah maupun pendidikan tinggi. hasil pengabdian kepada masyarakat wajib dipublikasikan melalui diseminasi dalam seminar, dan atau media massa, serta portal repositori universitas. pengelola kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dilaksanakan oleh lembaga penelitian dan pengabdian masyarakat, lembaga penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dapat menunjuk manajer untuk mengelola penelitian dan atau pengabdian kepada masyarakat. sumber pendanaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat berasal dari: sumber dana universitas yang berasal dari anggaran belanja universitas: dana hibah pihak ketiga, baik pemerintah, dunia usaha, dunia pendidikan, organisasi alumni, dan kelompok masyarakat melalui kerjasama kemitraan. besarnya dana penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang berasal dari sumber dana universitas sekurang kurangnya dari total dana yang dianggarkan, mekanisme pendanaan didasarkan pada kontrak kerja dengan pelaksana, mekanisme pengalokasian dana ditetapkan oleh rektor atau sesuai kontrak dengan mitra kerja, unit pengelola dapat mengalokasikan biaya operasional administrasi yang besarannya ditetapkan oleh rektor, pengalokasian biaya operasional dapat dilakukan apabila unit pengelola tidak menganggarkan dana pengembangan institusi dalam anggaran belanja universitas dan atau menganggarkan tetapi nilainya kurang dari ketentuan yang telah ditetapkan, biaya operasional administrasi digunakan untuk membiayai: belanja pegawai maksimal y6, belanja jasa sesuai dengan kebutuhan, belanja modal sesuai dengan kebutuhan,dan belanja barang sesuai dengan kebutuhan. . pelaksana kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat wajib membuat laporan kegiatan dan luaran penelitian, seluruh barang dan dokumen penelitian dan pengabdian kepada masyarakat menjadi milik universitas dan dicatat sebagai asset, universitas berhak atas royalti yang diperoleh dari hasil penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang berupa paten dan atau hki: penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan oleh dosen, mahasiswa, dan tenaga kependidikan serta alumni didasarkan pada linearitas keilmuan, linearitas sebagaimana dimaksud dalam sesuai dengan pendidikan terakhir dan bidang penugasan dosen, tenaga kependidikan, dan alumni, serta sesuai dengan bidang peminatan pada program studi untuk mahasiswa. dosen yang melaksanakan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat wajib melibatkan mahasiswa. dosen dalam melaksanakan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, wajib memenuhi ketentuan dalam pedoman penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. pedoman penelitian dan pengabdian kepada masyarakat sebagaimana dimaksud dalam diatur lebih lanjut oleh rektor ball. bab iii ketentuan penutup pada saat peraturan universitas tentang penyelenggaraan penelitian dan pengabdian kepada masyarakateri tanggal maret pen seal aman e3b6?. tawfigulloh, hum ro) rektor |
peraturan yayasan pembangunan rokan hulu nomor: b prh pts xii tentang statuta universitas pasir pengarahan bismillahirrahmanirrahim yayasan pembangunan rokan hulu: menimbang bahwa dalam rangka penyesuaian kebutuhan untuk pengembangan dan memberikan acuan pengelolaan serta penyelenggaraan tridharma perguruan tinggi lingkungan universitas pasir pengarahan perlu disusun statuta universitas pasir pengarahanperlu menetapkan statuta universitas pasir pengarahan. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf dan huruf perlu menetapkan peraturan yayasan pembangunan rokan hulu tentang statuta universitas pasir pengarahan. mengingat undang undang republik indonesia nomor tahun tentang yayascipindai dengan cam scanner dipindai dengan cam scanner keputusan menteri hukum dan ham tentang akta yayasan pembangunan rokan hulu nomor tanggal mei keputusan menteri pendidikan nasional nomor tentang status universitas pasir pengarahan,memutuskan menetapkan peraturan yayasan pembangunan rokan hulu tentang statuta universitas pasir pengarahan isi statuta tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan yayasan ini. peraturan yayasan pembangunan rokan hulu ini selanjutnya disebut peraturan yayasan. semua peraturan dan ketetapan lingkungan universitas pasir pengarahyayasan ini. pada saat peraturan yayasan ini mulai berlaku, peraturan yayasan nomor tahun tentang statuta universitas pasir pengarahandalam peraturan universitas. setiap perubahan pada statuta ini merupakan kewenangan yayasan pembangunan rokan hulu dengan memperhatikan pertimbangan senat universitas. usulan perubahan sebagaimana dimaksud pada dapat diajukan oleh yayasan dan atau universitas. semua ketentuan pelaksana dan ketentuan teknis yang diatur dalam peraturan ini wajib dibuat dan ditetapkan dalam peraturan universitas selambat lambatnya (enam) bulan setelah ditetapkan oleh pengurus yayasan pembangunan rokan hulu, peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. ditetapkan pasir pengarahan pada tanggal desember pengurus yayasan pembangunan rokan hulu plt. s3: puas dr. ir. irwan effendi, dipindai dengan cam scanner dipindai dengan cam scanner pendidikan penyelenggaraan pendidikan upp meliputi tridharma yang ter diri atas: pendidikan dan pengajaran, penelitian: dan pengabdian kepada masyarakat. penyelenggaraan pendidikan upp dijiwai oleh nilai upp sebagai pedoman dalam mengajar, belajar, dan bekerja. pendidikan tinggi yang diselenggarakan dalam suatu program studi didasarkan pada kurikulum yang disusun berdasarkan: visi, misi, tujuan unit pengelola, perkembangan ilmu, teknologi, seni, kebutuhan masyarakat, dan tantangan masa depanprogram studi dapat mencakup satu atau beberapa disiplin ilmu, teknologi, atau seni. ketentuan lebih lanjut mengenai kurikulum program studi, dis sun dan diusulkan oleh program studi melalui dekan untuk di tetapkan dalam keputusan rektorsebagaimana yang dimaksud pada disusun berpedoman pada kebijakan pemerintah, keputusan rektor, ke butuhkan eksternal, dan ciri khas masing masing ilmu yang di kembangkan. kurikulum kurikulum yang ditetapkan pada tiap program studi diharapkan mampu menerapkan pengetahuan dan keterampilan yang dimilki sesuai dengan bidang keahliannya dalam kegiatan produktif dan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan visi dan misi upp. menguasai dasar dasar ilmiah dan pengetahuan serta metodologi bidang keahlian tertentu sehingga mampu menemukan, meta hami, menjelaskan, dan merumuskan, serta menyelesaikan ma salah yang ada didalam bidang keahliannya. mampu menguasai dasar dasar ilmiah sehingga mampu berpikir, memahami dan bertindak sebagai ilmuwan, mampu mengikuti perkembangan pengetahuan dan teknologi se suai bidangnya. dipindai dengan cam scanner dipindai dengan cam scanner kurikulum ditetapkan dalam keputusan rektor. kurikulum yang telah disahkan harus dilaksanakan dengan konsisten oleh program studi. dalam pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada pro enam sarjana dilakukan pengawasan oleh dekan. mw) dalam pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada pro enam magister dan program doktor dilakukan pengawasan oleh direktur pascasarjana. kurikulum yang telah disahkan oleh rektor dapa! dievaluasi sc tiap tahunnya dan akan direvisi sekurang kurangnya setiap (empat) tahun sekali untuk program sarjana dan (dua) tahun sekali untuk pascasarjana. kurikulum dievaluasi kembali jika terjadi perubahan peraturan perundang undangan yang mengatur kurikulum. setiap perubahan kurikulum oleh program studi harus benda pat pengesahan rektor atas usulan dekan untuk program saja dan direktur untuk pascasarjana. penyelenggaraan kegiatan akademik upp diselenggarakan dengan sistem kredit semester sks). proses pembelajaran dapat dilaksanakan dengan cara tatap mu (perkuliahan), seminar, studi kasus, penugasan, praktik ker ja, praktik magang, pertukaran mahasiswa, penulisan karya il mah, e learning sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku. beban studi dan masa studi'pada dan diatur dengan berpedoman kepada peraturan perundang undangan yang bela ku. kalender akademik merupakan jadwal kegiatan akademik upp yang ditetapkan oleh rektor dan diterbitkan sebelum tahun aka demi dimulai. tahun akademik upp dimulai bulan september dan berakhir bu lan agustus tahun berikutnya. jadwal kegiatan akademik fakultas dan pascasarjana disusun berdasarkan program kegiatan akademik program studi dengan berpedoman kepada kalender akademik upp. lulusan pendidikan akademik diberikan hak untuk mengguna kan gelar akademik. penyebutan dan penggunaan gelar akademik disesuaikan dengan peraturan perundang undangan yang berlaku. pada akhir penyelenggaraan program pendidikan akademik uan dipindai dengan cam scanner dipindai dengan cam scanner laksanakan wisuda. wisuda dilaksanakan (dua) kali dalam satu tahun akademik alau menurut kebutuhan akan ditetapkan dalam keputusan sektor, s5) sebelum acara wisuda dilaksanakan, fakultas dan pascasarjana dapat melaksanakan yudisial guna pengukuhan gelar akademik pada lulusan. mahasiswa berhak menerima ijazah dan transkrip nilai setelah mengikuti wisuda. pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayal dan ditetapkan dalam keputusan rek tor, sedangkan pelaksanaan ditetapkan dalam peraturan dekan dau direktur pascasarjana dengan berpedoman pada ka leader akademik upp. penyelenggaraan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, serta administrasi upp menggunakan bahasa in indonesia dan atau bahasa inggris sebagai bahasa pengantar. bahasa asing dapat digunakan sebagai bahasa pengantar dalam penyampaian pengetahuan, pelatihan dan atau keterampilan se suai dengan kebutuhan. ujian dan penilaian hasil belajar diatur dalam pedoman arkade mik upp. pelaksanaan ujian akhir program sarjana dan program magister ditetapkan oleh dekan dan direktur pascasarjana dengan manga kepada pedoman akademik upp. jenis, jalur dan jenjang pendidikan jenis pendidikan tinggi yang diselenggarakan upp dalam setiap bidang ilmu, teknologi, seni dan budaya dapat terdiri atas: fakultas teknik, memiliki dua program studi jenjang pendiri kan sarjana, meliputi: program studi teknik sipil. program studi teknik mesin. fakultas ekonomi, memiliki dua program studi jenjang sendi ikan sarjana, meliputi: program studi manajemen. program studi akuntansi. program studi kewirausahaan. fakultas pertanian, memiliki dua program studi jenjang sendi ikan sarjana, meliputi: program studi agroteknologi. program studi agribisnis. fakultas keguruan dan ilmu pendidikan, memiliki enam pro pram studi jenjang pendidikan sarjana, meliputi: program studi pendidikan matematika. program studi pendidikan fisika. program studi biologi. program studi bahasa inggris. program studi pendidikan olahraga dan kesehatan. #an dipindai dengan cam scanner dipindai dengan cam scanner program studi ilmu pengetahuan sosial. fakultas hakim, memiliki satu program studi jenjang pendiri kan sarjana, yakni: program studi ilmu hukum, fakultas ilmu komputer, memiliki dua program studi jenjang pendidikan sarjana, meliputi: program studi sistem informasi. program studi teknik luformatlika. fakultas ilmu kesehatan, memiliki (satu) program studi diploma dan (satu) program studi sarjana dan profesi, meliputi: program studi diploma kebidanan. program studi kebidanan. program studi pendidikan profesi bidan program profesi. upp dapat menambah, menghapuskan, menggabungkan, dan mengubah fakultas, pascasarjana, dan program studi. ketentuan lebih lanjut mengenai penambahan, penghapusan, penggabungan, dan perubahan fakultas, pascasarjana, dan pro: gram studi ditetapkan dalam peraturan prh atas usul rektor setelah mendapat pertimbangan senat universitas. bab kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik dan otonomi keilmuan upp menjunjung tinggi kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademi dan otonomi keilmuan. kebebasan akademik sebagaimana dimaksud pada meru pakan kebebasan sivitas akademika dalam pendidikan tinggi un tuk mendalami dan mengembangkan ilmu pengetahuan teknologi, seni, dan atau olahraga secara bertanggung jawab melalui pelak santan tridharma. kebebasan akademik sebagaimana dimaksud pada dilas kanakan dalam upaya mendalami, menerapkan, dan menge bangka yang tidak bertentangan dengan peraturan perundanganang ikan sivitas akademika menyampaikan pikiran dan pendapat melalui kegiatan perkuliahan, ceramah, seminar, simposium, dis kursi panel, ujian, dan kegiatan ilmiah lain sesuai dengan kaidah keilmuan lingkungan upp secara bertanggungjawab sesuai dengan norma dan kaidah keilmuan serta menjunjung tinggi nilai agama, moral, dan etika. otonomi keilmuan sebagaimana dimaksud pada berupa kan kemandirian dan kebebasan sivitas akademika dalam men ungkap, menemukan, dan atau mempertahankan kebenaran menurut kaidah keilmuan untuk menjamin keberlanjutan per kembangan cabang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan ata olulirapa. ketentuan lebih lanjut mengenai kebebasan akademik, kebebasan dipindai dengan cam scanner dipindai dengan cam scanner sumbar akademik, dan otonomi keilmuan sebagaimana dimaksud pada diatur dalam peraturan upp, bab gelar, sebutan lulusan dan penghargaan gelar akademik (u) lulusan pendidikan akademik, profesi, spesialis, atau vokasi dari upp berhak untuk menggunakan gelar akademik, gelar vokasi, gelar profesi, atau gelar spesialis. jenis gelar akademik, sebutan profesi, spesialis dan sebutan vo kasi, singkatan dan penggunaannya diatur sesuai dengan perahu ran perundangan undangan yang berlaku. upp memberikan ijazah dan atau sertifikat kompetensi, serta su rat keterangan pendamping ijazah sapi) kepada mahasiswa yang telah lulus sebagaimana dimaksud pada sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku. syarat pemberian gelar akademik, sebutan profesi, spesialis, dan sebutan vokasi diatur dalam peraturan perundang undangan yang berlaku. penghargaan akademik untuk mendorong dan meningkatkan prestasi serta untuk memupuk kesetiaan terhadap upp kepada sivitas akademika dan atau unsur organisasi yang telah menunjukkan kesetiaan, prestasi, dan atau telah berjasa terhadap upp dapat diberikan penghargaan. penghargaan yang diberikan disesuaikan dengan prestasi, kesetiaan, jasa dan atau prestasi yang disumbangkan. penghargaan yang dimaksud dalam dan dapat berupa piagam, lencana, dana, atau kenaikan pangkat istimewa. pedoman pemberian penghargaan dan atau tanda jasa diatur dengan peraturan upp. gelar doktor kehormatann dayan, seni, olahraga, dan kemasyarakatan atau kemanusiaan. pemberian gelar doktor kehormatan diusulkan oleh rektor atau dekan dengan persetujuan senat universitas atau senat fakultas dan dikukuhkan oleh senat universitas. prosedur pengusulan, pemberian dan penggunaan serta penyu khan gelar doktor kehormatan diatur dengan peraturan upp se suai dengan peraturan perundang undangan. be. dipindai dengan cam scanner dipindai dengan cam scanner bab vii badan penyelenggara badan penyelenggara upp adalah prh, mempunyai tugas dan wewenang sebagai berikut: mengelola upp sesuai ad art yang berlaku prh. menetapkan statuta upp atas usulan rektor setelah mendapatkan pertimbangan senat universitas. mengangkat dan memberhentikcd. mengangkat dan memberhentikan wakil rektor atas usulmengangkat dan memberhentikan dekan dan wakil dekan atas usulan rektor setelah mendapat pertimbangan oleh senat fakultas sesuai dengan ketentuan yang berlaku. mengesahkan rencana kegiatan anggaran tahunan kat) atas usulan rektor setelah mendapat pertimbangan senat universitas. menetapkan struktur organisasi atas usulan rektor setelah mendapat pertimbangan senat universitas. menerima dan mengesahkan pertanggungjawaban rektor pada akhir jabatan setelah mendapatkan pertimbangan anggota senat universitas. mengangkat dan memberhentikan tenaga pendidik tetap dan tenaga kependidikan tetap atas usulan rektor dengan pertimbangan senat universitas. menetapkan pengaturan keuangan, gaji tenaga pendidik tetap dan tenaga kependidikan tetap atas usulan rektor. bab viii organisasi organ universitas organ upp dapat terdiri dari: senat universitas. pimpinan universitas. senat fakultas. pimpinan fakultas. pascasarjana. program studi. #,. lembaga penjaminan mutu internal selanjutnya disingkat pmi. lembaga penelitian dan pengabdian kepada masyarakat pelanjut nya disingkat lppm. lembaga pengkajian dan pengembangan pendidikan selanjutnya disingkat ppp. perpustakaan. pusat teknologi informasi dan pembelajaran selanjutnya disingkat fpi dengan tip, dipindai dengan cam scanner dipindai dengan cam scanner pusat bahasa. pusat pembinaan karir dan kewirausahaan selanjutnya disingkat k2. biro administrasi umum, aset, kepegawaian, dan keuangan sc lanjutnya disingkat bukik. biro akademik, kemahasiswaan, promosi dan kerjasama selain juta disingkat baik. pp. laboratorium. organ lain yang dibentuk sesuai dengan kebutuhan. senat universitas. senat universitas mempunyai tugas dan wewenang::.,, ygdipindai dengan cam scanner dipindai dengan cam scanner susunan keanggotaan senat terdiri atas: aa. factsn dpk yang dipilih oleh dosen fakultas yang diusulkan kepada prh. (mm) rektor officio sebagai ketua senat. sekretaris senat dipilih dari salah satu anggota non o masaketentuan mengenai senat universitas, tata cara pengambilan keputusan, rapat senat, mekanisme pelaksanaan tugas dan lainnya diatur dalam peraturan tersendiri yang ditetapkan oleh senat universitas. mengawasi kebijakan dan pelaksanaan tridharma perguruan tinggi upp yang telah ditetapkan dalam renstra. melakukan pengawasan terhadap kondisi keuangan, organisasi, kemahasiswaan, ketenagaan dan sarana prasarana. pimpinan universitas pimpinan universitas terdiri dari rektor dan wakil rektor. pimpinan universitas memimpin pelaksanaan tridharma dalam rangka mewujudkan visi dan misi upp. rektor dalam menjalankan tugasnya bertanggungjawab langsung kepada prh. wakil rektor dalam menjalankan tugasnya bertanggungjawab langsung kepada rektor. wakil rektor sebagaimana dimaksud pada adalah wakil rektor yang terdiri dari bidang akademik, kemahasiswaan, ker sama, bisnis, keuangan dan administrasi umum. penambahan dan pengurangan wakil rektor dan tugasnya dia bukan sesuai dengan kebutuhan upp, berdasarkan usulan rek tor atas pertimbangan senat universitas dan persetujuan prh. masa jabatan rektor dan wakil rektor selama (empat) tahun. rektor dapat dipilih dan diangkat kembali hanya untuk satu kali masa jabatan. wakil rektor dapat dipilih kembali hanya untuk satu kali masa jabatan pada jabatan yang sama atau berbeda. j0) apabila rektor berhalangan tidak tetap atau cuti, maka rektor sepeda menunjuk seorang wakil rektor sebagai pelaksana harian dipindai dengan cam scanner dipindai dengan cam scanner ih). rektor untuk menjalankan tugas tugas rektor. apabila rektor berhalangan tetap, maka prh segera menunjuk seseorang sebagai pelaksana tugas pi). rektor untuk masa jaba lan maksimal hari terhitung sejak tanggal penunjukan sampai kali perpanjangan sebelum diangkat rektor definitif. apabila wakil rektor berhalangan tetap, maka rektor segera mengusulkan kepada prh seseorang sebagai plt. wakil rektor untuk masa jabatan maksimal hari terhitung sejak tanggal penunjukan sebelum diangkat wakil rektor definitif. syarat syarat, pemilihan, pengangkatan, dan pemberhentian rektor dan wakil rektor diatur dengan peraturan prh. pertanggungjawaban rektor pada akhir masa jabatan disamai kan kepada prh maksimal hari kalender sebelum masa ja batan berakhir. tugas dan wewenang rektor: menyusun dan atau mengubah rencana strategis (lima) ta hun upp bersama senat universitasupp. mengelola anggaran upp sesuai dengan ketentuan peraturan prh dan peraturan perundang undangan yang berlaku. menyelenggarakan sistem ( perguruan tinggi, akuntansi, keuangan, per somalia, kemahasiswaan, dan alumni. menyusun dan menyampaikan laporan pertanggungjawaban penyelenggaraan upp kepada prh. membina dan mengembangkan hubungan upp dengan alum ni, pemerintah pusat, pemerintah daerah, pengguna hasil ke niatan tridharma, dan masyarakat. memelihara keamanan dan ketertiban kampus serta kenya manan kerja untuk menjamin kelancaran kegiatan tridharma. membina dan mengembangkan dosen dan tenaga kependidi kan. menerima, membina, mengembangkan, dan memberhentikan mahasiswa. menjatuhkan sanksi kepada dosen, tenaga kependidikasen tujuan senat universitas. menjatuhkan sanksi kepada dosen, tenaga kependidikan dan mahasiswa yang melakukan tindak pidana dan telah diputus bersalah oleh pengadilan serta memperoleh kekuatan hukum tetap. il. menyusun dan atau mengubah rencana pengembangan jang panjang (dua puluh) tahun upp bersama senat uniter situs. menyusun dan atau mengubah kode etik dosen, tenaga ke pendidikan, dan mahasiswa upp untuk diusulkan kepada se nat universitas. menyusun kat upp bersama senat universitas untuk dia kan prh. oo. mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian wakil rektor dipindai dengan cam scanner dipindai dengan cam scanner kepada prh setelah mendapatkan pertimbangan senat un diversitas. mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian dekan dan wakil dekan kepada prh setelah mendapatkan pertemuan gan senat fakultas. gg. mengangkat dan memberhentikan kepala dan sekretaris lembaga, direktur dan wakil direktur pascasarjana setelah mendapatkan pertimbangan senat universitas. tr. mengangkat dan memberhentikan kepala pusat, kepala per pustakawan, dan kepala biro serta organ lain sesuai keenan an. menetapkan ketua dan sekretaris program studi atas usulan dekan. menetapkan ketua dan sekretaris program studi pada pasca sarjana. dalam menjalankan tugas dan kewenangan, rektor dibantu oleh organ sebagai berikut: wakil rektor fakultas dan pascasarjana pmi ppp lppm fr. p2k2 perpustakaan pusat bahasa il: ptp baik babak organ lain yang dibentuk berdasarkan kewenangan. rapat koordinasi antar organ upp disebut rapat dewan pimpinan harian dph) merupakan pertemuan berkala yang diselenggarkan kan rektor dengan melibatkan organ organ dibawahnya sesuai kebutuhan. persyaratan, tugas dan wewenang semua unsur unsur sebagai mana terdapat dalam diatur dalam peraturan upp. senat fakultas senat fakultas merupakan organ yang menjalankan fungsi pen tapan, pertimbangan dan pengawasan pelaksanaan kebijakan akademik ditingkat fakultas, ketentuan lebih lanjut mengenai senat fakultas diatur dalam pe aturan upp. fakultas fakultas dapat melaksanakan program pendidikan sarjana dan diploma. pimpinan fakultas terdiri dari dekan dan wakil dekan. dekan dalam menjalankan tugasnya bertanggungjawab langsung kepada rektor. wakil dekan dalam menjalankan tugasnya bertanggungjawab dipindai dengan cam scanner dipindai dengan cam scanner bab ketentuan umum dalam statuta ini yang dimaksud dengan: dansistem pendidikan nasional adalah satutridharma perguruan tinggi yang selanjutnya disingkat grid harga adalah kewajiban perguruan tinggi untuk menyelengga rakan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarat kat. pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujud buatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, ke cerdas, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan di riya, masyarakat, bangsa dan negari depan bangsa. iinggu akan pendekatan tertentu, yang dilandasi oleh metodologi il nodipindai dengan cam scanner dipindai dengan cam scanner langsung kepada dekan. wakil dekan sebagaimana dimaksud pada adalah wakil dekan yang terdiri dari: wakil dekan bidang akademik, kemahasiswaan, promosi dan kerjasama. wakil dekan bidang administrasi umum, aset, kepegawaian, dan keuangan. pimpinan fakultas memimpin pelaksanaan tridharma dalam rangka mewujudkan visi dan misi fakultas dan bertanggung wab kepada rektor. masa jabatan dekan dan wakil dekan selama (empat) tahun. dekan dapat dipilih dan diangkat kembali hanya untuk satu kali masa jabatan. wakil dekan dapat dipilih kembali hanya untuk satu kali masa jabatan pada jabatan yang sama atau berbeda. wakil dekan dipilih oleh senat fakultas dengan calon yang di ajukan dekan. apabila dekan berhalangan tidak tetap, maka dekan segera inc unjuk seorang wakil dekan sebagai plh. dekan untuk menyia lankan tugas tugas dekan. apabila dekan berhalangan tetap, maka prh segera menunjuk seseorang sebagai plt. dekan untuk masa jabatan maksimal hari terhitung sejak tanggal penunjukan sebelum diangkat dekan definitif. apabila wakil dekan berhalangan tetap, maka dekan dengan pertimbangan senat fakultas segera menunjuk seseorang seba gai plt. wakil dekan untuk masa jabatan maksimal hari teri tung sejak tanggal penunjukan sebelum diangkat wakil dekan definitif. syarat syarat pemilihan, pengangkatan, dan pemberhentian de kan dan wakil dekan diatur dengan keputusan rektor yang me rujuk pada peraturan prh. pertanggungjawaban dekan pada akhir masa jabatan disamai kan paling lambat hari kalender sebelum masa jabatan berak hir kepada rektor. tugas dan wewenang dekan: membina dan mengembangkan hubungan fakultas dengan alumni, pemerintah pusat, pemerintah daerah, pengguna ha sil kegiatan tridharma, dan masyarakat. memelihara keamanan dan ketertiban fakultas serta kenya manan kerja untuk menjamin kelancaran kegiatan tridharma. menyusun dan atau mengubah rencana strategis (tahun) ta hun fakultas. menyusun dan atau mengubah rencana kerja dan anggaran tahunan fakultas. melaporkan penggunaan anggaran setiap akhir tahun ajaran kepada rektor. f(. mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian wakil dekan kepada rektor setelah mendapat pertimbangan senat bakul tas. mengangkat dan memberhentikan kepala, ketua, dan sekte baris pada setiap unit fakultas. membina dan mengembangkan dosen dan tenaga kependidi kan. dipindai dengan cam scanner dipindai dengan cam scanner mengelola pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada ma syarikat sesuai dengan, rencana kerja dan anggaran tahunan fakultas. mengelola anggaran fakultas sesuai dengan ketentuan pera turun prh dan peraturan perundang undangan. menyelenggarakan sistem informasi manajemen berbasis tc: siswa, dan alumni. menyusun dan menyampaikan laporan pertanggungjawaban penyelenggaraan fakultas kepada rektor. menyusun rencana pengembangan jangka panjang (dua puluh) tahun fakultas. dalam menjalankan tugas dan kewenangan, dekan dibantu oleh unsur unsur sebagai berikut: wakil dekan. ketua dan sekretaris program studi. gugus penjaminan mutu internal selanjutnya disingkat pmi. tambahan unit sesuai kebutuhan fakultas. persyaratan, tugas dan wewenang semua unsur unsur sebagai mana terdapat dalam diatur oleh peraturan upp. pascasarjana pascasarjana dapat melaksanakan program pendidikan magister dan program pendidikan doktor. pimpinan pascasarjana terdiri dari direktur dan wakil direktur. direktur dalam menjalankan tugasnya bertanggungjawab lang sung kepada rektor. wakil direktur dalam menjalankan tugasnya bertanggungjawab langsung kepada direktur. penambahan dan pengurangan wiki! direktur dilakukan sesuai dengan kebutuhan pascasarjana berdasarkan usulan direktur kepada rektor. masa jabatan direktur dan wakil direktur selama (empat) ta hun. direktur dan wakil direktur dapat dipilih dan diangkat kembali hanya untuk satu kali masajabatan. direktur dan wakil direktur, dipilih dan diangkat oleh rektor. apabila direktur berhalangan tidak tetap, maka direktur me unjuk wakil direktur sebagai plh. direktur untuk menjalankan tugas tugas direktur. apabila direktur berhalangan tetap, maka rektor segera menu juk seseorang sebagai direktur untuk menyelesaikan tugas di rektor sebelumnya. apabila wakil direktur berhalangan tetap, maka direktur segera mengusulkan kepada rektor penunjukan wakil direktur untuk menyelesaikan tugas wakil direktur sebelumnya. syarat syarat, pemilihan, pengangkatan, dan pemberhentian di rektor dan wakil direktur diatur dengan keputusan rektor. pertanggungjawaban direktur pada akhir masa jabatan diam pakan kepada rektor. tugas dan wewenang direktur: dipindai dengan cam scanner dipindai dengan cam scanner tugas dan wewenang direktur: membina dan mengembangkan hubungan pascasarjana den gan alumni, pemerintah pusat, pemerintah daerah, pengguna hasil kegiatan tridharma, dan masyarakat. memelihara keamanan dan ketertiban pascasarjana serta ke keamanan kerja untuk menjamin kelancaran kegiatan grid harga. menyusun dan atau mengubah rencana strategis (lima) ta hun pascasarjana. melaporkan penggunaan anggaran setiap akhir tahun ajaran kepada rektor. menyusun dan atau mengubah rencana kerja dan anggaran tahunan pascasarjana. mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian ketua dan sekretaris program studi pascasarjana kepada rektor. mengangkat dan memberhentikan kepala, ketua dan atau se sekretaris, dan atau kepala unit setiap pascasarjana. membina dan mengembangkan dosen dan tenaga kependidi kanpascasarjana. mengelola anggaran pascasarjana sesuai dengan ketentuan peraturan prh dan peraturan perundang undangan. menyelenggarakan sistem siswa, dan alumni. il. menyusun dan menyampaikan laporan pertanggungjawaban penyelenggaraan pascasarjana kepada rektor. menyusun dan atau mengubah rencana pengembangan jang panjang (dua puluh) tahun program pascasarjana. dalam menjalankan tugas dan kewenangan, direktur dibantu oleh unsur unsur sebagai berikut: wakil direktur. ketua dan sekretaris program. unit penjamin mutu internal selanjutnya disingkat upi. unit penelitian dan pengabdian kepada masyarakat pelanjut nya disingkat ppm. unit perpustakaan. tambahan unit sesuai kebutuhan pascasarjana. ketua program magister dan program doktor dalam menjalan kan tugasnya bertanggungjawab langsung kepada direktur pas sarjana. ketua dan sekretaris program magister dan program doktor di angkat oleh rektor atas usulan direktur pascasarjana. masa jabatan ketua dan sekretaris program magister dan pro gram doktor (empat) tahun kemudian dapat diangkat kembali untuk satu kali masa jabatan. apabila ketua program dan atau sekretaris berhalangan tetap, maka rektor segera mengangkat ketua dan atau sekretaris atas usulan direktur pascasarjana. persyaratan, tugas, dan wewenang semua unsur unsur seba gimana terdapat dalam diatur oleh peraturan upp. dipindai dengan cam scanner dipindai dengan cam scanner program studi (u) program studi menyelenggarakan kegiatan pendidikan dan pem pelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran ter tentu dalam suatu jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi dan atau pendidikan diploma. pimpinan program studi terdiri dari ketua dan sekretaris. ketua program studi sarjana dalam menjalankan tugasnya ber tanggungjawab langsung kepada dekan. sekretaris program studi dalam menjalankan tugasnya beruang gungjawab langsung kepada ketua program studi. masa jabatan ketua dan sekretaris program studi adalah (em pat) tahun. apabila ketua program studi berhalangan tetap, maka rektor se gera mengangkat plt. ketua atas usulan dekan untuk masa jaba tan maksimal hari terhitung sejak tanggal penunjukan sebe lum terpilihnya ketua program studi definitif. apabila sekretaris berhalangan tetap, maka rektor segera men pangkat plt. sekretaris atas usulan dekan untuk masa jabatan maksimal hari terhitung sejak tanggal penunjukan sekretaris program studi definitif. syarat syarat, pemilihan, pengangkatan, dan pemberhentian ke tua dan sekretaris program studi diatur dengan keputusan rek tor. pertanggungjawaban ketua program studi pada akhir masa jaba tan disampaikan kepada dekan. lembaga penjaminan mutu internal (pmi) pmi menyelenggarakan kegiatan yang berkaitan dengan sistem penjaminan mutu internal. pmi mempunyai tugas: merumuskan dan membuat buku kebijakan mutu internal upe. membuat dan menyusun buku manual mutu internal upp. membuat dan menyusun buku standar mutu upp. membuat dan mengkoordinasikan pada semua unit untuk membuat format formulir (buku dalam semi) sebagai turunan dari buku dalam semi upp, ce. membuat standar operasional prosedur sop) dan instruksi kerja sebagai pelengkap implementasi dari buku buku dalam semi, membuat standar turunan perguruan tinggi dan kerangka annya, melaksanakan kegiatan audit internal sebagai implementasi dari penetapan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, pening: kata ppsspp). melakukan persiapan dan bimbingan terhadap proses pmb, baik untuk institusi maupun program studi, pmi dipimpin oleh seorang kepala dan sekretaris. kepala pmi dalam menjalankan tugasnya bila dianggap perlu dipindai dengan cam scanner dipindai dengan cam scanner dapat dibantu oleh kepala bidang. bidang yang dimaksud pada dibentuk sesuai dengan ke butuhkan pmi. kepala pmi dalam menjalankan tugasnya bertanggungjawab langsung kepada rektor. kepala bidang dalam menjalankan tugasnya bertanggungjawab langsung kepada kepala pmi. kepala dan sekretaris pmi ditunjuk oleh rektor setelah benda pakan pertimbangan senat universitas. pengangkatan kepala bidang atas usulan kepala pmi dan diri lih oleh rektor. masa jabatan kepala pmi, sekretaris dan kepala bidang adalah (empat) tahun. kepala, sekretaris dan kepala bidang dapat dipimi berhalangan tetap, maka rektor segera mengangkat plt. kepala pmi untuk masa jabatan maksimal hari terhitung sejak tanggal penunjukan sebelum diangkat kepa pmi definitif. apabila kepala bidang berhalangan tetap, maka rektor segera mengangkat kepala bidang atas usulan kepala pmi untuk masa jabatan hari terhitung sejak tanggal penunjukan. syarat syarat, pemilihan, pengangkatan, dan pemberhentian ke pala pmi, sekretaris dan kepala bidang diatur dengan kekutu san rektor. pertanggungjawaban kepala pmi pada akhir masa jabatan dis sampaikan kepada rektor. lembaga penelitian dan pengabdian kepada masyarakat (lppm) lppm berfungsi sebagai koordinator dan fasilitator dalam kelak kanakan kegiatan penelitian dan pengabdian pada masyarakat lingkungan upp. lppm bertugas: menyusun roadmap penelitian, rencana induk penelitian rip) dan rencana strategis renstra) penelitian. merancang sistem seleksi, pelaksanaan, pemantauan dan eva luas kegiatan penelitian dan pengabdian pada masyarakat lingkungan upp. fasilitator kerjasama penelitian dan pengabdian pada masa rakyat dengan lembaga lain dan mengusahakan dana penelitian dan pengabdian pada masyarakat. menyelenggarakan pertemuan ilmiah. memberikan layanan konsultasi dan membantu pengurusan kekayaan intelektual dan publikasi ilmiah. pimpinan lppm terdiri dari kepala dan sekretaris. kepala lppm dan sekretaris diangkat oleh rektor setelah men dapatkan pertimbangan senat universitas, s5) kepala lppm dalam menjalankan tugasnya bila dianggap perlu dapat dibantu oleh kepala bidang. bidang yang dimaksud pada dibentuk sesuai dengan ke dipindai dengan cam scanner dipindai dengan cam scanner butuhkan lppm. kepala lppm dalam menjalankan tugasnya bertanggungjawab langsung kepada wakil rektor bidang akademik. sekretaris lppm dalam menjalankan tugasnya bertanggungjawab langsung kepada kepala lppm. ketua bidang dalam menjalankan tugasnya bertanggungjawab langsung kepada kepala lppm. apabila dianggap perlu ketua bidang diangkat oleh rektor. masa jabatan kepala lppm, sekretaris, dan ketua bidang adalah (empat) tahun. kepala lppm, sekretaris, dan ketua bidang dapat diangkat kem bali hanya untuk satu kali masa jabatan pada jabatan yang sama atau berbeda. apabila ketua berhalangan tetap, maka rektor segera menang kat plt. kepala lppm untuk masa jabatan maksimal hari ter hitung sejak tanggal penunjukan sebelum diangkat kepala lppm definitif. apabila sekretaris berhalangan tetap, maka rektor segera men pangkat plt. sekretaris lppm! untuk masa jabatan maksimal hari terhitung sejak tanggal penunjukan sebelum diangkat sekte baris lppm definitif. apabila ketua bidang berhalangan tetap, bila dianggap perlu ma rektor segera mengangkat ketua bidang. syarat syarat, pemilihan, pengangkatan, dan pemberhentian ke pala lppm, sekretaris dan ketua bidang diatur dengan kekutu san rektor. pertanggungjawaban kepala lppm pada akhir masa jabatan dis sampaikan paling lambat hari kalender kepada rektor. lembaga pengkajian dan pengembangan pendidikan (ppp) ppp berfungsi sebagai koordinator dan fasilitator dalam angka jian, pengembangan dan pengelolaan sistem pembelajaran, kom potensi dosen dan peningkatan kualitas proses pembelajaran lingkungan upp. ppp bertugas: menyusun rencana tinjauan kurikulum bersama fakultas atau program studi merancang pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi kegiatan pendidikan dan pengelolaan sistem pembelajaran lingkungan upp menyelenggarakan pertemuan ilmiah. memberikan layanan konsultasi dan memfasilitasi sertifikasi profesi. memfasilitasi pembekalan dosen baru dan pra jabatan organ lembaga pengkajian dan pengembangan pendidikan terdiri atas: kepala, dipindai dengan cam scanner dipindai dengan cam scanner sekretaris: staf pengelola akademik: cl. staf pendukung. lembaga pengkajian dan pengembangan pendidikan merupakan unsur penunjang akademik yang melaksanakan sebagian tugas (lan fungsi bidang pendidikan yang berada bawah rektor. lembaga pengkajian dan pengembangan pendidikan dipimpin oleh seorang kepala yang diangkat dan diberhentikan oleh rektor serta bertanggungjawab kepada rektor. kepala dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh seorang se sekretaris yang diangkat dan diberhentikan oleh rektor. sekretaris lembaga pengkajian dan pengembangan pendidikan mempunyai tugas membantu ketua dalam menyelenggarakan tu gas dan fungsinya serta melaksanakan kegiatan administrasi lembaga pengkajian dan pengembangan pendidikan. staf pengelola lembaga pengkajian dan pengembangan pendiri kan merupakan unsur pelaksana fungsional lingkungan lem bagi pengkajian dan pengembangan pendidikan yang pelaksana kan kegiatan pengkajian dan pengembangan pendidikan. staf pengelola pada lembaga pengkajian dan pengembangan pen didikan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas lembaga pengkajian dan pengembangan pendidikan sesuai dengan bi uangnya dan bertanggung jawab kepada ketua lembaga angka jian dan pengembangan pendidikan. lembaga pengkajian dan pengembangan pendidikan dapat dieng kapi dengan tim untuk mendukung pelaksanaan tugas lembaga. tim sebagaimana dimaksud pada terdiri atas: komisi pembinaan dosen muda komisi sertifikasi profesi komisi pengkajian pendidikan, komisi kurikulum, komisi telaah buku ajar dan buku teks, dan tim learning. tim pengkajian pendidikan sebagaimana dimaksud pada huruf bertugas melaksanakan kegiatan penelitian terkait weber hasilan dan kendala dalamiproses pembelajaran universitas pa sir pengarahan. perpustakaan perpustakaan menyelenggarakan kegiatan dalam memberikan pelayanan terbaik untuk keperluan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. perpustakaan mempunyai tugas: menyediakan dan mengelola bahan pustaka. memberikan pelayanan dan pendayagunaan bahan pustaka. memelihara bahan pustaka. melakukan pelayanan referensi. melakukan urusan administrasi, dipindai dengan cam scanner dipindai dengan cam scanner melakukan pengembangan perpustakaan dalam bentuk library. membuat repository upp. perpustakaan dipimpin oleh seorang kepala. kepala perpustakaan dalam menjalankan tugasnya bila siang gap perlu dapat dibantu oleh kepala bidang. s5) bidang yang dimaksud pada dibentuk semua' dengan butuhkan perpustakaan. kepala perpustakaan dalam menjalankan tugasnya bertanggung:erpustakaan. kepala perpustakaan diangkat oleh rektor. apabila dianggap perlu kepala bidang diangkat oleh rektor. masa jabatan kepala perpustakaan dan kepala bidang adalah (empat) tahun. kepala perpustakaan dan kepala bidang dapaterpustakaan berhalangan tetap, maka rektor segera mengangkat kepala perpustakaanrpus takkan dan kepala bidang diatur dengan keputusan rektor. pertanggungjawaban kepala perpustakaan pada akhir masa ja batan disampaikan kepada rektor. pusat teknologi informasi dan pembelajaran (tip) tip menyelenggarakan kegiatan pembuatan dan pengembangan sistem informasi, mengelola koneksi jaringan internet, dan me lakukan monitoring dan evaluasi pembelajaran, serta memberi kan pelayanan teknologi informasi untuk keperluan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. tip mempunyai tugas: menyediakan media monitoring dan evaluasi pembelajaran. menyediakan informasi untuk pengukuran mutu. menyediakan baseline informasi untuk perencanaan mutu. membangun, merawat dan mengelola sistem informasi dan teknologi upp, ce. memberikan pelayanan dan pendayagunaan komputer. memelihara perlengkapan komputer universitas. mengelola pelayanan untuk pelatihan komputer. mengelola website upp. tip dipimpin oleh seorang kepala. kepala tip dalam menjalankan tugasnya bila dianggap perlu dapat dibantu oleh seorang sekretaris dan kepala bidang. bidang yang dimaksud pada dibentuk sesuai dengan ke butuhkan tip, kepala tip dalam menjalankan tugasnya bertanggungjawab langsung kepada wakil rektor bidang akademik. dipindai dengan cam scanner dipindai dengan cam scanner kepala bidang dalam menjalankan tugasnya bertanggungjawab langsung kepada kepala tip, kepala tip diangkat oleh rektor. dalam hal dianggap perlu sekretaris dan kepala bidang siang kat oleh rektor atas usulan kepala tip. masa jabatan kepala tip adalah (empat) tahun. kepala tip dan kepala bidang dapat dipilih dan diangkat kem bali hanya untuk satu kali masa jabatan pada jabatan yang sa ina atau berbeda. apabila kepala tip berhalangan tetap, maka rektor segera mengangkat kepala tiptip dan kepala bidang diatur dengan keputusan rektor. pertanggungjawaban kepala tip pada akhir masa jabatan dis sampaikan hari kalender kepada rektor. pusat bahasa pusat bahasa menyelenggarakan kegiatan akademik yang meli puti dan berkaitan dengan labor bahasa dalam upaya menang katakan kemampuan berbahasa untuk keperluan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. pusat bahasa mempunyai tugas: menyediakan dan memelihara perangkat keras dan perangkat lunak. memberikan pelayanan untuk latihan dan pendayagunaan bahasa. memberikan pelayanan (untuk pendidikan. memberikan pelayanan untuk pelaksanaan ujian bahasa pusat bahasa dipimpin oleh seorang kepala. kepala pusat bahasa dalam menjalankan tugasnya bila siang gap perlu dapat dibantu oleh, sekretaris dan atau kepala bidang. bidang yang dimaksud pada dibentuk sesuai dengan ke butuhkan pusat bahasa. kepala pusat bahasa dalam'menjalankan tugasnya bertanggungusat bahasa. kepala pusat bahasa diangkat oleh rektor. dalam hal dianggap perlu sekretaris dan atau kepala bidang di angkat oleh rektor atas usulan kepala pusat bahasa. masa jabatan kepala pusat bahasa dan sekretaris adalah (em pat) tahun. kepala pusat bahasa, sekretaris dan kepala bidang dapat diri usat bahasa berhalangan tetap, maka rektor sepeda mengangkat kepala pusat bahasan dipindai dengan cam scanner dipindai dengan cam scanner bahasa, sekretaris, dan kepala bidang diatur dengan keputusan rektor, pertanggungjawaban kepala pusat bahasa pada akhir masa ja batan disampaikan kepada rektor: pusat pembinaan karir dan kewirausahaan (p2k2) p2k2 menyelenggarakan kegiatan yang berhubungan dengan dunia usaha dan industri. membantu mahasiswa alumni mem persiapkan diri dalam mendapatkan pekerjaan, mempersiapkan tenaga kerja yang berkualitas bagi perusahaan atau lembaga yang membutuhkan dan pengembangan karir mahasiswa dan alumni. p2k2 mempunyai tugas: membangun kemitraan strategis antara upp dengan dunia kerja. sebagai mediator antara mahasiswa dan alumni upp dan alumni non upp dengan dunia industri dan instansi pemeran tah. membina calon calon sarjana untuk memiliki kemampuan, keahlian, keterampilan dan pengetahuan dalam pengemban gan diri memasuki dunia kerja. menyelenggarakan kegiatan bursa kerja online guna memberi kan kemudahan dan pelayanan terbaik bagi pencari dan pem beri kerja. menyelenggarakan berbagai kegiatan pengembangan sdm me lalui aktivitas seminar dan pelatihan kewirausahaan. menyelenggarakan tracer study tingkat universitas dengan kualitas dan metode yang tepat dan benar. membantu fakultas dan program studi dalam pengembangan jiwa teknopreneur mahasiswa. p2k2 dipimpin oleh seorang kepala p2k2 dalam menjalankan tugasnya bila dianggap perlu dapat dibantu oleh seorang sekretaris. kepala p2k2 dalam menjalankan tugasnya bertanggungjawab langsung kepada wakil rektor bidang kemahasiswaan dan ker sama. sekretaris dalam menjalankan tugasnya bertanggungjawab lang sung kepada ketua p2k2. kepala p2k2 dalam menjalankan tugasnya bila dianggap perlu dapat dibantu oleh ketua bidang. kepala p2k2 diangkat oleh rektor, apabila dianggap perlu sekretaris dan atau ketua bidang siang kat oleh rektor atas usulan kepala p2k2. smg jabatan kepala p2k2 dan sekretaris adalah (empat) ta jun. kepala p2k2 dan sekretaris dapat diangkat kembali hanya un tuk satu kali masa jabatan pada jabatan yang sama. apabila kepala p2k2 berhalangan tetap, maka rektor segera mengangkat kepala p2k2. apabila sekretaris berhalangan tetap, bila dianggap perlu maka rektor sepeda mengangkat sekretaris. dipindai dengan cam scanner dipindai dengan cam scanner ilmu pengetahuan yang menghasilkan nilai bagi pemenuhan ke butuhkan dan kelangsungan hidup, serta peningkatan mutu ke lulusan manusia, seni adalah kesanggupan akal untuk menciptakan sesuatu yang bernilai tinggi (luar biasa). seni adalah keahlian membuat karya yang bermutu. kebudayaan melayu adalah keseluruhan pengetahuan manusia sebagai mahluk sosial yang digunakan untuk memahami ling dungan serta pengalamannya dan yang menjadi pedoman ting kah lakunya. kesejahteraan masyarakat adalah keadaan sejahtera, keamanan, keselamatan, ketentraman.rian pendiri kan dan kebudayaan yang mempunyai tugas dan fungsi bi dang peningkatan mutu penyelenggaraan pendidikan tinggi wi ayah kerjanya yang dipimpin oleh seorang kepala. lldikti wilayah adalah lembaga yang bertugas, mengawasi, membina, dan mengembangkan perguruan tinggi swasta wi ayah sumatera barat, riau, kepulauan riau dan jambi. yayasan pembangunan rokan hulu yang selanjutnya disini kat prh adalah badan penyelenggara universitas pasir pena rain, dibentuk berdasarkan surat akte notaris tanggal mei tahun universitas pasir pengarahan, yang jabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan. senat universitas adalah senat upp sebagai badan normatif ter tinggi ditingkat universitas. tanggungjawab utama universitas. jenjang pendidikan. senat fakultas adalah badan normatif tertinggi tingkat bakul las. pimpinan fakultas adalah dekan dan wakil dekan. pascasarjana adalah unsur pelaksana akademik yang memaksa akan pendidikan program magister dan program doktor, program magister adalah pendidikan akademik yang diperuntu kan bagi lulusan program sarjana atau sederajat sehingga mam lx) dipindai dengan cam scanner dipindai dengan cam scanner mati mala p2k2, syarat syarat pengangkatan dan pemberhentian mid sekretaris dan ketua bidang diatur dengan hama mae mia dis. pertanggungjawaban kepala p2k2 pada akhir san ani sampaikan paling lambat hari kalender kepada rektor. biro administrasi umum, aset, kepegawaian, dan keuangan (babak) babak menyelenggarakan kegiatan berupa: kode tata perbuatan, keamanan, layanan transportasi, protokol dan pengelolaan penelaahan peraturan perundang undangan dalam bidangnya. yan administrasi rekrutmen, administrasi kenaikan angkat, ad administrasi pengembangan, administrasi pembinaan, dan ad administrasi pemberhentian pegawai. pengadaan sarana prasarana, inventarisasi, dan penghapus san, serta pengelolaan barang upp. pengelolaan keuangan baik yang bersumber dari internal dan eksternal. tugas pokok dan fungsi babak diatur tersendiri dalam kupu tuan rektor. babak dipimpin oleh seorang kepala. kepala babak dalam menjalankan tugasnya bila dianggap per dapat dibantu oleh kepala bagian. bagian yang dimaksud pada dibentuk sesuai dengan ke butuhkan babak. kepala babak dalam menjalankan tugasnya bertanggungjawab langsung kepada wakil rektor bidang administrasi umum dan keuangan. kepala bagian dalam menjalankan tugasnya bertanggungjawab langsung kepada kepala babak. kepala babak dan kepala bagian diangkat oleh rektor. apabila kepala babak berhalangan tetap, maka rektor segera mengangkat kepala babak. (j0). pertanggungjawaban kepala babak disampaikan kepada wa kil rektor terkait. syarat syarat pengangkatan dan pemberhentian kepala babak dan kepala bidang diatur dengan keputusan rektor biro akademik, kemahasiswaan, promosi dan kerjasama (baik) baik merupakan penyelenggaraan kegiatan dalam unsur pe laksana dibidang administrasi akademik, kemahasiswaan, pro nosi, dan kerjasama. tugas pokok dan fungsi baik diatur tersendiri dalam kekutu san sektor, baik dipimpin oleh seorang kepala. m4) kepala baik dalam menjalankan tugasnya bila dianggap perlu dapat dibantu oleh kepala bagian. dipindai dengan cam scanner dipindai dengan cam scanner s5) kepala bagian yang dimaksud pada dibentuk sesuai den gan kebutuhan baik, kepala baik dalam menjalankan tugasnya bertanggungjawab langsung kepada wakil rektor terkait. kepala bagian dalam menjalankan tugasnya bertanggungjawab langsung kepada kepala baik. (s8) kepala baik dan kepala bagian diangkat oleh rektor. apabila kepala baik berhalangan tetap, maka rektor segera mengangkat kepala bakti. baik. pertanggungjawaban kepala baik disampaikan kepada wakil rektor terkait. syarat syarat pengangkatan dan pemberhentian kepala baik dan kepala bidang diatur dengan keputusan rektor. laboratorium laboratorium merupakan satuan pelaksana akademik yang dis selenggarakan untuk menunjang pelaksanaan kurikulum program studi. laboratorium dipimpin oleh seorang kepala laboratorium yang memiliki keahlian dan memenuhi persyaratan sesuai dengan ku kualifikasi. kepala laboratorium memimpin kegiatan penunjang memaksa naan kurikulum dan penelitian dalam rangka pengembangan il pengetahuan teknologi dan budaya. kepala laboratorium dalam mengelola kegiatan laboratorium di bantu oleh seorang sekretaris yang memiliki kemampuan dalam bidang ilmu dan mampu menggunakan peralatan laboratorium. kepala laboratorium terpadu diangkat dan atau diberhentikan oleh rektor untuk masa jabatan (empat) tahun dan dapat di angkat kembali. kepala laboratorium bengkel studio diangkat dan atau diberi hentikan oleh dekan untuk masa jabatan (empat) tahun. kepala laboratorium terpadu bertanggungjawab kepada rektor. kepala laboratorium bengkel studio bertanggungjawab kepa dekan fakultas untuk program sarjana dan direktur untuk program magister dan program doktor. bab luaran dan capaian tridharma upp menghimpun dan mengevaluasi data luaran dan capaian tridharma dalam bentuk laporan tahunan. data yang dihimpun pada digunakan sebagai bahan per bahkan pada perencanaan berikutnya, yaitu penetapan (mean cang dan merumuskan), pelaksanaan, mengevaluasi memaksa naan, mengendalikan pelaksanaan, serta meningkatkan secara berkelanjutan standar sistem penjaminan mutu internal dipindai dengan cam scanner dipindai dengan cam scanner ruan tinggi, luaran dan capaian tridharma dosen dan mahasiswa mencakup: indeks prestasi kumulatif, prestasi akademik dan non akademik dosen dan mahasiswa, efektifitas dan produktivitas pendidikan, daya saing, kinerja lulusan, publikasi, sitasi, produk, jasa, hak kekayaan intelektual, dan luaran lainnya. dosen yang mempublikasikan hasil penelitian dan pengabdian jurnal international bereputasi dan nasional terakreditasi den kan insentif dengan besaran sesuai dengan kemampuan upi mekanisme pembuatan dan evaluasi luaran dan capaian grid harga sesuai diatur dalam keputusan rektor. bab dosen, tenaga kependidikan dan kode etik kepegawaian pegawai prh terdiri atas: dosen. tenaga kependidikan. tugas utama dosen melaksanakan tridharma ditingkat fakultas dan atau pascasarjana. tugas tambahan dosen melaksanakan manajemen pengemban gan tridharma perguruan tinggi. tugas utama tenaga kependidikan melaksanakan kegiatan ad administratif, kegiatan penunjang akademik dan kegiatan penuh jang non akademik. kebutuhan pegawai prh dan kriteria yang dibutuhkan disusul kan oleh rektor kepada prh. persyaratan, proses seleksi, penerimaan, pengangkatan, penemu papan dan pemberhentian' tenaga kependidikan upp ditetapkan oleh prh atas usulan rektor. dosen dosen upp terdiri atas: dosen tetap yayasan dty), yaitu dosen yang diangkat oleh yayasan sebagai pegawai tetap. dosen tetap dipekerjakan dpk) dari lembaga layanan sendi ikan tinggi lldikti) dan aparatur sipil negara asn) berdua unifikasi dosen yang dipekerjakan dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah untuk bertugas penuh sebagai dosen tetap upp, dosen tidak tetap dtt) atau disebut juga dosen luar biasa dlb), yaitu dosen ditugaskan membantu pelaksanaan regia tan pembelajaran upp dalam suatu kerangka kerjasama un tuk jangka waktu satu semester. dosen tamu, yaitu dosen perguruan tinggi mitra upp atau se seorang yang dianggap mempunyai sebuah keahlian bidang tertentu yang ditugaskan membantu pelaksanaan dipindai dengan cam scanner dipindai dengan cam scanner pembelajaran upp untuk suatu atau beberapa pertemuan perkuliahan, dosen tetap sebagaimana dimaksud pada mel upaya sen yang bekerja penuh waktu yang berstatus sebagai pendidik tetap pada upp yang berdomisili provinsi ria. dosen tetap sebagaimana dimaksud pada ayal hd) merupakan sen yang telah diangkat pri pada posisi atau ya. dosen tidak tetap sebagaimana dimaksud pada berupa kan dosen yang bekerja paruh waktu yang berstatus sebagai pendidik tidak tetap pada upp. dosen asn dpk sebagaimana dimaksud pada roerupakari dosen yang diangkat sebagai aparatur sipil negara yang kem dian ditempatkan upp. dosen tidak tetap sebagaimana dimaksud pada diberikan mengajar oleh dekan yang bersangkutan sesuai dengan kebun tuhan dan ketentuan peraturan perundang undangan. ketentuan lebih lanjut tentang dosen diatur pada peraturan prh. hak dan kewajiban dosen hak dosen berupa: penghasilan yang terdiri dari berbagai komponen meliputi ga ji, tunjangan, fasilitas, jaminan sosial, bonus, dan pendapa tan lain dengan besaran yang ditentukan menurut jenis sta tus kepegawaian, jabatan, kepangkatan dan golongan, penuh hasan, beban kerja secara terukur, sesuai dengan kemari puan prh. penghargaan atas prestasi dan masa kerja yang dicapai. promosi sesuai rekam jejak penugasan dan prestasi. pembinaan rekam jejak penugasan dan karir. pentungan kelembagaan dan perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas. cuti sesuai keperluan dan peraturan yang berlaku. kewajiban dosen: melaksanakan tugas yang diberikan oleh upp dengan sebaik baiknya. menghasilkan prestasi kerja dengan capaian kinerja setinggi tingginya sesuai penugasan bidang dan lingkup penugasan. menjaga nama baik dan citra upp. berkontribusi dan berperan serta positif dalam menciptakan suasana akademik maupun suasana kerja yang kondusif bagi pelaksanaan tugas dan penyelenggaraan tridharma diving dungan kampus. mentaati seluruh tata tertib dan disiplin dosen, kode etik, panduan perilaku dan peraturan kepegawaian, serta menteri sanksi apabila melakukan pelanggaran peraturan uniter situs maupun prh, tata tertib dan disiplin dosen diatur dalam peraturan prh. jenjang dan kenaikan pangkat dan jabatan akademik dosen disesuaikan dengan peraturan perundang undangan yang bela ku. pengangkatan, pembinaan, pengembangan karir, dan member dipindai dengan cam scanner dipindai dengan cam scanner hentian dosen dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku dan peraturan yp, tenaga kependidikan tenaga kependidikan upp terdiri atas tenaga kependidikan te lap dan tenaga kependidikan kontrak. tenaga kependidikan tetap sebagaimana dimaksud pada merupakan tenaga kependidikan yang telah diangkat pria pada posisi 80y4s atau tenaga kependidikan kontrak sebagaimana dimaksud pada merupakan tenaga kependidikan yang diangkat oleh rektor sesuai dengan perjanjian. tenaga kependidikan terbagi atas: tenaga administrasi tenaga teknisi laporan programer operator pustakawan tenaga kependidikan lain sesuai kebutuhan persyaratan, tata cara pengangkatan, pemberhentian, hak dan kewajiban, serta hal hal yang menyangkut tenaga kependidikan diatur dalam peraturan prh. struktur organisasi, uraian tugas, tata kerja dan mekanisme pengawasan serta pertanggungjawaban diatur dalam peraturan prh hak dan kewajiban tenaga kependidikan bagi seluruh tenaga kependidikan diberikan hak berupa: mendapatkan penghasilan yang layak sesuai dengan perahu ran prh. mendapatkan bimbingan dan pembinaan karir. mendapatkan promosi sesuai dengan prestasi kerja. memperoleh penghargaan dan atau dukungan dalam kelak kanakan tugas. mendapatkan tunjangan kesejahteraan sesuai dengan perahu ran prh. bagi seluruh tenaga kependidikan berkewajiban mentaati pe aturan yang berlaku upp. hak dan kewajiban tenaga kependidikan tetap lebih lanjut di atur dengan peraturan prh. kode etik dosen dan tenaga kependidikan setiap dosen dan tenaga kependidikan upp wajib mematuhi kode etik, kode etik sebagaimana dimaksud dalam ditetapkan da lam peraturan prh. dipindai dengan cam scanner dipindai dengan cam scanner bab mahasiswa dan alumni mahasiswa, untuk menjadi mahasiswa upp seseorang harus memiliki ijazah yang sesuai dengan persyaratan yang ditentukan dan lulus se seksi masuk upp. penerimaan mahasiswa baru dilakukan melalui seleksi mandiri dan penelusuran minat dan bakat. tata cara penerimaan mahasiswa baru diatur dengan kekutu san rektor. organisasi kemahasiswaan diselenggarakan oleh dan untuk mahasiswa berdasarkan ketentuan yang berlaku dibawah koor dinasti wakil rektor bidang kemahasiswaan dan kerjasama. hak, kewajiban organisasi dan tata tertib mahasiswa diatur da lam peraturan upp. upp dapat menerima mahasiswa pindahan dan lanjutan yang berasal dari perguruan tinggi lain dan mahasiswa tugas atau izin belajar sesuai dengan' ketentuan peraturan perundang undangan. uppupp apabila me menuai syarat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan. setiap mahasiswa upp mempunyai hak dan kewajiban. hak mahasiswa sebagai berikut: menggunakan kebebasan akademik secara bertanggung wab untuk menuntut dan mengkaji ilmu pengetahuan, sains, teknologi, olahraga, dan seni sesuai dengan kode etik, nor ma, dan etika yang berlaku upp. memperoleh pembelajaran dan pelayanan bidang arkade mik, non akademik dan pengembangan diri sesuai dengan minat dan bakat, memanfaatkan fasilitas dan layanan universitas, fakultas, pascasarjana, program studi dan atau unit penunjang sesuai dengan ketentuan peraturan upp, ikut serta dalam kegiatan organisasi kemahasiswaan ling dungan upp untuk kesejahteraan, pengembangan minat, dan bakat. kewajiban mahasiswa sebagai berikut: menanggung biaya penyelenggaraan pendidikan sesuai den gan ketentuan peraturan upp., bh. mematuhi semua kode etik dan peraturan yang berlaku ikut memelihara sarana dan prasarana, kebersihan, seperti dipindai dengan cam scanner dipindai dengan cam scanner ban, dan keamanan upp, jd. menjaga kewibawaan dan nama baik upp, ce. menjunjung tinggi toleransi beragama dan keragaman bu daya. menjauhkan diri dari perilaku yang tercela. menghormati pimpinan lingkungan upp, dosen, tenaga kependidikan, dan sesama mahasiswa. kode etik mahasiswa diatur dalam peraturan prh. organisasi kemahasiswaanba kat, kerohanian dan kesejahteraan serta pengabdian pada masa rakyat. organisasi kemahasiswaan diselenggarakan sebagai wahana bagi pembentukan karakter mahasiswa yang santun, bermoral, cer das, kritis, religius, demokratis, dan memiliki daya saing dengan prinsip kemandirian serta berwawasan lingkungan sesuai dengan visi dan misi upp. pendanaan kegiatan kemahasiswaan bersumber dari alokasi dana universitas dan atau fakultas yang merupakan satu kesatuan dengan perencanaan dan pelaksanaan tridharma. ketentuan sebagaimana dimaksud pada dan diatur lebih lanjut dalam peraturan upp. alumni alumni upp merupakan seseorang yang telah menyelesaikan pendidikan pada jenjang dan jenis pendidikan upp. pembinaan hubungan antar alumni dan antara alumni dengan universitas dilakukan oleh! organisasi alumni yang tergabung da lam ikatan keluarga alumni. struktur organisasi dan tata kerja ikatan keluarga alumni upp diatur dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga ika tan keluarga alumni upp. | : bab xii kerjasama kerjasama dapat dilakukan upp dengan perguruan tinggi atau lembaga lain dalam dan atau luar negeri, pemerintah atau swasta, kerjasama meliputi bidang pendidikan, penelitian atau publikasi ilmiah, bidang pengabdian kepada masyarakat, serta lainnya yang memberikan keunggulan bersaing bagi upp dan bermanfaat bagi masyarakat. sistem dan mekanisme kerjasama diatur dalam keputusan rek tor, dipindai dengan cam scanner dipindai dengan cam scanner kerjasama pendidikan dapat berbentuk tukar menukar dosen dan atau mahasiswa, pengadaan sarana dan prasarana arkade mik, penyelenggaraan kegiatan akademik bersama, dan bentuk bentuk lain yang bermanfaat. kerjasama penelitian dapat berbentuk pertukaran hasil karya il mah bersama, pelatihan dan penelitian bersama, publikasi ber sama serta pemanfaatan timber daya penelitian bersama. kerjasama pengabdian kepada masyarakat dapat berbentuk kc niatan pengabdian bersama dan sharing formasi. kerjasama organ internal upp dengan institusi dalam dan luar negeri dapat dilaksanakan oleh pimpinan organ tersebut dan dilaporkan kepada rektor. bab xiii sarana dan prasarana prh dan upp menyediakan sarana dan prasarana dalam rangka penyelenggaraan tridharma. penambahan sarana dan prasarana disesuaikan dengan persen tangan dan atau kebutuhan upp. sarana dan prasarana pendidikan adalah milik prh. pengelolaan sarana dan prasarana diatur dalam peraturan prh. kekayaan upp luar sarana dan prasarana pendidikan, seperti hak kekayaan intelektual hki), hak paten, royalty, dan sejenis nya pengelolaannya diatur dengan peraturan upp. bab xiv pembiayaan pembiayaan upp diperoleh dari: sumbangan prh. bh. sumbangan pembinaan pendidikan spp). sumbangan pembangunan. bantuan pemerintah dan swasta yang tidak mengikat. usaha usaha jain yang sah dan tidak mengikat. semua penerimaan dari mahasiswa disetor rekening upp, un tuk dikelola upp atas persetujuan prh. semua penerimaan selain dari mahasiswa dan atau pihak ketiga setor rekening prh untuk kepentingan pengelolaan upp. pendapatan dan anggaran belanja upp untuk mengimplementa ikan misi upp pada tahun berjalan, dirumuskan dalam bentuk rencana kegiatan dan anggaran tahunan rap). pengelolaan penerimaan dan pengeluaran serta pembukuan keuangan diatur dalam peraturan upp dan disahkan oleh prh. setiap organ wajib mengusulkan rencana kegiatan dan angga ran tahunan kat). setiap organ yang menggunakan anggaran kat dan anggaran lainnya wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban se dipindai dengan cam scanner dipindai dengan cam scanner (si ana san sinuidai akuntansi. usulkan oleh rektor setelah mendapatkan perti 1g senat universitas dan disahkan oleh prit. ahun anggaran upp berjalan dari (satu) september sampai dengan (tiga puluh satu) agustus tahun berikutnya. penyampaian usulan kat berikutnya kepada prh selambat lambatnya tanggal (tiga puluh satu) juli tahun berjalan. perubahan kat diusulkan oleh rektor dan disahkan oleh pre. dalam waktu (dua) bulan setelah tahun buku ditutup, rektor wajib menyampaikan laporan tahunan kepada prh. laporan keuangan tahunan dan laporan akademik tahunan dis sun oleh rektor disampaikan kepada senat universitas dan disahkan oleh prh. laporan keuangan tahunan disusun sesuai dengan standar akuntansi keuangan. kesejahteraan untuk menjamin mutu, kualitas dan kinerja dosen dan tenaga kependidikan upp perlu sistem remunerasi yang menjamin pen dapatan atas kebutuhan hidup minimum dan jaminan kepe jahteraan sosial. dosen dan tenaga kependidikan memperoleh kenaikan gaji seca berkala sesuai dengan kemampuan keuangan. sistem remunerasi sebagaimana dimaksud pada diatur dalam peraturan upp atas persetujuan prh. bab sistem penjaminan mutu internal (semi) upp menerapkan semi sebagai bagian tak terpisahkan dari some. penerapan sistem penjaminan mutu internal dikoordinasikan oleh pmi. semi diarahkan untuk mewujudkan visi dan misi upp, semi sebagaimana dimaksudkan padyang meliputi: penyusunan standar dan rambu rambu semi upp. bh. pelaksanaan monitoring dan evaluasi internal monitoring dan evaluasi) terhadap proses pendidikan, penelitian dan dengan dian pada masyarakat serta pelayanan, program pengemban pan akademik upp. pelaksanaan evaluasi dan audit internal terhadap mutu aka demi secara bertahap dan berkelanjutan. pelaksanaan pembinaan terhadap unit unit penjaminan mutu upp, fakultas dan pascasarjana yang berkaitan dengan pe laksanakan penjaminan mutu. dipindai dengan cam scanner dipindai dengan cam scanner ke: pengembangan sistem manajemen mutu penyelenggaraan perguruan tinggi ditingkat upp (pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, administrasi dan manajer men), termasuk model sistem dan instrumen yang diperlukan dalam penjaminan mutu. penetapan dan penerapan standar mutu penyelenggaraan upp serta melakukan evaluasi secara berkala tingkat semen than nya. ketentuan lebih lanjut mengenai semi dan organisasi satuan penjaminan mutu diatur dengan peraturan upp. sistem penjaminan mutu eksternal, (some) akreditasi dilaksanakan untuk menentukan kelayakan mutu program studi dan atau institusi oleh lembaga resmi eksternal. setiap program studi dan institusi wajib diakreditasi sesuai den gan aturan perundang undangan yang berlaku. rektor, dekan, dan direktur pascasarjana memfasilitasi pelak santan akreditasi. pmi memberikan bantuan teknis pelaksanaan akreditasi. rektor bertanggungjawab terhadap pelaksanaan akreditasi. bab xvi ketentuan peralihan disamping semua ketentuan yang tersebut dalam statutastatuta ini tidak sesuai lagi den statuta ini. perubahan, penyempurnaan dan atau penambahan statuta se bagaimana pada dilakukan oleh tim yang dibuat prh atas usul rektor. tim sebagaimana yang dimaksud terdiri dari: wakil unsur prh. wakil unsur senat universitas. wakil unsur universitas pimpinan, dosen dan tenaga keren didikan). hal hal lain yang belum cukup diatur dalam statuta ini akan di atur dengan peraturan prh, peraturan upp dan keputusan rek tor. dipindai dengan cam scanner dipindai dengan cam scanner mengamalkan dan mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui penalaran dan penelitian ilmiah. program doktor adalah pendidikan akademik yang diperuntukan kan bagi lulusan program magister atau yang sederajat sehingga mampu menemukan, menciptakan dan atau memberikan kontrib busi serta mengamalkan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui penalaran dan penelitian ilmiah. pimpinan program pascasarjana adalah direktur dan wakil di rektor. program studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan member ajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran ter tentu dalam satu jenis pendidikan akademik, profesi, dan atau vokasi. pimpinan program studi adalah ketua dan sekretaris. lppm atau lembaga penelitian dan pengabdian pada masyarakat adalah unsur pelaksana yang mengkoordinir, memantau, menilai dan melaksanakan penelitian dan pengabdian pada masyarakat lingkungan upp. perpustakaan, pusat bahasa, pangkalan data pendidikan tinggi pd dikti), pusat pengembangan karir dan kewirausahaan p2k2), lembaga penjaminan mutu internal pmi), pusat tekno logi informasi dan pembelajaran tip), laboratorium dan studio adalah unsur penunjang utama tingkat universitas, fakultas, program studi dan lembaga pendidikan lainnya lingkungan upp akan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui pendidikan, pen titian, dan pengabdian kepada masyarakat. tenaga kependidikan upp adalah seseorang yang telah memenuhi syarat syarat yang ditentukan dalam perundang undangan yang ditetapkan oleh prh diangkat diberhentikan oleh prh dan diserahi tugas dalam satu jabatan atau tugas lainnya yang ditetapkan dan diberi gaji sesuai peraturan yang berlaku yuki:. alumni upp adalah seseorang yang telah menyelesaikan pendiri kan pada jenjang dan jenis pendidikan upp. kebebasan akademik adalah kebebasangrid harga. kebebasan mimbar akademik adalah bagian dari kebebasan aka dipindai dengan cam scanner dipindai dengan cam scanner bab xvii penutup pada saat statuta ini mulai disahkan, semua ketentuan yang ber laku upp yang bertentangan dengan statuta dicabut dan dina akan tidak berlaku. keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan. dipindai dengan cam scanner dipindai dengan cam scanner lampiran c urat peraturan pria kamar) jen tentang statuta universitas pasir pengarahan lambang yai! ay. nro plan spb (ap nang di: lambang upp terdiri atas: segi enam bintang lima padi dan kapas bola dunia simpul pengikat warna hitam tulisan universitas pasir pengarahan berwarna hitam arti lambang segi enam adalah simbol dari keimanan bintang segi lima adalah berasaskan ketuhanan yang maha esa ae. padi dan kapas mengandung arti kesejahteraan dan ke makmur untuk masyarakat bola dunia dengan peta indonesia, melambangkan upp berwawasan global. simpul pengikat warna hitam melambangkan persatuan dan kesatuan tulisan: universitas pasir pengarahan berwarna hitam me rupawan nama lembaga pendidikan tinggi yang ikut serta aktif mencerdaskan bangsa. bendera dan jaket almamater bentuk bendera upp dan fakultas fakultas berbentuk empat persegi panjang dengan perbandingan p:l bendera upp berwarna hijau (kode warna 00ad00) yang tengah tengahnya terdapat lambang upp. bendera upp digunakan pada upacara upacara seremonial upp bendera fakultas pada prinsipnya sama dengan bendera upp, kecuali nama universitas diubah menjadi nama fakultas. dipindai dengan cam scanner dipindai dengan cam scanner m4) warna dasar bendera fakultas: fakultas teknik oranye kode warna ff8co0 fakultas ekonomi kuning kode warna ffffff fakultas pertanian hijau kode warna cocok fakultas keguruan dan ilmu pendidikan biru kode warna fakultas hukum merah kode warna b0000 fakultas ilmu komputer ungu kode warna fakultas ilmu kesehatan putih kode warna ffffff jaket almamater universitas pasir pengarahan dengan warna dasar hijau (kode warna ad00). dipindai dengan cam scanner dipindai dengan cam scanner lampiran peraturan prh nona at, tentang statuta universitas pasir pengarahan lampiran himne hymne upp memiliki lagu dengan nama hymne upp yang divergen: gardan setiap upacara resmi upp. himne upp urus mars |5ss d4. z& rokan kangen bang is. aaa. ber man asetat kaka nat eng yan mega sae were sa see berta berakhlak lia s8, toes " www p pen dik yang profesi nal area tif dan menjadi tan id. tej. a53 sik uni ver tas pasir nga yan tembi wire litt eta ( one mars nita ddr pan per a tra tri bangsa 'san pembantu nan gol itu r'f# t h h ? # m kan mandi dik! un. tuk )azatgojblet 2j1 san javana rasi pen rus bangsa rus maju dipindai dengan cam scanner dipindai dengan cam scanner mars upp upp memiliki mars dengan nama mars upp yang divergen gardan pada acara acara resmi upp dan acara acara resmi kemahasiswaan. pen (lp zulkifli as. mars toto olb so. cek tas sir nga rat lem pen didi kan nasional ap ber ran aktif ) membangun negri | )@ ,t aia, ini b sen naa se. sis kan hulu yang yen mai ver tas tilt nga yan aa, j . sl43 aa ari ## . jen jang pen kantor sio nal ber man dan berta hama sant tgt ber berbau teknologi pat a17 til76 "ee bar kan nat rus tap masa depan uang hem bang kan pesta rus lan aii keju lai pan tes grid teoris2i basa: pemain per satu eka bangun dan ntb uus jaya mem bima dam terus klaim dipindai dengan cam scanner dipindai dengan cam scanner demi yang memberi kesempatan kepada dosen dan mahasiswa menyampaikan pikiran dan pendapat upp sesuai dengan nor kaedah keilmuan. otonomi keilmuan adalah mengembangkan, mengungkapkan, dan atau mem pertahankan kebenaran ilmiah menurut kaidah, metode kecil mean, dan budaya akademik. kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan apalagirencana kerja dan anggaran tahunan yang selanjutnya disini kat kat adalah rencana kerja dan anggaran pendapatan dan rencana kerja anggaran belanja yang merupakan dasar pengelak laistem penjaminan mutu pendidikan tinggi spm dikti) tingkatkan penyelenggaraan pendidikan tinggi secara terencana dan berkelanjutan. sistem penjaminan mutu internal semi) adalah kegiatan sistem mik penjaminan mutu pendidikan tinggi perguruan tinggi pt) dan oleh pt, untuk mengawasi penyelenggaraan pendidikan ting oleh secara berkelanjutan baik tingkat universitas, ia kultus, dan program studi. sistem penjaminan mutu eksternal some) adalah kegiatan peni lain melalui akreditasi untuk menentukan kelayakan dan pe tingkat pencapaian mutu program studi dan perguruan tinggi. satuan pengawas internal spi) adalah organ universitas yang menjalankan fungsi pengawasan untuk dan atas nama rektor. dosen dipekerjakan yang selanjutnya disingkat dpk adalah do sen yang berstatus pegawai negeri sipil dipekerjakan oleh lldikti yang ditempatkan perguruan tinggi swasta. rencana induk pengembangan yang selanjutnya disingkat rip adalah rencana pengembangan upp yang disusun dalam bentuk tahapan tahapan kegiatan sebagai arah untuk pencapaian visi, misi, tujuan, dan sasaran upp. rencana strategis yang selanjutnya disingkat renstra adalah gambaran tahapan implementasi dari rip yang biasanya ben tuk dari visi, misi, tujuan, kebijakan yang didalamnya tertuang program dan kegiatan yang berorientasi pada apa yang hendak dicapai dalam kurun waktu tertentu sehubungan dengan tugas pokok dan fungsi pimpinan tupoksi) instansi atau lembaga. rencana operasional yang selanjutnya disingkat reno adalah kegiatan perencanaan sebagai implementasi dari renstra jangka pendek yang dirancang untuk menerjemahkan rencana sin dipindai dengan cam scanner dipindai dengan cam scanner panjang kedalam serangkaian kegiatan yang lebih rinci. meru pakan terjemahan sekaligus penunjang rencana jangka panjang, sh. sistem kredit semester selanjutnya disingkat sks adalah taka ran waktu kegiatan belajar yang dibebankan pada mahasiswa minggu per semester dalam proses pembelajaran melalui serba gai bentuk pembelajaran atau besarnya pengakuan atas weber hasilan usaha mahasiswa dalam mengikuti kegiatan kurikuler pada suatu program studi. bab visi, misi, tujuan, dan nilai nilai visi upp memiliki visi menjadi lembaga pendidikan tinggi bertemu lldikti wilayah dalam menghasilkan sumber daya manusia yang beriman, bertakwa, berjiwa teknopreneur dan berbudaya me layu pada tahun misi upp memiliki misi: menyiapkan insan terdidik yang berjiwa teknopreneur, beriman, bertakwa dan berbudaya melayu dibidang ilmu pengetahuan, tek koloni, sosial ekonomi, kesehatan dan kependidikan. melaksanakan penelitian sebagai usaha pengembangan dan pen mean baru bidang iptek, sosial ekonomi, kependidikan dan kepe hutan. mentransformasikan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk pe singkatan kualitas hidup berkelanjutan ditengah masyarakat. meningkatkan sistem tata kelola perguruan tinggi vang lebih baik dan berkualitas. meningkatkan kerjasama antar perguruan tinggi, dunia usaha dan pemerintah baik dalam maupun luar negeri. tujuan upp memiliki tujuan: menghasilkan lulusan berkualitas yang beriman, bertakwa, berjiwa teknopreneur dan berbudaya melayu, bh. menghasilkan penelitian inovatif untuk pengembangan ilmu pen pecahan, teknologi dan seni, mewujudkan peran sivitas akademika pada pengembangan sosial, ekonomi, budaya masyarakat yang berkemauan, menghasilkan universitas yang memiliki kemandirian dan tata ke lola yang baik good urmwversuty governance), mewujudkan penguatan kerjasama strategis yang saling mangun tungkai dengan mita lokal, nasional dan internasional, san dipindai dengan cam scanner dipindai dengan cam scanner nilai nilai nilai nilai yang menjiwai penyelenggaraan upp sesuai dengan kearifan lokal, terdiri dari: ketakwaan kepada tuhan yang maha esa: kejujuran: keadilan, cl. kemanusiaan: berbudaya melayu, berjiwa teknopreneur. prinsip prinsip pengelolaan upp, meliputi: nirlaba: akuntabilitas, penjaminan mutu, transparansi, akses berkeadilan, kolegialitas, 9g. subsidiaries, efektif dan efisien. visi, misi dan tujuan dijabarkan kedalam rencana induk pen kembangan rip) upp yang selanjutnya dijabarkan lebih rinci ke dalam rencana strategis renstra) dan rencana operasional reno) diwujudkan dalam bentuk rencana kegiatan dan angga ran tahunan kat). perubahan visi, misi dan tujuan dilakukan setelah pencapaian visi, misi dan tujuan atau atas usulan rektor melalui rapat se nat universitas yang disahkan prh. bab iii identitas nama dan hari jadi badan penyelenggara upp adalah prh yang kewenangannya di didelegasikan kepada pengurus prh. prh adalah badan penyelenggara upp dibentuk berdasarkan akta notaris tanggal mei upp didirikan pada agustus dengan menteri pendiri kan nasional republik indonesia nomor tanggal agustus hari jadi upp merujuk pada dipindai dengan cam scanner dipindai dengan cam scanner lambang dan bendera (v) lambang upp adalah gambar dengan warna dan bentuk sebagai berikut: mri tas pmn upp memiliki lambang bendera, himne, mars dan busana arkade mik sebagai atribut. lambang upp sebagaimana berbentuk segi enam, bintang lima, padi dan kapas, bola dunia, simpul pengikat warna hitam, tulisan universitas pasir pengarahan berwarna hitam. segi enam adalah simbol dari keimanan, bintang segi lima adalah berasaskan ketuhanan yang maha esa, padi dan kapas dengan dung arti kesejahteraan dan kemakmuran untuk masyarakat, bo dunia dengan peta indonesia, melambangkan upp berwawasan global, simpul pengikat warna hitam melambangkan persatuan dan kesatuan, tulisan: universitas pasir pengarahan berwarna hi tam merupakan nama lembaga pendidikan tinggi yang ikut serta aktif mencerdaskan bangsa. lambang, bendera, himne, mars dan busana akademikstatuta ini. ketentuan lebih lanjut mengenai atribut dan tata cara pengguna lainnya diatur dalam peraturan rektor. bendera fakultas dan pascasarjana digunakan pada acara acara resmi fakultas, pascasarjana dan upp. hymne dan mars upp mempunyai hymne yaitu hymne universitas pasir pena rain dan mars yaitu mars universitas pasir pengarahan yang di mendengarkan pada acara acara resmi upp. hymne universitas pasir pengarahan sebagaimana dalam lam peran statuta ini. mars universitas pasir pengarahan sebagaimana dalam lampu ran statuta ini, aan dipindai dengan cam scanner dipindai dengan cam scanner bab penyelenggaraan pendidikan tinggi plant statuta dan peraturan (w) statuta upp ditetapkan oleh yayasan pembangunan bokan hulu, perubahan statuta dapat dilakukan apabila terjadi perubahan peraturan perundang undangan, adanya kebijakan pemerintah dan atau kebutuhan lain yang dianggap perlu atas persetujuan bersama upp dan april dalam menyelenggarakan pendidikan tinggi upp senantiasa berpedoman pada statuta dan peraturan peraturan yang bera ku. susunan dan hirarki peraturan dalam lingkungan upp berdasar kan tingkatan, mulai dari yang paling tinggi adalah: peraturan prh, keputusan pri, cc. statuta upp. peraturan upp, keputusan rektor. keputusan dekan. keputusan direktur. peraturan pelaksana yang lain, peraturan prh adalah peraturan yang dibuat oleh ketua yaya san secara tertulis untuk melaksanakan anggaran dasar prh dan anggaran kat upp, keputusan prh merupakan keputusan secara tertulis yang di buat oleh ketua prh dalam bidang tertentu untuk pelaksana kan ketentuan prh dan upp, statuta upp merupakan peraturan dasar upp yang digunakan sebagai landasan penyusunan peraturan dan prosedur opera signal upp yang ditetapkan oleh prh. peraturan upp merupakan peraturan yang ditetapkan oleh rek tor dengan persetujuan senat universitas untuk melaksanakan ketentuan ketentuan dalam statuta. keputusan rektor merupakan keputusan yang dibuat oleh rek tor dalam bidang tertentu. keputusan dekan merupakan keputusan yang dibuat oleh dekan dalam bidang tertentu untuk melaksanakan keputusan rektor. keputusan direktur merupakan keputusan yang dibuat oleh rektor dalam bidang tertentu untuk melaksanakan keputusan rektor. peraturan pelaksana lainnya merupakan peraturan yang dibuat oleh pejabat struktural dibawah rektor upp sebagai peraturan pelaksana diatasnya. prh berhak mengeluarkan peraturan yayasan yang tingkatan nya setara dengan statuta yang mengatur hal hal khusus yang tidak atau belum diatur dalam statuta ini. akn dipindai dengan cam scanner dipindai dengan cam scanner |
Subsets and Splits